Skandal BLBI

Megawati, sosok pelindung konglomerat hitam ?

noreply@blogger.com (robbi) — Sun, 17 Mar 2013 23:33:00 -0700

BLBI dan "Release and Discharge"

Release and Discharge (R & D) yang arti harafiahnya adalah bebaskan dan bayar utang merupakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Megawati kepada para obligor hitam untuk mengembalikan cicilan kerugian negara dengan potongan dari 16-36 persen, yang diatur dalam MSAA (Master of Acquisition and Agreement) dan merupakan perjanjian penyelesaian utang di luar pengadilan (settlement out of court).

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Kwik Kian Gie), sebagai anggota Kabinet dalam pemerintahan waktu itu, sangat menentang kebijaksanaan "R & D" yang berlandaskan MSAA dan tidak sesuai dengan sistem hukum kita, karena perjanjian perdata tidak bisa meniadakan pelanggaran pidana yang diatur oleh UU. Bahkan Kwik Kian Gie minta agar penerbitan Release & Discharge diusut tuntas tentang kemungkinan permainan di balik kebijakan tersebut terhadap konglomerat. Beberapa pakar hukum perbankan dan ekonomi dari INDEF (Institute for Development of Economic and Finance) mendesak Pemerintah membatalkan keputusan soal penetapan prosedur pemberian "R&D".

Seyogyanya Kejaksaan tidak merujuk kepada "R & D" yang kontroversial dan bersifat Keperdataan (privaatrechtelijk] tersebut, tetapi fokus pada pelanggaran pidana terhadap para obligor penunggak utang triliunan rupiah dalam kasus BLBI, yang dengan sengaja selama puluhan tahun menggunakan aset negara dan enggan menyelesaikannya, sampai diberikan semacam "pengampunan" berupa "Release and Discharge" tadi berdasarkan MSAA.

Ketentuan MSAA ditandatangani pada 1998, yang kemudian diatur dalam Inpres No. 8/2002, namun jangan dianggap Inpres ini dapat menghilangkan tuntutan pidana kepada obligor, tetapi hanya terhadap gugatan perdata saja, karena presiden tidak berhak mencampuri proses teknis penegakan hukum kecuali wewenangnya yang tersebut di dalam UUD 1945 menyangkut grasi, abolisi, amnesti atau remisi yang hanya dapat diterapkan bila kasus telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akuntabilitas Pemerintah

Ada dua ketentuan hukum yang diabaikan bila tidak melakukan tindakan litigasi atau tindak lanjut terhadap kasus BLBI. Pertama Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31/1999, Pasal 4 yang menegaskan, "Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Kedua, TAP MPR-RI No.X/2001 huruf C tentang Ekonomi dan Keuangan yang menugaskan Pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku yang terbukti secara hukum terlibat dalam penyimpangan BLBI.

Kebijakan diskriminatif "R & D" yang menguntungkan para obligor triliunan rupiah yang diberikan potongan pembayaran dan bunga rendah tersebut, oleh para pakar ekonomi termasuk internal pejabat pemerintah dianggap mengurangi akuntabilitas pemerintah di masyarakat bisnis internasional, terutama di mata investor asing yang memerlukan kepastian hukum untuk investasi mereka.

Dengan membebaskan para obligor dengan fasilitas "R & D" dari tuntutan pidana akan merusak sistem keadilan hukum (legal justice) an sich maupun merusak rasa keadilan masyarakat (social justice) yang dengan transparan masyarakat memantau bahwa ada triliunan rupiah yang belum/tidak dikembalikan mereka dan telah dinikmati puluhan tahun. Sedang di NTT dan Sulsel, ada ibu dan anak-anaknya mati kelaparan.

Penghentian penyelidikan bukan harga mati. Perlu disimak kembali adagium dari kolumnis David Mc.Casland yang mengatakan "Unrestrained corporate greed is greater threat than terrorism," yang bermakna betapa berbahayanya suatu badan usaha yang tidak terkendali dalam ketamakannya karena dapat mengancam kepentingan umum melebihi bahaya terorisme.

Penulis adalah pengamat hukum, mantan Jam Datun

source : http://forum.detik.com/megawati-sosok-pelindung-konglomerat-hitam-t102969.html

Kasus BLBI jalan di tempat

noreply@blogger.com (robbi) — Sun, 17 Mar 2013 23:26:00 -0700

Kasus mega skandal Bank Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan Wakil Presiden Boediono, terbengkalai dan tidak tersentuh oleh hukum.

Aktivis Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI) Wenry Anshory Putra berharap, agar kasus yang melibatkan Boediono ini segera diusut, karena jika tidak segera diusut, mereka mengancam akan turun ke jalan, pada Senin 18 Februari 2013.

“Nanti malam, kami akan menyebarkan melalui fax, yang ditujukan ke organisasi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) di universitas diseluruh Indonesia dan Insya Allah pertengahan Maret, kami akan mendorong pertemuan gerakan mahasiswa tapi masih belum tahu apakah di Jakarta atau Bandung,” ucapnya saat mengisi acara Keterlibatan Boediono Dalam Kasus BLBI, di daerah Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/2/2013).

Menurutnya, turun ke jalan adalah cara satu-satunya, ketika cara yang lebih kooperatif tidak didengar lagi.

“Ini adalah fakta hukum yang sangat jelas. Jika tahun 2012 kami memberikan kartu kuning kepada SBY, di tahun 2013 ini bukan kartu kuning lagi, sudah kartu merah yang kami berikan. Cukup sudah bagi kami, kami sudah jenuh menonton televisi, melihat berita korupsi dan sebagainya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, pegiat Forum Pengadilan Rakyat (FKR) Erlangga Mohammad mengatakan, saat ini sudah ada fakta baru yang terkait dengan kasus BLBI.

"Fakta ini jelas tertulis dalam Putusan Kasasi MA RI kok, Nomor 977 sama 979K/Pid/2004. Terdakwa Paul Soetopo, Hendrobudiyanto, Heru Soepratomo bersama Boediono," tegasnya, dalam acara Keterlibatan Boediono Dalam Kasus BLBI, di daerah Cikini, Jakarta Pusat.
source : Sindonews.com

PKS Golkar PDIP Demokrat tidak mendukung ungkap BLBI

noreply@blogger.com (robbi) — Wed, 10 Feb 2010 06:07:00 -0800

Usul hak angket BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sebagai lanjutan interpelasi BLBI berakhir antiklimaks. Fraksi-fraksi besar di parlemen yang semula ngotot kemarin justru menolak ikut menyetujui hak konstitusional dewan untuk melakukan investigasi itu.
Melalui lobi yang alot, hanya disepakati untuk membentuk tim pengawas. Usul hak angket BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sebagai lanjutan interpelasi BLBI berakhir antiklimaks. Fraksi-fraksi besar di parlemen yang semula ngotot kemarin justru menolak ikut menyetujui hak konstitusional dewan untuk melakukan investigasi itu. Melalui lobi yang alot, hanya disepakati untuk membentuk tim pengawas. ''Tim pengawas ini punya agenda khusus untuk mengawasi penuntasan kasus BLBI,'' kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar ketika memimpin Sidang Paripurna DPR kemarin (10/6).

Secara umum, posisi dan status tim pengawas BLBI itu mirip dengan format tim pengawas lumpur Lapindo yang dibentuk beberapa waktu lalu. Dalam pernyataan sikap resmi terkait hak angket BLBI, ada empat fraksi yang jelas-jelas menyatakan tidak mendukung. Mereka adalah Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Partai Demokrat (FPD), dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS). Keempat fraksi itu hanya meminta Komisi III dan XI DPR terus memantau penuntasan kasus BLBI dan pengembalian kerugian uang negara. Penolakan oleh FPG, FPDIP, dan FPD sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. FPG dan FPD merupakan koalisi pendukung pemerintah. Sementara itu, FPDIP berkepentingan untuk menghindari dikaitkannya persoalan BLBI dengan keluarnya sejumlah SKL (Surat Keterangan Lunas) obligor BLBI pada zaman Megawati. Sikap FPKS mungkin yang tergolong mengejutkan. Anggota FPKS Andi Rahmat, misalnya, adalah sosok utama penggagas interpelasi BLBI.

Bahkan, tokoh senior FPKS Soeripto termasuk penanda tangan awal hak angket. Sempat juga ada kesan kuat, FPKS tidak puas dengan jawaban presiden atas interpelasi BLBI. Apa alasan FPKS berbalik arah? ''Kami tidak menemukan muatan materi pertanyaan dalam hak angket yang berbeda dari interpelasi sebelumnya,'' elak Andi Rahmat. Menurut dia, DPR seharusnya memfokuskan diri terhadap para obligor yang tidak kooperatif. Selain itu, sebagian besar argumentasi yang digunakan tidak bisa dijadikan alasan penggunaan hak angket. ''Misalnya, mencampuradukkan kebijakan antarrezim pemerintahan yang berbeda dengan politik anggaran nasional atau APBN yang setiap tahun disahkan DPR beserta peristiwa hukum yang terjadi di Kejaksaan Agung,'' bebernya. Pada prinsipnya, lanjut Andi, penuntasan kasus BLBI tidak berdiri sendiri. Namun, itu suatu rangkaian kebijakan mulai era Presiden Habibie hingga Megawati. ''Termasuk kebijakan SBY yang juga diawasi penuh oleh DPR,'' tegasnya.

Sementara itu, FKB, FPAN, FPPP, FBPD, FPBR, dan FPDS yang awalnya mendorong lolosnya hak angket terpaksa mengalah di forum lobi. ''Kalau tetap voting, pasti kalah dan isunya bisa hilang. Makanya, kami terpaksa ikut bergerak mendukung gagasan pembentukan tim pengawas yang ditawarkan FPG,'' jelas anggota FPAN Dradjad Hari Wibowo. Meski begitu, jelas dia, FPAN tetap mengajukan minderheit nota (catatan keberatan) atas kandasnya hak angket. ''Intinya, FPAN menilai, pansus hak angket masih menjadi alat kelengkapan yang terbaik untuk mendorong percepatan penuntasan BLBI,'' ujarnya. Menurut Dradjad, pemerintahan SBY-Kalla cenderung menekankan penyelesaian BLBI di luar mekanisme pengadilan. Akibatnya, banyak uang negara yang tidak bisa kembali secara utuh. Padahal, target utamanya justru mengembalikan dana BLBI yang diselewengkan ke kas negara. ''Realitas ini jelas-jelas mencederai rasa keadilan masyarakat dan menjadi sejarah kelam kebijakan ekonomi, politik, dan hukum di negeri ini. Kerugian negara dianggap sepele dan hukum diinjak-injak,'' katanya. Lebih ironis lagi, imbuh Dradjad, generasi mendatang masih menanggung kerugian USD 70 miliar akibat penyelewengan dana BLBI tersebut. Seiring dengan kandasnya hak angket, pengajuan hak interpelasi kenaikan harga bahan pokok justru lolos.

Persetujuan aklamasi interpelasi bahan pokok itu diambil bersamaan dengan lobi hak angket BLBI. Bahkan, belum ada penyampaian pandangan resmi fraksi-fraksi yang lazim dilakukan sebelum pengambilan keputusan. Bahkan, kubu Demokrat dan Partai Golkar ikut menerima interpelasi bahan pokok tanpa syarat. Berkembang kabar bahwa kedua fraksi itu sengaja ikut mendukung sebagai penawar luka kandasnya hak angket. Benarkah begitu ? ''Kami hanya mencoba menghargai kelompok mayoritas yang sudah mendukung interpelasi. Sebagai minoritas, kami menghargai itu,'' kilah Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan. (pri/cak/mk) Sumber: Jawa Pos, 11 Juni 2008

Demokrat akan Ajukan Angket BLBI

noreply@blogger.com (robbi) — Sun, 7 Feb 2010 15:49:00 -0800

Keinginan Partai Demokrat menggulirkan pengajuan hak angket DPR untuk menyelidiki kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hendaknya tidak hanya dijadikan alat kompromi politik.

Direktur Indonesian Budget Center Arif Nur Alam dan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah, mengemukakan hal itu, Selasa (26/1).

Mereka mengomentari rencana Demokrat mengusulkan penggunaan hak angket BLBI oleh DPR. “Apabila memang ada keinginan sungguh-sungguh membongkar kasus BLBI, itu bagus.

Tetapi semangatnya bagaimana kerugian negara harus kembali,” ujarnya. Arif mengingatkan agar rencana pengguliran hak angket kasus BLBI itu tidak dijadikan alat kompromi politik guna melemahkan penyelesaian akhir kasus Bank Century yang tengah ditangani Pansus.

Menurut dia, momentum yang tepat untuk mengajukan hak angket kasus BLBI ialah setelah Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR tentang Pengusutan Kasus Bank Century menuntaskan kerja mereka.

Arif menyarankan agar Demokrat membuat kajian guna menyiapkan landasan yang kuat bagi pengajuan penggunaan hak angket DPR untuk kasus BLBI.

Dia juga menilai, jika Demokrat serius mengungkap kasus BLBI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat harus menegaskan kepada publik bahwa kasus BLBI termasuk prioritas.

“Presiden harus menegaskan bahwa setelah program 100 hari, kasus BLBI menjadi prioritas dalam penyelesaian kasus besar di Indonesia setelah Bank Century,” pungkasnya.

Iberamsjah juga mengingatkan agar rencana hak angket BLBI itu tidak djadikan gertakan untuk menekan lawan politik Demokrat di Pansus Century, khususnya PDI Perjuangan.

Rencana pengajuan penggunaan hak angket DPR untuk kasus BLBI yang terjadi pada era Presiden Megawati Soekarnoputri itu digulirkan anggota Pansus Century dari Partai Demokrat Benny Kabur Harman.

“Kami akan mengusulkan penggunaan hak angket terhadap kebijakan pemerintah masa lampau yang memberikan pengampunan secara politik kepada obligor besar BLBI yang jelas-jelas merugikan keuangan negara ratusan triliun,” katanya, Senin.

Dia menegaskan usulan tersebut akan diajukan setelah Pansus Century menyelesaikan pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi.

“Jelas sekali R&D itu mengandung motif politik dan juga abuse (penyalahgunaan) kekuasaan,” ujar Benny merujuk pada kebijakan pemberian Release and Discharge (R&D) atau pemberian surat keterangan bebas dari tuntutan hukum kepada debitor BLBI.

Kebijakan tersebut didasarkan pada Instruksi Presiden No 8/2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.
har/AR-3
source : koran-jakarta.com

Wakil Rakyat Penerima Aliran Dana BI

noreply@blogger.com (robbi) — Sat, 30 Jan 2010 21:53:00 -0800

Ini Dia Wakil Rakyat Penerima Aliran Dana BI

Kompas, 28 Juli 2008

Berikut ini adalah nama-nama anggota Komisi IX (Komisi Perbankan dan Keuangan) DPR periode 1999-2004 yang menerima aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) seperti diungkap tersangka Hamka Yamdhu (anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (28/7).
Uang diserahkan di ruangan anggota DPR masing-masing, saat sedang ada rapat, istirahat, dan lain-lain. Terkadang, para anggota itu yang menemui Hamka Yamdhu di ruangannya. Namun, Hamka tidak tahu apakah uang itu terkait masalah BLBI atau UU.

Fraksi Golkar:

1. TM Nurlif Rp 250 juta
2. Baharudin Aritonang (sekarang anggota BPK) Rp250 juta,
3. Anthony Zeidra Abidin. Hamka tidak tahu besar uang yang diterima Anthony karena dia mengambil sendiri setelah uang diserahkan,
4. Ahmad Hafiz Zawawi Rp250 juta,
5. Asep Ruchimat Sudjana Rp250 juta,
6. Boby Suhardirman Rp250 juta, |
7. Azhar Muchlis Rp250 juta,
8. Abdulah Zaini (Sekarang wakil ketua BPK) Rp250 juta,
9. Martin Serandesi Rp250 juta,
10. Hamka Yamdhu Rp500 juta,
11. Hengky Baramuli Rp250 juta,
12. Reza Kamarulah Rp250 juta.
13. Paskah Suzeta kurang lebih Rp1 miliar yang menyerahkansaya sendiri secara bertahap. Saya serahkan empat kali.

Fraksi PDIP:

untuk 13 anggota Fraksi uang diserahkan empat tahap dengan total Rp 3,55 miliar.

1. Dodhie Makmun Murod (Rp 300 juta)
2. Max Moein
3. Poltak Sitorus,
4. Aberson Marle Sihaloho
5. Tjiandra Widjaja
6. Zulvan Lindan
7. Wiiliam Tutuarima
8. Sutanto Pranoto
9. Daniel Setiawan

Fraksi PPP:
1.Daniel Tandjung (Rp500 juta)
2.Sofyan Usman
3.Habil Marati.

Fraksi PKB:
1. Amru Al Mustaqim
2. Ali As'ad,
3. Aris Azhari Siagian
4. Am Muchtar Nurjaya
5. Amru Almutaqin

(masing-masing mendapat Rp250 juta)

Fraksi Reformasi:
Rizal Djalil (penerima dana dan masih ada empat anggota FRaksi Reformasi lainnya)

TNI Polri:
1.Mayjen D Yusuf

Fraksi KKI
1.Hamid Mappa
2.FX Soemitra

Fraksi PBB
1.MS Kaban (diserahkan langsung Hamka Yamdhu Rp300 juta)

Fraksi PDU

1.Abdullah Alwahdi Rp250 juta

Suap BLBI; Surat Panggilan Nursalim Dicegat di Tengah Jalan

noreply@blogger.com (robbi) — Sat, 30 Jan 2010 21:47:00 -0800

Tim pemeriksa internal Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengusut skandal suap Rp 6 miliar jaksa Urip Tri Gunawan menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses penyelidikan BLBI Sjamsul Nursalim. Salah satunya, surat panggilan pemeriksaan untuk bos Grup Gadjah Tunggal itu tak pernah dikirim. Konglomerat yang kini berada di Singapura itu pun akhirnya memang tak tersentuh.

Tim pemeriksa internal Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengusut skandal suap Rp 6 miliar jaksa Urip Tri Gunawan menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses penyelidikan BLBI Sjamsul Nursalim. Salah satunya, surat panggilan pemeriksaan untuk bos Grup Gadjah Tunggal itu tak pernah dikirim. Konglomerat yang kini berada di Singapura itu pun akhirnya memang tak tersentuh. Kejanggalan itu terungkap dari Paino, kurir yang bertugas mengantar surat panggilan untuk Sjamsul. Paino sedianya membawa surat panggilan ke Sjamsul ke kantor pengacaranya, Adnan Buyung Nasution (ABN) Lawfirm. Entah mengapa, di tengah perjalanan, Paino ditelepon jaksa dari Gedung Bundar. Dia diminta menunda penyerahan surat panggilan Sjamsul. Dia (Paino) lantas balik ke Gedung Bundar, jelas sumber koran ini. Dengan telepon sakti tersebut, Sjamsul praktis tidak diagendakan diperiksa. Selain Paino, tim yang dikoordinasi JAM Pengawasan M.S.

Rahardjo kemarin memeriksa Kuntadi (anak buah Urip yang juga kasi wilayah I Direktorat Penyidikan Kejagung). Mereka diperiksa terkait prosedur mengapa Sjamsul tidak pernah diperiksa tim jaksa yang dikoordinasi Urip, kata sumber koran ini kemarin (12/3). Dari catatan koran ini, proses penyelidikan kasus BLBI Sjamsul memang berbeda dengan penanganan BLBI Grup Salim milik Anthony Salim. Nursalim tidak pernah menjalani pemeriksaan, sementara Salim diperiksa dua kali. Walaupun Nursalim tak pernah diperiksa, Urip Tri Gunawan ternyata bertamu ke rumah Nursalim di Jl Hang Lekir II WG 9. Di rumah itulah, Artalyta Suryani alias Ayin, kerabat Nursalim, memberikan uang. KPK menduga uang dalam bentuk USD 660 ribu itu adalah suap terkait penyelidikan BLBI Nursalim. Kejagung akhirnya menutup kasus BLBI Nursalim.

Kejagung berpendapat tak menemukan bukti korupsi dalam pengembalian kewajiban Nursalim senilia Rp 28,4 triliun itu. Menurut Jaksa Agung Hendarman Supandji, putusan itu sudah tepat kendati Urip ditangkap saat diduga menerima suap. Secara terpisah, Rahardjo menolak mengomentari informasi terkait kurir Paino. Dia mengatakan, seluruh materi pemeriksaan dilaporkan terlebih dahulu ke jaksa agung. Laporan pertama dikirim pekan ini juga, kata Rahardjo. Mantan kepala Kejati Jawa Timur itu hanya membenarkan bahwa Paino adalah kurir yang mengantar surat pemanggilan para pihak yang diperiksa di Gedung Bundar. Menurut Rahardjo, tim pemeriksa terpaksa memanggil Paino dan Kuntadi karena hasil pemeriksaan enam jaksa anggota penyelidik BLBI Sjamsul perlu ditindaklanjuti. Saya teliti satu per satu mekanisme teknisnya, termasuk pemanggilan (Sjamsul), ujar mantan kepala biro keuangan Kejagung ini. Dari proses pendalaman akan terdeteksi seberapa jauh tim jaksa yang dikoordinasi Urip bekerja sesuai standar penanganan perkara.

Ditanya apakah tim pemeriksa menduga ada prosedur penyelidikan yang dilanggar, Rahardjo menolak memastikan. Dia menjelaskan, semua fakta perlu diteliti secara kompherensif. Istilahnya, kalau dokter itu di-CT scan. Difoto satu per satu. Kita lihat, apa ginjalnya atau paru-paru atau yang lain-lain. Nanti tampak. Kalau bertanya pada organ mana yang berfungsi dan mana yang patut dikenai tindakan, misalnya yang drastis harus diamputasi, ya harus diamputasi, jelasnya panjang lebar. Rahardjo juga menjelaskan, rencana pemeriksaan lanjutan JAM Pidsus Kemas Yahya Rahman dan Direktur Penyidikan M. Salim. Dia mengatakan, kemarin (12/3) tim pemeriksa tidak memeriksanya karena dua atasan Urip tersebut menjalani proses penyidikan di KPK. Mereka diperiksa sebagai saksi, jelas Rahardjo. Soal keterlibatan Kemas dan Salim, eselon I kelahiran Boyolali itu mengatakan akan dievaluasi dari aspek pelanggaran kode etik. Yang sudah pasti terlibat adalah jaksa UTG (Urip). Sejumlah anggota Kamdal (Keamanan Dalam) Kejagung juga dimintai keterangan. Kabag Kamdal Kejagung Anthony Tarigan membenarkan bahwa Wasis dan Mokhtar yang berjaga di gedung Jampidsus sudah dimintai keterangan.

Mereka mencatat tamu-tamu yang datang. Jadi, mereka tahu siapa yang keluar masuk gedung Pidsus, kata Anthony. Menurut sumber, pemeriksaan petugas Kamdal itu untuk menyelidiki apakah Artalyta Suryani alias Ayin sering ke Kejagung. Urip Dicopot Sementara Pada bagian lain, Urip resmi diberhentikan sementara dari statusnya sebagai jaksa dan pegawai negeri sipil (PNS) kejaksaan. Ini terungkap dari surat keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-VII-001/C/03/2008, yang diteken Jaksa Agung Hendarman Supandji pada 6 Maret 2008. Ketentuan ini berlaku sejak dikeluarkannya keputusan jaksa agung tersebut, kata Kapuspenkum Kejagung B.D. Nainggolan dalam jumpa pers di gedung Puspenkum, Kejagung, kemarin (12/3).

Hendarman menegaskan, kejaksaan akan menonaktifkan JAM Pidsus Kemas Yahya Rahman dan Direktur Penyidikan M. Salim, apabila dari penyidikan KPK dan pemeriksaan internal terbukti terlibat kasus Urip. Terlibat atau tidak, itu urusan KPK. Meski demikian, kalau (hasil pemeriksaan) JAM Was memberi kesimpulan (terlibat), bisalah (dinonaktifkan), tegas Hendarman. Menurut Hendarman, kejaksaan tidak akan menghalang-halangi penyidikan KPK. Sebaliknya, kalau ditemukan indikasi, kejaksaan menyilakan KPK menyidik Kemas dan Salim. Kalau saya menghalangi, saya kena (melanggar) pasal 27 KUHP, jelas Hendarman. KPK Periksa Kemas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kemarin memeriksa JAM Pidsus Kemas Yahya Rahman dan Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus M. Salim.

Mereka diminta sebagai saksi anak buahnya, Urip yang menerima suap Rp 6 miliar. Saya ke sini melaksanakan perintah jaksa agung untuk memenuhi panggilan KPK, ujar Kemas yang datang dengan Toyota Corolla hitam B 1134 QZ. Diperiksa hampir 10 jam, Kemas yang keluar pukul 19.50 memilih irit bicara. Meski sempat memberikan konferensi pers, tak banyak hal yang dikatakan salah satu pejabat tinggi Kejagung itu. Oleh karena saya sudah beri keterangan yang saya tahu pada KPK, semua keterangan itu menjadi milik KPK.
Jadi saya tidak bisa menjelaskan apa pun, ujar Kemas. Ketika Kemas memberikan keterangan, dua orang tampak tergesa-gesa keluar dari gedung KPK Veteran. Seorang laki-laki paro baya berbaju putih yang langsung menuju mobil Kijang yang menjemput di lobi KPK. Di belakangnya tampak seorang perempuan berkerudung. Belakangan diperkirakan perempuan tersebut adalah Mutikah, sekretaris Urip. Ketika dipanggil, Mutikah cuek. (agm/ein/naz) Sumber: Jawa Pos, 13 Maret 2008

PDI-P Dituding Terima Rp 482,5 Milyar

noreply@blogger.com (robbi) — Sat, 30 Jan 2010 21:35:00 -0800

Jakarta, Bernas

Tudingan skandal Bank Bali (BB) yang berhasil mengeruk dana Rp 546 milyar dan diduga telibatkan elit pemerintahan, mulai dari Golkar, anggota DPR, menteri hingga Presiden BJ habibie bisa jadi memang terkait dengan politik. Tuduhan serupa kini menimpa PDI-P yang disebut menerima dana Rp 482,5 milyar dari sejumlah konglomerat untuk mengegolkan Megawati menjadi presiden.

Desas-desus PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri menerima dana ratusan milyar untuk memenangkan Pemilu lalu dan SU MPR mendatang kini kian santer. Bahkan, tuduhan tersebut seakan-akan menyambut lontaran Ketua Umum DPP PAN Amien Rais tentang dugaan adanya permainan uang oleh salah satu Parpol terbesar seperti halnya Golkar.

Menanggapi tudingan tersebut, Wakil Bendahara PDI-P Noviantika Nasution ketika dikonfirmasi Bernas, Rabu (25/8) membantah. Ia justru menduga, beredarnya desas-desus tersebut merupakan upaya dari kelompok tertentu untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari skandal BB.
"Isu itu ada datanya nggak. Beda kan dengan kasus BB yang jelas datanya. Tuduhan itu tidak berdasar sama sekali. Ini hanya upaya pengalihan perhatian saja," tandasnya.

Beberapa pengusaha disebut memberi bantuan dana kepada PDI-P sebelum kampanye Pemilu lalu. Dana-dana dari para pengusaha inilah yang dijadikan 'senjata' bagi partai berlambang banteng kekar untuk memenangkan Pemilu.

Bahkan, bantuan itu hingga kini terus mengalir ke rekening PDI-P dengan tujuan memenangkan SU MPR sekaligus mengantarkan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai presiden mendatang. Ada beberapa pengusaha bermasalah, bahkan dua anak mantan Presiden Soeharto yang menjadi donatur. Para pengusaha yang bermasalah itu antara lain Liem Sioe Liong (Sudono Salim), Prajogo Pengestu, The Nin King, Hendra Rahardja dan Ricardo Gelael. Selain itu, disebutkan juga Rudy Ramli yang saat ini menjadi tersangka skandal BB juga ikut menyumbang dana ke PDI-P.

Dua anak Soeharto yang diam-diam memberi bantuan belasan milyar rupiah adalah Siti Hardiyanti Indra Rukmana (Mbak Tutut) dan Sigit Harjojudanto. Dari para donatur tersebut terkumpul dana sebesar Rp 482,5 milyar.

Dari jumlah dana tersebut, yang paling banyak menyumbang adalah Sudono Salim, yakni Rp 100 milyar. Di bawahnya secara berurutan adalah Prajogo Pangestu, The Nin King, Anthony Salim (anak Sudono Salim), Eka Tjipta Widjaya, Hendra Rahardja, Rudy Ramli, Mbak Tutut, Arifin Panigoro, Sigit Soeharto dan Ricardo Gelael.

Sumbangan dari dua anak Soeharto disebutkan sebesar Rp 22,5 milyar denga perincian Tutut sebesar Rp 10 milyar dan Sigit sebesar Rp 10 milyar. Tetapi tidak jelas kapan sumbangan kedua anak mantan penguasa Indonesia ini diberikan dan siapa pula fungsionaris DPP PDI-P yang menerimanya.
Dari catatan Bernas, jumlah sebesar Rp 482,5 milyar yang diterima PDI-P ini jauh lebih kecil dari jumlah yang diisukan sebelumnya. Dalam isu yang terkenal dengan sebutan Lippogate itu, dikabarkan PDI-P telah melakukan praktek yang hampir mirip dengan skandal BB yakni menerima dana sebesar Rp 1,2 trilyun.

Alihkan perhatian Menurut Noviantika, sebagai wakil bendahara, dirinya tahu persis partainya tidak pernah menerima bantuan dari para pengusaha tersebut. Selain itu, arus keluar masuk dana kampanye PDI-P ini telah diumumkan di media massa pada tanggal 18 Mei silam. Bahkan, saat diaudit tim dari KPU juga tidak ditemukan penyimpangan tersebut.

"Kami siap diaudit. Bahkan, kalau perlu, diselesaikan melalui jalur hukum supaya jelas. Memang ada sumbangan donatur dari para kader kami sendiri termasuk Arifin Panigoro, bukan mereka, tetapi jumlahnya tidak sebesar itu," tandasnya.

Secara terpisah, pengamat ekonomi Dr Syahrir menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia kian suram, karena terlalu banyak kasus korupsi. "Korupsi di Indonesia mega berat. Bahkan, megawati sekalipun tidak akan bisa mengatasi," kata Syahrir di Jakarta, Rabu (25/8).

Memburuknya korupsi di Indonesia terjadi sesudah jatuhnya Soeharto. Semakin besarnya ingkat korupsi itu terjadi karena institusi politik dan hukum tidak berfungsi. "Baik kepolisian, TNI dan kejaksaan, tidak berfungsi mengatur korupsi," ujar Syahrir.

Syahrir yakin bahwa keampuhan kebijakan ekonomi sudah tidak berfungsi pula. Bahkan bila pemerintahan baru terbentuk lusa, dia pesimis korupsi bisa diberantas.
"Bila Mega jadi presiden, apakah dia mampu memberantas korupsi yang mahaberat itu, tentu saja tidak," tegas dosen FE-UI ini.

Ia menunjuk skandal BB tidak juga bis ditangani hingga kini. "Bagaimana saya bisa yakin korupsi mega berat tingkat atas akan hilang, karena skandal BB kalau mau diusut cuma butuh waktu satu jam saja," tukas Syahrir. (jj)

   Daftar nama donatur

   Sudono Salim (Liem Sioe Liong) Salim Group Rp 100 milyar
   Prajogo Pangestu (Phang Djun Phen) Barito Rp 80 milyar
   The Nin King Argo Pantes Rp 75 milyar
   Anthony Salim Salim Group Rp 60 milyar
   Eka Tjipta Widjaya (Oei Ek Tjhong) Sinar Mas Rp 45 milyar
   Hendra Rahardja BHS Rp 45 milyar
   Rudy Ramli (Hua Tong Tjing) Bank Bali Rp 40 milyar
   Siti Hardiyanti (Tutut Soeharto) Lamtoro Gung Rp 12,5 milyar
   Arifin Panigoro Medco Rp 10 milyar
   Sigit Hardjojudanto (Sigit Soeharto) Arseto Rp 10 milyar
   Ricardo Gelael Gelael Rp 5 milyar

Anthony Salim Diperiksa 12 Jam di Kejagung

noreply@blogger.com (robbi) — Sat, 30 Jan 2010 21:17:00 -0800

Soal pemeriksaan Anthony Salim, Kejagung terkesan enggan blak-blakan. Saat konglomerat ini tiba di Kejagung pun tidak ada jurnalis yang sukses berpapasan dengannya.
Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung M Salim membenarkan kabar Anthony Salim telah tiba di Kejagung dan sedang diperiksa tim jaksa penyelidk.

“Sedang diperiksa dari pukul 08.00 WIB,” ujar Salim saat dihubungi wartawan, Kamis (6/12).
Untuk kasus BLBI I atau II? “Pokoknya BLBI,” ucap Salim singkat.
ANTHONY SALIM DIPERIKSA KEJAGUNG HAMPIR 12 JAM
Pengusaha Anthony Salim, Kamis, diperiksa hampir 12 jam oleh tim penyidik pada Bagian Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Anthony meninggalkan ruang pemeriksaan sekitar pukul 19.30 WIB, setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 08.00 WIB.
Penguasa kerajaan bisnis Salim Group itu tidak bersedia memberikan keterangan secara rinci kepada wartawan yang menunggunya sejak pagi.
Dia hanya menjelaskan telah menjawab sejumlah pertanyaan dari tim penyidik. Semua keterangan, katanya, sudah diungkapkan kepada penyidik. â€œData dan fakta sudah kami serahkan, semua keterangan sudah kami berikan,â€ kata anak pendiri Salim Group, Sudono Salim itu.
â€œKami siap kalau masih kurang,â€ katanya sembari berusaha menghindar dari desakan sejumlah wartawan di sekelilingnya yang berusaha menggali informasi tentang pemeriksaan dirinya.
Desakan para pemburu berita itu membuat Anthony semakin bergegas menuju mobil Inova bernomor polisi B 1461 KY miliknya.
Upaya Anthony tersebut tidak berjalan lancar karena para wartawan tetap bersikeras untuk menggali keterangan lebih lanjut.
Pria bertubuh kecil itu bahkan berkali-kali meminta para wartawan untuk membiarkannya memasuki mobil.
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), M Salim membenarkan Anthony Salim diperiksa dalam kasus BLBI. Namun, M Salim tidak bersedia berkomentar banyak tentang perkembangan pemeriksaan Antohny.
Syamsul Nursalim Diperiksa Kejagung Pekan Depan
Setelah Anthony Salim, obligor alias pengemplang BLBI Syamsul Nursalim akan diperiksa Kejagung. Pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) ini dijadwalkan diperiksa pekan depan.
“Saya coba evaluasi malam ini. Kita jadwalkan lagi, mudah-mudahan pekan depan,” ujar Direktur Penyidikan pada Jasmpidsus Kejagung M Salim.
Salim mengatakan, mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie dan mantan Menkeu Rizal Ramli urung diperiksa tim penyelidik kasus BLBI, Kamis.
“Pak Kwik dan Pak Rizal nggak datang. Kita sudah kirim surat lagi. Ya nggak ada pemberitahuan (tidak hadirnya Kwik dan Rizal),” imbuh Salim.
Terhadap pemeriksaan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Ary Suta, menurut Salim, Ary diperiksa untuk dimintai keterangan kasus BLBI.
“Ary Suta sebagai mantan Kepala BPPN hadir dalam BLBI. Semuanya termasuk kasus Bank Orient dan Bank Centris,” ujar Salim.
Ratusan Mahasiswa Goyang Pagar Kejagung
Sekitar 200 mahasiswa mendesak koruptor BLBI ditangkap. Pagar Kejagung pun digoyang-goyang. Untuk meramaikan suasana, sebuah ban dibakar.
Aksi protes mahasiswa dari Aliansi Rakyat Menggugat Skandal BLBI dan Jaringan Aksi Mahasiswa untuk Pemberantasan Korupsi dilakukan sejak pukul 13.00 WIB di depan Gedung Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, Kamis (6/12).
Dalam aksinya, mereka menuntut Kejagung bersikap tegas menangkap koruptor BLBI. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster yang antara lain bertuliskan “Segera adili Anthony Salim, koruptor BLBI Rp 52 triliun”.
Mereka juga mengusung spanduk besar bergambar Anthony Salim. Di bawah gambar itu tertera nama Anthony Salim dengan pekerjaan konglomerat hitam dan catatan kejahatannya, merampok uang rakyat Indonesia.
Dalam orasinya mereka meminta para koruptor BLBI mengembalikan uang rakyat, menangkap 16 obligor dan koruptor BLBI, serta menangkap Liem Sioe Liong.
Sambil berteriak-teriak, mereka mengguncang-guncang pagar Kejagung dan membakar ban yang asap hitamnya membumbung tinggi.
Aksi ini diamankan 75 personel Polres Jakarta Selatan. Meski begitu aksi mereka tidak mengganggu arus lalu lintas.
Kejagung Seharian Periksa 14 Saksi Korupsi
Entah aparat penegak hukum yang sedang giat memberantas korupsi atau jumlah koruptornya yang semakin banyak. Tak tanggung-tanggung, dalam sehari, jaksa yang berkantor di Gedung Bundar Kejagung memeriksa 14 saksi.
Jaksa di Gedung Jampidsus, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (6/12) ini memang menangani kasus yang berbau korupsi. Ada 14 saksi yang diperiksa dalam tahap penyelidikan ataupun penyidikan.
Beberapa nama yang diperiksa ada yang mantan pejabat. Mereka antara lain eks Dirut PT Bank Mandiri ECW Neloe, konglomerat Anthony Salim, mantan Kepala BPPN Ary Suta, dan mantan Menteri Pertanian era BJ Habibie, Soleh Salahuddin.
“Semua perkara 14 orang, termasuk perkara Neloe yang diperiksa di LP Cipinang,” kata Direktur Penyidikan M Salim di kantornya.
Dalam penyelidikan BLBI, lanjut Salim, penyidik meminta keterangan obligor BLBI Anthony Salim dan Kepala BPPN Ari Sutha. Keduanya pun masih dimintai tim penyelidik.
Sedangkan eks Mentan Soleh Salahuddin bersama istrinya dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan suap yang dilakukan perusahaan asal Amerika Monsanto Company kepada 140 pejabat di Indonesia.
Selain itu, menurut Salim, ada juga 4 orang yang dimintai keterangan untuk kasus Bulog. “Untuk Bulog, 4 orang semuanya datang dalam kasus tukar menukar beras turun mutu. Namanya saya nggak hapal. Jadi 14 orang kita periksa hari ini,” pungkasnya. (detikcom/ant/g)

Aliran dana krisis BLBI

noreply@blogger.com (robbi) — Sat, 30 Jan 2010 21:02:00 -0800

Jika menengok latar belakang krisis yang melanda tanah air yang dimulai pada September 1997, niat pemerintah dan Bank Indonesia untuk memberikan bantuan dana BLBI adalah mulia. Yakni untuk melokalisir krisis hanya pada bank-bank tertentu, sehingga dampak sistemik bisa diminimalisir. Karena itu disalurkanlah BLBI.

Argumentasi lain, jika bank-bank yang mengalami saldo debet atau rekening merah di Bank Indonesia tidak dibantu, maka paling tidak dibutuhkan dana sekitar Rp600 triliun lebih untuk membiayai krisis saat itu. Dana pihak ketiga yang berpotensi di-rush pada sektor perbankan sebesar Rp454,4 triliun (Desember 1997) atau Rp680,2 triliun (Desember 1998), jauh lebih besar dari jumlah BLBI yaitu Rp48,8 triliun (Desember 1997) atau Rp147,7 triliun (Desember 1998). (http://www.bi.go.id/ : tengok masalah BLBI).

Kenyataannya, setelah pemerintah dan Bank Indonesia akhirnya membantu, jumlah dana yang dikeluarkan untuk membantu perbankan nasional dalam bentuk obligasi rekapitalisasi mencapai Rp645 triliun. Dari jumlah tesebut, sebesar Rp144,54 triliun dalam bentuk obligasi BLBI.

Mengenai jumlah BLBI, posisi Desember 1998 mencapai Rp147,74 triliun. Pada saat dilakukan ‘kesepakatan’ bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada 6 Februari 1999, posisi BLBI direvisi menjadi Rp144,54 triliun.

Sementara, hasil audit investigasi BPK menunjukkan nilai komersial dari jaminan aset para pemilik bank yang bermasalah dan para obligor, yang kemudian dikelola Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), ternyata hanya sebesar 8,54% atau ekuivalen dengan Rp12,35 triliun.

Pada angka-angka inilah terjadi multi tafsir, baik dari segi penyaluran, penggunaan, maupun penyelesaian, baik dalam bentuk uang tunai, saham di perusahaan, maupun dalam bentuk aset lainnya.

Ada yang beranggapan dana BLBI adalah sejenis penjarahan kekayaan nasional oleh para konglomerat dan dibantu pejabat, ada yang memberi titel ini sebagai bail out persoalan privat (swasta) oleh publik (rakyat), ada yang menilai ini adalah biaya krisis, ada yang memberi pengertian bahwa kejadian dimasa lalu itu sebagai produk manajemen BLBI yang amburadul.

Itu sebabnya Bank Indonesia kemudian meminta jaminan tambahan berupa jaminan pribadi (personal guarantee) dari salah satu pemilik bank penerima BLBI, konon untuk mendapatkan jaminan pribadi ini bank sentral harus menemui sang pemilik bank hingga ke negeri Paman Sam. Jumlah jaminan itu lebih kurang sama dengan total jumlah BLBI sebesar Rp144,5 triliun. Namun setelah dilakukan audit, nilai komersial jaminan tersebut hanyalah 8,54% saja.

Belum lagi terjadi perdebatan serius pada kejanggalan lonjakan BLBI yang pada Maret 1998 masih di level Rp87,04 triliun menjadi Rp103,05 triliun per April 1998. Bahkan akhir Agustus tahun yang sama, jumlah itu telah melambung hingga Rp140 triliun. Jumlah itu terus meningkat hingga Desember 1998 menjadi Rp147,74 triliun, walau kemudian setelah dilakukan perhitungan ulang antara Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, disepakati jumlah akhirnya sebesar Rp144,5 triliun. Angka itu setelah dilakukan penyesuaian baik pokok, bunga maupun denda atas BLBI.

Atas aliran dana ini juga mengandung perdebatan yang tak kalah seru dan hingga kini belum kunjung tuntas. Apakah dana itu murni dana krisis, sebagai hadiah kepada konglomerat, atau sebagai konsekuensi yang bebannya harus ditanggung oleh rakyat.

Lepas dari perdebatan-perdebatan yang mengemuka, kenyataannya kini rakyat semakin menderita dengan tekanan ekonomi yang serius, sementara sebagian konglomerat yang dulu dibantu rakyat kini masih tetap menjadi konglomerat dengan ranah bisnis yang semakin ekspansif.

Berdasarkan majalah Globe Asia edisi September 2007, sejumlah konglomerat yang banknya mendapat bantuan BLBI, menunjukkan sesuatu yang kontradiktif dengan kehidupan rakyat yang kini sangat menderita. Pendapatan Salim Group (BCA-BTO) hingga Desember 2006 mencapai US$6,95 miliar, Bakrie Group (Bank Nusa Nasional-BTO) sebesar US$2,80 miliar, Chandra Asri Group (Bank Andromeda-BDL) sebesar US$1,10 miliar. (Suara Pembaruan, 28 Agustus 2007).

Sementara kekayaan para konglomerat itu secara pribadi juga lumayan besar, Soedono Salim (BCA-BTO) memiliki kekayaan sebesar US$2,80 miliar, Sukanto Tanoto (Unibank-BBKU lanjutan) sebesar US$1,30 miliar, Aburizal Bakrie (Bank Nusa Nasional-BTO) sebesar US$1,05 miliar, Sri Sultan Hamengkubuwono X (Bank Mataram Dhanarta-BDL) sebesar US$140 juta dan Pontjo Sutowo (Bank Pacific-BDL) sebesar US$125 juta. (Suara Pembaruan, 30 Juli 2007).

Perang audit

Jika ditelisik hasil audit beberapa auditor yang khusus menangani masalah BLBI ini, kita akan mendapati aneka opini yang semua mencerminkan pendapatnya masing-masing. Paling tidak ada beberapa pihak yang bersentuhan langsung dalam proses audit itu, yakni BPK, BPKP, PriceWaterhouseCoopers, Lehman Brothers, KPMG, CSFB, Danareksa, dan Bahana.

Ada persamaan, dan ada pula perbedaan dalam hasil audit para auditor tersebut, perbedaan terutama disebabkan asumsi yang dijadikan alasan dalam menarik kesimpulan para pihak yang mengaudit, disamping juga perbedaan objek yang diaudit.

Pertama, laporan hasil audit investigasi BPK pada 31 Juli 2000 dengan Nomor 06/01/Auditama II/AI/VII/200 menyimpulkan, bahwa dari total BLBI yang disalurkan kepada 48 bank sebesar Rp144,54 triliun, terdapat potensi kerugian negara hingga Rp138,44 triliun atau sebesar 95,78%-nya. Potensi kerugian itu didasarkan pada temuan penyimpangan terhadap ketentuan, kelemahan sistem dan kelalaian.

Kedua, laporan gabungan hasil audit investigasi BPKP pada 17 Juli 2000 dengan nomor LAP-02.02.07.437/D VII.2/2000 terhadap 42 bank yang diaudit menyimpulkan, bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana BLBI sebesar Rp54,56 triliun atau 51,45% dari saldo debet per tanggal 31 Januari 2000, atau 94,92% dari jumlah bukti yang diaudit.

Ketiga, hasil audit auditor asing Lehman Brothers yang diperbantukan untuk mengaudit aset Holdiko (khusus terkait BLBI Salim Group) menyatakan, total BLBI yang diterima dengan total penyerahan aset dalam rangka asset settlement, terdapat jumlah yang sama yakni Rp52,7 triliun.

Keempat, hasil audit auditor asing PriceWaterhouseCoopers khusus terhadap penyerahan aset Holdiko (terkait BLBI Salim Group sebesar Rp52,7 triliun) menunjukkan, bahwa aset yang diserahkan hanyalah Rp23 triliun.

Kelima, hasil audit auditor asing Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) terhadap penyerahan aset Holdiko (terkait BLBI Salim Group sebesar Rp52,7 triliun) menunjukkan, terjadi kelebihan penyerahan aset oleh Salim Group sebesar Rp240 miliar.

Keenam, Bahana dan Danareksa yang merupakan auditor local partners Lehman Brothers memiliki kesimpulan yang sama dengan Lemhan Brothers.

Ketujuh, hasil audit CSFB yang memeriksa penyerahan aset Sjamsul Nursalim menyimpulkan total aset yang diserahkan sama dengan total utang yang dimiliki, artinya utang dianggap lunas. Namun auditor sebelumnya Erns and Young (E&Y) mensinyalir justru ada kelebihan setor sebesar US$1,3 juta. Sjamsul Nursalim telah menyerahkan aset senilai Rp27,4 triliun terdiri dari GT Petrochem, PT Tire dan Dipasena Darma Citra Darmaja (senilai Rp20 triliun) ditambah setoran kas Rp428 miliar, namun laporan Tim Bantuan Hukum BPPN pada 2002 menunjukkan bahwa nilai riil Dipasena hanya Rp5,2 triliun.

Lantas, apa yang melatarbelakangi perbedaan hasil audit masing-masing auditor. Paling tidak ada lima alasan mengapa hasil audit itu berbeda. Pertama, aset yang diserahkan kepada BPPN tidak terawat secara baik, sehingga value-nya anjlok drastis. Dalam kasus Sjamsul Nursalim asetnya—tambak udang Dipasena Dharma Manunggal--anjlok hingga Rp27 triliun.

Kedua, kondisi pasar saat aset-aset itu dijual juga sedang jatuh, sehingga tak ada pembeli yang berani menawar aset dengan harga tinggi. Ketiga, waktu dan cara menjual aset yang tidak pas.

Keempat, terdapat perbedaan misi dan metode audit dari masing-masing auditor, dimana audit PWC ditujukan untuk penjualan aset (Overall Asset Disposal—OADP) sehingga wajar kalau harganya jatuh. Jatuhnya harga ini secara prinsip akuntansi dapat diterima lantaran diharapkan proses penjualan aset-aset tersebut bisa cepat laku terjual. Sementara KPMG ditugasi melakukan Financial Due Dilligence (FDD) saat penyerahan aset penerima BLBI, dalam kasus ini terdapat kelebihan jumlah aset yang diserahkan. Sedangkan Lehman Brothers ditugasi sebagai Financial Advisor (FA) BPPN dalam proses penyerahan aset.

Kelima, waktu audit yang berbeda, sehingga antara jumlah dana BLBI yang diserahkan dan nilai aset itu seperti moving target, atau angka yang selalu bergerak naik dan turun, sesuai kurun waktu dan situasi pasar yang ada pada saat itu. Karena pada saat itu berada pada situasi krisis, wajar kalau ada hasil audit yang sangat rendah. Tapi aset yang dulu di jual rendah itu, value-nya kini ada yang sudah melonjak hingga 802,7% seperti pada Bank Danamon dan 609,9% pada Bank Central Asia.

Tafsir atas audit

Pertanyaan lanjutannya, lantas mengapa BLBI sekarang menjadi ramai kembali? Disinilah menariknya pengusutan dan pelacakan kasus BLBI ini, karena seolah-olah menjadi isu yang selalu segar. Magnitude isu BLBI biasanya menghangat satu dua tahun menjelang Pemilu, sehingga ada yang berpendapat ini hanyalah upaya para pentalitan politik yang mengharapkan adanya fund rising menjelang Pemilu.

Sisi lain yang tak kalah seru, opini BPK yang sama sekali mengalami site back, bertolak belakang dengan pendapatnya terdahulu. BPK saat dipimpin Satrio Budihardjo ‘Billy’ Joedono sejak awal kasus itu mencuat hingga habis masa kepemimpinannya, konsisten berpendapat bahwa, terdapat penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan dana BLBI.

Sebaliknya, BPK saat dipimpin Anwar Nasution—yang nota bene pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI—telah menerbitkan laporan yang membenarkan hasil audit Lehman Brothers. Perbedaan kutub kepemimpinan ini layak untuk didalami dan menjadikannya diskusi yang intensif.

Hal yang menarik dan perlu juga didalami adalah sinyalemen dari Jampidsus Kejakgung di era Kemas Yahya Rahman menyatakan, saat diserahkan aset-aset obligor tersebut terlebih dulu dinaikkan agar seolah-olah sama dengan utangnya.

Tapi hasil akhir penyelidikan kasus BLBI I (Grup Salim) dan BLBI II (Grup Sjamsul Nursalim) menyebutkan tidak ada unsur melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Yang jelas, semua sinyalemen itu haruslah dapat dibuktikan di pengadilan agar ada kepastian hukum, namun pihak yang memproses di pengadilan seharusnya mereka yang faham dan mengerti kasus tersebut dengan benar. Bagaimana akhir dari cerita BLBI memang masih sulit diprediksi. Yang mudah diprediksi adalah, genderang BLBI selalu berbunyi nyaring menjelang pemilu.

Bukan kriminal biasa

Dalam pengamatan dan penelusuran penulis selama 10 tahun terkahir, persoalan BLBI pada dasarnya adalah persoalan niat baik pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengamankan sistem pembayaran nasional. Persoalan muncul ketika menyelinap ‘penumpang gelap’ dalam proses penyaluran, penggunaan dana BLBI serta proses settlement aset di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Penulis mendapati sejumlah data yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran pidana korupsi maupun pidana pebankan. Perbuatan melawan hukum itu tentu terkait dengan orang-orang yang terlibat dalam penyaluran penggunaan dana BLBI serta settlement aset dari para obligor dan pemegang saham.

Proses melawan hukum itu tidak tanggung-tanggung melibatkan 100-an pejabat BI, 203 pemilik dan pengurus 48 bank dan puluhan pejabat di BPPN. Jadi proses ini selain melibatkan banyak orang, banyak modus, juga melibatkan likuiditas yang sangat besar yakni Rp144,54 triliun. Oleh karena itu penulis tertarik untuk memberi judul pada buku ini dengan: BLBI, Extrairdinary Crime.

Alasannya, proses bagaimana BLBI mengalir ke rekening 48 bank, proses pemanfaatan dana-dana tersebut oleh bank, dan proses bagaimana penyelesaian kewajiban para obligor dan pemegang saham atas beban BLBI benar-benar mencengangkan. Karena itu perlu dilakukan penyelidikan ulang yang jujur, berani dan transparan, sejauh ini baru segelintir orang saja yang menjalani proses hukum dari kasus BLBI ini.

Sebagaimana diungkapkan oleh Soehandjono (dalam buku Bank Indonesia Dalam Kasus BLBI, 2002, halaman 124-125), tindakan melawan hukum paling tidak memenuhi lima unsur: harus ada perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, harus ada kesalahan, harus ada kerugian dan harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Penulis melihat unsur-unsur melawan hukum pada beberapa indikator: pertama, perbuatan yang bersifat penyimpangan dana BLBI sudah terbukti. Kedua, perbuatan itu tentu saja melawan prinsip-prinsip hukum perbankan dan hukum perusahaan. Ketiga, kesalahan terjadi pada saat penyaluran dan penggunaan serta penyelesaian kewajiban. Kesalahan dalam penyaluran dan penggunaan BLBI penulis dapati sebesar Rp84,84 triliun, sementara kesalahan dalam settlement aset sedikitnya penulis dapati sebesar Rp52,3 triliun (dari kasus Anthoni Salim dan Sjamsul Nursalim).

Keempat, penulis mencatat ada kerugian negara dalam proses ini sebesar Rp118,02 triliun (dari selisih nilai recovery rate dengan nilai BLBI). Kelima, jelas besarnya kerugian sebesar itu lantaran perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak terkait kasus BLBI tersebut.

Terlihat betapa audit yang dilakukan atas BLBI sangat beragam, tergantung cakupan dan wewenang masing-masing lembaga audit yang ditugaskan. Hanya saja dalam perkembangannya, audit BPK dan BPKP yang merupakan audit paling komprehensif, cenderung dipetieskan. Padahal kalau dibuka, maka akan terkuak sejumlah kejanggalan-kejanggalan yang tak lazim, bahkan menurut ukuran teknis perbankan itu sendiri.

Saat buku ini ditulis, dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih penanganan kasus BLBI terus meluas. Mulai dari DPR, DPD, LSM, pribadi-pribadi, pengamat, hingga pejabat pemerintah.

Wapres Jusuf Kalla mengapresiasi wacana pengambilalihan kasus BLBI oleh KPK. Menurut JK, rencana itu sangat baik dan tepat. Karena KPK memang mempunyai kemampuan ekstraordinari, KPK mempunyai hak dan wewenang yang tidak dimiliki aparat penegak hukum yang lain. Antara lain bisa melakukan penggeledahan dan penyadapan. KPK bisa menggeledah setiap saat dan memonitor pembicaraan. Itu hanya bisa yang melakukan KPK. Kalau polisi hanya kasus-kasus normal.

Kasus BLBI mengalami jalan buntu ketika Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Terhadap hal tersebut, Wapres menegaskan KPK bisa mengambil alih kasus BLBI yang macet tanpa takut terbentur konflik antar institusi. Dalam UU KPK jika ada satu kasus yang mandeg, maka bisa diambilalih oleh KPK.

Hanya saja Kejaksaan Agung yang sudah terbukti gagal menangani kasus BLBI dalam 10 tahun terakhir, tampak masih berusaha agar KPK tak mengambil alih kasus BLBI, paling tidak dalam pernyataan resminya.

Menurut JAM Pidsus Mawran Effendi lembaganya tidak yakin kalau KPK akan mengambil alih kasus BLBI yang kini ditanganinya. Kejagung menilai itu hanya wacana belaka. KPK masih menunggu keputusan pengadilan.

Menurut Marwan, Kejagung belum berkoordinasi dengan KPK soal pengambilalihan penyidikan kasus BLBI. Bahkan Ketua KPK Antasari Azhar beberapa kali sudah mengatakan sebaiknya menunggu hasil keputusan pengadilan tinggi.

Hanya saja dalam bahasa retorika Marwan mempersilakan KPK jika ingin mengambil alih kasus tersebut. Tapi ditegaskan, pengambilalihan itu harus sesuai mekanisme yang ada. JAM Pidsus yakin KPK sangat memahami mekanisme tersebut sehingga tidak akan sembrono.

Semakin jelas, bahwa ada yang terselubung dalam kasus BLBI ini, terutama dalam proses hukum yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Karena itu pengambilalihan kasus itu oleh KPK menjadi strategis guna menangani masalah BLBI secara komprehensif.

Boleh jadi argumentasi penulis tidak tepat, tapi penulis merasa yakin bahwa tidak semua proses penyaluran dan penggunaan BLBI benar, sebagaimana tidak semua proses itu salah. Artinya diperlukan penyelidikan ulang yang jujur, berani dan transparan, sehingga menghasilkan sebuah proses hukum yang berkualitas dan proses seperti ini tidak pernah muncul dalam 10 tahun terakhir.

Akhirnya penulis berharap buku ini dapat membuka kembali kasus yang nyaris dipetieskan ini. Sehingga berapapun hasil proses hukum BLBI ini akan dapat dirasakan keadilannya oleh rakyat.

KISRUH BLBI

noreply@blogger.com (robbi) — Sat, 30 Jan 2010 20:57:00 -0800

Genap 11 tahun sudah Indonesia melewati krisis multidimensi sejak dimulainya pada 1997, setelah selama masa krisis, ekonomi, sosial dan politik nasional menjadi porak poranda. Kini sisa-sisa krisis itu belum hilang baik dalam benak rakyat maupun dalam beban APBN, termasuk masalah penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) per 29 Januari 1999 sebesar Rp144,54 triliun.

Dana sebesar itu tersalur ke 48 bank yang terdiri atas kelompok 16 Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp11,89 triliun, 10 Bank Beku Operasi (BBO) sebesar Rp57,69 triliun, lima Bank Take Over (BTO) sebesar Rp57,64 triliun, dan 18 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) sebesar Rp17,32 triliun. (Rekomendasi BPK atas hasil audit investigatif penyaluran dan penggunaan dana BLBI).

Tarik ulur persoalan BLBI tak lepas dari mindset atau cara pandang persoalan itu oleh para pelaku sekaligus pengambil keputusan, yang kurun waktunya berbeda, berhadapan dengan komponen rakyat yang menanggung beban bunga, yang kurun waktunya juga berbeda. Ditambah lagi persoalan audit atas penyaluran dan penggunaan BLBI, serta settlement atas beban utang BLBI kepada pemegang saham yang saat ini ada tujuh jenis. Sehingga wajar bila polemik BLBI hingga kini tak berkesudahan. BLBI bak bola liar, selalu dijadikan komoditas politik paling mujarab, terutama menjelang dan pasca pergantian pimpinan nasional.

Multi tafsir

Oleh karena kurun waktu yang memandang berbeda, maka wacana yang muncul pun merepresentasikan wawasan dan kepentingan para pihak yang ada dalam kurun waktu tersebut. Baik itu pejabat penegak hukum, pejabat pelaksana, pengamat, hingga para politisi. Secara teknis, perbedaan itu bisa difahami mengingat BLBI sendiri telah menjadi persoalan yang sangat kompleks, baik regulasi, periodesasi penyaluran, penggunaan, maupun audit atasnya, sehingga bisa difahami kalau kemudian menimbulkan multi tafsir. Itu sebabnya BLBI menjadi sangat unik lantaran difahami oleh multi profesi, multi ormas, multi ras dan multi generasi.

Tepat 10 tahun krisis, wacana pelanggaran dalam penyaluran dan penggunaan dana BLBI serta penyerahan aset (settlement asset) kembali mengemuka. Adalah praktisi hukum senior, Kartini Mulyadi yang mengisyaratkan adanya ketidakberesan antara perikatan hukum penyerahan aset (MSAA, MRNIA, maupun APU) dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), PriceWaterhouseCoopers, Lehman Brothers, Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), Credit Suisse First Boston (CSFB), PT Danaresksa dan PT Bahana Pengembangan Usaha Indonesia.

Khusus konsultan penilai yang pernah dilibatkan dalam menilai aset Grup Salim, antara lain, KPMG, Lehman Brothers, Merril Lynch, dan JP Morgan. Dari dalam negeri, yang pernah dilibatkan menjadi appraisal atau konsultan penilai aset Grup Salim adalah dua BUMN, yakni PT Danareksa dan PT Bahana.

Disamping juga laporan verifikasi konsultan hukum Kertopati, Muchtar dan Rekan yang ditunjuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang menyebutkan nilai jaminan yang diserahkan Bank Central Asia (BCA) yang diserahkan Bank Indonesia (BI) kepada BPPN hanyalah Rp5,61 triliun atau 21,09% dari jumlah BLBI yang diterima sebesar Rp26,59 triliun.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia sendiri melakukan penyidikan dan pengkajian ulang atas segala perikatan antara pemegang saham bank, obligor, dan pihak terutang dengan pejabat pengambil keputusan yang menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL), bahkan surat Release and Discharge (R&D).

Tak kurang 35 Jaksa berprestasi dilibatkan dalam Tim Penanganan Kasus BLBI, tugasnya menangani kasus hukum atas bail out persoalan privat kepada publik itu. (Bandingkan dimasa Jaksa Agung Marzuki Darusman yang melibatkan 225 Jaksa unggulan di pusat dan di daerah, namun ujung-ujungnya kasus BLBI tetap melandai atau tak memuaskan).

Ada kelompok penekan (pressure group) semisal 14 ormas Islam dengan tekad ’Jihad Melawan Koruptor BLBI’, Brigade Pemburu Koruptor (BPK) BLBI. Niat mereka sama, mengungkap sesuatu yang masih disembunyikan dalam kasus BLBI.

Dukungan politis pun mengalir, paling tidak delapan parpol mendukung adanya interpelasi BLBI. Kedelapan parpol itu adalah PAN, PPP, PBR, PKS, Partai Bintang Pelopor Demokrasi, Partai Demokrat dan PDS. Tapi ujung dari interpelasi ini pun tak memuaskan. Karena itu sejumlah anggota dewan meningkatkan tekanan dengan berupaya menggalang hak angket.

Tidak hanya berhenti disitu, dukungan terus mengalir dengan adanya usulan untuk pembentukan Densus 88 untuk meringkus ‘maling’ BLBI. Pertimbangannya, Densus 88 selama ini terlihat profesional dalam mencokok para teroris, para ‘maling’ BLBI tak ubahnya adalah teroris dalam sektor perbankan. Karena itu pembentukan Densus 88 BLBI menjadi sebuah keharusan sejarah.

Pendek kata, ada sesuatu yang janggal dalam penyaluran, penggunaan dan penyelesaian atas BLBI ini. Saat artikel ini ditulis, dukungan terhadap penegakkan hukum atas penyaluran dan penggunaan dana BLBI yang dikomandani langsung Jaksa Agung Hendarman Supandji semakin meluas. Seolah tak terbendung, bak bola salju dimusim dingin.

Namun setelah melewati masa delapan bulan penyelidikan, Jaksa Agung menyimpulkan tak ada unsur melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Celakanya dua hari setelah pengumuman itu disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap tangan Jaksa Urip Tri Gunawan yang menerima dana tunai sebesar US$660 ribu dari orang dekat Sjamsul Nursalim, yakni Artalyta Suryani.

Saat buku ini ditulis, dua pejabat Kejakgung, yakni Kemas Yahya Rachman dan M. Salim, dinonaktifkan sementara sebagai bentuk tanggung jawab Jaksa Agung Hendarman Supandji. Tapi publik sudah terlanjut tidak percaya, bahkan kendati Jaksa Agung diberhentikan sekalipun.

Begitulah cara Allah, ketika ada tangan-tangan besar berusaha menyembunyikan kasus BLBI, selalu ada tangan yang maha besar yang mengungkap dengan caranya sendiri.

Black Box BLBI

noreply@blogger.com (robbi) — Sat, 30 Jan 2010 20:28:00 -0800

Dan jangan lupa, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terkait bidang ekonomi sejak zaman Suharto sampai sekarang juga harus dimintai pertanggungjawabannya karena membiarkan bahkan ikut menghalangi diusutnya kasus BLBI secara tuntas. Atas permintaan IMF, pemerintah Suharto menyelamatkan kroni-kroninya, para taipan pemilik bank swasta yang kolaps di tahun 1997, dengan menggunakan uang rakyat yang dihimpun di dalam APBN. UUD 45 Pasal 33 yang secara tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam beserta isinya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, oleh Suharto malah digunakan untuk mempertahankan kesejahteraan para konglomerat yang tengah diambang kebangkrutan dan kroni-kroninya. Semua kewajiban para konglomerat yang harus membayar utang terhadap kreditor dan para nasabahnya, oleh Suharto, diambil-alih pemerintah dengan memakai uang negara yang harusnya disalurkan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Bukannya berterima kasih, para konglomerat ini malah banyak yang kabur ke luar negeri, terutama Singapura, dengan membawa triliunan rupiah uang rakyat yang diberikan Suharto kepadanya. Suharto sendiri sudah tumbang. Namun aneh bin nyata, para pengganti Suharto—Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono—tidak ada yang berani dan serius mengusut kasus ini.

Kenyataan itulah yang membuat banyak orang yakin jika kasus BLBI bukanlah kasus kriminal biasa, namun kasus kriminal yang sangat kompleks menyangkut kolusi antara pengusaha dan pejabat pemerintahan. Diyakini ada puluhan bahkan ratusan pengusaha dan pejabat pemerintah yang terlibat. Sebab itulah, sampai sekarang tidak ada penguasa di negeri ini yang berani membuka kasus ini dengan bersungguh-sungguh karena bisa jadi dirinya, anggota keluarganya, teman-temannya, dan orang-orang di sekelilingnya selama ini akan terjerat hukum dan masuk penjara. BLBI bagaikan kotak pandora, yang jika dibuka dengan benar maka akan tampak siapa saja yang perampok, preman, dan para sekutunya.

“Siapa yang harus bertanggungjawab?” demikian judul salah satu esai Marwan Batubara di dalam buku “Skandal BLBI: Ramai-Ramai Merampok Negara” (2008). Dalam esai tersebut Marwan secara detil dan lugas menyebut satu-persatu orang yang harus diminta pertanggungjawabannya di muka hukum karena terlibat dalam kasus mega-kriminal bernama BLBI, sebuah kasus yang menghancurkan bangsa besar ini. Siapa saja mereka?

Pertama, tentu saja para obligor BLBI, para konglomerat perampok tersebut yang nama-namanya tidak perlu lagi dipaparkan di sini karena sudah begitu terang dan jelas.

Kedua, selain para obligor BLBI, Presiden Suharto, sejumlah menteri ekonomi dan Direksi Bank Indonesia yang terlibat dalam pengucuran BLBI juga harus bertanggungjawab. Demikian pula para pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bekerja secara tidak profesional dan menguntungkan para kriminal BLBI.

Ketiga, jika Suharto adalah presiden yang mengucurkan BLBI, maka Megawati merupakan presiden yang mengeluarkan kebijakan sangat kontroversial dan menyakiti rasa keadilan rakyat terkait penyelesaian kasus BLBI, dengan mengeluarkan kebijakan Release and Dischard (R&D). Kebijakan Megawati ini mengakibatkan terhentinya proses penyidikan terhadap sedikitnya 10 tersangka koruptor BLBI pada tahun 2004 oleh Kejaksaan Agung.

“Pembebasan para obligor pelaku pidana ini oleh Presiden Megawati melalui Inpres No.8/2002 merupakan perbuatan melawan hukum dan mencederai rasa keadilan masyarakat.. Megawati harus bertanggungjawab atas kebijakan yang telah dibuatnya tersebut!” tegas Marwan. Selain Megawati, para menteri di kabinetnya yang terkait bidang ekonomi juga harus bertanggungjawab.

Ketiga, adalah International Monetery Fund alias IMF. Hal ini sudah jelas dan menjadi pertanyaan besar mengapa pemerintah kita masih saja tunduk pada institusi dunia yang jahat ini dan mengapa sampai detik ini kacung-kacung IMF berwajah melayu masih saja dipercaya untuk mengurus perekonomian negara ini, padahal mereka telah sukses menghancurkan negara dan bangsa ini sekarang.

Walau Marwan hanya menyebut dua presiden, yakni Suharto dan Megawati, yang harus bertanggungjawab terhadap kejahatan BLBI, namun sesungguhnya semua presiden harus bertanggungjawab karena masing-masing dari mereka mempunyai andil besar dalam memperparah perekonomian dan pembiaran mega-skandal kasus ini. Dan jangan lupa, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terkait bidang ekonomi sejak zaman Suharto sampai sekarang juga harus dimintai pertanggungjawabannya karena membiarkan bahkan ikut menghalangi diusutnya kasus BLBI secara tuntas. Padahal, kejahatan para obligor BLBI ini telah merugikan bangsa dan negara ini sebesar Rp. 630 triliun yang terdiri dari kasus BLBI sebesar Rp. 144,5 triliun, tambahan BLBI Rp. 14,47 triliun, program penjaminan Rp. 39,3 triliun, dan obligasi negara Rp. 431,6 triliun (Marwan Batubara dkk; Sandal BLBI: Ramai-Ramai Merampok Negara; 2008).

Dalam tulisan keempat akan dipaparkan sumbangsing mantan presiden lainnya yang ikut-ikutan mempurukkan bangsa ini ke lembah kehancuran terkait kasus BLBI dan dunia perbankan di negeri ini.

Biang kerok BLBI yang kabur

noreply@blogger.com (robbi) — Sat, 30 Jan 2010 20:19:00 -0800

Hari-hari ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar melakukan koordinasi dengan pihak terkait, Jaksa Agung di antaranya, untuk memulai kembali pengusutan terhadap kasus BLBI. Antasari bahkan menyebut jika target KPK adalah menyeret 18 tersangka kasus ini, para konglomerat hitam yang kabur.

Kasus BLBI merupakan induk dari segala KKN di Indonesia dari era 1980-an hingga sekarang. BLBI merupakan warisan KKN Suharto yang terakhir kepada bangsa ini. Dan adalah fakta jika semua presiden penerus Suharto tidak ada yang punya nyali untuk mengusutnya secara tuntas. DPR-nya sami mawon, fraksi yang berasal dari warisan rezim Orde Baru dan fraksi yang mengaku-aku sebagai reformis sama saja dalam kasus ini. Apakah ini mengindikasikan jika cipratan uang BLBI menyebar ke mana-mana? Wallahu’alam.

Dan semoga KPK juga tidak lupa bahwa ada beberapa anggota DPR periode 2004-2009 yang diduga kuat ikut menikmati uang BLBI sehingga bisa melancong ke AS. Semua pejabat terkait dari era rezim Suharto hingga sekarang harus diseret ke muka hukum. Niat baik KPK patut mendapat dukungan. Jika perlu, KPK bisa mencontoh Cina dalam penegakkan hukum kasus Mega-Korupsi: ditembak mati bersama anggota keluarganya yang terbukti di pengadilan ikut menikmati uang panas. Namun sayang, payung hukum dalam UU Tipikor belum sehebat negeri komunis itu di dalam penegakan hukum.

Boleh saja SBY-JK menyatakan jika di masa kekuasaannya dilakukan usaha penegakan kembali kedaulatan hukum, politik, dan juga ekonomi kita. Namun yang dilakukan ternyata kebalikannya. SBY-JK tentu masih ingat, dikeluarkannya UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal ditambah Perpres No.76 dan 77/2007 adalah buktinya. “UU itu merupakan pukulan telak dan mematikan bagi upaya penegakan kedaulatan ekonomi kita. Pemerintahan Yudhoyono telah membuatkan jalan tol nan mulus bagi korporasi asing, besar dan kecil. Untuk menguasai perekonomian Indonesia!” tegas Amien Rais.

Salah satu rencana rezim peragu ini yang harus ditentang adalah rencana penjualan 44 BUMN. Jika semua rencana gila-gilaan dan—dalam istilah Amien Rais, “Konyol”—ternyata dilakukan juga oleh SBY-JK atau penerusnya, maka sungguh malang nasib bangsa ini, akan meluncur ke jurang kebinasaan tanpa ampun.

Kita tentu tidak bisa lagi mengharapkan rezim SBY-JK untuk optimal dalam pemberantasan korupsi. Masa kerja SBY-JK tinggal hitungan bulan. Kita tentu masih ingat, kasus Adelin Lis yang tertangkap di Beijing akhir 2006 ternyata berakhir anti-klimaks. Pemilik dua perusahaan kayu raksasa ini dijadikan tersangka oleh Polda Sumatera Utara dengan dugaan melakukan illegal-logging dan merugikan negara sebesar Rp.227 triliun atau Rp. 227.000 miliar (!). Angka ini merupakan sepertiga dari APBN Indonesia. Namun pengadilan akhirnya membebaskan Adelin Lis dengan dalih tidak menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan. Rakyat protes keras namun SBY-JK adem-adem wae.

Lalu pada Februari 2006, tiga konglomerat perampok uang rakyat dalam kasus BLBI bisa-bisanya melenggang masuk istana dan keluar dengan aman dan nyaman. “Mengapa istana, tempat bersemayamnya jantung kekuasaan, dapat menggelar karpet merah buat para musuh besar bangsa dan negara itu? Mengapa?” tanya Amien Rais. Dua kasus di atas hanyalah sebagian kecil dari kasus-kasus ‘penegakan hukum’ ala rezim yang berkuasa sekarang ini. Fakta yang tak terbantahkan inilah yang membuat banyak dari kita tersenyum miris melihat iklan full-size di berbagai harian nasional yang bertema ‘Tidak Pada Korupsi’. Mungkin, maksudnya adalah “Katakan tidak pada upaya pengusutan kasus korupsi!”

Pemilu dan Pilpres 2009 akan diselenggarakan di tengah lautan kemiskinan bangsa ini yang kian dalam dan meluas akibat krisis global yang mengakibatkan terjadinya PHK massal tanpa bisa dihindari. Kita hanya bisa berdoa semoga kenduri besar tersebut bisa terlaksana dengan menghasilkan para pemimpin rakyat yang berani mati menyelamatkan negeri ini dari kehancuran.

Jika Pemilu dan Pilpres 2009 hanya melahirkan para pemimpin seperti sekarang, yang begitu acuh terhadap penderitaan rakyatnya sendiri, maka besar kemungkinan usia pemerintah hasil Pemilu dan Pilpres 2009 tidak akan berumur lama, bahkan tidak akan sampai pada Pemilu dan Pilpres lima tahun ke depan kemudian. Bangsa ini akan kembali terjerumus pada situasi chaos yang jauh lebih dahsyat ketimbang 1998.

Sekarang, sikap apatis rakyat terhadap pemerintah sudah sedemikian tinggi. Hal ini bisa ditelusuri dari rendahnya angka partisipasi rakyat di dalam berbagai pilkada yang diselenggarakan. Rakyat sudah banyak yang mulai cerdas dan menyatakan jika semua partai politik, baik yang warisan Suharto maupun yang lahir setelah 1998, sama saja: Suhartois. Situasi negeri ini sekarang ibarat hutan ilalang kering yang akan cepat terbakar habis jika ada satu letikan kecil api menimpanya.

Sudah menjadi hukum alam jika dalam situasi penuh keputus-asaan, biasanya rakyat kecil akan berdoa agar Allah SWT kembali mengutus seorang tentaranya untuk memimpin rakyat menumbangkan tiran. Sang tentara Allah biasanya hadir dalam sosok seorang manusia yang bersahaya, lurus dan bersih dalam hidupnya, yang berani mengatakan dan membela kebenaran walau nyawa menjadi taruhan, dan bisa merasakan denyut kepedihan rakyat yang selama 40 tahun terus-menerus dijajah oleh pemerintahnya sendiri. Tentara Allah tidak akan pernah mau berdamai dengan kemunafikan apalagi bersekutu dengan thagut. Tentara Allah adalah sekutu Muhammad SAW, bukan sekutu Abu Jahal apalagi bersahabat dengan Qarun. Jika tentara Allah SWT telah datang, maka seluruh rakyat kecil akan bersatu-padu dibelakangnya untuk berjuang menggulingkan kezaliman dan kemunafikan.

Empat Tim Bentukan KPK Bakal Ekspos Kasus BLBI

noreply@blogger.com (robbi) — Sat, 30 Jan 2010 20:13:00 -0800

KPK diharapkan secepatnya mengambil alih kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diduga merugikan negara hampir Rp 700 triliun. Apalagi kejaksaan sudah tidak bisa diharapkan menangani kasus ini.

Seperti yang dikatakan Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR beberapa waktu lalu, penanganan kasus BLBI yang menggunakan instrumen Undang-undang pidana khusus dianggap sudah selesai meskipun masih ada masalah menyangkut uang negara. Penyelesaiannya soal itu sudah diserahkan ke Menteri Keuangan.

Menurut Hendarman, kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau Surat Perintah Penghentian Perkara (SKP3) merupakan produk hukum yang diserahkan kepada penyidik.

Untuk itu masyarakat sangat berharap kepada KPK menuntaskan kasus ini. Empat tim yang dibentuk KPK diharapkan bisa memberikan hasil sesuai harapan masyarakat akan upaya pemberantasan korupsi.

KPK telah mengerahkan timnya untuk menelaah kasus itu. Tim pertama, ditugaskan membahas perkara BLBI yang telah dilimpahkan ke pengadilan. Bila ada temuan yang terputus dalam perkara tersebut, KPK hanya akan mengeksekusi terhadap aset-aset yang ada pada perkara itu. Di antara 9 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, KPK akan memeriksa aset-aset negara, yang sudah dikembalikan maupun yang belum dikembalikan.

Tim kedua akan mengkaji Surat Keterangan Lunas (SKL) yang dikeluarkan terhadap 9 bank, termasuk BDNI dan BCA. Tim ketiga, diketuai Suwardji yang membidangi perkara-perkara BLBI yang tidak ditemukan unsur pidananya. Sementara Tim keempat, akan mengkaji perkara-perkara BLBI yang diserahkan ke Kejaksaan Agung berupa 8 bank.

Seperti diketahui, Kejagung pada 13 Juli 2004 menerbitkan SP3 atas kasus BLBI I (melibatkan Bank Central Asia dan menyeret obligor Anthony Salim) dan BLBI II (melibatkan Sjamsul Nursalim).

Ketika Hendarman Supandji memegang jabatan Jaksa Agung, kasus ini kembali diselidiki untuk melihat apakah SP3 tanggal 13 Juli 2004 itu cukup alasan secara hukum.

Namun, pada 29 Februari 2008 Kejagung kembali menghentikan penyelidikan kedua kasus itu, karena tidak ditemukan unsur dugaan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Pengamat hukum Universitas Padjajaran (Unpad), Chairul Huda mengatakan, penuntasan tindak pidana yang berhubungan dengan perbankan termasuk kasus BLBI rawan adanya konspirasi dan manipulasi. Untuk itu harus diambil tindakan tegas.

“Banyak keanehan yang terjadi. Masyarakat mempertanyakan keseriusan lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini,”ujarnya.

Chairul berharap KPK mengambil alih dan konsentrasi menuntaskan kasus BLBI. Meski KPK terbentur dengan Undang-undangnya yang tidak menganut azas retroaktif (berlaku surut), tapi itu dimungkinkan untuk diambil alih.

“Dalam UU KPK menyebutkan bahwa KPK berwenang menyidik kasus tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam UU No. 31 tahun 1999,” paparnya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu menilai kejaksaan tidak mampu untuk mengusut tuntas kasus BLBI.

“Kejagung yang berkaitan dengan masalah-masalah besar pasti lepas tangan. Malah, itu menjadi pertannyaan saya kenapa Depkeu yang harus menuntaskan kasus BLBI yang hampir mencapai Rp 700 triliun,” kata Tom.

Dia pesimis kasus-kasus besar mampu terselesaikan di negeri ini. Apalagi pengambil kebijakannya tidak tegas, ditambah lagi tidak ada tindakan dari penegak hukumnya.

Tom melihat ada tarik menarik diantara penegak hukum untuk selesaikan kasus BLBI. “Jangan seperti bola pimpong dong. Kita seharusnya menuntut kejaksaan untuk tuntaskan kasus ini,” ucapnya.

Soal kemungkinan KPK bakal menangani kasus ini, Tom mengatakan itu tidak masalah meski UU KPK tidak berlaku surut.” Jangan salah, tahun 1972 juga sudah ada UU korupsi kok,” tukasnya.

“Harus Koordinasi Dengan Depkeu”
Dewi Asmara, Anggota Komisi III DPR

Terkait kasus BLBI, anggota Komisi III DPR, Dewi Asmara mengatakan, memang sudah ada beberapa orang yang melunasi ke negara. Tapi ada juga yang belum.

Mengenai kasus BLBI telah ditangani Departemen Keuangan (Depkeu), Dewi mengatakan, memang diperlunya pengecekan kembali.

“Tapi sepengetahuan saya kasus BLBI itu kan ada yang sudah menyelesaikan dan tinggal menukarkan kewajibannya dengan perjanjian asetnya. Kalau tidak salah itu pada zamannya Presiden Megawati, waktu itu ada yang sudah menyerahkan dan dianggap tidak punya tanggungjawab lagi,” tuturnya.

“Tapi yang tahu sudah bayar atau belum itu Depkeu. Untuk itu, aparat penegak hukum harus koordinasi dengan Depkeu,” cetusnya.

“Kejaksaan Perlu Tingkatkan Kinerjanya”
M Ali Zaidan, Anggota Komisi Kejaksaan

Anggota Komisi Kejaksaan, M Ali Zaidan mengatakan KPK bisa saja mengambil alih kasus BLBI yang tadinya ditangani kejaksaan.

“KPK dengan segenap kewenangan yang dimiliki dapat berperan sebagai trigger mechanism. Sebab, lembaga yang ada tidak lagi efektif, akibat kebijakan itu validitasnya tidak bisa diuji ke pengadilan,”kata Ali Zaidan kepada Rakyat Merdeka.

Menurutnya, ada tiga hal yang harus menjadi perhatian. Pertama, dalam kendala yuridis, kasus itu pernah dikeluarkan realese and discharge (R&D) yang artinya debitur telah melunasi utang-utangnya sehingga diberikan Surat Keterangan Lunas (SKL).

Kedua, kasus ini mengalami kesulitan mencari alat-alat bukti maupun saksi. Akibatnya penuntasannya mengalami stagnansi. Ketiga, dengan prosedur hukum normal tidak mungkin digunakan untuk menuntaskan kasus tersebut.

“Karena itu, KPK yang bersifat extra ordinary bisa menangani kasus itu. Untuk kejaksaan, perlu tingkatkan lagi kinerjanya menuntaskan kasus-kasus besar,”cetusnya.

“Kejaksaan Tidak Menanganinya Lagi”
Marwan Effendy, JAM Pidsus

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Marwan Effendy menegaskan kasus BLBI tidak lagi ditangani kejaksaan.

“Persoalan itu (BLBI) sudah selesai, kejaksaan tidak menanganinya lagi. Yang belum selesai kami serahkan ke Menteri Keuangan (Menkeu) untuk diselesaikan melalui penyelesaian out of court settlement,” kata Marwan Effendy yang dikonfirmasi Rakyat Merdeka, kemarin.

Disinggung apakah ada kemungkinan kasus BLBI yang diduga melibatkan Syamsul Nursalim dibuka kembali, Marwan enggan berkomentar. Dia hanya mengatakan agar itu ditanyakan kepada Menkeu.

“Pimpinan Mau Dengar Hasil Kerja Tim Dulu”
Haryono Umar, Wakil Ketua KPK

Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail menganggap kasus BLBI yang melibatkan kliennya itu sudah selesai. Harusnya tidak dipermasalahkan lagi.

“Sebenarnya yang menimbulkan masalah baru itu kan kejaksaan. Kemudian, masalah ini diserahkan ke Departemen Keuangan (Depkeu). Kami anggap kasus itu sudah selesai,” kata Maqdir Ismail kepada Rakyat Merdeka.

Bukan hanya itu, Maqdir menegaskan kalau seluruh kewajiban kliennya itu sudah ditunaikan kepada negara. “Semua sudah diserahkan dan sudah ada Surat Keterangan Lunas (SKL). Apalagi kasus itu sudah di SP3 (dihentikan),” tegasnya.

Mengenai kondisi Syamsul Nursalim, Maqdir mengaku yang bersangkutan kini sedang sakit. Apalagi usia Sjamsul kini sudah hampir memasuki 70 tahun.

Terkait kemungkinan kasus BLBI ini ditangani KPK, Maqdir pesimis. “Apa bisa KPK tangani. Kasus ini terjadi sebelum lahirnya KPK. Artinya, KPK itu seharusnya tidak retroaktif,”ucapnya.

Menurutnya, KPK tidak bisa masuk ranah kasus itu. Sesuai Undang-undang tidak ada landasan KPK. “Kecuali jika negara ini dalam keadaan darurat kemudian semuanya bisa ditangani KPK,”cetusnya.

“Saya Akan Cek Dulu”
Harry Soeratin, Karo Humas Depkeu

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan (Karo Humas Depkeu), Harry Z Soeratin ketika dihubungi belum bisa memberikan keterangan terkait penyelesaian kasus BLBI yang sudah diserahkan ke departemen itu.

“Nanti, saya akan cek dulu biar ada keterangan yang lebih jelas,” kata Harry kepada Rakyat Merdeka.

Sebelumnya, Harry mengatakan, obligor pemegang saham pengendali Bank Deka, saat ini sedang ditindaklanjuti penanganannya oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Jakarta.

“Untuk yang lain sedang dalam proses dimintakan perhitungan BPK. Insya Allah diupayakan selesai awal 2010,” tuturnya.

Setelah itu, menurut Harry, akan diserahkan kepada PUPN Jakarta untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang berlaku. [RM])
sumber : rakyatmerdeka

Adakah Udang Dibalik Batu Penunjukkan Mas Ahmad Santosa Sebagai Plt KPK?

noreply@blogger.com (robbi) — Sat, 30 Jan 2010 19:35:00 -0800

Tiga nama Plt KPK sudah beredar luas. Ketiganya adalah Mas Ahmad Santosa, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan Waluyo. Dua nama terakhir adalah muka lama di lingkungan KPK. Masing-masing pernah menjabat sebagai Wakil Ketua dan deputi di KPK.

Nama yang pertama merupakan muka baru.Sejauh ini di kalangan NGO, Ota, begitu Ahmad Santosa biasa disapa, lebih dikenal sebagai ahli hukum lingkungan. Sebelum berkiprah sebagai Senior Advisor Program Hak Asasi Manusia UNDP, Ota lebih dikenal sebagai pimpinan ICEL alias Indonesian Center Environmental Law.

Tapi, bukan itu yang paling menjadi persoalan. Posisi Ota dianggap rawan benturan kepentingan. Ini dikaitkan dengan posisi istrinya, Lelyana Santosa. Lelyana adalah patners di Lubis, Santosa & Maulana.

Posisi Lelyana dipersoalkan karena bersama Todung Mulya Lubis merupakan pengacara keluarga Salim yang masih terjerat penggelapan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Sebagai informasi, kasus BLBI yang melibatkan Salim, Syamsul Nursalim dan sejumlah taipan lainnya belum benar-benar rampung. Terakhir, kasus ini sudah "setengah dioper" dari gedung bundar ke KPK. Namun, di tangan KPK kasus ini seperti mangkrak.

Dalam konteks seperti itu, tudingan yang disampaikan kantor pengacara Hotman Paris Hutapea tentang dugaan adanya maksud tersembunyi Tim Lima (dimana ada Todung Mulya Lubis dan juga Adnan Buyung Nasution yang kantor pengacaranya pernah menjadi pembela Syamsul Nursalim (Gadjah Tunggal Group) yang milih ngacir ke negeri jiran) memasukkan Ota sebagai Plt KPK memang bisa dipahami. Meski Ota mengaku bakal mempertahankan independensinya, prasangka terlanjur berkembang.

Keterlanjuran prasangka ini harus dipahami pula dalam konteksnya. Yakni, menyangkut posisi Todung Mulya Lubis. Persis sebelum menjadi kuasa hukum Keluarga Salim, Todung adalah satu dari lima pengacara yang dilibatkan Komite Kerja Sektor Keuangan sebagai Tim Bantuan Hukum KKSK.

Bagian dari TBH
TBH diberi tugas melakukan kajian terhadap semua pemenuhan perjanjian puluhan obligor BLBI, baik yang menandatangani MSAA,MRNIA ataupun APU. Kesimpulan pokoknya, TBH menyatakan,"...tak satupun obligor yang nyata-nyata patuh dan memenuhi kewajiban yang tertuang dalam PKPS masing-masing." . Karena itu, dengan sendirinya perjanjian itu batal demi hukum dan karenanya para obligor bisa diseret secara pidana ataupun perdata.

Nah, yang kemudian menjadi pergunjingan, tak lama berselang kantor hukum Lubis Santosa & Maulana justru menjadi pembela keluarga Salim dalam perkara penggelapan aset-aset yang tergabung dalam Sugar Group.

Sebagai informasi, aset-aset SG merupakan bagian dari kekayaan yang diserahkan keluarga Salim untuk membayar dana BLBI yang mereka kemplang. Belakangan ketahuan, aset-aset yang mereka serahkan itu ternyata tidak bersih dari liens alias hipotik, utang dan sejenisnya. Ini secara terang-terangan melanggar Pasal 8.5 dalam MSAA yang mereka tandatangani.

Sebagai pengacara Salim, Todung dkk tentu saja mati-matian membela kliennya. Padahal, sebagai bagian dari TBH, Todung justru menyatakan hal yang sebaliknya. Akibat membela 'kanan' - 'kiri' ini Todung dikenai sanksi oleh Peradi dan juga belakangan oleh KAI.

Di Holdiko Juga
Meski sanksinya terbilang ringan, Todung dianggap telah melanggar kode etik profesi. Kode etik profesi mencerminkan integritas seorang profesional dalam menjalan tugas-tugasnya. Jadi, biar ringan, pelanggaran kode etik jauh lebih mencederai reputasi seorang profesional ketimbang sanksi hukum lainnya.

Dalam soal ini, Todung bersama patnernya Lelyana Santosa juga pernah dihukum Dewan Kehormatan Pusat Ikadin pada tahun 2003 lalu. DKP menilai, tindakan Mulya dan Lelyana yang memuat iklan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tanggal 1 Agustus 2002 dalam perkara PT. Holdiko Perkasa melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), merupakan pelanggaran Pasal 8 b dan f Kode Etik Advokat tahun 2002. Ketika itu, Mulya dan Lelyana berkedudukan sebagai kuasa hukum Holdiko Perkasa.

Sebagai informasi, PT. Holdiko Perkasa adalah perusahaan yang didirikan untuk penyelesaian kewajiban pemegang saham antara Grup Salim dengan BPPN. Kewajiban itu terkait dengan dana BLBI yang dikemplang oleh Grup Salim. Holdiko bertanggung jawab untuk menyerahkan hasil penjualan kepada BPPN.

Hasil penjualan itu diserahkan untuk menebus Convertible Right Issue (CRI) yang dikeluarkan oleh Holdiko kepada BPPN. Secara teoritis, BPPN merupakan pemegang kuasa saham Holdiko. Namun, seluruh jajaran Holdiko pada dasarnya tetap orang-orangnya keluarga Salim dan ditengarai lebih banyak berpihak kepada kepentingan keluarga Salim ketimbang BPPN.

Pada titik ini, langkah zigzag Mulya Lubis dan Lelyana Santosa tak urung membuat sejumlah pihak khawatir. Soalnya, ada Ota di jajaran KPK. Adanya hubungan personal Ota dengan Lelyana (sebagai istri) dan Todung (sebagai sejawat di lingkungan keluarga besar YLBHI) membuat prasangka mudah mencuat.

Prasangka akan pupus dengan sendirinya kalau kasus BLBI yang melibatkan Keluarga Salim, Syamsul Nursalim dan sejumlah taipan lainnya kembali dibuka oleh KPK. Tentu tidak seperti di tangan Kejaksaan yang berakhir mempetieskannya. Dan, belakangan ketahuan, jaksa yang menangani kasus ini ternyata menerima suap dari Artalyta Suryani.

Ringkasan Kesimpulan TBH KKSK

noreply@blogger.com (robbi) — Sat, 30 Jan 2010 19:00:00 -0800

Ringkasan Kesimpulan TBH KKSK
Menindaklanjuti lambannya penyelesaian kewajiban para obligor yang sudah menandatangani Perjanjian PKPS (MSAA,MRNIA dan APU), Komite Kebijakan Sektor Keuangan telah membentuk Tim Kajian Hukum yang bertugas untuk memeriksa tingkat kepatuhan obligor terhadap perjanjian yang sudah mereka tanda tangani. Dalam kesimpulannya, KKSK berpendapat tak satupun obligor yang nyata-nyata patuh dan memenuhi kewajiban yang tertuang dalam PKPS masing-masing. Berikut intisari kesimpulan TBH KKSK:
Resume Kesimpulan Kajian
Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan
Kesimpulan TBH-KKKSK

Terhadap pengemplang yang menandatangani MSAA:
i. Tidak ada satupun Pemegang Saham yang memenuhi kewajiban semua kewajibannya dalam perjanjian PKPS MSAA sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam masing-masing perjanjian PKPS MSAA tersebut.
ii. Pemenuhan oleh masing-masing Pemegang Saham atas kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian PKPS MSAA berbeda-beda tingkatannya, dari beberapa Pemegang Saham yang telah secara bertahap memperoleh release and discharge dari BPPN sampai dengan beberapa Pemegang Saham yang tidak memenuhi unsur closing sehingga tidak memperoleh release and discharge dari BPPN, bahkan sampai dengan ada Pemegang Saham yang mengaku sudah melakukan closing dan mendapatkan release and discharge dari BPPN, walaupun menurut pendapat TBH KKSK closing sebenarnyanya belum terjadi, sehingga pemegang saham yang bersangkutan tidak berhak atas release and discharge.
iii. Dari seluruh jumlah Pemegang Saham, hanya Salim Grup yang bisa dikatakan mendekati pemenuhan syarat closing, itupun masing menyisakan pelanggaran terhadap pernyataan dan jaminan dalam perjanjian PKPS MSAA Salim yang menimbulkan potensi kerugian negara sebagai pihak dalam perjanjian PKPS MSAA sehingga harus dilakukan pembayaran terhadap jumlah tertentu yang telah disepakati bersama oleh BPPN dan pemegang saham dan dilakukannya uji tuntas keuangan untuk mengetahui kerugian negara sebagai pihak dalam perjanjian PKPS MSAA karena pelanggaran terhadap pernyataan dan jaminan tersebut Kesimpulan TBH-KKKSK
Terhadap pengemplang yang menandatangani MRNIA:
i. Pemegang Saham tidak memenuhi kewajiban pembayaran awal yang diwajikan oleh ketentuan oleh masing-masing perjanjian PKPS APU, kecuali beberapa Pemegang Saham
ii. Pemegang Saham tidak memenuhi kewajiban pembayaran pokok JKPS yang masing-masing sebesar 10% dari jumlah pokok JKPS untuk tahun pertama, bunga, bunga denda dan biaya yang ditanggung pemegang saham, baik dalam jumlah yang harus dibayar dan atau ketepatan pembayaran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam masing-masing perjanjian PKPS APU kecuali beberapa pemegang saham.
iii. Semua Pemegang Saham tidak memenuhi kewajiban pemenuhan penyerahan agunan yang nilaianya sesuai dengan ketentuan masing-masing perjanjian PKPS APU harus mencapai 150% pokok JKPS.
iv. Selain hal-hal tersebut diatas, pemegang saham telah tidak patuh, lalai atau cidera janji atas ketentuan-ketentuan perjanjian PKPS APU, tetapi tidak terbatas pada: (a) pemenuhan pernyataan dan jaminan dalam perjanjian PKPS APU; (b) menyempurnakan pengikatan agunan, dsb.
v. BPPN tidak melalukan verifikasi atau pokok JKPS, bunga, bunga denda dan biaya yang ditanggung pemegang saham, sehingga pokok JKPS, bunga, bunga denda, biaya yang ditanggung Pemegang Saham dan jumlah lain yang terutang menurut perjanjian PKPS APU adalah jumlah-jumlah yang dimuat dalam masing-masing perjanjian PKPS APU sebagaimana telah disetujui oleh BPPN dan Pemegang Saham
vi. BPPN dan Pemegang Saham tidak menandatatangani Akta Pengakuan Utang yang memenuhi persyaratan dalam pasal 224 RIB atau pasal 258 RBg, sebagaimana dimungkinkan oleh masing-masing perjanjian PKPS APU.
vii. Sampai tanggal laporan pemeriksaan kepatuhan dan pendapat hukum TBH KKSK, tingkat kepatuhan pembayaran dari Pemegang Saham PKPS APU adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran C, yaitu yang terendah menghasilkan tingkat pengembalian uang tunai, tidak termasuk nilai jaminan, sebesar 0,01% dari pokok JKPS dan yang tertinggi adalah sebesar 35,08% dari pokok JKPS.
Kesimpulan TBH-KKKSK
Terhadap pengemplang yang menandatangani APU:
i. Tidak ada satupun Pemegang Saham yang memenuhi kewajiban semua kewajibannya dalam perjanjian PKPS MRNIA sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam masing-masing perjanjian PKPS MRNIA tersebut.
ii. Pemenuhan oleh masing-masing Pemegang Saham atas kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian PKPS MRNIA berbeda-beda tingkatannya.

PERUBAHAN JADWAL PEMBAYARAN BLBI KARENA PROTES IMF

noreply@blogger.com (robbi) — Sat, 30 Jan 2010 18:38:00 -0800

Ringkasan Pengumuman Panja BLBI (Bagian IV)
TULISAN ini masih merupakan sambungan dariringkasan pengumuman Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR tentang Bantuan Likuiditas BankIndonesia (BLBI), yang pada intinya mengungkapkan indikasi adanya penyimpangan dalam penyaluran BLBI,sehingga berakibat jumlahnya membengkak menjadi Rp 144,5 trilyun. Berikut lanjutan dari ringkasan latar belakang dan kronologi pengucuran BLBI, sampai pada perubahan jadwal pengembalian dana BLBI, yang ditentukan oleh Dana Moneter nternasional (IMF).

Adanya bunga simpanan yang sangat tinggi, kenaikan kurs dollar AS dan kepanikan karena ketentuan permodalan bank yang ditetapkan pemerintah, menimbulkan sejumlah kredit macet yang melilit dunia perbankan. Aktivitas bank, mau tak mau, menyebabkan terjadinya minus spread (selisih negatif antara suku bunga simpanan dengan suku bunga pinjaman bank).
Akibatnya, CAR (Capital Adequacy Ratio/rasio kecukupan modal) bank makin turun dan sebaliknya bank yang menerima BLBI malah mengalami tekanan bunga yang sangat tinggi. Tak pelak akhirnya terjadi pembengkakan BLBI karena bunga.
Pada tanggal 4 April 1998, pemerintah (Menteri Keuangan Fuad Bawazier) dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengumumkan adanya tujuh bank sebagai Bank Beku Operasi (BBO), tujuh bank menjadi Bank Take Over (BTO) dan 40 bank masuk Bank Dalam Penyehatan (BDP). Sejak itulah, BLBI mulai Februari dan Maret tidak mengalami kenaikan. Namun, pada April hingga Mei 1998 berikutnya, terjadi peningkatan jumlah menjadi Rp 119,193 trilyun.
Hal ini disebabkan karena adanya faktor utama, yaitu penggantian dana pihak ketiga pada tujuh BBO dan kemungkinan dana pada bank BTO yang diakibatkan pencairan penjaminan. Kondisi ini terus berkembang, karena 40 bank yang dalam pengawasan tersebut selalu mengalami saldo debet yang makin besar akibat ketidakpercayaan masyarakat.
Pada Mei 1998, meskipun IMF akhirnya menyalurkan program bantuan yang tertunda sebesar satu milyar dollar AS, namun perkembangan sosial politik dan ekonomi dalam negeri menyebabkan keadaan tak bisa lagi ditolong. Perkembangan sosial politik di Indonesia makin tak bisa dikendalikan.
Menyusul kerusuhan di kota Medan (dipicu kenaikan harga BBM), kerusuhan besar pun kemudian melanda Jakarta pada 13-15 Mei 1998. Keadaan ini jelas semakin mendorong pelarian modal (capital flight) ke luar negeri dan menyebabkan pasar uang menjadi semakin tidak liquid. Buktinya, selesai kerusuhan, rupiah berada pada kisaran Rp 12.000 per dollar AS dan cenderung makin terus melemah.
Apalagi kemudian IMF batal mencairkan pinjaman tahap ketiganya sebesar satu milyar dollar AS, yang sedianya akan diturunkan pada 4 Juni 1998. Sedangkan demonstrasi mahasiswa yang terus berlanjut, akhirnya memuncak pada pendudukan gedung DPR oleh mahasiswa, yang kemudian menyebabkan Presiden Soeharto terjungkal.
* * *
SOEHARTO yang tidak lagi didukung oleh sejumlah menteri ekonominya,akhirnya menyerahkan estafet kepemimpinan begitu saja kepada wakilnya,BJ Habibie. Habibie kemudian menunjuk kembalibeberapa mantan menteriekonomi Soeharto untuk dijadikan pembantu-pembantunya. Di antaranya Ginandjar Kartasasmita, Hartarto dan Bambang Subianto, masing-masing sebagai Menko Ekuin/Kepala Bappenas, Menkeu dan Menko Wasbang/PAN.
Namun, kepercayaan kepada sektor perbankan sungguh-sunguh makin parah. Penarikan dana, terus-menerus terjadi. Bahkan, Bank Central Asia (BCA) pun akhirnya juga masuk dalam pengawasan BPPN. Saat itu, pengucuran BLBI semakin besar jumlahnya.
Sebelum Soeharto tumbang, pada tanggal 18 Mei 1998, Menteri Keuangan Fuad Bawazier sempat melaporkan kepada Presiden Soeharto tentang adanya pengucuran dana BLBI ke bank-bank komersial. Surat berkualifikasi rahasia itu dikirimkan Fuad dengan nomor SR-328/MK/1998, berisikan pemberitahuan tentang adanya BBO dan BTO yang melakukan rekayasa dalam pemberian fasilitas kredit yang disalurkan kepada pihak terafiliasi berikut jumlahnya, tanpa memenuhi persyaratan yang wajar.
Bank-bank BBO yang menyalurkan fasilitas kredit kepada afiliasinya sendiri adalah Bank Surya, Bank Pelita, Bank Istismarat Indonesia, Bank Centris, Bank Subentra, Bank Deka, dan Bank Hokindo. Sedangkan Bank-bank BTO, di antaranya Bank Danamon, Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Tiara Asia, Bank Modern, dan Bank Umum Nasional (BUN).
Pada Juni 1998, pemerintah memutuskan menurunkan persyaratan modal bank menjadi Rp 250 milyar dari Rp 1 trilyun dengan CAR sebesar empat persen pada akhir tahun 1998. Sedangkan rupiah pada waktu itu diperdagangkan pada kisaran Rp 14.700 per dollar AS. Pada saat itu kembali dilakukan supplement LoI keempat dengan IMF. Hal ini mengakibatkan pemerintah merevisi kembali anggarannya untuk ketiga kalinya dengan asumsi yang berbeda.
Kemudian pada Juli 1998, isu BLBI sebagai penjarahan uang rakyat, mulai muncul berkaitan dengan dimasukkannya pembayaran bunga BLBI sebesar Rp 15 trilyun ke dalam APBN 1998/1999. Sedangkan nilai tukar rupiah mengalami perbaikan menjadi Rp 13.000 per dollar AS. Dimasukkannya bunga BLBI ke dalam APBN, mengundang protes BI.
* * *
NAMUN, ketika nilai tukar rupiah membaik ke tingkat Rp 10.650 peer dollar AS pada Agustus 1998, pemerintah kembali membekukan tiga bank swasta nasional, yaitu BDNI, BUN dan Bank Modern, serta mengambil alih empat bank pemerintah, yaitu Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bapindo dan Bank Exim. Pada saat itu, pemerintah memberi waktu sampai 21 September 1998 kepada pemilik BBO dan BTO untuk membayar kembali BLBI, baik secara tunai maupun jaminan aset bank. Jika tidak terpenuhi, harus dicukupkan dengan aset pemilik bank.
Untuk itu, pemerintah menunjuk Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara dengan surat kuasa khusus (SKK) untuk menagih pembayaran tersebut. Langkah selanjutnya adalah pemilik dan pengurus bank dipanggil ke kantor Kejaksaan Agung.
September 1998, Jaksa Agung AM Ghalib menegaskan, meskipun akan ditempuh penyelesaian di luar jalur pengadilan (out of court settlement), namun para bankir yang nakal tetap akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan pengembalian BLBI.
Pada 21 September 1998, para bankir itu memberi jawaban mengenai pembayaran BLBI dengan mengirimkan daftar aset dan hanya sebagian kecil saja yang menyebutkan uang tunai. Namun, di situ, terdapat perbedaan antara pemilik dan pemerintah mengenai nilai aset yang diserahkan pemilik bank.
Kemudian, pada 25 September 1998, dengan dasar hukum Keppres No 55/1998 tertanggal 6 April 1998, Menkeu Bambang Subianto menerbitkan surat utang sebanyak Rp 80 trilyun sebagai pengganti dana yang telah dikeluarkan BI atas tagihan kepada bank yang dialihkan ke BPPN.
Oktober 1998, mantan Menteri Keuangan Frans Seda, selaku penasehat ekonomi Presiden BJ Habibie menyatakan bahwa berdasarkan keputusan presiden, para pemilik bank harus mengembalikan dana BLBI dalam bentuk tunai dengan jangka waktu satu tahun.
Sebagai tindak lanjut dari Keppres No 55 Tahun 1998 tentang Surat Utang Pemerintah, Menkeu Bambang Subianto pada tanggal 23 Oktober 1998 dengan surat Nomor SU-002/MK/1998, menerbitkan Surat Utang Pemerintah sebesar Rp 20 trilyun, untuk pengganti BLBI yang dikonversi sebagai pernyertaan modal pemerintah sementara pada Bank Exim.
Tak lama setelah itu, pada tanggal 10 November 1998, pemerintah memberikan keterangan mengenai pola penyelesaian kewajiban para pemilik lama saham mayoritas BBO dan BTO kepada pemerintah. Keterangan tersebut pada dasarnya berisikan jangka waktu pengembalian BLBI selama empat tahun, dengan perincian 27 persen (pokok dan bunganya) pada tahun pertama dan sisanya dibagi rata selama tiga tahun berikutnya dengan bunga 30 persen setahun.
Sumber utama pembayaran, yang dimaksud pemerintah, adalah penjualan aset bank dan aset pemilik BBO dan BTO. Perubahan jadwal pembayaran dari satu tahun menjadi empat tahun berasal dari pendapat IMF, yang keberatan dengan rencana pembayaran berjangka waktu satu tahun yang tidak mungkin terlaksana dan akan mengganggu proses pemulihan ekonomi.
Selanjutnya, pada tanggal 29 Januari 1999, BI mengalihkan penagihan BLBI kepada BPPN sebesar Rp 144,5 trilyun sesuai surat Menko Ekuin Ginadjar Kartasasmita nomor 1700/MK/ 4/1998 sebagaipelaksanaan agenda reformasi struktural antara RI-IMF.
Surat tersebut kemudian disusul dengan penandatanganan persetujuan pengalihan penagihan BLBI dari BI kepada pemerintah pada tanggal 6 Februari 1999. Penandatanganan persetujuan pengalihan penagihan tersebut didasarkan pada surat persetujuan bersama antara Gubernur BI Syahril Sabirin dengan Menkeu Bambang Subianto.
Dua hari kemudian, pemerintah kembali menerbitkan surat utang sebesar Rp 64,5 trilyun sebagai tambahan penggantian dana yang telah dikeluarkan BI atas tagihan kepada bank yang dialihkan ke BPPN.
Lantas, pada tanggal 13 Maret 1999, pemerintah kemudian mem-BBKU-kan 38 bank, sembilan bank BTO, tujuh bank direkapitalisasi dan 74 bank tidak ikut program rekapitalisasi karena direkap sendiri oleh pemiliknya.
Bank-bank dalam BBKU sebagian besar terdiri dari 40 bank yang pada April dinyatakan dalam penyehatan BPPN. Hal ini menunjukkan bahwa bank-bank dalam program penyehatan BPPN sebagian besar tidak dapat diselamatkan, sekalipun dana BLBI telah banyak disalurkan pada bank-bank tersebut. (har/mar).

Fasilitas Kredit terhadap Afiliasi pada BTO No.	Nama Bank	Afiliasi	Jumlah
1.	Bank Danamon Indonesia	Usman Admadjaya, Komisaris dan direksi	Rp 8,2 milyar
2.	Bank Dagang Nasional	Syamsul Nursalim, Dirut	Rp 561,2 milyar Rp 7,1 trilyun
3.	Bank Tiara Asia	Dewan Komisaris dan Komite kredit	-(tidak terdata)
4.	Bank Modern	Dewan komisaris dan direksi	Rp. 592,8 milyar
5.	Bank Umum Nasional	Dewan Komisaris dan direksi	Rp . 3,1 trilyun

Sumber : Laporan Panja BLBI Komisi IX DPR

Tabel 2

SBPUK yang Dialihkan Menjadi Kewajiban Pemerintah

Per 29 Januari 1999 No	Bank	Jumlah FSBPUK (dalam rupiah)
1	Bank Pelita	1.067.979.330.716,86
2	Bank Hokindo	67.531.488.961,30
3	Bank Istismarat	407.093.110.613,55
4	Bank Deka	149.822.856.832,34
5	Bank Centris	478.586.915.245,84
6	Bank Umum Nasional	1.488.075.499.669,54
7	BDNI	9.755.106.842.638,87
8	Bank Modern	1.751.623.576.405,36
9	Bank Tiara Asia	940.689.250.596,01
10	Bank Danamon	5.256.747.400.343,39
11	Bank Pesona (d/h Utama)	537.812.155.013,52
12	Bank Asia Pasific	1.460.887.297.211,76
13	Bank Papan	901.449.177.297,83
14	Bank Nusa Nasional	1.280.319.867.048,40
15	Bank PSP	217.456.721.322,17
16	Bank Intan	204.239.401.943,10
17	Bank Aken	150.690.961.682,07
18	Bank Baja International	35.769.415.802,94
19	Bank Lautan Berlian	240.816.707.106,90
20	Bank Sewu	108.266.741.175,61
21	Bank Indonesia Raya	1.201.131.283.606,38
22	Bank Dewa Rutji	529.387.143.330,73

Sumber : Laporan Panja BLBI
Keterangan : FSBPUK: Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus
.rm160

Bank-Bank yang Mengajukan Permohonan SBPUK No	Nama Bank	Surat Permohonan		Tanggal Permohonan	Jumlah yang Diminta (dalam Rupiah)
1	Tiara Asia	146/BTA-CS/XII/97		29-12-97	450.665.000.000,00
2	Aken	013/BA-DIR/XII/97		24-12-97	129.540.000.000,00
3	Aspac	236/SK-BI/XII/97		26-12-97	1.270.516.138.964,04
4	Lautan Berlian	282/DIR/1297		26-12-97	181.356.500.000,00
5	Hokindo	211/DIR/97		26-12-97	115.000.000.000,00
6	BIRA	570/Dir/XII/1997		26-12-97	722.116.375.263,00
7	Kredit Asia	421/BKA-KPU/DIR		26-12-97	97.929.921.925,00
8	Patriot	38.339/BP/DIR/XII/1997		26-12-97	18.250.000.000,00
9	Dewa Rutji	016/DIRUT-XT/XII/1997		26-11-97	679.323.000.000,00
10	Baja Int'l	223/BB/DIR/XII/1997		26-12-97	59.201.600.000,00
11	Deka	2803.KD.0.97		26-12-97	150.000.000.000,00
12	Nasional	1203/PRE/SEC/E.04/97		26-12-97	251.248.000.000,00
13	Dharmala	206/Corp Leg/XII/97		26-12-97	106.000.000.000,00
14	Tata	315/DIR-BTT/12/97		26-12-97	247.530.851.123,00
15	PSP	DIR/0332/XII/97		26-12-97	436.811.000.000,00
16	Kharisma	443/DIR-BK/12/97		24-12-97	60.000.000.000,00
17	Komersil	304/DIRUT/XII/97		24-12-97	374.000.000.000,00
18	Papan Sejahtera	0149/DIR/XII/97		26-12-97	702.300.000.000,00
19	Sewu Int'l	075/L-di/SIB/XII/97		24-12-97	86.715.000.000,00
20	Nusa Int'l	1338/DIR/XII/97		24-12-97	381.000.000.000,00
21	Alfindo	057/DIR/XII/97		23-12-97	14.346.670.000,00
22	BDNI	161/DIR/12/97		26-12-97	6.270.000.000.000,00
23	BUN	DIR/177/1997		29-12-97	1.700.000.000.000,00
24	Intan	243.DIR.EKS		29-12-97	175.499.564.989,00
25	Pelita	059/BD/BB/XII/97		23-12-97	567.545.429.407,00
26	Modern	039/BT-DIR/MB/XII/97		19-12-97	1.445.131.600.270,00
27	Danamon	R.1009-DIR		29-12-97	10.347.000.000.000,00
28	Utama	DIR.691/97		26-12-97	500.000.000.000,00
29	Centris Int'l	055/DIR-BCI/BI/XII/97		26-12-97	546.796.421.299,00
Jumlah			28.285.823.073.170,00

Sumber : Audit BPK-RI bidang BLBI
KOMPAS Selasa, 14-03-2000. Halaman: 15

Ringkasan Pengumuman Panja BLBI - 3

noreply@blogger.com (robbi) — Sat, 30 Jan 2010 18:32:00 -0800

Empat hari setelah pelantikan, pemerintah memutuskan penerapan CBS tidak jadi. BI kembali menaikkan suku bunga SBI dan denda giro wajib minimum (GWM) Offered Rate (Jibor)-overnite-maupun bunga saldo debet menjadi sebesar 500 persen dari suku bunga Jibor overnite.
Hal ini dimaksudkan agar bank-bank tidak menggunakan saldo debet dan cepat mengembalikan BLBI yang telah diterimanya.
Pada saat itu juga diterbitkan PP Nomor 38 Tahun 1998, yang menetapkan bank-bank umum yang telah berdiri wajib menyesuaikan modal setornya menjadi Rp 1 trilyun per 1 Desember 1998. Pada 31 Desember 1998, modal setornya diubah lagi menjadi Rp 2 trilyun. Saat itu terjadi kenaikan bunga SBI menjadi 40 persen per tahun.
Selama Maret itu, BPPN juga menguasai manajemen perbankan yang memperoleh BLBI yang melampaui modal bank. Akibatnya, kendali perbankan berada di tangan BPPN. Pada tanggal 31 Maret 1998, pengalihan tagihan BI terhadap bank dalam penyehatan BPPN sesuai dengan persyaratan LoI.
Pada periode Maret itu, Subarjo Djojosoemarto dan Achwan diangkat sebagai Direktur BI untuk mengisi posisi yang ditinggalkan pejabat sebelumnya.
April 1998, mantan Menkeu Fuad Bawazier membekukan izin operasi (BBO) tujuh bank, yaitu Bank Kredit Asia, Bank Centris, Bank Deka, Bank Subentra, Bank Pelita, Bank Hokindo dan Bank Surya. Sedangkan tujuh bank lainnya, yaitu Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Danamon, Bank Umum Nasional, Bank Tiara Asia, Bank PDFCI, Bank Modern dan BankExim, diambil alih pengelolaannya (BTO) oleh BPPN. Diumumkan juga oleh Fuad Bawazier, 22 bank swasta dan 10 bank Pembangunan Daerah yang dimasukkan dalam pengawasan BPPN.
BI kembali menaikkan SBI berkisar antara 9,52 persen menjadi 16,67 persen. Pemerintah juga mengumumkan telah dipenuhinya semua deadline reformasi yang disepakati dengan IMF. Pengetatan likuiditas membuat rupiah menguat menjadi Rp 7.800/dolar AS. Inflasi meningkat dan neraca transaksi berjalan makin negatif. Saat itu, demonstrasi mahasiswa mulai merebak.
Sementara di BI, dua direktur BI Haryono dan Mukhlis Rasyid diberhentikan dari jabatannya dan digantikan oleh Achjar Iljas dan Dono Iskandar. Dengan penggantian ini anggota direksi di bawah era kepemimpinan J Soedradjad Djiwandono telah diberhentikan seluruhnya sebelum masa tugasnya berakhir.
Mereka digantikan oleh kepemimpinan Syahril Sabirin dengan direksinya antara lain Aulia Pohan, Miranda S Goeltom, Iwan R Prawiranata, Soebardjo Djojosoemarto, Achwan, Achjar Iljas dan Dono Iskandar.
Pemerintah juga mengeluarkan Keppres No 55 Tahun 1998 tentang Surat Utang, yang akan menjadi landasan hukum bagi penerbitan Surat Utang pemerintah. Keppres tersebut terbit atas usulan Menkeu Fuad Bawazier dalam suratnya tanggal 2 April 1998 bernomor S-245/MK/1998. (har)

Fasilitas Kredit terhadap Pihak Afiliasi Pada BBO No.	Nama Bank	Afiliasi	Jumlah
1	Bank Surya	Bambang Sutrisno, Wk Komisaris Utama	Rp. 1,7 Milyar
2	Bank pelita	Agus Anwar, Presdir Alfred Fransiscus, Direktur Treasury	Rp. 71,7 Milyar
3	Bank Istismarat	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Rp. 243,7 Milyar
4	Bank Centris	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Rp. 126,5 Milyar
5	Bank Subentra	Ongki Wanadjadi Wirasusanto, Dirut Roni Gandjar Wirahadi, Direktur RustamWirasusanto, Direktur Melia Suherman, Credit Group Head	Rp. 24,2 Milyar Rp. 194,4 Milyar
6	Bank Deka	Royanto Kurniawan, Dirut	Rp. 52,3 Milyar
7	Bank Hokindo	Sisdjiatmo, Dirut Hokianto, Direktur Hokiarto, Direktur	Rp. 259,1 Milyar

Keterangan
BBO : Bank beku operasi.
Sumber : Laporan Panja BLBI Komisi IX DPR.
KOMPAS Senin, 13-03-2000. Halaman: 15

Ringkasan Pengumuman Panja BLBI - 2

noreply@blogger.com (robbi) — Sat, 30 Jan 2010 18:28:00 -0800

KRONOLOGI PENYALURAN BLBI
DENGAN BUNTUT PENYELEWENGAN
Ringkasan Pengumuman Panja BLBI (Bagian III)
TULISAN pertama dan kedua dari ringkasan pengumuman Panitia Kerja DPR tentang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), berisikan indikasi ditemukannya penyimpangan dalam penyaluran BLBI. Berikut ini ringkasan lanjutan yang berisi latar belakang dan kronologi pengucuran BLBI, yang berbuntut pada penyelewengan itu.
PADA bulan Juli 1997, terjadi gejolak rupiah sebagai akibat ambruknya nilai mata uang baht Thailand, yang melahirkan (contagion effect-efek negatif yang merembes ke negara lain yang dianggap memiliki fondasi ekonomi yang sama rapuhnya).

Untuk menghadapi tekanan eksternal itu, oleh BI diambil langkah-langkah untuk meredakan dahsyatnya gejolak kurs mata uang. Langkah itu termasuk dengan melebarkan rentang intervensi kurs, pengetatan likuiditas dan menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI), penghentian sementara transaksi surat berharga pasar uang (SBPU) dari bank-bank oleh BI, dan lainnya. Pada saat itu, kondisi bank secara umum terlihat cukup sehat, meski sudah ada yang mengalami bangkrut, belum bergejolak.
Namun di bulan berikutnya, pemerintah melepaskan sistem kurs mengambang terkendali (manage floating) itu dan mencanangkan sistem kurs mengambang bebas (free floating). Tujuannya, menyelamatkan cadangan devisa.
Bulan September 1997, indikasi menguatnya nilai rupiah membuat kelonggaran likuiditas di masyarakat. BI menurunkan suku bunga SBI sebanyak tiga kali, yaitu dari 3 persen sampai 2 persen. Menkeu juga mengumumkan 10 langkah konkret pemulihan ekonomi, antara lain penjadwalan sejumlah proyek yang dibiayai APBN. Pemerintah menghapuskan batas porsi asing dalam saham transaksi perdana.
Namun rumours di masyarakat semakin santer beredar, terutama mengenai bank-bank besar yang kalah kliring, rugi dalam transaksi valas, larinya beberapa bankir ke luar negeri, penculikan pemilik bank dan lain-lain membuat kepercayaan masyarakat terhadap bank mulai goyah dan terjadinya rush.
Pada tanggal 3 September 1997, pemerintah mengeluarkan kebijakan BLBI. Pemerintah menugaskan Menkeu dan Gubernur BI agar mengambil langkah, agar bank yang sehat yang mengalami kesulitan likuiditas untuk sementara dibantu.
* * *
MEMASUKI Oktober 1997, memburuknya perekonomian memaksa pemerintah meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam rangka stand by arrangement untuk memperoleh bantuan finansial sekaligus meminta persetujuan dalam kebijakan restrukturisasi perbankan. Permintaan bantuan kepada IMF menunjukkan pengikatan diri kepada syarat-syarat yang ketat yang diberlakukan IMF.
Pada tanggal 30 Oktober 1997, letter of intent (LoI) dari pemerintah ke IMF diteken Menkeu Mar'ie Muhammad dan Gubernur BI J Soedradjad Djiwandono. Yang menonjol dalam LoI tersebut adalah pencabutan izin 16 bank swasta, 3 November 1997.
Berkaitan dengan kesepakatan itu, Pemerintah Indonesia mendapatkan paket bantuan IMF senilai 40 milyar dollar AS termasuk juga senilai 17 milyar dollar AS dari negara-negara lain (second line of defence). Inti pokok dari dari paket bantuan IMF antara lain mengenai restrukturisasi perbankan, restrukturisasi perekonomian, pengetatan likuiditas dan kenaikan tingkat bunga.
Sebagai pelaksanaanya, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 40 Tahun 1997 sebagai revisi PP 68 Tahun 1996 mengenai likuidasi bank. Ketika itu mulai bermunculan edaran gelap daftar bank yang akan ditutup, sehingga menyebabkan masyarakat berbondong-bondong menarik dananya. Saat itulah terjadi lagi rush dalam jumlah yang jauh lebih besar. Seliweran mobil dari dan ke BI untuk urusan pengambilan uang kertas-antara lain bergambar wajah jenderal yang tersenyum (the smiling general-pun hingar bingar).
Pada bulan November 1997, rumours kembali merebak dalam bentuk selebaran, yang menyebutkan adanya likuidasi tahap kedua, setelah likuidasi 16 bank. Isu tersebut menyebabkan terjadinya rush. Kondisi tersebut, menyebabkan bank-bank meminta bantuan likuiditas BI dalam kapasitasnya sebagai lender of the last resort.
Sementara pelarian dana ke luar negeri (capital flight) terus berlangsung terutama dana panas yang berjangka pendek dan bersifat spekulatif.
* * *
BULAN Desember 1997, diberhentikan empat orang direksi BI, yaitu Hendrobudiyanto, Heru Soepraptomo, Paul Soetopo dan Mansjurdin Nurdin. Pemberhentian itu diikuti dengan pemeriksaan polisi terhadap ketiga mantan direksi, kecuali Mansjurdin Nurdin. Di samping pemeriksaan terhadap tiga direksi tersebut, polisi juga memanggil puluhan direktur bank swasta. BI kemudian mengangkat Miranda S Goeltom dan Aulia Pohan sebagai penggantinya.
Tak pelak, rush pengambilan dana simpanan nasabah meningkat. begitu juga pelarian modal ke luar negeri, dengan dalih flight to safety dan flight to aquality. Banyak bank yang awalnya masih sehat akhirnya menjadi tidak sehat.
Pada awal Desember 1997, masalah SBPU Khusus sudah dibahas oleh BI bersama bank penerima. Pertimbangan BI karena makin banyaknya bank yang mengalami saldo debet cukup besar. Bank-bank tersebut kemudian dipanggil oleh BI untuk melakukan pertemuan dan membicarakan SBPUK. Pada tanggal 9 Desember 1997, dilakukan pertemuan antara BI dengan Bank Danamon di kantor BI.
Berdasarkan risalah pertemuan tersebut, terungkap pembicaraan direksi BI, yang diwakili oleh Mukhlis Rasyid, Puspo Sungkowo dan Nelson Tobing. Sedangkan dari pihak Bank Danamon yang hadir antara lain Ninie Narwastu Admajaja, Okkie Sugiri, Soesilo Utomo dan Agus Gunawan. Pertemuan tersebut akhirnya menyetujui Bank Danamon menerima SBPUK sekitar Rp 6 trilyun.
Padahal, baru tanggal 27 Desember 1997, mantan Presiden Soeharto memberikan persetujuan atas usul direksi BI sehari sebelumnya. Usulan itu untuk mengkonversikan saldo debet beberapa bank yang punya harapan sehat ke dalam SBPUK.
Pada bulan Desember itu juga, terjadi lonjakan penyaluran BLBI yang signifikan menjadi Rp 66 trilyun dan meningkatnya kurs dollar AS sebesar kurang lebih Rp 5.000. Kurs itu melejit lagi pada Januari 1998 menjadi Rp 15.000 per dollar AS, sebuah angka yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Kondisi itu memberikan indikasi bahwa rush penarikan BLBI berkaitan dengan kenaikan kurs dollar AS di samping dampak dari likuidasi 16 bank.
Pada saat itu, ada 31 bank yang diusulkan mendapat fasilitas SBPUK, dengan dua kualifikasi di luar status klasifikasi IMF dan dalam status IMF. Bank-bank di luar status klasifikasi IMF, adalah BDNI, Bank Modern, Bank Asia Pacific, Bank Bira, Bank Pelita, Bank Papan Sejahtera, Bank Tiara Asia, Bank Centris Internasional, Bank Utama (Pesona), Bank Tamara, Bank Uppindo, Bank Istismarat Indonesia, Bank Nasional, Bank Tata, Bank Nusa Internasional, Bank Deka, Bank Hokkindo, Bank Sewu, Bank Baja Internasional, Kharisma Bank dan Bank Alfindo.
Sementara bank dalam status IMF adalah Bank Danamon Indonesia, Bank Dewa Rutji, Bank PSP (intensif supervision), Bank Surya, Bank Subentra, Bank Aken, Bank Patriot, Bank Perniagaan, Bank Intan, dan Bank Lautan Berlian.
Memasuki Januari 1998, pemerintah mengumumkan anggaran tahun fiskal 1998-1999 dengan peningkatan sebesar 32,1 persen dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 4 persen, inflasi 9 persen dan kurs rupiah Rp 4.000 per dolar AS. Akan tetapi, soal RAPBN tetap tidak mendapat kepercayaan pasar.
Pemerintah juga melakukan penandatanganan supplement LoI, yang pertama kalinya langsung ditandatangani oleh Presiden Soeharto di hadapan Michel Camdessus. Penandatanganan itu tidak dihadiri oleh Menkeu dan Gubernur BI, yang pada penandatanganan LoI sebelumnya ditandatangani oleh mereka. Ketidakhadiran itu menyebabkan dugaan adanya keretakan antara Presiden dengan Menkeu dan Gubernur BI, sebagai dampak dari penutupan 16 bank.
Dibentuk pula Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPK-EK), yang langsung dipimpin oleh Presiden, 15 Januari 1998, makin memperkuat dugaan itu. Dengan demikian, kendali perekonomian langsung ditangani presiden. Apalagi saat munculnya ide penerapan Currency Board System (CBS) digulirkan.
Kemudian pemerintah merevisi RAPBN 1998/1999 lagi dengan sejumlah asumsi yang juga berubah. Namun, indikator moneter maupun perbankan memburuk. Hal itu tercermin dari nilai tukar rupiah yang makin melemah, ketatnya likuiditas, tingginya suku bunga dan kredit bank bermasalah. Pada tanggal 22 Januari nilai rupiah mencapai Rp 17.000 per dollar. Dari sebatas ide, CBS ditindaklanjuti dengan mengudang Prof Steven Henky, pakar CBS.
Sementara letter of credit (L/C) perbankan nasional di luar negeri termasuk impor bahan-bahan baku dan barang modal, ditolak dan berakibat macetnya sektor riil. Kondisi mendorong peningkatan likuiditas.
Dalam restrukturisasi perbankan dibentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk penyehatan perbankan dan memberikan independensi pada BI.
* * *
PADA tanggal 26 Januari 1998, pemerintah mengeluarkan Keppres No 27 tentang penjaminan pemerintah atas simpanan pihak ketiga yang ada di bank-bank nasional (tidak termasuk bank campuran dan bank asing).
Maksud dari program penjaminan adalah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Sebelum keluarnya Keppres tersebut, penarikan dana masyarakat masih sangat tinggi. Direksi BI pun masih memberikan kelonggaran penarikan dana BLBI oleh bank-bank penerima.
Salah satu contoh kebijakan, direksi BI Iwan Ridwan Prawiranata dan Aulia Pohan yang memberikan persetujuan penyediaan remise ke kantor-kantor cabang BDNI tanggal 20 Januari 1998. Padahal saat itu kondisinya sedang bersaldo merah, namun telah menerima SBPUK atas dasar pengajuan dari pengawas bank eksekutif senior, yaitu M Ali Said Kosim.
Pemerintah saat itu, juga membentuk Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Swasta (TPMUSI), yang diketuai oleh mantan Menko Radius Prawiro. Tim itu mengumumkan pilihan bebas (free choice) dalam pembayaran utang luar negeri, bagi yang mampu membayar dipersilakan jalan terus. Sedangkan bagi yang tidak mampu dicarikan jalan melalui negosiasi kreditor-kreditor dengan tim sebagai fasilitator.
Pada saat itu, terdapat perubahan direksi BI. Iwan R Prawiranata diangkat menjadi Direktur BI.
Pada Februari 1998, Menkeu Mar'ie Muhammad mempersiapkan penerapan CBS. Sedangkan TPMUSI mengadakan pertemuan formal dengan komite pengarah dari pihak kreditor untuk memecahkan problem utang swasta. Pada tanggal 8 Februari 1998, Menkeu mengeluarkan surat keputusan bernomor S.84/MK/1998 dan Surat bernomor S.114/MK/1998 tanggal 20 Februari 1998 untuk memberikan persetujuan agar simpanan dana pihak ketiga yang ada di 16 bank dilikuidasi dan dapat dilakukan pembayaran sepenuhnya. Keputusan ini mengubah keputusan sebelumnya.
Maret 1998, ketika kondisi politik makin tidak menentu, IMF menunda pencairan tahap kedua senilai 3 milyar dollar AS, yang seharusnya dicairkan pada 15 Maret 1998 karena Soeharto dinilai IMF mbalelo terhadap kesepakatan reformasi ekonomi.
Pada Sidang Umum MPR, MPR kembali mengangkat Presiden Soeharto ketujuh kalinya dan Wapres BJ Habibie. Pemerintah Soeharto kemudian mengangkat Fuad Bawazier sebagai Menkeu, sedangkan Syahril Sabirin tetap ditunjuk sebagai Gubernur BI.

Ringkasan Pengumuman Panja BLBI - 1

noreply@blogger.com (robbi) — Sat, 30 Jan 2010 17:48:00 -0800

Ringkasan Pengumuman Panja BLBI

KASUS BLBI LEBIH DAHSYAT

DARI SKANDAL BANK BALI

Ringkasan Pengumuman Panja BLBI (Bagian I)
PANITIA Kerja Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah bekerja menjelajahi pengucuran BLBI. Hasilnya tergolong prima. Ternyata DPR bisa juga bekerja secara mendalam dan mengungkap jalur-jalur BLBI. Panja pun bagai sedang melakukan due diligence (pemeriksaan mendalam dan menyeluruh) tingkat nasional. Terdapatlah puluhan nama, yang secara langsung atau tak langsung, diduga telah memungkinkan penyelewengan BLBI itu terjadi.

KALAU mau jujur, soal penyelewengan BLBI itu jauh lebih menggelegar dibandingkan skandal Bank Bali yang hanya menyangkut dana Rp 546 milyar. Puluhan trilyunan rupiah BLBI telah melenceng atau mungkin memang dilencengkan, persisnya Rp 89,67 trilyun atau 164 kali lebih banyak dari dana si skandal Bank Bali. Lihat pula nama-nama yang diduga terlibat, menyangkut Soeharto (saat berstatus presiden), pejabat, hingga puluhan bankir. Simaklah ringkasan laporan Panja tersebut.
* * *
ISTILAH BLBI secara resmi mulai dipakai Maret 1998, dan merupakan bantuan dana dari Bank Indonesia bagi perbankan nasional, yang dananya terkuras. Namanya saja BLBI tetapi jika dirinci hal itu merupakan kumpulan dari sejumlah fasilitas serupa dari BI ke perbankan.
Fasilitas itu adalah fasilitas saldo debet, fasilitas diskonto I, diskonto II, fasilitas Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), SBPU Khusus, fasilitas diskonto baru, dan dana talangan. Tak usah pikirkan arti istilah-istilah itu, pikirkanlah duit yang mengucur karena fasilitas itu dari BI ke perbankan dengan jumlah akhir Rp 144,536 trilyun.
Seandainya BLBI itu tidak diberikan, terdapat kemungkinan kerugian besar yang harus ditanggung pemerintah. "Namun, saat ini BLBI justru menjadi petaka bagi kita semua," demikian kutipan persis hasil Panja.
Terbukti, banyak bank pemerima BLBI tak selamat tetapi ditutup. Dampaknya, muncul timbunan utang bank ke Bank Indonesia yang belum bisa diselesaikan, dan malah dialihkan sebagai tagihan BI pada pemerintah (lewat Badan Penyehatan Perbankan Nasional).
Tambahan pula, antara BI dan Departemen Keuangan memiliki persepsi berbeda soal prosedur dan aspek lainnya menangani penyaluran BLBI. Akibatnya auditor seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tak memberikan opini soal BLBI. Istilah yang diberikan hanya disclaimer ( penyangkalan).
Lepas dari itu, BLBI telah menjadi beban rakyat Indonesia, karena harus memikul pembayaran bunga obligasi (untuk penyuntikan modal perbankan yang dilakukan pemerintah) lewat APBN, yang juga terpaksa mencatut sebagian pungutan pajak dari warga bangsa Indonesia. Page 1 dari 24
Ringkasan Pengumuman Panja BLBI
Dari temuan BPK, jumlah BLBI yang disalurkan ke perbankan adalah Rp 164.536,10 milyar (atau Rp 164 trilyun lebih). Dari jumlah itu, hanya Rp 74.866,06 milyar yang layak dialihkan ke BPPN. Sebesar Rp 80.248,36 milyar tidak layak dialihkan, sementara Rp 9.421,64 milyar tak jelas statusnya.
Status tidak jelas, disebabkan adanya permasalahan pada dana talangan atas simpanan nasabah di bank berbentuk dollar AS. Juga ada ketidakjelasan soal tagihan antarbank-yang juga ditanggung lewat BLBI-yang tak jelas juntrungannya.
* * *
SEHUBUNGAN dengan semua itu, Panja BLBI memanggil Bank Indonesia, bank-bank penerima BLBI, pejabat yang membuat kebijakan soal BLBI, serta para bankir. Pemanggilan didasarkan pada niat agar dilakukan proses hukum untuk menindak penyeleweng itu, untuk memenuhi asas keadilan dan rasa keadilan bagi masyarakat.
Panja pun meninjau berbagai instansi yang berkaitan dengan BLBI, termasuk melihat langsung lembaga kliring serta penjelasan audio visual tentang sistem kliring di BI. Juga dilacak dokumen-dokumen di BI yang berkaitan dengan BLBI.
Pejabat BI yang dimintai keterangannya antara lain Syahril Sabirin, Aulia Pohan, Achjar Iljas, Iwan Ridwan Prawiranata, Miranda Swaray Goeltom, Dono Iskandar, serta sejumlah pejabat BI setingkat Kepala Bagian hingga ke atasnya untuk memperoleh masukan.
Pihak BPPN juga dimintai penjelasan, termasuk para auditor seperti BPK, BPKP, dibantu auditor internasional Klynvield Peak Marwick Goedeler (KPMG). Peran auditor itu p enting untuk mengetahui gambaran tentang standar akuntansi yang dipakai Bank Indonesia untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran BLBI.
Pejabat internal audit BI Micky A Mendean, Ahmad Rizal, Ibrahim Palesang, juga dipanggil dengan maksud memperoleh masukan soal audit internal di BI dalam proses pemberian BLBI. Para mantan Menkeu termasuk Fuad Bawazier dan Bambang Subianto juga dipanggil, demikian pula para mantan direksi BI.
Direksi dan komisaris bank juga dipanggil yakni dari Bank Central Asia (termasuk Anthony Salim), Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Danamon, Bank Umum Nasional. Tujuannya untuk memperoleh gambaran tentang penggunaan BLBI di bank-bank penerima. Panja BLBI menghabiskan waktu antara 1 sampai 27 Februari 2000 untuk melakukan serangkaian rapat.
Dalam pertemuannya dengan BPK, didapatkan berbagai hasil atas audit BPK atas BI untuk tahun buku mulai 1 April 1998 hingga 31 Maret 1999 khusus untuk BLBI yang mencapai Rp 161,655 trilyun. Pada tahun buku 1 April sampai dengan 14 Mei 1999, ditemukan dana BLBI sebesar Rp 173,309 trilyun. Dari total jumlah itu, Rp 144,536 telah dituangkan ke dalam bentuk surat utang pemerintah.
Atas audit pada tumpukan-tumpukan BLBI itu, BPKP tidak memberikan opini. BPKP tidak dapat meyakini penyajian jumlah BLBI yang ada di neraca Bank Page 2 dari 24
Ringkasan Pengumuman Panja BLBI
Indonesia, karena lemahnya struktur pengendalian internal BI atas penyaluran BLBI. Hal itu berkaitan dengan aturan mengenai otoritas (termasuk soal pengucuran BLBI) yang tidak berfungsi secara benar.
Penyelenggaraan administrasi dan dokumentasi BLBI tidak tertib sehingga menyebabkan kesulitan untuk menemukan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung terciptanya sistem pengawasan yang independen.
Dalam mekanisme kliring misalnya, ada beberapa bank yang mencoba melakukan penarikan terhadap simpanan dari kelompok perusahaannya di bank tersebut, yang sebetulnya tidak boleh dilakukan, jika sistem peringatan dini di BI berfungsi baik. Anehnya, hal itu bisa terjadi di bank yang sudah memiliki utang yang lebih besar di BI, dari piutangnya.
Dari BPKP, Panja juga menemukan bahwa penyaluran BLBI telah mengabaikan ketentuan di BI sendiri, khususnya untuk peyimpangan BLBI sebesar Rp 79,8 trilyun. Juga ditemukan, ada bank-bank penerima BLBI yang telah melakukan penyalahgunaan BLBI, tetapi tidak dikenakan penghentian kliring oleh BI.
Juga ditemukan, dari total BLBI yang sudah terlanjut mengucur, hanya 29,4 persen jaminan dari perbankan yang layak untuk jaminan utang BLBI. BPKP juga menemukan, ada peluang besar bagi bank untuk mengalokasikan dana BLBI secara tidak benar.
Dari KPMG, Panja juga mendapatkan indikasi terjadi pelanggaran penyaluran BLBI. Sistem dan prosedur di BI, tidak mendukung pengawasan dan pengendalian serta pengamanan terhadap proses penyaluran BLBI. Juga ditemukan indikasi penyimpangan, bahkan menjurus pada tindak pidana kejahatan perbankan.
KPMG juga melaporkan, dihadapi kesulitan dalam pemeriksaan BLBI karena setiap dua minggu sekali BI sengaja menghilangkan atau menghapuskan data kliring. Selama melakukan audit, KPMG juga secara formal tidak diperbolehkan melakukan wawancara langsung dengan staf Bank Indonesia, sehingga pekerjaan konsultan KPMG sangat tergantung pada data hasil audit BPK. KPMG juga menemukan peraturan di BI yang selalu berganti-ganti, terutama periode Agustus 1997 hingga Januari 1998, saat pengucuran BLBI terjadi.
* * *
PANJA juga mendapatkan informasi dari pejabat audit internal BI, yang mengatakan pada dasarnya mereka telah melakukan pemeriksaan yang berpedoman pada peraturan yang ada. Pejabat itu juga mengakui perubahan sejumlah peraturan di BI, karena kebijakan pemerintah sebagai otoritas moneter untuk tidak menutup bank atau tidak menghentikan kliring perbankan. Alasannya, hal itu dilakukan karena berpijak pada keputusan Sidang Kabinet Khusus Bidang Ekuin, 3 September 1997.
Gubernur BI juga mengatakan, bank-bank tak ditutup atau skorsing tak dikenakan karena berpihak pada keputusan sidang yang dipimpin mantan Presiden Soeharto itu.
Page 3 dari 24
Ringkasan Pengumuman Panja BLBI
Pejabat audit internal BI juga mengakui, temuan-temuan tentang adanya pelanggaran atas Surat Edaran BI tentang pelaksanaan penyaluran BLBI, karena kebijakan pemerintah di atas telah dimasukkan pula ke dalam kesepakatan RI-IMF. Pejabat itu juga mengakui hasil audit BPKP atas neraca BI, yang mengatakan ada kelemahan pada audit internal BI.
Panja juga mendapatkan keterangan dari para mantan Menteri Keuangan, Mar'ie Muhammad, Bambang Subianto, dan Fuad Bawazier. Ditemukan, kunci permasalahan BLBI yang kronis bermula dari keputusan Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekonomi Keuangan Wasbang dan Prodis, saat Soeharto memberikan instruksi pada Menkeu (dijabat Mar'ie Muhammad) dan Gubernur BI (ketika itu dijabat J Soedradjad Djiwandono).
Instruksinya, bank-bank nasional yang sehat tetapi mengalami kesulitan likuiditas untuk sementara agar dibantu. Bank-bank yang tidak sehat supaya digabungkan, atau dilakukan akuisisi oleh bank sehat terhadap bank sakit. Jika itu tidak berhasil agar dilakukan likui-dasi tetapi dengan mengamankan semaksimal mungkin dana deposan.
* * *
NAMUN demikian dari para mantan Menkeu itu, juga diperoleh informasi soal indikasi adanya permainan di kalangan aparat BI. Dengan berlindung di balik Undang-Undang No 7 Tahun 1992 (kini sudah diganti)-terutama soal kerahasiaan-BI melakukan tindakan-tindakan sendiri dalam menentukan penyaluran BLBI.
Lobi pemilik atau pengurus bank, telah membuat penyaluran BLBI bagai tidak terkendali dan tak terkoordinir. Soal itu, pejabat Menkeu sudah berkali-kali meminta BI memberikan data yang sesungguhnya tentang berapa dana BLBI yang sudah dikeluarkan. Akan tetapi, hal itu tidak bisa ditembus berdasarkan ketentuan BI soal kerahasiaan bank.
Sengaja atau tidak, demikian informasi tambahan dari mantan Menkeu itu, nampaknya ada kelemahan BI dalam melakukan pengawasan perbankan. Itu terlihat dari lemahnya penegakan hukum dan aturan soal perbankan yang dilakukan BI selaku otoritas moneter.
Itulah penyebab utama krisis perbankan, yakni perbankan yang rapuh dan digerogoti sendiri oleh pemiliknya maupun digerogoti keadaan. Hukum perbankan, yang merupakan bisnis lembaga kepercayaan, ternyata tidak ditegakkan.
Sejak tahun 1995, para mantan Menkeu itu kesulitan mendapatkan data dan verifikasi BI mengenai BLBI dan angka-angka penjaminan atas bank-bank yang berstatus diambil alih (bank take over/BTO). Dalam pengambilan keputusan soal BLBI, BI selalu meninggalkan/ tidak melibatkan pemerintah/ Departemen Keuangan.
Dicontohkan, pada saat bersamaan dengan pengucuran BLBI, Bank Indonesia melakukan intervensi valuta asing tanpa berkonsultasi dengan Menkeu. Bahkan BI melakukan pencairan BLBI, sehingga berdampak pada semakin merosotnya nilai kurs rupiah terhadap dollar AS. Namun Panja menilai, Dewan Moneter dipimpin Menkeu Page 4 dari 24
Ringkasan Pengumuman Panja BLBI
yang di dalamnya BI hanya menjadi anggota, karena itu perlu diklarifikasikan lebih lanjut.
Lepas dari itu, para mantan Menkeu menolak bertanggung jawab atas penyaluran BLBI dan mengatakan tanggung jawab penuh ada di BI. (Terkesan ada upaya cuci tangan karena pada saat itu BI adalah bagian dari pemerintah).
* * *
SEMENTARA informasi dari mantan pejabat BI, antara lain disebutkan sejak deregulasi perbankan Oktober 1988 (Pakto '88), pertumbuhan perbankan berlangsung pesat. Situasi ekonomi yang buruk pada tahun 1997, apalagi setelah likuidasi atas 16 bank, terjadi serbuan nasabah (rush) atas simpanannya di bank.
Krisis ekonomi ditambah krisis politik yang sebelumnya tak dibayangkan dahsyat, BI menyalurkan BLBI untuk mencegah kehancuran. Mantan pejabat BI itu juga menemukan aset-aset perbankan sangat tidak realistis dibandingkan dengan jumlah BLBI yang diterima.
Berkaitan dengan indikasi penyimpangan BLBI, BI membentuk tim investigasi dengan tujuan meneliti lebih dalam soal indikasi tindak pidana dalam perbankan termasuk dalam rangka BLBI. Untuk itu, menurut mantan Gubernur BI, BI telah memberi data soal bank terhadap pemerintah, karena pemerintah yang berhak melakukan likuidasi.
Sementara itu, pejabat Deputi Gubernur BI sekarang juga bercerita. Penyaluran BLBI adalah merupakan hasil dari komitmen pemerintah untuk membayari dana nasabah bank bangkrut. Atas BLBI yang dikucurkan itu, telah diterbitkan surat utang Rp 80 trilyun, yang merupakan pegangan BI atas BLBI untuk ditagih ke pemerintah.
Bank Indonesia juga meminta jaminan berupa tanah, bangunan termasuk jaminan pribadi maupun perusahaan milik bankir. Atas jaminan itu, BI memandang perlu dilakukan suatu simulasi perhitungan atas penjualan jaminan-jaminan itu, dengan memperhatikan proses penjualan aset yang diserahkan oleh pemilik/bank sesuai dengan adanya MSAA (master of settlement for agreement and acquisition). (mon/har)
Page 5 dari 24
Ringkasan Pengumuman Panja BLBI
Grafik
BESARNYA KEWAJIBAN PEMILIK LAMA BBO DAN BTO
(DALAM MILYAR RUPIAH)
47.751--------------------------------------------------GRUP BCA

28.408---------------------------------GRUP BDNI

12.322--------------------GRUP DANAMON

6.159-----------GRUP BUN (1)

7.839---------------GRUP BUN (2)

2.594-------GRUP PELITA

206-GRUP DEKA

2.499-------GRUP MODERN

735---GRUP CENTRIS

539--GRUP ISTIMARAT

1.887----GRUP SURYA/ SUBENTRA

347-GRUP HOKINDO

Keterangan : BBO= Bank Beku Operasi, BTO= Bank Take Over
(1) Mohamad (Bob) Hasan,
(2) Kaharuddin Ongko
Sumber : Panja BLBI/BPPN
Page 6 dari 24
Ringkasan Pengumuman Panja BLBI
SEJUMLAH TOKOH BERSILAT LIDAH,
SOEHARTO MENGINTERVENSI
Ringkasan Pengumuman Panja BLBI (Bagian II)
TULISAN ini adalah bagian kedua dari ringkasan hasil pengumuman Panitia Kerja (Panja) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tentang bencana trilyunan dana, yang sebagian menguap entah ke mana. Tulisan sebelumnya, berisikan sejumlah narasumber Panja BLBI yang sebagian nada penuturannya sudah mengarah pada dugaan adanya tindak pidana kejahatan perbankan, dalam kaitannya dengan penyaluran BLBI. Berikut lanjutan dari ringkasan tersebut.
* * *
JAKSA Agung Marzuki Darusman adalah juga termasuk narasumber Panja BLBI, terutama soal nasib penanganan lebih lanjut soal dugaan penyelewengan dana BLBI. Pemanggilan jaksa agung, juga erat kaitannya dengan pemanggilan sejumlah bankir tahun 1999, yang juga ada kaitannya dengan BLBI namun hingga kini masih bebas berkeliaran. Intinya dari Marzuki Usman diminta masukan soal aspek hukumnya.
Dalam pertemuan dengan Panja BLBI Marzuki mengatakan, pemerintahan sekarang dituntut menjunjung tinggi supremasi hukum. Konsekuensinya, semua tindakan pelanggaran hukum harus diselesaikan melalui proses hukum pula.
Akan tetapi pemerintah dihadapkan pada kondisi bahwa lembaga peradilan (judicial court) bukan jaminan untuk mengamankan aset-aset negara dalam rangka mengembalikan kekayaan negara, yang ada di tangan swasta, dengan jumlah yang sangat besar dan diperlukan untuk melanjutkan pembangunan.
Sehubungan dengan itu, sejumlah instansi pemerintah-Jaksa Agung, Kapolri, Menkeu, Gubernur BI, Ketua BPPN, dan Menko Wasbang (saat dijabat Hartarto)-telah mengeluarkan kebijakan dalam menangani masalah kejahatan perbankan. Penanganan itu termasuk soal pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK), yang diharapkan bisa mengembalikan kerugian negara terutama BLBI.
Soal pengikatan jaminan dari pemilik bank untuk pengembalian kerugian (BLBI)-lewat skema master of settlement for agreement and acquisition (MSAA/pengikatan jaminan utang dengan menguasai aset-aset pemilik bank pemakai BLBI)-diperlukan dukungan Komisi II dan IX DPR; singkatnya untuk mendapatkan dukungan politis. Hal itu perlu agar bisa dijadikan pegangan oleh Kepolisian dan Kejaksaan Agung, untuk mencapai law enforcement.
Namun, di samping itu Kejaksaan Agung telah melakukan kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian untuk audit investigasi. Audit investigasi, bertujuan untuk mencari pelaku penyeleweng BLBI.
Sementara dari BPPN diperoleh informasi bahwa pengikatan pemilik bank, lewat skema MSAA diusahakan agar utang-utangnya dikembalikan secara tunai atau saham yang likuid. BPPN menyimpulkan, BLBI diberikan kepada bank karena diserbu
Page 7 dari 24
Ringkasan Pengumuman Panja BLBI
nasabah tetapi juga kepada bank yang kekurangan dana tetapi kreditnya dikucurkan banyak-banyak ke kelompok sendiri.
Aset bank penerima BLBI yang berada di dalam penguasaan BPPN-sebagai jaminan utang BLBI yang ditimpakan ke BPPN yang kemudian berutang ke Bank Indonesia-dapat dikelompokkan dalam tiga bagian yakni, aset bank sendiri (49 bank telah menyerahkan asetnya), aset pemegang saham bank (senilai Rp 107 trilyun), aset kepemilikan di 20 bank yang diambil pemerintah (bank take over).
Panja juga memintai pendapat pejabat Dewan Pemantapan dan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK). DPKEK mengatakan tidak mengetahui instansi mana yang bertanggung jawab atas perhitungan atau verifikasi dana BLBI sebesar Rp 80 trilyun, sebagaimana diputuskan dalam Keppres No 55 Tahun 1998 (soal penerbitan surat utang pemerintah, atas BLBI yang dikucurkan ke perbankan).
Widjojo Nitisastro, yang juga pernah menjabat di DPKEK berujar soal kelemahan-kelemahan seperti pengawasan perbankan di BI yang lemah. Juga ada banyak pinjaman luar negeri perbankan swasta, yang ditarik tanpa sepengetahuan bagian pengawasan Bank Indonesia. Widjojo juga menyatakan perlu dilakukan audit investigasi secara forensik terhadap sejumlah bank yang diduga melakukan kejahatan mafia perbankan.
Ginandjar Kartasasmita selaku Menko Ekuin, yang juga dipanggil Panja, mengatakan tidak mengetahui masalah perhitungan BLBI yang terjadi. Dia menyarankan, agar soal BLBI ditelusuri dan ditanyakan kepada pakar yang berkompeten.
Dalam pemanggilan ulang terhadap Ginandjar, Panja mendapatkan informasi bahwa Ginandjar tidak mengetahui lahirnya Keppres No 55/1998, saat Ginandjar menjabat sebagai Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Dia mengatakan, ketika dilantik pada bulan Maret 1998 sebagai Menko Ekuin, Keppres itu sudah ada. Dari Ginandjar juga didapat informasi bahwa Menteri Keuangan (saat dijabat Bambang Subianto) tidak puas terhadap jumlah BLBI yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan meminta verifikasi data BLBI, yang sampai sekarang verifikasi itu belum dilakukan oleh Bank Indonesia.
Dari mantan Menkeu Bambang Subianto, diperoleh informasi bahwa penyaluran dana BLBI apa pun bentuknya adalah diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
Bicara soal kriteria penyaluran BLBI, Bambang mengatakan seharusnya antara Departemen Keuangan dan Bank Indonesia duduk bersama untuk melihat semua aturan untuk diinventarisir dan dikaji untuk kemudian disepakati. Hal itu tidak bisa dilakukan karena Menkeu kemudian lengser.
Namun demikian dikatakan bahwa kriteria BLBI harus mengacu pada semua peraturan-peraturan yang ada, untuk itu kita tinggal menyesuaikan saja dengan peraturan yang ada. Namun demikian diakui, terjadi kesemrawutan administrasi pada masa krisis. Itu adalah suatu kenyataan yang harus diperbaiki.
Page 8 dari 24
Ringkasan Pengumuman Panja BLBI
Bambang Subianto juga menyinggung soal perlunya data tentang dana BLBI untuk diverifikasikan dan direkonsiliasikan. Soalnya, BLBI itu kemudian dialihkan menjadi surat utang pemerintah (lewat BPPN yang ada di bawah Depkeu) ke Bank Indonesia. Yang menjadi masalah, tidak ada ketegasan soal rekonsiliasi data BLBI, meski sudah sejak lama Depkeu menginginkan rekonsiliasi data BLBI yang layak dialihkan ke pemerintah.
Menjawab porsi BI, Panja juga memanggil Gubernur BI Syahril Sabirin, bahkan dilakukan pemanggilan ulang. Menurut Syahril, Bank Indonesia sudah menyetujui dilakukan verifikasi soal data BLBI-yang layak dialihkan menjadi surat utang pemerintah-yang diisyaratkan Menkeu. Namun dia tidak menyebutkan sejauh mana kelanjutan verifikasi.
Demikian juga soal kesepakatan mengenai kriteria/pengertian terhadap penyaluran BLBI pada saat krisis. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia melihat, kebijakan pemerintah yang lebih tinggi dibandingkan dengan aturan teknis Bank Indonesia, telah dijadikan BI sebagai dasar penyaluran BLBI tersebut.
Kebijakan pemerintah lebih tinggi yang dimaksudkan BI adalah, pernyataan mantan Presiden Soeharto tanggal 15 Januari 1998, bahwa bank-bank yang mungkin bisa diselamatkan agar ditolong. Juga ada kesepakatan RI-IMF pada bulan Januari 1998 agar BI menutupi kekalahan kliring dana dari bank-bank, dengan BLBI. Acuan lainnya adalah Keppres 26/ 1998 tentang penjaminan.
Namun soal aturan, kriteria, dan verifikasi yang semrawut itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang juga memiliki argumentasi. Mantan Gubernur BI, J Soedradjad Djiwandono-yang tidak pernah mau diajak main golf oleh pengusaha itu-pernah mengatakan, kecepatan adalah hal yang esensial di masa krisis.
Artinya, dalam keadaan ekonomi tak normal, termasuk akibat gejolak dahsyat politik, serbuan tak habis-habisnya dari nasabah perbankan, membuat pengeluaran kebijakan secara akurat adalah teramat penting. Namun harap dimengerti, katanya, dalam kecepatan dan bahkan mungkin ketergesa-gesaan di masa krisis yang dahsyat itu, akurasi kebijakan mungkin terabaikan.
Lepas dari itu, meski bekerja bagai diburu waktu, Syahril Sabirin mengatakan sebenarnya sudah ada kriteria untuk menutup bank. Kriteria itu diperlukan, sehubungan dengan gugatan Panja, mengapa bank-bank bangkrut dan meningkat utangnya di BI, terus saja diberi BLBI. Bahkan kepada bank-bank bertinta merah itu, diterbitkan Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK)-pengganti utang BLBI yang diterima perbankan.
Menurut Syahril, kriteria untuk menutup bank itu adalah bank kategori C-pemilik capital adequacy ratio (CAR-perbandingan antara modal dengan aset tertimbang menurut risiko) di bawah negatif 25 persen. Jenis bank lain yang ditutup adalah, bank kategori B-pemilik CAR di atas-25 persen hingga di bawah empat persen-karena pemiliknya tidak bisa menyetor modal tambahan baru, sebesar 20 persen dari kebutuhan modal yang diperlukan.
Page 9 dari 24
Ringkasan Pengumuman Panja BLBI
Kekecualian soal penutupan bank, dilakukan terhadap bank yang berada di kategori B, yang tidak mampu menyetor modal tambahan sebesar 20 persen, tetapi punya banyak cabang (ada tujuh bank).
Berdasarkan persetujuan Soeharto, BI menerbitkan SBPUK-konversi utang BLBI dari perbankan ke Bank Indonesia-kepada bank-bank yang memenuhi syarat sesuai ketentuan hasil rapat direksi BI tanggal 30 Desember 1997 dan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor: 30/50/DIR/ UK.
Syarat dan ketentuan itu adalah, bank yang bisa menerima SBPUK adalah yang memiliki CAR di atas dua persen. Saat itu, Bank Utama-antara lain dimiliki Hutomo Mandala Putra-memiliki CAR kurang dari dua persen. Namun kepada Bank Utama, tetap diterbitkan SBPUK.
Hal itu disebabkan Soeharto melakukan intervensi dengan memberi perintah kepada BI. Bank Utama yang direncanakan merger dengan Bank RSI juga tidak terealisasikan.
* * *
MANTAN Mensesneg Moerdiono juga dipanggil bahkan dua kali. Dari dia diperoleh keterangan bahwa Kabinet Pembangunan di masa lampau bekerja erat satu sama lain. Dalam melaksanakan koordinasi, komunikasi melalui telepon merupakan hal yang biasa dilaksanakan pada saat itu. Alasannya karena waktu yang digunakan untuk berkomunikasi relatif lebih singkat atau sedikit dibanding jika komunikasi dengan mengadakan pertemuan langsung yang tentunya akan memakan banyak waktu.
Moerdiono yakin bahwa kebijakan pemberian BLBI adalah suatu kebijakan yang benar dan dalam hal ini perlu dibedakan antara tataran kebijakan dan tataran pelaksanaan. Kalau secara kebijakan terjadi kesalahan, yang dihukum adalah pemerintah dengan hukuman politik.
Dalam pelaksanaan kebijakan, katanya, bisa saja terjadi kesalahan. Namun itu harus diukur dengan aturan-aturan dan kriteria-kriteria, yang mestinya dibuat oleh Bank Indonesia.
Moerdiono juga berpendapat, kebijakan soal BLBI itu adalah hak presiden berdasarkan UU Perbankan yang berlaku waktu itu. Kalau policy-salah, tidak bisa dihukum secara pidana tetapi dihukum secara politik dan itu bisa dilakukan jika ada pelanggaran terhadap hukum positif yang berlaku.
Secara pribadi, Moerdiono menyatakan bahwa kebijakan pemberian BLBI dipahami sepenuhnya oleh presiden (Soeharto) dan presiden setuju sepenuhnya.
Sehubungan dengan itu, Panja juga memanggil Soeharto. Namun Soeharto tidak bisa memenuhi panggilan Panja karena alasan dalam kondisi sakit. Ketua Panja pun didampingi beberapa anggota lainnya, datang ke Jalan Cendana No 8 Jakarta, tempat kediaman Soeharto dan mereka ditemui Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut), dan tim pengacaranya disertai dokter pribadi Soeharto, Agus Sucipto. Menurut Tutut dan Agus Sucipto ingatan Pak Harto masih sangat terganggu. (mon/har)
Page 10 dari 24
Ringkasan Pengumuman Panja BLBI
NAMA-NAMA BANK PENERIMA BLBI

No	Nama Bank	Jumlah		Jaminan		Kekurangan Jaminan
Kelompok BDL
1	Bank Umum Majapahit	8.554.789.643		-		-
2	South East Asia Bank	899.399.023.306		-		-
3	Bank Jakarta	210.994.000.000		-		-
4	Bank Mataram	336.763.209.867		-		-
5	Bank Kosagraha Sejahtera	201.812.714.291		-		-
6	Bank Astria Raya	578.918.260.699		-		-
7	Bank Dwipa	110.105.997.131		-		-
8	Bank Pinaesaan	681.084.490.920		-		-
9	Bank Industri	511.470.229.327		-		-
0	Bank Anrico	210.080.728.376		-		-
11	Bank Citrahasta Sejahtera	201.802.166.935		-		-
12	Bank Umum	1.687.349.515.373		-		-
13	Bank Guna International	251.055.008.000		-		-
14	Bank Harapan Santosa	3.866.182.312.852		-		-
15	Bank Pacific	2.133.366.434.840		-		-
Ke1lompok BTO
16	Bank PDFCI	1.995.000.000.000		99.835.350.358		1.895.164.649.642
17	Bank Central Asia	26.596.277.206.758		4.009.573.914.630		22.586.703.292.128
18	Bank Tiara Asia	2.978.093.092.511		1.272.067.187.491		1.706.025.905.020
19	Bank Danamon	23.049.525.976.568		3.259.997.736.700		19.789.528.139.868
Kelompok BBO
20	Bank Deka	152.918.237.345		99.072.220.000		53.846.017.345
21	Bank Modern	2.557.694.819.863		1.791.275.720.796		766.419.099.067
22	Bank Subentra	860.853.021.075		-		860.853.021.075
23	Bank Pelita	1.989.832.331.911		95.008.517.574		1.894.823.814.337
24	Bank Centris	629.624.459.127		170.648.980.000		458.975.479.127
25	Bank Hokindo	214.228.744.913		95.263.983.000		118.964.761.913
26	Bank Istismarat	520.236.370.939		4.791.429.999		515.444.940.940
27	Bank Umum Nasional	12.067.961.714.246		1.330.805.635.350		10.737.156.078.896
28	Bank Surya	1.653.836.353.167		101.295.002.000		1.552.541.351.167
29	BDNI	37.039.767.087.374		5.433.883.222.000		31.605.881.865.374
Kelompok BBKU
30	Bank Lautan Berlian	240.816.707.107		177.243.608.250		63.575.098.857
31	Bank Aken	301.317.547.368		176.644.226.116		124.673.321.252
32	Bank Central Dagang	1.403.491.012.593		82.150.577.800		1.321.340.434.793
33	Bank Pesona (Utama)	2.334.896.340.396		651.405.531.929		1.683.490.808.467
34	Bank Umum Servitia	361.976.074.127		361.976.074.127		-
35	Bank Bira	4.018.235.975.547		1.330.522.507.500		2.687.713.468.047
36	Bank Asia Pacific	2.054.975.373.845		1.500.531.817.303		554.443.556.542
37	Bank Intan	401.548.130.882		15.370.640.000		386.177.490.882
38	Bank Sewu	642.246.371.029		48.203.388.500		594.042.982.529
39	Bank Dagang Industri	481.547.612.095		32.571.229.000		448.976.383.095
40	Bank Tata	221.276.272.725		6.905.000.000		214.371.272.725
41	Bank Papan Sejahtera	928.910.769.285	443.357.393.520		485.553.375.765
42	Bank Baja International	35.769.415.803	65.130.000.000		(29.360.584.197)
43	Bank Ficorinvest	917.853.312.385	6.000.000.000		911.853.312.385
44	Bank Dewa Rutji	609.408.426.570	304.731.575.000		304.676.851.570
45	Bank Danahutama	184.817.694.158	94,245.423.181		90.572.270.977
46	Bank PSP	1.938.944.815.970	334.349.000.000		1.604.595.815.970
47	Bank Uppindo	242.955.792.127	2.803.164.000		240.152.628.127
48	Bank Nusa Nasional	3.020.318.553.161	1.121.647.671.618		1.898.670.881.543
Jumlah Total		144.536.094.394.531	24.157.333.653.615		120.378.760.740.916

Keterangan :
􀂃 BBO : Bank Beku Operasi
􀂃 BDL : Bank Dalam Likuidasi
􀂃 BTO : Bank Take Over
􀂃 BBKU : Bank Beku Kegiatan Uasaha
􀂃 BLBI : Kumpulan Dari Semua Jenis Bantuan Bangk Indonesia
Sumber : Panja BLBI/Audit BPK
bersambung

Audit BPK Tahun 2000 - BLBI

noreply@blogger.com (robbi) — Sat, 30 Jan 2010 17:33:00 -0800

Audit BPK Tahun 2000

Tentang Penyaluran dan Penggunaan BLBI
Audit BPK Tahun 2000 merupakan salah satu tonggak penting pengungkapan penyelewengan dalam penyaluran dan penggunaan BLBI. Berikut adalah intisari temuan tersebut:
SIARAN PERS BPK-RI TENTANG
HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BLBI
LATAR BELAKANG
Memenuhi permintaan DPR-RI sebagaimana tertuang dalarn Surat Ketua DPR-RI Nomor KS.021032/DPR Rl/2000 tanggal 6 Januari 2000 Perihal : "Tindaklanjut hasil audit BPK atas Neraca Awal BI", BPK RI telah selesai melakukan audit investigasi atas penyaluran dan penggunaan BLBI pada Bank Indonesia dan 48 bank penerima, yaitu 10 Bank Beku Operasi (BBO), 5 Bank Take Over (BTO), 18 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan 15 Bank Dalam Likuidasi (BDL). Laporan audit tersebut baru saja disampaikan oleh Pimpinan BPK-RI kepada Pimpinan DPR-RI. BPK Rl dalam melakukan audit ini bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam kerja sama tersebut. BPK Rl melakukan audit atas penyaluran BLBI kepada 48 bank pada Bank Indonesia, penggunaan BLBI pada 5 BTO dan 15 BDL. Sedangkan BPKP melakukan audit atas penggunaan BLBI pada 10 BBO dan 18 BBKU.
Agar audit investigasi dapat mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana atau perbuatan yang merugikan keuangan negara, maka didalam setlap tahap audit, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, BPK Rl melakukan konsultasi dengan pihak Kejaksaan Agung. Audit dilaksanakan sejak akhir Februari 2000 s.d. 31 Juli 2000, dengan periode audit sejak bank-bank menerima BLBI s.d. 29 Januari 1999. Audit ini diarahkan pada penyaluran dan penggunaan BLBI yang telah dialihkan menjadi kewajiban pemerintah per posisi tanggal 29 Januari 1999.
HASIL AUDIT INVESTIGASI
Pokok-pokok kesimpulan BPK Rl, berdasarkan hasil audit tersebut adalah sebagai berikut:
A. Kelemahan Sistem Pembinaan dan Pengawasan Bank.
1. Penyimpangan Bl dalam menyalurkan BLBI selain karena faktor ekstern, yaitu krisis moneter, juga tidak terlepas dari kelemahan sistem pembinaan dan pengawasan bank oleh Bl pada waktu yang lalu.
2. Bank-bank yang tidak sehat tetap dibiarkan beroperasi, yang akhirnya tergantung pada bantuan likuiditas dari Bl, dalam berbagai bentuk/skim.

3. Pada waktu-waktu yang lalu, Bl tidak legas dalam menerapkan ketentuan tentang prudential banking yang sudah ditetapkan sendiri oleh Bl.
4. Kelemahan lain dari sistem perbankan adalah jumlah bank dan cabang bank yang harus diawasi tidak seimbang dengan jumlah pengawas bank yang ada di Bl, sehingga frekuensi pemeriksaan langsung (on site supervision) yang semestinya sekurang-kurangnya setahun sekali tidak dapat terlaksana.
5. Selain itu laporan-laporan berkala yang selama ini dijadikan dasar penilaian kinerja dan kesehatan bank, ternyata tidak menggambarkan kondisi senyatanya. Banyak bank melakukan rekayasa laporan, sehingga penilaian tingkat kesehatan bank tidak dapat dilakukan secara obyektif.
6. Laporan-laporan berkala dari bank-bank tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Pengujian atas kebenaran laporan tersebut baru dilakukan manakala Bl, melakukan pemeriksaan langsung (on site supervision), yang frekuensinya relatifjarang. Bahkan ada beberapa bank yang dalam beberapa tahun tidak dilakukan pemeriksaan langsung. Dugaan bahwa laporan berkala dari bank-bank tidak dapat dipercaya, terbukti pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Bl dan due diligence oleh BPPN dalam rangka program penyehatan bank. Laporan due diligence tersebut banyak mengungkapkan berbagai pelanggaran dan rekayasa transaksi yang dilakukan oleh bank dalam kurun waktu lama, narnun tidak terdeleksi oleh sistem pengawasan bank yang diterapkan oleh BI. Pelanggaran yang paling umum adalah rekayasa transaksi untuk menghindari BLBI, dengan berbagai modus operandinya.
B. Kelemahan Manajemen PenyaluranBLBI.
1. Kekeliruan BI dalam memberikan bantuan likuiditas yang akhirnya disebut sebagai BLBI, adalah pada saat BI tidak melakukan sanksi stop kliring kepada bank-bank yang rekening gironya di BI bersaldo negatifdan tidak bisa ditutup sesuai dengan ketentuan. BI pada saat itu tidak berani melakukan stop kliring, karena khawatir akan terjadi efek domino. Kekhawatiran ini merupakan suatu teori yang belum pernah teruji kebenarannya. Permasalahan tersebut menjadi besar, karena sejak awai Bl tidak tegas dalam menerapkan sanksi stop kliring. Beberapa bank yang sudah lama bersaldo debet/overdraft narnun tidak dilakukan stop kliring tanpa alasan yangjelas. Sikap Bl yang tidak tegas tersebut dimanfaatkan oleh bankir nakal, sehingga mereka terus bersaldo debet. Selain itu Direksi Bl pernah membuat keputusan yang kurang berhati-hati, yaitu bersikukuh tidak akan melakukan stop kliring, meskipun mengetahui bahwa overdraft suatu bank sudah semakin membesar melebihi nilai assetnya. Salah satu keputusan yang akhirnya menjadi Bumerang adalah keputusan pada pertenganan Agustus 1997, yang menyatakan bahwa bank-bank yang bersaldo debet rekeningnya di BI, diperbolehkan untuk tetap ikut kliring, melakukan penarikan tunai, melakukan transfer dana ke cabang-cabang, sampai kondisi pasar uang mereda. Keputusan ini tidak menyebut balas waktu dan batas maksimal bagi suatu bank untuk overdraft. Keputusan tersebut nampaknya bocor di kalangan bankir yang nakal, sehingga mereka beramai-rarnai terus melakukan overdraft, bahkan sampai melebihi jumlah asset bank yang bersangkutan.
2. Hakekat pemberian BLBI adalah untuk menanggulangi bank-bank yang mengalami kesulitan ikuiditas akibat di-rush oleh nasabahnya. Narnun karena

penyaluran BLBI tersebut dilakukan melalui mekanisme kliring, maka BI sesungguhnya tidak dapat mengetahui apakah benar dana BLBI digunakan sepenuhnya untuk menanggulangi rush, dan bukan digunakan untuk kepentingan grup pemilik bank.
3. Lembaga kliring yang semula hanya sebagai media tukar-menukar warkat dalam rangka memperlancar sistem pembayaran dan lalu lintas giral, berubah menjadi sarana penyediaan dana bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.
4. Pemberian BLBI tidak terlepas dari program penjaminan kewajiban bank urnum sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 26 tahun 1998. Narnun dalam prakteknya, program penjaminan yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah sejak 26 Januari 1998. yang diikuti dengan pembentukan BPPN, ternyata tidak dimanfaatkan oleh Bl dan BPPN, meskipun program penjaminan sudah disusun perangkat lunaknya sejak 6 Maret 1998 berupa SKB Direksi Bl dan Ketua BPPN.
5. Bank-bank yang tidak mampu membayar kewajiban yang jatuh tempo tidak diarahkan untuk memanfaatkan program penjaminan. Bl tetap bertahan bahwa semua kewajiban bank diselesaikan melalui mekanisme kliring, meskipun bank- bank sudah overdraft dalam jumlah yang sangat besar. Padahal Bl sadar bahwa melalui mekanime kliring, BI dan BPPN tidak mungkin mengetahui satu per satu transaksi yang dibayar oleh bank, karena jumlah transaksi yang diselesaikan melalui kliring mnencakup ratusan ribu warkat setiap hari.
6. Para bankir juga sudah bargng tentu enggan untuk memanfaatkan program penjaminan, sebab mereka berpikir untuk apa repot-repot melalui program penjaminan, yang mengharuskan bank mendaftarkan dulu setiap kewajiban dalam jumlah tertentu dan selanjutnya jika akan dibayar oleh BPPN, harus diverifikasi lebih dulu, untuk memastikan bahwa kewajiban tersebut adalah jenis kewajiban yang dijamin pemerintah. Mereka tentu lebih memilih menyelesaikan kewajiban banknya melalui mekanisme kliring, walaupun saldo giro banknya sudah negatif dalam jumlah besar, karena melalui mekanisme kliring lebih mudah, lebih cepat, tanpa diverifikasi, tidak perlu mendaftarkan lebih dulu dan sebagainya.
BPK RI berkesimpulan bahwa salah satu penyebab membengkaknya BLBI adalah karena BI dan BPPN tidak segera melaksanakan program penjaminan secara konsisten.
C. Penyaluran BLBI Berpotensi Menjadi Kerugian Negara.
Dari hasil audit investigasi terhadap penyaluran BLBI sebesar Rp.144.536.086 juta, kami menemukan penyimpangan, kelemahan sistem, dan kelalaian yang menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp.138.442.026 juta atau 95,78 % dari total BLBI yang disalurkan posisi tanggal 29 Januari 1999. Penjelasannya adalah sebagai berikut :
1. BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp.144.536.086 juta (posisi per 29 Januari 1999).
2. Jumlah tersebut saat ini telah menjadi beban pemerintah dan oleh karenanya, pemerintah setiap tahun harus membayar bunga kepada BI 3 % per tahun.

3. Sampai dengan saat ini, bank-bank penerima BLBI belum mengembalikan BLBI kepada pemerintah.
4. Apabiia BLBI tersebut tidak dialihkan menjadi kewajiban pemerintah, maka sesuai dengan Pedoman Akuntansi BI, untuk BLBI kepada BBO/BBKU/BDL akan disisihkan sebagai kerugian sebesar 100 % dan untuk BLBI kepada BTO sebesar 2- 20%.
5. BPPN dan Tim Likuidasi Bank-bank Dalam Likuidasi saat ini sedang melakukan upaya pengembalian (recovery) terhadap BLBI yang telah disalurkan kepada bank-bank penerima.
6. BLBI kepada BTO telah/akan dikonversi menjadi penyertaan (equity) pemerintah. Pengembalian BLBI tersebut sangat tergantung dari hasil divestasi yang akan dilakukan.
Mengingat proses recovery yang dilakukan oleh BPPN dan Tim Likuidasi Bank-bank Dalam Likuidasi masih berlangsung, maka jumlah kerugian negara yang pasti, tergantung hasil proses recovery tersebut. Penyimpangan dalam penyaluran BLBI meliputi :
1. Penyimpangan dalam penyaluran Saldo Debet kepada 10 BBO, 1 BTO , dan 13 BDL.
2. Penyimpangan dalam penyaluran Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (FSBPUK) kepada 8 BBO, 3 BTO, dan 11 BBKU.
3. Penyimpangan dalam penyaluran Fasilitas Saldo Debet kepada 3 BBO, 2 BTO, dan 11 BBKU.
4. Penyimpangan dalam penyaluran New Fasilitas Diskonto (Fasdis) kepada 3 BTO, dan 2 BBKU.
5. Penyimpangan dalam penyaluran Dana Talangan Rupiah kepada 2 BDL.
6. Penyimpangan dalam penyaluran Dana Talangan Valas kepada 5 BBO, 3 BTO, 5BBKU, dan 3 BDL.
D. PenyimpanganDalam PenggunaanBLBI.
Dari total penerimaan BLBI pada 48 bank yang diinvestigasi, yaitu sebesar Rp.144.536.086 juta, telah ditemukan berbagai pelanggaran dari ketentuan yang berlaku dalam penggunaan BLBI. Penyimpangan yang ditemukan tersebut dapat dikiasifikasikan ke dalam pelbagai jenis penyimpangan jika ditinjau dari tujuan penggunaannya.
Adapun jumlah penyinnpangan dalam penggunaan BLBI sejak rekening giro bank di Bl bersaldo debet sampai dengan 29 Januari 1999 adalah sebesar Rp.84.842.164 juta atau 58,70 % dari jumlah BLBI per 29 Januari 1999 sebesar Rp. 1 44.536.086 juta. Penyimpangan dalam penggunaan BLBI tersebut meliputi :
1. BLBI digunakan untuk membayar/melunasi modal pinjamanipinjaman subordinasi.
2. BLBI digunakan untuk membayar/melunasi kewajiban pembayaran bank urnumyang tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan dokumen yang lazirn untuktransaksi sejenis.
3. BLBI digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak terkait.
4. BLBI digunakan untuk transaksi surat berharga.

5. BLBI digunakan untuk membayar/melunasi dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan.
6. BLBI digunakan untuk membiayai kontrak derivatif baru atau kerugian karena kontrak derivatif lama yang jatuh tempo/cut loss.
7. BLBI digunakan unluk membiayai placement baru di PUAB.
8. BLBI digunakan untuk membiayai ekspansi kredit atau merealisasikan kelonggaran
9. tarik dari komitmen yang sudah ada.
10. BLBI digunakan untuk membiayai investasi dalam aktiva tetap, pembukaan cabang baru, rekrutmen personil baru, peluncuran produk baru, dan penggantian sistembaru.
11. BLBI digunakan untuk membiayai over head bank urnum.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam penyaluran BLBI oleh Bank Indonesia dan penggunaan BLBI oleh bank-bank penerima terdapat penyimpangan yang menimbulkan sangkaan tindak pidana dan atau perbuatan yang merugikan keuangan negara. Oleh karena ada sangkaan tindak pidana, maka BPK RI juga memberitahukan hasil pemeriksaan BLBI tersebut secara lengkap kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
E. PenyelesaianKewajiban BLBI
Mengingat permintaan DPR-RI adalah untuk melakukan audit atas penyaluran dan peggunaan BLBI maka ruang lingkup audit investigasi yang dilakukan oleh BPK RI tidak termasuk penyelesaian kewajiban yang sedang dilakukan oleh BPPN. Narnun apabila diminta untuk melakukan audit lebih lanjut terhadap penyelesaian kewajiban bank-bank penerima BLBI kepada Pemerintah c/q BPPN, BPK RI siap untuk melaksanakan.
Jakarta, 4 Agustus 2000
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Sumber: www.bpk.go.id

Audit BPK Tahun 2000 tentang Penyaluran dan Penggunaan BLBI

noreply@blogger.com (robbi) — Sat, 30 Jan 2010 17:30:00 -0800

Menindaklanjuti kisruh BLBI yang ramai diperbincangkan publik, BPK pada tahun 2000 telah melakukan audit terhadap penyaluran kasbon tersebut oleh Bank Indonesia dan penggunaannya oleh bank-bank penerima. Salah satu temuan penting audit itu adalah adanya penyimpangan dalam penggunaan BLBI sejak rekening giro bank di Bl bersaldo debet sampai dengan 29 Januari 1999 sebesar Rp.84.842.164 juta atau 58,70 % dari jumlah BLBI per 29 Januari 1999 sebesar Rp. 1 44.536.086 juta

Penyampaian Hak Interpelasi DPR RI atas Penyelesaian KLBI dan BLBI

noreply@blogger.com (robbi) — Sat, 30 Jan 2010 17:28:00 -0800

Setelah melalui perdebatan yang alot, Sidang Paripurna DPR akhirnya menyetujui penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Penyelesaian Kasus Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Persetujuan itu kemudian disampaikan kepada Presiden RI melalui surat bernomor PW.01/0596/DPR-RI/2008 yang ditujukan kepada Presiden SBY. Untuk membaca surat tersebut dan isi keputusan DPR,

Jenis-jenis BLBI

noreply@blogger.com (robbi) — Sat, 30 Jan 2010 17:26:00 -0800

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia merupakan sekumpulan fasilitas kredit yang disediakan bank Indonesia untuk bank-bank yang mengalami miss-match. Ditilik dari tingkat suku bunganya, selalu di atas bunga komersial biasa karena untuk menghindari terjadinya moral hazard dan sekaligus efek “pinalti” bagi bank penerima.Untuk mengetahui masing-masing fasilitas tersebut silahkan klik dokumen di bawah ini.

Jenis-Jenis BLBI

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia merupakan sekumpulan fasilitas kredit yang disediakan bank Indonesia untuk bank-bank yang mengalami miss-match. Ditilik dari tingkat suku bunganya, selalu di atas bunga komersial biasa karena untuk menghindari terjadinya moral hazard dan sekaligus efek “pinalti” bagi bank penerima. Dari segi prosedural, permintaan bantuan datang dari bank penerima dan bunga berasal dari inisiatif BI. Hanya bank yang memenuhi kriteria tertentu yang berhak memperoleh kucuran dana kasbon ini. Berikut adalah jenis-jenis fasilitas kredit yang terhimpun dalam BLBI:

BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA ( BLBI ) Jenis		Jangka waktu			Suku Bunga		Peruntukan			Keterangan
1			Fasilitas Diskonto I			2 hari			Tak berlaku lagi
2			Fasilitas Diskonto II			90 hari			Tak berlaku lagi
3	Kredit Likuiditas Darurat			6 bulan		16%/tahun		Penyehatan bank			Tak diberikan lagi
4	Kredit Subordinasi			20 tahun		6% capping		Penyehatan bank			Tak diberikan lagi
5		SBPU Lelang			3 bulan		Diskonto 2% di atas SBI bilateral			Pelonggaran likuiditas
6		SBPU tanpa lelang			3 minggu sampai 3 bulan		Rata-rata tertimbang diskonto SBI lelang terakhir			Memenuhi kebutuhan likuiditas harian
7		Saldo giro negatif/debet			Kondisi hari terjadi saldo debet		125% dari rata-rata JIBOR			Menjaga kestabilan sistim perbankan
8		Fasilitas DiskontoI Repo			7 hari		Diskonto 28%			Membantu bank sehat yang tidak memiliki SBI tetapi kesulitan likuiditas
9		SBPU Khusus			3 s/d 18 bulan		Diskonto 27%/tahun			Pengalihan Fasdis I repo, Fasdis II repo dan saldo deb

Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

noreply@blogger.com (robbi) — Sat, 30 Jan 2010 17:25:00 -0800

Tidak mudah bagi pemerintah untuk menggiring obligor ke meja perundingan. Setelah berkali-kali mengeluarkan ancaman, akhirnya obligor mau juga menandatangani perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Ada yang berbentuk MSAA, MRNIA dan APU. Dokumen di bawah ini menyarikan pokok-pokok perbedaan antara tiga jenis perjanjian tersebut.

Keterangan dan Jawaban Pemerintah Terhadap Interpelasi DPR

noreply@blogger.com (robbi) — Sat, 30 Jan 2010 17:25:00 -0800

Menyusul hak Interpelasi yang diajukan DPR-RI, Pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Boediono menyampaikan keterangan dan jawaban dalam Sidang Paripurna DPR RI, 12 Februari 2008.
Sebelum menyampaikan keterangan, sidang paripurna diwarnai hujan interupsi dari kalangan anggota dewan yang mempertanyakan ketidakhadiran SBY. Ada pula yang mempertanyakan prosedur jawaban atas interpelasi yang hanya ditanda tangani oleh Menko Polkam dan Menkeu.