WPMNews Blogspot

PERJUANGAN KEMERDEKAAN PAPUA BARAT MENGAPA HARUS KE KOMITE DEKOLONISASI PBB (UN C-24)?

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Tue, 10 Nov 2026 18:16:43 +0900

Komentar Admin [Kristian Griapon, Sept 2026)

Telah diratifikasi New York Agreement pada 15 Agustus 1962 oleh para pihak pembuatnya Indonesia dan Belanda, serta melaporkannya kepada Sekjen PBB, dicatat dan diarsipkan di sekretariat majelis umum PBB menjadi dokumen resmi PBB dengan nomor registrasi: 6311, berdasarkan pada pasal 102 piagam PBB.

Secara implisit maupun eksplisit New York Agreement, 15 Agustus 1962 telah memenuhi standar Hukum Perjanjian Internasional dan pasal-pasalnya menjadi "Undang-Undang tentang Dekolonisasi Papua Barat" yang mengikat para pihak pembuatnya, Indonesia dan Belanda.

Oleh karena New York Agreement, 15 Agustus 1962 telah menjadi Hukum Perjanjian Internasional, dan Pasal-Pasalnya menjadi Undang-Undang Dekolonisasi Papua Barat, hal tersebut menempatkan dekolonisasi Papua Barat di luar prosedural dan mekanisme teknis politik Khusus Komite Dekolonisasi PBB, dan demi alasan Hukum yang telah menjajadi tanggungjajawab serta kewajiban internasional Indonesia dan Belanda, maka segala hal ihwal dari konsekuensi hukum yang timbul, harus menjadi tanggungjawab bersama.

Dan masalah konflik kemerdekaan bangsa Papua Barat saat ini, pintu penyelesaiannya melalui “Peninjauan Hukum Perjanjian Iternasional New York, Agreement, 15 Agustus 1962, dan Pasal-Pasalnya yang telah menjadi Undang-Undang Hukum Perjanjian Internasional tentang Dekolonisasi Papua Barat.yang telah mengikat Indonesia dan Belanda, serta mekanisme dan prosedur penyelesaiannya melalui Majelis Umum PBB dan, atau Mahkamah Internasional ICJ atas usulan/gugatan jasa baik (politik) negara sponsor. Salam Perjuangan".@Kgr

PENAFSIRAN HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL NEW YORK AGREEMEN, 15 AGUSTUS 1962

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Tue, 3 Nov 2026 18:25:21 +0900

Oleh: Kristian Griapon, September 2026.

New York Agreement,15 Agustus 1962 adalah “Pintu Dekolonisasi Papua Barat, yang memiliki Kekuatan Hukum Tetap dan mengikat dalam Perjanjian Internasional terhadap kedua Bangsa (Negara) Indonesia dan Belanda yang membuat perjanjian itu, serta meratifikasinya melalui mekanisme dan prosedural yang diatur dalam Pasal 102 Piagam PBB, dan telah dilaporkan kepada Sekjen PBB, dicatat dan disimpan (deposit) pada Sekretariat Majelis Umum PBB menjadi dokumen resmi PBB.

Kekuatan hukum tetap New York Agreement, 15 Agustus 1962, berdasarkan pada hukum kebiasaan internasioanal yang mengacu pada pasal 102 piagam PBB, serta kedudukan hukumnya di luar dari Konvensi Wina Hukum Perjanjian Internasional tahun 1969. Sehingga pelanggaran klausula perjanjian ini bersifat ipso facto pada statuta mahkama internasional, artinga negara sponsor anggota PBB dapat meminta pertanggungjawaban hukum kepada Indonesia dan Belanda tentang dekolonisasi Papua Barat melalui Majelis Umum PBB dan, atau ICJ.

Masalah dekolonisasi Papua Barat belum selesai, sehubungan dengan adanya perlawanan pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat dan persoalannya bersinggunan langsung dengan pelanggaran klausula New York Agreement, 15 Agustus 1962 pasal XVIII (d). Konsekuensi hukum bagi Belanda sebagai negara pihak yang membuat perjanjian dan meratifikasihnya, mau tidakmau, suka tidaksuka ikut bertanggungjawab.@Kgr

Penandatanganan New York Agreement pada tanggal, 15 Agustus 1962 di New York AS antara delegasi Indonesia dan Belanda/Gambar disediakan.

Isu Papua Dalam Smart Diplomacy Sekjen PBB Ke Indonesia...

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Tue, 27 Oct 2026 13:35:24 +0900

Dan Peta Geopolitik Pasifik Paska Israel Mitra Dialog Pasiffic Island Forum (PIF)

Smart diplomacy (konsepnya Hillary Clinton) atau smart power (konsepnya Joseph Nye) adalah bentuk konsep diplomasi yang menggabungkan hard power diplomacy dan sof power diplomacy dalam satu desain konsep diplomasi luar negeri.

Kami coba memberikan sedikit catatan kritis tentang smart diplomacy Pemerintah Indonesia terkait isu Papua, dan smart diplomacy negara-negara blok Melanesia dan Pasifik yang juga terkait isu Papua.

Menurut analisis kami, kehadiran Israel di kawasan Pasifik sebagai Mitra dialog PIF, akan membentuk peta geopolitik baru di kawasan ini, dan akan memperkuat posisi tawar diplomatik negara-negara di kawasan ini di forum internasional terkait banyak isu, salah satunya isu Papua.

Kami memulai dengan membahas kunjungan Sekjen PBB Antonio Guterres ke Indonesia minggu ini.

Kedatangan Sekjen PBB Antonio Guterres ke Indonesia, bukan sekedar kunjungan diplomatik untuk "mohon pamit dan ucapan terimakasih atas dukungan Indonesia" saat dia terpilih 2016 dan mulai memimpin sejak 1 Januari 2017 menggantikan Ban Ki-Moon dari Korea Selatan.

Selama Guterres menjabat Sekjen PBB, isu Papua boleh dikatakan hanya sekedar wacana diplomasi di forum tahun UNGA. Setiap tahun, Vanuatu dan negara-negara Pasifik, diberikan panggung di forum untuk suarakan isu Papua.

Vanuatu adalah negara yang paling komitmen suarakan isu Papua. Tekanan diplomatik Vanuatu dengan proposal meminta tanggapan Sekjen PBB terkait status politik Papua, selama 5 tahun, terhitung sejak tahun 2016, tidak pernah ditanggapi Sekjen PBB.

Vanuatu melalui wantok belong yumi law, memerintahkan atau mewajibkan setiap Perdana Menteri Vanuatu untuk meminta tanggapan hukum sekjen PBB terkait status politik Papua, untuk dijadikan legalitas hukum pengajuan proposal ke ICJ di The Hague.

Diplomasi Vanuatu di forum PBB, dari Ban Ki-Moon sampai Antonio Guterres, tidak.mendapat respon kedua orang ini, karena mereka berdua tetap tunduk pada piagam PBB dan hukum internasional, tentang status politik Papua.

Menurut Ban Ki-Moon dan Antonio Guterres, status politik Papua bukan lagi wilayah dalam hukum internasiinal yang berstatus, pertama, non-self governing territory, dan kedua, alien subjugation, domination, and explotation.

Selain itu, Vanuatu juga sesuai mekanisne hukum acara ICJ, 𝗩𝗮𝗻𝘂𝗮𝘁𝘂 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗺𝗲𝗺𝗶𝗹𝗶𝗸𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴, mempersoalkan isu status politik Papua di ICJ.

Alasan Vanuatu tentang status wilayah Papua sebagai " frontier dispute" dari wilayah Melanesia di Pasifik, yang masih diakupasi atau masih terjadi kolonialisasi, itu hanya dasar fillosofis, sosiologis dan sejarah yang masih debatable. Bukan dasar hukum yang kuat, karena tidak ada hukum internasional yang mendukung narasi Vanuatu tersebut.

Posisi PBB terkait isu Papua seperti inilah yang ditegaskan Sekjen PBB kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Hambalang.

Dihadapan Presiden Prabowo, Isu Papua di PBB diakui sendiri oleh Antonio Guterres sebagai salah satu masalah, bersama masalah Palestine, dan beberapa masalah lainnya, yang belum bisa dia selesaikan.

Guterres terus meminta dukungan Indonesia untuk mendukung kepemimpinan sekjen PBB yang baru, yang akan mulai bekerja pada 1 Januari 2027.

Dari pertemuan Guterres dengan Presiden, muncul beberapa pertanyaan analitik.

Setelah Antonio Guterres pergi, apakah warisan masalah isu Papua, bisa diselesaikan oleh sekjen PBB yang baru? Apakah sekjen PBB yang baru bisa hiilangkan topik debat isu Papua dari forum UNGA setiap tahun?.

Apakah tekanan diplomatik dari Pasifik (PIF dan MSG) terhapa Indonesia akan redup paska kunjungan Guterres ?. Apakah tekanan diplomatik Pasifik yang meminta kunjungan komisi HAM PBB ke Papua, sudah tidak lagi diperlukan dengan kehadiran Guterres di Indonesia?.

Semua pertanyaan ini hanya bisa dijawab : semua tergantung kepentingan dan strategi smart diplomacy Indonesia dan negara-negara blok Melanesia dan Pasifik.

Smart diplomacy yang mungkin Indonesia perlu kembangkan ke depan adalah strategi diplomasi Wantok To Wantok Diplomacy ke blok Melanesia dan kawasan Pasifik. Tempatkan seorang Wantok dari Papua sebagai ujung tombak diplomasi.

Hanya seorang Wantok yang tahu bagaimana caranya berdiplomasi dengan nilai-nilai budaya Wantok dengan Wantoknya di Pasifik.

Seorang Wantok yang nasionalis dan loyalis dapat menjadi solusi smart diplomasi negara selesaikan isu Papua di blok Melanesia dan kawasan Pasifik.

Karena blok Melanesia dan kawasan Pasifik juga, telah mengembangkan wantok sistem dalam konsep smart diplomacy mereka.

Unit-unit politik blok Melanesia, merekan terus bersuara mendukung Papua merdeka karena Papua adalah Wantok mereka. Solidaritas sesama Wantok tidak bisa dihilangan dengan muda melalui diplomasi ekonomi dan bantuan keuangan.

Blok Melanesia akan terus bersuara soal krisis kemanusian yang dialami Wantok mereka di Papua. Karena mereka tahu, jalur diplomasi kemanusian adalah satu-satu strategi smart diplomacy untuk membebaskan Wantok mereka dari Indonesia dan menjadikan Papua entitas politik baru di blok Melanesia.

Selain itu, smart diplomacy berikutnya dari unit politik blok Melanesia, adalah "back street diplomacy" dengan membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan menjadikan Israel mitra dialog PIF.

Kehadiran Israel di blok Melanesia dan Pasifik, berpotensi meningkatkan eskalasi ketegangan diplomatik blok Melanesia dan kawasan Pasifik dengan Pemerintah Indonesia.

Ketegangan diplomatik terkait isu Papua. Isu Papua bisa terseret ke dalam perang diplomatik free west Papua versus free Palestine di Pasifik.

Kalau selama ini indonesia mengecam Israel dan teriak free Palestine di forum PBB dan forum-forum internasional lainnya tanpa ada rasa takut, kuatir dan dilemma, ke depan, dengan hadirnya Israel di Pasifik dan blok Melanesia, Indonesia akan mulai hati-hati teriak free Palestine.

Presiden Prabowo sudah menegur Menteri Pertahanan Sjarie Sjamsoeddin agar tidak gegabah dan keliru untuk ikut campur isu Taiwan. Presiden meminta agar menterinya mendukung kebijakan one china policy karena Indonesia punya isu Papua yang belum selesai, dan berpotensi menjadi Timor Leste kedua.

Menurut hemat kami, ke depan Presiden Prabowo akan mulai hati-hati mengingatkan para menterinya untuk lebih hati-hati menyuarakan free Palestine di forum internasional.

Karena kalau Free Palestine terus dikampanyekan dan Indonesia tetap merawat ketegangan hubungan diplomatik dengan Israel, maka kehadiran Israel di Pasifik akan memotivasi unit-unit politik di kawasa ini menyuarakan free West Papua secara lantang, dan masif di forum internasional.

Kehadiran Israel di Pasifik dan blok Melanesia akan membuat diplomasi free Palestine mendapat lawan tangguhnya dari diplomasi free West Papua di Pasifik. Perubahan peta geopolitik baru di kawasan Pasifik ini, harus dibaca baik oleh Presiden Prabowo dan para pembantunya.

Sudah saatnya Pemerintah Indonesia mengevaluasi dengan serius semua kebijakannya terhadap Papua dan strategi diplomasinya.

Menlu Ali Alatas sudah mengingatkan, " Foreign policy is begun at home. " Dan sudah saatnya hubungan diplomatik dengan Israel mulai dimasukan dalam agenda rancangan diplomasi bilateral Indonesia ke depan.

Marinus Yaung

Dosen dan Pendeta di Papua.

Dimara Penghianat Bangsa Papua dan Negara West Papua

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Mon, 19 Oct 2026 18:42:53 +0900

Jika kita melewati Lapangan Banteng di Jakarta, kita akan melihat sebuah monumen raksasa yang sangat gagah Patung Pembebasan Irian Barat. Sosok pria berotot yang sedang meneriakkan kemerdekaan sambil memutus rantai di tangannya, itu bukanlah sekadar imajinasi seniman.

Patung itu diukir berdasarkan perawakan dan kisah nyata seorang pahlawan besar dari tanah Papua.

Namanya adalah Johannes Abraham Dimara.

Lahir di Biak Utara, ia adalah sosok perwira militer yang perannya sangat krusial, namun namanya jarang terdengar di buku pelajaran sekolah.

Ketika Belanda bersikeras menahan Papua agar tak lepas dari genggaman mereka pasca-kemerdekaan, Dimara adalah salah satu ujung tombak

yang berani mempertaruhkan nyaw4 untuk masuk ke garis musuh.

Tahun 1954, Dimara memimpin pasukan gerilya menyusup lewat Jalur laut ke Teluk Etna, Papua. Misinya berat, yaitu mengibarkan Merah Putih dan membakar semangat rakyat Papua untuk berintegrasi dengan Indonesia. Namun, pergerakan mereka tercium. Setelah pertempur4n sengit, Dimara ditangkap militer Belanda, disiks4, dan dibuang ke penjara isolasi Boven Digoel selama bertahun-tahun.

Penderitaan penjara tidak mematahkan semangatnya. Usai dibebaskan, Presiden Soekarno langsung membawa Dimara terbang ke markas PBB di New York (1962) sebagai delegasi resmi Indonesia. Kehadiran fisik Dimara sebagai putra asli Papua di meja perundingan internasional menjadi pukulan telak bagi diplomasi Belanda, membuktikan kepada dunia bahwa rakyat Papua ingin merdeka bersama Indonesia.

Dalam sebuah pawai akbar di Jakarta, Soekarno melihat Dimara memakai rantai yang terputus di lengannya sebagai simbol pembebasan. Merasa terkesima oleh momen emosional itu, Bung Karno langsung meminta Henk Ngantung untuk membuat sketsa patungnya, yang kemudian diwujudkan menjadi monumen raksasa oleh pematung legendaris Edhi sunarso

Meski akhirnya dianugerahi gelar Pahlawan Nasional dandimakamkan secara militer, masa tua J.A. Dimara justru dihabiskan dalam kesederhanaan dan kesunyian. Beliau bahkan sempat kesulitan biaya berobat sebelum wafat pada tahun 2000.

Masyarakat Adat Asia Pasific Menentang IMF

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Sat, 17 Oct 2026 15:15:58 +0900

BANGKOK, Thailand, 13-14 Oktober 2026. Masyarakat Adat dari Arunachal Pradesh, Bangladesh, Indonesia, Jharkhand, wilayah Karen di Myanmar, Malaysia, Manipur, Nigeria, Pakistan, Filipina, Sabah, dan Papua Barat berkumpul di Bangkok untuk menentang kebijakan pembangunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Lebih dari 60 sekutu dan pendukung dari berbagai negara bergabung dengan mereka. Diselenggarakan bersamaan dengan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2026, pertemuan tersebut menegaskan hak Masyarakat Adat untuk menentukan nasib sendiri dan memajukan pembangunan berkelanjutan.

Pertemuan Global Masyarakat Adat untuk Pembangunan yang Berkelanjutan dan Mandiri dipimpin oleh Jaringan Pemuda Masyarakat Adat Asia (Asia Young Indigenous Peoples Network/AYIPN) dan Gerakan Internasional Masyarakat Adat untuk Penentuan Nasib Sendiri dan Pembebasan (International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation/IPMSDL). Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Kampanye Global Rakyat Melawan IMF-Bank Dunia (Peoples Global Campaign Against IMF-World Bank/PGC).

“Model pembangunan yang menuntut penggusuran kami bukanlah pembangunan. Itu adalah dominasi. Itu adalah eksploitasi,” kata Beverly Longid, Ko-Ketua IPMSDL, dalam sambutan pembukaannya pada 13 Oktober. Ia menyoroti kontradiksi antara apa yang dijanjikan Lembaga Keuangan Internasional (IFI) dan apa yang dialami oleh masyarakat adat.

Para peserta berbagi sejarah, perjuangan, dan karya mereka melalui lagu, nyanyian, puisi tradisional, tarian, alat musik, tarian komunitas, ritual, film, video pendek, dan cerita. Bersama-sama, hal ini menegaskan pernyataan mereka tentang pembangunan yang ditentukan sendiri.

Pertemuan tersebut juga membuka Pameran Foto “Di Tangan Kita” di Bangkok yang menampilkan 30 foto dari seluruh dunia yang menunjukkan inisiatif yang dipimpin komunitas, praktik budaya, dan perjuangan kolektif Masyarakat Adat.

“Pertemuan ini menunjukkan bahwa kita telah kehilangan banyak budaya kita, dan kita kehilangan lebih banyak lagi karena dikte imperialis dari lembaga keuangan internasional (IFI). Tetapi perjuangan kita untuk menentukan nasib sendiri menginspirasi kita untuk lebih bersatu, dan merebut kembali serta memelihara cara hidup, budaya, dan pembangunan sejati kita,” kata Koordinator Sekretariat IPMSDL, Paul Belisario.

Bendungan, pertambangan, infrastruktur energi, dan ekstraksi mineral penting terus mengancam tanah leluhur, mata pencaharian, dan budaya masyarakat adat. Permintaan akan sumber daya yang didorong oleh apa yang disebut "transisi hijau" membuat masyarakat adat menanggung biaya kerusakan lingkungan, penggusuran, dan militerisasi negara.

Melalui persyaratan utang, privatisasi, liberalisasi, dan pembiayaan proyek-proyek destruktif, IMF dan Bank Dunia memajukan kepentingan imperialis AS di atas hak-hak rakyat. Agenda pembangunan mereka selalu disertai dengan serangan terhadap para pembela tanah adat dan penggunaan kekuatan negara untuk mengintimidasi gerakan-gerakan yang menentang proyek-proyek yang dipaksakan. Persaingan di antara kekuatan imperialis atas sumber daya dan pengaruh semakin memicu militerisasi dan perang. Masyarakat Adat menolak menjadi korban dari perang-perang tersebut.

“Kami lebih dari mampu mengatur diri kami sendiri, baik secara ekonomi maupun politik. IMF-Bank Dunia bisa menyingkir dari kehidupan kami dan dari tanah kami!” kata seorang pemimpin adat dari Nigeria, Celestine AkpoBari.

Pertemuan tersebut juga mengadakan lokakarya untuk membangun aksi, strategi, dan visi bersama untuk pembangunan yang adil, mandiri, dan berkelanjutan.

Pada tanggal 14 Oktober, para peserta mengeluarkan Deklarasi Masyarakat Adat untuk Pembangunan yang Ditentukan Sendiri, berjudul “Berjalan Bersama Menuju Masa Depan yang Bebas dari Serangan, Penjarahan, dan Perang Imperialis!” Deklarasi ini menyerukan penutupan IMF dan Bank Dunia; diakhirinya perang imperialis; penolakan terhadap perjanjian yang memfasilitasi penjarahan sumber daya dan melanggar kedaulatan nasional; pencabutan undang-undang anti-terorisme represif yang digunakan untuk membungkam perlawanan masyarakat adat; dan pengakuan penuh atas hak masyarakat adat untuk mendapatkan Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Terinformasi (FPIC) sebagai hak dan bukan hanya persyaratan kepatuhan.

Pertemuan tersebut mendesak semua rakyat tertindas untuk memperkuat solidaritas internasional melawan dominasi imperialis, penjarahan, dan militerisasi. Penentuan nasib sendiri tidak dapat dimenangkan hanya melalui reformasi kebijakan; hal itu membutuhkan tindakan kolektif melawan sistem yang memungkinkan eksploitasi dan penindasan.

Masyarakat Adat menegaskan kembali penolakan mereka untuk membiarkan tanah leluhur mereka menjadi jaminan utang atau komunitas mereka menjadi zona perang. Mereka akan terus membela tanah mereka, menentang proyek-proyek yang merusak, dan memajukan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan.

“Kami tidak akan menunggu hukum atau peraturan apa pun. Kami akan mulai melindungi tanah kami dan membangun masa depan kami sekarang di kampung kami !” kata seorang pemimpin pemuda perempuan adat dari Indonesia, Elisabeth Simanjuntak.

Referensi:

Romeo Jara , Komunikasi IPMSDL

info@ipmsdl.org

@ipmsdl_

Kriza Leano , Admin Jaringan AYIPN

ayipn.youthnetwork@gmail.com

@ayipnasia

@sorotan

Learn from Theys Eluay, who stubbornly appointed himself as Chairman of the PDP

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Sat, 17 Oct 2026 13:06:38 +0900

It is similar to BW, who has stepped down from the ULMWP but is now forcing a rival ULMWP Congress in Jayapura, allegedly sponsored by Indonesian security forces 🇲🇨.

After Theys Eluay died, it turned out he had been a close friend of KOPASSUS. That was why he was invited to a dinner in Hamadi, where he was later killed.

This is the same pattern with Socrates Nyoman and Buitar Tabuni, who stubbornly insist on appointing Benny Wenda, even though, under the ULMWP's AD/ART (Constitution and Bylaws), he should have stepped down. Yet he stubbornly insists on making himself the leader.

Indigenous Papuans (OAP), don't be so foolish as to fall for the theatrics of people who insist on appointing themselves as leaders of an independent Papua, while allegedly deceiving the people from 2014 to 2026 with constant human rights (HAM) issues.

Be careful of people who are overly ambitious to lead Papua, because there may be a hidden agenda behind their actions.

Indonesia.

Belajar dari Theys Eluay yang ngotot angkat Diri Sendiri jd Ketua PDP

Mirip BW su turun tahta dari ULMWP tapi Paksa Diri buat Kongres ULMWP tandingan di Jayapura yg di sponsor Aparat Keamanan Indonesia 🇲🇨.

Setelah Theys Eluay mati ternyata dia kawan baik dengan KOPASUS makanya diundang Makan Malam di Hamadi lalu dibunuh.

Ini model dengan Socrates Nyoman dan Buitar Tabuni dong ngotot angkat Benny Wenda yg secara aturan AD ART ULMWP sudah seharusnya turun Tahta tapi ngotot angkat Diri jd Pemimpin.

OAP jang terlalu Goblok lihat sandiwara orang² yg ngotot angkat Diri jd Pemimpin Papua Merdeka yg su Tipu Rakyat sejak 2014 - 2026 Deng issue HAM trus².

Hati² dengan orang² Ambisi memimpin Papua karena pasti ada udang di balik Batu.

Sebuah pernyataan menarik datang dari Tony D’Orazio

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Fri, 9 Oct 2026 22:24:26 +0900

Sebuah pernyataan menarik datang dari Tony D’Orazio, aktivis politik Libertarian dari Amerika Serikat dan mantan Ketua Libertarian Party of New York.

Pada 7 Oktober 2026, melalui akun X @TonyForLP, D’Orazio menyampaikan pandangannya mengenai Papua Barat:

> “Sudah lama sekali waktunya bagi Indonesia untuk mengakhiri kolonialisme dan membiarkan kedaulatan Papua Barat maju ke depan.

Indonesia seharusnya tidak berada di sana sejak awal.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa isu Papua Barat terus mendapat perhatian dari individu dan kelompok politik di luar Indonesia.

Tentu, pandangan Tony D’Orazio adalah pandangan politik pribadinya dan tidak dengan sendirinya mewakili pemerintah Amerika Serikat maupun seluruh masyarakat Amerika.

Namun, pernyataan seperti ini tetap penting untuk dicermati karena menunjukkan bahwa persoalan Papua Barat tidak hanya menjadi perdebatan di dalam negeri, tetapi juga terus muncul dalam ruang politik dan advokasi internasional.

Pertanyaannya kemudian: sejauh mana suara-suara seperti ini akan memengaruhi perhatian internasional terhadap masa depan Papua Barat?

Kita amati. Kita catat. Kita pelajari.

#PapuaBarat #WestPapua #TonyDOrazio #AmerikaSerikat #LibertarianParty #Papua #HakAsasiManusia #SelfDetermination #PantauPapua

PAPUA AKAN SIA-SIA JIKA MELAWAN KEDAULATAN, TETAPI AKAN MENGAKAR JIKA BANGSA PAPUA DAN PASIFIK BICARA DEKOLONISASI MENUJU ICJ

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Tue, 6 Oct 2026 17:28:15 +0900

FAKTA:

MASYARAKAT PAPUA WAJIB PAHAM TULISAN Tuan Gen. John Anari INI.

_Oleh: Jhon Anari, Diplomat West Papua (WPLO)_

Saya ingin menyampaikan dengan jujur sebagai diplomat West Papua yang sudah puluhan tahun berada di forum internasional, bahwa perjuangan Papua akan sia-sia kalau kita terus melawan Indonesia dengan alasan pelanggaran HAM. Selama kita di dalam bingkai HAM, Indonesia akan selalu menang dengan satu kata sakti: kedaulatan negara.

Tetapi kalau Solomon Islands dan seluruh negara Pasifik bicara dekolonisasi, ceritanya akan berubah total. Itu akan mengakar sampai ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, dan Indonesia mau terima atau tidak, Pepera 1969 yang selama ini diklaim final, yang sesungguhnya cuma di take note oleh PBB, akan diungkap kembali.

Ini bukan opini, ini adalah strategi hukum internasional.

*I. JEBAKAN KEDAULATAN: MENGAPA JALAN HAM SELALU KALAH*

Selama ini kita dididik untuk menjadi pejuang HAM. Kita bawa laporan penembakan di Paniai, pengungsian di Nduga, di Intan Jaya, di Puncak, Dogiyai, dll. Kita bawa foto korban, video pembakaran honai, kesaksian mama-mama Pengungsi. Semua itu fakta, semua itu nyata, dan semua itu adalah kejahatan Kemanusiaan di Papua. Tetapi secara hukum internasional, ketika kita membawa semua itu ke dalam bingkai HAM, kita sedang masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh Kolonialisme Indonesia.

Perangkapnya adalah Pasal 2 ayat 7 Piagam PBB tentang non-intervensi. Begitu kita bicara HAM, Indonesia akan berdiri di Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa dan berkata: "Papua adalah bagian yang sah dan final dari kedaulatan NKRI. Apa yang terjadi di Papua adalah urusan penegakan hukum internal kami. Kami menolak politisasi HAM untuk mendukung separatisme."

Begitu kata kedaulatan keluar, mayoritas negara anggota PBB akan diam. Bukan karena mereka setuju dengan Indonesia, tetapi karena mereka juga punya masalah separatisme di dalam negerinya. Mereka tidak mau menciptakan preseden yang bisa berbalik menghantam mereka. Mereka takut kalau hari ini mereka dukung Papua, besok Papua mendukung gerakan separatisme di negara mereka.

Maka perjuangan HAM selalu mentok di pintu kedaulatan NKRI. Kita menang secara moral, kita dapat simpati, tetapi kita tidak dapat mekanisme pembebasan. Hukum HAM tidak memiliki mekanisme untuk memisahkan sebuah bangsa dari negara penindasnya. Hukum HAM hanya bisa menghukum oknum, tidak bisa membebaskan bangsa.

Itulah mengapa saya katakan, pejuang HAM titipan NKRI akan selalu kalah melawan argumen kedaulatan. Karena mereka bertarung di lapangan milik Indonesia.

*II. JALAN DEKOLONISASI: KETIKA KEDAULATAN INDONESIA TIDAK BERLAKU*

Jalan dekolonisasi adalah rezim hukum yang sama sekali berbeda. Dekolonisasi tidak tunduk pada prinsip kedaulatan negara penguasa. Justru dekolonisasi adalah mekanisme untuk menguji sah atau tidaknya kedaulatan itu sendiri.

Kalau kita bicara HAM, kita berkata: Indonesia pemilik sah Papua yang sedang melanggar HAM.

Kalau kita bicara dekolonisasi, kita berkata: Indonesia tidak pernah memiliki hak sah atas Papua sejak awal, karena proses peralihannya cacat hukum.

Dua pernyataan itu langit dan bumi. Yang pertama mengakui Indonesia, yang kedua menggugat Indonesia.

Ketika Solomon Islands berdiri di Sidang Umum PBB dan berkata: "West Papua adalah wilayah yang belum selesai proses dekolonisasinya dan menjadi tanggung jawab PBB," maka Indonesia tidak bisa lagi menjawab "ini urusan internal kami." Karena dekolonisasi bukan urusan internal. Dekolonisasi adalah mandat langsung PBB berdasarkan Piagam PBB Pasal 73 dan Resolusi 1514 tahun 1960 tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Bangsa-Bangsa terjajah. Di situlah posisi Indonesia menjadi sangat lemah. Karena yang ditagih bukan perilakunya, tetapi dasar hukum kehadirannya.

*III. PEPERA YANG HANYA DI TAKE NOTE: BOM WAKTU YANG DISIMPAN PBB*

Ini adalah inti dari persoalan hukum yang selama ini ditutup-tutupi oleh Jakarta dan juga oleh PBB sendiri karena tekanan politik Perang Dingin. Banyak orang Papua bahkan orang Indonesia mengira Pepera 1969 disahkan oleh Majelis Umum PBB. Itu tidak benar. Silahkan buka arsip resmi PBB.

Yang ada adalah Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 (XXIV) tanggal 19 November 1969. Resolusi itu bunyinya sangat hati-hati, sangat politis, dan sangat lemah. Majelis Umum hanya "takes note" - mencatat - laporan Sekjen PBB tentang pelaksanaan Pepera. Tidak ada kata "approves" atau "endorses" atau "accepts". Hanya "takes note".

Dalam bahasa diplomatik PBB, "takes note" adalah tingkatan persetujuan paling rendah. Itu artinya PBB mengetahui ada laporan masuk, tetapi tidak memberikan pengesahan hukum final bahwa proses itu sudah demokratis dan sudah memenuhi standar penentuan nasib sendiri.

Bandingkan dengan proses dekolonisasi di wilayah lain yang disahkan dengan kata "approves the result of the self-determination". Mengapa hanya di take note? Karena pada tahun 1969, banyak negara Afrika yang baru merdeka sudah protes keras di dalam sidang. Mereka melihat Pepera tidak demokratis, hanya 1025 orang yang ditunjuk oleh militer Indonesia di bawah todongan senjata, bukan one man one vote seperti yang dijanjikan dalam New York Agreement 15 Agustus 1962.

Amerika Serikat saat itu tidak mau Papua jatuh ke tangan komunis, karena itu Amerika menekan PBB untuk tidak menolak Pepera, tetapi juga tidak berani mengesahkannya secara penuh karena akan menjadi preseden buruk. Maka diambil jalan tengah: dicatat saja, dibiarkan mengambang.

Dan status mengambang itulah yang hari ini menjadi bom waktu hukum bagi Indonesia. Karena sesuatu yang hanya di take note, secara hukum internasional, bisa dibuka kembali, bisa ditinjau kembali, bisa dibawa kembali ke Mahkamah Internasional untuk dimintakan Advisory Opinion atau pendapat hukum.

Sesuatu yang sudah final dan disahkan dengan kata "approves" tidak bisa dibuka kembali. Tetapi sesuatu yang hanya dicatat, pintunya masih terbuka.

*Jhon Anari*

*Diplomat - West Papua Liberation Organization (WPLO).

Saya tambakan satu kalimat ini " 1 PELURU UNTUK TEMBAK SASARAN LEBIH BERGUNA DARIPADA HABISKAN 1000 PELURU SECARA CUMA-CUMA "

"WIM"

#johnanari #fb #Tpnpb #diplomat #sejarah #un #pbb #papua

OPINI: LAPORAN GENEVA YANG BIKIN JAKARTA PANIK - APA KATA ALBERT BARUME TENTANG PAPUA?

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Tue, 29 Sep 2026 16:58:27 +0900

Oleh: Admin_Zeroo

Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, seorang Pelapor Khusus PBB diizinkan masuk ke tanah Papua.

Namanya Albert Kwokwo Barume. Orang Kongo, Afrika. Dia bukan aktivis Papua. Dia adalah utusan resmi Dewan HAM PBB di Geneva.

Dia datang 3-11 Juli 2025. Ke Jakarta, Bogor, dan ke Merauke. Dia duduk dengan mama-mama Malind di atas tanah yang sudah jadi lumpur karena buldozer.

Dan apa yang dia bawa pulang ke Geneva untuk lapor ke dunia?

Satu kalimat yang menghancurkan narasi Jakarta:

"The biggest issue in West Papua is lack of recognition of Indigenous Peoples."

Masalah terbesar di Papua adalah Indonesia tidak mengakui Orang Papua sebagai Masyarakat Adat.

Jakarta punya alasan aneh: "Semua warga negara Indonesia adalah pribumi, jadi tidak ada masyarakat adat."

Bagi Barume, ini bukan alasan hukum. Ini adalah akar dari semua kekerasan.

Karena kalau negara tidak mengakui ko sebagai Masyarakat Adat, maka:

- Tanah ko bukan tanah adat, jadi bisa diambil negara.

- Hutan sagu ko bukan sumber hidup, jadi bisa dibabat jadi kebun tebu.

- Sagu, ikan, dan rusa ko bukan makanan, jadi ko harus makan beras impor. Barume sebut ini Gastrocolonialism - Penjajahan Lewat Perut.

Data yang dia bawa ke PBB bukan main-main:

- 2 JUTA HEKTAR tanah adat di Merauke sudah diberi izin kepada PT Global Papua Abadi, PT Murni Nusantara Mandiri, dan perusahaan lain. Itu setara dengan setengah Pulau Papua Nugini.

- 40 kampung adat, 50.000 orang - suku Malind, Maklew, Yei, Khimaima - kehilangan akses ke hutan, rawa, dan sungai.

- 22.272 hektar hutan dibabat hanya dalam 6 bulan (Jan-Jun 2025).

- 9 Pelapor Khusus PBB sudah kirim surat protes resmi ke Indonesia (AL IDN 1/2025) pada Maret 2025. Tapi izin baru tetap keluar.

Dan yang paling mengerikan yang dia catat: Buldozer di Merauke dikawal tentara bersenjata semi-otomatis. Kepala suku Kwipalo diintimidasi setelah menolak perusahaan. Kepala suku Moiwend didatangi tentara di rumahnya setelah melapor ke Komnas HAM.

Di Geneva, Barume bilang: Pemerintah Indonesia menjawab surat kami dengan menyangkal pelanggaran. Tapi di lapangan, laporan intimidasi terus kami terima.

Kenapa laporan ini penting?

Karena selama ini Jakarta bilang ke dunia: "Papua itu urusan dalam negeri, kami sudah bangun jalan, kami sudah bangun puskesmas."

Barume jawab dari Geneva: Pembangunan tanpa pengakuan hak adalah penjajahan. Anda tidak bisa membangun di atas tanah orang sambil bilang orang itu tidak ada.

Laporan ini sekarang sudah resmi jadi dokumen PBB Sidang HRC ke-63 Geneva September 2026. Artinya, setiap negara anggota PBB sudah baca.

Untuk kami di Help West Papua, ini bukan lagi soal minta merdeka atau tidak. Ini soal fakta:

Kalau negara masih menolak mengakui keberadaan pemilik tanah, maka rumah tangga ini memang tidak akan pernah damai.

Mama Papua tidak butuh belas kasihan. Mama Papua butuh pengakuan.

Sumber: UN WebTV HRC63 Geneva, UNSR Albert Barume Statement July 2025 & AL IDN 1/2025, Human Rights Monitor September 2026.

#WestPapua #IndigenousPeoples #UNHRC #Merauke #FoodEstate #HelpWestPapua

MENGENANG SEORANG TOKOH PERJUANGAN PAPUA JENDERAL FERRY AWOM - PANGLIMA TINGGI ORGANISASI PAPUA MERDEKA

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Wed, 16 Sep 2026 18:39:19 +0900

Dalam lembaran sejarah konflik Papua pada dekade 1960-an, satu nama tercatat dengan tinta tebal dan menjadi perhatian serius Pemerintah Indonesia pada masa itu: Jenderal Ferry Awom.

Beliau bukan sekadar kombatan biasa. Ferry Awom adalah Panglima Tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (OPM) generasi pertama. Seorang pemimpin militer yang memiliki strategi gerilya yang cerdas, pemahaman medan yang luar biasa, dan loyalitas pasukannya yang tak tergoyahkan.

Pada tahun 1960-an, di saat integrasi Papua ke dalam NKRI masih dalam proses konsolidasi, pergerakan yang dipimpin oleh Jenderal Ferry Awom menjadi salah satu perlawanan bersenjata yang paling terorganisir dan paling diperhitungkan. Keberaniannya dalam memimpin perlawanan di hutan-hutan belantara Papua telah mengukir namanya sebagai salah satu kombatan yang paling disegani pada zamannya.

Terlepas dari pro dan kontra sejarah, nama Jenderal Ferry Awom akan selalu dikenang sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah panjang Tanah Papua.

Hormat untuk sejarah. Hormat untuk para leluhur pejuang Tanah Papua.

#TPNPB #SejarahPapua #FerryAwom #OPM

JANGAN MENGIRA JALAN MENUJU KEMERDEKAAN PAPUA ITU MUDAH

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Fri, 11 Sep 2026 13:44:32 +0900

Membaca Hasil MSG dan PIF 2026 sebagai Pelajaran Strategis bagi Bangsa Papua

Oleh: Nieuw Guinea Raad

Perkembangan politik regional Pasifik pada tahun 2026 memberikan satu pelajaran penting bagi bangsa Papua yaitu perjuangan untuk menentukan masa depan West Papua bukanlah perjuangan yang mudah, cepat, ataupun dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi atau satu isu.

Hasil terbaru pertemuan Melanesian Spearhead Group (MSG) di sela-sela 55th Pacific Islands Forum Leaders Meeting (PIFLM) di Koror, Palau, justru menunjukkan bahwa persoalan West Papua masih menjadi agenda diplomatik yang membutuhkan proses panjang, tekanan politik, diplomasi, dan konsolidasi internasional.

Pada 31 Agustus 2026, MSG secara resmi kembali membahas usulan kunjungan Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) ke provinsi-provinsi Papua. MSG meminta Indonesia memfasilitasi akses tersebut sebelum berakhirnya masa Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada 31 Desember 2026. MSG juga meminta agar laporan mengenai persoalan HAM di Papua dibawa untuk dipertimbangkan pada KTT MSG berikutnya pada 2027. Yang lebih penting, MSG menyatakan bahwa apabila langkah-langkah tersebut tidak dilakukan, status Indonesia sebagai Associate Member MSG akan ditinjau pada KTT 2027.

Bagi bangsa Papua, keputusan tersebut harus dibaca sebagai indikator bahwa persoalan West Papua telah menjadi bagian dari percakapan politik regional Melanesia dan Pasifik. Tetapi pada saat yang sama, keputusan itu juga memperlihatkan betapa sulitnya membawa persoalan bangsa Papua dari tingkat regional menuju mekanisme internasional yang memiliki kapasitas untuk melakukan pemeriksaan secara independen.

Bangsa Papua harus realistis artinya tidak tepat apabila bangsa Papua membangun strategi dengan asumsi bahwa Pemerintah Indonesia akan dengan sukarela membuka seluruh akses internasional ke West Papua apabila akses tersebut berpotensi menghasilkan pemeriksaan independen mengenai kondisi HAM.

Bahkan sampai 2026, akses OHCHR masih menjadi persoalan yang harus terus didorong melalui diplomasi MSG dan PIF. MSG sendiri dalam keputusan 2026 masih menggunakan bahasa “continued engagement with Indonesia” untuk mendorong akses tersebut. Karena itu, bangsa Papua harus memahami satu prinsip sederhana yaitu hak untuk didengar secara internasional tidak otomatis berarti pintu internasional akan terbuka. Pintu itu harus diperjuangkan melalui strategi politik, diplomasi, hukum, dokumentasi, dan tekanan internasional yang konsisten. Inilah realitas yang harus dipahami oleh generasi bangsa Papua hari ini.

Yang menarik adalah perkembangan 2026 tidak berdiri sendiri karena permintaan kunjungan OHCHR telah berulang kali muncul dalam agenda regional. Dokumen MSG 2026 secara eksplisit mengingatkan kembali keputusan MSG 2023 dan keputusan PIF 2019 yang kemudian ditegaskan kembali dalam perkembangan 2023, 2024 dan 2025. Artinya, perjuangan diplomatik tidak bergerak dalam hitungan minggu atau bulan. Ia bergerak dalam hitungan tahun sehingga bagi bangsa Papua, ini harus menjadi bahan evaluasi serius.

Kalau negara-negara Pasifik membutuhkan bertahun-tahun untuk terus mempertahankan satu tuntutan diplomatik mengenai akses HAM ke West Papua, maka tidak masuk akal apabila bangsa Papua sendiri mengharapkan perubahan politik yang fundamental dapat dicapai secara instan. Perjuangan yang panjang membutuhkan kesabaran politik dan strategi antargenerasi.

Selama perjuangan bangsa Papua terpecah menjadi terlalu banyak agenda sektoral terutama agenda HAM, lingkungan, tanah adat, pengungsi, militerisasi, pembangunan, ekonomi, sumber daya alam, dan berbagai persoalan lainnya maka masing-masing isu dapat kehilangan hubungan dengan agenda politik utama bangsa Papua. Bukan berarti isu-isu tersebut tidak penting, justru semuanya penting. Tetapi harus ada kerangka politik bersama yang menghubungkan seluruh persoalan tersebut. Artinya HAM harus menjadi bagian dari perjuangan politik, hak masyarakat adat harus menjadi bagian dari perjuangan politik, pengungsi harus menjadi bagian dari perjuangan politik, lingkungan hidup harus menjadi bagian dari perjuangan politik, diplomasi internasional harus menjadi bagian dari perjuangan politik dan hukum internasional harus menjadi bagian dari perjuangan politik. Dengan demikian, bangsa Papua tidak sekadar bereaksi terhadap berbagai persoalan, tetapi memiliki arah strategis yang jelas.

Ada satu pelajaran penting dari dokumen MSG 2026. Dalam persoalan Kanaky-New Caledonia, MSG tidak hanya mengeluarkan pernyataan politik. MSG juga menyetujui roadmap, mendorong koordinasi diplomatik, dan bahkan menyepakati kajian hukum independen mengenai kemungkinan pertanyaan yang dapat diajukan kepada Mahkamah Internasional untuk pendapat nasihat (advisory opinion). Ini menunjukkan bahwa perjuangan politik yang serius membutuhkan instrumen politik, diplomatik, dan hukum yang berjalan bersamaan. Bangsa Papua harus belajar dari pola tersebut.

Bukan untuk meniru secara membabi buta, tetapi untuk memahami bahwa sebuah perjuangan nasional membutuhkan kepemimpinan politik yang jelas, representasi yang kredibel, dokumentasi dan basis data yang kuat, strategi diplomasi regional, hubungan dengan negara-negara Pasifik, advokasi di PBB, strategi hukum internasional, komunikasi internasional yang profesional, persatuan internal dan rencana perjuangan jangka panjang.

Bangsa Papua juga harus berhati-hati dalam membaca hasil MSG 2026. Keputusan MSG bukan berarti kemerdekaan bangsa Papua telah diputuskan. MSG meminta akses OHCHR dan membuka kemungkinan peninjauan status Indonesia sebagai Associate Member apabila langkah yang diminta tidak dilakukan. Karena itu, kemenangan politik tidak boleh diumumkan sebelum benar-benar terjadi. Yang ada sekarang adalah hanya ruang politik yang semakin terbuka untuk memperjuangkan persoalan bangsa Papua, dan ruang tersebut harus dimanfaatkan dengan kecerdasan politik. Jangan mengubah setiap perkembangan diplomatik menjadi klaim bahwa kemerdekaan sudah dekat. Sebaliknya, gunakan setiap perkembangan untuk membangun fondasi perjuangan yang lebih kuat.

Ada satu tanggal yang sangat penting dalam keputusan MSG 2026 yakni 31 Desember 2026. Tanggal tersebut merupakan akhir masa Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB, dan MSG secara khusus mengaitkan batas waktu tersebut dengan dorongan agar akses OHCHR ke West Papua dapat difasilitasi. Karena itu, akhir 2026 dan tahun 2027 harus menjadi periode yang diperhatikan secara serius oleh seluruh elemen perjuangan bangsa Papua.

Apabila akses diberikan, bangsa Papua harus siap dengan data, dokumentasi, kesaksian, laporan hukum, dan mekanisme penerimaan misi internasional. Apabila akses tidak diberikan, bangsa Papua juga harus siap secara diplomatik untuk membawa persoalan tersebut kembali ke forum regional dan internasional dengan dokumentasi yang lebih kuat. Artinya apa pun hasilnya, bangsa Papua harus siap. Inilah yang disebut kesiapan strategis.

Jangan Menunggu Indonesia Memberikan Jalan. Salah satu kesalahan terbesar dalam perjuangan politik adalah menunggu pihak yang menjadi lawan politik untuk membuka jalan. Bangsa Papua harus membangun kapasitasnya sendiri. Jika Indonesia menutup akses, perjuangan diplomasi harus mencari jalur lain. Jika ruang politik regional terbatas, diplomasi bilateral harus diperkuat. Jika akses ke satu forum sulit, forum lain harus digunakan. Jika narasi Papua diperdebatkan, dokumentasi sejarah dan hukum harus diperkuat. Jika bangsa Papua terpecah, konsolidasi nasional harus dilakukan. Jangan menggantungkan masa depan bangsa hanya pada keputusan pihak lain.

Bangsa Papua harus memahami bahwa dunia internasional akan lebih mudah mendengarkan suatu bangsa yang mampu menunjukkan representasi, disiplin politik, konsistensi dan persatuan. Pertanyaan dunia internasional bukan hanya apa yang terjadi di Papua? tetapi juga siapa yang mewakili rakyat Papua? apa solusi politik yang ditawarkan? apakah ada struktur politik yang mampu menjalankan mandat rakyat? apakah kelompok-kelompok bangsa Papua memiliki agenda bersama? apakah perjuangan tersebut mempunyai strategi damai, politik, hukum dan diplomatik yang jelas? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus dijawab bangsa Papua saat ini sebelum akses tersebut terbuka.

Kemerdekaan Tidak Direbut dalam Satu Hari. Karena itu, kita harus berhenti membangun ilusi bahwa kemerdekaan bangsa Papua dapat diperoleh dengan mudah. Kemerdekaan bukan sekadar deklarasi, kemerdekaan adalah proses membangun legitimasi politik, kemerdekaan adalah proses membangun persatuan, kemerdekaan adalah proses membangun institusi, kemerdekaan adalah proses membangun diplomasi, kemerdekaan adalah proses membangun kapasitas hukum, kemerdekaan adalah proses membangun dukungan internasional dan yang paling penting, kemerdekaan membutuhkan bangsa yang siap mengelola kemerdekaannya sendiri.

Hasil MSG dan PIF 2026 harus menjadi cermin bagi seluruh pejuang Papua. Jangan hanya bertanya kapan Papua merdeka? tetapi pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah bangsa Papua sudah mempersiapkan dirinya untuk memenangkan perjuangan politik tersebut? Jika jawabannya belum, maka tugas bangsa Papua bukan saling menyalahkan tetapi tugas bangsa Papua adalah membangun kesiapan nasional. Karena perjuangan bangsa Papua bukan perlombaan siapa yang paling cepat berbicara, siapa yang paling keras berteriak, atau siapa yang paling banyak mengklaim sebagai pemimpin. Perjuangan ini adalah tentang siapa yang mampu menjaga arah perjuangan, membangun persatuan, mempertahankan legitimasi, dan mempersiapkan masa depan bangsa dalam jangka panjang.

Hasil MSG 2026 memberikan satu pesan yang sangat jelas yakni persoalan West Papua belum hilang dari agenda politik Melanesia dan Pasifik. Namun, peluang diplomatik bukanlah kemenangan akhir. Karena itu, bangsa Papua harus berhenti berharap bahwa pihak lain akan menyelesaikan perjuangan ini untuk kita. MSG dapat membuka ruang, PIF dapat memberikan dukungan dan PBB dapat menyediakan mekanisme.

Negara-negara Pasifik dapat memberikan tekanan diplomatik tetapi bangsa Papua sendirilah yang harus membangun persatuan, strategi, institusi, dokumentasi, dan kapasitas politik untuk mengisi ruang tersebut. Jangan berpikir bahwa merebut kemerdekaan bangsa Papua itu gampang. Justru karena perjuangan ini sulit, maka bangsa Papua membutuhkan persatuan yang kuat, kepemimpinan yang matang, strategi yang panjang, diplomasi yang cerdas, dan kesabaran sejarah.

Perjuangan hari ini bukan hanya untuk memenangkan satu pertempuran politik, tetapi untuk memastikan bahwa bangsa Papua tetap memiliki arah sampai tujuan akhirnya tercapai.

#NGRLembagaPolitikBangsaPapua

#SumberMataAir

#KembaliKeSumberMataAir

"YESUS — Dia-lah Panglima Tertinggi WPA."

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Fri, 4 Sep 2026 12:32:29 +0900

Sampai hari ini, tong semua masih simpan baik di dalam hati setiap pesan yg selalu Almarhum Jenderal Revolusioner Bapa Mathias Wenda sampaikan di dalam setiap pidatonya:

"YESUS — Dia-lah Panglima Tertinggi WPA."

Beliau itu pemimpin revolusioner yg benar-benar hidup dalam takut akan Tuhan. Sepanjang masa kepemimpinannya, beliau tra pernah duduk berunding deng musuh untuk membuat kesepakatan yg mengorbankan kebenaran dan harga diri rakyat Papua.

Sebaliknya stiap langkah, stiap keputusan, dan seluruh perjuangan beliau semata-mata bersandar penuh pda kuasa dan kehendak Tuhan, karna beliau tahu bahwa Kemerdekaan Papua itu bukan hasil kekuatan manusia, melainkan berkat dan penyertaan Tuhan sdiri.

Itulah kebijaksanaan pemimpin revolusioner yg sejati tra percaya pda kekuatan sendiri, tra bermain kompromi demi keuntungan sesaat, ttpi menaruh harapan sepenuhnya kpda dia yg memegang segala sejarah.

Terima kasih banyak, Bapa, atas seluruh pengorbanan, kesetiaan, dan keteguhan hati yg Bapa tunjukkan untuk tanah leluhur kita. Walaupun Bapa su pulang ke rumah Bapa di Surga, namamu tra akan pernah pudar, namamu tetap hidup, tetap menjadi teladan, dan tetap menyala di dalam hati kita semua, dari gunung sampai pesisir.

Semoga semangat iman dan kebijaksanaan Bapa terus menjadi pegangan kita semua. Biar kita juga belajar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, sebab dengan-Nya, kemerdekaan yg sejati pasti kita semua terima suatu hari nanti.

#MathiasWenda #WPA #YesusPanglima #PapuaMerdeka #WarisanPerjuanganLeluhurBangsa

PAPUA BARAT, KALEDONIA BARU : ISU-ISU KUNCI BAGI VANUATU DI PIF

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Tue, 1 Sep 2026 06:47:22 +0900

Oleh : Anita Nalau, 31 Agustus 2026

Vanuatu akan mendorong perhatian regional yang lebih kuat terhadap Papua Barat dan Kaledonia Baru saat para pemimpin Pasifik berkumpul di Palau untuk Pertemuan Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik ke-55.

Menteri Perubahan Iklim Ralph Regenvanu mewakili Vanuatu dalam pertemuan tersebut, yang secara resmi dimulai hari ini di Koror dan berlangsung hingga 4 September.

Bapak Regenvanu mengatakan kedua isu Melanesia tersebut akan menjadi prioritas utama Vanuatu selama diskusi dengan para pemimpin Pasifik.

Mengenai Papua Barat, Vanuatu ingin isu tersebut kembali masuk dalam agenda Forum Kepulauan Pasifik setelah tidak dibahas selama Pertemuan Menteri Luar Negeri bulan lalu di Fiji.

Ia mengatakan Vanuatu akan bekerja sama dengan mitra Kelompok Pelopor Melanesia untuk menyepakati posisi dan mendorong Forum untuk melanjutkan diskusi tentang situasi hak asasi manusia yang memengaruhi komunitas Melanesia di Papua Barat.

Mengenai Kaledonia Baru, Vanuatu mencari dukungan regional yang kuat untuk proses dekolonisasi wilayah tersebut.

Presiden Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis, atau FLNKS, Christian Tein, juga berada di Palau sebagai bagian dari delegasi Vanuatu.

Bapak Regenvanu mengatakan Vanuatu akan berupaya untuk mengamankan resolusi yang kuat mengenai Kaledonia Baru dan mendorong para pemimpin Pasifik untuk mendukung dekolonisasi wilayah tersebut dalam Forum Kepulauan Pasifik.

PERUBAHAN IKLIM DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Perubahan iklim juga akan menjadi agenda utama Vanuatu di Forum tersebut.

Bapak Regenvanu mengatakan perubahan iklim tetap menjadi salah satu ancaman terbesar yang dihadapi negara-negara kepulauan Pasifik dan Vanuatu akan berupaya mendapatkan komitmen yang lebih kuat untuk aksi iklim.

Diskusi juga akan membahas pertemuan Pra-COP di Fiji dan Tuvalu pada awal Oktober, di mana negara-negara Pasifik akan berupaya mendorong negara-negara di luar kawasan untuk terlibat dengan prioritas Pasifik.

Vanuatu akan menggunakan Forum ini untuk mencari dukungan keuangan yang lebih besar untuk adaptasi iklim, infrastruktur, pendidikan, dan proyek-proyek kesehatan.

Bapak Regenvanu mengatakan pertemuan dengan mitra pembangunan dan donor akan menjadi bagian penting dari minggu tersebut, termasuk diskusi dengan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan mitra lainnya.

MEMPERKUAT KEMITRAAN INTERNASIONAL

Sebagai kepala delegasi Vanuatu, Bapak Regenvanu juga diharapkan mengadakan pertemuan bilateral dengan berbagai mitra internasional.

Ini termasuk perwakilan dari Selandia Baru, Australia, dan Tiongkok, serta negara-negara Eropa, Prancis, Kanada, dan Jerman.

Diskusi akan berfokus pada penguatan hubungan, proyek pembangunan, dan memastikan Vanuatu terus mendapatkan manfaat dari dukungan yang diberikan melalui kemitraan internasionalnya.

Pertemuan Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik ke-55 mempertemukan para pemimpin dan perwakilan Pasifik dari tanggal 31 Agustus hingga 4 September untuk membahas prioritas dan tantangan regional.

https://vbtc.vu/west-papua-new-caledonia-key-issues -vanuatu-pif/

@Sorotan

Wacana menjadikan Maluku Utara [Malut] sebagai bagian dari sistem negara federal

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Sun, 30 Aug 2026 06:54:04 +0900

Malut, 22 Agustus 2026 – Wacana menjadikan Maluku Utara [Malut] sebagai bagian dari sistem negara federal kembali mencuat. Dukungan kali ini datang dari dua tokoh adat tertinggi di Malut, yaitu Sultan Tidore Husain Alting Sjah dan Sultan Ternate Hidayatullah Sjah.

Dalam pernyataannya terbaru, Sultan Ternate Hidayatullah Sjah menilai sistem federal lebih adil bagi daerah seperti Maluku Utara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah.

"Sistem federal dinilai lebih adil karena daerah seperti Malut yang kaya SDA tidak perlu terus bergantung pada pemerintah pusat,"ujarnya sumber Malut Info, Sabtu [22/08/26]

Menurut Sultan Ternate, Malut memiliki Sumber Daya Alam [SDA] dan Sumber Daya Manusia [SDM] yang cukup untuk membangun daerah secara mandiri. Hal ini sekaligus untuk menjaga harga diri dan kehormatan masyarakat Malut.

Sultan Ternate juga menegaskan bahwa gagasan negara federal bukanlah wacana baru.

"Sistem tersebut pernah diperjuangkan sejumlah tokoh nasional dan daerah. Federal menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk Malut yang kaya SDA,"tegasnya.

Wacana ini kini mendapat perhatian dari sejumlah tokoh politik di Maluku Utara dan kembali membuka perdebatan soal keadilan hubungan pusat dan daerah.

Sebelumnya, Sultan Tidore Husain Alting Sjah juga telah menyatakan dukungan serupa terhadap sistem federal. Dukungan dari dua kesultanan besar di Malut ini menambah kuat gaung wacana otonomi yang lebih luas bagi daerah.

Ia menilai pemerintah pusat perlu mengkaji secara serius alasan di balik munculnya tuntutan tersebut, termasuk apakah berkaitan dengan persoalan ketidakadilan. Yang selama ini dirasakan sejumlah daerah, termasuk Maluku Utara.

"Wacana federal tidak muncul tanpa alasan. Perlu dilihat secara lebih mendalam agar pemerintah memahami persoalan yang melatarbelakanginya,"bebernya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun Pemerintah Pusat terkait wacana tersebut. [Red]

#fyp #ternate #tidore #malukuutara
#TimesOne#InfoMalut#SultanTernate#SultanTidore#WacanaNegaraFederal#RISSee less

Apresiasi dan Terima Kasih Presiden Eksekutif ULMWP, Menase Tabuni

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Sun, 30 Aug 2026 06:33:01 +0900

*PERNYATAAN PERS*

Jayapura, West Papua – 27 Agustus 2026 – Presiden Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Menase Tabuni, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas penandatanganan Pernyataan Niat tentang Rekonsiliasi dan Penyatuan Kembali ULMWP antara Tuan Octovianus Mote, dan Tuan Benny Wenda, pada 22 Agustus 2026 di Port Vila, Vanuatu.

Kesepakatan ini merupakan langkah strategis untuk mengokohkan kembali ULMWP sebagai wadah representasi persatuan nasional bangsa Papua yang telah diakui oleh Melanesian Spearhead Group (MSG). Proses mediasi yang berlangsung sukses difasilitasi oleh Hon. Ralph Regenvanu serta Utusan Khusus Pemerintah Vanuatu untuk Dekolonisasi PBB, Hon. Joe Natuman. Kesepakatan ini bertujuan memperkuat perjuangan bangsa Papua dalam mewujudkan hak penentuan nasib sendiri menuju kemerdekaan dan kedaulatan politik.

“Dari Jayapura, West Papua, saya Menase Tabuni, Presiden Eksekutif ULMWP, menyampaikan apresiasi atas kesepakatan rekonsiliasi dan menyerukan persatuan menjelang November 2026. Kami menyambut baik dan mengapresiasi kerja keras semua pihak, terutama Pemerintah Vanuatu melalui Menteri Ralph Regenvanu, Hon. Joe Natuman, dan Tuan Jop Dalesa selaku Ketua Vanuatu Free West Papua Association yang telah memfasilitasi proses ini,” ujar Menase Tabuni.

Presiden Tabuni menegaskan bahwa rekonsiliasi dan persatuan dalam ULMWP adalah fondasi utama bagi perjuangan ULMWP di tingkat nasional (West Papua), Indonesia, regional, dan internasional. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh komponen, faksi, dan pendukung ULMWP di West Papua, Indonesia, regional, dan internasional untuk memberikan dukungan, menyatukan langkah, serta para pihak terkait supaya hadir dalam rencana rekonsiliasi dan persatuan yang akan diselenggarakan di Port Vila pada November 2026 mendatang.

Sementara itu, Octovianus Mote selaku Wakil Presiden Eksekutif dari Port Vila, Vanuatu, menyampaikan, “Kita adalah satu bangsa, satu perjuangan. Saya mengajak para pihak untuk datang ke Port Vila pada November 2026, duduk bersama, dan menyelesaikan perbedaan demi mempercepat Kemerdekaan bangsa Papua,” tegas Mote.

Lebih lanjut, ia berharap agar semua pihak dapat mendekati proses rekonsiliasi ini dengan itikad baik, kerendahan hati, saling menghormati, dan komitmen bersama untuk menjaga keselamatan perjuangan, persatuan, serta mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan politik Bangsa Papua.

Demikian pernyataan apresiasi ini kami keluarkan untuk diketahui oleh seluruh pihak. Terima kasih.

Kontak Media:
Markus Haluk
Sekretaris Eksekutif ULMWP
+62-85244442502
E: hmarkushaluk@yahoo.com See less

PEMIMPIN ULMWP CAPAI KESEPAKATAN UNTUK BERSATU

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Sun, 30 Aug 2026 06:24:37 +0900

Pimpinan United Liberation Movement for West Papua dan perwakilan pemerintah Vanuatu kembali berkumpul di Port Villa Vanuatu pada 22 Agustus 2026. Dalam pertemuan itu, para pihak sepakat untuk melakukan rekonsiliasi dan bersatu kembali dalam ULMWP pada bulan November 2026 di Vanuatu.

Pertemuan itu diselenggarakan Hon. Ralph Regenvanu, Menteri Adaptasi Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan Hidup, Meteorologi, Geo-Hazard dan Manajemen Bencana Republik Vanuatu dan Utusan Khusus untuk Dekolonisasi dan Delimitasi Batas Maritim Hon. Joe Natuman.

Sementara dari ULMWP dihadiri oleh Hon. Octavianus Mote dan Hon. Benny Wenda, serta Hon. Job Dalesa, Ketua, Vanuatu Free West Papua Association.

Pertemuan itu dilakukan guna mengakui adanya perbedaan yang masih berlangsung antara faksi-faksi ULMWP, menyadari perlunya mempertahankan dan memperkuat perjuangan masyarakat West Papua melalui kerja sama dan saling menghormati, para pihak yang hadir menyatakan komitmen mereka terhadap proses rekonsiliasi dan penyatuan kembali secara damai.

“Republik Vanuatu, pada Sabtu, 22 Agustus 2026, para perwakilan dan pendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) bertemu untuk membahas pentingnya rekonsiliasi dan penyatuan kembali, serta tindakan bersama dalam memajukan aspirasi masyarakat West Papua.”

Dengan demikian, para pihak pada prinsipnya sepakat untuk berpartisipasi dalam acara rekonsiliasi yang akan diselenggarakan di Port Vila, Vanuatu pada November 2026, sebagai tonggak penting menuju pemulihan persatuan dan mendorong keterlibatan yang konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan.

Pertemuan tersebut juga mengakui dan mendukung kerja Komite Rekonsiliasi yang telah dibentuk di West Papua, yang terus menjalin keterlibatan erat dengan gereja-gereja, para pemimpin adat, komunitas, dan masyarakat West Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, disepakati bahwa Jalur Rekonsiliasi (Reconciliation Pathway) yang terstruktur akan dijalankan mulai tanggal ini dan puncaknya pada pertemuan rekonsiliasi yang diusulkan pada November 2026.

Pertemuan tersebut mengakui bahwa Berghof Foundation, Pacific Conference of Churches, Malvatumauri National Council of Chiefs, dan Vanuatu National Council of Women akan memberikan fasilitasi teknis dalam proses tersebut.

Pemerintah Republik Vanuatu menyatakan kesediaannya untuk menjadi tuan rumah dan memfasilitasi proses ini sebagai kontribusi penting dalam memperkuat suara masyarakat West Papua yang bersatu mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan martabat, hak, kesejahteraan, dan hak asasi manusia masyarakat Melanesia di West Papua.

Pemerintah juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menjalani proses rekonsiliasi dengan semangat itikad baik, kerendahan hati, saling menghormati, dan komitmen bersama terhadap masa depan masyarakat West Papua.

Para peserta menegaskan kembali keyakinan mereka bahwa rekonsiliasi dan penyatuan kembali merupakan landasan penting bagi advokasi yang efektif dan keterlibatan bersama dalam berbagai persoalan yang berdampak pada West Papua di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Keterangan foto: Perwakilan pemerintah Vanuatu, ULWMP dan ketua Asosiasi West Papua di Vanuatu usai pertemuan di Port Villa, Vanuatu, 22 Agustus 2026. (Supplied for Suara Papua).

#BENNYWENDA #OCTOMOTE #ULMWP #WESTPAPUA #VANUATU #PAPUA_MERDEKA
@sorotan pengikut See less

Pimpinan United Liberation Movement for West Papua Oktovianus Mote dan Benny Wenda Bersatu di Vanuatu

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Sat, 29 Aug 2026 15:30:04 +0900

Pertemuan itu diselenggarakan Hon. Ralph Regenvanu, Menteri Adaptasi Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan Hidup, Meteorologi, Geo-Hazard dan Manajemen Bencana Republik Vanuatu dan Utusan Khusus untuk Dekolonisasi dan Delimitasi Batas Maritim Hon. Joe Natuman.

Sementara dari ULMWP dihadiri oleh Hon. Octavianus Mote dan Hon. Benny Wenda, serta Hon. Job Dalesa, Ketua, Vanuatu Free West Papua Association.

Pertemuan itu dilakukan guna mengakui adanya perbedaan yang masih berlangsung antara faksi-faksi ULMWP, menyadari perlunya mempertahankan dan memperkuat perjuangan masyarakat West Papua melalui kerja sama dan saling menghormati, para pihak yang hadir menyatakan komitmen mereka terhadap proses rekonsiliasi dan penyatuan kembali secara damai.

“Republik Vanuatu, pada Sabtu, 22 Agustus 2026, para perwakilan dan pendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) bertemu untuk membahas pentingnya rekonsiliasi dan penyatuan kembali, serta tindakan bersama dalam memajukan aspirasi masyarakat West Papua.”

Dengan demikian, para pihak pada prinsipnya sepakat untuk berpartisipasi dalam acara rekonsiliasi yang akan diselenggarakan di Port Vila, Vanuatu pada November 2026, sebagai tonggak penting menuju pemulihan persatuan dan mendorong keterlibatan yang konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan.

Pertemuan tersebut juga mengakui dan mendukung kerja Komite Rekonsiliasi yang telah dibentuk di West Papua, yang terus menjalin keterlibatan erat dengan gereja-gereja, para pemimpin adat, komunitas, dan masyarakat West Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, disepakati bahwa Jalur Rekonsiliasi (Reconciliation Pathway) yang terstruktur akan dijalankan mulai tanggal ini dan puncaknya pada pertemuan rekonsiliasi yang diusulkan pada November 2026.

Pertemuan tersebut mengakui bahwa Berghof Foundation, Pacific Conference of Churches, Malvatumauri National Council of Chiefs, dan Vanuatu National Council of Women akan memberikan fasilitasi teknis dalam proses tersebut.

Pemerintah Republik Vanuatu menyatakan kesediaannya untuk menjadi tuan rumah dan memfasilitasi proses ini sebagai kontribusi penting dalam memperkuat suara masyarakat West Papua yang bersatu mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan martabat, hak, kesejahteraan, dan hak asasi manusia masyarakat Melanesia di West Papua.

Pemerintah juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menjalani proses rekonsiliasi dengan semangat itikad baik, kerendahan hati, saling menghormati, dan komitmen bersama terhadap masa depan masyarakat West Papua.

Para peserta menegaskan kembali keyakinan mereka bahwa rekonsiliasi dan penyatuan kembali merupakan landasan penting bagi advokasi yang efektif dan keterlibatan bersama dalam berbagai persoalan yang berdampak pada West Papua di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Keterangan foto: Perwakilan pemerintah Vanuatu, ULWMP dan ketua Asosiasi West Papua di Vanuatu usai pertemuan di Port Villa, Vanuatu, 22 Agustus 2026. (Supplied for Suara Papua).

#BennyWenda#OctavianusMote#JobDalesa#JoeNatuman#RalphRegenvanu#Rekonsiliasi#Pimpinan#Pejuang#WestPapua#Vanuatu#FreeWestPapuaSee less

Kemajuan Papua Barat diharapkan pada Pertemuan Pemimpin Pasifik

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Sat, 29 Aug 2026 15:17:15 +0900

Oleh Pita Ligaiula di Koror, Palau, 28 Agustus 2026

Para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik diharapkan menerima informasi terbaru tentang upaya memfasilitasi kunjungan Komisioner Hak Asasi Manusia PBB ke Papua Barat ketika mereka bertemu di Palau minggu depan.

Wakil Sekretaris Jenderal Forum, Esala Nayasi, mengatakan bahwa Sekretariat Forum telah membahas langkah selanjutnya dengan Kelompok Pelopor Melanesia (Melanesian Spearhead Group/MSG), menyusul keputusan para Pemimpin tahun lalu untuk memfasilitasi kunjungan hak asasi manusia PBB dengan berkonsultasi dengan MSG.

“Kami belum mengambil keputusan, tetapi para pemimpin sudah. ​​Kami perlu bekerja sama dengan Melanesian Spearhead Group dalam hal ini,” kata Nayasi kepada para jurnalis Pasifik di Palau.

Dia mengatakan bahwa diskusi telah diadakan minggu ini dengan Direktur Jenderal MSG yang baru dilantik, Dr. Anna Naupa, tentang bagaimana memajukan masalah ini.

“Kami telah berdiskusi awal pekan ini dengan Direktur Jenderal MSG mengenai pendekatan ke depannya,” katanya.

Para pemimpin forum juga telah menunjuk dua utusan khusus untuk membantu keterlibatan regional dengan Indonesia terkait Papua Barat.

Utusan khusus tersebut adalah Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape.

Nayasi mengatakan penunjukan utusan khusus tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memajukan isu tersebut dan menyediakan saluran regional untuk berdialog dengan Indonesia.

Dia mengatakan para pemimpin mungkin akan menerima informasi terbaru minggu depan mengenai kemajuan yang telah dicapai sejak keputusan mereka tahun lalu.

Komunike Para Pemimpin Forum 2025 menyerukan upaya untuk memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat pada tahun 2026, melalui utusan khusus yang ditunjuk dan dalam konsultasi dengan MSG.

Nayasi mengatakan pekerjaan masih berlangsung.

“Komunike itu sebenarnya mengatakan untuk memfasilitasi kunjungan para utusan tersebut pada tahun 2026 kapan pun mereka ingin pergi. Jadi itulah diskusi yang sedang berlangsung saat ini,” katanya.

Ia mengatakan bahwa kedatangan Direktur Jenderal MSG yang baru memberikan kesempatan bagi Forum dan MSG untuk memperkuat koordinasi dalam masalah ini.

“Dan sekarang dengan dimulainya pekerjaan oleh Direktur Jenderal, kami sangat menantikan bagaimana kami dapat melanjutkan hal itu,” kata Nayasi.

Isu Papua Barat tetap berada dalam agenda regional Forum, dengan para anggota terus membahas masalah hak asasi manusia dan keterlibatan dengan Indonesia.

Nayasi mengatakan Sekretariat Forum akan terus bekerja sama dengan MSG dan dua utusan khusus saat para pemimpin mempertimbangkan masalah ini di Palau minggu depan.

SUMBER: PACNEWS

---

Esala Nayasi menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Deputy Secretary General) bidang Kebijakan Strategis dan Pemrograman di Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum / PIF).

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai profil dan peran beliau:

Latar Belakang Diplomatik: Sebelum bergabung dengan sekretariat PIF pada Juli 2023, ia merupakan seorang diplomat senior yang mengabdi selama 18 tahun untuk Pemerintah Fiji. Ia bahkan pernah memegang posisi penting sebagai Pelaksana Tugas (Acting) Sekretaris Tetap Urusan Luar Negeri Fiji.

Peran Regional Pasifik: Sebagai Wakil Sekjen, ia aktif mengoordinasikan berbagai kebijakan strategis bagi negara-negara anggota di kawasan Pasifik. Agenda utama yang ia kawal mencakup integrasi regional, Strategi 2050 untuk Benua Pasifik Biru, ketahanan ekonomi, hingga mitigasi geopolitik di kawasan.

Kemitraan dengan ASEAN: Pada September 2023, Esala Nayasi mewakili PIF dalam menandatangani kesepakatan kerja sama bilateral yang krusial antara Sekretariat ASEAN dan PIF di Jakarta guna memperkuat hubungan antarkawasan.

Kondisi Terkini (Agustus 2026): Saat ini ia tengah terlibat aktif dalam mendampingi para pemimpin negara Pasifik menjelang Pertemuan Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik ke-55 yang diadakan di Palau. See less

BANYAK ORANG DUNGU DI INDONESIA DIANTARANYA YAMAN FAKAUBUN, MEREKA BILANG PAPUA TIDAK BISA MERDEKA

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Sun, 23 Aug 2026 20:47:07 +0900

, PADAHAL MEREKA KELIRU.

@sorotan-admin [Kristian Griapon]

Banyak orang dungu di Indonesia dorang bilang Timur-Timur tidak bisa merdeka, NKRI Harga Mati, kenyataannya Timur-Timur Merdeka menjadi Negara Timor Leste. Sekarang dorang bilang untuk Papua Barat seperti yang dikatakan kepada Timor-Timur.

Setelah kemerdekaan Timor Leste, untuk menutup aib, Indonesia membuat pernyataan masalah Timor-Timor beda dengan Papua Barat, padahal Timor Leste dan Papua Barat tidak ada bedanya dalam hukum dekolonisasi internasional, yaitu, Wilayah Sui Generis yang ditinggalkan Bangsa koloni Portugis dan Belanda, dilanjutkan oleh bangsa koloni Javanis dengan simbolnya NKRI.

Jadi kalau dasarnya sudah bodoh, janganlah menyebar kebodohan kepada mereka yang awam terhadap tatanan politik hukum internasional, karena politik hukum internasional bersinggungan langsung dengan wilayah yang secara alami masuk dalam kawasan sui generis, dan kedaulatan negara terhadap wilayah ini tidak berlaku mutlak, akibat dati hak komunitas, yaitu: "Hak Pembangunan dan Hak Menentukan Nasib sendiri".@Kgr

Bank Dunia Menilai Bahwa INDONESIA AKAN BUBAR atau mengalami DISINTEGRASI Karena 4 FaktorFaktor

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Sun, 26 Jul 2026 17:49:55 +0900

Video ini membahas analisis dari Bank Dunia mengenai kekhawatiran bahwa Indonesia berisiko mengalami disintegrasi atau bubar karena empat faktor utama kesenjangan sosial dan ekonomi:

1. Diskriminasi dan Ketidakadilan (0:54 - 2:21): Adanya ketimpangan perlakuan negara, seperti pemberian lahan yang sangat luas kepada pihak tertentu sementara warga miskin digusur, serta perbedaan drastis akses sanitasi dan fasilitas antara wilayah maju (seperti Jakarta) dan daerah terpencil (seperti Papua).

2. Kualitas Pendidikan yang Rendah (2:43 - 3:37): Mayoritas penduduk dinilai memiliki kualitas pendidikan yang rendah, sehingga sulit bersaing di sektor ekonomi modern dan terpaksa terserap ke sektor informal dengan upah minim.

3. Akses Ekonomi dan Perbankan (3:37 - 4:42): Sistem perbankan yang mensyaratkan jaminan (agunan) membuat pelaku UMKM sulit mendapatkan modal, sehingga perputaran uang hanya terkonsentrasi di kelompok kecil atau segelintir elit ekonomi.

4. Kesenjangan Oligarki (4:42 - 5:54): Adanya ketimpangan kekayaan yang ekstrem di mana segelintir orang (oligarki) menguasai aset yang nilainya setara dengan kekayaan jutaan penduduk, yang berpotensi mempengaruhi kebijakan publik.

Selain itu, disebutkan bahwa mayoritas masyarakat tidak memiliki tabungan yang memadai untuk masa depan, pendidikan anak, atau kesehatan, yang memperburuk kerentanan sosial di tahun politik (5:57 - 7:04).

Narasumber juga menyebutkan bahwa Papua sebagai contoh nyata adanya ketimpangan fasilitas dan akses sanitasi dibandingkan dengan wilayah lain seperti Jakarta. Disebutkan bahwa sementara cakupan sanitasi bersih di Jakarta telah mencapai lebih dari 90 persen, akses serupa untuk anak-anak di Papua masih sangat rendah, yaitu baru mencapai satu atau dua persen. Hal ini digunakan oleh pembicara sebagai bukti adanya dikotomi perlakuan atau ketidakadilan yang menjadi salah satu faktor keretakan sosial di Indonesia. (1:22 - 1:41)

Konsolidasi Nilai dalam Kehidupan, Belajar dari Jejak Para Pendahulu Seperti Tokoh Inspiratif JP.Salosa

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Fri, 29 May 2026 16:09:34 +0900

Melawan Lupa:

(JAYAPURA) — Sebuah video yang memperlihatkan sosok almarhum (JAAP) Solossa kembali beredar di berbagai grup WhatsApp dan mengundang ruang refleksi bagi banyak orang.

Bukan sekadar menghadirkan kenangan tentang seorang tokoh Papua, tetapi juga mengingatkan kembali tentang nilai-nilai kehidupan yang pernah hidup kuat dalam generasi terdahulu.

Di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, muncul satu pertanyaan penting: nilai apa yang sebenarnya terkonsolidasi dalam kehidupan para pendahulu sehingga mereka mampu melahirkan karya-karya besar bagi masyarakat dan daerahnya?

Generasi terdahulu dikenal memiliki karakter yang dibangun bukan hanya dari pengalaman hidup, tetapi juga dari nilai-nilai yang menjadi pegangan utama dalam perjalanan mereka.

Dalam refleksi kehidupan masyarakat Maybrat, terdapat dua hal yang diyakini menjadi fondasi penting, yakni tradisi spiritualitas Teofani dan tradisi filosofis yang dikenal dengan istilah anu beta tubat.

Nilai-nilai tersebut tidak sekadar dipahami sebagai warisan budaya, tetapi benar-benar dihidupi dalam keseharian.

Salah satu bentuk penghayatan yang paling menonjol adalah sikap menunduk, mau dituntun, dan bersedia diperintah oleh nilai-nilai kehidupan.

Padahal, dalam kenyataan hidup manusia, kerendahan hati bukanlah hal yang mudah. Kecenderungan manusia sering kali mengarah pada keinginan untuk meninggikan diri dan merasa paling benar.

Namun para pendahulu justru memilih jalan yang berbeda. Mereka menempatkan kerendahan hati sebagai kekuatan utama dalam menjalani kehidupan.

Dari sikap tersebut lahirlah ketekunan, kesabaran, dan kemampuan untuk menempuh perjalanan panjang dengan penuh konsistensi.

Tidak sedikit dari mereka yang kemudian berhasil menghasilkan berbagai karya dan terobosan besar yang hingga kini masih dinikmati oleh generasi berikutnya.

Karena itu, pelajaran yang perlu diwarisi bukan hanya hasil karya mereka, melainkan juga nilai yang menghidupi proses perjalanan hidup mereka.

Pemikiran serupa pernah disampaikan filsuf Jerman, Johann Wolfgang von Goethe, yang mengatakan bahwa "yang abadi adalah perubahan." Pandangan tersebut menegaskan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari perubahan-perubahan kecil dalam diri manusia.

Goethe diyakini tidak hanya berbicara tentang perubahan secara teori, tetapi juga menghidupinya melalui perjuangan melawan rasa puas diri, kemalasan, dan kecenderungan untuk meninggikan diri. Sikap itu membuatnya terus belajar, meneliti, dan menghasilkan berbagai karya pemikiran besar.

Nilai tersebut memiliki kesamaan dengan perjalanan hidup generasi terdahulu di Papua.

Meski lahir dari tempat dan latar kehidupan yang berbeda, terdapat satu frekuensi yang sama, yakni kesadaran bahwa perubahan selalu dimulai dari kerendahan hati, kemauan untuk belajar, serta kesediaan untuk dituntun oleh nilai-nilai kehidupan.

Pada akhirnya, karya besar tidak lahir secara tiba-tiba.

Ia tumbuh dari proses panjang, dari kebiasaan kecil untuk menundukkan diri, memperbaiki hati, dan menjaga nilai tetap hidup dalam setiap langkah kehidupan.(***)

#Melawan Lupa.#

Mengenang Tokoh Inspiratif Papua Merdeka Alm Eliezer Awom

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Sat, 23 May 2026 06:39:34 +0900

(JAYAPURA) – Nama almarhum Eliezer Awom menjadi salah satu tokoh yang hingga kini masih dikenang dalam sejarah panjang perjuangan politik Papua Barat.

Sosok yang juga dikenal dengan nama Elieser Awom itu dikenal sebagai figur senior dalam gerakan pro-kemerdekaan Papua Barat sekaligus mantan anggota Brigade Mobil (Brimob) Republik Indonesia.

Eliezer Awom lahir di Pulau Numfor, Papua, pada 4 Juli 1948. Dalam perjalanan hidupnya, ia pernah menjalani pengabdian sebagai anggota aparat keamanan Indonesia sebelum akhirnya memilih bergabung dalam gerakan perjuangan Papua Barat.

Pada era 1960-an hingga awal 1980-an, Eliezer Awom tercatat sebagai anggota Brimob Indonesia. Ia mengikuti pendidikan kepolisian di Lido, Bogor, Jawa Barat, sebelum menjalankan tugas di Jakarta dan sejumlah wilayah di Papua.

Berkat kemampuan serta kedisiplinannya selama bertugas, Eliezer Awom dipercaya menjadi instruktur menembak di lingkungan kepolisian. Pengalaman militernya kemudian dikenal luas dan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya.

Perubahan besar dalam hidup Eliezer Awom terjadi pada tahun 1984. Ia memutuskan keluar dari institusi keamanan Indonesia dan kemudian bergabung dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka (TPNPB/OPM), organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat melalui jalur politik maupun perjuangan bersenjata.

Di dalam organisasi tersebut, Eliezer Awom dikenal sebagai tokoh yang memiliki pengalaman militer dan strategi lapangan.

Ia dipercaya memimpin pasukan di sejumlah wilayah Papua dan menjadi salah satu figur penting dalam gerakan perlawanan pada masa itu.

Pada tahun 1989, Eliezer Awom ditangkap setelah terlibat dalam konflik bersenjata dengan aparat keamanan Indonesia.

Penangkapannya menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah konflik Papua kala itu. Setelah ditangkap, ia menjalani hukuman penjara selama bertahun-tahun sebagai tahanan politik.

Memasuki era reformasi sekitar tahun 2000, Eliezer Awom dibebaskan bersama sejumlah tahanan politik Papua lainnya. Setelah bebas, ia tetap aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua melalui berbagai organisasi dan jalur diplomasi internasional.

Ia kemudian turut terlibat dalam pembentukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), organisasi politik yang berupaya membawa isu Papua Barat ke forum internasional. Kehadirannya di organisasi tersebut membuat dirinya dihormati sebagai salah satu tokoh senior perjuangan Papua Barat.

Selain dikenal sebagai pejuang politik, Eliezer Awom juga dipandang sebagai figur yang memberi pengaruh besar bagi generasi muda aktivis Papua.

Pengalaman hidupnya sebagai mantan aparat keamanan sekaligus tokoh perjuangan menjadikannya sosok yang memiliki tempat tersendiri dalam sejarah politik Papua.

Eliezer Awom meninggal dunia pada 15 Juni 2018 saat melakukan perjalanan di wilayah Papua Barat. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan para pendukung perjuangan Papua Barat.

Hingga kini, nama Eliezer Awom tetap dikenang sebagai salah satu tokoh senior Papua yang memiliki perjalanan hidup penuh dinamika serta sejarah panjang dalam konflik dan perjuangan politik di Tanah Papua.

(JMF)

Jejak Perjalanan Tuan Jenderal Alex Degey: Dari Papua ke Pengasingan

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Fri, 20 Feb 2026 12:09:22 +0900

Tuan Jenderal Alex Donald Degey dikenal sebagai Menteri Pertahanan dalam struktur TPN/OPM faksi Pemka. Kisah hidupnya menjadi bagian dari sejarah panjang pergolakan politik Papua.

Sekitar tahun 1950-an, Alex dibawa oleh Herman Tilemans untuk bersekolah di Kokonao. Selama masa sekolah, ia dikenal melatih teman-temannya dalam keterampilan perang. Bersama rekan-rekannya dari wilayah pegunungan, mereka sempat bergerak ke wilayah Tzinga–Tembagapura sebelum kembali ke Kokonao.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Kokonao, Alex melanjutkan sekolah ke Merauke. Pada tahun 1968–1969, ia bersama sekitar 15 orang melakukan perjalanan berbahaya menuju Australia menggunakan rakit bambu. Mereka terapung di laut selama kurang lebih tiga minggu. Dalam perjalanan itu, satu orang rekannya meninggal dunia. Rombongan yang selamat akhirnya tiba di Australia dan dibawa ke Canberra.

Pasca Pepera dan perubahan situasi politik pada sekitar tahun 1970, pemerintahan Soeharto meminta agar para pencari suaka asal Papua dipulangkan. Dari Canberra mereka diterbangkan ke Port Moresby, lalu dibagi menjadi dua kelompok: sebagian dikirim ke Merauke dan sebagian ke Jayapura.

Alex Degey termasuk kelompok yang dideportasi ke Jayapura, bersama sejumlah nama lain seperti Alex Timika dan Bernadus Mawen.

Setibanya di Jayapura, Alex bekerja di Irian Bakti, menggantikan posisi Thom Wanggay yang saat itu sedang melanjutkan studi ke Jepang. Dalam masa itu, ia disebut terlibat membantu logistik bagi kelompok gerilyawan Papua. Aktivitas tersebut diketahui aparat keamanan, sehingga upaya penangkapan dilakukan. Alex kemudian melarikan diri menggunakan perahu dan bergabung dengan kelompok pemuda Papua yang tengah mempersiapkan perlawanan.

Alex Degey menghabiskan sisa hidupnya di pengasingan dan meninggal dunia di Belanda pada tahun 2017. Kisahnya menjadi bagian dari memori kolektif tentang konflik, perjuangan, dan perjalanan panjang sejarah Papua.

Repost:Beny Pakege

#AnakPanaHitam

#MerawatKesadaran

#JejakItuHarusTau

#OrangTua

#RawaHistory

OPM: Luka Panjang Bernama Separatisme, dari Sejarah Politik hingga Teror yang Tak Pernah Benar-Benar Padam

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Sat, 7 Feb 2026 21:33:00 +0900

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah melewati usia kemerdekaan yang panjang. Puluhan tahun membangun, menyatukan ribuan pulau, ratusan etnis, dan sejarah yang tak selalu ramah. Tapi satu hal terus berulang seperti gema di lorong gelap sejarah: pemberontakan dan separatisme. Dari barat sampai timur, dari ideologi sampai senjata. Dan di ujung timur Indonesia, satu nama terus menghantui: Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Indonesia bukan negara yang lahir tanpa luka. Sejak awal berdiri, ancaman perpecahan datang silih berganti. Pemberontakan PKI Madiun 1948, PRRI 1958, Permesta 1957, DI/TII, hingga G30S/PKI 1965—semuanya menyisakan darah, trauma, dan pelajaran pahit bahwa persatuan tidak pernah gratis.

PRRI dan Permesta meledak karena rasa dikhianati. Daerah merasa diperas, pusat dianggap terlalu Jawa-sentris. Kekayaan alam mengalir keluar, sementara kesejahteraan tak kembali. Logika yang sama, meski dengan latar berbeda, terus dipakai oleh kelompok separatis berikutnya—termasuk OPM.

Papua dan Awal Bara Api

OPM tak bisa dilepaskan dari babak bergabungnya Papua ke NKRI pada 1963. Wilayah ini bukan sekadar tanah—ia adalah harta karun geopolitik. Emas, tembaga, perak, dan posisi strategis membuat Belanda tak rela melepasnya begitu saja.

Pada 1 Desember 1961, bendera Bintang Kejora dikibarkan berdampingan dengan bendera Belanda. Lagu “Hai Tanahku Papua” dikumandangkan. Isyaratnya jelas: Papua Barat diproyeksikan sebagai negara. Indonesia menjawab dengan Operasi Trikora, berujung pada Perjanjian New York 1962—satu-satunya wilayah Indonesia yang kembali lewat meja diplomasi internasional.

Di titik inilah narasi mulai pecah. Bagi Indonesia, Papua sah kembali ke pangkuan NKRI. Bagi kelompok pro-kemerdekaan, itu disebut “perampasan kemerdekaan”. Dari sinilah benih OPM tumbuh—digagas 1963, resmi terbentuk 1965 di Ayamaru.

Tokoh-tokohnya bukan nama kecil: Nicolaas Jouwe, Seth Jafeth Rumkorem, Jacob Hendrik Prai. Bahkan ada rencana deklarasi kemerdekaan Papua Barat pada 1971 lengkap dengan konstitusi.

Menariknya, cikal bakal OPM justru berangkat dari gerakan spiritual kargoisme—perpaduan adat dan Kristen—yang awalnya anti-kekerasan. Namun jalur damai itu runtuh ketika perlawanan bersenjata dipilih.

Belakangan terungkap, menurut pengakuan Jouwe, ada keterlibatan Belanda dalam pelatihan pemuda Papua. Konflik internal pun tak terhindarkan. OPM pecah jadi faksi: Pemka (Jacob Prai) dan TPN (Rumkorem). Satu tujuan, banyak kepala, dan senjata di tengah.

Tujuan yang Sama, Cara yang Berbeda

OPM berdiri dengan satu tujuan besar: memisahkan Papua dari NKRI. Gerakan ini beroperasi di enam provinsi Papua dan berjalan lewat tiga jalur:

1. Aksi sipil dan demonstrasi, sering muncul di kota-kota besar seperti Bandung.

2. Diplomasi luar negeri, terutama dari Australia dan Belanda, membangun opini internasional.

3. Perlawanan bersenjata, jalur paling gelap dan paling mematikan.

Di sayap bersenjata, ada tiga kelompok utama:

TPNPB (dipimpin Goliath Tabuni),

TRWP (Mathias Wenda),

TNPB (Fernando Worobay).

Negara menyebut mereka KKB, KKSB, hingga KSTP. Bukan tanpa alasan. Karena korban bukan hanya aparat—warga sipil Papua dan pendatang ikut jadi sasaran.

Kengerian yang Nyata, Bukan Sekadar Narasi

Sejak 1976, aksi teror OPM tak pernah benar-benar berhenti. Penyerangan, penculikan, sabotase, semua terjadi berulang.

Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens, warga Selandia Baru, diculik pada 7 Februari 2023 dan menjadi simbol betapa konflik ini sudah menembus batas kemanusiaan dan internasional.

OPM juga menargetkan PT Freeport Indonesia sejak 1976. Pipa dipotong, listrik diputus, gudang dibakar, bom diledakkan. Kerugian ratusan ribu dolar AS, tapi yang lebih mahal adalah rasa aman. Tahun 1984, serangan ke Jayapura memicu operasi militer besar dan eksodus pengungsi ke Papua Nugini.

Tahun-tahun berikutnya diisi daftar panjang kekerasan:

Penyanderaan warga Eropa dan Indonesia, dua sandera tewas.

Penembakan aparat dan warga sipil, termasuk transmigran dan anak-anak.

Penyerangan bus umum, pesawat sipil Trigana Air, hingga patroli rutin keamanan.

Nama-nama korban tercatat, tapi trauma yang tersisa jauh lebih banyak dari arsip berita.

Yang sering luput dibahas, kengerian OPM juga menghantam orang Papua sendiri. Banyak warga hidup di antara dua tekanan: aparat negara di satu sisi, kelompok bersenjata di sisi lain. Desa-desa terjebak ketakutan, ekonomi lumpuh, pendidikan terganggu. Dalam konflik ini, yang paling menderita justru masyarakat sipil Papua.

Antara Sejarah, Ideologi, dan Jalan Buntu

OPM bukan sekadar soal senjata. Ia adalah simpul dari sejarah kolonial, ketimpangan pembangunan, politik identitas, dan kegagalan dialog yang konsisten. Namun satu hal tegas: teror bukan solusi. Senjata tidak pernah membebaskan rakyat—ia hanya memperpanjang daftar nisan.

Hingga hari ini, OPM masih ada. Bendera Bintang Kejora masih dikibarkan tiap 1 Desember. Diplomasi internasional terus dicoba. Sementara di lapangan, darah dan ketakutan masih menjadi bahasa yang dipakai.

Papua bukan sekadar wilayah konflik. Ia adalah rumah bagi manusia, budaya, dan masa depan. Dan selama senjata terus bicara lebih keras dari dialog, luka ini akan tetap terbuka.

---

Notes :

Jika kamu punya versi lain, silahkan bagikan di kolom komentar

#Papua #OPM #Separatisme #NKRI #KonflikPapua #KKB #SejarahIndonesia #TerorBersenjata #PapuaBukanMedanPerang #StopKekerasan

Mari Kita Jujur Siapa Yang Alergi Persatuan Dan Penghancur Persatuan

noreply@blogger.com (koteka@papuapost.com) — Sun, 25 Jan 2026 11:30:00 +0900

Waktu Itu Tahun 2017 KTT Pertama Di Vanuatu Kami KNPB menolak perubahan hirarki ULMWP Wadah koordinatif menolak Semi Pemerintahan atau Hirarki Komando Trias politika.

Penolakan KNPB jelas ULMWP tetap Wadah koordinatif dengan sistem demokrasi terbuka untuk menjaga persatuan.

Penolakan terhadap perubahan Hirarki Komando adalah demokrasi terpimpin pada hal semua komponen belum bergabung dalam ULMWP sehingga kami meminta demokrasi terbuka yaitu tetap wadah kondinatif supaya semua masuk menjadi anggota ULMWP terlebih dahulu.

Sayang Ide KNPB ditolak oleh semua organisasi gerakan termasuk tiga komponen dengan nafsu dan haus kekuasaan dipaksakan Hirarki berubah demokrasi terpimpin atau semi pemerintahan. Dalam perjalanan mereka mereka bagi-bagi kekuasaan dan perubahan terjadi dalam mulai augrate panggilan ketua ULMWP menjadi presiden eksekutif.

Waktu saya masih sekertaris umum KNPB, karena dalam KTT I dipaksakan perubahan hiraki dari koordinatif dari wadah produktif menjadi Trias politika. Melihat hal tersebut KNPB secara resmi dalam kongres II menolak Trias politika tetap dukung ULMWP sebagai wadah kondinatif. Sekalipun KNPB mendung ULMWP sebagai wadah koordinatif tetapi KNPB menarik diri tidak lagi dukung ULMWP dalam aktivitas politik. Karena bentuk penolakan perubahan hiraki Trias politika atau semi pemerintahan dengan sistem demokrasi terpimpin yang kaku tersebut.

Akibatnya dari perubahan tersebut organisasi lain tidak bergabung dalam ULMWP karena hiraki berubah menjadi semi pemerintahan otomatis demokrasi terpimpin dikomandoi oleh seorang ketua, memiliki hak prerogatif presiden eksekutif.

Sistem atau regulasi sangat birokratis akibatnya organisasi gerakan dalam negeri maupun luar negeri tidak punya hak suara dalam ULMWP dan pintu ditutup untuk bergabung karena perubahan hiraki dimana hanya tiga komponen punya hak suara.

Sementara internal tiga komponen tidak membuka ruang untuk organisasi berafiliasi untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan bersama.

Akibatnya hanya tiga komponen punya hak mendorong agenda dalam ULMWP sampai dengan tahun 2020 mendorong KLB mempersiapkan draf agenda untuk KTT ke II karena waktu itu Covid19 tidak bisa dorong KTT II .

Dalam KLB tersebut hanya siapkan draft Undang-undang sementara untuk dibahas dalam KTT sesuai dengan regulasi bahwa perubahan hiraki dan aturan ULMWP kewenangan hanya KTT tidak bisa KLB atau rapat lain sesuai mekanisme dan KTT hanya forumnya pengambilan keputusan tertinggi.

Pasca KLB kelompok PNWP Bucthar Tabuni Edison Waromi dan Benny Wenda secara sepihak umumkan undang-undang dasar sementara pada hal dalam KLB tidak memutuskan sebagai undang-undang sementara di KLB hanya siapkan draf untuk dibahas dalam KTT II.

Kemudian berdasarkan undang-undang dasar sementara diumumkan sepanjang sepihak Benny Wenda pada tahun 2021 mendeklarasikan diri sebagai Presiden sementara dan undang-undang sementara.

Dua peristiwa pengumuman undang-undang dasar sementara dan pemerintahan sementara termasuk presiden Benny Wenda diumumkan secara sepihak oleh kelompok PNWP bukan keputusan resmi dalam forum resmi ULMWP.

Ketika penguman undang-undang sementara, pemerintahan sementara termasuk deklarasi presiden Benny Wenda dalam twitter pada tahun 2021 secara sepihak.

Akibatnya persatuan ULMWP hancur diplomasi mandek dan staknan solidaritas runtuh, dukungan solidaritas internasional termasuk dukungan MSG PIF dan sampai dukungan negara di PBB dalam sidang tahunan menurun.

KNPB secara terbuka mengeluarkan statemen penolakan mulai dari perubahan hiraki tahun 2017, undang-undang semetara sampai dengan penguman pemerintahan termasuk deklarasi dirinya presiden sebagai presiden West Papua.

KNPB masih konsisten dukungan semua perubahan hiraki ULMWP sampai dengan deklarasi pemerintahan sementara hanya demi persatuan dan mempertahankan status ULMWP sebagai wadah koordinatif.

Tahun 2022- sampai dengan akhir tahun 2023 KNPB ikut terlibat dalam Para KTT di Jayapura dan KTT II ULMWP dengan membawa keputusan organisasi bahwa KNPB tetap konsisten mendukung ULMWP.

Dalam KTT II ULMWP tahun 2023 KNPB membawa keputusan organisasi 23 KNPB wilayah dalam rapimnas menindak lanjuti sikap awal KTT I ULMWP dan meneruskan keputusan kongres II KNPB Menolak Trias politika dan mengembalikan ULMWP sebagai wadah koordinatif sesuai semangat awal pembentukan ULMWP Tahun 2014.

KTT II ULMWP tahun 2023 KNPB mendesak dan menyampaikan keputusan resmi organisasi untuk kembalikan ULMWP Wadah koordinatif ULMWP. Ketua 1 KNPB pusat membacakan keputusan organisasi dalam forum KTT ULMWP di Vanuatu dan serahkan kepada pimpinan sidang KTT II ULMWP.

Ada perdebatan alot selama 2 Minggu KTT terpanjang dalam sejarah, ada yang mengatakan KTT II ULMWP ULMWP adalah KTT talingkar.

Banyak dinamika dan perdebatan dalam KTT terjadi terutama tentang undang-undang dasar sementara pemerintahan sementara dan deklarasi presiden Benny Wenda. WPNL dan NFRPB menyalahkan PNWP Bucthar cs Benny Wenda. Sementara PNWP Bucthar cs berdalil pada keputusan KLB sebagai keputusan resmi.

Sedangkan WPNL dan NFRPB berangkapan penguman pemerintahan sementara dan undang-undang sementara hanya manuver sepihak karena dalam KLB sebagai drf untuk dibahas dalam KTT II dimanipulasi kelompok PNWP.

Klarifikasi dan verivikasi keputusan KLB dilakukan dalam KTT II ULMWP ternyata benar bahwa ada yang manipulasi keputusan KLB sebagai drf untuk dibahas di KTT II ULMWP dimanipulasi sebagai keputusan resmi KLB bawah dalam KLB seakan sudah memutuskan undang-undang sementara atas kesepakatan semua komponen.

Padebatan alott smpai dengan tiga hari tiga malam sehingga kami KNPB dan organisasi gerakan lain yang hadir kasih waktu kepada tiga komponen untuk kelarifikasi meluruskan hasil KLB undang-undang sementara pemerintah sementara dan Benny Wenda mendeklarasikan diri sebagai presiden West Papua.

Dari verivikasi memang terbukti bahwa anggota PNWP atau tim kerja merekayasa dan manipulasi hasil KLB lalu kirim ke Benny Wenda untuk umumkan undang-undang sementara pemerintah sementara dll.

Pada akhirnya demi persatuan dan perjuangan pembebasan Nasional bangsa Papua semua sepakat kembali menggunakan ULMWP sebagai wadah koordinatif tetapi tetap menggunakan Trias politika.

Selama perdebatan regulasi ULMWP ada perdebatan alot hampir tiga hari kami organisasi gerakan sipil yang bergabung dalam PRP maupun sikap organisasi menolak Hirarki Trias politika dan kembalikan wadah koordinatif dengan demokrasi terbuka dan menawarkan regulasi atau undang-undang organisasi ULMWP sebagai sebagai alternatif dengan struktur Presidium kepemimpinan seorang sekjen.

Perdebatan tiga hari organisasi gerakan termasuk KNPB hilangkan Trias politika kembali sifat koordinatif struktur kepemimpinan Presidium namun tiga komponen PNWP, WPNCL NFRPB tetap ingin mempertahankan status Trias politika supaya mempertahankan status quo sebagai hak Veto dalam pengambilan keputusan politik.

Akibat perdebatan alot akhirnya pada tiga hari akhirnya pada jam 03 subuh kami menolak hirarki trias politika keluar dari pembahasan komisi regulasi baik pembahasan komisi maupun pleno pengesahan regulasi dengan tidak mendatangi daftar hadir.

Penolakan terhadap regulasi Trias politika dalam KTT II ULMWP kami KNPB dan organisasi gerakan sipil di Papua keluar forum tidak mengikuti pembahasan dan pengesahan sebagai bentuk penolakan hirarki Trias politika.

Dari proses pembahasan program smpai dengan perubahan nama kembali ke wadah koordinatif tidak menggunakan pemerintah sementara.

Keputusan terakhir KTT II ULMWP diputuskan dan disahkan secara resmi ULMWP kembali wadah koordinatif dan kepemipinan baru diputuskan resmi.

KTT II ULMWP sidang dipimpin oleh Bucthar Tabuni, Edison Waromi Iche Murib dan Sem Awom dan semua keputusan ULMWP Wadah koordinatif Kepemimpinan Menase Tabuni dan Otto Mote serta Benny Wenda sebagai kepala Misi luar negeri.

Keputusan ini toki palu oleh Bucthar Tabuni Edison Waromi dan Iche Murib dan Sem Awom sebagai pimpinan sidang KTT II ULMWP di Vanuatu.

Setelah keputusan disahkan sidang ditutup secara resmi oleh pimpinan sidang dan semua forum yang menghadiri KTT II ULMWP.

Setelah penutupan selesai ada upacara penyerahan pangan lokal dan babi secara adat Vanuatu kepada pimpinan ada kepada solidaritas dan kepada pemerintah.

Setelah keputusan KTT pada bulan September 2023 kami kembali ke Papua untuk konsolidasi dan sosialisasi keputusan KTT II ULMWP.

Dalam proses sosialisasi hasil KTT II ULMWP di Papua kelopok PNWP Bucthar Tabuni Edison Waromi dan Benny Wenda mendeklarasikan Pemerintah sementara pada bulan November tahun 2023 setelah pulang dari Vanuatu pasca KTT II.

Mereka yang pimpin sidang KTT II ULMWP mereka yang mengesahkan keputusan bersatu kembali pada wadah koordinatif ULMWP dan menerima kepemimpinan terpilih serta mengesahkan semua hasil dengan toki palu atas nama Tuhan Atas nama Allah, Alam dan tulang belulang.

Mereka yang memutuskan kembali bersatu wadah koordinatif ULMWP datang di dalam negeri deklarasi pemerintahan sementara.

Dilihat dari proses KTT I ULMWP tahun 2017, sampai dengan KTT II ULMWP tahun 2023 siapa sebenarnya merusak dan menghancurkan persatuan dan mengganti keputusan kolektif dalam forum terhormat.

Siapa yang sebenarnya tidak menginginkan persatuan karena semua proses dorong KTT II ULMWP di Vanuatu ada bukti foto dan video termasuk saya orang ikut proses dari awal sampai sekarang masih ada.

Ada banyak dinamika yang dalam proses mendorong persatuan terapi saya hanya bicara garis besar secara jujur agar mendorong persatuan konsisten menjaga keputusan kolektif dalam forum resmi.

Jadi pertanyaannya adalah siapa tidak jujur dan manipulatif menghancurkan persatuan, mari Kita jujur bicara transparan jujur demi persatuan.

Ones Suhuniap

Mantan Sekjen KNPB Pusat dan Mantan Jubir Nasional KNPB Pusat

Foto berikut ini setelah Upacara Adat dan Foto Bersama setelah KTT II Selesai. Saya Ones Suhuniap salah satu orang menolak foto bersama ini karena sudah prediksi akan terjadi penghianatan.

#PengikutSemua