Tegalan

Lidah Yang Terjajah *

noreply@blogger.com (Tegalan) — Thu, 06 Mar 2008 10:53:00 +0000

Oleh Tri Hadiyanto Sasongko

Selamat Datang Penjajah Baru

Telah banyak studi yang menunjukkan bahwa kapitalisme dan komersialisasi pangan** telah menembus ke ranah konsumsi. Sebagai contoh, Ritzer (1996), Setiawan (2003), Baudrillard (2004), Schlosser (2004), dan Jatmiko (ed) (2005) memaparkan bahwa telah terjadi proses kapitalisme dan komersialiasi komoditi*** pangan yang dimotori oleh berbagai perusahaan multinasional. Salah satu contoh yang paling nyata adalah menjamurnya berbagai resoran siap saji di seluruh penjuru dunia. Kini hampir tidak ada kota-kota besar di berbagai negara yang tidak disinggahi oleh McDonald’s, Kentucky Fried Chicken dan sebagainya. Contoh lainnya adalah makin membanjirnya produk pangan instan mulai dari toko swalayan hingga pasar tradisional.

Salah satu kunci sukses kapitalisme dan komersialisasi pangan adalah homogenitas atau keseragaman. Bagi restoran siap saji, homogenitas dalam konteks ini berarti mereka memberikan produk dan layanan yang sama persis pada lokasi yang beraneka macam (Schlosser, 2004: 6-7). Dengan demikian, seseorang akan mendapatkan rasa yang sama, pelayanan yang sama, hingga suasana yang sama di mana pun ia makan. Bagi produk pangan instan homogenitas juga menjadi senjata utama kaum kapitalis. Produk pangan instan biasanya dilengkapi dengan berbagai bumbu yang telah ditakar ukurannya serta petunjuk cara memasaknya. Hal ini meminimalkan terjadinya perbedaan pemasakan dan penyajian yang biasa terjadi pada pangan tradisional.

Homogenitas ini, menyebabkan orang susah sekali mendapatkan pangan asli yang benar-benar berbeda yang masih memiliki karakter aslinya (Ritzer, 1996: 136-137). Tanpa sadar, banyak orang yang telah membiarkan lidahnya terjajah oleh berbagai pangan cepat saji dan instan. Salah satu cirinya adalah ketika orang mulai terbiasa membeli dan memakan panganan (terutama pangan cepat saji) yang memiliki rasa dan aroma yang seragam dan mulai melupakan keanekaragaman cita rasa dan aroma panganan tradisional yang kaya akan berbagai bumbu tradisional. Yang paling mengerikan, penjajahan versi kapitalisme pangan kini tidak datang melalui tindakan yang represif dan melalui todongan senjata, tetapi melalui bujuk rayu yang manis (namun beracun) melalui pencitraan (iklan) besar-besaran di media massa.

Homogenisasi adalah “Budaya Baru”

Para penjajah baru yang bernama homogenisasi pangan masuk melalui pencitraan komoditi (iklan) yang ditawarkan melalui berbagai iklan di media massa. Salah satu citra yang ditawarkan adalah citra modern dan gaya hidup baru. Ada penciptaan “norma baru” di masyarakat seolah-olah membuat orang menjadi begitu udik, kampungan dan ketinggalan zaman bila belum pernah menyantap pizza, hamburger, serta berbagai produk instan lainnya. Pangan siap saji dan instan dianggap pangan elite oleh sebagian besar masyarakat kita (Khudori, 2005: 85). Kapitalisme industri pangan memang sangat lihai. Mereka berhasil “menciptakan kebudayaan”. Makan, bukan hanya urusan perut, melainkan juga gaya hidup (Redana, 1997). Dengan menyantap pangan siap saji atau produk instan konsumen bukan hanya akan terasa kenyang, namun juga akan terdongkrak kelas sosialnya (karena mampu menyantap “pangan elite”).

Pola makan di kota besar berubah dari pola tradisional yang banyak mengandung karbohidrat dan serat ke arah pola makan dengan kandungan protein, lemak, dan garam yang tinggi tetapi miskin serat. Melalui promosi besar-besaran di media masa, pola konsumsi dijajah oleh kapitalisme. Kredonya adalah kepraktisan. Tidaklah mengherankan bila kini banyak produk instan menjamur di mana-mana. Produk mie instan misalnya, disinyalir oleh Eviandaru dkk, (2001) telah muncul sebagai pangan alternatif pengganti nasi. Hal tersebut didasari pada suatu kenyataan bahwa telah terjadi penurunan konsumsi beras pada masyarakat berpenghasilan relatif tinggi karena beras telah menjadi bahan inferior (Amang dan Sawit, 2001). Bila kini kita masih mendengar istilah “belum makan jika belum makan nasi,” bukan tidak mungkin kelak kita akan mendengar istilah “belum makan jika belum makan mi instan”

Homogenisasi pangan tersebut pada akhirnya menciptakan homogenisasi pola makan. Hal ini telah terjadi pada era Orde Baru dengan program pemberasan nasional yang dimulai sejalan dengan dibentuknya Bulog pada tahun 1966. Keanekaragaman pola makan yang khas dari berbagai suku dan daerah di Indonesia secara perlahan menghilang dan bergeser ke satu jenis pangan, yaitu beras. Beras, yang kemudian diolah menjadi nasi, pada perkembangannya menjadi “kultus”. Pepatah mencari sesuap nasi menunjukkan bahwa nasi memiliki nilai yang sangat tinggi di masyarakat dan dianalogikan dengan rezeki.

Mi Instan: Konstruksi Modernitas

Khusus untuk mi instan, produk ini memang bukan hanya menjadi idola bagi konsumen, namun juga menjadi primadona bagi para produsen. Alasannya? Jelas karena besarnya keuntungan yang dijanjikan. Contohnya adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Per 30 September 2007 Indofood telah meraih consolidated net sales mencapai Rp19.67 triliun, 22.7 % lebih tinggi bila dibandingkan dengan Rp16.04 triliun pada tahun lalu. Tak mengherankan jika dalam sepuluh tahun terakhir, konsumsi bahan pangan dari terigu meningkat sangat pesat. Indonesia mengimpor gandum sekitar 4 ton setahun. Konsumsi terigu itu dipakai untuk industri bahan pangan bakmi basah (32%), mi instan (20%), biscuit (20%), roti (15%), mi telor (8%) dan sisanya 5% dikonsumsi langsung oleh masyarakat. (Khudori, 2005: 160-161).

Populernya mi instant disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah gencarnya pencitraan produk tersebut melalui iklan di media massa. Lewat pencitraan visual, sebuah produk mi instan mengklaim dirinya sebagai makanan keluarga. Iklan tersebut menampilkan sosok-sosok yang mewakili berbagai kalangan, mulai dari seorang kiai, anak-anak, wanita karier, buruh bangunan, mahasiswa, petani dan sebagainya. Pencitraan tersebut merupakan upaya untuk mengukuhkan produknya sebagai makanan yang “menembus batas kelas sosial”. Makanan yang tidak memalukan dikonsumsi kelas atas, sekaligus terjangkau oleh kelas bawah.

Pengiklanan tersebut secara khusus mampu menanamkan beragam citra pada produk yang ditawarkan yang memanipulasi konsumen untuk terus-menerus menggunakan produk mereka (Featherstone, 2001: 33-34). Sebuah iklan mi instan lainnya di televisi sangat menekankan pada sisi kepraktisan dan siap disantap tanpa persiapan waktu yang lama. Mi instan juga mudah disajikan oleh siapa saja, termasuk oleh anak lelaki, sehingga tidak mengharuskan perempuan untuk menghabiskan waktunya bekerja di dapur, sebagaimana dikonstruksikan oleh budaya patriarki selama ini. Perpendekan cost waktu ini membuat perempuan bisa mengalokasikan waktu dan tenaga untuk kegiatan lain guna memperbesar benefit. Bagi kaum miskin, efektivitas waktu ini sering menjadi pertimbangan utama. Meskipun terkesan merupakan suatu pemborosan, namun efektivitas waktu yang didapat membuat kaum miskin (terutama perempuan) dapat mengalokasikan waktunya untuk kegiatan lain yang menghasilkan uang.

Hal yang paling dahsyat adalah munculnya kecenderungan pergeseran pola makan dari beras ke gandum. Dalam survei yang dilakukan oleh Eviandaru dkk (2001) menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran pola makan dari nasi ke panganan non nasi. Sebanyak 24,9% responden menyatakan bahwa nasi atau bukan nasi, bergizi atau tidak bergizi, sudah tidak lagi menjadi pertimbangan utama. Para responden mengakui bahwa kandungan gizi mi instan masih kurang, sehingga 49,5% responden masih perlu menambahkan telur atau daging dalam penyajiannya. Bahkan setengah dari mereka sadar bahwa mengkonsumsi mi instan berisiko terhadap kesehatan lantaran bahan pengawet di dalamnya. Anehnya, mereka justru menjadikannya sebagai makanan pokok sehari-hari (Eviandaru dkk, 2001). Dalam konteks ini alasan yang paling mendasar adalah mengonsumsi mi instan adalah keefisienan, dan kenyang.

Dari sisi daya saing, mi instan dipandang mewakili produk pangan yang modern yang diolah dengan metode yang modern pula. Lewat pencitraan ini mi instan dianggap dan dikonstruksikan memiliki nilai lebih dibandingkan makanan lokal (tradisional) yang diolah secara sederhana. Daya saing mi instan juga tercermin pada minimalisasi risiko salah atau perbedaan penyajian, seperti yang biasa terjadi pada masakan lokal (Khudori, 2005: 166). Homogenisasi ini bukan hanya semakin mempertinggi tingkat ketergantungan desa pada produk-produk dari luar, namun juga telah mematikan produksi panganan tradisional di kawasan tersebut

*) Diambil dari artikel Jurnal Analisis Sosial Vol 11 No. 1 April 2006 dengan judul Jeratan Pangan Global dengan penulis yang sama
**) Ketika pangan diperjualbelikan untuk menumpuk keuntungan sebesar-besarnya.
***) Komoditi, dapat diartikan sebagai benda-benda yang memiliki nilai ekonomi (Appadurai 1986).

Sekarang Saatnya Pemerintah Melindungi Petani

noreply@blogger.com (Tegalan) — Thu, 06 Mar 2008 10:29:00 +0000

Wawancara dengan Prof. Dr. Ir. Sunarto, MS, Penemu Varietas Kedelai Slamet dan Sindoro

Sekitar bulan Januari 2008 lalu, 5.000 pengusaha tahu tempe di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berunjuk rasa hari ini di depan Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Mereka menuntut pemerintah untuk menurunkan harga kedelai. Protes petani dan tak efektifnya penghapusan bea masuk membuat produsen tempe tahu hingga hari ini masih harus membeli kedelai dengan harga mahal.

Setidaknya semua ini menjadi gambaran dari sebuah kebijakan yang terlalu bergantung pada komoditas pertanian impor. Pemerintah belum bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri. Sebenarnya, kaum akademisi lokal sudah mengembangkan jenis benih kedelai yang bisa dimanfaatkan oleh petani. Salah satunya adalah dosen Jurusan Pemuliaan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Beberapa tahun lalu beliau menemukan varietas kedelai yang bisa tahan ditanam dilahan masam. Namun hal itu belum dimanfaatkan secara maksimal oleh petani. Semua tergantung selera pasar.

Berikut ini cuplikan wawancara eksklusif kru Tegalan dengan sang penemu kedelai varietas Slamet dan varietas Sindoro, Prof. Dr. Ir. Sunarto, MS, yang ditemui di ruang kerjanya yang sederhana dan sesak dengan buku, di Kampus Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Apa yang melatarbelakangi Bapak untuk mengembangkan varietas kedelai Slamet dan Sindoro ini?

Tanah masam di Indonesia sangat luas hingga puluhan juta Ha, itu harus diberdayakan. Tetapi harus diperbaiki dulu karena mengandung aluminium yang bisa menyebabkan keracunan. Tanah tersebut diperbaiki (ameliorasi) dihilangkan sifat fisik dan kimianya, misalnya diberi kapur, pupuk (phosphate). Baru bisa diberdayakan. Kalau tidak diperbaiki kondisinya, tanaman bisa stress. Saya berpikir, apakah ada diantara varietas kedelai yang ada terutama yang memiliki sifat tahan terhadap aluminium. Setelah diteliti ada 1 varietas Dempo (tetua) yang memiliki sifat ketahanan terhadap tanah. Varietas ini kemudian disilangkan dengan varietas Wilis yang memiliki sifat berdaya hasil tinggi untuk mendapatkan keturunan yang baik. Melalui program pemuliaan tanaman diperoleh sejumlah galur harapan.

Maksudnya?

Dari hasil persilangan dihasilkan beberapa jenis yang memiliki sifat-sifat yang masih berubah. Nah, setelah sifatnya tetap di ambil untuk dilakukan uji mulitilokasi di Sumatra Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Tengah dan Timur masing-masing dua lokasi dihasilkan dua bibit unggul di lahan yang ada di Jawa Tengah. Kemudian saya daftarkan ke Badan Benih Nasional Departemen Pertanian yang kemudian dilepas dengan nama kedelai Slamet dan Sindoro.

Kenapa namanya mengambil dari nama gunung Prof?

Diambil dari nama gunung karena pada waktu itu tahun 2003 pendaftaran benih harus menggunakan nama gunung.

Apa kelebihan dari varietas ini?

Kelebihan varietas Slamet bisa ditanam dimana saja, tidak hanya untuk lahan masam. Hasilnya juga lumayan banyak. Varietas Slamet bisa menghasilkan 2,23 ton per hektar, sedangkan varietas Sindoro menghasilkan 2 ton per hektar.

Sudah didistribusikan dimana saja?

Persoalan distribusi sebenarnya tergantung dengan selera petani. Varietas sudah didistribusikan oleh Departemen Pertanian. Daerah yang memakai varietas ini Bengkulu, Musi (Banyuasin), sebuah LSM di Kalimantan Tengah minta 1 ton untuk ditanam di 25 hektar. Kebumen sudah mulai menanam, tempatnya di Kecamatan Kewarasan, Gombong dan Bulus Pesantren, kemudian Kecamatan Susukan, Banjarnegara dan Pemalang. Banyumas juga sudah. Kemarin minta benih sekitar 5 ton. Untuk persebaran benih masih ada kendala.

Kendalanya apa Prof?

Umumnya petani lebih suka yang umur pendek dan bijinya besar. Padahal hasilnya belum tinggi. Selain itu cara bertaninya mungkin belum pas, entah karena penyuluhnya atau petani yang salah menerapkan. Petani juga tidak biasa menyimpan benih dalam jangka panjang, jadi mereka masih tergantung pada bantuan benih dai pemerintah. Saya juga ikut menyuluhkan tentang penyimpanan benih selama 1 tahun. Pola pikir petani lebih suka menanam daripada menyimpan sendiri, nyari gampangnya. Kualitas kedelai impor juga lebih baik daripada kedelai lokal.

Apa pendapat Profesor tentang kenaikan harga kedelai sekarang?

Itu tadi, pasar masih tergantung pada kedelai impor yang disukai karena bijinya besar. Efeknya, sewaktu harga impor murah yang diuntungkan adalah pengrajin tempe dan tahu, yang dirugikan adalah petani kedelai. Hal itu membuat petani enggan menanam kedelai karena tidak termotivasi harga. Hanya menjadi tanaman samben (sambilan-Red) saja. Sekarang harga impor naik, yang menjerit pengrajin tempe dan tahu. Petani kedelai memiliki peluang, asal tidak digarap dengan asal-asalan.

Harapan buat petani di wilayah?

Melihat harga yang baik ini, harapan saya petani jangan segan-segan menanam. Dipelihara dengan baik, kena hama juga dikendalikan dan diberi pupuk.

Harapan untuk pemerintah?

Menjaga kestabilan harga kedelai, kestabilan harga itu penting. Kebijakan impor juga dibatasi secara bertahap sambil menunggu peningkatan produksi petani. Lama-kelamaan hapuskan impor, kita swasembada.

Wawancara oleh Andreas Nugroho PS

Dusta Membawa Dosa Industri Pangan

noreply@blogger.com (Tegalan) — Thu, 06 Mar 2008 10:17:00 +0000

Oleh Barid Hardiyanto*

"Ini bibit lokal mas, benihnya bisa ditanam lagi. Kalau yang satu ini buatan pabrik dan benihnya nggak bisa ditanam lagi", ujar salah seorang petani hutan yang menanam jagung menjelaskan kepada saya saat "jalan-jalan" mendukung pekerjaan Serikat Tani Hutan Banyumas-Pekalongan (Stan Balong) membangun jaringan petani hutan se Jawa. Apa yang diungkapkan seorang petani di atas, merupakan cerminan pengalaman yang juga dialami oleh banyak petani lainnya. Benih lokal yang beredar secara turun-temurun dipastikan bisa untuk benih pembibitan. Sebaliknya yang terjadi jika benih tersebut "buatan pabrik". Kenapa hal ini dapat terjadi?

Logika sederhana dari para pengusaha besar; tak ada lain dan tak bukan selain keuntungan. Untuk meraup keuntungan terbesar maka jalan terbaik adalah memunculkan ketergantungan konsumen. Dengan ketergantungan itulah, maka konsumen ’dipaksa’ untuk membeli barang yang dijual pengusaha tersebut. Hal ini akan tetap bertahan dan si pengusaha tentunya akan untung besar.

Ketergantungan hanyalah sekelumit dari dosa dari dusta industri pangan. Dalam buku "Dusta Industri Pangan - Penelusuran Jejak Monsanto" (Isabelle Delforge: 2003) dijelaskan berbagai macam dusta –baca : dosa-. Apa yang dilakukan oleh Mosanta dengan kata lain adalah meminggirkan petani. Dalam buku tersebut diceritakan, Pertama, kebohongan klaim. Klaim Monsanto dan juga perusahaan-perusahaan besar lain yang juga "disentuh" dalam buku tersebut mengatakan bahwa mereka bekerja untuk menyediakan pangan untuk dunia, untuk masa depan, untuk pemenuhan pangan, untuk panen yang berlimpah, untuk tanaman dan hasil yang lebih baik, dan lain-lain: "Saat ini, ada makanan dan minuman untuk semua orang. Produksi global cukup untuk diperoleh oleh setiap manusia hampir dua kilogram makanan setiap hari: 1 kilogram sereal, sayur dan bijian, lima ratus gram daging, susu dan telur, serta lima ratus gram buah dan sayur. Semua itu cukup untuk membuat semua penduduk dunia kenyang. Sepanjang sejarah, tak pernah komunitas manusia mendapatkan makanan sebanyak itu setiap orangnya selain pada awal abad 21 ini [hal.:194]". Ironisnya: "Saat ini, planet bumi memiliki 6 milyar penduduk. Di antaranya, hampir 800 juta mengalami kelaparan dan dua milyar menghadapi kekurangan pangan [hal.:194].". Penyebabnya: "Sekitar 1,22 milyar orang diperkirakan berpenghasilan kurang dari satu dolar setiap harinya. Penyebab terbesar kemiskinan mereka, justru diperkirakan akibat tergusur dari alat produksi pangan, seperti tanah, air, kredit, dan akses produksi –yang sekarang dikuasai oleh industri pangan, pen.[hal.: xxii]."

Kedua, pematenan hak. Bibit tanaman yang telah direkayasa secara genetika dipatenkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini melupakan begitu saja jasa dan hasil kerja bergenerasi-generasi petani selama berabad-abad untuk menyeleksi, mengembangkan, membudidayakan, dan menjaga varietas-varietas tanaman yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia -tanpa peduli pada urusan hak paten-. Akibat hak paten ini: "Di Kanada, perusahaan itu memberikan denda 115 dolar per acre, atau sekitar 194 Euro per hektar untuk kasus petani yang menggunakan benih tanpa membeli. Pada tahun 1996, Monsanto bahkan telah membayangkan untuk menginspeksi selama tiga tahun ladang-ladang dan gudang-gudang pertanian [hal.: 9]."

Ketiga, polusi dan racun genetika. Rekayasa genetik yang dilakukan oleh industri pangan akan berakibat pada timbulnya polusi dan racun genetik. "Karena angin, serbuk sari itu dengan mudah berpindah dalam jarak yang mengesankan. Organisasi Les Amis de la Terre menemukan serbuk sari colza transgenik di dalam sarang lebah yang berjarak 5 km dari ladangnya di mana colza itu berasal. Sekali di dalam, gen-gen pengembara itu dapat ditemukan di dalam spesies berbeda. Tanaman lobak liar menjadi resistan terhadap herbisida setelah berada di dekat colza yang resistan terhadap herbisida itu. Penemuan lain di Inggris juga telah memperkuat kekhawatiran melihat polusi genetika yang tak terkendali berlipat ganda [hal.:43]." Maka jangan heran jika Roundup Ready produksi Monsanto mengakibatkan: "gangguan kesehatan serius pada para pekerja yang menanganinya (iritasi pada kulit, rasa mual, serangan pada paru-paru), dan herbisida itu dalam jangka panjang akan meracuni makanan yang diproduksi. Pada bulan Maret 1999, peneliti-peneliti Swedia menyatakan bahwa herbisida itu meningkatkan risiko kanker dan merekomendasikan studi epidemiologik untuk masalah tersebut (hal.: 37]."

Sekali lagi, tulisan di atas hanyalah sebagian saja dari dusta-dosa yang dilakukan industri pangan. Dan seperti yang kita ketahui bersama yang akhirnya banyak mengalami keterpurukan adalah petani (Indonesia). Lantas?
Nampaknya ungkapan petani berikut ini bisa menjadi rujukan: "... Kami menolak teknologi, sebagaimana halnya dengan bio-teknologi, ketika ia bertujuan untuk memperbudak para petani dan mengisi kantung perusahaan-perusahaan multinasional! [hal.:181]."

* Direktur Eksekutif "Prakarsa" Learning Centre (PLC), Purwokerto

Prahara Melambungnya Harga Kedelai; Kegagalan Kebijakan Pangan yang Mengancam Pemenuhan Gizi Rakyat

noreply@blogger.com (Tegalan) — Thu, 06 Mar 2008 09:49:00 +0000

Oleh Andreas Nugroho PS

Swasembada kedelai pada tahun 1992 dengan produksi nasional yang mencapai 1,8 juta ton seakan-akan tinggal cerita, karena tidak ada perhatian dari pemerintah untuk mengamankan harganya. Produksi kedelai terus menurun dari tahun ke tahun.

Indonesia memiliki sumber karbohidrat dan protein yang sangat beragam dan sangat banyak yang dapat dimanfaatkan untuk pangan rakyat. Namun, ketidakseriusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri menyebabkan ketergantungan yang luar biasa terhadap bahan pangan impor.
Kenaikan harga sejumlah bahan pangan yang merupakan sumber protein seperti tempe, tahu, telur dan susu saat ini berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat yang mengalami gizi buruk.
Hal ini merupakan peringatan bagi pemerintah untuk memperhatikan tingkat kecukupan gizi masyarakat. Jika kondisi tersebut dibiarkan, maka dalam jangka panjang akan menghasilkan generasi yang pertumbuhan fisik maupun kecerdasannya buruk. Konsumsi protein hewani yang terdapat dalam susu, daging, telur dan ikan per kapita per tahun rakyat Indonesia perlu segera ditingkatkan karena sangat menentukan kualitas pertumbuhan fisik dan kecerdasan bangsa.

Kondisi tersebut diperparah dengan masuknya kedelai impor dari AS yang bebas bea masuk, sehingga kedelai petani semakin terpuruk karena tak mampu bersaing lagi. Dahulu di era tahun 1980-an, pengrajin tempe dan tahu lebih menyukai kedelai lokal. Seiring masuknya kedelai impor lama-kelamaan pengrajin lebih menyukai kedelai impor. Pada tahun 1999, harga kedelai dalam negeri sebesar Rp2.300/kg sementara kedelai dari AS masuk ke Indonesia dengan bea masuk impor nol persen sehingga bisa dijual sebesar Rp1.700/kg. Pada tahun 1992 luas lahan pertanaman kedelai di tanah air mencapai 1,4 juta ha dengan produksi 1,8 juta ton. Namun saat ini hanya 600 ribu ha dengan produksi 600 ribu ton.

Sema’un, ketua Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (PRIMKOPTI) wilayah Banyumas mengakui kesulitan yang dialami oleh pengrajin tahu tempe di kabupaten Banyumas. “Kondisi pengrajin tempe agak berkurang kesejahteraannya. Saya prihatin dengan kenaikan harga kedelai yang mengakibatkan produksi menurun,” ujar bapak 10 anak ini.Semenjak harga kedelai merambat naik pada pertengahan tahun 2007 lalu, produksi industri tempe secara perlahan menurun. Pengrajin tempe di kawasan Pliken ini, mengungkapkan hal serupa. Menurut dia, jika memaksa memproduksi tempe dalam jumlah besar, kerugian yang akan dialami produsen juga akan semakin banyak. "Semua pengrajin di Pliken menurunkan omzetnya, jika tidak bisa bangkrut," katanya. Dari sekitar seribuan industri tahu tempe yang terdapat di kawasan Banyumas pada tahun 1980-an, kini hanya tersisa sekitar tujuh ratus pengrajin.
Beliau mengungkapkan bahwa pada saat subsidi untuk pengrajin dicabut pada tahun 1997 menyebabkan koperasi tak terurus sampai sekarang. Akibatnya, distribusi bahan baku tidak jelas karena koperasi sempat vacuum. Bahkan gedung kantor koperasi di kawasan Dukuh Waluh, Purwokerto yang jarang digunakan pun disewakan untuk kepentingan salah satu partai.

Ketergantungan kedelai impor
Semula kenaikan harga kedelai impor mencapai Rp 7.800 per kg-nya. Namun saat ini turun menjadi Rp7.600 per kg. Sedangkan harga kedelai lokal dari semula Rp 7.600 per kg, saat ini turun menjadi Rp7.400 per kg. “Impor bahan baku juga harus dari Amerika, tidak seperti dulu bisa impor dari Cina atau negara lain,” jelas Pak Ma’un. Menurut bapak berusia 80 tahun ini, pengrajin tidak begitu paham dengan penyebab kondisi ini. Mereka hanya mengikuti perkembangan dari pemberitaan di televisi tentang kenaikan harga kedelai. “Ini karena masalah globalisasi. Njenengan lebih ngerti lah (Anda pasti lebih mengerti; red),” imbuhnya.

Ketergantungan terhadap kedelai impor bertambah parah, ketika kedelai lokal juga produksinya berkurang. Indikasinya karena harga di pasaran yang tidak seimbang dengan biaya produksi, pasokan kedelai lokal tidak cukup untuk memenuhi permintaan pengrajin. Menurut guru besar Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Prof. Dr. Ir. Sunarto, MS, berkurangnya pasokan kedelai lokal ini sebagai akibat dari menurunnya minat petani menanam kedelai. ”Petani enggan menanam kedelai karena tidak termotivasi harga. Hanya menjadi tanaman samben saja,” ujarnya.
Kualitas kedelai impor juga lebih baik daripada kedelai lokal. Sewaktu harga impor murah yang diuntungkan adalah pengrajin tempe dan tahu, yang dirugikan adalah petani kedelai. Hal itu membuat petani enggan menanam kedelai karena tidak termotivasi harga. Pada umumnya petani lebih menyukai varietas kedelai yang umur pendek dan bijinya besar. Petani juga tidak biasa menyimpan benih dalam jangka panjang (1 tahun) jadi mereka masih tergantung pada bantuan benih dari pemerintah. Ketika harga kedelai impor naik, yang menjerit pengrajin tempe dan tahu. Petani kedelai memiliki peluang untuk meningkatkan produksinya.
Di sisi lain, disitribusi kedelai lokal juga buruk sehingga kurang mencukupi pasokan bahan baku bagi pengrajin tahu tempe. “Saya pernah kulakan sampai ke daerah Gunung Kidul (DI Yogyakarta) untuk memenuhi kebutuhan,” ujar Pak Ma’un menimpali.

Pemerintah gagap menanggapi
Dalam berita yang dilansir dari liputan6.com, beberapa petani kedelai di Demak, Jawa Tengah, Kamis (24/1), membakar hasil panen mereka. Ini sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang menetapkan harga kedelai di tingkat petani sebesar Rp 5.500 per kilogram. Harga ini dianggap petani terlalu rendah sebab tidak sebanding dengan ongkos produksi. Mereka berharap harga ideal adalah Rp 6.000 per kilogram sehingga bisa memperoleh keuntungan di saat kedelai mahal.
Protes petani dan tak efektifnya penghapusan bea masuk membuat produsen tempe tahu hingga hari ini masih harus membeli kedelai dengan harga mahal. Setidaknya semua ini menjadi gambaran dari sebuah kebijakan yang terlalu bergantung pada komoditas pertanian impor. Unjuk rasa petani kedelai ini menjadi dilema bagi pemerintah sehingga serba salah dalam bertindak. Mematok harga kedelai dianggap terlalu murah oleh petani. Padahal, pemerintah turut bertanggung jawab menjaga harga kedelai agar produsen tempe tahu tetap berproduksi. Sudah saatnya pemerintah kembali memperhatikan masalah pangan bagi masyarakat.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri yakni dengan melakukan perluasan lahan pertanaman komoditas pangan tersebut. Khusus untuk kedelai pemerintah harus segera membuat kebijakan-kebijakan yang efektif. Pertama, melakukan intervensi yakni pengelolaan pajak atau bea masuk dan pengelolaan hambatan perdagangan.
Kedua, melalui operasi pasar. Operasi pasar juga sempat dilakukan untuk minyak goreng. Khusus untuk Bulog pemerintah meminta Bulog untuk bersiap-siap jika suatu saat mendapat penugasan khusus untuk menyeimbangkan pasar kedelai. Bulog harus membangun lagi network-nya, membangun kerja sama dengan supllier, karena untuk bentuk persiapannya dia harus listing di pasar komoditas supaya bisa membiayai minimum 6 bulan untuk persiapan itu. Bulog harus mengimpor kedelai maka diperlukan dana sekitar Rp 200 miliar dengan subsidi Rp 1.000 per kg.

Namun upaya pemberian subsidi tersebut masih terhambat alur birokrasi. Pihak Kementrian Koperasi dan UMKM masih melangkah dalam tahap pendataan pengrajin tahu tempe di daerah-daerah. “Saya sempat didatangi oleh orang dari Kementrian Koperasi dan UMKM untuk di data sebagai syarat untuk pencairan subsidi,” cerita Pak Semaun, pengrajin tempe dari Pliken, Banyumas.

Pangan Sehat nan Ramah Lingkungan

noreply@blogger.com (Tegalan) — Thu, 06 Mar 2008 09:24:00 +0000

Oleh Wiwiek Irnawati

Modernisasi ternyata tidak selalu menguntungkan bagi kesehatan. Kemudahan teknologi bisa menyebabkan manusia malas bergerak, sehingga mudah terjadi penumpukan lemak yang berdampak kepada berbagai penyakit. Meningkatnya daya beli memudahkan akses terhadap berbagai menu makanan mewah yang justru tinggi lemak, protein, gula, dan garam yang menimbulkan berbagai penyakit degeneratif. Tubuh kita merupakan refleksi nyata dari apa yang kita makan. Dengan makanan sehat, dihasilkan tubuh yang sehat pula.

Berdasarkan kenyataan itu, kini dunia berpaling kembali ke pangan organik. Telah terbukti, pangan yang dihasilkan melalui cara bertani tradisional (alami) mengandung nilai gizi, rasa, dan tingkat keamanan yang jauh lebih baik daripada pola pertanian modern yang banyak menggunakan senyawa-senyawa kimia.

Meskipun pangan organik (organic foods) merupakan ungkapan yang salah, sebab semua makanan baik nabati maupun hewani yang berasal dari makhluk hidup dan mengandung unsur karbon didalamnya dapat dikatakan sebagai pangan organik. Namun demikian sepertinya masyarakat sudah familiar dengan istilah dan definisi itu.

Pangan organik dapat dikatakan sebagai pangan yang diproduksi dengan sedikit mungkin atau bebas sama sekali dari unsur-unsur kimia. Seperti penggunaan pupuk, pestisida, dan obat-obatan. Pupuk yang digunakan pun terbuat dari bahan-bahan alami, berupa kotoran hewan dan kompos, sedangkan pestisidanya sendiri menggunakan bahan yang terbuat dari tembakau, buah maja, atau daun sereh. Lebih jauhnya lagi mengenai pangan organic yakni yang memenuhi pedoman persyaratan internasional yang ditentukan, misalnya tidak menggunakan bibit rekayasa genetika atau GMO (Genetic Modified Organism) dan teknologi iradiasi untuk mengawetkan produk. Dengan demikian semua proses produksi dilakukan secara alami, dari budi daya hingga pengolahannya.

Peertanian Organik dan Kedaulatan Petani
Tetapi lebih jauhnya lagi, menurut Baridul Islam, mantan staf LPPLSH, pangan organik yang tentunya diproduksi oleh petani organik ini bertujuan untuk membangun kedaulatan petani. Dimana seperti yang kita ketahui selama ini petani selalu bergantung pada kepentingan modal-modal diluar sana. Lalu dengan bertani secara organik, para petani ini mampu mengontrol sendiri apa yang mereka lakukan. Artinya tak lagi tergantung oleh pihak manapun.

Kedua, bentuk perlawanan terhadap zat kimia bagi lingkungan. Karena seperti yang juga telah diketahui selama ini, penggunan bahan kimia yang terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Terutama pengaruhnya terhadap tanah dan senyawa disekitarnya sendiri.

Ketiga, adalah perlawanan terhadap kepentingan-kepentingan kapital (modal). Tersedianya pupuk urea, SP46, bahkan lima panca usaha tani yang dicanangkan pemerintah pada masa orde baru adalah bentuk-bentuk dari kepentingan ini. Dan kalau mau dikaitkan lagi, maka ini tentunya terkait sekali dengan masalah kedaulatan petani, seperti yang disebutkan diatas.

Faktanya kesadaran petani Indonesia akan kecenderungan pangan organik ini masih rendah. Apalagi bila melihat keuntungan-keuntungan nya. Misalnya apa yang di kandung dalam sayur dan buah, yakni zat besi, seng, kalsium, dan fosfor yang dapat mencegah serangan radikal bebas dan berbagai jenis kanker. Kecenderungan menggunakan pestisida kimia secara berlebihan diluar standar yang telah ditetapkan. Sehingga membuat beberapa hasil penelitian menunjukkan, masih banyak produk pertanian Indonesia yang mengandung residu pestisida di atas batas maksimum.

Masih tingginya kadar pestisida kimia pada produk pertanian di Indonesia menyebabkan masih sulitnya produk itu sendiri untuk dipasarkan ke mancanegara. Mengapa ini terjadi, padahal ke depan, semua produk pertanian harus mendapat sertifikat organik? Terlebih lagi untuk daerah Jawa Tengah sendiri, sosialisasinya telah dilakukan dari Bumiayu, Tambak Sogra (Purwokerto), hingga Purworejo.

Tantangan Produksi Pangan Organik
Alasan yang kemudian mengikuti pertanyaan diatas adalah, Condro Wibowo, Msi, selaku Kapuslit pangan dan gizi, Lemlit (Lembaga Penelitian) Unsoed, mengatakan petani belum terbiasa dengan cara ini (pertanian organik), lalu ketersediaan pupuk organik belum seperti pupuk-pupuk kimia. Meskipun mahal, pupuk-pupuk kimia ini selalu tersedia dipasaran. Tidak seperti pupuk organik yang memang harus produksi sendiri, dan ini memakan waktu yang agak lama (sekitar 2 minggu). Kemudian yang terakhir adalah pasar yang menyerap. Karena harga produk hasil pertanian organik ini cenderung lebih mahal, maka pangsanya pun terbatas.

Bahkan hasil panen organik dari Lemlit Unsoed sebagian di kirim ke Yogi International House, pusat makanan organik yang masih mentah maupun yang sudah jadi asal Kanada yang perwakilannya ada di Jakarta. Mahalnya pangan organik ini menurut Condro Wibowo lagi, tak terlepas dari produksinya yang masih sedikit. “ Logika ekonomi saja yang dipakai, makin sedikit barang kan makin mahal”, ujarnya menjelaskan.

Oleh karena itu pemasarannya pun belum bisa sampai ke masyarakat luas, sebab petani masih enggan dengan mekanisme ini (pertanian organik). Apalagi bila melihat fakta gagal panen yang lebih potensial ketimbang pertanian ala chemical. Dengan logika ini saja, dapat dilihat alasan mengapa hasil dari pertanian organik jadi lebih mahal daripada pertanian chemical. Imbasnya akhirnya yang dapat menjangkau pun hanya masyarakat yang berada.

Lebih memprihatinkan lagi, para petani organik ini sendiri sebagian masih belum bisa mengkonsumsi produknya sendiri terkait masalah harga tadi. Petani-petani ini biasanya masih mengkonsumsi barang yang ada dipasaran sebab harganya lebih murah. Dan menurut mereka sebagian uangnya dapat memenuhi kebutuhan yang lain.

Semestinya hal ini bisa saja tak terjadi apabila sebagian besar petani sadar akan pentingnya pertanian organik ini, dan berbondong-bondong beralih kesana. Selain manfaat-manfaatnya sudah terlihat seperti diatas, biayanya produksinya pun lebih sedikit. Tetapi ini memang membutuhkan waktu yang lama (sekitar 7 tahunan) untuk mencapai taraf itu mengingat tanah-tanah petani ini sudah berpuluh-puluh tahu terdzalimi oleh bahan-bahan kimia.

Pangan Sehat dan Kesejahteraan
Dr. Ir. Made Astawan, dosen jurusan Teknologi Pangan dan Gizi IPB dalam Kompas Kamis 27 Desember 2001, mengatakan dalam jangka panjang, harga pangan organik akhirnya menjadi lebih murah karena biaya produksi menurun. Semua itu akan berdampak pada meningkatnya taraf kesehatan, usia harapan hidup, dan tentu saja produktivitas kerja. Negara juga menghemat devisa yang selama ini digunakan untuk membeli pupuk dan pestisida kimiawi.

Tentunya ini butuh dukungan dari semua pihak, tak hanya petaninya saja namun juga masyarakat, bahkan negara. Karena yang diuntungkan dari program ini tak hanya petani saja melainkan semua pihak yang terkait seperti yang disebutkan tadi. Program sosisalisasi pentingnya pertanian organik ini semestinya lebih digalakan lagi, pihak yang berkepentingan dan terkait menjaadi salah satu yang harus bertanggung jawab atas hal ini. Meskipun sebagian telah melakukan tanggung jawabnya itu, namun sepertinya kepedulian terhadap petani organik-nya sendiri masih kurang.

Ini yang kemudian perlu perbaikan yang lebih signifikan. Artinya subsidi bagi petani jenis ini harusnya lebih digalakan juga, agar dapat menunjang hidup petani itu sendiri. Sehingga dapat menunjang kehidupan masyarakat luas juga. Sebab ada asumsi yang mengatakan bahwa pangan sehat adalah hak semua orang.

Go Organic!; Tren Kembali ke Alam dalam Produksi Pertanian

noreply@blogger.com (Tegalan) — Thu, 06 Mar 2008 07:35:00 +0000

Oleh : Widoro dan Andreas Nugroho PS

Bagi orang yang ingin hidup sehat, tentunya harus mengkomsumsi makanan yang sehat bagi tubuh. Pangan sehat tidak hanya persoalan empat sehat lima sempurna, akan tetapi juga pangan yang layak konsumsi. Artinya tidak hanya mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, akan tetapi terbebas dari zat yang berbahaya bagi tubuh manusia. Namun, hal ini bukanlah yang mudah karena menyangkut bagaimana bahan makanan tersebut di produksi.

Saat ini, banyak produsen pangan yang dalam proses produksi mengabaikan unsur kesehatan bagi tubuh manusia. Produsen pangan lebih mengedepankan kuantitas dan daya tarik saat penyajiannya. Penyebab utamanya adalah tuntutan pasar, dimana bahan pangan telah menjadi komoditi ekonomi yang menjanjikan keuntungan berlipat bagi produsennya. Sementara kebutuhan akan pangan saat ini bukan saja kebutuhan pokok, akan tetapi juga cita rasa dan gengsi bagi pengkomsumsi.

Di sisi lain, ongkos produksi bahan makanan terutama bahan makanan pokok terus beranjak naik. Hal ini akibat lahan pertanian talah dipacu untuk terus berproduksi menggunakan benih tanaman rekayasa dan obat-obatan kimia. Namun, kita terlambat untuk menyadarinya. Cara produksi bahan makanan yang demikian menghasilkan bahan makanan yang tidaklah sehat bagi tubuh manusia. Bila dikomsumsi secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, karena ikut larutnya residu-residu kimia buatan dalam tubuh manusia.

Kondisi tersebut diperparah maraknya bahan makanan kemasan, yang tentunya tidak lebih baik dari bahan makan yang diproduksi dengan model pertanian kimia. Petani sebagai produsen pangan pokok bagi kita masih berkutat dengan ’kemalasan’ untuk merubah cara produksinya yang menghamburkan bahan kimia buatan pabrik. Butuh keyakinan dan perjuangan keras untuk merubah itu semua.

Di negara lain, masyarakatnya mulai berpaling kembali ke pangan sehat terbukti dari data yang diperoleh dari Jepang tingkat penjualan produk pangan organik di Australia meningkat hingga USD 1,6 miliar atau naik 30% PAD tahun 2004. Di Jepang naik hingga USD 16 miliar. Melihat kenyataan tersebut, beberapa lembaga di kabupaten Banyumas yang melakukan pengembangan ke arah pertanian dengan memproduksi pangan yang sehat.

Gatra Mandiri
Gatra Mandiri sebuah lembaga Non-Profit telah memulai untuk membangun semangat petani merubah kondisi tersebut. Menurut Nasruddin, direktur Gatra Mandiri mengungkapkan Filosofinya pertanian organik adalah kemandirian petani dengan meningkatkan sarana produksi agar tidak tergantung dengan pihak lain. “Selama ini petani selalu menjadi objek penderita dari siklus pangan”, tegasnya. Biaya produksi mahal, sedang harga hasil panen murah.
Kedua, kondisi tanah negeri yang sudah parah, karena penggunaan pupuk kimia yang merusak tanah. “Dulu tanah di sawah dalamnya sedengkul, sekarang dibawah dengkul. 30 tahun kemudian berapa?” ujarnya bersemangat. Berlandas pada analisa dan pemahamnya hal tersebut adalah salah satu skenario kapitralisme global. Lahan menjadi tidak produktif, selanjutnya dijual dengan murah dan lahan pertanian-pun beralih fungsi menjadi lahan perumahan atau industri. Akibatnya produksi pangan menurun dan selanjutnya impor bahan makanan pokok adalah jawaban mengimpor pilihan terakhir pemerintah.
Oleh karena itu, Gatra mandiri mengajak ptani untuk kembali mengolah dengan tanah cara organik. Menurutnya kesalahan masa lalu adalah penggunaan pupuk kimia yang membunuh mirkro organisme yang ada di tanah. Penggunaan pupuk kimia hanya merangsang pertumbuhan, tidak menyuburkan tanah. Pupuk organik digunakan untuk memberi makan mikro organisme di dalam tanah, untuk mengembalikan kesuburan tanah.
Sebagai langkah awal, Gatra Mandiri berusaha merubah pola pikir di petani. Hal ini dilakukan karena masih banyak petani yang menggarap lahan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan. “Untuk mengarah ke pertanian organik harus dilakukan secara bertahap”, ungkap pria berkacamata ini.

Kompleet (Komunitas Peduli Slamet)
Kompleet memulai pengembangan ke arah gerakan pertanian lestari sejak tahun 2002. Pilihan gerakan tersebut dilatarbelakangi kondisi petani sebagai produsen pangan tetap miskin, tetapi pelaku pasar makmur dan kaya raya. Kondisi berikutnya, pangan lokal yang juga pangan alternatif semakin menghilang. Hal tersebut berimbas pada ketahanan pangan.
Posisi petani harus dikembalikan sebagai produsen yang sesungguhnya dan melepaskan diri dari ketergantungan terhadap pupuk kimia. “Sebelum kita belum ngomong soal pangan sehat tetapi bagaimana caranya memerdekakan petani yaitu melepaskan ketergantungan”, ujar Mas Kuncung, Direktur Kompleet.
Keunggulan dari produk Kompleet adalah harga yang rasional, bisa di akses oleh semua orang, karena makanan sehat memang hak semua orang. Menurut Laki-laki bernama lengkap Dani Armanto ini sementara lembaga baru dalam tahap pengorganisasian. Pada satu sisi, Kompleet membangun kelembagaan dan manajemennya produksi, di wilayah lain Bumi Arta sebagai CV yang memproduksi pangan sehat. “Sementara waktu baru ngomong soal produksi, Bumi Arta sebagai CV yang memproduksi protein yang sehat dalam jangka panjang,”. Tujuan yang ingin diperoleh adalah petani yang mandiri. “Efek positif yang diharapkan kemudian yaitu sistem pemasaran yang sehat, petani juga sehat, lingkungan termasuk lahan dan sistem irigasinya juga sehat”’ ujarnya menutup pembicaraan.

Lembaga Penelitian Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman (Lemlit Unsoed)
Hampir serupa Lemlit Unsoed, Purwokerto juga memberikan kontribusinya bagi pertanian organik. Lemlit Unsoed mempunyai program pengembangan ke arah produksi pangan sehat sekaligus strategi pemasaran. Hasil panen organik dari Lemlit Unsoed-pun sebagian dikirim ke Yogi International House, pusat makanan organik yang masih mentah maupun yang sudah jadi yang berasal dari Kanada. Menurut Dr. Ir. V Prihananto, Msi, ahli pangan sehat, untuk urusan pangan masyarakat itu terbelah menjadi dua. Ada trend di masyarakat agar sehat membeli makanan dengan melihat label atau tanggal kadaluarsa. Orang-orang tersebut sadar bahwa makanan harus sehat. Tapi ada juga yang tidak, membeli asal harganya murah saja. “Masalah pangan sehat juga erat kaitannya dengan masalah kemiskinan,” ujar pria yang berusia 44 tahun ini.
Lebih lanjut dosen mata kuliah Fortifikasi Pangan Untuk Pemenuhan Gizi ini menjelaskan bahwa secara makro ada beberapa hal yang menjadi pikiran. Secara makro menurut data tahun 2005 Indonesia mengalami kelebihan penggunaan energi secara nasional. Secara mikro konsumsi pangan rendah sebagai akibat adanya kesenjangan ekonomi dan pendidikan. Maka, secara akademis dapat dilihat bahwa Indonesia sedang mengalami krisis pangan.
Sebagai solusi alternatif, mencari bahan baku pengganti. Misalnya kasus naiknya harga kedelai, bahan pengganti misalnya kacang-kacangan. Pemerintah dan akademisi sedang mengembangkan diversifikasi pangan yang diarahkan ke pengembangan pangan lokal. Pangan lokal tersebut misalnya umbi-umbian, akan digalakkan lagi menjadi alternatif pilihan untuk mengatasi masalah ketahanan pangan. “Tahun ini (2008; red) akan ditetapkan menjadi PP,” ungkap bapak dari dua anak ini memberikan bocoran.
Harapan dari diversifikasi pangan adalah perekonomian masyarakat naik. Sasaran utamanya adalah kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan. Masyarakat harus dibiasakan mengkonsumsi pangan lokal sejak kecil,” ujar bapak yang akarab dipanggil Pak Pri ini. Beliau mengharapkan kalangan akademisi menuntut pemerintah untuk menggunakan hasil riset yang belum dimanfaatkan dan membuat suasana yang stabil dan kondusif. Hal tersebut dibarengi peran serta akademisi, masyarakat dan LSM yang sinergis untuk membangun ketahanan pangan di Indonesia.

Lembaga Pengembangan Potensi dan Keswadayaan BABAD
Lembaga Pengembangan Potensi dan Keswadayaan BABAD mengembangkan metode program pengelolaan usaha tani lahan kering dan lahan basah. Menurut Widya, program tersebut melibatkan masyarakat sebagai mitra penyedia tenaga kerja dan informasi tentang pola budidaya yang dilakukan di daerah tersebut. Pengelolaan usaha tani diperlakukan sebagai Unit Usaha, dengan Manajer Unit sebagai penanggungjawab pengelolaan dari perencanaan usaha, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.
Program ini dijalankan karena tingginya biaya produksi akibat efisiensi dan efektivitas usaha tani masih rendah, infrastruktur pertanian yang masih buruk, telah hilangnya pengetahuan dan ketrampilan lokal budidaya di tingkat pengelolan dan masyarakat, dan keterbatasan pengembangan teknologi budidaya yang sesuai untuk daerah tersebut. Kondisi-kondisi tersebut menjadikan rendahnya nilai tukar produk pertanian, sehingga pertanian yang menjadi pekerjaan utama sebagian masyarakat jutru menjauhakan dari tujuan kesejahteraan.
Tahap yang perlu dilewati untuk proses konversi lahan dari lahan konvensional ke lahan LEISA adalah proses pemulihan lahan, penyediaan bahan-bahan pupuk organik dan pestisida organik dan kepemilikan ternak untuk menyediakan bahan organik bagi tanaman. Lembaga bersama masyarakat juga mengujicobakan beberapa jenis tanaman antara lain padi, cabai rawit, kacang panjang, kacang tanah, ubi jalar, terong, dan caisin.

Dalam pandangan lembaga kerjasama dalam bidang usaha tani perlu mengembangkan beberapa faktor, antara lain pasar dan kemampuan produksi di tingkatan petani. Hal tersebut penting karena saat ini persoalan-persoalan yang tengah dihadapi petani adalah rendahnya posisi tawar petani dalam menentukan harga produk yang dihasilkannya dan masih rendahnya nilai tambah yang dapat dilakukan petani untuk meningkatkan pendapatannya. ” Selain mengembangkan pertanian sehat, untuk menopang kegiatan tersebut saat ini Yayasan BABAD, mengembangkan program kemitraan ternak dan peningkatan pengetahuan petani melalui akses informasi melalui internat dengan pembukaan Sanggar Belajar Komunitas di desa Pegalongan dan Pasirmuncang.

Produksi pangan dengan menjaga keseimbangan alam adalah upaya menciptakan lingkungan yang sehat, mayarakat yang sehat dan sistem pemasaran yang sehat. Sekaligus membangun ketahanan pangan, yang berarti melestarikan budaya dan tanaman lokal, umbi-umbian seperti gembil, tiwul harus dibangkitkan lagi dan menjadi pangan alternatif. Pertanyaannya adalah apa dan bagaimana peran pemerintah pemangku utama kepentingan untuk membangun kedaulatan dan kemandirian petani ?

Subekti: Sayuran Organik Dapat Memperpanjang Umur

noreply@blogger.com (Tegalan) — Thu, 06 Mar 2008 07:09:00 +0000

Oleh Wiwiek Irnawati

Bagi petani lulusan Biologi tahun 2004 Unsoed ini, memproduksi pangan organik banyak manfaatnya. Selain bertani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satu ladangnya yang terletak di desa Ketenger, Baturraden juga menjadi salah satu tempat bagi penelitian mahasiswa Fakultas Pertanian Unsoed.

Awalnya, Subekti datang ke Purwokerto hanya berniat untuk kuliah saja, setelah diterima di Universitas Jenderal Soedirman, fakultas Biologi pada tahun 1995. Beti, panggilan akrab kawan-kawan selain kuliah, dia juga aktif dalam beberapa kegiatan ektra kampus. Tidak hanya mata kuliah saja yang pelajari, banyak pengetahuan yang dia peroleh diluar bangku sekolahnya. Aktivitas-aktivitasnya tersebut yang membimbing dia untuk menggeluti pertanian organik bersama kawan-kawannya di Fakultas Pertanian pada tahun 2000. Namun, aktivitasnya tersebut belum terlalu serius seperti saat ini. Keseriusan itu muncul setelah perkenalannya dengan Pak Gatot, seorang petani organik yang bertempat tinggal di kabupaten Purbalingga.

“Kalau ditanya pilihan tentunya, tak ada yang memilih atau bercita-cita menjadi petani, tapi karena proses bareng temen-temen aja,”ujar Beti yang menyelesaikan gelar sarjananya pada tahun 2004 ini. “Apalagi dengan background studynya ga nyambung,” imbuhnya. Setelah kembali dari mencoba peruntungannya di kota Surabaya, pada tahun 2005 dia kembali ke Purwokerto untuk menekuni pertanian organik. Ada dua alasan dia menekuni pertanian organik, pertama karena peluang pasar yang masih terbuka dan harganya yang lebih menguntungkan, walaupun pasarnya masih eksklusif akan tetapi belum ada penyuplainya. Kedua, melihat tren kesehatan saat ini, untuk pengidap penyakit-penyakit tertentu oleh dokter untuk mempercepat proses penyembuhan direkomendasikan untuk mengkonsumsi padi dan sayuran organik.

Hal diatas dibuktikan, eksistensinya sampai sekarang dia masih bisa berproduksi sayuran organik dan terserap selalu habis dipasaran. Laki-laki dengan penampilan rambut panjangnya menyerahkan hasil kebun sayurnya yang terletak di desa Melung, Baturraden kepada rekanannya yang berperan sebagai promotor sekaligus penjual langsung ke konsumen. Pengiriman hasil kebunnya dilakukan pada pagi hari, agar kesegarannya masih terjaga. Hasil kebunnya berupa sawi hijau, pak coi, kangkung, dan wortel. Tetapi khusus untuk wortel belum bisa terus-menerus seperti yang lainnya. Alasannya, masa tanam yang lebih lama dibandingkan yang lain. Setiap ikat untuk sawi hijau, pak coi maupun kangkung. Sistem penjualannya saat ini masih dengan sistem kontrak, dengan dropping sayuran organik per mingguan.

“Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan baik, bahkan pesanan semakin meningkat,” ungkapnya. Hal yang paling berat memulai usaha sayuran organik adalah proses pemulihan lahan dan merintis pasarnya, karena harganya relatif mahal dan biasanya pasarnya masih dalam bentuk jaringan, dan tidak terpromosi dengan bagus akibat kekurangan modal. Menurutnya, menggeluti bidang ini (sayuran organik) tak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja, akan tetapi sebagai bentuk pedulinya terhadap lingkungan.. “Saat ini sudah saatnya gerakan perbaikan lingkungan terus dikampanyekan,” ujar laki-laki yang juga aktif dalam jaringan aktivis lingkungan hidup ini.

Selanjutnya di juga memaparkan bahwa, membedakan sayuran organik dan non-organik bukanlah hal yang mudah, apalagi bagi orang yang tidak pernah bersentuhan langsung dengan hasil pertanian organik. Namun, pada umunya warna sayuran organic terlihat lebih muda dibandingkan dengan yang non-organik dan apabila gagangnya (sawi hijau misalnya) dipatahkan, ia akan lebih mudah patah dan berbunyi ketika patah. Sedangkan untuk sayuran non-organik biasanya lebih lentur, bila dipatahkan, dan warnanya pun lebih tua dibandingkan dengan sayuran jenis organik. Namun untuk beras sendiri memang sangat sulit membedakannya. Untuk kasus ini hanya dapat dilihat dari pelabelan ‘organik’ pada kemasannya, serta rasa dan masa basi ketika sudah dimasak.

Selain bertani, Bekti juga aktif melakukan kampanye kepada petani-petani setempat di Baturraden. Tujuannya tentu saja agar petani-petani tadi beralih pada petanian organik ini. Namun, kendala utamanya budaya instan yang sudah merasuk dalam kehidupan sehari-hari petani. Sementara mengelola pertanian organik juga membutuhkan ketelatenan sendiri.

Kendala lain adalah penyediaan pupuk dan pestisida alami, serta ketahanan pupuk dan pestisida itu sendiri. “Kalau pas hujan, pestisida tadi kan luntur, sehingga harus dilakukan penyemprotan lagi,” katanya. Tak hanya itu, proses pembuatan pestisida dan pupuknya sendiri juga memakan waktu yang agak lama, sehingga menyulitkan bagi petani yang harus terus tetap kontinyu dalam penyediaan produknya bagi konsumen. Hal ini bagai Bekti adalah dinamika dalam aktivitasnya menggeluti pertanian organik.

Saat ini salah satu agenda utamanya adalah bagaimana mengkampanyekan kepada masyarakat untuk mencoba mengkomsumsi beras dan sayur organik dan mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan sehingga mendorong petani untuk berproduksi secara organik. Subekti, saat ini juga aktif dalam jaringan petani organik di kabaupten Banyumas maupun Jawa Tengah.

Air untuk Kehidupan

noreply@blogger.com (Tegalan) — Mon, 17 Dec 2007 08:53:00 +0000

Kehidupan, konon hanya ada di planet bumi. Di planet inilah ada kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Planet lain dalam tata surya tidak ada kehidupan seperti di bumi ini. Mereka mati. Menurut para ahli, kehidupan di bumi ini ada karena terdapat unsure udara dan air, unsure paling penting penentu kehidupan. Di planet lain, tidak ada unsure ini, maka tidak ada kehidupan di sana. Hal ini dulu sering kita dengan waktu kita mendapat pelajaran IPA, jaman kita sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, kita diberi tahu jika air adalah unsure utama pembentuk kehidupan di muka bumi.Kesadaran kita tentang air berbeda dari jaman kita kecil. Dulu kita asyik saja bermain air, dus-dusan sampai mata memerah dan kulit legam. Sekarang kita menyadari bahwa tanpa air irigasi sawah kering dan tak berproduksi. Tanpa air ledeng yang mengalir lancar, keluarga-keluarga di kota tergangu irama kehidupannya. Bahkan di kota-kota besar, setiap keluarga harus menyiapkan rupiah dalam jumlah yang tidak sedikit untuk menghadirkan beberapa jerigen air di dapur. Kita juga mulai dengan serius berteriak tidak setuju ketika hutan banyak digunduli, karena kita tahu hutan adalah spon raksasa penyimpan air.
Secara alamiah, air menempati posisi yang unik bahkan sentral dalam kehidupan kita. Vandanashiva seorang aktifis lingkungan dunia menyebut air sebagai matrik budaya dan dasar kehidupan, karena itulah air harus dijaga dengan benar agar kehidupan manusia tidak terganggu. Dalam pandangan yang lebih kapitalistik, Ismail Serageldin, wakil direktur Word Bank pada tahun 1995 mengatakan, dimasa depan perang bukan lagi disebabkan oleh persengketaan minyak, barang tambang yang hanya bisa diperoleh dengan mengebor sedalam ribuan kilometer ke dalam perut bumi, perang masa depan dipicu oleh air. Sesungguhnya, ada landasan etik pengelolaan air. Karena semua orang di dunia membutuhkannya, air tidak boleh dikelola selayaknya komoditas yang bisa mendatangkan keuntungan besar.Pertanyaannya adalah mengapa air menjadi memiliki nilai ekonomi sedemikian tinggi?

Isyarat Krisis Air di Banyumas

noreply@blogger.com (Tegalan) — Mon, 17 Dec 2007 08:27:00 +0000

Oleh Muhammad N. Latief

Pertengahan tahun 2006, pada diskusi yang diselenggarakan oleh salah satu harian lokal, direktur baru PDAM pada waktu itu mengungkapkan gagasan untuk menggunakan air sisa pemutar turbin PLTA Ketenger Baturaden, Banyumas sebagai salah satu sumber air bakunya. Mewnurutnya, air Kali Banjaran adalah solusi semua persoalan air bersih di Banyumas, persoalan pelayanan pada pelanggan akan teratasi, bisa menambah pelanggan baru sebanyak-banyaknya, bahkan bisa “mengekspor” air bersih ke kabupaten tetangga dalam rentang waktu puluhan tahun mendatang.

PDAM Banyumas saat ini mengelola air dengan debit 607 l/dt pada musim penghujan dan 529 l/dt serta 470 l/dt pada musim penghujan dan turun sampai dengan 390 l/dt pada musim kemarau khusus untuk kota Puwokerto. Mereka melayani lebih dari 11.000 pelanggan. Dengan kondisi ini wajar bila PDAM melakukan upaya-upaya untuk menambah pasokan air bakunya.
Bagi petani yang menggantungkan hidup pada sawah dan irigasi, rencana ini adalah berita buruk yang mengancam kelangsungan usaha tani mereka. Saat ini, air Kali Banjaran digunakan oleh hampir 20 % sawah irigasi tekhnis di Banyumas yang luasnya mencapai 10.509 ha. Karena itulah mereka menolak pengambilan air dari hulu sungai banjaran untuk air minum walaupun hanya 100-300 liter/detik.

Anatomi Konflik Sumber Daya Air
Konflik antara PDAM Banyumas dan petani-petani di daerah hilir Kali Banjaran menandai babak baru krisis dan konflik air di Banyumas. Selama ini, kita sering mendengar petani sering berebut air, ronda air pada saluran tersier maupun kuarter irigasi sebagai konflik atas sumber daya air secara terbuka. Dalam konflik ini, petani berperan sebagai korban sekaligus pelaku konflik air. Babak baru krisis air ini ditandai munculnya konflik antara petani dengan korporasi (PDAM) yang ramai diberitakan media. Selain itu juga mulai terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan air kemasan walaupun dalam skala kecil, seperti di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang dan Kecamatan Sumbang. Konflik horisontal antar petani mulai berubah menjadi konflik vertikal, antara masyarakat dengan negara sebagai pengambil kebijakan pengelolaan air yang berkolaborasi dengan pemilik modal.

Sekilas, konflik ini muncul dari sulitnya pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat kota berhadapan dengan kebutuhan pemenuhan air irigasi petani dan bisa dikategorikan sebagai konflik horizontal. Tetapi, jika kita lebih teliti, dapat dilihat bahwa dasar konflik ini adalah konflik vertikal antara masyarakat yang membutuhkan air (air bersih maupun air irigasi) dengan pengambil kebijakan sumber daya air.
Keterlibatan korporasi yang bersekutu dengan negara memunculkan kecurigaan berlakunya gagasan neoliberal dalam pengelolaan air. Ismail Serageldin, wakil direktur Word Bank pada tahun 1995 mengatakan, dimasa depan perang bukan lagi disebabkan oleh persengketaan minyak, perang masa depan dipicu oleh air (Shiva.2002). Dulu air dipandang sebagai public goods yang harus dipelihara bersama-sama dan haram diperjual-belikan, bahkan air disebut sebagai matrik budaya dan dasar kehidupan (Shiva; 2002). Gagasan neoliberal merubah cara pandang terhadap air sebagai barang dagangan yang bisa mendatangkan keuntungan besar.

Pembangunan Tidak Berwawasan Lingkungan
Jika dianalisis lebih jauh, konflik sumber daya air mempunyai beberapa sebab. Pertama sentralisasi pemenuhan kebutuhan air bersih lewat PDAM, pada satu sisi memang merupakan bentuk dari tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Namun, skema ini tidak melihat daya dukung lokal dan pola dasar pemenuhan air masyarakat. Tradisi dan kearifan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air terganti dengan budaya instan. Masyarakat kita tak lagi mengandalkan sumur dangkal sebagai pemasok kebutuhan air, padahal dulunya di sekitar sumur pasti tumbuh rimbun pohon penahan air. Dengan budaya inilah, masyarakat kita tidak kesulitan air jika kemarau tiba.

Kedua, di Banyumas, segala aktifitas yang bisa mengakibatkan krisis air sudah berjalan. Ambil contoh aktifitas penebangan hutan produksi Perhutani di sekitar Gunung Cendana dan Bunder berkontribusi pada penurunan debit air Kali Banjaran, pengelolaan hutan oleh perusahaan ini juga menimbulkan konflik sosial ekonomi dengan masyarakat sekitar hutan. Contoh lain, penambangan limestone (batu gamping) di Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang yang sudah sampai pada tahap menimbulkan resiko bencana ekologis. Belum lagi 18 potensi bahan galian lain, dari andesit sampai emas tinggal menunggu investor yang mengeksplorasinya.
Ketiga pemerintah daerah hanya mementingkan tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rejim PAD ini melakukan segala daya upaya untuk mendatangkan pendapatan, termasuk mendatangkan investasi sebesar-besarnya. Keberhasilan otonomi daerah menurut mereka tergantung seberapa besar Pemerintah Daerah menghasilkan pendapatan dan mendatangkan investasi. Demi mengejar PAD, pembangunan ruko dan bangunan besar lain tak terkendali, menggusur lahan pertanian dan menutup saluran irigasi.

Selain masalah diatas, siklus hidrologis air telah mengalami perubahan ekstrem, manusia modern telah merusak dan menghancurkan kapasitas bumi untuk menerima, menyerap dan menampung air. Industri, dan pertanian tidak ramah lingkungan mengeringkan ekosistem dan meningkatkan penggunaan bahan bakar minyak yang menjadi penyebab utama polusi dan perubahan iklim global.

Sekarang, tinggal kita yang memilih, akan segera mengalami krisis lingkungan atau berpikir tentang konservasi dan bersahabat dengan alam. Pilihan pertama mungkin mudah dilakukan dan sesuai dengan pola pikir rejim otonomi daerah, karena pilihan inilah yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pilihan kedua? Hanya orang-orang yang berpikir yang melakukannya?

Mujamil dan Cara Adil Membagi Air

noreply@blogger.com (Tegalan) — Mon, 17 Dec 2007 08:25:00 +0000

Oleh Widoro

Cerita bermula ketika warga Dusun Rabuk, Desa Baseh, Kecamatan Karanglewas,Kabupaten Banyumas sering bertengkar gara-gara rebutan air bersih. Ini merupakan fenomena aneh karena desa ini terletak di lereng Gunung Slamet bagian barat daya yang berlimpah air. Seperti umumnya desa di lereng gunung, warga desa ini mempunyai pasokan air dari titik-titik mata air. Untuk menyalurkan air ke rumah-rumah, mereka membangun bak-bak penampungan yang dialirkan melalui pipa ke rumah-rumah penduduk.Rupanya, distribusi air dengan sistem ini mempunyai banyak kelemahan. Air yang diperoleh masing-masing rumah tidak rata. Ada rumah yang memperoleh air berlimpah, namun banyak juga rumah yang alirannya crat-cret alias tidak lancar. Saluran model seperti ini rawan kecurangan, jika ada rumah yang ingin memanfaatkan air berlebih , warga tinggal mengganti pipa dengan diameter lebih besar, dan rumahnya akan kebagian air dalam jumlah yang berlimpah. Selain itu, model penyaluran air seperti ini mudah bocor dan rusak. Hal inilah yang menjadi pangkal konflik, distribusi air yang tidak merata. Saking seringnya konflik, penduduk punya plesetan banyu bersih jadi banyu brisik (air bersih jadi air keributan).

Mujamil (52) adalah seorang guru agama yang pernah tinggal di dusun ini sebelum menetap di Grumbul Singosari Kulon, Desa Singosari, Kecamatan Karanglewas. Beliau tergerak hatinya untuk menyelesaikan konflik dan berpikir keras untuk mencari solusi permasalahan. Pak guru ini teringat sistem bejana berhubungan yang diterapkan oleh Pertamina untuk mendistribusikan minyak. Kebetulan sebelum menjadi guru agama, beliau pernah bekerja di Pertamina UP IV CIlacap. Mujamil akhirnya menemukan teknik jitu untuk membagi air dalam jumlah sedikit secara adil dengan teknologi murah. Berkat teknologi baru yang dirintisnya ini, Mujamil dapat membawa perdamaian bagi masyarakat di desanya yang mulanya sering bertengkar karena rebutan air.

Berbekal pengalaman teknik pasang-memasang pipa, pada tahun 1995 Mujamil dan beberapa warga melakukan ujicoba penerapan teknik bejana berhubungan untuk mendistribusikan air.Cara kerja teknik ini sederhana, hanya dengan memahami sifat air dan udara. Prinsip fisika inilah yang digunakan Mujamil untuk menjalankan alatnya. Setelah air ditampung di bak penampungan, air disalurkan melalui jaringan pipa ke lokasi-lokasi rumah penduduk dengan pipa paralon yang ditanam, mirip jaringan pipa PDAM. Pada beberapa titik sebelum air masuk ke rumah penduduk, air dimasukan ke dalam tabung T untuk mengatur sirkulasi udara dan tekanan air.

Di tabung inilah, sistim bejana berhubungan bekerja. Bejana ini menstabilkan tekanan air yang berbeda pada masing-masing rumah karena perbedaan lokasi dan ketinggian. Jadi setelah melewati bejana ini, air yang keluar dari pipa dan selang sama derasnya, tidak ada lagi rumah yang airnya mancur-mancur dan rumah yang aliran hanya crat-cret. Agar kuat, beberapa tabung bejana dikelilingi tembok semen, mirip tugu. Jadi, jangan heran jika bertandang ke desa ini akan banyak melihat tugu di sudut-sudut desa.

Kata murah yang disebut di awal tulisan pun terbukti, untuk membangun satu tabung T yang berisi bejana berhubungan, biaya yang dikeluarkan tidak sampai Rp. 1 juta. Kecuali jika ingin tugu pelindung bejana lebih kuat, biaya tersebut ditambah dengan harga pembelian bahan-bahan bangunan plus ongkos tukang batu. Penerapan teknik bejana berhubungan ala Mujamil inipun mengakhiri cerita konflik air di desanya.

Replikasi

Setelah masalah bagi-membagi air di Grumbul tempat dia dulu tinggal selesai, Mujamil ingin menerapkan teknik yang sama di desa tempatnya sekarang tinggal, yakni Desa Singosari tanah kelahirannya. Beliau juga tergerak ingin menjadi putra desa yang baik, membaktikan diri untuk masyarakat.

Mulai tahun 1996 dia menerapkan teknik bejana di Grumbul Singosari Kulon, tentu dengan modifikasi di sana-sini, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Untuk proyeknya di desa ini, Mujamil beruntung mendapatkan bantuan dari salah satu lembaga sosial di Purwokerto, disamping swadaya masyarakat yang terbilang besar. Proyek distribusi air di daerah inipun berhasil.

Keberhasilannya membuat masyarakat Grumbul sebelah tempat tinggalnya, Singosari Wetan, ingin mereplikasi teknik tabung tersebut. Kebetulan waktu itu ada proyek pemerintah untuk desa tertinggal, namanya Proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT). Usulan untuk membangun proyek diajukan pada pemerintah, sayangnya PEMKAB Banyumas merespon negative. Menurut pemerintah waktu itu, teknik tersebut tidak menjamin keberhasilan proyek. Namun keberhasilan bejana berhubungan di Grumbul sebelahnya membuat tekad masyarakat Grumbul Singosari Wetan membatu. Pemerintah akhirnya menurunkan tim dari Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya untuk melakukan riset. Hasilnya, sesuai dengan keinginan masyarakat, kedua dinas tersebut merekomendasikan penerapan teknik bejana berhubungan untuk system distribusi air desa.

Mujamil sekarang menjadi ahli hidrologi “amatiran”. Dia senang dengan sebutan amatiran, padahal karyanya membawa perubahan besar bagi masyarakat di 3 daerah yang berhasil menerapkan system distribusi air bejana berhubungan. Dia sekarang sedang melayani “konsultasi” pembangunan proyek serupa dari para Pimpro desa tetangganya yaitu Desa Beji, Baseh dan Kedung Banteng, ketiganya berada di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas.

Dia juga sedang berkhidmat menyelesaikan studi strata satu (S1) pada salah satu sekolah tinggi di Purwokerto.“Untuk memenuhi syarat kedinasan” ujarnya. Peraturan sekarang memang mengharuskan guru agama Sekolah Dasar (SD) menyandang gelar sarjana agar bisa lolos sertifikasi profesi.

Menambah Pendapatan Desa

Dari sekian banyak daerah yang mengaplikasikan penemuannya, menurut beliau ada satu desa yang masuk dalam kategori mencapai keberhasilan besar. Keberhasilan ini dicapai di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas pada tahun 2000-an. Di desa ini, dengan debit air 10 liter/detik air bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan 300 keluarga. Karena air masih tersisa, jaringan distribusi air dilebarkan sampai desa sebelah, Pernasidi. Sekali lagi Mujamil membuktikan teknologinya mampu mencukupi kebutahan air bahkan di dua desa dengan debit yang tidak terlalu besar.

Satu lagi inovasi yang dilakukan di dua desa terakhir. Masing-masing dipasangi meteran, mirip meteran pada pelanggan PDAM. Dengan perhitungan meteran tadi, pelanggan dikutip biaya pemakaian, tentu dengan tarif yang jauh lebih rendah dari tarif air PDAM. Jika dirata-rata masing-masing pelanggan setiap bulan membayar sekitar Rp. 5000 sampai Rp. 10.000 atas air yang dipakainya. Pemerintah desa pun senang, ada tambahan pendapatan yang bisa digunakan untuk pembangunan lain.

“Kami hanya takut, suatu hari nanti debit air benar-benar berkurang drastis”, ujar Mujamil ketika ditanya tentang ancaman kelangsungan teknologi ini. Memang, Kabupaten Banyumas semakin hari semakin mendekati ancaman krisis air. Pada bulan Agustus 2007, jumlah mata air di Kabupaten Banyumas hanya tinggal 500 titik, padahal di tahun 2002 jumlah mata air mencapai 3.002 titik. Inilah sebab utama krisis air bersih di 57 desa Banyumas belakangan ini.

Ide, kreativitas dan kerja keras Mujamil telah dirasa manfaatnya, namun ada pekerjaan besar yang menanti untuk diselesaikan. Pekerjaan itu adalah konservasi dan menjaga agar alam tetap menyediakan air yang cukup bagi masyarakat. Diperlukan komitmen dan keseriusan pemerintah serta masyarakat untuk mengajukan program-program pembangunan yang tidak kontraproduktif dengan upaya pelestarian alam.

Apakah Mujamil ingin mempatenkan penemuannya? Bapak 4 anak ini belum berpikir ke arah sana. Dia hanya ingin karyanya banyak dimanfaatkan orang untuk kebaikan bersama. Namun, dia juga tidak gampang memberikan rahasia tekniknya. Dia tidak mengijinkan rahasian tekniknya ditulis di media massa.

“Takut ada pihak-pihak yang mengkomersialisasikan” katanya. Jadi, jika ingin mengetahui lebih detail tentang teknik distribusi air dengan bejana berhubungan, datang saja ke rumahnya, di Desa Singosari, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Dia dengan gembira akan bercerita tentang penemuannya, sepanjang tidak untuk kepentingan komersial.

Banyumas yang Mengering

noreply@blogger.com (Tegalan) — Mon, 17 Dec 2007 08:21:00 +0000

Oleh
Muhammad N. Latief

Ini kejadian rutin di Purwokerto, khususnya di perumahan-perumahan yang menjadi pelanggan PDAM. Tiap memasuki bulan kemarau, sekitar bulan Juli, aliran ledeng ke rumah mereka crat-crit, tidak lancar dan hanya air mengalir beberapa jam sehari. Termasuk perumahan di seputar Universitas Jenderal Soedirman, yang berjarak hanya beberapa kilometer dari daerah resapan air di Baturaden.

“Dua tahun saya ngontrak di GS (Perum Griya Satria), tiap kemarau, mandi selalu ngungsi”, ujar Priyo (22 th), mahasiswa FISIP Unsoed asal Tegal. Priyo juga mengaku sering begadang, menunggu ember dan bak mandinya terisi penuh. Di perumahan tempat dia tinggal, biasanya ledeng kembali mengalir tengah malam sampai dini hari.

Keluhan sama juga diungkapkan oleh Heri (35 th) seorang PNS di Balai Pelelangan Ikan Cilacap yang tinggal di perumahan Tanjung Elok Purwokerto. Jika memasuki musim kemarau, ledeng di rumahnya tidak pernah lancar. “Kalau sudah terang (kemarau) repot mas” ujarnya.

Masalah pada PDAM

Ketika ditanya apa penyebabnya, serentak mereka menuding PDAM Banyumas sebagai biang keladi masalah ini. Menurut mereka, BUMD ini tidak memiliki skema alternative untuk mengatasi keluhan pelanggan yang tiap tahun berulang.

“Masa dari tahun ke tahun tidak pernah ketemu solusinya?”, ujar Heri.

PDAM Banyumas memang pantas pusing. Kondisi perusahaan tak cukup menggembirakan, saat ini kapasitas produksi mereka 517,98 Liter/detik. Dengan kapasitas itu, mereka hanya bisa melayani 66,91 persen di Kota Purwokerto, 42,90 persen dari kota se Kabupaten Banyumas, dan 15,2 persen dari Kabupaten Banyumas, itupun dengan layanan yang pas-pasan bahkan cenderung kurang.

Kesulitan yang dihadapai PDAM adalah sumber air baku yang semakin sulit didapat. Data yang diperoleh dari Bagian Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan (DKSDHL), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Banyumas, membenarkan alas an ini. Pada bulan Agustus 2007 jumlah mata air di Kabupaten Banyumas hanya tinggal 500 titik, padahal di tahun 2002 jumlah mata air di Kabupaten Banyumas mencapai 3.002 titik. Secara umum inilah penyebab utama krisis air bersih di 57 desa Banyumas akhir-akhir ini.

Selain persoalan pasokan air baku, 30 persen sarana prasarana produksi dan distribusi air milik PDAM dalam kondisi rusak, usia peralatan teknis itu telah lebih dari 20 tahun, bahkan ada berapa peralatan peninggalan pemerintah colonial Belanda yang masih digunakan. Problem-problem tersebut menumpuk dan sulit diatasi, pada akhirnya, pelangganlah yang tiap tahun merasakan ledeng yang macet, dan air yang crat-crit, keruh, bahkan berbau.

Kekeringan Parah

Kabupaten Banyumas dengan topografi wilayah yang berbukit-bukit memang memungkinkan terjadi kekeringan di musim kemarau. Terdapat 40 desa yang tersebar di 12 kecamatan di Banyumas yang menjadi langganan kekeringan. 12 kecamatan itu adalah Kebasen, Rawalo, Sumpiuh, Tambak, Kalibagor. Kecamatan lainnya Wangon, Somagede, Rawalo, Cilongok, Jatilawang, Ajibarang, dan Gumelar.

Kekeringan di tahun 2007 ini lebih parah dari tahun kemarin, di Kecamatan Tambak dan Sumpiuh, pada bulan Agustus 2007 sudah mengalami instrusi. Intrusi adalah gejala alam berupa masuknya air asin ke daratan. Gejala ini disebabkan rendahnya permukaan air tawar. Selain itu, kejadian ini juga dipicu oleh rusaknya klep pengatur pembuangan, sehingga air laut samudra hindia yang berjarak 30 km dari sebelah selatan kecamatan tersebut masuk ke sungai-sungai dan akhirnya meresap ke sumur warga. Biasanya intrusi terjadi saat kemarau mencapai puncaknya, kisaran bulan November, tapi tahun ini intrusi sudah terjadi di bulan Agustus.

Secara umum disebutkan dalam surat surat edaran Provinsi Jawa Tengah No. 360/8476 tertanggal 14 Juli 2003 bahwa, 29 kabupaten di Jawa Tengah mengalami kekurangan air bersih. Di karesidenan Banyumas dan Pekalongan terdapat 9 kabupaten yang mengalami kekurangan air. Tercatat 327 desa di 57 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga dan Cilacap mengalami kekurangan air bersih.

Dampak paling terasa adalah kesulitan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Di desa Kedungwuluh Lor, Kecamatan Patikraja misalnya, Selama musim kemarau, mereka harus mencari ke sejumlah mata air di luar desa yang jarak tempuhnya mencapi 1,5 km. Sementara bantuan air bersih dari PEMKAB Banyumas hanya berkisar 4000 liter. Jumlah tersebut tidak cukup untuk memasok kebutuhan ribuan warga. Akibatnya, pembagian air bantuan pemerintah selalu diwarnai dengan rebutan air, dan keluhan tidak memperoleh jatah air bersih. Masyarakat di Kecamatan Sumpyuh warga terpaksa memilih mencari air ke desa tetangga yang letaknya sekitar 3-5 km. Bahkan sebagian dari mereka mencari air hingga ke Rowokele dan Ayah di Kabupaten Kebumen.

Kekeringan juga mengancam kondisi ketersediaan pangan. Pada minggu pertama Agustus 2007 kekeringan di Jateng sudah melanda sekitar 108.000 hektar lahan sawah dengan kondisi puso sekitar 10 persen. Akibatnya, pada tahun 2007 ini, produksi padi diperkirakan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ramalan II 2007 menunjukkan angka perkiraaan produksi padi dalam setahun hanya sebesar 8,38 juta ton dengan luas panen selama tahun 2007 hanya seluas 1,56 juta hektar. Berbeda dengan tahun 2006, angka produksi mencapai 8,73 juta ton, angka tertinggi sejak tahun 2000. keberhasilan ini berkat dkungan curah hujan, saat itu jumlah lahan panen mencapai 1,66 juta hektar dengan kondisi puso hanya 6.000 hektar.

Kerusakan Ekosistem

Kekeringan dimusim kemarau dan banjir di musim hujan sepertinya sudah menjadi agenda rutin dalam kehidupan kita. Jika sudah seperti ini, bukan lagi fenomena alam biasa. Kenyataan ini merupakan akibat dari ketidakseimbangan ekosistem, sebabnya adalah kerusakan lingkungan yang parah. Masyarakat kadang salah memahami, kekeringan dan banjir sering dianggap bencana alam, padahal bencana-bencana alam ini bukanlah suatu kondisi yang begitu saja terjadi, tetapi akibat yang muncul dari akumulasi berbagai kerusakan di bumi.

Data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Banyumas menunjukan kerusakan ekosistem banyak dipicu oleh aktifitas ekonomi manusia. Penebangan hutan menjadi salah satu sebab kerusakan alam. Menurut Wisnu Hermawanto, Kepala Dishutbun, setiap hari ada sekitar 500 meter kubik kayu di Banyumas yang ditebang. Jumlah tersebut setara dengan 1.500 batang pohon. Padahal, mata air membutuhkan sedikitnya 400 batang pohon sebagai penyimpan air. Jika tidak ada upaya serius untum menghentikan penebangan dan reboisasi, Wisnu memperkirakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, di Banyumas sudah tidak ada lagi mata air.

Penebangan memberikan implikasi buruk bagi hutan, padahal hutan memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan air, berpengaruh terhadap perubahan iklim mikro, dan mampu mencegah terjadinya bencana-bencana longsor, banjir, serta melindungi kawasan di bawahnya dari angin ribut. Akibat minimnya hutan, air hujan tidak dapat tertahan sehingga lari ke lahan yang lebih rendah dengan menggerus lapisan tanah atas (top soil) yang subur. Kondisi ini memaksa petani untuk memberi pupuk kimia agar tanahnya subur. Dampaknya, berbagai zat kimia tersebut mencemari air tanah dan mempersulit warga memperoleh air bersih.

Selain kerusakan hutan, penyedotan air tanah turut memberi andil bagi kekeringan. Kualitas dan kuantitas air merosot akibat penyadapan besar-besaran guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri, rumah sakit, hotel, dan restoran.

Upaya Konservasi yang Serius

Sesungguhnya, tidak sulit untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem. Kita hanya memerlukan komitmen dan keingingan yang kuat untuk melaksanakan konservasi secara konsisten. Masalahnya sekarang, lingkungan tidak pernah dilihat dalam bagian yang intergral dalam pembangunan. Lingkungan telah dieksploitasi demi meningkatkan devisa dan mendongkrak pendapatan baik di daerah maupun secara nasional, namun upaya tersebut tidak dibarengi dengan penyelamatan dan rehabilitasi.

Menurut Dani Armanto, coordinator Komunitas Peduli Slamet (Kompleet) perlu langkah-langkah strategis dalam memulai usaha penyelamatan lingkungan. Pertama adalah membangun padangan bahwa lingkungan adalah bagian integral dari pembangunan. “Dampak pembangunan ekonomi terhadap lingkungan, social dan budaya harus diperhatikan. Harus ada kerangka dan mekanisme untuk meminimalisir dampak buruk pembangunan”, ujar Dani.

Investasi juga harus mendapat perhatian yang serius. Kadang investasi justru menjebak masyarakat sehingga menumpulkan kemampuan masyarakat untuk memobilisasi sumberdaya yang dimiliki. Bahkan, investasi juga medorong masyarakat untuk melepas asset yang dimiliki. Kawasan wisata Baturaden misalnya, di daerah tersebut, sebagai besar tanah sudah dimiliki oleh investor, masyarakat berbondong-bondong menjual tanahnya untuk mendapat keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Akibatnya, masyarakat di daerah tersebut tidak dapat menjadi pemain utama dalam usaha yang banyak ada disana, mereka hanya menjadi pemain pingiran dan bertebaran di sector informal. Pemerintah tidak harus selalu mengandalkan investasi untuk membiayai pembangunan daerah, namun ada kerangka untuk memaksimalkan penggunaan asset-asset yang dimiliki masyarakat.

Untuk mengembalikannya, perlu dilakukan penataan ulang struktur agraria. Reforma agraria adalah langkah untuk mengembalikan kemampuan produksi masyarakat dalam bidang pertanian sebagai pondasi utama pembangunan daerah. Langkah dalam redistribusi asset juga harus diikuti kebijakan yang berpihak pada pembangunan pertanian misalnya, proteksi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia petani.

Di kalangan elit pemerintahan baik legislative maupun eksekutif juga harus dilakukan gerakan pembersihan dari mafia-mafia perijinan dan proyek. Mereka inilah yang merusak kerangka pembangunan daerah. Mereka hanya mengejar keuntungan sesaat tanpa mempertimbangkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Keruhnya Pengelolaan Air Bersih

noreply@blogger.com (Tegalan) — Mon, 17 Dec 2007 08:19:00 +0000

Oleh Dimas Herjun

Meskipun Indonesia dikaruniai banyak air dengan curah hujan yang relatif tinggi, namun kelangkaan air tetap terjadi di berbagai daerah. Banyak warga yang kesulitan mengakses air bersih. Air bersih menjadi kebutuhan mendasar yang tak terpisahkan dari hidup dan kehidupan manusia.

Berbagai upaya untuk mengatasi kelangkaan air bersih ini pun sebenarnya telah dilakukan warga seperti dengan memperdalam sumur bor atau bahkan membuat sumur bor baru. Seperti yang dialami oleh Rifan (30), salah sorang warga Jln. Gunung Slemet, Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, “Ini sudah yang kedua kali saya ngebor sumur, mas. Yang pertama airnya berminyak, baru yang terakhir ini setelah pindah agak ke timur rumah airnya agak lumayan bersih.” Terkadang sungai menjadi pilihan alternatif lainnya, walaupun banyak sungai yang terbilang tidak jernih.

Tak jauh berbeda dengan warga yang menjadi pelanggan PDAM. Walaupun telah membayar untuk pasokan kebutuhan air bersih, ternyata permasalahan untuk mendapatkan air bersih masih menjadi problematika yang tak kunjung selesai. Bahkan terus berulang dari tahun ke tahun. Dari sedikitnya jumlah air yang keluar dari kran hingga bau tak sedap dan keruhnya air yang keluar. Khususnya jika masa paceklik air di musim kemarau datang.

“Khususnya jika kemarau, air yang keluar sedikit sekali.” Ungkap Benny, seorang warga Kecamatan Purwokerto Timur. “Terkadang airnya malah keruh dan bau, jadi tidak bisa dipakai untuk keperluan sehari-hari.” Ujarnya menambahkan. Setidaknya pengalaman seperti inilah yang dialami oleh sekitar 500 pelanggan PDAM di wilayah Purwokerto.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama PDAM Kabupaten Banyumas, Ahmad Hussein, menyatakan bahwa bau dan keruhnya air hanya sementara. “Hanya terjadi di awal-awal saja, tidak lama. Setelah kurang lebih 1 sampai 2 minggu keadaan airakan kembali normal.” Tekannya. Kondisi seperti ini menurutnya di sebabkan karena PDAM menyalakan sumber air yang berasal dari sumur dalam yang menjadi pasokan tambahan PDAM Banyumas karena mengecilnya debit air yang dihasilkan dari sumber mata air.

Bau air yang dialirkan PDAM ke pelanggan menurut Pak Hussein adalah bau yang berasal dari kandungan besi (Fe) dalam air. Namun menurutnya air ini masih aman karena masih berada pada batas ambang aman untuk dikonsumsi. “Kondisi air dengan kandungan Fe 1mg ini secara fisik memang bermasalah di masyarakat, yaitu air yang keruh dan berbau besi, namun masih aman untuk diminum.” Papar bapak paruh baya ini tegas.

Bertolak dari adanya keluhan yang dialami oleh pelanggannya, PDAM sebagai perusahaan penyedia air bersih, mengakui keterbatasannya dalam mengolah air dari sumur dalam. “PDAM hanya mampu membatasi kadar Fe yang tinggi dalam air dari sumur dalam hingga batas ambang aman konsumsi yaitu 1mg.” jelasnya.

Berbeda dengan air dari sumber mata air yang sudah jernih sehingga dapat langsung disalurkan setelah diberi gas Klor pada reservoir.”Dari sumber mata air langsung dimasukkan ke reservoir, karena air sudah jernih, jadi tinggal diklorinasi untuk menghilangkan bakteri, kemudian di salurkan kepada pelanggan”. Tutur Direktur Teknis PDAM, menjelaskan. Air dari sumur dalam harus melalui beberapa tahap aerasi lebih panjang untuk mendapatkan kualitas air yang layak konsumsi. “Pada sumur dalam, karena airnya belum sepenuhnya jernih maka, dilakukan proses pengendapan dan penyaringan, agar air menjadi jernih seperti pada sumber mata air, sebelum diklorinasi dan dialirkan ke pelanggan.” Ujarnya lagi.

Menurut penjelasn Pak Hussein, tahapan-tahapan aerasi tersebut merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh air bersih yang berkualitas bagi pelanggannya. Selain melakukan tahapan- tahapan pengolahan air di reservoir, PDAM dalam usaha menjaga kualitas airnya juga melakukan kerjasama dengan lembaga lain, yaitu Laboratorium Dinas Kesehatan Banyumas. ” Dalam melakukan pengelolaan air bersih di wilyah Banyumas Dinas Kesehatan (DinKes) selalu melakukan koordinasi berkala dengan dinas dan instansi terkait, seperti salah satunya adalah dengan PDAM selaku pengelola air minum.” Jelas Ibu Siwi Utami Kepala Bagian Sanitasi (PPTK Pengendalian dampak dan resiko pencemaran lingkungan) Dinas Kesehatan Kab. Banyumas.

“DinKes dan PDAM melakukan kordinasi kerjasama secara berkala untuk merlakukan pengecakan terhadap sumber mata air yang dikelola oleh PDAM. Dalam hal ini Dinas kesehatan menyediakan jasa laboratorium pengujian sample kualitas kadar air layak minum. Sample air ini dilakukan oleh petugas yang ada di puskesmas-puskesmas terdekat dengan daerah pengambilan sample air.” Lanjut Ibu ramping berkerudung ini.

Berkenaan dengan pengambilan sample uji coba air agaknya terjadi ketidak percayaan di antara dinas yang bekerjasama. Terlihat dari bentuk pola kerjasama yang terbangun antara PDAM dengan DinKes. Salah satunya tentang penentuan dimana tempat yang harus diambil sample airnya. Menurut Bu Siwi, pihaknya menunggu pemberitahuan terlebih dahulu dari PDAM. “Penentuan tempat pengambilan sample air dilakukan melalui koordinasi antara DinKes dengan PDAM dengan maksud agar pengambilan sample tepat di wilayah air yang dikelola oleh PDAM, bukan yang lain,” ujarnya. Hal tersebut, menurut ibu muda ini, adalah untuk meminimalisir kesalahan pengambilan sample air. “Ada ketkutan yang diambil bukan dari sumber yang dikelola PDAM,” lanjutnya.
Di sisi lain, pihak PDAM sendiri mengakui bahwa sebenarnya telah memiliki tenaga ahli dan laboratorium sendiri untuk pengujian kualitas air. Namun tetap bekerjasama dengan DinKes hanya bermaksud untuk mencocokkan hasil uji coba. “Kami sebenarnya sudah punya petugas dan laboratorium sendiri. Kerjasama dengan DinKes hanya untuk keperluan pencocokkan hasil sample. Apakah sama atau tidak?” ungkap pak Hussein.

Permasalahan lain juga terlihat ketika beralih pada kauntitas air bersih yang berkaitan dengan ketersediaan sumber mata air. Pak Ahmad Hussein enjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan air 40.000 pelanggannya, yang 22.000 diantaranya berada di wilyah Purwokerto, pihaknya telah menemukan setidaknya lima sumber mata air baru di daerah Baturraden, Ajibarang dan Sokaraja. Usaha penemuan sumber air baru ini dilakukan karena sumber-sumber air terdahulu debit airnya telah jauh berkurang, bahkan ada kemungkinan kemungkinan menghilang. Sehingga upaya pencarian sumber baru harus terus dilakukan.

Walaupun sebenarnya, ketika merujuk pada penjelasan dari Ir. Zahnir, M.Pd, M.Si, Kepala Bidang Pelestarian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Banyumas. Pencarian ini tidak harus terjadi jika perawatan terhadap sumber mata air dan sumber air lainnya dilakukan dengan benar. “Di sekitar daerah mata sudah seharusnya ditanami dengan pohon-pohon besar yang berakar tunggang. Karena akar dari pohon itu akan membantu menahan air, sehingga mata air tetap terjaga baik pada musim hujan dan kemarau sumber mata air tidak akan kekurangn air karena masih memiliki simpanan air yang di tahan oleh pohon-pohon besar tersebut,” Ia juga mlanjutkan bahwa, “Penanaman pohon-pohon besar di sekitar sumber air ini wajib dilakukan jika tidak ingin mata air tersebut menghilang,” tegas bapak berperawakan gempal ini.

Berbeda dengan pendapat Dirut PDAM, dia mengatakan bahwa kondisi sumber mata air tergantung dari hutan yang ada di atasnya dan penanaman pohon-pohon besar hanya akan mengganggu. “Kondisi sumber mat air tergantung pada kondisi Hutan sebagai penyuplai asupan air bagi sumber mata air. Pananaman pohon-pohon besar disekitar sumber mata air hanya akan menggangu, karena pohon-pohon tersebut akan menyerap air dan menguapkannya. Sehingga untuk penghijauan disekitar sumber mata air hanya dilakukan atas dasar estetika lingkungan semata,” ungkapnya.

Melihat ketidakharmonisan koordinasi antar lembaga pelayan masyarakat dalam satu lembaga payung bernama Pemerintah Daerah seperti ini. Nampaknya susah bagi masayarakat untuk membangun kepercayaan terhadap mereka. Sehingga sudah saatnya masyarakat untuk berusaha sendiri atas kesejahteraannya.[]

Rehabilitasi Irigasi Jangan Sekadar Komitmen

noreply@blogger.com (Tegalan) — Mon, 17 Dec 2007 08:14:00 +0000

Oleh Andreas Nugroho Pandu S.

Jaringan irigasi di Banyumas kurang lebih 50 persen dalam kondisi rusak, di dalamnya 30 persen dalam kondisi rusak berat. Hal ini dikarenakan jaringan irigasi sebagian besar sudah uzur.

Banyumas termasuk salah satu lumbung padi dengan potensi irigasi yang cukup luas. Menurut data dari makalah Ketahanan Pangan Banyumas milik Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi (Disairtamben) Kabupaten Banyumas, daerah dengan ikon Bawor ini memiliki luas areal potensial 28.320,47 ha dan luas areal fungsional 26.334,98 ha. Areal seluas itu kemudian dibagi menjadi tiga daerah kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Namun kondisi di lapangan berkata lain. Kerusakan jaringan irigasi menghantui daerah asal legenda Lutung Kasarung. Dari catatan Disairtamben, Daerah Irigasi (DI ) Serayu dan DI Tajum yang termasuk dalam jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat memiliki luas areal potensial 3.148 ha dan areal fungsional 2.883 ha, dua buah bendungan, 253 buah bangunan irigasi, dan 64,34 km saluran irigasi. Kondisi jaringan irigasi yang melingkupi dua daerah irigasi tersebut satu buah bendungan kondisinya rusak ringan,53 buah bangunan irigasi rusak, dan saluran irigasi sepanjang 30,18 km rusak.

Sama halnya dengan jaringan irigasi yang termasuk kewenangan Pemerintah provinsi Jateng. Luas areal potensial 4.378,34 ha dan areal fungsional 4.260,99 ha. Meliputi DI Banjaran, DI Andongbang – Junjungan, DI Kedunglimus – Arca, DI Kebasen dan DI Kalisapi dengan tujuh buah bendungan, 569 buah bangunan irigasi, dan saluran irigasi sepanjang 92,40 km yang berada di wilayah tersebut mengalami kondisi yang serupa. Dari data di lapangan tercatat dari yang ada empat buah bendungan, 280 buah bangunan irigasi, dan saluran irigasi sepanjang 43,21 km rusak.

Sementara jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki areal potensial 17.665,14 ha dan areal fungsional 16.509,61 ha. Tercatat jaringan irigasi yang dimiliki 498 buah bendungan 2.214 buah bangunan irigasi dan
417,81 km saluran irigasi. Kondisinya juga cukup parah yaitu 313 buah bendungan, 1.235 buah bangunan irigasi, 227,87 km rusak berat hingga ringan.

Menjadi komitmen Pemkab Banyumas terhadap pertanian
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tahun ini Pemkab Banyumas berkomitmen perhatiannya akan lebih diarahkan ke pertanian. Mengingat daerah ini pernah menjadi lumbung padi nasional. “Tapi dana operasional dan pemeliharaan (O&P) dari APBD masih kurang dan hal ini menjadi permasalahan secara nasional,” ujar Ir. Irawadi, CES. Kepala Bidang Irigasi Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Banyumas.

Dana O&P kurang. Tahun 2007 sebesar Rp. 45.000,- per ha, sementara berdasar hasil rapat regional disepakati O&P sebesar Rp. 120.000,- per ha. Kekurangan dana tersebut juga turut menyumbang terjadinya akumulasi kerusakan jaringan irigasi. Alhasil, kebutuhan dana rehabilitasi semakin membengkak

Kendala utama dalam pengelolaan irigasi di Banyumas adalah debit sumber air semakin kecil akibat kerusakan lingkungan sehingga ketersediaan air untuk irigasi semakin berkurang. Hal ini diamini oleh Ir. Zahnir, M.Pd, M.Si, Kepala Bidang Pelestarian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Banyumas. “Belakangan ini di beberapa daerah kualitas dan kuantitas mata air menurun ditunjukkan dengan menurunnya permukaan air tanah,” jelasnya.

Di sisi lain, secara kelembagaan juga masih ada masalah. Jumlah dan kualitas juru atau mantri yang bertugas sebagai pengelola jaringan irigasi di lapangan menurun karena pensiun. Sementara Paguyuban Petani Pemakai Air (P3A) belum bisa mengelola irigasi secara mandiri

Beberapa upaya yang telah dilakukan misalnya koordinasi dan kerjasama dengan pola sharing anggaran Pemkab maupun Pemprov. Terutama untuk penanganan yang bersifat mendesak dan darurat. Kemudian rehabilitasi dan O&P pada jaringan irigasi kewenangan Pemkab melalui pengalokasian Dana APBD untuk kegiatan O&P, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi. Sedangkan untuk mengatasi kekurangan personil di lapangan konsep yang dipakai ialah pemberdayaan P3A. dan mengadakan pelatihan Manajemen Aset Sumber Daya Alam.

Tahun ini Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kabupaten Banyumas digunakan untuk kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di 14 DI, rehabilitasi DI Kerbek, pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi di 2 DI. Total anggaran pengelolaan jaringan irigasi untuk meningkatkan fungsi jaringan irigasi dalam mencukupi air di areal sawah seluas 2.313,98 ha adalah Rp. 2.710.980.000,-

“Kita mendapat pinjaman dari ADB yang digunakan untuk program PISP dan Banyumas merupakan proyek percontohan sebagai wakil Jateng,” ujar Pak Irawadi bangga. Pinjaman ADB 2064 (SF) dan 2065 (INO) ini diimplementasikan melalui program Participatory Irrigation Sector Project (PISP) untuk kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPISP). Bidikan dari program ini meliputi penguatan kelembagaan (capacity building) untuk P3A maupun Lembaga Pengelola Irigasi (LPI), perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. PISP dilaksanakan sampai tahun 2011.

Lebih lanjut menurut Ir. Irawadi, Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Banyumas juga menyusun rencana pengembangan jaringan irigasi. Rencana tersebut meliputi pencarian alternatif penyediaan air baku untuk irigasi dari Air Bawah Tanah (ABT) atau melalui sistem pompanisasi, membuat skala prioritas penanganan serta berkoordinasi dengan Pemprov untuk penanganan bencana alam di jaringan irigasi.

Rusak lagi
Pak Jayus, tetua desa Pegalongan, Kecamatan Patikraja, Banyumas, mengeluhkan tanggul irigasi desa yang baru diperbaiki BPSDA setelah demonstrasi petani beberapa waktu lalu, sudah rusak lagi. “Perbaikannya asal-asalan, belum satu tahun pinggiran tanggulnya sudah jebol lagi,” ujar Pak Jayus yang pernah menjadi ketua Dharma Tirta. Pak Jayus mengaku semasa dia menjadi ketua, dalam proses operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi beliau terus-menerus rugi. “Biaya yang keluar banyak, karena pengelolaan saya jalankan dengan sebaik-baiknya,”imbuhnya.

Bulan September 2006 lalu, kelompok tani desa Pegalongan, Sri Maneges berdemonstrasi menuntut rehabilitasi irigasi karena kerusakan saluran yang semakin parah bisa berujung pada gagal panen. Hasilnya, bantuan dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi untuk rehabilitasi saluran irigasi. Namun warga desa mengungkapkan bahwa rehabilitasi irigasi yang digarap BPSDA kurang bermanfaat.

Sebaiknya yang diperbaiki adalah saluran irigasi dari daerah Sidaboa ke Pegalongan, karena wilayahnya naik dan selokannya digali lebih dalam lagi. “Seharusnya saluran irigasi yang diperbaiki itu tempat air lewat, tapi yang dibangun malah tempat pembuangan air,” ujar Parto, petani setempat.

Kondisi saluran irigasi yang mengaliri desa tersebut cukup parah. Selokan berlubang disana-sini, yang nampak hanya genangan air di beberapa tempat. Dari Tanjung ke TPA Gunung Tugel air masih mengalir. Tetapi dari TPA ke Banjaran sudah berkurang dari 90 % menjadi 70%. Masih beruntung warga masih memiliki sumur di beberapa lokasi yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Pria bertubuh kecil ini bercerita bahwa areal lahan mulai mengering sejak tahun 1997. “Dulu waktu saya kecil airnya melimpah, tapi sekarang kering. Air di selokan irigasi desa tidak mengalir dan salurannya ngilang,” kisahnya. Lahan di desa hanya sekitar 20 ha yang bisa ditanami padi jenis gaga rancah. Banyak yang tidak produktif lagi dan pada akhirnya ditanami pohon penghasil kayu karena selalu gagal panen. Ditambah lagi kekurangan tenaga pemuda desa yang hijrah mencari kerja ke kota. “Lahan jadi tidak terawat, kalau ditanami padi juga tidak bisa gemuk, karena dimakan sama pohon di sekitar lahan,” ujar pria berusia 31 tahun ini. Areal lahan di desa Pegalongan praktis menjadi sawah tadah hujan karena pada musim kemarau air sama sekali tidak mengalir. “Mau nggak mau harus menanam pohon,” imbuhnya.

Pak Parto, seperti halnya petani desa Pegalongan yang lain juga mengeluhkan minimnya pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Misalnya waker (mandor; Jawa) selokan, petugas yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjaga saluran irigasi sudah tidak ada lagi. “Kemarin pas musim panen tiap torong harus dijaga bergiliran, kalau tidak ditunggu bisa terjadi kebocoran atau airnya dicuri dan dialihkan ke lahan lain,” jelas Pak Parto disambut anggukan beberapa rekannya.

Senada dengan kondisi tersebut, Ir. Irawadi mengakui penurunan jumlah sumber daya manusia. Mantri pengairan berkurang karena sekarang sudah pensiun dan yang baru belum bisa bertugas dengan baik dan maksimal. “Permasalahan irigasi juga mencakup hal sosio teknis misalnya masalah penurunan jumlah mantri pengairan tersebut,” ungkapnya. Menurut Kabid Irigasi Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Banyumas ini hal tersebut bisa diatasi dengan memberdayakan P3A agar bisa mengelola air secara mandiri.

Berbicara tentang air berarti berbicara kepentingan hajat hidup orang banyak. Jika tidak dikelola dengan baik dan serius, maka kepentingan masyarakat akan terganggu. Seharusnya aparat Pemerintah mempertegas komitmen dengan memberikan perhatian lebih terhadap pertanian mengingat status Indonesia yang masih negara agraris.

Pangan Bagi Si Miskin dan Si Kaya

noreply@blogger.com (Tegalan) — Fri, 23 Nov 2007 08:27:00 +0000

Oleh Tri Hadiyanto Sasongko1

Pangan, meski bentuknya serupa, memiliki arti yang berbeda bagi si kaya dan si miskin. Makan bagi si kaya, bukan hanya urusan perut, namun juga gaya hidup2. Tidaklah heran bila kaum muda (dan kaya) di kota ada yang rela membayar Rp. 35.000 hanya untuk secangkir kopi di Starbucks atau di restoran mewah lainnya. Konon kabarnya, banyak dari mereka yang bukan (hanya) “membeli kopi”, tapi justru “membeli suasana” atau untuk meningkatkan “gengsi sosial” di antara teman-temannya. Banyak anak muda yang merasa menjadi anak gaul, keren dan gaul hanya karena mereka mampu makan dan nongkrong di restoran mahal.Mengapa hal tersebut bisa terjadi?

Konon kabarnya, salah satu biang keroknya adalah industri periklanan. Lihat saja, betapa menariknya bujuk rayu iklan yang saat ini muncul di televisi. Iklan dikemas dengan begitu menarik, indah dan mudah dimengerti oleh semua orang. Hal ini bisa dimengerti karena salah satu fungsi iklan adalah menanamkan citra (image) atau gambaran tentang produk yang ditawarkan pada otak konsumen. Pada industri pangan, citra yang sering ditanamkan adalah citra modern dan gaul. Ada penciptaan “norma baru” di masyarakat seolah-olah membuat orang menjadi begitu udik, kampungan dan ketinggalan zaman bila belum pernah menyantap panganan siap saji (fast food) seperti pizza, hamburger, dan produk lainnya. Pizza, hamburger, dan spaghetti dan produk instan sering dianggap pangan elite oleh sebagian besar masyarakat kita (Khudori, 2005: 85).

Kapitalisme industri makanan memang sangat lihai. Mereka tidak hanya berhasil menciptakan berbagai jenis pangan siap saji, namun juga “menciptakan kebudayaan”. Makan, bukan hanya urusan perut, melainkan juga gaya hidup. Dengan makan makanan siap saji atau produk instan konsumen bukan hanya akan terasa kenyang, namun juga akan terdongkrak kelas sosialnya (karena mampu menyantap “pangan elite”). Ada pula yang mencitrakan bahwa panganan pabrikan adalah bersih, bergizi dan aman sementara panganan tradisional adalah kotor dan tidak aman. Siapa yang diuntungkan? Jelas para konglomerat pemilik pabrik panganan pabrikan tersebut. Siapa yang dirugikan? Jelas para pengusaha panganan lokal yang bangkrut karena tidak mampu bersaing serta keluarga petani pada umumnya yang telah terjerat menjadi “konsumen setia” panganan pabrikan tersebut.

Jangankan merogoh kocek dalam-dalam untuk membeli gengsi sosial dan gaya hidup, sekadar mengganjal perut pun sulit. Itulah makna pangan bagi kaum miskin. Bagi kaum miskin, pangan hanyalah sekedar urusan perut. Jangankan memikirkan gengsi sosial, keamanan dan kesehatan (gizi) pangan yang disantapnya pun sering diabaikan kaum miskin. Dalam hal ini kaum miskin selalu menjadi pihak yang sangat rentan terhadap dampak negatif kapitalisme dan komersialisasi pangan.
Kaum miskin adalah kaum yang memiliki akses dan kontrol yang sangat terbatas pada sumber daya yang penting baginya, termasuk pangan. Keterbatasan tersebut membuat pilihan mereka terhadap pangan yang memenuhi standar gizi dan keamanan yang baik juga sangat terbatas. Pangan yang relatif mampu didapatkan oleh kaum miskin adalah pangan yang murah. Pangan murah yang merupakan hasil dari pasar yang kapitalis sering tidak mengindahkan asas kesehatan dan keamanan (bahkan kemanusiaan). Dengan dalih menekan biaya produksi, agar terjangkau oleh masyarakat miskin, para kapitalis kecil menghalalkan penggunaan zat yang berbahaya bagi tubuh manusia dalam pembuatan dan pengolahan pangan.

Prasetyo (2004) memaparkan survai Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), terhadap berbagai panganan dan minuman yang dijual di ratusan SD dari Nangro Aceh Darusalam hingga Irian. Survai tersebut menunjukkan bahwa dari 550 jenis panganan dan minuman yang dijajakan, 60% tidak memenuhi standar mutu dan kemasan. Sejumlah 56% contoh jajanan tersebut dicemari bakteri beracun seperti Escheria Coli dan Salmonella sp, 50% mengandung zat pewarna Rhodamin B yang hanya diizinkan sebagai pewarna tekstil, dan 33% mengandung bahan pengawet berbahaya Boraks (Prasetyo, 2004). Dalam hal ini siapakah korbannya? Masyarakat miskin yang daya belinya rendah, yang tidak memiliki banyak pilihan, atau bahkan anak-anak kaum miskin, yang bukan hanya daya belinya rendah, namun juga awam terhadap pentingnya keamanan pangan. Lalu siapa yang diuntungkan? Para kapitalis industri pangan, baik yang berskala kecil ataupun besar, yang mendapatkan keuntungan besar dari strategi mereka menggunakan bahan-bahan berbahaya hanya demi memangkas biaya produksi dan mereguk keuntungan sebesar-besarnya.

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak tergantikan. Seorang antropolog terkenal yang bernama Melville J. Herskovits menyatakan pangan adalah the primary determinants of survival bagi manusia. Karena pangan tidak boleh menjadi suatu komoditi yang diperjualbelikan untuk menumpuk keuntungan setinggi-tingginya di atas penderitaan orang lain. Pangan bukanlah komoditas ekonomi semata, melainkan juga komoditas politik. Kuat dan lemahnya suatu negara turut dipengaruhi oleh ketersediaan dan meratanya distribusi pangan tersebut ke seluruh lapisan masyarakat. Runtuhnya Orde Lama dan Orde Baru, misalnya, dipicu oleh guncangnya kondisi ekonomi bangsa Indonesia

Daftar Rujukan
KhudoriLapar : Negeri Salah Urus!, Resist Book, Yogyakarta
Prasetyo, Eko 2004 Orang Miskin Dilarang Sakit, Yogyakarta, Resist Book
Redana, Bre, Ongkos Sosial gaya Hidup Mutahir, dalam Ibrahim, Idi Subandy (editor) , Ecstasy Gaya Hidup: Kebudayaan Pop dalam Masyarakat komoditas Indonesia, Mizan, Bandung
Ritzer, George The McDonaldization of Society: An Investigation into Changing Character of Contemporary Social Life, Pine Forge Press, California, London, New Delhi
1 Staf Peneliti Divisi Agraria di Yayasan AKATIGA
2 Lihat Redana, (1997), Ritzer (1996), Schlosser (2004), dan Khudori (2005)

Pangan Lokal, Keanekaragaman Budaya Kuliner Kita yang Semakin Terpinggirkan

noreply@blogger.com (Tegalan) — Fri, 23 Nov 2007 08:20:00 +0000

Oleh : Oktani Fungsiana

Bagi kita, nama-nama umbi seperti gembili, uwi, suweg, gadung, bentoel dan lain-lain terdengar asing ditelinga. Jajanan pasar seperti gatot, cenil, klepon, gronthol pun semakin lama semakin tenggelam dengan banyaknya makanan kemasan di warung-warung sekitar. Anak-anak masih lebih mengenal Cheetos, Beng-Beng, Tanggo, dan Walls dibandingkan jajanan pasar tadi. Dalam penuturannya, mba Narsih, ibu beranak satu dengan usia anak 3 tahun, mengatakan bahwa setiap hari ia harus mengalokasikan minimal 5000 rupiah untuk jajan anaknya. Penjual es krim itu kalau tidak datang ya anaknya pergi ke warung, beli disana. Padahal harganya minimal 1500 rupiah, seringnya anak minta yang harganya 2000. itu baru untuk es krim, belum untuk jajan lainnya.

Kondisi ini berlangsung semenjak televisi masuk pedesaan. Media visual yang menarik ini kini hampir dimiliki oleh rumah tangga-rumah tangga di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Derasnya iklan tentang makanan dalam kemasan di media massa (televisi, radio, majalah) telah membuat ibu-ibu pusing dan kebingungan. Dari total pengeluaran harian, lebih dari 25 % dibelanjakan untuk jajan anak, untuk membeli panganan kemasan tersebut.

Sebenarnya, dalam budaya masyarakat Banyumas, dikenal berbagai jajanan pasar yang lezat rasanya. Makanan seperti cenil, gronthol, klepon, lupis, gatot, dll merupakan sedikit dari jenis-jenis makanan tersebut. Ada juga kudapan keluarga yang sering dijumpai dari olahan bahan-bahan umbi-umbian. Talas, singkong, dan suweg adalah beberapa bahan baku kudapan yang mudah diperoleh.

Tanaman-tanaman tersebut masih banyak dijumpai karena memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang tinggi. Berbagai jenis umbi-umbian tersebut telah lama tumbuh dan berkembang di lingkungan Banyumas, sehingga dapat berkembangbiak dengan baik. Ketika musim kemarau datang, umbi-umbian tersebut menjadi dorman dan masih dapat bertahan selama musim kering itu untuk kemudian tumbuh ketika musim penghujan datang, demikian kata Pak Narsudi, petani dari dusun Depok, Kelurahan Teluk. Dengan usianya yang hampir 70 tahun, beliau mengatakan bahwa sudah dari dulu tanaman-tanaman tersebut ada dan dikenal masyarakat di desanya. Bahkan jauh sebelum beliau lahir, hingga ke nenek buyutnya.

Berdasarkan penelitian, umbi-umbian tersebut memiliki kandungan gizi yang tinggi. Suweg memiliki kandungan kalsium yang baik bagi pertumbuhan anak, dapat menguatkan tulang dan gigi baik bagi anak maupun orang dewasa. Begitu juga dengan kimpul, selain mengandung kalsium, juga mengandung kalori yang digunakan oleh tubuh untuk beraktifitas. Sedangkan uwi memiliki fosfor dengan kandungan tinggi yang digunakan oleh tubuh untuk proses metabolisme. Tidak ketinggalan dengan gadung, umbi ini ternyata mengandung vitamin C cukup tinggi, bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh serta menghindari serangan flu di musim yang mudah berubah seperti sekarang.

Berikut adalah jenis umbian-umbian yang masih dijumpai di desa-desa di Kabupaten Banyumas

Nama umbi-umbian	Varietas
Singkong	Mentega
Ubi jalar	India, Pangkur, Palembang
Talas	Pari, Bogor, Jahe
Suweg	-
Gembili	-
Uwi	-
Kimpul	-

Selain umbi-umbian, ada juga jagung yang dapat diolah menjadi berbagai panganan yang menyehatkan. Gronthol dan marning adalah beberapa bentuk olahan jagung. Di beberapa tempat didataran tinggi, daerah pegunungan, jagung ini menjadi makanan pokok. Jagung yang telah kering ditumbuk kemudian ditanak menjadi nasi jagung yang I lezat apabila dikonsumsi dalam keadaan masih hangat.

Masyarakat di banyumas, mengolah umbi-umbian dengan berbagai cara, misalnya dengan merebusnya, menggoreng, mengukus, membakarnya, serta menggilingnya. Singkong misalnya, mulai dari digoreng, dibakar, di kukus, dikukus kemudian dicampur dengan gula (dibuat gethuk), digiling dibuat klanthing dan diiris-iris tipis menjadi sriping semuanya dapat dilakukan dengan citarasa yang berbeda-beda namun tetap enak.

Kemana Pangan Lokal Kita?

Pak Narsudi bertutur bahwa dulu ketika jaman jepang, masyarakat di daerah teluk mengkonsumsi nasi jagung sebagai manakan pokok. Kemudian ketika jaman tahun 1965 mereka susah mendapatkan jagung untuk dimakan, sehingga oyek pun menggantikannya. Singkong yang pada saat itu mudah diperoleh, di olah dengan dikeringkan untuk kemudian direbus. Setelah orde baru mencanangkan gerakan revolusi hijau, maka jagung pun diganti dengan beras. Keberhasilan produktivitas lahan basah, membuat beras mudah diperoleh dengan harga murah. Beras inilah yang disebut sebagai simbol kemakmuran masyarakat, sehingga mengkonsumsi beras sama dengan menunjukkan tingkat kemakmuran.

Jenis dan variasi pangan lokal yang ada semakin lama semakin menurun popularitasnya. Di Dusun Angkruk, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, anak-anak begitu menggemari es krim sehingga mereka akan dengan sukacita menyambut kedatangan penjual es krim sembari berlari-larian dibandingkan dengan kedatangan balok singkong buatan ibu. Publikasi yang intensif di media massa baik televisi, radio, majalah, serta mudahnya makanan pabrikan dijumpai, semakin meminggirkan makanan lokal. Anak-anak akan dengan mudah menyebutkan jenis makanan kemasan pabrik bila dibandingkan dengan jajanan pasar seperti gronthol, cenil, klepon, gatot, dan tiwul. Pencitraan makanan kemasan yang demikian di media massa membuat anak-anak kemudian memiliki perspektif bahwa makanan lokal itu kuno sedangkan makanan kemasan itu modern. Oleh karenanya anak-anak pun berpikir, ketinggalan jaman apabila mengkonsumsi makanan lokal.

Di Pasar Kober, pedagang penjual makanan lokal adalah mbah-mbah yang usianya sudah tua, beliau menjual lupis dan bunthil. Di dusun Depok, yang pandai membuat kerupuk gadung diantaranya adalah Bu Marto dan Bu Muraji. Beliau menjelaskan bahwa untuk dapat menghasilkan kerupuk gadung yang enak dan bebas racun memerlukan tahapan yang panjang, mulai dari perendaman selama 2 hari 2 malam dan penjemuran selama 3 kali di bawah sinar matahari. Oleh karenanya tidak banyak ibu muda yang telaten untuk membuatnya. Mereka merasa lebih senang membeli makanan jadi ataupun makanan instan yang cara memasaknya mudah serta cepat.

Tingginya tuntutan ekonomi keluarga sekarang ini membuat pasangan suami dan istri harus bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi tersebut mengurangi waktu yang tersedia bagi orang tua untuk menyediakan jajanan yang di olah sendiri dari bahan-bahan lokal. Kebutuhan anak akan makanan pun di penuhi dari warung yang ada dengan makanan pabrikan sebagai menu utama. Pengawasan orang tua terhadap makanan-makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak pun semakin berkurang. p>

Makanan Lokal Bagi Kita

Makanan lokal sesungguhnya merupakan bentuk kekayaan budaya kuliner kita. Keanekaragamannya yang terbentuk atas dasar ketersediaan bahan baku dan kebutuhan lokal, menjadikannya memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan kebutuhan masyarakat akan energi bagi tubuhnya. Nasi jagung yang menjadi makanan pokok daerah pegunungan memiliki kandungan kalori 129 kal, 108 mg fossor, dan 117 SI vitamin A. menurut Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan, kandungan gizi jagung adalah dua kali kandungan gizi beras, sehingga tidak heran apabila masyarakat yang mengkonsumsi jagung sebagai makanan pokok memiliki daya tahan tubuh yang lebih tinggi daripada masyarakat konsumen beras.

Konsumsi makanan yang bervariasi baik bagi kesehatan. Dengan asupan makanan yang beragam, maka kebutuhan tubuh akan mineral dan vitamin pun dapat terpenuhi dari makanan yang berbeda-beda. Pepatah cina tentang kesehatan mengatakan, bahwa salah satu sumber penyakit adalah makanan, namun makanan juga dapat menjadi sumber obat. Sehingga bagaimana memilih makanan yang baik bagi kesehatan akan sangat membantu menjaga kesehatan kita.

Makanan kemasan yang mengandung pengawet, pemanis buatan, penyedap dan pewarna buatan dapat mengganggu kesehatan. Berbagai penyakit seperti kanker, autisme, flek paru-paru, batuk, dan gigi berlubang merupakan sedikit dari akibat konsumsi makanan kemasan. Oleh karenanya biasanya penyakit-penyakit degeneratif tersebut banyak di derita oleh orang-orang yang tinggal di perkotaan.

Dampak yang paling besar dengan peminggiran makanan lokal adalah semakin tingginya ketergantungan masyarakat akan terigu dan beras. Tingginya harga beras saat ini salah satunya adalah karena rendahnya ketersediaan beras akibat kemunduran musim tanam dan bencana alam, sementara kebutuhan masyarakat akan beras semakin tinggi karena meningkatnya jumlah penduduk. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan persediaan dengan permintaan sehingga menaikkan harga beras. Dengan demikian, biaya pengeluaran konsumsi untuk keluarga pun menjadi tinggi.

Selain baik bagi kesehatan, keanekaragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan berbagai pangan lokal, juga baik bagi stabilitas pangan suatu daerah. Jenisnya yang banyak memungkinkan masyarakat untuk memiliki alternatif pangan lain selain beras, akibatnya adanya kenaikan harga beras tidak akan terasa begitu memberatkan masyarakat. Masih ada jagung dan singkong serta umbi-umbian lain yang juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan kalori. Hal ini tentu bagus bagi kondisi keuangan negara. Impor beras pun menjadi tidak begitu penting dilakukan sehingga devisa negara dapat lebih dihemat.

Cara yang dapat dilakukan untuk membangkitkan kembali eksistensi pangan lokal kita adalah dengan : 1) meneruskan pemahaman mengenai gizi kepada masyarakat, bahwa makan tidak hanya yang penting kenyang dan harus beras, tapi juga perlu variasi dengan aneka jenis makanan lainnya. Mengkonsumsi singkong ataupun jagung untuk selingan juga dapat dijadikan sebagai selingan menu keluarga sehingga kemampuan untuk menikmati berbagai jenis makanan yang berbeda menjadi tinggi. 2) meningkatkan citra makanan tersebut dengan meningkatkan variasi pengolahan seperti yang dilakukan oleh pengusaha gethuk goreng yang membuat Sokaraja terkenal serta Bu Tuti yang mempopulerkan ikan lembutan Sungai Serayu sehingga banyak diburu oleh orang-orang perantauan 3) perlunya dukungan dari pemerintah agar simbol-simbol kemakmuran tidak hanya ada pada beras, namun juga pada jenis-jenis makanan lokal lainnya, dan tentu saja 4) perlu dukungan dari kita semua untuk tetap melestarikan kebudayaan kuliner kita yang selain baik bagi kesehatan juga dapat menghemat pengeluaran rumah tangga. Jadi pilih murah dan sehat atau mahal dan mengundang penyakit?

Pertanian Berkelanjutan dan Kedaulatan Pangan; Bukan Sekedar Swasemba Pangan

noreply@blogger.com (Tegalan) — Fri, 23 Nov 2007 08:14:00 +0000

Oleh Widya Kridaningsih

Banyumas, pertengahan 2006. Waktu itu harga beras melambung tinggi, mencapai Rp. 5000 per kilo bahkan lebih. Ramai sekali media massa memberitakan dan mengulas harga kebutuhan pokok yang meroket itu. Tua muda, laki-laki perempuan berdesakan dan membentuk berderet panjang untuk ngantri beras operasi pasar. Panas, peluh dan desakan kanan kiri tidak mereka hiraukan untuk mendapatkan 2 kilogram beras dengan harga lebih murah.

Begitu kira-kira gambaran ketika masyarakat kita berhadapan dengan krisis pangan. Secara umum pangan diartikan sebagai segala sesuatu yang dihasilkan baik secara alami dari makhluk hidup maupun melalui rekayasa teknologi yang dikonsumsi oleh manusia guna menghasilkan energi sumber kehidupannya. Pangan menempati posisi penting dalam kehidupan makhluk di muka bumi ini, apalagi bagi manusia. Pangan menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang harus dicukupi, setelah air dan udara. Bahkan pemerintah akan menanggung dosa besar jika tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

Masalah pangan memang tidak pernah terselesaikan di negeri ini. Sejak lebih dari 20 tahun silam, sejak pangan pokok untuk seluruh penduduk di negeri ini diseragamkan menjadi beras. Tak bisa dipungkiri, ideologisasi beras justru merupakan pemicu malapetaka berbagai persoalan pangan nasional. Beras yang semula hanya berstatus sebagai satu jenis makanan etnis wilayah dan musim tertentu naik kelas menjadi makanan pokok dengan status lebih tinggi dan bergengsi dibanding makanan pokok lain. Konsumsi beras selalu meningkat setiap tahunnya, bahkan Husodo (2003) menyebutkan bahwa angka rata-rata konsumsi beras per kapita per tahun mencapai 133 kg, tertinggi di dunia. Akibatnya setiap tahun, Indonesia harus merelakan cadangan devisanya untuk mendatangkan sedikitnya 2 juta ton beras dari negara lain.

Persoalan pangan yang kita hadapi ternyata sangat kompleks. Persoalannya bukanlah sekedar bagaimana mewujudkan ketahanan pangan (food security) melalui swasembada pangan (self suficiency) apalagi hanya swasembada beras, akan tetapi bagaimana mewujudkan kedaulatan atas pangannya (food reliance).

Komitmen Internasional

FAO organisasi pangan dan pertanian dunia dalam Pertemuan Puncak Pangan Dunia (World Food Summit) tanggal 13-17 November 1996 di Roma mengeluarkan deklarasi Deklarasi Roma tentang Ketahanan Pangan Dunia (Rome Declaration on Word Food Security). Deklarasi ini memuat, kesepakatan negara-negara di dunia untuk menjamin akses dan pemenuhan masyarakat atas jumlah, komposisi gizi dan aman dari cemaran biotik maupun abiotik yang berdampak negatif bagi kesehatan. Deklarasi ini juga mensyaratkan kesesuaian jenis pangan yang diproduksi dengan pola konsumsi masyarakat.

Deklarasi tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan mengeluarkan UU No 7 tahun 1996 tentang Pangan, lalu dioperasionalkan melalui PP 68 tahun 2002 yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan ketersediaan pangan; cadangan pangan nasional; penganekaragaman pangan; pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, dan pengendalian harga; peran pemerintah dan masyarakat serta pengembangan SDM dan kerjasama internasional.

Persoalan sesungguhnya ternyata bukan hanya sekedar penyediaan pangan, yang lebih penting adalah bagaimana cara negara mencukupi kebutuhan pangan tersebut? Karena, ketergantungan pangan suatu negara terhadap negara lain, merupakan ancaman besar bagi kedaulatan suatu bangsa baik secara politik, ekonomi, sosial-budaya dan Hankam. Sebuah negara yang sudah tidak memiliki kedaulatan pangan tinggal menunggu keruntuhannya saja karena telah kehilangan kemerdekaan untuk mengurus dirinya sendiri.

Kontribusi PB terhadap proses pembangunan kedaulatan pangan

Menurut Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) (2005), Kedaulatan Pangan merupakan hak setiap orang, kelompok masyarakat dan negara untuk mengakses dan mengontrol berbagai sumber daya produktif serta dalam menentukan kebijakan produksi, distribusi, dan konsumsi pangannya sesuai dengan kondisi ekologi, sosial, ekonomi dan budaya khas masing-masing. Adapun 4 (empat) pilar yang menyangganya yaitu 1) Penataan ulang sumber-sumber produksi pangan; 2) Pengembangan pertanian berkelanjutan 3) Pengembangan perdagangan yang adil; dan 4) Penguatan pola konsumsi aneka pangan lokal.

Pertanian Berkelanjutan (PB) merupakan pengelolaan sumber daya pertanian untuk memenuhi perubahan kebutuhan manusia sembari merawat dan meningkatkan kualitas lingkungan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA). Ada 3 (tiga) capaian yang diinginkan dalam pengembangan PB yaitu adanya peningkatan produktivitas dan pendapatan komunitas manusia; peningkatan keseimbangan dan peningkatan stabilitas dan berkelanjutan dari sistem melalui konservasi air, tanah dan unsur hara. Jadi terdapat dua dimensi dalam PB yaitu dimensi biofisika dan dimensi sosial.

Dalam konsep PB upaya penyediaan pangan dapat dilakukan secara mandiri oleh petani, sebagai produsen sekaligus konsumen pangan. Pangan diproduksi melalui penggunaan berbagai benih tanaman pangan lokal yang telah beradaptasi dengan kondisi wilayah dan iklim setempat. Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan pemanfaatan kotoran ternak (padat atau cair), pupuk hijau dan limbah atau sisa tanaman atau sampah dapur, sedangkan pengendalian OPT (organisme penganggu tanaman) dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang diramu berdasar pengetahuan dari petani-petani pendahulu.

Begitu pun input air, misalnya irigasi dapat dihemat melalui penerapan konservasi tanah dan air. Selain itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati baik tanaman maupun ternak dapat mencukupi kebutuhan manusia lainnya seperti bahan obat, protein yang bersumber dari aneka macam ternak, kayu bakar, dsb. Semua itu akan memberikan jaminan ketersediaan bahan pangan sepanjang waktu, karena lingkungan pertanian tetap terjaga keseimbangannya dan kualitasnya sehingga bisa menghasilkan produk secara berkelanjutan.

Banyumas dan Kedaulatan Pangan

Banyumas terkenal sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Tengah. Lahan sawah seluas 32.770 ha menghasilkan gabah sebanyak 325.121 ton atau setara 195.072 ton beras bagi 1.538.285 jiwa. Jadi, setiap jiwa memperoleh jatah 126 kg per tahun. Angka tersebut sudah memenuhi nilai rata-rata konsumsi beras di Indonesia. Namun, ketahanan pangan tidak hanya diukur dari ketersediaan bahan pangan saja, tetapi bagaimana aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan tersebut. Sebagaimana di propinsi lain di Indonesia, petani dan buruh tani merupakan komposisi penduduk terbesar di Kabupaten Banyumas yaitu 25,14% dan 23,08 %, jika digabungkan sekitar 727.817 orang.

Rata-rata kepemilikan lahan pertanian oleh petani hanya sekitar 0,2 ha sehingga hasilnya pun dapat diperkirakan hanya dapat mencukupi kebutuhan keluarga petani. Belum lagi kasus-kasus kegagalan panen yang disebabkan faktor iklim seperti banjir, angin kencang dan kekeringan memperburuk situasi perekonomian petani. Kondisi agro ekosistem yang buruk dan ketergantungan petani terhadap asupan luar (benih, pupuk dan pestisida kimia) juga menyebabkan margin keuntungan yang diperoleh petani sangat kecil.

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan memang tidaklah semudah membalik tangan. Banyak prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapainya. Prasyarat-prasyarat tersebut di antaranya perlu dilakukanya Reforma Agraria untuk melakukan penataan ulang atas struktur kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah sehingga petani memiliki dan berkuasa atas sumber agraria (tanah, air, sumber daya alam) sebagai faktor produksi utama. Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, seperti irigasi, pabrik alat-alat dan mesin pertanian made in Indonesia, sarana trasportasi, meningkatkan akses dan informasi tentang sektor pertanian, dsb.; Peningkatan Kapasitas SDM pertanian; dan Membuat kebijakan yang berpihak pada pertanian, misal membangun struktur perdagangan produk pertanian yang adil, memperbesar anggaran sektor pertanian, mendorong perubahan pola konsumsi, dll.

Menurut data Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas, mulai terjadi penurunan produksi pada tahun 2005, dari 358.073 ton menjadi 329.084 ton. penyebab utama penurunan produksi adalah a) permasalahan faktor produksi yaitu adanya ketimpangan kepemilikan lahan dan penguasaan struktur agraria di Kabupaten Banyumas, perubahan kondisi agroekosistem, rendahnya akses iptek dan anggaran pertanian, dan ketersediaan sarana produksi (pupuk); b) permasalahan pada proses produksi yaitu tingginya tingkat ketergantungan petani terhadap asupan luar, dan rendahnya penguasaan teknologi budidaya.

Permasalahan pertanian di Kab. Banyumas

bencana angin, banjir dan kekeringan
kerusakan infrastruktur (irigasi)
perubahan iklim global
privatisasi air
tingginya serangan hama dan penyakit
kurang PPL
mekanisme tataniaga
harga produk rendah
mekanisme penyediaan saprodi belum tepat sasaran
rendahnya respon terhadap perubahan iklim global
tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras
pertumbuhan penduduk tinggi
alih fungsi lahan pertanian di kabupaten banyumas.

Perut Kita Juga Dijajah !

noreply@blogger.com (Tegalan) — Fri, 23 Nov 2007 08:10:00 +0000

Oleh M.N. Latief

Jika anda membayangkan tentang desa, jangan buru-buru beranggapan bahwa desa adalah daerah yang terpencil, listrik tidak ada, makanannya khas atau hal-hal lain yang masih sangat katro, meminjam istilah presenter kondang Thukul. Desa sekarang tidak lebih merupakan replika kota. Perbedannya mungkin hanya di desa tidak ada gedung yang menjulang mencakar langit, serta jalan-jalannya yang tidak begitu lebar. Lainnya, sama.

Ada hubungan timbal balik kota dan desa. Kota mempengaruhi desa dan sebaliknya. Fenomena ini sudah terjadi pada jaman revolusi industri Inggris dulu. Waktu itu pemerintah kerajaan Inggris mengeluarkan suatu paket Undang-undang yang terkenal dengan UU Domba, pemerintah Inggis memerintahkan kepada rakyat di daerah pedesaan untuk mengganti lahan pertaniannya menjadi ladang penggembalaan domba, kebutuhan kota akan wol sedang tinggi, maka desa harus mensuplyai kebutuhan tersebut, demi memajukan industri nasional.

Desa dan kota sama-sama berproduksi, dalam skala yang berbeda tentunya. Mereka menghasilkan barang yang dikonsumsi masyarakat, aktifitasnya meningkatkan taraf hidup masyarakat, mempekerjakan tenaga kerja, akhirnya, desa dan kota sama-sama menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional.

Persamaan desa dan kota berkembang bukan hanya hal yang diungkapkan diatas, dalam bidang budaya misalnya, desa berubaha menjadi semakin kota. Tengok gaya anak mudanya, tidak ada bedanya, perempuan muda di desa juga semakin tampil menarik dengan fashion dan model rambut terbaru yang mereka impor dari kota. Baju ketat, pusar sedikit terbuka, rambut panjang lurus dan tentu saja, wangi.

Intervensi kota pada bukan hanya itu saja, bisakah anda membayangkan di kaki gunung, ada penjual fried chicken, bahkan ayam goreng ala Kentuky ini menjadi kegemaran sebagian penduduk. Dari salah satu negara bagian di Amerika, makanan berubah menjadi kegemaran manusia dunia, termasuk Kemawi.

Dani (8 th), misalnya, murid kelas 2 salah satu SD di Kemawi ini sering merengek meminta ibunya untuk membelikan friedchiken di ujung desa sebagai lauk makan siang sepulang sekolah. “Mbuh enake neng endi” ujar Paryati, ibunya. Dia heran mengapa anaknya begitu suka daging ayam yang dibungkus tepung dengan bumbu. Padahal menurutnya, makanan itu tidak istimewa. “ Makanannya sederhana, bahkan saya bisa memasak lebih enak” ujarnya.

Penetrasi Budaya dan Ekspansi Modal

Arizal mutakhir, seorang sosiolog dari FISIP Unsoed menjelaskan fenomena ini sebagai akibat dari globalisasi. Menipisnya jarak dan batas antar negara, wilayah, bahkan budaya masyarakat dunia. Teknologi komunikasi dan kemajuan tekhnologi lain membuat hilangnya batas ruang dan waktu.

“Kita sudah masuk pada jaman globalisasi, hampir tidak ada batas antar negara, budaya, bahkan ekonomi. Jika tidak hati-hati, kita akan mengalami banyak benturan peradaban yang membuat manusia gegar budaya” ujarnya.

Menurut Hariyadi MA, rekan satu kantor Arizal penyebabnya adalah media. Media membuat semuanya menjadi mungkin, orang mudah menemukan referensi gaya hidup yang cepat direplikasi. Media juga mencitrakan gaya hidup tertentu lebih lebih baik dari gaya hidupnya sekarang.

“Jangankan di Kemawi, di Papua orang menggunakan masih koteka tapi tentang-tenteng HP” ujarnya.

Senada dengan koleganya, Haryadi juga memperingatkan akan adanya benturan peradaban. Hal ini terjadi ketika dengan gaya hidup barunya, orang menemukan kesulitan. Misal, karena tidak terbiasa memakan humberger, orang kadang merasa perutnya tidak enak, lidahnya juga belum terbiasa, bahkan tidak tahu cara memakannya.

”Selain itu juga identitas lama juga tetap menuntut eksistensinya” ujarnya menambahkan.

Selain budaya, ada juga globalisasi ekonomi. Proses ini ditandai dengan meleburnya batas-batas negara dalam perdagangan. Tak terkecuali Indonesia. Mulai tahun 1995 Indonesia masuk pada perjanjian pertanian yang disebut sebagai Agreement on Agriculture, perjanjian ini dimotori oleh WTO suatu badan dunia yang mengurusi perdagangan antar negara. Dengan mengikutinya perjanjian ini, Indonesia berkewajiban untuk pertama, mengurangi dukungan domestic kepada petani dalam bentuk kredit lunak dan subsidi input bahan-bahan pertanian. Dukungan ini domestik akan terus berkurang sampai akhirnya dihapus sama sekali.

Pasal berikutnya adalah pengurangan subsidi ekspor. Dengan pengurangan ini, petani kita dibiarkan pemerintah untuk menghadapi pemain-pemain besar pemasar produk pertanian. Persoalan ketiga yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah perluasan akses pasar, artinya penghapusan seluruh bentuk hambatan impor produk pertanian dan mengkonversinya dalam bentuk tarif. Persoalannya adalah setiap tahun tarif akan turun dengan perhitungan tertentu, maka seluruh produk pertanian dari negara-negara maju bisa masuk ke Indonesia secara bebas. Persoalan tarif bukan persoalan yang sulit untuk diatasi bagi negara-negara maju.

Perjanjian ini membuat produk pangan luar negeri membanjiri pasar domestik. Tak terhitung banyaknya frenchise makanan siap saji yang menjamur di kota-kota besar. Mereka tampil lengkap dengan identitas baratnya, Mc Donald, Kentucy Fried Chiken, Paparon Pizza, Spaghetti. Jika orang Indonesia mengkonsumsi salah satu produknya, maka lengkap sudah identitas mereka sebagai penduduk dunia.

Penjajahan Pangan

Sadar atau tidak sadari kita sedang mengalami penjajahan bentuk baru, yaitu panjajahan pangan. Bentuk penjajahan ini tentu berbeda dengan kolonialisme purba, namun dampaknya adalah kemunduran ekonomi dan budaya bangsa.

Arief Wahidin, seorang aktifis gerakan sosial menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah kita semakin menjauhkan rakyat dari pangannya. Menurutnya ini awal dari penjajahan pangan yang dilakukan oleh negara-negara maju. Bentuknya bukan hanya kelaparan, tapi juga kedaulatan masyarakat atas pengetahuan yang telah dimilikinya sejak lama. ” Penjajahan pangan menghilangkan kedaulatan orang atau komunitas untuk memenuhi pangan mereka” ujarnya.

Bentuk penjajahan tidak melulu impor besar-besaran produk pertanian asing, tapi juga dalam bentuk kapitalisasi benih, saprodi, dan lain-lain yang memarginalkan orang atau komunitas dari sumber pangannya, bahkan kerusakan lahan pertanian, penyerobotan juga memutus petani dari sumber panganya.

Rijal bahkan lebih tegas lagi memandang persoalan ini. ”Apapun isi perjanjian internasional tentang pangan, tapi kita jelas sudah melihat kegagalan negara dalam menyediakan pangan nasional. Artinya pemerintah sudah tidak mampu menyelenggarakan perlindungan, pangan sudah diserahkan pada pasar yang akan membawa kesengsaraan bagi petani” ujar akademisi muda ini.

Sementara, Shanti Kusumayanti, seorang pegiat kuliner mengungkapkan bahwa investasi modal asing dalam bentuk frenchise pangan adalah bentuk nyata penjajahan pangan. ” Rempah lokal yang sudah menjadi tradisi bumbu masak kita dihapuskan, sebagian diklaim oleh para pemodal” ujarnya. Selain itu, terjadi pergeseran bahan baku alami ke bahan sintetis untuk memajukan industri high demand. Menurut para pemodal ini, makanan lokal Indonesia harus digeser karena inventory cost-nya terlalu tinggi. ”Maka perut konsumen didikte untuk bisa menerima makanan yang fast and furious food” tambahnya.

Sugeng; petani organik di tengah-tengah kota

noreply@blogger.com (Tegalan) — Thu, 04 Oct 2007 09:38:00 +0000

Oleh Akhmad Solehudin

“Kalau revolusi hijau dulu berhasil diterapkan di Indonesia dengan kebijakan tangan besi, maka pertanian organik juga baru berhasil dengan kebijakan tangan besi…”

Rumah kayu sederhana berwarna biru terletak pada gang sempit, di sela-sela pemukiman padat kelurahan Pasirmuncang yang membujur diantara jalur rel kereta api Stasiun Timur dan saluran irigasi DI. Banjaran. Kampung padat tersebut memang bercorak “setengah desa setengah kota”, dimana suasana padatnya pemukiman dan letaknya yang hanya 1 km dari alun-laun Purwokerto mencirikan “kekotaannya”, namun dibalik deretan bangunan toko dan perumahan, sawah luas membentang menjadi tanda bahwa detak jantung kehidupan pertanian masih berdenyut kencang di daerah ini, menandakan “kedesaannya”. Siapa sangka juga, tidak jauh dari pusat oleh-oleh tempe kripik dan mendoan Sawangan, dibalik padatnya hunian Jl. Pahlawan Kota Purwokerto, sepetak lahan sawah organik seluas 250 ubin sudah dikelola oleh seorang petani langka bernama Sugeng selama 8 tahun.

“Awalnya saya bertani karena terpaksa, begitu menikah pada umur 25 saya akhirnya nyemplung sawah untuk menyambung hidup” ungkapnya memulai pembicaraan dengan Redaksi Tegalan, suatu sore di teras rumahnya. Pada tahun 1997, Sugeng mendapat kesempatan mengikuti pelatihan SLPHT mewakili desanya, dan semenjak itu dia tergerak untuk mengembangkan pertanian ramah lingkungan. Saat ini, bersama petani organik lain di Banyumas yang rata-rata juga alumni pelatihan SLPHT membentuk wadah Jaringan Petani Organik Banyumas (Japokmas). “Praktisi pertanian organik di Banyumas masih sedikit, tetapi menyebar di beberapa wilayah, Di Pekuncen ada Pak Muntohar, di Tipar Kidul, Ajibarang ada Pak Lurahnya, di Margasana, Jatilawang ada Pak Dirko, di Banyumas Pak Jatiman, di Kedungrandu, Patikraja Pak Saefudin, di Semaya ada Pak Marto”. Namun Sugeng masih prihatin karena ternyata teknologi pertanian organik, walaupun nyata-nyata menguntungkan tidak berkembang seperti yang dia harapkan.
Beberapa kali pelatihan dilakukan oleh Sugeng dan kawan-kawan, bahkan tanpa dukungan dana, namun petani masih enggan beralih dari pertanian kimia. “Kami di IPPHTI sudah mengkampanyekan pertanian organik secara besar-besaran dan melakukan pelatihan di ratusan tempat, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Saya belum menemukan formula yang tepat bagaimana menarik mereka untuk bertani organik, merubah kesadaran petani amatlah sulit. Petani sudah biasa dinina-bobokan dengan kemudahan-kemudahan proses produksi yang serba instan, dan itu menimbulkan kemalasan kalau segala sesuatunya harus membuat sendiri. Untuk membuat pestisida kimia memerlukan waktu 1 minggu, walaupun biayanya murah, petani lebih memilih untuk beli di toko karena tidak perlu repot dan lama” demikian penjelasannya. Sugeng mencontohkan dalam pembasmian hama ulat, petani mereka maunya yang sekali semprot kelihatan hamanya mati. Padahal dengan pestisida organik, misal dengan jamur Biforia, hama yang disemprot tidak langsung mati, mula-mula 2 hari akan sakit, baru mati karena pengaruh jamurnya. “Saya pernah membasmi hama walang sangit, saya semprot dengan pestisida buatan sendiri, dengan ramuan jahe dan kulit semboja yang ditumbuk dan difermentasi sehari semalam, baru saya semprotkan. Saya dicemooh oleh rekan petani lain, wong walang sangit kok dikasih minum, buang-buang tenaga saja. Setelah 2 hari saya ke sawah sudah hilang walang sangitnya, kemudian baru saya panggil orang-orang yang mencemooh untuk menyaksikan. Yang saya buat itu memang tidak instan, tidak membunuh hama, namun membuat panas dan bau sehingga walang sangit kabur” ceritanya panjang lebar. Dalam penggunaan pupuk, ketergantungan terhadap pupuk kimia sudah sangat akut, sampai-sampai petani harus rela mencari pupuk sampai luar daerah dengan harga mahal. Walaupun harga pupuk kimia semakin tinggi, petani tetap memaksakan diri untuk membeli, tidak terdorong untuk mengganti dengan pupuk alami. Akibatnya hingga saat ini pertanian organik belum berkembang pesat di Kabupaten Banyumas.
Memulai pertanian organik bukanlah hal mudah, dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang tidak sedikit, dan Sugeng telah merasakan bagaimana pahit getirnya merubah budaya bertani. Sugeng merasa minder juga pada awal memulai, dan harus bertahan dari banyak sentilan-sentilan yang mengusik perasaan. Misalmya dia diolok-olok orang baru 20 hari tanam kok sudah mau panen karena daun padinya menguning. Berdasar pengalamannya, dalam pengolahan lahan dibutuhkan paling tidak 3 musim tanam untuk adaptasi, dan produktifitas bisa turun sampai 25%. Menurutnya itu bukan kegagalan, melainkan masa pemulihan lahan. Hal inilah yang harus dipahami petani yang mau beralih ke organik, mentalnya harus siap dulu, karena bisa-bisa jadi bahan cemoohan pertani lain dan merugi pada masa-masa awal.
Menurut Sugeng, filosofi pertanian organik adalah memutus ketergantungan dan penghematan, sehingga petani harus dicuci otaknya dulu sebelum diajari hal-hal teknis. Pengenalan pertanian organik dapat dimulai dari pendidikan kritis, pelatihan pembuatan pupuk dan pestisida organik, pelatihan pengendalian hama terpadu, dan pemahaman lain tentang perlakuan terhadap tanaman dan lingkungan supaya seluruh proses menggunakan pendekatan ramah lingkungan. “Minimal bebas bahan kimia dari asupan-asupan yang bisa dikontrol, karena untuk membuat pertanian organik yang murni sudah sangat sulit. Pencemaran di aliran air irigasi dan ekosistem lain sudah tidak bisa ditanggulangi sendiri oleh petani” tambahnya. “Sekarang berkembang juga pertanian organik tetapi dari bahan pabrikan yang juga membahayakan, karena cuma memindah ketergantungan. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan. Misal dalam kampanye penggunaan Nutrisi Saputra (NS) yang penelitiannya dibiayai konglomerat Ciputra, di beberapa tempat sampai harus didukung pemerintah, dibantu dana besar. Itu sama saja mematikan kreatifitas petani, padahal untuk merubah budaya pertanian kimia kembali ke pertanian alami mandiri sangat susah. Dengan iming-iming produk organik harganya mahal, petani didorong untuk mengkonsumsi pupuk organik pabrikan. Itu sama saja dengan menciptakan ketergantungan baru. Padahal nutrisi seperti itu bisa kita buat sendiri dari bahan-bahan di sekitar kita” paparnya.
Tak jarang Sugeng harus mencari bahan-bahan untuk bertani organik sampai ke desa lain, karena di lingkungan sekitarnya sudah tidak ada. “Untuk membuat pestisida menggunakan bahan alami, saya harus mencari bahan-bahan organik sampai ke desa, misal daun pucung dan daun pohon kluak. Saya juga harus membeli kotoran ternak untuk membuat pupuk organik dari Jomblang, Kediri di Kecamatan Karanglewas. Biayanya cukup mahal, untuk ongkos transportasi 100 ribu, kotorannya 1 kol 25 ribu.” jelasnya. Sugeng juga harus membuat pupuk organik di sawah langsung, karena dulu pernah membuat di sekitar rumah, tapi baunya mengganggu lingkungan. Namun hal itu tidak menyurutkan semangatnya bertani organik, dan secara ekonomi masih lebih menguntungkan daripada pertanian kimia biasa.
Sugeng juga menjelaskan banyak hambatan menuju pertanian organik. Pemerintah mengkampanyekan pertanian organik masih dilakukan setengah hati, karena terdapat kebijakan pertanian masih bertolak belakang misal subsidi dan distribusi pupuk kimia, alih fungsi lahan, dan kurangnya pembangunan infrastruktur pertanian. Dia juga mencontohkan program pertanian organik yang tidak mendidik, misal di Purwanegara, ada proyek Dinas Pertanian untuk pertanian organik seluas 10 Ha. Sayangnya pada proyek tersebut pengadaan pupuk dengan tender dan didatangkan dari luar daerah, dari Kebumen, padahal potensi kotoran hewan di Banyumas sendiri masih besar dan cara produksi pupuk juga harus dikuasai oleh petani. Hambatan lain adalah jaminan pasar bagi produk organik, tetapi hambatan terbesar justru ada di masyarakatnya.
Pada dasarnya, petani kita adalah masyarakat yang susah berubah watak dan budayanya. Pada permulaan revolusi hijau, penggunaan pupuk dan pestisida kimia sangat sulit diterima oleh petani Indonesia. Ada cerita dulu, pupuk sampai dikasihkan petani dan dipaksakan untuk dibawa pulang, tetapi itu pun tidak digunakan begitu sampai di rumah.. Melalui PPL, pemaksaan penggunaan pupuk kimia diterapkan, bahkan dengan ancaman jika tidak mau menggunakan pupuk kimia atau varietas tertentu akan dicabuti. Petani diciptakan untuk tergantung, termarjinalkan. sampai pemerintah harus menggunakan kebijakan tangan besi. Dampaknya sekarang petani sudah terbiasa dengan proses produksi yang serba praktis, sehingga kreatifitas dan inovasi petani sudah hilang. Petani sudah berbudaya instan, sudah dininabobokan dengan kemudahan menggunakan bahan-bahan pabrik selama 30 tahun. Untuk merubahnya kita harus mengembalikan budaya mundur 30 tahun ke belakang. Sugeng kemudian menegaskan, “Kalau revolusi hijau dulu berhasil diterapkan di Indonesia dengan kebijakan tangan besi, maka pertanian organik juga baru berhasil dengan kebijakan tangan besi”.
Keberhasilan pertanian organik memang sangat tergantung keseriusan pemerintah, atau dengan syarat lain, pelaku gerakan pertanian organik berjuang intens dan membangun aliansi gerakan pertanian alternatif. Kelompok-kelompok tani yang progresif harus terbangun dan berjaringan kuat. Selama petani masih dicekoki teknik pupuk berimbang, N, P, K, dimana arti berimbang itu dengan mendapatkan N dari Urea, P dari SP-36, dan K dari KCl maka pertanian organik sulit berkembang. Petani harus diajari bahwa unsur N, P, atau K bisa didapatkan dari tanaman atau kotoran hewan tertentu. Misal, petani tidak mengerti jika batang pohon pisang ternyata bisa jadi pupuk juga, karena kandungan Phospor (P)-nya tinggi, ada juga tulang hewan dan cangkang telur, yang dapat menjadi sumber Kalium (K). Petugas PPL tidak semuanya bisa berbuat seperti itu karena tidak semuanya menguasai dan mereka bekerja tergantung kebijakan atasan.
Sehari-hari, Sugeng S???? yang lahir di Banyumas pada tanggal ???? merupakan sosok yang sangat sederhana. Bapak dari ? anak ini telah menyekolahkan anak-anaknya dari hasil bertani. Waktunya lebih banyak dihabiskan di sawah dan berkeliling desa mendarmakan ilmunya ke petani lain. Untuk membantu perekonomian rumah tangga, bersama ????? istrinya, Sugeng membuka usaha warung kelontong di rumahnya yang tidak luas. “Hidup saya tidak mau muluk-muluk, yang penting bermanfaat bagi banyak orang dan berkah”. ujarnya singkat. Sugeng tidak memaksa anak-anaknya bertani dan meneruskan perjuangannya, namun dia tetap berharap pertanian organik akan jadi penyelamat petani dari gelombang pemiskinan. Di usianya yang semakin senja, Sugeng masih gigih menggerakkan pertanian organik dari sela-sela padatnya pemukiman kota. Selain bertani organik, Sugeng juga aktif mengkampanyekan kedaulatan pangan dengan menolak konsumsi bahan pangan impor. “Dalam keadaan apapun saya sudah bertekad tidak minum air kemasan, tidak makan mi instan dan makanan dengan kandungan bahan impor. Pertanian kita sudah terjajah dengan industri dan itu saja sudah menyengsarakan, masa kita juga mau terjajah lebih parah, sampai bahan pangan harus tergantung negara lain” ujarnya berapi-api. Kesadaran dan tekad seperti inilah yang harus ada pada petani dan masyarakat lain sebagai pengkonsumsi pangan negeri ini. Semoga Sugeng-Sugeng lain akan muncul dan menelurkan generasi baru petani kita, yaitu petani Indonesia yang merdeka dan berdaulat atas budaya produksinya. [ud]

Irigasi dan Ketahanan Pangan

noreply@blogger.com (Tegalan) — Fri, 21 Sep 2007 11:42:00 +0000

Oleh Widoro

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkadung didalamnya dikusai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat...Pasal 33 ayat 3 UUD 1945

Demikian vitalnya air bagi kehidupan makhluk hidup sehingga, air harus diatur dalam founding fathers Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti diatas. Air sebagai hajat hidup orang banyak seharusnya diatur dan dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan pengairan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menunjang sektor pembangunan lainnya, baik sektor pertanian, sektor kesehatan, sektor pariwisata, sektor industri dll, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tujuan utama pembangunan pengairan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pembangunan subsektor irigasi untuk menunjang program peningkatan produksi pertanian dengan sasaran utama swasembada beras[1].

Pembangunan irigasi bagi masyarakat Indonesia memiliki sejarah panjang sebelum republik ini lahir. Jaringan irigasi teknis pertama kali dibangun di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda, yakni sebelum tahun 20-an. Tujuan utama pembangunan jaringan irigasi waktu itu bukan diperuntukan tanaman padi ataupun tanaman pangan. Namun pembangunan jaringan irigasi saat itu untuk kepentingan penyediaan air bagi pabrik gula dan mendukung program kolonialisasi melalui perkebunan. Tanaman pertanian yang dikembangkan adalah tanaman yang diperuntukan bagi tanaman yang menghasilkan komoditi ekspor.

Petani pada masa penjajahan Belanda adalah petani subsisten, artinya usaha tani yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri. Jadi aktivitas pertanian yang dijalankan bukan untuk kepentingan pasar, tapi untuk dikomsumsi sendiri. Selain itu, untuk menjaga keamanan pangan di setiap desa pada masa itu dibuat lumbung pangan. Lumbung pangan berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil-hasil panen, baik sebagai stok pangan maupun sebagai tempat penyimpanan benih tanaman. Keberadaan lumbung pangan ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketersediaan pangan pada waktu-waktu rawan pangan, seperti masa pacekilik dan musm kemarau dst.

Pada masa ini mulai terjadi pergeseran penguasaan atas irigasi. Sawah atau lahan pertanian yang sebelumnya dilayani oleh irigasi-irigasi buatan oleh petani. Meraka secara kolektif mengelola dan merawatnya untuk kepentingan bersama. Namun, dengan dibuatnya saluran-saluran irigasi buatan pemerintah. Selanjutnya dikenal dua saluran irigasi yaitu saluran irigasi milik pemerintah (salauran irigasi utama) dan saluran irigasi milik petani (salauran irigasi tersier). Perlu diingat, bahwa saluran irigasi tersier bergantung pada suplay air dari saluran irigasi utama. Sementara kebijakanpemerintah saat itu adalah saluran irigasi utama yang diprioritaskan untuk pabrik dan perkebunan, akibatnya adalah para petani mengalami kekurangan air. Selanjutnya mulailah terjadi kompetinsi untuk mendapatkan air untuk lahan pertanian mereka. Perubahan tersebut dengan sendirinya mengoyahkan nilai-nilai trasional (gotongroyong) yang menjadi landasan kerjasama dalam pengelolaan dan pengawasan irigasi petani.

Selanjutnya pada era kependudukan Jepang, semua pembangunan ditujukan pada kepentingan logistik perang demikian juga pembangunan dibidang pertanian. Pertanian dikembangkan untuk kepentingan industri yang mendukung industri perang. Demikian juga pertanian pangannya, pembangunan irigasi terbengkalai bahkan hasil pertanian pangan dimobilisir untuk kepentingan pangan akibatnya kelaparan dan busung lapar menjadi penyakit utama di negeri ini. Memasuki masa awal kemerdekaan sampai dengan 1965, diakibatkan kondisi pemerintahan yang bangkrut akibat perang dan konflik politik yang berkepanjangan, terbatasnya dana pembangunan.

Walaupun dalam sejarah pangan Indonesia, 1948 mencatat pengiriman batuan beras bagi rakyat India yang tertimpa bencana kelaparan. Namun, apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka diplomasi politik meraih kedaulatan penuh atas kemerdekaan negeri ini. Hal tersebut tidak menolong kondisi pangan masa itu. Terabaikannya pembangunan pertanian dan irigasi waktu itu berimplikasi yang pada kondisi kelangkaan pangan dan hancurnya sistem pertanian beserta infrastrukturnya. Apa yang terjadi ? Indonesia masuk kedalam masa paling suram dalam sejarah pangan nasional, gagal panen, kelaparan dimana-mana dan pengimpor beras terbesar di dunia.

Pemerintahan Orde Baru 1969-1974, Kebijakan negara dan sumberdaya yang dimiliki diarahkan untuk mendorong produksi pangan. Pembangunan jaringan pengairan untuk pertanian menjadi prioritas utama dalam rangka mengejar ketersediaan pangan dan secepat mungkin mengejar swasembada pangan. Penerapan paket tekhnologi dan kelembagaannya menjadi ‘resep manjur’ bagi wabah kelaparan saat itu, hingga mampu menjadi negara pengekspor beras. Dengan ditopang strategi pembangunan irigasi menerapkan quik yielding[2]. atau yang cepat menghasilkan yang prinsip dasarnya adalah pembangunan jaringan irigasi yang membawa air dari sumbernya ke tempat pemanfaatan dengan biaya murah dan tekhnologi sesederhana mungkin, baik dalam pembangunan jaringan irigasi baru maupun rehabilitasi jaringan irigasi lama.

Dalam kurun waktu 15 tahun yaitu dari tahun 1970 s/d 1985, luas lahan sawah beririgasi telah meningkat dari 3,4 juta ha meningkat 1,2 juta ha menjadi 4,6 juta ha. Namun pada tahun yang sama terjadi penyusutan lahan teririgasi seluas 300.000 ha, karena berubah peruntukannya. Sementara pada kurun waktu tersebut terjadi pergeseran budaya di masyarakat terkait dengan pangan. Pangan identik dengan beras, dan pembangunan pertanian nyaris disamakan dengan produksi padi. Pada sisi lain, perlahan tapi pasti terjadi penurunan produksi pangan (padi) khususnya. Banyak perdebatan yang mewarnai kegagalan pembangunan pertanian dalam membangun kedaulatan pangan nasional tersebut.

Bagaimana nasib pembangunan irigasi selanjutnya ? Salah satunya adalah tidak lepas dari perubahan prioritas pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana pada pada pelita IV, prioritas utama pembangunan adalah sektor industri, dan menempatkan sektor lainnya menjadi sektor pendukung. Hal tersebut mengakibatkan terabaikannya pembangunan sektor pertanian dan infrastruktur pendukungnya. Perlahan tapi pasti irigasi-irigasi untuk pertanian semakin lapuk, tidak berfungsinya secara optimal dan akhirnya rusak sama sekali. Realitas saat ini adalah kebutuhan pangan identik dengan kebutuhan beras (padi) yang dalam proses produksinya sangat bergantung dengan keberadaan irigasi.

Irigasi Di Banyumas
Ditinjau dari penyerahan wewenang dalam pengelolaannya berdasarkan peraturan pemerintah No. 77 tahun 2001, tentang Irigasi, di Banyumas ada 467 Daerah Irigasi (DI), yang mengaliri daerah irigasi seluas 28.320 ha. Pemerintah Kabupaten banyumas melalui Dinas Air Tambang Mineral dan Sumber Energi (Disaritamben) bertanggungjawab atas 463 DI yang tersebar dalam 6 wilayah Unit Pelaksana Teknis yaitu UPT Sumpiuh, UPT Banyumas, UPT Jatilawang, UPT Sokaraja, UPT Purwokerto dan UPT Ajibarang. Sementara empat (4) Daerah irigasi (DI) merupakan wewenang pemerintah provinsi Jawa Tengah melalui PSDA Serayu-Citandui, yaitu DI Banjaran dengan luas daerah irigasi 1.207,99 ha, DI Serayu seluas 1.154 ha daerah irigasi dan DI Kedungmusarca seluas 1.028 ha dan DI Tajum seluas 3.200 ha .

Berdasarkan catatan Disaritamben melalui data dasar dan kondisi prasarana Irigasi di Kabupaten Banyumas tahun 2006, dari 467 DI, 349 DI. 97 DI mengalami kerusakan sampai dengan 40 % dan 60 DI lainnya 60 %. Kerusakan saluran irigasi tersebut banyak terjadi di saluran utama irigasi. Dampak yang paling terasa adalah dari kasus kerusakan saluran irigasi adalah lahan persawahan di ujung saluran.Untuk kasus kerusakan DI Banjaran, empat (4) desa yang berada di ujung saluran irigasi yaitu Wlahar wetan, Sokawera, Pegalongan dan Kedungrandu. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir selalu mengalami gagal panen dan penurunan jumlah produksi. Akibat kebocoran-kebocoran di sepanjang saluran irigasi, berdampak pada 20 ha lahan sawah di desa Pegalongan[3] beralih fungsi menjadi lahan tadah hujan dan lahan kering,. Apabila diasumsikan rata-rata panen 5,67 ton/ha persawahan di kecamatan Patikraja[4], maka akan ada penurunan produksi sampai dengan 113,4 ton beras untuk Kabupaten Banyumas.

Usulan perbaikan dan rehabilitasi saluran selalu disampaikan baik melalui Federasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (FP3A) sebagai lembaga resmi bentukan pemerintah maupun pemerintahan desa. Sementara petani selalu mengalami gagal panen, kondisi tersebut memicu kelompok-kelompok tani yang tergabung dalam Paguyuban Tani Sri Maneges (PTSM) kecamatan Patikraja bersama Jaringan tani Banyumas (Jantanmas) untuk melakukan aksi menuntut rehabilitasi irigasi pada tanggal 23 september 2006 lalu. Namun, berdasarkan data statistik produksi padi dari tahun 2001 sampai dengan 2004 mengalami peningkatan dari 315.543 ton menjadi 343.035 ton[5]. Data tersebut masih perlu dikroscek dengan kondisi lapangan sebenarnya.

Sementara Disairtamben mengeluhkan kecilnya anggaran untuk perbaikan saluran irigasi yang kondisinya dari tahun ke tahun semakin kropos. Kondisi tersebut tidak lepas dari paradigma pembangunan daerah yang menekankan pertumbuhan ekonomi dengan menumpukan pada ekonomi padat modal.Sewajarnya Disaitamben sebagai penanggungjawab teknis irigasi yang menjadi sasaran kemarahan petani. Sementara upaya perbaikan dan rehabilitasi irigasi hanya tahun ini membutuhkan investasi yang sangat besar, namun anggaran dari APBD sangat terbatas.

Pencangan program revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan yang disampaikan dalam pidato Presiden SBY diawal tahun tentunya menjadi harapan baru bagi kehidupan pertanian. Harapannya negara bisa melakukan investasi pembangunan pertanian melalui penataan infrastruktur pertanian dan rehabilitasi saluran irigasi yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam membangun ketahanan pangan. Namun, banyak perdebatan yang meragukan keseriusan pemerintah terhadap program tersebut. Sampai saat ini, program tersebut belum didukung dengan kebijakan hukum, penataan struktur kelembagaannya dan ketidak percayaan pada birokrasi pemerintahan merupakan faktor-faktor yang menyumbang munculnya pertanyaan diatas. Pembanguan irigasi adalah keharusan yang tidak dapat ditolak bagi pembanguan pertanian dan ketahanan pangan apapun ideologinya, karena kerusakan irigasi adalah lonceng kematian bagi kedaulatan pangan

[1] Irigasi di Indonesia, peran masyarakat dan penelitian. LP2ES 1995
[2] Hal 15-16, Irigasi di Indonesia, peran masyarkat dan penelitian. LP2ES 1995
[3] Hasil investigasi Tim BABAD, Jantanmas, Paguyuban Tani Sri Maneges (PTSM) dan Pemerintah Desa Pegalongan, 2006.
[4] Banyumas Dalam Angka tahun 2004, BPS Kabupaten Banyumas, 2005
[5] hal 110, Kabupaten Banyumas dalam angka tahun 2004.

Darmakeradenan ; Makmur dari Kapur?

noreply@blogger.com (Tegalan) — Fri, 31 Aug 2007 08:55:00 +0000

Oleh Muhammad N. Latief

Jika melintas di jalan raya Ajibarang-Gumelar pastikan anda berhati-hati. Pasalnya banyak truk besar lalu lalang, selain sering diselimuti kabut putih. Truk mengangkut bongkahan-bongkahan bahan baku kapur sementara kabut putih adalah sisa pembakaran kapur tohor. Truk dan kabut putih merupakan “efek” dari eksplorasi pertambangan batu gamping yang dilakukan di kanan kiri jalanan itu. Jika tidak berhati-hati, salah-salah anda bisa tercium oleh atau terperosok jurang karena jarak pandang yang pendek.
Di wilayah ini terdapat gugusan perbukitan yang memanjang kurang lebih 4 km, berada di 3 kecamatan, Ajibarang, Gumelar, Pekuncen dan wilayah ini adalah daerah kaya sumber daya alam, khususnya batu gamping. Masyarakat menyebutnya dengan nama Igir Badak. Dinas Pertambangan Kabupaten Banyumas memperkirakan total cadangan limestone yang bisa dieksplorasi sekitar 442.181.173 ton. Jumlah tersebut hanya cadangan di Desa Darmakeradenan, desa dan kecamatan lain belum dihitung. Bisa dipastikan total cadangan batu gamping di perbukitan tersebut jauh melebihi angka yang dikeluarkan pemerintah.
Masyarakat di sekitar perbukitan gamping, khususnya desa Darmakeradenan sudah terbiasa mengolah batu gamping tersebut menjadi kapur tohor, bahan inilah yang nantinya diolah menjadi kapur putih yang biasa digunakan untuk campuran adonan semen, labur( sejenis kapur tembok), bahkan campuran makanan ternak.
“Dari saya kecil sampai sekarang, bukit kapur itu ya ajeg, kayaknya nggak kurang-kurang, padahal tiap hari pasti ada yang mbledug” ujar Karsim (40 th).
Saat ini di Desa Darmakeradenan, paling tidak ada 50 buah tobong. Tobong adalah tempat pengolahan dan pembakaran batu gamping menjadi kapur tohor. Tiap tobong bisa menghasilkan sekitar 40 M² kapur per minggu. Dari tiap meter kubik kapur yang dihasilkan, Pemkab Banyumas kebagian jatah melalui pajak bahan galian C sebesar 15 % dari hasil penjualan kapur. Jika dikonversi dengan harga kapur di pasaran sekarang, pemerintah Kabupaten Banyumas memperoleh konstribusi sekitar Rp. 15.000,- per M³ kapur. Namun, sampai sekarang belum ada laporan yang pasti tentang pendapatan daerah dari sektor ini.
Setiap kali obong membutuhkan paling tidak 12 truk batu gamping, tiap rit gamping dibeli seharga Rp. 70.000. Batu gamping ini dibeli dari para pemilik tanah yang kebetulan memiliki lahan bergamping, atau kepada Perhutani jika batu gamping diambil dari hutan.
Cadangan batu gamping di desa Darmakradenan terdapat di beberapa grumbul, antara lain di grumbul Pegawulan, Karangpucung, Angkruk dan Darma. Di grumbul Angkruk lokasi batu gamping terletak di wilayah Perhutani mempunyai panjang 1.475,00 M, Lebar 540,93 M, tebal 188,00 M berat jenis 2,2 kg, kawasan ini mempunyai cadangan batu gamping sebesar 164.499.999 ton. Dari penelitian yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Banyumas, bahwa batu gamping di grumbul ini memiliki kualitas paling baik, kadar CaO-nya mencapai 53,5 %. Di Karang Pucung dan Pegawulan, terdapat cadangan batu gamping dengan panjang 1.200,00 m, lebar 261, 12 m, tebal 188 m, berat jenis 2,20 kg, jadi cadangan di kawasan ini adalah 67.499.520 ton.
Batu gamping juga dapat dimanfaatkan untuk membuat klinker, bahan ini adalah bahan dasar pembuatan semen portland. Batu gamping di Grumbul Angkruk inilah yang paling baik untuk dijadikan klinker, karena kadar CaO-nya tinggi. Dengan cadangan yang melimpah, jika di daerah tersebut dibangun pabrik semen tipe 1 dengan kapasitas 1,5 juta ton/tahun dengan tekhnologi yang kurang lebih sama dengan PT. Semen Nusantara, tambang dan pabrik nanti akan bertahan selama 176 tahun. Sungguh menggiurkan untuk menambah pundi-pundi PAD. ”Potensinya sangat besar, namun belum ada investor yang serius mengembangkan sektor ini” ujar Bambang Udoyo, Kasi Pertambangan Umum DISAIRTAMBEN Banyumas.
Masa Keemasan
Pada tahun 80-an, kapur Darmakradenan memasuki masa kejayaannya. Pada tahun-tahun itu, tiap tobong bisa menghasilkan 40 ton kapur dalam sehari. Juragan-juragan kapur bermunculan, dan tiba-tiba saja di Darmakradenan berdiri bangungan-bangunan megah pada juragan itu. Selain menjadi juragan, tenaga kerja di desa itu juga terserap dalam kegiatan eksplorasi dan pengolahan batu gamping.
Menurut Rasiman, seorang mantan penambang, obong (membakar batu gamping) marak mulai tahun 60-an. Waktu itu baru terdapat beberapa tobong. ”Saya sempat lama bekerja sebagai tukang obong” ujar kakek 3 cucu ini.
Permintaan kapur meningkat, dan cadangan batu gamping di Darmakradenan terbilang banyak, maka masyarakat desa itu berbondong-bondong menjadi juragan dan pekerja pertambangan kapur. Awalnya mereka mengambil bongkahan batu gamping dengan cara manual, cangkul, linggis dan perkakas lain digunakan untuk ndukir. Seiring dengan meningkatnya permintaan, untuk memenuhi batu gamping didapat dengan meledakan bukit, maka aktifitas menambang batu gamping ini sering juga disebut mbledug, karena sering terdengar dhuar-dhuer ledakan. Dalam sehari mereka bisa 2 kali obong, tiap kali obong bisa menghasilkan 20 ton kapur.
Pada tahun 2005 total nilai yang mampu dihasilkan sebesar Rp. 6.220.800.000,-. Sektor ini menyumbang pendapatan sebesar 1.325.200. terdapat 42 rumah tangga yang menggantungkah hidup dengan total anggota keluarga 84 orang, dan jumlah rumah tangga buruhnya 658 dengan jumlah anggota keluarga mencapai 873 orang.
Reklamasi dan Sumberdaya Alternatif
Setiap upaya penambangan pasti menyisakan problem lingkungan. Banyak contoh kasus yang membuat kita harus berhati-hati dalam melakukan eksplorasi sumber daya alam. Krisis lingkungan yang ditinggalkan oleh aktifitas penambangan bermacam-macam, mulai dari degradasi lahan sampai residu bahan-bahan beracun yang berbahaya bagi manusia.
“Idealnya, tiap usaha eksplorasi harus diikuti oleh upaya reklamasi” ujar Bambang. Komitmen ini, menurut Bambang, harus ditaati oleh pengusaha pertambangan agar upaya penambangannya tidak membawa akibat buruk bagi masyarakat dan lingkungan maka perlu upaya sistematis untuk mengurangi resiko kerusakan lingkungan.
Dari pengamatan sederhana di desa Darmakeradenan, diketahui bahwa daerah ini adalah daerah rawan bencana. Rata-rata kemiringan lahan mencapai 22 persen, belum lagi lahan-lahan bekas penambangan kapur yang sudah sangat kritis. Diatas pemukiman penduduk di Grumbul Pegawulan, terdapat bukit-bukit yang putih menganga tanpa tumbuhan. Ditambah lagi aktifitas mledug yang menimbulkan getaran-getaran kuat. Mbledug adalah meledakan bukit kapur dengan dinamit untuk mendapatkan bongkahan kapur mentah.
Dinas pertambangan Kabupaten Banyumas mengakui bahwa upaya pemantauan kegiatan pertambangan belum maksimal. Saat ini baru ada 2 orang tenaga pantau untuk mengawasi kegiatan-kegiatan pertambangan di seluruh wilayah Banyumas.
”Selama ini kami hanya mengandalkan informasi dari kepala desa dan camat untuk melaporkan kegiatan pertambangan yang tidak berijin, mereka masuk dalam tim pemantauan di bawah dinas pertambangan” ujar Bambang.
Di sisi lain, Darmakeradenan sesungguhnya adalah desa dengan potensi pertanian lahan kering yang besar. Pertanian di Darmakeradenan berkembang sebagai pertanian lahan kering dan sedikit pertanian lahan basah. Wilayahnya yang berbukit dan memiliki kemiringan hampir 40 persen menjadikan desa ini sebagai wilayah tidak begitu produktif untuk tanaman pangan. Produk pertanian yang dihasilkan dari wilayah ini adalah palawija dan kayu-kayuan.
Pada tahun 2005, Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar Darmakeradenan berasal dari sektor pertanian terutama tanaman padi. Dengan luas tanaman Padi 100,485 Ha mampu menghasilkan Rp. 6.250.000/ha. Total pendapatan kotor dari tanaman ini sebesar Rp. 570.754.800. Penyumbang PDB terbesar ke dua adalah Jagung yang mampu menghasilkan 2.000.000/ha dengan luas 10,50 ha. Total pendapatan dari tanaman ini adalah Rp. 12.232.500,-. Kemudian disusul kacang tanah dan kedelai yang masing-masing menyumbang pendapatan kotor sebesar Rp. 13.500.000 dan 6.225.000,-.
Di sektor perkebunan, terdapat perkebunan coklat seluas 230 ha yang dikuasai oleh perkebunan swasta besar, sementara hanya 43,5 ha dimiliki oleh warga. Dari luas 43,5 ha dapat dirinci sebagai berikut : kelapa 14,56 ha, kopi 10 ha, cengkih 12 ha, lada 5 ha, dan vanili 2 ha)

Masa Depan Pertanian Kemawi ; Setelah Cengkeh Tak Lagi Menjadi Primadona

noreply@blogger.com (Tegalan) — Fri, 31 Aug 2007 08:46:00 +0000

Oleh Widya K

Sebelum penduduk Desa Kemawi menghirup harum Cengkeh, tanaman kelapa dan ubi kayu yang menjadi andalan untuk mencukupi kebutuhan pokok. Penghasilan utama semata-mata diperoleh dari hasil nderes dan ngindel, yaitu mengambil nira pohon kelapa dan mengolahnya menjadi gula jawa. Secara ekonomi, penduduk di desa ini tergolong biasa saja, bahkan banyak rumah tangga miskin. Sangat jarang ditemui rumah bertembok di Kemawi, rata-rata berdinding bambu, penduduk hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD), bahkan tidak tamat.
”Boro-boro melu mbangun desa, Mba, untuk membiayai keluarga saja susah” tutur Arif Rosyidin (49 tahun), Ketua RT 02/RW 07 Cerean lebak. Menurut Arif waktu itu belum terpikiran untuk membangun desa secara swadaya, jalan yang menghubungkan antar grumbul masih setapak dan belum diaspal.
Tahun 1955, Pemda Banyumas mengenalkan petani Desa Kemawi pada budidaya cengkeh. Waktu itu, selain harga cengkeh yang tinggi, di Kemawi tersedia lahan pertanian yang luas, sehingga tersedia media yang besar untuk membudidayakan cengkeh.
Semula, petani tidak tertarik untuk mengembangkannya, mereka belum yakin apakah panen Cengkeh nanti lebih menguntungkan dari tanaman yang selama ini mereka kelola. Sampai seorang petani bernama Miswanto (alm) yang menjabat sebagai sekretaris desa menanam dalam jumlah banyak. Tahun 70-an Pak Carik ini panen perdana, hasilnya sangat besar, jauh lebih besar dari panen ubi kayu maupun tanaman lain yang biasa dibudidayakan. Baru setelah itu penduduk Kemawi berbondong-bondong menanam Cengkeh di lahan mereka.
Keinginan masyarakat untuk mulai membudidayakan Cengkeh dalam skala besar juga seiring dengan program Pemerintah saat itu, untuk mewujudkan program swasembada cengkeh melalui perluasan areal cengkeh. Memang pada rentang tahun 1958-1982, produksi cengkeh dalam skala nasional belum mencukupi kebutuhan cengkeh dalam negeri, sehingga impor Cengkeh terus meningkat dari tahun ke tahun. Program swasembada Cengkeh dilakukan dengan memberikan bantuan bibit pada keluarga petani di wilayah yang memenuhi persyaratan budidaya Cengkeh, salah satunya Desa Kemawi.
Emas Hijau
Harga Cengkeh sangat fantastis, 1 kg cengkeh sama dengan 1 kuintal beras. Jika dikalibrasi dengan harga beras saat ini, maka harga cengkeh saat itu mencapai Rp 500.000,- per kg, harga beras saat ini rata-rata Rp. 5.000 per kg. Jika satu pohon bisa menghasilkan 3 kg kering maka petani bisa meraup penghasilan kotor sejumlah Rp 1,5 juta per pohon, padahal banyak petani yang memiliki 100-150 pohon. Tidak heran jika saat itu luas tanah yang ditanami Cengkeh mencapai 850 ha dari 967 ha luas Desa Kemawi.
Saat panen tiba, sekitar 5-6 tahun setelah penanaman, sedikitnya 0,5 kg cengkeh kering bisa dihasilkan dari satu pohon. Jumlah tersebut terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Jumlah produksi cengkeh tertinggi 15 kg Cengkeh basah dari satu pohon yang menghasilkan 5 kg Cengkeh kering.
Bukan hanya Cengkeh, petani juga mengumpulkan kleyang (daun cengkeh yang gugur), yang dihargai Rp 10,-/kg kala itu. Cengkeh memang tanaman primadona bagi petani Kemawi pada tahun 1985, harga 1 Kg cengkeh kering mencapai Rp 3.250,- sementara harga beras saat itu hanya Rp 250,- per Kg, sedangkan harga emas sebesar Rp 3.000,- per gram. Bisa dibayangkan betapa tingginya harga cengkeh pada waktu itu.
Hasil pendapatan dari panen cengkeh bisa untuk membiayai hidup selama 1 (satu) tahun tanpa bekerja. Tidak hanya penduduk Kemawi yang menghirup harumnya cengkeh, ketika panen, banyak orang dari luar Desa Kemawi, misalnya dari Banjarnegara yang bekerja menjadi buruh petik cengkeh.
Dari hasil panen cengkeh ini desa kemawi mulai berbenah, berbagai infrastruktur mulai dibangun, transportasi, rumah, tempat ibadah, dan sekolah, semuanya swadaya masyarakat. Balai desa contohnya, semua biaya pembangunannya berasal dari iuran warga desa. Pemerintah desa waktu itu mengutip 2 ons per pohon cengkeh yang panen. Padahal, tiap keluarga mempunyai paling tidak 100 pohon, jadi tiap keluarga paling tidak menyetor 20 kg cengkeh.
” Jika dirupiahkan, waktu itu kami mengumpulkan paling tidak 33 juta, kalau tidak ada cengkeh mungkin kami belum punya balai desa sampai sekarang” ujar pak Sanmurdji, mantan pamong yang dulu mengurusi pembangunan balai desa pada tahun 80-an.
Bukan hanya Balai desa, warga Kemawi juga berswadaya memperbaiki jalan utama desa sepanjang kurang lebih 5 km, dari depan balai desa sampai grumbul Wates di ujung desa. Selain itu, pada akhir tahun selalu saja ada perayaan syukuran di Balai desa dengan nanggap wayang kulit di balaidesa. Setiap awal Sura juga dilakukan sedekah bumi, sebagai wujud rasa syukur atas hasil panenan.
Gara-gara Tommy
Masa-masa emas cengkeh ini dinikmati sekitar 20 tahun, sejak tahun 1987 cengkeh mulai menurun harga jualnya. Harga cengkeh turun drastis menjadi Rp. 3.000 / kg bahkan merosot lagi sampai Rp. 500 / kg. Sebabnya klasik, over produksi. Pada tahun 1990 luas area cengkeh dalam skala nasional mencapai 700.000 dan menghasilkan 120.000 ton cengkeh per tahun, padahal kebutuhan cengkeh dalam negeri hanya 100.000 ton per tahun.
Pemerintah kemudian mendirikan BBPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh) melalui SK Menteri Perdagangan 306/KP/XII/1990. Lembaga ini diketuai oleh Hutomo Mandala Putra, dan ditunjuk sebagai satu-satunya lembaga pelaksana tata niaga cengkeh. Tujuannya, mengembangkan peran KUD sebagai lembaga perekonomian rakyat dan menjamin tersedianya bahan baku industri. Lembaga ini beranggotakan BPPC beranggotakan INKUD (Induk KUD), BUMN (PT Kerta Niaga) dan BUS (PT Kembang Cengkeh Nasional).
Dengan kebijakan ini, petani tidak lagi diperbolehkan menjual cengkeh secara bebas. Mereka harus menjual pada KUD sebagai perwakilan BPPC di tingkat desa. Harganya Rp. 7.900 per kg, namun dipotong Rp. 2000 untuk penyertaan modal INKUD (DPMC), Rp. 1.900 untuk tabungan petani pada INKUD-PUSKUD atau SWKP (Simpanan Wajib Khusus Petani).
Hasilnya, petani hanya membawa Rp. 4000 dari tiap kg yang dijualnya ke KUD. Anehnya, potongan SWKP yang disebut tabungan petani tidak dapat diambil ketika petani membutuhkan. Alasannya untuk modal mengembangkan kebun cengkeh. Pak Arif, salah seorang petani cengkeh Kemawi mengaku hanya menerima Rp. 30.000 ”tabungannya” selama 6 tahun lebih menjual cengkeh ke KUD. Inilah lonceng kehancuran produk cengkeh nasional, komoditas ini tak lagi memberikan kesejahteraan bagi petani Indonesia.
Frustasi, hampir seluruh petani Kemawi menebang habis pohon cengkeh miliknya, satu per satu penyulingan cengkeh dan kleyang tutup. Petani Desa Kemawi yang memilih urbanisasi, pergi merantau ke kota-kota besar. Jakarta, Bandung, atau ke luar Jawa sebagai pilihan dalam mempertahankan kehidupan. Sementara petani yang tetap bertahan, mulai mencoba mencari jenis tanaman lain yang bisa menggantikan cengkeh.
Setelah Pesona Cengkeh Pudar
Era reformasi, sebenarnya harga cengkeh membaik. Pemerintah mengeluarkan dua kebijakan menyangkut tata niaga cengkeh yaitu 1) Mencabut hak monopsonistik dan monopolistik BPPC, membubarkan BPPC serta liberasasi perdagangan cengkeh; dan 2) Pembatasan importir cengkeh hanya oleh importir produsen dan importir terbatas.
Dua kebijakan tersebut menyebabkan harga cengkeh meningkat drastis dari Rp 3.800,- per Kg pada tahun 1997 dan menjadi Rp 80.000,- per Kg pada tahun 2002. Namun tidak banyak yang bisa dilakukan. Petani tak lagi memiliki pohon cengkeh, pohon yang tersisa tak lagi produktif karena dibiarkan tanpa pemeliharaan. Selain itu, harga cengkeh pun turun kembali, pada tahun 2003, saat panen raya harga cengkeh turun jadi Rp. 12.500.Hal ini merupakan imbas kebijakan per-cengkehan ke-2 yang membatasi importir cengkeh sehingga secara tidak sengaja, pemerintah telah memberikan hak oligopsonotik kepada Pabrik Rokok sehingga mampu mengendalikan harga cengkeh di tingkat petani, layaknya BPPC dalam bentuk lain.
Setelah 10 tahun berlalu, ternyata sektor pertanian tetap menjadi sektor terpenting bagi Desa Kemawi, disamping potensi desa laiinya seperti pengelolaan hutan di sekeliling Desa Kemawi dan Pengembangan BKD (Bank Perkreditan Desa). Kini petani Kemawi mulai menuai hasil panen dari berbagai jenis tanaman yang dibudidayakan. Meskipun harganya tidak sedasyat cengkeh, tetapi keanekaragaman jenis tanaman dapat memberikan pendapatan sepanjang tahun bagi mereka.
Jenis tanaman andalan yang saat ini banyak dibudidayakan antara lain albasia, pala, petai, durian dan duku. Albasia menjadi primadona tanaman kayu karena harganya cukup mahal dan gampang dijual. Walaupun cengkeh masih dipetik hasilnya, dan petani sempat menikmati harga yang cukup layak menurut mereka, sebsar Rp 35.000,- per Kg tahun ini, akan tetapi petani masih segan untuk melakukan pemeliharaan kembali.
Roda perekonomian memang tidak berputar secepat saat cengkeh. Banyak yang berubah saat petani kembali mengandalkan sadapan nira sebagai sumber penghasilan utama. Gali lubang tutup lubang menjadi salah satu cara untuk mempertahankan hidup.
Ketika penduduk Kemawi ditanya tentang masa depan cengkeh. Mereka menerawang jauh, membayangkan kapan Cengkeh bisa mendatangkan kesejahteraan bagi mereka. ”Hanya Tuhan yang tahu” ujar Paryati, salah seorang petani yang pernah memiliki puluhan pohon cengkeh dengan getir.
Mereka hanya berharap bahwa pemerintah terus melakukan usaha untuk mendorong kemajuan pertanian di Desa Kemawi, misalnya penyuluhan dan pelatihan, dan mengalokasikan ADD untuk menunjang sektor pertanian; memperbaiki infrastruktur transportasi; dan menciptakan pasar sehingga harga produk pertanian mereka dapat dihargai lebih layak.

Dilema Pemasaran Produk Pertanian Rakyat

noreply@blogger.com (Tegalan) — Thu, 01 Mar 2007 05:00:00 +0000

Budi Purwo Utomo seorang petani muda dari Kediri Jawa Timur, menghadapi tuntutan hukum dari PT. BISI yang mengklaim teknik pembenihan dan benih jagung yang secara turun temurun dan secara bijak dikembangkan oleh PETANI, sebagai miliknya.

Lain hanya di Kemawi, produksi Pala di sana melimpah, tapi jangan senang dulu, petani kesulitan untuk melepas produknya, kalaupun bisa harganya jatuh. Tak beda jauh dengan Ikhsan, petani yang sedang menanam Nilam di Dusun Semaya Kedung Banteng, Banyumas. Kandungan minyak Atsiri pada tanaman Nilamnya rendah, maka harga jualnya pun jatuh, standar yang diajukan perusahaan penampung Nilam sulit untuk dipenuhi olehnya.

Kalau kita cermati, beberapa kasus diatas menunjukan kesulitan-kesulitan petani untuk memasarkan hasil produksinya. Kalau bukan harganya yang jatuh, kendala-kendala untuk memasarkan dan memperoleh keuntungan selalu menghadang. Bahkan tak jarang kita temui petani-petani yang masih terjerat praktek ijon agar produk pertaniannya cepat terjual meski harga di bawah standar.

Kasus pertama diatas, mungkin kasus baru di negeri ini. Namun, sepertinya kasus serupa akan terus menambah berkas perkara di pengadilan-pengadilan. Pasalnya Indonesia ikut dalam perjanjian TRIPs, suatu perjanjian pertanian internasional yang mengatur paten produk dan proses atas penemuan-penemuan di bidang biotekhnologi, termasuk pangan dan pertanian. Sialnya, hapir 97 persen paten dalam bidang ini telah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan agrobisnis raksasa dan berskala dunia. Kalau seperti ini, bagaimana dengan tekhnik budidaya pertanian yang telah ratusan tahun dikembangkan nenek moyang kita dan kebetulan mirip dengan cara perusahaan-perusahaan ini.

Satu lagi, di negara ini, memang harga jual produk pertanian tidak pernah bisa melebihi barang konsumsi lain, kenaikan harga beras tidak pernah dirasakan manisnya oleh petani, mereka terlanjur menjual habis panenannya sebelum musim paceklik yang membumbungkan harga beras tiba.

Selamat Membaca

Liberalisasi Pertanian:Lonceng Kematian Petani Indonesia

noreply@blogger.com (Tegalan) — Thu, 22 Feb 2007 11:16:00 +0000

Oleh
MN.Latief
Bagaimana negara yang pernah berswasembada beras menjadi pengimpor beras terbesar di dunia? Inilah pengalaman yang pernah dialami oleh negara kita. Susah payah membangun swasembada beras, tiba-tiba runtuh oleh badai krisis akhir 90-an. Bahkan di tahun anggaran 1998/1999 Indonesia menjadi pemimpor beras terbesar di dunia, waktu itu Indonesia mengimpor beras sebanyak 4,8 juta ton. Sampai kini Indonesia menjadi pembeli beras terbanyak di dunia, 10 persen dari beras yang diperdagangkan di dunia masuk dalam pasar produk pertanian dalam negeri. Menurut Bonie Setiawan, dalam buku Globalisasi Pertanian, bila ketergantungan pada impor beras terus naik, maka Indonesia akan terus menjadi pemimpor beras terbanyak selamanya.

Bagaimana hal ini bisa terjadi? Untuk menjawabnya kita harus mengurai lebih banyak pernak-pernik dunia pertanian tanah air. Khusunya kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian yang menjadi persoalan mendasar pertanian kita. Di negeri ini, kebijakan pertanian begitu kompleks, rumit dan sarat kepentingan pihak, dari petani, pejabat, perusahaan besar, sampai para pemburu rente. Mereka ribet dengan urusannya masing-masing, kongkalikong dan memburu keuntungan paling tinggi.

Karena ruwetnya kebijakan pertanian di negeri ini, kita hampir tiap tahun mengalami kenaikan harga beras, kelangkaan pupuk di pasaran, anjlognya harga gabah, dan persoalan lain yang merugikan masyarakat. Seperti diakhir 2006, harga beras melonjak lebih dari 30 persen. Khusus mengenai lonjakan harga beras tahun ini, Bustanul Arifin seorang guru besar pertanian dari Universitas Lampung mengatakan bahwa pemerintah menerapkan manajmen yang buruk dalam mengurusi beras. Menurutnya, persoalan mendasar dalam menajemen stok pemerintah adalah tidak adanya penanggungjawab atas pengadaan beras dan bagaimana pengadaan dilaksanakan. Setiap daerah, menurutnya harus mempunyai cadangan stok beras yang diadakan oleh pemerintah pusat dan daerah (Kompas 14 Desember 2006). Hampir senada, Faisal Basri, pengamat ekonomi menilai bahwa memahami kenaikan harga beras sesungguhnya tidak terlalu rumit. Kejadian ini sudah berulangkali dan seperti telah menjadi ritual tahunan. Namun penyelesaiannya tidak pernah kunjung tuntas, jurus yang itu-itu saja, yakni membuka kran impor beras. Akibatnya seribu satu masalah yang menjadi penyebab carut marutnya dunia perberasan tak kunjung ditangani dengan seksama (Kompas. 18 desember 2006).
Siapa yang dirugikan, tentu saja petani dan masyarakat pedesaan lain. Mereka adalah golongan paling lemah dalam konstelasi ekonomi pertanian nasional. Importir beras, pedagang besar, perusahaan-perusahaan multinasional yang menguasai benih, pupuk, obat-obatan, mesin pertanian, tanaman transgenik, penguasa tanah besar tentu bukan lawan yang seimbang bagi petani kita. Rata-rata petani kita hanya menguasai kurang dari 0,3 ha, selain jutaan petani lainnya yang tidak mempunyai tanah, bagaimana mungkin mereka melawan oranng-orang dan perusahaan yang mempunyai modal jutaan kali lipat.

Liberalisasi Pangan
Mulai tahun 1995 Indonesia masuk pada perjanjian pertanian (Agreement on Agriculture) World Trade Organization. Perjanjian ini adalah perjanjian yang mengikat secara hukum dan harus ditaati oleh negara yang mengikutinya. Dengan mengikutinya, Indonesia berkewajiban untuk pertama, mengurangi dukungan domestic. Dukungan domestic ini biasanya diberikan pemerintah kepada petani dalam bentuk kredir lunak dan subsidi input bahan-bahan pertanian. Setelah perjanjian ini, sedikit-demi sedikit bantuan pemerintah tersebut akan dikurangi sampai akhirnya dihapus sama sekali. Kedua pengurangan subsidi ekspor. Dengan pengurangan ini, petani kita dibiarkan pemerintah untuk menghadapi pemain-pemain besar pemasar produk pertanian. Ketiga, perluasan akses pasar yang diartikan sebagai penghapusan seluruh hambatan impor dan dikonversi dalam bentuk tariff. Tariff ini nantinya akan dikurangi sebesar 36 persen bagi negara maju, sementara bagi negara berkembang, tariff impor akan dikurangi 24 persen dalam jangka waktu 10 tahun dan pengurangan minimum 10 persen.

Selain Agrement On Agriculture, adalagi beberapa perjanjian internasional yang merugikan petani kita. Misalnya TRIPs, suatu perjanjian yang mengatur tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam bidang perdagangan. Perjanjian ini mewajibkan setiap negara untuk memberikan paten terhadap produk dan proses atas penemuan-penemuan di bidang biotekhnologi, termasuk lingkup pangan dan pertanian. Artinya Negara harus mengakui paten atas tanaman-tanaman dan bibit yang kebanyakan berada di negara dunia ke-tiga, dan sebaliknya tidak mengakui hak-hak komunitas setempat atas sumber daya mereka sendiri. Celakanya, perusahaan-perusahaan multi nasional sekarang telah menguasai 97 persen paten di dunia. Jika hal ini terus terjadi, bisa jadi petani kita yang ada di desa-desa harus membeli bibit Jagung pada perusahaan besar Mosanto di Amerika sana, atau membeli bibit padi pada perusahaan agrobisnis raksasa lain.

Isu lain yang berkaitan dengan liberalisasi pertanian di dunia adalah perjanjian SPS (Sanitasi dan Fitonisasi) yaitu perjanjian mengenai aturan karantina barang-barang impor pertanian untuk perlindungan terhadap kesehatan manusia, tanaman dan hewan, yang harus sesuai dengan standar-standar kesehatan yang bisa dibenarkan secara ilmiah. Dalam perjanjian ini, WTO menunjuk badan yang bernama Codex Alimentaius yang diurus oleh WHO dan FAO. SPS ini banyak dipakai oleh negara maju sebagai penghalang akses pasar produk pertanian dari negara-negara dunia ketiga. Standar ini sangat mahal untuk diterapkan di negara berkembang dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Akibatnya banyak produk pertanian dari negara berkembang yang tidak bisa masuk ke negara maju karena standar yang tidak bisa dipenuhi oleh pertanian skala kecil dan tradisional.

Hampir serupa dengan perjanjian Sanitasi dan Fitonasi adalah TBT (Technical Barriesrs to Trade). Perjanjian ini mengatur standarisasi baik yang bersifat mandatory (wajib) maupun yang bersifat voluntary yang mencakup karakteristik produk; metode dan proses produk; terminology dan simbol; serta persyaratan kemasan (packaging) dan label (labeling) suatu produk. Ketentuan ini ditetapkan untuk memberikan jaminan bagi kualitas suatu produk ekspor, memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan hidup. Pertanjian TBT ini mewajibkan para anggotanya untuk menggunakan standar internasional sebagai dasar penetapan standar, seperti ISO dan lainnya.

Petani Kecil Makin Terpinggirkan
Petani di Indonesia oleh program revolusi hijau terlanjur diarahkan pada bentuk pertanian yang berasupan tinggi (high external input). Dengan model pertanian seperti ini, tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan petani akan input luar seperti benih, pupuk, racun pada hama dan penyakit tanaman sangat tinggi. Apa jadinya jika pemerintah mengurangi subsidinya pada bahan-bahan ini? Petani akan menanggung kenaikan biaya produksi dan usaha tani akan memerlukan modal yang sangat besar walaupun pada skala kecil dan tradisional. Mana mungkin petani kita mampu menyediakan modal dalam jumlah yang besar sementara kredit-kredit usaha tani juga dipangkas pemerintah. Tentu saja produktifitasnya menurun, dan merugi.

Hal diatas baru kerugian petani kita dalam proses produksi, bagaimana dengan pemasaran hasil pertanian mereka? Ambil contoh harga beras, apakah harga beras yang mahal berarti juga peningkatan kesejahteraan petani? Ternyata tidak, jika sekarang kita merasakan harga beras yang mahal, ternyata kenaikan harga beras tidak dinikmati oleh petani. Mereka tetap saja membeli beras dengan harga mahal karena hasil pertanian mereka terlanjur dijual dengan harga murah. Harga jual gabah di tingkat petani belum mampu mengangkat taraf hidup petani, kenaikan harga jual gabah tidak semimbang dengan laju inflasi dan selalu tertinggal jauh dari kenaikan barang konsumsi selain pertanian. Perjanjian yang ditandatangani pemerintah dalam bidang pertanian juga membuka kran impor beras, akibatnya harga beras di pasar lokal hancur dan berakibat pada sistem pengadaan pangan lokal dari dalam negeri. Impor beras sebenarnya hanya ditujukan untuk mengendalikan harga beras dan menambah stok di daerah-daerah rawan pangan, namun kenyataannya daerah yang surplus seperti Lampung, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Karawang, Indramayu juga kedatangan beras impor. Tentu saja, harga beras dan gabah di daerah tersebut hancur, dan petani mengalami kerugian.

Sesungguhnya, banyak pihak yang telah menyadari ketidakadilan dalam mekanisme perdagangan produk pertanian internasional ini. Dalam perdagangan ini, mereka hnya melihat dominasi negara-negara maju dan perusahaan agrobisnis raksasa. Misalnya Vatikan, pimpinan tertinggi umat Katolik dunia ini mengeluarkan pernyataan perlunya reformasi perdagangan dunia. Menurut Vatikan, peraturan-peraturan perdagangan seharusnya disesuaikan dengan komitmen yang lebih luas untuk mengembangkan umat manusia dan untuk mengangkat standar kehidupan masyarakat miskin. Khusus untuk kesepakatan perdagangan pertanian, Vatikan meminta agar menjadikannya tes moral dan ekonomis karena hasilnya nanti tidak hanya untuk kepentingan kehidupan banyak petani dan keluarga kecil, tetapi juga untuk keseluruhan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang seharusnya mampu mengekspor produk mereka ke negara-negara maju tanpa hambatan tarif atau hambatan apapun, dan negara berkembang juga tidak diharuskan untuk membuat komitmen yang tidak sesuai dengan status ekonomi dan pembangunan mereka.

Terakhir Paus Benediktus XVI mengemukakan keprihatinannya terhadap para petani kecil: ‘Tidak boleh dilupakan bahwa kerentanan kawasan pedesaan memiliki dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan hidup para petani kecil dan keluarga mereka’, katanya. Paus juga meminta adanya rasa ‘solidaritas’ dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO lalu dan adanya perlindungan khusus melalui mekanisme pengamanan bagi kaum miskin, keluarga-keluarga di daerah pedesaan, dan, khususnya, kaum perempuan pedesaan dan anak-anak. Paus juga menunjukkan ‘pentingnya untuk membantu komunitas-komunitas asli di pedalaman karena mereka juga sering menjadi subyek apropriasi untuk kepentingan keuntungan semata’.

Sistem Ijon, Pola Lama dalam Perdagangan Pertanian yang Masih Berkembang

noreply@blogger.com (Tegalan) — Mon, 12 Feb 2007 11:35:00 +0000

Oleh Akhmad Solehudin

Pak Kartawiraji (60 th) duduk di gubug kecil di tengah ladang, ubi goreng dan teh "tubruk" kiriman istrinya tinggal sisa-sisa, sementara pandanganya menyapu lembah. Sore itu, di ladangnya berkumpul banyak orang. Beberapa orang terlihat sedang memetik buah Duku, sementara anak-anak kecil berkerumun di bawah pohon memandang ke atas, mengikuti gerak orang yang berada di atas ranting. Mereka tengah asyik menungu jatuhnya buah duku yang dipetik pemanen di atas, jika ada buah jatuh, mereka ramai berebut.

“Mau minta sedikit, buat cucu” ujarnya. Ladang tersebut milik Pak Kartawiraji, juga pohon Duku diatasnya, tapi mengapa dia harus meminta duku? Ternyata, lima pohon Duku miliknya sudah dibeli juragan sejak masih berupa bunga, atau diijonkan. Maka dia dan keluarganya tak bisa puas menikmati hasil kebun sendiri, karena hasil panen sudah bukan menjadi haknya, karena itulah dia harus meminta kepada juragan yang nebas (membeli) Duku miliknya. Walaupun sudah dibeli, Pak Kartawiraji masih harus bertanggungjawab menjaga keutuhan dan memelihara tanaman sampai masa panen.

Menurut Faried Wijaya (1991), ijon, merupakan bentuk perkreditan informal yang berkembang di pedesaan. Transaksi ijon tidak seragam dan bervariasi, tetapi secara umum ijon adalah bentuk kredit uang yang dibayar kembali dengan hasil panenan. Ini merupakan “penggadaian” tanaman yang masih hijau, artinya belum siap waktunya untuk dipetik, dipanen atau dituai. Tingkat bunga kredit jika diperhitungkan pada waktu pengembalian akan sangat tinggi, antara 10 sampai dengan 40 persen. Umumnya pemberi kredit merangkap pedagang hasil panen yang menjadi pengembalian hutang.

Praktek ijon yang dilakukan pedagang/tengkulak hasil pertanian sudah mengakar dan menjadi tradisi perdagangan hasil pertanian di pedesaan. Studi yang dilakukan BABAD untuk menganalisa rantai pemasaran produk pertanian di Pasar Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, menemukan bahwa praktek ijon pada komoditas buah dan rempah-rempah pertanian lahan kering melibatkan banyak aktor dalam mata rantai yang berperan sebagai distributor pinjaman sekaligus pengepul hasil pertanian dengan sistem multilevel. Tengkulak biasanya terbagi menjadi beberapa level yang mencerminkan tingkat kekuatan modalnya. Tengkulak kabupaten memiliki “bawahan” beberapa tengkulak kecamatan. Tengkulak kecamatan memiliki beberapa “bawahan” tengkulak desa, begitu seterusnya sampai level dusun. Modal yang dipinjamkan sampai dengan petani merupakan milik pemodal besar di tingkat kabupaten, sementara tengkulak kecamatan, desa dan dusun hanya mendistribusikan.

Siklus peredaran modal dimulai pada setiap awal musim produksi tiap komoditas, misalnya ketika pohon Petai mulai berbunga, maka saat itu pula modal pinjaman dari tengkulak besar digelontorkan. Jika dalam waktu berdekatan terdapat lebih dari satu jenis komoditas yang mulai berbunga, misalnya sedang musim Duku, musim Melinjo, dan musim Pala berbunga, maka volume modal pinjaman yang beredar juga berlipat ganda. Di Kecamatan Somagede saja terdapat setidaknya 5 tengkulak besar yang menyalurkan pinjaman dan menampung pembelian komoditas Gula Kelapa, Kelapa,Pala, Cengkih, Melinjo, Petai, Duku dan Jengkol.

"Nulung Menthung"; Menolong tapi Nyolong
Petani meminjam uang dan mengijonkan tanamannya untuk kebutuhan konsumtif dan jangka pendek. Budaya konsumerisme yang merebak sampai pelosok pedesaan juga menjadi faktor pendorong maraknya sistem ijon. Dalam beberapa kasus, petani meminjam karena ada kebutuhan mendesak, dan tengkulak yang meminjamkan uang anggap sebagai penolong. Di daerah pedesaan, hubungan petani dan tengkulak pengijon memang sangat pribadi dan patronase. Antara petani dan tengkulak merasa sebagai satu keluarga yang saling tolong menolong, dan saling menjaga kepercayaan. Hal ini yang jeli dimanfaatkan pemodal besar dari luar daerah sehingga eksploitasi yang dilakukan tersamar dengan hubungan kekeluargaan dan saling tolong menolong. Petani sendiri merasa dirugikan tetapi juga diuntungkan. Mereka merasa rugi karena seharusnya dia bisa mendapatkan hasil lebih jika tanamannya tidak diijonkan, namun mereka merasa untung juga dengan adanya pengijon, karena jika ada kebutuhan mendesak, mereka akan cepat mendapatkan uang.

Prosedur pinjaman dengan sistem ijon memang mudah, luwes dan informal, tidak terikat waktu dan tempat. Hal ini yang menjadi daya tarik petani untuk memperoleh pinjaman dengan cepat dan praktis. Di Desa Kemawi contohnya, meskipun telah dibentuk Badan Kredit Desa (BKD) atas kerjasama Pemerintah Desa dan BRI Unit Somagede, ternyata kurang dimanfaatkan, alasannya terlalu rumit dan prosedural, walaupun mereka mengetahui hitung-hitungan ekonomisnya akan lebih menguntungkan. Jadi maraknya ijon bukan sekedar derasnya modal yang ingin mengeksploitasi petani, namun juga karena persoalan budaya dan sesat pikir masyarakat.

Tengkulak sebagai kreditor dan pembeli hasil produk pertanian mendapatkan keuntungan berlipat. Keuntungan tersebut didapat dari bunga dari pinjaman yang diberikan, dan keuntungan dari selisih harga beli di petani dengan harga jual di pasar konsumen. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tengkulak leluasa membeli hasil panen petani dengan rendah karena posisi tawar yang sangat kuat di hadapan petani. Walaupun harga akan bergerak sesuai tarik ulur permintaan dan penawaran barang, selisih keuntungan akan lebih banyak dinikmati tengkulak atau pengepul. Sebaliknya, petani akan dirugikan karena terbebani hutang dengan bunga pinjaman tinggi, serta dirugikan untuk mendapat kesempatan memperoleh harga yang layak bagi hasil panennya.

Upaya yang dilakukan untuk membebaskan petani dari jeratan ijon bukannya tidak dilakukan oleh pemerintah. Di setiap desa telah dibentuk Badan Kredit Desa dan inisiasi untuk membentuk koperasi pertanian sudah sering dilakukan. Namun jerat dan jaring sistem ijon ternyata sulit dipupuskan. Untuk mengurangi penderitaan petani dari sistem ijon, harusnya petani sendiri yang bangkit kesadarannya dan mulai merupah perilakunya. Hidup berhemat, menabung, memanfatkan fasilitas kredit yang diberikan pemerintah atau lembaga keuangan mikro lain, dan membentuk wadah bersama petani lain untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi produksi dan konsumsi. Sistem ijon merupakan permasalahan ekonomi pertanian yang sudah usang disebutkan di buku-buku pelajaran sejak sekolah dasar, dan ternyata hingga era kemajuan teknologi dan informasi, sistem ijon seakan menjadi bangunan tua, kokoh yang tak runtuh-runtuh.

Begitu lebarkah kesenjangan kesadaran dan pengetahuan masyarakat desa, begitu kuatkah mitos kekeluargaan dalam hubungan ekonomi antara petani dan tengkulak. Dahulu, petani mengijon karena memang tidak ada alternatif dalam pemasaran produk dan mendapat pinjaman. Namun setelah konteks sosiologis yang berubah, kondisi dan struktur ekonomi yang berubah, mengapa ijon masih menjadi pilihan padahal banyak alternatif tersedia bagi petani untuk tidak mengijon. Pembangunan infrastruktur pedesaan yang memudahkan distribusi barang dan jasa, akses informasi dan akses pasar yang cukup tersedia ternyata tidak merubah pilihan petani untuk mengijon. Apakah tengkulak dan pemodal lokal juga berhasil berbenah diri merubah pendekatan memasarkan ijon di era sekarang, atau jeratan hutang petani kepada tengkulak tak pernah putus sejak nenek moyangnya? Jawaban-jawaban pertanyaan tersebut yang belum selesai kami kami kaji sampai saat ini. []

Permasalahan Pemasaran Produk Pertanian di Banyumas: Studi Kasus Desa Kemawi, Kec. Somagede

noreply@blogger.com (Tegalan) — Mon, 12 Feb 2007 11:25:00 +0000

Oleh Widya K.

Penduduk Desa Kemawi, desa yang berada di perbukitan Serayu Selatan ini sudah sepatutnya bersyukur atas rahmat dan karunia Sang Pencipta yang telah menumbuhkan berbagai jenis tanaman dari tanah-tanah pekarangan maupun kebunnya sebagai sumber kehidupannya. Desa ini berpenduduk 5.530 orang yang terbagi dalam 1.378 KK., sebagian besar menjalani profesi sebagai petani dan pengrajin gula kelapa, sehingga sektor pertanian niscaya menjadi tumpuan penghidupan utama bagi mereka. Kemawi, memang cukup beruntung, setelah sempat berjaya dengan komoditas cengkeh pada akhir 80-an, meskipun belum ada komoditas yang diakui masyarakat dapat menggantikan, namun beranekaragam jenis tanaman yang saat ini dibudidayakan telah dapat memberikan kontribusi pendapatan yang cukup layak bagi kelangsungan hidup keluarga petani.

Berdasarkan survey pemasaran produk pertanian yang dilakukan Babad, diketahui bahwa sedikitnya terdapat 21 produk pertanian yang biasa diperdagangkan di Kemawi dengan volume/jumlah produksi yang masih terbatas hingga yang melimpah ruah, sehingga saat pada musim panen tertentu (panen raya) seringkali dihargai murah oleh tengkulak[1] maupun pengepul.[2] Sebagian besar produk yang dihasilkan Kemawi berasal dari tanaman tahunan, karena kondisi ekofisiologisnya, dengan tanah podzolik merah kuning dan kondisi iklim dataran tinggi kering yang ada lebih mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut dibandingkan tanaman pangan dan sayuran yang banyak di budidayakan di wilayah lain di Kec. Somagede. Kondisi ini justru menguntungkan, karena beberapa komoditas seperti pala, cengkeh, kopi, melinjo, durian, duku dan jahe menjadi jenis komoditas unggulan yang jarang bahkan tidak ditemui di wilayah Kabupaten Banyumas lainnya.

Walaupun, tidak menghasilkan tanaman padi sebagai bahan makanan pokok, penduduk Kemawi tetap bisa membiayai kebutuhan pangan harian dari hasil penjualan gula kelapa. dan warung hidup yang dikelolanya di sekitar rumah (pekarangan). Rata-rata kepala keluarga (KK) dapat memproduksi gula kelapa sebanyak 3-4 kg per hari. Sementara itu, tanaman palawija (kacang tanah, ketela pohon); tanaman obat (jahe); tanaman rempah (pala, cengkeh, kopi, lada); tanaman hutan (melinjo, petai, jengkol) dan tanaman buah-buahan (duku, durian, kelapa) menjadi sumber pemasukan lain bagi kebutuhan yang lebih besar seperti biaya sekolah, biaya kesehatan dan pemeliharaan rumah. Adapun, tanaman kayu (albasia, jati, mahoni, sonokeling, akasia) baru dipanen saat petani membutuhkan biaya dalam jumlah besar, seperti investasi (membeli tanah, sawah), pernikahan, kesehatan, dan pembangunan rumah.

Roda perekonomian pada sektor pertanian berjalan dengan adanya jual-beli antara petani sebagai produsen dengan lembaga pemasaran (tengkulak, pengepul). Sebagian besar tengkulak merupakan penduduk Kemawi, sehingga sebagian besar dari mereka juga menjadi pemilik warung untuk menyediakan kebutuhan petani sehari-hari. Jadi ketika mereka membeli hasil petani, terutama gula kelapa, biasanya dibarter/ditukar dengan barang yang dibutuhkan oleh petani. Berdasarkan Kecamatan Somagede dalam Angka Tahun 2005, di Kemawi terdapat 43 warung yang tersebar di 16 dusun, maka di setiap dusun terdapat sekitar 2-3 warung. Menurut Pujo, salah satu pedagang di dusun Cerean, transaksi atau jual-beli yang lazim dipraktekannya adalah tebas atau ijon. Menurut penuturannya, tanaman yang sering dijual secara tebas oleh petani adalah cengkih, petai, jengkol, pala, melinjo, durian, dan duku jika hasil produksi tanamannya melimpah; dan kayu jika jumlahnya sedikit. Khusus, untuk komoditas cengkih, pala dan melinjo, ia melakukan nilai tambah dengan menguliti buah dan pengeringan, sehingga harga jual ke pengepul menjadi lebih tinggi. Pada musim panen raya, ia bisa mengepul 1 ton buah cengkeh basah dan sekitar 5 kuintal pala basah. Sementara itu, tanaman yang sering di-ijon-kan oleh petani adalah cengkih dan pala. Praktek ini dilakukan jika ada petani yang sedang benar-benar membutuhkan uang, sehingga semata-mata bukan untuk mencari keuntungan akan tetapi juga memberikan bantuan.

Menurut Junaedi, Ketua KSM Sekar Kuning, budaya tebas dan ijon, telah menjadi hal yang akrab bagi petani Kemawi, bahkan telah mendarah daging. Petani lebih menyenangi menjual secara tebas karena mereka tidak perlu melakukan pekerjaan tambahan (pemetikan hasil) ketika panen tetapi sudah langsung menerima uang cash, “nyingget pegawean Mbak, dadi bisa nyekel gawean liyane” ujarnya sambil tersenyum. Alasan lain yang sering diutarakan untuk lebih memperkuat pilihan cara penjualan tebas adalah mereka membutuhkan sejumlah uang yang harus dipenuhi dalam tempo waktu yang cepat.”Dadi nek wohe wis katon abang-abang utawa mateng , ya cepet-cepet bae ditawakna maring tengkulak Mbak, apa maning nek wis kudu mbayar utang, yang langsung bae cepet-cepet didol,” penjelasannya lebih lanjut. Beberapa petani, seiring dengan perbaikan infrastruktur jalan dan kemudahan untuk memperoleh akses kendaraan kredit pun memilih untuk menjual langsung hasil buminya ke Pengepul di Kecamatan. Dua sentra pengepul yang sering dikunjungi petani maupun tengkulak Kemawi adalah Sokawera dan Somagede. Infrastuktur jalan yang telah diperbaiki pada akhir 2003, diakui sangat berkontribusi dalam pemasaran produk mereka karena bisa lebih mendekatkan mereka ke pasar (jarak Desa Kemawi ke pasar terdekat sekitar 10 km) dan memudahkan mereka dalam memperoleh informasi pasar produk. Pak Junaedi mencontohkan, Saat panen petai kemarin ia bisa mengetahui harga jual petai di Sumpiuh lebih mahal dibandingkan Sokawera yaitu Rp 6.000,- per bendel, jadi terdapat selisih Rp 1.000,- per bendel dibandingkan harga yang ditawarkan oleh Pengepul di Sokawera Rp 5.000,-, walupun sebenarnya harga keduanya sangat murah. Hal ini memang salah satu kelemahan produk pertanian, karena produk pertanian yang cenbderung homogen dan diproduksi secara massal mudah diperoleh dari produsen (petani) mana saja, sehingga jika petani menaikkan harga, pembeli dapat mencari dari produsen laiinya. Walaupun melakukan penjualan sendiri ke pengepul, sebagian besar produk pertanian tetap dijual secara mentah karena mereka “sungkan” (tidak telaten) untuk melakukan pasca panen produk. Walaupun, harga beli yang diterima murah, dan sering dikeluhkan, praktek ini tetap dijalankan hingga sekarang.

Salah satu tengkulak (pengepul di tingkat desa) yang sudah memulai usahanya sekitar tahun 1985, Salud, menuturkan, sekitar awal tahun 2002, persaingan pemasaran di wilayah Kemawi cenderung lebih berat. Hal itu disebabkan banyak tengkulak baru yang mulai ikut bermain untuk turut mengais rezeki. Pria yang telah menekuni profesi pedagang selama 13 tahun ini menuturkan bahwa saat ini, dia mengkhususkan diri untuk menampung hasil gula kelapa dari petani di sekitar tempat tinggalnya (dusun Wanacala,Wanasari dan Wates) untuk dipasarkan ke luar kota, Yogyakarta dan dijual ke pengepul kecamatan, Pak Hodo, di Somagede. Sebelumnya, ia juga mengepul berbagai macam produk pertanian yang dihasilkan di Kemawi seperti petai, cengkeh, melinjo, jengkol, duku, kayu dan sebagainya, bahkan ia mendatangi lokasi-lokasi panen di wilayah Kemawi untuk mencari barang. Ketika itu, ia bisa mengepul hingga 0,9-1 ton melinjo per hari, atau cengkeh sekitar 1 kwintal basah per hari. Khusus, komoditas gula kelapa, per hari tidak kurang dari 4 kwintal dapat ditampungnya, bahkan pada saat tertentu ia bisa mengepul sebanyak 9 kuintal per hari. Namun, saat ini dapat mengepul gula kelapa sebanyak 2,5 kuintal saja sudah disyukuri. “Yah rejeki kan kudu dibagi-bagi ya Mbak, masak sing liyane mlarat bae, inyong dhewek-dhewek makmur kan kurang bener”, candanya. Untuk mempertahankan petani pemasok gula, mau tidak mau ia harus menyediakan uang untuk memenuhi kebutuhan petani terlebih dahulu. Nampaknya, ini pilihan satu-satunya untuk mempertahankan produsen gula, ujarnya sambil tertawa. Diakui, olehnya semenjak perbaikan infrastruktur jalan, mulai banyak penduduk Kemawi yang menjual langsung dagangannya ke pengepul di bawah (Sokawera dan omagede) dengan motor kreditan, mengurangi pendapatannya. Untuk tambal sulam, pendapatan yang hilang, karena petani kini tidak lagi menjual barang kepadanya, ia kini menjual jasa transportasi.

Ditanya tentang praktek ijon, pria beranak tiga ini, menuturkan, bahwa dirinya sudah jarang sekali melakukannya. Menurutnya, praktek ijon lebih banyak menguntungkan salah satu pihak, sehingga pihak lain banyak dirugikan. Ia melakukan ijon, jika kondisi petani yang meminta ijon memang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, keuntungan ijon mirip riba, sedangkan riba diharamkan oleh agama, jadi ketika ia melakukan ijon. Beberapa petani mulai meninggalkan praktek ijon saat ini, tambahnya.

Nampaknya praktek-praktek jual-beli atau pemasaran produk pertanian yang ada di Kemawi, sudah sedemikian mapan sebagai pilihan cara terbaik petani menjual produknya kepada pembeli. Bahkan ketika petani sebenarnya merasa dirugikan dengan nilai tukar rendah dari tengkulak/pengepul, mereka tetap memilihnya, karena tidak ada alternatif cara lain yang lebih baik atau menjanjikan bahwa cara lain ini dapat memberikan nilai tukar yang lebih tinggi bagi produk mereka. Selain itu, akses dan informasi pasar yang lebih luas juga belum bisa diperoleh oleh petani, disamping sifat individual petani untuk melakukan jual-beli. Transaksi yang terjadi memang tidaklah sesederhana tentang petani menjual produk kepada orang lain, akan tetapi rentetan ketergantungan petani kepada tengkulak/pengepul juga merupakan salah satu jerat yang sulit untuk dilepaskan begitu saja oleh petani, seperti pinjaman atau kredit dari lembaga pemasaran yang bersifat mengikat sehingga memperlemah kedudukan petani dalam proses penentuan harga. Pola pikir yang ada dan gaya hidup yang dipilihnya ikut berkontribusi di dalamnya, sehingga pengelolaan aset-aset yang dimiliki habis untuk membiayai pola dan gaya hidup konsumtif.

Untuk permasalahan pemasaran di Kabupaten Banyumas secara luas, nampaknya Pemda melalui Dinas terkait belum bisa menjembatani kebutuhan ini. Pasar lelang Barlingmascakeb sepertinya belum bisa menyentuh persoalan mendasar petani, seperti penyediaan akses pasar dan bagaimana meningkatkan posisi tawar petani dalam pasar. Beberapa hal yang telah diperankan Dinas terkait untuk meningkatkan posisi tawar petani adalah program pelatihan pasca panen untuk memberikan nilai tambah pada bentuk. []

[1] Tengkulak adalah salah satu lembaga pemasaran yang secara langsung berhubungan dengan petani.
[2] Pengepul atau pedagang pengumpul adalah pembeli komoditi pertanian dari tengkulak