Belajar Tanpa Batas

Erapor SD DitSD Tahun 2025

2025-12-09T13:27:00.006+08:00

Erapor SD DitSD

Erapor SD DitSD adalah sebuah aplikasi erapor SD berbasis web yang dirilis resmi oleh Direktorat Sekolah Dasar Kemendikdasmen.

Direktorat Sekolah Dasar resmi meluncurkan

1. Input Nilai Terstruktur. Guru dapat memasukkan nilai peserta didik secara lebih cepat dan rapi.

2. Integrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan menggunakan e-Rapor, seluruh data siswa tersinkron otomatis dengan Dapodik.

3. Rekapitulasi dan Analisis Nilai. e-Rapor dapat digunakan guru untuk merekap hasil belajar murid dan menganalisis capaian belajar mereka.

Adapun aplikasi tersebut, dapat langsung diunduh melalui tautan berikut: ( https://ditsd.kemendikdasmen.go.id/s/erapor2025 )

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk meminta/mengadvokasi sekolah-sekolah untuk menggunakan aplikasi e-Rapor SD dan memanfaatkannya.

Link Utama klik disini

Link installer Versi 2025.1 klik disini

Link 1 alternatif klik disini

Link 2 alternatif klik disini

Bonus rapot sd 2025 klik disini

KEPMENDIKDASMEN Nomor 222/O/2025 Tentang LINEARITAS

2025-11-22T11:15:00.007+08:00

Kepmendikdasmen Nomor 222/O/2025 tentang Linearitas (kesesuaian) mata pelajaran dan bidang tugas dengan sertifikat pendidik mulai berlaku Tahun 2025/2026 ini diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa kebijakan mengenai kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; b) bahwa untuk memastikan konsistensi pengaturan dan kepastian hukum kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 449/P/2024 Tahun 2024 tentang Kesesuaian Bidang Tugas, Mata Pelajaran, dan Kelompok Mata Pelajaran dengan Sertifikat Pendidik bagi Guru pada Satuan Pendidikan di Bawah Binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu diganti; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Kesesuaian Bidang Tugas, Mata Pelajaran, dan Kelompok Mata Pelajaran Dengan Sertifikat Pendidik bagi Guru pada Satuan Pendidikan di Bawah Binaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dasar hukum diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Kepmendikdasmen Nomor 222/O/2025 tentang linearitas (kesesuaian) bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada satuan pendidikan di bawah binaan kementerian pendidikan dasar dan menengah, adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kesesuaian Bidang Tugas, Mata Pelajaran, dan Kelompok Mata Pelajaran dengan Sertifikat Pendidik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

Isi Kepmendikdasmen Nomor 222/O/2025 tentang kesesuaian mata pelajaran dan bidang tugas dengan sertifikat pendidik mulai berlaku Tahun 2025/2026, menyatakan sebagai berikut

DIKTUM KESATU : Menetapkan kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang meliputi:

a. mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada taman kanak-kanak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

b. kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada sekolah dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

c. kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada sekolah menengah pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

d. kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada sekolah menengah atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

e. kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada sekolah menengah kejuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan

f. kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada sekolah luar biasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

DIKTUM KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 449/P/2024 Tahun 2024 tentang Kesesuaian Bidang Tugas, Mata Pelajaran, dan Kelompok Mata Pelajaran dengan Sertifikat Pendidik Bagi Guru pada Satuan Pendidikan di Bawah Binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

DIKTUM KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Selengkapnya silahkan download Salinan dan lampiran Kepmendikdasmen Nomor 222/O/2025 tentang linearitas (kesesuaian) bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru TK PAUD SD SMP SMA SMK atau Guru pada satuan pendidikan di bawah binaan kementerian pendidikan dasar dan menengah.

Link Download Kepmendikdasmen Nomor 222/O/2025

Demikain informasi tentang Kepmendikdasmen Nomor 222/O/2025 tentang Linearitas (kesesuaian) mata pelajaran dan bidang tugas dengan sertifikat pendidik mulai berlaku Tahun 2025/2026. Semoga ada manfaatnya.

SE Menpan Nomor 7 Tahun 2025 ASN Wajib Aktivasi CORETAX Maksimal 31 Desember 2025

2025-11-22T11:07:00.006+08:00

SE Menpan RB Nomor 7 Tahun 2025 menyatakan ASN (PNS maupun PPPK) Wajib Aktivasi Coretax Maksimal 31 Desember 2025 diterbitkan dalam rangka menyukseskan Reformasi Perpajakan, mulai tahun 2025, Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disingkat DJP mengimplementasikan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax DJP digunakan untuk mendukung pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan mengedepankan digitalisasi dan otomatisasi layanan perpajakan yang diharapkan dapat menurunkan biaya kepatuhan (cost of compliance) bagi Wajib Pajak.

Tujuan utama dari pembangunan Coretax DJP adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Dalam impelementasinya Coretax ditujukan untuk seluruh masyarakat tak terkecuali Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan memperhatikan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-587/MK .04/2025 tanggal4 September 2025 perihal Permohonan Penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri melakukan Aktivasi Akun Wajib Pajak dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik di Coretax DJP kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Himbauan Aktivasi Akun Wajib Pajak Dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Coretax DJP bagi Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

SE Menpan RB Nomor 7 Tahun 2025 menyatakan ASN (PNS maupun PPPK) Wajib Aktivasi Coretax Maksimal 31 Desember 2025 ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi seluruh Aparatur Negara dalam melakukan Aktivasi Akun Wajib Pajak dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik dalam rangka pelaporan SPT Tahunan PPh melalui Coretax DJP.

Surat Edaran Menteri ini bertujuan untuk: a) memastikan setiap Aparatur Negara melakukan Aktivasi Akun Wajib Pajak dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Coretax DJP; dan b) mendorong kepatuhan Aparatur Negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan integritas, akuntabilitas dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Dasar Hukum diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi SE MENPAN RB Nomor: Tahun 2025 Tentang Pendaftaran dan Aktivasi Akun Wajib Pajak Serta Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik Melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Coretax Djp) Mulai Tahun Pajak 2025 Bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Republik Indonesia:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE02/M.PAN/3/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

lsi Surat Edaran SE Menpan RB Nomor 7 Tahun 2025 menyatakan ASN (PNS maupun PPPK) Wajib Aktivasi Coretax Maksimal 31 Desember 2025

1. Sehubungan dengan persiapan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 yang akan dilakukan melalui Coretax DJP, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a) Coretax DJP telah digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sejak tanggal 1 Januari 2025, termasuk penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025.

b) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, untuk dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 melalui Coretax DJP, Wajib Pajak termasuk seluruh ASN, prajurit TNt, dan anggota Polri harus telah:

1) terdaftar (memiliki akun) pada Coretax DJP;

2) melakukan aktivasi akun Wajib Pajak; dan

3) memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE).

2. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka:

a. Diharapkan kepada para Pimpinan Kementerian/ lembaga/ Pemerintah Daerah untuk mendorong Aparatur Negara melakukan pendaftaran pada Coretax DJP untuk mendapatkan akun wajib pajak, melakukan aktivasi akun wajib pajak, dan memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) ; dan

b. Seluruh ASN termasuk Caton Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, dan anggota Polri melakukan pendaftaran pada Coretax DJP untuk mendapatkan akun wajib pajak, melakukan aktivasi akun wajib pajak, dan memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE), paling lambat tanggal 31 Desember 2025 .

3. Ketentuan Pengisian SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya tetap menggunakan E-Filing.

4. DJP menyediakan materi edukasi, infografis, dan materi penunjang lainnya yang dapat diakses melalui situs web resmi DJP (www.pajak.go.id/coretax), Coretaxpedia (www.pajak.go.id/coretaxpedia), serta akun media sosial Ditjen Pajak Rl..

5. Panduan teknis untuk melakukan pendaftaran pada Coretax DJP untuk mendapatkan akun wajib pajak, melakukan aktivasi akun wajib pajak, dan memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

6. Bantuan dan pendampingan lebih lanjut, wajib pajak dapat menghubungi helpdesk pada unit kerja DJP, yaitu Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) .

Demikian Surat Edaran Menteri ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh Aparatur Negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk integritas dan komitmen dalam pencegahan tindak pidana korupsi serta mendorong pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Link download SE Menpan RB Nomor 7 Tahun 2025

Demikian informasi tentang Surat Edaran SE Menpan RB Nomor 7 Tahun 2025 menyatakan ASN (PNS maupun PPPK) Wajib Aktivasi Coretax Maksimal 31 Desember 2025. Semoga ada manfaatnya

Panduan Pengisian DKA SD SMP SMA SMK

2025-10-31T09:50:00.000+08:00

Berikut ini Panduan atau cara Pengisian DKA dalam Daftar Isian Akreditasi (DIA) melalui Sispena untuk SD SMP SMA SMK Sederajat. Apa itu DKA ? Deskripsi Kinerja Asesi (DKA) merupakan penjabaran tentang kinerja layanan satuan pendidikan sesuai dengan butir yang diukur.

Dalam menjelaskan kinerjanya, Bapak/Ibu dapat merujuk pada bagian dari dokumen/dokumentasi utama dan menjelaskan mengapa bagian dari dokumen tersebut dapat menjadi bukti kinerja satuan pendidikan. Artinya satu dokumen dapat digunakan sebagai bukti lebih dari satu butir. Selain dokumen/dokumentasi utama, Bapak/Ibu juga dapat menggunakan bukti lain dan disampaikan kepada asesor saat visitasi.

Penjabaran ini penting bagi asesi karena memperoleh kesempatan untuk menjelaskan ragam upaya yang telah dilakukan dalam menghadirkan layanan pendidikan.

Apa saja panduan yang akan Bapak/Ibu dapatkan untuk mengisi Deskripsi Kinerja Asesi?

Rumusan butir: untuk memahami area kinerja yang sedang diukur.
Indikator: untuk lebih memahami kinerja/perilaku/kondisi apa saja yang menjadi indikasi suatu layanan sudah terjadi.
Instruksi: narasi yang akan membantu Anda mendeskripsikan kinerja Anda
Kolom Deskripsi Kinerja Asesi: ruang bagi Anda untuk menjabarkan kinerjanya (maksimum 1.000 karakter). Dalam mendeskripsikan kinerja Anda, Anda dapat merujuk pada dokumen/ dokumentasi utama dan atau menjelaskan mengapa bagian dari dokumen tersebut dapat menjadi bukti kinerja penyelenggara layanan. Artinya satu dokumen dapat digunakan sebagai bukti lebih dari satu butir. Selain dokumen/dokumentasi utama, penyelenggara layanan juga dapat menggunakan bukti lain dan disampaikan kepada asesor saat visitasi.
Identifikasi Bukti Kinerja Lain: Sebutkan apa saja bukti lain yang sudah Anda rujuk di atas, dan siapkan bukti ini untuk dijelaskan kepada asesor saat visitasi. Bukti ini tidak perlu diunggah.

Mari kita gunakan contoh agar Bapak/Ibu lebih memahami bagaimana cara mengisi Deskripsi Kinerja Asesi. Mari kita lihat contohnya! Pengisian DKA untuk Butir 10: Satuan pendidikan memastikan terbangunnya iklim kebinekaan bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Indikator:

Iklim pembelajaran yang membangun nilai positif terhadap keberagaman
Iklim lingkungan belajar yang memfasilitasi hak sipil warga sekolah/madrasah untuk beribadah dan berbudaya
Iklim lingkungan belajar membangun kesadaran terhadap kesetaraan gender

Instruksi:

Ceritakan bagaimana upaya satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan Anda membangun iklim kebinekaan di lingkungan belajar, sehingga setiap warga satuan memiliki sikap positif terhadap keberagaman. Iklim tersebut dapat dihadirkan melalui kebijakan, proses pembelajaran ataupun mekanisme lainnya yang dirancang oleh satuan pendidikan Anda.

Iklim kebinekaan dimaknai sebagai kondisi dimana warga satuan memiliki sikap positif terhadap keragaman latar belakang (budaya, sosial agama). Nilai-nilai tersebut dibangun pada murid, guru, tenaga kependidikan dan orang tua/wali murid melalui kebijakan, pembelajaran dan perilaku guru dan tenaga kependidikan oleh satuan pendidikan.

Iklim kebinekaan menjadi ciri satuan pendidikan yang berkualitas karena kondisi ini mencerminkan kapasitas satuan dalam menjaga anak didiknya dari paparan contoh-contoh perilaku anti-toleransi saat berada di lingkungan belajar. Saat anak terpapar pada perilaku anti-toleransi, maka upaya untuk membangun rasa menghargai kepada sesama manusia menjadi sebatas konten, dan bukan berupa nilai-nilai. Dalam membuktikan kinerja, Anda dapat merujuk pada dokumen/dokumentasi utama yang sudah Anda unggah sebagai rujukan/bukti bahwa hal tersebut sudah terjadi. Misalnya di bagian mana pada Rencana Kerja Tahunan, kurikulum di tingkat satuan pendidikan, rencana pembelajaran atau dokumentasi suasana belajar Anda yang dapat menunjukkan bahwa layanan ini sudah terasa oleh warga satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan Anda.

Anda juga dapat merujuk pada bukti selain dokumen/dokumentasi utama saat mendeskripsikan kinerja satuan Anda. Bukti tersebut dapat Anda identifikasi di kolom Identifikasi Bukti Lain, dan disampaikan kepada asesor saat visitasi.

Jika satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan Anda belum memastikan terbangunnya iklim kebinekaan pada warga satuan pendidikan dan atau program pendidikan kesetaraan, silakan jelaskan rasional mengapa kinerja tersebut belum dilakukan.

Setelah mendapatkan informasi mengenai butir, indikator, dan instruksi, Bapak/Ibu dapat mulai menjabarkan kinerjanya pada bagian yang telah disediakan.

Berikut ini contoh Pengisan Kolom Deskripsi Kinerja Asesi (DKA) Butir 10:

Satuan pendidikan kami memiliki peserta didik dan PTK dengan latar belakang agama dan budaya yang beragam. Dalam mengembangkan iklim kebinekaan, berikut yang satuan kami lakukan untuk mencapai tujuan ini. Pertama, melalui pembelajaran. Peserta didik kami diberikan pemahaman tentang keragaman budaya, agama, dan sosial, serta materi yang mencakup sejarah, kebiasaan, dan kontribusi berbagai kelompok masyarakat. Tujuan pembelajaran ini dapat ditemukan di KSP kami, melalui mapel pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, dan seni budaya. Hasil belajar dapat dilihat pada dokumentasi festival budaya yang kami laksanakan, P5 serta sejumlah hasil karya peserta didik kami.

Kedua, kebijakan yang menghargai praktik ibadah warga yang beragam. Jadwal satuan kami meliputi kegiatan tadarus, sholat berjamaah, pengajian bulanan, kelas bimbingan rohani untuk warga kristiani, dan juga kegiatan bimbingan bagi satu peserta didik kami yang beragama konghuchu. Pelaksanaan kegiatan ini tercantum di dalam jadwal belajar yang kami gunakan.

Berikut ini Contoh Pengisian Kolom Identifikasi Bukti Kinerja Lain:

Dokumentasi pelaksanaan festival budaya
Dokumentasi Projek Kokurikuler atau Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)
Hasil karya peserta didik
Jadwal belajar

Demikian penjelasn tentang Panduan atau cara Pengisian DKA dalam Daftar Isian Akreditasi (DIA) melalui Sispena untuk SD SMP SMA SMK Sederajat. Semoga ada manfaatnya

Beasiswa S1 untuk Guru PAUD dan Guru SD Tahun 2025

2025-10-26T10:52:00.003+08:00

Jadwal dan Persyaratan Pendaftaran Beasiswa S1 untuk Guru PAUD dan SD Tahun 2025. Diinformasikan bahwa pendaftaran calon Peserta Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-4 Guru di Aplikasi SIPKA Guru akan dibuka sampai 30 November 2025. Verifikasi dilakukan secara berkala oleh UPT Direktorat Jenderal GTKPG sampai tanggal 31 Desember 2025. Peserta yang lolos verifikasi akan dipetakan sebagai sasaran program tahun 2025 atau 2026, sesuai dengan keterpenuhan kuota. Mohon dapat mengisi form pendaftaran dengan benar dan mengecek status verifikasi di akun Bapak/Ibu.

Apa saja Perysaratan Pendaftaran Beasiswa S1 untuk Guru PAUD dan SD Tahun 2025 atau Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik Sarjana/Sarjana Terapan (S-1/D-4) Guru ? Program ini adalah program pemenuhan kualifikasi akademik Guru melalui pendidikan S-1/D-4 dengan sistem rekognisi pembelajaran lampau pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang sudah ditetapkan

Sasaran Beasiswa S1 untuk Guru PAUD dan SD Tahun 2025 atau Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik Sarjana/Sarjana Terapan (S-1/D-4) Guru adalah Guru ASN maupun non-ASN pada satuan pendidikan dengan persyaratan:

a.paling rendah lulusan SMA atau bentuk lain yang sederajat;

b. memiliki pengalaman yang dapat diakui sebagai capaian pembelajaran yang relevan dengan program studi yang dituju dari pendidikan formal, nonformal, dan informal. Program studi yang dituju harus linear dengan penugasannya.

c. terdata di dalam Dapodik;

d. usia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun; dan

e. aktif mengajar pada Satuan Pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pendaftaran Beasiswa S1 untuk Guru PAUD dan SD Tahun 2025 melalui laman SIPKA-GURU 2025 :

· Pertama silhkan akses laman https://gtk.dikdasmen.go.id/sipka/

· Kedua Pilih menu DAFTAR/MASUK untuk menuju halaman login

· Login menggunakan akun gmail atau belajar.id yang dimiliki

Adaun Tahapan Pendaftaran yang Harus Dilakukan oleh Peserta:

1. Tahap Melengkapi Data Profil

a) Isi NIK atau NUPTK kemudian klik CARI

b) (Apabila hasil pencarian merupakan kandidat program, maka dapat melanjutkan pengisian data profil secara lengkap.)

c) Isian data berupa NIK, NUPTK, Nama Lengkap,Jenis Kelamin, Tempat Lahir dan Tanggal lahir merupakan data yang diambil dari DAPODIK. Apabila terdapat ketidaksesuaian data yang ditampilkan, silahkan untuk melakukan update data DAPODIK terlebih dahulu. Data akan otomatis terupdate maksimal 1x24 jam.

d) Pengisian data profil lainnya antara lain :

e) NIP (jika memiliki);

f) Email yang digunakan sebagai akun peserta;

g) Email yang terdaftar di DAPODIK;

h) Agama;

i) Status Disabilitas;

j) Program Studi yang dipilih.

k) Data alamat domisili yang meliputi Provinsi, Kabupaten dan Alamat Lengkap

l) Data Sekolah Saat Ini diisi dengan cara mengisikan NPSN sekolah kemudian klik CARI

m) Data kepegawaian yang meliputi :

n) Masa kerja;

o) Status Kepegawaian;

p) Kelas atau mata pelajaran yang diampu;

q) Program Studi S-1 / D-4 yang dipilih;

r) Pendidikan terakhir;

s) Tugas lain selain Guru;

t) Nomor dan Tanggal SK Mengajar Pertama;

u) Nomor dan Tanggal SK Mengajar Terakhir.

v) Pastikan data profil terisi dengan lengkap dan benar kemudian klik tombol Simpan dan Kunci Data Profil untuk melanjutkan pengisian berkas pendukung

2. Tahap Unggah Berkas Pendukung

a) Tahap ini tidak dapat dilakukan apabila peserta belum melakukan SIMPAN DAN KUNCI DATA PROFIL. Berkas pendukung yang diunggah meliputi :

b) Ijazah Terakhir;

c) Kartu Tanda Penduduk (KTP);

d) SK Mengajar Pertama;

e) SK Mengajar Terakhir;

f) Surat izin atasan langsung kepala dan/atau ketua Yayasan untuk sekolah swasta menggunakan template format yang disediakan;

g) Pakta Integritas bermaterai menggunakan template format yang disediakan.

h) *Dokumen yang unggah harus dengan format PDF dengan ukuran maksimal 2MB

3. Tahap Akhir

· Tahap akhir yaitu submit dokumen. Pastikan data yang diunggah sudah BENAR dan SESUAI

4. Data yang sudah di SUBMIT selanjutnya akan dilakukan verifikasi.

· Apabila data belum dilakukan verifikasi, peserta dapat mengubah kembali data yang disubmit dengan membuka kunci berkas.

· Apabila data sudah dilakukan verifikasi maka berkas tidak dapat lagi diubah atau diganti.

5. Lakukan pengecekan secara berkala, Apabila terdapat hasil verifikasi untuk perbaikan data/berkas, Silahkan untuk melakukan perbaikan.

Demikian informasi tentang Jadwal dan Persyaratan Pendaftaran Beasiswa S1 untuk Guru PAUD dan SD Tahun 2025 atau Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik Sarjana/Sarjana Terapan (S-1/D-4) Guru. Semoga ada manfaatnya.

Kepmendikdasmen Nomor 129/P/2025 tentang Juknis Seleksi dan penugasan Kepala Sekolah

2025-10-01T13:32:00.003+08:00

Kepmendikdasmen Nomor 129/P/2025 tentang Juknis Seleksi, Pengangkatan dan penugasan Kepala Sekolah ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 22 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, serta untuk menjamin terselenggaranya penugasan guru sebagai kepala sekolah yang akuntabel

Kepmendikdasmen Nomor 129/P/2025 tentang Juknis Seleksi Kepala Sekolah, Pengangkatan Kepala Sekolah dan penugasan Kepala Sekolah bertujuan sebagai acuan dalam: a) penyediaan dan penyiapan calon kepala sekolah (CKS) pada satuan pendidikan; b) pelaksanaan seleksi substansi bakal calon kepala sekolah (BCKS); c) pelaksanaan pelatihan BCKS; d) pelaksanaan mekanisme penugasan kepala sekolah; e) pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (SIM KSPSTK); dan f) pelaksanaan penjaminan mutu penugasan guru sebagai kepala sekolah.

Selengkapnya silahkan download dan baca Salinan Kepmendikdasmen Nomor 129/P/2025 tentang Juknis Seleksi Kepala Sekolah dan penugasan Kepala Sekolah

Link download Kepmendikdasmen Nomor 129/P/2025

Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Redistribusi Guru ASN Di Sekolah Swasta

2025-10-01T13:23:00.005+08:00

Lahirnya Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penempatan atau Redistribusi Guru ASN di Sekolah Swasta disambut baik oleh para pengelola sekolah swasta. Tujuan utama dari peraturan ini sangan baik yakni dalam rangka meningkatkan layanan dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, perlu dilakukan penataan kuantitas guru di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk penataan kuantitas guru, perlu mengatur mengenai redistribusi guru Aparatur Sipil Negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tersebut maka dipandang perlu diterbitlkannya Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penempatan atau Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.

Dinyatakan dalam Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penempatan atau Redistribusi Guru ASN (Aparatur Sipil Negara) Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat bahwa Guru ASN terdiri atas: Guru PNS; dan Guru PPPK. Guru ASN baik PNS maupun PPPK dapat diredistribusi atau ditempatkan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Penempatan atau Redistribusi Guru ASN mempertimbangkan data kebutuhan Guru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang diperoleh dari data pokok pendidikan Kementerian.

Apa saja kriteria guru ASN (PNS maupun PPPK) yang dapat sekolah swasta? Guru PNS yang diredistribusi atau ditempatkan di sekolah swasta harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;

b. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b;

c. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;

d. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;

e. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana.

Guru PPPK yang diredistribusi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;

b. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama;

c. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik;

d. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;

e. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana.

Lalu apa kriteria sekolah Swasta yang diperbolehkan memiliki guru yang berstsus ASN (PNS maupun PPPK) ? Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima Redistribusi Guru ASN harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memiliki izin operasional dari Pemerintah Daerah;

b. terdaftar dalam data pokok pendidikan paling sedikit 3 (tiga) tahun;

c. melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan/atau disahkan Kementerian;

d. memiliki peserta didik warga negara Indonesia dengan bahasa pengantar resmi bahasa Indonesia;

e. memiliki anggaran penerimaan biaya pendidikan lebih kecil dari kebutuhan biaya operasional Satuan Pendidikan;

f. tidak menolak dana bantuan operasional Satuan Pendidikan; dan

g. memiliki rombongan belajar lengkap dengan jumlah peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima Redistribusi Guru ASN melakukan upaya pemenuhan Guru pada Satuan Pendidikannya.

Penempatan atau Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kewenangan.

Redistribusi Guru ASN dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan Redistribusi Guru ASN. Tim pertimbangan Redistribusi Guru ASN terdiri atas unsur:

a. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi, Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota; dan

b. badan yang menangani urusan kepegawaian di daerah, sesuai dengan kewenangan.

Tim pertimbangan Redistribusi Guru ASN ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kewenangan.

Beban kerja Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

AdapunJangka waktu Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Namun ketentuan dikecualikan jika kebutuhan Guru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat telah terpenuhi.

Penilaian kinerja Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kewenangan berdasarkan rekomendasi penilaian dari pimpinan penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Penilaian kinerja Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guru ASN pada sekolah swasta atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus melaksanakan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi dilakukan secara daring atau luring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan karier Guru ASN pada sekolah swasta atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan Redistribusi Guru ASN kepada Menteri melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Guru. Kementerian melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Redistribusi Guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengawasan dan pengendalian menjadi bahan evaluasi dan perumusan kebijakan dalam Redistribusi Guru ASN.

Selengkapnya silahkan download da baca Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Redistribusi Guru ASN (Aparatur Sipil Negara) Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.

Link download Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 (DISINI)

Permendikdasmen Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai

2025-10-01T13:12:00.003+08:00

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Permendikdasmen Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dasar hukum dterbitkannya Permendikdasmen Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemendikdasmen adalah sebagai berikut

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 38);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

Dalam Permendikdasmen Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemendikdasmen ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

6. Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai adalah proses dimana pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai selama bulanan atau triwulanan dan menetapkan predikat kinerja periodik Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai.

7. Hari Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut Hari Kerja adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai.

8. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai.

9. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

10. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

11. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disetujui oleh atasan langsung.

12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

13. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.

14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

16. Pegawai Pelajar adalah PNS yang melaksanakan tugas belajar.

Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan. Tunjangan kinerja selain diberikan kepada Pegawai juga diberikan kepada Menteri dan Wakil Menteri. Besaran tunjangan kinerja Menteri dan Wakil Menteri diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Selengkapnya silahlah download dan baca salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Link download Permendikdasmen Nomor 14 Tahun 2025

Kenaikan Gaji ASN, TNI, dan Polri Dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025

2025-09-20T14:14:00.000+08:00

Kabar gembira bagi ASN, TNI, Polri, guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, hingga pejabat negara datang melalui Perpres 79 Tahun 2025. Regulasi ini secara resmi menetapkan kenaikan gaji yang menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur negara. Sebelumnya, Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tidak mencatat adanya kenaikan gaji tersebut.

Kenaikan gaji ASN diproyeksikan bervariasi antara 8 persen hingga 12 persen, tergantung pada golongan dan masa kerja masing-masing. PNS Golongan I dan II akan mengalami kenaikan sebesar 8 persen, sedangkan Golongan III sebesar 10 persen, dan Golongan IV sebesar 12 persen. Penyesuaian serupa juga akan diterapkan untuk TNI dan Polri sesuai dengan golongan kepangkatannya.

Gaji baru ini dijadwalkan berlaku mulai bulan Oktober 2025, dengan proses pencairan yang akan dilakukan pada gaji bulan November 2025 menggunakan sistem rapel. Kebijakan ini diharapkan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para penerima. Peningkatan daya beli ASN di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu alasan utama di balik keputusan ini.

Selain itu, kenaikan gaji ini juga merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada ASN, TNI, dan Polri yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik. Langkah ini juga sejalan dengan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara.

Download Lampiran Perpres 79 Tahun 2025 di sini

Beasiswa Program Pelatihan Teknis Kepala Sekolah Tahun 2025

2025-09-14T10:45:00.004+08:00

Kapan Jadwal Pendaftaran Beasiswa Program Pelatihan Teknis Kepala Sekolah Tahun 2025? GTK Kemendikdasmen pada tahun 2025 ini akan membuka Program Pelatihan Teknis Bidang Kepemimpinan dalam penerapan pembelajaran mendalam dan kecerdasan buatan untuk pengelolaan sekolah dengan sasaran Kepala Satuan Pendidikan dan Pendamping Satuan Pendidikan pada semua jenjang TK PAUD SD SMP SMA SMK

Adapun Persyaratan untuk mengikuti Program Beasiswa Pelatihan Teknis Pembelajaran Menggunakan Kecerdasan Artifisial (AI) dalam Bidang Kepemimpinan dalam penerapan pembelajaran mendalam dan kecerdasan buatan untuk pengelolaan sekolah adalah

1) Warga Negara Indonesia

2) Berusia maksimal 50 tahun pada 31 Desember 2025

3) Mengisi formulir pendaftaran pada laman https://gtk.kemendikdasmen.go.id/pelatihanteknis;

4) Mengunggah hasil pindai (scan) Kartu Tanda Penduduk (KTP);

5) Mengunggah hasil pindai (scan) surat pernyataan calon Peserta penerima Program Pelatihan Teknis (format lampiran 1).

6) Mengunggah hasil pindai (scan) surat rekomendasi dari atasan (format lampiran 2);

7) Mengunggah hasil pindai (scan) esai/personal statement; dan

8) Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan dari rumah sakit/puskesmas dan/atau surat keterangan berkebutuhan khusus bagi yang memiliki kebutuhan khusus.

Sedangan Persyaratan Khusus adalah sebagai berikut

1) berstatus sebagai kepala satuan PAUD atau kepala sekolah ASN/kepala sekolah tetap yayasan atau pengawas sekolah ASN atau tenaga kependidikan ASN/tenaga kependidikan tetap yayasan yang ditugaskan sebagai kepala unit kerja oleh satuan pendidikan.

2) berstatus sebagai tenaga kependidikan ASN/tenaga kependidikan tetap yayasan.

3) memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun berturut-turut sesuai tugas dan fungsi masing-masing, baik sebagai kepala satuan PAUD, kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala tata usaha, kepala laboratorium, atau kepala perpustakaan.

4) memiliki kualifikasi akademik minimal program strata satu (S1/DIV) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 pada skala 4 atau yang setara.

5) memiliki kemampuan Bahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat kemampuan bahasa inggris yang masih berlaku dengan skor minimal TOEFL ITP 450/ Duolingo 75/ TOEFL® IBT 45/IELTS 5.0/TOEIC 440/ English Score 290. Dokumen sertifikat kemampuan bahasa inggris dikecualikan apabila kandidat adalah lulusan Perguruan Tinggi luar negeri dibuktikan dengan ijazah dengan masa lulus tidak lebih dari 2 tahun terhitung dari tanggal pendaftaran.

Adapun Jadwal Pendaftaran Beasiswa Program Pelatihan Teknis Kepala Sekolah Tahun 2025

Adapun Alur Pendaftaran Pelatihan Teknis bagi Guru dan Tendik SMA, SMK dan SLB atau GTKPG Kemendikdasmen Tahun 2025 adalah sebagai berikut

1. Pahami Syarat dan Siapkan Berkas Persyaratan Pelatihan Teknis. Pastikan anda telah membaca dan memahami syarat, ketentuan serta menyiapkan berkas yang akan diunggah untuk mendaftar pelatihan teknis yang dituju.

2. Daftar Pelatihan Teknis dan Lengkapi Profil. Daftar pelatihan teknis melalui link yang tersedia dalam Portal Pelatihan Teknis GTKPG dan Lengkapi Profil Anda.

3. Unggah Dokumen sesuai syarat Pelatihan Teknis yang dituju. Unggah Semua Dokumen sesuai dengan informasi syarat pelatihan teknis yang dituju melalui Portal Pelatihan Teknis GTKPG.

4. Tunggu verifikasi dan pengumuman penerima pelatihan teknis. Tunggu proses verifikasi dan pengumuman penerima pelatihan teknis yang akan dilakukan Kemendikdasme

Link laman pendaftaran https://gtk.dikdasmen.go.id/pelatihanteknis/auth/google