SURAT MENYURAT

IZIN KERAMAIAN RESEPSI PERNIKAHAN DAN KITANAN

2020-08-05T14:16:00.004+08:00

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN

DALAM PELAKSANAAN HAJATAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Sanggup Mematuhi Protokol Kesehatan Dan Menyediakan Sarana Dan Pra-Sarana Untuk Mendukung Protokol Kesehatan, untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 terhadap tamu undangan, dalam rangka kegiatan Hajatan yang akan kami langsungkan, Berupa:

Rekomendasi dari gugus tugas covid 19 Kecamatan / Kabupaten
Thermo gun/ alat pengukur suhu badan
Hand sanitizer
Tempat pencuci tangan
Masker
PengaturanTempat duduk dengan memperhatikan jaga jarak
Mengirinkan Dokumentasi Pemenuhan PersyaratanTersebut Diatas Ke Unit Itelkam Polsek Pringsewu Maksimal H-1 Kegiatandilaksanakan

Apabila7 point Tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, MakaIjin Keramain Akan Dicabut dan Kegiatan acara Dibubarkan.

Adapun kegiatan Hajatan tersebut akan kami laksanakan pada :

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Demikianlah Surat Pernyataan Ini Dibuat Dengan Sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa ,......... 05 Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan

matre 6000

........................

PERMOHONAN BANTUAN DINAS SOSIAL UNTUK ORANG SAKIT

2020-07-24T12:23:00.000+08:00

KOP PEMERINTAH DESA

Desa......... 24 Juni 2020

Nomor : 140/170/09/..../2020 Kepada Yth

Lampiran: 1 (Satu Berkas) Bapak Bupati .........

Perihal : Permohonan Bantuan Sosial Cq. Kepala Dinas Sosial

Tidak Terduga Kabupaten ......... Di

.........

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan musibah yang menimpa keluarga Bapak Sadarudin dan sangat memprihatinkan karna penderitaan istri Bapak Sadarudin yang menderita penyakit Sirosis Hati. Maka dari hal tersebut kami Pemerintah Desa ......... Kecamatan ......... Kabupaten ......... mengajukan Bantuan Sosial Tidak Terduga kepada Bupati ......... melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten ........., menerangkan Biodata korban yang sakit sebagai berikut

Nama : PONIMAH

Umur : 46 Th

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa ........., RT 007/RW 004 Kecamatan .........,

Kabupaten ..........

Adapun kejadian penderita sakit (Ponimah) sudah lama dan sudah tertangani oleh pihak medis, namun keterbatasan Bapak Sadarudin yang hanya buruh serabutan tingkat keadaan ekonominya sangat memprihatinkan dan perlunya uluran bantuan. Untuk itu dengan ini kami mengharap / membutuhkan bantuan berupa materi atau non materi.

Demikain Surat Permohonan Bnatuan ini kami buat atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terimakasih.

Mengetahui,

Nomor : ........., 25 Juni 2020

Tanggal; Kepala Desa .........

CAMAT .........

......... .........

NIP.

Surat Permohonan Bantuan Korban Kebakaran

2020-07-23T13:36:00.001+08:00

KOP PEMERINTAH DESA

Desa, Agustus 2020

Nomor : 140/---/--/VIII /2020 Kepada Yth

Lampiran : 1 ( Satu Berkas ) Bapak Bupati .........

Perihal : Permohonan Bantuan Korban Cq. Kepala BPBD Kabupaten ..............

Bencana Kebakaran Di

......................

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan musibah kebakaran yang terjadi di rumah salah satu warga Desa ......... Kecamatan ......... Kabupaten ......... yang mengakibatkan dapur rumah hangus terbakar dan dalam kodisi Rusak Berat dan di perkirakan menelan kerugian hingga Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), untuk itu kami mengajukan bantuan kepada pihak Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten ........., Berikut biodata yang me:

Nama : MUNAWIR

Umur : 45 Th

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Alamat : Pekon ........., RT 008/RW 004 Kecamatan ........ Kabupaten .........

Adapun kronologi kejadiannya adalah Pada hari Jum’at 16 Agustus 2019 , Jam : 20.00 WIB. Keluarga Bapak Munawir sedang menghadi acara pengajian di .......... Setibanya di rumah api sudah menjalar dan membakar sebagian rumahnya dan menghanguskan Dapur.

Untuk itu dengan ini kami mengharap / membutuhkan bantuan berupa materi atau non materi.

Demikain Surat Permohonan Bnatuan ini kami buat atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terimakasih.

Mengetahui,

Desa ........, Agustus 2020

Nomor : Kepala Desa ...................

Tanggal;

CAMAT ..................

.............................. ..............................

NIP. ..............................

SURAT PERNYATAAN KELUARGA YANG RENTAN SAKIT MENAHUN

2020-06-11T15:20:00.001+08:00

SURAT PERNYATAAN

KELUARGA YANG RENTAN SAKIT MENAHUN ATAU KRONIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .................................................................

Tempat/tanggallahir : .................................................................

Alamat : RT 00 / RW 00 Pekon ..............

Kecamatan ................ Kabupaten ................

Pekerjaan sebelumnya : ...................................................................

Jenis kelamin : .......................................................................

Status dalam keluarga : ....................................................................

Status keluarga yang sakit : ..............................................................

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa anggota keluarga saya :

Nama : .......................................................................

Tempat/Tanggal Lahir : .......................................................................

telah menderita sakit menahun/kronis yaitu ………………......................

sejak ……….. hingga sekarang masih dalam kondisi sakit.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,

Kepala Desa .....................

(DWI SUPRIYADI)

Keputran, 10 Mei 2020

Yang menyatakan,

MATERAI 6000

(………………………………)

SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENEIMA BANTUAN SOSIAL TUNAI

2020-06-11T15:17:00.002+08:00

SURAT PERNYATAAN

BELUM PERNAH MENERIMA BANTUAN SOSIAL TUNAI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .................................................................

Alamat : RT 00 / RW 00 Desa ...............

Kecamatan .............. Kabupaten ..............

Pekerjaan sebelumnya : ...................................................................

Jenis kelamin : .......................................................................

Status dalam keluarga : ....................................................................

Menyatakan dengan sebenarnya :

1. Bahwa saya telah kehilangan pekerjaan/mata pencaharian/ penghasilan akibat dampak COVID-19; dan

2. Bahwa saya belum pernah menarima BLT-PKH, BPNT, Kartu Pra Kerja dan calon penerima BLT Pusat.

Mengetahui,

Kepala Desa

(...................................)

Keputran, 10 Mei 2020

Yang menyatakan,

MATERAI 6000

(………………………………)

SURAT PERYATAAN KEHILANGAN PEKERJAAN

2020-06-11T15:15:00.002+08:00

SURAT PERNYATAAN

KEHILANGAN PEKERJAAN/MATA PENCAHARIAN/PENGHASILAN

AKIBAT DAMPAK COVID-19

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...............................................................................

Tempat/tanggal lahir : ...............................................................................

Alamat : RT 00 / RW 00 Pekon .....................

Kecamatan .................. Kabupate ................

Pekerjaan sebelumnya : ...............................................................................

Jenis kelamin : ...............................................................................

Status dalam keluarga : ...............................................................................

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya telah kehilangan pekerjaan/mata pencaharian/penghasilan akibat dampak COVID-19, sehingga berdampak pada saya, yaitu :

1. Saya tidak memiliki penghasilan;

2. Keluarga saya menjadi miskin mendadak;

3. Kebutuhan hidup sehari-hari keluarga bergantung kepada saya; dan

4. Saya tidak memiliki asset berharga.

Mengetahui,

Kepala Pekon ..................

(.........................................)

.................., 10 Mei 2020

Yang menyatakan,

MATERAI 6000

(………………………………)

SK Kepala Desa Tentang Kewenangan dan Hak Asal usul Desa

2019-12-02T13:09:00.002+08:00

KEPALA DESA .......

KECAMATAN .......

KABUPATEN .......

PERATURAN DESA .......

NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DEASA .......

Menimbang	:		1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa, perlu mengatur kewenangan Desa Berdasarakan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Pekon Keputran. 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Pekon Keputran tentang Kewenangan Pekon Keputran.
Mengingat	:		1.		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
			2.		Undang-Undang tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir Undang Undang Nomer 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.
			3.		Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
			4.		Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
			5.		Peraturan Presiden Nomer 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199 )
			6.		Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa
			7.		Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
			8.		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
			9.		Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga Pekon
			10.		Peraturan Daerah Kabupaten ....... Nomor ... Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
			11.		Peraturan Daerah Kabupaten ....... Nomor .. Tahun .... tentang Pembentukan Produk Hukum Desa.
			12.		Peraturan Daerah Kabupaten ....... Nomor .. Tahun .... tentang Pengelolaan Aset Desa.
			13.		Peraturan Daerah Kabupaten ....... Nomor ....Tahun .... Tentang Tatacara Pembanguan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Pekon di Kabupaten ........
Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ....... dan KEPALA DESA ....... MEMUTUSKAN:
Menetapkan		:		PERATURAN DESA KEPUTRAN TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksara masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Perangkat Desa adalah unsure pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

6. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalahLembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

12. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

a. sistem organisasi Perangkat Desa;

b. sistem organisasi masyarakat adat;

c. pembinaan kelembagaan masyarakat;

d. pembinaan lembaga dan hukum adat;

e. pengelolaan tanah kas Desa;

f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa;

g. pengembangan peran masyarakat Desa ;

h. Pengelolaan dan pemeliharaan Hutan Desa;

Pasal 3

Jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas program kegiatan meliputi:

a. pembentukan Dusun;

b. pengisian pemangku adat;

c. pembinaan guru mengaji, imam masjid, imam dusun, Muadzin, Muballig atau guru sara;

d. pembinaan lembaga adat;

e. pengelolaan tanah kas Desa;

f. pengelolaan tanah hak milik Desa;

g. Pengelolaan dan pemeliharaan Hutan Desa;

h. pelestarian dan pengembangan kelompokgotong royong;

i. pelestarian kegiatan Accidong Sipatangarri;

j. Pelestarian Tradisi Pernikahan (Balanja Sampulonrua, polongan balanja, Sunrang, Pallawa Butta dan Pallawa Sompo Sikali);

k. Pelestarian tradisi Barazanjhi dan Songkabala;

l. Pengaturan hukum kawin silariang melalui lembaga adat;

m. Penetapan dan penyelenggaraan peringatan hari jadi desa Keputran;

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

a. bidang pemerintahan Desa;

b. bidang pembangunan Desa;

c. bidang kemasyarakatan Desa;

d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 5

Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas program kegiatan meliputi:

a. penetapan dan penegasan batas Desa melalui:

1) Musyawarah antar Desa dalam penetapan dan penegasan batas Desa;

2) Musyawarah Desa dalam penetapan Dusun dan batas wilayah Dusun;

b. tertib pencatatan adminstarsi umum melalui ;

1) Tertib pencatatan buku peraturan

2) tertib pencatatan buku keputusan kepala desa

3) tertib pencatatan buku Inventaris dan kekayaan Desa

4) tertib pencatatan buku Aparat desa

5) tertib pencatatan buku Tanah Kas Desa

6) tertib pencatatan buku Tanah di Desa

7) tertib pencatatan buku Agenda

8) tertib pencatatan buku expedisi

9) tertib pencatatan buku lembaran desa

10) tertib pencatatan buku Berita Desa

11) penyusunan dan penggunaan aplikasi propil Desa;

12) penyusunan buku dan papan monografi Desa

c. tertib pencatatan adminstarsi penduduk melalui:

1) tertib pencatatan buku induk penduduk

2) tertib pencatatan buku mutasi penduduk desa

3) tertib pencatatan buku rekapitulasi jumlah penduduk

4) tertib pencatatan buku penduduk sementara

5) tertib pencatatan buku KTP dan KK

d. tertib pencatatan adminstarsi keuangan melalui:

1) tertib pencatatan buku APBDesa

2) tertib pencatatan buku Rencana Anggaran Biaya

3) tertib pencatatan buku Kas Pembantu Kegiatan

4) tertib pencatatan buku Kas Umum

5) tertib pencatatan buku Kas Pembantu

6) tertib pencatatan buku Bank Desa

7) pembuatanaplikasi keuangan dan aset Desa

8) Pembuatan harga satuan desa ....................

e. tertib pencatatan adminstarsi Pembangunan meliputi:

1) tertib pencatatan buku Rencana Kerja Pembangunan Desa

2) tertib pencatatan buku Kegiatan Pembangunan

3) tertib pencatatan buku Inventarisasi hasil-hasil pembangunan

4) tertib pencatatan buku Kader Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat

f. tertib pencatatan adminstarsi lainnya meliputi:

1) Tertib pencatatan Buku administrasi BPD

2) Tertib pencatatan Buku Musyawarah Desa

3) Tertib pencatatan Buku Lembaga Kemasyarakatan Desa

g. penyelenggaraan dan pengembangan system informasi desa (SID) melalui

1) penggunaan aplikasi keuangan dan aset Desa

2) pembuatan website Desa;

3) penerbitan buletin Desa;

4) pengadaan radio komunitas

5) pembuatan Papan Informasi Desa

6) pengadaan aplikasi layanan desa

7) Pengadaan Kelender Transparansi Anggaran

h. pengembangan tata ruang Desa melalui:

1) Penetapan rencana tata ruang dan kawasan Desa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;

2) Pemberian surat pengantar perisinan usaha, tempat usaha, dan pendirian bangunan;

3) Pembuatan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa;

i. pendataan penduduk dan Pembuatan Peta sosial Desamelalui:

1) pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;

2) pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;

3) pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencarian kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;

4) pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;

5) pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri.

6) Pendataan Penduduk berdasarkan Pendidikan.

7) Pendataan Bagi Ibu Hamil, Kelahiran dan Kematian

8) Pendataan Penduduk berdasarkan Usia.

9) pendataan dan penyusunan tingkat kesejahteraan masyarakat

10) pembuatan peta social desa

j. Penetapan organisasi pemerintah Desa melalui:

1) Penetapan Perdes tentang SOTK Pemdes

2) Pemilihan Kepala Desa;

k. Pembentukan dan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui :

1) Penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD;

2) Penetapan biaya operasional BPD;

3) Pemilihan anggota BPD dan anggota BPD Antarwaktu.

l. Penetapan dan Pembinaan Perangkat Desa melalui:

1) penetapan uraian tugas Perangkat Desa;

2) penetapan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;

3) pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

m. Pengadaan BPJS bagi Aparat Desa

n. Pemberian Bea Siswa bagi Aparat Desa untuk jenjang pendidikan S1 dan S2

o. pengadaan operasional perkantoran melalui:

1) pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran;

2) pemeliharaan halaman, taman dan tanaman kantor;

3) pemeliharaan gedung perkantoran;

4) pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional;

5) pemasangan jaringan telepon dan internet;

p. Penetapan dan pengembangan BUM Desa melalui:

1) Penetapan Pengurus BUMDesa

2) Evaluasi kinerja Pengurus BUMDesa

3) Penyertaan Modal

q. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui;

1) Fasilitasi Tim Penyusun RPJMDesa

2) Fasilitasi Pengkajian Keadaan desa

3) Fasilitasi Musyawarah Desa tentang RPJMdesa

4) Fasilitasi Tim Penyusun RKPDesa

5) Fasilitasi Tim Verifikasi RKPDesa

6) Fasilitasi Musrembandes tentang RKPDesa

7) Fasilitasi draft Akademik Peraturan Desa

r. Penetapan perencanaan Pembangunan Desa melalui:

1) penetapan RPJMDesa;

2) penetapan RKPDesa.

0. Penetapan APBDesa dan Perubahan APBDesa dengan melalui Musyawarah Desa

s. Penetapan dan perubahan peraturan di Desa dengan melaluiMusyawarah Desa

t. Penetapan kerjasama antar Desa dengan melaluiMusyawarah antar Desa

u. Penetapan kerjasama dengan Pihak Ketiga melalui musyawarah desa.

v. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa dan Aset Desa oleh Kepala Desa melalui Surat Menyurat.

w. Pendataan potensi, tingkat perkembangan Desa, dan data dasar Desa melalui:

1) penyusunan Potensi Desa;

2) evaluasi perkembangan Desa;

x. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa melalui Musyawarah Desa

y. penetapan Desa dalam keadaan darurat apabila terjadi bencana alam, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;

z. Pengelolaan arsip Desa dengan melalui;

1) Membuat data base tentang administrasi desa

2) Pengarsipan hard copy administrasi desa

3) Pemeliharan arsip desa

aa. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa

Pasal 6

(1) Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a. Pelayanan dasar Desa;

b. Sarana dan prasarana Desa;

c. Pengembangan ekonomi lokal;

(2) Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas program kegiatan meliputi:

a. pengembangan POSKESDES, POLINDES, POS OBAT DESA dan POSYANDUmelalui:

1) pembangunan dan pemeliharaan POSKESDES;

2) pembangunan dan pemeliharaan POLINDES;

3) Pembangunan dan Pemeliharaan POSYANDU;

4) Pembangunan dan pemeliharaan POS OBAT DESA

b. pengembangan tenaga kesehatan Desa melalui:

1) penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan Desa;

2) penetapan tunjangan tenaga kesehatan Desa;

3) penetapan dan pembinaan kader kesehatan Desa;

4) penetapan tunjangan kader kesehatan Desa;

c. pengelolaan dan pembinaan layanan kesehatan berbasis desa melalui:

1) layanan gizi untuk balita;

2) pemeriksaan ibu hamil;

3) pemberian makanan tambahan;

4) penyuluhan kesehatan lingkungan;

5) Penyuluhan kesehatan reproduksi

6) gerakan hidup bersih dan sehat;

7) penimbangan bayi;

8) gerakan sehat untuk lanjut usia;

9) Pemeriksaan kesehatan rutin bagi anak sekolah;

d. Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana air bersih di desa melalui :

1) Pembentukan dan Pembinaan Pengelola Air Bersih;

2) Pemberian Tunjangan kepada pengelola air bersih;

3) Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih;

e. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional melalui:

1) Pembinaan dukun Beranak Terlatih;

2) Pembinaan Adat dan Budaya

3) Pengadaan dan pembinaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA);

4) Pengawasan Obat tradisional;

f. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif di Desa melalui:

1) Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif;

2) Pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif;

3) Penyuluhan Narkoba dan zat aditif;

g. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui:

1) pengembangan dan penyelanggaraan PAUD;

2) pembangunan, pengelolaan dan Pemeliharaan gedung PAUD;

3) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana belajar dan bermain PAUD;

4) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga tutor PAUD;

5) penetapan tunjangan tenaga pengelola dan tenaga tutor PAUD;

h. pengadaan dan pengelolaan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Desa melalui:

1) Pengelolaan Keaksaraan Fungsional (KF), kejar paket A, paket B, Paket C, dan kecakapan hidup;

2) Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana belajar kejar paket;

3) Penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga tutor;

i. pengadaan dan pengelolaan Taman Baca Al Qura’an di Desa melalui:

1) Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana Taman Baca Al Qura’an;

2) Penetapan dan pembinaan tenaga pengelolah dan tenaga tutor;

3) Penetapan tunjangan tenaga pengelola dan tenaga tutor;

j. pengadaan dan pengelolaan sanggar seni Desa, meliputi:

1) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana Kesenian

2) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga pelatih;

3) penetapan tunjangan tenaga pengelolaan dan tenaga pelatih;

k. pengadaan dan pengelolaan Dewan Pemuda dan olahraga desa, meliputi:

1) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pemuda dan Olahraga;

2) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola Dewan Pemuda dan Olahraga;

3) penetapan tunjangan tenaga pengelolaan Pemuda dan Olahraga.

l. pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa melalui:

1) pembangunan dan pemeliharaan gedung perpustakaan Desa;

2) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana baca;

3) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola perpustakaan;

4) penetapan tunjangan tenaga pengelola perpustakaan;

m. fasilitasi dan motifasi terhadap kelompok-kelompok belajar, siswa, pelajar dan mahasiswa melalui:

1) pengadaan perlengkapan dan baju seragam terhadap siswa dan pelajar yang berprestasi atau tidak mampu;

2) pemberi beasiswa terhadap siswa, pelajar, dan mahasiswa yang berprestasi atau tidak mampu;

3) pemberian biaya penyelesaian studi terhadap mahasiswa yang berperestasi atau tidak mampu;

4) Sewa Kontrakan Asrama siswa, pelajar dan mahasiswa Desa Keputran;

5) Memfasilitasi lulusan SMA warga desa Keputran untuk melanjutkan pendidikan (S1) di perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan desa.

(3) Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas program kegiatan meliputi:

a. pembangunan dan pemeliharaan gedung milik Desa, melalui :

1) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Desa dan atau balai Desa;

2) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor BPD;

3) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor PKK, LPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya;

4) Pembangunan dan pemeliharaan Rumah Jabatan Kepala Desa.

b. pembangunan dan pemeliharaan pemukiman Desa melalui:

1) Pembangunan dan pemeliharaan Pagar Pemukiman Desa;

2) Penataan Pemukiman dan Pengadaan papan nama jalan desa;

3) Pembangunan Drainase Pemukiman;

4) Pengadaan POT Bunga ;

5) Pembangunan taman bermain anak.

c. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa dan Jalan Usaha Tani melalui:

1) perintisan jalan

2) pengerasan jalan

3) jalan rabat beton

4) Pengaspalan jalan

5) Jalan pavin blok

6) Pengadaan alat keselamatan lalu lintas berupa: pagar pengaman jalan, marka jalan, rambu lalu lintas, Alat pemberi isyarat lalu lintas, cermin tikungan;

d. Pengadaan Meteran Listrik masyarakat miskin

e. Pengadaan pengelolaan dan pemeliharaan Lampu Jalan.

f. Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Taman Rumah Tangga

g. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa

h. pembangunan dan pemeliharaan jembatan

i. pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong

j. pembangunan dan pemeliharaan tarup/talud/bronjong

k. Pembangunan energi baru dan terbarukan, melalui:

1) pembangunan dan pemeliharaan reaktor biogas;

2) Pengadaan Listrik Tenaga Surya;

3) Pengadaan Listrik Tenaga Angin;

l. Pembangunan dan pemeliharaan masjid;

m. pembangunan dan pengelolaan pemakaman Desa melalui :

1) Pengadaan Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU);

2) Penataan TPU dan Pemeliharaan TPU

3) Pengadaan dan pembinaan pengelola TPU

4) Pemberian Tunjangan pengelola TPU

5) Pengadaan Mobil Jenasah, usungan dan tempat mandi mayat.

n. Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, melalui:

1) penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, berupa: penyediaan Bank Sampah, motor gandeng, bak sampah rumah tangga, TPS dan TPA;

2) pembangunan jamban keluarga (JAGA);

3) pembangunan dan pemeliharaan MCK umum;

o. pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi Perkebunan Desa, melalui:

1) pembangunan dan pemeliharaan bendung ;

2) pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi ;

3) pengelolaan air irigasi;

4) pengadaan dan pembinaan Tim Pengelola irigasi perkebunan desa;

p. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa\

(4) Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas program kegiatan meliputi:

a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa

b. Pembangunan sarana prasarana Kamtibmas;

c. pengembangan usaha mikro dan pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa, berupa pengembangan sentra usaha mikro kecil menengah melalui:

1) Bantuan Dana Bergulir untuk Kelompok Usaha Mikro

2) Pelatihan Pengelola Usaha Mikro

3) Pemasaran hasil Usaha Mikro

4) pembentukan dan Pengembangan kelembagaan koperasi;

5) Pembentukan koperasi pada unit usaha SPP BUMDesa

d. pembangunan dan pemeliharaan serta sarana dan prasarana untuk budidaya ikan air tawar melalui:

1) Pengadaan Bibit Ikan

2) Pengadaan Pakan Ikan

e. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa melalui:

1) Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Penggilingan padi

2) Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Penggilingan kopi

3) Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Penggilingan rumput gajah (Pencacah)

4) Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Penyulingan daun cengkeh

5) Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Pemipil cengkeh

6) Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Pengiris multi guna (keripik)

7) Pembangunan dan Pengadanan alat kemasan

8) Pembangunan sentra produksi desa.

f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa, melalui:

1) Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan lumbung desa

2) peningkatan ketahanan pangan Desa;

3) pembinaan dan pengembangan kebun percontohan pangan lokal;

g. penetapan komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan melalui;

1) Pendataan potensi unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan air tawar.

2) Penetapan komunitas unggulan bidang pertanian, perkebunan dan perikananair tawar.

h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian perkebunan, perikanan, peternakan secara terpadu, melalui:

1) Koordinasi dan penanganan antar sector tentang penanggulangan hama dan penyakit pertanian perkebunan, perikanan air tawardan peternakan secara terpadu

2) Evaluasi penanggulangan hama dan penyakit pertanian perkebunan, perikanan air tawar, peternakan secara terpadu

3) Pengadaan Pompa Semprot Hama;

4) Pengadaan plastic lada;

5) Penyuluhan penangan penyakit unggas;

6) Pengadaan nutrisi herbal pengusir hama;

7) Pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan pengusir hama dengan lampu khusus (elektriksiti);

8) Pemanfaatan limbah cair reactor biogas (H2S=asam sulfit) untuk pengusir hama.

i. Penetapan dan pengadaan pupuk dan pakan organik untuk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan secara terpadu melalui;

1) Pengadaan pupuk organic (MicrobaM4)

2) Pengadaan pupuk hasil permentasi kotoran hewan

3) Pengadaan pupuk kompos

j. pengembangan benih lokal, melalui:

1) pembangunan sarana prasarana dan pembibitan hortikultura;

2) pembangunan sarana prasarana dan pembibitan tanaman pangan;

3) pembangunan sarana prasarana dan pembibitan tanaman perkebunan;

k. pengadaan dan pemberian bantuan benih/bibit pertanian, peternakan dan perkebunan kepada masyarakat.

l. pengembangan ternak secara kolektif, melalui

1) pembentukan dan pembinaan kelompok ternak produktif;

2) Inseminasi Buatan;

m. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri untuk kebutuhan industri dan rumah tangga;

n. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota, melalui

1) Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Hutan Desa;

2) Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Karama;

3) Pengelolaan dan Pengembangan wisata budaya Bungung tujuah;

4) Pengelolaan dan Pengembangan agrowisata;

o. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutananmelalui;

1) Pembangunan Warung tehnologi;

2) Penelitian untuk pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);

3) Pemagaman pengelola Warung teknologi;

4) Membangun kerjasama dengan dunia pendidikan dan praktisi teknologi untuk pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);

p. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal melalui;

1) pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian bekerjasama dengan Bumdesa

2) pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian bekerjasama dengan Koperasi Unit Desa

3) Peningkatan manajemen Usaha hasil produksi

Pasal 7

Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

a. pembinaan kelembagaan masyarakat desa melalui

1) Pembinaan Karang Taruna

2) Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

3) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

4) Pembinaan RK dan RT

5) Pembinaan Posyandu

b. Pembinaan keagamaan dengan melalui;

1) Perayaan Hari Besar Islam (PHBI);

2) Pembinaan Majelis Zikir dan Ta’lim;

3) Pembinaan Manasik haji dan Umrah;

4) Pelaksanaan safari ramadhan;

5) Pelaksanaan pesantren kilat;

6) Pengkaderan Muballiq;

7) penyelenggraan MTQ desa;

8) Pelaksanaan Safari Religi desa;

c. Pembinaan ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa melalui;

1) Ronda malam;

2) Koordinasi dengan Babinsa dan Babinkatibmas;

3) Pembinaan Polisi masyarakat;

4) Penggalakan ketertiban masyarakat swakarsa dengan menggunakan jasa pengamanan hansip;

d. pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa melalui;

1) Pembinaan moral masyarakat desa;

2) Pembentukan sikap dan mental masyarakat desa;

e. pemeliharaan perdamaian, manangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;

f. penanganan dan penanggulangan bencana di Desa;

1) Peringatan dini kejadian bencana di desa;

2) Pembuatan jalur evakuasi bencana di desa;

3) Pembuatan SOP penanganan dan penanggulangan bencana;

4) Pembentukan kader siaga bencana desa;

5) Simulasi evakuasi bencana desa;

g. Fasilitasi Isbat Nikah bagi yang belum memiliki Buku Nikah melalui;

1) Pendataan warga yang belum memiliki akta nikah;

2) Koordinasi dengan Kantor Urusan Agama;

3) Fasilitasi nikah Isbat;

h. Sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin;

1) Pendataan tanah bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat;

2) Pengukuran tanah masyarakat;

3) Fasilitasi pengadaan sertifikat;

Pasal 8

Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas program kegiatan meliputi:

a. pengembangan seni budaya lokal melalui:

1) pelestarian seni budaya lokal;

2) pembentukan sanggar seni budaya;

3) festival dan lomba seni budaya;

4) pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seni budaya

b. Pengorganisasian, pembentukan dan fasilitasi lembaga masyarakat melalui:

1) Revitalisasi kelembagaan masyarakat desa

2) Pemberian bantuan stimulant untuk operasional kelembagaan

c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:

1) penguatan P3A untuk perkebunan

2) penguatan manajemen Poktan dan Gapoktan

3) fasilitasi dan penyelenggaraan Pertandingan olahraga

4) penyelenggaraan lomba hasil pertanian

d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin, melalui:

1) pemberian bantuan sandang pangan bagi keluarga miskin;

2) rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin

e. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel melalui;

1) Pelibatan aktif kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, difabel dan kelompok lainnya dalam perencaaan pembangunan Desa

2) Pelibatan aktif kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel dalam pengambilan keputusan strategis di Desa

3) Pelibatan aktif kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa

4) Fasilitasi dan pembinaan untuk mendapatkan kredit mikro

5) Memberikan santunan aktif kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, difabel, langsia dan kelompok rentang lainnya

f. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa.

g. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa.

h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, meliputi:

1) Pelatihan pembuatan penyaringan air sederhana;

2) Survei mawas diri (SMD) bidang kesehatan;

3) Pembentukan dan pembinaan pos binaan terpadu (POSBINDU);

4) Pembentukan dan pembinaan pos malaria Desa;

5) Pembentukan dan pembinaan pos TBC Desa.

6) Pembentukan dan pembinaan media promosi kesehatan (Promkes)

7) Pelaksanaan Lomba Rumah Sehat.

8) Pelaksanaan Desa Siaga.

i. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, melalui;

1) Penetapan kader dengan surat keputusan kepala desa

2) Pelibatan aktif kader Pemberdayaan masyarakat desa dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan desa

3) Pelibatan aktif KPMD dalam setiap musyawarah desa

4) Pelibatan aktif kader tehnik dalam perencanaan dan pelaksanaan pada pembangunan prasarana desa

5) Pelibatan aktif kader kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu, Promkes, dan penyuluhan kesehatan serta kegiatan kesehatan lainnya di desa

6) Pelibatan aktif kader hukum/paralegal dalam setiap penyusunan PERDES, dan kegiatan advokasi

7) Pelibatan aktif kader bela Negara dalam kegiatan ketentraman, ketertiban dan keamanan desa

8) Pelibatan aktif kader siaga bencana dalam pembuatan jalur evakuasi, pelatihan siaga bencana, koordinasi dengan badan penanggulangan bencana daerah.

j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa, meliputi:

1) Pelatihan pengembangan hasil hutan non kayu;

2) Pelatihan budidaya dan penanganan pasca panen cengkeh,kakao, kopi, pala, lada, ikan dan pisang;

3) Pelatihan kewirausahaan;

4) Pelatihan Perbengkelan;

5) Pelatihan Pembuatan Bosara;

6) Pelatihan Pembuatan Souvenir;

7) Pelatihan Pertukangan;

8) Pelatihan Tata Rias;

9) Pelatihan Tata Boga;

10) Kursus Menjahit

11) Kursus Komputer

12) Kursus Bahasa Asing

13) Pelatihan Pengurus BUMDesa

k. Pendayagunaan teknologi tepat guna melalui:

1) Sosialisasi pembuatan pupuk cair organik/Pertanian alami.

2) Sosialisasi penggunaan pupuk kompos dari limbah rumah tangga

3) Sosialisasi packing produk kopi

4) Sosialisasi pupuk organic dari limbah ternak

5) Sosialisasi tangga unik panjat kelapa dan cengkeh;

6) Sosialisasi penjernihan air bersih sederhana;

l. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:

1) Pelatihan Kader pemberdayaan masyarakat Desa;

2) PelatihanKelompok usaha ekonomi produktif;

3) PelatihanKelompok perempuan;

4) PelatihanKelompok tani, ternak dan wanita tani;

5) PelatihanKelompok masyarakat miskin;

6) PelatihanKelompok pengrajin;

7) PelatihanKelompok pemerhati dan perlindungan anak;

8) PelatihanKelompok pemuda dan olahraga:

9) Pelatihan Kader Kesehatan ;

10) Pelatihan Kader Hukum;

11) Pelatihan Kader Tehnik;

12) Pelatihan Kader Bela Negara;

13) Pelatihan Kader Bencana desa;

14) Pelatihan kader sadar wisata;

15) Pelatihan kelompok difabel;

16) Pelibatan aktif kader pada kegiatan desa;

17) Pelatihan manajemen mesjid bagi pengurus mesjid;

m. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa meliputi;

1) Bimtek pengembangan ekonomi kawasan perdesaan bagi kepala Desa;

2) Bimtek TUPOKSI aparat Desa;

3) Pelatihan perencanaan partisipatif;

4) Pelatihan penyusunan RPJMdesa;

5) Pelatihan penyusunan keuangan desa berbasis IT (SISKEUDES);

6) Pelatihan pengelolaan BUMdes;

7) pelatihan penyusunan APBdesa

8) Pelatihan penyusunan dan pendayagunaan data base desa

9) Pelatihan penyusunan SOP

10) Pelatihan penyusunan PERDES

11) Pelatihan manajemn pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat

12) Pelatihan pengelolaan administrasi desa

13) Pelatihan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)

14) Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

15) Pelatihan manajemen pasar desa

16) Pelatihan pengelolaan energy baru dan terbarukan

n. Peningkatan kapasitas Lembaga Desa, melalui ;

1) Pelatihan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota BPD

o. Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat desa melalui;

1) Pelatihan metodologi pemberdayaan masyarakat desa bagi LPM

2) Pelatihan pengelolaan BUMdes

3) Pelatihan pengelolaan pemukiman sehat berbasis rumah tangga bagi PKK

4) Pelatihan pengelolaan Warung teknologi

5) peningkatan kapasitas Karang Taruna

6) Peningkatan kapasitas pengurus dan kader PKK

7) Pelatihan manajemen organisasi karang taruna

8) Pelatihan dasar kepemimpinan kader karang taruna

9) Pelatihan peningkatan kapasitas RK dan RT;

10) Pelatihan manajemen mesjid bagi pengurus

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .......

Ditetapkan di .......

Pada tanggal, 18 Februari 2019

KEPALA DESA ........

Nama Kepala Desa

Diundangkan di Keputran

Pada tanggal 11 Februari 2019

SEKRETARIS DESA .......

Nama Sekertaris Desa

SURAT JALAN / JUAL BELI SAPI

2019-02-21T14:31:00.003+08:00

SURAT KETERANGAN JUAL BELI HEWAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Pekon .................... Kecamatan ........................ Kabupaten ................., menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Telah menjual / membeli hewan / Sapi / Kerbau/Kambing kepada :

Nama :

Umur :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Adapun ciri-ciri Hewan / Sapi / Kerbau/Kambing tersebut :

Warna Bulu :

Umur Hewan :

Ekor Panjang / sedang/pendek :

Panjang Tanduk :

Jumlah :

Bahwa Hewan tersebut akan dibawa ke Desa / Kelurahan ..........................................................................................................................................untuk dipelihara/dipotong.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai pedoman dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

............................,...................................

Pembeli

(.............................................)

Penjual

(.........................................)

Mengetahui

Kepala Pekon ,

............................................

SURAT IZIN TEMPAT (LAPANGAN)

2018-09-10T12:58:00.000+08:00

Contoh surat permohonan / surat izin tempat lapangan. Berikut kami akan membagikan surat izin untuk peminjaman tempat sekaligus pelaksanakan kegiatan. Format surat permohonan izin tempat ini dapat Anda gunakan dan sesuaikan sesuai kebutuhan.

LOGO

KAB.

PEMERINTAH KABUPATEN .....................

KECAMATAN .....................

PEKON .................

Alamat : Jalan Raya ....... Kecamatan .......... Kode Pos 35674

SURAT IZIN TEMPAT

NO : 510/314/00/V/2018

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NULI NANG

Jabatan : Kepala Pekon .....................

Alamat : Pekon ............, RT 004/RW 002, Kec. Sukoharjo. Kab. .............

Menerangkan bahwa :

Nama : SAFARUDIN

NIK : 180002001899028

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir : ..........3, 10-06-1970

Agama/Warga Negara : Islam/Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : .............., RT 006/RW 006, Kec. ............... Kab................

Sehuhubungan nama tersebut diatas adalah benar sebagai KORCAM Majelis ta’lim Rahmat Hidayat Kecamatan .........., Untuk Melaksanakan PERINGATAN HARIBESAR ISLAM dengan diisi PENGAJIAN AKBAR yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Sabtu, 12 Mei 2018

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai.

Penceramah : MAMA DEDEH

Tempat : Lapangan Pekon .........., Kec. .........., Kab. ..........

Dengan ini Kepala Pekon .......... Kecamatan .........., Kabupaten .......... Memberikan izin kepada nama Yang tersebut diatas untuk meminjamkan tempat dan melaksanakan kegiatan di pekon ..........

Demikianlah surat ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Keputran, 07 Mei 2019

Kepala Pekon ..........,

NULI NANG

Surat Keputusan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

2018-03-07T14:18:00.002+08:00

Halo, kali ini kami membagikan contoh surat Keputusan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). LPM adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat untuk menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhaan di bidang pembangunan Desa. Berikut contoh surat keputusan kepala pekon untuk pembentukan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat. Semoga bermanfaat.

PEMERINTAH KABUPATEN .....................

KECAMATAN ...................

PEKON .................

Alamat : Jalan Raya Keputran Kecamatan Sukoharjo Kode Pos 35674

KEPUTUSAN KEPALA PEKON .....................

NOMOR : KP/09/KPTS/00.00/I/201..

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(LPM) PEKON ........

KECAMATAN ............. KABUPATEN ...............

KEPALA PEKON .............

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu Pemerintahan Pekon untuk perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan dipandang perlu mengangkat Pengurus (LPM) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon .............;

b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pekon ............. Kecamatan .........., Kabupaten ...........;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Tehnis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri dalam Negeri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pembangunan Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PEKON ...................... TENTANG PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) PEKON ............. KECAMATAN ............. KABUPATEN .............;

KESATU : Mengangkat Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini menjadi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon ..... Kecamatan .........Kabupaten .............;

KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon ............. sebagaimana Diktum KESATU untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi program kerja;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : .............

PADA TANGGAL : 08 JAN 2017

KEPALA PEKON .............

.............

Tembusan : disampaikan Kepada Yth,

1. Bupati ..........

2. Camat .............

3. Ketua BHP Pekon ..............

4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Pekon Keputran

Nomor : KP/00/KPTS/00.00/I/2017

Tanggal : 08 Januari 2017

Tentang : Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pekon .......... Kecamatan ..............

Kabupaten ...........

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

( LPM )

PEKON ............. KECAMATAN .............

KABUPATEN .............

1. Penanggung Jwab : Kepala Pekon .............

2. Ketua : .............

3. Wakil Ketua : .............

4. Sekertaris : .............

5. Bendahara : .............

Seksi-Seksi :

1. Seksi Agama : .............

2. Seksi Pembangunan Ekonomi dan Koperasi : .............

3. Seksi Pendidikan dan Ketrampilan : .............

4. Seksi lingkungan hidup : .............

5. Seksi Pemuda dan Olah Raga : .............

6. Seksi Kesra dan Kesehatan : .............

DITETAPKAN DI : .............

PADA TANGGAL : .... JANUARI 2017

..........................

UNDANGAN RAPAT LPM

2017-08-18T11:20:00.001+08:00

Apakah Anda sedang mencari contoh surat undangan untuk rapat LPM? Jika Anda adalah salah satu pengurus dan kader LPM urusan surat menyurat tentu jadi salah satu kegiatan yang tak bisa dihindari. Jika saat ini Anda sedang mencari referensi contoh surat untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Anda sudah ada di website yang tepat. Saat ini kami akan membagikan surat undangan Pelatihan Peningkatan Kapasitas pengurus dan kader LPM. Contoh surat lain bisa di klik:

Surat Keputusan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

Berikut contoh surat undnagan rapat LPM:

PEMERINTAH KABUPATEN .......................

KECAMATAN ...........................

PEKON .................

Alamat : Jalan Raya ................... Kecamatan ................. Kode Pos

DESA, 20 Desember 2016

Nomor : 470/251/09/XII/2016 Kepada Yth,

Lampiran : - Pengurus Dan Kader LPM

Hal : Undangan di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan akan dilaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas pengurus dan kader LPM Dalam rangka melaksanakan Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pekon, Pekon ................ Kecamatan ................ yang merupakan serangkaian dari pada Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016, Maka dengan ini perlu diadakan Pelatihan PENGURUS DAN KADER LPM Pekon ............. Dengan ini kami sangat mengharapkan kehadirannya pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 22 s/d 23 Desember 2016

Waktu : Jam 09.00 WIB Sd. Selesai

Tempat : Balai Pekon .........

Acara : Musyawarah

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pekon ............

......................

UNDANGAN RAPAT PKK

2017-05-30T13:33:00.002+08:00

Sedang mencari contoh surat undangan rapat PKK? Kami membagikan secara gratis di sini. Silakan pergunakan dengan mengubah data sesuai kebutuhan Anda. Surat Pengurus dan Kader PKK di bawah ini digunakan sebagai Undangan untuk melakukan Rapat Koordinasi Bulanan PKK.

Berikut contoh Undangan Rapat PKK

Keputran, 8 MEI 2017

Nomor : 005/144/0../V/2017 Kepada Yth,

Lampiran : - Pengurus Dan Kader PKK

Hal : Undangan di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan akan dilaksanakan rapat pengurus dan kader PKK Dalam rangka melaksanakan Kegiatan RAPAT KOORDINASI BULANAN PKK Pekon ............ Kecamatan .......... yang merupakan serangkaian dari rutinitas kegiatan bulanan.

Dengan ini kami sangat mengharapkan kehadirannya pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18 MEI 2017

Waktu : Jam 09.00 WIB Sd. Selesai

Tempat : Balai Pekon ...........

Acara : Musyawarah

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Kepala Pekon ........... Ketua PKK

............................... .......................

SURAT PERYATAAN HIBAH

2017-05-23T10:55:00.000+08:00

Contoh surat pernyataan hibah berikut Kami bagikan untuk membantu Anda dalam proses hibah tanah. Hibah adalah memberikan benda tanpa timbal balik kepada seseorang.
Penjelasan hibah ada di Pasal 1666 KUHPer
" Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...................................................

Jenis Kelamin : ...................................................

Tempat Tanggal Lahir : ...................................................

Pekerjaan : ..................................................

No. KTP : ...................................................

Alamat : ...................................................

Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hibah atau Pihak Pertama.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...................................................

Jenis Kelamin : ...................................................

Tempat Tanggal Lahir : ...................................................

Pekerjaan : ..................................................

No. KTP : ...................................................

Alamat : ...................................................

Selanjutnya Disebut sebagai Penerima Hibah atau Pihak Kedua.

Bahwa dengan ini saya melepaskan Tanah Hak Milik saya seluas ± ......m² yang terletak di Desa..... Kecamatan...... Kab......., dan menyerahkan kepada Penerima Hibah atau Pihak Kedua yang akan digunakan untuk pembangunan Sarana dan Prasana Desa.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan : ..............................

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan : ..............................

3. Sebelah Timur berbatasan dengan : ..............................

4. Sebelah Barat berbatasan dengan : ..............................

Demikian surat Pelepasan Hak milik Tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya saya bertanggung jawab.

............., tanggal, ...., tahun

Mengetahui Yang menyatakan

Kepala Pekon ..................... ………………………..

...................... .............................

PROPOSAL TEKNIS PENGAJUAN ASPAL JALAN / ONDERLAGH DESA

2017-05-23T10:50:00.003+08:00

Halo, kami kali ini membagikan surat lengkap dengan proposal pengajuan untuk aspal jalan/ pengerasan / onderlagh Desa. Sebagai sarana vital dalam kehidupan masyarakat, fasilitas jalan yag memadai tentu sangat dibutuhkan. Surat dan proposal pengajuan ini diharapkan bisa membantu menyalurkan usulan masyarakat agar dapat pembiayaan dalam program peningkatan kualitas jalan.

Berikut contoh Surat Pengajuan Usulan Aspal Jalan/ ONDERLAGH

PEMERINTAH KABUPATEN ............

KECAMATAN ............

PEKON ……………………………………………………….

Alamat : Jln. ........Pekon ……………… Kecamatan .................Kabupaten ........

……………………………., ……………………..2016

Nomor : Kepada Yth :

Lampiran : Bupati Cq. Camat

Perihal : Pengajuan Usulan Kecamatan ...............

di –

Pringsewu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan perencanaan Pekon di Kecamatan ........ Kabupaten ..... Maka kami Pekon........................ mengajukan proposal usulan ................................................. dengan Volume......... yang telah ditetapkan sebagai usulan Pekon pada saat Musrenbang Pekon.

Proposal ini merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi Tim Verifikasi Kecamatan dalam menilai kalayakan dari pada usulan kami. Dan kami menyadari, dikarenakan keterbatasan kami dalam penulisan usulan, maka apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan didalam penulisan maupan penyusunannya, kami bersedia melakukan perbaikan sebagaimana dimintakan dan semestinya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta pemberian penilaian terhadap kelayakan usulan ini diucapkan terima kasih.

Pekon ......, 22 Mei 2017

Kepala Pekon .........

……………………………….

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN Aspal Jalan Desa

Usulan dari		*Kepala Dusun*	*Pekon*	*Kecamatan*	*Kabupaten*
Usulan dari		Dusun II	................	...................	...................

Nama kegiatan	Pembangunan Sarana dan Prasarana
Jenis kegiatan	Pembangunan Onderlagh
Lokasi kegiatan	Dusun II
Pelaksana	TPK

Jumlah pemanfaat	*Pemanfaat Langsung*				*Pemanfaat Tidak Langsung*		RTM
	*Umum*		*A-RTM*
	L	*250* *org*	L	70 org	L	*200* *org*	*120* *org* 30 %
	P	*150* *org*	P	60 *org*	P	80 *org*
	*Jml*	*400* *org*	*Jml*	*120* *org*	*Jml*	*280* *org*

1. Latar belakang:

Jalan merupakan sarana yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan sarana untuk transportasi kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat terutama adalah kegiatan dibidang perekonomian. Secara tidak langsung akan sangat berpengaruh terhadap pola kerja masyarakat, terlebih bidang ekonomi. Bagaimana tidak jika sarana kegiatan ekonomi semakin baik akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat khusunya masyarakat Pekon ...............

Jalan yang akan dibangun dengan pengerasan jalan atau onderlagh ini diharapkan kedepan akan mendapat program dengan peningkatan kualitas jalan (aspal). Jalan yang menghubungkan antar dusun ini adalah salah satu akses yang sangat penting, dan selama ini belum tersentuh program peningkatan kualitas jalan sementara badan jalan sudah terbentuk dengan baik, hanya disayangkan bila turun hujan keadaan jalan becek dan licin. Inilah salah satu alasan yang paling kuat dari usulan masyarakat agar program ini mendapat pembiayaan di tahun angaran 2017.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Adapun banyak harapan yang menjadi impian masyarakat dengan peningkatan kulitas jalan, dianaranya adalah

Bila musim penghujan jalan tidak lagi becek dan licin
Kualitas jalan semakin baik
Kegiatan perekonomian masyarakat semakin membaik

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

Dengan terelasisasinaya pembangunan di wilayah ini dengan kesadaran masyarakat khusunya di Dusun – Dusun telah meyepakati beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan onderlagh, al :

Dengan kesadaran bergotong royong dengan memperbaiki parit dan badan jalan yang akan di onderlagh
Gotong royong dilakukan dengan menyelesaikan seluruh volume dalam usulan masyarakat Dusun II yaitu sepanjang 1.100 meter

Masyarakat berpendapat jika langkah awal ini tidak dilakukan tentu hasil dari pelaksanaan program tidak akan maksimal, dengan demikian tujuan awal dengan peningkatan kualitas jalan tentu tidak akan tercapai.

Dan nilai dari gotong royong ini sebagai abgian dari swadaya masyarakat, dan tentu tidak hanya itu saja ada kewajiban masyarakat anrtinya setelah program ini selesai dengan kegiatan rutin sebagai bentuk pemeliharaan jalan dan sebagai bentuk swadaya masyarakat yang terus menerus.

4. Manfaat yang akan diperoleh

Program yang berjalan selama ini dan direalisasikan Dana Desa akan semakin menambah nilai partisipasi dari masyarakat. Dan salah satunya adalah dengan program perkerasan jalan / onderlagh nilai manfaat akan dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan lokal yang menjadi prioritas akan sangat membantu masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi tujuan utama dari program ini. Tentu masih banyak nilai manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat, baik bidang ekonomi, kesehatan, menyediakan lapangan kerja, dan nilai-nilai normatif yang positif yang dapat diterima oleh masyarakat.

5. Keterlibatan kelompok miskin dalam perencanaan

Pembanguan onderlagh ini bial kita kaji lebih jauh, saat sebelum dikerjakan yang menanfaatkan hanya masyarakat miskin, karena hanya jalan kecil , sempit dan becek bila hujan. Masyarakat ini yang dilibatkan dalam program ini baik saat perencanaan maupun pelaksanaan program. Dan tidak kurang dari 30 % masyarakat miskin yang dilibatkan dalam program perkerasan jalan / onderlagh.

6. Potensi Sumber daya

Berjalanya program tentu tidak terlepas dari potensi, baik SDM maupun SDA, adapun potensi yang ada khusunya Dusun I sampai IV cukup baik, dari masyarakat sebagain besar sudah memiliki pola pikir yang modern. Sumber daya alam cukup untuk mengelola program meskipun dalan hal ini masih ada beberapa potensi yang tidak tersedia di Pekon .............., misalnya batu belah.

Nilai swadaya adalah potensi masyarakat yang tidak terbarukan tetapi sangat tersedia dalam jangka waktu yang tidak terbatas, potensi inilah yang sangat besar manfaatnya

7. Rencana pelaksanaan kegiatan

Rencana program ini adalah di awal atau pertengahan tahun anggaran, dengan harapan potensi SDM yang sudah masuk usia kerja dapat membantu dan berpartisipasi dalam program ini. Harapanya adalah dapat membantu masyarakat dalam menyediakan lapangan kerja dan dapat membantu biaya sekolah nantinya jika sudah masuk sekolah. Adapaun langkah kerja adalah :

Memperbaiki parit dan badan jalan
Pembersihan badan jalan dan pepohonan yang memggangu draenase jalan
Mendatangkan bahan baku terutama batu belah
Pelaksanaan kegiatan sampai pada proses warles.

8. Rencana Pelestarian kegiatan

Adapun rencana pelestarian oleh masyarakat :

Secara berkala akan mengadakan gotong royong membersihkan parit dan memperbaiki badan jalan
Bersama aparat pekon terus memantau kondisi jalan jika ditemukan kondisi yang perlu diperbaiki bersama masyarakat untuk melakukan perbaikan.

9. Lampiran-lampiran:

a. Peta Sosial Pekon

b. Berita Acara Musyawarah Pekon Perencanaan.

c. Daftar usulan Pekon

d. Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang)

e. Lampiran lainnya sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan , yaitu:

(1) Usulan Pendidikan (Lampiran: Jumlah RTM, Calon Penerima manfaat, RAB, Jadwal Rencana Kerja ) *)

(2) Usulan Kesehatan (Lampiran: Jumlah ibu hamil, Balita Anak RTM, Balita Sakit/Kurang Gizi RTM, Pasangan Usia Subur RTM, RAB, Jadwal Rencana Kerja) *)

(3) Usulan Prasarana (Estimasi sumber pembiayaan, BA/pernyataan tidak ada ganti rugi

10. Lain-lain :

*) Lampiran Usulan Pendidikan dan Kesehatan yang bersifat Phisik mengikuti usulan prasarana.

Disiapkan oleh Tim RKP	Mengetahui
1. Satria Baja Hitam ...................... .(Ketua ) 2. Naruto .....................(Sekretaris)	1. Sungoku ...............(Tokoh Masyarakat) 2. Dora Emon .................(BHP)

Cantumkan Nama dan Tanda Tangan Serta Setempel

TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (SK TP-TPKP)

2017-05-16T12:39:00.000+08:00

Contoh surat keputusan tim pelaksana teknis pengelolaan keuangan berikut lengkap dengan dasar undang-undang.

PEMERINTAH PEKON .....................

KECAMATAN ...........................

KABUPATEN ........................

KEPUTUSAN KEPALA PEKON .....................

Nomor : KP/03/KPTS/08.09/I/2017

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PEKON .............

Menimbang : a. bahwa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Pekon ............... perlu dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon dalam rangka kegiatan Pengelolaan Keuangan Pekon ........... yang baik dan akuntabel.

b. Sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibuat Keputusan Kepala Pekon ............... tetang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pekon .............

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten ........... di Provinsi .............. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tetang Peraturan Pelaksanaan Undang- undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 Perubahan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;

8. Peraturan Pemekonan .........Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKP-Pekon) Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon ......... Tahun 2017.

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan

Pekon terlampir.

Ketiga : Masa tugas Pelaksana Teknis Pengelolahan Keuangan Pekon terhitung

sejak ditetapkan Keputusan Kepala Pekon .......... ini hingga Tahun

Anggaran 2017 berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada perubahan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekon Keputran

Pada Tanggal : 04 Januari 2017

Kepala Pekon ............

ROY

Lampiran 1 : Keputusan Kepala .................

Nomor : KP/03/KPTS/08.09/I/2017

Tentang : Penetapan Tim Pelaksana Teknis

Pengelolaan Keuangan Pekon

DAFTAR NAMA

TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON (TP-TPKP)

TAHUN ANGGARAN 2017

No	Nama	Jabatan	Keterangan

1	Roy	Kepala Pekon	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keungan Pekon
2	Sis.....	Sekretaris Pekon	Koordinator PTPKD
3	Edi ...........	Bendahara Pekon	Bendahara
4	Muh ......	Ketua Pelaksana Kegiatan	Masyarakat
5	Heru ........	Anggota	Masyarakat
6	Heru ............	Anggota	Masyarakat

Ditetapkan di : Pekon ..........

Pada Tanggal : 04 Januari 2017

Kepala Pekon Keputran

ROY

PERYATAAN NUMPANG LISTRIK

2017-05-04T11:02:00.003+08:00

Surat numpang listrik bisa digunakan sebagai keperluan. Bisa digunakan dan disesuaikan dengan aturan persuratan di desa Anda.

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 474/126/.. /IV/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SARMINI

Umur : 68 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat tempat tinggal : Pekon ......... RT 003/RW 002

Kecamatan ......... Kabupaten ........

2. Nama : PURNOMO

Tempat Tgl. Lahir : .................., 30-06-1974

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan Orang : Buruh Harian Lepas

Alamat tempat tinggal : Pekon ......... RT 003/RW 002

Kecamatan ........... Kabupaten ..........

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa PLN/ saluran listrik yang digunakan/dipakai saya ( PURNOMO ) sebagai penerangan rumah tinggal, benar masih menumpang kepada saudara ( SARMINI )

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

desa............., 13 April 2017

Yang mempunyai listrik Yang menumpang listrik

matarai 6000

SARMINI PURNOMO

Mengetahui,

Kepala Pekon ...........

SK Pemberhentian dan Pengangkatan RT Dan KADUS

2017-03-16T11:07:00.004+08:00

Anda sedang mencari SK pemberhentian dan pengangkatan kepala dusun dan ketua RT ? Berikut kami berikan contoh yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Contoh berikut sudah lengkap dengan aturan-aturan dan undang-undang.

PEMERINTAH KABUPATEN ..........................

KECAMATAN ..................

PEKON ................

Alamat : .....................................................................................................

KEPUTUSAN KEPALA PEKON ...................

NOMOR : KP/43/KPTS/00.00/I/2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DUSUN (KADUS) DAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) PEKON .............

KECAMATAN ............. KABUPATEN......................

KEPALA PEKON ..................

Membaca : 1. Dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat Pekon

Keputran Kepala Pekon dibantu oleh Kepala Dusun (KADUS) dan Ketua Rukun Tetangga (RT);

2. Dalam pelaksanaan tugas KADUS dan RT diberi kewenangan penuh untuk melaksanakan kebijakan dan harus bertanggung jawab kepada Kepala Pekon;

3. Mengingat poin 1 dan 2 diatas maka Kepala Pekon perlu

mengeluarkan Surat Keputusan dalam pelaksanaan tugas

Pemerintahan;

Mengingat : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dasar masyarakat

dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah Pekon sebagai unit Pemerintah terdepan yang berhubugan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibidang Pemerintahan maupu Pembangunan.

2. Dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah perlu adanya

tanggung jawab dan profesionalisme sesuai dengan bidang-

bidang yang dikuasai untuk pelayanan kepada masyarakat;

3. Perlunya pembaharuan aparat dengan mempertimbangkan reorganisasi dan pengkaderan kepada generasi muda untuk diberikan tugas dan tanggung jawab dalam Pemerintahan Pekon;

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah Pengganti Undasng-Undang Nomor 3 Tahun 2005

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439)

yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8Tahun

2005(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

3. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Tentang

Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

4. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, Tentang

Kader Pemberdayaan Masyarakat;

5. Surat Bupati Pringsewu Nomor 140/I.06/LT.04/2012 Tanggal

19 Maret 2012 Tentang KADUS dan RT;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGANGKATAN KEPALA DUSUN (KADUS) DAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) PEKON .............. KECAMATAN ................. KABUPATEN ...................

Pertama : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam kolom 2 kedalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3 lampiran keputusan ini.

Kedus : Nama-Nama tersebut dalam Lampiran Keputusan ini diberi tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab berdasarkan peraturaan dan perundang-undangan.

Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Keempat : Segala Biaya Yang Timbul Akibat Ditetapkan Keputusan ini di Bebankan Kepada APBD Pekon Keputran.

Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal Di Tetapkan

DITETAPKAN DI : .............

PADA TANGGAL : 06 JANUARI 2015

KEPALA PEKON .................

SUGENG KURNIADI

Tembusan :

1. Bupati ............ sebagai laporan

2. Ketua DPRD Kabupaten ...........

3. Camat............

4. Ketua BHP

5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Pekon .............. Kecamatan .............. Kabupaten .............. Nomor : KP/43/KPTS/00.00/I/2015 Tanggal 06 Januari 2015

NAMA-NAMA KEPALA DUSUN (KADUS) DAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT)

PEKON .............. KECAMATAN .............. KABUPATEN ..............

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	TUMIDI	Kepala Dusun/ RW 01
2	SARYADI	Ketua RT 01
3	RUJIMAN	Ketua RT 02
4	HERU SURYONO	Kepala Dusun/RW 02
5	PANUT SUPRIANTO	Ketua RT 03
6	SUYATNO	Ketua RT 04
7	SUPARMAN	Kepala Dusun/RW03
8	SUROTO	Ketua RT 05
9	TUKIMIN	Ketua RT 06
10	ARIF RUSMAN	Kapala Dusun /RW04
11	SUKESRUH	Ketua Rt 07
12	TUKIDI	Ketua RT 08

Ditetapkan di : ..............

Pada Tanggal : 06 Januari 2015

KEPALA PEKON ..............

SUGENG KURNIADI