Smart Jabar

PNS JADI SASARAN LAGI

2011-12-07T21:17:00.000-08:00

Wah... lumayan juga nich, iseng-iseng liat breaking news ternyata PNS jadi sorotan publik lagi setelah sang penikmat hasil pajak “Gayus Tambunan” mulai sepi dibicarakan.

Sebenarnya dalam kasus ini tidak ada sesuatu yang istimewa menurut saya, tapi yang membuat kita semua geleng-geleng kepala adalah “Kenapa ini bisa terjadi?”. Bukan tidak percaya lagi dengan niat baik pemerintah yang sudah mulai konsisten untuk menegakkan supremasi hukum di Republik kita yang tercinta. Coba bayangkan (jangan lama-ngebayangin ya...?) setahap demi setahap, setiap kasus besar khususnya masalah KKN yang melibatkan para pejabat negara selalu saja berujung dengan hasil yang tidak memuaskan, entah itu putusan pengadilan yang membebaskan para koruptor atau pengalihan opini publik dengan munculnya kasus baru yang menenggelamkan kasus lama secara perlahan-lahan. Sehingga pada akhirnya penanganan kasus-kasus sebelumnya seolah tidak tertangani dengan baik.

Masih ingatkah dengan kasus Mantan Ketua KPK Antasari Azhar...? KPK muali turun kepercayaan akibat ulah sang ketua yang menjadi dalang pembunuhan seorang pengusaha bernama Nazarudin, eh.... usut punya usut melalui situs yang dipercaya ternyata, Antasari Azhar dijebak karena adanya konspirasi politik. Seandainya Antasari Azhar terus menjabat Ketua KPK banyak pejabat-pejabat Negara yang terlibat katanya.

“Maqdir Ismail, Penasehat Hukum Antasari Azhar mengatakan, pada proses pembuktian kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang menyeret Antasari itu banyak kejanggalan. Ada rekayasa pembunuhan dan ada rekayasa penjeblosan. “Waktu itu banyak fakta yang tidak diungkapkan,” selanjutnya baca disini aja ya.

Kasus Antasari mulai redup, muncullah kembali kasus Bank Century yang belum kelar sampai dengan saat ini, malah nama sang Perwira Bintang Tiga Institusi Polri yakni Komjen Pol Susno Duaji yang naik daun, ia dituduh bermain juga dalam kasus Bank Century karena tersadap berhubungan dengan pihak nasabah Bank Century (http://www.kilasberita.com) . Berawal dari sana akhirnya muncul istilah “Cecak vs Buaya”. Institusi Polri kalah dengan gugatan banyak facebookers yang menuntut cecak (ketua KPK Bibit & Chandra) dibebaskan dari tuntutan atau mengenyampingkan perkara tersebut alias depoonering dan menurut Jaksa agung Hendarman Supanji baru dua kali ini terjadi di Republik Indonesia.

Merasa malu dengan kejadian ini dan tuntutan rakyat untuk memberhentikan sang perwira polri Susno Duaji, akhirnya Kapolri memberhentikan Komjen Susno Duaji sebagai Kabreskrim Polri.

Merasa terpojok, Susno Duaji mulai Nyanyi untuk membuka kedok para pejabat Institusinya termasuk pada waktu itu Kapolri BHD alias Bambang Hendarso Daruri sempat disebut-sebut. Ho..3

Lumayanlah Susno mulai mendapat perhatian publik bahkan sempat mendapat dukungan dari DPR RI untuk memberikan keterangan seputar makelar kasus yang marak terjadi, tapi apa? kasus Susno juga sudah mulai surut dan entah bagaimana hasil dan komitmen penegak hukum kita, dan lagi-lagi hilang karena kasus baru yang menjadi topik yang mampu mengalihkan opini publik sebelumnya.

Ya.. kalau sudah begini mulailah rakyat lesu, senyum atau bahkan tertawa mendengar kasus baru yang kembali menjadi hot news.

Kalau sekarang giliran oknum PNS yang menjadi sorotan, mungkin hanya itulah yang bisa mereka lakukan, menyimpan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, atau dana dari proyek berbagai pengadaan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ke rekening pribadi adalah suatu hal yang biasa, toh juga uang tersebut akan kembali ditarik dan dimintai pertanggung jawabannya. Kepemilikannya hanya sementara waktu saja, menurut mereka mungkin lumayan kalau disimpan dalam jangka waktu satu bulan bisa menghasilkan (ha..ha...ha..), ketimbang korupsi besar-besaran para pejabat rakus yang tidak tersentuh hukum. (O..alaaaah... sama-sama ga bener ya...?)

Ok lah.. kalau memang pemerintah benar-benar konsisten terhadap hal-hal yang berbau KKN paling tidak pemerintah jangan tebang pilih (takut banjir kali yee klo nebang yang gede). Kasus segelintir oknum PNS yang sedikit merugikan negara ini hanya penyalah gunaan wewenang saja untuk mendapatkan nilai tambah, sedangkan kasus-kasus besar yang merugikan negara sampai dengan trilyunan rupiah dan jelas melibatkan pejabat-pejabat negara malah dibiarkan berlalu begitu saja (berlalu sambil mencari kasus baru agar kasus lama dilupakan oleh rakyat)

Waduh keburu ngantuk... besok dilanjut ya.....?

Pancasila Mampu Redam Radikalisme

2011-10-01T08:56:00.000-07:00

Bersamaan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila hari ini, nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Indonesia ini diharapkan mampu meredam tumbuhnya radikalisme yang berbasis keagamaan di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, radikalisme hingga saat ini kerap diekspresikan dalam wujud kekerasan dan pengeboman yang sejatinya tidak bisa ditoleransi. Seperti terjadi di Gereja Bethel Injil Sepenuh, Solo, Minggu 25 September lalu.

Menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR M Lukman Edy, pemahaman terhadap Pancasila secara utuh dan benar membuat warga negara akan taat kepada Tuhan dan menjadi warga negara yang mempunyai semangat kemanusiaan dan persatuan.

Menurut Lukman Edy, Pancasila menyediakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang merupakan nilai universal yang digali dari tradisi dan agama-agama di Indonesia oleh para para pendiri republik ini.

Radikalisme yang berujung pada kekerasan tidak hanya tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, tapi juga bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan semua agama.

“Kalau masih ada kelompok yang menolak Pancasila sebagai dasar negara, mereka tidak mengerti sejarah lahirnya Pancasila dan negara Indonesia,” kata Lukman Edy dalam keterangan pers yang diterima okezone, Sabtu (1/10/2011).

Sebaliknya, lanjut mantan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal ini, jika ada sebagian warga negara menolak Pancasila dan kurang memahami Pancasila dengan benar, maka dia akan menjadi warga yang tidak menghargai orang lain, arogan, dan merusak kedamaian hidup masyarakat.

Karena itu, memahami dan mempraktekkan nilai-nilai Pancasila menjadi penting untuk membendung radikalisme yang kini menyasar generasi muda. “Kita harus selamatkan generasi muda dari pengaruh radikalisme. Jalannya ya menanamkan nilai-nilai Pancasila secara terus menerus, mendalam dan sesuai dengan zaman,” ujarnya.

Khusus untuk kalangan pejabat negara, Lukman Edy mengajak untuk mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam menetapkan kebijakan publik dan kehidupan sehari-hari. Sebab, menurut dia, rakyat sangat berharap nilai-nilai Pancasila diimplementasikan oleh aparat pemerintah dalam kebijakan dan praktek melayani masyarakat.

“Jika nilai-nilai Pancasila tidak diimplementasikan, lima atau sepuluh tahun lagi masyarakat akan makin apatis dan itu berbahaya bagi kehidupan negara kita. Apatisme masyarakat itu menjadi ancaman dan bom waktu yang membahayakan negara” tutupnya.

take from : okezonenews

PERAN TENAGA PENDIDIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS HASIL DIDIK DI PUSDIKIF

2011-08-28T06:01:00.000-07:00

Pendidikan merupakan bagian terpenting dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,karena pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bagi TNI pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk membentuk,mengembangkan,memantapkan dan memelihara kemampuan prajurit TNI guna menghasilkan sosok prajurit profesional yang memiliki etika moral sesuai nilai - nilai kepemimpinan,ketauladanan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kodiklat sebagai lembaga pendidikan dan Latihan dilingkungan TNI – AD memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan dimasa datang yang menuntut adanya Sumber Daya Prajurit yang mempunyai kemampuan untuk mencapai tugas pokok TNI – AD.

Berbicara masalah pendidikan , seringkali kita dihadapkan pada mata rantai persoalan yang tidak jelas ujung pangkalnya dan dari mana kita harus memulai. Dalam hal ini, tenaga pendidik merupakan pihak yang paling sering dituding sebagai komponen yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas hasil didik. Asumsi demikian tentunya tidak semuanya benar , mengingat masih ada beberapa komponen lain sebagai sub sistim yang mempengaruhi kualitas hasil didik. Namun begitu, harus diakui bahwa tenaga pendidik memang merupakan salah satu komponen dari sistim pendidikan yang sangat strategis dalam proses pendidikan. Oleh karena itu tidak salah kiranya apabila Dan Kodiklat memberikan perhatian khusus terhadap pembinaan tenaga pendidik di lingkungan Pusdikif, sebagai salah satu agenda penting yang perlu mendapat prioritas guna meningkatkan kualitas hasil didik.

Tenaga pendidik sebagai salah satu komponen pendidikan memang merupakan satu faktor dominan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pendidikan, sebagaimana laporan Komisi Nasional Pendidikan Depdiknas, yang menyatakan tersedianya tenaga pendidik berkualitas yang mampu melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang efektif serta mampu memanfaatkan fasilitas pendidikan dan situasi yang ada secara maksimal , merupakan faktor utama dalam menentukan kualitas hasil didik. Oleh karena itu , tenaga pendidik di lingkungan Pusdikif perlu senantiasa dioptimalkan kemampuannya agar dapat memberikan bekal kepada para peserta didik secara profesional sehingga dengan kemampuan yang dimiliki dapat menstransferkan ilmunya kepada peserta didik.

Optimization Validation Cavalry Battalion 4 / Assault Battalion Cavalry BE 4 / TANK IN Order To Support Duties Of Kodam

2010-10-15T05:34:00.000-07:00

Validation of the organization implemented to manipulate the structure and objectives of the organization in order commensurate with the duties and functions that can be operated effectively and efficiently. Faced with the development of science and technology are increasingly sophisticated weaponry, the Army Cavalry unit trying to address in accordance with the capabilities and limits of its capabilities. For the current procurement of new combat vehicles still can not be implemented, therefore the development of organizational strength Cavalry Army was still using the old material assets contained in each unit.

Organization Assault Battalion Cavalry Kodam is contained in each one of the organizations Army Cavalry units equipped personnel and material Ranpur type tanks and APCs. This structure can not be perceived effective and efficient in every execution of tasks in each unit because there are two different types of abilities. These differences affect the implementation of the main tasks of the unit.

The impact of the above circumstances then the unit becomes a validated Yonkav Assault Tank and Kikavser Yonkav BS in every military command in Java, including Yonkav 4 / Assault Kodam III / SLW. Faced with the management, implementation constraints still arise. To address the conduct of validation is necessary to optimize the execution of validation Yonkav 4 / assault into Yonkav 4 / Tank arranged with an integrated management system which is expected to be achieved in accordance with the expected validation.

PENERAPAN HUKUM DAN HAM DALAM PELAKSANAAN TUGAS DI DAERAH OPERASI

2010-10-01T08:38:00.000-07:00

Ketika mendirikan Negara Republik Indonesia, para pendiri Negara telah sepakat bahwa Negara Republik Indonesa berdasar atas hukum (Rech Staat) dan bukan atas kekuasaan (Mach Staat), dengan adanya kesepakatan tersebut berarti bahwa semua perangkat-perangkat Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya harus berdasarkan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila suatu perangkat Negara bertindak malampaui tugas dan fungsi serta wewenang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka terjadi kesewenangan serta pelanggaran terhadap hukum dan hak-hak warga Negara, keadaan tersebut berakibat menimbulkan reaksi baik dilingkungan nasional maupun internasional.

Operasi militer yang dilaksanakan oleh TNI sebagai pelaksana tugas dan fungsi pertahanan yang dilaksanakan selama ini menunjukkan bahwa operasi militer yang dilaksanakan pada umumnya didasarkan pada pertimbangan taktis dan strategi sesuai doktrin dihadapkan pada keadaan yang berlaku serta berdasarkan aspek legalitas sesuai perundang–undangan dan hukum Humaniter internasional, namun pada pelaksanaan operasi dalam rangka mengatasi gerakan separatis bersenjata di beberapa wilayah pada beberapa kasus masih terjadi kesewenangan, pelanggaran hukum dan HAM hal ini dapat berakibat merugikan karena TNI baik secara institusi maupun perorangan terjebak tuntutan hukum nasional maupun internasional.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum tersebut maka diperlukan suatu upaya optimalisasi penerapan hukum di daerah Operasi, sehinga pelaksanaan operasi dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan dampak negatif berupa reaksi masyarakat baik dari dalam maupun dari luar negeri.

PEMELIHARAAN MATERIIL PALDAM GUNA MENDUKUNG SATUAN SIAP OPERASIONAL

2010-10-01T08:36:00.000-07:00

Kodam sebagai kompartemen strategis melaksanakan pertahanan wilayah di darat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara guna menghadapi berbagai macam ancaman yang ada. ” Pertahan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.” Kodam selaku komando pelaksana operasional dalam menghadapi ancaman mengendalikan operasi yang dilaksanakan oleh satuan organik maupun non organik yang ada dibawah kendali operasinya. Dalam pelaksanaan operasi satuan-satuan dilengkapi materiil peralatan/materiil satuan sesuai TOP/DSPP. Paldam sebagai salah satu badan pelaksana Kodam mengemban tugas pokok menyelenggarakan pembinaan materiil peralatan TNI AD dalam rangka mendukung Kodam. Dalam kapasitasnya selaku pembina materiil peralatan di daerah, Paldam melaksanakan tugas fungsi utama dan fungsi organik.

Dalam rangka menghadapi dan mengatasi ancaman yang datang dari luar negeri maupun yang datang dari dalam negeri diterapkan pola operasi militer untuk perang dan pola operasi militer selain perang. TNI AD dalam melaksanakan tugas OMP (Operasi Militer Perang) maupun OMSP (Operasi Militer Selain Perang) dilengkapi dan didukung materiil peralatan yang memadai dengan kondisi yang harus dalam keadaan baik/siap operasional. Kesiapan materiil peralatan dimaksud dimungkinkan dengan terwujudnya pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan secara cepat dan tepat.

Paldam sebagai areal service dan pembina materiil pelatan Kodam senantiasa melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan yang rusak agar materiil peralatan satuan dalam kondisi baik.

Mencermati hal diatas, kiranya pemeliharaan materiil Paldam dan profesionalisme dalam pelaksanaannya sangat menentukan kondisi serta usia pakai materiil peralatan agar satuan siap operasional. Terpeliharanya materiil peralatan satuan dengan baik sangat mendukung dalam setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab satuan.

KEMAMPUAN PRAJURIT SATUAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN BINTER TERBATAS

2010-10-01T08:33:00.000-07:00

Sebagai satu bangsa yang berada dalam lingkungan dunia luas bersama-sama dengan bangsa lain, maka dalam perjuangan mewujudkan masyarakat adil dan makmur, tidak dapat dihindari kemungkinan benturan dengan kepentingan negara lain. Dalam keadaan demikian bangsa Indonesia yang cinta damai mengutamakan penyelesaian melalui perundingan dan diplomasi. Sejarah perjuangan bangsa sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, telah memberikan ciri dan identitas perang rakyat semesta, hal ini membuktikan bahwa kekuatan pokok tetap didasarkan atas kesadaran dan peran serta rakyat Indonesia, kekuatan pokok tersebut dapat diwujudkan dan dikembangkan melalui pembinaan teritorial.

Tanggung jawab pembinaan teritorial secara struktural berada pada Sat Kowil namun berdasarkan fungsinya merupakan bagian dari fungsi utama TNI AD yaitu menyelenggarakan Binter dalam rangka fungsi pertahanan negara. Oleh karena itu maka semua satuan dalam jajaran TNI AD termasuk Satuan Non Kowil pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan Binter yang berupa Binter terbatas. Keberhasilan binter terbatas yang dilaksanakan oleh Satuan Non Kowil akan sangat berpengaruh kepada keberhasilan Sat Kowil dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai penyelenggara Binter. Oleh karena itu antara tugas Binter dan Binter terbatas sangat berhubungan erat dan saling terkait di dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya.

Di dalam penyelenggaraan Binter terbatas peran prajurit Satuan Non Kowil sangatlah penting, disamping mendukung tugas Sat Kowil juga merupakan salah satu dari fungsi pembinaan satuan yang pada akhirnya bermuara pada fungsi pertahanan negara. Di lain pihak pelaksanaan Binter terbatas yang tidak sejalan dengan program Sat Kowil dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya juga dapat melemahkan pertahanan negara itu sediri. Dengan mencermati hal-hal tersebut di atas maka perlu adanya optimalisasi kemampuan prajurit Satuan Non Kowil dalam rangka pelaksanaan Binter terbatas guna mendukung tugas pokok.

VALIDASI BATALYON KAVALERI 4 / SERBU MENJADI BATALYON KAVALERI 4 / TANK DALAM RANGKA MENDUKUNG TUGAS POKOK KODAM III SILIWANGI

2010-10-01T08:31:00.000-07:00

Validasi organisasi dilaksanakan untuk merekayasa struktur dan sasaran organisasi agar sepadan dengan tugas dan fungsinya sehingga dapat dioperasionalkan dengan efektif dan efisien. Dihadapkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi persenjataan yang semakin canggih, satuan Kavaleri TNI AD berupaya untuk menyikapi sesuai dengan kemampuan dan batas kemampuan yang dimilikinya. Untuk saat ini pengadaan kendaraan tempur baru masih belum dapat dilaksanakan oleh karena itu pengembangan kekuatan organisasi Kavaleri TNI AD masih menggunakan materiil aset lama yang terdapat disetiap satuan.

Organisasi Batalyon Kavaleri Serbu yang terdapat ditiap Kodam adalah salah satu organisasi satuan Kavaleri TNI AD yang dilengkapi personel dan materiil ranpur jenis tank dan panser. Struktur ini belum dapat dirasakan efektif dan efisien dalam setiap pelaksanaan tugas dikarenakan dalam setiap satuan terdapat dua jenis kemampuan yang berbeda. Perbedaan tersebut mempengaruhi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok satuan.

Dampak dari keadaan tersebut diatas maka satuan Yonkav Serbu divalidasi menjadi 1 Yonkav Tank dan Kikavser BS di setiap Kodam dalam Jawa diantaranya Yonkav 4 / Serbu Kodam III / SLW. Dihadapkan dengan manajemen, pelaksanaanya masih timbul kendala. Untuk menyikapi pelaksanan validasi tersebut maka perlu adanya optimalisasi pelaksanaan validasi Yonkav 4 / serbu menjadi Yonkav 4 / Tank yang disusun dengan system manajemen terpadu sehingga diharapkan akan tercapai sesuai dengan validasi yang diharapkan.

KEMAMPUAN KODIM GUNA MEMBANTU TUGAS PEMERINTAH DI DAERAH

2010-10-01T08:26:00.000-07:00

Maraknya tuntutan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 telah mempengaruhi pola sikap, pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia. Tuntutan reformasi yang digulirkan mampu merubah kehidupan demokrasi dan penghormatan terhadap hak azasi manusia ke arah yang lebih baik. Selain itu masyarakat menjadi semakin kritis, berani dan terbuka dalam menyikapi segala permasalahan dan kebijakan pemerintah yang dianggap kurang membela kepentingan masyarakat. “Jusuf Suit Almadi” menyebutkan bahwa manusia yang pintar dan mau berkerja keras, tetapi ambisius dan tidak bekerja sama sehingga tidak jarang dalam menyikapi kebijakan pemerintah tersebut dilakukan dengan cara-cara unjuk rasa, demontrasi secara besar-besaran yang terkadang diikuti dengan tindakan anarkis yang dapat memancing terjadinya konflik komunal yang bersifat horizontal maupun vertikal.

Kondisi masyarakat Indonesia yang rentan terhadap tindakan provokasi, memudahkan timbulnya konflik komunal berkembang cepat dan luas, serta memungkinkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Selain itu kondisi masyarakat yang heterogen, tingkat pendidikan yang belum maju dan krisis ekonomi yang belum pulih, menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengganggu stabilitas nasional yang apabila tidak diwaspadai dan diantisipasi dimungkinkan timbul konflik berskala besar yang berakibat rusaknya solidaritas berbangsa maupun rusaknya ikatan-ikatan persatuan dan kesatuan bangsa.

Guna menyikapi permasalahan tersebut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat selaku penegak kedaulatan di darat, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, untuk itu diperlukan kesiapan seluruh aparat Kodim selaku pembina teritorial untuk mengoptimalkan kemampuannya guna membantu tugas pemerintah di daerah sesuai yang tercantum dalam UU RI No 34 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1) tentang tugas TNI[1] sebagai landasan hukum. Namun Kondisi nyata kemampuan aparat Kodim bahwa tugas tersebut belum dapat dilaksanakan dengan optimal hal ini disebabkan masih rendahnya kualitas aparat Kodim, kuantitas dan sumber daya manusia serta kondisi masyarakat yang mudah terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan daerah tersebut terjadi konflik komunal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

[1] UU RI No. 34 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1) tentang Tugas TNI.

PERAN APARAT KOMANDO WILAYAH DALAM MEMANTAPKAN MILITANSI BANGSA INDONESIA

2010-10-01T08:24:00.000-07:00

Berakhirnya masa pemerintahan orde baru ditandai dengan bergulirnya era reformasi telah membawa dampak pada perubahan situasi yang tidak menentu dengan sangat cepat dan sulit untuk diprediksi, kondisi ini telah membawa pengaruh terhadap perkembangan situasi nasional terutama mengenai isu-isu yang berkaitan dengan demokratisasi. Berdasarkan perkembangan tersebut, secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada stabilitas nasional, Sehingga diperlukan perhatian khusus dari seluruh komponen bangsa dalam rangka menegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disadari atau tidak fenomena penghancuran suatu negara juga melalui front non militer seperti politik, ekonomi, sosial budaya maupun psykologi yang sesungguhnya sudah merambah dalam kehidupan bangsa Indonesia, belakangan ini berdampak sangat memprihatinkan dan hampir berada pada titik terendah pada diri sikap anak bangsa ini. Mencermati pengaruh tersebut maka dapat dipastikan bahwa ikatan nilai-nilai kebangsaan yang selama ini terpatri kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang merupakan pengejawantahan dari rasa cinta tanah air, bela negara dan semangat patriotisme terhadap negara Indonesia mulai menurun bahkan hampir sirna. Yang pada akhirnya berkembang pula adanya sebuah kesadaran etnis yang sempit berupa tuntutan merdeka dari sekelompok masyarakat dibeberapa daerah, seperti Aceh, Ambon dan Papua.

Kondisi wawasan kebangsaan yang dimiliki anak-anak bangsa seperti itu, apabila dibiarkan dapat dipastikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini akan terpecah-pecah, dan pada gililrannya akan memudahkan kekuatan asing masuk ke wilayah kita seperti terjadi pada jaman penjajahan Belanda dahulu. Sebenarnya Wawasan Kebangsaan Indonesia itu sudah dicetuskan oleh seluruh Pemuda Indonesia dalam suatu tekad pada tahun 1928 yang dikenal dengan sebutan “Sumpah Pemuda” yang intinya bertekad untuk bersatu dan merdeka dalam wadah sebuah “Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Mencermati kondisi yang yang sangat rentan didalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara TNI AD khususnya jajaran aparat komando wilayah sebagai salah satu komponen bangsa yang masih tetap konsisten terhadap keutuhan NKRI perlu menjawab tantangan tersebut diatas bersama – sama Pemerintah daerah dan komponen lainya dalam memantapkan militansi bangsa di wilayahnya.

PERAN TNI AD DALAM PENYELESAIAN KONFLIK VERTIKAL DAN HORIZONTAL GUNA MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

2010-10-01T08:22:00.000-07:00

Proses globalisasi yang ditandai kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi telah mendorong perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, dengan terbentuknya masyarakat dunia yang semakin transparan dan terbuka. Keterbukaan tersebut memberi peluang terjadinya penetrasi nilai-nilai universal berupa isu Demokratisasi, HAM dan Lingkungan Hidup serta terorisme yang kemudian berinteraksi dengan nilai-nilai fundamental suatu bangsa, sehingga membentuk masyarakat global yang bercirikan adanya saling ketergantungan antar bangsa dan tidak jarang berkembang dalam suatu kompetisi yang ketat. Bersamaan dengan itu peta politik dunia cenderung berkembang ke arah perebutan pengaruh antar bangsa baik pada lingkup global maupun regional.

Proses demokratisasi yang menguat di Indonesia pada era reformasi merupakan salah satu dampak yang dapat dirasakan langsung sebagai akibat adanya interaksi nilai-nilai universal dan pada kenyataannya telah menyebabkan terjadinya serangkaian perubahan mendasar dan dinamika di tingkat nasional. Perkembangan tersebut disatu sisi telah membawa dampak positif antara lain terciptanya kehidupan negara Indonesia yang lebih demokratis. Namun disisi lain juga telah berdampak negatif bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, dengan terjadinya berbagai benturan kepentingan antar komunitas bangsa yang tidak jarang menimbulkan konflik baik yang bersifat vertikal maupun horizontal seperti peristiwa konflik kekerasan telah terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti konflik di Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, Sambas, Sangauledo, Sampit dan Ambon yang menyentakkan kesadaran sehingga memicu terjadinya disintegrasi bangsa yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Guna mengatasi dampak dari konflik tersebut yang berpotensi pada meningkatnya eskalasi ancaman, TNI AD sebagai bagian integral dari TNI dituntut untuk mampu berperan dalam mewujudkan rekonsiliasi nasional di daerah melalui penyelesaian konflik baik yang bersifat vertikal maupun horizontal dalam kerangka menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

PENINGKATAN PROFESIONALISME TNI DI ERA REFORMASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS PERTAHANAN NEGARA

2010-10-01T08:18:00.000-07:00

Globalisasi merupakan suatu fenomena global yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat dunia dengan issue sentral meliputi demokratisasi, lingkungan hidup, hak azasi manusia, perkembangan teknologi terutama informasi, transportasi, ekonomi dan perubahan-perubahan lain yang terjadi pada masa kini. Fenomena-fenomena tersebut melanda Indonesia yang dapat memberikan dampak timbulnya gerakan reformasi, penataan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi merupakan tantangan yang sangat komplek bagi TNI dan salah satu sasarannya adalah keberadaan dan peran TNI agar pofesional di bidangnya sebagai alat pertahanan Negara.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia mulai dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 sampai saat ini telah mengalami banyak dinamika yang panjang dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan nasional bangsa. Dalam perjalanan sejarah tersebut, TNI sebagai bagian dari komponen bangsa telah mampu memberikan sumbangan pemikiran, kesetiaan dan dharma bhaktinya melalui bidang Pertahanan Keamanan dan Sosial untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta membantu rakyat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

TNI dengan segala kelebihan dan kekurangannya tidak hanya mampu mengawal dan mengamankan negara Kesatuan Republik Indonesia dari setiap ancaman dan rongrongan yang mengarah pada terjadinya disintegrasi bangsa, namun TNI senantiasa ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam meningkatkan tata kehidupan serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

Peran TNI pada masa lalu telah mengalami banyak pergeseran dari jati dirinya sebagai prajurit pejuang yang berasal dari rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Hal ini terlihat kecenderungan TNI yang dominan dalam bidang sosial politik sehingga melupakan dan mengesampingkan peran di bidang pertahanan. Kecenderungan dalam bidang tugas sosial politik dan kesibukan TNI mengatasi kerusuhan yang terjadi akibat reformasi maka kegiatan pembinaan kemampuan dan kekuatan TNI agak terlupakan. Akibatnya profesionalisme TNI khususnya dalam bidang tugas dan fungsi pertahanan menjadi menurun. Kondisi ini apabila dibiarkan terus akan berdampak terhadap pelaksanaan tugas TNI dibidang pertahanan negara.

Memahami perkembangan serta tuntutan masa depan, profesionalisme TNI menjadi unsur penting yang perlu dipikirkan terutama bagi bangsa Indonesia yang berada dalam transisi menuju sistem demokratik dan melanjutkan reformasi. Untuk menghadapi tugas-tugas pertahanan negara, profesionalisme TNI perlu mendapat perhatian sehingga dapat berperan sebagai suatu kekuatan yang handal untuk melindungi keamanan nasional dan kedaulatan bangsa Indonesia. Oleh karena itu agar TNI dapat berperan lebih baik guna menghadapi tantangan masa depan, maka perlu suatu Konsepsi Peningkatan Profesionalisme TNI dalam rangka pelaksanaan tugas pertahanan Negara.

PERAN KODIM DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI DI WILAYAH

2010-10-01T08:01:00.000-07:00

Tugas pokok TNI sesuai dengan Undang-Undang RI Tahun 2004 adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Sebagaimana dimaksud Tugas Pokok TNI seperti yang tersebut diatas dilakukan dengan kegiatan Operasi Militer untuk perang dan Operasi Militer selain perang, sehingga jelas bahwa tugas TNI bukan hanya memangkul senjata semata namun demikian juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan antara lain adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan lainnya. Disamping itu pula tugas TNI selain Perang antara lain membantu tugas Pemerintah daerah setempat guna mensukseskan program Pembangunan Nasional di daerah.

Dihadapkan dengan tugas pokok TNI AD terdapat fungsiorganik militer salah satu diantaranya adalah fungsi teritorial, sehingga TNI-AD sangatlah tepat bila Komando Kewilayahan di daerah dalam hal ini Kodim digunakan sebagai sarana untuk menstranper pelaksanaan kegiatan dilapangan guna membantu kesulitan masyarakat dalam menangani masalah-masalah kemanusiaan, khususnya membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan lainnya.

Guna menyeimbangkan antara tuntutan tugas dengan kondisi nyata kemampuan teritorial yang dimiliki oleh aparat teritorial saat ini, maka perlu adanya upaya-upaya yang dilaksanakan satuan Kowil ( Kodim ) dalam rangka peningkatan kesiapan guna mengantisipasi terjadinya bencana yang bekerja sama dengan Pemerintah setempat, sehingga bila suatu saat terjadi peristiwa tersebut, maka satuan Kowil ( Kodim ) yang tergabung dalam Satlak PBP Tingkat Kabupaten/Kota siap melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.

KONSEPSI GELAR ALAT UTAMA SISTEM SENJATA ARTILERI MEDAN DALAM RANGKA PERTAHANAN WILAYAH NASIONAL

2010-09-27T07:17:00.000-07:00

Letak Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera menyebabkan kondisi nasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan konteks strategis, mencermati dinamika lingkungan strategis baik global, regional, maupun nasional maka ancaman terhadap keamanan nasional yang sangat mungkin dihadapi dapat berbentuk ancaman keamanan tradisional dan non tradisional. Kepentingan pertahanan negara adalah bagian dari upaya mewujudkan keamanan nasional (Nasional Security). Berangkat dari kepentingan pertahanan negara, maka kebijakan pertahanan negara disusun meliputi kebijakan pembangunan, kebijakan penggunaan kekuatan pertahanan dan adanya kerjasama internasional di bidang pertahanan. Pada kondisi tertentu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan peralatan perang modern yang diproduksi oleh negara-negara maju, kemudian dipasarkan ke berbagai negara lainnya maupun digunakan sebagai alat pertahanannya sendiri. Indonesia memerlukan perlengkapan militer modern yang mampu digunakan sebagai alat pertahanan negara, yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan keamanan nasional (NATIONAL SECURITY).

Luasnya wilayah NKRI dengan berbagai tipologinya dihadapkan kepada variabilitas ancaman yang mungkin timbul, maka guna mengeliminir berbagai kemungkinan ancaman di wilayah daratan, utamanya yang menyangkut permasalahan keamanan nasional, maka Komando Daerah Militer (Kodam) sebagai kompartemen strategis pertahanan negara sangat berperan didalam menyelenggarakan pertahanan negara di wilayahnya. Sebagai konsekuensinya, diperlukan pembangunan Alut Sista TNI AD yang dapat memberikan kemampuan optimal, guna meningkatkan daya tempur dan efek tangkal diwilayahnya. Permasalahan yang dihadapi adalah “Apakah Alut Sista Armed sudah tergelar secara proporsional untuk melaksanakan pertahanan wilayah nasional?”, walaupun hal tersebut dirasakan cukup ironis untuk dapat menyelenggarakan gelar kekuatan, ditengah terbatasnya dukungan anggaran dan embargo militer negara-negara Barat.

Berorientasi kepada kebutuhan akan proporsionalitas kekuatan ditiap – tiap Kodam, adalah sangat mendesak untuk segera dirumuskan suatu konsep penggelaran Alut Sista Armed dengan beberapa solusi alternatif yaitu pembangunan Alut Sista, pengembangan Alut Sista, redislokasi Alut Sista dan rematerialisasi yang dilaksanakan dengan 3 tahap dalam kurun waktu 15 tahun (2007-2022), dengan terlebih dahulu membentuk Rai Armed BS sebagai embrio satuan Yonarmed, Guna merealisasikan hal tersebut diatas, maka perlu segera di rumuskan suatu konsepsi tentang Gelar Alut Sista Armed dalam rangka pertahanan wilayah nasional.

KEMAMPUAN PRAJURIT BATALYON INFANTERI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS PENGAMANAN PERBATASAN

2010-09-27T07:15:00.000-07:00

Wilayah Kedaulatan Negara Republik Indonesia memiliki sejumlah 17.508 pulau besar dan kecil menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di Dunia, dengan panjang garis pantai 81.290 Km dan memiliki sepuluh negara tetangga yang berbatasan wilayah darat maupun perairan. Memiliki jumlah penduduk yang besar dan tingkat pluralitas yang sangat tinggi serta penyebaran yang tidak merata. Mencermati dinamika lingkungan strategis baik global, regional maka ancaman terhadap keamanan nasional yang sangat mungkin dihadapi adalah masalah perbatasan.

Daerah perbatasan merupakan fenomena yang senantiasa menjadi faktor perhatian semua negara di dunia, hal ini menunjukkan perbatasan merupakan bermulanya kedaulatan negara, yang harus diakui oleh negara tetangga. Pengakuan kedaulatan inilah yang berpotensi menjadi pemicu konflik karena tidak jarang wilayah perbatasan suatu negara bernilai strategis bagi negara tetangganya, baik ditinjau dari aspek politik, ekonomi, sosial maupun hankam. Selain itu permasalahan perbatasan ini akan menjadi rawan apabila penetapan batas antar kedua negara masih belum tuntas atau belum ditetapkan secara jelas misalnya penentuan batas maritim dan darat. Ketidak jelasan batas maritim dan darat tersebut, sering menimbulkan permasalahan di lapangan, selain itu permasalahan yang timbul adalah masalah pelintas batas, penebangan kayu illegal, pergeseran patok dan penyelundupan. Apabila permasalahan perbatasan tersebut tidak ditangani secara serius akan menjadi pemicu terjadinya konflik antara kedua negara dimasa yang akan datang.

Tentara Nasional Indonesia khususnya TNI-AD sebagai penegak kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah darat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara termasuk permasalahan perbatasan negara. Sesuai UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia Untuk itu upaya-upaya pengamanan perbatasan terus dilakukan prajurit TNI-AD baik melalui pendekatan keamanan, penambahan gelar pasukan dan penambahan pos-pos pengamanan perbatasan, maupun melalui pendekatan kesejahteraan/pembangunan dan koordinasi serta kerja sama dengan segenap komponen bangsa untuk membangun kawasan sepanjang perbatasan secara berkesinambungan.

Memahami permasalahan tersebut diatas, dihadapkan tuntutan dan tantangan tugas prajurit pengamanan perbatasan yang semakin komplek, maka dalam penulisan karangan militer ini penulis mengangkat judul ” Optimalisasi Kemampuan Prajurit Yonif Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Pengamanan Perbatasan ” sehingga tugas yang dilaksanakan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan komando atas.

TUGAS KODAM XVII/TRIKORA SEBAGAI KOMPARTEMEN STRATEGIS DALAM MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK VERTIKAL DI WILAYAH PROVINSI PAPUA

2010-09-27T07:14:00.000-07:00

Perkembangan lingkungan strategis dipengaruhi isu global dan regional yang menyangkut demokratisasi, HAM, lingkungan hidup, perdagangan bebas, issu sosial kemanusiaan serta separatisme dan perang terhadap terorisme, berdampak kepada perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan dalam negeri. Hal ini menjurus kearah lemahnya ketahanan nasional dan mengancam keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI. Salah satu wilayah yang terkena dampak tersebut adalah Provinsi Papua yang mempunyai potensi sumber daya alam melimpah.

Kondisi internal di Papua juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional, antara lain kelompok separatis Papua Barat yang perjuangannya masih berlangsung hingga kini baik secara politik maupun melalui perjuangan bersenjata. Secara politik, belakangan ini terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas gerakan kelompok di luar negeri yang pro kemerdekaan Papua Barat. Sementara itu, kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) seringkali mengganggu keamanan dengan perampokan, penculikan dan penyerangan terhadap instansi pemerintah maupun warga pendatang dan kemudian dipakai untuk mengobarkan gerakan separatis di Papua. Aksi-aksi tersebut berkembang menjadi ancaman keamanan yang akan mengancam keutuhan wilayah NKRI.

Komando Daerah Militer XVII/Trikora sebagai salah satu kompartemen strategis gelar pertahanan negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok melindungi kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan dan kehormatan bangsa, secara nyata harus berperan aktif untuk mencegah terjadinya konflik vertikal yang mengancam keutuhan wilayah NKRI di Papua, sehingga perlu menyiapkan satuannya agar memiliki kemampuan yang profesional dalam menghadapi berbagai ancaman di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sebagai komponen utama Sistem Pertahanan Semesta.

OPTIMALISASI PERANAN PRAJURIT SEBAGAI BAPULKET DI SATUAN DALAM RANGKA MENCEGAH AKSI TERORISME

2010-09-27T07:12:00.000-07:00

Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional, saat ini berkembang menjadi multi dimensional (fisik dan non fisik) baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Isu global yang didominasi demokratisasi HAM dan lingkungan hidup diwarnai pula dengan munculnya terorisme sebagai salah satu ancaman yang potensial dan strategis. Terorisme yang semula hanya merupakan salah satu metoda telah berkembang menjadi salah satu bentuk perang yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional suatu negara, khususnya negara adikuasa, serta dapat mengancam kesejahteraan umat manusia, sehingga memungkinkan terjadinya benturan kepentingan antara negara dengan negara lain menjadi semakin besar.

Sesuai Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI salah satu tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang diantaranya mengatasi aksi terorisme, maka berkaitan bahwa seluruh prajurit pada dasarnya merupakan Badan Pengumpul Keterangan untuk setiap saat melaporkan tentang suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi, sedang terjadi, dalam hal ini memiliki peranan yang cukup penting dimanapun mereka berada baik dalam melaksanakan kegiatan kedinasan maupun kegiatan di luar kedinasan untuk memberikan keterangan sebagai masukan kepada pimpinan yang merupakan bagian dari deteksi dini dan cegah dini terhadap segala bentuk ancaman, namun hal tersebut dirasakan masih sangat kurang informasi yang diberikan oleh para prajurit kepada pimpinan kesatuan.

Berbagai kejadian peledakan bom di berbagai daerah yang tanpa diketahui sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar prajurit yang berdinas di kesatuan kewilayahan kurang berperan sebagai Badan pengumpul keterangan.

Dalam menghadapi ancaman terorisme di era global saat ini, memang tidak bisa dilakukan oleh salah satu institusi aparat keamanan saja, oleh karenanya guna mencegah terulang kembali aksi terorisme diantaranya peledakan bom yang seolah-olah terjadi begitu saja tanpa terdeteksi sebelumnya, maka optimalisasi peranan prajurit sebagai Badan pengumpul keterangan menjadi tuntutan yang prioritas terhadap kemungkinan ancaman dari kelompok terorisme berupa peledakan bom yang dapat mempengaruhi aspek kesejahteraan umat manusia di Indonesia.

PEMBINAAN DISIPLIN PRAJURIT YONZIPUR-2 DALAM RANGKA TERWUJUNYA KESIAPAN OPERASIONAL SATUAN

2010-09-27T07:11:00.000-07:00

Sistem pembinaan personel TNI AD adalah baian integral dari sistem pembinaan TNI secara keseluruhan yang dalam rangka peran dan tugas pokonya dalam sistem pertahanan negara selalu berorientasi kepada kemungkinan ancaman yang dihadapi. Mencermati perkembangan lingkungan strategis, hal ini ditandai semakin meningkatnya kualitas ancaman pada masa mendatang, maka diperlukan suatu strategi pembinaan yang diarahkan kepada terwujudnya kesiapan operasional satuan, dalam rangka mengantisipasi ancaman tersebut.

Berdasarkan asumsi di atas maka strategi pembinaan TNI-AD menitikberatkan pada modernisasi aspek manusia dimana manusia ditempatkan pada posisi penting dalam organisasi TNI AD. Dengan demikian maka sistem pembinaan personel TNI AD merupakan titik sentral dalam sitem pembinan TNI AD yang sangat menentukan keberhasilan TNI AD dalam melaksanakan tugas pokok. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok maka pembinaan unsur manusia harus dilaksanakan secara konseptual, sistematis, berencana dan berlanjut.

Pembinaan disiplin prajurit sebagai bagian dari pembinaan personel merupakan salah satu fungsi komando yang menjadi tanggung jawab setiap Komandan Satuan atau Pimpinan Satuan yang bersangkutan, mulai dari pimpinan terendah sampai dengan pimpinan tertinggi. Dalam pelaksanaannya pembinaan prajurit ini harus mengacu kepada tetap lestarinya tradisi kejuangan dan sebagai modal awal dalam mewujudkan prajurit profesional sehingga mampu mengemban tugas pokok yang dibebankan kepada satuannya.

Disamping aspek pembinaan yang lain guna mewujudkan kesiapan operasional satuan, pembinaan disiplin prajurit juga memiliki peran yang sangat penting. Namun kenyataan di lapangan bahwa kondisi pembinaan disiplin prajurit Yonzipur-2 perlu adanya prioritas untuk ditingkatkan, yaitu tingkat pemahaman disiplin prajurit, pengamalan disiplin prajurit dan penyelesaian terhadap pelanggaran disiplin prajurit.

Dari permasalahan tersebut Penulis memandang perlu untuk membahas optimalisasi pembinaan disiplin prajurit Yonzipur-2 dalam rangka mewujudkan kesiapan operasional satuan. Dengan demikian tulisan singkat ini ingin menjawab beberapa pertanyaan berikut : Bagaimana tingkat pemahaman disiplin prajurit Yonzipur -2 ? Bagaimana pengamalan disiplin prajurit Yonzipur-2 dalam kehidupan keprajuritan ? Dan bagaimana penegakkan disiplin prajurit Yonzipur-2 dilaksanakan?

KEMAMPUAN BATALYON INFANTERI DALAM MENGHADAPI SEPARATIS BERSENJATA

2010-09-27T07:09:00.000-07:00

Reformasi yang terus bergulir telah membawa perubahan pada seluruh aspek kehidupan yang sekaligus menuntut kepada semua orang dan institusi untuk menyesuaikan dengan keinginan publik dalam wacana demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup. Proses reformasi terjadi secara instant yang dilandasi oleh tuntutan perubahan secara emosional tanpa pertimbangan dengan melibatkan seluruh unsur komponen bangsa, sehingga ada keinginan mencari bentuk sendiri dan menonjolkan euforia perubahan sesuai kepentingan masing – masing. Sebagian besar komponen bangsa belum siap untuk menghadapi perubahan yang begitu cepat sehingga berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana suasana kebebasan demokrasi dan penghormatan HAM seakan-akan telah memberikan peluang bagi gerakan-gerakan radikal untuk muncul kembali ke permukaan seperti konflik horizontal dan konflik vertikal dimana ada inspirasi dari kelompok tertentu untuk memisahkan diri dari NKRI seperti Separatis.

Mencermati perkembangan yang terjadi serta tantangan tugas dalam rangka mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, TNI memiliki tugas dan tanggung jawab seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 yang secara substansial antara lain mengatur peran, fungsi dan tugas TNI. TNI – AD sebagai salah satu komponen TNI dalam perannya sebagai penangkal, penindak dan pemulih ,berkewajiban membina dan mewujudkan satuan-satuan TNI - AD agar mampu menghadapi berbagai bentuk ancaman baik tradisional mampu non tradisional yang dapat mengganggu stabilitas bangsa dan negara.

Dalam rangka menghadapi separatis bersenjata maka setiap satuan Batalyon Infanteri harus memiliki kemampuan yang dilatih dan dibina secara berkesinambungan sehingga terpelihara kondisi kesiapsiagaan. Namun kenyataan saat ini masih adanya Batalyon infanteri yang belum optimal dalam melaksanakan tugas sehingga menimbulkan kerugian personel dan materil, guna mencapai keberhasilan tugas maka Batalyon infanteri harus memiliki kemampuan kepemimpinan ,kemampuan intelijen, kemampuan tempur dan kemampuan teritorial.

OPTIMALISASI KEMAMPUAN KOMANDO KEWILAYAHAN DALAM RANGKA MENYIAPKAN DAERAH PANGKAL PERLAWANAN

2010-09-27T07:08:00.000-07:00

Kepentingan negara yang bersifat tetap adalah usaha penyelenggaraan Pertahanan Negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan NKRI serta keselamatan dan kehormatan bangsa dari setiap ancaman baik yang berasal dari luar maupun yang timbul dari dalam negeri, meskipun perkiraan ancaman menunjukan bahwa ancaman kedaulatan kecil kemungkinan, namun sebagai negara yang merdeka berdaulat dan bermartabat, kepentingan strategis untuk mempertahankan diri harus selalu disiapkan dan dilaksanakan tanpa memandang ada atau tidak adanya ancaman secara nyata.

Korem sebagai salah satu bagian dari Komando kewilayahan mempunyai kemampuan dalam penyiapan daerah pangkal perlawanan,salah satunya adalah dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, guna menyiapkan komponen yang ada di dalamnya yaitu komponen cadangan dan komponen pendukung. Hak dan kewajiban warga negara pada Undang–Undang Dasar 1945 Amandemen kedua Ayat 3 Pasal 27 Bab X Warga negara, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal tersebut merupakan sistem pertahanan negara kita yang mengikut sertakan rakyat dalam penyelenggaraan usaha pembelaan negara sehingga sekarang permasalahannya adalah bagaimana menyiapkan rakyat agar dapat disiapkan dan digunakan sebagai komponen cadangan maupun komponen pendukung di daerah atau wilayah masing–masing.

Penyiapan daerah pangkal perlawanan yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh komponen, bila dikaitkan dengan permasalahan–permasalahan dalam rangka penyiapan komponen cadangan maupun komponen pendukung maka perlu adanya optimalisasi oleh aparat Komando Resort Militer yang dapat dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi, membuat standarisasi, sinkronisasi kerja, pendataan, cara rekruitmen, pendidikan dan latihan, pembinaan serta peningkatan sarana dan prasarana. Sehingga dengan demikian diharapkan tiap–tiap daerah atau wilayah dapat menyiapkan komponen cadangan maupun komponen pendukung secara maksimal.

KEMAMPUAN DUKUNGAN PERNIKA GUNA MEMPERKUAT DAYA TEMPUR SENDIRI DALAM RANGKA PENCAPAIAN KEBERHASILAN TUGAS POKOK TNI AD

2010-09-27T07:07:00.000-07:00

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (Ilpengtek) yang berkembang dengan pesat menguasai berbagai bidang kehidupan manusia, fenomena ini sangat terlihat dengan jelas dimana hampir semua peralatan canggih banyak digunakan oleh orang untuk membantu dalam penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawabnya penggunaan peralatan yang memanfaatkan teknologi canggih ini bertujuan untuk memperoleh mutu dan kualitas yang optimal dari hasil pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian sudah terbukti bahwa pemanfaatan teknologi mutakhir sangat berpengaruh pada prestasi seseorang atau suatu organisasi.

Perkembangan teknologi komunikasi dan elektronika memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI AD terutama dibidang sistem persenjataan, sistem komunikasi, sistem deteksi dan sistem elektronika lainnya, disamping itu perkembangan Ilpengtek serta komunikasi dan elektronika juga membawa dampak negatif yaitu timbulnya kerawanan-kerawanan pada sistem elektronika TNI khususnya TNI AD seperti gangguan elektronika lawan, sehingga kemampuan Ilpengtek yang dimiliki harus mampu menjamin kelangsungan Siskomlek di jajaran TNI AD, walaupun pada kenyataanya kemampuan pernika yang kita miliki belum dapat dilaksanakan dengan optimal.

Dalam rangka menjamin terselenggaranya dukungan Pernika yang berdaya guna dan berhasil guna maka kemampuan pernika yang dimiliki TNI AD harus mampu mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan dan hambatan dari Siskomlek lawan, sehingga perlu adanya optimalisasi kemampuan dukungan pernika melalui pembinaan kekuatan meliputi bidang Organisasi, personel, materiil dan peranti lunak (Penak). Adapun permasalahan yang timbul saat ini adalah : Organisasi yang menangani kegiatan pernika saat ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Personel yang mengawaki kegiatan Pernika masih memiliki kemampuan yang sangat terbatas, alat peralatan Pernika yang ada terbatas hanya pada kegiatan monitoring dan observasi saja dan Peranti lunak yang ada disatuan jumlahnya relatif terbatas.

PENYELENGGARAAN BINTER TNI AD UNTUK MENDUKUNG PENYIAPAN PERTAHANAN NEGARA DI DARAT

2010-09-27T07:05:00.000-07:00

Pembinaan TNI Angkatan Darat bertujuan untuk melancarkan terselenggaranya pertahanan darat negara melalui upaya mewujudkan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI Angkatan Darat sebagai komponen utama pertahanan darat negara. Sebagai komponen utama TNI Angkatan Darat berupaya melaksanakan pembinaan dengan menjalankan segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan dan pengendalian semua kekuatan pertahanan negara di darat agar selalu siap menghadapi setiap tuntutan tugas dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan tugas – tugas TNI Angkatan Darat. Sasaran pembinaan Angkatan Darat mencakup pembinaan fungsi pertempuran, pembinaan teritorial (Binter) dan pembinaan kekuatan.

Binter, sebagai salah satu sasaran pembinaan TNI Angkatan Darat berperanan dalam pengelolaan potensi kewilayahan menjadi kekuatan kewilayahan. Dalam mewujudkannya, TNI Angkatan Darat telah menempatkan menjadi salah satu sasaran utama pencapaian tingkat profesionalisme prajurit sebagai ujung tombak Binter. Kenyataan pada saat ini, pelaksanaan Binter oleh aparat teritorial dalam pencapaian sasaran Binter belum optimal yang disebabkan oleh kurangnya pengamalan sikap, penampilan kultur dan kemampuan aparat teritorial.

Dengan semakin beratnya tugas TNI Angkatan Darat dimasa mendatang maka konsep pengelolaan potensi kewilayahan menjadi kekuatan kewilayahan harus dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Binter agar tujuan dapat tercapai. Hal ini merupakan tuntutan tugas yang mendesak agar penyelenggaraan Binter oleh aparat teritorial dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan Kasad yang tertuang dalam tugas pokok TNI Angkatan Darat. Guna mencapai tujuan tersebut maka perlu optimalisasi penyelenggaraan Binter yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika masyarakat, bangsa dan negara dewasa ini.

PENYELENGGARAAN OPERASI INTELIJEN STRATEGIS DENINTELDAM GUNA MENGANTISIPASI AKSI TERORISME DI INDONESIA

2010-09-27T07:03:00.000-07:00

Peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan merupakan pengejawantahan dari amanat konstitusi sebagaimana yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang diimplementasikan dalam UU RI Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dan UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dimana TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal, penindak dan pemulih terhadap setiap bentuk ancaman militer serta ancaman bersenjata dari dalam dan luar negeri. Atas dasar tersebut maka kebijakan penggunaan kekuatan pertahanan negara diarahkan untuk menghadapi ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional termasuk dalam mengantisipasi dan menangkal ancaman terorisme di Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terutama menyangkut pencegahan aksi terorisme, TNI melaksanakan serangkaian upaya antisipasi dalam rangka pencegahan aksi terorisme melalui pemberdayaan seluruh satuan intelijen dibawahnya termasuk satuan intelijen TNI AD sampai tingkat Detasemen Intelijen Kodam (Deninteldam) dengan melaksanakan operasi intelijen strategis untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang kemungkinan terjadinya aksi terorisme di Indonesia. Namun dalam kenyatannya, upaya ini belum sepenuhnya dapat terlaksana sesuai harapan, dimana Deninteldam sebagai bagian integral dari satuan intelijen TNI AD masih belum diberdayagunakan dalam pelaksanaan operasi intelijen strategis, sehingga dari beberapa kasus terorisme yang terjadi di beberapa daerah banyak diakibatkan oleh terlambatnya aparat intelijen Kepolisian termasuk intelijen TNI AD dalam hal ini Deninteldam dalam mengantisipasi aksi terorisme yang terjadi didaerahnya.

Deninteldam baik sebagai institusi maupun individu selama ini masih banyak menghadapi berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan tugasnya baik dalam kegiatan penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan antara lain meliputi kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan yang masih tidak sebanding dengan luas wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, juga belum tegasnya payung hukum yang dapat dijadikan landasan bagi Deninteldam untuk turut terlibat secara langsung dalam upaya antisipasi dan penanganan aksi terorisme. Oleh karenanya diperlukan suatu kebijaksanaan dan upaya dari unsur pimpinan dari mulai Panglima TNI, Kasad, Pangdam, Danpusintelad sampai dengan Danpusdikintelad dalam upaya restrukturisasi, pendidikan dan latihan, rematerialisasi, revisi peranti lunak maupun pengembangan sistem penyelenggaraan operasi intelijen strategis, agar Deninteldam dapat memiliki peran yang maksimal dalam penyelenggaraan operasi intelijen strategis guna mengantisipasi aksi terorisme di Indonesia.

OPTIMALISASI LIMA KEMAMPUAN TERITORIAL APWIL DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN BINTER DI DAERAH PERBATASAN RI – MALAYSIA

2010-09-27T07:01:00.000-07:00

Tugas pokok TNI – AD yaitu melaksanakan Operasi Militer untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang, maka dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang mencangkup pengamanan wilayah perbatasan dan memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Kita menyadari bahwa dengan keterbatasan Alut Sista yang kita miliki, maka menuntut adanya suatu pola pertahanan yang terintegrasi dengan melibatkan peran rakyat serta seluruh komponen Bangsa yang ada secara total dan maksimal, yaitu dengan melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Darat (Pembinaan Teritorial), khususnya di wilayah perbatasan.

Ketahanan dan keamanan wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian secara seksama, karena sangat rawan terhadap munculnya konflik dengan negara tetangga. Terciptanya kondisi yang kondusif di daerah perbatasan sangat mendukung ketahanan Nasional dalam kerangka NKRI. Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara, dan mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, serta dalam menjaga keamanan dan keutuhan wilayah.

Satuan Komando Kewilayahan (Sat Kowil) sangat menentukan dalam Pembinaan Teritorial (Pemberdayaan Wilayah Pertahanan) di wilayahnya di mana ia berada. Mengingat hal tersebut maka Pembinaan Teritorial yang dilakukan di wilayah perbatasan sama seperti halnya yang dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan yang lain dan tidak lepas dari kemampuan Aparat Komando Kewilayahan yang ada. Namun kenyataan di lapangan menunjukan bahwa tugas yang di berikan kepada Aparat Komando Kewilayahan yang ada di wilayah perbatasan saat ini masih belum maksimal, bahkan mereka tidak memahami apa sesungguhnya yang harus mereka perbuat.

Aparat Kewilayahan merupakan tulang punggung dalam melaksanakan Pembinaan Teritorial yang langsung berada di tengah-tengah masyarakat. Mengingat pentingnya peran Aparat Komando Kewilayahan dalam keberhasilan Pembinaan Teritorial, maka perlu adanya suatu upaya untuk meningkatkan lima kemampuan Teritorial dari setiap Aparat Kewilayahan yang ada khususnya di daerah perbatasan.

KEMAMPUAN DANYONIF DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESIAPAN OPERASIONAL SATUAN

2010-09-27T06:32:00.000-07:00

Brigade Infanteri mempunyai tugas dan tanggung jawab pengendalian serta pembinaan satuan terhadap pemeliharaan, peningkatan mutu tempur satuan serta kesiapan unsur-unsurnya, demi pencapaian pelaksanaan tugas dari Satuan Atas. Tugas Brigade Infanteri dapat melaksanakan operasi pertempuran darat yang melipuiti; mencari, mendekati, menghancurkan dan menawan musuh di segala medan dan cuaca, merebut atau mencegah penggunaan daerah/medan tertentu, menangkis serangan dan mengusir, melaksanakan pengumpulan bahan keterangan tentang musuh, medan dan cuaca serta melaksanakan pengamanan terhadap kemungkinan gangguan musuh, melaksanakan pembinaan teritorial secara terbatas didaerahnya guna keberhasilan tugas pertempuran. Keberhasilan Brigade Infanteri dalam melaksanakan tugas akan maksimal apabila didukung oleh Yonif yang baik dan tangguh.

Yonif sebagai satuan tempur mempunyai tugas dan tanggung jawab pengendalian serta pembinaan satuan terhadap pemeliharaan, peningkatan mutu tempur serta kesiapan operasional unsur - unsurnya. Yonif yang baik dan tangguh adalah cermin dari keberhasilan penerapan pelaksanaan kemampuan Komandan Batalyon Infanteri dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang dimiliki.

Saat ini penerapan kemampuan Komandan Batalyon Infanteri dari aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan aspek kepribadian, secara umum sudah baik walaupun masih ditemukan adanya kekurangan dan kelemahan dalam penerapan ketiga aspek diatas, hal ini dapat dilihat masih adanya beberapa kasus diantaranya kasus insubordinasi yang dilakukan secara masal oleh anggota maupun masih ditemukan rendahnya tingkat disiplin anggota, ditemukannya kasus anggota yang menolak di jadikan ajudan karena sikap dan prilaku pimpinan yang arogan. Dari latar belakang permasalahan diatas maka dapat diidentifikasi beberapa persoalan yang perlu dijawab sebagai suatu upaya pemecahannya yaitu Apakah kemampuan Danyonif saat ini sudah dapat mewujudkan kesiapan operasional satuan ?

Guna mewujudkan satuan Yonif yang baik dan tangguh maka dipandang perlu meningkatkan kemampuan Komandan Yonif dengan optimalisasi kemampuan Komandan Batalyon Infanteri yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang dilakukan dengan melibatkan subyek, obyek dengan metode yang tepat sebagai solusinya.