Pancasila dasar Ne

2011-11-08T22:36:00.004-08:00

SEJARAH HUKUM

Di tulis oleh : Mr.Tjung teck

Sejarah hukum setiap negara berbeda-beda dengan tentunya latar belakang sejarah perkembangan dari penduduk,enis,suku,adat,dan bangsa yang ada sehingga semua kehidupan dari sejarah dapat di ceritakan dari setiap negara dan bangsa yang ada,seperti cerita berawal dari indonesia yang mempunyai latar belakang sejarah hukum dari penduduk enis,penduduk suku,dan bangsa lain yang merupakan kehidupan umat manusia yang berjalan terus menerus dari jaman kejaman yang terus tercipta sejarah hukum yang berlaku disaat itu,namun semua kembali ke cerita dari terbentuknya suatu kekuasaan baik dari kerajaan,Republik,Demokrasi dan sebagainya dari setiap kekuasaan yang berlaku disaat itu,seperti dengan melihat dijaman dahulu dari kekuasaan dari seorang raja dari suku setempat dan tercipta hukum yang berlaku disaat itu dan di dalam komunitas suku setempat berserta rakyat setempat,sehingga kaum pendatang dari berbagai suku lain yang mempunyai kekuasaan dari keraja suku tetangga,sampai dengan hubungan hukum dalam rakyat dan hukum perdagangan, hukum perkawinan,hukum sosial bermasyarakat dengan rakyat suku dengan suku ,yang tentunya pada waktu hukum diciptakan oleh seorang raja dan sampai terjadinya pelanggaran hukum dari pemberontak kerajaan dan terjadinya peperangan antar suku akibat perebutaan kekuasaan baik dari rakyat dan dari orang dalam kerajaan,kemudian terjadi lagi latar belakang hukum dan sejarah baru dari hukum yang di ciptakan oleh manusia pada waktu itu,sampai terjadi lagi pendatang dari bangsa lain untuk mencari kekuasaan baik awalnya dari perdagangan dan tercipta lagi sejarah hukum yang baru baik perlindungan dan pertikaian dari kekuasaan itu.

Perkembangan sejaran hukum di Indonesia banyak terjadi perubahan-perubahan yang secara fertikal dan holijontal yang kendati tetap menurut undang-undang Dasar 1945 negara Republik Indonesia itu yang dari awal perkembangannya dapat dilihat dengan maju pesat dengan system pertahanan,sosial,ekonomi,politik yang terus menerus menunjukan peningkatan yang dratis di segala bidang aspek kehidupan uamt manusia itu.

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

Pengertian Sistem : suatu totalitas yang terdiri dari komponen atau unsur yang satu sama lain berbeda, berkaitan

DEFINISI HUKUM :

Leon Duguit : Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama, jika dilanggar menimbulkan reaksi

Drs. E. Utracht, S.H. : Hukum adalah himpunan peraturan mengatur tata tertib masyarakat

S.M.Amin, S.H. : Hukum adalah peraturan yang terdiri dari norma dan saksinya disebut hukum

J.C.T. Simorangkir dan : Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa,

Woryono Sastropranoto,S.H : Hukum adalah yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat badan resmi yang berwajib

M.H. Tirtaatmadjaja, S.H. : Hukum adalah norma dalam tingkah laku pergaulan hidup dengan ancaman

Drs. C.S.T. Kansil, S.H. : aturan dalam pergaulan manusia supaya kamanan dan ketertiban terpelihara

Sistem Hukum Nasional : perangkat hukum Negara yang secara teratur saling berkaitan mengatur ketertiban jalannya operasional kenegaraan sehingga membentuk totalitas kerja di bidang hokum di suatu Negara

PENGGOLONGAN HUKUM :

Menurut Sumbernya

Undang Undang
Kebiasaan
Keputusan hakim (Yurisprudensi) : keputusan hakim terdahulu dijadikan dasar keputusan hakim berikutnya
Traktat, terdiri traktat bilateral = perjanjian yang diadalan dua Negara dan traktat multilateral = perjanjian yang diadakan lebih dari dua negara
Pendapat sarjana hukum (doktrin)

Menurut bentuknya

Hukum tertulis
Hukum tidak tertulis (kebiasaan yang tumbuh dan terpelihara dalam masyarakat)

Menurut tempat berlakunya

Hukum nasional
Hukum internasional
Hukum asing
Hukum gereja

Menurut waktu berlakunya

Ius constitutum (hukum positip = hukum yang berlaku pada saat ini dalam suatu masyarakat tertentu)
Ius constituendum (hukum yang berlaku masa yang akan datang)
Hukum alam (hukum yang berlaku tanpa batas waktu)

Menurut sifatnya

Hukum memaksa (hukum yang harus ditaati)
Hukum mengatur (hukum yang dapat dikesampingkan)

Menurut wujudnya

Hukum obyektif (hukum yang berlaku umum)
Hukum subyektif (hukum yang berlaku pada orang tertentu)

Menurut isinya

Hukum privat / Hukum Sipil (mengatur kepentingan pribadi)
Hukum publik

1) Hukum Tata Negara (hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan, hubungan kekuasaan antara alat perlengkapan Negara)

2) Hukum Tata Usaha Negara / Hukum Administrasi Negara (hukum yang mengatur cara menjalankan tugas dari kekuasaan alat perlengkapan Negara)

3) Hukum Pidana (hukum yang mengatur perbutan yang dilarang beserta sanksinya)

4) Hukum Acara (mengatur cara mempertahankan hukum material)

5) Hukum Internasional

a) Hukum Perdata Internasional (mengatur hubungan antara warga Negara yang berlainan)

b) Hukum Publik Internasional (mengatur hubungan antara satu Negara dengan Negara lain)

PERANAN LEMBAGA PERADILAN

Pasal 24 ayat 2 UUD 45

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tat usaha Negara dan sebuah mahkamah konstitusi

UU darurat No.1/1951 : tentang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

UU No.13 / 1965 : tentang Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

UU No.14/1970 : tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

UU No.8/2004 : tentang Peradilan Umum

MACAM – MACAM PENGADILAN DI INDONESIA :

Pengadilan Umum :

Pengadilan Negeri
Pengadilan Tinggi
Mahkamah Agung

Pengadilan Khusus :

Pengadilan Agama
Pengadilan Niaga
Pengadilan Adat
Pengadilan Administrasi Negara (Tata Usaha Negara)

PENGADILAN NEGERI

Tugas : memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama

Wewenang : mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya (locus dilicti)

Berkedudukan : di Daerah Tingkat II

PENGADILAN TINGGI

Berkedudukan : di daerah Tingkat I

Wewenang :

1. Memberi pembinaan pengadilan negeri di wilayah hukumnya

2. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di wilayah hukumnya

3. memberi peringatan/teguran dan petunjuk kepada pengadilan di wilayah hukumnya

4. Mengirimkan berkas perkara dan penilaian tentang kecakapan para hakim

MAHKAMAH AGUNG

- Berhak memberi pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden mengenai pemberian / penolakan grasi

- Mengadakan kasasi atau pembatalan terhadap putusan tingkat akhir dari pengadilan lain

- Wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundanagn di bawah Undang Undang

MACAM-MACAM PIDANA :

Pidana mati
Pidana penjara

Pidana seumur hidup
Pidana sementara waktu (minimal 1 tahun maksimal 20 tahun)

Pidana kurungan (min 1 hari maksimal 1 tahun)
Pidana denda
Pencabutan hak tertentu
Perampasan barang tertentu
Pengumuman putusan hakim

SADAR HUKUM : bersikap sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Sadar Hukum di Lingkungan keluarga :

selalu menjaga nama baik keluarga
mentaati aturan keluarga yang berlaku
menggunakan fasilitas keluarga secara baik
mendengarkan nasehat dari orang tua
menghormati semua anggota keluarga

Sadar hukum di lingkungan masyarakat :

menjaga nama baik lingkungan masyarakat
menghormati sesame warga masyarakat
taat dan patuh terhadap aturan-aturan masyarakat
tidak bertindak di luar norma
selalu memelihara ketertiban, keamanan dan ketentraman

Sadar hukum di lingkungan Negara :

menjaga nama baik bangsa dan Negara
taat dan patuh dalam menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh Negara
membayar pajak
saling hormat antar sesame warga

PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

9 Desember 2004 : pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi

Inpres No.5 Tahun 2004 : Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2 Mei 2005 : pemerintah membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 30 Tahun 2002 : Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA KORUPSI :

Kekuasaan pada pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab
Kurang transparansi pengambilan keputusan pemerintah
Kampanye politik yang mahal
Proyek yang melibatkan uang rakyat
Adanya jaringan “teman lama”
Lemahnya ketertiban hukum
Lemahnya profesi hukum
Kurangnya kebebasan berpendapat media massa
Ketidak adaannya control yang cukup untuk mencegah penyuapan

KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 SBG POKOK KAEDAH FUNDAMENTAL NEGARA RI

Sejarah

UUD 1945 disa

Bagaimana Struktur UUD 1945?

hkan pada tanggal

1.Pembukaan (4 Alinea),

2.Batang Tubuh (37 Pasal + Aturan Tambahan & Peralihan)

18 Agustus 1945 oleh PPKI

Bagaimana Struktur UUD 1945?

1.Pembukaan (4 Alinea),

Sejarah

UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI

PEMBUKAAN

Alinea I

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Alinea II

“ Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Alinea III

“Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Peristiwa yang mendahului kemerdekaan Indodonesia

KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945

KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 SBG POKOK KAEDAH FUNDAMENTAL NEGARA RI

Alinea IV

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

• Tujuan Negara

• UUD sbg dasar negara

•

• Bentuk Negara

•

• Dasar Filsafat Pancasila

KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 SBG POKOK KAEDAH FUNDAMENTAL NEGARA RI

MAKNA PADA PEMBUKAAN UUD 1945

Alinea I

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Dalil Objektif:

Penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan prikeadilan à kemerdekaan sbg hak asasi manusia

Dalil Subjektif

- Aspirasi untuk melepaskan diri dari penjajahan

- Melawan setiap bentuk penjajahan (baik penjajahan secara fisik maupun non fisik) baik di Indonensia maupun di luar negeri (melalui politik luar negeri Indonesia).

KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 SBG POKOK KAEDAH FUNDAMENTAL NEGARA RI

MAKNA PADA PEMBUKAAN UUD 1945

Alinea II

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Yang dinyatakan pada Alinea II

-Perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan

-Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan

-Kemerdekaan tersebut bukan merupakan akhir, tetapi haris disi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersattu, berdaulat , adil dan makmur.

KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 SBG POKOK KAEDAH FUNDAMENTAL NEGARA RI

MAKNA PADA PEMBUKAAN UUD 1945

Alinea III

“Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Yang dinyatakan:

Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dimana berkat ridho-Nya Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan.

KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 SBG POKOK KAEDAH FUNDAMENTAL NEGARA RI

MAKNA PADA PEMBUKAAN UUD 1945

Alinea IV

Yang dinyatakan:

Negara Indonesia memiliki tujuan

Negara Indonesia berbentuk Republik & berkedaulatan Rakyat

Negara Indonesia mempunyai falsafah Pancasila.

KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 SBG POKOK KAEDAH FUNDAMENTAL NEGARA RI

Hak & Kewajiban Warga Negara pada Pembukaan UUD 1945

Alinea I

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa…”.

Alinea IV

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa , dan ikut melaksanakan ketertiban dunia …”

KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD1945 SBG POKOK KAEDAH FUNDAMENTAL NEGARA RI

Hirarki Peraturan Perundangan di Indonesia

1.UU 1945

2.UU atau Perpu

3.Peraturan Presiden

4.Peraturan Presiden

5.Peraturan Daerah

SISTEM TATA HUKUM INDONESIA

PENGERTIAN HUKUM

JCT Simorangkir:

Peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib.

Erns Urecht:

Himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.

Muchtar Kusumatmatja:

Perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan bermasyarakat.

SISTEM TATA HUKUM INDONESIA

TUJUAN HUKUM

1.Kepastian

●

2.Keadilan

3. Manfaat

SISTEM TATA HUKUM INDONESIA

SUMBER HUKUM

Segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas.

SUMBER HUKUM TERDIRI DARI:

a.Undang Undang

b.Kebiasaan

c.Yurisprudensi

d.Traktat

Doktrin

SISTEM TATA HUKUM INDONESIA

TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN

a.UUD 1945

b.UU/Perpu

c.PP

d.Perpres

e.Perda

Beberapa prinsip dalam peraturan perundangan

a.Lex superior derograt lex inferior

Peraturan yang berada diurutan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya

b. Lex specialis derograt lex generalis

Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peratuan yang bersifat umum

krisis sosial dan politik

2009-06-08T18:05:00.001-07:00

Oleh :Tjung teck
Penulis :Pengamat Hukum dan politik Paska Sarjana S.1 (free kulia online internet Universitas Terbuka)

Banyak yang bisa dilihat dengan masa kampaye oleh berbagai partai di Indonesia yang banyak di perlihatkan dengan banyaknya partai yang ada di Indonesia dengan masing-masing partai dengan lambang partai dari bendera partai,kator partai,baju partai,dan logo partai di iklan-iklan media masa tulis dan iklan media masa elektronik dan surat kabar,Ini merupakan hujud keperdulian rakyat yang perduli akan Kepemimpinan sebuah kedaulatan dalam pemerintaan yang berdaulat juga,akan tetapi didalam setiap partai yang berkuasa saling bersaing dan mempertunjukan kekuasaan dari partainya sendiri yang disaat kampanye dan mencari isi hati rakyat dengan suara rakyat yang pada umumnya banyak di masyarakat yang cenderung hidup dengan kondisi disaat- saat krisis ekonomi yang membuat rakyat yang sulit makin sulit,sedangkan yang kaya makin kaya akan sandang,pangan dan papan itu,jadi keperdulian bagi setiap calon pemimpin yang baik mencalonkan diri dan dicalonkan oleh rakyat ikut serta untuk memberikan suara yang terbaik dimana persaingan itu pun terjadi baik yang sehat dan tidak sehat supaya mencari suara simpati rakyat dan tujuan untuk sebagai pemimpin rakyat dalam kanca Politik perebutan kursi baik kursi panas dan kursi dingin dari setiap calon regeselatif dan noregeselatif untuk sebagai pemimpin rakyat dengan tentunya mendapat suara yang terbanyak dari setiap pemilihan umum dari rakyat itu,Ada pun yang bisa dilihat dengan jelas setiap calon pemimpin yang akan mencalonkan kursi di pemeritahan dari setiap partai yang bersaing dengan partai lain itu merupakan hujud keperdulian akan tujuan mesejaterakan rakyat itu dari setiap bidang kehidupan seperti sosial,ekonomi,politik,hukum,moral,etika,dan kedaulatan kebangsaan yang utuh beserta itu mensejaterakan umat manusia dan masyarakat rakyat miskin dan keterbelakangan sosial ekonomi itu sendiri.

Kemudian dari setiap calon regeselatif dari setiap partai itu pun berebut kursi dengan suara terbanyak baik di dewan-dewan perwakilan rakyat yang bisa disebut dengan DPRD,DPR,sampai dengan Mejelis perwakilan rakyat yang disebut dengan MPR,jadi setiap calon-calon yang mempunyai kekuasa atas suara rakyat itu dapat memduduki kursi di Dewan-dewan tersebut,sehingga banyak yang kursi yang akan diisi oleh setiap pemimpin dewan untuk duduk dikursi yang akan kosong setiap priode-priode pemimpin pemerintahan itu selama menjabat sebagai pemimpin Pemerintahan itu seperti DPR,DPRD,MPR,DAN PREDISEN Yang masa waktu preode kepemipinan habis dan kembali dengan pemilihan umum dan foting apa bila dimana suara yang sama disaat itu dan memilih suara yang terbayak lagi disaat itu.

TATA NEGARA

Pancasila dasar Ne

krisis sosial dan politik