Sok Pintar Sok Tahu

Saddest Scene One Week Friends 2017

2019-02-10T17:03:00.001-08:00

Wisata Budaya - Upacara Adat dan Tari-Tarian di Kabupaten Maros

2014-09-27T08:27:00.001-07:00

Kabupaten Maros selain menawarkan berbagai objek wisata alam, juga menawarkan Wisata Budaya yang tidak kalah menarik untuk di ikuti atau disaksikan. Meskipun belum sepopuler wisata budaya yang ditawarkan oleh Bali ataupun Toraja namun cukup atraktif dan membuka wawasan kita tentang khasanah Budaya Tradisional Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Maros. Berikut Upacara Adat dan Tari-Tarian yang menjadi potensi Wisata Budaya di Kabupaten Maros :

1. Upacara Adat Appalili

Barang-barang yang disiapkan untuk perjamuan dan upacara adat Appalili
di Balla Lompoa Kabupaten Maros

Appalili adalah suatu rangkaian upacara adat sebelum memasuki musim tanam padi (bulan November). Upacara adat ini merupakan ritual yang dilaksanakan sebagai simbol permohonan agar Yang Maha Kuasa menurunkan berkahnya sehingga kelak sawah-sawah dapat panen melimpah dan dijauhkan dari bencana baik hama maupun bencana alam.

Dalam upacara adat ini, petani sebelum kesawah akan mengambil perkakas kerajaan Karaengnga yang disimpan di loteng (lantai atas pada rumah panggung) Balla Lompoa (Rumah Adat yang berarti "Rumah Yang Besar/Agung") ke tempat khusus yang sudah tersedia. Peralatan tersebut diantaranya adalah Batang Pajjeko yang akan digunakan untuk membajak sawah. Batang pajjeko ini selain memiliki nilai sejarah juga merupakan lambang kebesaran Kabupaten Maros. Setelah semua perkakas lengkap, Gandrang Kalompoang (Gendang Kebesaran/Agung) dibunyikan sebagai tanda acara adat dimulai dan dimulai pula proses penjahitan Kelambu Kalompoang (kelambu kebesaran). Hasil jahitan yang terdiri dari seprei, pembungkus dan alas kemudian disiapkan setelah shalat ashar untuk perjamuan adat.

Prosesi Perjamuan Adat di Balla Lompoa

Pada malam harinya, diadakanlah perjamuan adat atau paempo adat yang dihadiri oleh pemangku adat, penasehat adat dan gallarang tujua (kepala dusun), tokoh tani dan pemerintah yang bertujuan untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi dalam pertanian dan mencari solusi untuk membantu petani keluar dari masalah tersebut.

Keesokan harinya, pada pukul 05.00, barang barang yang telah disiapkan dari kemarinnya akan diarak menuju sawah milik kerajaan Marusu yang bergelar Torannu (orang yang berbahagia), setelah sampai di sawah dimulailah prosesi bajak sawah menggunakan Batang Pajjeko yang ditarik oleh Tedong (sapi atau kerbau) sebanyak dua ekor dan diakhiri dengan mengelilingi sawah sebanyak tiga kali. Setelah itu rombongan akan kembali ke Balla Lompoa.

2. Upacara Adat Katto Bokko

Para petani yang turun ke sawah

Upacara adat Katto Bokko atau biasa disebut Anggalle Ulu Ase (mengambil pucuk padi) merupakan kelanjutan dari Upacara Adat Appalili. Acara ini adalah rangkaian acara adat sebagai simbol rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas berkah hasil panen yang diraih. Khususnya pada tanah Arrajang (tanah Kerajaan) Torannu.

Acara katto boko dimulai pada pagi hari dengan mengetam padi dan hasilnya diikat sesuai kebiasaan, dengan ikatan khusus mengunakan alat tradisional yang terdiri dari 12 ikatan kecil dan 2 ikatan besar. Kemudian diadakan arak-arakan untuk mengantar hasil ketaman padi tersebut ke Rumah Adat Balla Lompoa. Di Balla Lompoa, diadakan penjemputan menurut adat kerajaan Marusu oleh pemangku adat, para dewan adat, penasehat adat, pemerintah dan para petani.

3. Tarian Ma'raga

Tarian Ma'raga

Tarian ini adalah atraksi yang menampilkan kelihaian dan keterampilan dalam memainkan bola Raga (bola takraw) menggunakan varisai gerakan yang tidak biasa. Seperti memainkan bola sambil di soppo (menaiki pundak rekannya/bopong) atau memasukkan raga ke dalam passapu (kain pengikat kepala yang berbentuk segitiga) tanpa menyentuh bola menggunakan tangan.

Tarian ini dimainkan oleh 6 (enam) orang laki-laki menggunakan pakaian adat yang diiringi oleh instrumen musik adat berupa gendang, gong dan pui'-pui'. Tarian ini biasa dimainkan dalam acara penyambutan tamu, pesta panen dan acara adat lainnya.

4. Tarian Mapeepe'-pepe'

Tari Mapepe pepe

Tarian ini dimulai dengan memperlihatkan kemampuan silat pemain dengan jurus-jurus pencak silat yang dimilikinya diiringi alunan musik yang cepat dan bersemangat menggunakan instrumen musik adat seperti gendang, gong dan pui'pui. Kemudian para pemain mulai membakar bagian-bagian tubuh mereka (tangan dll) menggunakan api dari obor. Meski demikian para pemain terlihat tidak terluka atau terbakar oleh api tersebut.

Tarian ini bersifat sakral dan dilakukan dengan mempertunjukkan kekebalan pemain/penari terhadap api. Karena bersifat sakral tidak semua orang dapat memainkan tarian ini. hanya orang-orang pilihan atau orang yang dianggap memiliki kesaktian yang dipercaya untuk membawakan tarian ini.

5. Tari Bunting Berua

Tari bunting Berua adalah sebuah tradisi seni tari yang diciptakan untuk menyemarakkan pesta adat perkawinan Bugis-Makassar. Maknanya adalah membawa suasana gembira dan bahagia untuk ke dua mempelai dan segenap keluarga yang menghadiri. Karenanya tari bunting berua khusus dimainkan pada acara-acara perkawinan adat khususnya perkawinan keluarga bangsawan.

Tari Bunting Berua

6. Tari Kalabbirang

Tari kalabbirang

Dimasa lampau tarian ini biasa dimainkan oleh putra dan putri raja dalam acara kerajaan sehingga diberi nama Tari Kalabbirang yang berarti keanggunan/kemuliaan karena mempertunjukkan keanggunan dan kemulian dari putra dan putri kerajaan.

Tarian ini dimainkan oleh 7 orang putri dan 6 orang putra diiringi instrumen musik tradisional seperti gendang, suling dan katto-katto. Di Kabupaten Maros tarian ini biasa dimainkan di Lingkungan Kassi Kebo Kecamatan Maros Baru.

7. Tari Mappadendang

Tari Mappadendang

Mappadendang adalah pagelaran kesenian tradisional yang menampilkan tarian dan aksi pencak silat. Tarian ini merupakan perwujudan rasa syukur sekaligus hiburan masyarakat khususnya bagi petani setelah panen. Tarian ini dilakukan dengan mengelilingi lesung sambil memegang alu/antan kemudian dilanjutkan dengan memukulkan ujung alu pada pinggiran lesung secara bergiliran dengan irama tertentu, irama yang bergembira dan bersemangat.

Daftar Bupati Kabupaten Maros 1960-2014

2014-09-23T02:44:00.003-07:00

Sejak berlakunya UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi yang memasukkan Kabupaten Maros sebagai salah satu Daerah Tingkat II Di Sulawesi, Kabupaten Maros telah dipimpin oleh 17 Bupati sampai saat ini. Ke-17 Bupati tersebut sebagai berikut :

1. Nurdin Johan
Menjabat : 1 Februari 1960 - 1962 (bupati pertama)

2. Kolonel (purnawirawan) Yasin limpo
Menjabat : 1962

3. Drs. M. Nur Tahir
Menjabat : 1962-1963

4. Makmur Daeng Sitakka
Menjabat : 1963-1965

5. Letkol. H. M. Kasim Daeng Marala
Menjabat : 1965-1979 (menjabat selama tiga periode)

6. Drs. Malik Hambali
Menjabat : 1979

7. Letkol Drg. Kamaruddin Baso
Menjabat : 1979-1984

8. Letkol Pol. Drs. H. M. Arief Wangsa
Menjabat : 1984-1989

9. Drs. Alwy Rum
Menjabat : 1989-1994

10. H. Nasrun Amrullah
Menjabat : 1994-1998

11. Drs. Mirdin Kasim
Menjabat : 1998

12. Drs. Pamadeng Rukka M
Menjabat : 1999

13. Drs. Smith Pabola
Menjabat : 1999

14. Drs. H. Andi Nadjamuddin Aminullah

Drs. H. Andi Nadjamuddin Aminullah

Wakil : Drs. H. A. Paharuddin
Menjabat : 1999-2004

15. Drs. Farid Suaib
Menjabat : 2004-2005

16. Drs. H. A. Nadjamuddin Aminullah

Drs. H. Andi Nadjamuddin Aminullah

Wakil : Drs. H. A. Paharuddin
Menjabat : 2005-2010

17. Ir. H. M. Hatta Rahman, MM

Ir. H. M. Hatta Rahman, MM

Wakil : Drs. H. A. Harmil Mattotorang
Menjabat : 2010-sekarang

Sumber : PEMKAB Maros

Sejarah Kabupaten Maros

2014-09-22T21:17:00.000-07:00

1. Penduduk Asli Prasejarah

Gambar Telapak Tangan dan Babi Rusa
Peninggalan Prasejarah
di Kawasan Arkeologi Leang-Leang

Sejarah tentang Maros senantiasa terkait dengan keberadaan manusia pra-sejarah yang ditemukan di Gua Leang-leang, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung (sekitar 11 km dari kota Maros atau 44 km dari Kota Makassar) Dari hasil penelitian, arkeolog menyebutkan bahwa gua bersejarah tersebut telah dihuni oleh manusia sejak zaman Megalitikum sekitar 3000 tahun sebelum Masehi (nyaris satu zaman dengan Nabi Nuh yang wafat 3043 tahun sebelum Masehi) yang selanjutnya turun-temurun atau beranak-pinak hingga saat ini. Sehingga, untaian sejarah tersebut menjadi "benang merah" tentang asal-muasal orang-orang Maros atau biasa disebut dengan istilah "Putera Daerah".

2. Masa Kerajaan

Berdasarkan data-data yang diperoleh, terutama salah satu putra daerah, yakni Andi Fahry Makkasau dari bukunya berjudul “Kerajaan-Kerajaan di Maros Dalam Lintasan Sejarah”, memuat sejarah Kabupaten Maros. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Kabupaten Maros pada awalnya adalah sebuah wilayah kerajaan yang dipengaruhi oleh dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Bone dan Kerjaan Gowa, yang mana pada waktu itu, Maros memiliki nilai strategis yang sangat potensial. Kabupaten Maros dari dulu hingga saat ini dihuni oleh dua suku, yakni Suku Bugis dan Suku Makassar.

Kerajaan Marusu mulai dikenal dan mempengaruhi kerajaan lain berawal dari kehadiran Tumanurung Karaeng Loe Ri Pakere pada tahun 1471, dalam berbagai lontara baik lontara Maros maupun lontara Gowa dan Bone disebutkan bagaimana seorang tokoh kharismatik, bergelar Karaeng Loe Ri Pakere telah memperkenalkan eksistensi kerajaannya yang diberi nama Marusu pada kerajaan-kerajaan tetangga, bahkan dengan cepat dapat memainkan peranan konstruktif dalam tatanan politik pemerintahan kerajaan Kembar Makassar (Gowa-Tallo), bahkan diformalkan dengan melakukan perjanjian persahabatan dengan Raja Bone VI La Olio Bote-e dan dengan Raja Polongbangkeng I bergelar Karaeng Loe Ri Bajeng

Berdasarkan Lontara Patturioloanna Tu Marusuka, beliau ini tidak mempunyai keturunan dan nama isterinya juga tidak diketahui, namun dalam lontara tersebut menyebutkan, bahwa beliau mempunyai seorang putri angkat yang juga merupakan seorang tumanurung bergelar Tumanurunga Ri Pasandang yang menikah dengan seorang tumanurung dari daerah luwu bergelar Tumanurung Ri Asa’ang dan melahirkan seorang putra yg bernama I Sangaji Ga’dong yang setelah dewasa naik tahta menjadi Karaeng Marusu II menggantikan Karaeng Loe Ri Pakere.

Ketika Karaeng Tumapa’risika Kallonna Raja Gowa IX yang memerintah sekitar tahun 1510-1546 melakukan ekspansi perluasan wilayah menyerang dan menguasai negeri sekitarnya, Kerajaan Marusu pun tak luput dari serangan tersebut. Dalam serangan pertama berhasil di bendung oleh laskar kerajaan Marusu sehingga Gowa harus pulang dgn tangan hampa. Kerajaan Marusu kewalahan ketika terjadi serbuan kedua yang mana pada akhirnya terjadi traktat persahabatan antara karaeng Loe Ri Pakere raja Marusu I dgn karaeng Tumapa’risi Kallonna raja Gowa IX.

Kemudian pada Masa pemerintahan I Mappasomba Dg Nguraga Karaeng Patanna Langkana Tumenanga Ribuluduayya Raja Marusu IV, Kerajaan marusu mengangkat senjata melawan kerajaan gowa. Perang ini disebabkan karena berpihaknya mereka ke Kerajaan Tallo. Peperangan ini berakhir dengan damai dan melahirkan suatu sumpah yaitu ”iya iyanamo ampasiewai gowa na tallo iyamo ricalla dewata” artinya ”barang siapa yg memperselisihkan Gowa dan Tallo maka akan dikutuk oleh yg maha pencipta”

Fort Benteng Maros Celebes pada masa Hindia Belanda

Kerajaan Marusu dengan batas batas meliputi: bagian selatan berbatasan dgn kerajaan Gowa/Tallo,bagian utara berbatasan dengan Binanga Sangkara’ ( batas kerajaan Siang),bagian timur berbatsan dengan daerah pegunungan ( Lebbo’ Tangngae )dan pada bagian baratnya berbatasan dengan Tallang Battanga ( Selat Makassar ) hidup berdampingan dengan damai dengan kerajaan tetangga seperti Gowa, Bone, Luwu dll. Keadaan berubah ketika masuknya intervensi kolonial kompeni belanda. Seiring kekalahan kerajaan Gowa/Tallo dibawah pemerintahan I Mallombassi DG Mattawang Karaeng Bonto Mangngape-Sultan Hasanuddin oleh kompeni belanda dibawah pimpinan Admiral Speelman.

Atas kekalahannya tersebut maka Raja Gowa, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani suatu perjanjian perdamaian pada tgl 18 november 1667 yg dinamakan ” Cappaya Ri Bungaya ” atau ” Perjanjian Bungaya “.yg terdiri atas beberapa pasal, dan salah satunya mengatakan ” bahwa semua negeri yang telah ditaklukan oleh kompeni dan sekutunya, harus menjadi tanah milik kompeni sebagai hak penaklukan “.

Oleh karena itu, Kerajaan Marusu yg merupakan sekutu kerajaan Gowa yang berhasil ditaklukkan oleh kerajaan bone di bawah pimpinan Arung Bakke, Arung Appanang dan Arung Bila atas nama Arung Palakka yang merupakan sekutu dari kompeni, secara otomatis ikut pula dikuasai oleh kompeni belanda.

Penguasaan itu terjadi pada awal tahun 1700, tepatnya pada masa pemerintahan Kare Yunusu Sultan Muhammad Yunus Karaeng Marusu VII. Saat itu kerajaan Marusu tidak lagi menjadi suatu kerajaan independen melainkan telah menjadi daerah jajahan kompeni Belanda dalam bentuk ” regentschap” dimana raja Marusu hanyalah merupakan raja tanpa mahkota(onttrondevorsteen) Pengangkatan raja harus mendapat persetujuan dari pihak belanda. Selain itu , wilayah kerajaan Marusu yang cukup luas terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil, seperti : kerajaan Bontoa, Tanralili, Turikale, Simbang, Raya dan Lau’.

Melihat keadaan yg demikian, maka Kare Yunusu lalu menyerahkan tahta kepada La Mamma DG Marewa Diwettae Mattinroe Ri Samanggi yg merupakan keturunan dari I Maemuna Dala Marusu adik kandung dari Karaengta Barasa Sultan Muhammad Ali Raja Marusu VI ayahanda beliau yg diperisterikan oleh La Patau Matanna Tikka Sultan Alimuddin Idris Raja Bone Mattinroe Ri nagauleng.

Di masa pemerintahan La Mamma DG Marewa ini, semua raja kerajaan tetangga yg baru berdiri itu membentuk suatu wadah persatuan guna mengantisipasi segala macam gangguan / intervensi dari pihak pihak lain terutama dari pihak belanda.

Pada awalnya, ajakan dari La Mamma Dg Marewa ini ditolak karena menganggap rencana La Mamma hanya untuk menguasai kembali wilayah Kerajaan Marusu yang sudah terpecah pecah. Namun berkat diplomasi yang baik, akhirnya terbentuklah suatu wadah persatuan yg bernama "TODDO LIMAYYA RI MARUSU” (persatuan adat lima kerajaan) terdiri atas : Marusu, Simbang, Bontoa, Tanralili, Turikale dan Raya.

(1) Kerajaan Tanralili

Tanralili berasal dari kata ” Tenri dan Lili ” yg berarti tidak dapat ditundukkan, dikatakan demikian karena daerah ini terkenal akan wataknya yang keras dan pemberani. Didirikan pertama kali pada sekitar tahun 1700 oleh bangsawan bone bernama La Mappaware Dg Ngirate Batara Tanralili Bulu’ Ara’na Bulu yang merupakan keturunan dari La Patau Matanna Tikka Sultan Alimuddin Idris Matinroe RiNaga Uleng Raja Bone XVI.

(2) Kerajaan Turikale

Berdiri pada sekitar tahun 1700 oleh I Mappiare Dg Mangngiri Putra Raja Gowa/Tallo, I Mappau’rangi Karaeng Boddia Sultan Sirajuddin. Dikatakan Turikale (orang dekat/kerabat dekat) sebab, bangswan yang pertama kali membuka derah ini adalah putra Raja Gowa sendiri.

Namun pendapat kedua mengatakan bahwa penamaan Turikale karena raja yang memerintah di Turikale menjalin hubungan yang dekat dengan pihak belanda. Banyak pendapat yang menentang sejarah ini.

(3) Kerajaan Simbang

Dikatakan Simbang (batas) sebab terletak antara kerajaan Gowa dan Bone. Menurut A Fachri Makkasau dalam bukunya berjudul ” Kerajaan Kerajan di Maros Dalam Lintasan Sejarah ” mengatakan bahwa simbang berasal dari kata sembang artinya menggantungkan di bahu. Hal ini berdasarkan dari riwayat Karaeng Ammallia Butta yang pertama kali datang membuka daerah ini, beliau menggantungkan regelia/kalompoang yang dibawanya dari Gowa di bahunya sehingga rakyat setempat memberinya gelar Karaeng Sembang yang lalu berubah bunyi menjadi ”Simbang”

Kerajaan ini berdiri pada sekitar awal tahn 1700 oleh La Pajonjongi Petta Sanrimana Belo Karaeng Ammallia Butta Ri Marusu yang merupakan bangsawan Gowa Bone putra dari La Pareppa Tosappewali Sultan Ismail Tumenanga Ri Somba Opu.

(4) Kerajaan Bontoa

Berdiri pada tahun 1700 oleh I Mannyarrang seorang bangsawan dari daerah bangkala putra dari I pasairi dg Mangngasi Karaeng Labbua Tali Bannangna dari isterinya I Daeng Takammu Karaeng Bili’ Tangngayya putri dari I Monriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng Raja Gowa X ( 1546-1565)

Muh Aspar dalam artikelnya berjudul ”Riwayat Gallarang Bontoa” menulis bahwa , daerah ini sebelumnya merupakan wilayah yang dikuasai oleh Karaeng Marusu,sebagaimana yg diriwayatkan oleh J.A.B. Van De Broor tentang Randji silsilah regent Van bontoa ( 1928 ). Diriwayatkan I Mannyarrang sebagai utusan dari raja Gowa untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Gowa sehingga, Karaeng Marusu mempersilahkan I Manyarrang membuka daerah baru yang menjadi kekuasaan Gowa. namun, dalam lontara sejarah Karaeng Loe Ri Pakere yang di tulis Andi Syahban Masikki, (1889) oleh W. Cumming Reppaading the histoies of Maros choronicle, tidak menempatkan Bontoa sebagai wilayah yang dikuasai Marusu.

(5) Kerajaan Lau’

Berdiri pada sekitar tahun 1800 oleh La Abdul Wahab Pagelipue Dg Mamangung Mattinroe Ri Laleng Tedong putra dari La Mauraga Dg Malliungang Datu Mario Ri Wawo , cucu dari WE Tenri Leleang Sultanah Aisyah Datu Tanete Pajung Luwu XXVI Mangattinroe Ri Soreang. Diperisterikan oleh La Malliongang Datu Limattinroe Ru Sapirie.

Kelima Wilayah kerajaan itulahci yang merupakan cikal bakal dari Kerajaan Marusu yang kemudian bernama Kabupaten Maros sampai saat ini. Selain nama Maros, masih terdapat nama lain daerah ini, yakni Marusu dan/atau Buttasalewangan. Ketiga nama tersebut oleh sebagian masyarakat Kabupaten Maros sangat melekat dan menjadikan sebagai lambang kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah.

3. Masa Kemerdekaan

Maros Pada Tahun 1929

Pada masa kemerdekaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1953 tentang Pembentukan Afdeling Makassar, diatur bahwa Maros menjadi Onderafdeling Makassar yang dibagi menjadi 16 distrik yaitu

Pada masa kemerdekaan, yakni tujuh tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 oleh pemerintah Republik Indonesia dikeluarkan peraturan No. 34 1952 juncto PP. No. 2/1952 tentang pembentukan Afdelling Makassar yang di dalamnya tercakup Maros sebagai sebuah Onderafdelling dengan 16 buah distrik, masing-masing :

Regent Maros Pada Masa Hindia Belanda

1. Distrik Turikale Dipimpin oleh Karaeng

2. Distrik Marusu Dipimpin oleh Karaeng

3. Distrik Simbang Dipimpin oleh Karaeng

4. Distrik Bontoa Dipimpin oleh Karaeng

5. Distrik Lau’ Dipimpin oleh Karaeng

6. Distrik Tanralili Dipimpin oleh Karaeng

7. Distrik Sudiang Dipimpin oleh Gelarang

8. Distrik Moncongloe Dipimpin oleh Gelarang

9. Distrik Bira Dipimpin oleh Gelarang

10. Distrik Biringkanaya Dipimpin oleh Gelarang

11. Distrik Mallawa Dipimpin oleh Arung

12. Distrik Camba Dipimpin oleh Arung

13. Distrik Cendrana Dipimpin oleh Arung

14. Distrik Laiya Dipimpin oleh Arung

15. Distrik Wanua Waru Dipimpin oleh Arung

16. Distrik Gantarang Matinggi Dipimpin oleh Arung

Ke enam belas distrik diatas merupakan pusat-pusat pemerintahan di Kabupaten Maros pada masa lampau yang kemudian berkembang seiring dengan kemajuan pembangunan secara lokal maupun regional, maka sebagian wilayah Kabupaten Maros terintegrasi ke wilayah administrasi Kotamadya Ujungpandang (Ujungpandang berubah nama menjadi Kota Makassar). Adapun wilayah distrik Kabupaten Maros tersebut yang terintegrasi di wilayah administrasi Kota Makassar tersebut adalah Distrik Bira, Sudiang dan Biringkanaya. Pelepasan wilayah Bira, Sudiang dan Biringkanaya tersebut dari wilayah Kabupaten Maros terjadi pada tahun 1970-an.

Wilayah Kabupaten Maros dalam sejarahnya telah mengalami bebrapa kali pemekaran wilayah. Pada tahun 1963, Kabupaten Maros terbagi atas 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Maros Baru, Bantimurung, Mandai, dan Camba. Memasuki tahun 1989, diadakan pemekaran wilayah kecamatan dengan dibentuknya 3 (tiga) kecamatan perwakilan, yakni Kecamatan Perwakilan Tanralili, Maros Utara, dan Mallawa, yang hingga saat ini saat ini terdapat 14 wilayah kecamatan. Masing-masing wilayah kecamatan tersebut memiliki potensi tersendiri dalam menunjang pembangunan wilayah. Disampin itu, Kabupaten Maros memiliki peranan yang sangat berarti dalam pembangunan Kota Makassar sebagai ibukota provinsi dan sekaligus sebagai pusat pengembangan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Peluang inilah membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Maros, terutama wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kota Makassar. Sedangkan rencana pembangunan wilayah secara eksternal, sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk dalam pengembangan Kawasan Mamminasata sebagai kawasan kota metropolitan.

Setelah menjalani titian sejarah selama lima abad dimulai dengan berdirinya Kerajaan Marusu pada awal abad XV yang selanjutnya terjadi kehidupan yang berdinamika bagi setiap kerajaan mulai dari sistem Monarki menjadi daerah Regentschap kemudian menjadi daerah Adat Gemeenschap sampai dekade terakhir menjadi distrik, maka dalam sebuah masa peralihan antara fase pemerintahan klasik/tradisional dengan pemerintahan konstitusional lahirlah Undang-undang No. 29 Tahun 1959 (14 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945) Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum berdirinya Kabupaten Daerah Tingkat II se Sulawesi Selatan termasuk didalamnya adalah Kabupaten Maros yang meliputi gabungan tiga persekutuan adat. Dari terbentuknya Maros sebagai wilayah administrasi kabupaten dari tahun 1960 sampai sekarang, telah dipimpin oleh 17 (Tujuh Belas) Bupati Kepala Daerah & caretaker termasuk Bupati yang menjabat saat ini H. Hatta Rahman.

*Diolah dari berbagai sumber

9 Objek Wisata Alam di Kabupaten Maros

2014-09-15T03:54:00.001-07:00

Pusat Kota Kab. Maros

Kabupaten Maros yang terletak di sebelah utara kota makassar memiliki potensi alam yang eksotis. Eksotisme alamnyalah yang membawa Kabupaten Maros menjadi salah satu destinasi wisata baik internasional maupun domestik. Pemandangan alam pegunungan, keindahan pantai, bentangan karst dan situs arkeologi menjadikan Kabupaten Maros kaya akan obyek wisata alam yang dapat memuaskan mata wisatawan sekaligus menjadi pengalaman wisata alam yang tak terlupakan.

Berikut 9 objek wisata alam yang wajib anda kunjungi jika berkunjung ke Kabupaten Maros :

1. Kawasan Karst Maros

Kawasan Karst Maros

Kawasan karst Maros kaya akan potensi alam, keanekaragaman hayati, dan budaya. Potensi alam adalah keindahan panorama alami perbukitan dan potensi speologi berupa sebaran gua-gua alam yang eksotik dan unik. Diketahui bahwa gua terdalam dan terpanjang di Indonesia berada dikawasan ini, yaitu Leang Leapute (kedalaman 260 meter) dan Leang Salukkang Kallang (panjang 12.463 meter).

Di dalam gua-gua terdapat ornament-ornament gua yang indah, seperti stalagtit, stalagmite, flowstone, helektit, pilar, dan sodastraw. Menurut hasil penelitian, leang salukkang Kallang merupakan satu kesatuan dengan leang Tanette. Apabila kedua gua ini ditelusuri dari satu arah, maka panjang lorongnya mencapai 22 km dan diduga merupakan gua terpanjang di Indonesia. Wisata minat khusus juga telah dikembangkan di kawasan karst Maros sperti panjat tebing di biseang labboro, hiking di kompleks bulusaraung, camping dan outbond.

Batu yang dipercaya adalah Perahu yang menjadi batu
(Biseang Labboro)

Dalam kawasan ini terdapat pula batu besar yang berbentuk perahu yang menyimpan legenda yang menarik. Menurut cerita rakyat bahwa pada zaman dahulu pernah ada saudagar cina yang datang untuk melamar dan mempersunting gadis Samangki, Namun karena lamarannya ditolak akhirnya saudagar tersebut malu dan mengkaramkan perahunya yang kemudian menjadi batu. Batu tersebut terkena di masyarakat dengan julukan " Biseang Labboro" sekaligus merupakan asal-usul nama daerah tersebut yang berarti "perahu yang terdampar/tenggelam"

Karst Menara-
Kawasan Karst Maros

Sejak abad XX Sulawesi Selatan dan Maros pada khususnya mulai ramai dibicarakan oleh para ahli sejarah Eropa berkat jasa dua orang berkebangsaan Austria yaitu Frits Sarasin dan Paul Sarasin. Dua orang bersaudara ini melakukan penjelajahan di Kawasan Karst Maros dan menemukan sisa peninggalan kehidupan manusia pra sejarah berupa artefak seperti: pisau mata batu, mata panah batu, dan alat-alat yang terbuat dari tulang yang mereka temukan di dalam gua.

Kawasan karst yang terdapat di kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros kini mulai dilirik para wisatawan nusantara maupun mancanegara karena kawasan ini termasuk salah satu dari Karst Indonesia yang memiliki keindahan, keunikan, flora dan fauna, niali ilmiah dan nilai sosial budaya yang tinggi. Selain itu juga kawasan Karst Maros tergolong sebgai karst menara atau dikenal juga dengan sebutan Karst Tropika Klasik yang menyebar dari utara hingga selatan yang luasnya berkisar 30.000 hektar.

2. Kawasan Obyek Wisata Bantimurung

Kupu-Kupu Bantimurung

Air Terjun Bantimurung

Obyek wisata alam Bantimurung adalah salah satu obyek wisata alam Kabupaten Maros yang terletak di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan bantimurung dan terletak di lembah bukit kapur/karst yang curam dengan vegetasi tropis yang subur sehingga selain memiliki air terjun juga menjadi habitat kupu-kupu, burung dan serangga langka.

Ditahun 1856-1857 seorang naturalis Inggris yang terkemuka bernama "Alfred Russel Wallace" menghabiskan sebagian hidupnya di kawasan ini untuk menikmati dan meneliti 150 spesies kupu-kupu yang terbilang langka dan tidak dijumpai di daerah lain seperti spesies Papilio Androcles.

Lokasi Obyek wisata ini dari Makassar jaraknya 40 km dengan waktu tempuh sekira 1 jam berkendara. Setiap tahunnya ratusan ribu wisatawan dari mancanegara dan Nusantara mengunjungi obyek wisata ini.

3. Gua Pattunuang

Gua Pattunuang

Obyek wisata Gua Pattunuang selain kaya akan stalaktit dan stalakmit yang menakjubkan, juga panorama alam sekitarnya sangat menawan dan Indah. Berbagai spesies flora dan fauna yang tergolong langka dapat dijumpai ditambah dengan bentangan pegunungan yang curam dan bertebing menjadikan kawasan ini sangat ideal sebagai daerah tujuan wisata petualangan, panjat tebing dan pendidikan.

4. Air Panas Rea Toa

Air Panas Rea Toa

Rea Toa adalah satu-satunya dusun yang memiliki sumber air panas yang selama ini dijadikan laboratorium alam,riset biologi dan ilmu pengetahuan oleh mahasiswa dari Universitas yang ada di Kota Makassar dan Sul-sel. Sekaligus menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat sekitar. Obyek wisata ini berjarak 35 km dari kota Maros. Bagi wisatawan yang hendak ke tempat ini, dibutuhkan guiders karena lokasinya yang cukup terpencil dan belum didukung oleh sarana transportasi yang memadai.

5. Air Terjun Bonto Somba

Air Terjun Bonto Somba

Obyek Wisata air terjun ini terletak di Desa Bontosomba, Kecamatan Tompobulu, sekitar 35 km dari kota Maros. Desa ini berbatasan langsung dengan objek wisata alam Malino di Kabupaten Gowa. Terletak di kaki gunung pada ketinggian 300 meter diatas permukaan laut. Air terjun ini mengalir dari puncak pegunungan. kondisi alam pegunungan tropis, udara sejuk dan tanah yang subur sangat cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata potensial.

6. Pute/ Rammang-Rammang

Sungai Rammang-Rammang

Sungai ini memiliki panorama yang sangat indah sehingga sangat menarik untuk menelusuri alurnya dengan berperahu. Lokasinya terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Sekira 7km dari kota Maros. Pohon Bakau dan nipah, singkapan batu kapur dari dasar sungai sangat sejuk dipandang mata. Alur sungai ini sangat unik dan eksotis karena dikelilingi bukit Karts yang menyerupai benteng.

7. Pantai Kuri

Pantai Kuri

Pantai Kuri adalah salah satu potensi wisat alam yang bernuansa pantai dengan hamparan pasir putih yang membentang spanjang pesisir pantai. Disekitarnya juga terdapat aktivitas nelayan yang sekaligus menambah nuansa objek wisata ini.. Pada sore hari kita dapat pula menyaksikan terbenamnya matahari.

Lokasi objek wisata ini berada 20 km dari pusat kota Maros. Namun sayangnya objek wisata ini belum dikelola secara maksimal oleh Pemkab Maros. Sehingga untuk menuju ke lokasi sebaiknya menggunakan guiders dan kendaraan pribadi karena belum tersedianya transportasi yang memadai.

8. Cagar Alam Karaenta

Cagar Alam Karaenta

Karaenta merupakan kawasan hutan yang dilindungi karena selain berfungsi mempertahankan cadangan air bawah tanah juga menyimpan berbagai spesies flora dan fauna sebagai sumber daya hayati yang bermanfaat untuk kepentingan penelitian.

Kera di Cagar Alam Karaenta

Salah satu daya tarik kawasan ini karena memiliki goa yang panjangnya mencapai 2.200 m dan merupakan habitat kera jenis macaca Maura. Spesies ini merupakan hewan yang dilindungi dan menjadi aset nasional mengingat populasi dan habitatnya yang tergolong langka. Kera-kera yang berada di kawasan ini sangat bersahabat dan dapat dipanggil kapanpun dengan bantuan jagawana. Panorama alamnya yang indah dan kekayaan flora dan fauna serta letaknya yang strategis membuat Cagar alam Karaenta yang terletak di Kecamatan cenrana ini, semakin populer dan ramai dikunjungi wisatawan.

9. Taman Prasejarah Leang-Leang

Gambar Telapak Tangan dan Babi Rusa
Pada Taman Prasejarah Leang-Leang

Taman Prasejarah Leang-Leang terletak pada deretan bukit kapur/karts yang curam di kelurahan kalabbirang Kecamatan bantimurung. Lokasinya dapat ditempuh sekitar 15-30 menit dari Bantimurung.

Para arkeolog berpendapat bahwa beberpa goa yang terdapat di sekitar kawasan tersebut pernah dihuni manusia sekitar 3000-8000 tahun SM bukti keberadaan ini ditandai dengan lukisan prasejarah berupa gambar babi rusa yang sedang melompat, puluhan gambar telapak tangan yang ada pada dinding-dinding goa. Selain lukisan prasejarah, juga terdapat benda-benda laut yang menandakan bahwa daerah tersebut juga pernah terendam air laut.

Demikian 9 Objek Wisata Alam yang dapat kita kunjungi di Kabupaten Maros.
Salam SOTTA....

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros

Daftar dan Profil Anggota DPRD Kabupaten Maros 2014-2019

2014-09-11T19:01:00.002-07:00

Sekretariat DPRD Kabupaten Maros

Pada Pemilihan Legislatif tanggal 9 April 2014, masyarakat maros telah memberikan amanah kepada para caleg DPRD Kabupaten Maros untuk mewakili aspirasi mereka selama 5 tahun kedepan. Berikut daftar Caleg DPRD Kabupaten Maros yang menjadi legislator Kabupaten Maros pilihan masyarakat dan profil mereka masing-masing.

Daerah Pemilihan I : Turikale dan Maros Baru

1. Ir. Muh. Amri Yusuf (6.475 suara sah)

Partai : PAN
Jabatan di partai : Wakil Ketua DPD PAN Maros
Panggilan : Amri
TTL : Maros, 10 Januari 1971
Alamat : Jl. Cendana 42 Maros
Motto : Padaidi, Padaelo
Riwayat Pendidikan :

          SD Muhammadiyah Maros 1977-1983
          SMP Negeri 1 Maros 1983-1986
          SMA Negeri 1 Maros 1986-1989
          IPB Bogor 1989-1994
          Magister Manajemen UMI 2006-sekarang
          Jabatan di partai : Wakil Ketua DPD PAN Maros

Riwayat Pekerjaan :

          Anggota DPRD Maros Tahun 2004-2007
          Anggota DPRD Maros Tahun 2009-2014

2. H. Sudirman, SE     (2544 suara sah)

Partai : Demokrat
Jabatan di partai : Ketua Dewan Pertimbangan Cabang Partai Demokrat Maros
Panggilan :Udi
TTL : Maros, 15 Sepetember 1977
Alamat : Jl. Gladiol Maros
Riwayat Pendidikan :S1
Riwayat Pekerjaan :

Wakil Ketua DPRD Maros Tahun 2009-2014

3. Hj. Suhartina HB, SE (2359 suara sah)

Partai : PAN
TTL : Maros, 13 Juli 1981
Alamat : Jl. Poros Makassar-Maros Km 23
Riwayat Pendidikan : S1 Ekonomi Unhas 2007

4. Muhammad Mursyid, SE (1769 suara sah)

Partai : PKS
Jabatan di partai : Anggota
Panggilan : H. Mursyid
TTL : Maros, 18 Februari 1970
Alamat : Desa Mattirotasi Kec, Maros Baru Kab. Maros
Riwayat Pendidikan :S1

5. H. Muh. Rusdi Rasyid, SE (1690 suara sah)

Partai : Golkar
Jabatan di partai : Bendahara Partai Golkar Kab. Maros
Panggilan :Rusdi
TTL : Maros, 5 September 1970
Alamat : Griya pondok Mandiri B/17 Maros
Riwayat Pendidikan :

SD Inpres Poeljiwa Maros 1976-1982
SMP Negeri 1 Maros 1982-1985
SMA Handayani Pangkep 1985-1986
Universitas Islam Bandung 1988-1992
Universitas Gajayana Malang 1993-1997

6. H. Muh. Yusri Rasyid, SE (1139 suara sah)

Partai : PBB
Jabatan di partai : Anggota
TTL : Maros, 27 Maret 1962
Alamat : Jl. Dahlia 46 Maros
Riwayat Pendidikan :

          SD Muhammadiyah Maros 1968-1974
          SMP Negeri Maros 1974-1977
          SMA 285 Maros 1977-1981
          UMI Ujung Pandang 1981-1986

7. Dr. Irwansyah Kasim DM (888 suara sah)

Partai : Gerindra
Jabatan di partai : Ketua DPC Partai Gerindra Maros
TTL :Wajo, 1 Oktober 1955
Alamat : Jl. Abbas Dg Sialu No 11
Riwayat Pendidikan :S1
Riwayat Pekerjaan :

          Anggota DPRD Maros Utusan Golkar 1987-1992
          Anggota DPRD Maros Utusan Golkar 1992-1997
          Kepala Wilayah Maros Baru 1995-1997
          Kadis Tata Ruang Maros 1997-2000
          Kadis Pertambangan dan Energi Maros 2000-2005
          Staf Ahli Gubernur Sulsel 2006-2008
          Staf Ahli Bagian Pemerintahan Pemkab Maros Sept 2009
          Kadis Sosial Maros okt 2009
          Staf Ahli Pemkab Maros Nov 2009-Januari 2010

Daerah Pemilihan 2 (Lau dan Bontoa)

1. Ir.H.M. Ikram Rahim (4116 suara sah)

Partai : PAN
Jabatan di partai : Wakil Ketua DPD PAN Maros
TTL : Maros, 4 Mei 1969
Alamat : Jl. Dahlia 42 Maros
Riwayat Pendidikan :

          SD Muhammadiyah Maros
          SMP Negeri 1 Maros 1983
          SMA Nasional 1989
          S1 Teknik UNHAS 1989

Riwayat Pekerjaan :

Anggota DPRD Maros Tahun 2007-2009
Anggota DPRD Maros Tahun 2009-2014

2. H. A. Husain Rasul, SH (2105 suara sah)

Partai :Golkar
Jabatan di partai : Ketua Partai Golkar Maros
TTL : Maros, 10 Juli 1968
Alamat : Jl. Langsat No 13 Kel Turikale, Maros
Riwayat Pendidikan :

          SD Muhammadiyah Maros 1981
          SMP Negeri 1 Maros 1984
          SMA Negeri 1 Maros 1987
          S1 UMI Makassar 1992

Riwayat Pekerjaan :

          Staf Dinas Pendapatan Daerah
          Sekretaris Badan Pengawas PDAM Maros
          Anggota DPRD Maros 1999-2004
          Anggota DPRD Maros 2004-2009
          Anggota DPRD Maros 2009-2014

3. Andi Rijal Abdullah, SE (1727 suara sah)

Partai : PAN
Jabatan di partai : Anggota PAN Maros
TTL : Maros, 22 Maret 1968
Alamat : Perum Az-Zikrul Toaha Tumalia Maros
Riwayat Pendidikan :

          SD Negeri Barandasi 1981
          SMP Negeri 1 Maros 1984
          SMA Negeri 1 Maros 1987
          S1 Ekonomi UMI Makassar 1995

4. H. Muh. Yusuf D, S.Sos (1703 Suara sah)

Partai : Gerindra
Jabatan di partai : Wakil Bendahara Partai Gerindra Maros
TTL : Maros, 20 Mei 1955
Alamat : Jl. Dr. Ratulangi No 5 Maros
Riwayat Pendidikan :

          SD Negeri Bonto Kapetta 1968
          SMP Negeri 1 Maros 1971
          SMA Negeri 1 Maros 1975
          APDN Makassar 1982
          Universitas PEPABRI 1994

Riwayat Pekerjaan :

          Camat Turikale 1998-2001
          Camat Bontoa 2001-2005
          Kadis Kebersihan dan Pertamanan 2005-2011
          Staf Ahli Bupati Maros 2011-2012

5. Drs. Abdul Hamid Haseng (1115 suara sah)

Partai : PAN
Jabatan di partai : Anggota DPD PAN Maros
TTL : Maros, 5 Desember 1963
Riwayat Pendidikan :

          SD Negeri bonto kapetta Maros
          SMP Negeri 1 Maros
          SMA Negeri 1 Maros
          S1 Sastra Inggris UMI Makassar

Riwayat Pekerjaan :

          Guru Bahasa Inggris SMK Kab. Maros 1992-1993
          Sekretaris PT Brantas Abid Raya Soppeng 1993-1994
          Pemilik UD Cahaya Alkautsar Maros 1995-sekarang
          Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 2012-2017

6. Hj. Shadiqah Suwardi SH (672 suara sah)

Partai : Hanura
Jabatan di partai : Anggota Hanura Maros
TTL : Ugi Baru, 21 Agustus 1966
Alamat : Jl. Cempaka No.32 Maros
Riwayat Pendidikan :

          SD MIN Ugi Baru Polman 1981
          SMP Negeri Wonomulyo Polman 1984
          SMA Negeri 5 Ujung Pandang 1987
          UMI Makassar 1993

Daerah Pemilihan 3 (Bantimurung, Simbang, Camba, Cenrana, Mallawa)

1. H. Zainal Dalle, SE (4596 suara sah)

Partai : PAN
Jabatan di partai : Wakil sekretaris DPW PAN Sulsel
TTL : Maros, 27 Januari 1975
Alamat : Kampung Pakalu, Kel. Kalabbirang, Bantimurung, Maros
Riwayat Pendidikan :

          SD Negeri Pakalu 1Bantimurung 1987
          SMP Negeri Bantimurung 1993
          SMA Negeri 1 Maros 1993
          S1 Fak. Ekonomi UNHAS 1999

2. Andi Makmur Akmal (3108 suara sah)

Partai : Gerindra
Jabatan di partai : Ketua PAC Gerindra Kecamatan Mallawa
TTL : Camba, 27 November 1965
Alamat : Kec. Mallawa Kab. Maros
Riwayat Pendidikan :

          SD WT Mallawa 1955
        SMP VII Filial 1980
          SMA Negeri Maros 1955
          FISIPOL Universitas 45 (tidak selesai)

3. Hj. Andi Welly (2207 suara sah)

Partai : PAN
TTL : Maros, 21 Juli 1965
Alamat : Bulu Sipong Km 4 Bantimurung Maros
Riwayat Pendidikan : SMA
Riwayat Pekerjaan :

Anggota DPRD Maros 2004-2007
Anggota DPRD Maros 2009-2014

4. H. Amirullah Nur, S.Sos (1951 suara sah)

Partai : Demokrat
Jabatan di partai : Ketua DPC Partai Demokrat Maros
TTL : Camba, 15 Desember 1962
Riwayat Pendidikan :

          SD Mudrasah Ibtidaiyah 1974
          SMP Muhammadiyah Camba 1980
          SMA Negeri 4 Makassar 1983
          IPB Bogor 1989-1994
          Universitas Veteran RI 2011

Riwayat Pekerjaan :

          Dirut PT. RAI Dili Utama 1992-sekarang
          Dirut PT. Artha Sukses Mandiri 1995-sekarang
          Dirut PT. Bumi Kambaena Sejahtera 2011
          Komisaris Utama PT. Aquana Timpuseng Mineral 2007-sekarang

5. H. Muh. Rusli Rasyid, SE (1918 suara sah)

Partai : Hanura
Jabatan di partai : Anggota Hanura Maros
TTL : Maros, 3 Mei 1974
Alamat : Jl. Gladiol Maros
Riwayat Pendidikan :

          SD Inpres Polejiwa Maros 1987
          SMP DDI Maros 1990
          SMA PGRI Maros 1993

Riwayat Pekerjaan :

Bendahara KNPI Kab. Maros
Bendahara KONI Kab. Maros

6. Fitriani, S.Pd (1894 suara sah)

Partai : PAN
Jabatan di partai : WakilSekretaris DPD PAN Maros
TTL : Maros, 8 Juli 1974
Alamat : Jl. H. Bohari Pakere Kcc. Simbang
Riwayat Pendidikan :

          SD Inp 30 Bontoala
          SMP Negeri 1 Maros 1991
          SMA Negeri 1 Maros 1994
          S1 Yapim Maros 2007

Riwayat Pekerjaan :

Ketua Pengelola PAUD Sinar Tanete

7. H. Muhammad Salman Sunusi, SH, M.Kn (1832 suara sah)

Partai : PPP
Jabatan di partai : Anggota PPP Maros
Panggilan : H. Salman
TTL : Pakalu, 24 Juni 1985
Alamat : Jl. Pallantikang No.9 Maros
Riwayat Pendidikan :

          SD Negeri 1 Pakalu 1997
          SMP Negeri 1 Maros 2000
          SMA Negeri 1 Maros 2003
          S1 UMI 2007
          S2 Unhas 2011

8. Drs. Muh. Arsyad (1600)

Partai : PDIP
TTL : Camba, 13 November 1962
Alamat : Dusun Matajang RT 003/001, Timpuseng Camba, Kab. Maros
Riwayat Pendidikan :

          SD 1 Timpuseng Camba 1968-1974
          SMP Muallim Camba 1974-1978
          SMA Muhammadiyah 1 Makassar 1978-1982
          S1 UVRI Makassar

9. H. Muh. Amin, S.Ip (1486 Suara sah)

Partai : NASDEM
Jabatan di Partai : Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan NASDEM Maros
TTL : Maros, 1969
Alamat : Bulu Sipong Desa Alatenggae Kec. Bantimurung
Motto : Kualitas Kerja adalah nomor satu, melayani konstituen yang baik dan benar.
Riwayat Pendidikan :

          SD 1983
          SMP 1986
          SMTI 1990
          S1 2012

Riwayat Pekerjaan :

Perusahaan Otomotif Honda 1994-2007
Anggota DPRD 2009-2014

10. H. A. Patarai Amir, SE (1425 suara sah)

Partai : Golkar
Jabatan di Partai : Bendahara DPD II Partai Golkar Maros
Panggilan : A. Aso
TTL : Makassar, 21 Agustus 1975
Alamat : Komp. H. Banca Blok M1 No11
Riwayat Pekerjaan :

Anggota DPRD Maros 2009-2014
Daerah Pemilihan 4 (Mandai, Tanralili, Moncongloe, Marusu, Tompobulu)

1. A.S. Chaidir Syam, S.Ip (7701 suara sah)

Partai : PAN
TTL : Bone 2 Februari 1977
Alamat : Jl. Mawar I No 11 Maros
Riwayat Pendidikan :

          SD Negeri 1 Maros 1983-1989
          SMP Negeri 2 Maros 1989-1992
          SMA Negeri 1 Maros 1192-1995
          S1Ilmu Pemerintahan UNHAS 1995-2001

Riwayat Pekerjaan :

Anggota DPRD Maros (PAW) 2008-2010
Wakil Ketua DPRD Maros 2010-2014

2. Ir. Hj Haeriah Rahman (5159 suara sah)

Partai : PAN
Jabatan di Partai : Wakil Ketua DPD PAN Maros
TTL : Maros,15 Desember 1973
Alamat : Jl. Cendana 42 Maros
Motto : Fastabiqul Khaerat
Riwayat Pendidikan :

          SD Muhammadiyah Maros 1986
          SMP Negeri 1 Maros 1986-1989
          SMA Negeri 1 Maros 1989-1992
          S1 Fak. Pertanian UNHAS 1993-1999

Riwayat Pekerjaan :

Direktur CV. Wahana Insan Mandiri 1994-sekarang
Direktur PT Mitra Vision 2006-sekarang

3. Aisyah Nurliana R (3017 suara sah)

Partai : Hanura
Jabatan di Partai : Anggota Partai Hanura
TTL : Maros,19 Maret 1991
Alamat : Carangki Selatan
Riwayat Pendidikan :

          SD Inp Kurusumange
          SMP Negeri 1 Tanralili
          SMK Keperawatan Bina Profesi Maros
          STIKES NANI Hasanuddin Makassar

4. Hj. Suriati (2294 suara sah)

Partai : PBB
Jabatan di Partai : Anggota PBB Maros
TTL : Maros,03 Maret 1973
Alamat : Jl. Patte'ne Raya
Riwayat Pendidikan :

          SD Negeri 18 Patte'ne 1980-1986
          SMP Negeri Temappaduae 1986-1989
          SMA Paket C Maros 2008

5. H. Havid S. Pasha, SH (2059 suara sah)

Partai : PKB
Jabatan di Partai : Anggota PKB Maros
TTL : Maros,10 Juli 1970
Alamat : Tamalate, Desa Moncongloe Bulu, Kec. Moncongloe
Pendidikan Terakhir : S1
Riwayat Pekerjaan :

Anggota DPRD Tahun 2009-2014

6. A. Syahril Mappangara, SE (1977 suara sah)

Partai : Nasdem
TTL : Bone 25 Mei 1967
Alamat : BTN Wessabbe II Blok C no 37
Riwayat Pendidikan :

          SD Negeri Inp 10/73 Bone 1975-1981
          SMP Negeri 1 Uloe Bone 1981-1984
          SMA Negeri 1 Bone 1984-1987
          S1UMI Makassar 1987-1996

7. H. Mansyur Janong, SE (1697 suara sah)

Partai : Golkar
Jabatan di Partai : Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Maros
Panggilan : H. Ancu
TTL : Maros, 25 Desember 1963
Alamat : Dusun Baddo-baddo kab. Maros
Pendidikan Terakhir :S1
Riwayat Pekerjaan :

Anggota DPRD 2009-2014

8. Hardiman, S.Ag (1681 suara sah)

Partai : Gerindra
TTL : Maros, 1972
Alamat : Dusun Mambue Desa Nisombalia Marusu
Riwayat Pendidikan :

          SD Negeri 14 Mambue 1985
          SMPNegeri Temappaduae 1988
          Madrasah Aliyah Tahu 1992
          S1 IAIN Alauddin 1999

9. H. Muh. Hasmin Badoa, S.Sos (1332 suara sah)

Partai : PPP
Jabatan di Partai : Anggota PPP Maros
Panggilan : H. Has
TTL : Makassar 05 Februari 1979
Alamat : Jl. Manggala no 10 Moncongloe Lappara
Motto : Siap Mengemban Amanah Rakyat
Riwayat Pendidikan :

          SD Negeri Inpres Manggala Makassar
          SMP Negeri 20 Makassar
          SMA Negeri 13 Makassar
          S1 UVRI Makassar

10. Hasanuddin (1116 suara sah)

Partai : PAN
Jabatan di Partai : Anggota PAN Maros
TTL : Maros,4 Juni 1986
Alamat : Desa Tompobulu, Kec. Tompobulu
Riwayat Pendidikan :

          SD 1998
          SMP 2001
          SMA 2004

11. Akbar Endra (1114 suara sah)

Partai : Demokrat
Jabatan di Partai : Anggota Partai Demokrat
TTL : Maros,03 Maret 1972
Alamat : BTN Batangase Permai Blok B11/14

12. Drs. Abd. Hafid (858 suara sah)

Partai : PKS
Jabatan di Partai : Ketua DPD PKS Kabupaten Maros
TTL : Bone, 31 Desember 1956
Alamat : Pesantren darul Istiqamah Maros
Motto : Istiqamah Berislam.
Riwayat Pendidikan :

          SD 2 Pattiro Bajo Bone
          PGAN 4 Tahun di Watampone
          PGAN 6 Tahun di Watampone
          Sarjana Muda Fak. Syariah IAIN Alauddin
          S1 Fak. Syariah IAIN Alauddin Makassar

Riwayat Pekerjaan :

          Guru Non PNS 1987-sekarang
Anggota DPRD Maros 1999-2004
          Pimpinan Pesantren Darul Istiqamah Cab. Manado 1987-1988 dan 1991-1994

Demikian daftar dan profil singkat anggota DPRD Kabupaten Maros Periode 2014-2019. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan mereka kemampuan dan Kekuatan dalam mengemban Amanah Masyarakat.

Salam SOTTA"

Diolah dari ASPIRA Edisi 2 tahun 2014

CAT S50 Smartphone Tahan Banting

2014-09-08T08:36:00.000-07:00

Ponsel dengan desain tahan banting bagi anda sudah tidak asing lagi. Namun untuk smartphone yang tahan banting sepertinya masih cukup asing, bahkan belum ada dipasaran. Nah Bagi anda yang sedang mengidamkan smartphone tahan banting sepertinya produk yang satu ini layak jadi referensi..

Gambar CAT S50

Perusahaan CAT yang memang terkenal dalam produk gadget tahan banting baru saja merilis handphone terbarunya, CAT S50. Gadget ini bahkan sudah lulus sertifikasi IP67 (tahan debu dan tahan air), MIL-810 G (tahan garam, debu, lembab, hujan, radiasi matahari dan tahan goncangan).

Dari segi desain, gadget ini tergolong tipis.Hanya berukuran 4,7 inci. Sama dengan produk terbaru Apple yang juga memiliki ukuran 4,7 inci. Meskipun tipis, namun gadget ini sangat kokoh bahkan tidak mudah dipecahkan. Selain itu, S50 sudah mendapatkan kamera 8 Megapiksel dan kapasitas penyimpanan 8 Gigabyte.

Dilansir oleh techradar, handphone tersebut menggunakan prosesor quad core 1,2 GHz Cortex-A7 dan berjalan dengan android Kitkat. Namun baru dipasarkan di Amerika Serikat dengan Harga USD500 (berkisar Rp5 jutaan). Ada dua pilihan warna yang ditawarkan yakni warna Forest dan Slate.

So...Kita tunggu rilisnya di Indonesia.......

Salam SOTTA'

Sumber: Teknologi Informasi Harian Fajar

Kawasan Karst Maros Pangkep (KKMP)

2014-09-08T00:22:00.000-07:00

Kawasan Karst Maros Pangkep

Kawasan Karst merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan (nonrenewable) yang jika terjadi kerusakan tidak akan dapat dipulihkan (irretrieveable). Ekosistem karst memiliki multi nilai. Banyak sektor yang berkepentingan, sehingga menyebabkan tarik ulur kepentingan dalam pemanfaatannya.

Hal ini menjadi dilema dalam pengelolaan. Saat ini laju kerusakan karst berlangsung lebih cepat akibat aktivitas pertambangan, baik secara tradisional maupun modern. Laju penambangan yang kurang terkontrol menyebabkan ekosistem karst menglami degradasi.

Sulsel memiliki kawasan karst yang terletak di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Kawasan karst Maros Pangkep (KKMP) merupakan yang terbesar dan terindah kedua di dunia setelah kawasan karst di Cina. Keunikan kawasan karst Maros-Pangkep yang tidak terdapat pada kawasan karst lainnya di Indonesia, karena mempunyai bentang alam yang unik dan khas yang biasa disebut menara karst (tower karst). Di kawasan itu, bukit-bukit kapur menjulang tingi dengan tebing yang menantang.

Dalam bidang pertambangan KKMP memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Batu gamping adalah bahan utama pembentuk karst merupakan sumber daya alam yang secara langsung dapat dimanfaatkan baik sebagai bahan baku semen (tambang skala besar: pabrik tonasa dan Bosowa) atau sebagai bahan bangunan (tambang skala kecil). Hasil dari pertambangan ini memberikan nilai terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Maros Pangkep. Tetapi jika kegiatan pertambangan terus berlanjut, maka akan mengakibatkan kerusakan pada KKMP.

KKMP juga memiliki potensi ekonomi lain yang tidak kalah penting yaitu nilai jasa lingkungan (environmental service) seperti sumber daya air, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam, objek wisata alam, situs arkeologi, dan areal peribadatan. Dalam penelitian Kurniawan 2007;2009 secara ekonomis menggunakan pendekatan valuasi ekonomi, sebagian jasa lingkungan Kawasan Karst Maros Pangkep (KKMP) memberikan nilai ekonomi total Rp 2.072.501.086.700 setiap tahunnya. Tetapi untuk kearah itu perlu waktu lama dan dibutuhkan sinergitas oleh setiap stakeholders.

Guna mengatasi permasalahan tersebut maka Badan Lingkungan Hidup Prov Sulawesi Selatan pada tahun 2011 telah membentuk konsorsium pengelolaan KKMP dengan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.1489/V/Tahun 2011. Tugas utama anggota konsorsium adalah:

1. Mengkoordinasikan programdan kegiatan yang akan dilaksanakan pada kawasan KKMP.

2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengelolaan, penataan batas kawasan, penyusunan zonasi, dan tata ruang.

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan promosi dan sosialisasi mengenai KKMP

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasana, pemantauan dan penegakan hukum

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengusulan KKMP sebagai warisan Dunia (world Heritage)

Demikian tentang Kawasan Karst Maros Pangkep, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Salam Sok Pintar Sok Tahu (SOTTA')......

Sumber: Sul-Sel Go Green-Harian fajar

Cara Menghapus Blog di Blogger

2014-09-08T00:13:00.002-07:00

Sebagai pengguna blogger ada kalanya kita ingin menghapus blog dengan alasan tertentu. Sebenarnya caranya sangat mudah hanya saja hal ini sangat jarang kita lakukan sehingga luput dari perhatian kita, utamanya bagi pemula yang baru saja belajar tentunya akan mengalami kesulitan mencari cara menghapus blog (dejavu). Karenanya dalam kesempatan ini saya ingin berbagi cara menghapus blog pada Blogger (sumbernya saya pelajari dari hengkikristiantoateng.blogspot.com)

Langkah-langkah menghapus Blog adalah sebagai berikut:

1. Login pada akun blogger anda...

2. Pada menu blog anda pilih setelan ( setting )/lainnya /klik 'hapus blog' seperti gambar di bawah ini

setelah anda meng-klik hapus blog, maka akan muncul jendela baru untuk memilih apakah anda ingin mengekspor / unduh blog anda sebelum menghapus. Namun jika tidak maka langsung saja memilih hapus blog.

3. Jreng......Blog anda telah terhapus dan dapat dipulihkan kembali dalam waktu 90 hari berjalan.

Demikian tentang cara menghapus blog semoga ada manfaatnya....

Salam Sok Pintar Sok Tahu.....

TELUK TOMINI (GULF OF TOMINI)

2014-02-03T06:02:00.001-08:00

Teluk Tomini merupakan salah satu teluk terbesar di Indonesia dengan luas kurang lebih 6 juta hektar dengan potensi sumberdaya alam yang kaya dan unik , sejatinya perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar. Dalam pembagian kawasan keanekaragaman hayati, kawasan ini berada di zona Wallacea, yang dalam sejarahnya merupakan kawasan terpisah dari Benua Asia maupun Australia. Teluk Tomini tergolong perairan semi tertutup (semi enclosed) yang bersinggungan langsung dengan tiga provinsi (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo) dengan 14 kabupaten/kota serta 23 muara daerah aliran sungai (DAS).

Di tengah-tengah Teluk Tomini ini, terdapat 56 rangkaian pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Togean yang panjangnya membentang hingga 90 kilometer. Enam pulau di antaranya termasuk yang kategori besar, yaitu Pulau Una-Una, Batulada, Togean dan Talatakoh, Waleakodi dan Waleabahi. Selebihnya adalah pulau-pulau kecil yang indah. Di pulau-pulau kecil itu, menjadi kawasan wisata yang setiap saat ramai dikunjungi wisatawan asing dari Eropa.

Pulau-pulau tersebut yang mengelilingi enam pulau besar tersebut. Di teluk ini, terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya, dan seakan menjadi surga bagi para penyelam. Selain karena terumbu karangnya yang indah, berbagai jenis ikan juga hidup di sini. Aset sumberdaya pesisir dan laut Teluk Tomini berupa terumbu karang merupakan bagian dari segitiga terumbu karang dunia (Coral Triangle) dan Taman Nasional Laut Kepulauan Togean dikenal sebagai “the Heart of Coral Triangle” .

Ekosistem Teluk Tomini sebagai salah satu dari 26 kawasan andalan laut nasional memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang sangat berlimpah bagi pengembangan kawasan wisata bahari dan lumbung pangan nasional. Kawasan Teluk Tomini mencakup ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove serta pantai wisata dan pelabuhan laut. Berdasarkan potensi tersebut maka pada tahun 2003, Presiden Megawati mencanangkan kawasan Teluk Tomini sebagai gerbang Mina Bahari dan pada tahun 2008 telah dilakukan peluncuran Program Percepatan Pembangunan Kawasan Tomini oleh Menteri Negara Percepatan Daerah.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, menunjukkan bahwa kurun tahun 2001-2007, kerusakan terumbu karang mencapai 8,7 persen, padang lamun 4,6 persen dan mangrove berkurang hingga 5,11 persen. Sedangkan luas keseluruhan Kepulauan Togean mencapai sekitar 411.373 ha, dan luas Kabupaten Tojo Una-Una yang berhadapan langsung dengan Togean, sekitar sekitar 5.721,15 km bujur sangkar. Di kawasan inilah yang paling banyak mengalami kerusakan.

Teluk Tomini mengalami kerusakan akibat kurang serasinya pembangunan kawasan darat dan laut. Kerusakan ekosistem yang parah misalnya, meliputi kehancuran terumbu karang, hutan bakau, serta diperparah dengan kerusakan sejumlah daerah aliran sungai yang bermuara ke Teluk Tomini. Kerusakan itu dapat disaksikan di Taman Nasional Kepulauan Togean yang terletak di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Dikhawatirkan, kerusakan di Teluk Tomini dan pulau-pulau yang mengitarinya kelak makin parah. Sehingga kebanggaan menjadikan kawasan ini sebagai sokoguru kehidupan masyarakat setempat, tidakdapat tercapai.

Posisi Teluk Tomini yang strategis menjadikan Teluk Tomini sebagai jantung segitiga terumbu karang dunia atauHeart of Coral Triangle yang menjadi salah satu bagian kesepakatan di ajang World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiatif (CTI) Summit baru-baru ini di Manado. Hal ini semakin menegaskan perlunya suatu tindakan pencegahan agar kerusakan yang mulai tempak di kawasan itu untuk segara dibenahi.

Pemberdayaan Aset Teluk Tomini

Saat ini kawasan Teluk Tomini dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk berbagai aktifitas, diantaranya penangkapan ikan, pariwisata, pelabuhan dan kawasan konservasi (daerah perlindungan laut).

UNESCO pun telah menetapkan Teluk Tomini sebagai salah satu kekayaan dunia yang patut dilindungi. Pasalnya, di teluk ini menyimpan potensi laut yang sangat menjanjikan. Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah melaporkan, potensi sumberdaya ikan di perairan tersebut, mencapai sekitar 330.000 ton per tahun dan yang dapat dikelola secara lestari sekitar 214.000 ton per tahun.

Laut Tomini dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai kawasan budidaya ruang darat maupun laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut (PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN). Dalam kawasan Teluk Tomini, juga terdapat satu pelabuhan internasional yaitu pelabuhan Bitung dan satu pelabuhan nasional yaitu pelabuhan Gorontalo (PP No. 26 Tahun 2008) dan 13 kawasan lindung nasional yang terdiri dari satu kawasan suaka alam laut, tiga suaka margasatwa, tujuh cagar dan satu taman nasional serta satu taman nasional laut (PP No. 26 Tahun 2008).

Pada tahun 2007-2008 lalu, kembali dilakukan pemantauan kualitas lingkungan pesisir laut bersama tiga pusat lingkungan (UNSRAT, UNG dan UNTAD). Pemantuan dilakukan pada kualitas air laut sekitar pelabuhan, wisata bahari, terumbu karang, mangrove dan padang lamun. Juga dilakukan pemantauan pada kondisi lahan daratan yang mempengaruhi teluk yakni kondisi tutupan lahan di daerah aliran sungai (DAS). Hasilnya menunjukkan bahwa kondisi dan aset kawasan Teluk Tomini telah rusak dan tercemar kecuali yang masih cukup terjaga adalah kawasan laut Gorontalo.

Sejumlah aktifitas berlabel pembangunan dan kepentingan sesaat telah banyak membuat spot pada ekosistem Teluk Tomini dalam kondisi rusak. Keadaan ini tentunya bukan kabar baik terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan ekosistem Teluk Tomini yang secara ekonomi, sosial dan ekologi sangat signifikan bagi peningkatan pendapatan daerah di tiga propinsi tersebut.

Sebagai salah satu langkah awal, melalui ekspedisi Wallacea II pada tahun 2004 yang lalu berfokus pada kondisi terumbu karang. Karena, rata-rata kerusakan terumbu karang di Indonesia sudah sangat parah. Sasarannya adalah biodiversity dan coastal termasuk terumbu karang. Di Indonesia, rata-rata terumbu karang yang masih baik paling-paling hanya sekitar 25-27 persen.

Di kawasan Wallacea paling-paling hanya 30 persen yang masih dalam kondisi baik. Terumbu karang itu merupakan habitat biota laut, bukan hanya sebagai tempat berlindung, tetapi juga tempat mencari makan dan bertelur. Kalau terumbu karang itu rusak, seperti manusia yang kehilangan rumah. Dengan penyelamatan terumbu karang, maka produksi laut akan terjaga.

Berdasarkan hasil riset selama ini, Teluk Tomini merupakan perairan teluk terluas di Indonesia serta memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Pentingnya ekspedisi ini adalah untuk melihat sejauh mana potensi Teluk Tomini dan nantinya akan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena, kemiskinan masyarakat banyak terdapat di pesisir-pesisir. Untuk itulah, pengelolaan perikanan dan kelautan harus diselamatkan. Setidaknya ekspedisi ini bukan hanya untuk penelitian tetapi juga pengembangan wilayah minimal untuk kawasan Wallacea, sehingga nantinya bisa dilakukan pengelolaan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Obyek yang boleh jadi bakal mendapat perhatian serius adalah terumbu karang. Secara umum ekosistem terumbu karang di Gorontalo masih terbilang cukup baik, tetapi di sejumlah lokasi terlihat adanya kerusakan yang parah. Ini tak lain akibat penggunaan bom dan sianida yang dilakukan para nelayan saat menangkap ikan. Keadaan terumbu karang di kawasan pulau-pulau juga lebih baik dibandingkan dengan karang-karang di dekat pesisir pantai. Kondisi karang di daerah slope umumnya masih baik, sedangkan daerah reef flat mengalami kerusakan yang ditengarai akibat pengeboman dan penambangan batu karang.

Melihat kondisi itu, rasanya tidak bijak jika cuma berpangku tangan. Harus ada upaya-upaya konkret untuk menyelamatkan terumbu karang oleh pihak-pihak yang ahli di bidangnya sehingga bisa menciptakan sebuah gerakan massal. Diharapkan bisa menggugah masyarakat dan terutama pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Menumbuhkan public awarness, baik di tingkat masyarakat dan lebih-lebih di kalangan pemerintah.

Wiilayah pesisir dan laut yang padat penduduk atau tinggi intensitas pembangunannya telah mengalami degradasi/tekanan lingkungan berupa pencemaran; overfishing; degradasi fisik habitat terumbu karang, mangrove, dan lainnya pada tingkat yang telah mengancam daya dukung kawasan tersebut untuk mendukung pembangunan ekonomi selanjutnya. Lebih ironis lagi, penduduk pesisir sebagian besar masih merupakan kelompok masyarakat termiskin di tanah air. Apabila kondisi semacam ini tidak segera diperbaiki, maka dikhawatirkan kita tidak dapat memanfaatkan sumberdaya kelautan bagi kepentingan pembangunan nasional secara optimal dan berkesinambungan.

Kasus pencemaran lingkungan dewasa ini sudah berada di ambang batas kewajaran. Meski berbagai peraturan daerah (Perda) telah dibentuk, misalnya PP. No. 27 1999 tentang pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menyatakan bahwasanya setiap usaha atau pelaku kegiatan wajib melakukan studi Amdal yang diperkirakan akan menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan sekitar, namun aktivitas pencemaran lingkungan tetap berlangsung. Akibatnya, ekosistem sumberdaya hayati terancam punah khususnya di wilayah pesisir dan sebagian besar lautan tropis nusantara.

Sebagai daerah tropis yang dilalui garis khatulistiwa, Indonesia subur akan kekayaan sumberdaya alam hayati yang terbentang sepanjang 81.791 KM di berbagai perairan nusantara. Karena itu pula, tidak heran bila ekosistem sumber daya hayati seperti Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang berkembang begitu pesat khususnya di wilayah pesisir dan deretan lautan tropis nusantara.

Namun, potensi yang sedemikian besar ini kurang mendapat perhatian oleh masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Masyarakat belum bisa memanfaatkannya secara maksimal. Begitu juga dengan pemerintah, kebijakan-kebijakan yang pro terhadap pelestarian sumber daya alam khususnya ekosistem sumber daya hayati belum menunjukkan adanya kemauan politik (politicall will) yang tegas dan jelas. Ekosistem sumberdaya hayati yang terdapat dalam Mangrove (hutan bakau), padang lamun dan terumbu karang ini memiliki multifungsi seperti potensi ekonomi, pariwisata, penelitian, bahkan penyelamat dari aneka bencana seperti pasang naik, abrasi pantai, ombak besar dan gelombang tsunami.

Aktifitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan diduga kuat menjadi faktor penyebab timbulnya kerusakan ekosistem sumberdaya hayati. Aktifitas pembangunan yang tanpa terkendali menyebabkan kawasan daratan dan pantai menjadi tercemar.

Pertama, ekosistem Mangrove (Hutan Bakau) yang terdapat dalam wilayah pesisir mengalami penurunan drastis tingkat produksinya akibat penebangan hutan liar, pemakaian bahan kimia seperti pestisida, penggunaan zat-zat radioaktif, pembuangan sampah yang tidak teratur, pertambangan dan lain-lainnya. Sementara ekosistem Mangrove yang terdapat di wilayah pesisir, memiliki potensi besar bagi pemberdayaan masyarakat setempat. Salah satu potensi tersebut adalah sebagai tempat pemijahan beragam spesies ikan dan tumbuh-tumbuhan (Spawning Ground), pengasuhan (Nursery Ground) dan pembesaran ikan (Feeding Ground).

Kedua, ekosistem Padang Lamun yang memiliki produktifitas besar karena habitat bagi tumbuh kembangnya berbagai mikroorganisme seperti plankton, phytoplankton, kerang-kerangan (molusca), kepiting dan ikan juga terancam punah akibat pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Ekosistem padang lamun banyak bermanfaat untuk; penyaring limbah, sebagai bahan kertas, bahan makanan, dan bahan pakan ternak. (*)

Ketiga, ekosistem terumbu karang yang semestinya menjadi habibat biota ikan, kerang, lobster, penyu, dan berbagai organisme lainnya karena berbagai ulah manusia seperti pemakaian bahan peledak (dinamit), pembuangan limbah dan sampah industri dari pabrik maupun rumah tangga, membuat ekosistem terumbu karang terancam punah.Kepunahan ekosistem terumbu karang tentu akan menghilangkan sejumlah manfaat yang dimilikinya. Pertama, sebagai sumber bahan makana bagi ikan, udang-udangan, kerang-kerangan, rumput laut. Kedua, bahan obat-obatan. Ketiga, bahan budi daya. Keempat, bahan bangunan dan daerah wisata. Relakah kita jika itu semua hilang dari Teluk Tomini? (*)

Sumber: Pusat Pengelolaan Ekoregion SUMAPAPUA

UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penjelasannya

2014-01-28T07:46:00.000-08:00

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.

2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang

kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau

i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

(1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3) diatur dalam Undangundang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat

diperoleh dari :

a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

5. Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti", sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat" pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut:

Pasal 37 A

(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta\bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

6. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 A, Pasal 38 B, dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 B

(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

(3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.

(4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

(5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

(6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

7. Di antara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab VI A mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43 A yang diletakkan di antara Pasal 43 dan Pasal 44 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

BAB VI A

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43 A

(1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini.

8. Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43 B

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jis. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 21 Nopember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSII.

I. UMUM
Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undangundang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.

Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

Di samping itu, dalam Undang-undang ini dicantumkan Ketentuan Peralihan. Substansi dalam Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2 ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan "advokat" adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf I
Cukup jelas

Angka 3

Pasal 12 A
Cukup jelas

Pasal 12 B

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12 C
Cukup jelas

Angka 4

Pasal 26 A

Huruf a
Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang\disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM). Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.

Huruf b
Cukup jelas

Angka 5

Pasal 37

Ayat (1)
Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).

Ayat (2)
Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk).

Pasal 37 A
Cukup jelas

Angka 6
Pasal 38 A
Cukup jelas

Pasal 38 B
Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok. Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa. Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Pasal 38 C
Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari
tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada Undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-undang tersebut. Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4150

Pimpinan Pengadilan Semestinya Adalah Agen Perubahan Bagi Reformasi Peradilan (Agent of Change for Judicial Reform)

2014-01-27T03:12:00.003-08:00

PIMPINAN PENGADILAN SEMESTINYA ADALAH AGEN PERUBAHAN BAGI REFORMASI PERADILAN (AGENT of CHANGE for JUDICIAL REFORM)
Oleh : DR. RIDWAN MANSYUR, SH., MH

Setiap pemimpin semestinya adalah Agen Perubahan. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) maupun sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baikgood governance

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang administratif, personil dan finansial, serta sarana dan prasarana. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggungjawab dan tantangan karena MA, Pengadilan Tingkat Banding sampai Tingkat Pertama dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan meningkatnya reformasi di peradilan, hal tersebut akan berdampak pada semakin besarnya tuntutan transparansi dan informasi publik. Adanya pembaruan yang berkelanjutan dapat meningkatkan citra peradilan di mata masyarakat, badan legislatif maupun eksekutif di Indonesia. Saat ini kita telah memasuki tahun ke empat Cetak Biru (Blue Print) ke Dua 2010-2035.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi dalam buku nya yang berjudul ”Reformasi Birokrasi Dalam Praktik” edisi Mei 2013, (pada Kata Pengantar) menyampaikan bahwa cara-cara baru menerapkan reformasi birokrasi tidak terlalu baru. Di sektor swasta banyak hal yang sudah di praktikkan : Pelayanan satu pintu, elektronisasi pelayanan, remunerasi berbasis kinerja dan lain sebagainya. Banyak penelitian dilakukan dan konfrensi/seminar digelar untuk mencari tahu cara terbaik menjadi birokrasi publik direformasi dari sebelumnya.

Pimpinan Pengadilan sebagai Agen Perubahan untuk Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah reformasi pelayanan publik itu sendiri. Perlu diakui, bahwa upaya perbaikan pelayanan publik sudah dilakukan. Standarisasi pelayanan publik sudah diberlakukan untuk pelayanan dasar. UU Nomor 25 tahun 2009 dan SK KMA Nomor 26 tahun 2012 memapankan pengaturannya. Modernisasi pelayanan dengan instrumentasi teknologi informasi juga merupakan suatu keniscayaan; seperti info perkara dan direktori putusan pada Mahkamah Agung RI, serta lahirnya pengaturan dalam SK KMA Nomor 119/2013 tentang Penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung RI yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Dr. H.M. Hatta Ali, SH.,MH) pada tanggal 19 Juli 2013, CTS (Case Tracking System)/SIPP, SIADPA dan SIADPA MILTUN pada pengadilan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah-langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Sebagaimana dokumen Cetak Biru Perubahan Peradilan 2010-2035, arah kebijaksanaan Mahkamah Agung RI pada 25 tahun mendatang adalah ”Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung” yang sudah tentu hal ini akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan yang akan dilakukan di area-area fungsi teknis serta fungsi pendukung dan fungsi akuntabilitas.

Dalam Cetak Biru Perubahan Peradilan 2010-2035 juga di jelaskan ada 6 fungsi Pelaksanaan Fungsi Pendukung, yaitu : Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sumber Daya Keuangan, Manajemen Sarana dan Prasarana, Manajemen Teknologi dan Informasi (TI), Transparansi Peradilan dan Fungsi Pengawasan. Dengan demikian supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih yang didukung oleh partisipasi dari masyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan merupakan faktor pendukung dari terlaksana dan tercapainya reformasi birokrasi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia mensyaratkan suatu struktur penyelenggara reformasi birokrasi. Sebuah premis yang mempunyai konsekuensi logis menyatakan bahwa setiap pemimpin reformasi birokrasi perlu pengawasan ke dalam (in control) dalam reformasi birokrasinya dalam Buku yang berjudul ”Pemimpin dan Reformasi Birokrasi” edisi Februari 2013 terbitan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi. Tentu saja Pimpinan Lembaga lain dapat mengambil peran ini.

Seorang pemimpin di Pengadilan harus mampu memberikan pemahaman bahwa reformasi tidak akan mengenakkan bagi sebagian orang, dan cenderung akan menimbulkan resistensi, sehingga harus siap melakukan melakukan manajemen perubahan. Para pemimpin juga harus memiliki karakteristik yang harus ditanamkan dan diperjuangkan. Seorang pemimpin harus visioner dan berpikir melebihi kemampuan orang (thinking ahead), berpikir terus menerus (thinking again) dan berpikir lintas batas (out of the box/out of the book).

Ada empat hal yang penting yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Bila keempat ini dimiliki, pemimpin akan mendapat kekuatan dari dalam diri untuk menjadi agen perubahan. Juga akan mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan tugas yang diemban. Pertama, mampu menjadi penggerak sekaligus pendorong pemecahan masalah yang dihadapi. Kedua, senantiasa memberikan keteladanan bagi staf/bawahan. Ketiga, dengan sepenuh hati bekerja lebih keras dari pada staf/bawahan. Dan keempat, tentu saja pemimpin yang berorientasi pada perubahan yang senantiasa konsisten melakukan semua hal yang baik.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks.

Secara umum Standar Pelayanan di Pengadilan meliputi : Pelayanan Administrasi Persidangan, Pelayanan Bantuan Hukum, Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Permohonan Informasi. Secara khusus masing-masing pengadilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN dan Peradilan Militer) juga memiliki Standar Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi kini dijadikan sebuah solusi praktis. Pelayanan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi. Tak terkecuali di pengadilan, hampir di seluruh pengadilan tengah bekerja keras untuk dapat membangun sistem informasi perkaranya berbasis teknologi. Pelayanan seperi ini ini juga telah diterapkan di Mahkamah Agung Singapura dengan sangat representatif sebagai peradilan modern dengan E-Document dan E-Litigation yang kesemuanya berbasis IT.

Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah. Sebagaimana sistem informasi penelusuran dan manajemen perkara dan manajemen administrasi serta keuangan Mahkamah Agung dan Pengadilan, terbukti tidak kurang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, capaian seperti penghargaan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK, penghargaan penyerapan anggaran terbaik untuk Mahkamah Agung RI, Penghargaan tertinggi untuk survey integritas sektor publik tahun 2013 dari KPK dan prinsip SK KMA Nomor 119/2013 tentang Penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung RI.

Akhirnya, pemimpin Pengadilan yang berhasil adalah pemimpin yang menyadari bahwa kepemimpinan yang berkenan dengan manusia, dari manusia, oleh manusia dan untuk manusia. Kerena perubahan adalah kata yang disadari atau tidak adalah kata yang tidak banyak disukai. Manajemen perubahan pada dasarnya sesulit perubahan itu sendiri.

Tentu saja kita bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik secara sederhana, mudah dan ramah kepada mereka untuk memperoleh akses keadilan ini dengan niat ibadah dan membantu sesama.

Semoga Bermanfaat.

Sumber: Site Mahkamah Agung

MENDIDIK ANAK DENGAN METODE ISLAM (Bagian 2)

2014-01-25T21:51:00.002-08:00

Baca Bagian Pertama>>>

BAGIAN KEDUA: MENDIDIK BAYI 0-3 TAHUN

Dalam buku Islamic Parenting oleh Syaikh Jamal Abdurrahman menjelaskan bahwa dalam periode ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai bagian pendidikan terhadap anak, sebagai berikut:

A. Azan di Telinga Kanan Bayi Saat Bayi Lahir

Abu Rafi' berkata, "Aku melihat Rasulullah mengumandangkan azan di teinga AL-Hasan bin Ali saat baru dilahirkan oleh Fatimah".

Ibnul Qayim mengatakan bahwa hikmah azan dan iqamah ditelinga bayi yang baru lahir adalah agar suara petama yang didengar adalah seruan azan. Seruan yang mengandung makna keagungan dan kebesaran Allah serta syahadat yang menjadi syarat utama bagi seseorang yang baru masuk islam. Jadi, tuntunan pengajaran ini menjadi perlambangan islam bagi seseorang saat baru dilahirkan didunia. Saat manusia akan meninggalkan dunia,dianjurkan juga untuk dituntun untuk mengucapkan kalimat tauhid. Tidaklah aneh bila pengaruh azan ini masuk ke hati sang bayi. Bayi akan terpengaruh olehnya meskipun si bayi belum dapat menyadarinya.

Kita tahu bahwa setan akan lari terbirit-birit mnakala mendengar suara azan. Karenanya, setan yang akan mengganggunya akan mendengar kalimat yang paling dibenci olehnya saat sang bayi memasuki permulaan kehidupannya di dunia. Hal ini menjelaskan kepedulian Nabi SAW terhadap akidah tauhid yang harus ditanamkan sejak dini dalam jiwa sang anak sekaligus untuk mengusir setan yang selalu berupaya mengganggu sang bayi sejak kelahirannya.

Setan juga selalu memukul bayi saat baru dilahirkan sebagimana yang disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah.

Abu Hurairah berkata,"Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:

'Tiada seorangpun anak keturunan Adam yang baru dilahirkan kecuali setan menyentuhnya ketika ia di lahirkan sehingga ia menangis karena sentuhan setan itu. Kecuali Maryam dan putranya'

Kemudian Abu Hurairah berkata,"Jika Kalian Tidak Keberatan, bacalah firman-Nya:

yang artinya:
" Dan aku memohon perlindungan untuknya serta anka-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada setan yang terkutuk" (Ali-Imran: 36)

Ibnu Abbas berkata, "Setiap Bayi yang baru dilahirkan pasti menangis, kecuali Isa putra Maryam. Bayi itu menangis karena perutnya diperas oleh setan sehingga si bayi menjerit". dengan demikian, azan yang diserukan ditelinga bayi akan menjadi pukulan balasan terhadap setan yang selalu berupaya sengan sekuat tenaganya untuk merusak keturunan Adam dan menghancurkan generasinya.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

"Tangisan Bayi yang baru dilahirkan itu saat terjadi hasutan dari setan"

B. Bersyukur dan Memberi Selamat Atas Kelahiran Bayi

Anak merupakan salah satu nikmat Allah yang di anugrahkan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya dan Dia Menahan nikmat-Nya dari siapapun yang dikehendaki-Nya. Mengingat nikmat atas anak menyenangkan kedua hati orang tua bayi, para malaikatpun menyampaikan sebagai kabar gembira untuk para rasul dan istri-istri mereka. Allah berfirman:

yang artinya:
"Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya yahya"(Maryam: 7)

Tentang Nabi Ibrahim Al-Khalil, Allah berfirman:

yang artinya:
"Dan istrinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir putranya) Ya'qub' (Hud: 71)

Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menceritakan berita gembira tentang kelahiran anak yang disampaikan kepada ayah dari utusan Allah. Ini berarti bahwa ucapan selamat atas kelahiran anak merupakan tuntunan yang dianjurkan Allah> Oleh karena itu, Allah mengecam orang yang marah dan menerima dengan berat hanya karena bayinya yang baru lahir adalah perempuan. Karena Allah yang menganugrahkan anak, baik laki-laki maupun perempuan, dan kehidupan ini tidak mungkindapat berlanjut tanpa adanya laki-laki danperempuan. Allah menilai sikap ini dalam firman-Nya:

yang artinya

"Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu" (An-Nahl: 59)

Abu Bakar bin AL-Mundzir bercerita bahwa Al-Hasan Al-Bashri pernah didatangi seorang laki-laki. Pada saat itu dihadapan AL-Hasan tidak ada lelaki lain yang mendapatkan anugrahseorang anak. Lelaki itupun mengucapkan selamat, "Selamat, semoga dia nanti menjadi penunggang kuda". Al-Hasan berkata: " Apa yang menyebabkan kamu tahu bahwa dia akan menjadi seorang penunggang kuda atau penunggang kedelai?" Orang itu bertanya, "Lalu apa yang harus kami uacapkan?" Al-Hasan Menjawab, "Katakanlah:

"Semoga Allah memberkatimu dengan kelahiran anakmu. Semoga engkau bersyukur kepada Rabb yang Menganugrahkannya. Semoga engkau mendapatkan anak yang berbakti dan semoga anakmu tumbuh menjadi dewasa"

Ucapan selamat dan memberi hadiah atas kelahiran bayi jelas akan menyenangkan keluarga bayi yang baru lahir dan akan menimbulkan nuansa gembira, serta mempererat tali kasih dan ikatan persatuan antara sesama kaum muslimin

Baca Bagian Pertama>>>

Lanjutkan Membaca Bagian Ke 3

MENDIDIK ANAK DENGAN METODE ISLAM

2014-01-25T07:26:00.000-08:00

Keinginan penulis untuk berbagi cara mendidik anak berdasarkan metode Islami (berdasarkan contoh dari Rasulullah SAW) berawal dari kesulitan saya pribadi menemukan sumber-sumber referensi yang menyeluruh mencakup pendidikan anak berdasarkan islam. Kebanyakan buku dan referensi yang ada sifatnya parsial dan belum dapat memenuhi apa yang saya cari untuk menjadi orang tua yang dapat membimbing anak menuju hakikat sejatinya sebagai hamba Allah SWT. Sebagai orang tua dan sebagai pemeluk agama islam saya ingin mendidik anak saya menjadi “manusia” yang tidak hanya memiliki bekal di dunia tapi juga bekal di hari penghakiman nanti.

Setelah mencari-cari akhirnya saya menemukan beberapa referensi yang dapat memuaskan dahaga saya tentang bagaimana mendidik anak dengan mencontoh Rasulullah SAW. Berikut ini saya bahas metodenya. Namun terlebih dahulu saya mengingatkan bahwa sebelum kita menerapkan pendidikan continiu ala islami kepada anak anak kita, kitalah terlebih dahulu yang harus menerapkan pada diri kita sendiri karena sejatinya mendidik anak adalah dengan teladan tidak hanya dengan perintah dan nasehat sebagaimana pepatah mengatakan “Tindakan lebih Kuat dari perkataan “ dan seperti itu pulalah metode yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam mendidik generasi emas Islam di masa lampau.

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

LETS BEGIN:

Mendidik anak dengan metode islam adalah metode holistik yang mencakup pendidikan anak secara lahir maupun rohani yang dilakukan secara kontiniu dan penuh dengan kesabaran melalui tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan usia anak. secara garis besar dilakukan dalam empat Tahapan yaitu:

Pra Kelahiran (Perencanaan sejak masih dalam sulbi ayahnya dan dalam kandungan)
Bayi (0-3 tahun)
Kanak-Kanak (4-10 tahun)
Remaja (10-14 tahun)

BAGIAN PERTAMA : PRA KELAHIRAN

A. Perencanaan sejak masih dalam sulbi ayahnya.

Sesungguhnya anak itu adalah amanah dari Allah SWT sekaligus ujian bagi kedua orang tuanya, karenanya jika kita ingin lulus dalam ujian tersebut maka dari awal kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua yang dapat membimbing buah hati kita menjadi anak yang berguna dan berbuat kebaikan didunia sehingga dapat membawa orang tuanya bukan hanya bangga tapi juga menjadi berkah didunia dan akhirat. Insya Allah…

Rasulullah SAW memberikan petunjukkepada kaum muslimin agar melakukan hal-hal yang menghasilkan kemaslahatan bagi anak-anak mereka pada masa mendatang termasuk dalam hal ini sejak anak masih dalam sulbi ayahnya kita telah diberikan tuntunan oleh Rasulullah agar berdoa memohon perlindungan Allah agar anak keturunan kita di jauhkan dari gangguan setan yang terlaknat. Sebagaimana sabda beliau:

“ Seandainya salah seorang diantara kalian sebelum menggauli istrinya berdoa:

Artinya:
‘Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari anak yang engkau anugrahkan kepada kami ‘

“Lalu dari keduanya lahir anak, maka setan tidak akan menggangunya selamanya”

Dalam hadis diatas dapat kita ketahui bahwa sejak awal permulaan (perencanaan), tujuan dari persenggamaan adalah demi melanjutkan keturunan atas nama Allah dengan memohon perlindungan-Nya agar anak anak kita dilindungi dari syaitan yang dapat menyesatkan mereka dalam kehidupannya di dunia nanti.

Bahkan sebelum kita mengetahui akan memiliki anak kita dianjurkan berdoa untuk kemaslahatan mereka dunia, karena memulai dengan niat yang baik dan mengawali dengan basmalah mengandung pengertian bahwa Islam menginginkan kita mendapatkan keturunan yang utama dan jauh dari pengaruh syaitan sehingga kelak jika kita benar-benartelah dianugrahi anak oleh Allah SWT, anak-anak kita dapat menjadi manusia muslim yang membawa kebaikan didunia dan di akhirat, menjadi orang yang berbuat kemaslahatan dan jauh dari berbuat kerusakan sebagaimana yang senantiasa di kampanyekan oleh setan laknatullah.

B. Dalam kandungan.

Islam sangat memperhatikan anak sejak masih dalam kandungan, adapun bukti yang menunjukkan hal tersebut adalah kewajiban suami untuk menafkahi wanita yang sedang hamil meskipun telah ditalak tiga. Seorang wanita yang telah ditalak tiga secara syariat adalah wajib berpisah dengannya dan menjadi wanita lain (bukan muhrim). Ia sudah tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah atau naungan dari suaminya dalam bentuk apapun. Namun jika wanita tersebut dalam keadaan hamil saat ditalak tiga, menurut kesepakatan semua ulama maka ia masih berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

Artinya:

‘….dan jika mereka(istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.’ (Ath-Thalaq:6)

Kewajiban suami menafkahi tersebut meskipun telah jatuh talak tidak lain adalah demi anak yang sedang dikandung. Demi menjamin kebutuhan wanita yang sedang hamil sehingga kebutuhan tumbuh kembang anak yang ada dalam kandungannya dapat terpenuhi sampai dengan persalinan. Ibnu Qudamah berkata, “Karena anak/bayi yang dikandung adalah anaknya (mantan suami) maka iapunwajib menafkahi. Karen pemberian nafkah hanya mungkin dilakukan melalui ibunya maka member nafkah pada ibunya menjadi wajib seperti halnya dengan upah menyusui”.

Perhatian lain kepada bayi dalam kandungan oleh agama Islam adalah menjaganya dari hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan selama dalam kandungan. Olehnya ibu yang sedang hamil, jika memiliki kehawatiran yang mendasar (mis:memiliki penyakit tertentu atau kondisi tertentu) dibolehkan tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan. Posisinya sama dengan orang yang sedang sakit atau sedang dalam perjalanan.

Perhatian lain yang diberikan oleh Islam terhadap anak yang masih dalam rahim ibunya adalah penangguhan hukuman untuk ibunya yang dapat kita lihat dari kisah berikut :

KISAH WANITA YANG HAMIL AKIBAT ZINAH

Imran Bin Husein mengisahkan bahwa pernah ada wanita hamil setelah bersinah dari kalangan Bani Juhainah datang kepada Nabi SAW. Ia berkata: “Wahai Nabi Allah, Aku telah melakukan pelanggaran yang berkaitan hukuman Had. Sudilah kiranya engkau menegakkan hukuman itu terhadap diriku’. Setelah mendengar pengakuan itu , NAbi SAW memanggil wali si wanita tersebut, lalu bersabdakepadanya: “Rawatlah ia dengan baik. Bila ia telah melahirkan, Bawalaha ia kepadaku kembali”

Mendengar sabda Nabi SAW, maka wali dari perempuan itupun melaksanakannya. Setelah melahirkan wanita tersebut dibawa kembali dihadapan Rasulullah SAW. Nabi kemudian memerintahkan agar wanita tersebut diikat dengan kainnya. Kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut di rajam. Setelah selesai hukuman Had dan jenazahnya diurus, Nabi SAW menshalatkannya.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Muslim, seorang wanta dari Bani Ghamidiyah mengaku telah berbuat zina dan meminta kepada rasulullah agar menegakkan hukuman had terhadap dirinya. Nabi SAW bersabda kepadanya, ‘Pulanglah, tungguhingga engkau melahirkan”

Setelah melahirkan, wanita itu dating membawa bayinya di balutan kain. Ia berkata ‘Ini Bayinya, aku telah melahirkan” Nabi SAW bersabda “Pulanglah dan susuilah ia hingga ia kau sapih”. Setelah wanita itu menyapih bayinya, Ia datang lagi dengan membawa bayinya yang memegang sepotong roti di tangannya. Ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, Bayi ini telah saya sapih dan sudah bisa makan sendiri”. Nabi SAW pun menyerahkan bayi itu kepada salah seorang sahabat, kemudian memerintahkan agar dibuat galian samapai batas dada untuk wanita itu. Beliau lalu memerintahkan kepada orang-orang untuk merajamnya. Merekapun merajamnya.

Dari penjelasan dan kisah diatas kita dapat melihat betapa pentingnya posisi seorang anak dalam Islam sehingga sebelum kita dapat mendidiknya secara langsung,kita telah dituntun dan dituntut untuk memenuhi kebutuhan lahiriah bayi melalui nafkah kepada ibunya yang sedang mengandungnya. Juga bagaimana keselamatan bayi mesti dijaga sejak dalam rahim ibunya. Hal itu kembali menunjukkan bahwa Islam menghendaki agar bayi keluar dari rahim ibunya dalam kedaan terpenuhi kebutuhannya dan terjamin keselamatannya sehingga kelak dapat menjadi anak yang sehat, kuat dan cerdas. Kelak hal ini akan menjadi modal dasar bagi mereka untuk masuk dalam tahap pendidikan sehingga mereka dapat dengan mudah belajar dan memahami hal-hal yang di ajarkan kepada mereka guna menjadi generasi Islam berikutnya.

Bibit Yang Baik Dapat Tumbuh Menjadi Tanaman Yang Baik

Tanaman Yang Baik akan Mengahasilkan Buah yang baik

Buah Yang Baik akan bermanfaat bagi semua orang

Bersambung ke Bagian Dua..

Lanjutkan Membaca Bagian Dua