foto : Banpang Bulog Subang

SUBANG  – Perum BULOG terus memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran Bantuan Pangan Beras serta penggelontoran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke berbagai wilayah guna menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.

“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola BULOG mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani. Dari jumlah tersebut, Stok beras yang dikelola BULOG Kc Subang sebanyak 81.187 ton.

Sampai dengan tanggal 6 Juni 2026 penyaluran bantuan pangan beras telah terealisasi hampir 60 persen atau telah diterima oleh hampir 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari total target 33,2 juta KPM. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026.

Penyaluran Bantuan Pangan untuk alokasi Februari-Maret di wilayah kerja Bulog KC Subang juga terus berlangsung dan menunjukkan progres yang positif. Hingga saat ini, realisasi penyaluran telah mencapai hampir 65 persen dan terus dipercepat agar seluruh bantuan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026. Untuk alokasi berikutnya, BULOG KC Subang terus berkoordinasi dan menungu arahan dari Pemerintah Pusat. disamping itu BULOG menegaskan kesiapannya untuk menjalankan seluruh penugasan pemerintah secara maksimal dan tepat sasaran.

Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.

Selain bantuan pangan, BULOG juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP ke berbagai saluran distribusi resmi, mulai dari pasar tradisional, hingga kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

BULOG juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

Kepala BULOG Kc Subang Laswenry mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak khawatir terhadap ketersediaan beras. Menurutnya, stok beras yang tersedia saat ini berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “BULOG terus bersinergi dengan pemangku kepentingan serta instansi terkait untuk memastikan pasokan beras tetap terjaga, harga tetap stabil, serta kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Sementara itu, salah satu penerima manfaat Hendar ( 46) mengucapkan terimakasih kepada pemerintah, dalam hal ini Bulog yang sudah menyalurkan Banpang.” Terimakasih ini sangat membantu kami,” katanya, 

Artikel Bulog KC Subang Pastikan Stok Beras Aman, Penyaluran Bantuan Pangan dan SPHP Terus Dioptimalkan pertama kali tampil pada Terminal Berita.

Foto : Bulog Subang

SUBANG – Perum Bulog Cabang Subang-Purwakarta memastikan ketahanan pangan di wilayah kerjanya dalam kondisi aman. Saat ini, sebanyak 70 ribu ton beras tersimpan di gudang Bulog sebagai cadangan pangan pemerintah.

Pimpinan Cabang Bulog Subang-Purwakarta Laswenri mengatakan stok beras yang tersedia saat ini cukup melimpah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

” Saat ini ada 70 ribu ton yang tersimpan di gudang Bulog Subang-Purwakarta,” ujar Laswenri, Jumat (5/6/2026).

Meski stok beras melimpah, Bulog tetap menggencarkan penyerapan gabah dan beras dari petani sesuai arahan pemerintah pusat.

“Penyerapan terus dilakukan sesuai dengan instruksi dari pusat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Pimpinan Cabang Bulog Subang-Purwakarta Budiarti memastikan program bantuan pangan (Banpang) masih terus berjalan sepanjang tahun 2026.

Menurutnya, penyaluran bantuan pangan tidak hanya berlangsung pada periode Februari-Maret, tetapi akan berlanjut sesuai kebijakan pemerintah.

“Nah, periode itu sudah selesai. Informasi dari pusat, bantuan pangan terus berlanjut,” ujar Budiarti.

Di tingkat nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyiapkan kapasitas gudang hingga 7 juta ton untuk mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras petani sepanjang 2026.

Menurut Rizal, langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi meningkatnya produksi saat musim panen sehingga hasil panen petani tetap terserap dengan baik.

“Kalau kita antisipasi saja. Petani panen tidak bisa kita hentikan. Petani yang sudah tanam mau tidak mau pasti harus kita serap,” kata Rizal.

Ia menegaskan Bulog memiliki komitmen menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani dengan memastikan hasil panen mendapatkan pasar yang jelas.

Rizal mencontohkan, pada 2025 Bulog semula ditargetkan menyerap 3 juta ton beras. Namun realisasinya mampu melampaui target seiring meningkatnya produksi petani selama musim panen.

Dengan kondisi stok yang melimpah dan penyerapan yang terus berjalan, Bulog optimistis ketahanan pangan nasional maupun daerah tetap terjaga sepanjang tahun 2026.

Artikel Stok Beras Melimpah, Bulog Subang Minta Warga Tak Panik Soal Pangan pertama kali tampil pada Terminal Berita.

Asahan – Komitmen Polres Asahan dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika terus dibuktikan melalui pelaksanaan Operasi Antik Toba 2026. Hingga periode pelaksanaan operasi tanggal 13 Mei sampai dengan 2 Juni 2026, Polres Asahan berhasil mengungkap puluhan kasus narkotika dengan puluhan tersangka yang diamankan beserta sejumlah barang bukti.

Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani, S.H., S.I.K., M.H. yang Diwakili Wakapolres Asahan Kompol Slamet Riyadi S. H.,M.H menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras personel di lapangan serta dukungan masyarakat yang aktif memberikan informasi terkait peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Asahan.

Berdasarkan data hasil Operasi Antik Toba 2026, Polres Asahan berhasil mengungkap 69 kasus tindak pidana narkotika dengan total 85 orang tersangka yang diamankan.

Dari kategori Target Operasi (TO) Orang, petugas berhasil mengungkap 17 kasus dengan 17 tersangka. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa 27,42 gram sabu dan 5½ butir ekstasi.

Sementara itu, pada kategori TO Tempat, petugas berhasil mengungkap 17 kasus dengan 22 tersangka serta menyita 22,22 gram sabu sebagai barang bukti.

Sedangkan untuk kategori Non TO, Polres Asahan berhasil mengungkap 35 kasus dengan 46 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, petugas menyita 70,6 gram sabu, 95,98 gram ganja, dan 36 butir ekstasi.

Secara keseluruhan, selama pelaksanaan Operasi Antik Toba 2026, Polres Asahan berhasil mengamankan barang bukti berupa 120,24 gram sabu, 95,98 gram ganja, dan 41½ butir ekstasi.

Dalam pelaksanaan Ops Antik Sat Narkoba Polres Asahan juga melaksanakan giat beberapa kali Razia THM yg ada di wilayah hukum Polres Asahan guna menekan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Keberhasilan ini menunjukkan keseriusan Polres Asahan dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika yang dapat merusak generasi muda dan mengancam keamanan serta ketertiban masyarakat.

Wakapolres Asahan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Asahan. Upaya penegakan hukum akan terus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan, disertai langkah preventif melalui edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat.

Polres Asahan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memerangi narkoba dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar.

“Narkoba adalah musuh bersama. Keberhasilan pemberantasan narkotika membutuhkan sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat demi menyelamatkan generasi bangsa,” tegas Kapolres Asahan.

Narkoba Musuh Bersama, Katakan Tidak Pada Narkoba!

Artikel Ops Antik Toba 2026, Polres Asahan Ungkap 69 Kasus Narkotika dan Amankan 85 Tersangka pertama kali tampil pada Terminal Berita.

Sebanyak 40 peserta didik turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, terdiri dari 28 anak Jilid 4, sembilan anak Jilid 5, dan tiga anak Jilid 6. Mereka menunjukkan berbagai capaian pembelajaran, mulai dari hafalan surah pendek, doa harian, hingga kemampuan membaca Al-Qur’an menggunakan Metode Ummi.

Kepala TKIT Permata Hati, Nur Ikkhsanifa, S.Psi, mengatakan bahwa Hubbul Qur’an bukan hanya menjadi ajang unjuk kemampuan peserta didik, tetapi juga sarana untuk menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur’an dan membentuk karakter Islami sejak usia dini.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan pengalaman yang menyenangkan bersama Al-Qur’an sehingga anak-anak tumbuh dengan rasa cinta terhadap kalamullah serta memiliki karakter bertaqwa sesuai visi sekolah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pendidikan Al-Qur’an yang diberikan di sekolah akan lebih optimal apabila didukung oleh peran aktif orang tua di rumah. Karena itu, sinergi antara sekolah dan keluarga menjadi faktor penting dalam membentuk kebiasaan baik anak.

Sementara itu, salah satu orang tua peserta didik, Eko Agus Saputra, S.E.I., M.H., mengaku bangga melihat perkembangan anak-anak dalam belajar Al-Qur’an. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan gambaran nyata mengenai proses pendidikan keislaman yang diterapkan di sekolah.

“Kami sangat bersyukur dapat menyaksikan perkembangan anak-anak dalam membaca, menghafal, dan mencintai Al-Qur’an. Ini menjadi motivasi bagi kami sebagai orang tua untuk terus mendampingi dan membiasakan nilai-nilai tersebut di lingkungan keluarga,” katanya.

Melalui penyelenggaraan Hubbul Qur’an Angkatan II ini, TKIT Permata Hati berharap dapat terus melahirkan generasi yang dekat dengan Al-Qur’an, memiliki akhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang berlandaskan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari.

Artikel Hubbul Qur’an Angkatan II, TKIT Permata Hati Tumbuhkan Generasi Cinta Al-Qur’an Sejak Dini pertama kali tampil pada Terminal Berita.

SUBANG | Merespons laporan masyarakat, Tim gabungan Sat Reskrim Polres Subang bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP Kabupaten Subang melaksanakan pengecekan lokasi dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di Dusun Tanjungan, Desa Rancaasih, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, Senin (25/5/2026).

Pengecekan dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Subang AKP Muhammad Imam Fadhil, melibatkan personel gabungan Unit Tipidter, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP Kabupaten Subang.

Setibanya tim di lokasi sekitar pukul 13.00 WIB, aktivitas galian diketahui sedang tidak beroperasi. Meski demikian, petugas menemukan satu unit excavator dalam kondisi tidak aktif di lokasi tersebut. Sebagai langkah pengamanan, petugas resmi memasang garis polisi (police line) pada alat berat itu guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Tim turut meminta keterangan awal dari seorang pengelola bernama Sdr. YL yang ditemui di lokasi.

Apabila terbukti melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Selain itu, jika aktivitas tersebut terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan, pelaku juga berpotensi dikenakan Pasal 98 dan/atau Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kapolres Subang AKBP Dony Eko Wicaksono menegaskan bahwa pihaknya akan terus konsisten dalam memberantas aktivitas pertambangan ilegal di wilayah hukum Polres Subang.

“Kami tidak akan berhenti. Selama masih ada aktivitas tambang yang tidak berizin dan berpotensi merusak lingkungan, kami akan terus bertindak. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat Subang,” tegas AKBP Dony.

Tindak lanjut yang akan dilakukan meliputi koordinasi dengan instansi terkait, pemanggilan pengelola untuk dimintai keterangan lebih mendalam, serta langkah-langkah hukum lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (tot)

Artikel Polres Subang Cek Lokasi Dugaan Galian Tanah Merah Ilegal di Patokbeusi, Excavator Dipasangi Police Line pertama kali tampil pada Terminal Berita.

Foto : Gerakan Pangan Murah Bulog

SUBANG  – Perum Bulog Kantor Cabang (KC) Subang menggencarkan Gerakan Pasar Murah (GPM) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 1447 H. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Subang serta Purwakarta.

Pimpinan Cabang Bulog Subang-Purwakarta, Laswenri, menegaskan bahwa GPM menjadi instrumen nyata pemerintah dan Bulog untuk menekan inflasi sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.

“Kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat dan menjaga stabilitas harga bahan pokok,” ujar Laswenri, Senin (25/5/2026).

Kegiatan GPM terbaru terpantau digelar di Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang. Dalam kegiatan tersebut, Bulog menyediakan berbagai kebutuhan pokok strategis, mulai dari beras, minyak goreng, tepung terigu, hingga gula pasir.

Antusiasme warga terlihat tinggi saat memadati lokasi pasar murah. Selain di Tambakdahan, aksi serupa juga telah masif dilakukan di beberapa kecamatan lainnya, seperti Bungursari, Pondoksalam, dan Ciseureuh.

Selain melalui skema pasar murah, Bulog KC Subang juga memastikan penyaluran bantuan pangan (banpang) terus berjalan. Proses distribusi kini tengah dioptimalkan di sejumlah titik di Subang dan Purwakarta, di antaranya wilayah Serangpanjang, Cikaum, Maniis, hingga Jatiluhur.

Laswenri meminta masyarakat, khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM), untuk bersabar selama proses distribusi berlangsung.

“Kami terus mengoptimalkan dalam pendistribusian Bantuan Pangan. Kami meminta KPM agar sabar menunggu antrean,” imbuhnya.

Kehadiran GPM disambut positif oleh warga. Salah satu warga Tambakdahan, Yonah, mengaku sangat terbantu dengan adanya intervensi harga bahan pokok ini. Ia berharap program serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Bulog.

“Semoga Bulog terus menggelar GPM, ini sangat bermanfaat. Terima kasih Bulog,” kata Yonah.

Melalui sinergi berkelanjutan ini, Bulog berharap dapat terus menjaga ketersediaan stok pangan serta mendukung stabilitas ekonomi masyarakat di wilayah kerja Subang dan Purwakarta.

Artikel Jelang Iduladha Bulog Subang Gencarkan GPM di Berbagai Titik pertama kali tampil pada Terminal Berita.

Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa narkotika jenis ganja seberat 95,98 gram, sabu seberat 73,79 gram, serta 41 butir ekstasi. Keberhasilan tersebut menjadi bukti keseriusan Polres Asahan dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dinilai dapat merusak masa depan generasi muda serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolres Asahan, AKBP Revi Nurvelani menegaskan bahwa pemberantasan narkoba merupakan salah satu prioritas utama yang terus dilakukan secara berkesinambungan oleh jajaran Polres Asahan.

“Peredaran narkoba adalah ancaman nyata bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Karena itu, kami dari Polres Asahan berkomitmen penuh untuk terus melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Tidak ada ruang bagi bandar, pengedar maupun pengguna yang mencoba merusak masa depan bangsa,” tegas AKBP Revi Nurvelani.

Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan puluhan kasus tersebut merupakan hasil kerja keras personel di lapangan yang terus bergerak melakukan penyelidikan, penindakan, serta pengembangan terhadap jaringan narkotika yang beroperasi di wilayah Kabupaten Asahan.

Menurutnya, perang melawan narkoba tidak bisa dilakukan hanya oleh aparat kepolisian semata, melainkan membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membantu kepolisian dalam memberantas narkoba. Jika mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan ataupun peredaran narkotika di lingkungan sekitar, segera laporkan kepada pihak kepolisian. Jangan takut melapor, karena identitas pelapor akan kami lindungi,” ujarnya.

Kapolres juga mengingatkan bahwa narkoba tidak hanya menghancurkan kesehatan penggunanya, tetapi juga dapat merusak kehidupan keluarga, lingkungan sosial, bahkan masa depan generasi penerus bangsa.

Kami berharap masyarakat, orang tua, tokoh agama, tokoh pemuda dan seluruh elemen dapat ikut mengawasi lingkungan masing-masing agar tidak menjadi tempat berkembangnya peredaran narkotika,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, AKBP Revi Nurvelani kembali menegaskan komitmen Polres Asahan untuk terus melakukan penindakan tanpa pandang bulu terhadap segala bentuk tindak pidana narkotika.

“Mari bersama-sama kita lawan narkoba. Selamatkan generasi muda, selamatkan masa depan bangsa, dan wujudkan Kabupaten Asahan yang aman, bersih, serta bebas dari narkotika,” pungkasnya.

Artikel 37 Kasus Narkoba Diungkap, 47 Tersangka Diamankan, Polres Asahan Tegaskan Komitmen Perangi Narkotika pertama kali tampil pada Terminal Berita.

Arahan tersebut ditujukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta pihak SPBU agar terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga ketepatan takaran BBM bagi masyarakat.

Dalam keterangannya, H. Akhmad Fauzi menegaskan pentingnya menjaga hal-hal yang sudah berjalan baik sekaligus melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang masih ada. Menurutnya, keberhasilan tidak dapat dicapai hanya oleh satu pihak, melainkan memerlukan sinergi dan kerja sama bersama.

“Kita pertahankan yang baik dan kita perbaiki yang kurang baik. Keberhasilan tidak bisa dicapai jika hanya satu pihak, kita harus bersama-sama untuk mencapai keberhasilan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pengawasan metrologi legal pada hari tersebut berjalan lancar dan memberikan hasil yang baik. Berdasarkan hasil tera yang dilakukan, seluruh pompa ukur BBM dinyatakan memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Alhamdulillah, kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Hasil pemeriksaan setelah dilakukan tera semuanya dinyatakan cukup,” tutupnya.

Artikel Pengawasan Metrologi Legal SPBU di Paringin, Wabup Balangan Tekankan Sinergi dan Pelayanan pertama kali tampil pada Terminal Berita.

SUBANG | Sat Reskrim Polres Subang menggelar operasi pengecekan serentak di tiga lokasi dugaan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Subang pada Minggu, 24 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim AKP Muhammad Imam Fadhil bersama personel Unit Tipidter. Operasi ini merupakan respons nyata atas laporan masyarakat terkait aktivitas galian ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan negara.

Tiga Lokasi Dicek, Satu Langsung Disegel

Pengecekan pertama di Galian Sirtu, Desa Sumurbarang – Cibogo pada pukul 13.00 WIB tidak menemukan aktivitas, alat berat, maupun pengelola. Meski tampak lengang, petugas tidak begitu saja meninggalkan lokasi — warga setempat turut dimintai keterangan dan diajak bersama memantau lokasi secara berkelanjutan sebagai bentuk pengawasan berbasis masyarakat.

Bergeser ke Galian Tanah Merah, Desa Parapatan – Purwadadi pada pukul 15.30 WIB, tim menemukan satu unit alat berat tanpa operator di area perkebunan rambutan yang diduga dijadikan lokasi penggalian ilegal. Tanpa menunggu, Polres Subang langsung memasang police line di akses masuk lokasi. Penyegelan ini bukan sekadar formalitas — ini adalah penegasan bahwa setiap indikasi pelanggaran akan direspons cepat, tegas, dan terukur.

Pengecekan terakhir di Galian Sirtu, Desa Saradan – Pagaden pukul 17.00 WIB juga tidak menunjukkan aktivitas penambangan. Namun sejumlah kendaraan pengangkut material yang terparkir di lokasi tidak luput dari perhatian petugas. Kepemilikan kendaraan dan keterkaitannya dengan aktivitas ilegal kini menjadi fokus penyelidikan lanjutan.

Koordinasi Lintas Instansi Disiapkan

Kapolres Subang AKBP Dony Eko Wicaksono menyatakan bahwa penanganan PETI membutuhkan kolaborasi lintas instansi. Polres Subang berencana akan melakukan koordinasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP untuk segera dilaksanakan kegiatan verifikasi status perizinan seluruh lokasi galian yang diperiksa.

Landasan Hukum Tegas, Ancaman Pidana Menanti

Aktivitas PETI bukan pelanggaran administratif biasa — ini adalah tindak pidana serius. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba Pasal 158, pelaku terancam penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup mempertegas ancaman itu dengan pidana 1 hingga 10 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar bagi yang merusak lingkungan atau beroperasi tanpa izin lingkungan, diperkuat PP No. 23 Tahun 2010 yang mewajibkan izin resmi sebelum beroperasi.

“Polres Subang tidak akan mundur. Tidak ada toleransi bagi siapapun yang mengeruk kekayaan alam Subang secara ilegal dan merusak lingkungan,” tegas AKBP Dony.

Operasi ini bukan kegiatan sekali jalan. Polres Subang memastikan pengawasan dan penindakan akan terus dikawal secara konsisten demi menghadirkan kepastian hukum dan penegakan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Subang. Warga yang mengetahui adanya aktivitas tambang ilegal diimbau segera melapor kepada Polres Subang atau instansi pemerintah setempat — karena menjaga kekayaan alam Subang adalah tanggung jawab kita bersama. (tot)

Artikel Gerak Cepat Polres Subang: Tiga Lokasi Tambal Ilegal Dicek, Satu Langsung Dipasang Police Line pertama kali tampil pada Terminal Berita.

foto : Kajari Subang

SUBANG – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terkait lembaga yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi terus menuai sorotan. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Subang, Dr. Noordien Kusumanegara, S.H., M.H., memberikan pemaknaan mendalam agar tidak terjadi salah tafsir di tengah masyarakat dan aparat penegak hukum.

Dalam pertimbangan Putusan MK tersebut halaman 39 paragraf kedua, dinyatakan bahwa “…BPK juga memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum.”

Noordien menegaskan, pertimbangan MK tersebut kerap menimbulkan perbedaan penafsiran seolah-olah MK menetapkan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang menilai atau menetapkan kerugian negara. Menurutnya, pemahaman tersebut keliru.

“Pertimbangan tersebut ditujukan untuk menjawab dalil para pemohon terkait ketiadaan parameter normatif yang jelas mengenai siapa yang berwenang menetapkan kerugian, serta ketiadaan penegasan lembaga yang dimaksud. Bukan untuk menimbulkan norma baru bahwa BPK adalah satu-satunya lembaga negara yang berwenang,” ujar Kajari Subang dalam keterangannya, Jumat 22 Mei 2026.

Noordien menjelaskan, bagi Penuntut Umum, unsur kerugian negara merupakan salah satu poin krusial yang wajib dibuktikan dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor). Selama belum diatur dalam hukum positif sebagai norma yang berlaku mengikat secara eksklusif, lembaga lain masih memiliki keabsahan hukum untuk menghitung kerugian negara.

“Audit kerugian negara tetap dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang (lainnya) atau akuntan publik yang ditunjuk,” tegas Noordien.

Hal ini, lanjutnya sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 dan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di sisi lain, berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, lembaga tersebut memang memegang kewenangan konstitusional absolut untuk menetapkan dan menghitung jumlah kerugian negara.

Merespons hal ini, Wakil Menteri Hukum, Edward OS Hiariej, menjelaskan bahwa kewenangan BPK tersebut merupakan mandat konstitusional yang bersumber langsung dari Pasal 23E UUD 1945. Namun, Eddy Hiariej menggarisbawahi bahwa kewenangan absolut BPK tersebut tidak serta-merta menghapus fungsi aparat penegak hukum (APH) lainnya dalam proses pembuktian pidana.

“Dengan demikian, audit kerugian negara hanya merupakan salah satu instrumen pembuktian dalam perkara korupsi, bukan satu-satunya dasar yang menentukan ada atau tidaknya tindak pidana,” kata Eddy Hiariej.

Artinya, proses penegakan hukum dan penyidikan korupsi oleh jaksa maupun kepolisian tetap berjalan dinamis, di mana hasil audit baik dari BPK maupun instansi berwenang lainnya menjadi alat bukti sah di muka persidangan.

Artikel Putusan MK Soal Kerugian Negara, Kajari Subang Tegaskan BPK Bukan Satu-satunya Penilai dan Menetapkan Kerugian Kasus Korupsi pertama kali tampil pada Terminal Berita.