SUMUT MEMILIH

Maruarar Sirait: Ber-Pancasila Jangan Basi-basi

2017-06-06T12:00:00.003+07:00

Mayoritas warga Indonesia sangat mendukung Pancasila. Hanya sebagian kecil saja yang tidak mau Pancasila dan anti-kebhinekaan. Namun sayang, di antara mayoritas warga yang mau Pancasila ini diam dan menjadi silent majority.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP), Maruarar Sirait, saat menyampaikan sambutan dalam acara Kirab Budaya TMP di Tapanuli Utara, Sunatera Utara (Kamis, 1/6/2017) kemarin. "Saatnya kita melawan terhadap kelompok yang tidak mau Pancasila. Kita jangan diam," kata politikus PDIP yang kerap disapa Ara ini.

Dalam acara ini, ribuan orang meramaikan Kirab Budaya Taruna Merah Putih (TMP). Acara yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 ini meriah, diramaikan dengan ragam penampilan budaya. Antara lain, tarian Tor Tor, tarian Nias, tarian etnis Tionghoa, serta persembahan lagu dari etnis Jawa. Tampil juga seorang pengamen dari Sumedang Jawa Barat yang selama ini dibina oleh Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait.

Kirab Budaya ini juga dihadiri berbagai elemen massa di Tapanuli Utara. Antara lain, lembaga Adat Dalihan Na Tolu (LADN), Badan Kerjasama Anta Gereja (BKAG), Forum Pembaruan Kebangsaan (FBK), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Kemudian, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Ikatan Anak Siborong-Borong (IAS), Federasi Olahraga Karate-do Indonesia, Barisan Relawan Jokowi Presiden (bara JP), Putera Jawa Kelahiran Sumatera (Puja Kesuma), serta Tornadis ClubSekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Tarutung dan Universitas Sisingam

Maruarar Menegaskan, Pancasila merupakan ideologi bangsa yang tak bisa diubah lagi. NKRI yang merupakan bentuk negara, ia menegaskan kembali, sudah final. Maruarar menambahkan, Pancasila harus menjamin keamanan dan kenyamanan semua warga negara. Termasuk di Tapanuli Utara, meski jumlah orang beragama Kristen Protestan mayoritas. Namun, harus bisa menjami agama-agama lain menjalankan ibadah dengan aman dan tenang. "Ber-Pancasila jangan basi-basi. Dan saya bicara dengan Ketua MUI Tapanuli Utara Pak Haji Pandiangan bawa di Tapanuli Utara ini ada 63 masjid. Ini bagus, semua agama harus saling besatu. Jadikan perbedaan apapaun sebagai kekuatan bangsa kita," tegas Maruarar.

Hal senada disampaikan Nikson Nababan. Nikson mengajak semua warga Tapanuli Utara bersatu-padu dalam nenjaga Pancasila. Hal ini sebagaimana telah dilakukan TMP. "Mudah-mudahan TMP bisa membesarkan partai kita dan ideologi kita ke depan," tegasnya. Sumber: tribunnews.com

Diunggulkan Maju Pilgub Sumut, Mayjend (Purn) Fransen Siahaan Keliling Dalami Kebutuhan Warga

2017-05-29T12:03:00.005+07:00

Mayjend (Purnawirawan) Fransen Siahaan menyatakan kesiapannya maju dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2018. Pria kelahiran Medan, 58 tahun ini bahkan sudah rajin bersosialisasi.

"Tidak kenal maka tak sayang. Dalam proses sebagai bakal calon Gubernur Sumut, saya sudah keliling ke-27 kabupaten dan kota. Tentu saya sosialisasi, tatap muka ke masyarakat," ujar Fransen Siahaan saat berbincang dengan Okezone via telefon, Senin (1/5/2017).

Selain bertatap muka langsung dengan masyarakat, mantan Pangdam Cendrawasih ini juga rajin berinteraksi dengan warga melalui akun media sosial. Langkah-langkah itu dilakukannya untuk mengetahui persoalan mendasar warga Sumut.

"Yang penting kerja keras dulu," jelasnya.

Meski beberapa tokoh masyarakat masih malu-malu mendeklarasikan diri untuk maju di Pilgub Sumut, Fransen justru blak-blakan. Menurutnya, niat baik menjadi seorang pemimpin tak perlu ditutup-tutupi.

"Tapi kepastian saya dalam pencalonan di Pilkada Sumut, tetap akan disimpulkan setelah hasil evaluasi," pungkas Mayjend Fransen. Sumber : okezone.com

Pilgub Sumut 2018, AMAN Usung Abdon Nababan

2017-05-27T12:48:00.003+07:00

Abdon Nababan

JAKARTA — Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) mengusung Abdon Nababan sebagai bakal calon gubernur Sumatra Utara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Abdon Nababan merupakan Sekretaris Jenderal AMAN periode 2012—2017 yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua AMAN. Keputusan mengusung Abdon dilakukan dalam Musyawah Wilayah AMAN Tano Batak II yang berlangsung pada 10—11 Mei 2017.

Maradona Simanjuntak, Pimpinan Sidang Muswil II mengatakan bahwa Muswil ini telah menghasilkan program kerja untuk lima tahun ke depan.

Salah satu resolusi yakni menentukan sikap politiknya dengan merekomendasikan kader terbaiknya saudara Abdon Nababan untuk maju dan ikut bertarung di Pilkada Sumatra Utara pada 2018.

Dalam Muswil itu, Abdon meminta dewan AMAN wilayah untuk menjaga gerak langkah AMAN Tano Batak agar benar-benar hadir di Tano Batak. Secara simbolis dia menyerahkan bendera merah putih untuk dijaga kepada Maradona Simanjuntak sebagai Ketua Dewan Aman Wilayah terpilih.

Selanjutnya Abdon juga menyerahkan bendera AMAN kepada Ketua terpilih AMAN Tano Batak yang baru Roganda Simanjuntak. Komunitas masyarakat adat Tano Batak kemudian memberikan ulos kepada Abdon Nababan untuk mewakili masyarakat adat menjadi Calon Gubernur Sumut pada Pilkada 2018. Sumber : kabar24.bisnis.com

SBY Dukung JR Saragih Untuk Semangat Baru Sumut

2017-05-09T11:18:00.003+07:00

Langkah Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara JR Saragih menciptakan semangat baru untuk Sumatera Utara mendapat dukungan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada Acara Rakernas 2017 Partai Demokrat di Lombok dalam rangka memantapkan barisan mesin partai menuju kemenangan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

“Seluruh kader Partai Demokrat harus menghargai seluruh pihak yang ingin berbakti kepada bangsa dan negara khususnya untuk memberikan kesegaran buat negara. Marilah kita bantu negara dan pemerintahan untuk mengatasi permasalahan ini,” jelas Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Rakernas Partai Demokrat 2017 di Lombok, Senin (8/5/2017).

SBY merasa bila seluruh kader Partai Demokrat harus bersatu dan secara bersama-sama mengangkat permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara. Pasalnya, bila tidak bersatu maka akan runtuh.

Selain itu, suami Ani Yudhoyono ini meminta kepada seluruh kader Partai Demokrat harus terus menyempurnakan demokrasi dari masa ke masa, karena demokrasi merupakan kebebasan yang harus dijaga.

“Kebebasan tidak boleh kebablasan, kebebasan tidak boleh tanpa etika, dan kebebasan juga tidak boleh tanpa tanggung jawab,” paparnya.

Demi menghadapi pilkada 2018 dan pemilu 2019, SBY meminta agar Partai Demokrat harus netral dan adil dalam setiap pilkada dan pemilu nasional.

Mendapat dukungan semangat baru oleh SBY, Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara JR Saragih menuturkan dirinya berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya di Sumatera Utara.

“Keberadaan Partai Demokrat bisa dirasakan masyarakat ditengah-tengah kader yang terus melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Sumatera Utara khususnya,” tambahnya.

Tak itu saja, kehadiran seluruh Partai Demokrat Sumatera Utara dalam rangka memberikan semangat baru dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan di masyarakat.

“Semua berkumpul di sini ada semangat baru untuk Sumatera Utara dalam kerangka memajukan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dari sisi pelayanan,” bebernya.

Lantas, perihal dirinya digadang-gadang sebagai calon gubernur untuk Sumatera Utara periode 2018-2021 ini JR Saragih menjawab dengan rendah hati.

“Jika Tuhan mengijinkan saya akan maju dan memimpin Sumut saya selalu siap memberikan yang terbaik untuk Sumatera Utara,” tutupnya tersenyum.

Hadir dalam acara Rakernas 2017 di Lomnok antara lain, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Yudhoyono (AHY) serta seluruh DPD Partai Demokrat hingga DPC Partai Demokrat termasuk Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara JR Saragih. Sumber monalisanews.com

Golkar Medan Bertekad Menangkan Ngogesa Sitepu

2017-05-08T18:24:00.002+07:00

Pengurus dan kader Partai Golongan Karya (Golkar) Medan bertekad memenangkan Ketua Golkar Sumut H. Ngogesa Sitepu, SH, dalam pilgubsu 2018. Hal itu disampaikan Ketua Partai Golkar Kota Medan HM Syaf Lubis, saat menyerahkan 300 paket beras kepada masyarakat di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun akhir pekan kemarin.

Pembagian beras ini berasal dari Ketua partai Golkar Sumut dan Medan, ini merupakan yang ketujuh kalinya dilakukan secara bergiliran di Kota Medan. Kegiatan serupa sudah dilakukan di Kecamatan Medan Marelan, Medan Timur, Medan Sunggal, Medan Barat, Medan Denai, Medan Tuntungan dan Medan Maimun.

Syaf Lubis mengatakan, Partai Golkar selalu sukses sebagai partai pendukung kepala daerah. Untuk walikota Medan, contohnya seperti Dzulmi Eldin.

“Tentunya jika pak Ngogesa Sitepu, maju pada Pilgubsu 2018 mendatang, kami akan all out dan bertekad memenangkan beliau untuk menjadi Gubsu periode 2018-2023,” sebutnya.

Sebab katanya, Ngogesa Sitepu diyakini mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat Sumut ke arah yang lebih baik. “Karena beliau telah terbukti, teruji dan sukses memimpin Kabupaten Langkat selama dua periode,” kata Syaf Lubis.

Sementara itu wakil Sekertaris Partai Golkar Sumut Hasanuddin Nano mengatakan bakti sosial yang dilakukan bukan hanya karena menghadapi pilkada, tapi rutin dilakukan setiap saat di seluruh Sumut dan Kota Medan. Sumber: ngogesasitepu

Berharap Golkar dan PDIP Berkoalisi di Pilkada Sumut

2017-04-20T14:35:00.003+07:00

Wakil ketua DPRD Partai Golkar Sumut, Rolel Harahap berharap Golkar dan PDIP Perjuangan bisa berkoalisi pada gelaran Pilkada 2018 khususnya Pilgub Sumut.

Katanya Pilkada 2018 adalah saat tepat bagi Partai Golkar dan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang berkoalisi mengusung satu pasangan calon.

"Cukuplah Pilgubsu 2008 dan 2013 jadi pelajaran, kedua partai ini kalah mengusung paslon masing-masing," kata mantan ketua KNPI Sumut ini, Minggu (16/4).

Koalisi katanya sangat dimungkinkan karena saat ini hubungan Partai Golkar dan PDI Perjuangan cukup mesra karena menjadi partai utama pendukung pemerintah Jokowi-JK. Hubungan itu katanya akan menjadi lebih baik apabila paslon usungan koalisi terpilih.

"Golkar sudah ada tokohnya, yaitu pak Ngogesa Sitepu, tinggal PDI Perjuangan kan juga banyak figur yang pantas," katanya.

Ketika ditanya siapa yang pantas menjadi Calon Gubernur, Rolel mengatakan bisa diselesaikan dengan mudah. Katanya partai pemenang pileg untu Cagubsu pemenang kedua menjadi wakil. Apalagi katanya Golkar sudah memiliki figur, Haji Ngogesa Sitepu.

Sekretaris Partai Golkar Sumut Irham Buana mengatakan Golkar telah sepakat mencalonkan ketua Partai Golkar Sumut Ngogesa Sitepu sebagai calon gubernur Sumut. Katanya Ngogesa adalah satu-satunya calon gubernur Sumut dari Partai Golkar di Pilgub Sumut 2018 . Sumber tribunnews

PILKADA Pilgub Sumut 2018, Pertarungan Dua Bupati

2017-04-17T13:25:00.002+07:00

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap ke III akan digelar Juni 2018. Hal itu sesuai dengan UU No 10/2016.

Di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan ada 9 daerah yang ikut menyelenggarakan Pilkada 2018, termasuk pemilihan Gubernur.

Namun meski, pemilihan calon gubernur tinggal setahun lagi. Namun beberapa nama sudah diunggulkan dalam pertarungan pilkada tersebut.

Yang membuat menarik dalam pertarungan Pilgub 2018 mendatang, akan menjadi pertarungan para Bupati yang telah memimpin selama dua periode di daerah mereka.

Para kepala daerah yang digadang-gadangkan maju dalam pilgub tersebut, Bupati Simalungun JR Saragih yang juga ketua DPD Partai Demokrat Sumut dan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu yang juga ketua DPD Partai Golkar Sumut

Bahkan keduanya, sudah secara terang-terangan menyatakan maju dalam pilkada 2018, baik itu dari perkataan mereka langsung, hingga tebar pesona di Media sosial.

Tidak hanya kedua kepala daerah tersebut yang disebut maju, tidak lupa juga calon petahana HT Erry Nuradi yang juga sudah pasti maju dalam pilkada mendatang.

Tidak hanya itu, ada juga dua nama anggota DPR RI dari partai PDI Perjuangan yang juga dikabarkan juga maju dalam Pilgub tersebut. Keduanya Maruarar Sirait/Junimart Girsang.

Namun dari kabar yang diterima www.suarakita.co.id, dalam pilgub mendatang dikabarkan HT Erry akan menggandeng H Ngogesa Sitepu. Sedangkankan JR Saragih akan menggandeng Kharuddin Syah atau H Buyung, Bupati Labuhanbatu Utara (Labura).

“Dengar-dengar katanya bupati Labura yang akan digandeng pak JR dalam pilgub nanti,” ucap seorang sumber

Sementara itu, bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut dari jalur independen wajib mengumpulkan sebanyak 742.721 KTP dukungan, yang tersebar di sebanyak 17 kabupaten/kota. Jumlah tersebut bila mengacu kepada data DPT Pemilihan Presiden tahun 2014 bejumlah 9.902.948 pemilih.

Komisioner KPU Sumut Divisi Teknis, Benget Silitonga memaparkan, apabila jumlah DPT di satu provinsi 6-12 juta, maka calon perseorangan membuhkan dukungan minimal 7,5 persen. Dukungan tersebut harus tersebar di sebanyak 17 kabupaten/kota.

Untuk calon perseorangan butuh dukungan minimal 742 ribu yang tersebar di sebanyak 17 Kabupaten/Kota. Jumlah ini mengacu ke DPT pada pemilihan legislalatif tahun 2014, kita tidak tahu jumlah DPT saat ini berapa, pasti ada perubahan,”sebutnya.

Dia mengakui, tidak mudah untuk mencari dukungan dari 742 ribu orang agar bisa maju sebagai calon gubernur dari jalur independen (perseorangan). “Buktinya 2013 tidak ada yang maju dari jalur perseorangan, kita lihat nanti bagaimana perkembangan,” sebutnya. Sumber suarakita.co.id

Bursa Pilgubsu 2018 Nasdem Ragukan Erry, PDIP Pertimbangkan Sutrisno

2017-04-17T13:22:00.002+07:00

Sutrisno Pangaribuan. (file/metro24jam.com)

Menyebut nama Tengku Erry Nuradi dan Sutrisno Pangaribuan, maka akan terpampang jelas dinamika politik dan kritik. Berbagai kebijakan Tengku Erry sebagai Gubernur Sumatera Utara (Sumut), kerap mendapat respons dari Sutrisno yang merupakan legislator daerah ini.

Nah, pada bursa calon Gubsu 2018-2023 ini, nama keduanya kembali mencuat ke permukaan. Manuver politik Erry memanfaatkan statusnya sebagai petahana (in chumbent) dan meningkatnya elektabilitas Sutrisno di tengah masyarakat membuat mereka dijagokan untuk maju sebagai Gubsu kelak. Namun, Erry pandai betul memanfaatkan posisinya sebagai gubernur aktif. Berbagai safari politik dia lakukan untuk mencari dukungan, termasuk menggunakan fasilitas negara.

Hal itu kerap kali dikritisi Sutrisno Pangaribuan. Termasuk menggunakan helikopter Badan SAR Nasional (Basarnas) saat menghadiri pernikahan anak Bupati Samosir beberapa waktu lalu dan menjamu sejumlah pihak termasuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar di rumah dinas gubernur. Tapi berbagai upaya itu sepertinya tetap tidak mendapat dukungan penuh dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), walau berstatus Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sumut.

Malah, sosok mantan Bupati Serdangbedagai ini tak dianggap pimpinan yang unggul oleh orang dalam partai yang dipimpin Surya Paloh. Buktinya, partai ini sedang menjaring sosok yang lebih pantas daripada Erry. “Saat ini memang dari Partai NasDem Sumatera Utara, kita sedang melakukan survei terhadap calon-calon Gubernur Sumut 2018 nanti,” ujar Iskandar ST, Sekretaris DPW Partai Nasdem Sumut, Sabtu (18/3) jam 14.00 WIB.

Iskandar melanjutkan, apa yang tengah dilakukan pihaknya saat ini merupakan mekanisme partai. Tentunya hal itu harus dilakukan. “Mekanisme partai itu adalah kita melakukan penjaringan, penyaringan sampai dengan tingkat survei. Hingga calon yang diajukan adalah calon yang bekerja untuk masyarakat,” ujarnya seraya tetap berharap hal itu ada pada Erry. Kemudian, yang paling penting adalah calon yang diajukan punya peluang untuk menang. Itu salah satu strategi Partai Nasdem dalam persiapan Pemilihan Gubernur Sumut 2018.

“Sementara ini kita masih fokus pada kader kita, yaitu Ketua DPW. Tapi kita juga melihat calon lain juga. Jika dari mekanisme partai, penjaringan, survei dan sebagainya ternyata ada calon yang lebih bagus tentu saja ini akan jadi pertimbangan untuk kita ajukan ke DPP,” papar Iskandar. “Kan Ketua Umum juga berpegang teguh dengan mekanisme partai. Jadi enggak ujuk-ujuk,” paparnya. Sikap berbeda ditunjukkan Partai Nasdem saat mendeklarasikan dukungan kepada Ridwan Kamil untuk maju sebagai Gubernur Jawa Barat (Jabar).

Ketua DPP Partai Nasdem, Marthin Manurung mengatakan pihaknya ingin memberikan kesempatan kepada Tengku Erry untuk berbuat lebih banyak lagi bagi partai dalam persiapan Pilgub Sumut 2018. Itu pula salah satu alasan belum dideklarasikannya dukungan untuk Tengku Erry. “Saat ini Ketua Umum dan DPP Partai Nasdem memberikan kesempatan kepada Tengku Erry sebagai kader untuk berbuat lebih dalam menggerakkan mesin partai dalam persiapan Pilgub Sumut mendatang,” terang Marthin, Minggu (19/3) jam 14.00 WIB. Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan, Japorman Saragih mengaku belum menentukan dukungan untuk diusung dalam Pilgub 2018.

Japorman menyebut saat ini pihaknya tengah menginventarisasi dulu para kadernya. “Pada intinya, PDIP saat ini siap menghadapi Pilgub Sumut 2018. Kita mengutamakan kader dulu, kira-kira yang layak jual itu yang kita usulkan,” ujarnya. Dalam wawancara beberapa pekan lalu, Selasa (7/3), Japorman mengatakan PDI Perjuangan punya banyak kader yang mumpuni. Beberapa nama yang ditanyakan wartawan kepadanya, seperti nama Maruarar Sirait, Sutrisno Pangaribuan, Sarma Hutajulu, Sukur Nababan, Zahir, Junimart Girsang dan dirinya sendiri, Japorman enggan menyebutkan penilaiannya secara pribadi. Menurutnya, nama-nama yang disebutkan itu punya peluang dan kader terbaik.

“Maruarar bagus, Sutrisno juga bagus, banyak yang bagus. Tapi mereka akan diseleksi lagi melalui tahapan-tahapan dan internal kami,” katanya. Bahkan Janporman menerangkan siapapun calon yang maju diharapkan agar dapat memberikan perubahan di Sumatra Utara ini. Maruarar Sirait yang dimintai tanggapannya via WhatsApp, Minggu (19/3) jam 17.00 WIB, enggan menanggapinya. Sedangkan Sutrisno yang juga dikontak selang beberapa menit juga tak banyak berkomentar. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada DPD dan DPP PDI Perjuangan. “Tapi kalau diperintah partai dan didukung rakyat Sumut, kita siap!” ujarnya. Sumber: metro24jam.com

PLENO GOLKAR SUMUT SECARA BULAT DUKUNG NGOGESA SITEPU CALON GUBERNUR

2017-04-14T15:29:00.002+07:00

Pimpinan Rapat Pleno DPD Partai Golkar Sumut di Hotel Polonia Medan, Senin 10 April 2017

Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Pleno di Ruang Balai Rasa Sayang Polonia Hotel Medan, Senin (10/4/2017). Salahsatu hasil pleno tersebut merekomendasikan H Ngogesa Sitepu untuk diusung Partai Golkar sebagai Calon Gubernur Sumut pada Pilkada Juni 2018 mendatang.

Rekomendasi itu akan disahkan dan dikuatkan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Partai Golkar Sumut yang disepakati akan digelar sebelum Ramadhan tahun ini.

“Rapat Pleno merekomendasikan Ketua DPD Patai Golkar Sumatera Utara Haji Ngogesa Sitepu SH sebagai Calon Gubernur Sumut pada Pilgubsu 2018 mendatang,” terang Sekretaris Golkar Sumut Irham Buana Nasution.

Setelah nanti ada pengesahan dalam Rakerda dan Rapimda, Partai Golkar Sumut akan mendeklarasikan H Ngogesa Sitepu SH sebagai Calon Gubernur Sumut pada Juni 2017 sebagaimana yang sudah pernah dirilis Maret 2017 lalu.

Rapat Pleno juga mengesahkan tata kerja yang menjadi pedoman kerja DPD Partai Golkar Sumut. Tata kerja itu sebagian besar mendeskripsikan wewenang, tanggungjawab dan sinergitas bidang masing-masing yang ada di Partai Golkar Sumut.

“Kita juga mengesahkan pembentukan Korda (Kordinator Daerah-red) yang membawahi kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. Korda-korda yang merupakan instrumen partai ini juga akan membantu percepatan konsolidasi Partai Golkar di Sumut sampai tingkat desa dan kelurahan,” tambah Irham.

Menyikapi rekomendasi Rapat Pleno tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Sumut H Ngogesa Sitepu SH menyatakan kesiapan untuk maju sebagai Calon Gubernur Sumut.

“Terimakasih atas kepercayaan kawan-kawan, dengan amanah ini saya akan mempersiapkan diri tentunya dengan tetap melalui mekanisme pengambilan keputusan partai di seluruh tingkatan,” tukasnya.

Rapat Pleno Partai Golkar menyertakan seluruh pengurus sampai jajaran biro. Hadir pada rapat tersebut Ketua Harian Ir Tengku Idris Pardede, Bendahara Akbar Himawan Buchari, Ketua Korbid Kepartaian Syahrul M Pasaribu, Korbid Pemenangan Pemilu Sahlul Umur Situmeang, Korbid Kajian Strategis Sodrul Fuad SIP MM, Korbid Politik Yasir Ridho Loebis dan wakil-wakil ketua Syamsul Qamar, Rolel Harahap, Biller Pasaribu, Samsir Pohan dan sejumlah legislator Fraksi Golkar di DPRD Sumut. Sumut golkarsumut.or.id

PDIP Ajukan Dr Junimart Girsang SH MBA MH Masuk Nominasi Cagubsu 2018

2017-04-11T17:20:00.000+07:00

PELETAKAN BATU PERTAMA : Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan SH MH bersama Anggota Komisi III DPR RI Dr Junimart Girsang SH MBA MH, Ketua DPC PDIP Labusel H Zainal, Sekretaris DPD PDIP Sumut Sutarto MSi, Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Meynarti dan Bendahara DPC PDIP Kota Medan Boydo HK Panjaitan SH meletakkan batu pertama pembangunan kantor DPC PDIP Labusel, Minggu (12/3/2017) di Kotapinang. IST

Anggota Komisi III DPR RI dari Dapil III Sumut Dr Junimart Girsang SH MBA MH masuk dalam perhitungan PDIP Sumut untuk diikutkan survei Calon kandidat Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2018 mendatang. Selain Junimart Girsang juga muncul nama Maruarar Sirait dan Sukur Nababan.

Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan SH MH mengatakan, PDIP akan memunculkan tiga nama sebagai bakal calon (Balon) Gubernur Sumatera Utara. Ketiga kader terbaik PDIP ini adalah Dr Junimart Girsang SH MBA MH, Maruarar Sirait dan Sukur Nababan. Semua anggota DPR RI, ini akan "dijual" kepada masyarakat untuk disurvey, Polling siapa paling tinggi dialah yang akan ditetapkan partai sebagai calon Gubsu.

Penegasan itu disampaikan Trimedya pada peresmian peletakan batu pertama pembangunan Kantor DPC PDI-P Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Minggu (12/3/2017) di Kotapinang, Labusel. Turut mendampingi Anggota DPR RI Komisi III dari F-PDIP Dr Junimart Girsang, Sekretaris DPD PDIP Sumut Sutarto MSi, Wakil Ketua DPD Meynarti Irene Sinaga, Ketua DPC PDIP Labusel H Zainal, Wakil Bupati Labusel Khohlil Jufri Harahap, Sekda Labusel, Kapolres Labuhanbatu AKBP Drs Frido Situmorang, Dandim, Bendahara DPC PDIP Kota Medan Boydo Panjaitan SH, Wakil Ketua DPC Porman Naibaho dan lainnya.

Di hadapan kader PDIP dan masyarakat Labusel, Trimedya menjelaskan, dari sejumlah nama Balon Gubsu yang digodok partai, mengerucutlah ketiga nama tersebut. Ketiga nama itulah yang akan ditawarkan kepada masyarakat Sumut, tapi karena Fraksi PDIP di DPRD Sumut kurang empat kursi mencalonkan sendiri calonnya sehingga harus berkoalisi dengan partai lain.

Setelah partai mengusung, Cagubsu dan Cawagubsu PDIP dimintanya harus menang di Labusel. H Zainal Ketua DPC PDIP Labusel tegas mengatakan siap memenangkan siapapun Cagubsu yang diusung PDIP.

Kepada Pengurus DPC PDIP Labusel, Trimedya menegaskan, setelah PDI punya kantor baru, kursi di DPRD Labusel harus bisa bertambah dari 4 menjadi 8 kursi dan H Zainalpun optimis dengan target itu.

Untuk mencapainya, Trimedya menyarankan agar DPC mencari caleg-caleg yang bagus dan petarung. Karena sekitar 80-90% sistem Pemilu 2019 tidak banyak yang berubah, masih suara terbanyak yang berhak duduk di legislatif. Dimungkinkan yang berubah adalah Parlementary Treshold (ambang batas suara minimal parpol dalam Pemilu).

Trimedya yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, melihat peraturannya tidak banyak berubah. PDIP kata dia, sedang berjuang supaya peraturan tersebut bisa dimodifikasi, yakni suara partai diserahkan ke caleg nomor urut 1 untuk menjaga kedaulatan partai.

"Karena, nomor urut 1,2 dan 3 itu adalah putra-putri terbaik partai politik. Misalnya, suara saya 5000 dan partai mendapat suara 50.000, maka kita perjuangkan agar suara partai itu masuk ke caleg nomor satu secara otomatis," kata anggota DPR RI empat periode ini.

Menurut legislatif dari Dapil Sumut II ini, ada parpol yang mengusulkan agar partai itu sendiri yang menentukan apakah suara itu disalurkan ke nomor urut 1 atau 10. Setelah masa reses DPR sekarang ini berakhir, maka pembahasan akan dilanjutkan.

"Tapi untuk sekarang, siapa yang akan menjadi caleg harus sudah dipersiapkan, karena ketika RUU Pemilu selesai, akhir tahun ini proses pencalekan sudah dimulai, kita harus memilih caleg-caleg yang petarung, kalau tidak akan berat kita mendapat kursi," terangnya.

Pandangan PDIP, di Pilkada 2015 dan 2017 para calon kepala daerah di tingkat kabupaten/kota yang menang rata-rata menghabiskan uang kurang dari Rp 20 miliar. Untuk itu PDIP menyampaikan kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK agar ikut mendidik rakyat.

"Rakyat tidak ingin pemimpin yang korup tapi pada saat pemimpin itu ingin mengambil kekuasaan itu para calon pemimpin itu "digalang" oleh rakyat juga. Kita bersyukur Pemilu Pilkada 2017, penegakan hukum sudah mulai ada, KPK bisa meminimalisir upaya-upaya politik uang,"ungkapnya.

Tentang Pilgub DKI Jakarta, Trimedya mengemukakan seluruh kader "keroyokan" untuk memenangkan Ahok-Djarot. Sebanyak 139 kepala daerah dari PDIP, seluruh pimpinan dewan, anggota dewan Fraksi PDIP DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota diperintahkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk masuk ke kecamatan, kelurahan sampai RW dan TPS-TPS.

"Karena pertarungan Pilgub DKI adalah pertarungan ideologi, bukan sekedar Ahok jadi Gubernur lagi atau tidak. Mengenai Pileg dan Pilpres, PDIP sedang berjuang agar Pileg dan Pilpres tidak serentak dilaksanakan. Karena khawatir dari sisi pengamanan, Megawati khawatir terjadi chaos disatu daerah padahal pasukan TNI-Polri sudah dibagi habis untuk pengamanan.

Panglima TNI, Kepala BIN dan Kapolri kata Trimedya juga khawatir kalau satu hari itu serentak dilakukan Pileg dan Pilpres. Dari sisi biayanya juga kata lebih besar terutama segi pengamanan.

"Caleg-caleg juga sulit kita harapkan mau bekerja untuk Pilpres, para caleg dari Pusat sampai Kabupaten/Kota tentu memikirkan nasibnya duduk lagi atau tidak. Sehingga sulit kita harapkan para caleg mengusung capres secara total. Kami berharap dua minggu atau tiga minggu ada jeda antara Pileg dengan Pilpres," paparnya. Sumber beritasimalungun.com

Brigjen Victor Simanjuntak Siap Nyalon GUBSU

2017-04-11T11:44:00.003+07:00

Brigjen Victor Edi Simanjuntak

Calon yang akan maju menjadi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) terus bermunculan. Brigjen Victor Simanjuntak yang pernah menjabat Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, menyatakan dirinya siap untuk maju mencalonkan diri menjadi Gubsu pada Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara (Pilkada Sumut) yang diperkirakan pada 2018 mendatang.

Dalam diskusi bersama wartawan di Restaurant Nusa Rasa Minggu (3/4), Victor menyebutkan keinginannya untuk masuk ke ranah politik adalah untuk melawan korupsi. Dirinya menilai perilaku koruptif sudah sangat mengakar di Sumut, yang berdampak pada degradasi nilai di segala lini yang dialami masyarakat. Untuk itu, Victor Simanjuntak mengajak seluruh elemen yang ada di Sumut untuk menghapuskan jargon Sumut bahwa “semua urusan mengenai uang tunai”.

“Lebih bagus kalau ada di dalam (politik) karena langsung berbuat,” kata Victor.

Bukan rahasia umum, bahwa untuk mencapai dukungan politik memerlukan biaya yang tidak sedikit. Terkait itu, secara tegas Victor menolak politik uang. Untuk mencapai ke ranah politik, dirinya menegaskan tidak akan memakai politik uang.

“Artinya kalau sistem pemilihan membutuhkan uang yang besar saya mundur,” katanya.

Dia menambahkan, masyarakat Sumut harus dididik jika ingin menghendaki wilayah ini maju. “Ikut serta partisipasi membangun sumut. Jangan sampai masyarakat Sumut menentukan pilihan karena pemberian,” ucapnya.

Selain Viktor Simanjuntak, ada sosok polisi yang juga digadang-gadang oleh mesayarakat untuk maju menjadi calon Gubernur Sumut pada Pilkada Sumut mendatang. Sosok tersebut adalah Maruli Siahaan yang saat ini menjabat sebagai Wadireskrimsus Polda Sumut. Pria berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) tersebut digadang-gabang oleh masyarakat karena dikenal kedekatannya kepada segenap elemen masyarakat di Sumut .

Selain kedua sosok tersebut, nama Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Tengku Erry Nuradi juga disebut-sebut sebagai calon kuat untuk maju kembali menjadi pemimpin Sumut pada Pilkada Sumut mendatang. Selain itu ada nama Ali Umri, Maruarar Sirait, Gus Irawan Pasaribu, Efendi Simbolon, Ngogesa Sitepu, Syafril Nasution, Dirut RCTI Arya Sinulingga, yang juga digadang-gadang masyarakat Sumut untuk bersaing merebut kursi nomor satu di Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan pada Pilkada Sumut nanti. Sumber waspada.co.id

Syamsul-Ngogesa Untuk Pilgub Sumut 2018?

2017-04-10T18:17:00.001+07:00

Mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Syamsul Arifin mendukung sepenuh hati Ketua Partai Golkar Sumut sekaligus Bupati Langkat Ngogesa Sitepu menjadi calon gubernur di Pilgub Sumut 2018.

Diketahui, selain sama-sama politisi Partai Golkar, Syamsul juga pernah menjabat Bupati Langkat.

“Saya dukung Bapak Ngogesa Sitepu jadi Gubernur Sumut,” kata Syamsul pada saat acara lepas sambut Kapolres Langkat dari AKBP Mulya Hakim Solichin kepada AKBP Dede Rojudin di Lapangan Futsal Polres Langkat, Sumut, Kamis (6/4/2017).

Namun, lanjut Syamsul, ia akan mendukung Ngogesa dengan satu syarat, yakni Ngogesa harus menjadi calon gubernur bukan wakil gubernur.

“Kalau jadi nomor satu akan saya dukung tapi kalau jadi nomor dua saya nomor satunya,” ucap Syamsul yang disambut tawa hadirin, seperti dikabarkan Tribun Medan.

Syamsul memprediksi Pilgub Sumut tahun depan akan berjalan seru karena ada momen pilkada serentak. Katanya, akan banyak wajah-wajah baru atau pun lama yang akan mewarnai pilkada nanti.

Namun, Syamsul mengaku belum mengetahui apakah akan mencalonkan diri pada Pilgub Sumut 2018.

“Saya belum menentukan sikap,” tukas Ketua Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) ini. Sumber sumutmantap

Prananda Berpeluang Diusung Nasdem Cagub Sumut 2018

2017-04-07T17:02:00.005+07:00

Tahun 2018 mendatang, genap sudah Prananda Surya Paloh (PSP) berusia 30 tahun. Jadi tidak ada kendala persoalan usia bila anak Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh ikut dalam perhelatan calon Gubernur Sumut (Cagubsu). Artinya, Prananda berpeluang maju dari Partai NasDem.

Ditambah lagi, hingga kini belum ada kepastian apakah Nasdem akan mengusung Tengku Erry Nuradi selaku Ketua DPW NasDem Sumut dalam Pilgubsu 2018 mendatang. Satu sisi lagi, nama Prananda belakangan memang sudah kian santer disebut bakal ikut Pilgubsu. Bahkan, putra Surya Paloh itu sudah digadang-gadang bakal maju bersanding politisi PDIP, Maruara Sirait.

“Sampai saat ini PSP masih santai dan fokus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR RI. Walaupun begitu tidak menutup kemungkinan maju di Pilgubsu 2018,” ujar Koordinator Rumah Aspirasi PSP Center, Gandi Febraska Manurung, kemarin (3/4).

Menurutnya, Partai NasDem akan melihat hasil survei terlebih dahulu sebelum memutuskan sosok yang akan diusung pada pagelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Hal itu, kata Gandi, sudah dilakukan pada Pilkada serentak 2015 dan 2017. Diakuinya, sampai saat ini hasil survei yang dilakukan oleh lembaga independen untuk Pilgubsu belum selesai. “Contohnya Provinsi Jabar hasil survei yang sudah keluar, makanya Nasdem cepat mengumumkan nama Ridwan Kamil,” sebutnya.

Gandi mengaku beberapa waktu yang lalu ada sekelompok orang yang mendatangi rumah aspirasi PSP. Kata dia, kelompok tersebut ingin mendeklarasikan diri untuk menyatakan dukungan agar PSP bisa maju pada ajang Pilgubsu 2018.

“Mereka mau buat komunitas PSP (Pimpinan Sumut Prananda). Kami tidak bisa larang itu,” ungkapnya.

Disebutkannya, ada aturan yang menyebut bahwa setiap calon gubernur atau wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun. “Prananda itu kelahiran 1988, kalau 2018 sudah genap 30 tahun. Jadi tidak ada kendala persoalan usia, tapi semua tergantung hasil survei yang dilakukan oleh lembaga independen,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPW Partai Nasdem Sumut, Iskandar menyebut pihaknya saat ini sedang melakukan survei terhadap nama-nama calon gubernur yang sudah muncul. Meski begitu, dia mengaku bahwa pihaknya masih menginginkan agar Tengku Erry yang juga Ketua DPW Nasdem Sumut untuk maju di Pilgubsu.

Kata dia, ada dua rencana yang dipersiapkan. “Plan A (rencana pertama) yakni mengusung kader sendiri. Plan B (rencana kedua) mengusung nama yang bukan kader, tentu setelah dilihat peluangnya,” paparnya.

Iskandar menambahkan komunikasi dengan parpol belum pernah terjalin. Hanya saja, komunikasi dengan beberapa nama calon yang sudah muncul sudah terjalin. “Ada tahapan yang akan dilalui untuk Pilgubsu yakni penyaringan, penjaringan serta survey. Setiap parpol pasti ingin menang, berdasarkan jumlah kursi di dewan, tidak ada satupun parpol yang bisa mengusung pasangan sendiri tanpa berkoalisi,” paparnya. sumber : sumutpos

Demokrat ‘Pede’ Usung JR Saragih di Pilgubsu 2018

2017-04-06T09:21:00.001+07:00

Foto: Istimewa
JR Saragih di PRSU. Demokrat mendukung JR untuk Pilgubsu 2018 mendatang.

Kursi Partai Demokrat di DPRD Sumut memang tak cukup untuk mengusung calon gubernur tanpa koalisi. Meski begitu, partai berlambang mercy ini ‘Pede’ (percaya diri) mampu mengusung Ketua DPD Partai Demokrat Sumut JR Saragih, menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) pada Pilkada serentak 2018 mendatang.

Partai Demokrat hanya memiliki 14 kursi di DPRD Sumut. Artinya, mereka butuh tambahan 6 kursi lagi agar mampu mengusung JR Saragih. Sebab, untuk bisa mengusung calon kepala daerah, setiap parpol atau gabungan parpol minimal memiliki 20 persen kursi di DPRD.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut, Meilizar Latief mengakui, mereka sudah menjalin komunikasi dengan beberapa partai politik (Parpol) untuk bisa melengkapi dukungan minimal. “Demokrat 14 kursi, harusnya bisa mencalonkan di posisi Sumut 1 atau calon gubernur. Untuk 6 kursi tambahan, bisa berkoalisi dengan partai yang memiliki 3 kursi,” ujarnya saat ditemui di gedung DPRD Sumut, Senin (3/4). Meilizar pun menyebut, partainya tidak mungkin berkoalisi dengan PPP.

“Kayaknya dengan PPP berat, mungkin dengan yang punya tiga kursi seperti PKB dan PKPI, itu lebih memungkinkan. Kalau itu terealisasi, sudah cukup untuk mencapai dukungan minimal,” jelasnya.

Kata dia, Partai Demokrat dalam menentukan sosok calon kepala daerah akan mengacu kepada hasil survei. “Contohnya Pilgubsu 2013, saat itu Ketua DPD Demokrat, Pak Milwan. Namun, beliau hasil surveinya rendah, makanya Demokrat akhirnya mengusung Amri Tambunan dan RE Nainggolan,” jelasnya.

Disebutkan Meilizar, saat ini partainya tetap akan melakukan cara yang sama untuk menentukan calon kepala daerah yang akan diusung untuk Pilkada 2018. “Kalau saat ini tentu yang kita tonjolkan Ketua DPD Demokrat Sumut, JR Saragih. Beliau itu sosok berpengalaman karena sudah dua periode terpilih sebagai Bupati Simalungun,” jelasnya.

JR Saragih, lanjut Meilizar, hadir di tengah-tengah masyarakat dengan motto atau tagline Semangat Baru Sumatera Utara. “Kita ingin perubahan, Sumut yang baru dan lebih baik lagi,” ungkapnya.

Meilizar menambahkan, sejauh ini pihaknya sudah mencari sosok calon wakil gubernur yang akan mendampingi JR Saragih. “Bisa dari kalangan politisi, akademisi, atau birokrat. Aspek popularitas dan elektabilitas juga dipertimbangkan, sudah ada beberapa nama yang kita survey, tapi belum bisa disampaikan kepada publik,” tambahnya.

Terpisah, Ketua PKPI Sumut Juliski Simorangkir ketika dikonfirmasi terkait kemungkinan berkoalisi dengan Partai Demokrat mengatakan, sampai saat ini PKPI belum melakukan komunikasi dengan parpol manapun. “Apa karena PKPI hanya punya 3 kursi jadi kurang dianggap, belum ada dengan parpol manapun berkomunikasi, termasuk dengan incumbent,” ujarnya.

Secara umum, Juliski menginginkan agar sosok yang diusung PKPI nantinya mampu menjadikan Provinsi Sumut menjadi lebih baik. Sumber karirsumut.com

Sutrisno Ngaku Kaget Didukung Netizen

2017-04-05T10:12:00.003+07:00

Inilah akun facebook bentuk dukungan kepada Sutrisno Pangaribuan.

Sejumlah nama bakal calon Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 sudah mengemuka. Salah satunya Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan. Bahkan, dorongan dan dukungan terhadap dirinya datang dari netizen. Ada seseorang bergerilya di media sosial facebook (FB) dengan membuat akun bernama Dongan Sutrisno Pangaribuan.

Kepada Sumut Pos, Selasa (4/4), Sutrisno mengaku sama sekali belum terhubung dengan pembuat akun Dongan Sutrisno Pangaribuan tersebut. Meski demikian, ia meyakini bahwa pembuatan akun itu sangat positif bagi masyarakat.

“Saya juga terkejut ada akun bernama Dongan Sutrisno Pangaribuan. Orang yang mendeklarasikan itu di media sosial. Bahkan teman-teman di berbagai kota bertanya ke saya. Saya rasa akun itu baru ada 2 atau 3 minggu yang lalu,” katanya.

Dia mengakui meski sudah di-invite pengelola akun itu di FB miliknya, sampai hari ini ia belum terima pertemanan tersebut. “Kalau gak percaya, nanti saya capture sama Anda,” ujarnya tertawa.

Sutrisno tak menampik, ada masyarakat menginginkannya maju pada perhelatan Pilgubsu 2018 mendatang. Dia menjelaskan, tahapan hingga diusung maju itu harus menempuh proses yang panjang.

“Ya, banyak faktor. Salah satunya ada dukungan masyarakat. Saya anggap akun tersebut baik, agar masyarakat tahu dari sekian banyak tokoh yang akan maju sebagai Cagubsu, Sutrisno Pangaribuan salah satunya,” cetus pria yang dikenal vokal mengkritisi kebijakan Pemprov Sumut itu.

Tentunya, kata dia, kehadiran akun Dongan Sutrisno Pangaribuan menjadi energi positif bagi dirinya apakah laik maju dalam Pilgubsu mendatang. “Saya yakin yang buat akun itu orang baik. Selama informasi yang disajikan dan diposting hal-hal yang positif untuk disampaikan ke masyarakat, saya sih gak masalah. Karena kalau disalahgunakan, saya pasti akan melaporkannya,” tegasnya.

Menurut Sutrisno, DPD PDIP Sumut belum memutuskan bakal Cagubsu yang akan diusung kelak. “Harapan kita ingin maju kan tidak semata-mata keinginan kita saja. Disamping dukungan penuh masyarakat, juga partai politik tempat kita bernaung. Kalau partai sih belum ada keputusan sampai hari ini. Yang saya tahu, semua figur berpeluang untuk diusung,” ujarnya, seraya menambahkan belum ada datang ke partai untuk mengambil formulir pendaftaran Cagubsu 2018.

“Tahapan tentu ada survei internal dan eksternal. Dari anak ranting sampai tingkat DPD. Berproses sajalah,” imbuhnya.

Soal peta Pilgubsu 2018, Sutrisno ternyata sudah punya gagasan membawa perubahan wajah Sumut, seperti jargon pada akun Dongan Sutrisno Pangaribuan yakni ‘Gerakan Sumut Baru’. Ia pun tak menampik soal jargon itu. Ketika dirinya diminta oleh masyarakat maju, akan siap mewujudkan jargon tersebut.

“Baru yang saya maksudkan ialah, Sumut Bersih, Aman, Rukun dan Unggul. Kalau itu bisa kita terapkan sungguh-sungguh, saya optimis provinsi kita bisa sejajar seperti DKI dan Surabaya,” pungkasnya. Sumber sumutpos.co

Juni, Ngogesa Dideklarasikan

2017-04-04T10:31:00.002+07:00

DILANTIK: Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, melantik kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi Sumut periode 2015-2020 dibawah kepemimpinan H. Ngogesa Sitepu, dan Sekretaris Irham Buana Nasution, Bendahara H. Akbar Himawan Buchari, di Lapangan bola kaki T. Amir Hamzah Kabupaten Langkat, beberapa waktu lalu. Juni mendatang Golkar bakal mendeklarasikan Ngogesa sebagai Cagubsu.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) saat ini tengah melakukan pergerakan “akar rumput” mulai dari tingkat kelurahan, desa sampai ke tingkat provinsi. Hal tersebut diakui Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Irham Buana Nasution. Pergerakan itu, dilakukan dengan satu tujuan untuk mensosialisasikan nama Ngogesa Sitepu sebagai Calon Gubernur Sumut (Cagubsu).

Menurut Irham, pergerakan tersebut sembari memberikan pesan politik kepada kader internal maupun parpol lain, bahwa DPD Partai Golkar Sumut solid mendukung Ngogesa Sitepu.

Memang, Irham mengakui sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, siapa sosok yang akan diusung pada Pilgubsu 2018 mendatang.

“Tapi kader diinternal solid mendukung dan mengantarkan Ngogesa Sitepu duduk sebagai Sumut 1,” kata Irham Buana, Rabu (29/3).

Irham juga berpesan agar kader Golkar untuk tidak melawan kebijakan partai. “Sempat ada poling di Sumut Pos, bahwa Wagirin mendapatkan dukungan paling besar. Itu memang hak pembaca, tapi jangan sampai ada yang melakukan manuver-manuver di balik itu semua,” paparnya.

Irham juga menegaskan dalam waktu dekat bakal ada pendeklarasian Ngogesa Sitepu sebagai Cagubsu yang akan bertarung pada Pilgubsu 2018. “Paling lambat Juni sudah ada deklarasi untuk Ngogesa Sitepu. Kita usahakan deklarasi itu bersamaan dengan calon kepala daerah lain yang diusung Partai Golkar,” katanya.

Irham menyebut saat ini pihaknya sudah menjaring beberapa nama untuk disandingkan dengan Ngogesa Sitepu di Pilgubsu mendatang. Ngogesa, kata dia, menginginkan agar sosok yang mendampinginya kelak merupakan sosok yang dapat menjadi pemersatu.

“Sudah ada beberapa nama yang kita lihat, ada dari kalangan parpol, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh lintas agama. Paling lambat Juni sudah kita umumkan,” ucapnya.

Menurut dia, Partai Golkar menjadi partai pemenang pemilu 2014, maka dari itu perolehan kursi di DPRD kabupaten/kota juga maksimal. “Di Langkat Golkar punya 11 kursi, bisa mengusung sendiri tanpa perlu berkoalisi. Deliserdang juga seperti itu dan daerah lainnya,” ucapnya.

Meski bisa mengusung pasangan calon sendiri, masih kata Irham, Golkar tetap akan membuka komunikasi politik dengan parpol yang ada. “Kalau pasangan yang diusung Golkar mendapat dukungan banyak parpol tentu akan lebih mudah,” bebernya.

Terpisah, Pengamat Politik, Warjio, menilai pertarungan politik di Pilgubsu 2018 akan menarik. Sebab, akan banyak kepala daerah yang bakal meramaikan bursa pemilihan.

“Ini akan jadi adu gagasan kepala daerah, kalau kepala daerahnya baik memimpin daerahnya, maka sudah pasti masyarakatnya bakal memberikan dukungan,” tuturnya.

Melihat jumlah perolehan kursi di DPRD Sumut, Warjio meyakini hanya akan ada tiga pasangan calon yang akan muncul. “Kalau ada calon independen akan lebih ramai, kalau dari dukungan parpol setidaknya hanya tiga pasangan calon,” katanya. Sumber sumutpos.co

Golkar Jagokan Ngogesa Sitepu sebagai Calon Gubernur Sumut

2017-04-02T13:23:00.000+07:00

Bendera Partai Golkar, Ant - Yusran Uccang

Partai Golkar mengusung Ketua Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sumut Ngogesa Sitepu sebagai calon gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Menurut Sekretaris DPD Golkar Sumut Irham Buana Nasution, keputusan untuk mengusung Bupati Langkat tersebut menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Pasalnya, itu mutlak keputusan seluruh kader Partai Golkar di Sumut.

"Kita mencalonkan Ketua DPD Partai Golkar Sumut Ngogesa Sitepu sebagai Calon Gubernur Sumut. Beliau satu-satunya Calon Gubernur Sumut dari Partai Golkar di Pilgub Sumut 2018," tegas Irham Buana, Kamis 30 Maret 2017.

Irham mengungkapkan, penetapan Ngogesa sebagai calon gubernur di Pilgub Sumut 2018 berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dimana jika dilihat dan dinilai secara realitas dan politik, nama Ngogesa memang cukup mumpuni dan patut di usung sebagai calon gubernur.

"Ukuran kami bukan sifatnya sentimentil dan emosionil, tapi kita mencalonkan beliau karena fakta politik dan fakta realitas. Beliau Ketua DPD Golkar Sumut, Bupati Langkat 2 periode, beliau juga punya tingkat kepopuleran dan elektabilitas yang cukup baik," terang Irham.

Dengan faktor tersebut dan ditambah lagi Golkar sebagai pemenang pemilu di Sumut yang memiliki 17 kursi menjadi hal yang lumrah bagi Partai Golkar untuk mencalonkan Ngogesa sebagai calon gubernur. "Dengan ukuran tersebut akan bisa menjadi pertimbangan secara objektif. Partai Golkar ini sangat akademis,"tandasnya. Sumber sumatera.metrotvnews.com

Golkar Mantap Usung Ngogesa Sitepu, PDIP Pertimbangkan Sejumlah Nama

2017-03-30T20:15:00.003+07:00

Kantor Gubernur Sumater Utara

Menjelang Pemilihan Kepala Daearah (Pilkada) Gubernur Sumatera Utara yang dijadwalkan tahun 2018, sejumlah partai politik (parpol) mulai menyiapkan calon yang akan diusung dalam pesta demokrasi tersebut.

Partai Golkar misalnya, sebagai pemenang pemilu legislatif (pileg) 2014 di Sumut hampir memastikan akan mengusung Bupati Langkat Ngogesa Sitepu yang juga Ketua DPD I Golkar Sumut untuk Calon Gubernur Sumut 2018-2023.

"Sebagai partai pemenang Pemilu 2014 di Sumut, Golkar tak mungkin melirik calon gubernur dari partai atau tokoh lain. Sudah hampir dipastikan Partai Golkar usung calon sendiri untuk Pilgubsu 2018, yakni Ngogesa Sitepu," kata Sekretaris DPD I Golkar Sumut Irham Buana Nasution, Kamis (30/03/2017).

Dikatakannya, seluruh kader dan pengurus Golkar mulai dari desa sampai DPD menginginkan agar Ngogesa yang saat ini menjabat periode kedua Bupati Langkat diusung sebagai calon gubernur. DPD pun sudah memutuskan bahwa Ngogesa Sitepu akan menjadi prioritas untuk didukung.

"Bukan hanya karena Ngogesa sebagai Ketua DPD Golkar Sumut, namun juga melihat dari jejak rekam Ngogesa sebagai Bupati Langkat dua periode. Keputusan (DPD Golkar Sumut) ini tinggal kita laporkan ke DPP Golkar," terangnya, seraya optimis dengan raihan 17 kursi di DPRD Sumut, Golkar akan dengan mudah mendapatkan koalisi.

Mantan Ketua KPU Sumut ini, mengungkapkan, paling lambat Juni sudah ada deklarasi Ngogesa Sitepu sebagai calon Gubsu. "Kita usahakan deklarasi itu bersamaan dengan calon kepala daerah lain yang diusung partai Golkar," ujarnya.

Mantan Direktur LBH Medan ini menyebut, Golkar sudah menjaring beberapa nama untuk dipasangkan dengan Ngogesa Sitepu di Pilgubsu. Ngogesa, kata dia, menginginkan agar sosok yang mendampinginya kelak merupakan pemersatu.

"Sudah ada beberapa nama yang kita lihat, ada dari kalangan parpol, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh lintas agama. Paling lambat Juni sudah kita umumkan," ucapnya.

Sementara, PDIP sebagai pemenang kedua Pileg 2014 di Sumut dengan raihan 16 kursi, hingga saat ini masih belum menentukan sikap. Dengan keharusan koalisi untuk bisa mengusung paslon di Pilgub 2018, PDIP pun membuka komunikasi dengan partai lain.

"PDIP pasti menginginkan kader diusung sebagai calon gubernur, bukan wakil. Sudah ada komunikasi dengan partai lain maupun tokoh-tokoh. Ada Tengku Erry (Gubsu), Edi Rahmayadi (Pangkostrad), Ngogesa Sitepu (Bupati Langkat), dari eksternal. Lalu di internal ada Japorman (Ketua PDIP Sumut), Maruarar (Anggota DPR RI), Junimart (DPR RI) dan Pak Sukur," katanya.

Menurut Sutarto, DPD pada waktunya akan membuka penjaringan yang akan dimulai Mei-Juli. Lalu dilakukan penyaringan dan hasilnya diserahkan ke DPP untuk ditentukan siapa calon yang diusung. Sumber beritasumut.com

Pengamat: Pertarungan Merebut Kursi Gubernur Sumut Akan Menarik

2017-03-30T10:45:00.000+07:00

BERITASUMUT.COM/IST

Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Warjio menilai, pertarungan politik di Pilgubsu 2018 akan menarik. Sebab, akan banyak kepala daerah yang bakal meramaikan bursa pemilihan.

"Ini akan jadi adu gagasan kepala daerah, kalau kepala daerahnya baik memimpin daerahnya, maka sudah pasti masyarakatnya bakal memberikan dukungan," tuturnya, Kamis (30/03/2017).

Melihat jumlah perolehan kursi masing-masing partai di DPRD Sumut yang tidak satu pun memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon sendiri (minimal 20 kursi), dia meyakini hanya akan ada tiga pasangan calon yang akan muncul.

"Kalau ada calon independen akan lebih ramai, kalau dari dukungan parpol setidaknya hanya 3 pasangan calon," terangnya.

Untuk diketahui, ada sebelas parpol yang berhasil mendudukkan kadernya di kursi DPRD Sumut hasil pemilu legislatif 2014. Namun, tak satu parpol pun meraih 20 kursi sebagai syarat mimimal untuk mengusung pasangan calon, sehigga harus berkoalisi.

Partai Golkar sebagai pemenang pemilu di Sumut meraih 17 kursi, diikuti PDIP (16 kursi), Partai Demokrat (14 kursi), Partai Gerindra (13 kursi), Partai Hanura (10 kursi), PKS (9 kursi), PAN (6 kursi), Partai Nasdem (5 kursi), PPP (4 kursi), PKB (3 kursi) dan PKPI (3 kursi).

Pilgubsu 2018 September, KPU Sumut Buka Pendaftaran Balon Perseorangan

2017-03-29T20:06:00.000+07:00

Kantor KPU Sumut.IST/METRO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) akan membuka pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) 2018 pada September 2017 mendatang.

“Berdasarkan skenario, bulan Juni 2018 sudah masuk pada pemilihan gubernur. Maka perkiraan kita, 9 bulan sebelum itu yakni September 2017 tahapan pendaftaran bakal calon perseorangan,” kata Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea, kepada wartawan di Medan, Selasa (24/1).

Dijelaskan Mulia, untuk memenuhi tahapan awal, pihaknya juga akan melakukan pembentukan penyelenggaraan pemilihan bersifat adhoc mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

“Pada November nantinya PPK, PPS dan PPDP sudah direkrut seluruhnya, untuk selanjutnya mereka bisa melakukan verifkasi faktual terhadap para dukungan pasangan calon dari perseorangan,” terangnya.

Sementara terkait alokasi anggaran yang masuk dalam R-APBD Tahun Anggaran 2017, menurut Mulia, pihaknya menerima sebanyak Rp363.781.654 440 untuk kebutuhan itu diserap berdasarkan tahapan yang dibuat mulai September 2017. “Total anggaran yang kami ajukan sekira Rp995 miliar. Tapi tahun ini kita baru mendapat Rp363 miliar lebih. Susahnya kemungkinan di anggaran tahun depan,” ujarnya.

Mulia juga menjelaskan, untuk pengajuan anggaran sudah dilakukan sejak lama bahkan sudah melalui pertemuan dengan 8 daerah kabupaten/kota di Sumut yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun 2018. “Sehingga Pemprovsu sudah akomodir dalam R-APBD 2017 sebesar Rp363 miliar lebih dulu,” pungkasnya. Sumber: metro24jam.com

Sahril Tumanggor Mau Jadi Gubernur Sumut

2017-03-28T23:10:00.000+07:00

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Sumatera Utara masih lama berlangsung, sejumlah nama kandidat Bakal Calon (Balon) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) telah bermunculan. Salah satunya adalah Sahril Tumangor, SE.,SH.,MH mencatatkan namanya menjadi salah satu Bakal Calon (Balon) Gubsu yang akan bertarung dalam Pemilukada Tahun 2018 mendatang.

Sahril Tumanggor yang merupakan ketua PKPI Jawa Timur ini, dipastikan akan bertarung dengan sejumlah nama kuat yang duluan terlihat mempromosikan dirinya terlebih daluhu. Tidak mau ketinggalan, putra Sumatera Utara asli ini ternyata sudah juga sudah blusukan ke daerah-daerah terpencil yang ada di Sumatera Utara.

Meski saat ini memiliki identitas sebagai warga Jawa Timur (Jatim) tak membuat Sahril Tumanggor lupa akan kampung halamannya, tepatnya di salah satu Desa di Sidikalang yang berbatasan dengan Pak Pak Barat, Sumatera Utara (Sumut). Tak pelak, lelaki berkumis ini pun berniat menjadi salah seorang calon Gubernur Sumut. Sebagai bentuk keseriusannya, dia meminta doa restu dan dukungan dari warga Padangsidimpuan.

“Saya datang ke Padangsidimpuan untuk meminta doa restu dan dukungan dari masyarakat di daerah ini,”ujarnya kepada wartawan ketika dijumpai, Sabtu (3/12/2012).

Disebutkannya, Kota Padangsidimpuan sudah seperti rumah baginya lantaran masyarakat dan budaya di Padangsidimpuan mirip dengan tanah kelahirannya (Pakpak Bharat).

Masa-masa kecilnya dulu dia sering mendengar cerita tentang Kota Padangsidimpuan, bahkan almarhum orang tuanya sangat mengidolakan kota Padangsidimpuan.

Selain itu, kedatangannya ke Padangsidimpuan bertujuan untuk mensosialisasikan dirinya, sehingga warga di Kota Salak tersebut tidak ragu untuk mendukungnya. “Saya dilahirkan dari keluarga miskin, untuk itu saya berniat untuk memperhatikan orang-orang miskin yang ada di kota ini,” tuturnya.

Ditanya tentang kesiapannya, laki-laki kelahiran Dusun Baturaja, Pakpak Bharat ini menegaskan, dia akan menjadi calon nomor satu. Dia mengatakan, dia sudah mempersiapkanya jauh hari sebelum dia datang ke Padangsidimpuan.

“Saya tidak akan menjadi calon nomor dua, prinsip saya harus nomor satu, kalau tidak dapat saya akan mundur dari kompetisi ini,” ujarnya. Laki-laki yang saat ini menjadi Ketua Partai PKPI di Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengaku sudah mempersiapkan semua keperluan dukungan baik dari jalur partai politik maupun independent.

Namun, dia menegaskan, untuk saat ini dia masih melakukan penjajakan untuk partai politik.

Pemilik usaha mebel tersebut mengaku banyak mendapatkan dukungan dan motivasi masyarakat Sumut. Dia menilai, warga sudah melihat kinerjanya selama memimpin partai PKPI di Jawa Timur. “Banyak warga yang meminta agar saya menjadi gubernur di Sumut, jangan hanya mengurusi kampung orang,” tegasnya sembari berharap agar warga Kota Padangsidimpuan dapat menjadi pendukung utamanya, karena warga di kota ini tersebar di seluruh Sumut.

Sementara itu, tokoh masyarakat Kota Padangsidimpuan Sulaiman Harahap mengaku salut dengan motivasi Sahril Tumanggor untuk menjadi gubernur. Menurutnya, meski terlahir dari keluarga tidak mampu, namun dia mampu menjadi pemimpin di daerah lain. “Saya apresiasi dengan prestasinya yang menjadi pimpinan partai di daerah Jawa,” imbuhnya.

Dia menghimbau kepada warga di kota itu untuk mendukung Sahril, karena dia mempunyai keinginan yang kuat untuk merubah Sumut menjadi yang lebih baik.

Penulis: Indra di bumantaranews.com (EDT/JMP)

Ini Dia Syarat Agar Tengku Erry Diusung NasDem Menuju Sumut-1

2017-03-28T16:38:00.001+07:00

DPP Partai NasDem tidak mau buru-buru mendeklarasikan Tengku Erry Nuradi sebagai calon gubernur Sumatera Utara 2018 mendatang seperti halnya Ridwan Kamil di Jawa Barat.

Ketua DPP Partai NasDem yang juga Koordinator Wilayah Sumut Martin Manurung menyebutkan, ada perbedaaan antara Ridwan Kamil dan Tengku Erry. Hal itu juga yang membuat Tengku Erry belum dideklarasikan sebagai calon Gubernur Sumut pada Pilgub Sumut mendatang.

“Ridwan Kamil kan bukan kader partai, sementara kalau Tengku Erry kader partai. Ada hal penting yang membuat deklarasi Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jabar yang diusung NasDem harus segera dilakukan, diantaranya menjadikan Jabar sebagai benteng Pancasila,” jelas Martin ketika dikonfirmasi.

NasDem Pilih Bukan Kader Partai, Bagaimana Nasib Tengku Erry?

Menurut Martin, sekalipun Tengku Erry Nuradi merupakan kader partai sekaligus Ketua DPW NasDem Sumut, namun ada persyaratan yang harus dilakukan sebelum dideklarasikan.

“Saat ini Ketua Umum dan DPP Partai NasDem memberikan kesempatan kepada Tengku Erry sebagai kader untuk berbuat lebih dalam menggerakkan mesin partai dalam persiapan Pilgub Sumut mendatang,” terang Martin.

Menurut Martin, sebagai Ketua DPW Tengku Erry juga mempunyai andil untuk membesarkan partai dan juga membantu partai untuk menjaring calon-calon legislatif untuk memenangkan Pemilu 2019 mendatang.

“Partai kita kan masih baru, dan juga memupunyai cita-cita dan tujuan yang besar. Jadi harus saling bahu membahu untuk mewujudkan itu,” tandasnya. Sumber www.metro24.co

Seorang Calon Gubsu Harus Punya Uang Rp147 Miliar

2017-03-28T00:19:00.002+07:00

Muhri Fauzi Hafiz (ist/metro24jam.com)

Saya bukan penulis yang pandai mencari judul yang cocok untuk bisa menggambarkan kepada pembaca, namun mudah-mudahan judul di atas bisa mewakili isi opini ini.

Tahun 2018, di Sumatera Utara (Sumut) akan berlangsung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Salah satunya, Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) periode 2018-2023.

Saya katakan, pelaksanaan Pilkada ini berbeda dengan sebelumnya, karena selain akan ada Pilkada Bupati/Walikota, Pilkada serentak tahun 2018 di Sumatera Utara akan menjadi perhatian utama partai politik (parpol) di Jakarta.

Saya sebut di Jakarta, karena keputusan siapa calon kepala daerah yang akan diusung, sepengetahuan saya, hal itu semua wewenang pengurus pusat partai atau Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Apalagi setelah tahun 2018, selanjutnya akan masuk tahun 2019 yang merupakan pesta demokrasi Pemilu.

Terlepas dari latar belakang di atas, opini ini ingin memberikan gambaran kepada pembaca bahwa untuk menjadi calon kepala daerah bukanlah urusan yang mudah. Salah satunya adalah kemampuan keuangan yang benar-benar dimiliki.

Ada lima kegiatan seorang calon kepala daerah, baik Gubernur/Bupati/Walikota yang membutuhkan kemampuan keuangan yang besar.

Pertama, kegiatan pencitraan sebelum menjadi calon dari partai politik. Kedua, lobi dukungan partai politik. Ketiga, pembentukan tim pemenangan. Keempat, kampanye. Kelima, saksi.

Untuk kegiatan pencitraan sebelum menjadi calon, seorang bakal calon Gubernur dapat mengeluarkan biaya puluhan miliar rupiah. Selain harus bermitra dengan media, baik cetak, elektronik maupun online, seorang bakal calon Gubernur juga harus turun ke daerah pemilihan dengan berbagai bentuk kegiatan yang mendekatkan dirinya kepada masyarakat.

Jika asumsi untuk menang di Sumatera Utara dapat meraih 3 juta suara, dengan membagi sebarannya 60 persen di kota dan 40 persen di desa. Maka, untuk satu kegiatan sosial bertemu masyarakat dengan anggaran satu pemilik suara mendapatkan makan dan hadiah, asumsi biaya yang dikeluarkan sebesar Rp20 ribu. Jika asumsi target bertemu satu juta orang, maka seorang calon Gubernur harus punya uang sebesar Rp20 miliar.

Pada Pilgub 2018 nanti, berdasarkan perolehan kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara, tidak ada partai politik yang dapat mengusung calon tanpa koalisi, artinya partai Golkar (17 kursi), PDIP (16), Demokrat (14), Gerindra (13), Hanura (10), PKS (9), PAN (6), Nasdem (5), PPP (4), PKB (3) dan PKPI (3), harus bergabung memenuhi ketentuan syarat untuk bisa mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakilnya.

Proses lobi dan meminta dukungan partai politik bukanlah hal mudah, walaupun nyata dan memiliki parameter penilaian namun kegiatan ini bisa abstrak sulit ditebak. Pepatah klasik yang mengatakan, tidak ada makan siang gratis, menjadi bingkai proses ini.

Meskipun hanya secarik kertas dukungan, namun, kabarnya bisa bernilai miliaran rupiah. Jika asumsinya satu kursi anggota DPRD Provinsi sebesar Rp350 juta, maka untuk 20 kursi, seorang calon Gubernur diperkirakan mengeluarkan biaya sebesar Rp7 miliar, dengan catatan keadaan ini berjalan normal, tidak abstrak dan didukung hasil survei yang baik. Jika tidak? Asumsi biaya lobi di atas bisa lebih besar tak terhingga.

Pembentukan tim pemenangan adalah kegiatan bakal calon Gubernur yang sudah dimulai sebelum dirinya melewati tahapan-tahapan di atas. Namun, Saya ingin membahas yang lebih konkrit terkait setelah calon Gubernur mendapatkan dukungan partai politik untuk maju.

Mengutip asumsi menang dengan meraih tiga juta suara, maka tim pemenangan yang dibentuk diperkirakan ada 30.000 orang. Asumsi ini muncul dengan harapan setiap orang di tim pemenangan mempengaruhi 100 orang di sekelilingnya untuk bisa menjadi pemilih pasangan calon Gubernur dan Wakilnya.

Maka, perhitungan biayanya sebagai berikut, 30 ribu orang dikalikan dengan Rp500 ribu, didapat totalnya sebesar Rp15 miliar.

Biaya kampanye, dengan asumsi meraih menang sebesar tiga juta suara, maka biaya kampanye untuk satu suara, di mana di dalam komponen biaya ini nantinya ada iklan, spanduk, brosur, stiker, transportasi, hiburan, tenda, kursi, pengamanan, makan dan minum serta kaos. Maka, saya perkirakan satu suara sebesar Rp100 ribu. Diambil 30 persen dari tiga juta suara saja, maka didapatkan satu juta suara itu kita kalikan Rp100 ribu, menjadi totalnya sebesar Rp100 miliar.

Kelima, biaya saksi. Kebiasaan umumnya bagi pasangan calon Gubernur dan Wakilnya, di luar kader partai politik pendukung, mereka ada juga membentuk tim merekrut saksi pada saat hari pemungutan suara. Saksi di luar partai, biasanya itu sebutan yang sering kita dengar. Untuk bisa menang, asumsinya memiliki saksi di luar partai sebanyak 50 ribu orang. Biaya perorangnya saat hari pemungutan suara sebesar Rp100 ribu. Totalnya Rp5 miliar.

Akhirnya, jika kita jumlahkan perhitungan di atas diperoleh sebesar Rp147 miliar. Itulah asumsi Saya, ‘uang’ yang akan dikeluarkan oleh seorang bakal calon Gubernur provinsi Sumatera Utara.

Teknisnya, apakah dana ini akan dibagi dua dengan Wakilnya, atau mencari donatur, atau berkoalisi dengan pasangan kepala daerah Bupati/Walikota, tulisan ini tidak membahas hal itu.

Opini ini sederhana dan hanya mengikuti asumsi umum yang wajar-wajar terjadi dalam dinamika gonjang-ganjing politik Pilkada. Jika diteruskan dengan perkiraan kepemilikan harta kekayaan pribadi seorang bakal calon Gubernur, maka Saya pikir seorang calon harus punya harta kekayaan pribadinya sebesar dua kali dari jumlah pengeluaran tersebut di atas.

Jika asumsinya usia calon Gubernur itu 50 tahun sampai 60 tahun dan usia kerja produktifnya saat usia 30 tahun, dalam 30 tahun kerja, dengan total 360 bulan, seorang calon Gubernur rata-rata harus punya penghasilan bersih setelah dikeluarkan biaya rumah tangga sebesar Rp500 juta. Siapakah itu orangnya? Saya, Anda, Kita atau Lainnya? (*) sumber metro24jam.com

Pasangan Maruarar - Prananda Dinilai Potensial Menangkan Pilgub Sumut

2017-03-27T17:56:00.001+07:00

Maruarar Sirait (Istimewa)

Penjaringan calon kepala daerah yang kapabel, berintegritas dan antikorupsi untuk melanjutkan program pembangunan sudah dapat dilakukan meski pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) akan berlangsung di tahun 2018 mendatang.

"Penjaringan sejak dini diperlukan karena sudah dua kali pemimpin di Sumut yang tersangkut kasus korupsi, apalagi kasus mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, sampai saat ini belum berakhir," ujar politisi PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, Minggu (16/10).

Sutrisno mengatakan, Sumut membutuhkan pemimpin yang memiliki wawasan nasional dan internasional. Oleh karena itu, masyarakat harus optimis dan mampu mencari jalan agar bisa keluar dari kemelut kasus korupsi yang menyeret pemimpin daerah ini.

"Sosok Maruarar Sirait ( Ara ) dan Prananda Surya Paloh ( Prananda ), sosok muda, energik, bersih, tidak memiliki dosa masa lalu, visioner, tokoh nasional, dan akan menjadi matahari baru untuk kebangkitan Sumatera Utara. Keduanya memiliki kekuatan besar jika disatukan," katanya.

Menurutnya, modal dukungan partai untuk kedua pasangan ini juga sudah cukup. Sebab, kursi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Sumatera Utara: 16 Kursi, dan Partai Nasdem: 5 Kursi, sehingga sudah memenuhi syarat minimal 20 Kursi. Kekuatan ini dapat mengikuti fenomena Pemilukada Gubernur DKI Jakarta.

"Pasangan ini akan mengungguli kandidat dari partai atau gabungan partai lain. Sebab, selain karena pasangan ini memiliki kapasitas, pasangan ini juga memiliki basis konstituen yang fanatik. Prananda Surya Paloh kuat dan mengakar di Daerah Pemilihan Sumatera Utara I," jelasnya.

Sementara itu, meskipun terpilih dari Jawa Barat, Maruarar Sirait memiliki hubungan yang kuat dengan Daerah Pemilihan Sumatera Utara II. Bila kedua tokoh ini dipasangkan, maka tingkat keterpilihannya berkisar 55%. Pasangan ini bukan tokoh yang memikirkan diri dan kelompoknya sendiri.

"Jika PDI Perjuangan dan Partai Nasdem bersepakat, sebagai kelanjutan kerjasama politik pendukung Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), maka pasangan ini akan menang di Pemilukada Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Maka pasangan Maruarar Sirait sebagai calon Gubernur- Prananda Surya Paloh sebagai Wakil Gubernur, sangatlah tepat," sebutnya.

Arnold H Sianturi/CAH

Suara Pembaruan

Sumber beritasatu.com

(Prediksi) Tengku Dikepung Sirait, Saragih, Girsang, Tobing, Pasaribu, dan Sitepu

2017-03-26T20:15:00.002+07:00

Jokowi, Susi, Ahok, Djarot, Kang Emil, Kang Dedi, dan Tri Rismaharini menjadi acuan pemimpin ke depan. Selain (relatif) muda, mereka berpendidikan, BTP, dan punya terobosan-terobosan baru. Orang-orang lama sudah mulai kurang menarik dan bakal ditinggalkan, karena yang dibutuhkan bangsa ini adalah pemimpin segar demi suasana baru.

PILKADA DKI Jakarta putaran kedua, 19 April 2017, kurang daripada sebulan lagi. Meski “toko sebelah” terus saja memanfaatkan isu-isu SARA, namun kampanye simpatik “toko sini” semakin meyakinkan pemilik suara ragu-ragu (swing voters), yang belum menentukan pilihan (undecided voters), dan limpasan 17 persen lebih suara pemilih Agus-Sylvi eks putaran pertama, untuk memilih pasangan nomor 2 (Ahok-Djarot). Rencana “tamasya Al Maidah” yang melibatkan 1,3 juta “turis” itu semakin menegaskan ambisi brutal pihak “toko sebelah” untuk merebut tampuk kekuasaan. Tapi, rakyat DKI sudah celik matanya.

“Toko sebelah” tak punya program jitu, melainkan terus saja menggelar “festival copy-paste”. Tidak ada program “ori”, melainkan hanya “kw-kw”. Kesan yang mereka tampakkan hanya plintat-plintut, koreksi-mengoreksi program yang terlanjur dilemparkan ke publik, padahal belum matang dan benar-benar tidak dikuasai hingga rinci. Maka muncullah ungkapan: “esok dele, sore tempe”.

Sebaliknya “toko sini” membawa kesegaran, realisme atau program-program yang logis, good governance, dan terobosan-terobosan baru. Atmosfir kontras seperti ini –dengan penetrasi media sosial yang begitu deras– mengalir juga ke daerah-daerah. Ada orang-orang seperti Kang Emil (Ridwan Kamil, Walikota Bandung), Kang Dedi (Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta), Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), dll. yang bakal mendapat tempat khusus di hati mayoritas publik, karena pengabdiannya jelas kepada bangsa. Tapi sebaliknya, ada pula yang hanya punya syahwat ingin berkuasa dan rakyat habis dibodoh-bodohinya.

Seperti Jawa Barat, Provinsi Sumatera Utara pun akan mengikuti pilkada serentak 2018. Sudah ada nama-nama yang mulai mengemuka, tampak dari manuver-manuver mereka. Walau masih terkesan malu-malu, ada yang mulai menebar pesona sendiri atau digadang-gadang partai atau massanya. Ada beberapa nama yang bakal masuk bursa berdasarkan partai (DPProv/DPD/DPW), antara lain:

Tapi ada pula nama-nama yang muncul begitu saja. Sebut misalnya: Letjen TNI Edy Rahmayadi (Pangkostrad), Sahril Tumanggor, SE SH MH (Ketua DPProv PKPI Jatim), Salomo Pardede, Tifatul Sembiring (mantan Menkominfo), Brigjenpol Victor Edison Simanjuntak (Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri), dll.

Berdasarkan nama-nama tersebut di atas, sudah mulai bisa diprediksi bakal calon (balon) Gubsu dan Wagubsu tahun depan serta kombinasi-kombinasinya. Tentu ada dasar-dasar yang umum digunakan: popularitas, ketokohan, rekam jejak, keberterimaannya bagi publik (akseptabilitas), kapabilitas, dan –sudah pasti– “isi tas”. Semuanya tentu berkaitan erat pula dengan struktur demografi penduduk Sumut yang punya hak suara.

Struktur demografi penduduk Sumatera Utara berdasarkan suku dan agama dapat digambarkan sebagai berikut:

Dengan demikian, nama-nama balon Gubsu dan Wagubsu serta kombinasi pasangannya bisa kita urutkan berdasarkan jumlah kursi partai di DPRD Provinsi Sumut, yakni sebagai berikut:

Jagoan Partai Golkar, Ngogesa Sitepu (Bupati Langkat, Ketua DPD Partai Golkar Sumut), memang orang lama tapi relatif kalah popular. Dia berterima, tapi tak ada pula program-programnya yang ber-“wow effect”. Kiprahnya sebagai Bupati Langkat minim terobosan. Dalam dunia marketing politik, dia tak punya diferensiasi atau keunikan. Sebagai bandingan, Kang Dedi sudah tercitrakan pada dirinya sebagai pemimpin yang toleran. Itu benar-benar unik…!

PDI Perjuangan sendiri telah mengerucutkan tiga nama yang bakal digadang-gadang: Sukur Nababan, Junimart Girsang, dan Maruarar Sirait (Ara). Dari segi popularitas, Junimart dan Ara lumayan, sedangkan Sukur masih kalah jauh. Tapi Sukur punya kelebihan. Dia punya jaringan massa yang sudah terbentuk melalui bisnis MLM Melia Propolis. Junimart dan Ara bakal bersaing ketat.

Dari Partai Demokrat, ada Jopinus Ramli Saragih (sering disingkat “JR” saja). Dia adalah Bupati Simalungun sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Sumut yang akan dilantik 9 April 2017 ini. JR cukup popular dengan “helicopter marketing”-nya dan seseorang yang selalu bertarung at-all-cost. Istilah Siantar Men-nya: “hidup pakai, mati buang”. Tapi seperti orang-orang Demokrat lainnya, JR masih asyik dengan pencitraan-pencitraan yang bagi kaum muda, langgam seperti itu sudah basi. Apalagi popularitas partai ini sudah sangat menurun.

Lima tahun terakhir ini, nama Gus Irawan Pasaribu (anggota DPR RI, Partai Gerindra) seolah lenyap ditelan bumi. Mantan Dirut Bank Sumut ini sebenarnya kapabel, tapi dengan “hilangnya” nama ini dari percaturan, dia kedodoran dalam hal popularitas. Apalagi partainya pun bukan partai pemuncak (top seeded). Sebagai anggota DPR RI pun, nama Gus tak pernah mencuat.

Tuani Lumban Tobing (sering dipanggil sebagai “Toluto”) bisa saja sebagai “kuda hitam”, karena partainya (Hanura) punya 10 kursi di DPRD Sumut. Sama juga dengan Tifatul Sembiring, walau partainya hanya punya 9 kursi di DPRD Sumut, nama Tifatul cukup popular, karena pernah menjabat Menkominfo. Cuma bagi Sumut, dengan dipenjarakannya Gatot Pudjonugroho, nama PKS sudah cacat secacat-cacatnya. Jika Tifatul benar-benar turun main –mewakili PKS dimana di Sumut belum ada tokoh PKS yang popular – bursa bisa makin bergairah.

Tengku masih menunggu deklarasi Partai Nasdem –malah keduluan buat Kang Emil di Jabar– karena Nasdem mungkin punya hitung-hitungan sendiri. Soalnya masih ada faktor Prananda Paloh yang mungkin akan dimainkan juga. Jika benar yang dikatakan Martin Manurung (Korwil Sumut Partai Nasdem), kiprah Tengku di partai pun masih belum tampak benar.

Sebagai daerah yang sangat heterogen, pemenang pilgubsu sangat ditentukan oleh kombinasi pasangan, baik Muslim – Non-Muslim, Jawa-Batak, dst. Berdasarkan kursi yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Utara yang jumlahnya 100 itu, tidak ada partai yang bisa mengusung sendiri bakal calonnya. Berarti harus dengan koalisi parta-partai.

Dunia politik praktis sangat cair. Ia punya hitung-hitungannya sendiri dan sering sangat tergantung kepentingan. Penentuannya sering di menit-menit terakhir, sehingga nama-nama di atas dan kombinasi-kombinasinya sangat mudah berubah. Ini benar-benar prediksi awal saja.

Yang jelas, sekali ini, Tengku Erry Nuradi dikepung nama-nama beken dari segala penjuru. Menyaksikannya sendiri merupakan keriuhan baru bagi masyarakat Sumatera Utara. Asyik juga mengikuti manuver-manuver politik pilgubsu ini, karena yang bermain bukan saja orang-orang Sumut, melainkan oleh orang Jakarta yang ingin cawe-cawe juga.

Kura-kura beginilah dulu sementara…! @

Sumber FB RIKANSON JUTAMARDI PURBA