WPMNews Blogspot

Konsolidasi Nilai dalam Kehidupan, Belajar dari Jejak Para Pendahulu Seperti Tokoh Inspiratif JP.Salosa

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Fri, 29 May 2026 16:09:34 +0900

Melawan Lupa:

(JAYAPURA) — Sebuah video yang memperlihatkan sosok almarhum (JAAP) Solossa kembali beredar di berbagai grup WhatsApp dan mengundang ruang refleksi bagi banyak orang.

Bukan sekadar menghadirkan kenangan tentang seorang tokoh Papua, tetapi juga mengingatkan kembali tentang nilai-nilai kehidupan yang pernah hidup kuat dalam generasi terdahulu.

Di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, muncul satu pertanyaan penting: nilai apa yang sebenarnya terkonsolidasi dalam kehidupan para pendahulu sehingga mereka mampu melahirkan karya-karya besar bagi masyarakat dan daerahnya?

Generasi terdahulu dikenal memiliki karakter yang dibangun bukan hanya dari pengalaman hidup, tetapi juga dari nilai-nilai yang menjadi pegangan utama dalam perjalanan mereka.

Dalam refleksi kehidupan masyarakat Maybrat, terdapat dua hal yang diyakini menjadi fondasi penting, yakni tradisi spiritualitas Teofani dan tradisi filosofis yang dikenal dengan istilah anu beta tubat.

Nilai-nilai tersebut tidak sekadar dipahami sebagai warisan budaya, tetapi benar-benar dihidupi dalam keseharian.

Salah satu bentuk penghayatan yang paling menonjol adalah sikap menunduk, mau dituntun, dan bersedia diperintah oleh nilai-nilai kehidupan.

Padahal, dalam kenyataan hidup manusia, kerendahan hati bukanlah hal yang mudah. Kecenderungan manusia sering kali mengarah pada keinginan untuk meninggikan diri dan merasa paling benar.

Namun para pendahulu justru memilih jalan yang berbeda. Mereka menempatkan kerendahan hati sebagai kekuatan utama dalam menjalani kehidupan.

Dari sikap tersebut lahirlah ketekunan, kesabaran, dan kemampuan untuk menempuh perjalanan panjang dengan penuh konsistensi.

Tidak sedikit dari mereka yang kemudian berhasil menghasilkan berbagai karya dan terobosan besar yang hingga kini masih dinikmati oleh generasi berikutnya.

Karena itu, pelajaran yang perlu diwarisi bukan hanya hasil karya mereka, melainkan juga nilai yang menghidupi proses perjalanan hidup mereka.

Pemikiran serupa pernah disampaikan filsuf Jerman, Johann Wolfgang von Goethe, yang mengatakan bahwa "yang abadi adalah perubahan." Pandangan tersebut menegaskan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari perubahan-perubahan kecil dalam diri manusia.

Goethe diyakini tidak hanya berbicara tentang perubahan secara teori, tetapi juga menghidupinya melalui perjuangan melawan rasa puas diri, kemalasan, dan kecenderungan untuk meninggikan diri. Sikap itu membuatnya terus belajar, meneliti, dan menghasilkan berbagai karya pemikiran besar.

Nilai tersebut memiliki kesamaan dengan perjalanan hidup generasi terdahulu di Papua.

Meski lahir dari tempat dan latar kehidupan yang berbeda, terdapat satu frekuensi yang sama, yakni kesadaran bahwa perubahan selalu dimulai dari kerendahan hati, kemauan untuk belajar, serta kesediaan untuk dituntun oleh nilai-nilai kehidupan.

Pada akhirnya, karya besar tidak lahir secara tiba-tiba.

Ia tumbuh dari proses panjang, dari kebiasaan kecil untuk menundukkan diri, memperbaiki hati, dan menjaga nilai tetap hidup dalam setiap langkah kehidupan.(***)

#Melawan Lupa.#

Mengenang Tokoh Inspiratif Papua Merdeka Alm Eliezer Awom

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Sat, 23 May 2026 06:39:34 +0900

(JAYAPURA) – Nama almarhum Eliezer Awom menjadi salah satu tokoh yang hingga kini masih dikenang dalam sejarah panjang perjuangan politik Papua Barat.

Sosok yang juga dikenal dengan nama Elieser Awom itu dikenal sebagai figur senior dalam gerakan pro-kemerdekaan Papua Barat sekaligus mantan anggota Brigade Mobil (Brimob) Republik Indonesia.

Eliezer Awom lahir di Pulau Numfor, Papua, pada 4 Juli 1948. Dalam perjalanan hidupnya, ia pernah menjalani pengabdian sebagai anggota aparat keamanan Indonesia sebelum akhirnya memilih bergabung dalam gerakan perjuangan Papua Barat.

Pada era 1960-an hingga awal 1980-an, Eliezer Awom tercatat sebagai anggota Brimob Indonesia. Ia mengikuti pendidikan kepolisian di Lido, Bogor, Jawa Barat, sebelum menjalankan tugas di Jakarta dan sejumlah wilayah di Papua.

Berkat kemampuan serta kedisiplinannya selama bertugas, Eliezer Awom dipercaya menjadi instruktur menembak di lingkungan kepolisian. Pengalaman militernya kemudian dikenal luas dan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya.

Perubahan besar dalam hidup Eliezer Awom terjadi pada tahun 1984. Ia memutuskan keluar dari institusi keamanan Indonesia dan kemudian bergabung dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka (TPNPB/OPM), organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat melalui jalur politik maupun perjuangan bersenjata.

Di dalam organisasi tersebut, Eliezer Awom dikenal sebagai tokoh yang memiliki pengalaman militer dan strategi lapangan.

Ia dipercaya memimpin pasukan di sejumlah wilayah Papua dan menjadi salah satu figur penting dalam gerakan perlawanan pada masa itu.

Pada tahun 1989, Eliezer Awom ditangkap setelah terlibat dalam konflik bersenjata dengan aparat keamanan Indonesia.

Penangkapannya menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah konflik Papua kala itu. Setelah ditangkap, ia menjalani hukuman penjara selama bertahun-tahun sebagai tahanan politik.

Memasuki era reformasi sekitar tahun 2000, Eliezer Awom dibebaskan bersama sejumlah tahanan politik Papua lainnya. Setelah bebas, ia tetap aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua melalui berbagai organisasi dan jalur diplomasi internasional.

Ia kemudian turut terlibat dalam pembentukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), organisasi politik yang berupaya membawa isu Papua Barat ke forum internasional. Kehadirannya di organisasi tersebut membuat dirinya dihormati sebagai salah satu tokoh senior perjuangan Papua Barat.

Selain dikenal sebagai pejuang politik, Eliezer Awom juga dipandang sebagai figur yang memberi pengaruh besar bagi generasi muda aktivis Papua.

Pengalaman hidupnya sebagai mantan aparat keamanan sekaligus tokoh perjuangan menjadikannya sosok yang memiliki tempat tersendiri dalam sejarah politik Papua.

Eliezer Awom meninggal dunia pada 15 Juni 2018 saat melakukan perjalanan di wilayah Papua Barat. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan para pendukung perjuangan Papua Barat.

Hingga kini, nama Eliezer Awom tetap dikenang sebagai salah satu tokoh senior Papua yang memiliki perjalanan hidup penuh dinamika serta sejarah panjang dalam konflik dan perjuangan politik di Tanah Papua.

(JMF)

Jejak Perjalanan Tuan Jenderal Alex Degey: Dari Papua ke Pengasingan

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Fri, 20 Feb 2026 12:09:22 +0900

Tuan Jenderal Alex Donald Degey dikenal sebagai Menteri Pertahanan dalam struktur TPN/OPM faksi Pemka. Kisah hidupnya menjadi bagian dari sejarah panjang pergolakan politik Papua.

Sekitar tahun 1950-an, Alex dibawa oleh Herman Tilemans untuk bersekolah di Kokonao. Selama masa sekolah, ia dikenal melatih teman-temannya dalam keterampilan perang. Bersama rekan-rekannya dari wilayah pegunungan, mereka sempat bergerak ke wilayah Tzinga–Tembagapura sebelum kembali ke Kokonao.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Kokonao, Alex melanjutkan sekolah ke Merauke. Pada tahun 1968–1969, ia bersama sekitar 15 orang melakukan perjalanan berbahaya menuju Australia menggunakan rakit bambu. Mereka terapung di laut selama kurang lebih tiga minggu. Dalam perjalanan itu, satu orang rekannya meninggal dunia. Rombongan yang selamat akhirnya tiba di Australia dan dibawa ke Canberra.

Pasca Pepera dan perubahan situasi politik pada sekitar tahun 1970, pemerintahan Soeharto meminta agar para pencari suaka asal Papua dipulangkan. Dari Canberra mereka diterbangkan ke Port Moresby, lalu dibagi menjadi dua kelompok: sebagian dikirim ke Merauke dan sebagian ke Jayapura.

Alex Degey termasuk kelompok yang dideportasi ke Jayapura, bersama sejumlah nama lain seperti Alex Timika dan Bernadus Mawen.

Setibanya di Jayapura, Alex bekerja di Irian Bakti, menggantikan posisi Thom Wanggay yang saat itu sedang melanjutkan studi ke Jepang. Dalam masa itu, ia disebut terlibat membantu logistik bagi kelompok gerilyawan Papua. Aktivitas tersebut diketahui aparat keamanan, sehingga upaya penangkapan dilakukan. Alex kemudian melarikan diri menggunakan perahu dan bergabung dengan kelompok pemuda Papua yang tengah mempersiapkan perlawanan.

Alex Degey menghabiskan sisa hidupnya di pengasingan dan meninggal dunia di Belanda pada tahun 2017. Kisahnya menjadi bagian dari memori kolektif tentang konflik, perjuangan, dan perjalanan panjang sejarah Papua.

Repost:Beny Pakege

#AnakPanaHitam

#MerawatKesadaran

#JejakItuHarusTau

#OrangTua

#RawaHistory

OPM: Luka Panjang Bernama Separatisme, dari Sejarah Politik hingga Teror yang Tak Pernah Benar-Benar Padam

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Sat, 7 Feb 2026 21:33:00 +0900

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah melewati usia kemerdekaan yang panjang. Puluhan tahun membangun, menyatukan ribuan pulau, ratusan etnis, dan sejarah yang tak selalu ramah. Tapi satu hal terus berulang seperti gema di lorong gelap sejarah: pemberontakan dan separatisme. Dari barat sampai timur, dari ideologi sampai senjata. Dan di ujung timur Indonesia, satu nama terus menghantui: Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Indonesia bukan negara yang lahir tanpa luka. Sejak awal berdiri, ancaman perpecahan datang silih berganti. Pemberontakan PKI Madiun 1948, PRRI 1958, Permesta 1957, DI/TII, hingga G30S/PKI 1965—semuanya menyisakan darah, trauma, dan pelajaran pahit bahwa persatuan tidak pernah gratis.

PRRI dan Permesta meledak karena rasa dikhianati. Daerah merasa diperas, pusat dianggap terlalu Jawa-sentris. Kekayaan alam mengalir keluar, sementara kesejahteraan tak kembali. Logika yang sama, meski dengan latar berbeda, terus dipakai oleh kelompok separatis berikutnya—termasuk OPM.

Papua dan Awal Bara Api

OPM tak bisa dilepaskan dari babak bergabungnya Papua ke NKRI pada 1963. Wilayah ini bukan sekadar tanah—ia adalah harta karun geopolitik. Emas, tembaga, perak, dan posisi strategis membuat Belanda tak rela melepasnya begitu saja.

Pada 1 Desember 1961, bendera Bintang Kejora dikibarkan berdampingan dengan bendera Belanda. Lagu “Hai Tanahku Papua” dikumandangkan. Isyaratnya jelas: Papua Barat diproyeksikan sebagai negara. Indonesia menjawab dengan Operasi Trikora, berujung pada Perjanjian New York 1962—satu-satunya wilayah Indonesia yang kembali lewat meja diplomasi internasional.

Di titik inilah narasi mulai pecah. Bagi Indonesia, Papua sah kembali ke pangkuan NKRI. Bagi kelompok pro-kemerdekaan, itu disebut “perampasan kemerdekaan”. Dari sinilah benih OPM tumbuh—digagas 1963, resmi terbentuk 1965 di Ayamaru.

Tokoh-tokohnya bukan nama kecil: Nicolaas Jouwe, Seth Jafeth Rumkorem, Jacob Hendrik Prai. Bahkan ada rencana deklarasi kemerdekaan Papua Barat pada 1971 lengkap dengan konstitusi.

Menariknya, cikal bakal OPM justru berangkat dari gerakan spiritual kargoisme—perpaduan adat dan Kristen—yang awalnya anti-kekerasan. Namun jalur damai itu runtuh ketika perlawanan bersenjata dipilih.

Belakangan terungkap, menurut pengakuan Jouwe, ada keterlibatan Belanda dalam pelatihan pemuda Papua. Konflik internal pun tak terhindarkan. OPM pecah jadi faksi: Pemka (Jacob Prai) dan TPN (Rumkorem). Satu tujuan, banyak kepala, dan senjata di tengah.

Tujuan yang Sama, Cara yang Berbeda

OPM berdiri dengan satu tujuan besar: memisahkan Papua dari NKRI. Gerakan ini beroperasi di enam provinsi Papua dan berjalan lewat tiga jalur:

1. Aksi sipil dan demonstrasi, sering muncul di kota-kota besar seperti Bandung.

2. Diplomasi luar negeri, terutama dari Australia dan Belanda, membangun opini internasional.

3. Perlawanan bersenjata, jalur paling gelap dan paling mematikan.

Di sayap bersenjata, ada tiga kelompok utama:

TPNPB (dipimpin Goliath Tabuni),

TRWP (Mathias Wenda),

TNPB (Fernando Worobay).

Negara menyebut mereka KKB, KKSB, hingga KSTP. Bukan tanpa alasan. Karena korban bukan hanya aparat—warga sipil Papua dan pendatang ikut jadi sasaran.

Kengerian yang Nyata, Bukan Sekadar Narasi

Sejak 1976, aksi teror OPM tak pernah benar-benar berhenti. Penyerangan, penculikan, sabotase, semua terjadi berulang.

Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens, warga Selandia Baru, diculik pada 7 Februari 2023 dan menjadi simbol betapa konflik ini sudah menembus batas kemanusiaan dan internasional.

OPM juga menargetkan PT Freeport Indonesia sejak 1976. Pipa dipotong, listrik diputus, gudang dibakar, bom diledakkan. Kerugian ratusan ribu dolar AS, tapi yang lebih mahal adalah rasa aman. Tahun 1984, serangan ke Jayapura memicu operasi militer besar dan eksodus pengungsi ke Papua Nugini.

Tahun-tahun berikutnya diisi daftar panjang kekerasan:

Penyanderaan warga Eropa dan Indonesia, dua sandera tewas.

Penembakan aparat dan warga sipil, termasuk transmigran dan anak-anak.

Penyerangan bus umum, pesawat sipil Trigana Air, hingga patroli rutin keamanan.

Nama-nama korban tercatat, tapi trauma yang tersisa jauh lebih banyak dari arsip berita.

Yang sering luput dibahas, kengerian OPM juga menghantam orang Papua sendiri. Banyak warga hidup di antara dua tekanan: aparat negara di satu sisi, kelompok bersenjata di sisi lain. Desa-desa terjebak ketakutan, ekonomi lumpuh, pendidikan terganggu. Dalam konflik ini, yang paling menderita justru masyarakat sipil Papua.

Antara Sejarah, Ideologi, dan Jalan Buntu

OPM bukan sekadar soal senjata. Ia adalah simpul dari sejarah kolonial, ketimpangan pembangunan, politik identitas, dan kegagalan dialog yang konsisten. Namun satu hal tegas: teror bukan solusi. Senjata tidak pernah membebaskan rakyat—ia hanya memperpanjang daftar nisan.

Hingga hari ini, OPM masih ada. Bendera Bintang Kejora masih dikibarkan tiap 1 Desember. Diplomasi internasional terus dicoba. Sementara di lapangan, darah dan ketakutan masih menjadi bahasa yang dipakai.

Papua bukan sekadar wilayah konflik. Ia adalah rumah bagi manusia, budaya, dan masa depan. Dan selama senjata terus bicara lebih keras dari dialog, luka ini akan tetap terbuka.

---

Notes :

Jika kamu punya versi lain, silahkan bagikan di kolom komentar

#Papua #OPM #Separatisme #NKRI #KonflikPapua #KKB #SejarahIndonesia #TerorBersenjata #PapuaBukanMedanPerang #StopKekerasan

Mari Kita Jujur Siapa Yang Alergi Persatuan Dan Penghancur Persatuan

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Sun, 25 Jan 2026 11:30:00 +0900

Waktu Itu Tahun 2017 KTT Pertama Di Vanuatu Kami KNPB menolak perubahan hirarki ULMWP Wadah koordinatif menolak Semi Pemerintahan atau Hirarki Komando Trias politika.

Penolakan KNPB jelas ULMWP tetap Wadah koordinatif dengan sistem demokrasi terbuka untuk menjaga persatuan.

Penolakan terhadap perubahan Hirarki Komando adalah demokrasi terpimpin pada hal semua komponen belum bergabung dalam ULMWP sehingga kami meminta demokrasi terbuka yaitu tetap wadah kondinatif supaya semua masuk menjadi anggota ULMWP terlebih dahulu.

Sayang Ide KNPB ditolak oleh semua organisasi gerakan termasuk tiga komponen dengan nafsu dan haus kekuasaan dipaksakan Hirarki berubah demokrasi terpimpin atau semi pemerintahan. Dalam perjalanan mereka mereka bagi-bagi kekuasaan dan perubahan terjadi dalam mulai augrate panggilan ketua ULMWP menjadi presiden eksekutif.

Waktu saya masih sekertaris umum KNPB, karena dalam KTT I dipaksakan perubahan hiraki dari koordinatif dari wadah produktif menjadi Trias politika. Melihat hal tersebut KNPB secara resmi dalam kongres II menolak Trias politika tetap dukung ULMWP sebagai wadah kondinatif. Sekalipun KNPB mendung ULMWP sebagai wadah koordinatif tetapi KNPB menarik diri tidak lagi dukung ULMWP dalam aktivitas politik. Karena bentuk penolakan perubahan hiraki Trias politika atau semi pemerintahan dengan sistem demokrasi terpimpin yang kaku tersebut.

Akibatnya dari perubahan tersebut organisasi lain tidak bergabung dalam ULMWP karena hiraki berubah menjadi semi pemerintahan otomatis demokrasi terpimpin dikomandoi oleh seorang ketua, memiliki hak prerogatif presiden eksekutif.

Sistem atau regulasi sangat birokratis akibatnya organisasi gerakan dalam negeri maupun luar negeri tidak punya hak suara dalam ULMWP dan pintu ditutup untuk bergabung karena perubahan hiraki dimana hanya tiga komponen punya hak suara.

Sementara internal tiga komponen tidak membuka ruang untuk organisasi berafiliasi untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan bersama.

Akibatnya hanya tiga komponen punya hak mendorong agenda dalam ULMWP sampai dengan tahun 2020 mendorong KLB mempersiapkan draf agenda untuk KTT ke II karena waktu itu Covid19 tidak bisa dorong KTT II .

Dalam KLB tersebut hanya siapkan draft Undang-undang sementara untuk dibahas dalam KTT sesuai dengan regulasi bahwa perubahan hiraki dan aturan ULMWP kewenangan hanya KTT tidak bisa KLB atau rapat lain sesuai mekanisme dan KTT hanya forumnya pengambilan keputusan tertinggi.

Pasca KLB kelompok PNWP Bucthar Tabuni Edison Waromi dan Benny Wenda secara sepihak umumkan undang-undang dasar sementara pada hal dalam KLB tidak memutuskan sebagai undang-undang sementara di KLB hanya siapkan draf untuk dibahas dalam KTT II.

Kemudian berdasarkan undang-undang dasar sementara diumumkan sepanjang sepihak Benny Wenda pada tahun 2021 mendeklarasikan diri sebagai Presiden sementara dan undang-undang sementara.

Dua peristiwa pengumuman undang-undang dasar sementara dan pemerintahan sementara termasuk presiden Benny Wenda diumumkan secara sepihak oleh kelompok PNWP bukan keputusan resmi dalam forum resmi ULMWP.

Ketika penguman undang-undang sementara, pemerintahan sementara termasuk deklarasi presiden Benny Wenda dalam twitter pada tahun 2021 secara sepihak.

Akibatnya persatuan ULMWP hancur diplomasi mandek dan staknan solidaritas runtuh, dukungan solidaritas internasional termasuk dukungan MSG PIF dan sampai dukungan negara di PBB dalam sidang tahunan menurun.

KNPB secara terbuka mengeluarkan statemen penolakan mulai dari perubahan hiraki tahun 2017, undang-undang semetara sampai dengan penguman pemerintahan termasuk deklarasi dirinya presiden sebagai presiden West Papua.

KNPB masih konsisten dukungan semua perubahan hiraki ULMWP sampai dengan deklarasi pemerintahan sementara hanya demi persatuan dan mempertahankan status ULMWP sebagai wadah koordinatif.

Tahun 2022- sampai dengan akhir tahun 2023 KNPB ikut terlibat dalam Para KTT di Jayapura dan KTT II ULMWP dengan membawa keputusan organisasi bahwa KNPB tetap konsisten mendukung ULMWP.

Dalam KTT II ULMWP tahun 2023 KNPB membawa keputusan organisasi 23 KNPB wilayah dalam rapimnas menindak lanjuti sikap awal KTT I ULMWP dan meneruskan keputusan kongres II KNPB Menolak Trias politika dan mengembalikan ULMWP sebagai wadah koordinatif sesuai semangat awal pembentukan ULMWP Tahun 2014.

KTT II ULMWP tahun 2023 KNPB mendesak dan menyampaikan keputusan resmi organisasi untuk kembalikan ULMWP Wadah koordinatif ULMWP. Ketua 1 KNPB pusat membacakan keputusan organisasi dalam forum KTT ULMWP di Vanuatu dan serahkan kepada pimpinan sidang KTT II ULMWP.

Ada perdebatan alot selama 2 Minggu KTT terpanjang dalam sejarah, ada yang mengatakan KTT II ULMWP ULMWP adalah KTT talingkar.

Banyak dinamika dan perdebatan dalam KTT terjadi terutama tentang undang-undang dasar sementara pemerintahan sementara dan deklarasi presiden Benny Wenda. WPNL dan NFRPB menyalahkan PNWP Bucthar cs Benny Wenda. Sementara PNWP Bucthar cs berdalil pada keputusan KLB sebagai keputusan resmi.

Sedangkan WPNL dan NFRPB berangkapan penguman pemerintahan sementara dan undang-undang sementara hanya manuver sepihak karena dalam KLB sebagai drf untuk dibahas dalam KTT II dimanipulasi kelompok PNWP.

Klarifikasi dan verivikasi keputusan KLB dilakukan dalam KTT II ULMWP ternyata benar bahwa ada yang manipulasi keputusan KLB sebagai drf untuk dibahas di KTT II ULMWP dimanipulasi sebagai keputusan resmi KLB bawah dalam KLB seakan sudah memutuskan undang-undang sementara atas kesepakatan semua komponen.

Padebatan alott smpai dengan tiga hari tiga malam sehingga kami KNPB dan organisasi gerakan lain yang hadir kasih waktu kepada tiga komponen untuk kelarifikasi meluruskan hasil KLB undang-undang sementara pemerintah sementara dan Benny Wenda mendeklarasikan diri sebagai presiden West Papua.

Dari verivikasi memang terbukti bahwa anggota PNWP atau tim kerja merekayasa dan manipulasi hasil KLB lalu kirim ke Benny Wenda untuk umumkan undang-undang sementara pemerintah sementara dll.

Pada akhirnya demi persatuan dan perjuangan pembebasan Nasional bangsa Papua semua sepakat kembali menggunakan ULMWP sebagai wadah koordinatif tetapi tetap menggunakan Trias politika.

Selama perdebatan regulasi ULMWP ada perdebatan alot hampir tiga hari kami organisasi gerakan sipil yang bergabung dalam PRP maupun sikap organisasi menolak Hirarki Trias politika dan kembalikan wadah koordinatif dengan demokrasi terbuka dan menawarkan regulasi atau undang-undang organisasi ULMWP sebagai sebagai alternatif dengan struktur Presidium kepemimpinan seorang sekjen.

Perdebatan tiga hari organisasi gerakan termasuk KNPB hilangkan Trias politika kembali sifat koordinatif struktur kepemimpinan Presidium namun tiga komponen PNWP, WPNCL NFRPB tetap ingin mempertahankan status Trias politika supaya mempertahankan status quo sebagai hak Veto dalam pengambilan keputusan politik.

Akibat perdebatan alot akhirnya pada tiga hari akhirnya pada jam 03 subuh kami menolak hirarki trias politika keluar dari pembahasan komisi regulasi baik pembahasan komisi maupun pleno pengesahan regulasi dengan tidak mendatangi daftar hadir.

Penolakan terhadap regulasi Trias politika dalam KTT II ULMWP kami KNPB dan organisasi gerakan sipil di Papua keluar forum tidak mengikuti pembahasan dan pengesahan sebagai bentuk penolakan hirarki Trias politika.

Dari proses pembahasan program smpai dengan perubahan nama kembali ke wadah koordinatif tidak menggunakan pemerintah sementara.

Keputusan terakhir KTT II ULMWP diputuskan dan disahkan secara resmi ULMWP kembali wadah koordinatif dan kepemipinan baru diputuskan resmi.

KTT II ULMWP sidang dipimpin oleh Bucthar Tabuni, Edison Waromi Iche Murib dan Sem Awom dan semua keputusan ULMWP Wadah koordinatif Kepemimpinan Menase Tabuni dan Otto Mote serta Benny Wenda sebagai kepala Misi luar negeri.

Keputusan ini toki palu oleh Bucthar Tabuni Edison Waromi dan Iche Murib dan Sem Awom sebagai pimpinan sidang KTT II ULMWP di Vanuatu.

Setelah keputusan disahkan sidang ditutup secara resmi oleh pimpinan sidang dan semua forum yang menghadiri KTT II ULMWP.

Setelah penutupan selesai ada upacara penyerahan pangan lokal dan babi secara adat Vanuatu kepada pimpinan ada kepada solidaritas dan kepada pemerintah.

Setelah keputusan KTT pada bulan September 2023 kami kembali ke Papua untuk konsolidasi dan sosialisasi keputusan KTT II ULMWP.

Dalam proses sosialisasi hasil KTT II ULMWP di Papua kelopok PNWP Bucthar Tabuni Edison Waromi dan Benny Wenda mendeklarasikan Pemerintah sementara pada bulan November tahun 2023 setelah pulang dari Vanuatu pasca KTT II.

Mereka yang pimpin sidang KTT II ULMWP mereka yang mengesahkan keputusan bersatu kembali pada wadah koordinatif ULMWP dan menerima kepemimpinan terpilih serta mengesahkan semua hasil dengan toki palu atas nama Tuhan Atas nama Allah, Alam dan tulang belulang.

Mereka yang memutuskan kembali bersatu wadah koordinatif ULMWP datang di dalam negeri deklarasi pemerintahan sementara.

Dilihat dari proses KTT I ULMWP tahun 2017, sampai dengan KTT II ULMWP tahun 2023 siapa sebenarnya merusak dan menghancurkan persatuan dan mengganti keputusan kolektif dalam forum terhormat.

Siapa yang sebenarnya tidak menginginkan persatuan karena semua proses dorong KTT II ULMWP di Vanuatu ada bukti foto dan video termasuk saya orang ikut proses dari awal sampai sekarang masih ada.

Ada banyak dinamika yang dalam proses mendorong persatuan terapi saya hanya bicara garis besar secara jujur agar mendorong persatuan konsisten menjaga keputusan kolektif dalam forum resmi.

Jadi pertanyaannya adalah siapa tidak jujur dan manipulatif menghancurkan persatuan, mari Kita jujur bicara transparan jujur demi persatuan.

Ones Suhuniap

Mantan Sekjen KNPB Pusat dan Mantan Jubir Nasional KNPB Pusat

Foto berikut ini setelah Upacara Adat dan Foto Bersama setelah KTT II Selesai. Saya Ones Suhuniap salah satu orang menolak foto bersama ini karena sudah prediksi akan terjadi penghianatan.

#PengikutSemua

Libya’s Secret Engagement with Pacific Separatists Revealed in Declassified Intelligence

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Wed, 21 Jan 2026 07:41:37 +0900

Port Moresby: Declassified intelligence documents reveal that Libya under the late leader Muammar Gaddafi sought to extend its influence into the South Pacific during the 1980s, offering support to independence movements, including the Free Papua Movement (Organisasi Papua Merdeka, OPM).

A secret report by the Papua New Guinea National Intelligence Organization (NIO), leaked and published by United Press International in April 1987, details Libya’s efforts to forge ties with dissident groups across the region. The report states that “Libya has established its contact with the dissident groups in the Pacific and … is certain to actively interfere with the affairs of the region.”

The document highlights Libya’s outreach through diplomatic channels, particularly following Vanuatu’s establishment of formal relations with Tripoli. “The decision by Vanuatu to enter into diplomatic relations with Libya should overcome this problem,” the report noted, referring to Libya’s prior lack of a regional base.

Central to the operation was Ibrahim Sagar, then information officer at the Libyan People’s Bureau in Canberra. According to the report, Sagar visited OPM members in Port Moresby in the mid-1980s, engaging in discussions that included the provision of arms. The intelligence assessment observed that Sagar told the movement’s representatives it was “too fragmented to warrant assistance,” though the Libyan leader had assured former OPM leader Seth Rumkorem, then exiled in the Netherlands, that Libya would provide arms if the group unified.

The report further indicated that the Libyan Peoples Bureau in Malaysia had been used to channel assistance to fundamentalist groups in Southeast Asia, including the Moro separatists in the Philippines. It warned that “if Tripoli can channel funds and arms through its Peoples Bureaus to diplomats in other parts of the world, then there is no doubt that Libya will not hesitate to do the same for the OPM or for other radical groups for that matter in the South Pacific region.”

The intelligence files suggest that Libya’s engagement extended beyond West Papua. The report identified Kanak separatists in New Caledonia as potential recipients of Libyan support, noting that Tripoli had maintained ties with the movement since at least 1984, providing financial and other assistance through Vanuatu. Independence groups in French Polynesia and the Fretilin faction in East Timor were also cited as possible beneficiaries of Libyan aid.

The NIO report contextualised these activities within the broader geopolitical landscape of the Cold War era, when independence movements across the Pacific and Southeast Asia drew attention from global powers. The Indonesian province of Irian Jaya, occupying the western half of the island of New Guinea, was and remains a focus of separatist activity, while Vanuatu’s recognition of Libya was seen as a strategic opening for Tripoli to extend its influence.

While the precise scale of Libya’s support to the OPM remains unclear, the documents provide evidence of direct engagement and promises of material aid. Historical analyses corroborate that Gaddafi’s foreign policy consistently sought to back anti-colonial and revolutionary movements worldwide, positioning Libya as a champion of Third World causes.

Sources: [United Press International, “Libya may try to expand contacts with dissident groups,” April 23, 1987; Papua New Guinea National Intelligence Organization, 1986–1987, declassified report; Minbar Libya, “CIA files: Gaddafi’s efforts to build a South Pacific United Revolutionary Front,” 2017; Heritage Foundation, “The USSR and its proxies in the volatile South Pacific.”]

"SENJATA KIMIA" TANAH: Sabotase Senyap yang Meruntuhkan Bukit dari Dalam

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Fri, 2 Jan 2026 21:24:00 +0900

Sub-judul: Sebuah Investigasi Ilmiah Mekanika Tanah, Bukan Teori Konspirasi

Istilah “senjata kimia tanah” dalam tulisan ini tidak dimaknai sebagai operasi militer rahasia. Ini adalah metafora untuk menjelaskan akumulasi proses kimiawi yang secara sistematis dan berulang melemahkan struktur tanah, hingga ia gagal menopang dirinya sendiri.

Tanah bukan sekadar tumpukan debu. Ia adalah sistem mekanika-kimia hidup yang stabil berkat keseimbangan ion, pori, air, dan akar. Ketika keseimbangan ini dirusak—oleh hujan ekstrem, polusi atmosfer, perubahan kimia, dan degradasi ekologis—tanah berubah dari fondasi kokoh menjadi ancaman mematikan.

Yang terjadi bukanlah ledakan, melainkan kehancuran senyap dari dalam.

1. Pelucutan Daya Rekat Tanah (Chemical Destabilization)

Dalam kondisi normal, partikel tanah lempung saling terikat erat oleh ion bermuatan ganda seperti kalsium (Ca^{2+}) dan magnesium (Mg^{2+}). Ikatan inilah yang memberi tanah kekuatan geser (shear strength).

Namun, pengasaman tanah—baik akibat hujan asam, polusi industri, atau proses alami yang dipercepat—memicu reaksi fatal:

* Ion pengikat tergusur: Ion kalsium dan magnesium terlepas.

* Toksisitas meningkat: Aluminium terlarut (Al^{3+}) mendominasi.

* Struktur runtuh: Tanah melemah mulai dari tingkat molekuler.

Akibatnya, tanah yang tampak keras di permukaan, sejatinya telah kehilangan kohesi (daya rekat) internalnya.

2. Dispersi Lempung: Tanah Menjadi Cair dari Dalam

Dalam ilmu mekanika tanah (soil mechanics), dikenal fenomena dispersi lempung (clay dispersion).

Fakta Ilmiah:

Ketika ion pengikat divalen tergantikan oleh ion monovalen (seperti natrium/sodium), partikel tanah mengalami perubahan drastis:

* Tidak lagi saling menempel (flokulasi).

* Saling tolak-menolak secara elektrostatis.

* Terurai menjadi suspensi halus (seperti lumpur cair).

Dampak Fatal:

Tanah kehilangan strukturnya. Saat air masuk, tanah tidak lagi mengikat air, melainkan larut bersamanya. Tanah tidak longsor semata-mata karena hujan, tetapi karena struktur internalnya telah hancur menjadi "bubur" bahkan sebelum hujan turun.

3. Air sebagai Pemicu, Bukan Penyebab Utama

Hujan deras sering dituding sebagai biang kerok longsor. Secara ilmiah, anggapan ini kurang tepat. Air bukanlah penyebab utama, melainkan pemicu akhir.

* Pada Tanah Sehat: Air diserap, tekanan terdistribusi merata, dan lereng tetap stabil.

* Pada Tanah Rusak Secara Kimia: Air menurunkan tegangan efektif dan menghilangkan gesekan internal seketika.

Inilah mengapa longsor sering terjadi mendadak tanpa retakan peringatan: tanah mengalami kolaps struktural (structural collapse).

4. Kematian Akar: Runtuhnya “Paku Bumi” Alami

Akar pohon memiliki peran vital sebagai pengikat tanah, penahan lereng, dan sistem drainase biologis. Namun, pada tanah yang mengalami pengasaman (acidified soil):

* Aluminium terlarut berubah menjadi racun (toksik).

* Akar kehilangan kemampuan menyerap air dan nutrisi, lalu membusuk.

* Pohon mungkin masih berdiri tegak, tetapi fungsi mekanis akarnya telah mati.

Hutan mungkin tampak hijau di permukaan, namun di bawah tanah, ia gagal menopang lereng.

KESIMPULAN ILMIAH

(Tanpa Konspirasi, Tanpa Drama)

Tidak diperlukan teori rahasia atau senjata fiktif untuk menjelaskan kehancuran tanah ini. Fenomena yang kita saksikan adalah gabungan dari:

* Pengasaman tanah yang kronis.

* Perubahan kimia ionik yang merusak struktur lempung.

* Hilangnya daya ikat biologis akibat kematian akar.

* Hujan ekstrem yang hadir sebagai "eksekutor" terakhir.

Ini bukan sekadar bencana alam murni. Ini adalah kegagalan sistem tanah akibat interaksi kimia, ekologi, dan seringkali, kelalaian manusia.

“Tanah tidak runtuh karena hujan semata. Ia runtuh karena kita membiarkannya dirusak secara kimia, biologis, dan struktural—hingga air hanya perlu menyentuhnya untuk menjatuhkannya.”

CATATAN KAKI & REFERENSI

* Mitchell, J. K., & Soga, K. (2005). Fundamentals of Soil Behavior (3rd ed.). John Wiley & Sons.

(Rujukan utama tentang kohesi tanah, flokulasi–deflokulasi lempung, dan peran ion dalam stabilitas struktur tanah).

* Sumner, M. E. (1993). Sodic Soils: New Perspectives. Oxford University Press.

(Menjelaskan mekanisme dispersi lempung akibat dominasi ion monovalen dan dampaknya terhadap kehancuran struktur tanah).

* Terzaghi, K., Peck, R. B., & Mesri, G. (1996). Soil Mechanics in Engineering Practice (3rd ed.). John Wiley & Sons.

(Referensi klasik geoteknik tentang effective stress, tekanan air pori, dan penyebab kegagalan lereng).

* Duncan, J. M., Wright, S. G., & Brandon, T. L. (2014). Soil Strength and Slope Stability. John Wiley & Sons.

(Analisis longsor akibat penurunan shear strength pada tanah jenuh air).

* Iverson, R. M. (2000). Landslide triggering by rain infiltration. Water Resources Research.

(Menegaskan bahwa hujan adalah pemicu akhir, bukan penyebab tunggal).

* Foy, C. D. (1984). Physiological Effects of Hydrogen, Aluminum, and Manganese Toxicities in Acid Soils. Crop Science.

(Dasar ilmiah toksisitas aluminium terhadap akar tanaman pada tanah asam).

* FAO (2006). Guidelines for Soil Description. FAO Soils Bulletin No. 85.

(Standar global hubungan pH, kimia tanah, dan degradasi ekosistem).

* Gray, D. H., & Sotir, R. B. (1996). Biotechnical and Soil Bioengineering Slope Stabilization.

(Peran akar sebagai penguat mekanis tanah/biological reinforcement).

* Stokes, A., et al. (2009). The Role of Vegetation in Slope Stability. Geophysical Research Abstracts.

(Bukti ilmiah hubungan kerusakan vegetasi dengan risiko longsor).

* Selby, M. J. (1993). Hillslope Materials and Processes (2nd ed.). Oxford University Press.

(Interaksi material lereng, air, dan kegagalan struktural).

Disclaimer: Istilah “senjata kimia tanah” dalam tulisan ini adalah metafora analitis untuk menggambarkan proses kimia-mekanik tanah, bukan klaim adanya operasi militer atau rekayasa cuaca.

129 Hari di Ujung Senjata: Tragedi Mapenduma 1996 yang Mengguncang Papua dan Dunia

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Fri, 2 Jan 2026 20:39:00 +0900

Pada 8 Januari 1996, sunyi Pegunungan Tengah Papua pecah.

Bukan oleh gemuruh alam, tapi oleh senjata, sandera, dan pesan politik berdarah.

Di Mapenduma, Distrik Tiom, Jayawijaya—wilayah yang bahkan peta pun sering lupa—Organisasi Papua Merdeka (OPM) di bawah komando Kelly Kwalik melakukan aksi yang mengubah sejarah konflik Papua: penyanderaan besar-besaran selama 129 hari.

Sebanyak 26 orang, warga lokal hingga peneliti asing, berubah status dari tamu dan penduduk menjadi alat tawar ideologi.

---

Ekspedisi Ilmiah yang Berubah Jadi Neraka

Mereka datang membawa misi damai: Ekspedisi Lorentz 95, riset flora-fauna kawasan Lorentz yang dilindungi dunia.

Namun hutan Papua punya cerita lain.

Sebelas peneliti—empat warga Inggris, satu Jerman, satu Belanda, dan sisanya warga Indonesia—disergap.

Nama-nama muda ikut terseret: Daniel Start (22), Anna McIvor (21), Bill Oates (23)—usia yang seharusnya sibuk menata masa depan, bukan menatap laras senjata.

Yang bikin dada sesak:

seorang bayi enam bulan ikut disandera.

Berita itu akhirnya tembus ke Kodim Jayawijaya, lalu naik cepat ke Kodam Trikora. Papua mendadak jadi pusat perhatian nasional—dan perlahan, dunia.

---

Negosiasi, Doa, dan Radio SSB

ABRI (kini TNI) memilih jalur persuasif.

Pasukan dikirim, tapi peluru ditahan.

OPM membuka komunikasi lewat radio SSB, meminta satu nama penting: Uskup Herman Munninghoff dari Jayapura.

Agama dijadikan jembatan terakhir di tengah konflik politik.

Tiga tokoh gereja dikirim.

Obat-obatan, selimut, mie instan, bahkan rokok—semua masuk hutan.

Bukan untuk memanjakan, tapi menjaga sandera tetap hidup.

Beberapa sandera dilepas perlahan.

Seorang ibu dan bayinya akhirnya bebas.

Satu WNA Jerman dibebaskan sebagai “utusan pesan ke dunia”.

Tapi damai masih jauh.

---

PBB Turun Tangan, Dunia Menahan Napas

19 Januari 1996, Sekjen PBB Boutros Boutros-Ghali angkat suara.

Reuters melaporkan kehadiran detektif Scotland Yard di Papua.

Surat sandera sampai ke kedutaan Inggris, Jerman, dan Belanda.

Mapenduma tak lagi isu lokal.

Ia jadi krisis internasional.

Namun pada 25 Januari, OPM memutus komunikasi.

Sandera dipindahkan.

Lokasi berubah.

Hutan makin sunyi—dan makin berbahaya.

---

Gua Kelelawar dan Ultimatum Merdeka

Februari 1996.

Sandera dipindahkan ke “gua kelelawar”, tujuh meter di atas tanah, akses sempit, gelap, lembap.

Ini bukan lagi penyanderaan—ini uji mental dan fisik.

ICRC turun tangan.

Negosiasi berlangsung berbulan-bulan.

Tawaran damai ditolak.

Akhirnya tuntutan keluar terang-terangan:

Pengakuan kemerdekaan Republik Papua Barat—atau sandera tak akan pulang.

---

Konflik di Dalam OPM dan Surat dari Paus

Bahkan di tubuh OPM sendiri, konflik pecah.

Pimpinan luar negeri Moses Weror memerintahkan pembebasan.

Alasannya sederhana: pesan sudah sampai ke dunia.

Tapi Kelly Kwalik dan Daniel Kogoya menolak.

Ancaman pembunuhan sandera pun dilontarkan.

Ironisnya, Paus Yohanes Paulus II sampai mengirim surat meminta pembebasan.

Namun suara moral kalah oleh kerasnya senjata.

---

Operasi Militer: Akhir Berdarah 129 Hari

Negosiasi gagal.

Waktu habis.

Dengan izin negara-negara terkait, Indonesia memilih jalan terakhir.

Di bawah komando Prabowo Subianto, pasukan Kopassus bergerak.

Helikopter menyisir hutan.

Drone RPVs disewa dari Singapura.

Operasi pertama gagal—tapi pantang mundur.

Akhirnya, lokasi ditemukan.

Operasi militer pecah.

Sembilan sandera selamat.

Namun dua warga Indonesia—Navy Panekenan dan Yosias Mathias Lasamuhu—tewas dibacok sebelum diselamatkan.

Delapan anggota OPM tewas.

Dua ditangkap.

Lima prajurit TNI gugur akibat kecelakaan helikopter.

Mapenduma berakhir—

tapi lukanya tidak.

---

Warisan Kelam yang Tak Pernah Benar-Benar Selesai

Mapenduma 1996 bukan sekadar penyanderaan.

Ia adalah potret konflik Papua, tarik-menarik politik, kemanusiaan, dan kekerasan bersenjata.

129 hari cukup untuk membuat dunia menoleh.

Namun belum cukup untuk menyelesaikan masalah yang lebih dalam.

Dan sampai hari ini,

nama Mapenduma masih bergema—

sebagai peringatan, bukan sekadar catatan sejarah.

Save Papua: Asal-Usul dan Masa Depan Orang Papua di Tanah Papua

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Mon, 24 Nov 2025 07:10:52 +0900

SAVE PAPUA*

"Asal - Usul Orang Papua dari sudut pandang Antropolog". (Yang belum baca silahkan baca dulu ya guys).

Peace. ✌️❤️

-------------------------------------------

Dari pendapat para antropolog tersebut, lantas apa Orang boleh berkata bahwa Tanah Papua bukan milik Orang Asli Papua?

Jawaban singkat: TIDAK.

Sama sekali tidak.

Tidak ada dasar dalam antropologi, arkeologi, atau sejarah migrasi manusia untuk mengatakan bahwa “Tanah Papua bukan milik Orang Asli Papua.”

Bukti antropologis justru menunjukkan hal sebaliknya: Orang Asli Papua adalah salah satu penghuni tertua yang masih hidup secara terus-menerus di suatu wilayah di bumi. Hubungan mereka dengan tanah itu berasal dari puluhan ribu tahun sebelum Indonesia sebagai negara modern ada.

--------------------------

Di bawah ini adalah penjelasan yang jelas, bersifat netral dan akademis:

1. SECARA ANTROPOLOGIS:

Tanah Papua pertama-tama adalah milik Masyarakat Adat Papua.

Orang Papua (Melanesia di New Guinea) telah hidup di pulau itu setidaknya selama 40.000–50.000 tahun.

Indonesia sebagai negara baru terbentuk pada tahun 1945.

DALAM ANTROPOLOGI:

Masyarakat Adat memiliki Hak Tanah utama berdasarkan Hunian Berkelanjutan (sustainable setlement).

Negara dapat mengelola wilayah, tetapi tidak dapat menghapus kepemilikan atau identitas masyarakat adat.

Ikatan Budaya dan Leluhur terhadap Tanah Papua adalah bersifat fundamental dalam Masyarakat Papua

Jadi secara antropologis, Tanah Papua adalah tanah Leluhur Orang Asli Papua.

------------------------------------

2. SECARA POLITIK DAN ILEGAL

Papua wilayah sebelah barat bukan bagian dari Indonesia hari ini adalah persoalan sejarah politik modern, bukan sejarah asal-usul manusia.

Claim Indonesia terhadap Papua berasal dari:

Administrasi sejarah (Hindia Belanda).

Proses integrasi politik pada 1960-an.

Pengakuan Internasional.

Tetapi tidak satu pun dari semua ini mengubah fakta antropologis dasar bahwa:

Orang Papua adalah Pemilik Asli dan bangsa pertama (first nations) dari pulau tersebut.

Ini sama seperti:

"Native Americans adalah penduduk asli Amerika Utara.

Māori adalah penduduk asli Aotearoa/Selandia Baru.

Bangsa Aborigin adalah penduduk asli Australia.

--------

Negara modern bisa mencakup wilayah adat, tetapi tidak bisa mengatakan bahwa masyarakat adat bukan orang yang berhak atas tanah tersebut.

-----------------------------------------

3. JADI APA YANG SEHARUSNYA DIPAHAMI OLEH ORANG2 DI LUAR TANAH PAPUA?

Sikap yang benar secara akademik dan etis adalah:

Orang Papua adalah masyarakat Adat Papua.

Tanah Papua adalah Tanah Leluhur Mereka

*Negara Indonesia mencaplok Tanah Papua sebagai bagian dari negara Indonesia tanpa ada bukti pasal pasal PBB yang jelas.

Tetapi hal ini tidak menghapus Identitas atau Kepemilikan Orang Asli Papua terhadap Tanah Papua.

--------

Ini sejalan dengan:

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP).

Konsensus antropologi modern.

Norma internasional tentang hak wilayah adat.

-----------------------------------

4. MENGAPA HAL INI PENTING?

Memahami asal-usul bukan untuk membuat claim politik.

Ini untuk:

Menghormati Hak-hak Masyarakat Adat Papua.

Menjaga Kelestarian Budaya Papua.

Mencegah manipulasi sejarah Papua.

Mempromosikan martabat dan penghormatan bagi Komunitas Masyrakat Adat Papua.

---------------------------

Maka interpretasi akademik yang benar adalah:

Secara Politik>> Papua bukan bagian dari Negara Indonesia saat ini.

Tanah Papua adalah milik ORANG ASLI PAPUA secara historis, budaya, dan leluhur.

-------------------------------------

Sekian.

Salam waras.

(Menjaga kewarasan sangat penting).

✍️: Chalee Papua

@sorotan"Asal-Usul Orang Papua dari sudut pandang Antropolog". (Yang belum baca silahkan baca dulu ya guys).

Peace. ✌️❤️

-------------------------------------------

Dari pendapat para antropolog tersebut, lantas apa Orang boleh berkata bahwa Tanah Papua bukan milik Orang Asli Papua?

Jawaban singkat: TIDAK.

Sama sekali tidak.

Tidak ada dasar dalam antropologi, arkeologi, atau sejarah migrasi manusia untuk mengatakan bahwa “Tanah Papua bukan milik Orang Asli Papua.”

--------------------------

Di bawah ini adalah penjelasan yang jelas, bersifat netral dan akademis:

1. SECARA ANTROPOLOGIS:

Tanah Papua pertama-tama adalah milik Masyarakat Adat Papua.

Orang Papua (Melanesia di New Guinea) telah hidup di pulau itu setidaknya selama 40.000–50.000 tahun.

Indonesia sebagai negara baru terbentuk pada tahun 1945.

DALAM ANTROPOLOGI:

Masyarakat Adat memiliki Hak Tanah utama berdasarkan Hunian Berkelanjutan (sustainable setlement).

Negara dapat mengelola wilayah, tetapi tidak dapat menghapus kepemilikan atau identitas masyarakat adat.

Ikatan Budaya dan Leluhur terhadap Tanah Papua adalah bersifat fundamental dalam Masyarakat Papua

Jadi secara antropologis, Tanah Papua adalah tanah Leluhur Orang Asli Papua.

------------------------------------

2. SECARA POLITIK DAN ILEGAL

Papua wilayah sebelah barat bukan bagian dari Indonesia hari ini adalah persoalan sejarah politik modern, bukan sejarah asal-usul manusia.

Claim Indonesia terhadap Papua berasal dari:

Administrasi sejarah (Hindia Belanda).

Proses integrasi politik pada 1960-an.

Pengakuan Internasional.

Tetapi tidak satu pun dari semua ini mengubah fakta antropologis dasar bahwa:

Orang Papua adalah Pemilik Asli dan bangsa pertama (first nations) dari pulau tersebut.

Ini sama seperti:

"Native Americans adalah penduduk asli Amerika Utara.

Māori adalah penduduk asli Aotearoa/Selandia Baru.

Bangsa Aborigin adalah penduduk asli Australia.

--------

Negara modern bisa mencakup wilayah adat, tetapi tidak bisa mengatakan bahwa masyarakat adat bukan orang yang berhak atas tanah tersebut.

-----------------------------------------

3. JADI APA YANG SEHARUSNYA DIPAHAMI OLEH ORANG2 DI LUAR TANAH PAPUA?

Sikap yang benar secara akademik dan etis adalah:

Orang Papua adalah masyarakat Adat Papua.

Tanah Papua adalah Tanah Leluhur Mereka

*Negara Indonesia mencaplok Tanah Papua sebagai bagian dari negara Indonesia tanpa ada bukti pasal pasal PBB yang jelas.

Tetapi hal ini tidak menghapus Identitas atau Kepemilikan Orang Asli Papua terhadap Tanah Papua.

--------

Ini sejalan dengan:

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP).

Konsensus antropologi modern.

Norma internasional tentang hak wilayah adat.

-----------------------------------

4. MENGAPA HAL INI PENTING?

Memahami asal-usul bukan untuk membuat claim politik.

Ini untuk:

Menghormati Hak-hak Masyarakat Adat Papua.

Menjaga Kelestarian Budaya Papua.

Mencegah manipulasi sejarah Papua.

Mempromosikan martabat dan penghormatan bagi Komunitas Masyrakat Adat Papua.

---------------------------

Maka interpretasi akademik yang benar adalah:

Secara Politik>> Papua bukan bagian dari Negara Indonesia saat ini.

Tanah Papua adalah milik ORANG ASLI PAPUA secara historis, budaya, dan leluhur.

-------------------------------------

Sekian.

Salam waras.

(Menjaga kewarasan sangat penting).

✍️: Chalee Papua

Sorotan Publik

Penjelasan Mengenai Struktur dan Fungsi Pemerintah Sementara ULMWP

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Tue, 30 Sep 2025 16:24:00 +0900

Undang-Undang Dasar Sementara UUDS ULMWP adalah hasil kesepakatan tiga pilar utama pendiri ULMWP, yaitu WPNCL, PNWP, dan NFRPB. Kesepakatan ini ditetapkan dan diumumkan secara resmi pada tahun 2020 di Port Numbay, Jayapura, Papua.

Sebagai kelanjutannya, di gelar Kongres ke-1 ULMWP tahun 2023 di Sentani, Jayapura, Papua menetapkan program pembentukan Pemerintah Sementara ULMWP yang berlaku di seluruh wilayah West Papua. Konggres I ULMWP ini dilakukan sesuai perintah UUDS ULMWP karena KTT II ULMWP tahun 2023 di Vanuatu tidak berhasil membentuk struktur pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam UUDS ULMWP 2020

Pemerintah Sementara ULMWP ini berfungsi untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Sementara ULMWP melalui tiga lembaga utama:

1. Legislatif Council

2. Eksekutif Council

3. Yudikatif Council

Karena itu, penting untuk dipahami bahwa ULMWP dan Pemerintah Sementara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki legitimasi hukum dan politik yang berasal dari proses panjang perjuangan rakyat Papua yang diwakili oleh tiga pilar utama dalam ULMWP.

Jika ada pihak yang menyampaikan bahwa ULMWP dan Pemerintah Sementara adalah 2 oranganisasi terpisah, hal itu mungkin berasal dari kurangnya pemahaman terhadap struktur dan mekanisme yang telah dibentuk dan disepakati secara kolektif dalam mekanisme ULMWP.

Mari kita terus meluruskan informasi yang keliru, dan tetap bersatu bersama Pemerintah Sementara ULMWP dalam perjuangan demi masa depan West Papua yang bebas dan berdaulat dari kolonialisme NKRI.

Penulis

Buchtar Tabuni

Deklaror ULMWP

Ketua West Papua Council Pemerintah Sementara ULMWP

KISA HIDUP TOKO-TOKO PAPUA MERDEKAASAL BALIM KABUPATEN JAYAWIJAYA

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Mon, 29 Sep 2025 14:47:00 +0900

𝑶𝑳𝒆𝒉: 𝑴𝒂𝒛𝒎𝒖𝒓 𝑨𝒔𝒔𝒐.(Almarhum).

Riwayat Abraham Itlay Dan teman -temanya.

Abraham Itlai lahir di kama (wamena) tetapi tangal, bulan dan tahun kelahirannya belum diketahui.Namun menurut versi S.Kossai dan ibu matuan menjelaskan dia mulai Mengikuti pendidikan bersama-sama dengan teman-temannya,sejumlah sekitar 30 orang siswa. antara lain David Joko Hubi Kes Lagoan Marsel Matuan,Jakobus Lagowan, Pilipus Elopere dan lain-lain di Wesaima. Pada awal November tahun 1959 di bawah asuhnya dua orang guru:

Pertama orang Belanda yang bernama: Mancer Frans Stopel. dan Franse stopel setelah tamat SD Abraham Itlay dengan beberapa teman-teman lainya Mengikuti pendidikan katekis (Penginjilan) sebagai kader Pewarta Injil di Wasaima selama pendidikan mereka juga belajar Sejarah tentang Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua pada tanggal 1 Desember 1961 pemerintahan UNTEA penyerahan orang Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi tanggal 3 Mei 1963, persiapan referendum atau Pepera tahun 1969 dan sebagainya.Sedangkan SD Mayor 6 tahun tamat sekitar tahun 1965, David Yoko Hubi dikirim ke SMP Santa Paulus abepura Kes Lagowan Yakobus lagowan Marsel matuan Philipus Elopere kirim ke SGB [sekolah guru bawa di Biak]. Abraham Itlay setelah Tamat Sekolah Pewarta Injil [Katekis/guru agama] di wesaima ditempatkan di Wamena.

Memihak Umat Yang Tertindas.

Abraham Itlay menjalankan Pewarta Injil melalui ibadah hari Minggu mengajar sebagai guru agama di sekolah dan pertemuan hari-hari besar Gerejani. Ibadah keluarga dan Selain itu dia juga Mulai sosialisasi di kalangan orang dewasa tentang Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 1 Desember 1961 emerintahan UNTEA, penyerahan orang Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dan dia juga menjelaskan gambaran Referendum menjadi jembatan emas bagi Nasib orang Papua kedepan.

Selain itu mengerakan masyarakat untuk membuat jalan raya, pembersihan Kampung membuat,pertanian dan lain sebagainya.

Selanjutnya sekitar tahun 1968 teman-temannya ke SGB biak setelah tamat kembali ke Wamena dan ditempatkan SD Katolik di lembah Agung Wamena.

Sekitar tahun 1968 membentuk Forum Peduli PEPERA (FPP) dan Abraham Itlay ditunjuk sebagai ketua. Untuk mengkoordinir kegiatan sosialisasi hubungan dengan pelaksanaan PEPERA pada tahun 1969 dan juga tukar pikiran tentang Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat pada tanggal 1 Juni 1965 di bawah pimpinan Sersan Permenas Awom di Manokwari dan akhirnya timbul perang antara militer Indonesia dengan orang asli Papua dan banyak orang Papua korban dalam peristiwa itu,dan dalam lembaran sejarah perjuangan Papua peristiwa itu sering disebut "peristiwa Manokwari berdarah".

Marsel Matuan Cs selama SGB biak mengadakan jaringan dengan teman-teman sekolah dari Biak, Serui,Merauke,Sorong Jayapura hubungannya dengan perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diproklamasikan oleh Sersan Permenas Awom pada tanggal 1 Juni 1965 di Manokwari.

Dalam forum peduli PEPERA ( FPP) itu juga mendiskusikan tentang, Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua Tanggal 1 Desember 1961, pemerintahan UNTEA, Penyerahkan orang Papua oleh Belanda ke pangkuan Ibu Pertiwi, gerakan Sersan Permenas awom di Manokwari, dan Pepera tahun 1969, hasil diskusi itu sosialisasikan kepada orang-orang tua, kaum muda, kaum perempuan, tokoh Gereja, lembaga adat, orang-orang balim supaya PEPERA tahun 1969 itu masyarakat memilih untuk Merdeka. namun sejarah mencatat bahwa militer Indonesia mengetahui gerakan Abraham Itlay Cs dan menjelang PEPERA Abraham Itlay ditangkap dan dimasukkan di karangtina sehingga hilangkan hak memilih dengan rakyar balim.Militer Indonesia Menjalankan gerakan untuk menjatukan Psikologis seperti tekanan tekanan, menakut-nakuti,mebghasut,menodong dengan senjata, janji-janji palsu, kepada masyarakat supaya memilih Pepera memenangkan bagi bangsa Indonesia.

Menjelang Pepera masyarakat yang vokal Seperti kepala suku Ukumhearik Asso, Abraham Itkay dan lain-lain dikarantinakan dan tanggal 16 Juli 1969 PEPERA dimenangkan Oleh bangsa Indonesia dan akhirnya Indonesia masuk dalam pelanggaran HAM dan masuk dalam kotak cacat hukum oleh masyarakat internasional.

Setelah Selesay Pepera 1969 DI Balim.

Pelaksanaan Pepera sudah selesai dan bangsa Indonesia menang.Dalam pengaturan politik dan pada tahun 1971 menjalankan pemilihan umum dan Bupati Jayawijaya menyusun kabinet pemerintahan Kabupaten Jayawijaya dan orang Balim tidak mendapat posisi dalam pemerintahan kecuali Bidang keamanan, diambil orang Balim yang bisa berbahasa Indonesia untuk menjadi membantu polisi antara lain: adalah, Telusak mulaik,Anikelek kosai,Ikama wetipo,Haletaga Asso,Sagesalok jelipele,Munage Heselo,Salmon yelemaken.

Tenaga Kependidikan orang Balim yang pertama: Marcel Matuan Kees Lagoan dan Yakobus Lagoan sedangkan di bidang lain orang Balim menjadi minoritas, karena dianggap tidak mampu, dan bodoh.

Jabatan DPR Pertama Orang Balim.

Abraham Itlay dipilih menjadi anggota DPR orang Balim pertama dalam pemilu 1971 di kabupaten jayawijaya. orang balim, diejek dan diolok oleh orang Indonesia dengan kata-kata telanjang,pengotor, hidung berlubang, telinga berlubang, potong jari, hitam badaki, badan berbau dan lain-lain.

Alat Kerja.

Apabila orang Balim suruh kerja oleh orang Indonesia bayar dengan garam, pisau, Parang, sekop,kapak, karena dianggap bodoh dan suruh kerja dikasih makan di lantai dan orang Indonesia makan di meja.

Pasar.

Hal yang lain masyarakat menjual barang-barangnya dibeli dengan uang merah seratus rupiah dengan barang dalam jumlah yang banyak. sedangkan orang Indonesia menjual dengan barang-barangnya dengan harga yang mahal, orang Indonesia menjual barang-barangnya di atas meja dan dalam ruko/ Rumah, sedangkan orang Balim menjual di atas tanah dan lumpur beralaskan rumput dan karung busuk, pertemu orang dari kampung orabg indonesia tutup hidung karena dianggap badan berbau.

Pendidikan.

Pendidikan di sekolah orang Indonesia sekolah beralas kaki dengan sepatu,sedangkan orang balim sekolah dengan pakai koteka dan kaki telanjang, orang Indonesia tinggal Perumahan permanen dan belajar pakai lampu dan orang Balin tinggal di kubu-kubuk atau (honai) dan belajar dengan Nyalakan Api,orang Indonesia mandi dengan sabun mandi ,dan pakai handuk, sedangkan orang Balim mandi tidak pakai sabun dan lap badan dengan rumput yang basah.

Tertindas Dan Merampas.

Apabila ada masalah pihak keamanan, operasi di kampung-kampung dan masyarakat sebagai pelaku dipukul babak belur, babi-babi mereka di tembak mati.

Kaum perempuan (ibu-ibu- gadis-gadis)diperkosa, dan mengambil babi merampas kekayaan lainya tanpa bayar dan masyarakat diikat dan bawa datang ke pos militer dan dipukul hancur hancuran.

Menangkap masyarakat dalam jumlah besar dan suru buat Jalan Raya tanpa bayar, masyarakat termasuk pimpinan Gereja berjalan di depan pos memberi hormat tunduk kepala kepada militer Indonesia. Kalau tidak masyarakat rendam di air termasuk pimpinan gereja. contoh: Pdt Pendeta Benny kascesky missi C&MA Warga Negara Amerika pernah direndam di kolam pos militer di megapura (hitigima/Wamena).

Semua cerita di atas merupakan gambaran praktik diskriminasi pada awal pemerintahan Indonesia tahun 1970-an,di Balim.

Praktek diskriminasi yang dilakukan oleh orang Indonesia terhadap orang balim menjadi fokus diskusi bagi Abraham itlay Cs, dan hasil diskusi Nasib orang Balim Abraham itlay sering sampaikan dalam forum DPR kabupaten Jayawijaya. Namun tidak menanggapi secara serius dan kondisi masyarakat semakin buruk, sehingga menjadi kekecewaan bagi Abraham Itlay Cs, pimpinan Gereja-Gereja, Aktivis dan Masyarakat Pro Kemerdekaan Papua Barat, karena Indonesia memenangkan PEPERA dengan rekayasa lalu perlakuan melakukan terhadap masyarakat tidak manusiawi,sehingga Abraham itlay menjalankan gerakan di bawah tanah dan pimpinan orang lembah Balim dan bagian barat di pimpin oleh Mathias wenda.

Mulai mengadakan pertemuan-pertemuan untuk menyusun kekuatan perlawanan polisi militer Indonesia dan pemerintah daerah yang bertugas di Jayawijaya (Wamena) waktu itu.

Pada tanggal 1 Juli 1971 di markas Victoria Kabupaten Jayapura dipimpin oleh Zeth Rum Korem Cs mengumumkan proklamasi kemerdekaan bangsa Papua Barat kepada bangsa-bangsa di dunia.

dan berita itu disebarluaskan di seluruh di tanah Papua dan diketahui oleh Abraham Itlay Cs,dan menambah semangat dalam perjuangan mereka saat itu.

Abraham itlay selain bekerja di DPRD Jayawijaya dia tetap menjadi guru agama di sekolah dasar SD honelama dan Juga dipimpin masyarakat membangun kampung dengan berbagai kegiatan antara lain membuat jalan, mengatur Perumahan masyarakat,Melati masyarakat baris-berbaris dalam bahasa daerah hubula dan sering mengadakan pertemuan untuk menanamkan ideologi kemerdekaan bangsa Papua Barat kepada masyarakat saat mereka melakukan pekerjaan tersebut.

Masuk Perangkat Harimau TNI.

Pada suatu hari diadakan pertemuan di Honelama (nama kampung dalam kota Wamena) mengatur strategi untuk diadakan penyerangan Kodim Wamena dengan kekuatan seadanya dan pada saat yang sama masyarakat Pro mendukung Indonesia melaporkan kegiatan tersebut kepada militer Indonesia dan militer datang operasi Kampung Honelama lalu menangkap Abraham Itly,Marsel Matuan,Yohanes Itlay dan masyarakat yang terlibat dalam pertemuan, diikat kaki-kaki mereka di sambung dengan mobil truk lalu tarik mereka dengan mobil sampai di Kodim Wamena. Lalu disiksa, di strom, kulit mereka diiris dengan pisau, silet.

Kemudian besok harinya menangkap istri-istri mereka termasuk istri Abraham itlay itu bernama: Hesiakla Matuan diperkosa oleh militer Indonesia secara pergantian [antrian] selama mereka di sel Kodim Wamena.

Pada tahun 1972 mereka yang lain dibebaskan dari Wamena termasuk Ibu Hesiaklah Matuan, tetapi Abraham Itlay suaminya yang dia dicintai, Marsel Matuan dan Yohanes Itlay dikirim ke Aryoko Jayapura untuk menjalani hukuman di Jayapura.

Perpisahan itu merupakan terakhir kalinya bagi Abraham Itlay dengan istrinya yang dia cintai Hesiakla Matuan.Menurut Marsel Matuan :

sebelum mereka dikirim ke Jayapura keluarga mereka dipanggil oleh militer Indonesia pertemuan dalam sel di Kodim dan dalam pertemuan itu Abraham Itlay berkata:

" Kami akan dikirim ke jayapura tetapi kalua Kembali kita akan ketemu tetapi kalua tidak, demi perjuangan kita akan berpisah,untuk selamanya. Perpisahan itu diakhiri dengan cucuran air mata dan kami semua dalam ke sedihan yang sangat mendalam".

Selama Di Dalam Tahanan Jayapura.

Selama di sel aryoko Jayapura mereka diinterogasi,disiksa,disetrum,dan dikasih hancur botol digiling secara halus,campur dengan makanan lalu kasih makan mereka selama beberapa bulan.

Menurut Marsel matuan:

“Kami sendi-sendiri di panggil ke kantor dalam suatu ruangan khusus lalu di tanya Degnan berbagai cara pertanyaan,khususnya dengan perjuangan Organisasi Papua Merdeka [Opm].jaringan luar negeri,PNG,jaringan di belandadengan OPM,jaringan di hutan dengan teman-teman di dalam dan lain sebagainya.dan kami tidak mengaku akhirnya kami di siksa,di strom,kasi giling botol sampai halus campur dengan makanan lalu di kasi makan”.

Pada suatu hari malam giliran bagi Abraham Itlay dijemput oleh militer Indonesia kami curiga karena Abraham Itlay dijemput pada malam hari lalu,

Abraham Itlai berkata kepada petugas itu bahwa :

kenapa saya dijemput malam hari? besok pagi aja, tetapi satu orang militer berkata, kelihatan orang Maluku: Kami ini laksanakan perintah kalau Ale takut kalian berdoa dulu kami diberi kesempatan maka berdoa Abraham Itlay Pimpin doa.

" Ya tuhan yang maha baik ,demi perjuangan massa depan nasip rakyat papua kemungkinan hidup kamin di telan massa satu demi satunamun begitu harapan kami, generasi mudah /Rakyat papua sekarang meneruskannya mencucurkan darah dan air matas sampai papua barat pasti merdeka,untuk itu memberkati perjuangan OPM,bangsa papua tetapi juga keluarga kami yang kami tinggalkan, memberikan ketabahan untuk menjalani hidup ini demi jesus kami berdoa Atas nama bapak, Anak dan ruhudus,Amin.Malam itu Abraham di bawa keluar kami tunggu pagi tidak antar, pulang,dia tidak kembalidia pulang kerumah bapak di surga untuk selamany."[Info marsel matuan H matuan 14 juni 2007wamena].

Dia dimintai keterangan tentang Visi misi strategi ancaman peluang tentang perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat Tetapi dia tidak mau memberikan informasi maka Abraham Itlay disiksa disetrom Tetapi dia tetap pada pendiriannya bertahan akhirnya malam itu juga dibawa keluar dari ruangan introgasi menuju ke abepura tepatnya Abe gunung di belakang perkampungan orang waris lalu dimasukkan kubur yang telah disiapkan sebelumnya kemudian ditancapkan besi tajam yang sebelumnya sudah disiapkan dicelah tulang belikat pendekatan dengan leher sebelah- menyebelah Tembus di dubur pantat supaya tidak berteriak dan dia dikuburkan dalam keadaan yang masih hidup.

" Besok harinya angkota orang papua sampaikan informasi kepada Marsel Matuan dan Yohanis Itlai,di tahanan bahwa, abraham Itlay di buang di belakan perkampungan orang waris abe gunung dia meninggal dalam keadaan masi hidup kata polisi. Polisi itu juga mengatakan pagi hari kami masi cek, jari telunjuk keluarkan dari dalam tanah,kami bakar roko h dan satu jari itu masih bergerak,” [info H. Matuan 14 juli 2007].

Kelihatannya Anggota militer orang Papua itu ikut membunuh Abraham dan dari percakapan di atas dapat analisa bahwa Sejak pagi itu sampai siang Abraham masih hidup berarti dia menderita sepanjang hari itu sampai titik darah penghabisan atau menembuskan Nafas Terakhir dia m eninggal dengan cara tidak manusiawi.

Goresan pengalaman penderitaan Abraham Itlay di atas mewakili gambaran penindasan dan pembunuhan orang-orang Papua yang dicurigai sebagai anggota OPM oleh militer Indonesia pada tahun 1963 sampai tahun 1970-an.

Yohanis Itlay Dan Marsel Matuan.

Beberapa bulan kemudian Yohanes Itlay dan Marsel Matuan dibebaskan dan dipulangkan di Wamena. Namun tidak lama kemudian Yohanes Itlai meninggal di Wamena akibat perut bengkak lantaran pecahan botol kikis usus kecil sedangkan Marsel Matuan juga meninggal tahun 1990 an dengan kesakitan yang sama seperti Yohanis Itlay.

Memilih Jalan Salib.

Tokoh agama kelahiran Kama ini peduli dengan rakyat kecil karena memahami tindakan diskriminasi Indonesia terhadap orang Balim dan berusaha untuk membawa rakyat dari hidup kesederhanaan kesetaraan dengan orang Indonesia.

Dia tinggalkan anggota DPR atau hidup kemewahan dan memilih hidup Jalan Salib untuk menderita bersama rakyat memperjuangkan nasib bangsanya membawa keluar dari Mesir Indonesia ke Kanaan Papua tanah damai,akhirnya dia gugur di tangan Firaun Indonesia sebagai Bunga Bangsa.

Dia yakin tongkat yang diberikan oleh Allah kepadanya yaitu kemampuan, komitmen,kerja keras,sabar,dalam penderitaan untuk mewujudkan perjuangannya demi Papua tanah damai.

Abraham Itly memiliki sifat rela berkorban, karena tinggalkan anggota DPR dan terjun dunia politik praktis untuk mengatur, mendorong, mengajak, masyarakat untuk menyusun kekuatan supaya PEPERA memenangkan Untuk Kemerdekaan Bangsa Papua Barat.

Namun skenario yang dia susun tercium oleh Indonesia akhirnya dia ditangkap dan masukkan dalam sel,disiksa, disetrum, bahkan dibunuh dengan cara tidak manusiawi.

Selain melaksanakan tugas sebagai anggota DPR dia juga Pimpin masyarakat mengatur perkampungan membuat jalan Raya Tanpa anggaran dari pemerintahan gerakan masyarakat untuk membuat pembersihan Kampung tanggal 17 Agustus setiap tahun menjadi komandan barisan bagi masyarakat umum dan diberikan aba-aba dalam bahasa hubula, Pimpin masyarakat masuk dalam barisan upacara.

Dia tidak malu tunjukkan kepada pemerintah Indonesia bahwa dia bisa mengatur masyarakatnya tanpa kekerasan dan rakyat dengar dia Abraham datang sendiri untuk ikut upacara tanpa paksaan oleh militer dan polisi Indonesia.

Hal ini dia mau menunjukkan orang Indonesia bahwa orang Balim tidak bodoh seperti apa yang Indonesia pikir orang Balim menghormati kemerdekaan bangsa lain sehingga ikut terlibat dalam upacara dan ikut beramaikan kegiatan tanggal 17 Agustus setiap tahun Hal ini dapat terlihat bahwa Abraham memiliki Karisma kepemimpinan karena masyarakat senang memihak kepadanya dari pada polisi atau militer Indonesia.

Abraham itlay, Marsel Matuan, Yohanes Itlay dan Stefanus Mulinay Himan dengan para pejuang lainnya telah ditelan oleh militer Indonesia dengan cara tidak manusiawi mereka telah gugur sebagai pahlawan supaya dikenang oleh generasi muda Papua.

Tugas mereka telah selesai namun perjuangan belum juga usai karena itu Anda terpanggil untuk melanjutkan mereka tidak sekolah tinggi seperti Anda sehingga tidak ada catatan yang ditinggalkan sebagai bukti sejarah bahwa mereka adalah pejuang yang pemberani dan rela berkorban sehingga tidak mudah Terlupakan perjuangan mereka atau mereka tidak dilupakan dalam lembaran sejarah perjuangan bangsa Papua Barat.

Kemungkinan juga mereka yang telah gugur sebagai pahlawan yang busuk di hutan-hutan, di aliran sungai, di kaki gunung, di gua-gua, di dalam air, dalam penjara bahkan dibakar secara massal sebelum didokumentasikan sejarah perjuangan mereka sedang terkubur dan lenyap tampak bekas sehingga para generasi muda tidak menghargai perjuangan dan pengorbanan para generasi tua dan gampang sekali dibujuk menjadi Judas iskariot oleh karena kepentingan sesaat, mengorban karyanya perjuangan generasi terdahulu lantaran kepentingan perut dan jabatan.

Menurut Eduard W.Said:

"Dosa yang paling besar kaum intelektual adalah apabila ia tahu apa yang seharusnya dikatakan tetapi ia menghindar ( Membisu)"

Goresan Doktor lulusan Hervar, ini mendorong penulis mencoba menulis kisah hidup dan karyanya beberapa tokoh pejuang orang Balim mungkin banyak hal yang mereka kerjakan dalam perjuangannya namun belum terungkap dalam tulisan ini, Namun apa yang digoreskan ini merupakan penghargaan dari penulis bagi mereka yang sudah ditelan oleh militer Indonesia, atau Terlupakan dalam lembaran sejarah perjuangan bangsa Papua Bar

Stefanus Mulinai Himan.

Lahir di kam pung Pupukowa tanggal bulan dan tahun kelahiran belum diketahui dan saudara-saudaranya antara lain adalah:

Apeak wamu,Agoraklek himan,Tulem himan dan imanuel himan.

Dia di sekolahkan oleh Gereja Katolik dan sesudah tamat dari SGB Biak, dia dia menjadi guru SD jppk hepubsh distrik Wamena kota dan setelah pemekaran menjadi distrik asolokobal.

Dia menikah dua perempuan masing-masing satunem wanu dan wupikage wamu.

Setelah Stefanus M. Himan ditangkap dan ditahan oleh militer Indonesia diperkosa oleh sebek Aso walaupun sama-sama Wita atau satu garis keturunan Wita, kemudian perempuan ini menikah dengan artilam Waoiwak (almarhim) ), menikah lagi Legeikenem Wetapo dan masih hidup.

Yupikakek wamu bawa lari oleh waqoware hisage orang pugima.

Demi perjuangan istri-istri di bawah lari oleh orang lain, atas dorongan saudara-saudaranya walaupun mereka masih mencintai suaminya sebagai orang balim menjatuhkan martabatnya demi perjuangan.

menurut Bapak Stefanus himan pernah berkata:

" Apabila suatu waktu saya ditangkap dan dibunuh ya Saya mencintai kalian tetapi demi perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Papua Barat saya pergi mengendali kalian dan pasti Tuhan akan memelihara kalian dan kita akan jumpa di surga, tidak begitu lama dia Pergi ke walesi tujuan mendoakan orang sakit Dia ditangkap oleh Isnawan wuka dan satu orang anggota. Kami baru menikah belum punya anak dia ditangkap dan ditinggalkan kami untuk selamanya".

Ketiga wawancara,Ibu ini sejenak menundukkan diri dan menjujurkan air matanya mengenang masa-masa indah bersama suami yang dicintainya. (Satunem wamu 29-10- 2007).

Goresan di atas merupakan Pesan Terakhir dari Stefanus Mulinai Himan untuk kedua istrinya sebelum ditangkap oleh anggota militer orang balim isnawan Buka Cs atas perintah Albert Dien komandan Kodim Wamena pada tahun 1977.

Gerakan Misianis.

Dasar pergerakan Stefanus M himan adalah kemenangan Pepera di Wamena bukan hati nurani rakyat tetapi dipaksa rakyat dengan kekuatan senjata oleh militer Indonesia selain itu setelah Pemilihan Umum tahun 1971 awal penyusunan kabinet pemerintahan Kabupaten Jayawijaya Tidak melibatkan orang asli Balim karena dianggap bodoh, primitif, tidak berpendidikan, Walaupun waktu itu orang Balim ada yang sudah menjadi guru,perawat, polisi,bekas Belanda dan lain sebagainya.

Orang Indonesia membangun dasar kerangka yang salah,sehingga kelemahan itu menjadi alasan orang Balim yang sudah ber pendidikan membangun kesadaran dan menyusun kekuatan perlawanan pemerintahan Indonesia sejak tahun 1970-an sampai sekarang.

gerakan Stefanus m himan didukung oleh ribuan masa lembah balim atau Suku bula dan juga suku Lani bagian barat. Mengapa? karena dia Pimpin masa dengan gerakan misianis, atau gerakan keagamaan, karena dia sadar bahwa gerakan kekerasan pihak militer muda tercium dia bisa ditangkap seperti teman-teman Abraham itlai, Matia wamu dan lain-lainnya.

pertemuan umum dia membacakan teks alkiitab suci Alkitab Kelurahan 3,4 tentang Musa Pimpin bangsa Israel keluar dari dapur kesengsaraan Firaun lalu mulai menakinkan masa bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umatnya orang Balim hidup miskin dan terlantar namun Tuhan memperhatikan kesengsaraan orang balim dan dia sendiri turun dan mengutus saudara dan saya membawa umatnya keluar dari konflik kekerasan ketidakadilan diskriminasi dan kesengsaraan menuju tanah perjanjian Papua baru.

Dalam pertemuan khusus dihadiri pengikut-pengikutnya dia menanamkan ideologi kemerdekaan bangsa Papua Barat seperti Proklamasi Kemerdekaan Tanggal 1 Desember 1961 Proklamasi Kemerdekaan tanggal 1 Juli 1965 di Manokwari dipimpin oleh Sersan permenas awom Proklamasi Kemerdekaan tanggal 1 Juli 1971 dipimpin oleh zst Rom Korem di markas Victoria Kabupaten Jayapura dan strategi perjuangan kemerdekaan Papua Barat ke depan dalam rangka menentukan nasib sendiri. (J.Asso,J.hisage,S.Kosay ,28-10-2006).

Menurut bekas muridnya Refael A.

" Dia juga Mulai mengajarkan sejarah perjuangan Papua kepada siswa SD yppk hepuba bahwa nasib suatu bangsa tidak bisa berubah oleh bangsa-bangsa lain karena bangsa lain, datang hanya perampok,mencuri kekayaan di Tanah ini, pemerkosaan hak orang lain, menindas mereka yang lemah dan membunuh mereka yang tak berdaya untuk itu kalian belajar baik-baik supaya menjadi orang besar dan mengurus tanah warisan leluhurmu dan mengusir orang-orang jahat yang menganggap dirinya lebih pintar lebih merambat menganggap dirinya kasta yang lebih tinggi dari pada bangsamu yaitu bangsa Papua Barat".(28-10-2006).

Walaupun Stefanus himan sudah tiada tetapi kata-katanya masih dikenang mantan murid-muridnya.

pada tahun 1999-2000 Mantang muridnya sebagian besar menjadi anggota Satgas Papua dan peristiwa Wamena berdarah tanggal 6 Oktober 2000 ikut menyerang kota Wamena mengadakan perlawanan dengan anggota polisi dengan senjata Jubi anak panah, tombak, Parang, Sabit, kapak, kayu,batu.

Sedangkan polisi menggunakan senjata modern.

Menurut Jefri hisage Stefanus sebelum melakukan kegiatan diadakan doa dan puasa di gunung "Esierek".menurut mitos gunung itu adalah tempat persinggahan Pam himan waktu penyebaran nenek moyang mereka orang pertama dan saat dia puasa dan doa mendapat penglihatan dan menerima kuasa, kemudian dia mengadakan mukjizat seperti : orang Sakit disembuhkan orang mati dibangkitkan (Naime Hisage), dan lain-lain.

Melalui kuasa yang dia terima mulai memperjuangkan kemerdekaan dengan pendekatan mesianis atau gerakan keagamaan atau gerakan tanpa kekerasan.

Pada tahun 1975 Stefanus himan mengumumkan bahwa dia akan berjalan di atas air dan para pengikutnya akan bermain sepak bola di atas permukaan sungai Balim. Isu itu tersebar di seluruh Lembah Baliem. Masa dariku Rima sampai Tiong berkumpul di hebuba pusat kegiatan dimaksud dan mengadakan etai mengadakan (tarian adat) besar-besaran. Polisi militer dan pemerintah daerah Jayawijaya Banyak yang hadir untuk menyaksikan kegiatan itu. Stefanus Himam tidak mengadakan mukjizat karena motivasi polisi dan militer hadir di situ untuk menangkap dia.

Untuk itu dia berdiri di tengah masa dan berkata orang Balim tidak mau terjadi kekerasan penyiksaan,pemerkosaan perampasan, penangkapan sewenang-wenang penindasan, dan pembunuhan terhadap rakyat lemah kaum perempuan dan kaum intelektual yang sedang memperjuangkan hak-hak Dasar orang kecil dengan kekuasaan senjata modern di Bumi Cendrawasih secara khusus di lembah Agung ini karena suatu negara dengan kekuatan senjata modern lawan dengan masyarakat yang menggunakan senjata tradisional adalah tindakan yang tidak terpuji dan malu terhadap masyarakat dunia internasional.

Perjuangan kita adalah perjuangan Damai atau Perjuangan tanpa kekerasan kemudian dia patahkan dua anak panah di depan militer dan polisi Indonesia dan di depan masa sebagai tanda perjuangan damai.

Mulai saat itu pihak penguasa memahami bahwa perjuangan Stefanus Mulinai himan adalah pendekatan keagamaan yaitu memberikan pembinaan agama kepada masyarakat,supaya masyarakat hidup dalam cinta kasih namun mereka curigai karena dalam pertemuan itu memberikan ceramah tentang persatuan, kebersamaan kerja keras, disiplin, keberanian, hidup di alam kemerdekaan,tentang bidang agama, pendidikan, kesehatan,ekonomi, politik dan sosial budaya.

Pihak penguasa bertanya dalam hatinya Apakah gerakan ini merupakan perjuangan kemerdekaan Papua Barat dibungkus dengan gerakan misionis atau perjuangan damai dan di dalamnya menyusun kekuatan rakyat untuk mengadakan penyerangan besar-besaran di kota Wamena? " kemudian pihak militer mulai menempatkan Intel untuk mengikuti gerakan Stefanus mulinai himan (J.Asso 30-10-2006).

Pada tahun 1976 Lembah Baliem bagian barat : piramid tagime Bokondinni,kelila,tiom,magi,dan sekitatnya utusan OPM, Degey,dkk sudah masuk di lembah balim dan mulai sosialisasi proklamasi kemerdekaan papua barat tanggal 1 desember 1961, proklamasi kemerdekaan di bawah pimpinan Sersan Pernenas Awom tanggal 1 Juni 1965, Proklamasi Kemerdekaan tanggal 1 Juli 1971 markas markas Victoria perbatasan Jayapura.

dalam kegiatan sosialisasi itu masyarakat bakar batu untuk diberi makan kepada ribuan masa dan dalam acara sosialisasi itu membakar semangat masyarakat untuk mengusir orang Indonesia dari Lembah Agung Wamena walaupun itu bendera bintang kejora tidak ada jadi kasih naik bendera merah putih terbalik yaitu putih di atas dan merah di bawah sejak itu membuka pendaftaran bagi pemuda yang kuat di seluruh Lembah Balim untuk mengadakan pelatihan pemuda dari Lembah pergi mengikuti pelatihan, di piramid lalu dikembalikan ke daerah masing-masing supaya mereka menjadi instruktur/guru/pelatih bagi pemuda lain di kampung kemudian mulai diadakan aksi penyerangan pos-pos militer.

sedangkan tahun 1975 Stefanus mulai mengadakan gerakan misianis atau gerakan keagamaan.

Menghimpun masa dan mulai sosialisasi tentang hidup bersih, membangun Kampung,membuka Kebun besar-besaran,Dalam rangka persediaan makanan untuk waktu kesusahan hidup dalam cinta kasih kebersamaan jujur, adil,etos kerja dan lain sebagainya.

Militer Indonesia mulai hubungkan kegiatan Stefanus himan tahun 1975 dengan kegiatan penyerangan orang Balim bagian barat lalu mendapatkan kesimpulan bahwa dua gerakan ini bekerja sama untuk melawan militer dan polisi Indonesia. dan Intel mencari kesempatan untuk menangkap Stefanus ini dengan pengikut-pengikutnya antara lain Mosom asso tahun 1977 ditangkap lalu masukkan dalam penjara lalu dibebaskan dan Hasmanto Asso lari ke balingga dan beberapa tahun tinggal di sana lalu kembali ke kampungnya.

Memilih Jalan Salib.

Pada tahun 1977 Dandim Kodim Wamena Albert Dien orang Manado beragama Katolik perintahkan Anggota militer orang balim E.Wuka dan A. wamu menangkap pak guru Stefanus mulianai Himan,waktu itu Stefanus pergi ke kampung walesy untuk melayani orang sakit di sana, kemudian E Wuka dan A.wamu menyusul dia pergi ke welesi dan menangkap dia Lalu ikan tangannya bawa ke Wamena.

Dalam perjalanan ke Kodim Stefanus berkata kepada E.Wuka :

ke Kodim dan langsung menghadap Albert Dien lalu tanpa ditanya suruh masukkan dalam sel dan diberika" Adik tahu saya to, tolong lepaskan saya kah, apabila Tuhan kasih kemerdekaan bangsa Papua saya juga akan perhatikan nasib adik dan keturunanmu. namun E.Wuka menjawab Aduh Kakak bila saya lepaskan kakak, pasti saya akan mendapat hukuman dari dandim Kodim Wamena jadi suka atau tidak suka kakak harus pergi menghadap dandim Albert Dien" (J.Asso 30-10-2006).

Stefanus himan dibawa n tugas kepada anggotanya untuk mengambil data hubungan gerakannya dengan penyerangan OPM di pos-pos militer Indonesia balim bagian barat dia menjelaskan bahwa kegiatannya tidak ada hubungan dengan kegiatan mereka, karena kegiatan saya menyangkut pelayanan kemanusiaan namun militer Indonesia tidak menanggapi penjelasannya dan dia disiksa, Storm,dipukul,kulitnya diiris, dengan pisau, Silet, supaya mengaku tetapi Stefanus Himan tetap pada pendiriannya akhirnya Albert Dien keluarkan surat perintah untuk disiksa dan dibunuh.

Kapten teher salah satu anggota yang paling jahat Tunjukkan Surat Perintah kepada Stefanus dan berkata : "

Pak guru mengaku saja, kalau tidak mengaku, ini surat perintah untuk saudara malam ini kasih hilang.

Menurut Stefanus Himan Mengatakan :

demi perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Papua Malam ini saya akan dibunuh tidak papa saya pulang ke rumah bapak di surga dan perjuangan ini tidak akan berakhir malam ini tetapi akan diteruskan oleh generasi muda Papua, sampai titik darah penghabisan".

Kapten Taher melihat komitmen Stefanus himan begitu hebat tidak mau menyerah akhirnya dia dikembalikan ke sel penjara dalam minggu itu saudaranya pak guru datang mengunjungi dia dan goresan di atas ini merupakan hasil wawancara Pak Guru J. asso dengan Stefanus himan selama kunjungan di selnya Kodim Wamena (J.Asso 30-10-2006).

Dia diesel selama satu minggu lalu malam harinya dibawa keluar oleh Kapten Teher dengan beberapa anggota dari Kodim Wamena menuju ke heloimaima di belakang Lembaga Pemasyarakatan Wamena lalu semalam itu ikat tangannya di belakang Lalu turunkan dalam kuburan yang telah disiapkan, siang hari disuruh duduk lalu diberikan kesempatan berdoa dan selesai berdoa tusuk besi tajam sebelumnya sudah disiapkan dari leher Tembus di pantat lalu ditutup tanah dalam keadaan yang masih hidup. (versi J.Asso 28-10-2006),

sedangkan versi (J Hisage), pak guru Stefanus himan setelah gali kuburan posisi tangan terikat, masukkan dalam kuburan posisi berdiri lalu suruh berdoa untuk keluarganya dan setelah Amin potong lehernya dengan Sabit dan darahnya terpancur ke atas dan ke bawah lalu dikubur dalam keadaan yang masih hidup.

Tempat kuburannya di belakang Lembang pemasyarakat Wamena dan sebagai tanda,Tanam Pohon Wile (pohon kasuari). Bagian kaki dan bagian kepala.

Mengenang Catatan Kecil.

Stefanus mulinai Himam telah gugur sebagai bunga-bunga Papua Barat,namun karyanya pelayanan kemanusiaan dan perjuangannya tetap dikenang oleh generasi muda, Balim khususnya dan secara umum generasi muda bangsa "Papua pak guru Stefanus himan, Selamat jalan ke rumah bapak di surga untuk selamanya kami akan meneruskan karya pelayanan kemanusiaan dan perjuanganmu sampai Papua tanah Damai atau Papua Baru.

Stefanus muinaik Hilman ditelan oleh militer Indonesia,tetapi 1000 Stefanus orang Papua akan bangkit untuk meneruskan perjuangan dengan berbagai cara, perjuangan dengan perang gerilya, perjuangan dengan gerakan misianis (perjuangan damai) perjuangan dengan menggunakan senjata panah atau buku dan bolpe untuk menghadirkan Papua baru atau Papua tanah damai.

Dalam rangka melestarikan sejarah perjuangan mereka sedang terkubur dan membisu.

Di Ingatkan Kepada Seluruh Rakyat La-pago Dan Khusus,

Rakyat Balim Wamena.

𝑶𝒍𝒆𝒉 : 𝑵𝒂𝒎𝒆𝒏𝒆 𝑬𝒍𝒐𝒑𝒆𝒓𝒆.

#papuaakanmerdekaapabilaadapengakuan

#sorotan

#pengikut

#fb

#semuaorang

#sejaraperjuangan

AMBIGU BELANDA DAN PELUANG NEGARA PAPUA BARAT YANG SIRNA

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Tue, 26 Aug 2025 05:30:00 +0900

Penulis: Chris Wayoi

Suatu ketika saya diskusi dengan maestro politik saya, Herman Wayoi, beliau berkata: "Papua itu punya peluang merdeka di depan mata.. tapi peluang emas itu gagal diraih ..".

Dituturkan, "Belanda bentuk Nieuw Guinea Raad (NGR), Parlemen Bangsa Papua tanggal 5 April 1961. Dalam sidang-sidang NGR, mereka hanya setuju punya BENDERA dan LAGU, mereka tidak PROKLAMASI. Kalau saat itu Nikolas Jouwe, Markus Kaisiepo dan kawan-kawan di Nieuw Guinea Raad proklamasi kemerdekaan Papua, kita tidak akan jalan-jalan di padang gurung tapi langsung masuk tanah perjanjian. Mereka itu..orang tidak berhikmat", ucapnya kesal.

Dilanjutkan, "Saya dan anggota Nieuw Guinea Raad, Nicholas Tanggahma, berinisiatif adakan Konggres Nasional Papua yang pertama di Hollandia tanggal 19 September 1961, kami buat untuk sadarkan bahwa nasib bangsa Papua ada ditangannya sendiri.. bukan bangsa lain...tetapi para anggota NGR lebih percaya janji Belanda beri kemerdekaan.. mereka lupa sejak persiapan Proklamasi Indonesia 1945, Soekarno sudah masukan wilayah bekas jajahan Belanda, Nederland Nieuw Guinea atau Papua Barat dalam agenda politiknya".

Maestro politik ini lanjutkan, "Belanda percaya diri akan berikan kemerdekaan Nederland Nieuw Guinea, yang dicanangkan sejak 1947. Faktanya hingga akhir tahun 1950an tidak ada progres politik yang signifikan. Belanda ambigu, terjebak agenda politik internalnya, yaitu Negara Nederland Nieuw Guinea atau West Papua bukan hanya untuk orang asli Papua tetapi juga bagi orang Belanda dan Indo Belanda yang "tersingkir" dari api revolusi Indonesia, karena kelompok ini tidak mungkin kembali ke Nederland, mereka butuh 'tanah air baru' di daerah jajahan timur jauh".

Dari analisis riset saya, ternyata praktek politik internal Belanda ini terlihat pada cara Belanda siapkan 'Blok Pemukiman Penduduk' di kota Hollandia. Daerah Dok V hingga Angkasa diperuntukan bagi warga keturunan Belanda asli. Dok VIII, Dok IX dan Bayangkara bagi warga keturunan Indo Belanda, sedangkan Hamadi dan Polimak bagi warga asli Papua.

Akses pendidikan bagi warga asli Papua pun terbatas, Belanda fokus sekolah rakyat enam tahun yang dikelolah pihak swasta Zending. Warga asli Papua didikan Zending ini untuk mengisi struktur sistem birokrasi di level bawah.

Di level birokrasi menengah ditempati oleh warga Indo Belanda, sedangkan di top birokrasi dipimpinan warga Belanda asli.

Sejarah tidak bisa diputar kembali...Sejarah perlu diceritakan.. bukan untuk disesali tetapi pelajaran menatap masa depan.

Hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua dan Rekolonisasi Indonesia

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Sat, 23 Aug 2025 11:14:00 +0900

📌 Latar belakangnya:

Pada 1 Juli 1971 sebenarnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) pernah memproklamasikan kemerdekaan Papua Barat di Markas Victoria, dipimpin oleh Seth Rumkorem dan Jacob Prai.

Tetapi sebelum itu, memang ada beberapa gerakan politik yang menganggap Papua sudah punya hak untuk merdeka sejak 1 Desember 1961 (saat Dewan Nugini Barat mengibarkan Bendera Bintang Kejora dan menyusun simbol negara).

Jadi ada perbedaan narasi: sebagian menyebut 1 Desember 1961 sebagai tonggak lahirnya bangsa Papua, dan sebagian lagi menyebut 1 Juli 1971 sebagai proklamasi resmi OPM.

📌 Namun secara hukum internasional:

Pada tahun 1962, Papua Barat masih dalam kekuasaan Belanda.

Agustus 1962 → ditandatangani Perjanjian New York antara Belanda dan Indonesia dengan mediasi PBB.

Akibatnya, kedaulatan Papua diserahkan ke UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) lalu ke Indonesia tahun 1963.

Tahun 1969 → dilakukan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang hasilnya menyatakan bergabung dengan Indonesia, meski keabsahannya diperdebatkan sampai sekarang.

📌 Jadi, secara fakta historis & hukum internasional, dunia masih mengakui Papua sebagai bagian dari Indonesia. Namun, secara politik dan identitas nasional, banyak orang Papua tetap berpegang pada tanggal-tanggal seperti 1 Desember 1961 atau 1 Juli 1971 sebagai momen “kemerdekaan Papua Barat.”

📌 Ringkasan

1 Desember 1961 → Papua menyatakan identitas nasional.

1 Mei 1963 → Papua diserahkan ke Indonesia.

1969 → Pepera: Papua dinyatakan bergabung dengan Indonesia.

1 Juli 1971 → Proklamasi Papua Merdeka oleh OPM.

Sorotan Papua Pegunungan

Sorotan Publik

Sorotan Gilombandu

Sorotan Indonesia

Sorotan Reels Facebook

Hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua dan Rekolonisasi Indonesia

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Sat, 23 Aug 2025 11:14:00 +0900

📌 Latar belakangnya:

Pada 1 Juli 1971 sebenarnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) pernah memproklamasikan kemerdekaan Papua Barat di Markas Victoria, dipimpin oleh Seth Rumkorem dan Jacob Prai.

Jadi ada perbedaan narasi: sebagian menyebut 1 Desember 1961 sebagai tonggak lahirnya bangsa Papua, dan sebagian lagi menyebut 1 Juli 1971 sebagai proklamasi resmi OPM.

📌 Namun secara hukum internasional:

Pada tahun 1962, Papua Barat masih dalam kekuasaan Belanda.

Agustus 1962 → ditandatangani Perjanjian New York antara Belanda dan Indonesia dengan mediasi PBB.

Akibatnya, kedaulatan Papua diserahkan ke UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) lalu ke Indonesia tahun 1963.

Tahun 1969 → dilakukan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang hasilnya menyatakan bergabung dengan Indonesia, meski keabsahannya diperdebatkan sampai sekarang.

📌 Ringkasan

1 Desember 1961 → Papua menyatakan identitas nasional.

1 Mei 1963 → Papua diserahkan ke Indonesia.

1969 → Pepera: Papua dinyatakan bergabung dengan Indonesia.

1 Juli 1971 → Proklamasi Papua Merdeka oleh OPM.

Sorotan Papua Pegunungan

Sorotan Publik

Sorotan Gilombandu

Sorotan Indonesia

Sorotan Reels Facebook

𝐏𝐞𝐫𝐣𝐚𝐧𝐣𝐢𝐚𝐧 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐨𝐫𝐤 𝟏𝟗𝟔𝟐: 𝐃𝐨𝐤𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐊𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐞𝐫𝐚𝐦𝐩𝐚𝐬 𝐌𝐚𝐬𝐚 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐩𝐮𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐭

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Tue, 19 Aug 2025 06:10:00 +0900

𝐏𝐞𝐫𝐣𝐚𝐧𝐣𝐢𝐚𝐧 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐨𝐫𝐤 𝟏𝟗𝟔𝟐:

𝐃𝐨𝐤𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐊𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐞𝐫𝐚𝐦𝐩𝐚𝐬 𝐌𝐚𝐬𝐚 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐩𝐮𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐭

📝𝘌𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘉𝘪𝘴𝘶𝘭𝘶

Pada 15 Agustus 1962, di sebuah meja perundingan jauh di kota New York, tiga kekuatan asing duduk bersama: Belanda, Indonesia, dan Amerika Serikat di bawah naungan PBB. Mereka berbicara tentang tanah yang kaya emas, tembaga, hutan, dan laut—Papua Barat—seakan sedang membicarakan barang dagangan.

Di ruangan itu, tidak ada satu pun kursi untuk rakyat Papua Barat. Tidak ada suara yang datang dari gunung, pantai, atau lembah-lembah di tanah ini. Tidak ada yang menanyakan kepada mereka: “Apa yang kalian inginkan untuk masa depan kalian?”

Bagi Belanda, Papua adalah sisa terakhir dari mahkota kolonialnya di timur. Bagi Indonesia, Papua adalah “harga mati” demi ambisi negara kesatuan. Sementara Bagi Amerika Serikat, Papua adalah papan catur geopolitik, benteng strategis melawan komunisme, dan tambang emas raksasa yang menunggu untuk digali demi memperkokoh

Dalam logika mereka (kolonial), Papua bukan bangsa—Papua hanyalah wilayah. Dan wilayah itu bisa dipindahkan tangan seperti sertifikat tanah.

Perjanjian New York menjanjikan Penentuan Pendapat Rakyat sebelum akhir 1969.

Bahasanya indah: “one man one vote”.

Kenyataannya busuk: dari 800.000 jiwa rakyat Bangsa Papua Barat saat itu,

hanya 1.026 orang dipilih dan dipaksa untuk berkata “ya” di bawah bayonet militer, mewakili ratusan ribu orang Papua yang tidak pernah diminta pendapatnya.

"Itu bukan demokrasi—itu penyanderaan politik yang dibungkus diplomasi."

Perjanjian New York bukanlah jalan menuju kemerdekaan Papua Barat, melainkan pintu gerbang kolonialisme baru. Dari Belanda, tanah ini jatuh ke tangan Indonesia, dengan restu Amerika Serikat dan stempel PBB.

Segera setelah itu, tanah dan gunung dibor, emas diangkut, dan sungai dikotori demi keuntungan korporasi asing. Rakyat Papua menerima janji, sementara orang lain menerima kekayaannya.

Mereka yang menandatangani dokumen Perjanjian New York mungkin mengira suara rakyat Papua bisa dibungkam selamanya. Mereka salah.

Hak untuk menentukan nasib sendiri bukan pemberian Belanda, Indonesia, Amerika, atau PBB—hak itu lahir dari keberadaan Papua sebagai bangsa. Dan hak itu tidak kadaluarsa, meski puluhan tahun direbut dan diinjak.

Secara prinsip hukum internasional, rakyat Papua Barat tetap memiliki hak sah untuk menentukan nasib sendiri, karena Papua Barat adalah bangsa dengan identitas etnis, budaya, dan sejarah yang berbeda dari Indonesia.

Perjanjian New York hanyalah kesepakatan antar negara kolonial — bukan mandat rakyat Papua Barat. Ini adalah bentuk neo-kolonialisme modern yang menggunakan PBB sebagai tameng legitimasi, demi kepentingan stabilitas geopolitik dan keuntungan korporasi asing, yang akhirnya membuka jalan eksploitasi sumber daya secara masif, seperti tambang Grasberg yang tidak memberi manfaat signifikan bagi rakyat Papua Barat.

***

Singkatnya, Perjanjian New York adalah perjanjian kolonial abad ke-20 yang dibungkus diplomasi, tetapi isinya adalah pengkhianatan terhadap hak politik rakyat Papua Barat. Hak untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri bukan sekadar tuntutan politik, melainkan pemulihan keadilan historis yang telah dirampas sejak 1962.

Perjanjian New York adalah utang sejarah yang belum dibayar. Dunia internasional, Indonesia, dan Belanda berhutang satu hal kepada rakyat Papua Barat: Bukan uang, bukan proyek, bukan janji kosong—tapi hak penuh untuk memilih untuk menentukan nasibnya (kemerdekaannya) sendiri.

Dan selama hak itu belum dikembalikan, maka setiap perayaan kemerdekaan Indonesia di atas tanah Papua hanyalah pesta di atas luka yang belum sembuh.

"𝙉𝙚𝙬 𝙔𝙤𝙧𝙠 𝘼𝙜𝙧𝙚𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙞𝙩𝙪 𝙖𝙙𝙖𝙡𝙖𝙝 𝙄𝙗𝙡𝙞𝙨 𝙗𝙚𝙧𝙪𝙣𝙙𝙞𝙣𝙜 𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙅𝙞𝙣, 𝙙𝙞𝙨𝙖𝙠𝙨𝙞𝙠𝙖𝙣 𝙤𝙡𝙚𝙝 𝙨𝙚𝙩𝙖𝙣, 𝙩𝙖𝙣𝙥𝙖 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙖𝙩𝙠𝙖𝙣 𝙆𝙞𝙩𝙖 (𝘽𝙖𝙣𝙜𝙨𝙖 𝙋𝙖𝙥𝙪𝙖 𝘽𝙖𝙧𝙖𝙩) 𝙈𝙖𝙣𝙪𝙨𝙞𝙖."

⚊ 𝘿𝙖𝙣𝙙𝙝𝙮 𝘿𝙬𝙞 𝙇𝙖𝙠𝙨𝙤𝙣𝙤

-𝐁𝐞𝐫𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐤 𝐌𝐞𝐧𝐞𝐧𝐭𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐍𝐚𝐬𝐢𝐛 𝐒𝐞𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢 𝐁𝐚𝐠𝐢 𝐑𝐚𝐤𝐲𝐚𝐭 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐚𝐬𝐢𝐡 𝐏𝐚𝐩𝐮𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐭-

"𝙎𝙚𝙡𝙖𝙢𝙖𝙩𝙠𝙖𝙣 𝙏𝙖𝙣𝙖𝙝 𝘼𝙙𝙖𝙩 & 𝙈𝙖𝙣𝙪𝙨𝙞𝙖 𝙋𝙖𝙥𝙪𝙖"

#BerikanHakMenentukanNasibSendiri

#HancurkanKapitalisme

#HapuskanKolonialisme

#LawanMiliterisme

@sorotan

INDONESIA dan BELANDA - Perjanjian (dengan lampiran) mengenai Nugini Barat (Irian Barat)

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Sun, 17 Aug 2025 19:04:00 +0900

Referensi : https://treaties.un.org

No. 6311

Ditandatangani di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, pada 15 Agustus 1962.

Teks resmi: Bahasa Inggris.

Didaftarkan pada 21 September 1962 oleh Sekretariat yang bertindak atas nama Para Pihak Penandatangan sesuai dengan paragraf 2 pasal XXVIII Perjanjian.

No. 6311. PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELANDA MENGENAI NUGINI BARAT (IRIAN BARAT). DITANDATANGANI DI MARKAS BESAR PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA, NEW YORK, PADA 15 AGUSTUS 1962

Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda,

Dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat wilayah Nugini Barat (Irian Barat) yang selanjutnya disebut sebagai “wilayah”,

Berkeinginan untuk menyelesaikan perselisihan mereka mengenai wilayah tersebut,

Dengan ini sepakat sebagai berikut:

PENGESAHAN PERJANJIAN DAN RESOLUSI MAJELIS UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Pasal I

Setelah Perjanjian ini antara Indonesia dan Belanda ditandatangani dan diratifikasi oleh kedua Pihak Penandatangan, Indonesia dan Belanda bersama-sama akan mengajukan rancangan resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang isinya menyatakan bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat adanya Perjanjian ini, mengakui peran yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal PBB di dalamnya, dan memberi wewenang kepadanya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya di dalam perjanjian ini.

PENYERAHAN ADMINISTRASI

Pasal II

Setelah adopsi resolusi yang disebutkan dalam Pasal I, Belanda akan menyerahkan administrasi wilayah tersebut kepada Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Temporary Executive Authority — UNTEA) yang dibentuk oleh dan berada di bawah yurisdiksi Sekretaris Jenderal, setelah kedatangan Administrator PBB yang ditunjuk sesuai Pasal IV. UNTEA selanjutnya akan menyerahkan administrasi tersebut kepada Indonesia sesuai dengan Pasal XII.

Catatan kaki:

Sesuai dengan Pasal XXVIII, Perjanjian ini mulai berlaku pada 21 September 1962, tanggal diadopsinya resolusi oleh Majelis Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Perjanjian (A/RES/1752 (XVII)). Instrumen ratifikasi dipertukarkan pada 20 September 1962 di Markas Besar PBB, sesuai dengan Pasal XXVII.

ADMINISTRASI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Pasal III

Untuk mempermudah penyerahan administrasi kepada UNTEA setelah adopsi resolusi oleh Majelis Umum, pihak Belanda akan mengundang Sekretaris Jenderal untuk mengirim seorang wakil guna berkonsultasi secara singkat dengan Gubernur Belanda di wilayah tersebut sebelum keberangkatannya. Gubernur Belanda akan meninggalkan wilayah tersebut sebelum kedatangan Administrator PBB.

Pasal IV

Seorang Administrator PBB, yang dapat diterima oleh Indonesia dan Belanda, akan diangkat oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal V

Administrator PBB, sebagai pejabat eksekutif utama UNTEA, akan memiliki kewenangan penuh di bawah arahan Sekretaris Jenderal untuk mengatur wilayah tersebut selama masa administrasi UNTEA sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal VI

1. Bendera PBB akan dikibarkan selama masa administrasi PBB.

2. Mengenai pengibaran bendera Indonesia dan Belanda, disepakati bahwa hal ini akan ditentukan melalui kesepakatan antara Sekretaris Jenderal dan pemerintah masing-masing pihak.

Pasal VII

Sekretaris Jenderal akan menyediakan bagi UNTEA pasukan keamanan sebagaimana dianggap perlu oleh Administrator PBB; pasukan ini terutama akan memperkuat kepolisian Papua (Irian Barat) yang ada dalam tugas memelihara hukum dan ketertiban. Korps Sukarelawan Papua, yang pada saat kedatangan Administrator PBB akan berhenti menjadi bagian dari angkatan bersenjata Belanda, dan angkatan bersenjata Indonesia di wilayah tersebut akan berada di bawah kewenangan serta perintah Sekretaris Jenderal untuk tujuan yang sama. Administrator PBB, sejauh memungkinkan, akan menggunakan kepolisian Papua (Irian Barat) sebagai pasukan keamanan PBB untuk memelihara hukum dan ketertiban, dan atas kebijaksanaannya dapat menggunakan angkatan bersenjata Indonesia. Angkatan bersenjata Belanda akan dipulangkan secepat mungkin, dan selama masih berada di wilayah tersebut akan berada di bawah kewenangan UNTEA.

Tahap Kedua

Pasal XII

Administrator Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki keleluasaan untuk memindahkan seluruh atau sebagian administrasi kepada Indonesia kapan saja setelah tahap pertama administrasi UNTEA. Wewenang UNTEA akan berakhir pada saat pemindahan penuh kendali administrasi kepada Indonesia.

Pasal XIII

Pasukan keamanan PBB akan digantikan oleh pasukan keamanan Indonesia setelah tahap pertama administrasi UNTEA. Seluruh pasukan keamanan PBB akan ditarik setelah pemindahan administrasi kepada Indonesia.

Administrasi Indonesia dan Penentuan Nasib Sendiri

Pasal XIV

Setelah pemindahan penuh tanggung jawab administrasi kepada Indonesia, hukum dan peraturan nasional Indonesia pada prinsipnya akan berlaku di wilayah tersebut, dengan pengertian bahwa hukum dan peraturan tersebut harus selaras dengan hak dan kebebasan yang dijamin kepada penduduk berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Hukum dan peraturan baru atau amandemen terhadap yang sudah ada dapat diberlakukan sesuai dengan semangat Perjanjian ini. Dewan perwakilan akan dimintai pendapat sebagaimana mestinya.

Pasal XV

Setelah pemindahan penuh tanggung jawab administrasi kepada Indonesia, tugas utama Indonesia adalah meningkatkan pendidikan rakyat, memberantas buta huruf, dan memajukan perkembangan sosial, budaya, serta ekonomi mereka. Usaha juga akan dilakukan sesuai dengan praktik Indonesia saat ini untuk mempercepat partisipasi rakyat dalam pemerintahan daerah melalui pemilihan umum berkala. Segala hal yang berkaitan dengan act of free choice (penentuan pendapat bebas) akan diatur berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

Pasal XVI

Pada saat pemindahan penuh tanggung jawab administrasi kepada Indonesia, sejumlah pakar PBB, sebagaimana dianggap memadai oleh Sekretaris Jenderal setelah berkonsultasi dengan Indonesia, akan ditugaskan untuk tetap berada di mana pun tugas mereka memerlukan keberadaan mereka. Tugas mereka, sebelum kedatangan Perwakilan PBB yang akan berpartisipasi pada waktu yang tepat dalam pengaturan untuk penentuan nasib sendiri, terbatas pada memberikan nasihat dan membantu persiapan pelaksanaan ketentuan penentuan nasib sendiri.

Pasal XVII

Indonesia akan mengundang Sekretaris Jenderal untuk menunjuk seorang Perwakilan yang, bersama dengan staf yang terdiri antara lain dari para ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal XVI, akan melaksanakan tanggung jawab Sekretaris Jenderal untuk memberi nasihat, membantu, dan berpartisipasi dalam pengaturan yang menjadi tanggung jawab Indonesia untuk pelaksanaan act of free choice (penentuan pendapat bebas). Sekretaris Jenderal, pada waktu yang tepat, akan menunjuk Perwakilan PBB agar ia dan stafnya dapat melaksanakan tugas mereka di wilayah tersebut satu tahun sebelum tanggal penentuan nasib sendiri.

Staf tambahan yang dianggap perlu oleh Perwakilan PBB akan ditentukan oleh Sekretaris Jenderal setelah berkonsultasi dengan Indonesia. Perwakilan PBB dan stafnya akan memiliki kebebasan bergerak yang sama seperti yang diberikan kepada personel yang disebut dalam Pasal XVI.

Pasal XVIII

Indonesia akan membuat pengaturan, dengan bantuan dan partisipasi Perwakilan PBB dan stafnya, untuk memberikan kesempatan kepada penduduk wilayah tersebut melaksanakan hak freedom of choice (kebebasan memilih). Pengaturan tersebut akan mencakup:

(a) Musyawarah dengan dewan perwakilan mengenai prosedur dan metode yang tepat untuk mengetahui kehendak rakyat yang dinyatakan secara bebas.

(b) Penentuan tanggal pelaksanaan act of free choice sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

(a) apakah mereka ingin tetap bersama Indonesia; atau

(b) apakah mereka ingin memutuskan hubungan dengan Indonesia.

(d) Penentuan kelayakan semua orang dewasa, laki-laki dan perempuan, bukan warga negara asing, untuk berpartisipasi dalam penentuan nasib sendiri, yang dilaksanakan sesuai dengan praktik internasional, yang menjadi penduduk pada saat penandatanganan Perjanjian ini dan pada saat pelaksanaan penentuan nasib sendiri, termasuk mereka yang pergi setelah tahun 1945 dan kembali ke wilayah tersebut untuk menetap kembali setelah berakhirnya administrasi Belanda.

Pasal XIX

Perwakilan PBB akan melapor kepada Sekretaris Jenderal mengenai pengaturan yang telah dicapai untuk pelaksanaan freedom of choice.

Pasal XX

Pelaksanaan penentuan nasib sendiri (act of self-determination) akan diselesaikan sebelum akhir tahun 1969.

Pasal XXI

1. Setelah pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri, Indonesia dan Perwakilan PBB akan menyampaikan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal yang akan melaporkannya kepada Majelis Umum mengenai pelaksanaan act of self-determination dan hasilnya.

2. Para pihak dalam Perjanjian ini akan mengakui dan mematuhi hasil act of self-determination.

Hak-Hak Penduduk

Pasal XXII

1. UNTEA dan Indonesia akan sepenuhnya menjamin hak-hak, termasuk hak kebebasan berbicara, kebebasan bergerak, dan berkumpul, bagi penduduk wilayah tersebut. Hak-hak ini akan mencakup hak-hak yang telah dimiliki penduduk wilayah pada saat penyerahan administrasi kepada UNTEA.

2. UNTEA akan mengambil alih kewajiban Belanda yang ada terkait konsesi dan hak milik.

3. Setelah Indonesia mengambil alih administrasi, Indonesia akan menghormati kewajiban yang tidak bertentangan dengan kepentingan dan pembangunan ekonomi rakyat wilayah tersebut. Sebuah komisi gabungan Indonesia-Belanda akan dibentuk setelah penyerahan administrasi kepada Indonesia untuk mempelajari sifat dari konsesi dan hak milik yang disebutkan di atas.

4. Selama masa administrasi UNTEA akan ada kebebasan bergerak bagi warga sipil berkewarganegaraan Indonesia dan Belanda untuk masuk dan keluar wilayah tersebut.

Pasal XXIII

Kekosongan di dewan perwakilan yang disebabkan oleh kepergian warga negara Belanda, atau karena alasan lain, akan diisi sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik melalui pemilihan umum atau dengan penunjukan oleh UNTEA. Dewan perwakilan akan dimintai pendapat sebelum penunjukan perwakilan baru.

Masalah Keuangan

Pasal XXIV

Defisit anggaran wilayah selama masa administrasi UNTEA akan ditanggung secara sama oleh Indonesia dan Belanda.

2. Indonesia dan Belanda akan dikonsultasikan oleh Sekretaris Jenderal dalam penyusunan anggaran UNTEA dan urusan keuangan lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Perjanjian ini; namun, Sekretaris Jenderal akan memiliki keputusan akhir.

3. Para pihak dalam Perjanjian ini akan mengganti biaya kepada Sekretaris Jenderal untuk semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Perjanjian ini dan akan menyediakan dana yang sesuai di muka untuk pelaksanaan tanggung jawab Sekretaris Jenderal. Para pihak dalam Perjanjian ini akan menanggung secara sama biaya penggantian dan uang muka tersebut.

Perjanjian dan Kesepakatan Sebelumnya

Pasal XXV

Perjanjian ini akan berlaku di atas (menggantikan) semua perjanjian sebelumnya mengenai wilayah ini. Perjanjian dan kesepakatan sebelumnya terkait wilayah ini dapat diakhiri atau disesuaikan seperlunya agar sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

Hak Istimewa dan Kekebalan

Pasal XXVI

Untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini, Indonesia dan Belanda akan memberlakukan ketentuan Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan PBB terhadap properti, dana, aset, dan pejabat PBB.

Secara khusus, Administrator PBB yang ditunjuk sesuai dengan Pasal IV, dan Perwakilan PBB yang ditunjuk sesuai dengan Pasal XVII, akan menikmati hak istimewa dan kekebalan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan PBB.

Ratifikasi

Pasal XXVII

1. Perjanjian ini akan diratifikasi sesuai dengan prosedur konstitusional para pihak penandatangan.

2. Dokumen ratifikasi akan saling dipertukarkan secepatnya di Markas Besar PBB oleh perwakilan resmi yang berwenang dari para pihak penandatangan.

3. Sekretaris Jenderal akan membuat berita acara (procès-verbal) mengenai pertukaran dokumen ratifikasi dan akan memberikan salinan yang disahkan kepada masing-masing pihak penandatangan.

Mulai Berlaku

Pasal XXVIII

1. Perjanjian ini akan mulai berlaku pada tanggal Majelis Umum mengadopsi resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Perjanjian ini.

2. Setelah mulai berlakunya Perjanjian ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mendaftarkannya sesuai dengan Pasal 102 Piagam PBB.

Teks Asli

Pasal XXIX

Teks asli Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Belanda akan saling dipertukarkan oleh para pihak penandatangan.

Sebagai bukti, para penandatangan yang bertindak sebagai wakil penuh dan telah mendapat kuasa resmi dari pemerintah masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini.

Dibuat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, pada tanggal lima belas Agustus 1962, dalam tiga naskah yang sama bunyinya, satu disimpan pada Sekretaris Jenderal, dan masing-masing satu diberikan kepada pemerintah dari para pihak penandatangan.

Untuk Republik Indonesia:

(Tertanda) Subandrio

Untuk Kerajaan Belanda:

(Tertanda) J. H. van Roijen

(Tertanda) C. Schurmann

Lampiran A Perjanjian

Pejabat tinggi Belanda akan digantikan secepat mungkin dengan pejabat non-Belanda dan non-Indonesia.

I. Pemerintahan

Kepala Biro Informasi Pemerintah – 1 orang

Kepala Dinas Informasi Rakyat – 1 orang

II. Departemen Urusan Dalam Negeri

Direktur – 1 orang

Komisaris Divisi (“Residen”) – 6 orang

Di Jalan-Jalan Kami Berdiri

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Fri, 15 Aug 2025 17:25:00 +0900

Kami berjalan,

di bawah matahari yang membakar kulit,

tapi hati kami lebih panas dari terik itu.

Di wajah ini ada cat putih,

bukan untuk sembunyi,

tapi tanda bahwa kami terlihat—

bahwa kami ada.

Kami memegang bendera di dada,

bukan sekadar kain,

tapi nafas nenek moyang

yang tak rela hilang di telan senyap.

Langkah kami satu,

suara kami satu,

meski dunia mencoba memecah,

kami seperti batu di sungai—

takkan hanyut.

Anak-anak gunung, anak-anak laut,

kami menyatu di jalan-jalan kota ini,

membawa pesan yang tak bisa dibungkam:

bahwa tanah ini punya jiwa,

dan jiwa itu tidak akan menyerah.

#salambebas

#semangatberjuang

#hidupperempuanygmelawan

Eks Intelijen BIN Ungkapkan Analisanya: “Dari Aceh, Riau, Bali, Papua, Minahasa, hingga Maluku semua terhubung ke Belanda”

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Sat, 9 Aug 2025 07:02:00 +0900

Jakarta – Mantan pejabat Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel (Purn) Sri Radjasa, membeberkan analisa yang ia sebut sebagai ancaman serius terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam wawancara di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Jumat (8/8/2025), Radjasa menyebut potensi gerakan kemerdekaan di sejumlah daerah masih aktif, terorganisir, dan memiliki jaringan internasional.

Menurutnya, sebagai contoh pemicu terbaru beberapa bulan lalu berasal dari isu rencana pengambilan empat pulau Aceh oleh provinsi Sumatra Utara. Meski rencana tersebut tidak jadi (batal), Radjasa menilai dampaknya sudah memunculkan kembali sentimen perjuangan kemerdekaan Aceh, baik di dalam maupun di luar negeri.

“Motornya kelompok Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF) di Eropa dan mereka terus menggulirkan isu lainnya,” kata Sri Radjasa.

ASNLF dan Keterkaitan dengan UNPO

Radjasa menjelaskan bahwa ASNLF bukanlah organisasi kecil. Ia menyebut kelompok itu sebagai anggota tetap Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), sebuah lembaga internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda dan reputasinya pernah terlibat dalam proses kemerdekaan sejumlah negara seperti Kosovo.

“ASNLF dimotori oleh para intelektual yang cerdas. Mereka ada yáng menyusup ke dalam negeri, membangun sel-sel jaringan, bahkan membuka peluang masuknya senjata,” ujarnya.

Radjasa menjelaskan kalau kelompok GAM Muzakir Manaf sudah clear dengan mendukung MoU Helsinki. Namun, GAM dengan ASNLF sebenarnya mempunyai persoalan tradisional seperti permusuhan. Radjasa membongkar cara untuk mengantisipasi ASNLF tersebut dengan mendorong koordinasi antara BIN dan tokoh-tokoh lokal.

Ia menilai Gubernur Aceh Muzakir Manaf dapat berperan sebagai buffer person (tameng) dengan memantau dan kemudian melaporkan pergerakan ASNLF bila menyusupkan senjata kepada lembaga telik sandi itu.

Dukungan dari Belanda

Siapa sebetulnya yang berada dibelakang Acheh-Sumatra National Liberation Front ini, tanya host kanal Forum Keadilan TV itu, Darmawan Sepriyossa.

Radjasa menuding pemerintah Belanda memberikan dukungan kepada ASNLF melalui UNPO. Ia menyebut pendanaan dan fasilitas UNPO berasal dari Belanda, negara yang menurutnya “tidak pernah sepenuhnya ikhlas” terhadap kemerdekaan Indonesia.

“Aceh, Riau, Bali, Papua, Minahasa, hingga Maluku. Semua itu saling terhubung dalam jaringan UNPO,” tegasnya.

Potensi Disintegrasi di daerah Lain

Radjasa mengklaim, beberapa daerah sudah menunjukkan simbol dan gerakannya. Bali disebut memiliki bendera sendiri, Papua aktif sementara Maluku melalui Forum Kedaulatan Maluku dan Republik Maluku Selatan (RMS) di Belanda. Minahasa juga dinilai memiliki potensi gerakan serupa.

Radjasa mengaku juga dalam waktu dekat akan berbicara dengan Think Tank Prabowo untuk mengingatkan isu kemerdekaan dan kerawanan dari berbagai daerah itu.

Berikut cuplikan video wawancara tersebut yang bersumber dari kanal Youtube Forum Keadilan TV.

#AcehBersatu

#DiasporaAceh

#ASNLF

#UNPO

#Belanda

#AcehMerdeka

MENGAPA HON. BENNY WENDA PRESIDEN SEMENTARA ULMWP MEMILIH TINGGAL DI INGGRIS, MENDEKLARASIKAN 1 DESEMBER 2020 DAN BERKAMPANYE PAPUA BARAT MERDEKA DARI INGGRIS

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Sun, 27 Jul 2025 03:18:00 +0900

Fakta: Perjuangan Papua Barat Merdeka masih hidup

Oleh Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman

Ada tiga dasar yang menjadi pijakan Hon. Benny Wenda Presiden Pemerintahan Sementara United Liberation Movement for West Papua memilih tinggal dengan keluarga di Inggris, mendeklarasikan 1 Desember 2020 dan mendirikan Kantor Free West Papua di Oxford, Inggris.

Hon. Benny Wenda Presiden Pemerintahan Sementara United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP) adalah pejuang Papua Barat yang memiliki seperti "mata burung elang" melihat dan memilih mangsanya dengan tepat.

Pemimpin pendiam yang selalu menebarkan senyum dan tawa dari lubuk hatinya dan juga pemimpin berbudi luhur ini pernah dinobatkan oleh Brigjen Pol Raziman Tarigan bahwa:

"Benny Wenda pemimpin sejati yang berbicara dari hatinya dan tidak memiliki watak berpura-pura".

Pada 2002, Brigjen Pol Raziman Tarigan waktu menjadi Wakapolda Papua pernah sampaikan pesan penting kepada saya.

"Pak Socratez, jaga Benny Wenda baik-baik. Dia pemimpin sejati untuk rakyatnya."

Saya serius laksanakan pesan dari seorang jenderal bangsa kolonial. Saya berangkat ke Inggris pada 2005, 2008, 2010 dan 2025 untuk mendukung dan memperkuat Hon. Benny Wenda pemimpin sejati dan berbudi luhur.

Hon. Benny Wenda Presiden Pemerintahan Sementara United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP) yang dijuluki Nelson Mandela atau Ramos Horta atau Zanana Gusmao Papua ini juga mendapat penghargaan tertinggi dari rakyat dan pemerintah Inggris melalui Walikota Oxford.

Penghargaan itu diberikan pada 17 Juli 2019 dengan sebutan:

"Oxford Freedom of the City Award".

Penghargargaan yang sama diterima oleh orang banyak dan salah satunya alm. Nelson Mandela.

Berarti Hon. Benny Wenda setara dengan alm. Nelson Mandela dan kredibioitas, kapasitas dan integritas Presiden Pemerintahan Sementara ini tidak diragukan atau dipertanyakan lagi.

Karena itu, pemerintah Indonesia yang menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa Papua Barat ini tidak suka, tidak senang dan sangat terganggu dengan kepemiminan Hon. Benny Wenda Presiden Pemerintahan Sementara United Liberation for West Papua.

Dengan fakta ini, kalau ada kelompok orang atau seseorang yang masih mengganggu Hon. Benny Wenda berarti kelompok dan orang-orang itu petugas atau pekerja pemerintah kolonial Indonsia.

*****

SEKARANG, saya jawab pertanyaan MENGAPA HON. BENNY WENDA PRESIDEN SEMENTARA ULMWP MEMILIH TINGGAL DI INGGRIS, MENDEKLARASIKAN 1 DESEMBER 2020 DAN BERKAMPANYE PAPUA BARAT MERDEKA DARI INGGRIS?

Ada tiga dasar yang menjadi pedoman perjuangan Hon. Benny Wenda sebagai berikut:

(1) Inggris adalah Mama dari beberapa Nergara di dunia. Hampir separoh Negara berdaulat di dunia adalah Negara Commonweath Inggris, termasuk Amerika Serikat.

(2) Inggris adalah anggota dari Five Eyes Country. Inggris, Amerika Serikat, Australia, New Zealand/Selandia Baru, dan Kanada adalah Negara Lima Mata.

(3) Inggris adalah jantung Negara-Negara Eropa yang turut mempengaruhi kebijakan ekonomi dan politik global.

Yang jelas, pasti dan terang, bagwa Hon. Benny Wenda Presiden Pemerintahan Sementara United Liberation for West Papua sudah menjadi sahabat orang banyak .

Pidato saya di Parlemen Inggris pada 24 Maret 2025 memperkuat perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat di Luar Negeri dan Dalam Negeri untuk meriah kembali 1 Desember 1961 sebagai Hari Kemerdekaan Papua Barat.

Terima kasih.

Minggu, Itu Waktu Purom, 30 Maret 2025

Kontak: 08124888458

Free West Papua Campaign

Free Papua Movement Vanuatu

Free Papua Movement Papua New Guinea

Free West Papua Campaign - Micronesia

West Papua Army 🪖 🪖

@WEST PAPUA ARMY 🪖🪖

Kelompok Kriminal Bersenjata dan Kelompok Kriminal Politik berasal dari NKRI

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Sun, 27 Jul 2025 02:17:00 +0900

KKB & KKP

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Kelompok Kriminal Politik (KKP) sesungguhnya Indonesia. Bukan orang asli Papua.

1. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan arti singkatan adalah mereka yang datang dari suatu wilayah atau daerah yang menggunakan senjata untuk memburu manusia, hutan, alam dan lainnya dengan cara kekerasan yang dimaksud dengan operasi militer. Bukan mereka yang mempertahankan hak tanah adat dan hutan alam mereka. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dari luar Papua masuk operasi militer di Papua menggunakan senjata tanpa keputusan resmi dari DPR untuk operasi maka, pemilik tanah adat pun tidak bisa tinggal diam. Pemilik tanah adat pun melakukan perlawanan. Jadi, KKB sesungguhnya adalah mereka yang datang dari luar operasi di Papua tanpa keputusan operasi militer oleh lembaga atau badan remi negara (DPR).

2. Kelompok Kriminal Politik dengan arti sederhana adalah mereka yang datang dari luar lalu mengklaim suatu wilayah sebagai wilayahnya. Contoh kongkrit adalah PEPERA 1969 dan Integrasi Papua kedalam Indonesia. Hal ini telah tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa Papua yang panjang. Karena ada catatan sejarah bangsa maka, putra putri asal Papua Barat setelah berpendidikan, mempelajari semua sejarah bangsanya, kemudian membela tanah leluhurnya dengan cara yang terdidik, terpelajar dan terhormat. Tidak bermain tersembunyi. Jadi, KKP yang sesungguhnya adalah Indonesia yang memaksa, merampok dan mencuri hak politik rakyat dan Bangsa West Papua melalui PEPERA 1969 dan Aneksasi Papua paksakan kedalam Indonesia yang dimaksud dengan Integrasi.

Rakyat West Papua tidak pernah melabelkan bangsa lain dengan nama label atau stigma apapun. "Orang Papua adalah orang yang terhormat di planet bumi ini". Hanya orang-orang dari luar datang ke Papua lalu melakukan operasi di seluruh wilayah West Papua dengan cara KKB dan KKP.

Terima kasih.

#sorotan #pengikut #indonesiagelap @sorotan

MENGENAL ISI GREEN STATE VISION okra Dr Ibrahim Peyon

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Wed, 23 Jul 2025 05:47:00 +0900

Green State Vision adalah sebuah visi dengan Negara Hijau yang ditawarkan kepada dunia oleh Pemerintahan Sementara West Papua. Sebuah visi cemerlang dan ide baru di dunia. Visi ini lahir dari falsafah hidup orang Melanesia, falsafah yang berakar pada Triologi Melanesia, cara hidup sehari-hari orang Melanesia. Orang Melanesia melihat pencipta, manusia, roh, alam dan segenap mahluk hidup itu satu, dan tidak terpisah. Manusia Melanesia berelasi harmoni, damai, seimbang dan berkelanjutan dengan sesama manusia dan dengan semua mahluk selain manusia.

Green State Vision lahir sebagai bentuk nyata dari falsafah dan ideologi Triologi Melanesia, dalam triologi Melanesia tidak ada partai politik yang mengatur rumah tangga orang Melanesia. Dalam beraneka budaya dan etnik-etnik di Melanesia, memiliki hanya empat fraksi sebagai partai dalam mengelola rumah tangga. Di mana dalam sebuah rumah terbagi menjadi empat, ruang untuk pencipta dan roh, ruang untuk laki-laki, dan ruang untuk perempuan, dan ruang untuk tabib atau rohaniawan. Maka, Religi, Laki-laki, Perempuan dan mahkluk selain manusia adalah fraksi-fraksi yang mengatur sebuah rumah tangga. Pencipta, roh dan semua mahluk lain selain manusia direpresentasi dalam fraksi mahluk selain Manusia, fraksi religi atau agama adalah representasi para tabib dan rohoniawan, fraksi adat yang representasi para laki-laki, dan fraksi perempaun sebagai representasi perempuan dan anak.

Orang-orang Melanesia hidup dengan falsafah dan dasar ideologi ini, dan itu diwujudkan dalam rumah-rumah sakral (rumah Adat) tiap etnik di Melanesia. Di rumah adat itu, dibagi menjadi beberapa bagian, bagian/ruang untuk pencipta dan roh, ada ruang untuk para tabib dan fungsionaris religi, ruang untuk kaum laki-laki, bagian untuk perempuan dan anak, serta bagian untuk publik. Dalam ritual tertentu, atau untuk mengambil keputusan tertentu dalam suatu komunitas di wilayah tertentu, setiap representasi dari empat unsur tersebut hadir dalam rumah adat untuk mengembil keputusan tertentu. Setiap representasi dari empat unsur tersebut dalam konteks modern adalah fraksi, dan unsur agama, adat, dan perempuan, dan unsur mahluk lain adalah partai yang mengutus representasi mereka dalam pemerintahan untuk mengambil keputusan, mengawasi dan menjalankan. Di maksud mahluk lain adalah pencipta, roh, hewan, tumbuhan, perairan, tanah, bentangan alam, dan iklim. Representasi mereka perlu ada di Parlemen, senat dan kongres untuk mempertahankan eksistensi dan kepentingan mereka.

Dalam konteks falsafah dan budaya Melanesia ini, bangsa-bangsa di Melanesia tidak memiliki partai politik modern seperti sekarang ini, partai politik modern ini diterapkan dalam budaya Melanesia, telah menghancurkan tatanan dan beradaban bangsa Melanesia. Karena partai politik modern diciptakan oleh politisi, dan konglomerat untuk mengambil alih hak-hak masyarakat asli, merampas tanah, sumber daya alam, ekonomi, politik dan kekuasaan demi kepentingan kapitalisme. Penguasaan politik, kekuasaan dan kapitalisme masuk melalui partai politik dalam sistem negara, produksi undang-undang, dan merampas hak-hak masyarakat asli, dan eksploidasi sumber daya alam dan monopoli ekonomi. Maka partai politik modern adalah mesin penghancur dan pembunuh masyarakat asli, merampas kekuasaan, politik dan ekonomi, dan tanah. Dengan demikian negara-negara Melanesia termasuk West Papua tidak cocok dan tidak tepat membentuk dan menerapkan partai politik modern. Orang-orang Melanesia, telah memiliki partai politik sendiri, partai politik yang diciptakan oleh Pencipta Bangsa Melanesia. Partai itu adalah, Partai Adat, partai Perempuan, Partai Agama dan partai makhluk lain. Empat partai besar ini mengutus wakil-wakil mereka yang duduk dalam sistem pemerintahan, menjalankan pemerintahan dan mengelola rumah tangga mereka. Ini adalah sistem pemerintah asli, sistem ini berlaku sejak penciptaan, lahir bersama dengan manusia Melanesia. Dia tidak datang dari dunia manapun, tidak diadopsi dan tidak dibuat untuk kepentingan asing, kapitalis, imperialis dan kolonial. Bangsa Melanesia mendirikan rumah mereka disebut negara dalam konteks modern, mereka juga harus mengembangkan sistem politik dan pemerintahan sendiri, yang berbeda, dan khas dari dasar filsafah, ideologi, budaya dan sistem politik mereka sendiri.

Dalam budaya dan sistem pemerintahan asli Melanesia, tiap bidang memiliki fungsionaris sendiri, fungsi ini dibagi berdasarkan klen dalam suatu kampung atau sistem pemerintahan dalam komunitas itu. Para fungsionaris itu menjalankan tugas mereka secara turun temurun, diwariskan dalam anggota klen itu sendiri. Misalnya, fungsionaris perang, ekonomi, kesuburan, religi, dan kesehatan. Klen lain tidak bisa ambil alih, bila ambil fungsi yang bukan tugasnya sesuatu akan terganggu, menimbah musibah, penyakit, kesakitan, kematian dan kepunahan. Sistem asli Melanesia harus dikembangkan dalam sistem negara-bangsa modern, maka tatanan itu berlaku dan terfungsi agar harmoni dan keseimbangan tercipta. Hal-hal yang berkaitan dengan rusan dapur, makan dan minum dijalankan oleh perempuan, dan perempuan mengelola, dan menyediakan makanan dalam rumah di kampung. Fungsi ini sangat penting untuk dikembangkan, bagaimana dalam sistem negara-modern sektor-sektor yang berkaitan dengan keuangan, perbankkan dan gizi diserahkan kepada perempuan. Perempuan mengelola bidang-bidang ini, sesuai fungsi mereka dalam rumah tangga dan struktur adat. Bagaimana hati dan perasaan mereka sebagai ibu dan mama untuk menyediakan makanan secara adil bagi semua orang dalam rumah negara-bangsa. Peran ini juga minimalisir, penyalagunaan keuangan negara oleh kaum laki-laki, karena laki-laki lebih banyak bertindak berdasarkan akal atau pikiran dan bukan dengan hati dan perasaan.

Mengapa representasi empat unsur: adat, perempuan dan agama, itu terakomodir dalam sistem pemerintahan? Kita kembali kepada dasar falsafah dan budaya kita sendiri pada masing-masing etnik dan klen-klen dalam etnik-etnik kita. Klen memiliki kekuasaan penuh atas tanah dan sumber daya alam, klen menguasai adat istiadat, tanah, dan sumber daya alam secara turun temurun. Klen-klen ini ada di dalam sebuah suku, atau tersebar di suku-suku tetangga. Sedangkan suku atau etnik adalah fungsi sebagai rumah yang menghimpun klen-klen dan anggota-anggota mereka, dalam suku-suku itu berlaku sistem budaya, politik, pemerintahan, ekonomi dan kepercayaan mereka. Etnik atau suku dapat mengendalikan sistem politik dan pemerintahan paling bawah, suku-suku memfasilitasi komunitasnya untuk menyeleksi, memilih, dan mengutus representasi mereka di tingkat pemerintahan regional dan nasional. Dipastikan bahwa ada representasi dari semua suku atau etnik, semua etnik memiliki hak dan kewajiban yang sama, mereka mewakili suku, wilayah dan sumber daya alam mereka. Dipastikan bahwa mereka adalah pemilik sah atas tanah leluhur mereka, para pemimpin dari komunitas asli, dan mereka diutus dalam sistem pemerintahan modern sebagai senat, legislatif, eksekutif. Mereka sebagai representasi resmi dalam sistem pemerintahan, mereka produksi hukum, aturan dan kebijakan. Mereka tidak menjalankan kepentingan partai politik seperti tradisi negara-negara modern saat ini, melainkan mereka adalah representasi adat, perempuan, dan agama dari suku mereka masing-masing. Mereka menjalankan dua fungsi segaligus, pada satu sisi, mereka adalah wakil partai adat, perempuan, agama, dan mahluk lain selain Manusia, dan di sisi lain, mereka adalah representasi klen, suku dan wilayah adat mereka. Setiap produk hukum dan kebijakan akan perhatikan fungsi-fungsi ini, karena pemerintah tidak memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam. Pemerintah mendapat kompenisasi oleh masyarakat asli yang berbasis suku dan klen, mereka memberi makan dan menghidupi pemerintah. Kewenangan pemerintah terbatas sampai pada tingkat suku hingga konfederasi dalam suku-suku itu. Pemerintah tidak memiliki kewenangan masuk ke dalam tatanan klen dan unsur-unsur terkecil didalamnya, tatanan basis tetap ada dan menjalankan sistem mereka sebagaimana adanya. Sistem pemerintahan adat dalam tiap suku dan etnik mereka. Negara dan Pemerintah modern hadir sebagai bayung, untuk melindungi dan memelihara sistem adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam sistem ini, negara memfasilitasi, mengkaji dan mengadopsi sistem asli Melanesia dan diproduksi sebagai sistem hukum dan sistem politik dan pemerintahan. Sistem ini dibangun dalam pendidikan dan menjadi sistem politik dijalankan oleh empat unsur partai itu, adat, perempuan, agama dan makhluk selain manusia dalam konteks regional dan nasional, tidak ada mekanisme khusus seperti partai politik dengan ideologi khusus, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, memilih dan dipilih sebagai representasi adat, perempuan dan agama. Mereka yang terpilih akan diutus dalam sistem pemerintahan dari berbagai tingkatan. Pada tingkat tertentu, akan diutus hanya unsur-unsur pemimpin, dan di tingkat lain semua orang memiliki hak yang sama untuk diutus. Konteks ini dilihat dari dua kamar, satu kamar posisi tinggi dan kamar lain posisi rendah. Tetapi, mereka sama-sama penyelenggaran negara dan pemerintahan. Posisi yang pertama, unsur pemimpin adat, pemimpin perempuan, pemimpin agama, dan pemimpin makhluk lain selain manusia yang diwakili oleh Pencipta. Di Papua, terdiri dari dua pencipta dalam sistem religi asli, yaitu: Pencipta sejak awal penciptaan, dan pencipta yang muncul sebagai manusia ajaib setelah penciptaan. Dua jenis pencipta dipercaya sebagai Tuhan secara vertikal, selain itu ada roh lain sebagai kepercayaan horizontal. Dalam agama kristen pencipta kategori pertama itu disebut Allah, atau Yahwe, model Tuhan dalam kategori kedua disebut Yesus Kristus. Kembali pada sistem dua kamar dalam pemerintahan negara tadi, unsur pimpinan pencipta dalam semua agama baik agama asli Melanesia maupun agama Kristen, bisa mengutus Yahwe, atau Tuhan Pencipta dari agama asli Melanesia. Mengapa demikian, mari kita kembali kepada budaya Melanesia sendiri, dalam rumah sakral (Rumah Adat) yang disebut dengan berbagai nama dalam tiap suku di Melanesia, di rumah adat itu dihadirkan satu Tuhan Pencipta sebagai representasi. Dia menjadi pusat kepercayaan komunitas, laki-laki dan dalam hal tertentu perempuan juga diundang, duduk bersama, berdiskusi dan memutuskan hal-hal penting tentang eksistensi dan kelangsungan komunitas itu. Bila jumlah anggota klen banyak, pemimpin-pemimpin klen hadir sebagai representasi anggotanya, dan mereka memutuskan hal-hal tertentu untuk eksistensi dan kepentingan mereka bersama. Sistem ini dapat diadopsi dan dikembangkan dalam sistem pemerinatah modern.

Dalam konsteks esensi inilah dirumuskan Green State Vision, sebuah visi brilian yang dapat menghidupkan kembali falsafah hidup bangsa Melanesia, berada dalam sistem dan struktur asli adat istiadat dan budaya bangsa-bangsa Melanesia ratusan ribu tahun sejak manusia Melanesia diciptaan di tanah New Guinea ini.

Foto dibawah Mr. Raki Ap presentasi Green State Vision kepada Mr Rob Jetten, Menteri Energi dan Iklim Belanda.

KRONOLOGIS PERISTIWA BERDARAH DI NABIRE, KAMIS 26 JUNI 2025

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Fri, 27 Jun 2025 10:07:00 +0900

Awalnya ada tujuh orang pemuda mengkonsumsi Minuman Keras (MIRAS) di Pasar Karang Tumaritis hingga jam 10 pagi. Di antara mereka ada satu pemuda membawa parang panjang. Dengan parang itu, dia melukai salah satu teman minumnya. Hal itu memancing keributan di antara mereka.

Tidak lama kemudian, pihak Dalmas Kepolisian Nabire datang ke Pasar Karang Tumaritis. Mereka menangkap pemuda yang membawa parang panjang, lalu menaikannya dalam mobil dalmas. Pada saat itu, ada pemuda tertentu yang dikuasai MIRAS melempar pihak kepolisian dengan batu ketika salah satu teman minumnya ditangkap polisi Dalmas. Sehingga para aparat kepolisian mengejar para pemuda yang mabuk itu.

Namun, anehnya aparat kepolisian itu menyisir komunitas hunian warga yang jauh dari Pasar Karang. Aparat kepolisian menangkap dan menyiksa para warga yang tidak bersalah. Dalam pengejaran itu, pihak kepolisian menggunakan peluru gas air mata, dan senjata api.

Menurut keterangan pihak kepolisian telah menangkap 5 orang yang melakukan keributan di Pasar Karang Tumaritis.

Ada beberapa warga yang tidak bersalah tertembak akibat peristiwa itu, di antaranya adalah:

1. Eko Ikomou (korban meninggal dunia). Ia ditangkap, dan disiksa di depan rumahnya oleh Polisi sampai ia meninggal dunia setelah ia pulang membeli minyak goreng dari salah satu kios. Jenasahnya ada di RSUD Nabire. Menurut keterangan dari para warga sekitarnya bahwa Eko Ikomou adalah anak baik, ramah, dan tahu etika, ia baru selesai Wisuda dari Kampus Uswim Nabire.

2. Manu Mote (korban luka pada lengan kiri). Ia ditembak polisi dalam perjalanan pulang ke rumah setelah membeli jagung di Pasar Karang Tumaritis. Ia sedang menjalani perawatan medis di RSUD Nabire.

3. Salah satu korban penembakan adalah marga Kayame. Ia ditembak pada kakinya di jalan asismail, di depan Gereja Afata. Timah panas mengenai kakinya. Ia sedang menjalani perawatan medis di RSUD Nabire.

Pihak kepolisian menyisir warga yang berada di Karang Barat dan Grimulyo, tidak jauh dari pasar Karang Tumaritis. Akibatnya, tiga warga di atas mengalami luka tembak dan salah satu di antaranya meninggal dunia.

Pihak kepolisian harus bertanggung jawab atas penembakan membabi buta ini yang menyebabkan luka luka dan meninggal dunia. Karena ini adalah pelanggaran HAM berat.

Keterangan: Kronologis ini dirampung dari berbagai sumber yang berada di Tempat Kejadian Perkara.

Dilaporkan oleh: Selpius Bobii, Ex Tapol Papua, Koordinator JDRP2 // Nabire, Kamis, 26 Juni 2025 //

Cerpen ttg lahirnya ULMWP, Oleh Hon. Buchtar Tabuni, Chair of West Papua Council

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Wed, 25 Jun 2025 11:47:00 +0900

Semua organisasi perlawanan Papua Merdeka di luar negeri maupun di West Papua bersatu dalam 3 komponen yaitu NFRPB, WPNCL dan PNWP. Lalu mendeklarasikan persatuan ULMWP pada 2014 di Vanuatu.

Pada tahun 2017 3 komponen yang mendeklarasikan persatuan ULMWP itu menetapkan konstitusi ULMWP sebagai wadah koordinasi berazaskan Trias politika.

Pada 2020 ULMWP sebagai wadah koordinasi berazaskan Trias politika itu memperjelas diri sebagai Pemerintah Sementara dan menetapkan konstitusi pemerintah sementara ULMWP.

Penting untuk kita ketahui bersama adalah.

Semua keputusan dalam internal ULMWP adalah sah secara konstitusional.

Yang salah selama ini adalah cara pandang kita para pejuang yang ada dalam ULMWP yang sering berpikir di luar Mekanisme ULMWP karena terlalu banyak ikuti saran orang2 yang ada di luar ULMWP entah dari kawan maupun lawan.

Mari kita kawal persatuan sesuai konstitusional ULMWP

Hindari membangun opini yang bersifat saling merendahkan martabat sebagai pejuang satu sama lain.

Salinan asli Perjanjian New York atau yang lebih dikenal luas sebagai "New York Agreement"

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Tue, 10 Jun 2025 17:58:00 +0900

Salinan asli Perjanjian New York atau yang lebih dikenal luas sebagai "New York Agreement", adalah salah satu konsensi paling penting dalam sejarah perjalanan bangsa Papua, karena memutuskan masa depan tanah dan manusia Papua.

Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962 di Kota New York, Amerika Serikat oleh pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia serta disaksikan oleh Amerika Serikat sebagai pemrakarsa pertemuan tersebut. Walaupun yang dibahas adalah hak dan hajat hidup orang Papua, nyatanya satu pun orang Papua tidak dilibatkan dalam perjanjian ini.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini beralasan bahwa "orang Papua masih terlalu primitif" sehingga tidak bisa "diajak" duduk bersama. Argumen ini nyatanya tidak mendasar dan menunjukkan watak rasis. Sebab, saat itu semua orang Papua yang terpelajar sudah mengkonsolidasikan diri dan membentuk 8 partai politik dan semuanya bersatu dalam sebuah wadah yang disebut New Gunea Raad. Bahkan 1 tahun sebelumnya dewan ini telah mendeklarasikan kemerdekaan dengan menyusun nama negara, West Papua; lagu kebangsaan, Hai Tanahku Papua; Bendera negara, Bintang Kejora; dsb, dsb.

Pada tanggal 1 September 1962 hanya 9 dari 28 anggota New Guinea Raad yang mendukung Perjanjian New York. Dalam pemilihan suara putaran kedua, setengah dari Dewan New Guinea terpaksa keluar ruangan dan menolak dengan tegas Perjanjian New York.

Tidak cukup di situ, pada 19 September 1962, di bawah pimpinan Herman Wajoi dan Nikolas Tanggahma, Kongres Nasional Papua (KNP) Papua dilaksanakan dan hasilnya, pertama, menolak Perjanjian New York khususnya pasal II tentang penyerahan administrasi kekuasan atas Papua dari Belanda kepada UNTEA dan selanjutnya diserahkan kepada Indonesia. Kedua, mendesak dilakukan plebisit yang adil dan partisipatif dibawah pengawasan PBB dalam rangka menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua.

Tanggal 2 Desember 1962 Dewan Biak Numfor

See less

Mes Loho Loho Mes: Pesan Penting untuk Orang Asli Papua

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Tue, 10 Jun 2025 17:53:00 +0900

Mes Loho Loho Mes
Selamat malam teman2 dan kk2 salam sejahtera untuk kita semua...
Informasi untuk kita orang Papua, sekarang ini TNI/POLRI' usaha untuk menghabiskan atau memusnahkan orang Papua secara tiba tiba.maka mereka melakukan beberapa cara tapi orang Papua asli sudah tahu semua makanya.mereka lakukan satu cara untuk menghabiskan orang Papua..
Ya' itu Rumah sakit yang ada di Papua itu dari Merauke sampai Sorong mereka sudah berkerja sama dengan TNI/POLRI. jadi tolong informasikan berita penting ini biar kita orang Papua semua tau dan jaga waspada...

Ada salah satu suster orang Wamena Namanya Naomi hisage mengaku diri kepada masyarakat hari Minggu kemarin tgal 16 Maret 2025.bahwa salah satu anggota polisi dia tawarkan kepada Naomi BAHWA. KAMI akan kasih uang seharga Rp 250 juta.Tapi anggota polisi itu dia minta syaratnya kepada Naomi bahwa begini kami kerja sama dengan anda kalau orang Papua pasien' yg masuk di rumah sakit brarti tolong kasih matikan mereka semua dengan cara kasih obat racun mematikan....
Tapi suster itu menolak dan menginformasikan tentang ini kepada masyarakat....
Mksh Nori informasi ini di sebarkan kepada siapapun dan bagikan grup lain lagi.🙏✊🇨🇺

Mes Loho Loho Mes
Selamat malam teman2 dan kk2 salam sejahtera untuk kita semua...

Informasi untuk kita orang Papua, sekarang ini TNI/POLRI' usaha untuk menghabiskan atau memusnahkan orang Papua secara tiba tiba.maka mereka melakukan beberapa cara tapi orang Papua asli sudah tahu semua makanya.mereka lakukan satu cara untuk menghabiskan orang Papua..

Ya' itu Rumah sakit yang ada di Papua itu dari Merauke sampai Sorong mereka sudah berkerja sama dengan TNI/POLRI. jadi tolong informasikan berita penting ini biar kita orang Papua semua tau dan jaga waspada...

Tapi suster itu menolak dan menginformasikan tentang ini kepada masyarakat....
Mksh Nori informasi ini di sebarkan kepada siapapun dan bagikan grup lain lagi.🙏✊🇨🇺