Teras Muda Cianjur

Satpol PP Cianjur Bongkar 23 Kios Liar di Ciranjang, Warga Keluhkan Jadi Lokasi Pesta Miras dan Tempat Sampah

2026-07-04T21:56:44.225+07:00

CIANJUR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cianjur kembali melakukan penertiban bangunan liar. Kali ini, sebanyak 23 kios semi permanen yang berdiri di sepanjang Jalan Raya Bandung, Kecamatan Ciranjang, dibongkar setelah dinyatakan tidak memiliki izin dan dinilai meresahkan masyarakat.

Penertiban yang berlangsung pada Jumat (3/7/2026) malam tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan warga yang mengeluhkan keberadaan kios-kios ilegal di kawasan tersebut.

Kepala Satpol PP Kabupaten Cianjur, Djoko Purnomo, mengatakan pihaknya menerima surat permohonan dari masyarakat agar bangunan-bangunan tersebut segera ditertibkan karena diduga menjadi tempat berbagai aktivitas yang mengganggu ketertiban umum.

"Awalnya dari laporan warga, yang disertai surat permohonan agar kios-kios ilegal di Kecamatan Ciranjang yang berada di tepi jalan dibongkar. Setelah dipastikan tak ada izin, kami langsung lakukan pembongkaran dengan melibatkan puluhan anggota Satpol PP serta instansi lainnya," kata dia, Sabtu (4/7/2026).

Menurut Djoko, selain tidak memiliki izin, sejumlah kios yang sudah lama tidak difungsikan justru dimanfaatkan oleh sekelompok orang sebagai lokasi pesta minuman keras.

Keberadaan bangunan kosong tersebut juga disebut sering dijadikan tempat pembuangan sampah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga memunculkan bau tidak sedap dan mengganggu kenyamanan warga sekitar.

"Jadi kerap digunakan untuk pesta miras dan tempat sampah. Makanya warga mengeluh dan bersurat untuk dibongkar kios ilegal tersebut," kata dia.

23 Kios Dibongkar di Tiga Titik Jalan Raya Bandung

Dalam operasi penertiban itu, Satpol PP membongkar sekitar 23 kios semi permanen yang tersebar di tiga lokasi berbeda di sepanjang Jalan Raya Bandung, Kecamatan Ciranjang.

Seluruh bangunan yang ditertibkan dipastikan merupakan bangunan liar karena tidak mengantongi izin yang sah.

"Semuanya bangunan semi permanen dan tidak memiliki izin atau bangunan ilegal. Makanya langsung kami bongkar," kata dia.

Penertiban untuk Ciptakan Lingkungan yang Lebih Tertib dan Bersih

Djoko menjelaskan, langkah penertiban ini bukan hanya untuk menghilangkan bangunan liar, tetapi juga sebagai upaya menciptakan lingkungan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat maupun pengguna jalan.

Ia berharap, setelah kios-kios tersebut dibongkar, aktivitas pesta minuman keras maupun kebiasaan membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut tidak lagi terjadi.

Selain itu, penataan kawasan juga diharapkan dapat memperindah wajah Kabupaten Cianjur, sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya di kawasan Jalur Puncak.

"Dengan tidak adanya kios-kios liar tersebut, diharapkan tidak ada yang menenggak miras di sana dan meresahkan warga. Tidak ada yang buang samlah sembarangan, dan Cianjur bisa kembali indah. Seperti halnya Jalur Puncak yang kios liarnya kita bongkar, sekarang sudah lebih indah. Pengendara yang melintas bisa melihat pemandangan kawasan puncak lebih indah," tegasnya.

Penertiban bangunan liar ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menjaga ketertiban umum, meningkatkan kebersihan lingkungan, serta menata kawasan strategis agar lebih aman, nyaman, dan sedap dipandang masyarakat.

Resmi! Ragnar Oratmangoen Jadi Pemain Baru Persib Bandung

2026-07-04T19:54:35.752+07:00

BANDUNG – Persib Bandung kembali memperkuat komposisi tim menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026/2027. Kali ini, Maung Bandung resmi mengumumkan perekrutan pemain Tim Nasional Indonesia, Ragnar Oratmangoen, yang dikontrak selama tiga musim hingga 2029.

Kehadiran Ragnar menjadi bagian dari strategi Persib dalam memperdalam kualitas skuad. Pemain berusia 28 tahun tersebut dikenal memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi lini depan, mulai dari winger hingga gelandang serang, sehingga dinilai mampu memberikan banyak opsi bagi tim pelatih.

Rekrutan anyar ini melanjutkan rangkaian aktivitas transfer Persib pada bursa pemain musim ini. Sebelumnya, klub asal Kota Bandung tersebut telah memperkenalkan sejumlah wajah baru, seperti Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Sandy Walsh, dan Gakuto Notsuda.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Persib membangun tim yang lebih kompetitif guna menghadapi padatnya agenda pertandingan di kompetisi domestik maupun level Asia pada musim 2026/2027.

Berbekal Pengalaman Panjang di Kompetisi Eropa

Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen lahir di Oss, Belanda, pada 21 Januari 1998. Sebelum merapat ke Persib, ia bermain untuk klub Dender yang berkompetisi di Liga Pro Belgia.

Karier profesional Ragnar dimulai bersama NEC Nijmegen. Dalam perjalanannya, ia juga sempat menjalani masa peminjaman di TOP Oss, tempat dirinya tampil dalam 48 pertandingan dan mencetak lima gol.

Performa apik kemudian ditunjukkan saat membela SC Cambuur. Bersama klub tersebut, Ragnar mencatatkan 12 gol dari 47 pertandingan, sekaligus memperlihatkan kualitasnya sebagai pemain yang memiliki kecepatan, kreativitas, mobilitas tinggi, dan kemampuan menciptakan peluang.

Setelah itu, perjalanan kariernya berlanjut bersama Go Ahead Eagles, FC Groningen, Fortuna Sittard, hingga akhirnya melanjutkan kiprah di Belgia bersama Dender.

Pengalaman tampil di berbagai kompetisi Eropa menjadi modal berharga bagi Ragnar untuk beradaptasi dan memberikan kontribusi bagi Persib pada musim mendatang.

Andalan Timnas Indonesia

Selain berkarier di level klub, Ragnar juga merupakan salah satu pemain Tim Nasional Indonesia. Meski lahir dan besar di Belanda, ia memilih membela skuad Garuda di level internasional.

Pengalaman tampil bersama Timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kualitas permainan Persib, baik dari sisi teknik maupun mental bertanding.

Kemampuan Ragnar yang dapat dimainkan di beberapa posisi sektor penyerangan juga menjadi nilai tambah yang diyakini akan memperkaya variasi permainan Maung Bandung sepanjang musim.

Persib: Ragnar Sesuai Kebutuhan Tim

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengatakan perekrutan Ragnar dilakukan berdasarkan rekomendasi tim pelatih yang menilai pemain tersebut sesuai dengan kebutuhan skuad.

Persib pun memberikan kontrak berdurasi tiga tahun kepada Ragnar atau hingga tahun 2029.

"Kami menyambut Ragnar sebagai bagian dari keluarga besar PERSIB. Pengalaman, kualitas, dan karakter yang dimilikinya diharapkan dapat semakin memperkuat tim dalam menghadapi berbagai tantangan pada musim mendatang," ujar Adhitia.

"Dalam tiga tahun ke depan, kami berharap Ragnar dapat memberikan kontribusi terbaik dan tumbuh bersama PERSIB dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan klub. Kehadirannya diharapkan mampu menambah energi positif di dalam tim serta memperkuat daya saing PERSIB, baik di kompetisi domestik maupun Asia," tambahnya.

Menurut Adhitia, kehadiran Ragnar diharapkan bukan hanya menambah kualitas skuad, tetapi juga membantu Persib menjaga tradisi prestasi yang telah dibangun dalam beberapa musim terakhir, termasuk pencapaian meraih gelar juara secara beruntun.

"Wilujeng sumping, Ragnar Oratmangoen. PERSIB, Bobotoh, serta seluruh masyarakat sepak bola Bandung dan Jawa Barat menyambut kehadiranmu dengan penuh antusias dan menantikan kontribusi terbaikmu bersama Pangeran Biru," tutup Adhitia.

Jawa Barat Berpotensi Berganti Nama Jadi Tatar Sunda, DPRD Jabar Beri Lampu Hijau

2026-07-04T19:47:51.536+07:00

BANDUNG – Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda kembali mengemuka setelah seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat menyatakan dukungan untuk membawa usulan tersebut ke tahapan legislasi berikutnya. Kesepakatan ini menjadi perkembangan paling signifikan setelah usulan serupa beberapa kali mencuat namun belum berlanjut pada 2013, 2015, dan 2020.

Persetujuan tersebut mengemuka dalam audiensi antara Komisi I DPRD Jawa Barat dengan akademisi, budayawan, serta sejarawan Sunda di Ruang Komisi I DPRD Jawa Barat, Bandung, Kamis.

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, mengatakan seluruh fraksi pada prinsipnya menerima usulan agar pembahasan perubahan nama provinsi dilanjutkan sesuai mekanisme legislasi.

"Fraksi, Demokrat, PKB, PKS, PAN, PDIP, Golkar, PPP, menyatakan setuju ke tahapan legislasi berikutnya, untuk pergantian nama Provinsi Jawa Barat. Kalau Gerinda dan Nasdem tadi sudah menyampaikan ikut saja," ujar Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati.

Pembahasan Kini Didukung Seluruh Fraksi

Rahmat menjelaskan, gagasan pergantian nama provinsi sebenarnya bukan hal baru. Menurutnya, tim pengusul telah beberapa kali menyampaikan naskah dan argumentasi terkait usulan tersebut.

Namun, baru dalam pertemuan kali ini seluruh perwakilan fraksi hadir secara lengkap sehingga dapat menyampaikan sikap politik secara resmi terhadap usulan tersebut.

"Jadi, tim pengusul menyampaikan ini, ini sudah ketiga kali. Tapi dihadiri lengkap utusan perwakilan fraksi-fraksi baru hari ini," katanya.

Dengan adanya dukungan tersebut, DPRD Jawa Barat akan melanjutkan proses sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk penyempurnaan naskah akademik sebagai dasar pembahasan.

Menunggu Mekanisme Legislasi dan Persetujuan Pemerintah Pusat

Rahmat menuturkan, langkah berikutnya masih akan ditentukan oleh pimpinan DPRD Jawa Barat. Pembahasan dapat dilakukan melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) ataupun dibahas secara komisioner di Komisi I.

Selain itu, perubahan nama provinsi tidak dapat diputuskan hanya di tingkat daerah karena memerlukan persetujuan pemerintah pusat.

"Tadi kan sudah disampaikan juga komentar dari Biro Pemotda (Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jabar) tahapan seperti apa, dari Biro Hukum seperti apa, karena ujungnya ini harus menjadi persetujuan pemerintah pusat," ucap Rahmat.

DPRD Dorong Penguatan Identitas Lokal

Selain membahas nama provinsi, DPRD Jawa Barat juga mendorong agar identitas lokal lebih banyak digunakan dalam penamaan kawasan, bangunan, hingga calon daerah otonomi baru (CDOB).

Rahmat menilai penggunaan nama yang mencerminkan kekhasan daerah akan lebih memperkuat identitas budaya dibanding hanya menggunakan penanda arah mata angin.

"Termasuk calon Daerah Otonomi Baru jangan Barat, Timur, Utara, Selatan. Kira-kira mencerminkan nama Sunda, jangan cuma Cirebon Barat, Indramayu Barat, Cirebon Timur, Sukabumi Utara, tapi ada nama khas lokal," tutur Rahmat, seraya menambahkan payung hukumnya bisa berupa Perda atau Peraturan Gubernur.

Akademisi Nilai Tatar Sunda Memiliki Nilai Historis

Guru Besar Universitas Padjadjaran sekaligus anggota tim pengkaji usulan, Ganjar Kurnia, menilai pergantian nama menjadi Tatar Sunda memiliki dasar historis, sosiologis, kultural, hingga psikologis.

Menurutnya, penggunaan nama Tatar Sunda merupakan bagian dari upaya menjaga identitas budaya Sunda yang selama ini lebih banyak dikenal melalui pendekatan administratif.

Ganjar menjelaskan, berdasarkan catatan sejarah, wilayah Tatar Sunda pada masa lalu memiliki cakupan yang lebih luas dibanding wilayah administratif Jawa Barat saat ini.

"Dulu Jakarta itu masuk ke wilayah Sunda secara administratif. Banten juga itu adalah wilayah Sunda, dan sejarah menunjukkan bahwa Tatar Sunda itu mulai dari Banten sampai Cipamali bagian dari Jawa Tengah," kata Ganjar.

Perubahan Nama Dinilai Tidak Menjadi Kendala Administrasi

Ganjar juga menilai perubahan nama daerah bukan sesuatu yang sulit diterapkan dalam sistem pemerintahan. Ia mencontohkan perubahan nama Ujung Pandang menjadi Makassar yang dapat berjalan sesuai prosedur birokrasi.

Menurutnya, aspek administrasi seperti dokumen maupun identitas pemerintahan dapat disesuaikan secara bertahap apabila nantinya usulan memperoleh persetujuan.

"Ah itu kan turunannya. Urusan administrasi, kop surat, cap dan sebagainya itu mah biasa-biasa saja. Katanya tadi hampir semua fraksi mendukung. Kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya, termasuk pengkajian lagi," ujarnya.

Ganjar juga menegaskan bahwa perubahan nama tidak otomatis berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia meyakini identitas budaya dapat menjadi motivasi untuk membangun semangat yang lebih baik.

"Hipotesis yang berubah nama menjadi Sunda itu tidak serta-merta juga menjadi sejahtera. Tapi kalau berubah menjadi nama Sunda itu kan ada etos, ada semangat, ada keinginan bahwa saya orang Sunda harus lebih baik dari yang lain," ucapnya.

Pemprov Jabar Masih Mengkaji Usulan

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan telah menerima dan mengkaji naskah akademik usulan perubahan nama tersebut. Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, ekonomi, hingga yuridis.

Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Barat, Faisal, mengatakan pemerintah daerah masih menunggu arahan pimpinan sebelum melanjutkan proses sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Tentu tahapan tersebut tidak langsung dari pemerintahan, tapi ada lagi dari Komisi I tentunya, persetujuan dulu seperti halnya untuk pengusulan DOB," kata Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Barat Faisal di lokasi yang sama.

Hingga saat ini, usulan pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda masih berada pada tahap pembahasan awal. Selanjutnya, proses akan mengikuti mekanisme legislasi yang berlaku serta memerlukan persetujuan pemerintah pusat sebelum dapat direalisasikan.

Pendaki Berbobot 145 Kg Dievakuasi dari Gunung Gede Pangrango Setelah Alami Keram Kaki, Proses Berlangsung Enam Jam

2026-07-03T19:33:00.000+07:00

CIANJUR - Viralnya video proses evakuasi seorang pendaki berbobot sekitar 145 kilogram di jalur pendakian Gunung Gede Pangrango menarik perhatian publik. Proses penyelamatan yang berlangsung selama berjam-jam itu dilakukan secara bertahap oleh tim relawan setelah pendaki tersebut mengalami keram kaki hingga tidak mampu melanjutkan perjalanan.

Peristiwa tersebut diketahui terjadi di jalur pendakian Gunung Putri, kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), pada Minggu (28/6/2026). Pendaki asal Bekasi bernama Roby dilaporkan mengalami gangguan pada kakinya saat berada di sekitar Pos 3 Buntut Lutung.

Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, tampak proses evakuasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Awalnya, korban digendong menggunakan sarung oleh relawan. Namun karena kondisi medan yang cukup terjal serta berat badan korban yang mencapai sekitar 145 kilogram, metode evakuasi kemudian diubah menggunakan tandu sederhana yang dibuat dari sarung dan dua bilah kayu.

Salah seorang relawan, Ali (37), menjelaskan bahwa tim bergerak menuju lokasi setelah menerima laporan dari rombongan pendaki yang bersama korban.

"Rombongan tersebut berisi tiga orang. Namun saat naik, ternyata salah satunya mengalami keram, lalu tidak bisa menopang bobot badan sekitar 145 kilogram. Begitu dapat informasi, tim langsung menuju lokasi," tutur Ali, Jumat (3/7/2026).»

Menurut Ali, medan pendakian melalui jalur Gunung Putri menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyelamatan. Jalur yang didominasi tanjakan dan turunan curam membuat tim harus menyesuaikan teknik evakuasi agar korban dapat dibawa turun dengan aman.

"Awalnya kita evakuasi dengan digendong menggunakan sarung, namun karena bobot korban besar sehingga dilanjutkan dengan di tandu," ucap Ali.»

Proses evakuasi dilakukan secara bergantian oleh para relawan. Mereka harus mengangkat dan menandu korban melewati jalur pendakian yang cukup berat hingga akhirnya berhasil mencapai titik aman.

Ali mengatakan, proses tersebut memakan waktu sekitar enam jam. Selama evakuasi, seluruh personel bekerja sama secara bergantian untuk menjaga keselamatan korban maupun tim penyelamat.

"Karena bobot korban besar sehingga memerlukan waktu lumayan lama. Kami sampai dari jam 15.30 Wib sampai ke tanah merah jam 21.00 Wib," ujar Ali.»

Setelah berhasil diturunkan dari jalur pendakian, korban langsung mendapatkan penanganan medis untuk memastikan kondisinya stabil.

Sementara itu, Humas Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Agus Deni, mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran terkait kejadian tersebut. Hingga saat ini, laporan resmi dari petugas di lapangan belum diterima.

"Informasi belum ada update dari petugas. Masih kami telusuri, termasuk kaitan status pendakinya apakah legal atau ilegal," kata Agus.»

Pihak Balai Besar TNGGP masih mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait kronologi lengkap serta status administrasi pendakian korban.

Insiden ini menjadi pengingat bagi seluruh pendaki agar mempersiapkan kondisi fisik secara optimal sebelum melakukan aktivitas pendakian. Selain memperhatikan perlengkapan dan kondisi cuaca, kesiapan fisik juga menjadi faktor penting untuk meminimalkan risiko keadaan darurat selama berada di jalur pendakian.

Disdikpora Cianjur Catat Kekurangan 1.100 Guru SD dan SMP, Sekolah di Wilayah Selatan Paling Terdampak

2026-07-03T19:29:00.000+07:00

CIANJUR – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur mengungkapkan bahwa kebutuhan tenaga pendidik di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) masih belum terpenuhi. Saat ini, Cianjur masih mengalami kekurangan sekitar 1.100 guru, sehingga diperlukan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik sebagai langkah untuk menjaga keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.

Kepala Disdikpora Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, mengatakan jumlah tenaga pendidik berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), saat ini mencapai sekitar 11.000 orang.

Meski jumlah tersebut tergolong besar, kebutuhan guru di sejumlah sekolah belum terpenuhi. Kekurangan diperkirakan mencapai sekitar 10 persen dari kebutuhan ideal, terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah selatan Kabupaten Cianjur.

"Faktor yang paling tinggi karena banyak yang pensiun, meninggal dunia, atau pindah ke daerah lain, sehingga secara keseluruhan tetap memerlukan tambahan tenaga pendidik dan kependidikan," kata Ruhli.

Menurutnya, sebagian sekolah di wilayah selatan mengalami kekurangan antara dua hingga empat guru. Kondisi tersebut berdampak pada pembagian tugas mengajar yang menjadi kurang optimal.

Disdikpora Cianjur saat ini terus melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk menyusun usulan kebutuhan tenaga pendidik sesuai ketentuan yang berlaku.

Ruhli menjelaskan bahwa proses pengangkatan ASN, baik PNS maupun PPPK, merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah hanya dapat melakukan pendataan, pemetaan kebutuhan, dan mengusulkan formasi.

Pihaknya juga meminta setiap satuan pendidikan memaksimalkan sumber daya yang tersedia agar proses pembelajaran tetap berjalan sambil menunggu adanya penambahan formasi guru dari pemerintah.

Kekurangan tenaga pendidik dinilai berpengaruh terhadap efektivitas kegiatan belajar mengajar (KBM), termasuk dalam menjaga mutu dan kualitas layanan pendidikan di sekolah.

"Kami tidak dapat mengangkat tenaga honorer, sedangkan di lapangan tenaga pendidik sangat dibutuhkan karena setiap waktu ada yang pensiun, meninggal dunia, dan perpindahan, sehingga ini harus ada solusi dari pemerintah di daerah hingga pusat," kata Ruhli.

Selain menghadapi keterbatasan jumlah guru, Disdikpora Cianjur juga masih dihadapkan pada persoalan infrastruktur pendidikan. Hingga saat ini masih terdapat lebih dari seribu ruang kelas yang membutuhkan perbaikan, sementara kemampuan anggaran daerah dinilai belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut.

Untuk mempercepat penanganan, Disdikpora berupaya mencari dukungan pendanaan dari berbagai sumber, mulai dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat, hingga perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Cianjur melalui program bantuan pembangunan ruang kelas.

Upaya tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sarana pendidikan sekaligus mendukung terciptanya proses belajar mengajar yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi peserta didik di Kabupaten Cianjur.

Sekolah Rakyat di Cianjur Belum Berjalan, Pemkab Targetkan Program Mulai Direalisasikan pada 2027

2026-07-03T19:11:00.000+07:00

CIANJUR – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Cianjur hingga kini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Meski lokasi pembangunan telah diajukan di Kecamatan Cilaku, pelaksanaan program tersebut belum menunjukkan perkembangan yang berarti, terutama terkait pembangunan sarana dan prasarana pendukung.

Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) terus memantau perkembangan program tersebut sambil melakukan berbagai persiapan agar pelaksanaannya dapat segera direalisasikan ketika seluruh persyaratan telah terpenuhi.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, mengatakan hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang jelas mengenai tahapan perencanaan maupun pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Cianjur.

"Sampai saat ini belum ada perkembangan yang signifikan, baik dari sisi perencanaan maupun pembangunan fasilitas pendukung program Sekolah Rakyat di Cianjur, kami sangat mengharapkan program tersebut berjalan di tahun 2027," katanya.

Menurut Ruhli, meskipun pembangunan fisik belum dimulai, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Sejumlah persiapan telah dilakukan, mulai dari penyiapan calon peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, hingga penyusunan kurikulum yang nantinya akan digunakan ketika sekolah mulai beroperasi.

Langkah tersebut dilakukan agar proses penyelenggaraan pendidikan dapat langsung berjalan ketika pembangunan fasilitas selesai dan program resmi diluncurkan.

Selain itu, Disdikpora Cianjur juga terus berkoordinasi dengan berbagai perangkat daerah dan instansi terkait untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendukung, termasuk penyediaan sarana dan prasarana, pendanaan, serta aspek teknis lainnya.

Lahan yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat berada di wilayah Kecamatan Cilaku. Pemerintah daerah berharap seluruh proses administrasi dan pembangunan dapat segera memperoleh kepastian sehingga program tersebut bisa direalisasikan sesuai rencana.

Ruhli menilai keberadaan Sekolah Rakyat memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Program ini diharapkan mampu membantu menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Cianjur karena peserta didik dapat menempuh pendidikan hingga jenjang SMA tanpa terbebani biaya.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan dinas terkait agar Sekolah Rakyat dapat terwujud sehingga ATS mulai dari utara hingga selatan Cianjur dapat terus ditekan," katanya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga terus menjalankan berbagai program untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Salah satunya melalui pendidikan kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, baik melalui jalur formal maupun nonformal.

"Kami terus mengoptimalkan pembangunan pendidikan di hingga ke pelosok sesuai dengan regulasi yang berlaku guna mencetak generasi emas di masa depan, serta memastikan angka lama sekolah terus meningkat," katanya.

Pemkab Cianjur berharap program Sekolah Rakyat dapat segera memperoleh kepastian pelaksanaan sehingga mampu memperkuat pemerataan akses pendidikan dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Cianjur pada masa mendatang.

Kemensos Tindak Lanjuti Temuan BPK Soal Dugaan Rangkap Kerja Pendamping PKH, Ratusan Terbukti Langgar

2026-07-03T08:56:00.000+07:00

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan langkah tegas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan rangkap pekerjaan yang melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2025. Temuan tersebut kini telah diproses melalui pemeriksaan mendalam untuk memastikan kebenaran dan tingkat pelanggaran masing-masing individu.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan bahwa setiap hasil temuan BPK menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Setiap temuan BPK pasti kami tindaklanjuti. Yang kami cari adalah kejelasan. Yang tidak terbukti tentu kami pulihkan nama baiknya, sedangkan yang terbukti harus bertanggung jawab sesuai ketentuan,” ujar Gus Ipul di kantor Kementerian Sosial Jakarta, Rabu (2/7/2026).

Dugaan Rangkap Kerja Terindikasi di 38 Provinsi

Berdasarkan hasil audit BPK, tercatat sebanyak 1.747 pendamping PKH di seluruh Indonesia diduga memiliki aktivitas pekerjaan lain pada tahun 2025. Namun, Kemensos menegaskan bahwa temuan tersebut tidak serta-merta berarti pelanggaran, melainkan masih harus dibuktikan melalui verifikasi lanjutan.

Gus Ipul menjelaskan, fokus utama pemeriksaan bukan hanya pada kepemilikan pekerjaan lain, tetapi juga pada potensi benturan waktu kerja yang dapat mengganggu tugas utama pendamping PKH dalam melayani keluarga penerima manfaat (KPM).

Aturan mengenai larangan rangkap pekerjaan sendiri telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 77/3/OT.01/11/2022 tentang Pedoman Kode Etik SDM PKH.

Tim Disiplin Dibentuk untuk Verifikasi Data

Sebagai tindak lanjut, Kemensos membentuk tim khusus untuk melakukan pendalaman data, pemeriksaan dokumen, serta klarifikasi langsung kepada para pendamping yang masuk dalam daftar temuan BPK.

Proses ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan setiap keputusan yang diambil berbasis bukti yang kuat dan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.

“Kami tidak akan memberikan sanksi tanpa bukti yang cukup, tetapi juga tidak akan membiarkan pelanggaran disiplin dan integritas terjadi,” tegasnya.

Hasil Pemeriksaan: Ratusan Terbukti Melanggar

Dari total 1.747 pendamping yang diperiksa, 1.696 orang masih aktif bertugas, sementara 51 orang sudah tidak aktif. Hasil pendalaman kemudian membagi status mereka ke dalam beberapa kategori.

Sebanyak 833 pendamping dinyatakan tidak terbukti melakukan rangkap pekerjaan sehingga hak dan nama baiknya dipulihkan. Sementara itu, 141 orang terbukti memiliki pekerjaan penuh waktu di tempat lain, dan 692 orang lainnya terbukti menjalankan pekerjaan paruh waktu, freelance, atau pekerjaan tidak tetap.

Perbedaan tingkat pelanggaran ini menjadi dasar penentuan sanksi administratif, yang dibagi ke dalam kategori ringan, sedang, hingga berat sesuai dampaknya terhadap tugas pendampingan sosial.

Sanksi hingga Pengembalian Gaji Negara

Pendamping yang terbukti bekerja penuh waktu pada jam kerja PKH masuk kategori pelanggaran berat. Sementara pekerjaan paruh waktu atau tidak tetap akan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang telah diverifikasi.

Selain sanksi administratif, Kemensos juga menetapkan kewajiban pengembalian gaji kepada negara bagi pendamping yang terbukti melanggar. Nilai pengembalian dihitung berdasarkan lama periode rangkap pekerjaan yang dilakukan.

“Sebelum diangkat menjadi PPPK, pendamping PKH menerima gaji sekitar Rp3,1 juta per bulan. Dari penghitungan sementara, sedikitnya Rp7,9 miliar harus dikembalikan kepada negara dan angka tersebut masih akan terus diperbarui sesuai hasil verifikasi,” ujar Gus Ipul.

Sebaran Kasus Terbesar di Jawa dan Sumatera

Temuan BPK menunjukkan sebaran dugaan pelanggaran terjadi di 38 provinsi. Kasus terbanyak berada di Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Banten.

Wilayah lain seperti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Kalimantan, hingga Papua Barat Daya juga tercatat memiliki jumlah pendamping yang terindikasi melakukan pelanggaran dengan variasi angka yang berbeda.

Menurut Kemensos, temuan ini dapat terungkap berkat integrasi data antarinstansi yang semakin kuat seiring digitalisasi pemerintahan, sehingga aktivitas yang tidak sesuai aturan kini lebih mudah terdeteksi.

Penegasan: Penegakan Disiplin dan Perlindungan Hak

Gus Ipul menegaskan bahwa penanganan kasus ini bukan semata untuk memberikan sanksi, tetapi juga menjaga kualitas layanan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan.

“Kami tidak ingin menghukum tanpa dasar, tetapi juga tidak akan membiarkan pelanggaran terjadi. Prinsip kami jelas, yang tidak terbukti akan dipulihkan hak dan nama baiknya. Sebaliknya, yang terbukti melanggar harus bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

(Sumber: Kementerian Sosial RI)

Resmi! PERSIB Bandung Rekrut Sandy Walsh dengan Kontrak Tiga Tahun hingga 2029

2026-07-02T21:00:00.000+07:00

BANDUNG – PERSIB Bandung kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun kekuatan tim menjelang bergulirnya musim kompetisi 2026/2027. Klub berjuluk Pangeran Biru tersebut secara resmi mengumumkan perekrutan bek Tim Nasional Indonesia, Sandy Walsh, sebagai bagian dari strategi memperkuat skuad untuk menghadapi persaingan di level nasional maupun internasional.

Pemain kelahiran Brussel, Belgia, 14 Maret 1995 itu didatangkan setelah menjalani musim bersama klub Thailand, Buriram United. Kehadirannya diharapkan dapat menambah kualitas lini pertahanan sekaligus memberikan pengalaman berharga bagi tim yang akan tampil di berbagai ajang kompetisi.

Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengungkapkan bahwa manajemen telah mengikat Sandy Walsh dengan kontrak jangka panjang hingga tahun 2029.

"PERSIB memberikan kontrak berdurasi tiga tahun kepada Sandy Walsh. Kami memandang kehadirannya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan tim pada musim ini, tetapi juga sebagai investasi strategis jangka panjang bagi klub," ujar Adhitia.

Menurutnya, keputusan merekrut Sandy bukan hanya mempertimbangkan kualitas individu, tetapi juga kebutuhan tim terhadap pemain yang memiliki pengalaman internasional dan mampu menjalankan berbagai peran di lapangan.

Adhitia menjelaskan, fleksibilitas menjadi salah satu keunggulan utama yang dimiliki pemain berusia 31 tahun tersebut.

"Selama berkarier, Sandy telah menunjukkan kemampuannya bermain di berbagai posisi, baik sebagai bek kanan, bek tengah, maupun gelandang bertahan. Karakter serbabisa seperti ini tentu menjadi nilai tambah yang sangat penting bagi kebutuhan tim," katanya.

Kemampuan bermain di sejumlah posisi dinilai akan memberikan lebih banyak opsi bagi jajaran pelatih dalam menyusun strategi selama kompetisi berlangsung.

Selain faktor teknis, pengalaman Sandy Walsh di berbagai kompetisi internasional juga menjadi alasan penting di balik perekrutannya. PERSIB menilai rekam jejak sang pemain dapat memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan tim, terutama dalam menghadapi pertandingan dengan tingkat persaingan yang tinggi.

"Pengalaman Sandy berkompetisi di level tertinggi sepak bola Eropa dan Asia, ditambah kiprahnya bersama Tim Nasional Indonesia, diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas, daya saing, serta memperkuat mentalitas juara di dalam skuad," tambahnya.

Berpengalaman di Eropa hingga Asia

Sebelum bergabung dengan PERSIB, Sandy Walsh meniti karier profesional setelah menimba ilmu di akademi Anderlecht, Belgia. Ia kemudian memperkuat sejumlah klub di Liga Belgia, di antaranya Genk pada periode 2012–2017, Zulte Waregem (2017–2020), serta KV Mechelen (2020–2025).

Kariernya kemudian berlanjut di kawasan Asia dengan bergabung bersama Yokohama F. Marinos di Jepang. Setelah itu, Sandy melanjutkan petualangannya bersama Buriram United di Liga Thailand sebelum akhirnya memilih bergabung dengan PERSIB Bandung.

Pengalaman bermain di berbagai kompetisi Eropa dan Asia menjadi modal penting bagi Sandy untuk menghadapi tantangan bersama Maung Bandung pada musim baru.

PERSIB Optimistis Sandy Beri Kontribusi Besar

Manajemen PERSIB optimistis kehadiran Sandy Walsh akan memberikan dampak positif, baik dari sisi kualitas permainan maupun kepemimpinan di dalam tim. Dengan pengalaman yang dimiliki, ia diharapkan mampu membantu PERSIB menjaga konsistensi performa sepanjang musim 2026/2027.

Menutup pernyataannya, Adhitia menyampaikan sambutan hangat kepada Sandy Walsh beserta keluarganya yang kini resmi menjadi bagian dari keluarga besar PERSIB.

"Kami menyambut Sandy dan keluarganya sebagai bagian dari keluarga besar PERSIB. Semoga proses adaptasinya berjalan lancar dan bersama-sama kita dapat membawa PERSIB meraih prestasi terbaik. Wilujeng sumping, Sandy Walsh," pungkas Adhitia.

Ratusan Warga Cianjur Diduga Berangkat Jadi PMI Nonprosedural ke Timur Tengah Setiap Pekan, Federasi Buruh Migran Soroti Peran Oknum

2026-07-02T19:16:00.000+07:00

CIANJUR – Praktik pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural asal Kabupaten Cianjur menuju sejumlah negara di Timur Tengah diduga masih terus berlangsung meski moratorium penempatan pekerja sektor domestik di kawasan tersebut masih berlaku.

Kondisi ini dinilai memerlukan perhatian serius karena berpotensi menempatkan calon pekerja migran pada situasi yang rentan terhadap eksploitasi hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Wakil Ketua Federasi Buruh Migran Nusantara, Ali Hildan, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan pendataan yang dilakukan organisasinya sepanjang 2025, jumlah warga Cianjur yang berangkat melalui jalur nonprosedural diperkirakan mencapai ratusan orang setiap pekan.

"Untuk tahun ini masih kami data. Tapi kalau data terakhir pada 2025, setiap Minggu ada 100-200 orang yang berangkat ke Timur Tengah untuk bekerja di sektor non formal. Jadi terbayang kan jumlah PMI ilegal dari Cianjur yang ada di Timur Tengah," kata dia, Kamis (2/7/2026).

Menurut Ali, sebagian besar keberangkatan tersebut dilakukan untuk bekerja pada sektor nonformal, terutama sebagai asisten rumah tangga di negara-negara Timur Tengah. Padahal, penempatan PMI pada sektor tersebut hingga kini masih berada dalam status moratorium.

"Sampai sekarang moratorium masih berlaku. Belum dicabut, secara otomatis mereka itu dipakstikan PMI ilegal," kata dia.

Ali menilai masih maraknya pemberangkatan PMI nonprosedural tidak terlepas dari dugaan keterlibatan oknum di sejumlah instansi yang mempermudah proses administrasi maupun keberangkatan calon pekerja migran.

Ia menjelaskan, para calon PMI umumnya menggunakan visa kunjungan sebagai jalur masuk ke negara tujuan. Proses pengurusan dokumen, termasuk paspor, disebutnya diduga difasilitasi oleh oknum tertentu sehingga dapat selesai lebih cepat dibandingkan prosedur normal.

"Bahkan untuk membat pasportnya pun melalui oknum di instansi yang berkewenangan membuat dokumen tersebut. Dengan membayar lebih, prosesnya jadi lebih cepat dan mudah," kata dia.

Selain itu, Ali juga menyoroti dugaan adanya praktik yang mempermudah pembelian tiket perjalanan satu arah bagi calon PMI.

Menurutnya, dalam perjalanan menggunakan visa kunjungan umumnya calon penumpang diwajibkan memiliki tiket pulang-pergi. Namun, ia menduga terdapat oknum yang memfasilitasi pembelian tiket sekali jalan sehingga keberangkatan tetap dapat dilakukan.

"Karena melalui oknum, jadinyang seharusnya tidak boleh beli tiket sekali pergi malah diperbolehkan," kata dia.

Ali berpendapat praktik tersebut menunjukkan adanya jaringan yang bekerja secara sistematis sehingga pemberangkatan PMI nonprosedural masih terus terjadi.

Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran prosedur penempatan pekerja migran, tetapi juga berpotensi mengarah pada praktik perdagangan orang berkedok penyaluran tenaga kerja ke luar negeri.

"Ini sudah sindikat besar, melibatkan banyak oknum di berbagai instansi. Harus ditindak sampai ke akar-akarnya kalau memang masalah PMI ini ingin selesai. Ini bukan lagi praktik pemberangkatan PMI, tapi perdagangan orang berkedok penyediaan lapangan kerja ke luar negeri," tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari instansi terkait mengenai dugaan keterlibatan oknum sebagaimana disampaikan narasumber. Portal Berita akan memperbarui informasi apabila terdapat tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebut memiliki kewenangan dalam penanganan dan pengawasan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

PSGC Ciamis Resmi Jadi Tim Satelit PERSIB, Perkuat Tata Kelola Klub dan Pembinaan Pemain Muda

2026-07-02T16:51:26.501+07:00

CIAMIS – PSGC Ciamis resmi menjalin kolaborasi strategis dengan PERSIB sebagai langkah bersama dalam membangun tata kelola sepak bola yang modern, profesional, dan berkelanjutan. Kemitraan tersebut sekaligus menetapkan PSGC sebagai tim satelit PERSIB yang akan berlaga di Liga 2 Indonesian Super League musim 2026/2027.

Kerja sama yang diumumkan dalam konferensi pers di Ciamis, Rabu (1/7/2026), itu menjadi bagian dari upaya kedua klub memperkuat ekosistem sepak bola di Jawa Barat melalui program knowledge sharing atau pertukaran pengetahuan di berbagai bidang pengelolaan klub profesional.

Kolaborasi ini dilandasi kesamaan visi bahwa kemajuan sepak bola tidak hanya ditentukan oleh prestasi di lapangan. Tata kelola organisasi yang baik, kemandirian bisnis, pembinaan pemain usia muda, hingga kemampuan membangun ekosistem yang sehat dan berkelanjutan juga menjadi faktor penting dalam perkembangan sebuah klub.

Melalui sinergi tersebut, PSGC Ciamis dan PERSIB akan saling berbagi pengalaman, pengetahuan, serta praktik terbaik dalam pengelolaan klub sepak bola profesional. Diharapkan, kerja sama ini mampu mempercepat transformasi organisasi sekaligus meningkatkan daya saing kedua klub di tengah perkembangan industri sepak bola nasional.

Selain itu, kolaborasi ini juga diarahkan untuk membangun sistem pembinaan pemain yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Sebagai tim satelit PERSIB, PSGC Ciamis diharapkan menjadi bagian penting dalam jalur pengembangan pemain (player pathway) dengan menyediakan ruang kompetisi yang ideal bagi para pemain muda potensial untuk memperoleh menit bermain secara reguler.

Skema tersebut juga diharapkan mempercepat proses regenerasi pemain, memperluas peluang talenta asal Jawa Barat berkembang di level profesional, sekaligus memperkuat daya saing kedua klub dalam jangka panjang.

Empat Bidang Menjadi Fokus Kerja Sama

Adapun sejumlah bidang yang menjadi fokus utama dalam kolaborasi ini meliputi:

1. Manajemen Administrasi dan Tata Kelola Klub

Kedua klub akan melakukan pertukaran pengetahuan terkait sistem administrasi dan operasional klub yang efektif, terukur, serta selaras dengan regulasi sepak bola nasional dan standar profesional.

2. Pengembangan Bisnis dan Komersial

Kolaborasi ini juga mencakup berbagi pengalaman mengenai strategi pengembangan bisnis, pengelolaan aset komersial, optimalisasi platform digital, hingga penguatan hubungan dengan sponsor dan mitra strategis.

3. Pembinaan Pemain Muda

Kedua klub akan saling bertukar pengalaman terkait sistem pembinaan pemain usia muda yang terstruktur, berkesinambungan, dan berorientasi pada pengembangan talenta lokal yang berdaya saing.

4. Match Management dan Pengalaman Suporter

Kolaborasi turut mencakup aspek penyelenggaraan pertandingan yang aman, nyaman, dan sesuai standar profesional, termasuk pengelolaan operasional pertandingan, aspek keselamatan stadion, serta peningkatan pengalaman suporter di dalam stadion.

Ketua Umum PSGC Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, menyambut baik kerja sama tersebut dan menyebutnya sebagai momentum penting dalam proses transformasi klub menuju organisasi yang lebih profesional.

"PERSIB telah menunjukkan berbagai hal positif dalam pengelolaan klub sepak bola profesional di Indonesia. Karena itu, kolaborasi ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi kami untuk belajar dan menyerap berbagai pengalaman terbaik. Harapannya, PSGC tidak hanya mampu berprestasi di lapangan, tetapi juga memiliki fondasi organisasi, bisnis, dan tata kelola yang kuat, sehat, serta mandiri. Kami percaya, semangat untuk terus belajar dan berkolaborasi merupakan kunci untuk membangun PSGC yang semakin profesional dan membanggakan masyarakat Ciamis," ujarnya.

Sementara itu, Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen PERSIB dalam mendukung kemajuan sepak bola, khususnya di Jawa Barat.

"PERSIB meyakini bahwa kemajuan sepak bola tidak dapat dibangun sendiri. Dibutuhkan semangat kolaborasi, saling berbagi pengalaman, serta kemauan untuk tumbuh bersama antarklub. Karena itu, kami menyambut baik inisiatif dari PSGC Ciamis untuk bersama-sama belajar dan bertukar pengetahuan dalam upaya membangun tata kelola klub yang semakin profesional," kata Adhitia.

"Sebagai klub yang juga terus berproses dan belajar, PERSIB merasa memiliki tanggung jawab untuk turut berkontribusi dalam pengembangan ekosistem sepak bola di Jawa Barat. Kami berharap kolaborasi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi PSGC dan PERSIB, tetapi juga mampu menghadirkan dampak positif yang lebih luas bagi pembinaan pemain muda, penguatan industri sepak bola, serta kemajuan sepak bola Indonesia secara keseluruhan," lanjutnya.

Adhitia mengatakan, keberadaan PSGC sebagai tim satelit merupakan bagian dari visi jangka panjang PERSIB dalam membangun sistem pembinaan pemain yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

"Melalui kolaborasi ini, kami ingin membangun jalur pengembangan pemain yang lebih terstruktur, sehingga para pemain muda memiliki ruang untuk terus berkembang melalui kompetisi yang berkualitas. Kami berharap sinergi antara PERSIB dan PSGC dapat menjadi model kolaborasi yang positif dalam memperkuat ekosistem sepak bola Jawa Barat sekaligus melahirkan lebih banyak talenta potensial bagi sepak bola Indonesia," tambahnya.

PERSIB juga menegaskan komitmennya untuk membuka ruang diskusi, berbagi pengalaman, serta memberikan dukungan dan asistensi selama proses kolaborasi berlangsung. Menurut klub tersebut, semakin banyak klub yang memiliki tata kelola profesional dan berkelanjutan, semakin kuat pula fondasi sepak bola nasional.

Kolaborasi antara PSGC Ciamis dan PERSIB diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua klub, tetapi juga menjadi contoh sinergi antarklub dalam membangun ekosistem sepak bola Indonesia yang lebih maju, profesional, dan berdaya saing. Kerja sama ini sekaligus diharapkan mampu memperkuat pembinaan pemain muda, meningkatkan kualitas industri sepak bola di Jawa Barat, serta melahirkan lebih banyak talenta potensial bagi sepak bola Indonesia pada masa mendatang.

Sumber: Persib.co.id

Letak Tanda Lahir Menentukan Kepribadian? Ini Faktanya dari Sisi Medis

2026-07-02T09:09:01.020+07:00

Di tengah masyarakat, masih banyak beredar keyakinan bahwa tanda lahir pada tubuh seseorang terutama letaknya dapat mencerminkan kepribadian, karakter, bahkan nasib di masa depan. Ada yang percaya tanda lahir di wajah menandakan sifat tertentu, sementara yang berada di tangan atau punggung dianggap memiliki makna berbeda. Namun, benarkah Tanda Lahir memiliki kaitan dengan kepribadian manusia? Atau ini hanya mitos yang terus diwariskan turun-temurun?

Dalam dunia medis modern, tanda lahir telah lama diteliti sebagai fenomena biologis yang terjadi sejak masa perkembangan janin. Ilmu kedokteran justru menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara lokasi tanda lahir dengan karakter psikologis seseorang.

Penjelasan Utama tentang Tanda Lahir

Apa itu Tanda Lahir?

Secara medis, Tanda Lahir (birthmark) adalah kondisi kulit berupa perubahan warna atau struktur yang sudah ada sejak lahir atau muncul pada minggu-minggu awal kehidupan. Kondisi ini terjadi akibat:

Kelainan perkembangan pembuluh darah
Penumpukan sel pigmen (melanosit)
Variasi pertumbuhan jaringan kulit

Menurut data dari berbagai literatur medis seperti Mayo Clinic dan Cleveland Clinic, tanda lahir termasuk kondisi yang sangat umum dan sebagian besar bersifat jinak (tidak berbahaya).

Jenis-Jenis Tanda Lahir

Secara umum, Tanda Lahir dibagi menjadi dua kelompok besar:

1. Tanda lahir berpigmen

Terjadi akibat kelebihan sel pigmen kulit, seperti:

Tahi lalat bawaan (congenital nevus)
Bercak café-au-lait
Dermal melanocytosis (bercak kebiruan)

2. Tanda lahir vaskular

Terjadi akibat kelainan pembuluh darah, seperti:

Apakah Letak Tanda Lahir Menentukan Kepribadian?

Dari sisi medis dan psikologi, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa letak Tanda Lahir berkaitan dengan kepribadian seseorang.

Penelitian di bidang dermatologi dan psikologi modern menegaskan bahwa:

Tanda lahir terjadi karena proses biologis pada fase embrio
Tidak ada hubungan dengan fungsi otak atau perkembangan psikologis
Kepribadian manusia dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup

Organisasi kesehatan seperti World Health Organization tidak pernah mencatat adanya hubungan antara tanda lahir dan karakter manusia dalam laporan medis resmi mereka.

Dengan kata lain, keyakinan bahwa “letak tanda lahir menentukan sifat seseorang” termasuk dalam kategori mitos budaya, bukan fakta ilmiah.

Penyebab dan Faktor Risiko Tanda Lahir

Hingga kini, penyebab pasti Tanda Lahir belum sepenuhnya diketahui. Namun penelitian menunjukkan beberapa faktor yang berperan:

1. Gangguan perkembangan pembuluh darah

Terjadi saat pembuluh darah tumbuh tidak normal di bawah kulit.

2. Penumpukan sel pigmen

Melanosit berkumpul secara tidak merata saat perkembangan janin.

3. Faktor genetik tertentu

Beberapa kondisi langka menunjukkan keterkaitan dengan sindrom genetik, meski ini sangat jarang.

Penting untuk dipahami bahwa:

Tidak disebabkan oleh makanan ibu saat hamil
Tidak disebabkan oleh mitos seperti “ngidam”
Tidak disebabkan oleh kondisi psikologis ibu

Gejala atau Ciri Tanda Lahir yang Perlu Diperhatikan

Sebagian besar Tanda Lahir tidak menimbulkan gejala. Namun, beberapa kondisi perlu diperhatikan jika menunjukkan:

Perubahan warna atau bentuk yang cepat
Pertumbuhan yang sangat cepat (terutama hemangioma)
Luka atau perdarahan
Nyeri atau infeksi
Lokasi yang mengganggu fungsi tubuh (mata, hidung, mulut)

Dampak Tanda Lahir bagi Kesehatan

Sebagian besar Tanda Lahir tidak berdampak pada kesehatan fisik, namun dalam beberapa kasus dapat menimbulkan:

1. Dampak medis

Risiko kanker kulit pada nevus kongenital besar (jarang)
Komplikasi pada hemangioma tertentu
Keterkaitan dengan sindrom neurokutan pada kasus tertentu

Contohnya, bercak café-au-lait dalam jumlah banyak dapat menjadi salah satu tanda awal Neurofibromatosis Tipe 1.

2. Dampak psikologis

Rasa kurang percaya diri
Stigma sosial, terutama jika tanda lahir berada di wajah
Gangguan estetika

Cara Pencegahan Tanda Lahir

Secara medis, Tanda Lahir tidak dapat dicegah, karena terbentuk pada fase perkembangan janin di dalam kandungan.

Namun, yang bisa dilakukan adalah:

Pemeriksaan kehamilan rutin
Menjaga kesehatan ibu hamil secara umum
Menghindari paparan zat berbahaya selama kehamilan

Perlu ditekankan, tidak ada makanan atau aktivitas tertentu yang terbukti mencegah tanda lahir.

Cara Penanganan atau Pengobatan Tanda Lahir

Penanganan Tanda Lahir bergantung pada jenis dan kondisi klinisnya:

1. Observasi

Sebagian besar kasus hanya dipantau tanpa pengobatan.

2. Obat-obatan

Misalnya penggunaan beta-blocker seperti propranolol untuk hemangioma tertentu.

3. Terapi laser

Digunakan pada port-wine stain untuk mengurangi warna kemerahan.

4. Tindakan bedah

Dilakukan pada kasus tertentu seperti nevus kongenital besar atau tanda lahir yang mengganggu fungsi organ.

Semua tindakan ini harus dilakukan di bawah pengawasan dokter spesialis kulit atau dokter anak.

Kapan Harus ke Dokter?

Masyarakat disarankan segera memeriksakan Tanda Lahir jika:

Tanda lahir tumbuh cepat dalam waktu singkat
Terjadi perubahan warna drastis
Sering berdarah atau terluka
Mengganggu penglihatan, pernapasan, atau aktivitas normal
Disertai gejala lain seperti demam atau nyeri
Jumlahnya banyak dan tidak biasa

Evaluasi medis penting untuk memastikan apakah tanda tersebut benar-benar jinak atau perlu penanganan lebih lanjut.

Penutup

Keyakinan bahwa letak Tanda Lahir menentukan kepribadian adalah bagian dari mitos budaya yang tidak didukung oleh bukti ilmiah. Dalam dunia medis, tanda lahir dipahami sebagai fenomena biologis yang terjadi selama perkembangan janin dan umumnya tidak berbahaya.

Kepribadian manusia sendiri terbentuk dari kombinasi kompleks antara genetika, lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup bukan dari posisi atau bentuk tanda pada kulit.

Dengan memahami fakta ini, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menilai informasi kesehatan dan tidak mudah terpengaruh oleh mitos yang tidak terbukti secara ilmiah.

Sumber Referensi

World Health Organization
Mayo Clinic
Cleveland Clinic
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – Dermatology & Skin Conditions
American Academy of Dermatology (AAD) – Birthmarks Overview
National Institutes of Health (NIH) – Dermatologic Conditions and Congenital Lesions
Jurnal dermatologi klinis (berbagai publikasi peer-reviewed tentang vascular & pigmented birthmarks)

PMI Asal Cianjur Belum Bisa Dipulangkan, Konflik Libya Jadi Kendala

2026-07-01T23:00:00.000+07:00

CIANJUR – Proses pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Cianjur, Ai Juariah (48), masih harus menunggu lebih lama. Hal ini disebabkan oleh kondisi politik dan keamanan di Libya yang hingga kini belum stabil, sehingga menghambat proses administrasi dan koordinasi lintas wilayah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur, Deny Widya Lesmana, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat serta instansi terkait guna mempercepat pemulangan PMI tersebut.

Namun, berdasarkan surat resmi dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan yang membuat proses pemulangan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.

“Berdasarkan surat yang kami terima, diketahui kalau PMI Ai ini bekerja di Berganzi, Libya Timur. Sedangkan KBRI kita ada di Tripoli atau Libya Barat. Di Libya ada konflik dua pemerintahan antara Libya Timur dan Libya Barat. Sehingga KBRI Tripoli kesulitan untuk memulangkan Ai yang ada di Libya Timur,” ujar Deny, Rabu (1/7/2026).

Meski demikian, pihak Disnakertrans Cianjur bersama Kementerian P2MI tetap berupaya melakukan langkah-langkah koordinatif agar proses pemulangan dapat segera terealisasi.

“Tetap akan kami pulangkan, tapi prosesnya akan memakan waktu. Kalau dari negara lain yang tidak berkonflik mungkin akan lebih cepat,” tambahnya.

Deny juga menegaskan bahwa pemerintah tetap mengedepankan prosedur resmi dalam proses pemulangan, guna menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari apabila dilakukan secara mandiri.

“Jika dipaksakan berangkat secara mandiri, dikhawatirkan akan ada denda dan permasalahan lain yang muncul. Makanya tetap kita tempuh prosedur, meskipun jadi cukup lama pemulangannya,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Drs Mukhtarudin, menyampaikan bahwa saat ini PMI Ai berada dalam perlindungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tripoli.

“Sudah dalam pemantauan dan perlindungan KBRI. Pemerintah saat ini terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna mempercepat penyelesaian proses tersebut, sekaligus memastikan hak-hak perlindungan (Ai) tetap terpenuhi,” kata Mukhtarudin.

Sebelumnya, sebuah video berdurasi 59 detik viral di media sosial memperlihatkan seorang perempuan yang merupakan PMI asal Cianjur dalam kondisi terluka dan bersimbah darah. Dalam video tersebut, ia terlihat menangis sambil meminta pertolongan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Perempuan tersebut diketahui berasal dari Kampung Babakan Turuy, Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, dan diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus penempatan kerja ke Timur Tengah. Ia disebut mengalami luka akibat kondisi kerja yang tidak layak saat masih dalam keadaan sakit.

Kasus ini masih dalam penanganan lintas instansi pemerintah, sementara proses pemulangan Ai Juariah terus diupayakan meski menghadapi kendala konflik geopolitik di Libya.

Polres Cianjur Peringati Hari Bhayangkara ke-80, Perkuat Sinergi dan Teguhkan Komitmen Pelayanan Presisi

2026-07-01T13:30:00.000+07:00

CIANJUR – Kepolisian Resor (Polres) Cianjur menggelar Upacara dan Syukuran Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 di Lapangan Prawatasari, Kabupaten Cianjur. Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan menjadi momentum penting bagi jajaran kepolisian untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus mempererat sinergi bersama seluruh unsur pemangku kepentingan.

Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Cianjur, AKBP Dr. A. Alexander Yurikho Hadi, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Peringatan delapan dekade perjalanan Polri tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga berbagai elemen yang selama ini menjadi mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Cianjur.

Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan eratnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan stabilitas keamanan daerah. Momentum Hari Bhayangkara juga dimanfaatkan sebagai ajang memperkuat komunikasi serta membangun komitmen bersama untuk menjaga situasi yang aman, damai, dan kondusif.

Prosesi upacara berlangsung dengan penuh penghormatan terhadap nilai-nilai pengabdian. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penganugerahan tanda kehormatan negara kepada personel yang dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas. Selain itu, sejumlah anggota Polri juga menerima kenaikan pangkat luar biasa sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan pengabdian tanpa cela.

Tidak hanya memberikan penghargaan kepada personel internal, Polres Cianjur turut menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah mitra dari berbagai elemen masyarakat. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi aktif mereka dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres Cianjur.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan acara syukuran yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Selain menjadi ungkapan rasa syukur atas perjalanan panjang institusi Polri, kegiatan tersebut juga menjadi ruang silaturahmi antara jajaran kepolisian dengan para tamu undangan.

Dalam suasana yang lebih cair, berbagai pihak berdiskusi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sinergitas, serta upaya menghadirkan kepolisian yang semakin adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 juga menjadi refleksi bagi Polres Cianjur untuk terus melakukan transformasi kelembagaan menuju institusi yang semakin profesional. Semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung terwujudnya Polri yang modern dan terpercaya.

Melalui momentum tersebut, Polres Cianjur kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai Polri Presisi dalam setiap pelaksanaan tugas. Profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan yang humanis diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Dengan mengusung semangat pengabdian kepada masyarakat, Polres Cianjur berkomitmen untuk senantiasa hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang responsif. Komitmen tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya lingkungan yang aman, damai, serta kondusif sebagai fondasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cianjur.

Polisi Ringkus Komplotan Curanmor di Puncak Cianjur, 23 Motor Curian Disita dan Siap Dikembalikan ke Pemilik

2026-07-01T08:17:00.000+07:00

CIANJUR – Jajaran Kepolisian Resor Cianjur berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang meresahkan masyarakat di kawasan Puncak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam pengungkapan tersebut, dua orang terduga pelaku berhasil diamankan, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas.

Selain menangkap para terduga pelaku, polisi juga mengamankan puluhan kendaraan roda dua yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Sebanyak 23 unit sepeda motor kini telah diamankan sebagai barang bukti dan akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah melalui proses identifikasi.

Kapolres Cianjur, AKBP A Alexander Yurikho Hadi, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan seorang warga di kawasan Puncak, Kecamatan Cipanas, yang kehilangan sepeda motor miliknya.

"Korban awalnya memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman rumah. Tapi saat hendak digunakan, ternyata sepeda motornya sudah hilang. Korban langsung melapor ke Mapolsek Pacet," ujar dia saat ditemui di Mapolsek Pacet, Jalan Raya Puncak, Senin (29/6/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, aparat kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi salah seorang terduga pelaku.

"Kami tangkap pelaku berinisial DB di wilayah Bogor," kata dia.

Dari hasil pemeriksaan terhadap DB, polisi memperoleh informasi bahwa aksi pencurian tidak dilakukan seorang diri. Terduga pelaku diketahui beraksi bersama dua rekannya.

"Berbekal keterangan DB, kami berhasil menangkap satu pelaku lainnya yakni AB. Namun satu pelaku lainnya yakni HS berhasil kabur, dan saat ini berstatus DPO," kata dia.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kelompok tersebut diduga menyasar sepeda motor yang diparkir di halaman rumah warga, terutama di kawasan Puncak Cianjur. Polisi juga menemukan indikasi bahwa aksi serupa dilakukan di wilayah lain.

"Targetnya sepeda motor yang diparkir di halaman rumah di kawasan Puncak Cianjur. Tapi mereka juga sempat berakhir di Bogor dan Bandung. Total barang bukti sepeda motor yang kami amankan mencapai 23 unit," kata dia.

Menurut Alexander, kendaraan hasil dugaan pencurian tersebut rencananya dipasarkan melalui media sosial dengan harga yang jauh di bawah harga pasar untuk mempermudah penjualan.

"Dijualnya secara online melalui media sosial. Harganya jauh dari nilai sesungguhnya," ungkapnya.

Atas dugaan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan ketentuan pidana yang berlaku.

"Para pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal Rp 500 juta," ucap dia.

Sementara itu, Kapolsek Pacet AKP Amir Said memastikan bahwa kendaraan yang telah diamankan akan dikembalikan kepada pemilik sah setelah proses verifikasi selesai dilakukan.

"Tadi sudah ada beberapa yang diserahkan secara langsung. Untuk yang lainnya akan kami identifikasi siapa pemiliknya. Bagi warga yang merasa menjadi korban pencurian, silakan datang ke Mapolsek Pacet untuk memeriksa dan mengambil kembali sepeda motor yang sempat hilang," pungkasnya.

Polisi juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan memastikan kendaraan diparkir di tempat yang aman, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta segera melapor apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Proses pengejaran terhadap satu terduga pelaku yang masih berstatus daftar pencarian orang (DPO) terus dilakukan.

Logo HUT ke-81 RI 2026 Resmi Diluncurkan, Ini Makna, Tema, dan Proses Pemilihannya

2026-06-29T18:00:00.000+07:00

JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia resmi meluncurkan logo dan identitas visual Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan menjadi identitas resmi dalam seluruh rangkaian peringatan 17 Agustus 2026. Peluncuran tersebut berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (29/6/2026), sebagai penanda dimulainya rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini.

Identitas visual HUT ke-81 RI mengusung tema nasional "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". Tema tersebut menjadi semangat utama yang diharapkan mampu merepresentasikan cita-cita bangsa sekaligus memperkuat rasa persatuan dalam menyongsong masa depan Indonesia.

Logo resmi HUT ke-81 RI merupakan karya desainer grafis Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat. Karyanya berhasil ditetapkan sebagai logo resmi setelah memperoleh dukungan suara tertinggi dalam mekanisme polling nasional yang untuk pertama kalinya melibatkan partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan identitas visual peringatan Hari Kemerdekaan.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menjelaskan bahwa karya tersebut memperoleh dukungan terbesar dari masyarakat.

"Karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73 persen dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026," ujar Juri.

Menurut Juri, desain yang terpilih tidak hanya memiliki tampilan yang kuat secara visual, tetapi juga mengandung filosofi yang merepresentasikan keberagaman Indonesia sebagai fondasi persatuan bangsa.

"Dalam keragaman tersebut, terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi fondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur," katanya.

Proses pemilihan logo tahun ini menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan peringatan Hari Kemerdekaan. Sebelum logo ditetapkan, pemerintah membuka polling publik pada 24–28 Juni 2026 setelah melalui tahapan seleksi dan kurasi terhadap ratusan karya desainer dari berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam menentukan simbol nasional yang akan digunakan secara luas.

Pemerintah juga menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat selama proses pemilihan logo berlangsung. Antusiasme publik dinilai mencerminkan semangat kebangsaan sekaligus rasa memiliki terhadap simbol peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Juri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut memeriahkan peringatan HUT ke-81 RI dengan menggunakan identitas visual resmi dan mengibarkan bendera Merah Putih di berbagai tempat.

"Bapak Presiden berharap agar kemeriahan HUT RI ke-81 kemerdekaan RI ini menjadi milik masyarakat, Bapak Presiden berpesan agar rakyat terus berpartisipasi aktif dan mengambil peran dalam peringatan HUT RI tahun ini," ujar Juri.

Ia juga menambahkan, "Mari kita semua masyarakat merayakan dengan semarak, semangat, penuh sukacita dan kebersamaan. Kibarkan Merah Putih di rumah, di sekolah, di kantor, dan di ruang-ruang publik lainnya."

Pemerintah mengimbau kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, institusi pendidikan, organisasi, hingga masyarakat umum menggunakan logo dan identitas visual resmi sesuai pedoman yang telah disediakan. Seluruh aset logo beserta panduan penggunaannya dapat diunduh melalui laman resmi pemerintah agar penerapannya tetap seragam di berbagai media publikasi maupun kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Link Download Logo HUT Ke-81 Republik Indonesia

Masyarakat dapat mengunduh logo resmi HUT ke-81 Republik Indonesia beserta aset pendukung melalui laman resmi yang telah disediakan pemerintah.

Link download: https://logohutri.istanapresiden.go.id/81#unduh-aset

Melalui halaman tersebut tersedia beberapa pilihan kanal untuk mengakses file logo resmi.
Cara Download Logo HUT Ke-81 Republik Indonesia

Berikut langkah-langkah mengunduh logo HUT ke-81 RI:

Buka halaman https://logohutri.istanapresiden.go.id/81#unduh-aset.
Pilih salah satu kanal unduhan yang tersedia. Untuk kanal 1, file dapat diakses melalui Google Drive.
Pilih file yang ingin diunduh.
Anda akan diarahkan ke halaman Google Drive.
Masuk ke folder Logo.
Pilih logo yang dibutuhkan.
Unduh file sesuai format yang diinginkan.

Kapolres Cianjur Terima Lukisan Karya Siswa SLB, Dipajang di Ruang Kerja

2026-06-29T12:59:00.000+07:00

CIANJUR – Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 di Polres Cianjur diwarnai dengan sebuah momen penuh makna. Sebuah lukisan bertema "80 Tahun Polri Mengabdi untuk Negeri" hasil karya siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) BC Purnama Kabupaten Cianjur resmi diterima oleh Kapolres Cianjur, AKBP Dr. A. Alexander Yurikho Hadi, pada Jumat (26/6/2026).

Karya seni tersebut dibuat oleh Arul, seorang siswa penyandang tuna rungu yang menempuh pendidikan di SLB BC Purnama Kabupaten Cianjur. Lukisan itu lahir atas permintaan langsung Kapolres Cianjur sebagai bentuk ajakan agar para siswa berkebutuhan khusus turut berpartisipasi dalam memeriahkan Hari Bhayangkara ke-80.

Melalui perpaduan warna dan komposisi yang disusun dengan penuh ketelitian, Arul berhasil menggambarkan pandangannya mengenai perjalanan pengabdian Polri selama delapan dekade dalam melayani masyarakat serta menjaga keamanan dan persatuan bangsa.

Lukisan tersebut tidak hanya menjadi karya seni semata, tetapi juga menjadi simbol bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya, menunjukkan kemampuan, dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan maupun masyarakat luas.

Sebagai bentuk apresiasi, Kapolres Cianjur memutuskan untuk menempatkan lukisan tersebut di Ruang Kerja Kapolres. Keputusan itu diambil sebagai penghormatan terhadap semangat, kreativitas, dan dedikasi yang ditunjukkan oleh sang pembuat karya.

"Karya ini sangat berharga dan memiliki makna yang mendalam bagi kami. Kami memajangnya di ruang kerja bukan hanya sebagai hiasan, melainkan sebagai pengingat sekaligus simbol bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan potensi yang luar biasa. Tidak ada batasan bagi siapa pun untuk berkarya dan berpartisipasi membangun lingkungan sekitarnya," ujar AKBP Dr. A. Alexander Yurikho Hadi.

Menurutnya, karya tersebut diharapkan mampu menjadi inspirasi, baik bagi seluruh personel Polres Cianjur maupun masyarakat yang berkunjung ke lingkungan kepolisian. Lukisan itu dinilai membawa pesan penting mengenai perlunya membangun lingkungan yang inklusif dengan memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki.

Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membuka ruang bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya di berbagai bidang kehidupan.

"Kita semua harus membuka ruang seluas-luasnya bagi saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan fisik maupun indra. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk berkembang, menunjukkan jati diri, dan memberikan manfaat. Karya ini membuktikan bahwa dengan dukungan dan kesempatan yang tepat, mereka mampu menghasilkan sesuatu yang membanggakan," tambahnya.

Penyerahan lukisan tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Bhayangkara ke-80 yang tidak hanya berorientasi pada penghormatan terhadap sejarah pengabdian Polri, tetapi juga memperkuat nilai kepedulian sosial, kebersamaan, serta kolaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Polres Cianjur menunjukkan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang humanis. Selain menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum, kepolisian juga berupaya mendukung pemberdayaan masyarakat, termasuk memberikan ruang bagi generasi muda penyandang disabilitas agar dapat terus berkarya dan mengembangkan potensinya.

Semangat "Polri Mengabdi untuk Negeri" yang diusung dalam Hari Bhayangkara ke-80 pun diwujudkan melalui aksi nyata yang mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif, saling menghargai, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga tanpa terkecuali.

Pilkades Digital Cianjur 2026 Siap Digelar, 46 Desa di 22 Kecamatan Ikuti Pemungutan Suara Berbasis Teknologi

2026-06-29T10:30:00.000+07:00

CIANJUR – Pemerintah Kabupaten Cianjur mulai mematangkan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 yang akan dilaksanakan dengan sistem digital. Sebanyak 46 desa di 22 kecamatan dipastikan menjadi peserta dalam agenda demokrasi tingkat desa tersebut.

Penerapan sistem digital menjadi langkah baru yang disiapkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkades. Selain diharapkan mempercepat proses pemungutan dan penghitungan suara, sistem ini juga ditujukan untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas selama pelaksanaan pemilihan.

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Dendi Rinaldi, mengatakan saat ini pemerintah daerah telah memulai berbagai tahapan persiapan, salah satunya melalui rapat formatur pembentukan panitia Pilkades tingkat kabupaten.

Menurutnya, kepanitiaan tingkat kabupaten akan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, sementara sekretariat berada di DPMD Kabupaten Cianjur.

"Persiapan telah dimulai dengan rapat formatur pembentukan panitia Pilkades tingkat kabupaten. Panitia ini akan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Cianjur, dengan sekretariat di DPMD Cianjur, menargetkan keputusan bupati terkait Pilkades Cianjur 2026 rampung pada Juli 2026," ujar Dendi Rinaldi.

Ia menjelaskan, keputusan bupati tersebut nantinya menjadi dasar pelaksanaan seluruh tahapan Pilkades, termasuk mengatur petunjuk teknis, jadwal pelaksanaan, hingga mekanisme penggunaan sistem digital dalam proses pemilihan.

Setelah Surat Keputusan (SK) Bupati diterbitkan, tahapan berikutnya adalah pembentukan panitia Pilkades di masing-masing desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dendi menambahkan, panitia desa memiliki tanggung jawab untuk menyusun seluruh kebutuhan penyelenggaraan Pilkades hingga proses pelantikan kepala desa terpilih selesai dilaksanakan.

"Setelah panitia Pilkades di tingkat desa terbentuk, mereka memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebutuhan operasional. Kebutuhan ini mencakup seluruh proses hingga kepala desa terpilih resmi dilantik, memastikan kelancaran setiap tahapan," katanya.

Sementara itu, proses persiapan di tingkat desa juga terus berjalan. Pendataan awal Daftar Pemilih Sementara (DPS) mulai dilakukan sebagai bagian dari penyusunan daftar pemilih. Adapun tahapan penjaringan dan pendaftaran bakal calon kepala desa dijadwalkan berlangsung pada Agustus hingga awal September 2026.

Pemerintah Kabupaten Cianjur menargetkan pemungutan suara Pilkades Serentak 2026 dapat dilaksanakan pada pertengahan Oktober 2026. Selanjutnya, kepala desa terpilih dijadwalkan dilantik pada Desember 2026.

Dalam pelaksanaannya, masa kampanye akan mengikuti ketentuan terbaru yang diatur pemerintah pusat. Waktu kampanye diperkirakan berlangsung sekitar satu pekan, termasuk masa tenang. Para calon kepala desa hanya memiliki kesempatan berkampanye selama tiga hingga empat hari sebelum memasuki masa tenang menjelang hari pemungutan suara.

Sebagian besar desa yang akan mengikuti Pilkades Serentak 2026 berada di wilayah selatan Kabupaten Cianjur. Di antaranya terdapat desa-desa di Kecamatan Naringgul, Tanggeung, Agrabinta, Sindangbarang, Cidaun, Cijati, Cibinong, Leles, Campaka, dan Campakamulya. Selain itu, sejumlah desa di wilayah utara Cianjur juga akan melaksanakan Pilkades dengan sistem digital.

Melalui penerapan teknologi digital dalam proses pemungutan suara, Pemerintah Kabupaten Cianjur berharap pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 dapat berlangsung lebih efektif, efisien, transparan, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa.

PMI Asal Cianjur Diduga Jadi Korban Penganiayaan di Libya, Kemlu Pastikan Korban dalam Kondisi Aman

2026-06-28T22:00:00.000+07:00

CIANJUR – Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Cianjur berinisial AJ diduga mengalami penganiayaan saat bekerja di Benghazi, Libya Timur. Informasi mengenai dugaan kekerasan tersebut sempat ramai diperbincangkan di media sosial dan kini tengah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tripoli.

Meski demikian, hasil penelusuran awal dari KBRI Tripoli menyebutkan bahwa AJ saat ini berada dalam kondisi aman dan tidak mengalami luka akibat dugaan insiden tersebut.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengatakan pemerintah telah bergerak menindaklanjuti laporan yang beredar.

"Kementerian Luar Negeri dan KBRI Tripoli tengah menangani kasus PMI berinisial AJ di Benghazi, Libya Timur, menyusul informasi yang beredar di media sosial pada 26 Juni 2026," kata Direktur Perlindungan WNI, Heni Hamidah kepada wartawan, Minggu (28/6/2026).

Menurut Heni, komunikasi dengan pihak terkait telah dilakukan untuk memastikan keselamatan AJ. Berdasarkan laporan yang diterima dari KBRI Tripoli, hingga saat ini tidak ditemukan adanya cedera pada korban.

"KBRI Tripoli telah memastikan saat ini kondisi AJ dalam keadaan aman, sehat, dan tidak mengalami cidera/luka," ujarnya.

Selain memastikan kondisi korban, Kemlu RI juga terus mengumpulkan informasi guna mengetahui secara utuh kronologi yang sebenarnya terjadi. Pendalaman dilakukan dengan melibatkan AJ, pihak majikan, serta agensi setempat.

"KBRI Tripoli bersama pihak-pihak terkait, termasuk AJ dan pihak majikan, masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kronologi kejadian," ucapnya.

Dari hasil penelusuran sementara, diketahui AJ telah bekerja di wilayah Benghazi sejak Maret 2025. Namun, proses keberangkatannya ke Libya diduga tidak melalui mekanisme penempatan resmi.

"Berdasarkan penelusuran bersama agensi setempat, Saudari AJ diketahui telah bekerja di Benghazi, Libya Timur, sejak Maret 2025 melalui jalur penempatan yang tidak sesuai prosedur oleh pihak sponsor," lanjutnya.

Kemlu RI menegaskan akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk otoritas setempat, guna memastikan perlindungan terhadap AJ selama proses penanganan berlangsung.

Di sisi lain, pemerintah kembali mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak melalui jalur resmi. Penempatan sesuai prosedur dinilai penting untuk menjamin perlindungan hukum, hak-hak pekerja, serta keselamatan selama bekerja di negara tujuan.

"Kemlu RI melalui KBRI Tripoli akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan otoritas setempat untuk penanganan kasus ini. Kementerian Luar Negeri kembali mengimbau masyarakat yang berencana bekerja di luar negeri agar menggunakan jalur prosedural sesuai ketentuan yang berlaku untuk memastikan pelindungan hak-hak dan keselamatan pekerja," imbuhnya.

Kasus dugaan penganiayaan terhadap PMI asal Cianjur tersebut masih dalam proses pendalaman. Hingga kini, Kementerian Luar Negeri belum menyampaikan kesimpulan terkait penyebab maupun kronologi pasti kejadian sambil menunggu hasil investigasi lebih lanjut dari pihak-pihak yang berwenang.

Pemkab Cianjur Perketat Razia Pelajar Bolos Sekolah, Siswa Terjaring Akan Dijemput Orang Tua dan Pihak Sekolah

2026-06-28T22:00:00.000+07:00

CIANJUR – Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, semakin memperketat pengawasan terhadap pelajar yang kedapatan bolos saat jam belajar berlangsung. Langkah tersebut dilakukan melalui razia di sejumlah titik yang kerap menjadi lokasi berkumpulnya siswa berdasarkan laporan masyarakat.

Selain meningkatkan intensitas razia, pemerintah juga telah menyiapkan mekanisme pembinaan dan sanksi bagi pelajar yang terbukti melanggar aturan dengan meninggalkan sekolah tanpa alasan yang jelas.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur, Djoko Purnomo, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur untuk menyamakan langkah dalam penanganan pelajar yang terjaring razia.

Menurutnya, siswa yang kedapatan bolos tidak hanya akan didata, tetapi juga diwajibkan dijemput oleh pihak sekolah bersama orang tua sebagai bentuk pembinaan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Kami sudah menggelar rapat bersama Disdikpora Cianjur, terkait razia dan penindakan yang akan diberikan pada siswa yang kedapatan bolos pada jam sekolah, kami meminta kepala sekolah untuk memberikan imbauan pada para pelajar," kata Djoko di Cianjur, Jawa Barat, Minggu, 28 Juni 2026, melansir Antara.

Selain dijemput oleh orang tua dan pihak sekolah, para pelajar yang terjaring razia juga akan diminta membuat surat pernyataan serta menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di sekolah masing-masing.

Djoko menilai momentum penerimaan peserta didik baru menjadi waktu yang tepat bagi sekolah untuk menyampaikan aturan dan konsekuensi kepada siswa maupun orang tua. Dengan demikian, sejak awal mereka telah memahami pentingnya mematuhi jam belajar di sekolah.

Ia juga meminta seluruh sekolah mengoptimalkan peran guru Bimbingan Konseling (BK) dalam melakukan pembinaan serta memperkuat komunikasi dengan orang tua agar pengawasan terhadap aktivitas siswa dapat berjalan lebih efektif.

"Sekolah juga harus terus memberikan imbauan pada para pelajar terutama saat penerimaan siswa baru, sehingga tidak ada yang melanggar karena mereka yang terjaring harus dijemput pihak sekolah dan orang tua," jelas dia.

Sebelumnya, Satpol PP Kabupaten Cianjur berhasil menjaring belasan pelajar yang berada di sejumlah lokasi keramaian saat jam pelajaran berlangsung. Beberapa di antaranya ditemukan berada di kawasan pusat keramaian hingga kafe.

Banyaknya laporan masyarakat terkait keberadaan pelajar di luar lingkungan sekolah menjadi dasar bagi petugas untuk meningkatkan patroli dan razia secara situasional. Operasi dilakukan dengan menyisir lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpul pelajar ketika seharusnya mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Pemerintah Kabupaten Cianjur berharap langkah penertiban tersebut dapat meningkatkan kedisiplinan pelajar, memperkuat peran sekolah dan keluarga dalam pengawasan, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kondusif.

Polisi Amankan 7 Remaja Terkait Duel Gladiator Pelajar di Cianjur, Enam Masih Berstatus Siswa SMK

2026-06-27T18:30:00.000+07:00

CIANJUR – Kepolisian Resor (Polres) Cianjur berhasil mengamankan tujuh remaja yang diduga terlibat dalam aksi duel satu lawan satu atau gladiator yang sempat viral di media sosial. Dari jumlah tersebut, enam orang masih berstatus pelajar SMA, sedangkan satu lainnya merupakan alumni yang telah lulus sekolah.

Pengamanan dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan terhadap sejumlah video duel yang beredar luas di media sosial dan menuai perhatian masyarakat.

Kapolres Cianjur AKBP A Alexander Yurikho Hadi mengatakan pihaknya bergerak cepat dengan menelusuri identitas para pelaku setelah video tersebut viral.

"Setelah identitasnya didapat, kami langsung memanggil pihak sekolah dan orangtua. Akhirnya tadi siang kami berhasil mengamankan siswa yang terlibat dalam aksi duel tersebut," kata dia, Sabtu (27/6/2026).

Menurut Alexander, penyelidikan menemukan bahwa video yang beredar terdiri atas rekaman lama dan rekaman terbaru. Karena itu, polisi turut mengamankan seluruh pihak yang terekam dalam video tersebut.

"Jadi di akun media sosial itu, ada video lama dan video baru. Yang masih berstatus pelajar ada enam orang. Satu lagi alumni, sudah lulus kami juga turut amankan karena ada dalam video tersebut," kata dia.

Polisi Dalami Motif Duel Gladiator Pelajar di Cianjur

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan para pelajar mengaku mengikuti tren yang berkembang di kalangan mereka. Namun, kepolisian masih mendalami latar belakang sebenarnya yang mendorong para remaja tersebut melakukan aksi kekerasan.

"Pengakuannya ikuti tren. Tapi tren apa yang membuat mereka mengikuti aksi kekerasan itu masih kami dalami," kata dia.

Selain penyelidikan terhadap motif, polisi juga membuka kemungkinan adanya unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. Meski demikian, pendekatan pembinaan tetap menjadi perhatian utama mengingat sebagian besar pelaku masih berstatus anak di bawah umur.

"Kami akan proses, apalagi jika ada unsur pidananya. Tapi fokusnya selain itu juga akan kami utamakan pembinaan," kata dia.

Orang Tua dan Masyarakat Diminta Berperan Aktif

Kapolres menegaskan pencegahan kenakalan remaja tidak dapat hanya dibebankan kepada pihak sekolah. Ia mengajak orang tua, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen untuk bersama-sama meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap generasi muda.

"Bukan hanya sekolah, orangtua dan tokoh masyarakat juga harus berperan dalam membina anak. Supaya dapet mewujudkan generasi emas, tidak terjebak dalam tren atau ajakan yang negatif," tuturnya.

Pelaku Mengaku Berawal dari Tantangan di Media Sosial

Salah seorang pelajar yang terlibat mengaku aksi duel tersebut bermula dari tantangan yang diterimanya melalui media sosial dari pelajar sekolah lain.

Ia menyebut tantangan itu terus berlanjut hingga akhirnya kedua pihak sepakat bertemu di sebuah lokasi yang jauh dari permukiman.

"Ditantang terus, sampe siswa dari SMK di Campaka datang ke Cibeber. Jadi akhirnya duel di tengah hutan," tuturnya.

Video Viral Picu Penyelidikan Polisi

Sebelumnya, sejumlah video memperlihatkan aksi duel satu lawan satu antarpelajar beredar di media sosial dan menjadi perhatian publik. Dalam rekaman tersebut, para pelajar yang mengenakan seragam sekolah tampak melakukan duel disaksikan oleh sejumlah remaja lainnya.

Video tersebut kemudian viral dan mendapat banyak tanggapan dari warganet, sehingga mendorong aparat kepolisian melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi para pelaku serta mencegah kejadian serupa terulang.

Polres Cianjur mengimbau masyarakat, khususnya orang tua, agar lebih aktif mengawasi aktivitas anak, baik di lingkungan pergaulan maupun penggunaan media sosial, guna mencegah keterlibatan dalam tindakan yang berpotensi melanggar hukum maupun membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Duel Gladiator Pelajar di Cianjur Viral, Polisi Kantongi Identitas Siswa dan Sekolah yang Terlibat

2026-06-27T12:30:00.000+07:00

CIANJUR – Aksi duel antarpelajar yang disebut sebagai "gladiator" viral di media sosial dan menjadi perhatian aparat kepolisian di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam video yang beredar, sejumlah pelajar berseragam sekolah tampak saling berhadapan dalam duel satu lawan satu di sebuah lokasi yang diduga berada di wilayah Kecamatan Cibeber.

Rekaman tersebut diunggah melalui akun Instagram @Alfsth037allbase dan memperlihatkan beberapa video duel berbeda. Pada unggahan terbaru, terlihat tiga video yang menampilkan para pelajar mengenakan celana abu-abu khas seragam SMA/SMK sedang melakukan duel secara bergantian dengan disaksikan sejumlah rekan mereka.

Video tersebut kemudian ramai diperbincangkan warganet. Masing-masing unggahan telah ditonton sekitar 100 ribu kali dan memunculkan ratusan komentar dari pengguna media sosial yang menyayangkan aksi kekerasan tersebut.

Menindaklanjuti viralnya video itu, jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Cibeber langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas para pelajar yang terlibat.

Kapolsek Cibeber Kompol Tio mengatakan pihaknya telah menerima informasi mengenai aksi duel yang beredar luas di media sosial.

Menurut dia, dari hasil penelusuran awal, diketahui para pelajar yang terlibat berasal dari salah satu SMK di Kecamatan Cibeber dan SMK lainnya di Kecamatan Campaka.

"Identitas sekolah dan siswanya sudah kami kantongi. Segera akan kami panggil pihak sekolah dan amankan seluruh yang terlibat duel pelajar tersebut," kata dia, Sabtu (27/6/2026).

Hasil penyelidikan sementara juga mengungkap lokasi tempat berlangsungnya duel tersebut.

Menurut dia, arena duel berada di kawasan Pasirpogor, Desa Sukamanah, Kecamatan Cibeber, yang dinilai cukup jauh dari permukiman warga.

"Lokasinya di Cibeber. Memang tempatnya masih hutan dan sepi," kata dia.

Sementara itu, Kapolres Cianjur AKBP A Alexander Yurikho Hadi memastikan kepolisian akan mengambil langkah tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam aksi tersebut.

Ia menegaskan proses penanganan tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pembinaan terhadap para pelajar agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Yang jelas kami akan tindaklanjuti untuk menindak dan membina para pelajar yang melakukan duel," kata dia.

Pihak kepolisian saat ini masih terus mendalami kronologi lengkap, termasuk kemungkinan adanya pihak yang menginisiasi maupun menyebarluaskan kegiatan duel antarpelajar tersebut melalui media sosial. Polisi juga akan berkoordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua siswa sebagai bagian dari proses penanganan kasus.

Fenomena duel antarpelajar yang direkam lalu diunggah ke media sosial menjadi perhatian karena dinilai dapat memicu aksi serupa apabila tidak segera ditangani. Aparat mengimbau para pelajar untuk tidak terlibat dalam tindakan kekerasan serta memanfaatkan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

DPR Setujui Empat Langkah Efisiensi Program MBG, Anggaran Negara Berpotensi Hemat Rp40 Triliun

2026-06-27T07:22:00.000+07:00

JAKARTA - Komisi IX DPR RI menyepakati empat langkah efisiensi yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut diproyeksikan mampu menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp40 triliun.

Kesepakatan tersebut disampaikan usai rapat bersama BGN yang membahas rencana anggaran Program MBG tahun 2027. Dalam rapat itu, BGN mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp270 triliun, meningkat Rp2 triliun dibandingkan alokasi tahun 2026 yang mencapai Rp268 triliun.

Meski demikian, anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menilai besaran anggaran tersebut masih berpotensi ditekan melalui berbagai langkah efisiensi yang sedang disiapkan oleh BGN.

"Kalau kita lihat skema efisiensinya, ada empat yang disampaikan, saya kira akan sangat signifikan (dampak penghematannya)," ujar Zainul dalam keterangan tertulis Bakom RI, Jumat (26/6).

Menurut Zainul, pimpinan baru BGN di bawah kepemimpinan Nanik S Deyang telah berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif.

Ia menyebut target penghematan yang diperkirakan mencapai sedikitnya Rp40 triliun tidak hanya diterapkan pada perencanaan anggaran tahun 2027, tetapi juga mulai dilakukan terhadap pelaksanaan program pada tahun berjalan.

"Waktu rapat, BGN komitmen dengan kita, mereka akan melakukan exercise penghematan minimal Rp40 triliun, termasuk yang tahun ini. Tahun ini pun BGN sedang melakukan exercise untuk penghematan dan angkanya mungkin hampir sama," katanya.

Empat Strategi Efisiensi Program MBG

Dalam rapat tersebut, BGN memaparkan empat langkah utama yang akan menjadi dasar efisiensi Program Makan Bergizi Gratis.

Langkah pertama adalah melakukan evaluasi terhadap jumlah penerima manfaat. Salah satu opsi yang sedang dikaji ialah tidak lagi memberikan Program MBG kepada seluruh siswa tingkat SMA atau sederajat yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 11 juta orang.

Langkah kedua ialah mengurangi frekuensi penyaluran makanan bergizi. Jika sebelumnya bantuan diberikan selama 25 hari dalam satu bulan atau enam hari setiap pekan, ke depan distribusi direncanakan hanya berlangsung pada hari Senin hingga Jumat, atau sekitar 20 hari dalam sebulan. Dengan skema tersebut, penyaluran juga tidak dilakukan saat hari libur nasional maupun masa libur sekolah.

Strategi ketiga menyasar pemberian insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selama ini insentif diberikan secara merata sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap SPPG. Ke depan, besaran insentif akan dievaluasi agar disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing satuan.

Adapun langkah keempat adalah penerapan sistem klasterisasi terhadap SPPG. Melalui sistem ini, setiap satuan akan dikelompokkan berdasarkan kapasitas pelayanan dan kinerjanya sehingga besaran insentif maupun anggaran yang diterima menjadi lebih proporsional.

DPR Beri Waktu Dua Pekan

Komisi IX DPR RI memberikan waktu selama dua pekan kepada Badan Gizi Nasional untuk menyelesaikan perhitungan rinci dari skema efisiensi tersebut.

Hasil perhitungan itu nantinya akan dibahas kembali dalam rapat dengar pendapat berikutnya sebagai dasar finalisasi kebijakan penghematan Program Makan Bergizi Gratis.

"Mereka kemudian menyampaikan minta waktu, kita sepakat dua minggu," ucap Zainul.

DPR berharap hasil evaluasi tersebut dapat menghasilkan pelaksanaan Program MBG yang lebih tepat sasaran, efisien, dan tetap mampu memenuhi tujuan utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Stadion Badak Putih Cianjur Bersih dari Vandalisme, Polres dan Relawan Cat Ulang 14 Titik Fasilitas Publik

2026-06-27T06:55:00.000+07:00

CIANJUR – Wajah sejumlah fasilitas publik di Kabupaten Cianjur kembali terlihat bersih setelah dilakukan aksi pembersihan dan pengecatan ulang terhadap berbagai coretan vandalisme yang sebelumnya menghiasi tembok hingga ikon Patung Badak Putih di kawasan Stadion Badak Putih.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80. Ratusan personel Polres Cianjur bersama para tukang ojek dan relawan bergotong royong menghapus coretan liar sekaligus mengembalikan tampilan fasilitas umum agar kembali rapi dan nyaman dipandang masyarakat.

Selama beberapa waktu terakhir, Stadion Badak Putih yang menjadi salah satu ikon olahraga di Kabupaten Cianjur sempat dipenuhi coretan vandalisme di sejumlah sisi bangunan. Bahkan, patung badak putih yang berada di area depan stadion juga tidak luput dari aksi tangan-tangan tidak bertanggung jawab.

Kapolres Cianjur, AKBP A. Alexander Yurikho Hadi, mengatakan pihaknya menargetkan sedikitnya 14 titik fasilitas publik yang menjadi lokasi pembersihan dalam kegiatan tersebut.

"Tentu dalam rangkaian menyambut HUT Bhayangkara ke-80, kami merasa bertanggungjawab dan peduli dengan kebersihan lingkungan, tidak hanya dari sampah tapi dari aksi vandalisme di fasilitas publik di Cianjur. Makanya personel Polres Cianjur dibantu relawan, gotong royong membersihkan setiap coretan yang ada," kata dia, Jumat (26/6/2026).

Menurut Alexander, aksi vandalisme tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama.

Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat agar turut menjaga berbagai fasilitas umum sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi.

"Kami harap tidak ada lagi aksi vandalime, kita sama-sama jaga dan rawat fasilitas umum," kata dia.

Selain menghilangkan coretan vandalisme, kegiatan bakti sosial tersebut juga difokuskan pada pembersihan sampah di sejumlah ruang publik, termasuk kawasan Taman Prawatasari. Melalui kolaborasi antara kepolisian, relawan, dan masyarakat, diharapkan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat.

Alexander menegaskan bahwa upaya menciptakan lingkungan yang bersih memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya aparat pemerintah maupun kepolisian.

"Tentu tidak hanya membersihkan fasilitas publik dari coretan, tetapi juga membersihkannya dari sampah. Kami libatkan relawan dan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan. Sehingga diharapkan Cianjur asri tanpa sampah yang dibuang sembarangan," pungkasnya.

Melalui kegiatan tersebut, wajah Stadion Badak Putih dan sejumlah fasilitas umum lainnya kini kembali terlihat lebih bersih dan tertata. Diharapkan, semangat gotong royong yang ditunjukkan dalam aksi tersebut dapat menjadi pengingat pentingnya menjaga aset publik sebagai milik bersama demi menciptakan Kabupaten Cianjur yang bersih, indah, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Jaksa Gadungan Diduga Jadi Mafia Tanah di Cianjur, Minta Rp160 Juta dan Ancam Petugas BPN

2026-06-26T19:29:00.000+07:00

CIANJUR – Seorang pria berinisial IS diamankan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur setelah diduga menyamar sebagai jaksa dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menjalankan berbagai aksi penipuan di Kabupaten Cianjur.

Selain mengaku sebagai aparat penegak hukum, IS juga diduga terlibat praktik mafia tanah dengan menjanjikan pengurusan sertifikat lahan yang tengah bermasalah. Dari aksinya tersebut, ia diduga meminta uang hingga ratusan juta rupiah kepada korbannya.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Cianjur, Angga Insana Husri, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan sejumlah lembaga pendidikan dan instansi yang didatangi seseorang yang mengaku sebagai jaksa Kejaksaan Agung.

Menurut Angga, pria tersebut bertindak layaknya penyidik dan meminta berbagai dokumen kepada pihak yang didatanginya.

"Selain itu, dia juga meminta sejumlah uang jika tidak ingin pemeriksaan berlanjut," ujar dia saat ditemui di Mapolres Cianjur, Kamis (25/6/2026).

Hasil penelusuran Kejari Cianjur mengungkap bahwa IS tidak hanya menjalankan aksinya dengan modus pemeriksaan, tetapi juga menawarkan jasa pengurusan sertifikat tanah yang sedang dalam sengketa.

Angga menjelaskan, pelaku diduga mengatasnamakan dirinya sebagai jaksa Kejagung untuk menekan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar menerbitkan sertifikat tanah yang sedang berperkara.

"Yang dia urus ini tanah yang sedang berperkara. Dia menjanjikan bisa mengurus sertifikat. Jadi IS ini mengancam petugas BPN untuk mengeluarkan sertifikat. Dia juga mengaku sebagai jaksa Kejagung untuk mendesak pegawai BPN. Dan ke pihak yang dijanjikan bisa diurus sertifikatnya, dia meminta uang lebih dari Rp 160 juta," kata dia.

"Jadi selain jaksa gadungan, dia juga diduga menjadi mafia tanah," ucap dia menambahkan.

IS akhirnya diamankan saat berada di Kantor BPN. Petugas Kejaksaan kemudian melakukan pemeriksaan identitas dan memastikan bahwa pria tersebut bukan merupakan jaksa aktif.

"Diamankan tadi di Kantor BPN. Langsung kami cek identitasnya. Dan dipastikan jika IS bukan jaksa," tuturnya.

Meski tidak memiliki identitas resmi sebagai jaksa, petugas menemukan satu setel pakaian dinas jaksa di dalam kendaraan pelaku yang diduga digunakan untuk memperkuat penyamarannya.

"Kalau identitas jaksa tidak ada, tapi dia punya seragam jaksa di mobilnya. Diduga agar memperkuat pengakuannya, membuat orang percaya jika dia jaksa," kata dia.

Selanjutnya, IS beserta sejumlah barang bukti diserahkan kepada Satreskrim Polres Cianjur guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

"Sudah kami serahkan ke Polres Cianjur, berikut dengan berbagai barang bukti pakaian, tanda pengenal, dan percakapan di handphonenya," ucap dia.

Kejari Cianjur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kepada seseorang yang mengaku sebagai jaksa tanpa dapat menunjukkan identitas resmi.

"Segera konfirmasi ke kami apabila ada yang mengaku jaksa. Kami memastikan nama baik kejaksaan yang sudah baik tercoreng dengan adanya pihak yang mengaku-ngaku sebagai jaksa untuk keuntungan pribadi," tegasnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Fajri Amelia Putra mengatakan penyidik masih mendalami kasus tersebut, termasuk kemungkinan adanya korban lain.

"Saat ini (IS) masih diamankan di Mapolres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kami akan melakukan penyelidikan lebih mendalam, memastikan jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkannya," pungkasnya.

Ibu di Cianjur Diduga Korbankan Anak demi Pertahankan Rumah Tangga, Polisi Tetapkan Dua Tersangka

2026-06-26T09:28:11.496+07:00

CIANJUR – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cianjur menetapkan pasangan suami istri sebagai tersangka dalam perkara dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan di bawah umur. Kedua tersangka masing-masing berinisial A (46), ibu kandung korban, dan AB (44), ayah tiri korban.

Kasus yang menyita perhatian publik tersebut terungkap setelah korban akhirnya menceritakan pengalaman yang dialaminya kepada kakak kandungnya. Informasi tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian hingga penyelidikan dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Cianjur.

Hasil penyelidikan sementara mengungkap bahwa dugaan tindak pidana itu berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, yakni sejak 2023 hingga Mei 2026. Saat dugaan peristiwa itu pertama kali terjadi, korban masih berusia 14 tahun, sedangkan saat kasus terungkap usianya telah menginjak 17 tahun.

Kasatreskrim Polres Cianjur, AKP Fajri Amelia Putra, mengatakan penyidik menemukan adanya dugaan keterlibatan ibu kandung korban dalam perkara tersebut.

"Kejadiannya sejak 2023, saat korban masih berusia 14 tahun hingga Mei 2026 atau korban berusia 17 tahun. Perbuatan tersebut, merupakan kesepakatan agar ibu korban tidak diceraikan suaminya yang merupakan ayah tiri korban," kata Fajri saat ditemui di Mapolres Cianjur, Senin (22/6).

Menurut hasil pemeriksaan sementara, motif yang melatarbelakangi dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan persoalan rumah tangga kedua tersangka. Polisi menyebut ibu korban diduga berupaya mempertahankan pernikahannya setelah suaminya beberapa kali menyampaikan keinginan untuk bercerai.

Dalam proses penyidikan, polisi juga memperoleh keterangan bahwa korban sempat berusaha menolak tindakan yang dialaminya. Namun, menurut penyidik, korban diduga terus dibujuk oleh ibu kandungnya dengan berbagai janji terkait pemenuhan kebutuhan hidup.

"Kasus persetubuhan ini dilaporkan oleh kakak kandung korban, setelah korban menceritakan kejadian nahas yang menimpanya selama bertahun-tahun," jelas Fajri.

Polisi bergerak setelah menerima laporan tersebut dan mengamankan kedua tersangka untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini penyidik masih terus mendalami seluruh rangkaian peristiwa, termasuk mengumpulkan alat bukti tambahan.

"Bahkan, dari keterangan tersangka A, yakni ibu korban juga sempat memvideokan aksi persetubuhan suaminya dengan korban," ungkapnya.

Atas dugaan tindak pidana tersebut, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 419 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Serta dikenakan juga Pasal 419 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1/2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar," jelas Fajri.

Polres Cianjur memastikan proses penyidikan akan terus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan maupun anak agar dapat segera ditangani dan korban memperoleh perlindungan.