Studi Ekonomi

Nikmat Tuhanmu yang Manakah yang Kau Dustakan

sitinurroisah@gmail.com (Nur Roisah) — Mon, 24 Dec 2018 18:43:00 +0700

Studi Ekonomi -

Lembaga Amil Zakat (LAZ)

sitinurroisah@gmail.com (Nur Roisah) — Mon, 24 Dec 2018 10:53:00 +0700

Studi Ekonomi -

Pendahuluan

Secara istilah fiqih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Sudarsono, 2007). Zakat merupkan legitimasi Allah yang tercantum dalam al-Qur’an. Kata zakat sendiri dalam bentuk ma’rifah disebut 30 kali, yang mana 27 kali di antaranya disebutkan dalam satu ayat bersama shalat.

Berdasarkan kesejarahan, zakat diwajibkan pada tahun ke-9 hijriah, sedangkan shadaqoh fitrah pada tahun ke-2 hijriah. Akan tetapi ahli hadits memandang bahwa zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 H, ketika Maulana Abdul Hasan berkata zakat diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya (Sudarsono, 2007; mengutip Abdul Hasan).

Sebelum diwajibkan, zakat merupakan sumbangan sukarela yang belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukumnya. Peraturan itu kemudian hadir seiring dengan kokohnya dasar islam, dan semakin banyaknya orang masuk islam. Peraturan yang disusun tersebut meliputi system pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenakan zakat, batas-batas zakat, dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda-beda (Sudarsono, 2007).

Pada perkembangannya, masa kehidupan Rasulullah dan khulafaurrasyidin, zakat merupakan sumber pendapatan utama Negara islam. Zakat dimasukkan sebagai perisai utama kebijakan fiscal dalam rangka memecahkan masalah ekonomi secara umum.

Pelaksanaan pemungutan zakat di masa pemerintahan Rasulullah dan Khulafaurrasyidin menjadi bukti arti pentingnya zakat bagi pembangunan Negara. Namun, dengan catatan bahwa pengumpulan zakat tersebut harus dilakukan secara optimal.

Di Indonesia sendiri, usaha untuk mengoptimalkan konsep zakat telah lama dilakukan. Akan tetapi, seiring dengan hal tersebut masih banyak masyarakat, baik dari kalangan muslim, pemerintah, yang menolak urgensi dalam melegalisasikan peraturan zakat tersebut (Sudarsono, 2007).

Lembaga Zakat

Dalam khazanah hukum Islam, yang bertugas mengambil dan yang menjemput zakat adalah para petugas zakat (amil). Menurut Imam Qurthubi, amil adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat atas harta zakat yang diambil dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (Karim,2009).

Pada masa Rasulullah SAW yang diangkat menjadi amil zakat adalah Baginda Umar bin Khattab ra. Rasulullah SAW juga pernah mempekerjakan seorang pemuda dari Suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Beliau juga pernah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Selain Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW juga pernah mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, yang di samping bertugas sebagai da’i (mendakwahkan Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat.

Ketika Umar menjadi khalifah, beliau mengangkat Ibnus Sa'dy Al-Maliki sebagai pengumpul zakat. Hal ini diriwayatkan oleh Busr bin Sa'ied dari Ibnus Sa'dy Al-Maliki, yang berkata, ''Umar pernah mengangkat aku untuk mengurus zakat (amil). Ketika usai pekerjaanku dan aku laporkan kepadanya, maka dia kemudian mengirimi aku upah. Maka aku katakan, 'Sungguh, aku melakukan tugas ini karena Allah.' Maka Umar berkata, 'Ambillah apa yang telah diberikan kepadamu. Aku dulu juga pernah menjadi amil Rasulullah SAW, dan beliau memberi upah untuk tugas itu. Ketika aku katakan kepada beliau seperti yang kau katakan tadi, maka Rasulullah SAW berkata, bila engkau diberi sesuatu yang tak kau pinta, maka makanlah dan sedekahkanlah.'” (HR Al-Bukhari dan Muslim), (Karim,2009).

Di Indonesia sejarah kelahiran amil zakat telah digagas sejak 13 abad silam. Sejak cahaya Islam terbit dan menerangi nusantara, sejak itulah semangat masyarakat untuk mengenal, memahami dan mengamalkan Islam muncul. Namun pada perjalanannya praktek pengelolaan zakat tersebut masih bersifat alamiah dan sederhana.

Pada tanggal 24September 1968, sebelas ulama tingkat nasional menyarankan kepada presiden Soeharto untuk membentuk badan pengelolaan zakat tersebut. Pada acara Isra' Mi'raj di Istana Negara, 26 Oktober 1968, Presiden menegaskan kesediaannya menjadi amil tingkat nasional. Seruan tersebut disusul dengan dikeluarkannya surat perintah Presiden No. 07/POIN/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968. Isinya, mengamanatkan kepada Mayjen Alamsyah Ratu Prawiranegara, Kol. Inf. Drs. Azwar Hamid dan Kol. Inf. Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam proses administrasi dan tata usaha penerimaan zakat secara nasional. Seruan Presiden ini ditindaklanjuti oleh Gubernur DKI Jakarta dengan mendirikan Bazis DKI. Juga Bazis- Bazis daerah oleh kepala daerah masing-masing. Selanjutnya, untuk lebih menguatkan dan mengembangkan keberadaan lembaga pengelola zakat, akhirnya dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat dan Infak/Sedekah. Selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1991. (mengutip Karim, 2009).

Perkembangan selanjutnya, setelah jatuhnya rezim Soeharto, dan dimulainya era pemerintahan Habibie, dengan didukung oleh masyarakat maka Habibie memerintahkan untuk membuat undang-undang pengelolaan zakat. Sebagai hasil dari perintah itu lahirlah Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dan sejak itulah legalitas lembaga amil zakat diakui undang-undang.

Pada BAB III pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Yang mana BAZ merupakan badan yang dibentuk pemerintah sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat.

1. Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat adalah badan tertinggi pengelola zakat yang terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana. Ketiga unsure tersebut masing-masing memiliki fungsi, yaitu: (1) dewan pertimbangan berfungsi untuk memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pengelola dan komisi pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat yang meluputi aspek syariah dan aspek manajerial.

Adapun (2) komisi pengawa merupakan pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana. Sedangkan (3) badan pelaksana berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan zakat.

2. Lembaga Amil Zakat

Lembaga zakat sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang zakat merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga-lembaga ini merupakan bentukan baik dalam lingkup regional maupun nasional. Banyak lembaga amil zakat yang dibentuk oleh organisasi politik, lembaga takmir masjid, pesantren, media massa, bank dan lembaga keuangan kemasyarakatan. Tiap lembaga zakat memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda.

Kajian Ulama Fiqh Tentang Lembaga Amil Zakat

Pada prinsipnya zakat adalah kewajiban yang unik jika dibandingkan dengan shadaqoh dan infak serta wakaf. Keunikan itu tidak hanya tercermin dari nilai persentasenya atau pun ukuran wajib zakatnya. Akan tetapi, yang berhak menerima zakat pun adalah orang atau golongan tertentu.

Di dalam Al-Qur’an surat at- Taubah ayat 60 secara jelas merupakan dalil yang menentukan para penerima zakat. Dalam ayat tersebut terdapat delapan golongan yang menjadi wajib sasaran zakat. Golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah: (1) fakir, (2) miskin, (3) pengurus-pengurus zakat, (4) muallaf, (5) budak, (6) orang yang berutang, (7) fisabilillah, (8) musafir. Kedelapan golongan inilah yang merupakan sasaran lembaga amil zakat untuk menyalurkan dana zakat yang dikumpulnya.

Pada perkembangan masa sekarang, di setiap Negara paling tidak hanya ada empat kelompok penerima wajib zakat, yaitu: fakir, miskin, orang yang berutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Kajian seputar pandangan para ulama tentang sasaran orang yang berhak menerima zakat ini ditunjukkan oleh table di bawah ini (disarikan dari Zuhayly, 2000).

Tabel 1

Kajian Fiqh Seputar Zakat

Keterangan	Mazhab Syafi’i	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Hambali
Sasaran pembagian zakat kepada kelompok yang delapan	Zakat fitrah boleh untuk satu orang fakir atau miskin	Membolehkan hanya kepada satu kelompok atau orang saja di antara delapan kelompok	Sama dengan Hanafi	Hanya satu kelompok
Selain kelompok delapan	Tidak boleh	Tidak boleh	Tidak boleh	Tidak boleh
Besar Zakat yang diberikan kepada penerimanya.	Boleh diberikan kepada fakir dan miskin sebesar keperluan untuk memenuhi hajatnya.	Tidak mengehendaki jika satu orang diberi sebesar satu nishab zakat, akan tetapi di bawah itu boleh.	Boleh saja diberikan sebesar satu nishab.	Sama dengan Syafi’i.
Mewakilkan orang lain untuk membagikan zakat	Boleh dengan syarat ada niat dari orang yang mewakilkan.	Boleh dengan syarat ada niat dari orang yang mewakilkan.	Boleh dengan syarat ada niat dari orang yang mewakilkan.	Boleh dengan syarat ada niat dari orang yang mewakilkan.

Hal-hal di atas merupakan permasalahan fiqh yang terjadi pada penyaluran zakat oleh lembaga amil zakat. Akan tetapi, permasalahan kontemporer yang menjadi sorotan belakangan ini adalah penyaluran zakat dalam bentuk zakat produktif.

Sepanjang penelusuran kami, permasalahan ini belum kami temukan kajian dari keempat ulama mazhab fiqh yang tersebut dalam table di atas. Baik itu yang berupa melarang maupun yang membolehkan. Akan tetapi, beberapa pendapat menyebutkan bahwa pemberian modal kepada perorangan/kelompok dalam bentuk zakat produktif, amil (lembaga amil zakat) harus mempertimbangkan dengan matang kriteria orang tersebut. hal-hal yang mampu dianalisa seperti kemampuan orang yang mengolah dana yang diberikan sehingga pada suatu saat nanti ia tidak lagi bergantung pada zakat, dan apabila dikelola dengan pengawasan amil zakat, maka hal ini boleh-boleh saja. Karena pada akhirnya nanti tujuan yang diharapkan adalah menjadikan mustahik menjadi muzakki baru yang dapat mengalirkan dana zakat yang baru (Hasan, 2003).

D. Eksistensi Dan Prospek Lembaga Amil Zakat

1. Eksistensi Lembaga Amil Zakat

Secara ekplisit seperti yang dikemukakan pada bahasan sebelumnya, bahwa zakat merupakan perintah Allah yang tertera di dalam Al-Qur’an, yang keberadaannya tidak dapat disangkal atau pun dipertanyakan. Perintah itu jelas mengumandangkan bahwa setiap muslim yang sudah terkena nishab zakat wajib mengeluarkannya sebagai wujud pembersihan harta atas rezeki yang dilimpahkan kepadanya. Namun, meski perintah ini sudah merupakan kewajiban mutlak, akantetapi tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat masih sangat minim. Untuk itulah al-Qur’an tidak melarang dan bahkan lebih memberikan peluang agar pengumpulan zakat dilakukan melalui sebuah lembaga yang diatur oleh pemerintah.

Indonesia sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia juga telah menerapkan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat secara melembaga maupun dalam bentuk badan organisasi. Hal ini tercantum dalam Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri atas dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat (Sudarsono, 2007).

Lahirnya undang-undang ini memberikan angin segar terhadap tumbuhnya LAZ-LAZ yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Sejak keluarnya undang-undang tersebut, di Indoneisa terdapat 18 LAZ nasional yang mendapat pengukuhan Menteri Agama. LAZ itu, yakni (1) Dompet Dhuafa, (2) Yayasan Amanah Takaful, (3) Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), (4) Yayasan Baitul Maal Muamalat, (5) Yayasan Dana Sosial Al Falah, (6) Yayasan Baitul Maal Hidayatullah, (7) LAZ Persatuan Islam (PERSIS), (8) Yayasan Baitul Maal Ummat Islam (BAMUIS) PT BNI (persero) tbk, (9) LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, (10) LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, (11) LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, (12) LAZIS Muhammadiyah, (13) LAZ Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), (14) LAZ Yayasan Dopet Sosial Ummul Quro (DSUQ), (15) LAZ Baituzzakah Pertamina (BAZMA), (16) LAZ Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPUDT), (17) LAZ Nahdlatul Ulama (NU), dan (18) LAZ Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI).

Melihat tumbuh dan berkembangnya LAZ ini memang turut memberikan rasa bangga dan gembira bagi bangsa ini. Karena selain LAZ yang tersebut di atas, masih banyak terdapat LAZ-LAZ lain yg dibentuk oleh masyarakat baik di kota maupun di daerah yang menurut Forum Zakat jumlahnya mencapai 500 lembaga (mengutip dari Hamid yang diambil dari Republika, 5/2/2007).

Hadirnya lembaga zakat yang bak jamur di musim hujan ini memberikan indikasi bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat semakin tinggi. Di lain pihak masyarakat mulai menerima dan percaya akan adanya lembaga pengumpul dan pengelola zakat dan mulai meninggalkan tradisi lama membayar zakat dari tetangga ke tetangga.

Menurut Adi Warman Karim peristiwa menjamurnya LAZ-LAZ di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Keunikan itu tercermin dalam berbagai hal, seperti:

a) Semangat menyadarkan umat

Hadirnya lembaga amil zakat memiliki tujuan untuk menjadi penggerak dalam penyadaran umat akan pentingnya berzakat. Bukan tanpa alasan karena potensi zakat yang besar pada kenyataannya belum terhimpun secara optimal. Di lain pihak para wajib zakat masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya membayar zakat.

Indonesia bukan negara Islam yang menerapkan hukum memerangi bagi mereka yang membangkang untuk membayar zakat. Maka jika negara tidak berkenan menjadi otoriter untuk pengumpulan zakat, tugas da’i dan amil zakat selaku pihak yang lebih memahami tentang pentingnya berzakat harus menjadi motor untuk penyadaran ini.

b) Semangat melayani secara professional

Lembaga zakat yang muncul akhir-akhir ini memang merupakan sebuah keuntungan tersendiri bagi para muzakki. Hal ini dikarenakan para muzakki dapat menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut sehingga tersalur pada orang yang tepat menerimanya. Semangat melayani secara profesional ini tergambar dari kepuasan muzakki atas pelayanan yang diberikan beberapa amil zakat. Dengan transparansi pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran, serta program-program unik dalam pemberdayaan masyarakat membuat muzakki merasa puas dan semakin gemar untuk berzakat. Akan tetapi, semangat profesionalisme crew zakat itu masih didominasi oleh LAZ – LAZ besar, seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat Indonesia, DPU-DT, YDSF, Al Azhar, dan LAZ besar lainnya.

c) Semangat berinovasi untuk membantu mustahik

Setiap LAZ-LAZ besar, saat ini banyak memiliki program-program unik dalam memikat hati muzakki. Program unik inilah yang membuat muzakki luluh hatinya menyerahkan dananya kepada LAZ itu. Ambillah contoh Dompet Dhuafa dengan Warung Ukhuwah-nya, DPU-DT dengan Misykat-nya, Rumah Zakat Indonesia dengan Super Qurban-nya, dan program unik lain dari LAZ-LAZ yang tidak kalah inovatifnya. Hal itu semuanya berujung pada semangat LAZ dalam memberdayakan umat.

Inovasi inilah yang perlu dicatat sebagai keunikan tersendiri, karena tidak semua LAZ di negara-negara lain bisa berkreasi sedemikian rupa seperti halnya terjadi di Indonesia. Mungkin seandainya pemerintah turut campur tangan terhadap seluruh pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS), mungkin inovasi dan kreasi produk ZIS dari LAZ kita tidak seinovatif dan sekreatif saat ini.

d) Semangat Memberdayakan Masyarakat

Hadirnya lembaga zakat di berbagai daerah, di masjid-masjid, dan bahkan lembaga pemerintah/swasta memberikan gambaran bahwa nilai sosial masyarakat negara ini masih terpelihara dengan baik. Artinya bahwa masyarakat kita masih menjunjung tinggi arti pentingnya kepedulian untuk sesama.

Pemaparan Karim di atas tentang eksistensi LAZ di Indonesia saat ini memang memberikan gambaran cita-cita mulia dari lembaga zakat itu sendiri. Akan tetapi, suatu hal yang patut dipertanyakan adalah, apakah cita-cita mulia ini sudah tercapai dan terwujud?

Pertanyaan itu timbul didasari atas peristiwa yang sangat fenomenal yaitu tragedi penyaluran zakat di daerah Pasuruan 15 Desember 2008 silam yang sampai menelan korban jiwa. Kejadian ini memberikan dugaan dan pandangan dari berbagai kalangan. Sebagian pendapat mengemukakan bahwa peristiwa itu mencerminkan betapa tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Beberapa pendapat menyalahkan ketidak siapan aparat dalam mengamankan pembagian zakat. Sedangkan pendapat lainnya adalah bahwa kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap amil zakat.

Dalam konteks pengelolaan zakat peristiwa di atas memberikan gambaran bahwa kinerja amil zakat belum optimal baik dalam menggali potensinya yang besar maupun dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Karena bagaimanapun keberadaan amil zakat di Indonesia masih tergolong muda dan masih mencari bentuk format pengelolaan yang lebih baik dari segi yuridis, formal maupun organisasi zakat itu sendiri (www.bazizdki.go.id).

2. Prospek Lembaga Amil Zakat

Sebelum masuk pada pembahasan peospek lembaga amil zakat, ada baiknya pembahasan akan prospek zakat bagi perekonomian diungkapkan terlebih dahulu. Terkait dengan hal itu, zakat merupakan instrument public yang mempengaruhi sisi demand ekonomi. Secara teoritis, pendistribusian zakat akan mengakibatkan naiknya daya beli masyarakat mustahik yang pada akhirnya akan meningkatkan kurva permintaan melalui agregat demand (Sakti, 2007).

Akan tetapi, secara jangka pendek akan meningkat harga. Namun, peningkatan harga itu otomatis akan meningkatan revenue produsen. Dan jika diasumsikan kenaikan harga ini diketahui semua pelaku pasar, dengan demikian akan mengundang pelaku pasar baru. Implikasinya harga akan terkoreksi. Turunnya harga ini tidak serta-merta akan menurunkan kuantitas produksi keseimbangan. Akan tetapi tetap meningkat. Inilah kemudian yang menunjukkan bahwa zakat mendorong pertumbuhan ekonomi. Lebih lengkap ditunjukkan oleh kurva di bawah ini (Sakti, 2007):

Sumber: Sakti, 2007

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa zakat berpotensi sebagai pendorong laju pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, tentunya potensi itu harus disertai dengan pengumpulan dana zakat yang optimal. Maka di sinilah peran lembaga amil zakat dibutuhkan. Sebagai satu-satunya lembaga pengelola yang disebutkan dalam al-Qur’an, lembaga amil zakat memiliki prospek yang cerah untuk meningkatkan kesejahteraa kaum dhuafa.

Seperti yang dituliskan Adiwarman Karim, prospek itu didorong oleh fator-faktor sebagai berikut:

1. Potensi Penghimpunan Dana Zakat Yang Besar

Berdasarkan rilisan dari hasil penelitian PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Centre), potensi dana zakat di Indonesia yang populasinya 87% muslim, sangat besar hingga mencapai 9,09 trilliun rupiah tahun 2007. Nilai ini meningkat pesat dibandingkan tahun 2004 yang hanya berpotensi 4,45 trilliun rupiah. Hasil yang berbeda dikemukakan oleh Alfath bahwa potensi zakat Indonesia mencapai 20 trilliun rupiah per tahun. Akan tetapi, yang baru tergali baru Rp 500 miliar per tahun (Karim, 2009).

Terlepas dari berapapun nilainya, kedua hasil survei tersebut memberikan gambaran bahwa potensi itu bukanlah angka yang kecil.jika semua potensi itu dapat terkumpul dan dikelola oleh lembaga amil zakat yang propesional dan amanah, maka bukan mustahil tingkat kesejahteraan rakyat miskin dapat diperbaiki.

2. Regulasi Yang Mulai Mendukung

Sejak bergulirnya era reformasi, regulasi zakat pun menemukan momentumnya. Jika sebelumnya hanya bersifat instruksi dan keputusan menteri, akhirnya Indonesia memiliki payung hukum tentang zakat, di mana dengan keluarnya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada tanggal 23 September 1999.

3. Infrastruktur IT Yang Menunjang

Perkembangan teknologi di masa sekarang memberikan efek yang luar biasa bagi setiap aktifitas kehidupan. Hadirnya inovasi-inovasi teknologi baru yang memudahkan, seperti internet dan lain sebagainya, memberikan kemudahan yang berarti. Jika lembaga amil zakat mampu menerapkan teknologi ini, maka profesionalsime dan kecekatan lembaga amil tersebut akan semakin efektif.

4. Tingkat kesadaran yang semakin meningkat.

Survei PIRAC melaporkan tingkat kesadaran muzakki meningkat dari 49,8% di tahun 2004 menjadi 55% di tahun 2007. Hal ini berarti dalam kurun waktu 3 tahun terjadi peningkatan sebesar 5,2% kesadaran berzakat dalam masyarakat, jika 5,2% itu dikalikan dengan populasi muzakki di Indonesia, maka terdapat lebih dari 29 juta keluarga sejahtera yang akan menjadi warga sadar zakat. Sedangkan saat ini, diperkirakan hanya ada sekitar 12 – 13 juta muzakki yang membayar zakat via LAZ, berarti masih ada lebih dari separuh potensi zakat yang belum tergarap oleh LAZ (Karim, 2009).

E. Kendala Dan Strategi Pengembangan Lembaga Amil Zakat

Meskipun begitu besar prospek yang dapat diambil dari pengumpulan dana zakat oleh Lembaga Amil Zakat, namun dalam kenyataannya masih sedikit dana zakat yang terkumpul. Hal ini dikarenakan masih banyak kendala-kendala yang menghambat pengumpulan dana zakat tersebut. Di samping itu strategi-strategi yang harus dilakukan oleh lembaga amil zakat juga perlu ditingkatkan, agar potensi zakat yang besar itu dapat terkumpul dan tersalurkan secara optimal.

1. Kendala Atau Kelemahan Pengumpulan Dana Zakat

Ada tiga aspek yang menjadi kendala bagi LAZ- LAZ di Indonesia dalam pengumpulan dana zakat, yaitu:

a. Aspek Sosiologis.

1) Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang membayar zakat

2) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap amil zakat.

3) Masih menggunakan cara lama atau tradisional.

b. Aspek Manajemen Institusi Zakat

1) Adanya dualisme institusi pengelolaan zakat (BAZ dan LAZ).

2) Kelemahan dalam penerapan prinsip manajemen organisasi.

3) Rendahnya penguasaan teknologi oleh institusi zakat.

c. Aspek Hukum (Yuridis)

1) Undang-undang tentang pengelolaan zakat no. 38 tahun 1999 berpotensi menghambat pengembangan zakat mengingat substansinya tidak tegas dalam mengatur fungsi regulator, pengawas dan operator.

2) Dalam undang-undang tersebut zakat hanya digunakan sebagai pengurang laba/pendapatan kena pajak dari wajib pajak.

2. Strategi Pengembangan Lembaga Amil Zakat

Untuk dapat menanggulangi kendala yang disebutkan di atas maka strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah (Sudarsono, 2007);

1) Perlunya pensosialisasian zakat bukan pada wilayah keagamaan saja.

2) Memahamkan zakat tidak hanya sekedar pendekatan agama tetapi juga ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

3) Pentingnya kordinasi antar sesama lembaga zakat sehingga akan meningkatkan kinerja masing-masing yang pada akhirnya memberikan pandangan baik bagi masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat kembali timbul terhadap lembaga zakat.

4) Revisi undang-undang zakat no.38 tahun 1999.

F. Penutup

Pemaparan di atas memberikan gambaran bagaimana zakat bisa berpotensi sebagai solusi untuk mengatasai kesenjangan ekonomi yang terjadi di negara Indonesia. Begitu besar potensi zakat yang bisa digunakan sebagai penopang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin yang selalu menjadi momok menakutkan bagi negara.

Akan tetapi, potensi yang besar itu pada saat sekarang masih belum bisa dioptimalkan secara efektif dan efisien. Meskipun pertumbuhan lembaga-lembaga zakat meningkat drastis, namun perjalanannya masih membutuhkan pengkajian ulang atas program-program yang direncanakan. Pembenahan terhadap organisasi lembaga zakat masih sangat diperlukan, agar harapan potensi besar akan dana zakat itu dapat terkumpul secara optimal sehingga disalurkan untuk menanggulangi tingkat kesejahteraan kaum miskin di negara Indonesia.

Namun, terlepas dari itu semua uluran tangan pemerintah baik dalam bentuk undang-undang yang baku sangat diperlukan guna mewujudkan tujuan mulia ini. Sekalipun undang-undang zakat telah dibentuk, namun masih dirasakan setengah hati dan perlu adanya revisi yang lebih mempertajam posisi pentingnya dana zakat bagi negara.

Daftar Pustaka

Sudarsono, Heri. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonisia, 2007.

Az Zuhayly, Wahbah. Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Hasan, Ali M. Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuanga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Sakti, Ali. Ekonomi Islam, Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, Jakarta: Aqsha Publising, 2007.

Karim, Adiwarman, Fenomena Di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat Di Indonesia, 2009.

Arrsa Casmi Ria, Peran Negara Dalam Merevitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Strategis Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia, artikel. www.legalitas.org.

www.bazisdki.go.id

SALAM DAN ISTISHNA

sitinurroisah@gmail.com (Nur Roisah) — Sun, 14 May 2017 19:55:00 +0700

Studi Ekonomi - SALAM DAN ISTISHNA
Oleh : Siti Nur Roisah
Prodi : Ekonomi Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat tiga persyaratan dasar untuk keabsahan jual beli. Persyaratan tersebut adalah: komoditas harus ada saat dijual, penjual harus telah memperoleh hak kepemilikan atas komoditas tersebut dan semua risiko terkait, serta komoditas harus ada dalam penguasaan fisik atau konstruktif penjual. Persyaratan ini diterapkan guna menghindari kemungkinan tyerjadinya Gharar dan perselisihan mengenai subjek. Namun, terdapat dua pengecualian: salam dan istishna. Pengecualian tersebut didasarkan bahwa persyaratan tersebut telah dipertimbangkan dan pemenuhan atasnya akan membuatnya terbebas dari Gharar. Karena dalam kedua jual beli ini penyerahan subjek ditangguhkan hingga di masa yang akan datang, keduanya dapat diistilahkan dengan jual beli di muka. Dalam kerangka islami, pasar komoditas ada untuk penyerahan di masa yang akan datang atas barang yang terkena hukum salam dan istishna. Pasar berjangka modern yang bertransaksi dalam kontrak ( akad ) berjangka seperti opsi, derivatif, swap, dan sebagainya tidak masuk dalam kualifikasi hukum tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Pengertian Salam dan Istishna

2. Landasan Hukum Salam dan Istishna

3. Jenis Salam dan Istishna

4. Rukun dan Syarat Salam dan Istishna

5. Berakhirnya Akad Salam dan Istishna

6. Ketentuan Penyerahan Barang Salam dan Istishna

7. Mekanisme Pembayaran Salam dan Istishna

8. Menjelaskan Perbedaan Salam dan Istishna

9. Studi Kasus Salam dan Istishna di Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Salam dan Istishna

Disebut salam karena pemesan barang menyerahkan uangnya ditempat akad. Sedangkan definisi salam adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan (Sudarsono,2001). Menurut Sayyid Sabiq, salam dinamai juga salaf (pendahuluan). Yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan.[1]

PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (muslam illiahi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (al muslam) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.[2]

Menurut fatwa DSN MUI, salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.[3]

Sedangkan menurut jumhur lama fuqaha, yang dikatakan bai’ al-istishna merupakan suatu jenis khusus dari bai’ as-salam. Biasanya jenis ini digunakan dibidang manufaktur. Dengan demikian ketentuan istishna mengikuti ketentuan dan aturan salam. Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran.[4]

Akad istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni) dan penjual (pembuat/shani). Shani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dimana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (istishna parallel).[5]

Menurut fatwa DSN MUI, istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’).[6]

B. Landasan Hukum Salam dan Istishna

1. Al Qur-an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang
penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan
hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu),
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya
atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua
orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang
lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi
yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.
janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil;
dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai
batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.
(Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang
kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak
menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis
dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka
Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada
Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”[7]

2. Fatwa MUI

Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam :

a. Bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan salam, kini telah melibatkan pihak perbankan;

b. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang salam untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syari’ah.[8]

3. PSAK

PSAK 103 Tentang Akuntansi Salam :

“Entitas dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam transaksi salam. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini disebut salam parallel.”[9]

Sedangkan landasan hukum Istishna adalah:

1. Fatwa MUI

a. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatkannya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli istishna’ ( الاستصنا ع ), yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’)

b. Bahwa transaksi istishna’ pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syari’ah.

c. Bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan syari’ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang istishna’ untuk menjadi pedoman.[10]

2. PSAK 104

“Berdasarkan akad istishna pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (mashnu) sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh.”[11]

C. Jenis Salam dan Istishna

Jenis-jenis salam adalah:

1. Salam adalah tansaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari.[12]

2. Salam Parallel adalah melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pemesan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya.

Sedangkan jenis-jenis istishna adalah:

1. Istishna, adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.[13]

2. Istishna parallel, adalah suatu bentuk akad istishna antara pemesan dengan penjual, kemudian untuk memenuhi kewajiban kepada pemesan penjual memerlukan pihak lain sebagai pembuat/pemasok.[14]

D. Rukun Salam dan Istishna

Rukun salam ada tiga :

1. Pelaku, terdiri dari penjual dan pembeli

2. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal salam

3. Ijab qabul atau serah terima

Syarat salam :

1. Pelaku adalah cakap hokum dan baligh.

2. Objek akad :

a. Ketentuan terkait modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya, berbentuk tunai dan diserahkan ketika akad berlangsung.

b. Ketentuan barang salam harusmempunyai spesifikasi yang jelas, dapat ditakar, waktu dan tempat penyerahan harus ditentukan dan barang harus ada pada saat waktu yang telah ditentukan.

3. Ijab Qabul atau serah terima yang dilakukan secara verbal, tertulis atau melalui cara-cara komunikasi modern.[15]

Rukun istishna ada tiga :

1. Pelaku terdiri dari pemesan (pembeli/mustashni) dan penjual (pembuat/shani)

2. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istishna yang berbentuk harga.

3. Ijab Kabul atau serah terima.

Sedangkan syarat istishna adalah:

1. Pelaku adalah cakap hokum dan baligh.

2. Objek akad :

a. Ketentuan terkait modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya, berbentuk tunai dan diserahkan ketika akad berlangsung.

b. Ketentuan barang salam harusmempunyai spesifikasi yang jelas, dapat ditakar, waktu dan tempat penyerahan harus ditentukan dan barang harus ada pada saat waktu yang telah ditentukan.

3. Ijab Qabul atau serah terima yang dilakukan secara verbal, tertulis atau melalui cara-cara komunikasi modern.[16]

E. Berakhirnya Akad Salam dan Istishna

Berakhirnya akad salam ketika:

1. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.

2. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.

3. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.

4. Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya

5. Barang diterima

Sedangkan berakhirnya akad istishna berdasarkan kondisi-kondisi berikut:

1. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak.

2. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak.

3. Pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalanya.[17]

F. Ketentuan Penyerahan Barang Salam dan Istishna

Ketentuan penyerahan barang berkaitan dengan salam

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.

2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.

3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).

4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:

membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
menunggu sampai barang tersedia.[18]

Ketentuan penyerahan barang berkaitan dengan istishna:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat

2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli isthisna

3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak , maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[19]

G. Mekanisme Pembayaran Salam dan Istishna

Ketentuan tentang pembayaran salam :

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.

2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.

3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan tentang pembayaran istishna

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau mamfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya.

2. Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli.

3. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

4. Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang.

H. Menjelaskan Perbedaan Salam dan Istishna

Istishna	Salam
Subjek istishna selalu berupa barang yang harus dimanufaktur.	Subjek salam dapat berupa produk alamiyah atau barang manufaktur.
Harga dalam istishna tidak harus dibayarkan secara penuh di muka.	Harga harus dibayarkan secara penuh di muka.
Istishna terutama dapat dilakukan untuk barang Qimi, di mana setiap unit barangnya berbeda antara yang satu dan yang lain dalam hal harga / spesifikasi. Akan tetapi, ia dapat pula digunakan untuk barang yang memiliki merek dagang, di mana semua unit barang serupa dalam harga dan spesifikasi.	Subjek salam adalah kewajiban pada pihak penjual dan karenannya harus berupa barang fungibel, yang semua unitnya serupa, sehingga jika penjual tidak dapat memproduksi sendiri barangnya, ia bisa mendapatkan dari pasar.
Sanksi dalam bentuk pengurangan harga karena keterlambatan dalam penyerahan akan tercermin dalam pendapatan pembeli.	Sanksi untuk keterlambatan dalam penyerahan akan disumbangkan untuk sosial dan akun keuntungan dan kerugian pembeli ( bank ) tidak akan terpengaruh.
Selama pekerjaannya belum dimulai, istishna tidak bersifat mengikat, pihak manapun dapat membatalkan kontrak ( akad ).	Salam adalah kontrak ( akad ) yang mengikat, ketika dilaksanakan, tidak dapat dibatalkan tanpa kesepakatan pihak lain.[20]

I. Studi Kasus Salam dan Istishna di Indonesia

Dalam perbankan syariah, berdasarka Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam, akad salam diaplikasikan pada salam paralel untuk pembiayaan pertanian dalam jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan.

Contoh pembiayaan salam paralel:

Seorang petani yang memiliki sawah seluas 2 ha mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk membiayai pertaniannya sebanyak Rp5.000.000. penghasilan yang biasa diperoleh dari lahan pertanian tersebut sebanyak 4 ton beras. Pada waktu itu harga beras di pasarRp4.000 per Kg, pembiayaan tersebut disetujui oleh bank, dalam arti bsank bertindak sebagai pemesan beras dsan nasaba sebagai produsen dalam jangka waktu 4 bulan. Kemudian, beras ini akan dijual bank kepada suplier ( pembeli kedua ) ysng telah direkomendasikan oleh nasabah dengan margin 20%. Bagaimana cara perhitungannya?

Model yang diterapkan dalam jual beli salam adalah:

Harga Jual: Modal + Magin

Untuk mendapatkan margin dicari dengan rumus:

Margin: Modal x Margin x Tahun

Jumlah pembiayaan yang diajukan adalah Rp.5.000.000. harga beras di pasar Rp.4.000 per Kg. Ini berarti bank bisa memesan beras pada petani sebanyak 1 ton 250Kg beras ( Rp5.000.000 bagi Rp4.000 ). Tepat pada musim panen ( pada bulan ke-4 ), bank menjual beras kepada suplier ( pembeli kedua ) seharga Rp5.000 per Kg. Suplier membayar kepada nasabah secara tunai atau cicilan dengan harga jual:

Harga jual = Rp.5.000.000 + (Rp.5.000.000 x 20%)

= Rp.5.000.000 + Rp.1.000.000

= Rp.6.000.000

Maka pendapatan yang akan diperoleh bank adalah: Rp.6.000.000[21]

Sedangkan aplikasi istishna pada perbankan syariah sbb:

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna, istishna di perbankan syariah diterapkan pada pembiayaan istishna paralel. Dalam kontrak istishna, pembeli bisa saja mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Berikut ini akan diuraikan contoh kasus yang diterapkan pada perbankan syariah:

CV. A yang bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan pakaian seragam sekolah memperoleh order untuk membuat pakaian seragam sekolah senilai Rp.60.000.000, dan mengajukan permodalan pada perbankan syariah. Harga perpasang pakaian yang diajukan adalah Rp.85.000 dan pembayaran diangsur selama tiga bulan. Harga per pasang pakaian di pasaran sekitar Rp.90.000. CV. A memberikan keuntungan Rp.5.000 per pasang atau keuntungan keseluruhan adalah Rp.3.529.412 yang diperoleh dari hitungan:

Rp.60.000.000 : Rp.85.000 x Rp.5.000 = Rp.3.529.412

Berdasarkan statistik perbankan syariah November 2014, saat ini total pembiayaan dengan akad istishna mencapai Rp 618 M atau 1% dari total pembiayaan 198,376 T.[22]

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Disebut salam karena pemesan barang menyerahkan uangnya ditempat akad. Sedangkan akad istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni) dan penjual (pembuat/shani). Terdapat dua jenis dalam bai salam yaitu salam dan salam paralel, begitu juga dengan bai istishna terdapat dua jenis yaitu istishna dan istishna paralel. Pembayaran dalam akad istishna harus dilakukan pada saat kontrak disepakati, sedangkan pembayaran dalam akad istishna dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Perbedaan salam dengan istishna yaitu terdapat pada, subjek istishna selalu berupa barang yang harus dimanufaktur sedangkan subjek salam dapat berupa produk alamiyah atau barang manufaktur dan Selama pekerjaannya belum dimulai, istishna tidak bersifat mengikat, pihak manapun dapat membatalkan kontrak ( akad ) sedangkan Salam adalah kontrak ( akad ) yang mengikat, ketika dilaksanakan, tidak dapat dibatalkan tanpa kesepakatan pihak lain.

[1] Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah : Konsep dan Implementasi PSAK Syariah, Yogyakarta : P3EI Press, 2010, Hlm. 177.

[2] Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah ; Berbasis PSAK Syariah, Jakarta : Akademia Permata, 2014, Hlm. 173.

[3] Fatwa DSN-MUI, No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.

[4] Rifqi Muhammad, Yogyakarta : P3EI Press, 2010, Hlm. 201.

[5] Sri Nurhayati & Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia, Jakarta : Salemba Empat, 2015, Hlm. 216.

[6] Fatwa DSN-MUI, No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna.

[7] Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, Hlm. 126.

[8] Fatwa DSN-MUI, No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.

[9] PSAK 103.

[10] Fatwa DSN-MUI, No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna.

[11] PSAK 104.

[12] Kautsar Riza Salman, Jakarta : Akademia Permata, 2014, Hlm. 173.

[13] PSAK 104.

[14] PSAK 104.

[15]Kautsar Riza Salman, Jakarta : Akademia Permata, 2014, Hlm. 176.

[16]Sri Nurhayati & Wasilah, Jakarta : Salemba Empat, 2015, Hlm. 219.

[17] Wiroso,”PSAK-104-Akuntansi istishna”, 2011

[18] Fatwa DSN-MUI, No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.

[19] Fatwa DSN-MUI, No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna.

[20]Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, Hlm. 418.

[21] Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, Hlm. 97-99.

[22] Ibid., Hlm. 106-108.

Audit Sumber Daya Insani

sitinurroisah@gmail.com (Nur Roisah) — Thu, 4 May 2017 09:29:00 +0700

Studi Ekonomi -
AUDIT MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI

A. Pengertian Audit MSDM

Audit SDM merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program SDM. Walaupun secara khusus audit ini dilakukan pada departemen SDM, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit termasuk studi terhadap fungsi manajemen SDM pada organisasi secara keseluruhan termasuk yang dilaksanakan oleh manajer dan para supervisor. Audit SDM menekankan penilaian (evaluasi) terhadap berbagai aktivitas SDM yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif dalam mencapai tujuannya dan memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas SDM yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program/aktivitas tersebut. Audit bisa dilakukan terhadap satu divisi atau departemen, atau mungkin juga dilakukan terhadap keseluruhan organisasi. Dari hasil audit akan diketahui apakah kebutuhan potensial SDM perusahaan telah terpenuhi atau tidak dan berbagai hal aktivitas SDM yang masih bisa ditingkatkan kinerjanya.
Audit SDM membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan SDM dengan cara:

1. Menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi SDM terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan.

2. Menilai kualitas praktik, kebijakan dan pengelolaan SDM.

3. Melaporkan keberadaan SDM saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan.

4. Menilai biaya dan manfaat praktik-praktik SDM.

5. Menilai hubungan SDM dengan menajemen lini dan cara-cara meningkatkannya.

6. Merancang panduan untuk menentukan standar kinerja SDM.

7. Mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus.

Tujuan Audit MSDM

Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui Audit Msdm yang merupakan tujuan dilakukannya audit tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan dan hasil kerja karyawan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Untuk mengetahui apakah semua karyawan dapat menyelesaikan job description-nya dengan baik dan tepat waktu.

3. Sebagai pedoman menentukan besarnya balas jasa kepada setiap karyawan.

4. Sebagai dasar pertimbangan pemberian pujian dan atau hukuman kepada setip karyawan.

5. Sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan mutasi vertikal (promosi atau demosi), horizontal, dan atau alih tugas bagi karyawan.

6. Untuk memotifasi peningkatan semangat kerja, prestasi kerja, dan disiplin karyawan.

7. Untuk menghindari terjadinya kesalahan sedini mungkin dan tindakan perbaikannyadapat dilakukan secepatnya.

8. Sebagai dasar pertimbangan ikut sertanya karyawan mengikuti pengembangan (pelatihan pendidikan).

9. Untuk memenuhi ego dan kepuasan dengan memperhatikan nilai mereka.

10. Sebagai pedoman yang efektif dalam melaksanakan seleksi penerimaan karyawan di masa datang.

11. Sebagai dasar penilaian kembali rencana sdm apakah sudah baik atau tidak, atau masih perlu disempurnakan kembali.

Manfaat Audit MSDM

1. Mengidentifikasi konstribusi departemen sumber daya manusia bagi organisasi

2. Meningkatkan citra professional departemen sumber daya manusia

3. Mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar diantara anggota-anggota departemen sumber daya manusia

4. Menjelaskan tugas dan tanggung jawab departemen sumber daya manusia

5. Merangsang keseragaman berbagai kebijakan dan praktik sumber daya manusia

6. Menemukan masalah sumber daya manusia yang kritis

7. Memastikan ketaatan yang tepat waktu terhadap berbagai ketentuan hukum

8. Mengurangi biaya sumber daya manusia melalui prosedur personalia yang efektif

9. Menciptakan peningkatan penerimaan terhadap perubahan yang dibutuhkan didalam departemen sumber daya manusia

10. Mewajibkan suatu telaah yang cermat atas system informasi departemen

D. Jenis Audit

Terdapat berbagai macam jenis audit, tergantung dari tujuannya, yaitu :

1. Audit Laporan Keuangan, Audit terhadap laporan keuangan suatu entitas atau organisasi yang akan menghasilkan opini mengenai relevansi, akurasi, dan kelengkapan laporan-laporan tersebut.

2. Audit Operasional, Pengkajian terhadap setiap bagian organisasi terhadap prosedur operasi standar yang diterapkan dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan.

3. Audit Ketaatan, Proses kerja yang menentukan apakah yang diaudit telah mengikuti standar, prosedur, dan aturan tertentu yang telah ditetapkan.

4. Audit Investigatif, Serangkaian kegiatan mengenali, mengidentifikasi, dan menguji secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya dalam rangka pembuktian untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan suatu entitas.

Proses Audit MSDM

Pelaksanaan audit SDM dilakukan oleh atasan langsung dan manajer urusan SDM, baik secara individual maupun kolektif. Audit SDM dilakukan secara formal dan informal, baik langsung maupun tidak langsung (laporan tertulis). Audit formal dilakukan oleh atasan langsung atau orang yang dapat memberikan sanksi. Audit informal dilakukan oleh masyarakat sehingga tidak dapat memberikan sanksi, tetapi penilaiannya sangat objektif jadi perlu diperhatikan penilai formal sebagai masukan. Audit SDM baru ada artinya jika ada tindak lanjut dari hasilnya. Hal ini perlu supaya karyawan termotivasi untuk meningkatkan disiplin, semangat kerja, dan perilakunya.

Standar pekerjaan lapangan ketiga menyebutkan beberapa prosedur audit yang harus dilaksanakan oleh auditor dalam mengumpulkan berbagai tipe bukti audit. Prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Prosedur audit yang disebutkan dalam standar tersebut meliputi inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi.

Disamping auditor memakai prosedur audit yang disebutkan dalam standar tersebut, auditor melaksanakan berbagai prosedur lainnya untuk mengumpulkan bukti audit yang akan dipakai sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atasa laporan keuangan auditan. Prosedur audit lain tersebut meliputi: penelusura, pemeriksaan bukti pemdukung, penghitungan, dan scanning. Dengan demikian, prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor meliputi:

1. Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Prosedur audit ini banyak dilakukuan oleh auditor. Dengan melakukan inspeksi terhadap sebuah dokumen, auditor akan dapat menentukan keaslian dokumen tersebut. Dengan melakukan inspeksi terhadap kondisi fisik suatu aktiva tetap misalnya, auditor akan dapat memperoleh informasi mengenai eksistensi dan keadaam fisik aktiva tersebut.

2. Pengamatan atau observasi merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh kegiatan yang biasa diamati oleh auditor dalam auditnya adalah: penghitungan fisik sediaan yang ada digunakan klien, pembuatan dan persetujuan voucher, cara penyimpanan kas yang ada ditangan klien. Dengan pengamatan ini auditor akan dapat memperoleh bukti visual mengenai pelaksanaan suatu kegiatan. Objek yang diamati auditor adalah karyawan, prosedur, dan proses.

3. Konfirmasi merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor memperolh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas. Prosedur yang biasa ditempuh oleh auditor dalam konfirmasi ini adalah sebagai berikut :

a. Auditor meminta dari klien untuk menanyakan informasi tertentu kepada pihak luar.

b. Klien meminta kepada pihak luar yang ditunjuk oleh auditor untuk memberikan jawaban langsung kepada auditor mengenai informasi yang ditanyakan oleh auditor tersebut.

c. Auditor menerima jawaban langsung dari pihak ketiga tersebut.

d. Permintaan keterangan

Permintaan keterangan merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Bukti audit yang dihasilkan dari prosedur ini adalah bukti lisan dan bukti documenter. Contoh prosedur audit ini adalah: permintaan keterangan auditor mengenai tingkat keusangan sediaan yang ada digudang, permintaan keterangan yang diajukan kepada penasehat hukum klien mengenai kemungkinan keputusan perkara pengadilan yang sedang ditangani oleh penasehat hukum tersebut.

5. Penelusuran, dalam melaksanakan prosedur audit ini, auditor melakukan penelusuran informasi sejak mula-mula data tersebut direkam pertama kali dalam dokumen, dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data tersebut dalam proses akuntansi. Prosedur audit ini terutama diterapkan terhadap bukti documenter. Contoh prosedur penelusuran yang dilakukan oleh auditor adalah pemeriksaan terhadap transaksi penjualan yang dimulai oleh auditor dengan memeriksa informasi dalam surat order dari customer, diusut kemudian dengan informasi yang berkaitan dalam surat order penjualan, laporan pengiriman barang, faktur penjualan, jurnal penjualan, dan akun piutang usaha dalam buku pembantu piutang usaha. Penelusuran dilakukan dengan tujuan untuk menetukan ketelitian dan kelengkapan catatan akuntansi.

6. Pemeriksaan dokumen pendukung (vouching) merupakan prosedur audit yang meliputi:

1. Inspeksi terhadap dokumen-dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan untuk menentukan kewajaran dan keberanannya.

2. Pembandingan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi yang berkaitan.

Prosedur audit ini berlawanan arahanya dengan prosedur penelusuran.dalam penelusuran, auditor bertolak dari dokumen kemudiuan mengusut pencatatannya ke dalam catatan-catatan akuntansi yang berkaitan, sedangkan dalam vouching, auditor bertolak dari catatan akuntansi, kembaliu memeriksa dokumen-dokumen yang mendukung informasi yang dicatat dalam catatan tersebut. Prosedur ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh bukti audit mengenai kebenaran perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi.

7. Penghitungan (Counting)

1. Penghitungan fisik terhadap sumber daya berwujud seperti kas atau sediaan di tangan

2. Pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut tercetak.

Penghitungan fisik digunakan untuk mengevaluasi bukti fisik kuantitas yang ada di tangan, sedangkan pertanggung jawaban formulir bernomor urut tercetak digunakan untuk mengevaluasi bukti dokumenter yang mendukung kelengkapan catatan akuntansi.

8. Scanning merupakan penelaahan secara cepat terhadap dokumen, catatan dan daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam.

9. Pelaksanaan ulang, Prosedur audit ini merupakan pengulangan aktivitas yang dilaksanakan oleh klien. Umumnya pelaksanaan ulang diterapkan pada perhitungan dan rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh klien. Contohnya adalah perhitungan ulang julah total dalam jurnal, perhitungan ulang biaya depresiasi, biya bunga terutang, perkalian antarakuantitas dengan harga satuan dalam inventory summary sheets, dan perhitungan ulang penjumlahan dalam rekonsiliasi bank.

10. Computer-assisted audit techniques, bilamana catatan akuntansi klien diselenggarakan dalam media elektronik, auditor perlu menggunakan computer-asissted audit techniques dalam menggunakan berbagai prosedur audit yang dijelaskan diatas. Sebagai contoh, auditor menggunakan suatu computer audit software tertentu dalam melaksanakan perhitungan jumlah saldo piutang usaha menurut buku pembantu piutang usaha, pemilihan nama debitur yang akan dikirimi surat konfirmasi, perhitungan berbagai ratio dalam prosedur analitik, perbandingan unsure data yang terdapat dalam berbagai files.

Pendekatan Audit MSDM

Untuk mengevaluasi aktivitas-aktivitas SDM dengan menggunakan pendekatan riset. Ketajaman riset akan sangat tergantung pada disain-disain dan statistic yang akurat. Biasanya riset ini membenahi kinerja departemen, yang menggunakan riset terapan (applied research). Pendekatan riset yang dapat dipakai adalah:

1. Pendekatan komparatif (comparative approach), Pendekatan ini menggunakan perusahaan lain menjadi model. Pendekatan ini sering digunakan untuk membandingkan ketidakhadiran , perputaran karyawan, dan data gaji, atau program SDM yang bersifat spesifik.pendekatan ini membantu menditeksi bidang-bidang yang membutuhkan pembenahan.

2. Pendekatan otoritas pihak luar (outside authority approach), tim audit SDM bergantung pada keahlian konsultan dari luar atau temuan-temuan riset yang dipublikasikan sebagai suatu standar terhadap akitivitas-aktivitas atau program SDM yang dievaluasi. Standar ditentukan oleh kosultan atau dari temuan riset. Konsultan ataupun temuan-temuan riset dapat membantu mendiagnosis penyebab masalah-masalah yang timbul.

3. Pendekatan statistical, dari catatan-catatan yang ada tim audit menghasilkan standar-standar statistic terhadap aktivitas-aktivitas dan program-program SDM yang dievaluasi. Dari standard matematis ini tim audit bisa menemukan kesalahan-keslahan pada saat kesalahan tersebut masih relative dini/kecil.

4. Pendekatan kepatuhan (compliance approach), metode ini meninjau pratik-pratik masa lalu untuk menentukan apakah tindakan-tindakan tersebut mengikuti kebijakan dan prosedur perusahaan. Sering tim audit menelaah suatu sampel formulir kepegawaian, kompensasi, disiplin dan penilaian kinerja. Tujuan telaah ini untuk memastikan bahwa manajer operasi patuh terhadap peraturan internal dan regulasi legal.

5. Pendekatan manajemen berdasarkan tujuan (management by objective), dilaksanakan dengan menbandingkan hasil-hasil kegiatan personalia dengan tujuan-tujuan yang telah di tetapkan. Bidang-bidang pelaksanaan kerja dapat dideteksi dengan metode ini.

Alat-alat Audit

1. Interview atau wawancara, wawancara terhadap karyawan dan manajer memberikan auditor alat yang sangat kuat untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan SDM dan mengidentifikasi bidang-bidang yang membutuhkan perbaikan. Contohnya, ketika ada maslah pergantian karyawan katakanlah pada depatemen Loan Officer diidentifikasikan, kepada divisi SDM dan seorang konsultan mengadakan wawancara dengan manajer yang terkait untuk mempelajari masalah tersebut. Di sini kritik dan saran yang didapat dari wawancara dapat membantu menunjukkan dengan tepat persepsi dan penyebab yang dapat menyusun dasar bagi tindakan-tindakan ke departemen tersebut. Demikian pula saran dari manajer-manajer lain dapat mengungkap cara untuk memberikan mereka pelayanan yang lebih baik. Ketika kritikan tersebut dinyatakan cukup valid, maka perubahan harus segera dilakukan. Melalui wawancara langsung dapat pula dilakukan dengan mempersilahkan karyawan mengungkapkan pandangan-pandangan mereka tentang pekerjaan dan perusahaannya, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh auditor.

Setiap pendapat atau komentar karyawan dicatat dan kemudian ditinjau selama audit dilaksanakan untuk mencari penyebab masalah pergantian/berhentinya karyawan, ketidakpuasan kerja, dan masalah-masalah lainnya.

Umumnya karyawan enggan melakukan kritik, maka pewawancara harus pandai menggunakan waktu untuk menggali dan mendengarkan pandangan atau tanggapan karyawan dengan hati-hati, di antara departeman, divisi atau manajer.

2. Informasi Eksternal, informasi sebagai alat utama auditor. Perbandingan dari luar memberikan auditor suatu perspektif dalam menghadapi kegiatan-kegiatan perusahaan yang dapat dinilai. Beberapa informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan mudah, sementara data lain sulit diperoleh. Sumber informasi yang signifikan adalah dari pemerintah. Melalui Departemen ini secara rutin mempublikasikan informasi tentang kesempatan kerja di masa mendatang, tingkat pergantian karyawan, proyeksi karyawan, survei upah dan gaji serta frekuensi kecelakaan kerja yang dpat dijadikan sebagai pedoman atau pembanding.

3. Survei, untuk survei ini memakan waktu dan biaya yang relatif besar, sehingga dalam praktiknya dibatasi hanya pada beberapa orang saja, sehingga untuk ini banyak departemen SDM menggunakan kuesioner untuk memperluas ruang lingkup penelitian mereka. Kuesioner juga dapat memunculkan jawaban-jawaban yang lebih jujur daripada wawancara langsung, dengan menggunakan kuesioner.

4. Eksperimen SDM, cara ini sebagai cara terakhir, terutama eksperimen lapangan, yang membandingkan kelompok eksperimen dengan kelompok control di bawah kondisi nyata. Cara ini dipakai untuk penelitian ketidakhadiran, pergantian, kepuasan kerja, kompensasi, keselamatan kerja karyawan dan kegiatan lainnya.

Contoh departemen SDM mengimplementasikan program latihan keselamatan kerja untuk sebagian supervisor. Kelompok ini disebut sebagai kelompok eksperimen, kelompok control terdiri dari supervisor yang tidak diberi latihan. Lalu dibandingkan dari sisi biaya dan benefitnya dari perusahaan. Eksperimen ini memiliki kelemahan, karena kemungkinan ada karyawan yang kecewa karena tidak terpilih untuk mengikuti eksperimen.

5. Analisis sejarah, terkadang informasi dapat berisi catatan analisis historis yang seringkali dilakukan untuk memastikan kepatuhan pada aturan dan prosedur perusahaan, sebagai contoh audit terhadap keselamatan kerja. Dimana auditor harus mencari keterangan atau catatan tentang semua pelanggaran keselamatan kerja dan kesehatan kerja.

6. Audit Internasional, audit internasional lebih kompleks dan lebih penting. Kompleksitasnya mengaudit kegiatan SDM lintas batas luar negeri dipersulit dengan perbedaan dalam hal hukum, kebudayaan, tradisi, sikap dan harapan. Kesulitan bagi auditor terletak pada masalah pengidentifikasian bidang-bidang yang berbeda dari praktik-prakrik perusahaan yang tidak sesuai dengan keadaan negara asing. Di satu sisi fungsi SDM mencari keseragaman pada praktik dan prosedur semua kegiatan untuk memastikan kepatuhan pada kebijakan perusahaan dan menjamin keseragaman budaya perusahaan. Di pihak lain, kompetisi, hukum, kebudayaan dan kepuasan karyawan dapat menuntut perbedaaan dari kebijakan, praktik dan prosedur perusahaan.

EKONOMI SUFISTIK

sitinurroisah@gmail.com (Nur Roisah) — Wed, 3 May 2017 15:30:00 +0700

Studi Ekonomi -
Oleh : Siti Nur Roisah
Prodi : Ekonomi Syariah
PENDEKATAN EKONOMI SUFISTIK MODEL AL-GHAZALI

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kajian pemikiran tentang system keuangan dan usaha-usaha ( bisnis ) dalam kegiatan perekonomian maupun teori-teori tentang itu dari para pemikir muslim dewasa ini, baik klasik maupun modern masih sangat sedikit, bahkan hampir tidak kita temui. Padahal para pemikir dan cendikiawan muslim klasik yang hampir di setiap karya dan tulisannya selalu menampilkan ide-ide dan gagasan-gagasan cemerlangnya tentang keuangan yang berkaitan dengan masalah riba, utang-piutang, perpajakan, warisan, zakat dan sejenisnya. Dalam hal itu, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang biasa disebut Al-Ghazali dalam gagasan dan ide-ide tentang ekonomi, Al-Ghazali tidak mengekor pada teori-teori ekonom sebelumnya. Karena memang belum ada waktu itu. Ia mengungkap dan menjelaskan hukum-hukum muamalah islam sebagaimana ulama-ulama terdahulu serta tertulis jelas pada kitab al-kasbi dalam ihya ulumuddin, karya monumentalnya. Demikian cikal bakal teori eko-sufistik al-Ghazali, yang suatu saat ( kini ) menjadi rujukan bagi pengembangan ekonomi islam kontemporer.

Al-Ghazali dalam dunia islam dikenal sebagai ulama sufi yang waktu itu hanya dikenal dikalangan ahli Sunnah, penyebar paham asy’ariyah, dan “alergi” terhadap dunia, di bidang keilmuan pun filsafat menjadi sasaran kritik, sebagaimana tahafutul falasifah karyanya. Karena, ia melakukan penyelamatan terhadap umat yang ingin mencari penghidupan dunia, dan oleh karena itu teorinya dipandang mengandung spiritualitas-sufistik serta etika dan hukum bisnis. Al-Ghazali mendasarkan teori moneter dan kegiatan ekonominya pada al-Qur’an dengan semangat spiritualitas dan kesufiannya, sehingga dapat dikatakan bahwa teori ekonomi al-Ghazali dapat dinobatkan sebagai model ekonomi sufistik al-Ghazali.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep ekonomi al-Ghazali?

2. Bagaimana teori moneter al-Ghazali?

Tujuan

1. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan persoalan moneter al-Ghazali, sehingga dengan adanya data itu dapat diketahui betul atau tidaknya teori moneter al-Ghazali sesuai dengan teori moneter modern.

2. Untuk lebih mengetahui dan mendalami pandangan Abu Hamid al-Ghazali mengenai kegiatan ekonomi yang dianjurkan oleh agama dan yang dilarang oleh agama, di mana dua hal tersebut penting untuk diketahui bagi para pelaku bisnis dan dunia usaha.

BAB II

PEMBAHASAN

Konsep Ekonomi Al-Ghazali

1. Lima aspek dalam kegiatan ekonomi

Secara harfiyah ( etimologis ), kata-kata “amal” dan “kasb” dalam ekopnomi islam merupakan bentuk lain dari istilah usaha dalam peningkatan mencari rizki. Dengan perkataan lain, kegiatan-kegiatan ekonomi adalah identic dengan amal ( bekerja ) dan kasb ( mencari ). Jadi, beramal artinya adalah setiap usaha manusia yang bersifat badaniyah ( konkret ) dan ruhaniyah ( abstrak ) untuk memenuhio kebutuhan materi atau yang bermanfaat. Konsepsi al-Ghazali tentang kegiatan ekonomi, menurutnya, kegiatan ekonomi tidak lepas dari kegiatan mencari kebutuhan hidup. Adapun kebutuhan yang ia maksudkan itu mencakup tiga hal yaitu makanan pokok, tempat tinggal, dan pakaian. Maka kebutuhan pokok itu tercukup dalam lima usaha, yaitu: pokok usaha, permulaan kesibukan duniawi, yaitu : pertanian, peternakan, perburuan, perajutan dan pembangunan rumah.

Dengan kata lain al-Ghazali menekankan bahwa jika kita ingin memperoleh harta itu dinilai sebagai lading untuk akhirat ( mazra’atul akhirah ), maka harus memperhatikan beberapa syarat dan tingkatan yang harus dipenuhi adalah :

a. Tugas pertama, mengetahui tingkatan harta, dalam hal ini al-Ghazali menguraikan harta tersebut, dimulai dari a) roh, b) badan dan c) urusan luar.

b. Tugas kedua, dituntut untuk memperhatikan segi pemasukan-pendapatan ( income ) dan segi pengeluaran ( output ). Pada tingkat kedua hal ini, al-Ghazali memulainya dari, a) hasil usaha dan b) dari keuntungan tanpa usaha.

c. Tugas ketiga, hendaknya mengambil harta untuk keperluan sesuai dengan kebutuhannya. Adapun kebutuhan pokok, menurut al-Ghazali adalah; pakaian, makanan dan tempat tinggal.

d. Tugas keempat, dituntut untuk mengerti bagaimana cara mendistribusikan dan membelanjakan ( menggunakan ) harta untuk keperluannya sehari-hari.

e. Tugas kelima, hendaklah dalam melakukan kegiatan ekonomi ( mencari penghidupan ) itu diniatkan untuk mencari ridha Allah Swt, begitu juga meninggalkannya.

2. Macam-macam kegiatan ekonomi

a. Kegiatan ekonomi yang diperbolehkan

1.) Aqd al-Ba’I ( Selling Contract )

Salah satu kegiatan ekonomi yang diperbolehkan adalah jual beli, sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan Hadits bahwa jual beli itu diperbolehkan sedangkan riba yang dilarang. Bagi al-Ghazali, diperbolehkan jual beli dengan syarat ada juga tiga macam : al Aqid, al Ma’qud Alaih serta lafadz.

a.) Rukun pertama yaitu, al-Aqid ( orang yang bertransaksi ). Setiap melakukan jual beli harus lah ada transaksi ( al-Aqd ), sedangkan orang yang melakukan transaksi ini disebut ( al-aqid ).

b.) Rukun kedua yaitu, al-Ma’qud Alaih ( harta benda ) yang dapat dipertukarkan kepada yang lain.

c.) Rukun ketiga yaitu, Lafadz Aqd ( penrjanjian ), atau yang disebut ijab qobul ini merupakan hal yang sangat penting, karena dalam perjanjian ini mesti harus dilakukan.

2.) Aqd al-Salam ( contract of delivery sale ) adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Rukun salamnya adalah :

a.) Penjual dan pembeli

b.) Barang dan uang

c.) Sighat ( ijab dan qobul )

Sedangkan syarat dalam salam adalah sbb :

a.) Pembayaran hendaklah dilakukan terlebih dahulu, yaitu pada saat transaksi

b.) Barangnya menjadi hutang batas penjual

c.) Barang dapat diserahkan pada waktu janji telah sampai

d.) Barang tersebut harus jelas

e.) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya

f.) Harus pula disebabkan tempat penyerahannya.

3.) Aqd al-Ijarah ( sewa menyewa/upah mengupahh ), transaksi ijarah dilunasi adanya perpindahan manfaat ( hak guna ) bukan perpindahan kepemilikan. Jadi pada prinsipnya ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila jual beli objek transaksinya barang, namun pada ijarah transaksinya adalah barang dan jasa.

4.) Aqd al-Qiradh ( equity Partnership ), yaitu kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha yang mempunyai keahlian, keterampilan atau tenaga dalam melaksanakan unit-unit ekonomi atau usaha. Rukun-rukun Qiradh diantaranya adalah :

a.) Modal ( al-maal )

b.) Nisbah keuntungan

c.) Pekerjaan ( profesi )

5.) Aqd al-Syirkah ( Partnership Contact ), sama halnya system mudharabah atau qiradh, syirkah dan musyarakah juga merupakan perkongsian antara orang dengan orang lain akan tetapi dalam syirkah, satu sama lain lebih memberikan kontribusi berupa kerjasama dalam hal pengolahan modal bersama untuk dibisniskan.

Sementara itu, al-Ghazali membagi perseroan uqud terbagi menjadi empat bagian, yaitu : perseroan mufawadah ( hak dan tanggung jawab sepenuhnya ), al-abdan ( tenaga keterampilan dan manajemen ), al-wujuh ( niat ba’I, sale ), jaminan ( kredit dan kontrak ) dan al-inan ( hak dan tanggung jawab terbatas ).

b. Kegiatan ekonomi yang tidak diperbolehkan

1.) Menimbun ( hoarding )

Menurut al-Ghazali, para ulama fiqih memandang persoalan penimbunan ( ikhtikar ) terhadap barang-barang adalah suatu perbuatan yang tercela dalam agama. Al-Ghazali mengutip ayat al-Qur’an “Barang siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara dzalim, niscaya kami rasakan kepadanya siksa yang amat pedih”. Ancaman ayat ini sangat jelas sekali ditunjukkan bagi mereka yang berbuat dzalim, termasuk di dalamnya para penimbun itu.

2.) Mengedarkan uang palsu

Al-Ghazali menginformasikan masalah dosa pemalsuan atau mengedarkan uang dengan pencuri lebih berat pemalsuan uang, meskipun keduanya merupakan perbuatan tercela. Mengedarkan uang palsu adalah perbuatan yang tercela atau dosa yang bersambung, yaitu sejak pembuat pertama sampai kepada yang menerima, bahkan sampai kepada yang terakhir menerima uang tersebut, selama uang itu masih beredar di tengah-tengah masyarakat.

3.) Memuji barang secara berlebihan

Bagi al-Ghazali, pujian semacam ini dianggap menyalahi aturan agama. Menurutnya, meninggalkan pujian, jika ia menshifati barang dagangan dengan sesuatu yang tidak ada padanya maka itu dusta. Jika pembeli menerima hal itu maka itu termasuk tipuan dan kezaliman dengan keadaan ia berdusta. Meskipun pujian terhadap barang dagangan itu benar sesuai dengan mutu dan sifatnya, akan tetapi tetap saja itu merupakan perbuatan mubazir.

4.) Menyembunyikan cacat barang

Seorang pedagang hendaklah menunjukkan semua cacat barang-barang yang diperdagangkan itu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Sedikitpun jangan sampai ditutupi kejelekannya, sebab perbuatan itu merupakan suatu penganiayaan dan dosa, karena tipuannya itu. Seperti juga menunjukkan permukaan yang baik dan menutupi kejelakan yang ada di dalamnya, maka perbuatan itu termasuk perbuatan dusta terhadap orang lain. Ada juga yang menyinari dagangannya dengan lampau, agar warna dagangannya itu tampak indah, seperti menjual kain, sepatu, dsb.

5.) Aqad al-Riba ( kegiatan ribawi )

Adapun konsep al-Ghazali tentang praktek riba serta bunga bank ternyata disepakati oleh ekonom muslim kontemporer. Menurutnya, terjadinya bunga bank ( riba ) adalah karena transaksi pada lembaga perbankan yang secara teknis melakukan penundaan, tanpa menanggung resiko yang jelas.

pemikiran al-Ghazali ini dapat kita simak dalam tulisan Murasa Sarkaniputra tentang riba ( bunga bank ) dalam makalahnya tentang “Mengolah lahan sebagai wujud keimanan dan syukur dalam konteks masyarakat madani”. Menurutnya, uang bagaikan ayam betina yang tidak bertelur, Karena itu bunga bank diharamkan. Begitu juga dalam kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, dan al-Quran melarang bunga bank.

6.) Curang dalam menimbang dan menukar timbangan

Al-Ghazali maupun ulama yang lain dalam membicarakan masalah kecurangan dalam timbangan tidak mentolelir perbuatan yang satu ini. Bagi al-Ghazali, sebaiknya dalam menakar timbangan berlakulah adil dan berhati-hati, karena kecelakaan akan menimpa orang yang curang. Ia mengutip al-Quran surat al-Muthaffifin ayat 1-3. Al-Ghazali juga memahami bawa yang dimaksud bukan hanya secara fisik yang berbentuk timbangan, tetapi neraca dalam perbuatan.

7.) Menyembunyikan harga pasar

Dalam keterangannya mengenai larangan terhadap harga pasar, al-Ghazali telah menegaskan kebijaksanaan dengan cerdas, bahwa jujur dalam harga dan waktu dan tidak menyembunyikan sesuatu dari padanya. Menurut al-Ghazali, terkadang ada saudagar yang datang ke desa-desa atau mencegat orang di tengah-tengah jalan yang hendak menjual barang dagangannya ke pasar, lalu dikatakan bahwa harga pasar sekarang sangat turun dan lebih baik dijual di sini saja, padahal harga pasar lebih tinggi dari pada harga yang ditawarkan kepada petani itu.[1]

Teori Moneter al-Ghazali

1. Pengertian dan Asal Usul Uang

a. Pengertian uang, sebelum lebih jauh membicarakan hakikat uang menurut al-Ghazali, terlebih dahulu perlu kiranya kembali kepada sumber pokok islam, yaitu al-Quran. tentang uang dan pengembangannya dalam kegiatan ekonomi dalam pandangan al-Quran, “uang” antara lain diartikan sebagai “harta” kekayaan, dan “nilai tukar bagi sesuatu”, ia termasuk sesuatu yang sangat penting di dunia. uang juga dibuat agar memberikan sumbangan yang berarti bagi pencapaian tujuan utama sosio-ekonomi islam.

Penjelasan yang berharga dari al-Ghazali, di mana uang merupakan kebaikan yang pertengahan, yaitu dapat memberikan manfaat ( deviden ) dari satu segi dan dapat membahaykan ( madharat ) dari segi lain. Uang adalah benda mati yang tidak ada manfaat pada hakikat dirinya. Akan tetapi manusia pasti membutuhkannya agar dapat mempunyai barang-barang, mengenai makanannya, pakaiannya dan semua kebutuhan-kebutuhan lainnya.

b. Asal usul uang, sebelum lebih lanjut membicarakan uang dalam teori al-Ghazali, kita akan mengenal lebih dulu asal-usul atau sejarah perkembangan uang, dimulai dari system barter ( al-mufawwadah ) hingga pada penggunaan logam mulia, yaitu : emas ( al-Dzahab ) dan perak ( al-Fidzah ). Model seperti ini telah dikenal pada abad pertengahan di masa al-Ghazali, bahkan berlanjut dengan terbentuknya lembaga keuangan sebagaimana yang kita kenal sekarang.

1.) Sistem barter

Meskipun al-Ghazali adalah seorang sufi, namun dalam pengamatannya, ia lebih memperjelas secara rinci tentang bagaimana manusia dalam melakukan kegiatan ekonominya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia telah melakukan kegiatan bisnisnya melalui transaksi jual beli. Ia mengkui bahwa dulu perdagangan atau jual beli telah dikenal banyak orang, akan tetapi cara sederhana yang mereka pergunakan adalah dengan cara saling tukar menukarkan barang dengan barang yang dimiliki oleh orang lain. Karena saat itu mata uang tidak ada, yani tidak seperti halnya maa uang sekrang.

2.) Uang barang

Ketokohan dan sosok al-Ghazali yang salama ini kita kenal dan dipandang sebagai tokoh spiritual ( sufi ) yang anti terhadap dunia, ternyata tidak terbukti. Hal ini dapat dilihat dengan adanya gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran al-Ghazali yang tertuang dalam teori moneter ( keuangannya ). Bahkan al-Ghazali dalam memandang dunia, selalu dikaitkan dengan aspek rohani. Sebagaimana ketika al-Ghazali menempatkan teori keuangannya dibahas dalam penjelasan Bab As-Syukur.hal ini membuktikan bahwa, ia ingin mensinergikan tata keuangan dalam kelembagaan dalam mendorong untuk selalu mencari ma’isah ( penghidupan dunia ) melalui bekerja. Dan yang lebih menarik adalah penjelasannya tentang penggunaan uang sebagai dari bukti mensyukuri nikmat Allah.

3.) Uang logam

Keberadaan uang logam ini memang sangat dirasakan sekali manfaatnya, sehingga Rasulullah SAW sendiri mengakui akan keberadaannya dan kemudahannya. Sebagai seorang sufi yang tajam pemahamannya, al-Ghazali melihat bahwa dengan digantikannya cara barter dengan menggunakan uang logam dalam kegiatn perekonomian akan mengantarkan berbagai kemudahan. Sebab uang logam ini termasuk alat-alat khusus yang Allah SWT menciptakan untuk kepentingan umat manusia.

2. Fungsi Uang

Menurut al-Ghazali, ada dua fungsi uang yang membuat orang dapat mudah memanfaatkannya, serta mudah menggunakannya secara efektif, tanpa harus membawa uang ( harta miliknya ) dalam memenuhi kebutuhan untuk ditukarkan dengan milik orang lain. Kedua fungsi uang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Allah SWT menjadikan ( mata uang ) dinar dan dirham, sebagai hakim dan dua penengah, diantara harta benda-benda yang lainnya. Sehingga dapat dipastikan harta benda ini dengan dinar dan dirham tersebut. Artinya uang merupakan alat tukar nilai tukar.

b. Dinar dan dirham itu menjadi perantara kepada barang-barang yang lainnya. Karena keduanya adalah barang milik pada dirinya dan tidak ada maksud pada dirinya keduanya, dan perbandingan keduanya kepada harta-harta yang lain adalah suatu perbandingan.

Penjelasan al-Ghazali berkenaan dengan fungsi uang dan manfaatnya sangat berharga. Bahkan ia mengajukan agar dalam mempergunakan uang supaya dapat dipergunakan dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran dan prinsip islam, seperti halnya yang telah diuraikan di atas, dan dua fungsi yang pertama itulah yang terpenting, yaitu sebagai satuan hitung atau penengah dan sebagai alat tukar atau wasilah.

3. Jenis-jenis dan Nilai Uang

Sejak uang ( emas ) dipergunakan manusia, ia dibagi dalam banyak tingkatan hingga tingkatan logam mulia ( emas dan perak ), dua barang yang dititipkan Allah SWT. Pada keduanya terdapat kekhasan ( kekhususan ) dan keistimewaan alami yang tidak dititipkan pada aneka jenis tambang lain. Bagi al-Ghazali emas dan perak yang kemudian menjadi mata uang dinar dan dirham adalah merupakan suatu nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk kepentingan manusia. Meskipun keduanya adalah benda mati yang tidak ada manfaat pada diri keduanya. Akan tetapi manusia akan sangat memerlukan pada keduanya, dari segi manusia membutuhkan barang-barang, makanan, pakaian dan semua kebutuhan-kebutuhannya.

Dari pada itu, al-Ghazali menganggap bahwa dalam memajukan perekonomian masyarakat masih layak untuk menggunakan uang berupa jenis logam : emas dan perak. Sebagai alat tukar menukar dan transaksi. Sebab keduanya mempunyai nilai atau harga nilai yang sama.

Dengan kata lain, nilai intrinsic dan nominal yang terdapat pada keduanya masih berharga, dan dapat menjadi nilai beli. Oleh karena itu dalam ajaran islam, emas dan perak merupakan salah satu komoditas yang wajib dizakati, jika telah mencapai satu nisab bagi yang memiliki.

4. Klasifikasi Uang dan Standart Moneter

Dalam teori moneter, uang dapat diklasifikasikan atas beberapa dasar yang berbeda-beda, seperti misalnya:

a. Sifat fisik dan bahan yang dipakai untuk membuat uang.

b. Yang mengeluarkan atau mengedarkan, yakni pemerintah, bank sentral, atau bank komersial.

c. Hubungan antara nilai uang sebagai uang dengan nilai uang sebagai barang.

Uang emas dan perak pun diakui sebagai mata uang standart dunia. Maka menjadi mudahlah proses tukar menukar dan pergaulan diantara mereka. Sebagai standart uang, emas dan perak juga diistilahkan sebagai full bodied money.

Adapun yang berhak mengeluarkan full bodied money ini adalah pemerintah, sebagai standart kembar. Inilah pelajaran berharga dari teori keuangan al-Ghazali, maka harus diakui bahwa kita secara ilmiah banyak berhutang budi kepadanya.

5. Riba dan Pertukaran Mata Uang

a. Riba ( Interest )

Uang riba adalah uang yang dihasilkan dengan cara ribawi ( praktik riba ). Praktik-praktik riba dalam agama apapun adalah perbuatan tercela. Sampai orang-orang yahudi pun mengharamkannya untuk selain dari golongan mereka, sebagaimana di temukan dalam pernyataan mereka, “tidaklah berdosa bagi kami terhadap orang-orang Ummi ( orang arab ).

Sebetulnya praktik-praktik yang ingin dihindari oleh orang-orang Arab pra Islam ( jahiliyah ) sebenarnya adalah praktik riba yang bukan hanya pada uang saja, melainkan lebih dari itu. Sebab riba, mempunyai konotasi yang lebih luas dari sebuah pengembalian yang sudah pasti dari modal sebagai sebuah factor produksi. Dalam hal ini yang dikeluarkan sebagai pinjaman ( loan ), maka tidak ada yang akan mengklaim di atas yang melebihi modal.

Begitupun al-Ghazali dalam memandang riba, ia bukan hanya mengharamkan perbuatan ini, tetapi juga mengajak untuk menghindari perbuatan tersebut. Menurutya, berlakulah waspada dari unsur-unsur riba.

b. Pertukaran mata uang

Dalam meneliti transaksi jual beli dalam bentuk transaksi financial yang berlangsung di pasar international, maka menjadi jelaslah bahwa kegiatan-kegiatan jual beli tersebut biasanya terjadi dalam enam hal, yaitu:

1.) Pembelian mata uang dengan mata uang yang sama atau serupa, misalnya pertukaran mata uang kertas dinar baru Irak dengan uang kertas lama.

2.) Pertukaran mata uang dengan mata uang asing, misalnya pertukaran dolar dengan pound mesir.

3.) Pembelian barang dengan menggunakan mata uang tertentu, serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing, misalnya pembelian pesawat dengan menggunakan dolar, serta pertukaran dolar dengan dinar Irak dalam satu kesepakatan.

4.) Penjualan barang dengan mata uang, misalnya pertukaran pesawat dengan dolar Australia.

5.) Penjualan promis dengan mata uang tertentu.

6.) Penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu.

Dari keenam hal tersebut di atas, jelas bahwa pertukaran dengan mata uang tidak bisa lagi dihindari dalam percaturan perekonomian, apalagi kalau sudah go-internasional. Bahkan zaman dahulu pun orang-orang suka tukar menukr emas dan perak antar sesame mereka.[2]

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Al-Ghazali telah menjadikan uang sebagai suatu “alat guna” dan merupakan salah satu komponen penting dalam melancarkan perekonomian dari system barter ke system ekonomi keuangan. Sementara model kegiatan ekonomi yang ditawarkan al-Ghazali jelas-jelas didasarkan pada pola dan system yang telah digagas oleh parta pendahulunya, yaitu dengan pendekatan fiqih.

Al-Ghazali yang belakangan terkenal dengan sufi-sunni dan kental dengan kezuhudannya ternyata memiliki segudang pemikiran ( ensiklopedia ). Dan ini tidak hanya pada persoalan tasawuf, teologi, filsafat dan pendidikan saja, melainkan hampir seluruh aspek ilmu pengetahuan dikuasainya bahkan dalam persoalan ekonomi, ia tidak kalah cerdasnya dengan para ekonom modern. Hanya saja pendekatan yang ia gunakan selalu mengandung unsur spiritual-teologis yang bersifat sufistik-akhlaqi-amaly.

[1] Abdul Aziz, Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali, Bandung, Alfabeta : 2011, Hlm. 85-138.

[2] Ibid.,Hlm. 52-80.

MAKALAH TASAWUF

sitinurroisah@gmail.com (Nur Roisah) — Wed, 3 May 2017 15:13:00 +0700

Studi Ekonomi -
oleh : Siti Nur Roisah
Prodi : Ekonomi Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tasawuf adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita mengenal Allah lebih dekat. Dengan cara mulai dari tahap pensucian diri dan melakukan apa yang telah di perintahkan Allah dan meninggalkan apa yang telah di larang Allah. Sesudah melakukan semua itu bisa dikatakan sebagai sufi. Sufi dalam pengertian yang d kemukakan oleh ibnu khaldun bahwa yang di katakana sufi yakni orang yang lebih dekat mengenal Allah.

Manusia mempunyai dua alam, yaitu alam rendah atau jasmani dan alam tinggi atau ruhani. Hakikat manusia ada pada rohnya bukan pada jasadnya, rohnya akan kekal dan jasmaninya akan lenyap dan fana. Roh akan terasing dalam rumah/alam jasad, dan dia merindukan rumahnya atau alamnya sendiri, yaitu alam ruhani. Itulah sebab nya mengapa manusia mulai mencari rumahnya sendiri. Maka manusia pun mulai melakukan pencarian dengan menempuh perjalanan ruhani menuju tuhannya : inilah yang kita sebut tarekat atau thariqoh itu.

Sumber sumber tasawuf yang di ambil ada 3 sumber yakni: sumber yang pertama dari Alqur’an. Sumber ini langsung di ambil dari ayat Alqur’an .yang kedua sumber dari Rasululah dan yang ketiga sumber dari sahabat rasulullah yakni khulafaur rasyidin.

B. Rumusan masalah

1. Apa asal usul ilmu tasawuf?

2. Apa yang di maksud ilmu tasawuf?

3. Dari mana sumber-sumber-sumber ilmu tasawuf?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Asal Usul Tasawuf

Tasawuf adalah salah satu cabang ilmu islam yang menekankan dimensi bathin atau spiritual. Aspek spiritual menjadi aspek yang utama karna tasawuf lebih mempercayai keutamaan bathin atau ruhani dari pada jasmani, lebih mengutamakan alam spiritual dari pada alam material. Para sufi yaitu pelaku tasawuf percaya, bahwa dunia spiritual lebih hakiki dan real dari pada dunia jasmani bahkan tuhan yang merupakan sebab awal dan akhir dari segala galanya pun bersifat spiritual dan bukan bersifat material .

Manusia mempunyai dua alam, yaitu alam rendah atau jasmani dan alam tinggi atau ruhani. Hakikat manusia ada pada rohnya bukan pada jasadnya; rohnya akan kekal dan jasmaninya akan lenyap dan fana. Roh akan terasing dalam rumah/alam jasad, dan dia merindukan rumahnya atau alamnya sendiri, yaitu alam ruhani. Itulah sebabnya mengapa manusia mulai mencari rumahnya sendiri. Maka manusia pun mulai melakukan pencarian dengan menempuh perjalanan ruhani menuju tuhannya : inilah yang kita sebut tarekat atau thariqoh itu.

Dalam usaha meningkatkan perilaku spritualnya itu sang sufi harus mampu mengatasi rintangan rintangan yang bisa menghambat intensitas, frekuensi serta kelancaran “pertemuannya” dengan tuhan. Dia perlu melakukanapa yang di sebut dengan taz-kiyat al-nafs, penyucian diri berupa menahan diri dari hawa nafsu syahwat dan amarah. Selain itu membersihkan diri dari sifat sifat tercela dan melakukan riyadhah al-nafs(latihan-latihan jiwa) dalam berbagai disiplin seperti; puasa uzlah, zuhud, shabr, dan lain-lain.

B. Definisi Tasawuf

Tasawuf dalam pengertian umum berarti kecenderungan mistisme universal yang ada sejak dahulu kala Berazaskan sikap zuhud terhadap keduniaan (asketisme), dan bertujuan membangun hubungan (ittishal) dengan al-mala’ al-a’la yang merupakan sumber kebaikan.

Menurut Al-thusi (w. 378 H ) misalnya, melansir beragam definisi tasawuf di dalam kitabnya yang monumental, al-luma’, seolah olah dengan cara ini ia meng isyaratkan fakta sulitnya memberikan definisi yang bersifat jami’ mani’. Adapun definisi tasawuf bisa di sarikan dalam karateristik sufi yang di sebutkan oleh al-thusi. Ia menyatakan, “jika di tanya siapa sufi itu sebenarnya dan bagaimana deskripsi sosok mereka?” menurut al-thusi kita bisa menjawabnya. Bahwa sufi adalah orang-orang alim yang mengenal Allah dan hokum-hukum Allah.

Menurut ibnu khaldun (w. 808 H) dalam kitabnya syifa’ al-sail, juga tidak memberikan pengertian definitif mengenai tasawuf, melainkan hanya mendefinisikan secara ilustratif. Ia menyatakan, “ tasawuf adalah menjaga kebaikan tata krama bersama Allah dalam amal-amal lahiriah Dan bathiniah dengan garis-garisnya , sambil memberikan perhatian pada penguncian hati dan mengawasi segala gerak-gerik hati dan pikirannya demi memperoleh keselamatan.[1]

C. Sumber-sumber Tasawuf

1. Alqur’an sebagai sumber pertama tasawuf.

a. Seruan al qur’an untuk bersikap zuhud

Penjelasan ayat-ayat zuhud

Salah satu ayat yang jelas dalalah nya dan kuat argumentasinya dalam mengafirmasi hal ini adalah gambaran Allah mengenai dunia sebagai suatu yang cepat berubah dan sirna.

Firman Allah dalam “ketahuilah bahwa sesungguhnya , kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melailaikan , perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga – banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamulihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur dan di akhirat nanti ada adzab yang keras dan ampunan dari Allah serta keindahan-nya dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. (QS. Al-Hadid(57):20)

b. Al qur’an dan kezuhudan rasul

Alqur’an menegaskan seruan zuhud dengan melarang rasulullah (dan tentu saja kaum mukmin) untuk melongok (dengan tatapan iri dan nanr) kemewahan hidup yang di nikmati orang-orang) yang bergelimang kemewhan sebab pahala besar yang di janjikan Allah bagi orang-orang mukmin yang berzuhud jauh lebih baik dan kekal. Seperti firman Allah:

“Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Sebagai bunga kehidupan untuk kami cpbai mereka dengannya dan karunia tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal”. (QS. Thaha(20):131)

c. Bingkai zuhud dalam al qur’an

Alqur’an telah menggariskan bingkai zuhud yang tidak boleh di langgar oleh siapapun, meski sebaik apapun niatnya atau setulus apapun tujuannya. Bingkai zuhud ala Alqur’an tersebut adalah tidak mengharamkan sesuatu yang di halalkan Allah atas nama zuhud Allah. Firman Allah: “hai orang-orang beriman, jangan lah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-maidah (5):87)

d. Kekuatan zuhud yang di serukan Al-qur’an

Fakta sejarah membuktikan bahwa kaum muslim generasi awal mampu menyebarkan islam hingga sedimikian jaya berkat pemahaman yang shahih terhadap zuhud yang memotivasi mereka untuk mengorbankan jiwa, raga dan harta mereka di jalan Allah demi memilih pahala di sisi Allah dari pada perhiasan dunia yang fana. Firman Allah

“sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan membefrikan surge untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh. (itu telah menjadi ) jamji yang benar dari Allah di dalam taurat, injil, dan Alqur’an dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain)dari pada Allah?maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu dan itulah kemenangan yang besar (QS> at-taubah(9):111)[2]

e. Sumber Alqur’an untuk ibadah

Penjelasan beberapa ayat ibadah yaitu, sudah maklum adanya bahwa kaum sufi juga gemar mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah ekstra. Hal ini telah di galakan oleh Alqur’an dalam sejumlah ayat tanpa ambigutas sedikitpun. Di antaranya firman Allah :

“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku.(QS. Adz-Dzariyat(51):56)

f. Pemahaman yang sahih terhadap ibadah

Dari sini mereka pun menjadi saudara seagama yang saling mencintai demi Allah untuk larut dalam ibadah kepada Allah sesuai kemampuan demi memperoleh status kedekatan dengannya. Oleh karna itu Allah memuji mereka dengan firman : “lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap. Serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki kami berikan. (QS. As-sajdah(32);16)

g. Alqur’an dan ibadah rasulullah

Alqur’an mengimbau rasulullah dengan imbauan yang lebih tegas dalam kapasitas beliau sebagai teladan bagi seluruh umat agar beribadah ekstra dengan berbagai jenis ibadah dan qarubat yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dalam konteks ini Alqur’an memberi perintah-perintah khusus kepada rasulullah antara lain dalam firman Allah :

“dan pada sebagian malam hari shalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan tuhamnu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.(QS.al-isra’(17):79)

h. Apresiasi alqur’an terhadap ilham

Penjelasan beberapa ayat ilham yaitu, Salah satu ayat tentang ilham adalah informasi Allah bahwa mujahadah melawan nafsu merupakan jalan meraih hidayah Allah berfirman :

“dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan)kai benar-benar akan kami tunjukan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya, Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik(QS.al-Ankabut(29):69)[3]

2. Kehidupan Rasulullah sebagai Sumber Kedua Tasawuf

a. Kezuhudan rasulullah dan kesederhanaannya

Dalam sejarah hidup Rasulullah, maka akan didapati pola kehidupan Rasulullah yang penuh kezuhudan dan kesederhanaan. Hal ini tergambar dari berbagai Khabar tentang perilaku kehidupan beliau yang dimuat dalam sejumlah hadist shahih. Kezuhudan dan kessederhaan Rasulullah diantaranya sebagai berikut:

1.) Kezuhudan dan kesederhanaan Rasulullah dalam hal makanan

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hazain dari Rasulullah, bahwa beliau sangat bersahaja dalam soal makan. Ia bercerita: Aku melihat Abu Hurairah memberi isyarat dengan jarinya beberapa kali, seraya berkata, “demi dzat yang jiwa Abu Hurairah ada dalam genggaman tangan-Nya. Nabi Allah tidak pernah kenyang selama tiga hari berturut-turut dengan mengkonsumsi roti gandum samapai beliau meninggal dunia.” (HR. Al-Bukhari). Dalam lain yang berbunyi:

مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ

“Manusia tidak memiliki wadah yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi manusia beberapa suapan kecil yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Bila tidak dapat maka usahakanlah sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya dan spertiga untuk napasnya.” (HR. Tirmidzi).

Dalam kedua hadist diatas, terlihat jelas bahwa pola hidup Rasulullah yang sederhana dengan tidak berlebih-lebihan dalam hal makanan.

2.) Kezuhudan dan kesederhanaan Rasulullah dalam berpakaian

Kezuhudan dan kesederhanaan Rasulullah dalam berpakaian salah satunya digambarkan dalam hadist yang diriwayatkan dari Anas bahwasanya “Rasulullah makan makanan kasar, memakai pakaian kasar dan hanya sesekali mengenakan pakaian dari bulu domba.” (HR. Al-Hakim). Dari hadist ini mejelaskan bahwa Rasulullah tidak menyukai memakai pakaian dari bulu domba, yang mana dulu pakain dari bulu domba adalah pakain yang mewah, dan memilih pakain dengan bahan kasar. Hal ini menunjukkan kezuhudan beliau dalam berpakaian.

3.) Kezuhudan dan kesederhanaan alas tidur Rasulullah

Rasulullah menyukai alas tidur berkualitas rendah karena lebih mengutamakan perilaku zuhud dan kesederhanaan daripada terlena dalam kenikmatan hidup. Diriwayatkan dari Aisyah ra. Ia berkata: “sesungguhnya, alas tidur Rasulullah berupa lembaran kulit berisikan rerumputan kering.” (HR. Muslim). Pilihan Rasulullah pada alas tidur sangat bersahaja dilatarbelakangi oleh keimanan beliau yang sempurna bahwa dunia hanyalah tempat tinggal sementara, buka untuk selama-lamanya.

4.) Kezuhudan dan kesederhanaan Rasulullah sebagai pilihan hidup

Kezuhudan dan kesederhanaan Rasulullah bukanlah karena faktor kemiskinan dan keterdesakan kondisi hidup, melainkan karena pilihan dan kegemaran. Hal ini tergamabar dalam hadist riwayat tirmidzi: “Rabb-ku pernah menawariku untuk mengubah padang pasir Mekah menjadi emas, namun aku bilang: O Tuhan, aku hanya ingin kenyang sehari dan apar sehari, beliau mengucapkan sebanyak tiga kali atau yang setara, sehingga bila lapar, aku dapat menundukkan diri pada-Mu, mengingat-Mu dan bila kenyang aku bersyukur kepada-Mu dan memuji-Mu.”

b. Ibadah Ekstra Rasulullah

1.) Intesitas Shalat Rasulullah

Meunurut sejumlah riwayat rasulullah gemar melaksanakan shlat tengah malam. Diriwayatkan dari Aisyah ra, bahwasanya rasulullah melaksanakan shalat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aku bian kepada beliau, “Wahai Rasululla, kenapa Anda melakukan ini, padahal Allah telah mengampni dosa Anda yang telah berlalu dan yang akan datang?” beliau menjawab, “Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?.” (HR. Bukhari & Muslim)

2.) Intensitas Puasa Rasulullah

Intensitas Puasa Rasulullah dalam hadis disebutkan “Rasulullah suka berpuasa dan seringkali tidak makan sampai kami mengatakan setahun ini Rasulullah berpuasa terus. Namun ditahun berikutnya beliau tidak berpuasa sampai kami mengatakan beliau tidak suka berpuasa setahun penuh. Dan puasa yang paling beliau suka adalah puasa bulan Sya’ban.” (HR. Ahmad & Ath Thabrani)[4]

3.) Apresiaasi Rasulullah terhadap Ilham

Ilham merupakan tujuan jalan tasawuf. Rasulullah memberikan apresiasi khusus terhadapnnya dengan menyatakan bahwa Ilham merupakan anugerah ilahiah yang telah diperoleh oleh orang-orang pilihan dari kalangan umat-umat terdahulu dan umat Muhammad pun mendapat bagian dari anugerah tersebut. Dari pernyataan tersebut, salah satu contoh umat Nabi yang mendapat ilham adalah Umar bin Khattab, yang tertuang dalam hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ra. “Di kalangan umat islam yang terdahulu sebelum kalian, terkadang ada orang-orang yang mendapat ilham. Apabila di kalangan umatku terdapat beberapa orang yang mendapat llham maka Umarlah salah satunya.[5]

3. Kehidupan Sahabat dan Khulafaurrasyidin Sebagai Sumber Ketiga Tasawuf

a. Abu Bakar ash-Shiddiq

Kezuhudan dan kesederhanaan Abu Bakar ash-Shiddiq tergambar dalam beberapa sikap beliau sebagai berikut:

1.) Abu Bakar ash-Shiddiq setelah menjadi khalifah, tidak bermewah mewahan, tetapi menjadi lebih zuhud dan sederhana dalam makanan dan pakaian.

2.) Ketakutan Abu Bakar ash-Shiddiq yang begitu besar kepada Allah samapai beliau berangan-angan dirinya tidak pernah diciptakan karena takut akan hisab. Namun ini bukan bentuk keputus-asaan beliau, melainkan ketakutan dan pengharapan beliau untuk senantiasa beribadah keapada Allah

3.) Abu Bakar ash-Shiddiq memiliki sikap memilih untuk menjauhi segala hal yang masih bersifat syuhbat.

4.) Abu Bakar ash-Shiddiq mengakui kelemahan akal dalam menjangkau esensi Tuhan.

b. Umar bin Khathtahab

Kezuhudan dan kesederhanaan Umar bin Khathtahab tergambar dalam beberapa sikap dan peristiwa berikut:

1.) Umar bin Khathtahab pernah berkhutbah dengan mengenakan pakaian penuh tamabalan untuk mendorong jamaah agar qana’ah menerima rezeki apa adanya

2.) Umar bin Khatab memiliki rasa takut yang amat tinggi kepada Allah.

3.) Umar bin Khatab menghiasi diri beliau dengan sikap alturisme, yaitu mementingkan orang lain diatas kepentingan pribadi

4.) Umar bin Khathtahab menjadikan ibadah menjadi agenda terbesarnya dengan menjalani puasa dan aktif menunaikan qiyamullail.

c. Ustman bin Affan

Kezuhudan dan kesederhanaan Ustman bin Affan tergambar dalam beberapa sikap dan peristiwa berikut:

1.) Ustman bin Affan memiliki pandangan bahwa kebaikan tersimpul dalam 4 perilaku mulia: a. mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunah. b. sabar menghadapi hukum dan ketentuan Allah. c. ridha menerima takdir Allah. d. malu kepada Allah

2.) Ustman bin Affan mengumpulkan harta dalam usaha perniagaannya untuk di sedekahkan di jalan Allah demimembela agama. Seperti contoh ustman membiayai seluruh keperluan pasukan al-usrah dan membeli sumur air untuk kepentingan kaum muslim.

d. Ali bin Abi Thalib

Kezuhudan dan kesederhanaan Ali bin Abi Thalib tergambar dalam beberapa sikap dan peristiwa berikut:

1.) Ali bin Abi Thalib memilih mengenakan pakaian yang tambalan karena menurutnya itu dapat menjadi media untuk mengkhusukkan hati.

2.) Ali bin Abi Thalib menggigil dan pucat ketika tiba waktu shalat, karena ia takut apakah ia sudah melaksakan shalat dengan baik atau tidak.

3.) Ali bin Abi Thalib sangat consern dalam mujahadah dan riyadhah. Ia berkata “tidaklah Tiadalah aku dan nafsu diriku kecuali seperti seorang pengembala domba (dengan kawanan dombanya), setiap kali ia menghimpun mereka di satu sisi, mereka menyebar lagi di sisi lain.[6]

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pengertian di atas bisa di simpulkan bahwa tasawuf adalah ilmu bagaimana cara kita mendekatkan diri dengan Allah dan mengenal Allah lebih dekat dan para sufi mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara dan hakikatnya kehidupan yang hakiki atau kekal yakni kehidupan di akhirat kelak. Itulah sebab nya mengapa manusia mulai mencari rumahnya sendiri. Maka manusia pun mulai melakukan pencarian dengan menempuh perjalanan ruhani menuju tuhannya : inilah yang kita sebut tarekat atau thariqoh itu.Tasawuf di peroleh dari berbagai sumber yang pertama dari alqur’an yang kedua dari rasulullah dan yang ke tiga dari khulafaurrasyidin.

[1] Muhammad fauqi hajjaj, Tasawuf Islam dan Akhlak, Jakarta : Amzah, 2011, Hlm. 1-4.

[2] Moenir nahrawi tohir: Menjelajah Eksistensi Tasawuf, Jakarta : 2012, Hlm. 27-37.

[3] Ibid., Hlm. 37-43.

[4] Muhammad Fauqi Hajjaj, Jakarta: Amzah, 2011, Hlm. 53-59.

[5]Ibid., Hlm. 62.

[6]Ibid., Hlm. 67-74.

BMT ( Baitul Mal Wa Tamwil )

sitinurroisah@gmail.com (Nur Roisah) — Sat, 3 Sep 2016 15:20:00 +0700

Studi Ekonomi -

BAITUL MAL WA TAMWIL

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (an taraddin minkum), dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau dizalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan.

Salah satu kritik Islam terhadap praktek perbankan konvensional adalah dilanggarnya prinsip al kharaj bi al dhaman (hasil usaha muncul bersama biaya) dan prinsip al ghunmu bi al ghurmi (untung muncul bersama resiko). Dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan giro, bank konvensional memberikan pinjaman dengan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (fixed and predetermined rate). Sedangkan nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak mendapatkan keuntungan yang fixed and predetermined juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal. [1]

Oleh karenanya mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan. Disini bank konvensional menuntut mendapatkan untung yang fixed and predetermined tetapi menolak untuk menanggung resikonya (al ghunmu bi laa ghurmi / againing return without being responsible for any risk). Bank konvensional mengharapkan hasil usaha, tetapi tidak bersedia menanggung biayanya (al kharaj bi laa dhaman / gaining income without being responsible for any expenses). Padahal prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip dasar dalam teori keuangan, yakni prinsip bahwa return selalu beriringan dengan resiko (return goes along with risk).[2]

Di Indonesia maupun di dunia Islam terdapat dua aliran pemikiran sehubungan dengan sistem keuangan dan perbankan. Aliran pertama berpendapat bahwa bahwa bunga bank tidak tergolong riba, karena yang disebut riba adalah pembungaan uang oleh mindering yang bunganya sangat tinggi sehingga disebut “lintah darat”.

Tetapi aliran yang melahirkan ide bank Islam berpendapat bahwa bunga bank itu tetap riba. Akan tetapi keberadaan bank sebagai lembaga keuangan, tidak dilarang, bahkan diperlukan. Sehingga menjadi sebuah kewajaran, atau mungkin keharusan jika lembaga keuangan syari'ah yang muncul memberikan warna baru yang lebih menawarkan keadilan, baik kepada pemilik modal ataupun peminjam (pengusaha).

Sebagai sebuah alternatif, bank (lembaga keuangan) syari'ah telah memformulasikan sistem interaksi kerja yang dapat menghindari aspek-aspek negatif dari sistem kerja bank konvensional, yaitu dengan menerapkan beberapa sistem, dimana harus diciptakan bank (lembaga keuangan) syari'ah yang tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil, antara lain yang dikenal dalam fiqh mu’amalah sebagai transaksi mudharabah atau qiradh.[3]

Secara umum para fuqaha mendefinisikan mudharabah sebagai penyerahan sejumlah modal tertentu dari seorang sahib al mal (penyandang dana) kepada mudarib (pengusaha) agar uang tersebut dapat dikelola dan jika ada keuntungan dibagi secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan dan jika terjadi kerugian maka ditanggung uang modal itu oleh sahib al- mal dengan syarat-syarat tertentu.[4]

Nisbah keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak yang lain. Selain itu proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan.

Dalam kajian hukum mu'amalah, masalah akad (‘aqd) atau perjanjian menempati posisi sentral, karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah.[5]

Didalam akad atau perjanjian terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya, yang menimbulkan akibat hukum pada obyek perjanjian.

Kesepakatan atau akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan tasharruf. Mustafa Al Zarqa mendefinisikan tasharruf adalah “segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara’ menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban)”.[6]

Suatu tindakan dapat disebut sebagai akad atau perjanjian jika memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun akad adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak ada secara syari'ah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.

Dalam menjalin beberapa ketentuan transaksi antara BMT dan nasabah, sistem mudharabah telah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan mekanisme kesepakatan (akad) pembiayaan mudharabah dan mekanisme pelaksanaan bagi hasil. Aturan mengenai hal itu tentu saja secara teoritis berkiblat pada perspektif literatur fiqh klasik mu'amalah tentang mudharabah yang kemudian direaktualisasikan oleh para praktisi dan akademisi perbankan syari'ah kontemporer.

Karena dalam masyarakat banyak muncul asumsi bahwa BMT dan lembaga keuangan syari'ah lainnya sama saja dengan lembaga keuangan konvensional lainnya, maka makalah ini ditulis guna mencari solusi alternatif bagi permasalahan tersebut, serta untuk mengetahui apakah para nasabah memahami konsep pembiayaan mudharabah baik dari segi pemahaman arti akad maupun sistem nisbah bagi hasilnya, sekaligus dalam rangka membangun sistem transaksi ekonomi yang Islami (berkeadilan) dalam sebuah lembaga keuangan.

B. Pengertian BMT

BMT singkatan dari Baitul māl wattamwil. BMT terdiri dari dua istilah yaitu baitul māl dan baitul tamwil. Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti rumah uang dan rumah pembiayaan. Baitul māl lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh serta menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya.[7] Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.[8]

Menurut Makhalul ‘Ilmi, secara istilah pengertian baitul māl adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infak, shodaqoh (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al Qur’an dan sunnah Rasul Nya, dan pengertian dari baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.[9]

Sedangkan menurut Muhammad, pengertian baitul māl adalah suatu badan yang bertugas mengumpulkan, mengelola serta menyalurkan zakat, infak, dan shodaqoh yang bersifat social oriented, dan baitut tamwil adalah suatu lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola serta menyalurkan dana untuk suatu tujuan profit oriented (keuntungan) dengan bagi hasil (qiradh/mudharabah, syirkah/musyarakah), jual beli (bai’u bitsaman ajil/angsur, murabahah /tunda) maupun sewa (al-al-ijarah).[10]

Dengan demikian BMT sesungguhnya merupakan lembaga yang bersifat sosial keagamaan sekaligus komersial. BMT menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dan membagikan dana masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) tanpa mengambil keuntungan. Disisi lain ia mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah baik dalam bentuk penghimpunan, pembiayaan, maupun layanan-layanan pelengkapnya sebagai suatu lembaga keuangan Islam.

Dilihat dari bangunan suatu kelompok, maka BMT tidak berbeda dari ormas Islam lainnya kecuali pada bidang geraknya secara ekonomis dan bisnis keuangan. Mulai dari tujuan, asas dan landasan, visi dan misi BMT, semuanya terlihat sebagai organisasi keuangan orang Islam pada umumnya. Visi BMT adalah semakin meningkatnya kualitas ibadah anggota BMT sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdi Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil dan makmur berlandaskan syari'ah dan ridho Allah SWT.[11] Disini BMT menempati fungsi lembaga usaha ekonomi kerakyatan yang dapat dan mampu melayani nasabah usaha mikro dan kecil-bawah.

Pada awal konsepnya, BMT mempertegas ciri utamanya sebagai lembaga yang berorientasi bisnis dan bukan lembaga sosial. Akan tetapi ia bergerak juga untuk penyaluran dan penggunaan zakat, infaq, dan sadaqoh; ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya, milik bersama masyarakat kecil-bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik seseorang atau orang dari luar masyarakat itu. Ciri khasnya meliputi etos kerja bertindak proaktif (service excellence) dan menjemput bola kepada calon anggota dan anggota; pengajian rutin secara berkala tentang keagamaan dan kemudian tentang bisnis.[12]

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil.[13] Dalam prakteknya PINBUK menetaskan BMT dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari’ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari’ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba kekurangan baik di bidang ilmu pengetahuan atau materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

C. Sejarah Berdirinya BMT

Sesuatu yang revolusioner yang dilakukan oleh Rasulullah saw adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut baitul māl. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut merupakan proses penerimaan pendapatan (revenue collection) dan pembelanjaan (expenditure) yang transparan dan bertujuan seperti apa yang sekarang disebut dengan welfare oriented. [14]Hal ini dirasakan asing pada masa itu, karena pajak yang dikumpulkan oleh penguasa di kerajaan-kerajaan tetangga di jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia, dikumpulkan oleh menteri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kaisar dan raja. [15]

Baitul māl yang didirikan oleh Rasulullah SAW tidak mempunyai bentuk yang formal sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi dan nyaris tanpa birokrasi. Keadaan ini bertahan sampai pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar ra, dimana dapat dikatakan tidak ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan baitul māl. Baru pada masa pemerintahan Umar Ibn Khattab ra, sejalan dengan bertambah luasnya wilayah pemerintahan Islam, volume dana yang dikelola dan keragaman kegiatan baitul māl juga bertambah besar dan bertambah kompleks. Keadaan ini mendorong khalifah untuk membuat sistem administrasi dan pembukuan yang mampu menangani perkembangan ini.[16]

Sejak jaman Rasulullah saw baitul māl bukanlah sekedar lembaga sejenis BAZIS yang dikenal sekarang ini. Baitul māl merupakan lembaga pengelola keuangan negara, maka baitul māl memainkan fungsi kebijakan fiskal sebagaimana yang dikenal dalam ekonomi sekarang. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh baitul māl sejak jaman rasulullah saw memberikan dampak langsung pada tingkat investasi dan secara tidak langsung memberikan dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.[17]

Dalam hal kebijakan moneter, sampai dengan masa pemerintahan Umar Ibn Khattab ra, boleh dikatakan pemerintahan Islam belum memiliki sejenis bank sentral yang mengatur kebijakan moneter, karena pada masa itu belum ada dinar Islam yang dicetak oleh pemerintah Islam. Ketika itu dinar Romawi dan dirham Persia yang digunakan sebagai alat bayar. Barulah di masa pemerintahan Khalifah Ali ra, dicetak dinar Islam dalam bentuk yang khas pemerintahan Islam. Namun karena keadaan politik saat itu mengakibatkan peredarannya sangat terbatas. Jadi dapat dikatakan bahwa baitul māl di jaman Rasulullah saw dan Khulafaur Rasyidin ra tidak menjalankan fungsi kebijakan moneter dalam arti mengelola jumlah uang yang beredar. [18]

Para ahli ekonomi Islam dan sarjana ekonomi Islam sendiri memiliki sedikit perbedaan dalam menafsirkan baitul māl ini. Sebagian berpendapat, bahwa baitul maal itu semacam bank sentral yang ada saat ini. Tentunya dengan berbagai kesederhanaannya karena keterbatasan yang ada. Sebagian lagi berpendapat bahwa baitul māl itu semacam menteri keuangan atau bendahara negara. Hal ini mengingat fungsinya untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara. Kalaupun lembaga baitul māl yang menurut para orientalis bukan sesuatu yang baru, maka proses siklus dana masyarakat (zakat,infaq dan shodaqoh) yang dinamis dan berputar cepat merupakan preseden yang sama sekali baru. [19]

Penjajahan yang terjadi di negara-negara Islam membawa perubahan dalam sistem pemerintahan, politik dan ekonomi. Meskipun akhirnya banyak negara Islam yang berhasil mendapatkan kemerdekaannya, namun kenyataannya mereka hanya merdeka secara politik, karena sisa-sisa penjajahan masih dirasakan terutama dalam bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Sistem ekonomi pada umumnya tidak bisa lepas dari sistim politik. Penjajahan telah membentuk watak negara Islam menjadi individualis dan sekuler, yang secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir dan bahkan akidah dari para pemimpinnya. Warisan ekonomi penjajahan membawa masalah seperti pengangguran, inflasi serta terpisahnya agama dan ekonomi serta politik, yang mengakibatkan ketidakberhasilan dalam pembangunan ekonomi. [20]

Hal ini menimbulkan pemikiran di kalangan negara Islam, bahwa perlu dicari terobosan baru sebagai solusi untuk mengatasi masalah ekonomi. Yang menarik adalah bahwa solusi tersebut dikembalikan dan dikaitkan dengan ideologi. Konsep ini berangkat dari kesadaran para pemimpin negara Islam bahwa sistem ekonomi penjajah tidak dapat mengatasi masalah. Dalam masalah keuangan, ditemukan terminologi baru bahwa sistem bunga yang ribawi yang dikenalkan oleh penjajah telah menghilangkan baitul māl dalam khasanah kenegaraan, maka kesadaran ini telah mengarahkan pada sistem keuangan yang bebas riba.[21]

Gerakan lembaga keuangan yang bebas riba dengan sistem modern didirikan pada tahun 1969 oleh Abdul Hamid An Maghar di desa Mith Gramer, tepi sungai Nil di Mesir. Meskipun akhirnya ditutup karena masalah manajemen, akan tetapi kelahiran Bank ini telah mengilhami diadakannya Konferensi Ekonomi Islam yang pertama pada tahun 1975 di Mekah. Dua tahun kemudian lahirlah Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IDB).[22]

Kelahiran IDB merupakan hasil serangkaian kajian yang mendalam dari pakar ekonomi dan keuangan juga dari para ahli hukum Islam. Negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam menjadi motor penggerak berdirinya IDB. Mesirlah yang pertama kali mengusulkan pendiriannya. Pada sidang Menteri Luar Negeri negara anggota OKI di Karachi Pakistan tahun 1970, Mesir mengusulkan perlunya pendirian Bank Islam Dunia. Usulan tersebut ditulis dalam bentuk proposal yang berisi tentang studi pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan pembangunan serta pendirian Federasi Bank Islam.[23]

Tujuan utama IDB adalah untuk memupuk dan meningkatkan perkembangan ekonomi dan social negara-negara anggota dan masyarakat muslim secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip syariat Islam. Fungsi utama bank ini berperan serta dalam modal usaha dan bantuan cuma-cuma untuk proyek produksi dan perusahaan disamping memberikan bantuan keuangan bagi negara-negara anggota dalam bentuk lain untuk perkembangan ekonomi dan sosial.[24]

Keberadaan IDB sangat berpengaruh dalam memberikan inspirasi pada pendirian dan perkembangan bank syari'ah di berbagai negara Islam.Komite ahli IDB kemudian menyusun berbagai peraturan dan perangkat pengawasan, untuk mengakomodasi rencana pendirian bank Syari'ah tersebut. Secara garis besar, bank Syari'ah tersebut dibagi menjadi dua, yakni Bank Islam Komersial (Islamic Commercial Bank ) dan Lembaga Investasi dalam bentuk International Holding Companies. Pada periode tahun 1970 -an negara Islam telah banyak yang mendirikan lembaga keuangan syari'ah, seperti Mesir, Sudan, Dubai, Pakistan, Iran, Turki, Bangladesh, Malaysia, dan termasuk Indonesia pada dekade 1990- an.[25]

Di Indonesia pada tahun 1990 mulai ada prakarsa mengenai bank syari'ah, diawali adanya Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasil lokakarya tersebut dilanjutkan dan dibahas dalam Musyawarah Nasional IV (MUNAS IV) MUI tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Hasil Munas membentuk Tim Perbankan MUI yang bertugas mensosialisasikan rencana pendirian bank syari'ah di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 1991, tim ini berhasil mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi sejak September 1992. Pada awalnya kehadiran BMI belum mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun industri perbankan. Namun dalam perkembangannya, ketika BMI dapat tetap eksis ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997, telah mengilhami pemerintah untuk memberikan perhatian dan mengatur secara luas dalam undang-undang, serta memacu segera berdirinya bank-bank syari'ah lain baik dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) maupun Windows Syari'ah untuk bank umum.[26]

Kehadiran BMI pada awalnya diharapkan mampu untuk membangun kembali sistem keuangan yang dapat menyentuh kalangan bawah (grass rooth). Akan tetapi pada prakteknya terhambat, karena BMI sebagai bank umum terikat dengan prosedur perbankan yang telah dibakukan oleh undang-undang. Sehingga akhirnya dibentuklah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat bawah. Namun dalam realitasnya, sistem bisnis BPRS terjebak pada pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang, yakni para pemilik modal. Sehingga komitmen untuk membantu derajat kehidupan masyarakat bawah mendapat kendala baik dari sisi hokum maupun teknis. Dari segi hukum, prosedur peminjaman bank umum dan dengan BPRS sama, begitu juga dari sisi teknis. [27]

Dari persoalan diatas, mendorong munculnya lembaga keuangan syari'ah alternatif. Yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga yang terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kaum mayoritas, yakni pengusaha kecil /mikro. Lembaga yang tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. Lembaga yang tidak terjebak pada pikiran pragmatis tetapi memiliki konsep idealis yang istiqomah. Lembaga tersebut adalah Baitul Māl Wa Tamwil (BMT).[28]

BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan, yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sector keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.[29]

BMT telah mampu menarik minat mereka yang berpendidikan. Dengan mengetahui fungsi baitul māl di jaman awal Islam, maka sebenarnya mereka yang telah terlibat dalam BMT diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan lembaga baitul māl. Menempatkan dominasi peran BMT sebagai lembaga keuangan syari'ah dan atau sebagai lembaga ekonomi sektor riil, dapat menjadi suatu ijtihad ummat sebagai reaksi terhadap berbagai persoalan ekonomi, terutama marjinalisasi peran ekonomi, terutama marjinalisasi peran ekonomi ummat di Indonesia.

D. Azas dan Dasar Hukum BMT

BMT berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.[30]

Tujuan dari BMT adalah untuk menyediakan dana murah dan cepat guna pengembangan usaha kecil bagi anggotanya. BMT juga bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. [31]

Pada awalnya BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu suatu lembaga yang melakukan penghimpunan dana dari anggota dan diperuntukkan bagi anggota. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mencontoh proyek yang sering dilakukan pemerintah dalam upaya pengembangan masyarakat.Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistim operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syari’ah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syari’ah.

Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi.[32] Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syari’ah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT ( Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, sedangkan didalam BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk diluar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai. [33]

Peraturan operasional bank syari’ah berdasarkan undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 dengan ketentuan pelaksanaannya seperti PP Nomor 71 tahun 1992 tentang BPR serta PP Nomor 72 tahun 1992 yang mengatur mengenai bank dengan prinsip bagi hasil. Kemudian Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tersebut telah diganti dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.[34]

Gerakan BMT dicanangkan sebagai gerakan nasional oleh presiden Soeharto pada pembukaan silaknas ICMI di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1995.[35] Dalam beberapa tahun kemudian BMT dibina dan dikembangkan oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) yang merupakan badan pekerja dari YINBUK (Yayasan Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil). YINBUK didirikan pada tanggal 13 Maret 1995 dengan tujuan untuk mengembangkan BMT secara meluas dan sehat.Upaya yang dilakukan PINBUK dengan beberapa langkah kelembagaan antara lain, berupa kerjasama dengan BI sejak 1995 melalui Proyek Hubungan Kerjasama (PHBK) dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). [36]

Seiring dengan perkembangan keberadaan BMT, selanjutnya PINBUK tidak lagi menjadi satu-satunya perintis dan pendukung pendiriannya. Ormas Islam atau lembaga keislaman juga mengambil peran mereka dalam memunculkan BMT-BMT baru. Ormas itu antara lain ICMI, MUI, NU dan Muhammadiyah. [37] Bahkan sejak tahun 2005 pendirian BMT telah bergeser kepada perusahaan bisnis yang disokong oleh seorang investor kuat atau kelompok bisnis. Tanda-tandanya dapat dilihat dari kepemilikan dan kemunculan kantor kas-kantor kasnya dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Pada sisi legalitasnya terdapat pergeseran pengakuan kewenangan legalitasnya yang semula diberikan oleh PINBUK dengan bekerjasama dengan Departemen Koperasi dan PHBK BI beralih menjadi kewenangan sepenuhnya Departemen Koperasi sehingga yang bertanggungjawab membinanya secara legal tetaplah departemen koperasi.

E. Struktur Organisasi dan Mekanisme Operasional

Struktur Organisasi

Struktur organisasi BMT menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggungjawab, garis komando serta cangkupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi. Tentu saja masing-masing BMT dapat memiliki karakteristik tersendiri, sesuai dengan besar kecilnya organisasi. Namun demikian, struktur organisasi dalam setiap BMT terdiri dari :

· Musyawarah Anggota Tahunan

· Dewan Pengurus

· Dewan Pengawas Syari'ah

· Dewan Pengawas Manajemen

· Pengelola yang terdiri minimal terdapat Manajer, Marketing, Accounting dan Kasir[38]

Gambar 3.1

Struktur Organisasi BMT

Mekanisme Operasional

a. Musyawarah Anggota Tahunan

Musyawarah ini dilaksanakan setiap tahun sekali, yang dihadiri oleh semua anggota atau perwakilannya. Musyawarah ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam sistem manajemen BMT dan oleh karenanya berhak memutuskan :

· Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi;

· Pemilihan, pengangkatan dan sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas, baik pengawas syari'ah maupun manajemen;

· Penetapan anggaran pendapatan dan belanja BMT selama satu tahun ;

· Penetapan visi dan misi organisasi ;

· Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun sebelumnya;

· Pengesahan rencana program kerja tahunan.[39]

b. Dewan Pengurus

Dewan Pengurus BMT pada hakekatnya adalah wakil dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan. Oleh karenanya, pengurus harus dapat menjaga amanah yang telah dibebankan kepadanya. Amanah ini nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada anggota pada tahun berikutnya. Masa kerja pengurus sangat tergantung pada kepentingan organisasi. Artinya BMT dapat menetapkan masa kerjanya 2,3,4 atau 5 tahun. Secara umum fungsi dan peran serta tanggungjawab pengurus dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Perencanaan

Dewan pengurus berfungsi menyusun perncanaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, baik keuangan maupun non keuangan, sehingga diperlukan pengurus yang memiliki wawasan luas, pengetahuan, dan pengalaman bisnis, serta rasa optimis yang tinggi.

2) Personifikasi badan hukum

Dewan Pengurus merupakan personifikasi BMT baik dimuka maupun diluar peradilan sesuai dengan keputusan musyawarah anggota. Pengurus pula yang paling bertanggungjawab terhadap pelaksanaan AD/ART organisasi.

3) Penyediaan sumber-sumber yang diperlukan

Dewan Pengurus harus mengusahakan berbagai sumber (resources) yang diperlukan agar BMT dapat berjalan dengan baik.

4) Personalia

Dewan pengurus pada dasarnya memegang kuasa atas jalannya BMT, namun karena keterbatasan tenaga kerja dan waktu, pengurus dapat mengangkat wakilnya si pengelola. Namun hal ini tidak mengurangi sedikitpun tanggungjawabnya.

5) Pengawasan

Karena pengurus telah menunjuk pengelola dalam menjalankan operasional rutin, maka fungsi pengurus terpenting berada pada fungsi pengawasan. [40] Fungsi melekat pada semua lini kepengurusan. Baik secara bersama-sama maupun perbidang, pengurus harus melakukan fungsi ini secara berkala.[41]

c. Dewan Pengawas Syari'ah

Dewan Pengawas Syari'ah memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan sistem syari'ah yang dijalankannya. Landasan kerja dewan ini berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Fungsi utama tersebut meliputi :

1) sebagai penasehat dan pemberi saran dan atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syari'ah seperti penetapan produk.

2) sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syari'ah Nasional atau Dewan Pengawas Syari'ah Propinsi.

3) mewakili anggota dalam pengawasan syari'ah.

d. Dewan Pengawas Manajemen

Dewan pengawas Manajemen merupakan representasi anggota terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus. Masa kerja pengawas sama dengan pengurus. Anggota dewan pengawas manajemen dipilih dan disyahkan dalam musyawarah anggota tahunan. Setiap anggota BMT memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi dewan pengawas manajemen. Fungsi dan peran utamanya meliputi :

1) mewakili anggota dalam memberikan pengawasan terhadap kerja pengurus terutama berkaitan dengan pelaksanaan keputusan musyawarah tahunan;

2) memberikan saran, nasehat, dan usulan kepada pengurus;

3) mempertanggungjawabkan hasil kerja pengawasannya kepada anggota dalam musyawarah tahunan.[42]

e. Pengelola

Pengelola merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh dewan pengurus. Mereka merupakan wakil pengurus dalam menjalankan fungsi operasional keseharian. Ia bertanggungjawab kepada pengurus dan jika diminta dapat memberikan penjelasan kepada anggota dalam musyawarah anggota. Satuan kerja pengelola dipimpin oleh manajer atau direktur diusulkan oleh pengurus dan ditetapkan dalam musyawarah tahunan. Namun demikian, pengurus dapat mengusulkan diadakan musyawarah bersama pengawas untuk memberikan dan mengganti direksi atau manajer, jika nyata-nyata manajer /direktur telah melanggar aturan BMT.

Satuan kerja pengelola dapat terdiri minimal : manajer, pembukuan, marketing dan kasir. Dalam tahap awal dan dalam permodalan yang masih sangat terbatas, fungsi pemasaran dapat dirangkap oleh manajer, sehingga strukturnya hanya terdiri dari manajer, kasir dan pembukuan.

1) Manajer/ Direktur

· Ia merupakan struktur pengelola yang tertinggi oleh karenanya ia yang paling bertanggungjawab terhadap operasional BMT ;

· Manajer berfungsi merumuskan strategi dan taktik operasional dalam rangka melaksanakan keputusan pengurus atau keputusan musyawarah tahunan;

· Ia dapat juga mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan karyawan ;

· Ia juga melakukan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap kinerja karyawan ;

· Manajer melaporkan kinerjanya kepada pengurus dalam periode waktu tertentu minimal enam bulan sekali.[43]

2) Pembukuan

§ Staf khusus pembukuan sedapat mungkin diangkat dari mereka yang memahami masalah akuntansi keuangan syari'ah;

§ Bagian ini berfungsi membuat laporan keuangan yang minimal meliputi : laporan neraca, laba rugi, dan perubahan modal dan arus kas;

§ Ia dapat memberikan masukan kepada manajer terutama yang berkaitan dengan penafsiran atas laporan keuangan.

§ Bagian ini juga berfungsi memberikan laporan perkembangan arus kas pembiayaan dan penghimpunan dana pada setiap periode seperti harian, mingguan, atau bulanan.

§ Bagi organisasi yang sudah berkembang, dapat membentuk unit administrasi tersendiri yang meliputi bagian administrasi pembiayaan, dan bagian administrasi tabungan.

§ Bagian administrasi pembiayaan akan berfungsi menyediakan berbagai kelengkapan untuk realisasi pembiayaan, dokumentasi, serta informasi berbagai hal tentang kondisi pembiayaan tersebut. Ia juga berfungsi mencatat angsuran supaya sesuai antara kartu angsuran yang dibawa nasabah /anggota dengan catatan BMT.

§ Bagian administrasi tabungan akan berperan dalam penyiapan buku tabungan bagi anggota baru, pencatatan saldo pada kartu monitoring, pemindahbukuan bagi hasil, serta catatan atas perilaku anggota penabung termasuk jadwal pengambilan tabungan dan informasi deposito jatuh tempo dan pengambilan tabungan besar.[44]

3) Marketing /Pemasaran

§ Bagian ini menjadi ujung tombak BMT dalam merebut pasar;

§ Ia berfungsi dalam merencanakan sistem dan strategi pemasaran meliputi : segmentasi pasar, taktis operasional, sampai pada pendampingan anggota/nasabah;

§ Bagian ini juga berfungsi untuk melakukan analisis usaha anggota /nasabah calon peminjam;

§ Menarik kembali pinjaman yang sudah digulirkan;

§ Menjemput simpanan dan tabungan anggota ;

§ Dalam keadaan tertentu (pada tahap awal dan modal masih terbatas) fungsi marketing dapat dirangkap oleh manajer/direktur;

§ Bila organisasi yang sudah berkembang, bagian marketing dapat dibagi menjadi bagian funding atau menghimpun dana, dan financing atau pembiayaan. Selanjutnya pada bagian funding dapat terdiri dari funding officer–funding officer dan pada bagian financing dapat terdiri dari account officer-account officer. Kedua bagian ini dipakai oleh kepala bagian marketing.[45]

4) Kasir /Teller

§ Bagian ini merupakan yang berkaitan langsung dengan bagian keuangan;

§ Pada setiap hari, kasir harus melakukan pembukuan dan penutupan kas;

§ Bagian ini bertugas membuat, merencanakan kebutuhan kas harian, mencatat semua transaksi kas serta menerapkannya dalam catatan uang keluar dan masuk;

§ Staf khusus pada kasir harus terpisah dengan bagian pembukuan;

§ Pada tahap awal staf kasir dapat berfungsi ganda yaitu sebagai fungsi pelayanan nasabah atau anggota;

§ Namun pada perkembangannya dapat dibentuk staf khusus yang akan menangani masalah jasa pelayanan anggota. Bagian ini merupakan bagian terdepan dari pelayanan BMT. Ia akan memberikan penjelasan secukupnya terhadap berbagai hal tentang BMT kepada calon anggota /nasabah.[46]

Dalam perkembangannya struktur organisasi BMT dapat dirubah dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pengembangannya struktur tersebut dapat menjadi :

· Direktur

· Manajer Operasional yang membawahi bagian kasir, pembukuan, bagian administrasi pembiayaan- tabungan dan bagian pelayanan nasabah /anggota.

· Manajer Marketing yang membawahi bagian funding officer (FO), account officer (AO), dan remedial (penagihan).

· Bagian pembukuan yang akan membawahi : internal audit dan staf pembukuan.[47]

F. Produk dan Jasa BMT

Pendirian BMT didesain untuk bermitra dengan usaha-usaha mikro yang tidak bisa dijamah oleh perbankan, baik konvensional maupun syari'ah. Selama ini perbankan masih kesulitan untuk mengalirkan dananya ke usaha mikro, hal ini karena jenis usaha ini dinilai kurang ekonomis untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Belum lagi karena berbagai kendala seperti masalah agunan, serta kondisi administrasi keuangan yang dinilai kurang memenuhi syarat.

Kegiatan utama BMT adalah menghimpun dana dan mendistribusikan kembali kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau mark up/margin sesuai syari'ah.

Dasar-dasar pengelolaan BMT dengan sistim syari’ah tidak menggunakan bunga sebab bunga adalah riba. Komitmen ini berdasarkan pada pengertian mengenai Q.S. 2 :278-279, 2 : 275-276, 3:130, 4:29, dan 30:39. Apalagi setelah MUI, dalam Rakernas di Jakarta Desember 2004, menyatakan fatwanya bahwa bunga bank haram hukumnya sebab bunga bank adalah riba. Seiring dengan gagasan Islamisasi perbankan, maka BMT pun mempedomani prinsip bagi hasil sebagai pengganti sistim bunga.[48]

Selama ini demi menjaga konsistensi lembaga keuangan yang mengatasnamakan Islam di Indonesia terutama pada level BMT, saat ini lingkup lembaga keuangan Islam sangat mendesak untuk mengembangkan pertukaran pandangan mengenai kemampuan produk-produk keuangan mereka sebagai satu kesatuan dalam kerangka pengganti sistim bunga, yang seharusnya lebih mampu membentuk keadilan ekonomi. Upaya itu adalah kebutuhan dalam kerangka menghilangkan kelemahan lembaga keuangan Islam karena tidak nyangkutnya teori dengan praktik atau antara ilmu dengan kenyataan.[49]

Dalam pembiayaan, fungsi dan layanan BMT tidak berbeda dengan bank syari’ah. BMT juga menjadi penyandang dana bagi pengusaha yang datang kepadanya untuk mengajukan permohonan dana. Besar kecil dana dalam permohonan pengusaha itu pada akhirnya mendapatkan ketetapannya dari pihak BMT.

Jenis-jenis layanan melalui produk BMT pun tidak berbeda dari jenis layanan bank syari’ah, yang dapat dibagi menjadi 3:

a. Sistim jual beli

1) Ba’i Bitsaman Ajil

Penjualan barang kepada anggota dengan mengambil keuntungan (margin) yang diketahui dan disepakati bersama, pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur.

2) Murobahah

Penjualan barang kepada anggota dengan mengambil keuntungan (margin) yang diketahui dan disepakati bersama, pembayaran dilakukan dengan cara jatuh tempo/sekaligus.

3) Ba’i As-Salam

Penjualan hasil produksi (komoditi) yang terlebih dahulu dipesan anggota dengan kriteria tertentu yang sudah umum. Anggota harus membayar uang muka kemudian barang dikirim belakangan (setelah jadi).

4) Jual beli Istisna’

Penjualan hasil produksi (komoditi) pesanan yang didasarkan kriteria tertentu (yang tidak umum) anggota boleh membayar pesanan ketika masih dalam proses pembuatan/setelah barang itu jadi dengan cara sekaligus/mengangsur.

5) Ijaroh

Pembelian suatu barang yang dilakukan dengan cara sewa terlebih dahulu setelah masa sewa habis maka anggota membeli barang sewa tersebut.[50]

b. Sistim Bagi Hasil

1) Musyarokah

Kerjasama penyertaan modal dan masing-masing menentukan jumlahnya sesuai kesepakatan bersama yang digunakan untuk mengelola suatu usaha/proyek tertentu.

Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarokah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syari'ah dapat meminta jaminan. Kerugian harus dibagi antara para anggota secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarokah akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari lainnya dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Hal ini dapat dijadikan dasar dalam penentuan nisbah dimana anggota BMT sebagai pengelola usaha mendapatkan porsi yang lebih tinggi.

2) Mudharabah

Pemberian modal kepada anggota yang mempunyai skill untuk mengelola usaha/proyek yang dimilikinya. Pembagian bagi hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan. Modal 100 % dari shohibul maal, tidak terdapat jadwal angsuran, bagi hasil tidak ditetapkan dimuka dan sifatnya tidak tetap, tergantung fluktuasi keuntungan yang diperoleh.

BMT sebagai penyandang dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib/anggota melakukan kesalahan yang disengaja, lalai/menyalahi perjanjian. Dalam akad ini biaya operasional dibebankan kepada mudharib.[51]

c. Sistim Jasa

1) Qord

Pemberian pinjaman untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan cara angsur atau tunai. Contohnya untuk biaya rumah sakit, biaya pendidikan, biaya tenaga kerja.

2) Al-Wakalah

Pemberian untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Penerima kuasa mendapat imbalan yang ditentukan dan disepakati bersama.

3) Al-Hawalah

Penerimaan pengalihan utang/piutang dari pihak lain untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif. BMT sebagai penerima pengalihan hutang /piutang akan mendapatkan fee dari pengaturan pengalihan (management fee).

4) Rahn

Pinjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan utang dengan membayar jatuh tempo. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhum) ditanggung oleh penggadai (rahin). Barang jaminan adalah milik sendiri (rahin), untuk itu hendaknya rahin bersedia mengisi surat pernyataan kepemilikan.

5) Kafalah

Pemberian garansi kepada anggota yang akan mendapatkan pembiayaan (pelaksanaan suatu usaha/proyek) dari pihak lain. BMT mendapatkan fee dari anggota sesuai dengan kesepakatan bersama. [52]

Sejalan dengan sejarah kemunculan Bank Islam, disini diperlukan suatu penegasan terhadap kedudukan produk-produk tersebut sebagai pengganti bunga bank. Prinsip bagi hasil didalam BMT menjadi gagasan yang mengemuka dalam upaya mencari pengganti bunga, dan penerapannya dilaksanakan dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

[1] Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta, IIIT Indonesia, 2003) Ed.I Cet I, hal. 40.

[2] Ibid, hal 43

[3] Mudharabah disebut juga qiradh atau muqaradah. Makna keduanya sama. Mudharabah adalah istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah qiradh digunakan oleh masyarakat Hijaz. (Adiwarman A Karim, 2004, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 2, PT Raja Grafindo, Jakarta).

[4] Al Jaziri, Kitab al- fiqh ‘ala mazahib al- Arba’ah, Juz III, (Beirut : Dar al-Fikr, 1990), hal.34

[5] Musthafa Ahmad Az Zarqa, al fiqh fi Tsubih al Jadi (Beirut, Dar-al Fikr,1989) juz I hal. 55.

[6] Ghufron A Mas’adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, cet.1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2002), hal. 77.

[7] Republika Online tanggal 14 Desember 2001;

[8] Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Cet. 2, Yogyakarta Ekonisia, 2004, hal 96

[9] Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, Cet.1,Yogyakarta, UII Press,2002 hal 64.

[10] Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Watamwil, Yogyakarta, UII Press, 2004, hal 16.

[11] PINBUK, Pedoman Cara Pembentukan BMT, (Jakarta, PT. Bina Usaha Indonesia, tt) hal 2-3.

[12] Ibid, hal. 4-5

[13] M. Dawam Raharjo, Perspektif Dkelarasi Makkah, Menuju Ekonomi Islam, Mizan, Bandung, 1989, hal.431

[14] Muhammad, Manajemen Bank Syariah , Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2003 hal. 23.

[15] Muhammad Ridwan, Manajemen, hal 56.

[16] Ibid, hal. 59

[17] Ibid.

[18] Siti Maryam dkk, Sejarah Peradaban Islam, Yogyakarta, Jurusan SPI Fak. Adab IAIN Suka dan LESFI, 2002,hal. 57

[19] Muhammad Ridwan, Manajemen,, hal 56-57.

[20] Ibid, hal 66

[21] Ibid, hal 67

[22] Ibid, hal 67

[23] Muhammad Ridwan, Manajemen, hal. 67

[24] M. Abdul Manan, Islamic Economic Theory and Practice, Terjemahan M. Nastangin, Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, 1993, hal 191.

[25] Muhammad Ridwan, Manajemen, hal. 69

[26] Ibid, hal. 71-72.

[27] Ibid, hal. 72

[28] Ibid hal. 73

[29] Ibid, hal 126

[30] PINBUK, Modul Pelatihan Pengelola Baitut Tamwil (Jakarta, PINBUK, tt). Hal 2-3.

[31] Ibid

[32] Baihaqi Abd. Madjid (Ed), Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistim Syariah : Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT, (Jakarta, PINBUK,2000), hal. 85-91.

[33] Ibid, hal 92.

[34] Umi Pujiastuti, Pendirian dan Pengelolaan BMT di Lingkungan Pondok Pesantren, (Jakarta, Depag, 2000), hal.6.

[35] Baihaqi Abd Madjid (ed), Paradigma, hal. 222.

[36] Ibid, hal 256.

[37] Muhammad (Ed), Bank Syari’ah, Analisis Kekuatan, Kelenahan, Peluang dan Ancaman, (Yogyakarta, Ekonisia,2006), hal 144-148.

[38] Tim Penyusun Pedoman BMT Jaringan Muamalat Center Indonesia, Yogyakarta, 2004.

[39] Muhammad Ridwan, Manajemen, hal. 141

[40] Modul Materi Umum dan Perkoperasian, Pusat Pengembangan Bisnis, LPKwu, Universitas Sebelas Maret, Solo, 2003, hal 7.

[41] Muhammad Ridwan, Manajemen, hal. 142.

[42] Ibid, hal. 143-144.

[43] Ibid, hal. 145.

[44] Ibid, hal 145-146

[45] Ibid.

[46] Ibid.

[47] Ibid, hal 147

[48] Penegasan ini diketahui dari permulaan pendirian bank syari’ah dan kemudian BMT. Hingga sekarang ini penilaian bahwa bunga adalah riba mungkin cenderung berkembang kepada pandangan bahwa riba itu adalah bunga. “ Sistim bunga “ dinyatakan mempunyai dampak buruk berupa pertentangan dengan nilai akidah oleh karena perolehan keuntungan yang ditetapkan dimuka tanpa mengindahkan untung atau rugi dari usaha yang dibiayai dengan uang pinjaman; pertentangan dengan nilai keadilan yang terjadi pada peminjaman baik produktif maupun konsumtif; penyebab kejahatan moral berupa terbentuknya sifat rakus kehartaan, egoisme atau individualisme, hilangnya persaudaraan sosial dan sifat saling mengasihi, dan melemahnya etos kerja di sektor riil oleh karena pembungaan uang; penyebab kebencian dan permusuhan sesama dan penyebab kejahatan ekonomi yaitu penciptaan tingginya harga jual dan ekonomi biaya tinggi untuk pinjaman produktif dan penurunan daya beli masyarakat gara-gara pinjaman konsumtif dengan sistim bunga. Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul- Mal wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta, UII Press, 2003), hal.33-34.

[49] Lihat pencermatan Kuntowijoyo, seputar perkembangan sejarah umat dalam Muslim tanpaMasjid, (Bandung, Mizan,2001) hal 102 dan dalam keseuruhan gagasan ilmu sosial profetiknya. Disamping itu kelemahan mendasar sistim perbankan Islam adalah tidak tahan kritik baik dalam teori maupun praktik.

[50] Ibid, hal. 168-169

[51] Ibid, hal 170-171

[52] Ibid, hal 171-174

KONSEP INFLASI DAN INVESTASI

sitinurroisah@gmail.com (Nur Roisah) — Fri, 17 Jun 2016 13:04:00 +0700

Studi Ekonomi - Siti Nur Roisah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

produksi nasional yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara umum penyebab Inflasi terjadi karena adanya tekanan dari sisi permintaan (Deman Pull Inflation) maupun dari sisi penawaran (Cost Pull Inflation). Dari sisi permintaan Menurut teori moneter, ekses permintaan ini disebabkan terlalu banyaknya uang beredar di masyarakat, sedangkan jumlah barang di pasar sedikit. Dari sisi penawaran (Cost Pull Inflation), inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Adanya kenaikan biaya produksi, asumsi dengan modal yang sama, maka jumlah produk yang dihasilkan Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang sangat ditakuti oleh semua negara di dunia, termasuk Indonesia.

Telah kita ketahui bahwa disetiap Negara terutama Negara Indonesia, Inflasi tersebut sangat berpengaruh pada kegiatan ekonomi yang lainnya seperti pada Investasi. Perlu anda ketahui bahwa adanya inflasi yang tinggi atau kelebihan keadaan tersebut membuat pengaruh buruk terhadap para investor saham pada setiap perusahaan. Oleh karena itu dalam makalah ini akan menjelaskan pengaruh inflasi terhadap investasi ataupun konsep inflasi dan Investasi itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian inflasi?

2. Berapa pembagian dari inflasi?

3. Bagaimana perhitungan dari indeks harga konsumen ( IHK ) atau consumer price index ( CPI ) ?

4. Bagaimana tujuan dari perhitungan IHK atau CPI?

5. Bagaimana perhitungan dari inflasi?

6. Apa definisi dari deflasi?

7. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap investasi?

PEMBAHASAN

A. Pengertian inflasi

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan ( nilai unit perhitungan moneter ) terhadap barang-barang atau komoditas dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap barang-barang atau komoditas dan jasa yang didefinisikan sebagai deflasi ( deflation )[1].

Dalam banyak literatur disebutkan bahwa inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian. Sedangkan menurut Rahardja dan Manurung ( 2004 : 155 ) mengatakan bahwa, inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Sedangkan menurut Sukirno ( 2004 : 333 ), inflasi yaitu, kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Dengan kata lain, terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit. Inflasi biasanya menunjuk pada harga-harga konsumen, tapi bisa juga menggunakan harga-harga lain ( harga perdagangan besar, upah, harga, asset dan sebagainya ). Biasanya diekspresikan sebagai persentase perubahan angka indeks. Tingkat harga yang melambung sampai 100% atau lebih dalam setahun ( hiperinflasi ), menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, sehingga masyarakat cenderung menyimpan aktiva mereka dalam bentuk lain, seperti real estate atau emas, yang biasanya bertahan nilainya di masa-masa inflasi. Inflasi tidak terlalu berbahaya apabila bisa diprediksikan, karena setiap orang akan mempertimbangkan prospek harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang dalam pengambilan keputusan. Di dalam kenyataannya, inflasi tidak bisa diprediksikan, berarti orang-orang sering kali dikagetkan dengan kenaikan harga. Hal ini mengurangi efisiensi ekonomi karena orang akan mengambil resiko yang lebih sedikit untuk meminimalkan peluang kerugian akibat kejutan harga. Semakin cepat kenaikan inflasi, semakin sulit untuk memprediksi inflasi di masa yang akan datang.[2]

B. Pembagian dari inflasi

Inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu sebagai berikut:

1. Moderat Inflation : karakteristiknya adalah kenaikan tingkat harga yang lambat. Umumnya disebut sebagai “inflasi laju digit”. Pada tingkat inflasi seperti ini orang-orang masih mau untuk memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang dari pada dalam bentuk asset riil.

2. Galloping Inflation : inflasi tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% sampai dengan 200% per tahun. Pada tingkatan inflasi seperti ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk asset-aset riil.

3. Hyper Inflation : inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai trilyunan persen per tahun.[3]

Terdapat berbagai macam jenis inflasi jika dilihat dari penyebabnya, beberapa kelompok besar dari inflasi adalah:

1. Policy Induced, disebabkan oleh kebijakan ekspansi moneter yang juga bisa merefleksikan difisit anggaran yang berlebihan dan cara pembiayaannya.

2. Cost Push Inflation, disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya yang bisa terjadi walaupun pada saat tingkat pengangguran tinggi dan tingkat penggunaan kapasitas produksi rendah.

3. Demand Pull Inflation, disebabkan oleh permintaan agregat yang berlebihan yang mendorong kenaikan tingkat harga umum.

4. Inertial Inflation, cenderung untuk berlanjut pada tingkat yang sama sampai kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah. Jika inflasi terus bertahan, dan tingkat ini diantisipasi dalam bentuk kontrak finansial dan upah, kenaikan inflasi akan terus berlanjut.[4]

Menurut sumbernya inflasi dibagi menjadi sebagai berikut :

1. Inflasi dari luar negeri

Karena terjadi kenaikan harga diluar negeri, dalam Negara bebas banyak Negara yang saling berhubungan sehingga akan mempengaruhi Negara lainnya.

2. Inflasi dari dalam negeri

Bersumber dari dalam negeri dapat terjadi karena kegagalan panen, pencetakan uang, ataupun penerapan anggaran defisit

C. Perhitungan dari indeks harga konsumen ( IHK ) atau consumer price index ( CPI )

Indeks harga konsumen adalah ukuran rata-rata perubahan harga dari suatu paket komoditas (commodity basket) dalam suatu kurun waktu tertentu atau antar waktu atau mengukur biaya pembelian sekelompok barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen dimana IHK mengukur biaya yang langsung dibayar oleh konsumen pada harga eceran. IHK (Indeks Harga Konsumen) atau CPI (Consumer Price Index) adalah sebagai pengukur tingkat Inflasi.[5]

Sedang indeks harga merupakan ukuran statistik yang menyatakan perubahan harga suatu variabel pada suatu waktu ke waktu sebelumnya. Manfaat indeks harga untuk menghitung tingkat inflasi di suatu daerah.

Metode perhitungan indeks harga dijelaskan sebagai berikut :

1. Metode agregatif sederhana

Rumus perhitungan indeks harga dengan metode agregatif sederhana sebagai berikut :

IA = ∑Pn x 100%

∑Po

Keterangan :

IA = indeks harga agregatif sederhana

∑Pn = jumlah harga pada tahun yang di amati

∑Po = jumlah harga pada tahun dasar

Indeks dasar pada metode agregatif sederhana adalah 100.

Berikut contoh dari agregatif sederhana :

No	Nama Barang	Harga
		2008	2009	2010
1	Gula putih	4.000	7.000	9.000
2	Minyak goring	3.000	6.000	8.000
3	Beras	4.500	5.000	7.000

Apabila dihitung dengan metode indeks harga agregatif sederhana ( tahun dasar 2009 ), tingkat inflasi tahun 2010 berdasarkan tingkat keparahan adalah…

Jawaban :

Jumlah harga tahun 2008 = 11.500

Jumlah harga tahun 2009 = 18.000

Jumlah harga tahun 2010 = 24.000

IA2010 = ∑P2010 x 100%

∑P2009

= 24.000 x 100%

18.000

= 133,33

Indeks dasar metode agregatif sederhana adalah 100 sehingga tingkat inflasinya = 133,33-100 = 33,33%.

2. Metode agregatif tertimbang

Metode agregatif dapat dihitung dengan indeks laspeyres dan paasche. Rumus perhitungan kedua indeks tersebut sebagai berikut.

a. Indeks Laspeyres

IL = ∑Pn x Qo x 100%

∑Po x Qo

Keterangan :

IL = indeks laspeyres

Pn = harga pada tahun yang diamati

Po = harga pada tahun dasar

Qn = barang pada tahun yang diamati

Qo = barang pada tahun dasar

∑ = jumlah

Contoh dari indeks laspeyres :

Nama Barang	Harga Barang		Jumlah Barang
Nama Barang	2009	2010	2009	2010
A	1.000	1.500	100	150
B	1.500	2.000	80	100
C	2.000	2.500	50	70
D	3.000	3.500	60	80

Jawaban :

IL = ∑Pn x Qo x 100%

∑Po x Qo

= ∑( 1.500x100 ) + ( 2.000 x 80 ) + ( 2.500 x 50 ) + ( 3.500 x 60 ) x 100%

∑( 1.000 x 100 ) + ( 1.500 x 80 ) + ( 2.000 x 50 ) + ( 3000 x 60 )

= 150.000 + 160.000 + 125.000 + 210.000 x 100%

100.000 + 120.000 + 100.000 + 180.000

= 645.000 x 100 %

500.000

= 129%.

b. Indeks Paasche

IP = ∑Pn x Qn x 100%

∑Po x Qo

Keterangan :

IP = indeks paasche

Pn = harga pada tahun yang diamati

Po = harga pada tahun dasar

Qn = barang pada tahun yang diamati

Qo = barang pada tahun dasar

∑ = jumlah

Sama dengan tabel diatas indeks laspeyres, akan dihitung juga indeks paasche…

IP = ∑Pn x Qn x 100%

∑PoQo

= ∑( 1.500 x 150 ) + ( 2.000 x 100 ) + ( 2.500 x 70 ) + ( 3.500 x 80 ) x 100%

∑( 1.000 x 100 ) + ( 1.500 x 80 ) + ( 2.000 x 50 ) + ( 3.000 x 60 )

= 225.000 + 200.000 + 175.000 + 280.000 x 100%

100.000 + 120.000 + 100.000 + 180.000

= 880.000 x 100%

500.000

= 176%.

D. Tujuan dari perhitungan IHK atau CPI

1. Mengetahui perkembangan harga barang dan jasa

2. Sebagai pedoman untuk menentukan suatu kebijaksanaan yang akan datang, terutama di bidang pembangunan ekonomi.

3. Sebagai penghitung penyesuaian upah minimum kabupaten.

4. Mempermudah pemantauan supply dan demand khususnya barang kebutuhan masyarakat yang ada dipasar.[6]

E. Perhitungan dari inflasi

Perhitungan laju inflasi, laju inflasi merupakan kenaikan atau penurunan inflasi dari periode satu ke periode yang lain atau dari satu tahun ke tahun yang lain. Penghitungan laju inflasi dapat dirumuskan sebagai berikut.

Laju inflasi : IHK – IHK1 x 100%

IHK1

Keterangan :

IHK = indeks harga konsumen dalam periode tertentu

IHK1 = indeks harga konsumen pada periode sebelumnya

Contoh, data indeks harga konsumen pada tahun 2012 sebesar 134, pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 156. Laju inflasi pada tahun 2013 adalah…

IHK – IHK1 x 100%

IHK1

= 156-134 x 100%

134

= 16,42%.

F. Definisi dari deflasi

Suatu kondisi di mana harga barang dan jasa terus mengalami penurunan dan nilai uang terus mengalami penguatan. Pada kondisi deflasi, penurunan harga barang dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk menggairahkan produksi, industri, kesempatan kerja, dan meningkatkan nilai uang

2. Agar barang yang telah diproduksi terjangkau untuk dibeli oleh masyarakat

3. Membantu para pebisnis dalam memasarkan barangnya dan memperoleh perputaran modal untuk kembali untuk memproduksi barang yang baru

Kondisi inflasi dan deflasi yang tidak terkendali dapat merusak tatanan ekonomi suatu Negara. Oleh karena itu, deflasi yang dimaksud adalah deflasi yang terkendali atau actual deflation (deflasi yang diharapkan ) karena deflasi yang terkendali memberikan banyak keuntungan yang diperoleh, terutama pada kinerja keuangan di berbagai sektor bisnis.[7]

G. Pengaruh inflasi terhadap investasi

Ketika konsep pertumbuhan ekonomi dirancang dan diaplikasikan, tindakan tersebut selalu berhubungan dengan inflasi. Hal ini disebabkan karena selalu adanya trade off antara inflasi di satu pihak dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di pihak lain. Tegasnya, jika inflasi diturunkan maka pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja juga akan turun, demikian pula sebaliknya, terjadi sebuah keseimbangan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja.

Dari segi makro, laju pertumbuhan kesempatan kerja dapat memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Artinya, hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan kesempatan kerja dapat dijelaskan melalui elastisitas kesempatan kerja. Elastisitas kesempatan kerja yang semakin tinggi mengindikasikan setiap laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

Bagi kalangan investor sangat penting untuk menurunkan inflasi karena peningkatan inflasi secara relatif merupakan sinyal negatif bagi investor di pasar modal. Secara spesifik inflasi dapat menngkatkan pendapatan dan biaya bagi perusahaan, yaitu jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan maka profitabilitas perusahaan akan turun. Profitabilitas disini yang dimaksud adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan pendapatan bersih.

Inflasi berhubungan dengan suku bunga. Jika inflasi semakin tinggi tanpa diimbangi oleh kenaikan suku bunga maka keuntungan investasi, terutama di pasar uang, menjadi tidak menarik lagi sehingga dapat menyebabkan lemahnya nilai tukar. Pihak yang paling berpengaruh dan berwenang dalam mengendalikan tingkat bunga adalah bank sentral. Bank sentral harus melakukan kehati-hatian ( prudential principle ) dalam pengambilan setiap kebijakan yang dapat memengaruhi pasar.[8]

PENUTUP

A. Kesimpulan

inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Di lihat dari keparahannya Inflasi ada Moderat Inflation, Galloping Inflation, Hyper Inflatio, Dilihat dari penyebabnya ada Policy Induced, Cost Push Inflation, Demand Pull Inflation, Inertial Inflation, dan dilihat dari sumbernya ada Inflasi dari luar negeri, Inflasi dari dalam negeri. Sedang IHK (Indeks Harga Konsumen) atau CPI (Consumer Price Index) adalah sebagai pengukur tingkat Inflasi.

Deflasi merupakan suatu kondisi di mana harga barang dan jasa terus mengalami penurunan dan nilai uang terus mengalami penguatan. Bagi kalangan investor sangat penting untuk menurunkan inflasi karena peningkatan inflasi secara relatif merupakan sinyal negatif bagi investor di pasar modal. Inflasi berhubungan dengan suku bunga. Jika inflasi semakin tinggi tanpa diimbangi oleh kenaikan suku bunga maka keuntungan investasi, terutama di pasar uang, menjadi tidak menarik lagi sehingga dapat menyebabkan lemahnya nilai tukar.

[1] Adiwaran A Karim, Ekonomi Makro Islami, Cet ke-7, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014, Hlm. 135.

[2] Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, Hlm. 175-176.

[3]Adiwaran A Karim, Cet ke-7, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014, Hlm. 137-138.

[4]Nurul Huda, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, Hlm. 176-177.

[5] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Hlm. 136.

[6] http://economicwatcher.blogspot.co.id/2012/09/indeks-harga-konsumen-pembahasan-dan.html (Diakses 23:41 11/03/2016).

[7] Irham Fahmi, Manajemen Investasi : Teori dan Soal Jawab, Jakarta : Salemba Empat, 2015, Hlm.69-70.

[8] Ibid., Hlm. 71-74.

PENGEMBANGAN PRODUK

sitinurroisah@gmail.com (Nur Roisah) — Fri, 17 Jun 2016 11:00:00 +0700

Studi Ekonomi -

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi atau perusahaan, pastinya menginginkan untuk memproduksi suatu produk yang lain dari yang lain dan pertama kali ada. Salah satu tantangan besar dalam perencanaan pemasaran adalah bagiamana menciptakan dan mengembangkan gagasan-gagasan tentang produk baru dan akhirnya berhasil memasarkannya. Karena belum tentu produk baru yang dimunculkan oleh suatu organisasi atau perusahaan dapat diterima dengan baik oleh konsumen.

Untuk mensukseskan gagasan-gagasan terhadap pengembangan produk baru, suatu perusahaan perlu melakukan beberapa tahapan, agar produk yang diciptakan tepat sasaran dan diterima oleh pasar. Karena tujuan diciptakannya produk baru adalah menciptakan inovasi baru yang suskes di pasaran dan juga perusahaan harus mengganti produk-produk yang telah masuk ke tahap penurunan dalam daur ulang hidup produknya.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan produk?

2. Bagaimana klasifikasi produk berdasarkan penggunaanya?

3. Apa yang dimaksud dengan merek?

4. Bagaiman konsep kemasan/pengemasan yang baik?

5. Apa yang dimaksud dengan pelabelan?

6. Apa yang dimaksud dengan jaminan dan garansi?

7. Bagaimana tahapan proses dalam pengembangan produk?

8. Bagaimana tahapan daur hidup produk?

PEMBAHASAN

A. Pengertian Produk

Pengertian produk Menurut kotler adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk-produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, orang, tempat, dan gagasan.[1]. Dari definisi tentang produk tersebut, dapat kita ketahui bahwa produk adalah suatu bentuk barang atau jasa, yang ditawarkan dan telah dibuat sedemikian rupa untuk ditawarkan atau dijual, dimiliki, dan digunakan atau dikonsumsikan agar dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.

B. Klasifikasi Produk

1. Produk Konsumen

Produk konsumen dapat diklasifikasikan berdasarkan kebiasaan belanja, yaitu: barang mudah (convenience goods), barang toko (shopping goods), barang khusus (specialty goods), dan barang yang tidak dicari (unsought goods).

a. Barang sehari-hari (convenience goods) adalah barang yang biasanya dibeli pelanggan dengan cepat dan dengan upaya yang sangat sedikit. Contohnya meliputi produk-produk tembakau, sabun dan Koran. Barang mudah didapat dibagi lebih jauh. Pertama, kebutuhan pokok (staples) adalah barang-barang yang dibeli konsumen secara teratur atau rutin contohnya sabun. Kedua, barang dadakan (impulse goods) adalah barang yang dibeli tnapa perencanaan atau upaya pencarian contohnya cokelat dan majalah. Ketiga, barang darurrat (emergency goods) adalah barang yang dibeli pada saat kebutuhsn mendesak, contohnya payung pada musim hujan.

b. Barang Toko (shopping goods) adalah barang-barang yang biasanya dibandingkan berdasarkan kesusaian, kualitas, harga, dan gaya dalam proses pemilihan dan pembeliannya. Contohnya meliputi perabotan, pakaian, mobil bekas, dan peralatan rumah tangga utama. Barang toko dapat dibagi lebih jauh: pertama, barang toko homogen (homogenous shopping goods) adalah barang yang memiliki kemiripan mutu, tetapi cukup berbeda dari segi harga sehingga dapat menjadi alas an perbandingan dalam beebelanja. Kedua, barang toko heterogen (heterogenous shopping goods) adalah barang yang bebeda dari segi ciri-ciri produk dan layanan yang mungkin diangggap lebih penting daripada harganya.

c. Barang Khusus (specialty goods) barang yang memiliki ciri-ciri atau identitas merek yang unik dank arena itulah cukup banyakpembeli bersedia melakukan upaya pembelian yang khusus. Contohnya meliputi mobil, kompenen-komponen stereo, dan peralatan fotografi.

d. Barang yang tidak dicari (unsought goods) adalah barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau biasanya mereka tidak terpikir untuk membelinya, seperti detektor asap.[2]

2. Produk Industri

Barang-barang industri dapat diklasifikasikan berdasarkan bagaimana cara barang tersebut memasuki proses produksi dan kemahalan relatifnya.

a. Bahan baku dan suku cadang (materials and parts) adalah barang-barang yang sepenuhnya memasuki produk yang dihasilkan. barang-barang itu terbagi menjadi dua kelas: bahan mentah serta bahan baku dan suku cadang hasil manufaktur.

· Bahan mentah terbagi menjadi dua kelas utama: produk pertanian (misalnya gandum, kapas, ternak, buah, dan sayuran) dan produk alam (misalya ikakn, minyak mentah, biji besi).

· Bahan baku dan suku cadang hasil manufaktur dibagi menjadi dua kategori: bahan baku komponen (contohnya besi, benang, semen, kabel) dan suku cadang komponen (misalnya motor kecil, ban, cetakan. Bahan baku komponen umumnya diolah lebih lanjut misalnya butir besi diolah menjadi baja. Sifat standar dari bahan baku komponen seperti itu biasanya berarti bahwa keandalan pemasok dan harga mejadi faktor penentu pembelian yang paling penting. Suku cadang komponen masuk ke dalam produk akhir secara lengkap tanpa perubahan bentuk lebih lanjut, seperti motor kecil yang dipasang dalam penghisap debu, dan ban yang dipasang pada mobil.

b. Barang modal (capital items) adalah barang-barang tahan lama yang memudahkan pegembangan dan/atau pegolahan produk akhir. Barang modal eliputi dua kelompok: instalasi dan peralatan.

· Instalasi terdiri dari bangunan (misalnya pabrik dan kantor) dan peralatan (misalnya generator, bor, komputer mainframe, lift). Instalasi biasanya langsung dibeli dari produsennya, dan penjualan biasanya didahului dengan perode negosiasi yang panjang.

· Peralatan meliputi peralatan dan perkakas pabrik yang dapat dibawa-bawa (misalnya perkakas pertukangan, truk pengangkut) serta peralatan kantor (misalnya komputer personal, meja). Peralatan hanya membntu dalam proses produksi. Peralatan memiliki umur yang lebih singkat daripada instalasi.

c. Perlengkapan dan jasa bisnis adalah barang dan jasa tidak tahan lama yang membantu dan/atau pengelolaan produk akhir.

Perlengkapan ada dua jenis: Perlengkapan operasi (misalnya pelumas, batu bara, kertas tulis, pensil) serta barang untuk pemeliharaan dan perbaikan (misalnya cat, paku, sapu). Perlengakapan ekuivalen denga barang convenience dalam bidang industri, perlengkapan biasanya dibeli dengan usaha menimum berdasaran pembelian ulang langsung.

Jasa bisnis meliputi jasa pemeliharaan dan perbaikan (misalnya pembersihan jendela) dan jasa konsultasi bisnis (misalnya konsultasi manajemen, hukum, periklanan). Jasa pemeliharaan dan perbaikan biasanya diberikan berdasarkan kontrak. Jasa pemeliharaansering disediakan oleh produsen kecil, dan jasa perbaikan sering diperoleh dari pembuat peralatan asli. Jasa konsultasi bisnis biasanya dibeli dalam stuasi pembelian tugas baru, dan pemebli industri akan memilih pemasok berdasarkan reputasi pemasok dan staf-stafnya.[3]

C. Ekuitas dan Strategi Merek

1. Pegertian Merek

Merek adalah nama, istilah, simbol, rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari dari seorang atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing.

merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek-merek terbaik memberikan jaminan mutu. Akan tetapi leibh dari sekedar simbol. Merek dapat memiliki enam level pengertian:

a. Atribut: merek meningatkan pada atribut-atribut tertentu. Contoh nya Mercedes memberi kesan sebagai mobil yang mahal, dibuat dengan baik dirancang dengan baik tahan lama, bergengsi tinggi.

b. Manfaat: atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Atribut “tahan lama” dapat diterjemahkan menjadi manfaat fungsional, “saya tidak perlu membeli mobil baru setiap beberapa tahun.” Atribut “mahal” mungin diterjemahkan menjadi manfaat emosional, “mobil ini membuat saya merasa pemting dan dihargai.”

c. Nilai: merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Jadi, mercedes berarti kinerja tinggi, keamanan, gengsi, dan lain-lain.

d. Budaya: merek juga mewakili budaya tertentu. Mercedes mewakili budaya jerman: terorganisasi, efisien,bermutu tinggi.

e. Kepribadian: merek juga mencerminkan kepribadian tertentu. Mercedes mencerminkan pimpinan yang masuk akal (orang), singa yang memerintah (binatang), atau istana yang agung (obyek).

f. Pemakai: merek juga menunjukkan jenis konsumen yang membli atau menggunakan produk tersebut. Kita akan terkejut melihat seorang sekretaris berumur 20 tahun mengendarai mercedes. Yang kita harapkan adalah seorang mencapai puncak berumur 55 tahun dibelakang kemudian.

2. Nilai Merek (ekuitas merek)

Merek bervariasi dalam hal kekuatan dan nilai yang dimilikinya di pasar. Pada satu sisi ada merek yang tidak dikenal oleh sebagian besar pembeli di pasar. Kemudian ada merek yang terhadapnya pembeli memiliki tingkat kesadaran merek (brand awareness) yang tinggi. Di atas itu terdapat merek yang memiliki tingkat penerimaan merek (brand acceptability) yang tinggi. Kemudian, ada merek yang menikmati tingkat preferensi merek (brand preference) yang tinggi. Akhirnya ada merek yang memiliki tingkat kesetiaan merek (brand loyality).

Ekuitas merek (brand equity) sangat berkaitan dengan seberapa banyak pelanggan suatu merek berada dalam kelas 3, 4, dan 5. menurut Aaker, dengan tingkat pengakuan merek, mutu mrek yang diyakini, asosiasi mental dan emosional yang kuat, serta aktiva lain seperti hak paten, merek dagang, dan hubungan saluran distribusi juga berkaitan denga ekuitas merek.

Ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keuntungan kompetitif:

a. Perusahaan akan menikmati biaya pemasaran yang lebih kecil karena kesadaran dan kesetiaan merek konsumen yang tinggi.

b. Perusahaan akan mempunyai posisi yang lebih kuat dalam negosiasi dengan distributor dan pengecer karena pelanggan mengharapkan mereka untuk menjual merek tersebut.

c. Perusahaan dapat menggunakan harga yang lebih tinggi daripada pesaingnya karena merek tersebut memiliki mutu yang diyakini lebih tinggi.

d. Perusahaan lebih mudah untuk meluncurkan perluasan merek karena merek tersebut memiliki kredibilitas tinggi.

e. Merek itu melinfungi perusahaan dari persaingan harga yang ganas.

Sutau namamerek perlu dikelola dengan cermat agar ekuitas merek tidak mengalami peyusutan. Hal itu membutuhkan pemeliharaan atau peningkatan kesadaran merek, mutu dan fungsi yang diyakini dari merek itu, asosiasi merek yang positif. Tugas-tugas itu memerlukan investasi terus menerus dalam litbang, periklanan yang cerdik, pelayanan konsumen dan perdagangan yang prima.

3. Strategi Merek

a. Perluasan Lini (line extension). Perluasan ini terjadi jika perusahaan memperkenalkan unit produk tambahan dalam kategori produk yang sama dengan merek yang sama, biasanya dengan tampilan baru, seperti rasa, bentuk, warna baru, unsur tambahan, ukuran kemasan, dan lainnya. Contohnya produk sampo Sunsilk yang mengeluarkan beragam varian produk sampo sesuai dengan jenis rambut konsumennya, seperti sampo untuk rambut rontok, rambut berketombe, rambut kering, rambut berminyak, dan lain sebagainya.

b. Perluasan Merek (brand extension) adalah menggunakan merek yang sudah ada untuk meluncurkan suatu produk dalam kategori baru. Contohnya Honda menggunakan nama perusahaan untuk mencakup berbagai produk seperti mobil, sepeda motor, penyapu salju, pemotong rumput, mesin kapal, dan mobil salju.

c. Multi Merek (multibrand) adalah dimana sebuah perusahaan memperkenalkan merek tambahan dalam kategori produk yang sama. Contohnya perusahaan Indofood yang sengaja meluncurkan merek Indomie, Supermi, serta Sarimi untuk membidik target pasar yang berbeda. Sehingga tidak heran, jika sampai saat ini Indofood berhasil menjadi market leader untuk kategori produk mie instan.

d. Merek Baru (new brand). Ketika perusahaan meluncurkan produk dalam suatu kategori baru, perusahaan mungkin menemukan bahwa tidak satu pun merek yang dimilikinya yang tepat untuk produk tersebut, maka tidak ada salahnya jika mereka menawarkan sebuah merek baru bagi produk yang akan mereka luncurkan. Cara ini telah dilakukan oleh Unilever dalam mengembangkan kategori produknya, seperti mengeluarkan merek Pepsodent untuk kategori produk pasta gigi, Blue Band untuk merek margarine, serta masih banyak lagi merek lainnya untuk kategori yang berbeda.

e. Merek bersama (cobrand). Disebut juga juga dengan dual branding, yaitu dua atau lebih merek yang terkenal dikombinasikan dalam satu tawaran. Tiap sponsor merek mengharapkan bahwa merek lain akan memperkuat preferensi merek atau minat membeli. Dalam hal produk yang dikemas bersama, tiap merek berharap dapat menjangkau konsumen baru dengan mangaitkannya dengan merek lain.[4] Contohnya yang dijalankan/dilakukan oleh Aqua-Danone dalam memasarkan produknya.

D. Kemasan / Pengemasan Produk

Pengemasan mencakup semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau pembukus suatu produk. Wadah atau pembungkus itu disebut kemasan. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat menciptakan kenyamanan dan nilai promosi karena kemasan merupakan hal pertama yang dihadapi pembeli menyangkut produk dan mampu mengubah pembeli untuk membeli.

Pengembangan kemasan yang efektif membutuhkan beberapa keputusan. Dari perspektif perusahaan maupun pelanggan, pengemasan harus mencapai sejumlah tujuan:

1. Identifikasi merek

2. Sampaikanlah informasi yang deskriptif dan persuasive

3. Permudahkan proteksi dan transportasi produk

4. Bantulah penyimpanan di rumah

5. Bantulah konsumsi produk

Untuk mencapai tujuan pemasaran merek dan memuaskan keinginan konsumen, konponen estetik dan fungsional kemasan harus dipilih secara cermat. Pertimbangan estetis berhubungan dengan ukuran, warna, bentuk, bahan, tulisan, dan grafik kemasan.

E. Pelabelan (Labeling)

Label adalah etikat sederhana yang ditempelkan pada produk tersebut atau grafik yang dirancang dengan rumit yang merupakan bagian dari kemasan tersbut. Label mungkin hanya mencamtumkan nama merek atau banyak informasi.

Label melakukan beberapa fungsi. Label mengidentifikasi produk atau merek, misalnya nama Sunkist yang dicap pada jeruk. Label juga menentukan kelas produk misalnya buah peach kalengan diberi label kelas A, B, dan C. label juga menjelaskan produk; siapa pembuatnya, dimana duibuatnya, kapan dibuatnya, apa isinya, bagaiman menggunakannya serta bagaiman penggunaan yang aman. Akhirnya label mempromosikan produk melalui gambar yang menarik.

F. Jaminan dan Garansi

Jaminan merupakan pernyataan formal dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha pabrik. Produk bergaransi dapat dikembalikan kepada pabrik atau pusat servis yang ditunjuk untuk melakukan perbaikan, penggantian, pengembalian uang.

Garansi mengurangi persepsi resiko pembeli. Garansi ini menyatakan bahwa produk tersebut bermutu tinggi dan bahwa perusahaan tersebut dan kinerja layanannya dapat diandalkan. Garansi sangat efektif dalam dua situasi. Yang pertama adalah apabila perusahaan atau produk tersebut tidak terkenal, misalnya, perusahaan menjual cairan yang mengaku menghilangkan noda yang paling sulit. “Garansi uang kembali jika tidak puas” akan memberikan suatu keyakikan kepada pembeli untuk membeli produk tersebut. Situasi kedua adalah apabila mutu produktersebut lebih unggul dibanding dengan pesaing. Perusahaan tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan memberikan garansi kinerja yang lebih unggul, karena tahu bahwa pesaing-pesaingnya tidak dapat menimbangi garansinya.[5]

G. Pengembangan Produk Baru

1. 1. Pilihan Produk Baru

a. Membuat dan Membeli

Perusahaan dapat menambahkan produk baru melalui akuisi atau pengembangan. Rute akuisi bisa mengambil tiga bentuk. Perusahaan dapat membeli perusahaan lain, mendapatkan hak paten dari perusahaan lain, atau membeli lisensi atau waralaba dari perusahaan lain. Untuk pengembangan produk, perusahaan dapat menciptakan produk baru di laboratoriumnya sendiri, atau dapat menandatangani kontrak dengan periset independen atau perusahaan pengembangan produk baru untuk mengembangkan produk baru tertentu atau menyediakan teknologi baru.

b. Jenis-jenis Produk Baru

Produk baru berkisar dari produk baru bagi dunia yang menciptakan pasar yang seluruhnya baru pada satu sisi, sampai perbaikan atau revisi kecil produk lama di sisi lain. Sebagian besar kegiatan produk baru ditujukan untuk memperbaiki produk lama. Di sony, lebih dari 80% kegiatan produk baru adalah memodifikasi dan memperbaiki produk lama. Beberapa produk konsumen baru yang paling berhasil dalam tahun-tahun terakhir adalah perluasan merek produk lama : Tide with Febreze dan Tide Coldwater, Crest ProHealth Rinse dan Crest Whitestrips Premium Plus, serta Gillette Venus Vibrance.

Dalam banyak kategori, semakin sulit mengidentifikasian produk sukses yang akan mengubah pasar, tetapi inovasi yang berkelanjutan untuk lebih memuaskan kebutuhan konsumen dapat mendorong pesaing untuk saling mengejar. Dengan terus meluncurkan produk baru sebagai perluasan merek dalam kategori produk yang berhubungan juga dapat memperluas arti merek. Dari semua produk baru, kurang dari 10% sampai 15% produk yang benar-benar inovatif dan baru bagi dunia. Produk-produk ini memiliki biaya dan resiko terbesar karena produk tersebut merupakan produk baru baik bagi prusahaan maupun pasar.[6]

2. 2. Tantangan dalam Pengembangan Produk Baru

Peluncuran produk baru semakin besar dalam beberapa tahun terakhir. Di banyak industri, seperti perdagangan eceran, barang konsumen, elektronik, otomotif, dan lainnya.

a. Imperatif Inovasi

Dalam perekonomian yang berubah dengan cepat, inovasi berkelanjutan merupakan suatu keharusan. Perusahaan yang sangat inofatif mampu mengidentifikasikan dan mengukur peluang pasar baru dengan cepat. Perusahaan inovatif menciptakan sikap positif terhadap inovasi dan pengambilan risiko, merutinkan proses inovasi, mempraktikkan kerja tim, dan memungkinkan karyawannya untuk bereksperimen dan bahkan gagal. Perusahaan yang gagal mengembangkan produk baru sama saja menempatkan diri mereka sendiri pada risiko. Produk lama mereka rentan terhadap perubahan kebutuhan dan selera pelanggan, teknologi baru, siklus hidup produk yang lebih pendek, dan persaingan domestic dan asing yang meningkat.

b. Keberhasilan Produk Baru

Sebagian besar perusahaan ternama memfokuskan diri pada inovasi tambahan. Inovasi tambahan dapat memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar baru dengan memperbaiki produk untuk pelanggan baru, menggunakan variasi produk inti untuk tetap memimpin pasar, dan menciptakan solusi jangka pendek untuk seluruh masalah industri. Apa lagi yang dapat dilakukan perusahaan agar dapat berhasil dalam mengembangkan produk baru? Dalam sebuah studi tentang produk industri, spesialis produk baru cooper dan kleinschmidt menemukan bahwa faktor keberhasilan nomor satu adalah produk yang unik dan superior. Produk semacam itu mencapai tingkat keberhasilan 98% sepanjang waktu, dibandingkan dengan produk dengan keunggulan moderat ( keberhasilan 58% ) atau keunggulan minimal ( keberhasilan 18% ). Faktor kunci lainnya adalah konsep produk yang didefinisikan dengan baik. Perusahaan mendefinisikan dan menilai pasar sasaran, kebutuhan produk, dan manfaat secara cermat sebelum melanjutkan produk tersebut. Faktor keberhasilan lainnya adalah sinergi teknologi dan pemasaran, kualitas pelaksanaan disemua tahap, dan daya tarik pasar.

c. Kegagalan Produk Baru

Pengembangan produk baru bisa sangat beresiko. Produk baru terus gagal dengan tingkat yang mengganggu. Produk baru bisa gagal karena banyak alasan: mengabaikan atau salah menerjemahkan riset pasar, berlebihan dalam memperkirakan ukuran pasar, biaya pengembangan tinggi, rancangan yang buruk, positioning yang tidak benar, iklan yang tidak efektif, atau harga yang salah, dukungan distribusi tidak cukup, dan pesaing yang melawan sengit. Beberapa faktor tambahan yang menghalangi pengembangan produk baru adalah: kelangkaan ide penting pada wilayah tertentu, pasar yang terfragmentasi, batasan sosial dan pemerintah, biaya pemgembangan, kelangkaan modal, waktu pengembangan yang dibutuhkan lebih pendek.[7]

3. 3. Mengendalikan Produk

Untuk membahas masalah penendalian pengembangan produk kita akan meninjau tahap-tahapnya lebih dahulu, baru kemudian lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab. Berikut tahap-tahap di dalam siklus pengembangan produk baru :

a. Tahap pemilihan atau penyaringan

Tahap penyaringan dilakukan setelah berbagai macam ide tentang produk telah tersedia. Dalam tahap ini merupakan pemilihan sejumlah ide dari berbagai macam sumber. Adapun informasi atau ide berasal dari manager perusahaan, pesaing, para ahli termasuk konsultan, para penyalur, langganan, atau lembaga lain.

b. Tahap analisa bisnis

Pada tahap ini masing-masing ide perlu dianalisa dari segi bisnis untuk mengetahui sampai seberapa jauh kemampuan ide tersebut dalam menghasilkan laba.

c. Tahap pengembangan

Pada tahap ini, ide-ide yang telah dianalisa perlu dikembangkan karena ide-ide tersebut dianggap lebih menguntungkan. Pengembangan ini tentunya harus sesuai dengan kemampuan perusahaan.

d. Tahap pengujian

Merupakan kelanjutan dari tahap pengembangan. Termasuk dalam tahap pengujian ini adalah : pengujian tentang konsep produk, pengujian terhadap kesukaan konsumen, penilaian laboratoris, tes penggunaannya, dan operasi pabrik percontohan.

e. Tahap komersialisasi

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian pengembangan produk baru. Pada tahap ini semua fasilitas telah disiapkan baik itu fasilitas produksi maupun fasilitas pemasaran. Semua kegiatan harus saling bekerja sama meskipun mempunyai tujuan berbeda.[8]

4. 4. Organisasi Pengembangan Produk

Agar dapat berhasil, masalah pengembangan produk baru ini harus ditangani oleh satu badan atau departemen tersendiri. Di antara organisasi yang ada seperti :

a. Komite perencanaan produk

b. Departemen produk baru

c. Menejer produk

d. Venture team

e. Para ahli ( konsultan ) produk baru dari luar.

Yang paling banyak dipakai untuk menegelola pengembangan produk adalah Departemen produ baru. Pada umumnya, departemen ini relative kecil, dengan beberapa anggota saja, dan bertanggung jawab langsung pada direktur. Beberapa kegiatan khusus yang dilakukan antara lain :

a. Menentukan tujuan produk baru.

b. Merencanakan kegiatan-kegiatan eksplorasi.

c. Mengadakan pemilihan alternative.

d. Mengembangkan spesifikasi.

e. Mengkoordinasikan kegiatan pengujian dan prekomersialisasi.

f. Mengarahkan kelompok-kelompok antar departemen.[9]

5. 5. Mengelola Proses Pengembangan Ide

a. Menciptakan ide : Proses pegembangan produk baru dimulai dengan pencarian ide. Beberapa ahli pemasaran percaya bahwa peluang tersbesar dan peningkatan tertinggi produk baru ditemukan dengan mengungkapkan kemungkinan rangkaian terbaik dari kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi atau inovasi teknologi. Ide produk baru bisa berasal dari interaksi dengan berbagai kelompok dan menggunakan teknik yang menghasilkan kreativitas.

b. Berinteraksi dengan orang lain : di dorong oleh gerakan inovasi terbuka, banyak perusahaan semakin melangkah ke luar perusahaan untuk mendapatkan sumber eksternal ide-ide baru, termasuk pelanggan, karyawan, ilmuwan, insinyur, anggota saluran, agensi pemasaran manajemen puncak dan bahkan pesaing. Selain menghasilkan ide baru dan lebih baik kerja sama dalam berkreasi dapat membuat pelanggan merasa jadi lebih dekat dan menyukai perusahaan. Dan memberitahukan keterlibatan mereka kepada orang lain melalui berita dari mulut ke mulut.[10]

H. Daur Hidup Produk

a. Menetapkan dan mengomunikasikan strategi penetapan posisi.

Seluruh strategi pemasaran dibangun bedasarkan STP. Segmentasi, targeting, dan penetapan posisi. Perusahaan mencari sejumlah kebutuhan dan kelompok yang berbeda di pasar, membidik kebutuhan dan kelompok yang dapat di puaskannya dengan cara yang unggul, dan selamjutnya memposisikan tawarannya sedimikian rupa sehingga pasar sasaran mengenal tawaran dan citra khas perusahaan tersebut. Jika perusahaan tidak melakukan penetapan posisi dengan baik maka akan berdampak pasarnya akan bingung. Jika perusahaan melakukan penetapan posisi dengan baik maka ia dapat mewujudkan sisa rencana pemasaran dan diferensiasinya bedasarkan strategi penetapan posisi tersebut. Kita mendefinisikan penetapan posisi sebagai berikut: (positioning) adalah tidakan merancang tawaran dan citra perusahaan sehigga menempati posisi yang khas (di bandibgkan para pesaing) di dalam benak pelanggan sasarannya tujuannya adalah menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan potensi manfaat perusahaan. Penentuan posisi merek yang baik membantu strategi pemasaran dengan mengklarifikasikan esensi merek tujuan apa yang di capai konsumen berkat bantuannya dan cara yang ia lakukan dengan cara yang unik. Dan hasil penetapan posisi adalah keberhasilan penciptaan proposisi nilai yang berfokus pada pelanggan yaitu alas an yang meyakinkan mengapa pasar harus membeli produk itu.

Istilah penetapan posisi di populerkan oleh dua eksekutif periklanan yaitu al ries dan jack trout. Mereka memandang penetapan posisi sebagai kegiatan kreatif yang di lakukan terhadap produk yang ada:

Penetapan posisisisi di mulai dengan produk, yaitu barang dan jasa, perusahaan, lembaga, atau bahkan orang, namun penetapan posisi bukanlah kegiatan yang anda lakukan terhadap produk. Penetapan posisi adalah kegiatan yang anda lakukan terhadap pikiran calon pelanggan.

b. Strategi pemasaran sepanjang siklus hidup produk

Kebanyakan kurva siklus hidup di gambarkan berbentuk lonceng dan kurva ini umumnya terbagi menjadi empat tahap sebagai berikut:

· Perkenalan (introduction)

Perusahaan perusahaan yang berusaha memperkenalkan produk baru harus memutuskan kapan mereka akan memasuki pasar. Menjadi yang pertama di pasar dapat sangat menguntungkan, tetapi beresiko mahal . sementara, masuk belakangan dapat di benarkan bila perusahaan mampu membawa teknologi, mutu, atau kekuatan merek yang lebih unggul. Sebagian hasil penelitian menunjukan bahwa pelopor pasar memperoleh paing bayak keunggulan. Perusahaan perusahaan seperti Campbell, coca cola, hallmark dan amazon.com telah membangun dominasi pasar yang berkelanjutan. carpenter dan naka tomo menemukan bahwa 19 dari 25 oerusahaan yang menjadi pemimpin pasar tahun 1923 masih tetap merupakan pmimpi pasar di tahun 1983, 60 tahun kemudian.

apa sumber keunggulan pelopor..? para pemakai pelopor awal akan mengingat nama merek pelopor jika produk itu memuaskan mereka. Merek pelopor biasanya membidik tengah-tengah pasar, dan dengan demikian merebut lebih banyak pemakai. Namun keunggulan pelopor bukan merupakan hal yang pasti terjadi. Steven Schnaars mempelajari 28 industri di mana peniru mengungguli innovator. Ia menemukan beberapa kelemahan di antara pelopor yang gagal, yang mencakup produk baru yang terlalu mentah atau terlalu kasar, di posisikan secara tidak tepat, atau muncul sebelum adanya permintaan yang kuat. Peniru akan berhasil berkembang dengan menawarkan harga yang lebih rendah, terus menerus memperbaiki produk atau menggunakan kekuatan pasar secara brutal untuk mengalahkan pelopor. [11]

· Pertumbuhan (growth)

Ditandai dengan peningkatan pesat penjualan. Konsumen menerima awal menyukai produk tersebut, dan konsumen berikutnya mulai membeli produk itu. Para pesaing baru memasuki pasar karna tertarik dengan peluang produksi dan laba yang berskala besa. Mereka memperkenalkan fitur produk yang baru dan memperluas jaringan distribusi. Selama tahap ini perusahaan mulai menggunakan beberapa strategi berikut untuk mempertahankan pertumbuhan pasar yang pesat selama mungkin.

1.) Perusahaan meningkatkan mutu produk serta menambahkan fitur produk yang baru dan gaya lebih baik .

2.) Perusahhan menambahkan model lebih baru dan produk penyerta, yaitu produk-produk dengan berbagai ukuran, rasa dan sebainya yang melindungi produk utama.

3.) Perusahaan memasuki segmen pasar baru.

4.) Perusahaan meninngkatkan cakupan distribusinya dan memasuki saluran distribusi baru.

5.) Perusahaaan beralih dari iklan yang membuat orang menyadari produk ke iklan yang membuat orang yang lebih memillih produk tertentu.

6.) Perusahaan menurunkan harga untukk menarik lapisan berikutnya yang terdiri dari pembeli yang sensitive terhadap harga.

· Kedewasaan / kematangan (maturity)

Pada suatu titik tingkat pertumbuhan penjualan akan melambat, dan produk akan memasuki tahap kedewasaan relative. Tahap itu biasanya berlangsung lebih lama dari pada tahap-tahap sebelumnya, dan merupakan tantangan berat bagi manajemen pemasaran. Sebagian besar produk berada di tahap kedewasaan dalam siklus hidup, dan karnanya kebanyakan manajer pemasaran mengatasi masalah-masalah pemasaran produk yang dewasa.

Tahap kedewasaan dapat di bagi menjadi tiga fase: kedewasaan bertumbuh, stabil dan menurun. Dalam fase pertama, tingkat pertumbuhan penjualan mulai menurun dan tidak ada saluran distribusi baru yang akan di isi. Pada fase kedua penjualan menjadi datar bila di lihat dari ukuran perkapita karna kejenuhan pasar. Sebagian besar calon konsumen telah mencoba produk itu, dan penjualan masa depan di tentukan oleh pertumbuhan populasi (penduduk) dan permintaan pergantian. Pada fase ke tiga level penjualan absolut mulai menurun dan pelanggan mulai beralih ke produk lain.

· Penurunan (decline)

Penjualan merosot karna sejumlah alasan, termasuk kemajuan tehnologi, pergeseran selera konsumen, dan meningkatnya persaingan dalam dan luar negeri. Semuanya menyebabkan kapasitas berlebih, meningkatnya perang harga, dan merosot nya laba. Penurunan penjualan bias berjalan lambat seperti pada havermut : atau cepat seperti pada kasus mobil edsel. Penjualan dapat jatuh sampai nol, atau bertahan di level yang rendah. Saat penjualan dan laba menurun beberapa perusahaan mengundurkan diri dari pasar. Yang bertahan mungkin mengurangi jumlah produk yang di tawarkan. Mereka mungkin mengundurkan diri dari segmen pasar yang kecil dan saluran perdagangan yang lemah atau mungkin memotong anggaran promosi dan menurunkan harga lebih lanjut. Sayangnnya banyak perusahaan belum mengembangkan kebijakan penanganan produk yang semakin tua.

Dalam penelitian tentang strategi perusahhan di industri yang menurun, Kathryn harrigan mengidentifikasi lima strategi penurunan yang tersedia bagi perusahaan sebagai berikut:

1.) Meningkatkan investasi perusahaan

2.) Mempertahankan level investasi perusahaan sampai ketidak pastian tentang industri itu terselesaikan

3.) Mengurangi level investasi perusahaan secara selektif, dengan melepas kelompok pelanggan yang tidak menguntungkan sambil memperkuat investasi perusahaan di tempat-tempat yang menguntungkan.

4.) Menuai investasi perusahaan untuk memulihkan kas secepatnya.

5.) Melepaskan bisnis itu secepatnya dengan menjual asetnya dengan cara yang paling menguntungkan. [12]

PENUTUP

A. Kesimpulan

Produk Menurut kotler adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk-produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, orang, tempat, dan gagasan. Klasifikasi produk berdasarkan penggunaanya dibagi menjadi dua, produk konsumen dan produk industri. Atrinut produk yang meliputi merek, kemasan dan labeling. Serta jaminan dan garansi sebagai bentuk layanan produk.

Pengembangan produk baru baru dapat ditempuh melalui dua alternatif, pertama, penambahan produk dengan jalan akuisis, kedua merperbaiki kualitas produk lama yaitu dengan perluasan merek lama. Dalam mengembangkan produk baru terdapat siklus-siklus berikut: Tahap pemilihan atau penyaringan, Tahap analisa bisnis, Tahap pengembangan, Tahap pengujian, dan Tahap komersialisasi.

Daur hidup produk dalam strategi pemasaran melalui tahap-tahap berikut: tahap perkenalan dan keunggulan pelopor, tahap pertumbuhan, tahap kedewasan, dan tahap penurunan. Dalam mengatasi penurun terdapat lima strategi yang dapat ditempuh sperti berikut: Meningkatkan investasi perusahaan, Mempertahankan level investasi perusahaan sampai ketidak pastian tentang industri itu terselesaikan, Mengurangi level investasi perusahaan secara selektif, Menuai investasi perusahaan untuk memulihkan kas secepatnya, dan Melepaskan bisnis itu secepatnya dengan menjual asetnya dengan cara yang paling menguntungkan.

[1] Philip Kotler dan Kevin Lane Kenler, Manajemen Pemasaran, PT Macanan Jaya Cemerlang, 2008, Hlm. 4.

[2] Ibid., Hlm. 6-7.

[3] Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Jakarta: Prenhallindo, 2002, Hlm. 452-453.

[4] Ibid., Hlm. 471-474.

[5] Philip Kotler dan Kevin Lane Kenler, PT Macanan Jaya Cemerlang, 2008, Hlm. 30-35.

[6] Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Erlangga, 2008, Hlm. 278-279.

[7] Ibid., 279 – 283.

[8] Basu Swastha dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, Yogyakarta: Liberty Offset, 2008, Hlm. 184 -186.

[9] Ibid., 187.

[10] Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Erlangga, 2008, Hlm. 287-290.

[11] Ibid., Hlm. 374-392.

[12] Ibid., Hlm. 393-399.

MAKALAH AKUNTANSI SYARIAH

sitinurroisah@gmail.com (Nur Roisah) — Fri, 27 May 2016 12:02:00 +0700

Studi Ekonomi -

KONSEP DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses akuntansi, yang dimulai dari identifikasi kejadian dan transaksi hingga penyajian dalam laporan keuangan, memerlukan sebuah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi, adalah suatu system yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka konseptual diperlukan agar dihasilkan standard an aturan yang koheren, yang disusun atas dasar yang sama sehingga menambah pengertiaan dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan, serta dapat dibandingkan di antara perusahaan yang berbeda atau periode yang berbeda. Selain itu, kerangka konseptual juga dapat digunakan untuk mencari solusi atas berbagai masalah praktis yang muncul sesuai dengan berkembangnya kompleksitas bisnis dan lingkungan.

Telah banyak peneliti di bidang akuntansi, baik muslim maupun non muslim yang menelaah teori maupun penelitian tentang tujuan maupun kerangka dasar atas laporan keuangan syariah. Misalnya, AAOIFI (Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions), sebagai organisasi yang mengembangkan akuntansi dan auditing bagi lembaga keuangan syariah di tingkat dunia, telah mengeluarkan pernyataan akuntansi No. 1 dan No. 2 tentang tujuan akuntansi keuangan dan konsep akuntansi keuangan untuk bank dan lembaga keuangan syariah. Sementara itu, dewan standar akuntansi Indonesia (DSAK) menyusun PSAK syariah tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Apa tujuan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan?

2. Siapa pemakai dan kebutuhan informasi laporan keuangan?

3. Bagaimana paradigma transaksi syariah?

4. Apa saja asas-asas transaksi syariah?

5. Bagaimana karakteristik transaksi syariah?

6. Apa tujuan laporan keuangan?

7. Bagaimana bentuk laporan keuangan?

8. Bagaimana pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan?

9. Apa saja kendala informasi yang relevan dan Andal?

10. Apa saja asumsi dasar laporan keuangan?

11. Apa karakteristik kualitatif laporan keuangan?

12. Apa saja unsur-unsur laporan keuangan?

13. Bagaimana bentuk Laporan Keuangan Bank Syariah (PSAK 101)?

PEMBAHASAN

A. Tujuan Kerangka Dasar

Kerangka dasar menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional baik sektor public maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah :

1. Bagi penyusun standar akuntansi syariah, dalam pelaksanaan tugasnya

2. Bagi penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah

3. Bagi auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum

4. Bagi para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

Kerangka dasar ini membahas laporan keuangan untuk tujuan umum (general purposes financial statements), termasuk laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai. Beberapa di antara pemakai memerlukan dan berhak untuk memperoleh informasi tambahan di samping yang tercakup dalam laporan keuangan. Namun demikian, banyk pemakai sangat tergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan dan karena itu laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna.[1]

B. Pemakai dan kebutuhan informasi

1. Investor

Investor berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Investor juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah untuk membayar dividen.

2. Pemilik dana qardh

Pemberi dana qardh tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

3. Pemilik dana syirkah temporer

Pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.

4. Pemilik dana titipan

Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.

5. Pengawas syariah

Pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola entitas syariah akan prinsip syariah.

6. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf

Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.

7. Pemasok dan mitra usaha lainnya

Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang waktu yang lebih pendek dari pada pemberi pinjaman qardh kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup entitas syariah.

8. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk meniai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.

9. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada, entitas syariah.

10. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

11. Masyarakat

Entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Entitas syariah dapat memberikan kontribusi pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya.[2]

C. Paradigma Transaksi Syariah

Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dan seisinya diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah ( kepercayaan Ilahi ) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual ( al-falah ). Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlaq sebagai parameter baik dan buruk,benar dan salahnya aktivitas usaha. Cara ini akan membentuk integritas yang pada akhirnya membentuk karakter tata kelola yang baik ( good governance ) dan disiplin pasar ( market discipline ) yang baik.

Syariah merupakan ketentuan hukum islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan dengan sesame makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah ( transaksi syariah ) mengikat secara hokum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.[3]

D. Asas Transaksi Syariah

Berdasarkan KDPPLKS ( kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah ) diatur tentang asas transaksi syariah yang pada dasarnya menganut prinsip :

1. Persaudaraan ( ukhuwah ), yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan diatas kerugian orang lain.

2. Keadilan ( ‘adalah ), yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya. Realisasi prinsip ini dalam bingkai aturan muamalah adalah melarang adanya unsur :

a. Riba / bunga dalam segala bentuk dan jenis, baik riba nasiah atau fadhl. Riba sendiri diterjemahkan sebagai tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, atau transaksi antar barang, termasuk peraturan utang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai.

b. Kezaliman, baik terhadap diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Kezaliman diterjemahkan memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai tempatnya atau posisinya.

c. Judi atau bersikap spekulatif dan tidak berhubungan dengan produktivitas ( maysir ).

d. Unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad, seperti : ketidakpastian penyerahan objek akad, tidak ada kepastian kriteria kualitas, kuantitas, harga objek akad, atau eksploitasi karena salah satu pihak tidak mengerti perjanjian ini ( gharar ).

e. Haram atau segala unsur haram yag dilarang tegas dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, baik dalam barang / jasa ataupun aktivitas operasional terkait.

3. Kemaslahatan ( maslahah ), yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.

4. Keseimbangan ( tawazun ), yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan sektor riil, antara bisnis dan sosial serta antara aspek pemanfaatan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya memperhatikan kepentingan pemilik semata tetapi memperhatikan semua pihak sehingga dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi tersebut.

5. Universalisme ( syumuliah ), di mana esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta ( rahmatan lil alamin ).[4]

E. Karakteristik Transaksi Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan azas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut: (KDPPLKS 2007):

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;

2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib);

3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;

4. Tidak mengandung unsur riba, kezaliman, maysir, gharar, dan haram.

5. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi ( no gain without acommpanying risk);

6. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta’alluq) dalam satu akad;

7. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui rekayasa penawaran (ikhtikar); dan

8. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah).

Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non komersial.[5]

F. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Disamping itu tujuan lainnya adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;

2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;

3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tinggkat keuntungan yang layak; dan

4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer: dan informasi mengenahi pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, shodaqah, dan wakaf.[6]

G. Bentuk Laporan Keuangan

Laporan keuangan entitas syariah terdiri atas :

1. Posisi keuangan entitas syariah, disajikan sebagai neraca.

2. Informasi kinerja entitas syariah, disajikan dalam laporan laba rugi.

3. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah, yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, asset likuid atau kas.

4. Informasi lain, seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah.

5. Catatan dan skedul tambahan, merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang resiko dan ketidakpastian yang memengaruhi entitas.[7]

H. Pengakuan dan Pengukuran

1. Pengakuan dan pengukuran

a. Pengakuan (recognition)

Merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yanga dikemukakan dalam neraca atau laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun daam jumlah uang dan mencantumkannya kedalam neraca atau laba rugi.

b. Profitabilitas manfaat ekonomi masa depan

Konsep profitabilitas digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos akan mengalir dari atau kedalam entitas syariah.

c. Keandalan pengukuran

Kriteria pengakuan selanjutnya adalah ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat keandalan tertentu (reliable). Pada banyak kasus, biaya atau nilai harus diestimasi; penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian essensial dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat keandalan.

d. Pengakuan aset

Aset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya dimasa depan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sedangkan aset tidak diakui dalam neraca kalau pengeluaran telah terjadi dan menfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir kedalam entitas syariah setelah periode akuntansi berjalan.

e. Pengakuan kewajiban

Kewajiban diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

f. Pengakuan dana syirkah temporer

Pengakuannya dalam neraca hanya dapat dilakukan jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah yang harus diselesaikan diukur dengan andal.

g. Pengakuan penghasilan

Diakui dalam laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset / penurunan kewajiban telah terjadi.

h. Pengakuan beban

Diakui dalam laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset/ peningkatan kewajiban telah terjadi.

2. Pengukuran, adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Dasar-dasar pengukuran sbb: Biaya historis, biaya kini (current cost), nilai realisasi/penyelesaian (realisable/settlement value).[8]

I. Asumsi Dasar

1. Dasar akrual

Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian ( dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar ) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Namun, dalam penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Hal ini disebabkan bahwa prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto ( gross profit ).

2. Kelangsungan usaha

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.[9]

J. Kendala informasi yang relevan dan handal

1. Tepat waktu

2. Keseimbangan antara biaya dan manfaat

3. Keseimbangan diantara karakteristik kualitatif

4. Studi kritis exposure draft PSAK syariah 2007: bukan sekar “ganti baju”.[10]

K. Karakteristik kualitatif laporan keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu :

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai.

2. Relevan

Agar bermanfaat, infomasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan.

3. Keandalan

Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan ( trend ) posisi dan kinerja keuangan.[11]

L. Unsur-unsur Laporan Keuangan

1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas:

a. Laporan Posisi Keuangan

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah asset, kewajiban, dana syirkah temporer dan ekuitas. Persamaan akuntansi menjadi:

Aset = Kewajiban + Dana Syirkah Temporer + Ekuitas.

Definisi dari keterangan di atas adalah sebagai berikut:

1.) Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan memperoleh entitas syariah. Entitas syariah biasanya menggunakan asset utuk memproduksi barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan pelanggan. Asset entitas syariah berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu, yang biasanya memperoleh asset melalui pembelian atau produksi sendiri.

2.) Kewajiban merupakan hutang entitas syariah yang terjadi karena adanya transaksi yang belum lunas, penyelesaian diharapkan dapat menyelesaikan hutang ini. Kewajiban (liabilitas) dapat juga berbentuk surat hutang (obligasi).

3.) Dana Syirkah Temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi. Contoh dana syirkah temporer adalah penerimaan dana dari investasi mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, musyarakah dan akun lain yang sejenis. Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena entitas syariah tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian untuk mengambil jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian entitas syariah. Di sisi lain, juga tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham.

4.) Ekuitas adalah hak residual atas asset entitas syariah setelah di kurangi semua kewajuban dan dana syirkah temporer.

b. Laporan Laba Rugi.

Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau penghasilan per saham. Unsure yang langsung berkaitan dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Penghasilan dan beban dapat didefinisikan sebagai berikut:

1.) Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan juga biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bagi hasil, deviden, royalty dan sewa.

2.) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya asset selama terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

3.) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan.

2. komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

3. komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.[12]

M. Laporan keuangan Bank Syariah ( PSAK 101 )

Laporan keuangan bank syariah terdiri atas:

1. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai investor beserta hak dan kewajibannya, yang dilaporkan dalam:

a. Laporan posisi keuangan (Neraca)

b. Laporan laba rugi

c. Laporan arus kas

d. Laporan perubahan ekuitas

2. Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat.

3. Laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah, yang dilaporkan dalam:

a. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shodaqah

b. Laporan sumber dan penggunaan dana qardul hasan.[13]

PENUTUP

A. Kesimpulan

KDPPLKS merupakan penyempurnaan dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (KDPPLK) Bank Syariah (2002). Kerangka dasar yang diatur dalam KDPPLKS berlaku sebagai dasar perlakuan akuntansi untuk transaksi syariah, baik yang dilakukan oleh entitas syariah maupun konvensional. Sistematika penulisan KDPPLKS berbeda dengan KDPPLK bank syariah (2002). Pada bagian pendahuluan dilakukan penyempurnaan khususnya mengenai pemakai dan kebutuhan informasi, paradigma transaksi syariah, asas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah. Tujuan laporan keuangan terkait dengan pemberian informasi dan peningkatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah. Asumsi dasar diatur dengan dasar akrual dan kelangsungan usaha serta penentuan bagi hasil berdasarkan dasar kas.

Kendala informasi yang relevan dan handal meliputi: Tepat waktu, Keseimbangan antara biaya dan manfaat, Keseimbangan diantara karakteristik kualitatif, dan Studi kritis exposure draft PSAK syariah 2007: bukan sekar “ganti baju”. Unsur-unsur laporan keuangan mengatur tentang : komponen laporan keuangan entitas syariah, unsur neraca entitas syariah, dan unsur kinerja. Pada bagian pengukuran unsur mengatur tentang biaya historis, biaya kini dan nilai relaisasi atau penyelesaian.

[1] Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah, Jakarta: Akademia Permata, 2012, Hlm. 95-96.

[2] Sri Nurhayati Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Jakarta : Salemba Empat, 2013, Hlm. 97.

[3] Kautsar Riza Salman, Jakarta: Akademia Permata, 2012, Hlm. 98.

[4] Sri Nurhayati Wasilah, Jakarta : Salemba Empat, 2013, Hlm. 97-98.

[5] Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah, Jakarta : P3EI Press, 2008, Hlm. 85-86.

[6] Ibid., Hlm. 86.

[7] Sri Nurhayati Wasilah, Jakarta : Salemba Empat, 2013, Hlm. 99-100.

[8] Rifqi Muhammad, Jakarta : P3EI Press, 2008, Hlm. 96-100.

[9] Sri Nurhayati Wasilah, Jakarta : Salemba Empat, 2013, Hlm. 100.

[10] Rifqi Muhammad, Jakarta : P3EI Press, 2008, Hlm. 96-100.

[11] Sri Nurhayati Wasilah, Jakarta : Salemba Empat, 2013, Hlm. 100.

[12] Rifqi Muhammad, Jakarta : P3EI Press, 2008, Hlm. 90-96.

[13] Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2005, Hlm. 198.

MAKALAH KEPEMILIKAN

sitinurroisah@gmail.com (Nur Roisah) — Wed, 25 May 2016 15:48:00 +0700

Studi Ekonomi -
Oleh :Siti Nur Roisah
Jurusan: Ekonomi Islam

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama diturunkan ke bumi dilengkapi dengan aturan-aturan yang menjadi hukum. Hukum tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi manusia untuk mewujudkan kemaslahatan, dan tujuan disyariatkan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Islam memiliki pandangan yang khas tentang hak milik, sebab ia dikolaborasi dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dalam pandangan Islam pemilik mutlak seluruh alam semesta adalah Allah sedangkan manusia adalah pemilik relative. Kepemilikan manusia terikat dengan aturan Allah, ia hanya bertugas utuk melaksanakan perintah Allah atas pengilaan alam semesta.

Sedang kepemilikan atau milik adalah hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syariat dengan membuatnya memiliki kewenangan terhadapnya, dan ia berhak melakukan perjanjian (tasharruf) apa saja selama tidak ada larangan yang mengahalangi untuk itu.

B. Rumusan Masalah

1. Macam-macam kepemilikan

2. Asas-asas dalam kepemilikan

3. Kepemilikan dalam perspektif undang-undang

Selengkapnya bisa didownload di bawah ini :
DOWNLOAD
Download

REKSADANA SYARIAH

sitinurroisah@gmail.com (Nur Roisah) — Wed, 25 May 2016 11:47:00 +0700

Studi Ekonomi -
Oleh : Siti Nur Roisah
Jurusan : Ekonomi Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reksadana pertama kali dikenal pada tahun 1870 di Inggris. Ketika Robert Fleming ditugaskan ke Amerika Serikat oleh pimpinan perusahaan tempat ia bekerja, ia melihat ada investasi baru yang muncul setelah perang saudara. Ketika ia pulang ke Inggris, ia bermaksud membuka investasi baru tersebut tetapi ia tidak punya modal yang cukup untuk membuka usahanya. Masalah ini mendorongnya untuk mengumpulkan uang dari teman-temannya dan kemudian membentuk The Scottish American Investment Trust pada tahun 1873. Perusahaan ini mirip dengan apa yang sekarang dikenal sebagai reksadana tertutup ( Closed-end Fund ).

Reksadana adalah salah satu bentuk investasi kolektif yang memungkinkan bagi investor yang memiliki tujuan investasi sejenis untuk mengumpulkan dananya, agar dapat di investasikan dalam bentuk portofolio oleh manajer investasi. Dalam bahasa Inggris reksadana dikenal dengan sebutan “unit trust”, “mutual fund” atau “investment fund”. Reksadana syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 oleh National Bank di Saudi Arabia dengan nama Global Trade Equity, kapitalisasi modal US$ 150 juta. Sedangkan di Indonesia Reksadan Syariah pertama kali diperkenalkan pada tahun 1998 oleh PT Danareksa Investment Management, di mana pada waktu itu PT Danareksa mengeluarkan produk berprinsip syariah berjenis dana reksa campuran yang dinamakan Danareksa Syariah Berimbang.[1]

B. Rumusan Masalah

1. Pengertian Reksadana Syariah

2. karakteristik dan bentuk Reksadana

3. Jenis-jenis Reksadana

4. Prinsip-prinsip Reksadana Syariah

5. Manfaat, keuntungan, dan risiko Reksadana

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Reksadana Syariah

Reksadana Syariah merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana Syariah dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, Reksadana Syariah juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Secara istilah Reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Atau pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrument-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi ( MI ) ke dalam portofolio investasi baik berupa saham, obligasi, pasar uang ataupun efek / sekuriti lainnya ( Wikipedia Indonesia ).

Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat 27 didefinisikan bahwa Reksadana ( mutual fund ) adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Pada reksadana konvensional, manajemen investasi mengelola dana-dana yang ditempatkannya pada surat berharga dan merealisasikan keuntungan ataupun kerugian dan menerima dividen atau bunga yang dibukukannya ke dalam “Nilai Aktiva Bersih” ( NAB ) reksadana tersebut. Kekayaan reksadana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut wajib untuk disimpan pada Bank Kustodian yang tidak terafiliasi dengan manajer investasi, dimana Bank Kustodian inilah yang akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dan administratur. Setelah kita mengenal reksadana secara umum ( konvensional ), maka beralih secara khusus pada pengertian reksadana syariah. Tidak jauh berbeda dengan pengertian reksadana pada umumnya, reksadana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan reksadana syariah kepada para investor yang berminat, sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan.

Sebenarnya makna umum dari reksadana syariah tidak jauh berbeda dengan reksadana pada umumnya sebagai mana tersebut di atas. Perbedaannya terletak pada operasional, di mana reksadana pada umumnya menggunakan prinsip konvensional, sedangkan reksadana syariah menggunakan ketentuan prinsip syariah. Prinsip syariah di reksadana syariah digunakan dalam bentuk akad antara pemilik modal ( rab al-mal ) dengan manajer investasi ( “amil ), pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi, dan dalam penentuan dan pembagian hasil investasi.

Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 mendefinisikan reksaana syariah sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah islam,baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagian pemilik harta ( shahib al-mal/ rabb al-mal ) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.

Jadi, reksadana syariah pada dasarnya adalah Islamisasi reksadana konvensional. Reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik dana ( shahibul mal ) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh manajer investasi sebagai wakil shahibul mal menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Sebenarnya panduan bagi masyarakat muslim untuk berinvestasi pada produk ini sudah diberikan melalui fatwa DSN-MUI No. 20 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah.[2]

B. Karakteristik, dan Bentuk-bentuk Reksadana

1. Karakteristik dalam reksadana syariah

Menurut Adler Haymans Manurung, karakteristik reksadana terdiri dari :

a. Kumpulan dana dan pemilik, di mana pemilik reksadana adalah berbagai pihak yang menginvestasikan atau memasukkan dananya ke reksadana dengan berbagai variasi.

b. Diinvestasikan kepada efek yang dikenal dengan instrument investasi.

c. Reksadana tersebut dikelola oleh manajer investasi.

d. Reksadana merupakan instrument investasi jangka menengah dan panjang.

e. Reksadana merupakan produk investasi yang berisiko.[3]

2. Bentuk-bentuk dalam reksadana syariah

a. Reksadana perseroan

Reksadana perseroan adalah perusahaan yang kegiatannya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana-dana penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. Perseroan reksadana ini hanya mempunyai dewan direksa dan tidak ada dewan komisarisnya. Sehingga yang melakukan pengawasan terhadap kinerja serta pelaksanaan aturan oleh manajer investasi harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati adalah dewan direksi perseroan reksadana yang bersangkutan.

b. Reksadana kontrak investasi kolektif

Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif ( KIK ) merupakan instrument penghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis investasi baik di pasar modal maupun di pasar uang.

Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dibentuk antara manajer investasi dengan bank kustodian. Manajer investasi bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola portofolio reksadana. Sedangkan bank kustodian bertugas dan bertanggung jawab dalam pengadministrasian dan penyimpanan kekayaan reksadana.[4]

C. Jenis-jenis Reksadana Syariah

Jenis-jenis reksadana ditinjau dari segi sifatnya ada tiga yaitu :

1. Open end-Fund

Biasa dikenal di Indonesia dengan sebutan reksadana terbuka. Reksadana terbuka berarti reksadana memberi kemungkinan bagi investor untuk membeli saham atau unit penyertaan dari reksadana dan dapat menjual kembali kepada reksadana tanpa dibatasi berapa banyak jumlah saham atau unit penyertaan yang diterbitkan.

Saham atau unit penyertaan yang diterbitkan oleh reksadana terbuka ini dijual berdasarkan Net Asset Value ( NAV ) atau NAB ( Nilai Aktiva Bersih ). NAV yang pertama kali ditentukan adalah sebesar Rp. 1.000 per saham. Kemudian selanjutnya NAV harus dihitung setiap hari dan diumumkan secara luas sehingga transaksi selanjutnya menggunakan NAV yang dihitung pada akhir hari tersebut. Rumus perhitungan NAV adalah :

NAVn = NAVn-1 + NCIN

NAVn = Net Asset Value baru ( yang ke n )

NAVn-1 = Net Asset Value sebelumnya ( yang ke n-1 )

NCIN = Net Changein NAV ( perubahan bersih NAV )

Adapun untuk menghitung Net Change in NAV digunakan rumus sebagai berikut :

NCIN = NII – DI – NCG - CGD

NCIN = Net Change in NAV

NII = Net Investment Income

DI = Divident Income

NCG = Net Capital Gain

CGD = Capital Gan Distribution

2. Closed end-Fund

Reksadana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada investor. Artinya, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual sahamnya, maka harus dilakukan melalui bursa efek tempat saham reksadana tersebut dicatatkan.

Harga dari saham reksadana tertutup bias berubah-ubah karena dipengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran, sama halnya dengan fluktuasi harga saham perusahaan publik lainnya. Harga pasar tersebut tidak selalu sama dengan NAB per sahamnya. Adakalanya lebih besar dari NAB per saham ( disebut at premium ) atau lebih kecil dari NAB per sahamnya ( disebut at discount ).

Berikut ini rumus untuk menghitung premium atau discount saham reksadana tertutup :

Premium : Ps – NAV

NAV

Ps = Harga Pasar Saham Perdana

NAV = Net Asset Value persaham reksadana

3. Unit Investment Trust

Suatu perusahaan dibidang investasi yang membeli portofolio efek ( berdasarkan pada perjanjian Trust Indenture ) dengan menggunakan kumpulan dana ( harta kekayaan ) dari pemegang saham atau unit penyertaan.

Unit penyertaan reksadana pertama kali ditawarkan dengan harga yang sama dengan harga Rp. 1.000 sama dengan nilai aktiva bersih awal yaitu Rp. 1.000 per unit penyertaan dan biasanya ditentukan besarnya investasi minimum untuk pertama kali.

Rumus untuk menghitung banyaknya unit penyertaan adalah sebagai berikut :

UP = Investment

NAV ( 1 + Fee )

UP = Banyaknya unit penyertaan

Investment = Uang yang akan diinvestasikan

Fee = Biaya transaksi penjualan

NAV = Nilai aktiva bersih reksadana[5]

Adapun dilihat dari portofolio investasinya, reksadana syariah dapat dibedakan menjadi :

1. Reksadana syariah pasar uang

Reksadana yang investasinya ditanam pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo yang kurang dari satu tahun.

2. Reksadana syariah pendapatan tetap

Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola ( aktivanya ) dalam bentuk efek bersifat utang.

3. Reksadana syariah campuran

Investasi pada saham syariah, sukuk dan/atau instrument pasar uang syariah dalam negeri yang masing-masing tidak melebihi 79% dari nilai aktiva bersih, dimana dalam portofolio reksadana syariah tersebut wajib tedapat saham.

4. Reksadana syariah saham

Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya dalam efek bersifat ekuitas.

5. Reksadana syariah terproteksi

Investasi pada sukuk, instrument pasar uang syariah dan efek syariah lain yang masuk dalam kategori layak investasi ( Investment Grade ). Reksadana syariah terproteksi memberikan proteksi atas investasi awal melalui mekanisme pengelolaan portofolionya pada saat jatuh tempo.

6. Reksadana syariah indeks

Portofolio efeknya terdiri atas efek yang menjadi bagian dari suatu indeks yang menjadi acuannya. Sekurang-kurangnya 80% dari Nilai Aktiva Bersih diinvestasikan pada Efek yang merupakan bagian dari kumpulan Efek yang ada dalam indeks tersebut dengan pembobotan masing-masing Efek dalam reksadana syariah indeks tersebut antara 80% sampai 120%.

7. Reksadana syariah ETF ( Exchange Traded Fund )

Reksadana syariah yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.[6]

Dilihat dari tujuan investasinya, reksadana dapat dibedakan menjadi :

1. Growth Fund

Reksadana yang menekankan pada upaya mengejar pertmbuhan nilai dana. Reksadana jenis ini biasanya mengalokasikan dananya pada saham.

2. Income Fund

Reksadana yang mengutamakan pendapatan konstan. Reksadana jenis ini mengalokasikan dananya pada surat utang atau obligasi.

3. Safety Fund

Reksadana yang lebih mengutamakan keamanan dari pada pertumbuhan. Reksadana jenis ini umumnya mengalokasikan dananya di pasar uang, seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, dan surat utang jangka pendek.[7]

D. Prinsip Reksadana Syariah

1. Bukan mencari keuntunga sebanyak-banyaknya

reksadana syariah tujuan investasinya tidak semata-mata sekedar mencari return yang tinggi. Manajer investasi suatu dana syariah tidak hanya melakukan maksimalisasi kesejahteraan pemilik modal, tapi juga memastikan bahwa portofolio yang dimiliki tetap berada dalam dominan investasi yang diinginkan klien (investor).

2. Adanya proses screening (penyaringan)

Dalam proses manajemen portofolio, reksa dana syariah harus lebih dulu melalui screening sebagai bagian dari proses alokasi asset. Reksadana syariah hanya dibolehkan melakukan penempatan pada saham-saham dan instrumen-instrumen lain yang dinyatakan halal oleh Dewan Pengawas Syariah dan dengan berdasarkan Jakarta Islamik Indeks. Hal ini akan berdampak pada alokasi dan komposisi asset dalam portofolionya.

3. Adanya proses cleansing (purification)

Proses ini dimaksudkan untuk membersihkan aset-aset yang tidak halal, baik dengan mengeluarkan zakat atau pengeluaran amal lainnya.

4. Proses valuation saham

Dalam operasional manajemen portofolio, yang harus diperhatikan adalah proses valuation saham. Keguanaan konvensional membolehkan adanya risk free interest yang tentunya tidak bias dibenarkan secara syariah.

5. Pengawasan yang lebih selektif

Selain dari Bapepam sebagai pengawas pasar modal syariah dalam seluruh kegiatan operasionalnya agar tetap berada dalam ketentuan syariah yang berlaku.

6. Adanya Jakarta Islamik Indeks (JII)

Berguna sebagai tolak ukur bagi investasi berdasarkan syariah dipasar modal selain dari indeks-indeks yang lain yang ada di Bursa Efek Jakarta.

7. Investasi pada perusahaan prodak halal

Dalam penempatan dananya reksa dana syariah tidak boleh menempatkan dananya pada emiten yang menjalankan usahanya pda hal-hal yang melanggar syariah seperti alcohol, makanan haram dan sebegainya.[8]

E. Manfaat, keuntungan, dan risiko Reksadana

1. Manfaat reksadana syariah

Ada beberapa manfaat yang diperoleh yang dapat diambil oleh investor apabila berinvestasi pada reksadana antara lain :

a. Dapat mendiversifikasi portofolio secara cepat ( instant diversification ).

b. Keluwesan untuk menukarkan ke jenis portofolio investasi lainnya dalam satu grup reksadana ( flexibility ) atau diperjualbelikan pada penerbitnya pada nilai asset bersihnya setiap saat ( liquidity ).

c. Kecepatan dalam proses penjualan dan pembelian ( marketability ) .

d. Manajemen professional yang mendapatkan izin otoritas bursa ( profesionality ).

e. Banyaknya pilihan dari beragamnya investasi usaha reksadana yang kini mulai tumbuh pesat.

Sedangkan manfaat lain dari reksadana sebagai berikut :

a. Peningkatan buying power, melalui reksadana buying power meningkat dibanding investasi secara individu.

b. Keterbukaan investasi, pengelola reksadana memberikan informasi yang transparan kepada nasabah mengenai semua aspek investasi, risiko portofolio, dan biaya-biaya transparan.

c. Manfaat perlindungan investor, melalui peraturan yang telah dikeluarkan oleh BAPEPAM, di antaranya mengatur tentang transaksi pada suatu jenis saham maksimal 5% dari total modal di sector investasi.[9]

2. Keuntungan dari reksdana syariah

Pada dasarnya setiap individu yang berinvestasi di pasar modal selalu ingin mendapatkan keuntungan dalam investasinya. Kehadiran reksadana dalam pasar modal cukup menarik perhatian para investor karena ada beberapa keuntungan yang diberikan kepada investor. Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya ( 2006 : 16-22 ), menjelaskan beberapa keuntungan investasi di reksadana antara lain adalah :

a. Diversifikasi investasi dan penyebaran risiko

Dana yang dikelola oleh reksadana cukup besar sehingga memberikan kesempatan bagi pengelola untuk mendiversifikasi investasinya ke berbagai jenis Efek atau media investasi lainnya. jadi, sasaran investasinya tidak tergantung pada satu atau beberapa instrument saja, sehingga hal ini sekaligus juga merupakan upaya penyebaran risko.

b. Biaya rendah

Reksadana dikelola secara profesional, sehingga akan menciptakan efisiensi dalam pengelolaan. Biaya yang dikeluarkan relative kecil bila dibandingkan jika seorang investor mengelola sendiri dananya, misalkan dalam komisi transaksi akan relatif besar, dan biaya untuk mendapatkan informasi juga akan lebih besar.

c. Harga

Harga pada saham dan atas unit penyertaan reksadana tidak begitu terpengaruh dengan harga di bursa. Apabila harga saham dibursa mengalami penurunan secara umum, maka manajer investasi akan beralih ke media investasi lain, misalnya pasar uang. Oleh karena itu, secara fleksibel manajemen investasi dapat mengalihkan dananya pada sektor-sektor yang lebih menguntungkan.

d. Dapat dimonitor secara rutin

Pemegang saham dan atas unit penyertaan reksadana dapat memonitor perkembangan harga sahamnya secara rutin. Karena setiap hari reksdana akan mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (Net Asset Value-NAV ) melalui surat kabar. Nilai Aktiva Bersih per saham dan atas unit penyertaan yang beredar pada saat itu.

e. Pengelolaan portofolio yang profesional

Kemampuan investor kecil dalam mengakses informasi pasar dan kemampuan menganalisis saham secara baik sangat terbatas. Belum lagi sentiment pasar yang sering mempengaruhi naik/turunnya harga Efek yang menjadi dasar penerbitan reksadana tanpa dasar fundamental yang jelas. Manajer investasi yang mengelola portofolio Efek dalam RD mempunyai akses informasi ke pasar melalui banya sumber sehingga bisa mengambil keputusan yang lebih akurat.[10]

3. Selain manfaat dan keuntungan yang dapat diberikan kepada investor dalam investasi pada reksadana, juga ada beberapa resiko yang akan mendatangkan kerugian bagi para investor tersebut. Karena, dalam melakukan setiap investasi akan selalu timbul risiko kerugian. Walaupun sudah melakukan strategi diversifikasi portofolio investasi dengan cara menyebarkan resiko secara seimbang, investasi di reksadana tetap menimbulkan potensi resiko kerugian.

Resiko-resiko tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Resiko menurunnya nilai aktiva bersih / net asset value unit penyertaan

Resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek ( saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya ) yang menjadi bagian dari portofolio reksadana di bursa yang mengakibatkan menurunnya nilai unit penyertaan.

b. Resiko likuiditas

Resiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali ( redemption ) atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut.

c. Resiko pasar

Resiko pasar adalah situasi ketika harga instrument investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Keadaan ini biasa disebut dengan kondisi bearish. Resiko pasar yang terjadi secara tidak langsung akan mengakibatkan Nilai aktiva bersih ( NAB ) yang ada pada unit penyertaan reksadana akan turut mengalami penurunan.

d. Resiko wanprestasi

Resiko ini merupakan resiko terburuk, di mana resiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera mengganti ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan penurunan NAB ( nilai aktiva bersih ) reksadana.

e. Resiko default

Jenis resiko default ini merupakan kategori resiko yang paling fatal. Resiko default terjadi, misalnya jika pihak manajer investasi membeli obligasi yang Emitennya mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar bunga atau pokok obligasi tersebut.

Untuk menghindari resiko ini, pihak manajer investasi biasanya melakukan seleksi peringkat ( rating ) obligasi yang layak dijadikan portofolio investasi reksadana mereka. Seleksi ini akan menhasilkan daftar jenis obligasi yang masuk dalam peringkat “investment grade” dan layak dijadikan portofolio reksadana.[11]

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa reksadana syariah pada dasarnya adalah Islamisasi reksadana konvensional. Reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik dana ( shahibul mal ) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh manajer investasi sebagai wakil shahibul mal menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Dengan berbagai karakteristik dan juga bentuk dari reksadana syariah, berbagai jenis reksadana syariah seperti Open end-Fund, Closed end-Fund dan Unit Investment Trust. dilihat dari portofolio investasinya, reksadana syariah dapat dibedakan menjadi : a.) Reksadana syariah pasar uang b.) Reksadana syariah pendapatan tetap c.) Reksadana syariah campuran d.) Reksadana syariah saham e.) Reksadana syariah terproteksi f.) Reksadana syariah indeks g.) Reksadana syariah ETF ( Exchange Traded Fund ). Dilihat dari tujuan investasinya ada Growth Fund, Income Fund dan Safety Fund.

Reksadana syariah menggunakan prinsip : a.) bukan mencari keuntunga sebanyak-banyaknya b.) adanya proses screening (penyaringan) c.) adanya proses cleansing (purification) d.) proses valuation saham e.) pengawasan yang lebih selektif f.) adanya Jakarta Islamik Indeks (JII) g.) investasi pada perusahaan prodak halal. Dengan berbagai manfaat dan keuntungan dalam reksadana syariah, ada juga resiko di dalamnya, seperti, resiko menurunnya nilai aktiva bersih / net asset value unit penyertaan, resiko likuiditas, resiko pasar, resiko wanprestasi dan resiko default.

[1] Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, Hlm. 150.

[2] Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah, Bandung : Alfabeta, 2010, Hlm. 139-141.

[3] Adler Haymans Manurung, Reksa Dana Investasiku, Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2008, Hlm. 2-6.

[4] Abdul Manan,..., Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, Hlm. 154-156.

[5] Abdul Aziz,…, Bandung : Alfabeta, 2010, Hlm. 144-148.

[6] Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal Syariah Reksa Dana Syariah, Hlm. 6.

[7] Abdul Manan,…, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, Hlm.159.

[8] http://pusat-akademik.blogspot.co.id/2008/09/reksadana-syariah.html, diakses tanggal 16 Nov 2015 pkl 20.45.

[9] Abdul Manan,…, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, Hlm. 160.

[10] Abdul Aziz,…, Bandung : Alfabeta, 2010, Hlm. 152-153.

[11] Ibid., Hlm. 154

MAKALAH SAHAM SYARIAH

sitinurroisah@gmail.com (Nur Roisah) — Thu, 19 May 2016 18:20:00 +0700

Studi Ekonomi -
SAHAM SYARIAH, PENGERTIAN, PELUANG DAN HAMBATANNYA
DI INDONESIA

Pendahuluan
Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi pula adalah cara yang sangat baik agar harta itu dapat berputar tidak hanya dalam segelintir orang saja. Dengan Investasi , maka akan mendorong distribusi pendapatan yang baik pada masyarakat.

Untuk mengimplementasikan seruan investasi tersebut, maka harus diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi. Banyak pilihan orang untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan hartanya di pasar modal. Pasar modal dalam arti yang luas adalah kebutuhan sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara dibidang keuangan serta surat-surat berharga jangka panjang dan jangka pendek, primer dan tidak langsung. Dalam arti yang sempit pasar modal adalah pasar terorganisir yang memperdagangkan saham-saham dan obligasi dengan memakai jasa makelar, komisioner dan underwriter (Anoraga, Pakarti, 2001)

Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya.
Manfaat pasar modal bisa dirasakan baik bagi investor maupun emiten . Manfaat pasar modal bagi emiten antara lain:
• Jumlah dana yang dihimpun besar
• Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan
• Ketergantungan terhadap bank menjadi kecil
• Jangka waktu penggunan dana tidak terbatas
Sedangkan bagi masayrakat atau investor, adalah sebagai berikut :
• Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin dari meningkatnya harga saham yang mencapai kapital gain
• Memperoleh dividen
• Mempunyai hak suara dalam RUPS
• Dapat melakukan investasi dalam beberapa instrumen dalam rangka mengurangi resiko
Pasar Modal dan Spekulasi
Sebagai institusi keuangan modern, pasar modal tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kesalahan. Salah satunya adalah tindakan spekulasi. Para investor selalu memperhatikan perubahan pasar, membuat berbagai analisis dan perhitungan, serta mengambil tindakan spekulasi di dalam pembelian maupun penjualan saham. Aktivitas inilah yang membuat pasar tetap aktif. Tetapi, aktivitas ini tidak selamanya menguntungkan, terutama ketika menimbulkan depresi yang luar biasa.
Dalam pasar modal ini, dibedakan antara spekulan dengan pelaku bisnis (investor) dari derjat ketidak pastian yang dihadapinya.
Untuk itu perlu dilihat dahulu karakter dari masing-masing investasi dan spekulasi, Pertama, Investor di pasar modal adalah mereka yang memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan go publik yang diyakini baik dan menguntungkan, bukan untuk tujuan mencari capital gain melalui short selling.. Mereka mendasari keputusan investasinya pada informasi yang terpercaya tentang faktor-faktor fundamental ekonomi dan perusahaan itu sendiri melalui kajian yang seksama. Sementara spekulan bertujuan untuk mendapatkan gain yang biasanya dilakukan dengan upaya ”goreng menggoreng” saham.
Kedua, spekulasi sesungguhnya bukan merupakan investasi, meskipun di antara keduanya ada kemiripan. Perbedaan yang sangat mendasar di antara keduanya terletak pada motiv yang mendasarinya. . Para spekulan membeli sekuritas untuk mendapatkan keuntungan (capital gain) dengan menjualnya kembali dalam jangka pendek. Sedangkan para investor membeli sekuritas dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam bisnis yang lazimnya bersifat long term.
Ajaran Islam secara tegas melarang tindakan spekulasi ini, sebab secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai illahiyah dan insaniyyah. Tindakan ini juga memicu timbulnya aksi-aksi kecurangan yang terjadi dibursa saham seperti terjadinya skim Ponzi,
Frauds in trading ataupun short selling.
Masalahnya, adalah bagaimana pasar modal syariah bisa mengeliminasi praktek spekulasi spekulasi dilarang bukan karena ketidakpastian yang ada dihadapannya, melainkan niat dan cara orang mempergunakan ketidak pastian tersebut. Manakala Ia mengekplor ketidakpastian dengan melanggar hukum syariah dan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan semata dari adanya ketidakpastian, itulah yang dilarang dalam konsep gharar dan maysir dalam Islam . Al gharar dan maysir sendiri adalah konsep yang sangat berkaitan dengan mudharat, negative result, atau bahaya (hazard).
Di pasar modal, larangan syariah di atas mesti diimplementasikan dalam bentuk aturan main yang mencegah praktek spekulasi, riba, gharar dan maysir. Salah satunya adalah dengan menetapkan minimum holding period atau jangka waktu memegang saham minimum. Dengan aturan ini, saham tidak bisa diperjualkan setiap saat, sehingga meredam motivasi mencar untung dari pergerakan harga saham semata.

Instrumen Pasar Modal
Instrumen pasar modal adalah semua surat berharga yang diperdagangkn di bursa. Instrumen pasar modal ini umumnya bersifat jangka panjang. Beberapa instrumen yang diperdagangkan dipasar modal diantaranya adalah saham, obligasi dan sertifikat. Sekuritas yang diperdagangkan dibursa efek adalah saham dan obligasi, sedangkan sertifikat diperdagangkan duluar bursa melalui bank pemerintah.
Makalah ini menitikberatkan pada pembahasan tentang saham , dan tidak membahas instrumen pasar modal lainnya.

Pembahasan
Definisi Saham
Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas. Wujud saham berupa selembar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya (Anoraga, Pakarti; 2001). Akan tetapi, sekarang ini sistem tanpa warkat sudah dilakukan di bursa Efek Indonesia dimana bentuk kepemilikan tidak lagi berupa lembaran saham yang diberi nama pemiliknya tapi sudah berupa account atas nama pemilik atau saham tanpa warkat. Jadi penyelesaian transaksi akan semakin cepat dan mudah karena tidak melalui surat, formulir, dan prosedur yang berbelit-belit.

Jenis Saham
Saham yang umum dikenal adalah saham biasa, tetapi jenis saham ada 2 yaitu :
• Saham biasa Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi karena pemilik saham biasa ini tidak memiliki hak-hak istimewa. Pemilik saham biasa juga tidak akan memperoleh pembayaran dividen selama perusahaan tidak memperoleh laba. Setiap pemilik saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham /RUPS dengan ketentuan one share one vote. Pemegang saham biasa memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya dan memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain.
• Saham Preferen Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi). Persamaan saham preferen dengan obligasi terletak pada 3 (tiga) hal yaitu ada klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, dividen tetap selama masa berlaku dari saham dan memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan dengan saham biasa. Saham preferen lebih aman dibandingkan dengan saham biasa karena memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian dividen terlebih dahulu Akan tetapi saham preferen mempunyai kelemahan yaitu sulit untuk diperjualbelikan seperti saham biasa, karena jumlahnya yang sedikit.

Nilai Saham
Berdasarkan fungsinya, nilai suatu saham dibagi atas tiga jenis, yaitu :
• Par Value, yaitu nilai yang tercantum pada saham untuk tujuan akuntansi. Nilai saham tersebut dicantumkan dalam mata uang RI
• Base Price (harga dasar)
Harga perdana (untuk menentukan nilai dasar). Dipergunakan dalam perhitungan indeks harga saham. Harga dasar akan berubah sesuai dengan aksi emiten. Untuk saham baru, harga dasar merupakan harga perdananya.
· Market Price
Market price merupakan harga pada pasar riil, dan merupakan harga yang paling mudah ditentukan karena merupakan harga dari suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung.
Nilai pasar dari saham adalah fungsi dari ekspektasi market terhadap dividen yang diterima diakhir tahun . Nilai itu digambarkan dalam persamaan sebagai berikut (Haugen , 1993) :
Vo = Current Stock Price
E (D1) = The Expected year end dividend per share
E (V1) = The Expected year end price
E(r) = Market’s Required/ Expected rate of return on the stock
Sedangkan pergerakan harga saham dapat disebabkan oleh potensi profit perusahaan. (Fisher, 2003)
Taksiran Nilai saham Untuk Investasi
Pada dasarnya kegiatan investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi riil dan investasi finansial. Kedua investasi tersebut mengacu kemasa depan dalam memperhitungkan return of investment. Masa depan adalah sesuatu yang tidak pasti dan mengandung resiko. Meski demikian investasi tetap menarik karena memang menjanjikan.
Untuk menilai investasi dalam bentuk saham, terdapat dua pendekatan yaitu :
Nilai Dasar = Harga Dasar X Total saham yang beredar
Nilai Pasar = Harga Pasar X Total Saham yang beredar
Vo = E (D1) + E (V1)
1 + E (r)
a. The Firm Foundation Theory
b. The Castle in The Air Theory
The Firm foundation theory dikenal dengan fundamental analysis. Ada beberapa pendekatan untuk menaksir harga saham, antara lain sebagai berikut :
i. Dividend Yield Approach
Pendekatan didaasrkan pada perkiraan dividen yang akan dibayarkan untuk satu tahun dan hasilnya dibandingkan dengan tingkat bunga umum dipasar
ii. Discounting Model
Dividen yang diasumsikan tetap dari tahun ke-1 sampai tahun ke-n. Untuk asumsi seperti itu, maka nilai saham diperkirakan dengan rumus (Ross, dkk: 2002) :

n dt Vn
Vo = Σ ------------ + ---------------
i=1 (i+k) (i+k)
dimana :
Vo = harga saham pada tahun ke 0
dt = dividen yang diberikan pada akhir tahun ke t
Vn = harga setelah tahun ke-n
k = ekspektasi tingkat keuntungan investasi yang diharapkan ( tingkat resiko + resiko premium)
n Σ = jumlah dividen dari tahun ke -1 sampai dengan tahun ke n yang didiskontokan
i=1
i = tingkat bunga
Dividend Yield = Dividen per share….
Share Price
Dividen yang diasumsikan bertumbuh dengan persentase yang sama. Untuk asumsi seperti itu, maka nilai saham diperkirakan dengan rumus ( Anoraga, pakarti: 2001) :
n do(i+g)t dt
Vo = Σ ------------ + ---------------
i=1 (1+k)t k-g
g = growth
Do = dividen pada tahun ke 0
The castle in the air theory menggunakan teknis peralatan analisis antara lain the Dow theory, yaitu teori yang digunakan untuk mengidentifikasi pengulangan dan tren dipasar, baik untuk keseluruhan saham maupun satu saham tertentu saja.

Indeks Harga Saham
Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator trend pasar, artinya pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar sedang aktif atau lesu.Dengan adanya indeks, kita dapat mengetahui trend pergerakan harga saham saat ini; apakah sedang naik, stabil atau turun. Misal, jika di awal bulan nilai indeks 300 dan saat ini di akhir bulan menjadi 360, maka kita dapat mengatakan bahwa secara rata-rata harga saham mengalami peningkatan sebesar 20%.
Penentuan indeks harga saham dibedakan menjadi dua, yaitu indeks harga saham individu dan indeks harga saham gabungan (IHSG). IHSG adalah indeks yang paling umum digunakan dan dipakai sebagai acuan tentang kegiatan dipasar modal. IHSG bisa untuk menilai situasi pasar secara umum atau mengukur apakan harga saham mengalami kenaikan atau penurunan.
Metode penghitungan indeks harga saham gabungan dirumuskan sebagai berikut :
ΣHt
IHSG = ------------- x 100%
ΣHo
ΣHt = Total harga semua saham pada waktu yang berlaku
ΣHo = Total harga semua saham pada waktu dasar/awal

Pasar Modal Syariah
Dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Quran dengan tegas melarang aktivitas penimbunan (iktinaz) terhadap harta yang dimiliki.
Untuk mengimplementasikan seruan investasi tersebut, maka harus diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi.Banyak pilihan orang untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan hartanya di pasar modal. Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau surat-surat berharga jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Institusi pasar modal syariah merupakan salah satu pengejawantahan dari seruan Allah tentang investasi tersebut
Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya.
Bahkan, perekonomian modern tidak akan mungkin eksis tanpa adanya pasar modal yang terorganisir dengan baik. Setiap hari terjadi transaksi triliunan rupiah melalui institusi ini
Menurut Metwally (1995) fungsi dari keberadaan pasar modal syariah :
• Memungkinkan bagi masyarakat berpartispasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.
• Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas
• Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya
• Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional
• Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.
Sedangkan karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah (Metwally, 1995) adalah sebagai berikut :
• Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek
• Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang
• Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di Bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan
• Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali
• Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST
• Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST
• Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah
• Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST
• Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan harga HST
Khan (2005) menambahkan, bahwa saham dan perdagangannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam islam. Agar tercipta pasar saham yang adil maka shareholder dilarang berpartisipasi dalam perdagangan dan tidak diperbolehkan untuk mempunyai orang yang bermain dalam pasar saham. Pasar saham juga harus bebas dari penipuan, praktek-praktek yang dapat merugikan investor, seperti rekayasa informasi, pelarangan short selling, dan pencegahan adanya insider trading.

Definisi Saham Syariah
Produk investsi berupa Saham pada prinsipnya sudah sesuai dengan ajaran Islam. Dalam teori percampuran, Islam mengenal akad syirkah atau musyarakah yaitu suatu kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha dimana masing-masing pihak menyetorkan sejumlah dana, barang atau jasa.
Adapun jenis-jenis syirkah yang dikenal dalam ilmu fikih yaitu:
‘inan, mufawadhah, wujuh, abdan, mudharabah. Pembagian tersebut diadasarkan pada jenis setoran masing-masing pihak dan siapa diantara pihak tersebut yang mengelola kegiatan usaha tersebut.
Fatwa diatas telah menentukan bagaimana memilih saham-saham yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perkembangannya telah banyak negara-negara yang telah menentukan batasan suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah.
Di dalam literatur - literatur, tidak terdapat istilah atau pembedaan antara saham yang syariah dengan yang non syariah. Akan tetapi, saham, sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan, dapat dibedakan menurut kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham tersebut. Saham menjadi halal (sesuai syariah) jika saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang yang halal dan/atau dalam niat pembelian saham tersebut adalah untuk investasi, bukan untuk spekulasi (judi). Untuk lebih amannya, saham yang dilisting dalam Jakarta Islamic Index merupakan saham-saham yang insya Allah sesuai syariah.

Syarat investasi saham sesuai syar'i
Syarat suatu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dikatakan syariah adalah sebagai berikut :
• Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan yang mengeluarkan saham (emiten) atau Perusahaan Publik yang menerbitkan saham syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah , antara lain:
o perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
o lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
o produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
o produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
o melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;
• Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan saham syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas saham syariah yang dikeluarkan.

• Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan saham syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer. (fatwa DSN No 40/2003).
Khan (2005) dalam menjelaskan identifikasi perusahaan yang dapat ikut dalam saham Islami mengajukan beberapa syarat yaitu :
• Emiten/perusahaan tersebut tidak berkaitan dengan riba
• Perusahaan tersebut tidak membuat atau memprioduksi barang atau jasa yang dilarang oleh syariah
• Perusahaan tidak bertindak ekpliotatif secara berlebihan terhadap faktor-faktor produksi alam yang diberikan Allah
• Perusahaan tidak mempermainkan harga sekehendaknya, perusahaan tersebut tidak menghalangi terjadinya free market
• Perusahaan tersebut mempunyai sosial responsibility yang tinggi sehingga punya kepedulian terhadap ummat, dan memiliki ethical behaviour .
Sektor kegiatan usaha oleh perusahaan yang bersangkutan, juga bisa di dilihat dari sisi permodalan dari perusahaan dimaksud, seperti (Arrifa’i, 2003):
• Rasio atas utang dan ekuitas (debt to equity ratio)
• Cash and interest bearing securities to equity ratio
• Rasio atas kas dan aset (cash to asset ratio).
Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non-syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinisp syariah. Dalam hal ini, di Bursa Efek Indonesia terdapat Jakarta Islamic Indeks (JII) yang merupakan 30 saham yang memenuhi criteria syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN). Indeks JII dipersiapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan PT Danareksa Invesment Management (DIM).
Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolok ukur (benchmark) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Melalui index ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah.
Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan Syariah Islam. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam Jakarta Islamic Index melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Invesment Management. Saham-saham yang masuk dalam Indeks Syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah seperti:
o Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
o Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
o Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
o Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
Selain criteria diatas, dalam proses pemilihan saham yang masuk JII Bursa Efek Indonesia melakukan tahap-tahap pemilihan yang juga mempertimbangkan aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten, yaitu:
1. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar).
2. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang meiliki rasio Kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 90%.
3. Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu tahun terakhir.
4. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.
Pengkajian ulang akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen index pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia.

Berikut daftar Emiten Jakarta Islamic Index sampai dengan Juni 2007
Daftar Saham Yang Masuk Dalam Perhitungan Jakarta Islamic Index Periode Januari 2007 s.d Juni 2007
No. Kode Nama Saham Keterangan
1. AALI Astra Agro Lestari Tbk masuk
2. ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. tetap
3. ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk tetap
4. ASII Astra International Tbk tetap
5. BLTA Berlian Laju Tanker Tbk tetap
6. BNBR Bakrie & Brothers Tbk tetap
7. BTEL Bakrie Telecom Tbk tetap
8. BUMI Bumi Resources Tbk tetap
9. CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk masuk
10. CTRA Ciputra Development Tbk tetap
11. CTRS Ciputra Surya Tbk tetap
12. GJTL Gajah Tunggal Tbk tetap
13. INCO International Nickel Ind .Tbk tetap
14. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk tetap
15. INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk tetap
16. INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk tetap
17. ISAT Indosat Tbk tetap
18. KLBF Kalbe Farma Tbk tetap
19. LPKR Lippo Karawaci Tbk tetap
20. LSIP PP London Sumatera Tbk tetap
21. MEDC Medco Energi International Tbk tetap
22. PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk tetap
23. PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk tetap
24. SMCB Holcim Indonesia Tbk tetap
25. SULI Sumalindo Lestari Jaya Tbk masuk
26. TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk tetap
27. TOTL Total Bangun Persada Tbk masuk
28. UNSP Bakrie Sumatra Plantations Tbk tetap
29. UNTR United Tractors Tbk tetap
30. UNVR Unilever Indonesia Tbk tetap
Sumber : Divisi Perdagangan & Divisi Riset dan Pengembangan BEI

Peluang dan Hambatan
Sebagaimana trend syariah yang melanda Indonesia, maka pasar saham syariah, yang dilakukan oleh JII juga berkinerja cukup baik. Hal itu antara lain memang peraturan dan yang sangat ketat terhadap emiten yang akan masuk pada JII sehingga hanya perusahaan yang berkinerja baik saja yang masuk. (data perusahaan dapat dilihat pada tabel diatas). Perbandingan kinerja JII, LQ 45 dan BEI adalah sebagai berikut:

BEI
LQ 45
JII
55,29%
54,55%
55,83%
Sumber : Tempo Edisi Khusus Bisnis Syariah Okt 2007
Angka diatas adalah tingkat persentase pertumbuhan antara tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005

Hambatan
Walaupun kinerja JII cukup baik, namun hal itu belum menggambarkan tingkat perkembangan pasar saham khususnya dan pasar modal syariah umumnya di Indonesia .Jika dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia misalnya, maka
Indonesia terlihat sangat jauh tertinggal dalam mengembangkan kegiatan investasi syariah di pasar modal. Malaysia pertama kali mengembangkan kegiatan pasar modal syariahnya sejak awal tahun 1990 dan sejak saat itu terus mengalami kemajuan yang cukup pesat. Data lain menunjukkan pula bahwa, sejak diperkenalkannya instrumen reksa dana syariah di Malaysia pada tahun 1993, terbukti hingga akhir tahun 2002 telah tercatat 36 (tiga puluh enam) Reksa Dana Syariah dari 174 (seratus tujuh puluh empat) total Reksa Dana yang ada di Malaysia. Kemudian Total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah mencapai 5% (lima per seratus) dari total NAB industri Reksa Dana yang ada di Malaysia. Sementara Indonesia yang memulai hal yang sama pada pertengahan tahun 1997, hingga awal November 2004 baru memiliki 10 (sepuluh) reksa dana syariah dari total 223 (duaratus dua puluh tiga) reksa dana yang ada, dengan NAB sebesar 0,32% (nol koma tiga puluh dua per seratus) dari total NAB industri reksa dana yang ada di Indonesia.
Menurut penelitian Departemen keuangan yang bekerjasama dengan Bapepam (2005) , ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab lambatnya perkembangan pasar modal syariah, diantaranya adalah:
1. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal syariah ;
2. Ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah ;
3. Minat pemodal atas efek syariah ;
4. Kerangka peraturan tentang penerbitan efek syariah ;
5. Pola pengawasan (dari sisi syariah) oleh lembaga terkait ;
6. Pra-proses (persiapan) penerbitan Efek syariah ;
7. Kelembagaan atau Institusi yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal syariah di Indonesia ;

DAFTAR KEPUSTAKAAN
Anoraga, Panji, Pakarti, Pengantar Pasar Modal, Jakarta: Rineka Ciptal,2001)
Al-Rifai, Tariq, An overview of Islamic finance and the growth of Islamic funds, Paper Presented to Islamic Funds World 2003.
Departemen Keuangan Republik Indonesia, Studi tentang Investasi syariah di pasar modal Indonesia, 2004
E. Cahyono, 22 Strategi dan Teknik Meraih untung dibursa saham, Jakarta: Elex Media Komputindo,2002
Fatwa DSN Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal
Fabozzi, Frank J, Manajemen investasi, Jakarta: Salemba Empat , 1999
Fisher, George, Street smart guide to overlooked stocks , NewYork: Mc Graw-Hill,2003
Haugen, Robert, Modern investment theory, Singapore: Prentice Hall, 1993
Khan, Moh.Y, Stock Market In Islamic Frame Work, Paper Presented at 6th Annual Conference Of Islamic Economic & Finance, 2005.
Majalah Tempo, Gebyar Bisnis Syariah, Edisi Oktober 2007
Majalah Gatra, Edisi Khusus Lebaran, No : 48, Oktober 2007
Metwally, M.M, Teori dan Model Ekonomi Islam, terj. M. Husein Sawit, Jakarta: PT Bangkit Daya Insana, 1995
Ross, Westerfield, Jaffe, Corporate Finance, NewYork: Mcgraw-Hill, 2002
Siddiqi, Nejatullah, Kemitraan usaha dan bagi hasil dalam hukum Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti PRimayasa,1996.

MAKALAH TEORI BIAYA PRODUKSI

sitinurroisah@gmail.com (Nur Roisah) — Wed, 18 May 2016 18:10:00 +0700

Studi Ekonomi - Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi-Nya yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya, atas segala nikmat dan karunia-Nya, kemudahan serta petunjuk-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini untuk tugas Ekonomi Mikro Islam. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kepada jalan yang benar.

Daftar Isi
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tujuan
Rumusan Masalah
PEMBAHASAN
1. Pengertian dan fungsi produksi
2. Analisis biaya
3. Garis biaya produksi ( Isocost )
4. Produksi dalam pandangan Islam
5. Teori biaya produksi
FOOTNOTE

Makalah yang berjudul TEORI BIAYA PRODUKSI ini disusun untuk memenuhi tugas Ekonomi Mikro Islam yang berisi tentang fungsi produksi, analisis biaya, garis biaya produksi ( isocost ) dan perusahaan sudut pandang teori ekonomi.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada orang tua yang telah mendidik sejak kecil hingga sekarang, yang selalu memberi dukungan dan doanya.Yang kedua terima kasih kepada bapak Muchlis selaku pembimbing dalam perkuliahan ini dan juga telah memberikan arahan serta berbagai ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.Dan tak lupa, terima kasih pada pihak institut yang telah mengizinkan saya untuk meminjam buku yang ada di perpustakaan.

Penulis menyadari bahwa pada penulisan makalah ini tidak terlepas dari bantuan bapak pembimbing, sehingga makalah ini dapat penulis selesaikan.Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Muchlis yang telah bersedia memberikan bimbingan dan memberikan banyak ilmu pengetahuan.

Akhirnya disini saya sebagai penulis ucapkan mohon maaf karena penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan Karena masih minimnya cakrawala pengetahuan yang kami miliki.Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis butuhkan guna memperbaiki makalah ini.Semoga makalah ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ekonomi dunia yang saat ini bersifat sekuler di mana terjadi dikotomi antara agama dan kehidupan duniawi termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi telah mulai terkikis. Terjadinya dikotomi ini terjadi pada masa kegelapan ( dark ages ) yang terjadi di eropa, pada masa tersebut kekuasaan gereja Katolik sangat dominan. Sehingga hal ini menimbulkan pergerakan yang berupaya untuk mengikis kekuasaan gereja yang terlalu besar pada masa itu.Pergerakan inilah yang pada akhirnya memunculkan suatu aliran pemikiran bahwa harus terjadi suatu pembedaan atau pembatasan antara aktivitas agam dan dunia, sebab munculnya pemikiran keilmuan sering kali dianggap bertentangan dengan doktrin gereja pada masa itu.
Hal tersebut tidak berlaku dalam Islam, sebab Islam tidak mengenal pembedaan antara ilmu agama dan duniawi. Hal ini, terbukti bahwa pada masa kegelapan ( dark ages ) yang terjadi di eropa, justru terjadi masa keemasan dan kejayaan Islam. Di mana terjadi pembaruan dan perkembangan pemikiran oleh para ilmuwan muslim, bahkan menjadi dasar landasan pengembangan keilmuan pada saat ini, seperti ilmu aljabar.
Dalam literatur konvensional, teori produksi ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang perilaku perusahaan dalam membeli dan menggunakan masukan ( input ) untuk produksi dan menjual keluaran atau produk. Seperti halnya dalam teori konsumsi, dalam teori produksi juga memberikan penjelasan tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya. Memaksimalkan keuntungan atau efisiensi produk tidak akan terlepas dari dua hal : yakni struktur biaya produksi dan revenue yang didapat. Sehingga untuk memberikan pemahaman yang lebih dan dapat juga untuk membedakan konsep syariah dan implikasinya dalam teori produksi, maka saya juga akan membahas tentang dampak pemberlakuan sistem bunga atau revenue sharing ataupun profit sharing terhadap struktur biaya atau revenue. Sedang dalam kenyataannya, sering kali seorang produsen beroperasi dari berbagai macam sumber modal, ada yang berasal dari qard ( pinjaman tanpa kompensasi, syirkah ( sebagian menggunakan modal dari pihak lain ), ada yang berasal dari pinjaman bank yang berbasis bunga, dan lain-lain. Tentunya pembahasan teori produksi tanpa memerhatikan struktur permodalan dan struktur keluaran menjadikan teori ini kurang relevan dengan kenyataan.
Ekonomi Islam yang cukup concern dengan teori produksi adalah Imam Al-Ghazali. Beliau telah menguraikan faktor-faktor produksi dan fungsi produksi dalam kehidupan manusia. Dalam uraiannya beliau sering menggunakan kata kasab dan islah. Yang berarti usaha fisik yang dikerahkan manusia dan yang kedua adalah upaya manusia untuk mengelola dan mengubah sumber-sumber daya yang tersedia agar mempunyai manfaat yang lebih tinggi. Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar ketika menggambarkan bermacam ragam aktivitas produksi dalam masyarakat, termasuk hierarki dan hakikatnya. Ia mengklasifikasi aktivitas produksi menurut kepentingan sosialnya dan menitikberatkan perlunya kerja sama dan koordinasi. Fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos kerja Islam. Produksi barang-barang kebutuhan dasar secara khusus dipandang sebagai kewajiban social ( fard al kifayah ).Jika sekelompok orang sudah berkecimpung dalam memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban keseluruhan masyarakat sudah terpenuhi. Namun, jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi, maka semua orang akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat. Pada pokoknya, negara harus bertanggung jawab dalam menjamin bahwa barang-barang kebutuhan pokok diproduksi dalam jumlah yang cukup. Al-Ghazali beralasan bahwa sesungguhnya ketidakseimbangan yang menyangkut barang-barang kebutuhan pokok akan cenderung menciptakan kondisi kerusakan dalam masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Ekonomi Mikro Islam yang membahas tentang TEORI BIAYA PRODUKSI.
Sedangkan tujuan pokok dari teori produksi sendiri adalah memaksimumkan kepuasan dalam rangka mendistribusikan tingkat keuntungan wajar, untuk memuaskan pemilik serta menjaga kelangsungan usaha dan menjalankan usaha yang bersamaan yaitu mengatur penggunaan faktor produksidengan cara seefisien mungkin sehingga “ usaha memaksimumkan keuntungan dapat dicapai dengan cara yang dari sudut ekonomi dipandang dengan cara yang paling efisien “.

C. Rumusan Masalah

1. Pengertian dan fungsi produksi
2. Analisis biaya
3. Garis biaya produksi ( Isocost )
4. Produksi dalam pandangan Islam
5. Teori biaya produksi

PEMBAHASAN

A. Pengertian Produksi dan Fungsi Produksi

Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan suatu produk baik berupa barang, maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen.[1] Pada saat kebutuhan manusia masih sangat sedikit dan sederhana, kegiatan produksi sering kali dilakukan sendiri.Namun seiring dengan semakin beragamnya kebutuhan dan keterbtasan sumber daya, maka seseorang tidak dapat lagi memproduksi sendiri barang dan jasa yang dibutuhkannya, Sehingga ia membutuhkan pihak lain untuk memproduksi apa yang menjadi kebutuhannya tersebut. Secara teknis produksi dapat diartikan sebagai suatu proses mentransformasi input menjadi output.[2]
Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam. Maka untuk menyatukan manusia dengan alam ini, Allah telah menetapkan bahwa manusia berperan sebagai khalifah. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah adalah mengelola resources yang telah disediakan oleh Allah secara efisien dan optimal agar kesejahteraan dan keadilan dapat ditegakkan. Satu yang tidak boleh dan harus dihindari oleh manusia adalah berbuat kerusakan di muka bumi. Dengan demikian, segala macam kegiatan ekonomi yang diajukan untuk mencari keuntungan tanpa berakibat pada peningkatan utility atau nilai guna resources tidak disukai dalam Islam. Nilai universal lain dalam ekonomi Islam tentang produksi adalah adanya perintah untuk mencari sumber-sumber yang halal dan baik bagi produksi dan memproduksi dan memanfaatkan output produksi pada jalan kebaikan dan tidak menzalimi pihak lain. Dengan demikian, penentuan input dan output dari produksi haruslah sesuai dengan hukum Islam dan tidak mengarahkan kepada kerusakan.
Untuk dapat memahami lebih jauh tentang teori produksi ini, pertama yang harus kita ketahui adalah definisi dan makna dari fungsi produksi. Fungsi produksi adalah pernyataan secara numeric atau matematis dari hubungan antara masukan dan keluaran. Sedang fungsi produksi menunjukkan unit total dari produk sebagai fungsi dari unit masukan. Fungsi produksi juga menggambarkan hubungan antara jumlah input dan output ( yang berupa barang ataupun jasa ) yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode.A production function describes the relationship between the quantity of output obtainable per period of time.[3]
Q = f (X1, X2, X3,…., Xn)

Dimana Q = tingkat produksi output
X1,X2, X3,… Xn = berbagai input yang digunakan
Dalam beberapa buku teks input/ factor produksi ini dapat ditulis:
Q= f (K,L R, T)
Q= tingkat produksi
K= modal
L= tenaga kerja
R= kekayaan alam
T= teknologi

Maksud dari persamaan di atas merupakan suatu pernyataan sistematis yang pada dasarnya berarti bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, tenaga kerja, kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Jumlah produksi yang berbeda-beda dengan sendirinya akan memerlukan berbagai faktor produksi tersebut dalam jumlah yang berbeda-beda juga. Disamping itu, untuk satu tingkat produksi tertentu dapat pula digunakan gabungan faktor produksi yang berbeda. Dengan membandingkan berbagai gabungan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah barang tertentu dapatlah ditentukan gabungan faktor produksi yang paling ekonomis untuk memproduksi sajumlah barang.[4]

B. Analisis Biaya

Dalam pembahasan analisis biaya ini, faktor penggunaan modal sangat menjadi perhatian karena dalam kenyataan ada beberapa sumber modal yang digunakan oleh produsen.sedangkan karakter dari biaya modal sangat tergantung dari sumber penggunaan modal tersebut. Seperti penggunaan sumber modal yang berbasis bunga tentu berbeda dengan sumber modal yang berbasis syirkah atau qardun hasan.[5]

Dampak Sistem Bunga Vs Bagi Hasil dalam Analisis Biaya
Karakteristik dari sistem bunga dalam analisis biaya produksi adalah adanya biaya bunga yang harus dibayarkan oleh produsen bersifat tetap. Sehingga biaya bunga akan menjadi bagian dari fixed cost, dengan kata lain, berapapun jumlah output yang diproduksi bunga tetap harus dibayar tapi dengan menggunakan sistem bagi hasil hal ini tidak terjadi. Berbeda dengan sistem bunga, pada system bagi hasil, kurva fixed cost tidak terpengaruh, tetapi pemberlakuan system ini akan berpengaruh pada kurva TR ( tatal revenue ). Jadi bila dalam system bunga yang berubah adalah kurva TC yaitu kurva TC akan bergeser paralel ke kiri atas, sedang dalam sistem bagi hasil yang berubah adalah kurva TR akan berputar ke arah jarum jam dengan titik 0 sebagai sumbu putarannya.

Revenue Sharing Vs Profit Sharing
Dalam akad muamalat Islam dikenal akad mudharabah, yaitu akad antara si pemodal dengan si pelakana. Antara si pemodal dengan si pelaksana harus disepakati nisbah bagi hasil yang akan menjadi pedoman pembagian bila usaha tersebut menghasilkan untung. Namun, bila usaha tersebut malah menimbulkan kerugian, maka si pemodal yang akan menanggung sesuai dengan penyertaan modalnya, dalam hal ini 100%. Akan tetapi, bila kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian atau ia telah melanggar syarat yang telah disepakati bersama, maka kerugian menjadi tanggung jawab si pelaksana.
Selain menyepakati nisbah bagi hasil, mereka juga harus menyepakati siapa yang akan menanggung biaya. Dapat saja disepakati bahwa biaya ditanggung oleh si pelaksana atau ditanggung oleh si pemodal. Bila yang disepakati adalah biaya ditanggung oleh si pelaksana, ini berarti yang dilakukan adalah bagi penerimaan ( revenue sharing ). Sedangkan bila yang disepakati adalah biaya ditanggung oleh si pemodal, ini berarti yang dilakukan adalah bagi untung ( profit sharing ).
Dalam muamalat Islam, sebenarnya akad mudharabah merupakan salah satu bentuk dari akad musyarakah. Bila dalam akad mudharabah ditentukan bahwa penyertaan si pelaksana harus nihil, sehingga penyertaan si pemodal harus 100%, maka dalam akad musyarakah tidak ditentukan seperti itu sehingga yang terjadi adalah penyertaan dari dua orang pemodal. Antara dua orang pemodal ini harus disepakati nisbah bagi hasil yang akan menjadi pedoman pembagian bila usaha tersebut menghasilkan untung. Namun, bila usaha tersebut malah menimbulkan kerugian, maka pemodal yang akan menanggung sesuai penyertaan modalnya.[6]

C. Garis Biaya Produksi ( Isocost )

Dalam rangka efisiensi dan memaksimumkan keuntungan yang ingin didapat, maka perusahaan harus mampu meminimumkan biaya produksi.Untuk membuat suatu analisis mengenai peminimuman biaya produksi perlu dibuat suatu garis biaya yang biasa dikenal sebagai isocost.[7]Garis ini menggambarkan gabungan factor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Untuk dapat membuat garis biaya sama data diperlukan : ( a ) harga faktor-faktor produksi yang digunakan, ( b ) jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi.Sedangkan yang dimaksud dengan isocost adalah garis yang menggambarkan gabungan faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu.
Dalam teori produksi ini selain ada isocost, ada juga yang dinamakan isoquant. Isoquant adalah kurva yang menggambarkan gabungan Kurva isoquant tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. berfungsi untuk menggambarkan gabungan dua faktor produksi yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Untuk penyederhanaan analisis, diasumsikan faktor produksi terdiri atas dua, yaitu tenaga kerja dan modal.
Dengan penggabungan kedua kurva ini selanjutnya dapat dijelaskan hal-hal berikut:
1. Apabiloa jumlah pengeluaran untuk membiayai produksi sudah ditentukan, keadaan yang bagaimanakah yang akan memaksimumkan produksi?
2. Apabila jumlah produksi yang ingin dicapai telah ditentukan, keadaan yang bagaimanakah yang meminimumkan biaya?

Memaksimumkan Produksi
Untuk hal yang pertama, dimisalkan biaya yang dibelanjakan untuk membeli per unit modal adalah Rp 15.000, dan upah tenaga kerja per unit adalah Rp 10.000, dan jumlah biaya produksi maksimum yang disediakan oleh produsen adalah Rp 300.000. dengan uang sebanyak Rp 300.000 produsen dapat sekiranya membeli satu jenis faktor produksi saja, memperoleh 20 unit modal atau 30 tenaga kerja. Garis isocost TC menggambarkan kombinasi tenaga kerja dan modal yang dapat diperoleh dengan menggunakan uang yang tersedia. Kombinasi titik yang paling optimum bagi perusahaan adalah menggunakan 12 modal dan 12 tenaga kerja yaitu pada titik C, di mana di titik inilah terjadi persinggungan antara kurva isoquant dan garis isocost.[8]

Meminimumkan Biaya

D. Produksi dalam Pandangan Islam

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah keyakinan kepada Allah SWT. Sebagai Rabb dari alam semesta. Ikrar akan keyakinan ini menjadi pembuka kitab suci umat Islam, dalam ayat al-Jatsiyah yang artinya:
"Dan dia menundukkan untkmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat ) dari pada-Nya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda ( kekuasaan Allah ) bagi kaum yang berpikir. ( Qs. al-Jatsiyah: 13 ).
Dengan keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dari Allah Rabb semesta alam, maka konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif memaksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat. Ayat 77 surat al-Qashash mengingatkan manusia untuk mencari kesejahteraan akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Islam pun sesungguhnya menerima motif-motif berproduksi seperti pola pikir ekonomi konvensional. Hanya bedanya, lebih jauh Islam juga menjelaskan nilai-nilai moral di samping utilitas ekonomi.Bahkan sebelum itu, Islam menjelaskan mengapa produksi harus dilakukan.Menurut ajaran Islam, manusia adalah Khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi dan berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan jalan beribadah kepada-Nya. Dalam QS al-An’am ( 6 ) ayat 165 yang artinya:[9]
Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian ( yang lain ) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Pernyataan senada juga terdapat pada QS. Yunus ( 10 ) ayat 14 yang artinya:
"Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti ( mereka ) di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memerhatikan bagaimana kamu berbuat."
Bagi Islam, memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Dua motivasi itu belum cukup, karena masih terbatas pada fungsi ekonomi.Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial.Ini tercermin dalam QS.al-Haddid ( 57 ) ayat 7 yang artinya:
"Barimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan ( sebagian ) dari hartanya memperoleh pahala yang besar."
Kita harus melakukan hal ini karena memang dalam sebgian harta kita melekat hak orang miskin, baik yang meminta ataupun tidak meminta.( Qs.51: 19 dan Qs. 70: 25 ). Agar mampu mengemban fungsi sosial seoptimal mungkin, kegiatan produksi harus melampaui surplus untuk mencukupi keperluan konsumtif dan meraih keuntungan finansial, sehingga bisa berkontribusi kehidupan sosial.
Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekedar memenuhi segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik.Karena itu bagi Islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantitatif, tidak dengan sendirinya mengindikasikan kesejahteraan bagi masyarakat.Apalah artinya produk yang menggunung jika hanya bisa didistribusikan untuk segelintir uang yang memiliki uang banyak.Sebagai modal dasar berproduksi, Allah telah menyediakan bumi beserta isinya bagi manusia, untuk diolah bagi kemaslahatan bersama seluruh umat manusia. Hal ini terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 22 yang artinya:[10]
Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air ( hujan ) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

E. Teori Biaya Produksi

Biaya Produksi dalam Jangka Pendek
Biaya Produksi dalam Jangka Panjang
Dalam jangka panjang perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah. Di dalam jangka panjang tidak ada biaya tetap, semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan bukan saja dapat menambah tenaga kerja tetapi juga dapat menambah jumlah mesin dan peralatan produksi lainnya, luas tanah yang digunakan ( terutama dalam kegiatan pertanian ) dan luasnya bangunan / pabrik yang digunakan. Sebagai akibatnya, dalam jangka panjang terdapat banyak kurva jangka pendek yang dapat dilukiskan. Cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang, karena dalam jangka panjang perusahaan dapat memperluas kapasitas produksinya, ia harus menentukan besarnya kapasitas pabrik ( plant size ) yang akan meminimumkan biaya produksi. Dalam analisis ekonomi kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya total rata-rata ( AC ).[11] Dengan demikian analisis mengenai bagaimana produsen menganalisis kegiatan produksinya dalam usahanya meminimumkan biaya dapat dilakukan dengan memperhatikan kurva AC untuk kapasitas yang berbeda-beda.

[1] Sukirno Sadono. Pengantar Teori Mikroekonomi, Cet-ke 18. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002, Hlm.185

[2] Al Arif M. Nur Rianto dan Euis Amalia. Teori Mikroekonomi, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 148

[3]Karim Azwar Ir. Adiwarman. Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 103

[4]Al Arif M. Nur Rianto dan Euis Amalia. Teori Mikroekonomi, hlm. 168

[5] Karim Azwar Ir. Adiwarman. Ekonomi Mikro Islami, Hlm. 112

[6] Ibid., Hlm. 118

[7]Prathama Rahardja dan Mandala manurung. Teori Ekonomi Mikro, Suatu Pengantar, (Jakarta: LPFE-UI, 2004)., Hlm. 122

[8]Al Arif M. Nur Rianto dan Euis Amalia. Teori Mikroekonomi, Hlm. 177

[9]Nasution Edwin Mustafa. Ekonomi Islam, ( Jakarta: Kencana, 2006 ), Hlm. 105

[10] Ibid., Hlm. 107

[11] Sukirno Sadono. Mikroekonomi Teori Pengantar, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009 ), Hlm. 217