Tesis Pendidikan

Strategi Kepala Sekolah dalam Menarik Minat Masyarakat untuk Menyekolahkan Anak-Anaknya di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) (PEND-123)

noreply@blogger.com (skripsi) — Sat, 13 Nov 2021 16:14:00 +0700

Penelitian dalam ini dilatar belakangi oleh fenomena yang setiap tahun muri-muridnya semakin meningkat dan semakin banyak. Murid-muridnya di SDIT Nuurul Fikri ini tidak kalah dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Bahkan prestasinya semakin lama semakin meningkat. Adapun lokasi penelitiannya adalah di SDIT Nuurul Fikri Gandusari Trenggalek

.Fokus masalah dalam penulisan ini adalah (1) Bagaimana strategi Kepala Sekolah dalam meningkatkan minat masyarakat di SDIT Nuurul Fikri Gandusari Trenggalek ? (2) Bagaimana kendala Kepala Sekolah dalam meningkatkan minat masyarakat di SDIT Nuurul Fikri Gandusari Trenggalek ? (3) Bagaimana solusi Kepala Sekolah untuk mengatasi masalah dalam meningkatkan minat masyarakat di SDIT Nuurul Fikri Gandusari Trenggalek ? Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh Kepala Sekolah dalam meninkatkan minat masyarakat di SDIT Nuurul Fikri Gandusari Trenggalek. (2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kepala Sekolah dalam meningkatkan minat masyarakat di SDIT Nuurul Fikri Gandusari Trenggalek. (3) Untuk mengetahui solusi Kepala Sekolah dalam meningkatkan minat masyarakat di SDIT Nuurul Fikri Gandusari Trenggalek.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya dengan reduksi data, dan pengecekan keabsahan temuan dengan trianggulasi, pemeriksaan sejawat dan perpanjangan keikutsertaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) bila ingin menjalankan suatu keingnan tentu diperlukan adanya strategi yang matang dan terarah. Usaha Kepala Sekolah dalam menarik minat masyarakat supaya masuyarakat mau menyekolahkan anak-anaknya dan ikut serta mendukung jalannya pendidikan adalah dengan menonjolkan prestasi belajar siswa, mepublikasikan dengan baik, memaksimalkan murid-muridnya untuk menjadikan sang juara, menambah kualitas guru atau menambah guru yang profesional, serta menambah infrastruktur dan sarana prasrana Sekolah yang memadahi. Dalam menjalankan strategi ersebut tentu membutuhkan kerja sama dengan pihak lainnya. Diantaranya adalah mengajak guru-guru, teman-teman, saudara-saudara Kepala Sekolah dan saudara-saudara yang lainnya, seta wali murid. dengan menjalin kerja sama maka akan memudahkan Kepala Sekolah dalam menjalankan strateginya. (2) Menjalankan straeginya, Kepala Sekolah telah mendapatkan kendala-kendala yang menjadi penghambat besar. Diantara kendala-kendalanya diantaranya adalah anggapan masyarakat bahwasanya SDIT Nuurul Fikri tergolong Sekolahan mahal, serta kecemburuan masyarakat atau ketidak fahaman masyarakat mengenai maksud dan tujuan SDIT Nurul Fikri tersebut. (3) Solusi dalam mengatasi masalah tersebut atau anggapan masyarakat yang tidak tahu tentang tujuan dan visi misi, Kepala Sekolah beserta yang lainnya mengadakan usaha untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwasannhya anggapan yang telah mereka anggap itu salah serta meyakikan kepada masyarakat bahwasannya Sekolahan ini bukan Sekolahan yang mahal yang hanya bisa dimasuki oleh anak-anaknya orang-orang elit saja.

Pengaruh motivasi dan minat belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngali (PEND-122)

noreply@blogger.com (skripsi) — Wed, 22 Aug 2018 21:25:00 +0700

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tujuan dari pendidikan nasioal adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap tuhan yang maha esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Peranan lembaga pendidikan, termasuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ngali sangat menentukan dalam mengajarkan agama dan akhlak mulia dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada peserta didik. Karena itu peningkatan kualitas berhubungan dengan berbagai unsur/pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan perlu terus dilakukan agar mencapai hasil yang bagus. Perlu kita ingat bahwa salah satu indikator keberhasilan dalam pembelajaran adalah jika siswa atau peserta didik memperoleh hasil belajar yang bagus/tinggi.

Hasil belajar merupakan penilaian suatu hasil pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru yang dilambangkan dengan angka-angka yang merupakan aktualisasi dari kemampuan siswa. Berdasarkan hasil belajar tersebut guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan belajar siswanya. Jika hasil belajarnya masih rendah, seorang guru harus berusaha menemukan kekurangan/hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa baik faktor internal dari diri siswa itu sendiri maupun faktor eksternal. Salah satu faktor internal yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa adalah faktor psikologis. Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa khususnya dalam hal ini pelajaran matematika adalah faktor minat dan motivasi. Minat diartikan sebagai ketertarikan terhadap sesuatu .

Dalam kegiatan belajar, ketika seorang siswa tertarik untuk mempelajari suatu pelajaran tertentu maka dalam dirinya ada keinginan untuk menerima atau menolak pelajaran tersebut. Bilamana seorang menyenangi pelajaran tertentu maka ia akan menerimanya dan pada gilirannya akan bersedia melakukan sesuatu. Ketika memulai kegiatan belajar, siswa yang memiliki sikap menerima untuk belajar, maka ia akan cenderung untuk terlibat dalam kegiatan belajar yang baik, sehingga hasil belajar dapat dicapat dengan baik, sebaliknta siswa yang memiliki sikap menolak untuk belajar, maka ia akan cenderung acuh tak acuh terhadap pelajaran, sehingga hasil belajarnya tidak dicapai dengan baik.

Kenyataannya di sekolah menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran matematika, siswa terlihat kurang antusias, daya kreatifitasnya rendah, tidak sungguh-sungguh mengikuti pelajaran, putus asa ketika menghadapi kendala dalam memecahkan soal- soal matematika, suka mengantuk saat guru menerangkan, siswa enggan berpikir, jenuh dan bosan dalam mengikuti pelajaran matematika, ada juga siswa yang mengganggu temannya pada saat guru sedang menerangkan dan ada siswa yang acuh tak acuh. Keadaan seperti ini menyebabkan suasana belajar di kelas menjadi sangat monoton, gaduh dan kurang menarik dan sebagai akibatnya hasil belajar siswa menjadi kurang memuaskan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: Pengaruh motivasi dan minat belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngali.

PENGARUH SRATEGI PEMBELAJARAN DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DAN KREATIVITAS TERHADAP HASIL BELAJAR KELAS VI MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA (PEND-35)

noreply@blogger.com (skripsi) — Wed, 22 Aug 2018 21:24:00 +0700

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Manajemen Sekolah dan Kurikulum yang diikuti oleh perubahan-perubahan teknis, lainnya. Adanya perubahan-perubahan tersebut diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan pendidikan menuju penyempurnaan kurikulum tentang standar Nasional Pendidikan diantaranya Standart Proses PP. No.19 Tahun 2005, pasal 19 ayat 1 yaitu proses pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, peserta didik untuk dapat berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Degeng ; 2006)

Efektivitas pendidikan sering kali dilihat pada kualitas hasil belajar para lulusan (Martiniore ; 1993), sedangkan hasil belajar dikatakan efektif bila tujuan pembelajaran dapat dicapai (Degeng dan Miarso ; 2003) Salah satu komponen yang berpengaruh terhadap efektifitas hasil pembelajaran adalah strategi pembelajaran. Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa pembelajaran memberikan kontribusi terhadap komponen pembelajaran lainnya termasuk hasil pembelajaran sangat dipengaruhi oleh pengaruh interpertasi antara komponen kondisi pembelajaran, metode pembelajaran dan hasil pembelajaran (Degeng; 1988) Untuk memudahkan mencapai tujuan dalam proses pembelajaran diperlukan kegiatan untuk memilih, menetapkan dan mengembangkan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik pembelajaran dan karaktersitik bidang study (mata pelajaran) baik untuk pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), maupun mata pelajaran lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran para siswa dapat diupayakan dengan meperbaiki kualitas strategi pembelajaran (Reigeluth ; 1983). Dengan demikian untuk mencapai efisiensi dan efektivitas hasil pembelajaran diperlukan adanya pengembangan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi pembelajaran. Salah satu komponen penting dari strategi pembelajaran tersebut dalam kaitannya dengan pendekatan konstektual (CTL) sebagai metode yang sangat cocok dalam proses pembelajaran siswa.
Degeng (1997), mengutarakan bahwa strategi pembelajaran diartikan sebagai cara-cara, sehinga terwujud suatu urutan langkah prosedural yang dapat dilakukan untuk mencapai kondisi pembelajaran yang dapat dilakukan untuk mencapai kondisi pembelajaran dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu strategi pengoperasian pembelajaran, setrategi penyampaian isi pembelajaran, dan strategi pengelolaan pembelajaran.

a. Staregi pengoperasian isi pembelajaran, mengacu pada penataan cara-cara pengurutan isi bidang studi (mata pelajaran) agar terjadi keterkaitan antara topik satu dengan topik yang lain yang terdapat dalam bidang studi tersbut. Keterkaitan antara topik yang satu dengan topik yang lain akan lebih memberikan makna pada siswa.
b. Strategi penyampaian isi pembelajaran, menggacu pada cara-cara untuk menentukan metode pembelajaran sekaligus untuk merespon masukan siswa serta penataan cara-cara menentukan bentuk belajar mengajar
c. Strategi pengelolaan pembelajaran, mengacu pada penataan cara-cara terjadi suatu interaksi antara siswa dengan strategi lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, pengelolaan motivation, sertta kontrol belajar (Merrill ; 1979, Reigeluth ; 1983, Degeng ; 1989).

Jadi pengembangan strategi pembelajaran merupakan komponen yang perlu dirancang dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Gegne : bahwa dalam proses pembelajaran, seorang guru berkewajiban untuk merancang, mengelola dan mengadakan penilaian hasil pembelajaran (Gegne : 1988).

Selain itu guru harus mampu untuk mengkaitkan seperangkat konsep yang terorganisir dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik, sehingga informasi baru tersebut selain memperlambat juga menjadi bagian seluruh ilmu pengetahuan.
Meskipun guru bukan satu-satunya variabel yang menentukan dalam meningkatkan hasil pembelajaran, namun peran guru dalam proses pembelajaran sangat dominan. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sudah selayaknya guru-guru Sekolah Dasar (SD) harus menguasai dan mampu mengembangkan strategi pembelajaran.
Keadaan dilapangan menunjukan masih ada guru Sekolah Dasar (SD) yang belum dapat mengembangkan strategi pembelajaran secara optimal didalam proses pembelajaran, sehingga kualitas pendidikan masih rendah.

Salah satu tugas guru adalah merancang aktivitas pembelajaran, aktivitas secara garis besar berisi pemikiran tentang strategi pembelajaran sebagai acuan untuk direalisasikan di dapan kelas. Didalam menyusun rancangan aktivitas pembelajaran, selain harus memperhatikan kondisi lingkungan, karakteristik mata pelajaran, serta karakteristik siswa (Gegne ;1988) perlu berpedoman pada dokumen resmi, minimal pada kurikulum, GBPP, dan program pengajaran.

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh guru-guru merupakan salah satu perwujudan dari rancangan aktivitas pembelajaran yang disusun oleh guru, minimal terdapat bagian-bagian dari komponen tujuan dengan taksonomi perilakunya, kegiatan utama pembelajaran, proses pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan utama pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan, metode, teknik dan alat, evaluasi serta keputusan kapan rancangan tersebut dilaksanakan (Damyati ; 1994). Oleh sebab itu, sudah selayaknya bila didalam membuat RPP dirancang adanya bagian-bagian dari komponen tujuan dengan taksonomi perilakunya, kegiatan utama pembelajaran, proses pembelajaran, pendekatan, metode, teknik dan alat, evaluasi serta keputusan kapan rancangan tersebut dilaksanakan.

Pada kurikulum pendidikan Dasar 1994 terlebih kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pembelajaran mempunyai karaktersitik tersendiri serta tujuan pembelajaran yang berbeda. Dengan demikian pendekatan yang digunakan untuk setiap mata pembelajaran (termasuk IPA dan Bahasa Indonesia) berbeda pula.

Pada penyajian mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Bahasa Indonesia terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam aktivitas pembelajaran, yaitu : pendekatan faktual, pendekatan konseptual serta pendekatan kontekstual (CTL). Pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia dengan pendekatan faktual adalah penyampaian informasi tentang fakta-fakta dari produk penemuan IPA dan Bahasa Indonesi tanpa diketahui bagaimana proses terjadinya produk tersebut. Pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia dengan pendekatan konseptual yaitu pembelajaran dengan kecenderungan memberikan gambaran tentang sifat-sifat IPA dan Bahasa Indonesia yang dikembangkan oleh Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Bahasa Indonesia, sehingga siswa dapat mengorganisasi tentang sifat-sifat kedua matapelajaran tersebut.

Sedangkan pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia dengan pendekatan CTL yaitu pembelajaran yang didasarkan pada pengamatan terhadap proses bagaimana produk-produk IPA dan Bahasa Indonesia tersebut diperoleh. Dengan digunakannya pendekatan CTL pada pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia dapat melatih siswa dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Penggunaan pendekatan faktual dan konseptual dalam pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia lebih banyak bersifat informatik, sehingga menimbulkan kesan bahwa pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang penuh informasi. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Indonesia dengan pendekatan faktual maupun dengan menggunakan pendekatan koseptual kurang dapat mengembangkan perbendaharaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang tetap dimiliki siswa (Carn 1985, Funk 1985, Subiyanto 1988).

Namun hasil pengamatan sementara dalam pra penelitian terhadap persipan mengajar yang dibuat oleh sebagian guru di Sekolah Dasar (SD) ternyata terdapat beberapa RPP yang belum sesuai dengan apa yang diprogramkan, seperti alat peraga, alat evaluasi, karakteristik dari tujuan pembelajaran atau inti dari materi. Pelaksanaannya sebagian besar dengan pendekatan faktual dan konseptual, sehingga menimbulkan kesan penuh informasi dan proses belajar mengajar cenderung hanya alih informasi.

Dengan pertimbangan judul yang ditulis ini, dalam kaitannya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Degeng (1997) diatas, untuk dapat menerapkan strategi pembelajaran dengan pendekatan Kontekstual (CTL) yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dan kondisi siswa. Landasan filosofi CTL, adalah kontruktivisme, yaitu belajar bukan hanya sekedar menghapal, namun siswa dituntut untuk menginstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Kontruksivisme berakar pada filsafat pragmatisme dan dikembangkan oleh John Dewey (1916) yaitu filosofi belajar yang menekankan pada engembangan minat dan pengalaman siswa.
Hasil pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa pada penyajian mata pelajara IPA dan Bahasa Indonesia, di Sekolah Dasar guru cenderunf menggunakan pendekatan faktual dan konseptual, dimana metode dan teknik penyajiannya digunakan sebagian besar adalah dengan membaca, menerangkan, resitasi latihan dan ceramah disertai motivasi tinggi, sehingga dapat menarik perhatian siswa, tetapi pembelajaran demikian belum tentu dapat menunjukkan gambaran yang benar tentang sifat-sifat Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Indonesia.

Penerapan-penerapan strategi pembelajaran dengan pendekatan CTL pada matapelajaran IPA dan Bahasa Indonesia mempunyai implikasi terhadap penggunaan metode dan penyajian, indikasi kemampuan dan ketrampilan siswa yang perlu dikembangkan dalam penerapan pendekatan CTL antara lain : kemampuan untuk melakukan observasi, klasifikasi, komunikasi, pengukuran, prediksi, inferensi, serta ketrampilan-ketrampilan terpadu lainnya.

Keadaan sekolah menunjukkan bahwa sebagian besar guru-guru Sekolah Dasar (SD) belum banyak mengembangkan kemampuan siswa untuk melakukan observasi, klasifikasi, komunikasi, pengukuran, prediksi, inferensi serta ketrampilan-ketrampilan proses lainnya. Dengan adanya indikasi tesebut dapat dikatakan bahwa pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesai yang dilakukan oleh guru-guru Sekolah Dasar (SD) masih memerlukan adanya peningkatan dalam penerapan pembelajaran dengan pendekatan CTL.

KONTRIBUSI MANAJEMEN PEMBIAYAAN DAN IKLIM SEKOLAH TERHADAP PENINGKATAN MUTU SEKOLAH (Studi Deskriptif Analisis pada SMA Negeri di ...(PEND-110)

noreply@blogger.com (skripsi) — Wed, 22 Aug 2018 21:23:00 +0700

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun

2003, Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan dari Pendidikan Nasional yang hendak dicapai adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tentu saja dalam mencapai tujuan pendidikan yang dimaksud dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, perlu didukung dengan pendidikan yang berkualitas. Sedangkan pendidikan berkualitas dijawantahkan pada sekolah yang berkualitas. Dengan demikian, keberadaan suatu proses pendidikan yang berkualitas di sekolah merupakan hal yang penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi, meliputi pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Karena pendidikan merupakan sebuah sistem, yang terdiri dari input, proses dan keluaran pendidikan. Maka indikator mutu pendidikan harus dilihat dapat dilihat dari ketiga aspek tersebut.

Pada rencana strategis pendidikan nasional 2005-2009, dapat dilihat bahwa dua dari tiga kebijakan pokok pembangunan pendidikan yaitu kebijakan kedua dan ketiga berkaitan dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan pokok pembangunan pendidikan tersebut adalah : 1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan; dan 3. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan.

Beberapa indikator terhadap peningkatan mutu, relevansi dan daya saing keluaran pendidikan yang digunakan Pemerintah adalah : 1. Persentase Kepala Sekolah dan Guru menurut Ijazah Tertinggi (% GI); 2. Persentase Kelayakan Mengajar Kepala Sekolah dan Guru (% GL); 3. Persentase Ruang Kelas Milik Menurut Kondisi (% RK); 4. Persentase Fasilitas Sekolah (%FS); 5. Angka Lulusan (AL); 6. Angka Mengulang Kelas (AU); 7. Perkembangan Angka Mengulang Kelas (AU); 8. Angka Putus Sekolah (APS); dan 9. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) (Depdiknas,2008)

Sedangkan indikator terhadap kebijakan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan adalah rata-rata lama belajar dan tahun masukan per lulusan.
Berkenaan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Peratuan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Melalui SNP ini Pemerintah menetapkan kriteria minimal yang harus dipenuhi pada sistem pendidikan di Indonesia. Kriteria minimal ini terdiri dari delapan standar pendidikan yang harus dipenuhi dalam proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kedelapan standar tersebut yaitu : 1. Standar Kompetensi Lulusan yaitu kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 2. Standar isi yaitu ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan

silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu; 3.Standar proses, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan; 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan; 5. Standar sarana dan prasarana, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; 6. Standar pengelolaan, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan; 7. Standar pembiayaan, yaitu standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; 8. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Selain dengan kebijakan penetapan kriteria minimal standar pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pada tanggal 25 September 2009 melalui Kementrian Pendidikan Nasional Pemerintah menerbitkan Permendiknas No. 63
Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Dalam peraturan ini, mutu pendidikan didefinisikan sebagai tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional. Dalam sistem

penjaminan mutu pendidikan terdapat tujuan akhir dan tujuan antara. Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan Standar Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Sedangkan salah satu tujuan antara penjaminan mutu pendidikan adalah terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan atau informal.

Budaya mutu berkaitan dengan iklim sekolah. Iklim sekolah tentu akan mempengaruhi pada proses pendidikan yang terjadi di sekolah.

Paparan ini menunjukkan bahwa banyak hal yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah mutu sekolah, antara lain struktur kurikulum sekolah, aspek pendidik dan tenaga pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, pengelolaan pendidikan, pembiaayan sekolah, serta iklim sekolah. Dan pemerintah pun telah menggariskan dalam kebijakan-kebijakannya guna mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Objek pada penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu objek tempat dalam penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Sumedang yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat.

Oleh karena itu pentingnya kajian mutu Sekolah Menengah Atas Negeri karena berbicara tentang proses pendidikan yang diikuti oleh hampir satu per lima jumlah penduduk usia sekolah menengah di Kabupaten Sumedang. Sehingga hal ini merupakan sesuatu yang harus menjadi bahan perhatian seluruh pemangku kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumedang.

KONTRIBUSI PEMANFAATAN FASILITAS BELAJAR DAN ETOS KERJA GURU TERHADAP EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN (Studi Diskriptif Analisis pada Persepsi ..(PEND-109)

noreply@blogger.com (skripsi) — Sat, 11 Aug 2018 07:26:00 +0700

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kualitas manusia menjadi lebih baik. Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang Pendidikan Nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia sec`ra menyeluruh.

Sekolah merupakan salah satu organisasi pendidikan yang dapat dikatakan sebagai wadah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan tercapainya keberhasilan pendidikan di sekolah, banyak factor yang mempengaruhi, diantaranya adalah efektifitas pembelajaran yang berlangsung di sekolah itu sendiri.

Efektifitas merupakan salah satu indikator dari produktivitas. Efektifitas pembelajaran mengacu pada pencapaian target secara kuantitas dan kualitas sasaran pembelajaran. Makin besar persentase target suatu program yang tercapai , makin tinggi tingkat efektifitasnya. Efektifitas dalam pembelajaran sangat diperlukan untuk mendapatkan output proses pendidikan yang baik.
Keberhasilan pembelajaran di sekolah tergantung pada sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut yaitu Kepala sekolah, guru, siswa, pegawai tata usaha dan tenaga kependidikan yang lainnya. Selain itu perlu didukung pula oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk membentuk manusia yang sesuai dengan pembangunan nasional yang pada hakeketnya bertujuan meningkatkan kulitas manusia dan seluruh masyarakat Indonesia yang maju, modern berdasrkan pancasila, maka dibutuhkan tenaga pendidik yang berkualitas.

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XII pasal 45 tentang sarana dan prasarana menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, social, emosional dan kewajiban peserta didik.
Ketentuan dalam pasal 45 ini diatur dengan peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Pada BAB VII Standar Sarana dan Prasarana Pasal 42 menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana / fasilitas pembelajaran antar sekolah negeri sangat bervariatif. Dalam hal pengadaan sarana, ada kecenderungan bahwa sekolah-sekolah yang memiliki pimpinan (kepala sekolah) yang “lincah dan gesit” serta mempunyai hubungan yang baik dengan penentu kebijakan pemberian bantuan saranalah yang akan banyak mendapatkan fasilitas pembelajaran, sedangkan untuk sekolah-sekolah dengan pimpinan yang kurang “lincah dan gesit” serta mempunyai hubungan yang belum baik dengan penentu kebijakan pemberian bantuan sarana, hanya akan mendapatkan sedikit atau bahkan tidak mendapatkan bantuan kelengkapan sarana prasarana/fasilitas pembelajaran.

Di sekolah-sekolah tertentu dijumpai adanya pemanfaatan fasilitas pembelajaran yang tidak optimal misalnya terjadi di sekolah tertentu di kabupaten Sumedang, laboratorium yang sudah bagus kurang dapat termanfaatkan dengan baik. Karena sering tidak dipergunakan maka pemeliharaan pun akan dengan sendirinya tidak akan optimal pula, hal yang demikian akan membuat fasilitas yang ada rusak bukan karena dipergunakan, namun rusak karena kurang pemanfaatan dan pemeliharaan.

Susilana & Riyana (2007: 11) mengemukakan bahwa:

”...pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Pembelajaran dapat melibatkan dua pihak yaitu siswa sebagai pembelajar dan guru sebagai fasilitator”.

Pemahaman dari pendapat Susilana & Riyana ini dapat diartikan bahwa peran guru akan mempengaruhi hasil pembelajaran. Guru merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan untuk terselenggaranya proses prmbelajaran. Keberadaan guru merupakan pelaku utama, yaitu sebagai fasilitator penyelenggara proses belajar siswa. Oleh karena itu kehadiran dan profesionalismenya sangat berpengaruh dalam mewujudkan program pendidikan Nasional. Guru harus memiliki kualitas yang memadai, karena guru merupakan salah satu komponen system pendidikan yang sangat strategis dan banyak mengambil peran dalam proses pendidikan persekolahan.
Guru bertanggungjawab sebagai medium agar anak didik dapat mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu guru harus memiliki kepribadian yang matang dan berkembang, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat, memiliki ketrampilan untuk membangkitkan minat peserta didik dan mengembangkan profesinya yang berkesinambungan.

Ditinjau dari jenjang pendidikan, maka Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan jenjang pendidikan yang akan mengantarkan atau mempersiapkan peserta didiknya untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu di perguruan tinggi. Oleh karena itu siswa maupun pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan mampu bekerjasama dan bertanggungjawab dalam menciptakan prestasi siswa yang memuaskan, sehingga pada akhirnya siswa mendapatkan ilmu yang mencukupi sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Guru (pendidik) merupakan kunci keberhasilan (determinant factors) dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas (Danial,
2005:1), guru merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang keberhasilan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan. Guru merupakan sumber daya manusia yang berada di front paling depan saat terjadinya proses belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Muijs dan Reynolds (Soetjipto, 2008:8) yang membuktikan bahwa prilaku guru di kelas merupakan faktor terpenting dalam efektifitas pembelajaran. Dari paparan dimuka dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan dapat ditekankan pada peningkatan etos kerja guru. Melalui peningkatan etos kerja guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya diharapkan efektifitas pembelajaran dapat tercapai.
Sering dijumpai kasus adanya seorang guru yang datang ke sekolah terlambat, pulang sebelum waktunya, menyusun rencana pembelajaran hanya dengan melakukan copy paste tanpa merevisi isi dari rencana program pembelajran (RPP), tidak memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia disekolah dengan optimal, kurang cekatan dalam menghadapi permasalahan pekerjaan, kurang bisa bersikap ramah terhadap siswa, dan lain sebagainya. Apabila hal semacam itu banyak terjadi pada guru tentu saja pembelajaran tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Hal tersebut dimuka sesuai dengan pendapat Supriadi (1999:68)

yang mengemukakan bahwa:

“…ada kondisi-kondisi yang melekat pada guru dan profesinya yang membuat betapa tidak sederhana memecahkan persoalan yang berkaitan dengan masalah yang terlibat didalamnya. Dimana di Indonesia masalah itu ada yang sifatnya internal pada guru misalnya kemampuan, motivasi dan etos kerja”.

Etos kerja yang tinggi seyogyanya harus dimiliki oleh setiap guru. Karena keberhasilan pembelajaran membutuhkan kerja keras dan komitmen yang tinggi dari para guru. Apabila etos kerja yang tinggi tidak dimiliki guru maka pembelajaran tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan sehingga tujuan dari proses pendidikan tidak akan tercapai pula.
Berdasarkan paparan di atas bahwa fasilitas belajar dan etos kerja guru memiliki peranan penting dalam efektifitas pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti secara ilmiah tentang kontribusi fasilitas layanan belajar dan etos kerja guru terhadap efektifitas pembelajaran.

KONTRIBUSI KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH DAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA GURU (PEND-108)

noreply@blogger.com (skripsi) — Sat, 11 Aug 2018 07:19:00 +0700

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan (sekolah) bertujuan untuk membentuk siswa yang memiliki kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan, serta bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Diperlukan itikad baik dan saling pengertian serta kerjasama seluruh komponen sumber daya manusia sekolah yaitu guru, siswa, pegawai dan tentunya kepala sekolah, dalam mewujudkan tujuan di atas. Keterlibatan semua komponen sumber daya manusia sekolah membutuhkan sebuah pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang cukup dalam mengkoordinasikan berbagai peran dan fungsi dari masing-masing komponen sumber daya manusia di sekolah.

Manajemen sekolah menerapkan adanya konsep pengelolaan organisasi melalui penerapan kebijakan dan peraturan tata tertib dalam menjalankan visi dan misi sekolah dalam rangka mencapai tujuan organisasi Aturan Tata Tertib ini dibuat guna menciptakan suasana yang mendukung proses pendidikan sehingga dapat terbinanya kegairahan dan motivasi siswa dalam belajar dan guru dalam mengajar. Dengan adanya kebijakan dan aturan tersebut sekolah harus menanamkan kinerja mengajar guru yang baik bagi semua komponen yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan manajemen sekolah secara maksimal.

Salah satu kunci kesuksesan dan keberhasilan manajemen sekolah dengan penerapan kinerja mengajar guru yang baik. Bahkan bagi pihak sekolah dengan
adanya kinerja mengajar guru yang tinggi dan tertib harus menjadi sebuah image bagi sekolah itu sendiri khususnya bagi siswa dan para gurunya. Pandangan masyarakat dan pihak sekolah akan pencitraan (image) dengan kinerja mengajar guru yang baik akan mendatangkan umpan balik (feedback) positif terhadap perkembangan sekolah terlebih dalam rangka menjaga manajemen sekolah.

Pencapaian tujuan manajemen kepala sekolah dipengaruhi salah satunya oleh kinerja mengajar guru yang baik dari semua pelaksana pendidikan khususnya para guru. Kinerja mengajar guru yang baik perlu dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu, pembentukan sifat kendali positif, pembentukan kerja, dan perbaikan hidup. Seorang Guru yang memiliki kendali positif pada dirinya sangat diharapkan dan berguna bagi kemaslahatan masyarakat, tanpa harus ada peraturan dari instansi. Seorang guru akan berusaha mendisiplinkan diri sendiri, ia akan mempunyai kesadaran untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas tanpa perlu banyak diperintah oleh pimpinan. Dalam memenuhi tujuan pembentukan kerja faktor kinerja mengajar guru yang baik menjadi modal kuat terciptanya sistem kerja yang profesional. Kualitas kerja guru akan terbentuk dengan adanya penguasaan dalam bidang kerjanya. Seorang guru yang memiliki kinerja mengajar guru yang baik akan merencanakan kualitas hidupny` sebaik mungkin baik di lingkungan masyarakat dan tentunya di lingkungan sekolah. Sehingga hal ini tentunya membantu pencapaian mutu manajemen sekolah yang memiliki standar kerja yang tinggi.

Guru merupakan ujung tombak pendidikan sebab secara langsung berupaya mempengaruhi, membina dan mengembangkan peserta didik, sebagai ujung tombak, guru dituntut untuk memiliki kemampuan dasar yang diperlukan sebagai pendidik, pembimbing dan pengajar dan kemampuan tersebut tercermin pada kompetensi guru. Berkualitas tidaknya proses pendidikan sangat tergantung pada kreativitas dan inovasi yang dimiliki guru. Guru merupakan perencana, pelaksana sekaligus sebagai evaluator pembelajaran di kelas, maka peserta didik merupakan subjek yang terlibat langsung dalam proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Kehadiran guru dalam proses pembelajaran di sekolah masih tetap memegang peranan yang penting. Peran tersebut belum dapat diganti dan diambil alih oleh apapun. Hal ini disebabkan karena masih banyak unsur-unsur manusiawi yang tidak dapat diganti oleh unsur lain. Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam pendidikan formal pada umumnya karena bagi siswa guru sering dijadikan tokoh teladan bahkan menjadi identifikasi diri.

Dalam melaksanakan tugasnya menurut Isjoni (2009:1) Guru adalah kondisi yang diposisikan sebagai garda terdepan dan posisi sentral di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Berkaitan dengan itu, maka guru akan menjadi bahan pembicaraan banyak orang, dan tentunya tidak lain berkaitan dengan kinerja dan totalitas dedikasi dan loyalitas pengabdiannya. Sorotan tersebut lebih bermuara kepada ketidakmampuan guru didalam pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga bermuara kepada menurunnya mutu pendidikan. Kalaupun sorotan itu lebih mengarah kepada sisi-sisi kelemahan guru, hal itu tidak sepenuhnya dibebankan kepada guru, dan mungkin ada sistem yang berlaku, baik disengaja ataupun tidak, akan berpengaruh terhadap permasalahan tadi. Dari keterangan tersebut dapat difahami bahwa ketidakmampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menjadi masalah yang akan selalu diperhatikan. Baik atau tidaknya pelaksanaan pembelajaran yang bisa dilakukan oleh guru atau disebut dengan kinerja guru menentukan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Posisi guru yang sangat menentukan pembelajaran akan selalu menjadi perhatian semua orang. Selanjutnya Isjoni (2009:1) menjelaskan Bila kita amati di lapangan, bahwa guru sudah menunjukan kinerja maksimal di dalam menjalan tugas dan fungsinya sebagai pendidik, pengajar dan pelatih. Akan tetapi barangkali masih ada sebagian guru yang belum menunjukkan kinerja baik, tentunya secara akan berkontribusi terhadap kinerja guru secara makro. Pada umumnya guru telah melakukan dan berusaha untuk melakukan pembelajaran yang baik, tetapi kondisi guru yang tidak semuanya bisa melaksanakan pembelajaran baik menjadikan kinerja umum guru masih tampak kurang baik.

Untuk memiliki kinerja yang baik guru dituntut untuk memiliki kompetensi-kompetensi yang ada. Di dalam lampiran peraturan menteri pendidikan nasional republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru di jelaskankan bahwa standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Jadi untuk menjadi sosok guru yang utuh setiap guru harus bisa mengintegrasikan semua kompetensi utama tesebut dalam proses pembelajaran yang dilaksanakannya. Selanjutnya di dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan menyatakan guru adalah pendidik profesional. Untuk itu, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau Diploma IV (S1/D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.
Upaya penyelenggaraan manajemen sekolah yang bermutu sangat berkaitan erat dengan ketelitian dan ketepatan dalam mengidentifikasi, memformulasi, mengemas strategi, program operasional pendidikan serta menjabarkan kebijakan. Ini berarti bahwa kemampuan manajerial kepala sekolah dan layanan profesional tenaga pendidikan perlu dikembangkan dan difungsikan secara optimal. Seorang kepala sekolah, di samping harus mampu melaksanakan proses manajemen yang merujuk pada fungsi-fungsi manajemen, juga dituntut untuk memahami sekaligus menerapkan seluruh substansi kegiatan pendidikan.

Sebagai seorang manajer di sekolah, kepala sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam membuat keputusan. Berbagai studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam suasana perubahan lingkungan yang cepat, salah satu hal yang menyebabkan prestasi sekolah dan mutu lulusan menurun adalah kepemimpinan kepala sekolah yang kurang berhasil (Departement of Education State of Delaware, 2001). Kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu lulusan, yang mampu menunjukan daya juang dan sifat kompetitifnya dalam persaingan global. Kepala sekolah memiliki wewenang secara formal dan bisa jadi kharismatik sebagai pemimpin sekolah sehingga karena wewenangnya tersebut muncul sebuah kekhawatiran yang besar apabila kepala sekolah kurang bisa memimpin sekolah. Kemampuan manajerial kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah dalam melaksanakan fungsi dan peran sebagai kepala sekolah.

Untuk itu, seorang kepala sekolah dituntut mampu memiliki kesiapan dalam mengelola sekolah. Kesiapan yang dimaksud adalah berkenaan dengan kemampuan manajerial kepala sekolah sebagai seorang pimpinan. Kemampuan manajerial yang dimaksudkan di sini adalah berkenaan dengan kemampuannya dalam membuat perencanaan (planning), mengorganisasikan (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Dengan kemampuan semacam itu, diharapkan setiap pimpinan mampu menjadi pendorong dan penegak disiplin bagi para karyawannya agar mereka mampu menunjukkan produktivitas kerjanya dengan baik.

Berangkat dari konsep Hersey (dalam Sumidjo, 2002: 99) yang menyatakan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas manajerial diperlukan tiga macam bidang keterampilan, yaitu: technical, human dan conceptual. Dengan memiliki ketiga keterampilan dasar tersebut di atas, kepala sekolah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang bermutu. Maka dari itu kemampuan manajerial kepala sekolah ditandai oleh kemampuan untuk mengambil keputusan (decision making) dan tindakan secara tepat, akurat dan relevan. Ketiga kemampuan manajerial kepala sekolah tersebut ditandai dengan kemampuan dalam merumuskan program kerja, mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja, baik dengan dewan guru maupun dengan yang lainnya yang terkait dalam pendidikan suatu kemampuan dalam melakukan evaluasi terhadap program kerja sekolah yang telah dilaksanakan.

Kepala Sekolah sebagai pimimpin suatu organisasi mempunyai fungsi manajerial, salah satu fungsi manajerial yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah fungsi pengawasan atau disebut juga fungsi pengendalian. Kegiatan pengawasan patut dilaksanakan oleh kepala sekolah karena hal itu merupakan salah satu fungsi atau proses manajemen yang wajib diimplentasikan secara nyata di sekolah. Sesuai dengan hakekatnya, kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah merupakan kegiatan balikan untuk mengidentifikasi secara jelas apakah hasil yang dicapai konsisten atau tidak konsisten dengan hasil yang diharapkan dalam rencana serta penyimpangan yang terjadi di dalam pelaksanaan suatu program sekolah.
Selanjutnya kepala sekolah sebagai kepala administrasi yang bertugas untuk membangun manajemen sekolah serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan keputusan manajemen dan kebijakan sekolah. Selain pengelolaan manajerial organisasi, kepala sekolah pun dituntut untuk menguasai aspek manajemen kepribadian dalam organisasinya. Kemampuan menelaah dan memacu faktor kepribadian tidak hanya bagi dirinya melainkan untuk segenap anggota dalam organisasinya seperti para pegawai, staf tata usaha, para guru, para siswa beserta orang tua dan masyarakat. Menurut Anwar dan Amir (2002) menyatakan bahwa:
Kepala sekolah sebagai salah satu kategori administrator pendidikan perlu melengkapi wawasan kepemimpinan pendidikannya dengan pengetahuan dan sikap yang antisipatif terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk perkembangan kebijakan makro pendidikan.

Hal yang paling aktual saat ini yang merupakan wujud dari perubahan dan perkembangan adalah makin tingginya aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, dan gencarnya tuntutan kebijakan pendidikan yang meliputi peningkatan aspek- aspek pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi dan relevansi. Sehubungan dengan aspek-aspek pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi dan relevansi tersebut, penguasaan teknologi informasi (TI) dalam bidang pengelolaan administrasi mutlak diperlukan dalam manajemen sekolah.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat umum, tentu penguasaan teknologi informasi (TI) menjadi tantangan bagi para administrator pendidikan untuk menciptakan format data pendidikan dan sistem pengelolaan data kependidikan yang mampu mengakomodir berbagai keperluan. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat, tentunya format administrasi pendidikan harus capable terhadap teknologi informasi saat ini.

Pengolahan administrasi yang dilakukan secara manual banyak sekali kelemahan antara lain menyita waktu dan lambat dalam prosess penyampaianya, maka seiring dengan kemajuan teknologi terutama tekhnologi informasi dimana internet tercakup di dalamnya diterapkan sangat perlu dan mendesak untuk merubah pengelolaan data secara manual ke arah pengelolaan digital sehingga menghasilkan pengelolaan yang baik dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan informasi yang tepat, cepat, dan akurat melalui sistem informasi yang terkomputerisasi.

Dengan adanya penerapan sistem informasi secara computerized maka penguasaan menjadi lebih tepat, cepat dan efisien. Hal ini mendukung dalam pengelolaan manajemen sekolah serta upaya peningkatan kinerja mengajar guru.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Kontribusi Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dan Sistem Informasi Kepegawaian Terhadap Kinerja Mengajar Guru (Analisis Deskriptif pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta)”.

PENGARUH SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH DAN BUDAYA SEKOLAH TERHADAP MUTU MENGAJAR GURU (Studi Analisis Tentang Mutu Mengajar Guru di ..(PEND-107)

noreply@blogger.com (skripsi) — Sat, 11 Aug 2018 06:38:00 +0700

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan-kemajuan dalam kehidupan seperti bidang ekonomi, dan ilmu pengetahuan hanya dapat dicapai melalui proses pendidikan. Dari proses pendidikan ini diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang menyatakan bahwa :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sedangkan yang dimaksud pendidikan dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah :

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Melalui pendidikan diharapkan bangsa Indonesia segera mencapai kemajuan. Departemen Pendidikan Nasional dalam merealisasikan tujuan tersebut membuat kebijakan, yaitu melaksanakan usaha peningkatan mutu pendidikan yang berpedoman pada azas persatuan.

Usaha peningkatan mutu pendidikan oleh pemerintah telah nampak dengan diadakannya upaya pembaharuan dan penyempurnaan kurikulum, sarana, tenaga pendidik, pelatihan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat.

Berbagai fakta empirik telah membuktikan, bahwa tingkat kemajuan yang dicapai oleh suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia bangsa itu. Seberapapun besarnya sumber daya alam, modal serta sarana dan prasarana, pada akhirnya ditangan sumber daya manusia yang handal terletak kemajuan yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan pendapat (Sedarmayanti ; 288) :

Keberhasilan manajemen dalam suatu organisasi, baik organisasi yang bergerak dalam bidang pemerintahan, maupun organisasi yang bergerak dalam bidang usaha (bisnis), sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang ada pada organisasi tersebut. Artinya manusia yang memiliki daya, kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam setiap pelaksanaan kegiatan organisasi sehingga terwujud kinerja sebagaimana diharapkan.

Dalam perspektif berpikir seperti itu, rasanya tidak mungkin suatu organisasi atau suatu bangsa dapat mencapai kemajuan dibidang apapun tanpa mempersoalkan kesiapan sumber daya manusia yang telah diyakini sebagai faktor diterminan keberhasilan pembangunan.

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan bagian integral dari keseluruhan aktifitas pembangunan nasional, karena pembangunan itu sendiri ingin memanfaatkan kemajuan yang dicapai di bidang pendidikan untuk mempercepat berbagai upaya pembangunan yang tengah dan akan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, guru mempunyai peranan sentral. Hal ini sesuai dengan pendapat Syaodih (1998) mengemukakan bahwa guru memegang peranan yang cukup penting baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Lebih lanjut dikemukakannya bahwa guru adalah perencana, pelaksana dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Yang dimaksud dengan guru, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 74 tentang guru, Pasal 1 ayat 1 adalah :
Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Menyadari hal tersebut, betapa pentingnya untuk meningkatkan aktivitas, kreatifitas, kualitas, dan profesionalisme guru. Guru sebagai tenaga profesional harus memiliki kemandirian dalam keseluruhan kegiatan pendidikan baik dalam jalur sekolah maupun luar sekolah, guru memegang posisi yang paling strategis. Dalam tingkatan operasional, guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tingkat institusional, instruksional, dan eksperiensial (Surya, 2005;4). Guru merupakan sumber daya manusia yang mampu mendayagunakan faktor-faktor lainnya sehingga tercipta pembelajaran yang bermutu dan menjadi faktor utama dalam menentukan mutu pendidikan.
Tugas guru sebagai profesi menurut Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, seorang guru dituntut memiliki beberapa kemampuan dan keterampilan tertentu. Kemampuan dan keterampilan tersebut sebagai bagian dari kompetensi profesionalisme guru. Kompetensi merupakan suatu kemampuan yang mutlak dimiliki oleh guru agar tugasnya sebagai pendidik dapat terlaksana dengan baik.
Ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, diantaranya kompetensi pedagogik.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:
a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
b. pemahaman terhadap peserta didik;
c. pengembangan kurikulum atau silabus;
d. perancangan pembelajaran;
e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;
g. evaluasi hasil belajar; dan
h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. (Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, Pasal 3 ayat 4)

Tugas guru erat kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, oleh karena itu perlu upaya-upaya untuk meningkatkan mutu mengajar guru untuk menjadi tenaga profesional, agar peningkatan mutu pendidikan dapat berhasil. Hal ini sesuai dengan pendapat Tilaar (1999), mengatakan bahwa: “peningkatan kualitas pendidikan tergantung banyak hal, terutama mutu gurunya”.

Guru, murid, dan bahan ajar merupakan unsur yang dominan dalam proses pembelajaran di kelas. Ketiga unsur ini saling berkaitan, saling mempengaruhi serta saling menunjang antara satu dengan yang lainnya. Jika salah satu unsur tidak ada, kedua unsur yang lain tidak dapat berhubungan secara wajar dan proses pembelajaran tidak akan berlangsung dengan baik. Jika proses belajar mengajar ditinjau dari segi kegiatan guru, maka akan terlihat bahwa guru memegang peranan strategis. Menurut Majid (2005:91) dalam konteks ini guru berfungsi sebagai pembuat keputusan yang berhubungan dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Ketiga hal tersebut merupakan indikator dari mutu mengajar guru. Apabila ketiga hal tersebut; perencanaan pembelajaran (input), pelaksanaan pembelajaran (proses), dan evaluasi pembelajaran (output) dilakukan oleh guru dengan baik, maka mutu mengajar guru bisa dikatakan baik.

Untuk menjadikan guru sebagai tenaga profesional maka perlu diadakan pembinaan secara terus-menerus dan berkesinambungan, dan menjadikan guru sebagai tenaga kerja perlu diperhatikan, dihargai dan diakui keprofesionalannya. Dengan demikian pekerjaan guru bukan semata-mata pekerjaan pengabdian namun guru adalah pekerja profesional seperti pekerjaan yang lain misalnya, dokter, pengusaha, pengacara, akuntan dan sebagainya. Memandang guru sebagai tenaga kerja profesional maka usaha-usaha untuk membuat mereka menjadi profesional tidak semata-mata hanya meningkatkan kompetensinya baik melalui pemberian penataran, pelatihan maupun memperoleh kesempatan untuk belajar lagi, namun perlu juga memperhatikan guru dari segi yang lain seperti peningkatan disiplin, pemberian motivasi, pemberian bimbingan melalui supervisi, pemberian insentif, gaji yang layak dengan keprofesionalannya sehingga memungkinkan guru untuk meningkatkan kinerja mengajarnya sebagai pendidik.

Proses pendidikan tidak akan terjadi dengan sendirinya melainkan harus direncanakan, diprogram, dan difasilitasi dengan dukungan dan partisipasi aktif guru sebagai pendidik. Tugas dan tanggung jawab guru adalah mengubah perilaku peserta didik ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pencapaian tujuan pendidikan sangat bergantung kepada pelaksanaan tugas dan kinerja guru di samping kemampuan peserta didik itu sendiri serta dukungan komponen system pendidikan lainnya. Posisi strategis guru merupakan salah satu faktor penentu kualitas proses dan hasil pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan akan ditentukan oleh sejauh mana kesiapan guru dalam mengarahkan peserta didiknya melalui kegiatan pembelajaran. Ketika pembelajaran berlangsung, guru tidak sekedar menyampaikan pelajaran akan tetapi juga menciptakan suasana belajar yang dialami setiap siswa. Komunikasi antara guru dan siswa sebaiknya berjalan dengan lancar. Suasana seperti ini sangat dibutuhkan siswa sehingga kelas menjadi tempat yang menyenangkan dan siswa lebih mudah memahami pelajarannya. Menurut Satori (2002; 1) pembelajaran di kelas merupakan core business, jantung kegiatan sekolah dan pendidikan pada umumnya karena disanalah peserta didik seharusnya mendapatkan layanan belajar dan jaminan mutu hasil pendidikan.
Akan tetapi masih banyak permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah belum optimalnya sumber daya manusia yang terdapat pada guru. Fakta empirik yang sulit terbantahkan saat ini adalah kesulitan untuk mendapatkan guru yang benar-benar mengabdikan diri dan mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk melaksanakan tugas profesionalnya sebagai tenaga pendidik. Menurut Mulyasa (2005) bahwa :

Sedikitnya terdapat tujuh kesalahan yang sering dilakukan guru dalam pembelajaran. Kesalahan tersebut adalah mengambil jalan pintas dalam pembelajaran, menunggu peserta didik berperilaku negative, menggunakan destruktif discipline, mengabaikan kebutuhan-kebutuhan khusus (perbedaan individu) peserta didik, merasa diri paling pandai di kelasnya, tidak adil (diskriminatif), serta memaksa hak peserta didik.

Alasan klasiknya guru belum melaksanakan tugas profesionalnya sebagai tenaga pendidik adalah gaji dan kesejahteraan guru yang rendah membuat para guru seakan-akan tak mampu untuk menghadapi tuntutan yang berat yang dibebankan kepadanya. Mereka selalu terpuruk dan seakan-akan tak berdaya menghadapi hempasan badai keras globalisasi yang melunturkan semangat pengabdian mereka.
Paradigma metodologi pendidikan saat ini disadari atau tidak telah mengalami suatu pergeseran dari behaviourisme ke konstruktivisme yang menuntut guru dilapangan harus mempunyai syarat dan kompetensi untuk dapat melakukan suatu perubahan dalam melaksanakan proses pembelajaran dikelas. Guru dituntut lebih kreatif, inovatif, tidak merasa sebagai teacher center, menempatkan siswa tidak hanya sebagai objek belajar tetapi juga sebagai subjek belajar dan pada akhirnya bermuara pada proses pembelajaran yang menyenangkan, bergembira, dan demokratis yang menghargai setiap pendapat sehingga pada akhirnya substansi pembelajaran benar-benar dihayati.
Sejalan dengan pendapat diatas, pembelajaran menurut pandangan konstruktivisme adalah:

Pembelajaran dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit ) dan tidak sekonyong- konyong. Pembelajaran bukanlah seperangkat fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi Pembelajaran itu dan membentuk makna melalui pengalaman nyata. (Depdiknas,2003:11)

Implementasi pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran diwujudkan dalam bentuk pembelajaran yang berpusat pada siswa (Student Center). Guru dituntut untuk menciptakan suasana belajar sedemikian rupa, sehingga siswa bekerja sama secara gotong royong (cooperative learning)
Untuk menciptakan situasi yang diharapkan pada pernyataan diatas seoarang guru harus mempunyai syarat-syarat apa yang diperlukan dalam mengajar dan membangun pembelajaran siswa agar efektif dikelas, saling bekerjasama dalam belajar sehingga tercipta suasana yang menyenangkan dan saling menghargai (demokratis ) , diantaranya :

1. Guru harus lebih banyak menggunakan metode pada waktu mengajar, variasi metode mengakibatkan penyajian bahan lebih menarik perhatian siswa, mudah diterima siswa, sehingga kelas menjadi hidup, metode pelajaran yang selalu sama( monoton ) akan membosankan siswa.
2. Menumbuhkan motivasi, hal ini sangat berperan pada kemajuan,
perkembangan siswa. Selanjutnya melalui proses belajar, bila motivasi guru tepat dan mengenai sasaran akan meningkatkan kegiatan belajar, dengan tujuan yang jelas maka siswa akan belajar lebih tekun, giat dan lebih bersemangat. (Slamet,1987:92 )

Pada saat ini banyak guru yang telah melaksanakan teori konstruktivisme dalam pembelajaran di kelas tetapi volumenya masih terbatas, karena kenyataan dilapangan masih banyak dijumpai guru yang dalam mengajar masih terkesan hanya melaksanakan kewajiban. Ia tidak memerlukan strategi, metode dalam mengajar, baginya yang penting bagaimana sebuah peristiwa pembelajaran dapat berlangsung.

Disisi lain menurut Hartono Kasmadi (1993:24) bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dimana pengajar masih memegang peran yang sangat dominan, pengajar banyak ceramah (telling method) dan kurang membantu pengembangan aktivitas murid .

Dari uraian diatas, tidak dipungkiri bahwa dilapangan masih banyak guru yang masih melakukan cara seperti pendapat diatas, dan diakui bahwa banyak faktor penyebabnya sehingga dapat dilihat akibat yang timbul pada peserta didik, sering dijumpai siswa belajar hanya untuk memenuhi kewajiban pula, masuk kelas tanpa persiapan, siswa merasa terkekang, membenci guru karena tidak suka gaya mengajarnya, bolos, tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, takut berhadapan dengan mata pelajaran tertentu, merasa tersisihkan karena tidak dihargai pendapatnya, hak mereka merasa dipenjara, terkekang sehingga berdampak pada hilangnya motivasi belajar, suasana belajar menjadi monoton, dan akhirnya kualitas pun menjadi pertanyaan.

Dari permasalahan tersebut, guru mempunyai tanggung jawab terhadap peningkatan mutu mengajar di sekolah karena guru sebagai ujung tombak dilapangan (di kelas) dan bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran.
Guru mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat terhadap kemajuan dan peningkatan kompetensi siswa, dimana hasilnya akan terlihat dari jumlah siswa yang lulus dan tidak lulus. dengan demikian tangung jawab peningkatan mutu pendidikan di sekolah , selalu dibebankan kepada guru

Demikian halnya, dengan guru-guru di SMA Negeri se-Kabupaten Sumedang, dimana masih banyak guru yang belum optimal dalam menjalankan profesinya sebagai guru terutama dalam melaksanakan proses pembelajaran, seperti : belum memahaminya wawasan atau landasan kependidikan, belum memahami berbagai keadaan peserta didik, belum melakukan pengembangan kurikulum atau silabus, belum sempurnanya membuat perancangan pembelajaran, belum optimal dalam melaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, belum memanfaatkan teknologi pembelajaran, belum optimal dalam melakukan evaluasi hasil belajar, dan belum optimal dalam pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Hal ini mengakibatkan mutu pendidikan belum optimal.

Fenomena masih belum optimalnya mutu mengajar guru (proses pembelajaran) di SMA Negeri se-Kabupaten Sumedang diperoleh melalui hasil studi pendahuluan (survei) dan diskusi yang dilakukan oleh penulis terhadap teman sesama guru di Kabupaten Sumedang.

Melihat kenyataan ini, kalau dibiarkan akan mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu permasalahan tersebut harus segera diatasi.
Ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan mutu mengajar guru meningkat, namun penulis mencoba mengkaji masalah supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah dan budaya sekolah.

Supervisi dalam hal ini adalah mengenai tanggapan guru terhadap pelaksanaan pembinaan atau bimbingan yang diberikan oleh kepala sekolah, apakah ada pengaruhnya terhadap peningkatan mutu mengajarnya.

Supervisi akademik merupakan salah satu tugas kepala sekolah dalam membina guru melalui fungsi pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah pada intinya yaitu melakukan pembinaan, bimbingan untuk memecahkan masalah pendidikan termasuk masalah yang dihadapi guru secara bersama dalam proses pembelajaran dan bukan mencari kesalahan guru.
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007

Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, dinyatakan bahwa salah satu kompetensi Kepala Sekolah adalah memiliki kompetensi supervisi,yaitu :
1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan
pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
3. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka
peningkatan profesionalisme guru.

Adapun indikator-indikator dari supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru menurut Suharsimi Arikunto (1990) adalah sebagai berikut :
1. Tujuan supervisi
2. Hubungan guru dengan supervisor
3. Bimbingan perencanan mengajar
4. Prosedur pelaksanaan supervisi
5. Bantuan dalam memecahkan masalah
6. Hasil dan tindak lanjut supervisi

Guru yang mempunyai persepsi yang baik terhadap supervisi akademik, maka guru akan mengajar dengan baik, karena supervisi itu berarti pembinaan kepada guru ke arah perbaikan dalam mengajar. Begitu sebaliknya jika saran dan advis dari supervisor (pengawas) dari kepala sekolah diabaikan oleh guru maka bisa berdampak pada kegiatan mengajarnya kurang baik.

Kegiatan supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah akan berpengaruh secara psikologis terhadap peningkatan mutu mengajar guru apabila guru menerima supervisi tersebut sebagai masukan dan motivasi untuk meningkatkan mutu mengajarnya sehingga ia akan bekerja dengan sukarela yang akhirnya dapat membuat produktivitas kerja guru menjadi meningkat. Tetapi jika guru tidak menerima supervisi akademik sebagai suatu hal yang dapat mengakibatkan peningkatan mutu mengajar dan motivasi atau dijadikan beban maka ia akan bekerja karena terpaksa dan kurang bergairah yang ditunjukkan oleh sikap-sikap yang negative sehingga mengakibatkan pruduktivitas kerja guru menjadi menurun.
Selain supervisi akademik yang dilakukan oleh kepalas sekolah hal lain yang dapat mempengaruhi mutu mengajar guru adalah budaya sekolah.

Budaya sekolah yang kerap disebut dengan iklim kerja menggambarkan suasana dan hubungan kerja antara sesama guru, antara guru dengan kepala sekolah, antara guru dengan tenaga kependidikan lainnya serta antara dinas di lingkungannya merupakan wujud dari lingkungan kerja yang kondusif. Suasana seperti ini sangat dibutuhkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan pekerjaannya dengan lebih efektif. Budaya sekolah dapat digambarkan melalui sikap saling mendukung (supportive), tingkat persahabatan (collegial), tingkat keintiman (intimate) serta kerja sama (cooperative). (Hasanah; 2008;12). Kondisi yang terjadi atas keempat dimensi budaya sekolah tersebut berpotensi meningkatkan mutu mengajar guru.

Budaya sekolah yang kondusif akademik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan harapan/ekspektasi yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa adalah contoh-contoh budaya sekolah yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Budaya sekolah sudah merupakan kewenangan sekolah sehingga yang diperlukan adalah upaya-upaya yang lebih intensif dan ekstensif demi produktivitas sekolah.
Menurut Miller (1987 ; 56-57) indikator dari budaya sekolah adalah :

Budaya yang ada di sekolah dibagi dua, yaitu budaya yang mempunyai nilai- nilai primer, yaitu : (1) tujuan organisasi sekolah; (2) konsensus dan komitmen terhadap tugas; (3) keunggulan, (4) kesatuan kepentingan, (5) integritas. Sedangkan budaya yang bernilai sekunder , yaitu ; (1) penerima layanan, (2) pengendalian yang disiplin, (3) kemandirian, (4) pengambilan keputusan yang cepat, (5) visioner, (6) pengembangan.

Dari hasil wawancara dan diskusi informal dengan teman sejawat sesama guru di SMA Negeri se-Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa pada umumnya guru-guru di SMA Negeri se-Kabupaten Sumedang motivasi kerja, kreativitas, kinerja, dan produktivitas kerja yang belum optimal dan belum sesuai dengan yang diharapkan, apalagi jika mengacu kepada standar kerja minimal yang dituntut kepada para guru, khususnya guru-guru di SMA Negeri se-Kabupaten Sumedang.

Tanpa mengabaikan berbagai faktor yang berhubungan dengan perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan budaya sekolah seperti faktor tingkat kesejahteraan (gaji) yang diterima masih jauh dari standar kebutuhan yang layak, iklim sosial, dan budaya di lingkungan sekolah kurang mendukung, kesibukan lain di luar jam mengajar di sekolah, dan yang lainnya, maka faktor supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah dan budaya sekolah diduga berpengaruh yang signifikan terhadap mutu mengajar guru di SMA se-Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang :”Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Budaya Sekolah Terhadap Mutu Mengajar Guru” (Studi Analisis Tentang Mutu Mengajar Guru di SMA Negeri se-Kabupaten Sumedang).

KONTRIBUSI KOMITMEN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA GURU PADA SMA SWASTA DI KECAMATAN ...... KABUPATEN .......(PEND-106)

noreply@blogger.com (skripsi) — Sat, 11 Aug 2018 06:15:00 +0700

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yangberkualitas, maju, mandiri, dan modern. Pendidikan sangat penting dan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena berorientasi padapeningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan ujung tombak kemajuan suatu bangsa, karena pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkansumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Ditinjau dari sudut hukum, tujuan pendidikan nasional berdasarkanUndang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangannya potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sekolah sebagai organisasi pendidikan menjadi tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan tujuan pendidikan di sekolah tergantung pada sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut yaitu kepala sekolah, guru, siswa, pegawai tata usaha, dan tenaga kependidikan lainnya. Selain itu harus didukung pula oleh sarana dan prasarana yang memadai. Untuk membentuk manusia yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yang pada hakekatnya bertujuan meningkatkan kualitas manusia dan seluruh masyarakat Indonesia yang maju, modern berdasarkan Pancasila, maka dibutuhkan tenaga pendidik yang berkualitas.

Pada kenyataannya pendidikan belum sepenuhnya memberikan pencerahan pada masyarakat melalui manfaat dari pendidikan itu sendiri. Kenyataan ini dibuktikan dengan masih rendahnya kualitas lulusan yang dewasa ini mulai berbenah diri dalam upaya mereformasi pendidikan nasional untuk mengubah pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan secara makro.

Melihat banyaknya komponen yang harus dikelola dalam pendidikan mengharuskan adanya sinergi antar berbagai komponen tersebut. Namun demikian, dari sejumlah komponen yang ada, apabila diambil salah satu komponen yang paling menentukan maka komponen utama untuk keberhasilan pendidikan adalah komponen sumber daya manusia pendidikan, yaitu guru. Guru merupakan orang yang memberikan pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Guru berinteraksi secara langsung dengan peserta didik, sehingga dapat dikatakan gurulah yang paling mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan pendidikan.

Tanpa sumber daya manusia yang handal (profesional) maka pendidikan tidak akan mencapai prestasi seperti yang diharapkan. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 39 ayat 2 dijelaskan pendidik sebagai berikut:

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Batasan tersebut dengan jelas mengindikasikan bahwa tenaga pendidik haruslah orang yang profesional. Artinya untuk kepentingan pencapaian tujuan pendidikan, pendidik memiliki peran yang strategis, sehingga disyaratkan untuk dilakukan hanya oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi profesional.
Penyelenggaraan pendidikan menuntun kepada suatu sistem kerja yang tidak parsial, karena penyelenggaraan pendidikan terjadi karena adanya jaringan kerja sama dari berbagai komponen yang ada di dalam lembaga pendidikan (sekolah) ataupun lembaga lain. Salah satu komponen yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan adalah guru. Melalui guru penanaman nilai-nilai dan pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang relevan dengan keadaan saat ini dan masa depan dapat
berlangsung.

Komitmen guru terhadap sekolah seringkali menjadi isu yang sangat penting. Begitu pentingnya hal tersebut, sampai-sampai beberapa sekolah berani memasukkan unsur komitmen sebagai salah satu syarat untuk memegang suatu jabatan/posisi yang ditawarkan. Meskipun hal ini sudah sangat umum, namun tidak jarang para guru masih belum memahami arti komitmen secara sungguh-sungguh. Pemahaman tentang pentingnya kondisi kerja yang kondusif mengarahkan sekolah untuk dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka memahami apa sebenarnya komitmen guru, apa dampaknya bila komitmen tersebut tidak diperoleh dan mengapa hal tersebut perlu dipahami, Richard M. Steers (1985:50) mendefinisikan komitmen sebagai berikut:

Komitmen merupakan rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan komitmen guru menekankan proses individu dalam mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan dan tujuan organisasi sekolah. Untuk mencapai tujuan organisasi sekolah sangat dipengaruhi oleh perilaku guru itu sendiri karena pada hakekatnya perilaku guru yang berorientasi pada keinginan untuk mencapai tujuan. Seperti yang dikemukakan oleh Miftah Thoha (2002: 222) bahwa “perilaku seseorang itu hakekatnya ditentukan oleh keinginan untuk mencapai beberapa tujuan”. Keinginan yang dimaksud itu adalah motivasi yang merupakan pendorong agar seseorang itu melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuannya. Hal ini dipertegas kembali oleh Miftah Thoha (2002: 177) bahwa: “motivasi merupakan salah satu unsur pokok dalam perilaku seseorang”. Hubungan antara komitmen dengan motivasi kerja guru juga didasari atas teori yang dikemukakan oleh Getzels dan Guba (Sutisna 1993: 336) menyatakan bahwa:

Suatu lembaga sebagai sistem sosial memiliki dua dimensi yaitu dimensi nomotetis dan dimensi idiografis. Dimensi nomotetis menunjuk kepada lembaganya yang ditandai dengan peranan-peranan dan harapan-harapan tertentu sesuai dengan tujuan-tujuan sistem itu. Sedangkan dimensi idiografis mengacu kepada individu-individu yang menempati sistem, masing-masing dengan kepribadian dan disposisi kebutuhan-kebutuhan tertentu.

Jadi dalam upaya mencapai keberhasilan dan pencapaian tujuan sekolah, guru dituntut untuk memiliki tingkat komitmen yang tinggi dimana tempat ia bekerja, komitmen ini merupakan kondisi yang memungkinkan perilaku seseorang guru menjadi termotivasi atau tidak termotivasi untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas secara efektif dan efisien. Hasibuan (1995:183) mengemukakan bahwa: “motivasi sebagai suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga tercapai keinginan para pegawai sekaligus tercapai tujuan organisasi. Motivasi merupakan aspek yang akan mempengaruhi kinerja seseorang karena kapasitas orang untuk bekerja dipengaruhi oleh sejauhmana dorongan yang ada untuk memaksa orang bekerja. Motivasi kerja sebagai motor penggerak untuk menghasilkan produktivitas kerja / kinerja seorang guru. Oleh karena itu salah satu prasyarat dalam mencapai motivasi kerja guru yang tinggi, maka komitmen harus selalu diperhatikan oleh pimpinan organisasi/sekolah sehingga tercipta keselarasan dan hubungan yang harmonis, dimana sekolah membutuhkan guru yang memiliki komitmen dan memiliki motivasi kerja yang tinggi yang akan memberikan dampak yang terbaik terhadap organisasi sekolahnya.

Peningkatan produktivitas kerja guru merupakan pengalaman belajar yang terorganisasi dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kemungkinan memperbaiki pertumbuhan kinerja guru. Menurut Cascio (1992), pengembangan sumber daya manusia adalah fungsi manajemen yang berisi kegiatan-kegiatan memelihara dan meningkatkan kompetensi guru melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan aspek-aspek lainnya.

Unsur pengembangan staf dapat meliputi: peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan memecahkan masalah dan sikap sebagai seorang pekerja profesional. Sehubungan itu Akdon (2009:166), menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja suatu organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan strategik, kepuasan pelanggan dan kontribusinya terhadap lingkungan strategik.

Lebih lanjut Akdon menyebutkan bahwa Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk dapat menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, baik pada tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going) maupun tahap setelah kegiatan selesai (ex-post). Selain itu indikator kinerja juga digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat tersebut, peningkatan produktivitas kerja guru adalah suatu kegiatan terencana manajemen untuk meningkatkan kinerja individual seorang guru yang dapat berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap serta aspek-aspek lainnya dan kinerja organisasi sekolah melalui program pelatihan, pendidikan dan pengembangan.

Aktualisasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya merupakan cerminan dan kinerja guru yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Dengan demikian, penilaian kinerja guru merupakan hal yang penting dan dapat dikatakan sebagai salah satu upaya mengoptimalkan perwujudan kemampuan dan tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugasnya.

Bagi sekolah, guru yang profesional merupakan kunci keberhasilan proses belajar mengajar. Goodlad (1976) pernah melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa peran guru sangat signifikan bagi keberhasilan proses pembelajaran di kelas. Ketika proses pembelajaran berlangsung, guru yang profesional tampil sebagai sosok yang menarik sehingga mampu memotivasi siswa dalam belajar. Di dalam kelas, guru dapat tampil sebagai tokoh yang mampu membuat siswa berpikir dengan memberikan berbagai pertanyaan yang jawabannya tidak sekedar terkait dengan fakta. Guru dapat merumuskan pertanyaan yang memerlukan jawaban secara kreatif, imajinatif dan sintetik.

Proses pendidikan tidak akan terjadi dengan sendirinya melainkan harus direncanakan, diprogram, dan difasilitasi dengan dukungan dan partisipasi guru sebagai pendidik.

SMA Swasta di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sama halnya dengan sekolah lain, yang pada dasarnya menuntut komitmen yang tinggi dalam upaya pencapaian tujuan sekolah. Para guru di sekolah membuktikan bahwa hampir semua guru memiliki tingkat produktivitas cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang berdampak pula pada tingginya mutu pendidikan di sekolah, terlihat dari prestasi siswa dalam belajar. Para guru melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ”job description” masing-masing guru, walaupun kadang guru tersebut disibukan dengan keadaan lingkungan yakni perkebunan di daerah lembang yang harus dikelola oleh guru yang bersangkutan, tetapi tidak mengurangi tingkat profesional sebagai seorang guru, sehingga berimplikasi pada adanya dugaan bahwa hal itu terjadi karena guru di masing-masing sekolah tersebut mempunyai komitmen dan motivasi kerja yang tinggi pula.

Fenomena tersebut menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam melalui sebuah penelitian karena dari pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa ternyata faktor komitmen dan motivasi guru juga berkontribusi terhadap produktivitas kerja guru. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besar komitmen dan motivasi kerja guru berkontribusi pada produktivitas kerja guru pada SMA Swasta di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, maka perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai hal tersebut.

PENGARUH KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN SEKOLAH TERHADAP KINERJA SEKOLAH PADA SMP NEGERI DI KABUPATEN ......(PEND-105)

noreply@blogger.com (skripsi) — Sat, 11 Aug 2018 06:13:00 +0700

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah merupakan salah satu sarana untuk membangun masyarakat. Sekolah juga dapat dikatakan sebagai agent of change masyarakat bahkan dunia. Manusia Indonesia yang diharapkan saat ini adalah manusia yang mampu mengembangkan keseluruh potensi yang dimilikinya, seperti halnya yang tercantum pada Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sekolah merupakan lembaga masyarakat mengemban amanat masyarakat untuk membantu menciptakan siswa yang memiliki kualitas yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan visi pendidikan nasional tahun 2020, yaitu
”terwujudnya bangsa, masyarakat dan manusia Indonesia yang berkualitas tinggi, maju dan mandiri” (Depdiknas, 2000:3). Kemudian dipertegas lagi dengan rumusan visi Indonesia 2020 yaitu :”terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan Negara”

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan meningkatkan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan kinerja yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota- kota, menunjukkan peningkatan mutu yang cukup menggembirakan, sebaliknya sebagian lainnya masih memprihatinkan.

Bila dibandingkan dengan pendidikan di Negara-negara Asean/Asia Timur, maka pendidikan di Indonesia masih tertinggal, baik dalam angka partisipasi, mutu, lama belajar penduduk, pemberantasan buta aksara, maupun anggaran pendidikan. Upaya-upaya untuk menggapai kemajuan pendidikan itu di Indonesia disinyalir masih sangat lamban, kesenjangan pendidikan antar wilayah masih sangat lebar, dan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun belum tuntas.
Pemerintah melalui Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan tiga rencana strategis dalam jangka menengah, yaitu pertama meningkatkan akses dan pemerataan dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, kedua peningkatan mutu, efisiensi, relevansi, dan peningkatan daya saing, serta ketiga peningkatan manajemen, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai cara diantaranya menyelenggarakan pendidikan yang bertaraf internasional.

Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah program wajib belajar 9 tahun, yang diamanatkan melalui instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Usaha pemerintah tersebut sampai sekarang masih banyak menemui kendala, padahal target yang dicanangkan sampai 2008 gerakan ini harus mencapai
95% keberhasilan.

Gerakan Wajar Dikdas 9 tahun tersebut berdampak pada satuan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). SMP di tuntut untuk meningkatkan peran serta nya terhadap program tersebut dengan cara menjemput bola. Seperti halnya SD, SMP juga diwajibkan untuk menggratiskan pembiayaan pendidikan yang dibebankan kepada siswa. Kewajiban tersebut didukung penuh oleh Pemerintah dengan mensubsidi pembiayaan pendidikan secara total pada satuan pendidikan setingkat SMP.

Namun demikian Depdiknas harus bekerja keras karena *mendapat tantangan yang cukup berat yang harus diselesaikan, diantaranya masih tingginya angka drop out siswa SMP/MTs sebesar 2,15 persen. Kemudian proporsi tamatan SD/MI yang belum melanjutkan ke SMP/MTs/Sederajat masih tinggi yaitu 9,37%. Selain itu terdapat 298 atau 67,7% persen Kabupaten/Kota yang angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs-nya kurang dari 95%. Sampai saat ini, tercatat 1,4 juta dari 12,9 juta anak usia 13-15 tahun, atau sekitar 11%, belum menikmati bangku sekolah menengah pertama (SMP). Khusus di Kabupaten Tasikmalaya, jumlah anak usia 13-15 tahun yang belum mengenyam pendidikan setingkat SMP mencapai 14. 729 jiwa (Sumber : Pelangi Pendidikan Depdiknas).

Setiap warga Negara berhak memperoleh layanan pendidikan. Lebih dari itu, sebenarnya mereka wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah. Peran pemerintah tidak cukup dengan memberikan kapasitas layanan pendidikan untuk memperluas akses saja. Namun, tidak kalah pentingnya adalah mengelola dari sisi manajemennya.

Era globalisasi menuntut SMP memiliki daya saing yang kuat dalam teknologi, manajemen dan sumber daya manusia. Keunggulan teknologi akan menurunkan biaya produksi, meningkatkan kandungan nilai tambah, memperluas keragaman produk, dan meningkatkan mutu produk. Keunggulan manajemen dapat mempengaruhi dan menentukan bagus tidaknya kinerja SMP , dan keunggulan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi pada tingkat internasional, akan menjadi daya tawar tersendiri dalam era globalisasi ini.

Dalam menyongsong era globalisasi tersebut, pendidikan pada tingkat SMP harus bisa menyuburkan dan mengembangkan eksistensi peserta didik seoptimal mungkin melalui fasilitas yang dilaksanakan melalui proses pendidikan yang bermartabat, pro-perubahan (kreatif, inovatif, dan eksperimentatif), menumbuhkan dan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Pendidikan di Indonesia harus memperhatikan perbedaan kecerdasan, kecakapan, bakat, dan minat peserta didik. Jadi, peserta didik harus diberi perlakuan secara maksimal untuk mengaktualkan potensi intelektual, emosional, dan sipritualnya. Para peserta didik tersebut merupakan aset bangsa yang sangat berharga dan merupakan salah satu faktor daya saing yang kuat, yang secara potensial mampu merespon tantangan globalisasi. Pendidikan pada jenjang SMP juga harus berfungsi dan relevan dengan kebutuhan, baik kebutuhan individu, keluarga, maupun kebutuhan lainnya baik lokal, nasional, maupun internasional.

Pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari bagaimana institusi pendidikan menjalankan fungsinya sebagai pencetak siswa unggul dan berkualitas. Institusi pendidikan merupakan sebuah lembaga yang bertugas mengantarkan peserta didik untuk menjadi manusia yang berkualitas. Karena itu, semua kegiatan yang dilakukan didalamnya selalu dimaksudkan untuk cita-cita luhur tersebut. Namun sayang, dalam praktiknya lembaga ini sering dihadapkan pada problem-problem manajerial dan administratif sehingga tujuan dan sasaran pendidikan yang setali tiga uang dengan peningkatan sumber daya manusia tidak optimal. Akibatnya, banyak lulusan yang dihasilkannya hanya menampilkan fenomena ironis dan justru menebalkan pesimisme kita terhadap eksistensi lembaga pendidikan.
Di era otonomi institusi pendidikan sekarang ini, tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan SMP yang bermutu tak lepas dari bagaimana kompetensi kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola lembaganya.

Oleh karena itu, sudah seharusnya kepala sekolah mampu memahami, mendalami, dan menerapkan konsep-konsep ilmu manajemen yang berkembang dewasa ini. Aplikasi manajemen pada lembaga pendidikan ini bukan berarti menjadikannya sebagai lembaga profit sebagaimana dilakukan oleh lembaga-lembaga bisnis yang lebih dulu mengaplikasikannya, tetapi semata-mata untuk menciptakan SMP yang dikelola agar menjadi lebih efektif tan efisien baik bagi sekolah sebagai lembaga maupun bagi masyarakat sebagai pengguna (stakeholder).

Terkait dengan itu, seorang pakar manajemen pendidikan dari Amerika Serikat, Sammon (1994), merekemondasikan dalam sebuah penelitiannya bahwa efektivitas dan kemajuan sekolah di Negara-negara modern itu karena dibangun mulai dari sisi kepemimpinan dan penataan kembali manajemennya. Kedua variabel yang saling berkaitan ini diyakininya dapat menyulap lembaga pendidikan dari yang biasa menjadi luar biasa, yang stagnan menjadi yang maju. Dengan demikian, lembaga pendidikan yang unggul dapat tercapai apabila dalam lembaga tersebut didukung oleh kepemimpinan dan manajemen yang baik, kokoh, dan tangguh.

Sebaliknya, jika kepemimpinan kepala sekolah tidak disertai dengan manajemen yang baik, tentu akan melahirkan kepala sekolah yang buruk dan tidak becus untuk diamanahi mengelola lembaga pendidikan. Begitupun dengan manajemen, bila tidak didukung oleh kepala sekolah yang kompeten dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan suatu sekolah, ia tidak akan memunculkan sistem manajemen sekolah yang efektif.

Kepala sekolah menengah pertama yang berkompetensi yaitu yang responsif terhadap berbagai perubahan yang berlangsung dalam kehidupan. Sekolah membutuhkan seseorang yang dapat mengadaptabilitas perubahan kedalam kehidupan organisasi. Adaptabilitas organisasi terhadap perubahan harus difasilitasi oleh kompetensi yang memadai dari seorang kepala SMP. Kepala SMP secara memadai memiliki kemampuan mengelola kehidupan organisasi dan menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Dalam kenyatannya, kepala SMP di Indonesia pada umumnya memiliki otonomi terbatas untuk mengelola sekolah dan mengalokasikan dana yang yang diperlukan. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa kemampuan kepala SMP untuk meningkatkan efektivitas sekolah masih belum optimal. Demikian pula derajat otonomi kepala SMP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih bersifat perpanjangan tangan tingkat atas.

Upaya untuk meningkatkan kompetensi kepala SMP dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya sebagai seorang manajer dalam meningkatkan kinerja sekolah, diperlukan pemahaman dan penguasaan kompetensi yang memperlihatkan bahwa kepala SMP memiliki kemampuan memiliki kemampuan dalam mengelola manajemen sekolahnya sehingga kinerja sekolah dapat tercapai dengan baik.

Dari paparan diatas, pelaksanaan manajemen sekolah yang menyeluruh serta diimbangi dengan kompetensi kepala sekolah yang baik akan memperlancar proses pendidikan yang terjadi pada suatu sekolah sehingga akan menghasilkan kinerja sekolah yang diharapkan. Atas dasar itu, pada penelitian ini penulis akan mengangkat judul mengenai pengaruh pelaksanaan manajemen sekolah dan kompetensi kepala sekolah terhadap kinerja sekolah. Secara lengkap judul tersebut, yaitu : Pengaruh Kompetensi Kepala sekolah dan Implementasi Manajemen Sekolah terhadap Kinerja Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Tasikmalaya.

EFEKTIFITAS LESSON STUDY BERBASIS SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU PADA SMP NEGERI 1 .... KAB. ....(PEND-104)

noreply@blogger.com (skripsi) — Sat, 11 Aug 2018 06:11:00 +0700

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan / atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan pada tahap manapun dalam perjalanan hidupnya. Peningkatan dan pemerataan pendidikan merupakan salah satu aspek pembangunan yang mendapat prioritas utama dari Pemerintah Indonesia. Sistem Pendidikan Nasional yang sekarang berlaku diatur melalui Undang-Undang Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa :
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban Bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Berdasarkan yang tekandung dari undang-undang dasar pendidikan dituntut untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan mampu mengikuti kemajuan teknologi yang terus berkembang. Lebih jauh diharapkan pendidikan juga dituntut untuk mengahsilkan sumber daya manusia unggul yang dapat membawa bangsa ini segera bangkit dari ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan untuk mencapai kemajuan yang diharapkan.

Kualitas pendidikan di Indonesia belum sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Dasar. Gambaran rendahnya mutu pendidikan tercermin dari beberapa hasil survey yang dilakukan dalam bidang MIPA, the Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS, 2003) melaporkan bahwa di antara 45 negara peserta TIMSS, peserta didik SMP kelas 2 Indonesia berada pada urutan ke-36 untuk IPA dan ke-34 untuk Matematika. Siswa-siswa Indonesia hanya dapat menjawab soal-soal hafalan tetapi tidak dapat menjawab soal-soal yang memerlukan nalar atau keterampilan proses. Proses pembelajaran yang baik seharusnya menghasilkan nilai tes yang baik. Paradigma yang hanya mementingkan hasil tes harus segera diubah menjadi memperhatikan proses pembelajaran, sementara hasil tes merupakan dampak dari proses pembelajaran yang benar.

Senada dengan laporan TIMSS, hasil studi UNDP pada tahun 2005 mengenai indeks pembangunan manusia yang meliputi penilaian kemajuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan perkapita menunjukkan bahwa peringkat Indoneisa berada pada urutan 110 di dunia. Peringkat ini jauh di bawah Negara-negara tetangga di Asia tenggara seperti Singapura (25), Brunei Darusalam (33), Malaysia (61) dan Thailand (73), Filipina (84) dan Vietnam (108). Ini menunjukan kualitas sumber daya manusia kita masih kalah di bawah negera-negara lain. Hal ini membuktikan bahwa ada permasalahan dalam pendidikan yang harus segera dibenahi agar tercipta pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan apabila terdapat di sekolah beserta elemen yang melengkapi seperti pengajar, sarana prasarana, dan tenaga administratif lainnya dengan kualitas yang baik. Tanpa mengabaikan peranan faktor penting lainnya, mutu guru telah ditemukan oleh berbagai studi penelitian sebagai faktor yang paling penting dalam mempengaruhi mutu pendidikan. Tugas guru bukan hanya mentransfer pengetahuan yang dimiliki guru kepada siswa dengan target tersampaikannya topik-topik yang tertulis dalam dokumen kurikulum kepada siswa. Pada umumnya guru tidak memberi inspirasi kepada siswa untuk berkreasi dan tidak melatih siswa untuk hidup mandiri.

Kenyataan yang terjadi di lapangan masih terdapat kesenjangan antara praktek pendidikan di lapangan dengan kebijakan pendidikan sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berbunyi sebagai berikut ”Proses pendidikan harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik”. Dalam prakteknya pelajaran yang disajikan guru kurang menantang siswa untuk berpikir. Akibatnya siswa tidak menyenangi pelajaran. Proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas tidak ada yang tahu kecuali guru itu sendiri. Kenyataan itu ditambah lagi dengan kurang berfungsinya kepala sekolah dan pengawas. Kepala sekolah dan pengawas sebagai bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan pendidikan di sekolah sangat jarang masuk kelas melakukan observasi terhadap pembelajaran. Kepala sekolah atau pengawas umumnya lebih mementingkan dokumen administrasi guru, seperti renpel daripada masuk kelas melakukan observasi dan supervisi terhadap pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian Sobari (2009) mengatakan bahwa pelaksanaan supervisi menunjukan korelasi yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi guru.

Akibatnya guru tidak tertantang melakukan persiapan mengajar dengan baik, memikirkan metoda mengajar yang bervariasi, mempersiapkan bahan untuk percobaan di laboratorium. Ini berarti bahwa selama ini guru kurang memperhatikan pentingnya proses pembelajaran di dalam ruang kelas. Semestinya, guru lebih memperhatikan proses pembelajaran dan hasil tes merupakan dampak dari proses pembelajaran.

Pemerintah selalu melakukan usaha peningkatan profesionalisme guru diantaranya dengan disahkannya Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang tersebut semakin menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan. Undang-undang tesebut menuntut penyesuaian penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan guru menjadi profesional. Seorang guru akan mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi tapi guru dituntut untuk mencapai sejumlah persyaratan untuk menjadi seorang profesional. Pengakuan guru sebagai tenaga profesional akan diberikan manakala telah memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Kualifikasi diperoleh melalui program sarjana atau diploma IV.

Sertifikasi diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi yang dimaksud undang-undang tersebut adalah kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
Penjabaran jenis-jenis kompetensi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliknya
2. Kompetensi Kepribadian yaitu memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.
3. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi
4. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan masyarakat sekitar.

Telah banyak penelitian yang mengungkapkan tentang pengembangan kompetensi guru diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Endah Yanuari (2009) yang mengemukakan bahwa pengembangan profesi guru melalui seminar, diklat, MGMP/KKG, IHT memberikan pengaruh 49,30 % terhadap kompetensi pedagogik guru.
Untuk mencapai kompetensi-kompetensi tersebut pemerintah telah melakukan peningkatan mutu guru melalui berbagai pendidikan dan pelatihan guru. Namun, usaha ini kurang berdampak terhadap peningkatan mutu guru. Sedikitnya ada dua hal penting mengapa pendidikan dan pelatihan guru kurang efektif, pertama materi pelatihan tidak berbasis pada masalah di kelas. Materi pelatihan yang sama diberikan pada semua guru tanpa mengenal daerah asal padahal kondisi suatu daerah belum tentu sama. Kedua, hasil penelitian hanya menjadi pengetahuan saja, sedikit yang diterapkan di kelas karena tidak ada monitoring setelah pelatihan.

Untuk menjawab semua kekurangan dari fakta-fakta di atas dibutuhkan suatu inovasi baru untuk lebih meningkatkan profesionalisme guru. Oleh karena dikembangkan suatu model in-service training yang lebih berfokus pada upaya pemberdayaan guru sesuai kapasitas serta permasalahan yang dihadapi masing- masing. Inovasi tersebut adalah Lesson Study yaitu suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Lesson Study bukan metoda atau strategi pembelajaran tetapi kegiatan Lesson Study dapat menerapkan berbagai metoda/strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi guru.

Keberhasilan program lesson study dalam meningkatkan profesionalisme guru bermula di Jepang, telah menyebar ke berbagai negera di dunia termasuk Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia juga telah melakukan kegiatan lesson study dan merasakan manfaatnya dalam meningkatkan kompetensi guru. Beberapa manfaat yang diperoleh melalui lesson study dalam mata pelajaran MIPA di Provinsi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur diantaranya menumbuhkan kesadaran untuk berbagi pengalaman, memecahkan masalah-masalah PBM bersama-sama, dan terbiasa mendokumentasikan temuan-temuan sebagai bahan untuk pembuatan karya tulis ilmiah.

Keberhasilan kegiatan lesson study baru dirasakan oleh mata pelajaran matematika dan IPA, sehingga perlu ditularkan untuk materi pelajaran lainnya di sekolah. Program lesson study berbasis MGMP perlu dikembangkan menjadi Lesson Study Berbasis Sekolah (LSBS). Program LSBS lebih efektif dan menyeluruh karena melibatkan seluruh guru dalam suatu sekolah.

SMP Negeri 1 Klari sebagai salah satu sekolah yang terdapat di Kabupaten Karawang ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara Lesson Study Berbasis Sekolah (LSBS) di kabupaten Karawang berkesempatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan lesson study dalam meningkatkan kompetensi guru.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik unutk meneliti tentang ”Efektifitas Kegiatan Lesson Study Berbasis Sekolah (LSBS) dalam meningkatkan Kompetensi Guru pada SMP Negeri 1 Klari Kabupaten Karawang”

PENGARUH MOTIVASI BERPRESTASI DAN SISTEM PENGHARGAAN TERHADAP KEPUASAN KERJA GURU (Kajian Analisis Pada Para Guru SMP ......) (PEND-103)

noreply@blogger.com (skripsi) — Sat, 11 Aug 2018 06:09:00 +0700

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu komponen penting dalam pembangunan. Berhasil tidaknya suatu pembangunan tergantung pada sumber daya manusianya. Dengan dimiliki SDM yang berkualitas akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Dalam upaya pencapaian tujuan perlu diupayakan peningkatan SDM yang memiliki kompetensi dan profesional dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan.

Pendidikan adalah aset masa depan dalam membentuk SDM yang berkualitas. Peningkatan SDM perlu ditangani oleh sistem pendidikan yang baik, pengelola yang profesional, tenaga guru yang bermutu, sarana belajar dan anggaran pendidikan yang cukup. Pendidikan memiliki spektrum masa depan yang luas dan seimbang sehingga harapan masyarakat terhadap pendidikan terpenuhi, dan manusia Indonesia seutuhnya dapat diwujudkan. UNESCO (dalam Sindhunata, 2001: 116) mengemukakan

Keberhasilan pendidikan diukur dari hasil empat pilar pengalaman belajar itu, yakni (1) belajar mengetahui (learning to know); (2) belajar berbuat (learning to do); 3) belajar hidup bersama (learning to live together) dan (4) belajar menjadi seseorang (learning to be). Dengan diterapkannya empat pilar pendidikan ini diharapkan para guru mampu mendampingi peserta didiknya agar menjadi calon SDM berkualitas di kemudian hari.

Untuk itu terlebih dahulu para guru sebagai sumber daya manusia yang mendampingi peserta didik, perlu ditingkatkan agar mampu menghasilkan generasi penerus yang berkualitas sesuai harapan.

Sama halnya dengan lembaga-lembaga pemerintahan pada umumnya, yayasan Penyelenggaraan Ilahi sebagai organisasi non profit membantu dan melayani masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat pengguna; dalam hal ini masyarakat pendidikan. Masyarakat pendidikan ini adalah orang-orang yang mempunyai kepedulian dalam bidang pendidikan, yang sering disebut dengan pendidik dan tenaga kependidikan. (UU RI no. 20 tahun 2003).
Tenaga kependidikan tersebut adalah kelompok masyarakat yang menjadi ujung tombak dan penentu keberhasilan dalam bidang pendidikan. Yayasan Penyelenggaraan Ilahi sebagai salah satu pengelola sekolah swasta dituntut mampu menggerakkan setiap gurunya agar dapat bekerja secara optimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pemakainya. Sebagai lembaga pengelola sekolah swasta, yayasan PI berciri khas dalam struktur program kurikulum untuk peningkatan mutu. Pengelolaan sekolah lebih otonomi jalur birokrasinya lebih pendek, ada keleluasaan berinovasi ke arah peningkatan mutu dan kinerja sekolah.

Dengan demikian para guru yayasan PI harus mempunyai motivasi dan etos kerja yang tinggi agar hasil kerjanya tidak hanya memuaskan dirinya sendiri, tapi terlebih dari itu memuaskan pelanggannya (peserta didik bersama orang tuanya). Oleh karena itu motivasi berprestasi sangat diperlukan dalam mencapai hasil bekerja seseorang. Alasan lain, mengingat sekolah swasta yayasan PI menjadi salah satu sekolah pilihan bagi para orang tua peserta didik untuk menyekolahkan dan mempercayakan pendidikan anak-anaknya. Bila kualitas SDM para guru tidak dipertahankan, akan mengurangi jumlah peminat yang mendaftar; akibatnya pengelola akan merugi dan bila dibiarkan terus menerus suatu ketika sekolah bisa tutup.

Pengelola berupaya meningkatkan kualitas SDM guru terutama diarahkan pada peningkatan kepuasan kerja guru; namun belum memberikan hasil yang optimal sesuai dengan harapan, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain: kepemimpinan, latar belakang pendidikan, usia, motivasi berprestasi, kedisiplinan, lingkungan kerja, dan sistem penghargaan.

Kepuasan kerja mencakup sikap mental dan perilaku guru yang selalu berpandangan bahwa pekerjaan yang dilakukan hari ini harus lebih bermutu dari hari yang lalu. Termasuk didalamnya sistem maupun hasil kerja yang dikerjakannya. Kepuasan kerja guru tercapai bila pribadi guru tersebut berusaha optimal, gembira dan bertekun dalam melaksanakan pekerjaannya. Ia tidak merasa terbebani dengan aneka tugas namun sebaliknya tugas yang dipercayakan kepadanya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tulus ikhlas. Sebaliknya ada pula guru yang sangat perhitungan dengan besarnya nilai imbalan yang diterima; baru mau bekerja bila diberi tambahan imbalan. Oleh sebab itu selling concept penting, disamping memiliki fungsi sebagai pendorong juga berfungsi sebagai penggerak seseorang agar mau bekerja.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa motivasi berprestasi dan sistem penghargaan akan mempengaruhi kepuasan kerja guru di yayasan PI. Sementara dari pengamatan dan hasil wawancara penulis dengan beberapa rekan guru di SMP Waringin Bandung dalam hal kepuasan kerja, kenyataannya guru di yayasan PI masih memprihatinkan karena:
1) Belum semua guru bangga terhadap hasil pekerjaannya sebab ada yang merasa terpaksa berprofesi sebagai guru.
2) Dalam hal rekapitulasi kehadiran; masih ada sebagian guru terlambat hadir bahkan ada yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan awal.
3) Dalam hal ketercapaian target; sebagian guru belum dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat maupun bekerja secara kreatif dan inovatif. Dalam hal motivasi berprestasi, kenyataannya guru di yayasan PI masih
memprihatinkan karena:

1) Belum semua guru terampil , tekun, dapat mengembangkan kemampuan- nya dan dapat melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab.
2) Dalam penyusunan rencana pelajaran; masih ada sebagian guru yang malas membuat silabus pembelajaran walaupun telah mendapat teguran dari kepala sekolah.
3) Sebagian guru belum mampu menerima dan memberi kritik maupun memberi dukungan terhadap sesamanya.

Dalam hal sistem penghargaan, para guru mengalami dan merasakan bahwa yayasan PI masih belum memuaskan. Keluhan tersebut didukung bukti sebagai berikut.
1) Sebagian guru belum mampu menerima kenyataan bahwa imbalan yang diterima telah sesuai dengan jerih payahnya.
2) Sebagian guru belum mampu menerima perbedaan sistem penghargaan antar sekolah swasta satu dengan yang lain; karena disesuaikan dengan penerimaan dan kebijakan yayasan.
3) Adanya sistem subsidi silang, sehingga yayasan PI Bandung mesti membiayai sekolah milik PI di kota lain yang defisit.

Beberapa bukti keprihatinan di atas menunjukkan bahwa motivasi berprestasi guru yayasan PI belum optimal dan sistem penghargaan yang diterimakan kepadanya belum begitu kondusif. Anggapan sementara penulis, inilah yang menyebabkan tingkat kepuasan kerja guru belum optimal. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk meneliti tentang “Seberapa besar pengaruh motivasi berprestasi guru dan sistem penghargaan terhadap kepuasan kerjanya?” Adapun guru yang dimaksudkan di sini adalah para guru SMP di lingkungan yayasan PI yang berada di kota Bandung, Jakarta dan Semarang.

KONTRIBUSI KOMUNIKASI DAN GAYA MANAJEMEN KONFLIK KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA MENGAJAR GURU (Studi Deskriptif Terhadap Guru ...(Pend-102)

noreply@blogger.com (skripsi) — Sat, 11 Aug 2018 06:07:00 +0700

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Nasional Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 1 UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Untuk mencapai tujuan itu dibentuklah suatu sistem pendidikan nasional Indonesia yang berlandaskan kepada akar budaya dan falsafat bangsa dengan berorientasi kepada persaingan global dalam kemajuan peradaban dunia. Melalui manajemen pendidikan nasional, setiap komponen sistem pendidikan; tenaga, peserta didik, kurikulum, dana, sarana dan prasarana, ditata dalam rangka menghasilkan output pendidikan sesuai dengan yang dicita-citakan. Penataan unsur-unsur pendidikan itu dilaksanakan dalam kerangka kebijakan-kebijakan pokok strategi pendidikan nasional yaitu pemerataan, peningkatan kualitas, relevansi, efektivitas dan efisiensi pendidikan dengan mengikutsertakan semua pihak yang terkait dengan pendidikan; pemerintah, keluarga, dan masyarakat.

Penataan seluruh komponen pendidikan itu diharapkan dapat menjamin dihasilkannya lulusan pendidikan yang bermutu tinggi. Dalam sebuah kerangka pendidikan sebagai suatu sistem, mutu lulusan ditentukan oleh faktor-faktor: masukan mentah (raw input), masukan instrumen (instumental input), masukan Lingkungan (environmental input), dan proses pembelajaran.

Ketika isu mutu pendidikan menjadi hal penting untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa dalam menghadapi persaingan global, maka pengelolaan masing-masing komponen pendidikan tersebut menjadi hal yang amat penting pula. Manusia, sebagai salah satu unsur dalam komponen instrumental input merupakan faktor penting sebagai penentu pencapaian suatu tujuan, karena sesungguhnya bagaimana tujuan itu dapat terwujud sangat tergantung kepada the man behind the gun. Mastuhu (2003; 109), menegaskan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan bermutu tergantung pada jumlah atau mutu para aktor dan petugas yang melaksanakannya. Lebih lanjut syarat-syarat yang perlu dimiliki agar penyelenggara pendidikan mampu berkualitas, adalah:
1. Memiliki kecintaan dan kepedulian yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta kesadaran bahwa masing-masing tugasnya tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem jaringan kerja secara keseluruhan.
2. Memiliki keahlian dan keterampilan dalam menangani tugasnya. Mereka harus tahu apa yang harus dilakukan, mengapa harus berbuat dan bagaimana harus menangani tugasnya.
3. Agar mereka, sumber daya manusia, dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana dimaksud pada butir-butir di atas. Mereka mendapatkan hak-haknya yang adil sesuai dengan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya; tidak hanya kecukupan dalam insentif dan lengkapnya alat-alat dan fasilitas yang diperlukan. Tetapi, mereka benar-benar harus paham visi, misi dan tujuan organisasi dan target serta strategi yang digunakan untuk mencapai pendidikan bermutu. Dan ini adalah tugas pimpinan sekolah untuk menterjemahkan visi, misi, dan sebagainya ke dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua petugas sesuai dengan level dan kedudukannya, (Mastuhu, 2003: 110-111).

Berkaitan dengan komponen sistem pendidikan, tenaga kependidikan khususnya kepala sekolah dan guru merupakan unsur pendidikan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Pentingnya keberadaan kepala sekolah dan guru adalah karena prestasi belajar peserta didik (sebagai salah satu indikator penting mutu pendidikan) sangat ditentukan oleh apa yang dilakukan keduanya dan terjadi di lingkungan sekolah dan di dalam kelas (kelas dalam arti luas tempat dimana terjadi interaksi pembelajaran antara pendidik dengan peserta didik).

Kepala sekolah dan guru harus menyadari bahwa sekolah sebagai satu sistem sosial merupakan organisasi yang dinamis dan tempat berlangsungnya komunikasi secara aktif. Sebagai suatu sistem sosial didalamnya melibatkan dua orang atau lebih yang saling berkomunikasi untuk mencapai tujuan. Beberapa hal yang menarik dalam membicarakan sekolah sebagai satu sistem sosial adalah dimensi-dimensi yang terdapat didalamnya, semangat serta konflik yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri. Sebagai satu sistem sosial, didalamnya terdapat beberapa dimensi:
1. Sederatan unsur yang terdiri dari: institusi, peran dan harapan-harapan, yang secara bersama-sama membentuk dimensi normatif atau sosiologis;
2. Sederetan unsur yang mencakup: individu, kepribadian, dan keperluan watak (need dispositions), yang secara bersama-sama melahirkan dimensi kepribadian atau psikologis;
3. Perilaku sosial sebagai hasil interaksi antara faktor institusi dengan unsur- unsur didalamnya dengan faktor individu beserta unsur-unsurnya, (Wahjosumidjo, 2002: 148).

Sekolah sebagai satu institusi di dalamnya terdapat sekumpulan orang- orang yang masing-masing mempunyai tujuan, mereka terhimpun ke dalam satu susunan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, mereka saling melengkapi, salaing bekerja sama dan memikul tanggung jawab. Sekolah sebagai satu institusi juga mempunyai peran dan tujuan/harapan, dan dalam mencapai tujuan di dalam institusi berlaku norma, aturan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan kerja sama antara orang yang satu dengan yang lain.

Faktor manusia dilingkungan sekolah terdiri dari: kelompok guru, tenaga administratif atau staf, dan kelompok siswa. Masing-masing kelompok memiliki pribadi yang berbeda-beda. Mereka memiliki watak, kepentingan, sikap, bahkan juga memiliki kekhawatiran yang tidak sama. Akibat perbedaan pribadinya yang berbeda-beda akan menyebabkan interaksi yang unik dari masing-masing orang dengan lingkungannya, sehingga tidak mustahil pada suatu saat terjadi perbenturan antara keinginan-keinginan di antara para individu, sehingga lahirlah yang disebut konflik. Konflik itu sendiri terjadi selalu bersumber pada manusia dan perilakunya disamping pada struktur organisasi dan komunikasi.

Sebagai seorang administrator atau manajer kepala sekolah dalam melaksanakan tugas tentu dengan berkomunikasi agar dapat menggerakkan organisasi mencapai tujuan dan sekaligus terlaksananya fungsi-fungsi manajerialnya. Menurut Handoko (1999;271) pentingnya seorang manajer berkomunikasi dengan baik karena sebagian besar manajer mencurahkan sebagian proporsi waktunya untuk berkomunikasi. Kemudian Nawawi (1993;166) mengemukakan “Seorang pemimpin, hasil berfikirnya tidak akan berfungsi dalam menggerakkan anggota organisasinya jika tidak dikomunikasikan secara efektif.

Keharmonisan hubungan anggota sekolah dengan adanya komunikasi yang baik dari kepala sekolah ditunjukkan ketika mengkomunikasikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan guru, ketika memberikan informasi baru, mengajak, memberi perintah, mengatur, menggerakkan, membimbing, menegur dan lain- lain. Aktivitas komunikasi kepala sekolah tentu harus diimbangi dengan kemampuan dan keterampilan dalam berkomunikasi serta dengan melakukan strategi dan gaya komunikasi yang tepat.

Berkaitan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, seni, dan budaya mendorong perubahan kebutuhan dan kondisi serta menimbulkan berbagai macam tantangan yang semakin kompleks. Kondisi tersebut akan membawa dampak luas dan bervariasinya manajemen pendidikan (Mulyasa, 2003:237). Banyaknya tugas manajemen pendidikan, termasuk kepala sekolah dalam mendorong visi, misi, dan melakukan inovasi di sekolah, kepala sekolah akan dihadapkan pada berbagai tantangan, tentunya konflik juga timbul sebagai akibat dari perubahan sekolah, semakin maju dan berkembangnya suatu sekolah tentunya semakin banyak konflik.

Seperti diketahui bahwa lingkungan sekolah dapat dipandang sebagai keluarga yang keharmonisan akan tercipta jika tidak ada konflik di antara para anggota sekolah. Meskipun demikian, konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan bahkan sepanjang kehidupan manusia senantiasa dihadapkan pada konflik. Perubahan atau inovasi baru dalam pendidikan di Indonesia, seperti implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS), pengembangan dewan dan komite sekolah, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sangat rentan menimbulkan konflik, apalagi jika tidak disertai pemahaman yang memadai terhadap ide-ide yang berkembang.

Dalam melaksanakan tugas, kepala sekolah tentunya harus menciptakan suasana harmonis agar tidak terjadi konflik pada tenaga kependidikan khususnya guru. Lebih dari itu, kepala sekolah bersama para tenaga kependidikan tentunya dapat mengelola konflik dan memanfaatkannya untuk kemajuan. Untuk kepentingan tersebut tentu kepala sekolah harus berwibawa, jujur, dan transparan. Itulah modal baik untuk menjalinkan komunikasi yang harmonis dengan para tenaga kependidikan khususnya guru guna menciptakan rasa saling percaya, budaya malu, serta budaya kerja berbasis kreativitas dan spiritual.

Dalam organisasi, meskipun kehadiran konflik sering menimbulkan ketegangan, namun tetap diperlukan untuk kemajuan dan perkembangan organisasi begitu juga dengan sekolah. Dalam hal ini, konflik dapat menjadi energi yang dahsyat jika dikelola dengan baik, bahkan dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan perubahan, tetapi dapat juga menurunkan kinerja mengajar guru jika tidak dikendalikan sebagaimana mestinya.

Berangkat dari pemikiran bahwa kinerja merupakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan, maka kinerja guru merupakan pelaksanaan kerja seorang guru sesuai dengan tugas-tugas yang diembannya. Tugas-tugas guru pada prinsipnya terkandung dalam kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru seperti bagaimana mengusai bahan pembelajaran, mengelola program pembelajaran, menguasai landasan pembelajaran, mengelola interaksi pembelajaran, menilai prestasi siswa, mengelola administrasi sekolah, dan memahami prinsip-prinsip dan penafsiran hasil-hasil penelitian guna keperluan pembelajaran (Amidjaja, 1979:42).

Berdasarkan kinerja mengajar guru tersebut di atas tentunya kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan tidak bisa lepas dari aktivitas komunikasi dengan guru dan dalam bingkai proses pembelajaran yang dilakukan guru. Begitu juga dengan aktivitas pembelajaran tidak lepas dari adanya benturan-benturan yang dirasakan oleh guru sesama guru dan dengan kepala sekolah terutama di alami guru yang tentunya bermuara pada kinerja mengajar guru.

Kenyataan yang penulis lihat dan temui di lapangan pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau terdapat gejala-gejala yang dialami guru-guru dan pegawai dalam berkomunikasi dengan kepala sekolah khususnya pada sekolah dasar negeri, diantaranya kurang jelasnya isi pesan yang disampaikan kepala sekolah, kurang adanya umpan balik terhadap kesalahan pesan yang disampaikan, kurang diperhatikannya kesiapan dalam
menerima pesan baik lisan maupun tulisan dan tiadanya umpan balik agar pesan lebih bermakna dalam pelaksanaan proses pendidikan.

Kepala sekolah seakan tidak peduli apakah guru menerima pesan yang disampaikan atau tidak, dan kepala sekolah kurang melihat kesiapan guru. Sepertinya guru tidak dihargai sebagai individu yang mempunyai perasaan dan harga diri. Terkait dengan kedudukan kepala sekolah sebagai pemimpin pada sekolah negeri dan status kepegawaiannya sebagai seorang pegawai negeri sipil yang pada saat tertentu menilai kinerja guru, menjadikan guru tidak berani membantah ataupun melawan atas kesalahan komunikasi yang dilakukan kepala sekolah.

Akibat lainnya dari situasi komunikasi yang dilakukan kepala sekolah adalah timbulnya konflik dalam pribadi guru, guru menjadi serba salah dengan arah komunikasi yang dilakukan kepala sekolah dan dengan situasi dan suasana sekolah yang menimbulkan konflik, dan terkadang diantara sesama guru juga terjadi konflik yang disebabkan pesan yang disampaikan kepala sekolah, baik itu dalam pelaksanaan tugas, seperti pembagian tugas, penetapan kebijakan, dan pengambilan keputusan. Kepala sekolah seakan tidak peduli dampak dari ketidak jelasan pesan yang disampaikan, hal ini tentunya iklim sekolah dan hubungan antara kepala sekolah dan guru, antara guru dengan guru menjadi kurang harmonis dan arahnya dapat dibayangkan kinerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran jauh dari yang diharapkan.

Berkaitan dengan konflik yang terjadi disekolah khususnya yang dialami oleh guru dalam melaksanakan aktivitas pembelajarannya kerap kali terjadi, dan
guru mengharapkan adanya penyelesaian yang baik dari diri guru sendiri dan yang perlu dari kepala sekolah, namum kepala sekolah seakan membiarkan konflik yang dialami guru baik yang diakibatkan beban tugas pembelajaran maupun tugas tambahan yang bersumber dari kepala sekolah, apabila situasi konflik ini dibiarkan tanpa dikelola dengan semestinya akan berdampak buruk terhadap kinerja mengajar guru .

Kepala sekolah SDN di Kecamatan Sekupang Kota Batam juga terlihat kurang memahami bahwa konflik adakalanya positif tidak selalu negatif, kepala sekolah dalam melihat konflik yang terjadi kurang menggunakan pendekatan- pendekatan semestinya sedangkan sumber konfliknya jelas kelihatan, akibat kurang kepedulian ini dapat dibayangkan keharmonisan hubungan antara anggota sekolah akan terganggu dan aktivitas pembelajaran dan kinerja mengajar guru kurang sesuai seperti yang diharapkan.

Pembahasan tentang komunikasi pimpinan, manajemen konflik dan kinerja merupakan suatu kajian Administrasi Pendidikan , karena komunikasi pimpinan, manajemen konflik dan kinerja merupakan salah satu topik dalam Perilaku Organisasi, sedang perilaku organisasi merupakan salah satu bahasan pokok dalam Administrasi Pendidikan tepatnya dalam kajian Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu, bahasan mengenai komunikasi kepala sekolah dan manajemen konflik dan kinerja guru tercakup dalam bahasan Administrasi Pendidikan.

Bertitik tolak dari uraian diatas dan fenomena yang telah dipaparkan, maka dapat dipahami bahwa komunikasi kepala sekolah dan gaya manajemen konflik
yang sesuai merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan kinerja mengajar guru. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul “Kontribusi Komunikasi dan Gaya Manajemen Konflik Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Mengajar Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sekupang Kota Batam”.

Kontribusi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Implementasi Perencanaan Strategis Terhadap Mutu Hasil Belajar (PEND-101)

noreply@blogger.com (skripsi) — Sat, 11 Aug 2018 05:53:00 +0700

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia dewasa ini ditandai dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat dan bersifat global. Hal ini diakibatkan oleh perkembangan Iptek yang sangat cepat, terutama bidang komunikasi dan elektronika. Perkembangan bidang ini telah mengakibatkan semacam revolusi informasi. Sejumlah besar informasi hampir mengenai semua bidang kehidupan di semua tempat, tentang semua aspek dan kegiatan telah terhimpun, terolah tersimpan, tersebarkan, dan secara terbuka dan setiap saat dapat diakses, dibaca dan disaksikan oleh hampir setiap orang terutama melalui internet, media cetak dan televisi.

Revolusi informasi telah menyebabkan dunia kita menjadi semakin terbuka, menghilangkan batas-batas geografis, administratif-yuridis, politis, maupun sosial budaya. Masyarakat global, masyarakat teknologis, atau masyarakat informasi yang bersifat terbuka dan berubah sangat cepat memberikan tuntutan, tantangan bahkan acaman-ancaman baru. Manusia yang hidup di abad ini dituntut berusaha untuk tahu banyak (knowing much), berusaha berbuat banyak (doing much), berusaha menjalin hubungan dan kerjasama dengan orang lain (being sociable), dan berusaha memegang teguh nilai-nilai moral (being morally) (Sukmadinata, dkk 2003).
Manusia-manusia unggul bermoral dan pekerja keras inilah yang menjadi tuntutan dari masyarakat global, agar mampu berkompetisi bukan saja dengan sesama warga satu daerah, wilayah ataupun negara tetapi juga dengan warga negara dan bangsa lainnya.

Dasar-dasar pengembangan sumber daya manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 merupakan tujuan keberadaan sekolah sebagai lembaga pendidikan. walaupun pengembangan selanjutnya berlangsung di masyarakat dan lingkungan-lingkungan pekerjaan. Sekolah memang tidak mampu mencetak-jadi manusia-manusia sebagimana yang diharapkan, tetapi dapat memberikan landasannya, dasar-dasar, ataupun embrionya untuk dikembangkan lebih lanjut. Pengembangan SDM unggul atau bermutu sebagaimana yang dimaksud berlangsung dalam proses yang lama, hampir sepanjang hayat, tetapi dasar-dasarnya diberikan dan dikembangkan pada pendidikan dasar (Sukmadinata, dkk. 2003).

Kita mengenal tiga jenjang pendidikan persekolahan yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Pada pendidikan dasar mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan dasar-dasar bagi pengembangan manusia unggul bermoral dan pekerja keras. Berbeda dengan sekolah menengah baik umum maupun kejuruan, yang memberikan dasar-dasar bagi belajar di perguruan tinggi atau dasar bagi pengembangan kecakapan kerja (UU. SPN. No 20 Tahun 2003). Harapan tersebut akan dapat dicapai jika lembaga yang akan mencetak manusia unggul dan bermutu adalah lembaga yang juga harus berorientasi kepada mutu.
Dewasa ini masyarakat sudah cukup mengerti dan menyadari peranan pendidikan bagi kemajuan bangsa dan kesuksesan hidup mereka. Oleh sebab itu masyarakat akan selalu mencari dan menyeleksi sekolah-sekolah yang mereka anggab bermutu, yakni sekolah yang dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan khususnya pelanggan primer yakni peserta didik. Arifin (1999:44) mengemukakan bahwa:

“Sekolah disebut bermutu apa bila para murid mampu mencapai prestasi akademik yang tinggi, memiliki kesadaran bermasyarakat yang bertangung jawab, memiliki moral dan etika yang berkarakter, mampu mengekspresikan nilai-nilai keindahan dan aspek emosi dan fisiknya tumbuh dengan baik”.

Mutu pendidikan, mutu sekolah, sering tertuju kepada mutu lulusan (mutu hasil belajar, tetapi merupakan suatu kemustahilan pendidikan atau sekolah yang menghasilkan lulusan yang bermutu, kalau tidak melalui proses yang bermutu pula. lebih lanjut juga merupakan kemustahilan, terjadi proses pendidikan yang bermutu kalau tidak didukung oleh faktor-faktor penunjang proses pendidikan yang bermutu pula. Jadi banyak faktor yang dapat mempengaruhi mutu hasil belajar siswa baik yang bersifat internal siswa itu sendiri maupun faktor eksternal yakni dari lingkungan.

Bila ditinjau dari pengertian hasil belajar menurut Sudjana (2004:2) adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Jadi mutu hasil belajar adalah kualitas kemampuan siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.
Sudjana (2004:22-23), mengemukakan:

“Horward Kingsley membagi tiga macam hasil belajar yakni: (a) keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-cita. masing-masing jenis hasail belajar dapat diisi dengan bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Sedangkan Gagne membagi lima kategori hasil belajar yakni (a) informasi verbal, (b) keterampilan intelektual, (c) strategi Kognitif, (d) sikap, dan (e) keterampilan motorik. Dalam sistem pendidikan nasional menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris.

Mutu hasil belajar atau mutu lulusan yang rendah dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti: lulusan tidak dapat melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi, tidak dapat bekerja/tidak diterima di dunia kerja, diterima bekerja tetapi tidak berprestasi, tidak dapat mengikuti pekembangan masyarakat, dan tidak produktif. Lulusan yang tidak produktif akan menjadi beban masyarakat, menambah biaya kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, dan kemungkinan akan menjadi warga yang tersisih dari masyarakat (Sukmadinata et. al (2003:10).

Mengingat begitu banyaknya masalah yang diakibatkan oleh rendahnya mutu sekolah, maka program mutu pendidikan merupakan hal yang teramat penting. Oleh sebab itu perlu adanya dasar yang kuat untuk melaksanakan program peningkatan mutu tersebut. Sukmadinata et. al (2003: 11-12), mengemukakan beberapa dasar yang kuat untuk melaksanakan program peningkatan mutu yakni:
“1. Komitmen pada perubahan. Pemimpin atau kelompok yang ingin menerapkan mutu harus memiliki komitmen atau tekad untuk berubah, sebab peningkatan mutu intinya adalah melakukan perubahan kearah yang lebih baik, lebih berbobot. Perubahan biasanya menimbulkan rasa takut, komitmen dapat menghilangkan rasa takut.
2. Pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada. Banyak kegagalan
yang dialami dalam melaksanakan perubahan karena melakukan sesuatu sebelum sesuatu itu jelas.
3. Mempunyai visi yang jelas tentang masa depan. Perubahan yang dilakukan hendaknya berdasarkan atas visi tentang perkembangan,
tantangan, kebutuhan, masalah, peluang yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Visi tersebut pada awalnya hanya dimiliki oleh
pimpinan atau seorang inovator, tetapi kemudian ditularkan kepada orang-orang yang akan terlibat dalam perubahan tersebut. Visi dapat
menjadi pedoman yang akan membimbing tim dalam perjalanan pelaksanaan peningkatan mutu.
4. Punya rencana yang jelas. Mengacu kepada visi, maka tim menyusun rencana yang jelas. Rencana menjadi pegangan dalam proses
pelaksanaan program mutu. Pelaksanaan program mutu dipengaruhi oleh faktor-fator internal dan eksternal. Faktor internal dan eksternal
itu akan selalu berubah. Rencana harus selalu di up to date sesuai perubahan-perubahan tersebut. Tak ada program mutu yang stagnan
(berhenti), dan tidak ada dua program identik, karena program mutu
selalu didasarkan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Program mutu merefleksikan lingkungan di mana mereka berada”.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan adalah dengan penyelenggaraan manajemen yang efektif dan efesien. Manajemen merupakan suatu instrumen untuk mengoptimalisasikan komponen- komponen dari suatu sistem secara terencana, terorganisir, terarah, terkoordinasi, terkontrol atau terkendali serta terealisasi efektivitas dan efesiensinya (Kauffman:1972). Di sini Kepala sekolah yang berkedudukan sebagai seorang pimpinan dan manajer bertanggung jawab dalam melaksanakan praktik-praktik manajerial di sekolahnya. Jadi manajemen pada pendidikan dasar dimaksudkan agar komponen-komponen sistem persekolahan dapat berfungsi secara maksimal dalam rangka peningkatan mutu lembaga, lembaga yang bermutu tentu saja diharapkan akan mengeluarkan siswa-siswa dengan hasil belajar yang baik.

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan mempunyai tugas untuk memadukan unsur-unsur sekolah dengan memperhatikan situasi lingkungan budayanya yang merupakan kondisi terciptanya sekolah yang efektif yakni sekolah yang memiliki mutu yang baik artinya mutu siswa yang dihasilkan oleh sekolah itu mempunyai tingkat pengetahuan, kemampuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat serta dapat menjawab tantangan moral, mental dan perkembangan iptek.

Kedudukan dan posisi kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah yang efektif ini digambarkan oleh R. Jesse Jackson (dalam Oteng Sutisna 1993) sebagai berikut:

”the key to the educational cookie is the principal, the principal is the motivational yeast, how high the students and teachers rise to the chalenge is the principal’s responsibility. If some of the educational ingredients in our recipeare missing, it’s the responsibility of the principal to compensate by invention or innovation or substitution or, if nothing else, by raising hell with the people who stock his pantry”.

Keberadaan kepemimpinan yang efektif sangat diperlukan bagi sebuah lembaga persekolahan. Menurut Davis, sebagaimana yang dikutip oleh Sutisna (1993:301), yang mengemukakan:

”… tanpa kepemimpinan, suatu organisasi hanyalah sejumlah orang yang kacau. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk membujuk orang-orang lain supaya mengejar tujuan-tujuan yang telaj ditetapkan dengan bergairah. Ia adalh faktor manusiawi yang mempersatukan kelompok dan menggerakkan kearah tujuan-tujuan. Kegiatan-kegiatan manajemen seperti merencanakan, mengorgansasi, dan membuat keputusan ialah kepompong tersembunyi sampai saat pemimpin meledakkan kekuatan motivasi dalam orang dan membimbing mereka kearah tujuan-tujuan. Kepemimpinan mengubah potensi menjadi kenyataan. Ia adalah tindakan akhir yang membawa kepada keberhasilan semua potensi yang ada pada organsiasi dan orang-orangnya”.

Akhir-akhir ini kita diperkenalkan dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan sebuah strategi dan konsep baru dan merupakan kebijakan nasional bidang pendidikan yang lebih menekankan kemandirian dan kreativitas sekolah dalam meningkatkan mutu. Dengan MBS pihak sekolah dapat menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara langsung yang relevan dengan kebutuhan siswa. MBS meningkatkan komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) yang meliputi siswa, guru, masyarakat, pemerintah, maupun dunia kerja.

Pelaksanaan MBS menuntut menuntut kepemimpinan kepala sekolah profesional yang memiliki kemampuan manajerial dan integritas pribadi untuk mewujudkan visi dan misi menjadi aksi, serta demokratis dan transparan dalam berbagai pengambilan keputusan. Mulyasa (2004:42), melihat kecenderungan yang terjadi di Indonesia dalam hal kepala sekolah yakni:
Laporan Bank Dunia (1999) yang mensinyalir bahwa salah satu penyebab makin menurunnya mutu pendidikan persekolahan di Indonesia adalah kurang profesionalnya kepala sekolah sebagai manajer pendidikan di tingkat lapangan”.

Keberhasilan suatu institusi pendidikan dalam menjalankan program yang telah direncanakan atau diorganisasikan perlu didukung dengan sebuah kepemimpinan yang efektif. Segenap sumber daya yang ada harus dapat dikerahkan sedemikian rupa.semua sumber daya manusia perlu dikerahkan secara efektif. Kehadiran kepemimpinan sangat esensial, mengingat kepemimpinan merupakan motor penggerak bagi sumber daya yang dimiliki lembaga.

Untuk mencapai peningkatan mutu hasil belajar sebagai prestasi akademik tersebut maka kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolahnya perlu menetapkan visi dan misi yang akan mengarahkan lembaga melaksanakan program agar lebih terarah. Penetapan visi dan misi lembaga yang berorientasi kepada mutu hasil belajar, tidak akan terlepas dari penyusunan strategi. Irianto (1997:110) mengemukakan: “Tanpa adanya strategi maka lembaga tidak akan mampu menentukan apa yang terbaik untuk ditempatkan pada prioritas pengembangan yang harus diutamakan”. Dalam hal ini perencanaan strategis betul-betul dibutuhkan oleh sebuah lembaga/sekolah dalam usahanya meningkatkan mutu hasil belajar/prestasi akademik mengingat persaingan yang semakin ketat.

Perencanaan strategis merupakan upaya memaksimalkan kekuatan atau sumber daya baik eksternal maupun internal sekolah dalam mencapai mutu secara umum terutama mutu hasil belajar/prestasi akademik pada khususnya.

Upaya tersebut memerlukan suatu perencanaan strategis dan kepemimpinan kepala sekolah yang handal, yakni kepala sekolah yang memiliki strategi untuk mengembangkan sekolah secara profesional. Perencanaan strategis harus dapat menunjang tercapainya efektivitas dan efesiensi penggunaan seluruh sumber daya yang ada.

Perencanaan strategis sangat diperlukan dalam rangka menjawab isu tentang dinamika kehidupan, berbagai perubahan dan ketidakpastian; pemenuhan pelayanan masyarakat yang semakin kritis; tuntutan kemandirian sekolah sebagaimana dalam MBS; dan tantangan global dalam menempatkan sumber daya manusia yang kompetitif. Di samping itu kita dihadapkan dengan perubahan kurikulum yakni kurikulum tahun 2004, kebijakan pemerintah yang cenderung menuntut kenaikan nilai UAN/UAS setiap tahunnya, merupakan tantangan bagi lembaga/sekolah.

Banyak masalah mutu yang dihadapi dalam dunia pendidikan seperti mutu hasil belajar, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan dari guru, mutu profesionalisme dan mutu kinerja guru. Mutu tersebut terkait dengan mutu manajerial para pimpinan pendidikan khususnya kepala sekolah, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, dan pasilitas pendidikan, media sumber belajar, alat dan bahan latihan, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Memang semua kelemahan mutu dari komponen-komponen pendidikan tersebut akhirnya berujung pada rendahnya mutu hasil belajar siswa terutama mutu lulusan.

Berdasarkan pengamatan (prasurvei) penulis di SMPN di Kec. Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir selama ini, ada beberapa gejala yang ditemukan di lapangan adalah sebagai berikut:
1. Secara umum pada saat ini SMP di Kabupaten Indragiri Hilir lebih banyak menghadapi problematika kualitas dari pada kuantitas dan relevansitas. Hal ini ditandai dengan banyaknya lulusan SMPN belum mampu bersaing untuk memasuki sekolah lanjutan yang lebih baik. Indikasi itu dapat dilihat dari rendahnya pencapaian nilai ujian akhir semester (UAN/UAS). Pada tahun
2003 rata nilai UAN/UAS SMPN kabupaten Indragiri Hilir hanya 4,56. Dari
36 SMPN yang ada di Kab. Indragiri Hilir terdapat 30% atau 11 SMPN yang berada diatas rata-rata selebihnya 70% atau 25 sekolah yang berada di bawah rata-rata. Sedangkan di Kecamatan Tembilahan, dari 6 SMP yang ada hanya 2 sekolah yang berada di atas rata-rata.
2. Bila dlihat dari aspek non akademik, banyak kritik yang diarahkan pada masalah kedisiplinan, moral dan etika, kreativitas, kemandirian, yang tidak mencerminkan tingkat kualitas sumber daya manusia yang diharapkan oleh masyarakat luas.
3. Sebahagian besar sekolah tidak mempunyai dokumen perencana strategis, namun demikian setiap sekolah telah mempunyai rumusan visi dan misi sekolah, dan hanya sebahagian kecil guru-guru dan staf sekolah memahami visi dan misi organisasi karena kurang adanya komunikasi dan sosialisasi dari kepala sekolah.
4. Ukuran keberhasilan kepala sekolah mengarah kepada bagaimana dapat memenuhi tugas administrasi serta upaya mewujudkan kinerja fisik yang tercermin dalam penampilan sekolah dan atributnya. Penilaian keberhasilan tugas kepala sekolah ditentukan oleh seberapa banyak standar persyaratan administrasi itu tercapai.
5. Persepsi kepala sekolah tentang penilaian keberhasilan mereka dalam memimpin sekolah hanya dilihat dari ukuran sejumlah sumber daya yang ada bukan apa yang terjadi terhadap sejumlah sumber daya yang ada tersebut. Dalam hal ini pemberdayaan sumber daya yang ada belum maksimal.
6. Upaya Khusus untuk meningkatkan mutu hasil belajar SMPN di Kab.

Indragiri Hilir, belum diimbangi dan belum mendapat perhatian/dukungan yang memadai dari aspek kepemimpinan kepala sekolah, sehingga tingkat pencapaian hasil belajar siswa belum maksimal.
7. Kepala Sekolah/pemimpin cenderung hanya menekuni pekerjaan rutin yang melekat pada jabatannya dan relatif kurang memahami peran dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.
8. Lahirnya kebijakan pemerintah tentang passing great nilai UAN/UAS yang cenderung dituntut semakin meningkat setiap tahun, dianggab sebagi suatu hal yang sangat memberatkan tugas meraka, karena siswa tidak dipersiapkan dan kurang mendapat perhatian sejak awal dari sekolah.

Pengaruh Kompetensi Profesional Dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Dosen ( Studi Kasus Pada Akademi Keperawatan ...(Pend-100)

noreply@blogger.com (skripsi) — Sat, 11 Aug 2018 05:50:00 +0700

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Abad 21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi yang berorientasi pada kualitas dalam segala usaha dan hasil kerja manusia. Dengan demikian tuntutan terhadap kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku dalam pembangunan sangat diperlukan. Kondisi tersebut berimplikasi pada terjadinya perubahan yang sangat cepat dan penuh ketidakpastian serta pada tuntutan pembaharuan di segala bidang, tak terkecuali bidang pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Keperawatan.

Tuntutan globalisasi yang dimaksud tidak lain adalah kompetisi kualitas dalam memenuhi standar global, yang memerlukan kelenturan dan penyesuaian secara terus menerus yang ditunjang adanya terobosan pemikiran (breakthrough thinking process) atau paradigma baru guna memperoleh output pendidikan yang bermutu dan siap bersaing. Oleh karena itu dapat dipahami pernyataan Nakajima (WHO, 1993): “We cannot continue what we have always done. Tomorrow cannot be just more of yesterday”.

Lembaga Pendidikan Keperawatan sebagai pendidikan kedinasan Departemen Kesehatan merupakan wahana yang strategis mempersiapkan SDM Keperawatan, maka harus dapat survive menghadapi berbagai bentuk persaingan. Pengelolaannya pun harus berlandaskan pada paradigma baru agar lembaga tersebut tetap memegang peran dan fungsinya sebagai ujung tombak pengembangan dan pemanfatan ilmu dan pengetahuan serta mampu memenuhi jaminan mutu lulusan yang dapat memenangkan persaingan global (Azsrul Awar, 1995: 8).

Persoalan yang mendasar adalah bagaimana mengelola institusi pendidikan Keperawatan agar dapat mencapai efektivitas yang layak dalam upayanya mencapai tujuan pendidikan, baik jangka pendek maupun jangka panjang serta tetap survive dalam mengadaptasikan diri terhadap tuntutan internal maupun eksternal. Sementara dalam suatu fenomena yang lain, permasalahan yang muncul kepermukaan sekarang adalah issu tentang rendahnya mutu pendidikan dalam berbagai jenjang di Indonesia.
Sebagaimana didapatkan pada hasil survei yang dilakukan Wahyu dan Suganda (1999) terhadap mahasiswa tingkat akhir PTN dan PTS menunjukkan bahwa 36% menyatakan siap pakai, 50% tidak siap pakai dan 15% abstain. Hasil survei ini merupakan salah satu indikator tentang rendahnya kualitas pendidikan sehingga para lulusan sebagaian belum memadai untuk langsung mengemban tugas yang diberikan.

Tampubolon (2001:7-8) menyatakan bahwa secara kelembagaan tingkat Asia Pasifik, hanya ITB yang masuk peringkat 19 dari 50 perguruan tinggi pada tahun 1997, peringkat 15 dari 104 perguruan tinggi pada tahun 1999. Sedangkan untuk tingkat Indonesia, hanya 5 (lima) perguruan tinggi yang memiliki predikat “excellence”, yaitu: ITB, UI, IPB, UGM dan UNAIR.
Gambaran tentang rendahnya sistem pendidikan di Indonesia sebagaimana diuraikan diatas, mengisyaratkan bahwa masih lemahnya aspek manajemen pendidikan di Indonesia. Meskipun tidak mudah untuk menggeneralisasikan lemahnya manajemen pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan, namun demikian tidaklah berlebihan untuk menduga bahwa gambaran yang sama akan dijumpai pada lembaga pendidikan Keperawatan di lingkungan Depkes, khususnya milik swasta dan TNI.

Dari kompleksnya permasalahan pendidikan Keperawatan, baik yang menyangkut tentang pemerataan, relevansi, produktivitas, efektivitas dan efisiensi serta mutu pendidikan, pada hakekatnya keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh kinerja para pelaku pendidikan, khususnya dosen selaku ujung tombak pengelola pendidikan dan pengajaran. Dosen merupakan jabatan fungsional yang harus berlandaskan pada kompetensi professional dalam menjalankan kewenangan keprofesiannya. Dengan kompetensi profesioanal yang dimiliki oleh dosen dan didukung oleh iklim organisasi yang kondusif, diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga menghasilkan kinerja yang baik pula. Kinerja dosen dalam suatu institusi pendidikan merupakan faktor yang menarik untuk diteliti karena tiga alasan :

Pertama, dosen merupakan ujung tombak bagi keberhasilam proses belajar mengajar, tanpa dosen yang berkualitas dan rela berkorban, mustahil suatu proses belajar mengajar dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Kedua, dosen tidak hanya berperan dalam mentransfer ilmu kepada peserta didik tetapi memberikan tauladan sikap, ucapan dan perilaku. Ketiga, kualitas kinerja dosen bukanlah suatu yang final dan tidak dapat diperbaiki karena sebagai manusia, dosen selalu tumbuh dan berubah. Oleh karena itu, dosen dapat memperbaiki atau diperbaiki kinerjanya sesuai dengan harapannya sendiri atau institusi.

Alasan tersebut tentunya dapat memberikan harapan dan optimisme baru kepada siapapun yang menaruh perhatian serius kepada dunia pendidikan termasuk pendidikan keperawatan, terutam tentang peningkatan kualitas kinerja dosen, baik dalam hal penguasaan materi, metode mengajar, kemampuan komunikasi atau kemampuan teknis lainnya sehingga proses belajar mengajar menjadi berkualitas dan memuaskan.

Dalam proses pendidikan termasuk pendidikan keperawatan, dosen merupakan salah satu komponen yang penting. Bila menyamakan fungsi dan peran dosen dengan guru disekolah, maka dalam hal ini dapat dikutipkan pendapat yang dikemukakan oleh Uzer Usman (2002 : 7) bahwa “tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melatih berarti mengembangkan ketrampilan-ketrampilan pada siswa. Sedangkan dalam proses pembelajaran, guru merupakan pemegang peran utama, karena secara teknis dapat menterjemahkan proses perbaikan dalam sistem pendidikan di dalam satu kegiatan di kelasnya. Guru bertugas mengalihkan pengetahuan dan ketrampilan kepada peserta didik agar mampu menyerap, menilai dan mengembangkan ilmunya secara mandiri (Idris dan Jamal, 1992 : 26).
Dengan demikian, setiap peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada perubahan-perubahan kualitatif harus menempatkan dosen/guru pada titik sentral, karena peranannya sangat strategis dan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dosen yang mempunyai kualitas keguruan yang cukup memadai menurut Muhibbin Syah(1999 : 229) adalah “dosen/guru yang berkompetensi atau yang berkemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak“. Disisi lain, Megarry & Dean (1999 : 12-24), mengemukakan bahwa “guru wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan profesionalnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas fungsionalnya, karena pendidikan masa datang menuntut ketrampilan profesi pendidikan yang berkualitas tinggi”.

Sedangkan Supriadi (dalam Ani. M Hasan, 2003 : 5), menjelaskan bahwa dosen/guru yang professional harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain : (1) mempunyai komitmen terhadap siswa dan proses belajarnya, (2) menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada siswa, (3) bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi, (4) mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya, (5) menjadi bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Kinerja staf termasuk dosen dalam suatu lembaga, menurut pandangan teori perilaku organisasi ditentukan oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kinerja dosen ialah kompetensi professional dan motivasinya, sedangkan faktor eksternal ialah iklim organisasi.

Sedangkan dari sudut pandang organisasi, dengan meminjam konsep yang dikemukakan oleh Gibson, et.al. (1985:51-53), ada tiga kelompok variabel sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan potensi individu, yaitu : Pertama,
Variabel Individu, yang meliputi : (a) kemampuan/ketrampilan (fisik), (b) latar belakang (keluarga, tingkat sosial, pengalaman) dan (d) demografi (umur, asal- usul dan jenis kelamin). Kedua, Variabel Organisasi, meliputi : (a) sumber daya, (b) kepemimpinan, (c) imbalan, (d) struktur, (e) desain pekerjaan. Ketiga, Variabel Individu (psyikologis), meliputi : (a) mental/intelektual, (b) persepsi, (c) sikap, (d) kepribadian, (e) belajar, (f) motivasi.
Dari uraian diatas, jelas bahwa studi tentang pengaruh kompetensi professional dosen dan iklim organisasi terhadap kinerja dosen perlu dilakukan, termasuk dalam pendidikan keperawatan.

Manajemen Tenaga Pengajar Program Pendidikan Kesenian Tradisional (Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Atas ...) (Pend-99)

noreply@blogger.com (skripsi) — Sat, 11 Aug 2018 05:48:00 +0700

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu yang berkembang demikian pesat dengan berbagai aspek permasalahannya. Pendidikan tidak hanya bersinggungan dengan aspek-aspek internal pendidikan seperti didaktik, metodik, dan pedagogik, akan tetapi juga berhubungan dengan aspek ekonomi, budaya, globalisasi, iptek serta aspek politik.

Pendidikan adalah investasi bukan hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat. Pendidikan memberikan kontribusi yang substansial terhadap kehidupan yang lebih baik, (Jones, 1985:36)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menguraikan bahwa manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.

Bila kita simak, bangsa Indonesia kini sedang mengalami krisis dalam berbagai bidang, tidak terkecuali estetika. Budaya barat kini semakin masuk mempengaruhi terutama terhadap para remaja melalui teknologi yang kini semakin modern.

Pengaruh yang negatif yang sangat dikhawatirkan, sebab bila kita simak kesenian khas bangsa Indonesia khususnya tradisi Jawa Barat, semakin lama semakin tersisihkan dan tentunya lama kelamaan akan terkikis keberadaannya
oleh masuknya pengaruh-pengaruh dari luar, hal ini dapat dilihat dari kurang mengenalnya para remaja terhadap kesenian daerah/tradisional khususnya daerah Jawa Barat. Bahkan begitu asingnya kesenian tradisional di lingkungan sendiri, para remaja lebih bisa mengkonsumsi tradisi dari luar yang begitu lekat dengan pergaulan sehari-harinya. Lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) baik negeri maupun swasta, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pembinaannya harus terus ditingkatkan agar lebih berperan dan lebih bertanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas serta perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan tetap mengindahkan ciri khasnya serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan pengelolaan pendidikan sebagai lembaga pendidikan, terhadap berbagai jenjang pendidikan diperlukan pula upaya atau langkah strategis dalam pengelolaan/manajemen program pendidikannya.

Pendidikan kesenian merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dalam bidang pendidikan lainnya. Kemajuan bidang seni serta eksistensinya merupakan keberhasilan lembaga-lembaga pendidikan dan pemerintah serta partisipasi masyarakat luas terutama para pengelola lingkungan seni. Pendidikan sejak dini, yang paling tepat diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah sehingga apa yang didapat akan terbawa hingga mereka dewasa.
Kesenian tradisional merupakan salah satu jati diri bangsa yang tentunya perlu dilestarikan keberadaannya, agar tidak musnah ditelan masa, sehingga bangsa Indonesia tetap eksis dan berwibawa.

Pendidikan formal yang ada dinegara kita terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Setiap jenjang pendidikan tersebut memiliki tujuan sesuai dengan jenjangnya. Pendidikan tersebut diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sekolah dan Sumber Daya Manusia bangsa Indonesia.
Terdapat beberapa asumsi dasar yang melatar belakangi mengapa sumber daya manusia merupakan faktor strategis dan rasional yang menentukan tingkat keberhasilan dalam sistem pendidikan, yakni bahwa: (a). Manusia merupakan aset terpenting dalam organisasi pendidikan; (b). Mutu personil menentukan keberhasilan tujuan organisasi; (c). Unsur manusia merupakan variabel terkontrol paling besar dalam organisasi; (d). Sebagian besar persoalan organisasi berkaitan dengan masalah penampilan manusia; (e). Perhatian utama dari sistem sekolah adalah mengidentifikasi dan memanaje perilaku proses agar mencapai tujuan yang ditetapkan.
Melihat pentingnya faktor sumber daya manusia tersebut dalam konteks Sistem Pendidikan, maka manajemen sumber daya manusia (MSDM) harus benar-benar dilakukan secara baik. Manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi termasuk sekolah, bukanlah hanya sekedar pengadaan sumber daya manusia (tenaga pengajar), melainkan merupakan tindakan terpadu dari berbagai fungsi dari mulai perencanaan, penyusunan staf atau rekrutmen, penilaian, serta pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (tenaga pengajar). Castetter (1996 : 35) mengemukakan fungsi-fungsi yang lebih spesifik dari manajemen sumber daya manusia, meliputi: perencanaan sumber daya
manusia, penerimaan personel baru, penyaringan, orientasi dalam rangka membantu personel menyesuaikan diri secara efektif terhadap tugas baru, penilaian, pengembangan dan kompensasi. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi pembelajaran yang produktif, sehingga mampu memberikan jawaban dalam menghadapi masalah rendahnya mutu pendidikan, khususnya pendidikan menengah.

Tenaga kerja profesional sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sekolah, mulai dari top management sampai staf seperti halnya pada pelaksanaan proses belajar mengajar yang merupakan sumber daya utama organisasi persekolahan. Sumber daya manusia yang profesional dapat menunjang organisasi dengan karya, bakat, kreativitas dan dorongan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Memperhatikan bahwa faktor manusia merupakan penggerak sumber daya yang lain dalam meningkatkan kinerja, maka yang menjadi tantangan utama dalam organisasi SMA Mekar Arum adalah bagaimana proses manajemen Sumber Daya Manusia agar diperoleh tenaga pengajar yang berkualitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas peserta didik.

SMA Mekar Arum Bandung sebagai salah satu sekolah menengah atas swasta yang mempunyai keunggulan pendidikan bidang kesenian tradisional telah menetapkan komitmen mutunya untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Salah satu strategi yang dilakukan dalam pengelolaan kualitas sumber daya manusianya (tenaga pengajar/guru) adalah dengan cara meningkatkan efektivitas
manajemen sumber daya manusia dari mulai aktivitas perencanaan, penyusunan tenaga pengajar, penilaian, pembinaan serta kompensasi.
Setiap sistem pendidikan termasuk sekolah menengah, terdapat personil yang tugasnya secara langsung menangani proses pengajaran, yaitu tenaga pengajar/guru mata pelajaran yang jelas kontribusinya cukup besar terhadap kelancaran proses belajar mengajar.

Dalam proses pembelajaran, guru merupakan pemegang peran utama karena secara teknis dapat menterjemahkan proses perbaikan dalam sistem pendidikan di dalam satu kegiatan di kelasnya, sebagaimana disebutkan oleh M.F. Gaffar yang dikutif oleh Supriadi (1998 : 15) bahwa :

…peran guru sulit digantikan oleh yang lain. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peran guru dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembalajaran berkembang sangat cepat. Hal ini disebabkan karena ada dimensi-dimensi proses pendidikan, atau lebih khusus proses pembelajaran yang diperankan oleh guru tidak dapat digantikan oleh teknologi.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan dinyatakan bahwa:

Tenaga kependidikan merupakan unsur terpenting dalam sistem pendidikan nasional yang diadakan dan dikembangkan untuk menyelenggarakan pengajaran dan pelatihan bagi para peserta didik. Diantara para tenaga kependidikan, tenaga pendidik (guru) merupakan unsur utama.

Sejalan dengan hal tersebut, Danim (2002 : 17) menyatakan bahwa “dari sekian banyak subsistem yang memberikan kontribusi terhadap kualitas proses dan keluaran pendidikan, dalam makna educational outcomes, subsistem tenaga kependidikan telah memainkan peranan yang paling esensial”.

Memperhatikan hal tersebut di atas, jelas bahwa tenaga pengajar merupakan unsur penting dalam kemajuan lembaga pendidikan termasuk dalam pendidikan menengah. Tenaga pengajar diperlukan di sekolah dengan tentunya harus sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki sehingga apa yang dikerjakan sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Berdasarkan observasi penulis pada SMA Mekar Arum Bandung, dari kemungkinan masalah-masalah yang timbul dalam mekanisme pelaksanaan proses belajar mengajar pendidikan kesenian tradisional SMA Mekar Arum, diketahui secara umum pelaksanaan proses belajar mengajar kesenian tradisional diduga masih belum efektif. Sehubungan dengan tenaga pengajar Pendidikan Kesenian Tradisional di SMA Mekar Arum Bandung masih tenaga honorer yang baru menyelesaikan pendidikannya, dalam arti masih kurang memahami teknik mengajar serta garis besar program pengajaran dan satuan pelajaran. Masalah lain yang cukup signifikan adalah kualitas pribadi tenaga pengajar terhadap konsensus organisasi masih relatif rendah, sehingga keterlibatan dalam implementasi strategi masih kurang. Yang tidak kalah pentingnya adalah mata pelajaran kesenian tradisional adalah salah satu mata pelajaran unggulan sekolah, sehingga penanganannya harus lebih diperhatikan dari segala unsur penunjang.

Kondisi demikian mengakibatkan kinerja pengajar dalam hal proses belajar mengajar terhadap peserta didik tidak optimal. Hal tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan tingkat kepuasan layanan pengajaran tenaga pengajar terhadap peserta didik.

Memperhatikan masalah di atas, kegiatan manajemen sumber daya manusia yang dianggap penting dan berkaitan dengan hasil observasi di atas adalah penerapan fungsi manajemen sumber daya manusia.
Atas dasar hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian berkaitan dengan manajemen tenaga pengajar pendidikan kesenian tradisional di SMA Mekar Arum Bandung.

Perencanaan kebutuhan guru sekolah dasar berdasarkan pendekatan kewilayahan (studi kasus analisis kebutuhan tenaga guru sekolah dasar di (Pend-98)

noreply@blogger.com (skripsi) — Sat, 11 Aug 2018 05:46:00 +0700

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dengan jelas menegaskan bahwa tujuan pemerintah Indonesia yang selanjutnya menjadi tujuan nasional adalah melindungi segenap kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan Pemerintah tersebut secara khusus telah tergambar dalam Undang-undang Republik Indonesia No : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 disebutkan bahwa,

Pendidikan nasional berfungsi megembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta betanggungjawab.

Selanjutnya pada Tap MPR No.IV 1999, tentang GBHN, Bab IV dijelaskan bahwa salah satu Arah Kebijakan Pembangunan Nasional di bidang Pendidikan (ayat
7) yaitu :

Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang
secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lingkungan sesuai dengan potensinya.

Untuk mendapatkan manusia yang berkualitas, maka pendidikan merupakan sarana yang paling ampuh, baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, seperti dikatakan oleh Fakry Gaffar (1987:2) bahwa :
Keberhasilan pembangunan itu sangat ditentukan oleh faktor manusia, dan manusia yang menentukan keberhasilan ini haruslah manusia yang mempunyai kemampuan membangun . Kemampuan membangun ini hanya dapat dibina melalui pendidikan.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, baik pemerintah maupun masyarakat berusaha menyelenggarakan pendidikan salah satu diantaranya ialah lembaga pendidikan yang diidentifikasikan sebagai Sekolah Dasar (SD).
SD merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan program pendidikan 6 tahun. Keberadaanya adalah sangat urgen bagi kepentingan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), sebab mulai pendidikan di SD seseorang dikembangkan untuk menguasai berbagai kemampuan dasar sebagai bekal dirinya bagi pendidikan selanjutnya.

Lembaga pendidikan SD apabila dilihat bangunan dan seperangkat sarana fisiknya semata-mata, barangkali merupakan hal yang tidak sulit untuk pengadaannya. Namun lembaga pendidikan ini tidak hanya terdiri dari bangunan dan seperangkat sarana fisik saja, melainkan terdapat hal yang amat vital harus ada di lembaga pendidikan ini adalah tenaga kependidikan, khususnya tenaga guru.

Mengenai peran pentingnya tenaga guru Brandt (Editor Dedi Supriadi
2001:262) mengatakan bahwa :

Guru merupakan kunci dalam peningkatn mutu pendidikan dan mereka berada di titik sentral dari setip usaha reformasi pendidikan yang diarahkan pada perubaha-perubahan kualitatif. Setiap usaha peningkatan mutu pendidikan seperti pembaharuan kurikulum, pengembangan metode-metode mengajar, penyediaan sarana dan prasarana hanya berarti apabila melibatkan guru.

Kemudian Mohamad Surya (2000) mengungkapkan “ Tanpa guru, pendidikan hanya akan menjadi slogam muluk karena segala bentuk kebijakan dan program pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja pihak yang berada di garis terdepan yaitu guru”. “No Teacher nn education, no education no economic and social development” demikian prinsip dasar yang diterapkan dalam pembangunan pendidikan di Vietnam berdasarkan amanat Bapak bangsanya yaitu Ho Chi Minh.

Dari pernyataan di atas dapat diambil suatu makna bahwa ketersediaan guru yang cukup merupakan kunci utama dalam berlangsungnya proses belajar mengajar dengan baik pada setiap,lembaga pendidikan.

Selanjutnya Wardiman (1996:381) menjelaskan bahwa :” Kebutuhan tenaga guru di Indonesia akan cenderung meningkat sehubungan dengan program perluasan pendidikan, khususnya Pendidikan Dasar”. Salah satu faktor penyebab kekurangan guru SD menurut Wardiman (1996:382) adalah : “ persebaran penempatan guru yang tidak merata antar satu daerah dengan daerah lainnya”. Masalah ini dapat diatasi secara adminitrative dengan adanya rotasi atau mutasi guru dari daerah kelebihan ke daerah yang mengalami kekurangan . Namun bila pemecahan secara adminitrative
tidak memungkinkan, maka LPTK harus menghasilkan sejumlah lulusan guru SD

baru yang bisa ditempatkan di daerah-daerah yang mengalami kekurangan guru.

Setelah diberlakukannya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajardikdas 9 tahun) yang dimulai tahun 1994, dengan pemantapan kurikulumnya memberikan kontribusi terhadap bertambahnya kebutuhan tenaga guru. Dalam kaitan dengan kebutuhan tenaga guru untuk pendidikan SD dari aspek kuantitatif antara lain disebabkan oleh tingginya pertumbuhan populasi usia sekolah. Sehubungan hal tersebut Fakry Gaffar (1986:1) mengemukakan sebagai berikut :
Populasi usia sekolah yang melaju memberikan tekanan yang kuat agar sekolah kita meningkatkan daya tampungnya di atas kapasitas yang telah ditentukan. Karena itu enrolment pada setiap jenjang sekolah tampak membengkak dengan ditandai oleh berdesak-desaknya jumlah murid untuk tiap kelas.

Pendapat di atas memberikan gambaran seandainya usia sekolah menampakan gejala yang tinggi, maka sudah pasti suatu sekolah harus memikirkan jumlah populasi tersebut untuk diterima, yang menyebabkan kebutuhan tenaga guru harus dipikirkan agar semua populasi usia anak sekolah dapat tertampung dan proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik.

Sebagai bahan kajian ada sejumlah hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai perencanaan tenaga kependidikan di berbagai jenjang sekolah maupun wilayah yang berbeda. Adapaun hasil penelitian sebgai berikut :
Penelitian yang dilakukan oleh Efnil (2003) yang mengkaji tentang Analisis Perencanaan Tenaga Kependidikan guru SD di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Dari hasil penelitianya diperoleh gambaran sebagai berikut :
1). Dalam tahun 1998/1999 sampai tahun 2002/2003 pemerintah Kabupaten Kampar belum mampuh memenuhi kebutuhan tenaga guru SD; (2) Sampai akhir Agustus tahun 2002 pemerintah hanya mampuh memenuhi kebutuhan tenaga guru SD sebesar 89 % atau 3.502 orang dari jumlah keseluruhan guru yang dibutuhkan yaitu 3.934 orang, yang terdiri dari guru krelas 2.698 orang (88 %) dari kebutuhan
3.068; guru PAI 459 orang (106 %) dari kebutuhan 433 orang ( kelebihan); guru Penjaskes 344 orang ( 79 %) dari kebutuhan 433 orang;(3) Dalam kurun waktu yang sama terdapat penyebaran guru SD yang tidak merata pada setiap Kecamatan; (4) Proses dan prosedur yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan guru SD dalam kurun waktu 1998/1999 sampai tahun 2003/2003 adalah dengan mengangkat tenaga guru konrtrak SD serta adanya kebijakan merger (penggabungan beberapa SD);(5) Dari hasil proyeksi kebutuhan tenaga guru SD untuk tahun
2003/2004 sampai tahun 2007/2008 menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan kebutuhan tenaga guru SD rata-rata sebesar 3,83 % per tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Yoyon Bahtiar (2002) yang mengkaji tentang Sistem Perencanaan Pendidikan Guru Bidang Studi Non Pendidikan keagaman di Madrasah Tsanawiyah Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas hasil belajar di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil penelitiannya diperleh gambaran sebagai berikut :
Secara umum landasan filosofis pengadaan guru bidang studi non pendidikan keagamaan dinilai efktif. Perencanaan yang dilakukan oleh Departemen Agama Pusat maupun Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Sumedang dinilai cukup efektif.

Dilihat dari pelaksanaan penyediaan guru bidang studi non pendidikan keagamaan oleh Departemen Agama Pusat dinilai tidak efektif, sedangkan pelaksanaan di tingkat Madrasah Tsanawiyah Negeri Sumedang dinilai cukup efektif. Pengawasan berjalan cukup efektif, namun ada beberapa aspek yang harus mendapat perhatian diantaranya dalam penyelengaraan seleksi penyaringan pegawai baru, fihak Panitia Daerah harus lebih diberi kepercayaan untuk mengelola sendiri sejalan dengan digelindingkannya Otonomi Daerah. Sedangkan dilihat dari hasil belajar siswa bidang studi non pendidikan keagamaan dalam dua tahun terakhir, kurang begitu menggembirakan, terutama dalam perolehan NEM dan daya serap.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Iman Sayogyo (1998) yang mengkaji Perencanaan Pengadaan Guru Bidang Studi Umum di Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Kaitannya dengan kualitas hasil belajar di MTsN Srono Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran sebagai berikut :
Secara umum perencanaan guru bidang studi umum dapat dikatakan efektif. Perencanaan yang dilakukan Depag Pusat cukup efektif, akan tetapi perencanaan di MTsN Srono belum efektif, disebabkan terbatasnya biaya tersedia. Dilihat dari pelaksanaan penyediaan guru bidang studi umum yang dilakukan Depag dapat dinilai efektif, sedangakan pelaksanaan oleh pihak sekolah masih perlu pembinaan serius. Sementara itu, pengawasan berjalan baik dan masih ada aspek tertentu yang perlu mendapat perhatian serius. Sedangkan dilihat dari kualitas hasil belajar siswa dalam dua tahun terakhir cukup* menggembirakan , dimana angka NEM dan Raport termasuk bagus.

Dari ketiga hasil penelitian tadi yang pada konsep analisis kebutuhan tenaga guru pada prinsipnya hampir sama, namun yang berbeda adalah jenjang pendidikan, Bidang studi , departemen dan kewilayah yang obyeknya berbeda.

Di Wilayah Kota Bandung menurut pengamatan penulis, secara menyeluruh perkembangan pendidikan formal menunjukan tingkat keberhasilan yang berarti, sesuai dengan data Kota Bandung untuk SD yaitu : IPM tahun 1999 sebesar 70,7 dan dan APM tahun 2000/2001 sebesar 92,0% ( Renstra Propinsi Jawa Barat 2002 ). Ini menandakan bahwa semua pihak yang terkait baik pemerintah, orangtua dan masyarakat telah menyadari pentingnya pendidikan.. Perkembangan pendidikan tersebut dapat dilihat antara lain dari perkembangan sarana prasarana pendidikan, perkembangan populasi usia SD yang bersekolah dan lulusan yang melanjutkan ke SMP, peningkatan kualifikasi guru dan perkembangan siswa dari tahun ketahun terus meningkat.

Pelaksanaan pendidikan di era otonomi daerah didukung oleh berbagai komponen berupa : tenaga SDM (Guru, kepala Sekolah dan pegawai), sarana dan prasarana, kurikulum dan siswa serta masyarakkat sekitarnya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menyoroti sumber daya manusia Guru di sekolah dasar, dimana kebijakan pemerintah di masa lalu dengan INPRES pada tahun 1974-1984 secara besar-besaran membangun sekolah dengan mengangkat gurunya.

Berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku seorang guru dibatasi masa tugasnya dengan usia maksimum 60 tahun, mutasi, promosi dan meninggal dunia, sehingga pada suatu saat diprediksikan mulai tahun 2005 akan mengakhiri tugas
sebagai guru dan terjadi secara bersamaan dikarenakan pengangkatan yang sama waktunya dan menurut Surya tahun 2015 sekitar 1,2 juta guru akan pensiun ( Seminar Nasional di UPI Bandung pada tanggal 31 Mei 2004 ). Pada kesempatan lain Surya menyatakan “ Pensiun sejuta Guru bakal jadi bencana pad tahun 2011, kekurangan tenaga guru di Indonesia juga sangat memprihatinkan karena sampai saat ini terjadi kekurangan 400.000 guru pegawai negeri sipil (PNS)” ( H.U Pikiran Rakyat 14
Oktober 2004) Di samping itu juga dalam beberapa tahun terakhir di wilayah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung terdapat tiga Sekolah Dasar yang digabungkan ( merger ), sehingga pada tahun 2004 terdapat 32 Sekolah Dasar Negeri. Sementara ini Evi S Kabag Tata Usaha Disdik Kota Bandung mengatakan :
Guru PNS yang ada di Kota Bandung saat ini berjumlah 15.600 orang sedangkan guru bantu 1.750 orang. Kota Bandung masih kekurangan guru 2.581 orang terdiri dari guru TK ( kekurangan 132 orang ), SD ( kekurangan 1.715 orang ), SMP ( kekurangan 180 orang ), SMA ( kekurangan 235 orang), dan SMK ( kekurangan 319 orang ) ( H.U Pikiran Rakyat 9 Oktober 2004 ).

Pada bagian lain antara kebutuhan SDM Guru SD yang diperlukan tidak sebanding dengan kemampuan Pemerintah dalam merekrut hanya 116 orang CPNS dan 150 Guru Bantu ( H.U Pikiran Rakyat 20 Oktober 2004). Berdasarkan kondisi ini antara kebutuhan dan penerimaan Guru SD semakin tidak seimbang, artinya semakin kedepan semakin banyak kekurangan nya.

Oleh karena itu perlu dilakukan analisis perencanaan kebutuhan tenaga guru SD untuk jangka waktu selama 5 tahun (jangka menengah) pada tahun 2010. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui kondisi kebutuhan guru SD akan terjadi kelebihan atau kekurangan dan bagaimana solusi perekrutan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dan sekolah agar tuntutan guru dapat terpenuhi menurut standar pelayanan minimal (SPM).

PENGARUH PARTISIPASI PERUSAHAAN DAN KINERJA KOMITE SEKOLAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SEKOLAH (Pend-97)

noreply@blogger.com (skripsi) — Sat, 11 Aug 2018 05:44:00 +0700

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dinamika pembangunan di Indonesia dewasa ini, salah satu isu yang selalu muncul adalah rendahnya mutu pendidikan. Gejala tentang rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dewasa ini semakin dirasakan sebagai topik pembicaraan di kalangan para teoritisi, praktisi, bahkan orang awam sekalipun. Dalam hal ini, setidaknya ada lima pandangan dalam melihat masalah mutu pendidikan yang muncul.

Pertama, mutu pendidikan dilihat dari prestasi belajar siswa yang mengukur pengetahuan kognitif. Dalam pandangan ini, mutu pendidikan ditentukan oleh struktur dasar keilmuan yang ketat. Pembakuan secara terpusat dilakukan mulai dari kurikulum, pokok bahasan, metode pengajaran, pengadaan sarana dan prasarana, sampai dengan evaluasi belajar, dengan maksud agar setiap materi kurikulum dapat diserap oleh siswa.

Pandangan kedua melihat mutu pendidikan dari prosesnya. Pandangan ini menganggap kurikulum tidak perlu terstruktur ketat, yang penting adalah siswa dapat secara aktif belajar. Adapun pandangan ketiga melihat mutu pendidikan dari masukannya seperti guru, alat-alat pelajaran, buku pelajaran, perpustakaan
dan prasarana pendidikan. Pandangan keempat melihat mutu pendidikan dari

efektivitas dan efisiensi pengelolaan satuan pendidikan. Terakhir, mutu pendidikan dilihat dari relevansinya dengan dunia kerja.
Sorotan terhadap mutu pendidikan memang sangat logis. Sorotan terhadap relevansi pendidikan sebagai cerminan dari mutu pendidikan yang rendah setidaknya disebabkan oleh dua alasan. Pertama, praktik pendidikan yang dirasakan selama ini terlalu teoretis dan kurang sinergis. Meminjam istilah yang dikemukakan Sasongko (2002), pendidikan kurang membumi dalam praktik kehidupan nyata. Pendidikan tidak mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat (aspek sosiologis), falsafah bangsa (aspek filosofis), hakekat anak didik (aspek psikologis), dan hakekat pengetahuan (aspek bidang ilmu) secara sinergis. Padahal menurut Bolton (2000) keempat aspek tersebut harus dipadukan secara sinergi dalam satu sistem kehidupan nyata (real life system) yang lebih bermakna (meaningful), sehingga dapat menciptakan manusia yang tidak hanya mempunyai pola pikir yang tinggi, tetapi diikuti pula oleh daya rohani, fisik dan sosial yang tinggi pula. Kedua, terjadinya mismatch dunia pendidikan dengan kebutuhan kehidupan (Bolton, 2000). Lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi berjalan terpisah (fragmentary). Lembaga tersebut cenderung lebih mengedepankan profesionalitas dan mengesampingkan adaptabilitas. Dampaknya tidak hanya pada jumlah pengangguran, tetapi juga pada lulusan yang telah bekerja pun kurang dapat memberikan kontribusi secara proaktif bagi dirinya sendiri, keluarga, agama, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Tidak mengherankan kalau sebagian orang yang telah bekerja, justru menjadi beban bagi lembaganya. Kasus korupsi, kolusi, nepotisme, perebutan kekuasaan, rendahnya citra hukum, rendahnya disiplin masyarakat, meningkatnya kasus narkoba dan kejahatan, lambannya pemulihan krisis ekonomi dan sosial yang marak dewasa ini, merupakan sebagian bukti bahwa pendidikan yang selama ini dilaksanakan kurang bermakna.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah mutu pendidikan. Salah satu upaya tersebut adalah digulirkannya kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang merupakan konsekuensi logis dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah.

MBS memberikan peran yang lebih luas kepada masyarakat untuk turut terlibat dalam proses penyelenggaraan dan pendanaan pendidikan di sekolah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang tanggung jawab pendanaan pendidikan pasal 46 ayat (1) yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
MBS telah mengubah manajemen sekolah dari sentralisasi ke desentralisasi. Dalam Pedoman Implementasi MBS di Jawa Barat (Depdiknas Jabar, 2001: 4) dikemukakan bahwa “Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepala sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota”.

Ungkapan di atas memberikan gambaran bahwa keberhasilan pelaksanaan MBS banyak ditentukan oleh kemandirian kepala sekolah dalam melaksanakan kepemimpinannya. Akdon (2002: 36) bahkan menegaskan bahwa “kepala sekolah adalah the key person untuk keberhasilan MBS”. Dengan kata lain model MBS memberikan peran yang kuat kepada kepala sekolah untuk mengkoordinasikan, menggerakkan dan menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut mempunyai kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang memadai agar mampu mengambil inisiatif/prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah. Udin S. Sa’ud (2002: 36) menjelaskan: “Pelaksanaan MBS memerlukan sosok kepala sekolah yang memiliki kemampuan manajerial dan integritas profesional yang tinggi serta demokratis dalam proses pengambilan keputusan di sekolah”. Depdiknas Jabar (2002: 45) dalam kaitan ini juga menegaskan bahwa “Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) akan berhasil jika ditopang oleh kemampuan profesional kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah secara efektif dan efisien, serta mampu menciptakan iklim organisasi di sekolah yang kondusif untuk proses belajar mengajar”.

Beberapa alasan mendasar diterapkannya MBS dikemukakan oleh Dit PLP Dikdasmen (2001) yaitu: (1) Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya sehingga sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolah; (2) Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik; (3) Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya; (4) Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efektif dan efisien bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat; (5) Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat; (6) Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, peserta didik, dan masyarakat umum, sehingga sekolah akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan; (7) Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya inovatif dengan dukungan orangtua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat; dan (8) Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat.
Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar tersebut menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat dan hal itu dapat dipakai sebagai sarana peningkatan efisiensi pendidikan (improving school efficiency). Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sekolah dapat mengurangi beban pemerintah.

Dalam MBS, kepala sekolah dan guru memiliki kebebasan yang luas dalam mengelola sekolah tanpa mengabaikan kebijakan dan prioritas pemerintah.
Lingkup strategi yang dapat ditawarkan adalah: (a) kurikulum yang bersifat inklusif, (b) proses belajar-mengajar yang efektif, (c) lingkungan sekolah yang mendukung, (d) sumberdaya yang berasas pemerataan, dan (e) standarisasi dalam hal-hal tertentu, monitoring, evaluasi, dan tes. Kelima strategi tersebut harus menyatu ke dalam empat lingkup fungsi pengelolaan sekolah, yaitu: (1) manajemen/organisasi/ kepemimpinan, (2) proses belajar-mengajar, (3) sumberdaya manusia, dan (4) administrasi sekolah

Lebih dari itu, Departemen Pendidikan Provinsi Jawa Barat (2004: 18-19) mengemukakan bahwa sejalan dengan hal ini, penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan karakteristik, aspirasi dan kebutuhan masyarakat di mana layanan pendidikan itu dilaksanakan. Di sini ditekankan bahwa pendidikan hendaknya memberikan respon kontekstual sesuai dengan orientasi pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya. Ini berarti bahwa perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan-keputusan pendidikan hendaknya memperhatikan aspirasi yang berkembang di daerah itu. Ditegaskan bahwa upaya untuk lendekatkan stakeholders pendidikan agar akses terhadap perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan di sekolah, pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah itu, seperti orang tua dan masyarakat setempat, sepatutnya mendapat akses terhadap perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan untuk kepentingan memajukan sekolah.

Lebih lanjut, Departemen Pendidikan Provinsi Jawa Barat (2004: 18-19) mengungkapkan lima dimensi karakteristik MBS, yaitu: (1) kemandirian, (2) transparansi dan akuntabilitas, (3) partisipasi masyarakat, (4) peningkatan kesejahteraan, dan (5) peningkatan kualitas sekolah. Dalam hal ini, kondisi keterlibatan atau partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan memungkinkan lahirnya keputusan-keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan sekolah. MBS diharapkan dapat meningkatkan mutu komunikasi di antara berbagai pihak yang berkepentingan, yang meliputi Kantor Dinas Pendidikan setempat, kepala sekolah, guru-guru, orang tua, anggota masyarakat setempat dan anak didik. Salah satu partisipasi anggota masyarakat muncul dari perusahaan dan komite
sekolah yang memiliki komitmen tinggi dalam memajukan kualitas sekolah setempat. Dalam hal-hal tertentu, partisipasi anggota masyarakat, khususnya partisipasi perusahaan dan kinerja komite sekolah sangat mempengaruhi jalannya pengelolaan sekolah setempat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengajukan tema dan judul: PENGARUH PARTISIPASI PERUSAHAAN DAN KINERJA KOMITE SEKOLAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SEKOLAH (Analisis Persepsi Guru pada Tiga Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung).

Kontribusi Kinerja Kepala Sekolah Dan Pengurus Komite Sekolah Terhadap Efektivitas Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (Pend-96)

noreply@blogger.com (skripsi) — Sat, 11 Aug 2018 05:43:00 +0700

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan yang dapat memberikan harapan dan kemungkinan yang lebih baik di masa mendatang, telah mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat terhadap setiap derap langkah dan perkembangan dunia pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia, pada intinya bertujuan untuk memanusiakan manusia, mendewasakan, merubah perilaku, serta meningkatkan kualitas menjadi lebih baik.

Pada kenyataannya pendidikan bukanlah suatu upaya yang sederhana, melainkan suatu kegiatan yang dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan akan selalu berubah seiring dengan perubahan jaman. Setiap saat pendidikan selalu menjadi fokus perhatian dan bahkan tidak jarang menjadi sasaran ketidakpuasan, karena pendidikan menyangkut kepentingan semua orang, bukan hanya menyangkut investasi dan kondisi kehidupan di masa yang akan datang, melainkan juga menyangkut kondisi dan suasana kehidupan saat ini. Itulah sebabnya pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat.

Sampai satu dasawarsa terakhir penghujung abad ke- 20, dunia pendidikan kita belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Fenomena itu ditandai dengan rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas atau cenderung tambal sulam, bahkan lebih berorientasi proyek.

Akibatnya seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Mereka terus mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya. Kualitas lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan, baik industri, perbankan, telekomunikasi, maupun pasaran tenaga kerja sektor lainnya yang cenderung menggugat eksistensi sekolah. Bahkan sumber daya manusia (SDM) yang disiapkan melalui pendidikan sebagai generasi penerus belum sepenuhnya memuaskan bila dilihat dari segi akhlak, moral, dan jati diri bangsa dalam kemajemukan budaya bangsa.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat menjadi pesimis terhadap sekolah. Ada anggapan bahwa pendidikan tidak lagi mampu menciptakan mobilitas sosial mereka secara vertikal, karena sekolah tidak menjanjikan pekerjaan yang layak. Sekolah kurang menjamin masa depan anak yang lebih baik. Perubahan paradigma baru pendidikan kepada mutu (quality oriented) merupakan salah satu strategi untuk mencapai pembinaan keunggulan pribadi anak.

Bangsa kita saat ini mulai menyadari berbagai kelemahan masa lalu. Kini tengah disiapkan upaya reformasi pendidikan nasional untuk mengubah kinerja pelaksana pendidikan selama ini. Kita perlu memperbaiki kerusakan, kejahatan, korupsi atau kerusakan akhlak dari praktik pengelolaan pendidikan nasional. Kesalahan kebijakan pendidikan di masa lalu perlu segera diperbaiki dan diubah dengan pengelolaan yang lebih baik. Otonomi pendidikan merupakan salah satu bentuk reformasi yang perlu dijalankan dengan baik.

Dengan reformasi, perbaikan kualitas pendidikan menuntut tingginya kinerja lembaga pendidikan dengan mengacu kepada perbaikan mutu yang berkelanjutan, kreativitas dan produktivitas pegawai. Kualitas bukan saja pada unsur masukan (input), tetapi juga unsur proses, terutama pada unsur keluaran (output) atau lulusan agar dapat memuaskan harapan masyarakat pelanggan pendidikan. Dengan konsep sistem, maka input, proses, dan output memiliki hubungan yang saling mempengaruhi untuk mencapai kepuasan pelanggan atau sesuai dengan harapan masyarakat (Syafaruddin, 2002: 19-20).

Sekolah sebagai institusi atau lembaga pendidikan merupakan wadah tempat proses pendidikan dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Dalam kegiatannya sekolah adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpul guru dan murid, melainkan berada dalam suatu tataran sistem yang rumit dan saling berkaitan, oleh karena itu sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan. Lebih dari itu kegiatan inti organisasi sekolah adalah mengelola sumber daya manusia yang diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualits sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, serta pada gilirannya lulusan sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan bangsa.
Sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang didesain untuk dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat suatu bangsa. Sebagai salah satu upaya peningkatan itu sekolah perlu dikelola, diatur, ditata dan diberdayakan agar sekolah dapat menghasilkan produk atau hasil secara optimal.

Dengan kata lain, sekolah sebagai lembaga tempat penyelenggaraan
pendidikan merupakan sistem yang memiliki berbagai perangkat dan unsur yang saling berkaitan yang memerlukan pemberdayaan. Secara internal sekolah memiliki perangkat guru, murid, kurikulum, sarana dan prasarana. Secara eksternal sekolah memiliki dan berhubungan dengan instansi lain baik secara vertikal maupun horizontal. Di dalam konteks pendidikan, sekolah memiliki stakeholders (yang berkepentingan), antara lain: murid, guru, masyarakat, pemerintah, dunia usaha. Oleh karena itulah sekolah memerlukan pengelolaan (manajemen) yang akurat agar dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) (Nanang Fatah, 2003:7-8).

Pengelolaan yang dimaksud di atas pada saat ini dikenal dengan istilah manajemen berbasis sekolah (MBS) atau school based management. Manajemen berbasis sekolah merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah, sehingga rasa memiliki warga sekolah dapat meningkat yang mengakibatkan peningkatan rasa tanggung jawab dan dedikasi warga sekolah (Syaiful Sagala, 2003: 4).

Manajemen berbasis sekolah juga dilatarbelakangi oleh munculnya gerakan peningkatan mutu pendidikan pada tanggal 2 Mei 2002 dan lebih baik terfokus lagi setelah diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subyek yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, tangguh, kreatif, mandiri, demokratis, dan profesional pada bidangnya masing-masing. Potensi tersebut diperlukan terutama untuk era kesejagatan, khususnya globalisasi pasar bebas di lingkungan negara ASEAN, seperti AFTA (Asean Free Trade Area) dan AFLA (Asean Free Labour Area), maupun di kawasan negara-negara Asia Pasifik (APEC).
Di tengah persaingan dalam era kesemrawutan global dan pasar bebas, manusia dihadapkan pada perubahan-perubahan yang tidak menentu. Ibarat nelayan di laut lepas yang dapat berlayar dengan jalan yang sesat/salah jika tidak memiliki kompas sebagai pedoman untuk bertindak dan mengarunginya. Kondisi tersebut telah mengakibatkan hubungan yang tidak linier antara pendidikan dengan dunia kerja atau “one to one relationship”, karena apa yang terjadi dalam lapangan kerja sulit diikuti oleh pendidikan, sehingga terjadi kesenjangan.

Menyadari hal tersebut, pemerintah telah melakukan penyempurnaan sistem pendidikan, baik melalui penataan perangkat lunak (soft ware) maupun perangkat keras (hard ware). Upaya tersebut antara lain dikeluarkannya Undang- Undang No. 20 dan 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah, serta diikuti oleh penyempurnaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara langsung berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Jika sebelumnya manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat dengan paradigma top-down atau sentralistik, maka dengan berlakunya Undang-Undang tersebut kewenangan bergeser pada pemerintah daerah kota dan kabupaten dengan paradigma buttom-up atau desentralistik, dalam wujud pemberdayaan sekolah, yang meyakini bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan sedapat mungkin keputusan seharusnya dibuat oleh mereka yang berada di garda depan (line staf), yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan, dan terkena akibatnya secara langsung, yaitu guru dan kepala seolah.
Dalam kaitan ini, visi, misi, dan strategi Dinas Pendidikan Nasional pada tingkat kabupaten dan kota harus dapat mempertimbangkan dengan bijaksana kondisi nyata sekolah dan masyarakat dan harus pula mendukung kebijakan nasional yang merupakan prioritas pemerintah, serta harus mampu memelihara garis kebijakan dan birokrasi yang lebih tinggi. Di samping itu, tujuan harus layak dapat dicapai dengan kemampuan yang ada, serta memiliki gambaran yang ideal tentang kondisi pendidikan yang diharapkan di masa depan.

Untuk kepentingan tersebut diperlukan paradigma baru manajemen pendidikan. Dalam hal ini berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya diterapkan manajemen berbasis sekolah yang dapat mengelola pendidikan sesuai dengan tuntutan reformasi dalam era globalisasi (E. Mulyasa, 2004: 32-33).

Dua diantara warga sekolah dan masyarakat yang ikut berperan penting dalam mencapai keberhasilan manajemen berbasis sekolah adalah pimpinan sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, dan komite sekolah, atau lebih dikenal dengan dewan sekolah. E. Mulyasa (2003: 42) menyatakan bahwa keberhasilan manajemen berbasis sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinan dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia di sekolah. Dalam hal ini peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku manusia di tempat kerja melalui aplikasi konsep dan teknik manajemen personalia modern.

Para kepala sekolah sebagai manajer sudah saatnya mengoptimalkan mutu kegiatan pembelajaran untuk memenuhi harapan pelanggan pendidikan. Sekolah berfungsi untuk membina sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, sehingga lulusannya memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pasar tenaga kerja sektor formal maupun sektor informal. Para manajer pendidikan dituntut mencari dan menerapkan suatu strategi manajemen baru yang dapat mendorong perbaikan mutu di sekolah-sekolah, yakni manajemen berbasis sekolah.

Perberlakuan manajemen berbasis sekolah memiliki implikasi signifikan terhadap pengelolaan sekolah dari yang semula bersifat sentralistik-birokratis menjadi desentralisasi-otonomi. Desentralisasi pendidikan dalam setting pengelolaan sekolah mengandung makna bahwa kepada sekolah bersama elemen pendidikan lainnya, seperti: guru dan komite sekolah memiliki kewenangan secara luas dalam mengelola proses pembelajaran secara profesional dan bertanggung jawab. Makna pemberian wewenang ini ditafsirkan Nanang Fatah (2001: 12) sebagai pemberian wewenang kepala sekolah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan intern sekolah dengan pertanggungjawabannya menggunakan parameter mutu pendidikan. Dalam posisi ini pencapaian mutu pendidikan merupakan esensi dasar dari tujuan pemberlakuan manajemen berbasis sekolah. Dengan demikian indikator keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah dilihat dari dimensi output adalah tercapainya mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam pandangan Supriadi (1998: 346), erat hubungannya antara mutu kepala sekolah dengan berbagai aspek kehidupan sekolah seperti disiplin sekolah, iklim budaya sekolah, dan menurunnya perilaku nakal peserta didik. Memperkuat pendapat tersebut, Nurkolis (2003: 119) mengatakan:
Pada tingkat sekolah, kepala sekolah sebagai figur kunci dalam mendorong perkembangan dan kemajuan sekolah. Kepala sekolah tidak hanya meningkatkan tanggung jawab dan otoritasnya dalam program- program sekolah, kurikulum dan keputusan personil, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas keberhasilan siswa dan programnya. Kepala sekolah harus pandai dalam memimpin kelompok dan pendelegasian tugas dan wewenang.

Apa yang diungkapkan di atas menjadi lebih penting sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala sekolah, yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien. Di samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang diterapkan dalam pendidikan di sekolah juga cenderung bergerak maju semakin pesat, sehingga menuntut penguasaan secara profesional. Menyadari hal tersebut, setiap kepala sekolah dihadapkan pada tantangan untuk melaksanakan pengembangan pendidikan secara terarah, berencana, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan (E. Mulyasa, 2004: 25). Dalam kerangka inilah dirasakan perlunya peningkatan manajemen kepala sekolah secara profesional untuk mensukseskan salah satu program pemerintah, yakni program penerapan manajemen berbasis sekolah.

Betapa luas dan kompleksnya tugas yang dibebankan kepada kepala sekolah, oleh karena itu diperlukan kesungguhan dari para kepala sekolah yang bersangkutan untuk bisa meningkatkan profesionalisme kinerjanya. Pelaksanaan tugas-tugas kepala sekolah akan berhasil dengan baik apabila kepala sekolah mempunyai keterampilan-keterampilan dalam menunjang tugasnya.

Peran kepala sekolah seperti yang dijelaskan di atas juga akan berjalan dengan baik ketika ada kesesuaian dengan peran yang dimainkan oleh komite sekolah/dewan sekolah sebagai partner kerjanya dalam meningkatkan kualitas sekolah, terutama dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah. Kinerja kepala sekolah dan komite sekolah sangat mendukung terhadap keberhasilan penerapan manajemen berbasis sekolah di sekolah yang bersangkutan.

Di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, khususnya pada jenjang sekolah dasar, hampir semua sekolah dasar negeri telah menggunakan pola manajemen berbasis sekolah (MBS), ada yang MBS secara penuh, tingkat menengah (sedang), dan MBS secara minimal (Pola MBS semacam ini berdasarkan kutipan dari Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, 2001: 161). Penerapan MBS ini juga sejalan dengan instruksi dari Dinas pendidikan.

Namun demikian, dari 48 sekolah dasar negeri yang ada di Kecamatan Cileunyi, penerapan MBS masing-masing sekolah sangat beragam sehingga berakibat terhadap adanya penyebutan sekolah favorit/unggul, sedang, dan kurang. Lalu dilihat dari latar belakang pendidikan, pengetahuan, skill, pengalaman, kebutuhan aktualisasi dan sosialisasi, dari masing-masing kepala sekolah juga berbeda-beda sehingga mutu pendidikan di setiap sekolah juga berbeda-beda. Berdasarkan studi pendahuluan terhadap beberapa orang kepala sekolah dan pengurus komite sekolah diperoleh keterangan bahwa mereka sudah berupaya semaksimal mungkin dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah di sekolahnya masing-masing.

Keragaman penyebutan dan penerapan MBS di setiap sekolah yang ada di Kecamatan Cileunyi serta adanya kesenjangan antara upaya maksimal para kepala dan komite sekolah dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah dengan kualitas sekolah yang masih rendah/kurang, berimplikasi terhadap adanya dugaan dari diri penulis bahwa hal itu terjadi karena kontribusi kinerja masing- masing kepala sekolah dan komite sekolah berbeda-beda, sehingga mutu pendidikan masing-masing sekolah pun berbeda pula. Fenomena itu sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam melalui sebuah penelitian yang difokuskan pada judul penelitian “KONTRIBUSI KINERJA KEPALA SEKOLAH DAN PENGURUS KOMITE SEKOLAH TERHADAP EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (Studi pada Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Negeri se- Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. )”.

Pengaruh Pendidikan Dalam Jabatan Dan Kesejahteraan Terhadap Kualitas Kinerja Guru Sekolah Dasar (Studi deskriptif analisis kuantitatif ..(PEND-95)

noreply@blogger.com (skripsi) — Sat, 11 Aug 2018 05:41:00 +0700

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan menurut Undang-Undang No 20 pasal 1 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yang menyatakan bahwa pendidikan adalah:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan , pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Sementara itu Vaizey (1962 : 89) menyatakan : “education has become a major source of skills and trained talent.”

Dalam mencapai tujuannya, pendidikan harus memiliki sarana dan prasarana yang mampu menjawab kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara impilisit pula terkandung makna bahwa dalam prosesnya pendidikan memerlukan berbagai komponen penting untuk mencapai tujuannya, seperti fasilitas belajar, dana, kurikulum, guru, metode, dan kepala sekolah. Keseluruhan komponen tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan melengkapi.

Dengan tidak bermaksud mengecilkan kontribusi komponen yang lainnya, komponen tenaga kependidikan atau guru merupakan salah satu faktor yang sangat esensi dalam menentukan kualitas peserta didiknya. Merekalah yang secara langsung berinteraksi dengan peserta didik, sehingga mereka
mengetahui berbagai kebutuhan, kendala, dan kemampuan peserta didiknya.

UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (1974 : 4) menyatakan :
The role of teacher is beginning to change from that of an authoritarian dispensing knowledge to a director of learning who spends of most his time in motivating and encouraging students in their study, diagnosing the individual needs of each learner, and evaluating their progress in reaching their educational objectives

Tanggung jawab yang diemban mereka telah menempatkan guru pada posisi yang paling strategis dalam keberhasilan proses pendidikan. Suwatno mengatakan : “Guru mempunyai peranan yang luas, tidak hanya sebagai penyampai informasi tetapi juga bertindak sebagai director dan facilitator of learning” (2002 : 39). Berkenaan dengan hal tersebut juga, Keputusan MENPAN nomor 26 tahun 1989 menyatakan: “Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah sangat dibutuhkan adanya tenaga guru yang professional ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan pendidikan di sekolah.” Lebih jauh Brandt dalam Jalal dan Supriadi (2001 :
262) menyatakan:

Guru merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan mereka berada di titik sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan yang diarahkan pada perubahan-perubahan kualitatif. Setiap usaha peningkatan mutu pendidikan seperti: perubahan kurikulum, pengembangan metode-metode mengajar, penyediaan sarana dan prasarana hanya akan berarti apabila melibatkan guru.

Fenomena di lapangan, meningkatkan kualitas kinerja guru ternyata sangat sulit untuk segera dapat diwujudkan, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja lebih lanjut dijelaskan bahwa, “Motivation is here considered to result from the interacting forces in physical condition of the job, social conditions of the job, and indivudual needs.” (Sutermeister,1976:11)

Beberapa faktor kunci tersebut diatas, dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas tentang faktor pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan para guru dan faktor kesejahteraan sebagai sarana untuk memotivasi para guru dalam melaksanakan tugasnya. Kedua variabel pilihan strategis di atas diambil berkenaan masih adanya kecenderungan di lapangan bahwa kualitas kinerja guru rendah seiring dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan mereka yang masih rendah.

Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Kepuasan Kerja Guru Terhadap Mutu Sekolah (Analisis Deskriptif tentang Persepsi Guru ..(Pend-94)

noreply@blogger.com (skripsi) — Sat, 11 Aug 2018 05:39:00 +0700

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap waktu tingkatan sekolah dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan menghadapi berbagai macam kendala, hambatan dan permasalahan terutama dalam bidang tugas baik edukatif maupun administratif, diantaranya yang mendapat sorotan adalah mengenai pengelolaan pendidikan, mutu pendidikan, mutu guru dan mutu kepala sekolah.

Mutu kepala sekolah perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak untuk upaya meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan dalam konteks pembangunan pendidikan, karena peningkatan pengelolaan pendidikan serta peningkatan mutu guru sangat bergantung pada mutu seorang kepala sekolah sebagai penanggung jawab pengelola sekolah. Untuk meningkatkan mutu guru telah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui MGMP, Diklat, work shop, seminar bahkan program penyetaraan S1, sedangkan untuk peningkatan mutu kepala sekolah sangat minim, bahkan kepala sekolah-kepala sekolah baru tidak semua mengecap pendidikan dan latihan calon kepala sekolah bahkan tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepala seklah setelah mendapat tugas baru sebagai kepala sekolah. Untuk itu sangat perlu adanya usaha- usaha atau upaya-upaya yang serius untuk meningkatkan kemampuan kepala
sekolah agar dapat menjalankan tugas-tugas yang berhubungan dengan teknis
edukatif dan administratif kearah pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pendidikan menengah khususnya menengah atas yaitu seperti berikut:
1. Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
2. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timpal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya ( PP RI No. 29 Tahun 1990 ).

Sedangkan tujuan pendidikan menengah umum atau atas pada PP RI No. 29 Tahun 1990 yaitu pendidikan menengah umum mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Untuk mencapai dan menggapai tujuan tersebut, kepala sekolah tidak hanya mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah dikemukakan diatas tetapi diperlukan pula sifat gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di setiap unit kerja. Pada pencapaian tujuan pendidikan tersebut memerlukan keterlibatan banyak orang dan akan terjadi proses interaksi antar manusia yang melahirkan proses kerjasama. Agar proses kerjasama itu efektif, efisien dan terarah kepada pencapian tujuan pendidikan diperlukan kegiatan teori tentang mempengaruhi perilaku orang-orang secara individual. Seperti dikemukakan Biyantu (2007:80). Oleh karena itu pemimpin pendidikan harus bertanggung jawab dalam menciptakan kultur organisasional yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan partisipasi seluruh pihak yang disebut dalam pengajaran dan pembelajaran. Untuk menciptakan kultur organisasional pengajaran pendidikan di sekolah diperlukan suatu proses kerjasama yang harmonis dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan serta pencapaian kualitas pendidikan di tingkat sekolah, sangat diperlukan sumber daya yang memadai terutama sumber daya manusia disamping sumber daya bukan manusia. Sumber daya manusia atau tenaga pendidikan yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolah menengah atas yaitu tenaga pendidik, staf administrasi dan kepala sekolah.

Dari semua pengelolaan pendidikan di sekolah yang paling memegang peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu kepala sekolah yang memegang posisi utama sebagai pemimpin formal dan organisasi sekolah, seperti tersurat pada wawasan wiyata mandala seperti berikut: Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolahnya.

Dalam konteks organisasi sekolah, kepala sekolah sebagai pengelola pendidikan mempunyai tugas yang tidak mudah. Tugas kepala sekolah yang sangat popular dengan akronim EMASLIM, yaitu :

1. Kepala sekolah sebagai edukator/pendidikan yaitu kepala sekolah harus memiliki kemampuan membimbing guru; membimbing karyawan/staf administrasi; kemampuan membimbing siswa; kemampuan mebimbing pembantu pelaksana bersama kepala urusan tata usaha; kemampuan belajar mengikuti perkembangan Iptek.

2. Kepala sekolah sebagai manajer yaitu kepala sekolah harus memiliki kemampuan menyusun program; kemampuan menyusun organisasi/ personalia; kemampuan menggerakan staf, pengajar dan karyawan; kemampuan mengoptimalkan sumber daya sekolah.

3. Kepala sekolah sebagai administrator yaitu kepala sekolah harus memiliki kemampuan mengelola administarsi kesiswaan; kemampuan mengelola administrasi ketenagaan; kemampuan mengelola administrasi keuangan; kemampuan mengelola adminsitrasi sarana prasarana; kemampuan mengelola administarsi persuratan.

4. Kepala sekolah sebagai supervisor yaitu kemampuan menyusun program supervisi; kemampuan melaksanakan program supervisi; kemampuan menggunakan hasil supervisi.

5. Kepala sekolah sebagai leader/pemimpin yaitu meiliki kepribadian yang kuat, memahami kondisi rekan kerja dengan baik; memiliki visi dan misi sekolah; memiliki kemampuan mengambil keputusan; memiliki kemampuan berkomunikasi.

6. Kepala sekolah sebagai inovator yaitu kemampuan mencari atau menemukan gagasan baru untuk pembaharuan sekolah; kemampuan melakukan pembaharuan di sekolah.

7. Kepala sekolah sebagai motivator yaitu kemampuan mengatur lingkungan kerja atau fisik; kemampuan mengatur suasana kerja yaitu non fisik; kemampuan menerapkan prinsif penghargaan dan hukuman.

Ketujuh tugas seorang kepala sekolah tersebut merupakn suatu sistim yang tidak dapat dipisah-pisahkan, merupakan satu kesatuan peran seorang kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin di sekolah. Dalam hal ini ada yang beranggapan bahwa kepemimpinan merupakn salah satu fungsi administarsi. Sesuai dengan maksud tesis ini, fokusnya tertuju kepada peranan kepemimpinan sekolah dengan tanpa mengurangi arti dan peran yang lainnya.

Fungsi kepemimpinan menurut Handoko, T. H, (2003:8) yaitu menangani antar segi pribadi, segi hubungan antar manusia di dalam satu ikatan kerja. Selanjutnya dikatakan bahwa memimpin berhadapan dengan manusia, dengan hasrat dan keinginannya, dengan sikap dan tindak tanduknya, baik sebagai perorangan maupun didalam kelompok. Oleh karena menyangkut dengan manusia, maka pemimpin selalu berkaitan dengan motivasi, penggunaan pende- katan dan gaya kepemimpinan.

Studi mengenai kepemimpinan sering dilakukan oleh para ahli sejak lama hingga sekarang dan masih terus berlanjut. Hal ini menandakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu hal yng penting terutama dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan akan tetap hangat untuk diperbincangkan dan masih tetap menarik untuk dikaji apalagi dengan menggunakan kualitatif ataupun kuantitatif karena menyangkut perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya.
Syaiful Sagala (2008:150) mengemukakan bahwa isu penting kepemim- pinan pendidikan adalah berkisar kepada tipe dan gaya kemepimpinan yang mana yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan lembaga. Karena menurut Max Weber dikenal adanya tipe-tipe kepemimpinan yang didasari tradisi turun temurun, kharisma atau wibawa disebabkan karateristik pribadi yang istimewa dan aturan main yang rasional ataupun campuran ketiga tersebut. Seorang pemimpin antara yang satu dengan yang lainnya berbeda baik pengalaman, pendidikan, kondisi lingkungan pribadi dan lain sebgainya. Karena itu situasi dalam menetapkan dan menentukan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi terutama dalam konteks pengambilan keputusan adalah menjadi penting melihat situasi dan kondisi dimana kepemimpinan itu berlangsung.

Pentingnya peranan dan kepemimpinan dalam suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa pendapat yang dikemukakan. Menurut Hoy dan Mishel (1992:251) dalam Biyantu (2007:87) bahwa kepemimpinan sebagai konsep kunci di dalam memahami dan meningkatkan organisasi seperti sekolah. Biyantu (2007:88) bahwa kepemimpinan pendidikan mempunyai pengaruh substansial terhadap organisasi sekolah. Jadi, kualitas kepemimpinan kepala sekolah secara substansial berpengaruh terhadap keberhasilan suatu sekolah. Tanpa kepemimpinan kepala sekolah organisasi sekolah tidak akan dapat dicapai dan akan menimbulkan kekacauan karena masing-masing orang bekerja untuk mencapai tujuan pribadinya. Untuk menciptakan suasana yang ideal dalam pengelolaan pendidikan di sekolah agar dapat tercapai sesuai dengan visi, misi sekolah, diperlukan seorang pemimpin sekolah yng memadai yang bisa menye- suaikan dengan lingkungan sekolahnya masing-masing seperti dikemukakan oleh Ngalim Purwanto (2008:45) yaitu dengan mengetahui berbagai gaya kepe- mimpinan, diharapkan para pemimpin pendidikan khususnya kepala sekolah dapat memilih dan menerapkan perilaku kepemimpinan mana yang dipandang lebih efektif berdasrkan sifat-sifat, perilaku kelompok dan kondisi serta situasi lembaga yang dipimpinnya, maka penulis memilih judul "Pengaruh Perilaku Kepemimpin- an Kepala Sekolah dan Kepuasan Kerja Guru terhadap Mutu Sekolah (Studi Analisis Deskriptif pada SMAN di Kabupaten Sumedang)."

Karakteristik Guru Pendidikan Siswa Berbakat (Studi Deskriptif terhadap Pendapat Siswa dan Guru Program Percepatan Belajar ...(Pend-93)

noreply@blogger.com (skripsi) — Sat, 11 Aug 2018 05:38:00 +0700

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melahirkan era globalisasi memasuki abad ini, membawa perubahan pada tuntutan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan termasuk pendidikan. Salah satu isu tuntutan dalam dunia pendidikan adalah perubahan pada peran guru. Gerstner, et al. (Supriadi, 1999:334) mengemukakan pada Abad ke-21, peran guru akan mengalami perubahan yang berpusat pada pola relasi antara guru dengan lingkungannya seperti dengan siswa, dengan sesama guru, dengan orangtua, dengan kepala sekolah, dengan teknologi, dan dengan karirnya.

Perubahan ini secara langsung berkaitan dengan karakteristik guru yaitu bagaimana dirinya mampu menciptakan hubungan dengan lingkungan agar terjadi interaksi yang lebih berarti, misalnya interaksi dengan siswa. Pengaruh interaksi antara guru dengan siswa, misalnya dapat memompa semangat siswa untuk bekerja keras dalam mencapai prestasi setinggi-tingginya, dapat memotivasi siswa dalam mengambil prakarsa dan mengeluarkan ide-ide terbaik yang mereka miliki, dapat membantu siswa menghargai nilai-nilai belajar dan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dengan kata lain pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru hendaknya mampu mempengaruhi motivasi, kebiasaan belajar dan disiplin siswa-siswanya (Hamalik, 2000:35).

Demikian halnya dengan siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa atau berbakat. Beberapa ahli seperti Bishop, 1968; Bruch dan Torrance, 1972 (Gallagher, 1985:384) dan Davis sebagaimana Sisk, 1987 (Munandar, 1999:144) menyatakan besarnya pengaruh karakteristik guru terhadap sikap, motivasi, dan kebiasaan belajar siswa. Mengingat pentingnya karakteristik guru, Martinson, 1987 (Gallagher, 1985:386) membuat skala perilaku guru siswa berbakat. Berdasarkan hasil studi Seelay, 1979 (Gallagher,
1985:387) juga merekomendasikan beberapa kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang guru siswa berbakat. Beberapa ahli bahkan membuat program pelatihan untuk dapat memenuhi kebutuhan karakteristik guru bagi siswa berbakat.

Pemerintah Indonesia sejak lama menaruh perhatian terhadap pendidikan untuk siswa berbakat. Hal ini terlihat dari beberapa upaya dari pemerintah seperti diluncurkannya program pemberian beasiswa pada tahun 1974 bagi siswa SD. SLTP, SMA, dan siswa SMK yang berbakat dan berprestasi tinggi tetapi lemah keadaan ekonominya.
Pada tahun 1984 dibuka program uji coba sekolah perintisan anak berbakat dari tingkat SD, SLTP, dan SMA di satu daerah perkotaan (Jakarta) dan satu daerah pedesaan (Cianjur). Program uji coba ini memberikan pelayanan berupa pengayaan (enrichment) pada materi bidang studi tertentu seperti bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan matematika yang diberikan di kelas khusus di luar kelas reguler pada waktu- waktu tertentu.

Upaya pemerintah berikutnya melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membuka program sekolah unggulan (school of excellence) pada tahun 1994 (Depdiknas, 2001:2). Program ini dikembangkan di seluruh propinsi di Indonesia yang menyediakan program pelayanan khusus bagi pengembangan bakat dan kreativitas peserta didik.

Pada tahun 1998/1999 program percepatan belajar kembali diujicobakan pada dua sekolah swasta di DKI Jakarta dan satu sekolah di Jawa Barat dan pada Rakernas Depdiknas pada tahun 2000 dicanangkan untuk menjadi program pendidikan nasional. Pada kesempatan itu Mendiknas melalui Dirjen Dikdasmen menyampaikan surat keputusan penetapan 11 sekolah sebagai penyelenggara program percepatan belajar yaitu 1 SD, 5 SLTP dan 5
SMA di DKI Jakarta dan Jawa Barat (Depdiknas, 2001:3).

Kesungguhan pemerintah Indonesia menyediakan pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa (istilah yang digunakan dalam UU Nomor 2 Tahun 1989) atau siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (istilah dalam UU Nomor 20 Tahun 2003) juga terlihat misalnya dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1983 yang menyebutkan: “... demikian pula perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak yang berbakat istimewa agar mereka dapat mengembangkan kemampuan secara maksimal.” Kesungguhan ini terus dipertahankan dalam GBHN tahun 1988 yang berbunyi: “… anak didik berbakat istimewa perlu mendapat perhatian khusus agar mereka dapat mengembangkan kemampuan sesuai dengan tingkat pertumbuhan pribadinya.”

Dalam GBHN tahun 1993 dinyatakan: “… peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan luar biasa perlu mendapat perhatian khusus agar dapat dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya.” Hal senad` dalam amanat GBHN tahun 1998 dinyatakan bahwa: “… peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan luar biasa mendapat perhatian dan pelajaran lebih khusus agar dapat dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya tanpa mengabaikan potensi peserta didik lainnya.”
Besarnya kepedulian pemerintah memberikan pelayanan bagi siswa berbakat tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, misalnya pasal 8 ayat (2) dikemukakan: “Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus.” Pasal ini juga ditunjang dengan pasal 24 pada undang-undang tersebut yang menyatakan: “Setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak sebagai berikut, ayat (1) mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; ayat (2) mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri, maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan, ayat (6), menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan. Undang-undang ini selanjutnya melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 (Depdiknas, 2001:5) tentang pendidikan dasar yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487/U/1992 (Depdiknas, 2001:9) untuk sekolah dasar, secara khusus dalam pasal 15 dikemukakan:
1. Pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa dapat diberikan melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.
2. Pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa melalui jalur pendidikan sekolah dapat diberikan dengan menyelenggarakan
a. Program percepatan (dengan ketentuan telah mengikuti pendidikan
sekurang-kurangnya 5 tahun)
b. Progam khusus
c. Program kelas khusus
d. Program pendidikan khusus

Untuk tingkat SLTP, peraturan pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 054/U/1993 (Depdiknas, 2003:10), khusus dalam pasal 15 dinyatakan:
1. Pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa dapat diberikan melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.
2. Pelayanan pendidikan siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan
luar biasa melalui jalur pendidikan luar sekolah, dapat diberikan dengan menyelenggarakan program khusus dan program kelas khusus.

Selanjutnya dalam pasal 16 dinyatakan: “Siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa dapat menyelesaikan program belajar lebih awal dari waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan telah mengikuti pendidikan di SLTP sekurang-kurangnya dua tahun.”

Untuk tingkat SMA ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0489/U/1992 (Depdiknas: 2003:11) yang dinyatakan dalam pasal 16 bahwa: “Siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa dapat menyelesaikan program belajar lebih awal dari waktu yang ditetapkan dengan ketentuan telah mengikuti pendidikan di SMA sekurang- kurangnya dua tahun.”

Demikian pula lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional yang belum lama ini berlaku. Dalam pasal 5 ayat
4 misalnya disebutkan bahwa: “Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.”. Kemudian pada pasal 12 ayat (1) b disebutkan: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.”

Siswa berbakat mempunyai karakteristik yang berbeda dengan siswa pada umumnya atau reguler. Perbedaan ini menyebabkan kebutuhan belajar mereka tidak sama. Hal ini berarti program belajar, orientasi, pendekatan, dan strategi pembelajaran dapat berbeda.

Dewasa ini penggunaan kriteria keberbakatan tidak semata-mata dipandang dari ketinggian IQ, sebagaimana identifikasi Terman atau atas dasar berfikir kreatif seperti saran Torrance (Supriadi, 1992:7). Konsep keberbakatan yang dipakai dewasa ini lebih bersifat multi dimensi, artinya untuk menetapkan keberbakatan seseorang tidak hanya dilihat dari tingginya prestasi akademik dan intelektual superior tetapi dipertimbangkan faktor kreativitas, kepemimpinan, motivasi dan lain-lain. Renzulli, et al., 1979 (Gallagher, 1985:18) telah mengembangkan skala yang disebut Renzulli Scales atau Scale for Rating the Behavioral Characteristics of Superior Student (SRBCSS) yang memuat 11 item dari 5 skala keberbakatan yang lebih luas seperti karakteristik belajar (2 item), karakteristik motivasi (2 item), karakteristik kepemimpinan (2 item), karakteristik kreativitas (2 item) dan karakteristik seni pertunjukkan dan visual (3 item). Kriteria keberbakatan yang lain dikembangkan oleh Baldwin yang disebut “Matrik Identifikasi Baldwin atau Baldwin's Identification Matrix” (Gallagher, 1985:18). Selain memasukkan hasil tes IQ, juga tes prestasi campuran, tes prestasi membaca, tes prestasi matematika, skala belajar, kemampuan psikomotor dan nominasi teman sebaya. Dengan kriteria yang semakin luas ini, diprediksikan akan berpengaruh terhadap kriteria karakteristik guru siswa berbakat. Artinya dengan potensi siswa yang lebih beragam itu membutuhkan sosok guru yang memiliki multi kompetensi sehingga kualifikasi dalam seleksi guru untuk siswa berbakat akan semakin kompleks.

Dalam menghadapi potensi siswa yang lebih beragam tersebut juga berarti bahwa sebagai pelaksana program belajar, peran guru dapat berbeda. Renzulli (1998:21) dalam Enrichment Triad Model misalnya mengemukakan bahwa guru sebagai pelaksana program bagi siswa berbakat harus dapat berperan sebagai planner, organizer, intereststimulator, trainer, facilitator, discussionleader, manager dan resource. Treffinger dalam Self Directed Learning (Maker, 1982:327) menyebutkan peran guru seharusnya sebagai director, provider, developer, resourceperson, advisor, dan facilitator. Hilda Taba melalui Teaching Strategis Program (Maker, 1982:238), berpendapat bahwa peran guru hendaknya sebagai presenter, questioner, facilitator, dan activelistener. Kolberg (Maker, 1982:137) menambahkan peran guru juga semestinya bertindak sebagai observer dan supporter. Sehubungan dengan banyaknya peran yang harus diperagakan guru pendidikan siswa berbakat, dengan sendirinya karakteristik yang mereka miliki harus lebih luas.

Penyelenggaraan pendidikan apalagi bagi siswa berbakat, banyak hal yang perlu dipersiapkan secara matang, salah satunya adalah tenaga guru. Persoalannya adalah sulit menemukan guru yang dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Oleh karena keberbakatannya, siswa berbakat membutuhkan guru yang memiliki karakteristik khusus, tidak hanya matang, berpengalaman dan intelektual superior tetapi kreatif, inovatif, dapat membimbing minat dan bakat siswa secara luas, dan memiliki strategi belajar mengajar yang lebih unggul dari guru biasa (umum). Sulitnya mencari guru yang memiliki karakteristik tersebut, salah satunya disebabkan di Indonesia belum ada lembaga pendidikan atau keguruan yang secara khusus mendidik calon guru pendidikan siswa berbakat.

Menurut asumsi Supriadi (1992:4) jumlah orang yang memiliki inteligensi tinggi di Indonesia sekitar 5%. Jika jumlah penduduk Indonesia kini 225 juta jiwa, orang yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat berjumlah sekitar 11,25 juta. Jika angka ini dirasiokan dengan kebutuhan guru misalnya 100 siswa untuk 1 guru saja (meskipun terlalu besar), dibutuhkan lebih dari 100 ribu guru. Mengingat saat ini tidak mungkin untuk menyediakan sejumlah guru tersebut, upaya memenuhi kebutuhan guru dalam jangka pendek dapat dilakukan melalui penjaringan guru yang ada, baik
di jenjang pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Untuk kepentingan itu, pemerintah terutama pihak penyelenggara pendidikan siswa berbakat termasuk program percepatan belajar (akselerasi) perlu memiliki pedoman atau acuan tentang karakteristik guru pendidikan siswa berbakat. Adanya pedoman selain akan mempermudah para penyelenggara kelas akselerasi untuk melakukan seleksi guru juga lebih obyektif hasilnya.

Dari hasil studi lapangan di beberapa sekolah penyelenggara program percepatan belajar (akselerasi) di Bandung yang dilakukan peneliti seperti di SDN Banjarsari, SLTP Taruna Bakti, SMAN 3 Bandung (di antara sekolah yang memperoleh rekomendasi sebagai penyelenggara kelas akselerasi dari Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Depdiknas) diperoleh keterangan bahwa guru yang mengajar di kelas akselerasi dipilih berdasarkan pengamatan beberapa kepala sekolah dan pihak dinas pendidikan kecamatan setempat. Teknik seperti ini tidak berarti keliru tetapi apakah dapat diperoleh sosok guru yang tepat sehingga mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa. Apalagi siswa-siswa kelas akselerasi rata-rata memiliki IQ antara 125 hingga 140 (rentang skor IQ siswa akselerasi di SDN Banjarsari Bandung, data Nopember 2003). Bahkan hasil pendataan lapangan di SMAN 3 Bandung, diketahui siswa-siswa akselerasi memiliki kecerdasan yang lebih tinggi yaitu antara 131 hingga 160 (data, Juli 2004). Dengan tingkat kecerdasan seperti itu akan berpengaruh terhadap kebutuhan belajar siswa dan berkaitan pula dengan kebutuhan guru untuk mendidik mereka.

Ketika kelas akselerasi dibuka, meskipun Direktorat PLB mengharuskan guru yang akan mengajar di kelas tersebut untuk mengikuti pelatihan selama satu bulan, tetapi masih ada kesangsian untuk memperoleh sosok guru dengan karakteristik sebagaimana diharapkan.

Beberapa kasus belum lama ini, di antaranya menimpa salah seorang siswa kelas akselerasi di sebuah sekolah di Bandung (Pikiran Rakyat, 31
Desember 2003, surat pembaca: “Akselerasi? Jangan Ah!”). Siswa tersebut mengalami stres berat hingga membutuhkan perawatan psikiater beberapa bulan. Dalam kasus ini, salah satu pihak yang mendapat sorotan dari para orangtua dan masyarakat adalah guru. Mereka menuding guru yang mengajar di kelas tersebut telah membuat anak-anak mereka mengalami tekanan berat. Jika demikian, mungkinkah kasus tersebut berkaitan dengan karakteristik guru?

Berdasarkan uraian di atas, penulis meyakini bahwa pengetahuan tentang karakteristik guru pendidikan siswa berbakat sangat penting baik untuk saat ini apalagi di masa mendatang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menjadikannya sebagai topik penelitian dengan judul “Karakteristik Guru Pendidikan Siswa Berbakat (Studi Deskriptif terhadap Pendapat Siswa dan Guru Kelas Akselerasi pada Jenjang Pendidikan SMA di Bandung).”

Bimbingan Seks Bagi Remaja Tunagrahita (Telaah Kualitatif Dalam Upaya Menyusun Program Bimbingan Seks bagi Remaja Tunagrahita di SLB-C YPLB (Pend-92)

noreply@blogger.com (skripsi) — Sat, 11 Aug 2018 05:35:00 +0700

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tunagrahita merupakan bagian dari individu yang memiliki kebutuhan khusus. Salah satu cirinya adalah memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, sehingga kemampuan akademik mereka mengalami keterlambatan jika dibandingkan dengan individu normal yang seusianya. Mereka kurang dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial dan miskin dalam pembendaharaan kata. Namun, mereka memiliki perkembangan fisik yang sama dengan remaja pada umumnya.

Masa remaja ditandai dengan perubahan organ-organ fisik (seksual) primer yaitu menstruasi pada remaja putri dan mimpi basah pada remaja putra. Perubahan organ-organ (seksual) sekunder yaitu pada remaja putri mulai tumbuh rambut pubik atau bulu kapok di sekitar kemaluan dan ketiak, bertambah besarnya buah dada dan pinggul. Begitu pun bagi remaja putra terjadi perubahan suara, tumbuh kumis, jakun dan tumbuh rambut pubik di sekitar kemaluan dan ketiak (Yusuf, 2001: 194).

Pada masa remaja seharusnya mereka memahami berbagai proses perubahan yang terjadi dalam dirinya. Namum, keterbatasan kemampuan berpikir dan kurang informasi membuat mereka sulit untuk memahami berbagai proses perubahan yang terjadi dalam diri mereka. Suharto mengemukakan (2000: 3) “Remaja tunagrahita memiliki ciri seks primer dan sekunder yang sama dengan remaja pada umumnya, tetapi perubahan tersebut tidak dirasakan oleh tunagrahita karena keterbatasan intelegensi dan informasi yang mereka terima”.
Hal senada dikemukan oleh Mariayeni (2003: 2) “Remaja tunagrahita pada umumnya kekurangan sumber informasi yang berhubungan dengan perkembangan seks, hal ini dikarenakan mereka tidak mempunyai informasi mengenai hal itu baik dari orang tua maupun dari pihak sekolah atau buku-buku sumber bacaan”. Hal yang sama juga dikemukan Poernomo (2002: 2) “Pada dasarnya seorang remaja tunagrahita tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengerti soal seks. Mereka tidak mempunyai teman untuk berbagi cerita, tidak mampu mendapat informasi yang bisa diperoleh dari buku atau artikel”.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di SLB-C YPLB Cipaganti Bandung menunjukkan bahwa ketidaktahuan, dan kekurangan informasi tentang perkembangan dan proses perubahan yang terjadi pada masa remaja menyebabkan mereka terkesan tidak peduli akan keadaan dan kebersihan dirinya. Misalnya, seringkali remaja putri tidak mengetahui ketika dirinya sedang mengalami menstruasi, sehingga mereka tidak peduli ketika cairan menstruasi tampak pada pakaian luarnya. Oleh karena itu, mereka tidak masuk sekolah pada awal menstruasi. Demikian pula dengan remaja putra, mereka pun tidak mengerti mengapa mereka dapat mengeluarkan cairan sperma dan cara membersihkan diri (mandi) sesuai dengan norma agama.

Penelitian Casmini (1998: 80) mengemukakan bahwa “Kemampuan remaja tunagrahita dalam memelihara kebersihan dan kesehatan diri terutama dalam hal menstruasi dianggap belum mampu, dikarenakan keterbatasan inteligensi dan informasi”. Hal yang sama dikemukan oleh Astati (1996: 30) ”Dalam memelihara kebersihan dan mengurus diri, tunagrahita masih membutuhkan pertolongan orang lain. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bimbingan agar memiliki kemampuan dalam memelihara dirinya”.

Berdasarkan wawancara dengan guru SLB C YPLB Cipaganti Bandung, mengatakan bahwa “Remaja tunagrahita juga memiliki permasalahan lain yang dapat dikaitkan dengan ketidaktahuan akan perkembangan yang terjadi dalam dirinya. Contohnya, banyak di antara remaja tunagrahita ini yang belum mengetahui cara berpakaian yang bersih dan sopan, tidak bisa bertata krama dalam pergaulan, suka melakukan masturbasi di depan guru, teman sebaya atau dengan benda-benda, pacaran yang sangat over acting, berkata kotor dan seronok”.

Lebih lanjut guru menginformasikan bahwa “Perilaku seksual seperti yang dikemukan tersebut, tidak semua siswa tunagrahita melakukan penyimpangan seksual”.
Mencermati permasalahan yang dihadapi oleh remaja tunagrahita maka kedua orang tua yang paling bertanggung jawab di dalam membimbing putra-putrinya. Jika orang tua bisa membangun komunikasi yang baik dan harmonis, permasalahan remaja tidak akan muncul. Orang tua harus menciptakan suasana hormat, akrab dan terbuka dengan mereka bukan perasaan ketakutan. Lingkungan keluarga harus diciptakan sedemikian rupa, sehingga remaja tunagrahita berani menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan seksual.
Berdasarkan studi pendahuluan, yang dilakukan di SLB-C YPLB Cipaganti Bandung, pengetahuan orang tua kurang memadai (baik secara teoritis dan objektif) sehingga memiliki sikap kurang terbuka dan cenderung tidak memberikan pemahaman tentang masalah-masalah seks. Orang tua merasa risih, malu, dan selalu

memberikan perlindungan yang berlebihan terhadap remajanya. Jika ada putrinya menstruasi, mereka selalu membantu dalam hal menjaga kebersihan diri saat menstruasi berlangsung. Akibatnya remaja tunagrahita selalu tergantung kepada orang tua. Hendaknya, para orang tua selalu membicarakan masalah-masalah seksual dengan remajanya.

Untuk itu, keluarga membutuhkan pihak lain dalam memberikan informasi tentang seksualitas manusia. Pihak lain yang cukup berkompeten untuk menjadi perantara antara orang tua dengan remaja dalam memberikan bimbingan adalah pihak sekolah.

Killander (1971: 57) menjelaskan bahwa “Sekolah merupakan lembaga yang mempunyai situari kondusif dan edukatif tempat berlangsungnya proses pendidikan demi kedewasan siswa. Sekolah merupakan lingkungan kedua setelah keluarga, di mana para remaja mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan perlindungan”. Untuk itu, sekolah harus memberikan bimbingan yang terprogram dalam mengatasi masalah-masalah remaja tunagarhita.

PP nomor 72 tahun 1991 menyatakan bahwa “Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam upaya menemukan pribadi, mengatasi masalah yang disebabkan oleh kelainan, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan”. Dari pernyataan ini tampak jelas bahwa bimbingan memegang peranan yang penting dalam mempersiapkan remaja tunagrahita menghadapi masa depannya. Tujuan bimbingan ini mengharapkan remaja dapat mengenal dirinya terutama yang terjadi dalam dirinya, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Bimbingan seks yang dilakukan di SLB-C YPLB Cipaganti Bandung belum dilaksanakan secara optimal. Bimbingan seks di sekolah masih bersifat kasuistik, terutama bila ada remaja yang melakukan perilaku seksual langsung diberi ganjaran atau teguran oleh guru. Menurut keterangan guru di SLB-C YPLB Cipaganti Bandung, “Bimbingan belum kami berikan secara sistematis dan terprogram. Selama ini kami hanya memberikannya dalam bentuk saran-saran atau tindakan spontan pada saat kejadian (hukuman)”.

Fenomena yang terjadi di SLB-C YPLB Cipaganti Bandung menunjukkan bahwa bimbingan seks belum dilaksanakan secara optimal, sehingga kebutuhan remaja tunagrahita dalam bimbingan seks belum terpenuhi. Oleh karena itu, remaja tunagrahita memerlukan bimbingan seks. Besar kemungkinan dari segi konseptual bimbingan seks, tidak berbeda secara mendasar dengan apa yang ada di sekolah-sekolah umum. Akan tetapi dari operasionalnya jelas ada perbedaannya, mengingat kondisi remaja tunagrahita yang mengalami hambatan dalam intelegensi.

Keuntungan bimbingan seks bagi remaja tunagrahita yaitu remaja mampu memahami dan menerapkan norma agama dan norma sosial yang berlaku di sekolah maupun di rumah, menciptakan iklim sekolah yang kondusif sehingga perilaku seksual remaja dapat berkembang secara wajar.

Kerugian jika program bimbingan seks tidak diberikan, remaja akan tetap melakukan prilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma sosial, sehingga mereka tidak dapat menghilangkan kebiasan-kebiasan buruk dalam perilaku seksual seperti suka melakukan masturbasi di depan guru, teman sebaya atau dengan benda-benda, tidak bisa menjaga kebersihan saat menstruasi, bahkan mereka kurang dalam tata krama dalam pergaulan misalnya saat bicara dengan lawan jenis, duduk yang kurang sopan saat berhadapan dengan lawan bicara, atau suka berbicara kotor dan seronok.

Untuk itu program bimbingan seks harus dilaksanakan secara profesional agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekolah. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tersebut, salah satu faktor yang mendasarinya adalah bimbingan seks yang sesuai dengan kebutuhan remaja tunagrahita.

Permasalahan-permasalahan yang dipaparkan belum tertangani. Hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen pendidikan yang sangat mendesak untuk segera dicari solusinya. Selama ini kajian utama mengenai keseluruhan layanan bimbingan di sekolah baik secara konseptual maupun teoritis, belum banyak mengungkap permasalahan remaja tunagrahita terutama dalam hal bimbingan seks. Oleh karena itu, program bimbingan seks bagi remaja tunagrahita perlu dikaji secara mendalam.

Program Bimbingan Pengembangan Keterampilan Gerak Dasar Motorik Anak Usia Dini Melalui Aktivitas Bermain (Studi deskriptif di TK Sukahaji (Pend-91)

noreply@blogger.com (skripsi) — Sat, 11 Aug 2018 05:33:00 +0700

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan bagi anak usia dini di Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat, karena pendidikan pada anak usia dini sebagai tempat awal pertama anak belajar berbagai kemampuan dasar sebagai bekal untuk mengembangkan kehidupan , baik pribadinya sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak usia dini bukan saja memperkenalkan dan mempersiapkan dirinya untuk belajar seperti mengenal huruf, menulis, berhitung, akan tetapi juga kemampuan secara intelektualnya, kepribadian dan lingkup sosial anak.

Pendidikan prasekolah dalam pembelajaran cenderung memiliki orientasi yang berbeda dengan pendidikan umum lainnya seperti jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peran guru dalam pembelajaran anak cenderung lebih sulit dan luas. Hal ini karena proses pembelajaran pada jenjang pendidikan prasekolah tidak ditekankan pada pencapaian segi prestasi akademik, melainkan diarahkan untuk mengembangkan sikap dan minat belajar serta berbagi potensi dan kemampuan dasar anak (M. Sholehuddin 1997: 67). Pengembangan kemampuan kognitif memang merupakan fokus kegiatan pembelajaran, akan tetapi suatu hal yang perlu diingat bahwa kemampuan lain seperti afektif dan psikomotor anak juga harus lebih diperhatikan karena seluruhnya akan memberikan daya dukung yang sama terhadap pengembangan kemampuan kognitif tersebut.

Akan tetapi fenomena yang terjadi di lapangan selama penulis melakukan survey di beberapa Taman Kanak-kanak masih jarang guru mencoba untuk menerapkan bimbingan yang dapat mengembangkan keterampilan anak secara umum dan khususnya keterampilan gerak motorik anak. Persepsi guru tentang bimbingan masih seputar upaya kuratif saja apabila menemui anak yang mengalami masalah dan hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya saja. Hal tersebut tidaklah keliru akan tetapi pemahaman kentang konsep bimbingan seharusnya diartikan secara luas dan bukan hanya upaya kuratif saja. Persepsi dan konsep belajar yang dipahami oleh orang tua dan pendidik dalam hal ini guru pada masa sekarang ini masih sangat sempit dan terbatas. Praktek pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) menjadi sangat berorientasi pada kegiatan-kegiatan akademik. Dalam proses pembelajaran pada anak usia dini saat ini masih terarah pada upaya untuk memenuhi tujuan yang bersifat simbolisme artifisial, terstruktur dan hanya mengejar target kurikulum. Belajar identik dengan duduk diam, memperhatikan penjelasan guru dan atau mengerjakan serangkaian tugas-tugas materi pembelajaran. Padahal menururt M. Sholehuddin (1997:) bahwa penciptaan suasana sekolah yang nyaman berkontribusi positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak dalam pertumbuhan fisik dan motorik serta perkembangan sosial, kreativitas dan bahasa anak.

Demikian juga dengan pengukuran kemampuan dan keberhasilan anak yang dilakukan oleh guru hanya didasarkan pada pencapaian nilai yang tinggi, peringkat di kelas dan lain-lain. Umumnya para orang tua dan guru merasa senang dan bangga apabila anak tersebut mendapatkan nilai tinggi dengan tanpa memperdulikan bagaimana cara untuk mendapatkan nilai tersebut. Padahal penilaian pencapaian kemajuan belajar yang tepat dan akurat tentang anak harus dilihat dalam setting lingkungan secara multi, inter dan transdisipliner (Vace & Ritter, 1995 dalam Dedi Supriadi, 1996). Oleh karena itu guru dan orang tua harus mampu membantu anak untuk berkembang sesuai dengan masa dan tugas perkembangan anak tersebut dan tidak melihat bahwa anak sebagai objek yang hanya dihargai apabila ia memperoleh nilai tinggi.

Cara dan perlakuan orang tua secara tidak disadari mengarahkan anak untuk mempersepsikan kegiatan belajar secara tidak tepat. Demikian juga dengan kegiatan yang dilakukan di sekolah, guru dalam memberikan aktivitas bermain masih kurang dalam mengembangkan gerak dasar motorik sehingga kegiatan belajar seperti di Taman Kanak-kanak menjadi kurang menyenangkan bagi anak. Karena selama ini kegiatan anak yang dilakukan dengan bermain biasanya lebih diarahkan pada pengenalan benda-benda, huruf-huruf, dan angka-angka melalui nyanyian.

Di Indonesia umumnya anak-anak diberikan permainan yang lebih fokus pada pengembangan kecerdasan otaknya seperti permainan puzzle , lego/ bongkar pasang dan lain-lain. Sementara permainan-permainan yang bersifat pengembangan fisik yang ada unsur gerak dasar motorik kasar seperti lari, lompat dan lempar kemudian motorik halus seperti melipat kertas dan lain-lain masih kurang dikembangkan. Selain itu aspek interaksi sosial anak menjadi kurang berkembang apabila anak bermain hanya menghadapi benda mati seperti puzzle, nittendo atau playstation dan lain-lain. Oleh karena itu dengan melalui aktivitas
bermain yang lebih dinamis dalam rangka mengembangkan gerak dasar motorik anak juga dapat mengembangkan atau menumbuhkan rasa perhatian dan interaksi sosial anak dengan lingkungan sekitarnya.

Melalui pemberian pengalaman belajar anak melalui interaksi sosial dengan cara kegiatan bermain untuk mengembangkan gerak dasar motoriknya maka hal tersebut merupakan suatu hal yang amat berharga yang diperoleh anak sehingga diharapkan menjadi suatu pondasi atau dasar yang kuat bagi proses pembelajaran selanjutnya maupun pencapaian kemampuan lainnya nanti setelah menempuh Sekolah Dasar atau pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Melalui pemberian keterampilan gerak dasar motorik anak juga diharapkan dapat menemukan suatu makna yang sangat penting dalam kehidupannya.

Merupakan suatu kajian yang menarik untuk mengetahui secara empiris bagaimana guru mengembangkan pemahaman dan konsep belajar gerak melalui bermain dalam arti yang luas sesuai dengan karakteristik perkembangan anak ? Mungkinkah guru menilai kemampuan gerak dasar anak tidak hanya berdimensi angka-angka tetapi juga indikator pencapaian tugas perkembangan anak usia dini? Bagaimana keterampilan gerak dasar yang dialami oleh anak pada saat kegiatan bermain dan apakah anak memperoleh makna penting dalam rangka pengembangan kemampuan gerak dasar motorik anak melalui kegiatan bermain?

Program Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru Bimbingan Dan Konseling SMA/SMK DI RANGKASBITUNG (pend-90)

noreply@blogger.com (skripsi) — Fri, 10 Aug 2018 22:33:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kompetensi kepribadian guru bimbingan dan konseling serta merumuskan program pengembangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan sampel penelitian guru-guru yang memiliki tugas sebagai guru bimbingan dan konseling pada SMA/SMK di Rangkasbitung. Kompetensi kepribadian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuai dengan Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Akademik dan Kompetensi Konselor.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kompetensi kepribadian guru

bimbingan dan konseling SMA/SMK di Rangkasbitung masih rendah (tidak kompeten). Komponen kompetensi kepribadian guru yang rendah tersebut adalah: (1) menghargai dan menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih; (2) menunjukan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat; serta (3) menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Salah satu penyebab ketidak kompetenan tersebut adalah banyaknya guru bimbingan dan konseling tidak memiliki latar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Sementara aspek-aspek perlu mendapat peningkatan adalah: (1) menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseli pada khususnya; (2) bersikap demokratis; (3) menampilkan kepribadian dan perilaku yang terpuji (seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah dan konsisten); (4) menampilkan emosi yang stabil; (5) peka, bersikap empati, serta menghormati keragaman dan perubahan; (6) menampilkan toleransi tinggi terhadap konseli yang menghadapi stres dan frustasi; (7) menampilkan tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif dan produktif; (8) berkomunikasi secara efektif. Program pengembangan kompetensi kepribadian guru dalam penelitian ini dirumuskan dari aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian sehingga program ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi kepribadian para guru bimbingan dan konseling.

Rekomendasi penelitian ini adalah: pertama bagi guru, pengembangan

kompetensi kepribadian dilakukan secara terus menerus terutama untuk aspek yang dinilai rendah. Kedua bagi kepala sekolah, supervisi yang dilakukan seyogyanya juga menyentuh pada kompetensi kepribadian. Ketiga bagi dinas pendidikan Kabupaten Lebak, membuat program prioritas bagi pengembangan kompetensi kepribadian guru dan kebijakan pengadaan guru bimbingan dan konseling. Keempat bagi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi sumber daya pendidikan. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengkaji kompetensi guru bimbingan dan konseling secara lebih komprehensif dengan lokasi yang lebih luas.

Perilaku Mahasiswa Dari Keluarga Miskin Di Kampus ( Studi Kasus Di Universitas Negeri Semarang ) (Pend-89)

noreply@blogger.com (skripsi) — Fri, 10 Aug 2018 22:30:00 +0700

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahasiswa adalah salah satu komponen bangsa Indonesia yang ikut bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Oleh karena itu mahasiswa perlu mempersiapkan diri dengan belajar yang lebih giat lagi tekun. Dengan belajar yang giat di kampus ataupun di luar kampus akan meningkatkan ilmu pengetahuan yang ia peroleh. Masa depan bangsa Indonesia salah satunya terletak ditangan para generasi muda. Mahasiswa sebagai penerus para pendiri bangsa harus mempersiapkan diri dengan baik.

Memanfaatkan waktu yang ada dan menjadikan setiap kesempatan yang ada di kampus untuk menimba ilmu adalah sangat baik. Itu dapat di lakukan di kampus ketika terjadi proses perkuliahan, di luar kuliah bisa dengan mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan, baik itu yang bersifat intra atau ekstra kampus dan pada saat interaksi bersama teman-teman. Kegiatan-kegiatan seperti meminjam buku perpustakaan, berorganisasi, belajar bersama atau kegiatan lain yang bermanfaat adalah sangat menguntungkan dimasa yang akan datang. Sebab investasi yang menguntungkan bagi seorang mahasiswa adalah dengan ilmu yang terus bertambah dan mengikuti perkembangan zaman.

Dalam diri seorang mahasiswa tersimpan kekuatan dan potensi yang besar. Kekuatan dan potensi bisa berupa kecerdasan, ketrampilan,
kematangan berpikir dan fisik jika dipupuk dengan terus-menerus maka akan sangat bermanfaat dikemudian hari. Belajar di kampus adalah salah satu tempat untuk memompa potensi tersebut. Dari segi pemerataan kesempatan pendidikan, di Indonesia yang mengenyam pendidikan tingkat tinggi masih terbatas, oleh karena itu seorang mahasiswa harus pandai-pandai memanfaatkan potensi yang dimiliki (kesempatan belajar di perguruan tinggi) dengan baik.
Mahasiswa adalah sebagian dari masyarakat yang mengenyam pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi. Sebab tidak seluruh lapisan masyarakat dapat mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Masyarakat yang secara ekonomi tergolong menengah ke bawah belum tentu bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ketidakmampuan masyarakat melanjutkan putra dan putrinya kejenjang pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang menyebabkan mereka tidak mampu melanjutkan diantaranya adalah kemiskinan, keterbatan sarana yang ada, biaya pendidikan yang relatif tinggi bagi sebagian besar masyarakat, kebudayaan setempat dan kesempatan yang terbatas atau bisa juga karena faktor kecerdasan seseorang yang kurang.

Dalam masyarakat Indonesia, ketidakmampuan seseorang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lebih disebabkan oleh faktor ekonomi. Apalagi sejak krisis yang menimpa bangsa Indonesia tahun
1998 telah menyerat sebagian masyarakat ke lembah kemiskinan yang dalam. Kemiskinan inilah yang berpengaruh terhadap dunia pendidikan di tanah air, sebab kondisi yang demikian pendidikan cenderung diabaikan.

Kampus bagi mahasiswa adalah tempat yang tidak asing lagi, sebab sebagian besar aktifitas perkuliahan yang bertatapan dengan Bapak dan Ibu Dosen sering dilakukan di kampus. Dalam kampus ini terjadi proses pembelajaran dan proses interaksi dengan mahasiswa yang lainnya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara sendirian. Mahasiswa adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari komunitas manusia lainnya.

Menurut Parsons sekolah adalah tempat sosialisasi yang utama. Seorang mahasiswa akan tumbuh dan berkembang melalui interaksi yang dilakukan dengan orang lain. Sekolah sebagai tempat perkembangan individu-individu dari berbagai komitmen dan kapasitas yang merupakan syarat-syarat esensial dari kegiatan mereka dikemudian hari. Untuk bisa bersosialisasi dalam masyarakat sekitarnya, mahasiswa dituntut untuk pandai- pandai berinteraksi dengan mahasiswa lain di kampus. Pola interaksi yang dilakukan manusia bisa melalui kontak sosial dan atau dengan komunikasi (Soejono Soekanto,1998:174 )
Dalam interaksi akan ditemui permasalahan yang sangat kompleks, baik itu masalah yang bersumber dari pribadi yang mempengaruhi interaksi ataupun masalah yang datang dari luar (karena interaksi) yang ikut mempengaruhi sosialisasi seorang mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Masalah dari pribadi itu jelas, bahwa setiap individu mempunyai masalah yang berasal dari dalam dirinya, karena manusia mempunyai karakteristik, kepribadian, cara berpikir, status sosial (kelas sosial) berbeda-beda yang berimplikasi pada keadaan sosialnnya.

Di sekolah terdapat golongan kelas sosial atas dan ada pula yang golongan kelas sosial rendah (Horton,Hunt,1987:341). Keadaan ini banyak dipengaruhi oleh latar belakang keluarga. Jadi status sosial orang tua ikut mempengaruhi kehidupan seorang anak, sebab status ini cenderung berimplikasi pada diri anak. Pada masalah ekonomi misalnya, yang berkedudukan mampu akan mudah diketahui pada tataran di lapangan. Ada mahasiswa yang orang tuanya mempunyai kedudukan dimasyarakat tinggi dan disegani dan ada pula orang tua berkedudukan rendah. Keanggotaan kelas sosial di sekolah banyak tergantung pada latar belakang kelas sosial keluarga murid (Horton, Hunt1987:341)
Menurut Heider (1958) bahwa perilaku seseorang dapat disebabkan oleh kekuatan-kekuatan yang ada dilingkungan dan dalam diri manusia itu. Kekuatan-kekuatan dari lingkungan berupa situasi yang menekan, sehingga memunculkan perilaku tertentu, begitu juga dalam diri seorang mahasiswa, situasi yang menekan baik situasi yang datang dari dalam dirinya ataupun yang datang dari lingkungan, akan mempengaruhi sikap yang diambil yang bisa diwujudkan dalam perilaku mahasiswa.

Pengaruh dari lingkungan bisa dari teman sebaya, komunitasnya, atau institusi tempat ia berinteraksi. Bagi seorang mahasiswa pengaruh dari lingkungan banyak dipengaruhi oleh mahasiswa lain, pergaulan di kampus termasuk institusi pendidikan yang mereka tekuni. Adapun faktor dari dalam diri bisa berupa kepribadian seseorang, kondisi ekonomi keluarga yang sangat berpengaruh dalam diri seorang anak serta status sosial ( kedudukan) di masyarat juga mempengaruhi perilaku seseorang.
Dalam penelitian Maria Yulimah, rata-rata orang tua mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES) memberi uang belanja putra-putri mereka dengan rata-rata berjumlah Rp 226.700,- sedangkan kiriman uang yang terkecil berjumlah sebesar Rp 150.000,00-(Maria Yulimah,2000:46). Padahal Biro Pusat Statistik menggariskan kemiskinan terjadi apabila mereka mengkonsumsi dalam sehari tidak lebih dari 1200 kalori. Prof. Dr. Pudjiwati Sajogyo menyatakan bahwa penduduk miskin di pedesaan apabila dalam sebulan mengkomsumsi beras 20 Kg/perkapita dan untuk daerah perkotaan sejumlah 30/perkapita/perbulan (Pudjiwati Sajogyo,1985:82)

Padahal dengan kiriman yang terbatas tersebut mahasiswa harus memenuhi kebutuhan hidup. Belum lagi kegiatan kampus yang banyak mengeluarkan uang dan kebutuhan pribadi misalnya uang saku, uang transport, membeli kebutuhan pribadi dan lain-lain, jelas ini akan menambah pengeluaran yang harus ditanggung oleh seorang mahasiswa.
Lebih-lebih dalam realitas di lapangan ada sebagian mahasiswa yang jumlah uang yang ia terima kurang dari itu perbulannya. Maka secara otomatis mereka sangat kekurangan biaya dalam hal pembiayaan kuliah ataupun biaya-biaya lainnya. Disinilah seorang mah`siswa telah mengalami kemiskinan yang diakibatkan oleh keadaan.

Hollingshead (1949) telah mengadakan penelitian dari pengaruh kelas sosial yang ada di sekolah. Dalam penelitian itu dapat diungkap bahwa mereka yang berada kelas sosial bawah ternyata tidak berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan sekolah seperti pesta, seni tari, olahraga, kelompok minat, drama dan jarang belajar serius (Horton,Hunt1987:341)

Dalam kondisi miskin tidak mendukung pelaksanaan pendidikan dengan pendekatan struktural dan institusional (Emy Budiartati, 1994:56) Pada sisi lain mahasiswa membutuhkan interaksi dengan mahasiswa lainnya. Dengan demikian perilaku yang bagaimana yang mereka tunjukkan didalam pemenuhan kebutuhan dan pada saat interaksi di kampus? Berdasarkan analisa tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “PERILAKU MAHASISWA DARI KELUARGA MISKIN DI KAMPUS (Studi Kasus di Universitas Negeri Semarang)”