Rumah Kita - Semuanya Ada Disini-

Menanti Deklarasi Akal Sehat para Calon Presiden

noreply@blogger.com (4za) — Mon, 22 Apr 2019 02:00:00 +0700

Pemilihan umum telah Usai, bagi rakyat Indonesia perjalanan kampanye kurang lebih 7 bulan memang sangat melelahkan, pikiran dan emosi banyak terkuras, namun kewarasan kita sebagai bangsa harus tetap terjaga, Jangan sampai hanya karena pemilu kita terpecah belah! Sebab hakikat pemilu adalah kompetisi yang seharusnya dapat mendewasakan kita sebagai bangsa Indonesia untuk bersikap bijak. Meskipun pilihan anda menang atau kalah seharusnya tidak ada alasan untuk terpecah dan saling hujat, yang menang merangkul yang kalah dan yang kalah mengucapkan selamat buat yang menang. lantas lembaga apa yang berhak menentukan siapa yang menang? Jawabnya tentu Komisi pemilihan Umum (KPU).

Kenapa kita harus percaya KPU? Karena KPU adalah penyelenggara sekaligus pembaca hasil dari juri-juri yang datang di TPS. Jadi sangat ironi jika kita siap ikut kompetisi tapi tidak siap menang ataupun kalah. Tapi apa iya semudah itu menerima hasil keputusan KPU? Tentu saja tidak, yang kalah berhak kecewa, dan jika ada yang dianggap tidak fair bisa diajukan ke Mahkama Konstitusi, Itu aturan pertandingannya.

Jangan mengunakan cara-cara unkonstitusional (tidak sesuai konstitusi) untuk memaksakan kehendak. Sebab cara-cara tidak konstitusional hanya di inginkan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok “musuh negara” yang memang tidak suka kedamaian di negara ini, bahkan yang terburuk mereka mengharapkan terjadi perang saudara. Ini bukan main-main sebab semakin terasa ahir-ahir ini kelompok “musuh negara” mencoba manfaatkan situasi dengan memprovokasi para pihak yang terlibat pemilu untuk saling tidak percaya bahkan saling memusuhi dengan menyebarkan HOAX dan cara-cara culas lainnya. Mencegahnya cukup sederhana, gunakan akal sehat dalam menganalisa setiap kejadian serta ikhlas dan nikmatilah apapun hasil yang di umum kan KPU paling lambat 22 Mei 2019. Ahir kata penulis menanti deklarasi akal sehat dari kedua calon presiden.

Ini alasan kenapa transportasi online tidak perlu dilarang

noreply@blogger.com (4za) — Sun, 22 Oct 2017 01:41:00 +0700

Ilustrasi transportasi online

Beberapa waktu yang lalu di Surabaya telah terjadi demo “mogok narik” oleh pengemudi angkot menuntut dihapus atau dilarangnya transportasi berbasis online, tidak selesai sampai disitu kita juga sempat dibuat mengerucutkan dahi karena terbitnya peraturan disalah satu propinsi yang pada pokok isinya melarang transportasi berbasis online, sehingga menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan transportasi online?

Tranportasi online adalah salah satu kado terindah dari perkembangan Zaman. Siapa yang bisa membendung perkembangan zaman? Saat demo supir angkot di Surabaya melarang Transportasi berbasis online karena alasan berkurang derastinya sumber pendapatan mereka, itu wajar dan manusiawi! Tapi sejujurnya di era yang telah dikuasai generasi Y ini semua serba online maka perubahan ke digital itu tidak dapat terelakan.

Tranportasi berbasis online adalah bentuk perkembngan Zaman dari era bermotor berbasis konvensional. Jika mereka tidak bisa menerima perkembangan zaman, bukankah sama artinya mereka tidak bisa menerima dirinya sendiri? Buknkah pengemudi-pengemudi transportasi bermotor itu hadir karena perkembangan zaman, sebab jika dengan cara berfikir yang sama maka transportasi bermotor seperti angkot dan ojek telah menyebabkan mati atau berkurangnya pendapatan transportasi konvensional atau binatang, seperti Becak, dan dokar.

Beruntung para tukang becak dan driver dokar tidak demo untuk melarang transportasi kendaraan bermotor, mungkin mereka lebih bisa memahami dan menerima kenyataan bahwa berubahnya transportasi konvensional ke era tranportasi bermotor itu adalah perkembangan zaman. sehingga pilihannya hanya dua "berubah" atau "tergilas".!

Saatnya Kita Belajar dari Konflik Suriah

noreply@blogger.com (4za) — Mon, 2 Jan 2017 00:36:00 +0700

Sumber gambar: vivanews

Suriah dibawah pimpinan otoriter Bashar Assad, tidak memiliki musuh nyata selain negara Israel. Permusuhan itu terjadi sejak tahun 1973-an, ketika negara-negara Arab termasuk Suriah terlibat perang melawan Israel, perang yang mengakibatkan dikuasai nya daratan tinggi Golan Suriah oleh Israel itu hanya berakhir dengan perjanjian gencatan senjata bukan perjanjian perdamaian, sehingga kedua negara secara de facto sebenarnya dalam kondisi perang.

Terlepas permusuhan nya dengan Israel, Suriah adalah negara yang relatif damai, namun kedamaian itu pudar seiring terjadinya arab spring yang merambat ke Suriah. Diawali dengan demonstrasi damai, berubah menjadi pemberontakan bersenjata, yang pada akhirnya menjadi perang saudara.

Kekacaubalauan yang di Suriah bukan tanpa sebab, perang saudara salah satunya terjadi karena masif nya distribusi-distribusi isu kebencian yang sengaja disebarluaskan demi kacau nya pemerintahan. Isu-isu diskriminasi di hiperbola sedemikian rupa tanpa ampun, sehingga orang hanya diberi pilihan “dipihakku atau lawan aku”. Celakanya isu-isu diskriminasi itu tidak sedikit yang disajikan dengan manipulasi alias HOAX atau Fitnah. Mungkin Dari itu kita bisa meresapi siratan pepatah yang mengatakan “fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan”, di Suriah pepatah itu benar-benar dirasakan, banyak korban pembunuhan yang terjadi karena fitnah, dan dari banyak isu yang sering di benturkan dan dipanaskan hingga gosong adalah isu konflik Suni-Syiah.

Sebelum gejolak konflik yang mengakibatkan terbunuhnya puluhan ribu orang ini, Suriah modern adalah negara yang penuh toleransi. Perbedaan, Suni-Syiah, Islam- non Islam yang telah terjadi sejak Zaman bahu lak disikapi bijak oleh masyarakat Suriah, hanya saja kepentingan politik asing yang dikemas sedemikian rupa kemudian di branded “pemberontakan” agar laku dijual , dan salah satu labél nya adalah “isu Suni-Syiah”, dengan marketing ala divide et impera, isu itu dihembuskan lebih kencang dengan rasa kebencian, ditambah lagi bumbu-bumbu hoax nan sedap, sehingga isu semacam itu ditelan menta-mentah oleh orang awam atau orang-orang pendengki di kedua belah pihak. Dalam konteks ini Negara Barat dan Amerika sukses menjadi kompor pemotivasi (provokator) pemberontakan, sementara pihak lain pemerintah Suriah didomplengi oleh rekan seperjuangan nya dari Rusia dan Iran. Sehingga kini istilah Suriah damai hanyalah cerita masa lalu.

Pertanyaan klasik nya adalah apakah benar isu Suni-Syiah adalah sebab dari konflik yang terjadi di Suriah? Jawabnya jelas Tidak, konflik fisik dengan isu Suni-Syiah itu timbul akibat meletusnya konflik Suriah tapi bukan sebab konflik.

Permasalahannya justru dipoint ini, bibit-bibit kebencian Suni-Syiah di Suriah yang berakibat saling bunuh-membunuh dengan ribuan korban itu kini mulai di Impor ke Indonesia. beruntungnya kekuatan para pihaknya tidak berimbang, Suni disini kuat dan mayoritas sementara Syiah tidak dominan, sehingga konflik tidak gayung bersambut. Akan tetapi bagaimanapun juga jika isu perpecahan itu selalu dibibit maka kelak ada masanya akan membesar dan menjadi semakin menguat, dan pada akhirnya isu-isu itu akan memecah belah Indonesia seperti yang terjadi di Suriah. Apalagi mengingat tidak sedikit orang Indonesia yang biasa menerima berita tanpa memilih-memilah dengan hanya alasan sesuai selera tanpa tabayun atau verifikasi.

Akhirul kata, Semoga kekhawatiran itu hanya lah fatamorgana disiang bolong, dan tidak akan pernah terjadi. semoga seluruh masyarakat sadar resiko perpecahan akibat konflik, dan justru menjadi solid karena sadar akan akibat dari konflik itu, dan semoga pemerintah bisa mengantisipasi untuk mencegah oknum-oknum atau golongan-golongan tertentu yang ingin mengimpor konflik Suriah ke Indonesia. Amin.

Gazacaust : Israel Jangan Lupakan Sejarah !

noreply@blogger.com (4za) — Tue, 15 Jul 2014 23:55:00 +0700

Jika pembantaian terhadap manusia dapat dibenarkan, maka orang yang paling bersyukur pastilah Hitler, karena menurut sejarah hitler lah orang yang dengan tega dan bangganya mengarsiteki pembunuhan Jews (Yahudi) pada perang dunia II, dengan salah satu alasan rasis bahwa jerman Uber Alles ( bangsa unggulan) dari ras Arya yang merasa telah di khianati Jews. Sehingga menurutnya pembantaian Jews tak dapat dihindarkan. Salah satu peristiwa mengerikan mengenai pembantaian Jews oleh Nazi Jerman dewasa ini populer dengan sebutan “holocaust”.

Perang Dunia telah berahir dengan kemenangan Uni Soviet dan Sekutu, Hitler diduga Bunuh diri dengan membakar dirinya bersama seorang wanita cantik kecintaannya yang baru sehari dinikahi, Eva Braun ! sementara para jendral dan perwira-perwira rezim fasis Nazi diadili di pengadilan Nuremberg.

Runtuhnya dinasti fasis Rich ke III Nazi Jerman pada perang dunia ke –II diharapkan mampu menjadi titik balik untuk dunia yang lebih ber-prikemanusiaan.

Disisi lain Jews yang senter menjadi korban kebijakan rasis Nazi, banyak melakukan Migrasi ke berbagai belahan dunia antara lain di Amerika Serikat dan Palestina.

Puluhan tahun telah berlalu kini Jews tidak lagi diburu seperti binatang, namun ironis orang-orang dari bangsa yang paling berpengalaman dalam penderitaan ini kini justru menciptakan penderitaan terhadap bangsa lain, Gaza dijadikan Penjara kota yang terisolasi. Namun pada perkembangan terbarunya gaza bukan lagi hanya terisolasi, tapi juga sebagai jagal pembantaian. Kini, gaza seakan menjadi tempat yang paling ideal untuk mencoba dan memamerkan rudal-rudal cangih Zionis Israel yang telah memakan banyak korban sipil.

menjadu lebih miris ketika bombardir ke Gaza itu disikapi oleh beberapa masyarakat jews layaknya pertujukan kembang api, wajar saja karena sikap orang-orang jews sekarang ini tidak merasakan bagaimana menderitanya pembantaian ketika Nazi melakukan hal yang sama terhadap kaumnya.

Tentu pembantaian israel ke Gaza itu bukanlah tak berdasar, mereka ingin menghabisi militan di Gaza yang dianggap menjadi parasit terhadap Israel, meskipun justru korban di Gaza mayoritasnya adalah anak-anak dan perempuan sipil tak berdosa. Namun secara logis alasan atas pembantaian tersebut tidak dapat dibenarkan sebab karena selain bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, juga identik dengan perlakuan Hitler yang mengarsiteki pembantaian jews pada Perang Dunia II.

maka jika tetap pada keyakinan terhadap pembantaian di Gaza maka Zionis Israel sepakat atas perlakuan keji hitler terhadap bangsanya. ~~hanya saja ini adalah Gazacaust:D~~

Ironi Demokrasi Mesir

noreply@blogger.com (4za) — Tue, 1 Apr 2014 20:19:00 +0700

Mesir mungkin menjadi contoh yang paling nyata dari keroposnya system Demokrasi dunia, hal itu bisa dilihat dan dirasakan pasca revolusi yang mengakibatkan jatuhnya rezim militer, Hosni Mubarok.. Pemilihan Presiden pasca revolusi yang pada saat itu dimenangkan oleh Muhammad Mursi dari kelompok Ikhwanul Muslimin tidak berlangsung lama sebab satu tahun setelah berhasil menjuarai pemilu dan menjadi Presiden pertama yang terpelih secara demokratis ahirnya Presiden dari Ikhwanul Muslimin itu di rampas kekuasaannya oleh rezim militer.

Secara politik , dikudetanya Presiden terpilih dari Ikhwanul Muslimin itu disebabkan dua hal mendasar, yang pertama yaitu karena pemenangnya adalah dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang notabane sejak awal dibenci dan sangat tidak diharakan oleh Militer yang masih relative kuat pada saat itu dan juga oleh dunia Internasional dari Negara-negara yang sebelumnya diuntungkan oleh kepemimpinan Hosni Mubarok.

Yang kedua adalah karena Ikhwanul Muslimin sebagai penguasa tidak memiliki sikap politik luar negeri yang jelas, sehingga tidak bisa membedakan antara negara kawan dan Negara lawan. Hal itu dapat dirasakan oleh pemerintah Morsi saat dikhianati oleh kerajaan Saudi Arabia, dimana saat itu Mesir dan Saudi bagai sahabat yang sepakat untuk mendukung oposisi untuk menjatuhkan rezim Bashar Assad di Suriah,, Ironisnya ketika pemerintahan Mesir digoyang oleh gejolak yang ahirnya menjadikan jalan kudeta Militer justru Negara Saudi Arabia menjadi negara yang pertama kali mendukung rezim Militer untuk kembali berkuasa.

Kesalahannya adalah karena Ikhwanul Muslimin mencoba untuk Independen dan selektif terhadap pengaruh luar baik barat ataupun timur yang deras mempengaruhi perpolitikan Mesir, akan tetapi disatu sisi pengaruhnya Ikhwanul Muslimin di Mesir belum mengakar kuat ke seluru sektor-sektor berpengaruh seperti militer, Sehingga sedikit gesekan politik yang dikemas sedemikan rupa mampu menyulut api perpecahan yang pada ahirnya dijadikan dalil militer untuk melakukan Kudeta. Sikap independen itu harus dibayar mahal oleh pemerintahan yang terpilih secara demokratis saat itu, Presiden Mursi harus rela terkudeta tanpa ada dukungan dari dunia internasional baik barat ataupun timur.

Sehingga konsep Demokrasi yang yang dibanga-bangakan dan diagungkan selama ini oleh dunia Internasional seakan dalam peraktiknya tak lebih dari omong kosong, yang artinya jika terpilih secara Demokartis saja belum cukup untuk dapat memimpin suatu Negara. Selain Terpilih dalam pemilu seseorang pemimpin harus dituntut untuk memiliki sikap politik bernegara yang jelas (baca:memihak), karena jika independen dianggap layak untuk dijatuhkan oleh dunia Internasional. Itu yang terjadi di Mesir saat Morsi terpilih. Ironis memang, tapi begitulah demokrasi bekerja dengan keironisannya.

Mengenang Kembali Lahirnya Gerakan Non Blok

noreply@blogger.com (4za) — Sat, 1 Mar 2014 19:47:00 +0700

Sumber gambar, www.indhie.com

Kunjungan Guruh Soekarnoputra, putra bungsu mantan Presiden Soekarno, ke Museum Josip Broz Tito, mantan Presiden Yugoslavia di Beograd, Serbia, Rabu (26/2/2014) mengingatkan kita pada bagaimana perjuangan Indonesia dan Yugoslavia serta negara berkembang lainya pada tahun 1979 untuk membentuk sebuah gerakan penting guna menciptakan dunia yang lebih beradab, Gerakan itu poluer dengan sebutan gerakan Non Blok.

Gerakan Non-Blok (GNB) yang dalam bahasa Inggris disebut Non-Aligned Movement/NAM) lahir dari deklarasi Havana opleh negara-negara berkembang pada tahun 1979, Deklarasi itu GNB menyatakan sebagai organisasi Internasional yang tidak berpihak kepada blok-blok dari kekuatan besar manapun. selain itu gerakan ini juga konsen pada perjuangan dalam menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, apartheid.

Di satu sisi GNB lahir untuk menyikapi semakin rentanya perang antara Blok Barat yang dinamakan NATO (Nort Atlantik Organization) yang didalamnya terdapat negara-negara seperti Amerika, Inggris, Belanda, Jerman Barat, Perancis dan Selandia Baru. Yang Berkonflik melawan Blok Timur atau pakta Warsawa (sekarang telah bubar) yang didalamnya terdapat Uni Sovyet, Ceko Slovekia, Honggaria,Jerman Timur, Polandia, Rumania.

Dari beberapa pemimpin negara berkembang yang mempelopori lahirnya GNB salah satunya adalah proklamator tercinta kita yaitu Soekarno, adapun beberapa tokoh pelopor lainnya antara lain Josip Broz Tito dari Yugoslavia, Gamal Abdul Nasir dari Mesir,Pandit Jawaharlal Nehru dari India Kwame Nkrumah dari Ghana.

Tujuan GNB anatara lain :

1. Mengalang persatuan dan kerja sama dalam bidang, ekonomi sosial dan budaya

2. Mengupayakan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa agar tidak terjadi perang antar blok\

3. Membantu bangsa-bangsa terjajah memperoleh kemerdekaan melalui jalan damai

Ahir kata, Selamat berbangga dengan Indonesia yang dalam sejarahnya memiliki sikap tegas melawan segala bentuk kekuatan yang tidak sesuai dengan nilai bangsa Indonesia.

(video) Anonymous : Singapore Dalam Serangan

noreply@blogger.com (4za) — Fri, 1 Nov 2013 23:07:00 +0700

Singapore kini digemparkan oleh serangan Cyber. Beberapa website pemerintah berhasil diretes oleh kelompok yang menamakan diri Anonymous, peretesan itu ditegarai karena pemerintah Singapore dianggap begitu membatasi warganya terhadap akses media sosial, Sehingga keadaan seperti itu menuntut gerakan Anonymous untuk mewarning pemerintahan Singapore. Bagi seorang yang suka dan mengikuti perkembangan kegiatan Hacking (carking) maka nama Anonymous bukan lah nama baru di dunia peretesan, sebab pada perjalanannya Anonymous diduga kuat telah sukses meretes berbagai website penting di dunia, bahkan mengkalim telah mengalahkan FBI dan NSA (bisa dilihat di Video di artikel paling bawah). Namun siapakah sebenarnya Anonymous?

Anonymous adalah pergerakan yang berfokus dalam perjuangan melawan ketidakadilan dengan media internet dalam hal ini dengan cara peretesan, Uniknya Anonymous tidak memiliki struktur keorganisasian yang jelas hanya sering terdengar selogan “Anonymous adalah semua orang. Semua orang adalah Anonymous” selain itu yang menarik dari pergerakan yang menurut sumber wekipedia eksis pada tahun 2003 ini adalah dalam menjalankan aksinya yaitu dengan mengunakan gambar atau foto Guy Fawkes atau yang kini lebih populer dengan V for Vendeta sebagai simbol perlawanan. Kenapa mengunakan foto Guy Fawkes ? untuk menjawab pertanyaan itu anda bisa cari di search Engine, atau minimal lihat Film V for Vendeta. :)

Berikut Video Ancaman Anonmyous ke pemerintah Singapore:

Surat Dakwaan ( syarat dan bentuk )

noreply@blogger.com (4za) — Fri, 4 Oct 2013 15:28:00 +0700

SURAT DAKWAAN

A. Pengertian dan Syarat

Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana. Demi keabsahannya, maka surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya sehingga memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat Formil

Diantara syarat formil yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum;

2. Berisi identitas terdakwa/para terdakwa

meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP). Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di depan sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain.

Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkanoleh hakim (vernietigbaar) dan bukan batal demi hukum karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan.

b. Syarat Materiil

1. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

Dalam menyusun surat dakwaan, Penguraian unsur mengenai waktu tindak pidana dilakukan adalah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hal-hal mengenai azas legalitas, penentuan recidive, alibi, kadaluarsa, kepastian umur terdakwa atau korban, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Begitu juga halnya dengan penguraian tentang tempat terjadinya tindak pidana dikarenakan berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan, ruang lingkup berlakunya UU tindak pidana serta unsur yang disyaratkan dalam tindak pidana tertentu misalnya “di muka umum, di dalam pekarangan tertutup) dan lain-lain.

2. Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

a. Uraian Harus Cermat

Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat/ teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

b. Uraian Harus Jelas

Jelas adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/ delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/ digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai Pelaku (dader/pleger), pelaku peserta (mede dader/pleger), penggerak (uitlokker), penyuruh (doen pleger) atau hanya sebagai pembantu (medeplichting). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian dan sebagainya. Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (obscuur libel). Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan :

1. Unsur tindak pidana yang dilakukan;

2. fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik;

3. cara perbuatn materiil dilakukan.

c. Uraian Harus Lengkap

Lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecer/ tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan.

Sebelum membuat Surat Dakwaan yang perlu diperhatikan tindak pidana yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan ialah pasal yang mengatur tindak pidana tersebut. Apabila penuntut sudah yakin atas tindak pidana yang akan didakwakan melanggar pasal terntu dalam KUHP, lalu yang perlu dilakukan oleh Penuntut Umum adalah membuat matriks tindak pidana tersebut. Matriks adalah kerangka dasar sebagai sarana mempermudah dalam pembuatan Surat Dakwaan. Matriks disusun sesuai dengan isi dan maksud pasal 143 KUHAP, karena Surat Dakwaan terancam batal apabila tidak memenuhi pasal 143 ayat (2) a dan b KUHAP. Bentuk matriks tersebut adalah sebagai berikut.

Syarat Formil	Syarat Materiil				Alat Bukti	Kualifikasi
Identitas Terdakwa	Locus & Tempus delictie	Pasal Delik	Unsur Pasal Delik	Perbuatan Materiil	Alat Bukti	Kualifikasi

Uraian Matriks

Ø Identitas Tersangka/terdakwa

Dalam menyusun urutan identitas tersangka atau terdakwa disesuaikan dengan urutan yang diatur dalam pasal 143 (2) a KUHAP

Ø Locus & Tempus Delictie

Tempat dan waktu terjadinya delik dinyatakan jelas :

a. Tempat : disebutkan kampung, kelurahan, kecamatan dan kabupaten

b. Waktu : dijelaskan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dan juga disebutkan waktu yang lain apabila dalam undang-undang itu ditentukan

Ø Pasal Delik yang dilanggar

Pasal dari delik yang akan didakwakan harus jelas

Ø Unsur delik

Unsur delik disusun sesuai dengan bunyi undang-undangnya, unsur delik ditulis dengan terperinci dan unsur dari satu tindak pidana tidak boleh lebih dari satu pun ketinggalan

Ø Perbuatan materiil atau fakta

- uraian perbuatan materiil harus berupa pengertian yuridis dan perbuatan yang menggambarkan dari tiap unsur delik

- Uraian harus jelas dari tiap unsur delik dan terpisah antara unsur delik satu dengan unsur delik yang lain

Ø Alat bukti

Alat bukti di sini adalah semua alat bukti yang sah menurut hukum yang terdapat dalam Berita Acara dan mendukug pembuktian tindak pidana yang didakwakan.

Ø Kualifikasi

Dengan uraian perbuatan materiil yang didukung oleh alat bukti dapat ditentukan kualifikasi tindak pidana yang akan dibuktikan di muka sidang pengadilan.

Surat dakwaan disusun sesuai dengan isi matriks (seperti di atas) secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan syarat formil dan materiil yang diatur dalam pasal 143 (2) a dan b KUHAP.

B. Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak pernah diatur berkenaan dengan bentuk dan susunan dari Surat Dakwaan. Sehingga dalam praktek hukum masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman prakteknya masing-masing namun demikian tetap berdasarkan pada persyaratan yang diatur dalalm pasal 143 ayat 2 KUHAP. Dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk surat dakwaan antara lain :[1]

1) Surat Dakwaan Tunggal

Dalam Surat Dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, misalnya penuntut umum merasa yakin apabila terdakwa telah melakukan perbuatan “pencurian” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP maka terdakwa hanya didakwa dengan pasal 362 KUHP.

2) Surat Dakwaan Subsider/Berlapis

Dalam Surat Dakwaan yang berbentuk subsider di dalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidannya sampai dengan yang paling ringan. Akan tetapi yang sesungguhnya didakwakan terhadap terdakwa terdakwa dan yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya “satu” dakwaan. Dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa Dalam praktiknya Surat Dakwaan disusun sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa …………………dst (melanggar pasal 340 KUHP)

Subsidair:

Bahwa ia terdakwa …………………dst (melanggar pasal 338 KUHP)

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa …………………dst (melanggar pasal 355 ayat (2) KUHP)

3) Surat Dakwaan Alternatif

Dalam Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusannya mirip dengan bentuk Surat Dakwaan Subsidair, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Jadi terserah kepada penuntut umum tindakan mana yang dinilai telah berhasil dibuktikan di depan pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan. Sering terjadi penuntut umum mendapatkan suatu kasus pidana yang sulit menentukan salah satu pasal diantara 2-3 pasal yang saling berkaitan unsurnya, karena tidak pidana itu unsure yang menimbulkan keraguan bagi penuntut umum untuk menentukan diantara 2 pasal atau lebih atas satu tindak pidana. Dalam praktek disusun sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 362 KUHP)

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 372 KUHP)

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 378 KUHP)

4) Surat Dakwaan Kumulatif

Dalam Surat Dakwaan Kumulatif didakwakan secara serempak beberapa delik/ dakwaan yang masing-masing berdiri sendiri (Samenloop/Concursus/ Perbarengan), yang dalam praktik disusun sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 365 KUHP)

Kedua:

Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 368 KUHP)

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 378 KUHP)

5) Surat Dakwaan Kombinasi

Dalam Surat Dakwaan Kombinasi didakwakan beberapa delik secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsider dan dakwaan alternatif secara serempak/ sekaligus, yang dalam praktik disusun sebagai berikut :

Kesatu :

Primair:

Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 340 KUHP)

Subsidair:

Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 338 KUHP)

Kedua :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 368 KUHP)

Atau
Kedua:

Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 378 KUHP)

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 372 KUHP)

[1] H.M.A. Kuffal, SH. 2003.Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang. UMM Press

Perihal Gugagatan Dalam Hukum Perdata

noreply@blogger.com (4za) — Fri, 4 Oct 2013 14:47:00 +0700

GUGATAN

A. Umum

Gugatan dalam hukum perdata terdiri dari Gugatan Permohonan (voluntair) dan Gugatan Kontentiosa. Gugatan permohonan menurut Mahkamah Agung adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Ciri-ciri dari suatu permohonan sebagai berikut:

1. masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only).

2. permohonan tidak menyangkut sengketa dengan pihak lain;

3. tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (ex-parte).

Sedangkan Gugatan Kontentiosa adalah gugatan perdata yang mengandung permasalahan dengan orang lain yang mengandung sengketa atau perselisihan di antara para pihak (between contending parties) yang diajukan kepada ketua pengadilan untuk diperiksa dan diputus.

Gugatan Kontentiosa kita temukan dalam, pertama di Pasal 118 ayat (1), 119 dan 120 HIR dengan menyebut istilah ”Gugatan Perdata dan Gugatan”; kedua di Pasal 1 RV menyebut Gugatan Kontentiosa dengan istilah ”Gugatan” yang berbunyi ”tiap-tiap proses perkara perdata....,dimulai dengan suatu pemberitahuan gugatan....”. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, Gugatan Kontentiosa adalah adalah tuntutan perdata (burgerlijke vordering) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. Mahkamah Agung menyebut Gugatan Kontentiosa dalam putusannya yang berbunyi ”selama proses perkara belum diperiksa di persidangan, penggugat berhak mencabut gugatan dengan persetujuan tergugat”.

B. Tahapan Pemeriksaan

Tahapan mekanisme pemeriksaan perkara perdata adalah sebagai berikut:

C. Syarat-syarat Gugatan

C.1. Syarat Formil

Syarat formal dari suatu gugatan, dapat dirinci sebagai berikut :

a. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan

dalam surat gugatan biasanya disebutkan secara tegas tempat dimana gugatan itu dibuat. Misalnya apakah gugatan dibuat di tempat domicili penggugat atau di tempat kuasanya. Selanjutnya disebutkan tanggal, bulan dan tahun pembuatan gugatan itu. Tanggal yang termuat pada kanan atas surat gugatan itu hendaklah sama dengan tanggal yang dimuat pada materai surat gugatan. Apabila terdapat perbedaan tanggal, maka tanggal pada materai yang dianggap benar.

b. Materai

dalam prakteknya, surat gugatan wajib diberi materai secukupnya. Suatu surat gugatan yang tidak dideri materai bukan berarti batal, tetapi akan dikembalikan untuk diberi materai. Pada materai itu kemudian diberi tanggal, bulan dan tahun pembuatan atau didaftarkannya gugatan itu di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri.

c. Tanda Tangan

Tanda tangan (handtekening) dalam Surat Gugatan merupakan syarat formil sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 118 ayat (1) HIR, bahwa bentuk surat permohonan ditandatangani penggugat atau kuasanya. Menurut Pasal St. 1919-776, Penggugat yang tidak dapat menulis, dapat membubuhkan Cap Jempol ─ berupa ibu jari tangan ─ di atas Surat Gugatan sebagai pengganti tanda tangan. Surat Gugatan yang dibubuhkan Cap Jempol selanjutnya dilegalisir di pejabat yang berwenang ─ misalnya Camat, Notaris, Panitera ─, namun bukan hal yang ”Imperatif” mengakibatkan (rechts gevolg) gugatan menjadi cacat hukum secara formil, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 769 K/Sip/1976 yang berbunyi ”....cap jempol yang tidak dilegalisir, tidak mengakibatkan surat gugatan batal demi hukum (van rechtswege nietig), tetapi cukup diperbaiki dengan jalan menyuruh penggugat untuk melegalisir”;

C. 1. Syarat Materiil

a. Identitas Para Pihak

dalam suatu surat gugatan haruslah jelas diuraikan mengenai identitas Penggugat/Para Penggugat atau tergugat/para tergugat.

Identitas itu umumnya menyangkut :

1). Nama lengkap;

2). Tempat Tanggal Lahir/ Umur;

3). Pekerjaan;

4). Alamat atau domicili

Dalah hal penggugat atau tergugat adalah suatu badan hukum, maka harus secara tegas disebutkan dan siapa yang berhak mewakilinyamenurut anggaran dasar atau peraturan yang berlaku. Atau ada kalanya kedudukan sebagai penggugat atau tergugat itu dilakukan oleh cabang dari badan hukum itu, maka harus secara jelas disebutkan mengenai identitas badan hukum itu.

Penyebutan identitas para pihak dalam gugatan. Penyebutan ini merupakan syarat mutlak (absolute) keabsahan Surat Gugatan, yang apabila tidak dicamtumkan berimplikasi pada gugatan cacat hukum. Landasarn yuridis keharusan pencamtuman identitas adalah untuk penyampaian panggilan dan pemberitahuan.

b. Dasar-dasar gugatan (Fundamentum Petendi/Posita)

Dasar gugatan (grondslag van de lis ) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan bahwa, setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Mengenai Dasar Gugatan, muncul dua teori: Pertama, Substantierings Theori. Teori ini mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; dan Kedua, Individualisering Theori. Teori ini menjelaskan bahwa peristiwa hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar gugatan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sep/1971, yang menegaskan bahwa, ”....perumusan kejadian materi secara singkat sudah memenuhi syarat....”.

Di dalam praktek posita itu mencakup hal-hal sebagai berikut:

1). Obyek Perkara

2). Fakta-Fakta Hukum

3). Kualifikasi Perbuatan Tergugat

4). Uraian Kerugian

5). Hubungan Posita Dengan Petitum.

c. Petitum

Dalam Pasal 8 Nomor 3 RBg disebutkan bahwa petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan ini akan terjawab di dalam amar putusan. Oleh karena itu petitum harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim. Disamping itu petitum harus berdasarkan hukum dan harus didukung pula oleh posita. Posita yang tidak didukung oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibatnya tuntutan ditolak oleh hakim.

Dalam praktek peradilan, petitum dapat terbagi ke dalam tiga bagian yaitu:

1). Petitum Primer;

Petitum ini merupakan tuntutan yang sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita. Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta atau dituntut.

2). Petitum Tambahan;

Merupakan tuntutan pelengkap dari pada tuntutan primer. Biasanya dapat berupa:

· Tuntutan agar tergugat membayar biaya perkara;

· Tuntutan uitvoerbaar bij voorraad, yaitu tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

· Tuntutan provisionil, yaitu hal yang dimintakan oleh penggugat agar dilaksanakan tindakan sementara yang sangat mendesak sebelum putusan akhir diucapkan;

· Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga muratoir;

· Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom);

3). Petitum Subsider;

Diajukan oleh penggugat untuk mengantisipasi barangkali tuntutan pokok atau tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan ini berbunyi ”agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar:” atau ”mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)”

Cara dan teknik pembuatan surat gugatan

A. Langkah-langkah persiapan

Agar supaya berhasil membuat surat gugatan dengan baik maka diperlukan adanya langkah persiapan. Adapun maksud dan tujuan diperlukan langkah-langkah persiapan tersebut diteliti secara cermat, detail dan terperinci agar supaya surat gugatan sedikit mungkin terjadi adanya jesalahan formal yang dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima. Apabila hal ini sampai terjadi, maka akan berakibat perkara akan berlarut larut serta pengeluaran biaya akan semakin banyak.

Pada hakekatnya langkah-langkah persiapan cara dan teknik pembuatan surat gugatan itu meliputi tindakan sebagai berikut :

1. Teknik mempelajari obyek sengketa.

Penggugat dan kuasanya haruslah benar-benar menguasai bahwa obyek sengketa merupakan pangkal pokok gugatan serta penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan terhadap barang tersebut.

Teknik mempelajari obyek sengketa haruslah memperhatikan factor-faktor sebagai berikut :

· karena keberhasilan suatu surat gugatan tergantung adanya obyek sengketa, maka diperlukan tindakan secara cermat, teliti dan terperinci dari penggugat atau kuasanya terhadap eksistensi obyek sengketa baik secara formal maupun material dalam surat gugatan. Misalnya apabila obyek sengketa berupa tanah, maka dalam surat gugatan hendaknya dijelaskan secara terperinci mengenai bagaimana cara memperolehnya, hubungan hokum dengan penggugat, luas dan batas-batas tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik.

· Dalam mempelajari teknik obyek sengketa haruslah diperhatikan masalah kompetensi dimana surat gugatan tersebut harus diajukan. Apabila hal ini diabaikan maka berakibat gugatan tidak dapat diterima. Khusus terhadap tanah, maka gugatan diajukan kepada pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak (pasal 142 Rbg).

· Bahwa dalam mempelajari obyek sengketa hendaknya harus diperhatikan penguasaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, surat edaran mahkamah agung dan peraturan mahkamah agung RI yang berlaku dan diterapkan dalam praktik.

· Bahwa dalam mempelajari teknik obyek sengketa harus dicermati dengan seksama bahwa penggugat benar-benar sebagai pemilik barang dari obyek sengketa atau merupakan empunya yang berhak atas hak tertentu. Untuk itu perlu dicermati terhadap alat-alat bukti yang dapat berupa bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah

2. Kelengkapan formal surat gugatan

Setelah tahap teknik mempelajari obyek sengketa, maka berikutnya hendaknya diperhatikan masalah kelengkapanformal dari surat gugatan. Kelengkapan formal ini meliputi subyek gugatan baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat atau turut tergugat. Pada kelengkapan formal ini hendaknya harus jelas identitas (nama, umur dan alamat) para pihak yang berperkara dan khusus terhadap pihak yang digugat haruslah semuanya di ikutsertakan sebagai tergugat/turut tergugat dalam surat gugatan itu. Hal ini haruslah dicermati secermat mungkin dan diperhatikan secara baik oleh karena apabila kelengkapan formal dari surat gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatan mereka tidak digugat maka akan berakibat surat gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Kelengkapan material surat gugatan

Kelengkapan material ini pada asasnya walaupun lebih intens akan dipergunakan pada tahap pembuktian hendaknya harus telah dipersiapkan seawal dan sedini mungkin, khususnya terhadap alat-alat bukti. Apabila memungkinkan dalam perkara perdata bukti surat merupakan bukti yang cukup menentukan dengan sifat kebenaran formal yang dicari maka hendaknya bukti surat tersebut harus akurat, kuat dan meyakinkan sehingga dapat menjadi bukti sempurna. Selain itu pula hendaknya juga harus didukung oleh alat bukti lain seperti saksi, persangkaan dan bukti lainnya.

Perlu ditekankan guna mendukung materi dan tujuan dari surat gugatan maka penggugat atau kuasanya sedapat mungkin mengajukan permohonan terhadap sita jaminan baik berupa penyitaan barang bergerak dan barang tidak bergerak milik tergugat.

B. Fundamentum Petendi / Posita

Pada hakekatnya fundamentum petendi terdiri atas bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa. Dalam praktik peradilan baik pada putusan hakim dan dalam surat gugatan lazim disebut dengan istilah “tentang duduknya perkara” atau “kasus posisi”. Kemudian ada juga bagian yang berisikan penguraian tentang hukumnya yang menjadi dasar yuridis gugatan. Penguraian tentang hukumnya ini tidak perlu dicantumkan ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang menjadi dasar yuridis gugatan oleh karena apabila di sebutkan hak tersebut dalam praktik terkesan “menggurui hakim”. Maka hanya kewajiban para pihak saja menguraikan peristiwa-peristiwa dan penguraian tentang hukumnya sedangkan penerapan pasal-pasal merupakan tugas hakim mempertimbangkan yang dituangkan dalam putusannya.

C. Petitum

Petitum pada hakekatnya merupakan perumusan secara tegas dan jelas terhadap apa yang menjadi tuntutan penggugat kepada tergugat atau turut tergugat yang akan diputus oleh hakim dalam amar putusannya.

Pada praktik di pengasilan mengenai aneka tuntutan atau petitum dapat diaktegorikan dengan penyebutan tuntutan “primair” dan “subsidair” atau ada juga dengan formulasi “dalam Provisi” “Dalam Pokok Perkara”.

Dalam surat gugatan maka petitum harus dimintakan secara tegas dan bila tidak demikian maka gugatan menjadi “obscure libel” dan tidak sempurna karena itu gugatan tidak dapat diterima dan untuk itu hakim terikat pada petitum yang diajukan dan tidak boleh melebihi dari apa yang dituntut dan apabila putusan hakim melebihi dari apa yang dituntut maka menurut putusan Mahkamah Agung RI (Nomor:443 k/Sip/1983) putusan demikian pada tingkat kasasi akan dibatalkan.

D. Bentuk , format dan pengertian surat gugatan

Mengenai bentuk dan format serta pengetikan surat gugatan tidak ada pengaturan yang baku dalam perundang-undangan. Akan tetapi walaupun demikian bukan berarti penggugat atau kuasanya dapat menentukan bentuk, format dan pengetikan surat gugatan dengan seenaknya sendiri tanpa mengindahkan etika dan nilai-nilai keindahan / kebersihan.

Hendaknya format dan bentuk serta pengetikan surat gugatan dibuat serapi, seindah dengan format dan bentuk yang dapat menggugah hati nurani hakim. Maka untuk itu diperlukan dan diusahakan surat gugatan diketik serapi mungkin, bersih dan terang serta bebas dari kesalahan pengetikan atau bersih dari coretan serta sejauh mungkin dihindari adanya tipe-ex. Buatlah opini dan perasaan hakim bahwa penggugat atau kuasannya adalah orang yang benar-benar mendambakan keadilan atau ingin menegakkan hak-haknyasesuai rasa keadilan sehingga dengan demikian surat gugatan tersebut tidak mencerminkan dibuat dengan secara “tergesa-gesa”, “asal-asalan” saja. Hal ini walaupun tidak bersifat teknis yuridis, akan tetapi perlu diperhatikan secara seksama oleh karena hakim juga manusia biasa yang mempunyai etika, perasaan akan nilai-nilai keindahan dan kerapihan serta kebersihan.

Tentang Surat Kuasa

noreply@blogger.com (4za) — Fri, 4 Oct 2013 14:38:00 +0700

A. Surat Kuasa Secara Umum

Surat kuasa diatur dalam buku III KUH Perdata, HIR dan RBG sebagai salah satu syarat pengajuan gugatan yang diwakilkan kepada seorang advokat atau penasihat hukum. Dalam KUH Perdata surat kuasa diatur dalam Pasal 1792. Menurut R. Subekti, ”pemberian surat kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Suatu surat kuasa menjadi penting karena mempunyai sifat:

1. penerima kuasa berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa, artinya penerima kuasa mempunyai hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (full power);

2. pemberian kuasa bersifat konsensual (consensuale overeenkomst), artinya surat kuasa adalah suatu perjanjian berdasarkan kesepakatan (agreement) kedua belah pihak antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Perjanjian tersebut dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik, maupun bawah tangan serta lisan. Perjanjian kuasa menurut Pasal 1793 ayat (2) KUH Perdata dapat juga terjadi secara diam-diam;

3. pemberian kuasa bersifat garansi-kontrak, artinya pemberian kuasa terbatas pada kewenangan yang diberikan pemberi kuasa sebagaimana digariskan 1806 KUH Perdata.

Suatu surat kuasa berakhir apabila pemberi kuasa mencabut kuasanya (revocation herroepen) secara lisan dan tertulis (Vide Pasal 1813 KUH Perdata). Di samping itu juga surat kuasa dapat dicabut apabila ada kesepakatan kedua belah pihak, karena salah satu sifat surat kuasa sebagai perjanjian antara dua pihak (Vide Pasal 1838 KUH Perdata). Kekuasaan mencabut surat kuasa tidak hanya ada ditangan pemberi kuasa, sebab Pasal 1817 KUH Perdata menegaskan bahwa penerima kuasa dapat melepaskan haknya –bertindak untuk dan atas nama kepentingan pemberi kuasa– dengan memberitahukan kepada pemberi kuasa.

Dalam praktik, surat kuasa dapat diperjanjikan secara absolute, artinya pemberian kuasa tidak dapat dicabut salah satu pihak –pemberi dan penerima kuasa– kecuali ada ”Persetujuan Bersama” sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 0731 K/Sip/1975, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan (morals and public order) sebagaimana yang digariskan Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga menciptakan kepastian hukum (rule of law).

Pengecualian atas itu adalah terhadap surat kuasa dalam transaksi tanah, di mana pemilik tanah dilarang memberi kuasa mutlak kepada kuasa untuk menjual tanah miliknya, yang tertuang dalam Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982. Larangan tersebut dikeluarkan karena dalam praktik banyak penyalah-gunaan kekuasaan (abuse of power) yang dilakukan kuasa.

B. Jenis Surat Kuasa

Jenis kuasa dalam dunia hukum ada empat jenis:

1. kuasa umum, adalah kuasa yang diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata yang bertujuan mengurus kepentingan pemberi kuasa misalnya pengurusan harta kekayaan;

2. kuasa khusus, adalah pemberian kuasa yang diberikan dengan kewenangan yang sifatnya khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1795 KUH Perdata. Kewenangan tersebut untuk bertindak di depan institusi peradilan mewakili kepentingan hukum (law interset) pemberi kuasa dengan syarat-syarat diatur dalam Pasal 123 HIR;

3. kuasa istimewa, adalah surat kuasa yang sifatnya khusus dikarenakan ada kepentingan pemberi kuasa yang sangat penting, misalnya peletakkan hipotek atau hak tanggungan kepunyaan pemberi kuasa, membuat perdamaian dan pengucapan sumpah, untuk dilakukan penerima kuasa. Surat kuasa istimewa diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata, Pasal 157 HIR dan Pasal 184 RBG. Pemberian kuasa istimewa harus berbentuk akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yakni Notaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 123 HIR;

4. kuasa perantara, adalah surat kuasa yang lazim disebut kuasa agen yang ditemukan dalam Pasal Pasal 1792 KUH Perdata dan Pasal 62 KUH Dagang, di mana pemberi kuasa memberi perintah kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai perwakilan/agen untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga.

Penahanan

noreply@blogger.com (4za) — Sun, 29 Sep 2013 02:11:00 +0700

Dasar penahanan:
a. Unsur Objektif/Yuridis:
– Tindak pidana yg disangkakan diancam dgn 5 (lima) tahun penjara atau lebih.
– Pidana dlm psl 282/3(kesusilaan), 296(perbuatan cabul), 335/1(perbuatan tdk menyenangkan, pencemaran nama baik), 351/1(penganiayaan berat kecuali percobaan penganiayaan), 372(penggelapan), 378(penipuan), 379a(penipuan), 453, 454, 455, 459, 480 dan 506 KUHAP, 25 dan 26 stbld 1931 no. 471 (pelanggaran terhadap ordonansi beacukai), psl 1, psl 2 dan psl 4 UU TP Imigrasi
b. Unsur Subjektif:
Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana (psl 21/1 KUHAP).

Tata cara penahanan
a. dengan surat perintah penahanan dari penyidik/penuntut umum/hakim yg berisi:
– identitas tersangka,
– menyebut alasan penahanan,
– uraian singkat kejahatan yg disangkakan,
– menyebut dgn jelas ditempat mana tersangka ditahan. (psl 21/2)
b. menyerahkan tembusan surat perintah penahanan kpd keluarga tersangka.

Keberatan atas penahanan:
a. tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dpt mengajukan keberatan atas penahanan atau atas jenis penahanan yang dikenakan kepada tersangka kpd penyidik yg melakukan penahanan itu (psl 123/1)
b. apabila dlm waktu 3 (tiga) permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau PH dpt mengajukan hal itu kpd atasan penyidik (psl 123/3).
c. Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dlm ayat tersebut dapat mengabulkan permintaan dgn atau tanpa syarat (psl 123/5).

Jenis-jenis penahanan:
a. Rumah tahanan negara,
b. Rumah, dan
c. Kota (psl 22/1)

Penahanan rutan
Tersangka atau terdakwa yang masih sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan ditahan di Rutan.

Pengeluaran tahanan
a. pengeluaran tahanan atas permintaan penyidik utk kepentingan pemeriksaan (psl 112)
b. pengeluaran tahanan karena pengalihan jenis penahanan (psl 22/1 dan 3b)

Pembebasan tahanan
a. apabila seorang tersangka/terdakwa tidak diperlukan lagi penahanan guna kepentingan pemeriksaan, instansi yg melakukan penahanan dpt atau berwenang utk memerintahkan pembebasan tahanan dari rutan (psl 24, 25, 26, 27, 28)
b. apabila hukuman yg dijatuhkan telah sesuai dgn masa tahanan yg dijalani, pejabat rutan berwenang utk mengeluarkan seorang tahanan dari rutan apabila putusan peminadanaan yang dijatuhkan pengadilan terhadap tahanan telah menpunyai kekuatan hukum tetap, sedang pemidanaan yg dijatuhkan pengadilan sama lamanya dgn masa tahanan yg dijalani. Kepala rutan tdk memerlukan surat perintah dari instansi manapun utk membebaskan tahanan.

Pembebasan tahanan demi hukum
Apabila masa tahanan telah habis, tetapi tidak ada surat perpanjangan penahanan. Maka kepala rutan harus membebaskan tahanan dari rutan.

Penahanan kota
Dilakukan di kota/desa/kampung tempat kediaman tersangka. Selama dlm tahanan wajib melapor pada waktu yg ditentukan (psl 22/3)

Pengalihan jenis penahanan (psl 23)
Tata cara pengalihan penahanan:
a. Oleh penyidik dan penuntut umum dilakukan dgn surat perintah tersendiri yg berisi dan bertujuan utk mengalihkan jenis penahanan.
b. Jika yg melakkan pengalihan itu hakim, perintah pengalihan penahanan dituangkan dlm bentuk surat penetapan.
c. Setiap orang yang ditahan dpt mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan dari penahanan rutan ke jenis penahanan rumah atau jenis penahan kota.

Pengurangan masa tahanan:
a. Penahanan rutan, pengurangannya sama dengan jumlah masa penahanan.
b. Penahanan rumah,pengurangannya sama dengan 1/3 x jumlah masa penahanan.
c. Penahanan kota, jumlah pengurangan masa penahanannya sma dengan 1/5 x jumlah masa penahanan kota yang telah dijalani. (psl 22/5)

Kunjungan penasihat hukum ke rutan
Harus meminta ijin dulu dari instansi yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan (psl 20 Per MenKeh No. M.04.UM.01.06/1983)

Penangguhan penahanan
Atas permintaan tersangka atau terdakwa penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. (psl 31 KUHAP Jo. Psl 35 dan 36 PP no. 27/1983 Jo. Psl 25 Per MenKeh No. M.04.UM.01.06/1983. tgl 16 Desember 1983 Jo. Kep MenKeh No. M.14-PW.07.03/1983 tanggal 10 Desember 1983)

Macam-macam/Jenis/Contoh Ideologi di Dunia

noreply@blogger.com (4za) — Sun, 29 Sep 2013 02:02:00 +0700

Liberalisme

Mengenai konsep liberalisme, dapat kita tarik beberapa pokok pemikiran yang terkandung di dalamnya, sebagai berikut:
1. inti pemikiran : kebebasan individu
2. perkembangan : berkembang sebagai respons terhadap pola kekuasaan negara yang absolut, pada tumbuhnya negara otoriter yang disertai dengan pembatasan ketat melalui berbagai undang-undang dan peraturan terhadap warganegara
3. landasan pemikirannya adalah bahwa menusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi-pekerti, tanpa harus diadakannya pola-pola pengaturan yang ketat dan bersifat memaksa terhadapnya.
4. system pemerintahan (harus): demokrasi

Konservatisme

Hal atau unsure yang terkandung di dalamnya, antara lain:
1. inti pemikiran : memelihara kondisi yang ada, mempertahankan kestabilan, baik berupa kestabilan yang dinamis maupun kestabilan yang statis. Tidak jarang pula bahwa pola pemikiran ini dilandasi oleh kenangan manis mengenai kondisi kini dan masa lampau
2. filsafatnya adalah bahwa perubahan tidak selalu berarti kemajuan. Oleh karena itu, sebaiknya perubahan berlangsung tahap demi tahap, tanpa menggoncang struktur social politik dalam negara atau masyarakat yang bersangkutan.
3. landasan pemikirannya adalah bahwa pada dasarnya manusia lemah dan terdapat “evil instinct and desires” dalam dirinya. oleh karena itu perlu pola-pola pengendalian melalui peraturan yang ketat
4. system pemerintahan (boleh): demokrasi, otoriter

Komunisme

Gelombang komunisme abad kedua puluh ini, tidak bisa dilepaskan dari kehadiran Partai Bolshevik di Rusia. Gerakan-gerakan komunisme international yang tumbuh sampai sekarang boleh dikatakan merupakan perkembangan dari Partai Bolshevik yang didirikan oleh Lenin
1. inti pemikiran: perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas dimasyarakat, sehingga negara hanya sasaran antara.
2. landasan pemikiran : a. penolakan situasi dan kondisi masa lampau, baik secara tegas ataupun tidak, b. analisa yang cendrung negatif terhadap situasi dan kondisi yang ada, c. berisi resep perbaikan untuk masa depan dan, d. rencana-rencana tindakan jangka pendek yang memungkinkan terwujudnya tujuan-tujuan yang berbeda-beda.
3. system pemerintahan (hanya): otoriter/totaliter/dictator

Marxisme

Marxisme, dalam batas-batas tertentu bisa dipandang sebagai jembatan antara revolusi Prancis dan revolusi Proletar Rusia tahun 1917. Untuk memahami Marxisme sebagai satu ajaran filsafat dan doktrin revolusioner, serta kaitannya dengan gerakan komunisme di Uni Soviet maupun di bagian dunia lainnya, barangkali perlu mengetahui terlebih dahulu kerangka histories Marxisme itu sendiri.
Berbicara masalah Marxisme, memang tidak bisa lepas dari nama-nama tokoh seperti Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820-1895). Kedua tokoh inilah yang mulai mengembangkan akar-akar komunisme dalam pengertiannya yang sekarang ini. Transisi dari kondisi masyarakat agraris ke arah industrialisasi menjadi landasan kedua tokoh diatas dalam mengembangkan pemikirannya. Dimana eropa barat telah menjdai pusat ekonomi dunia, dan adanya kenyataan di mana Inggris Raya berhasil menciptakan model perkembangan ekonomi dan demokrasi politik.

Tiga hal yang merupakan komponen dasar dari Marxisme adalah :
1. filsafat dialectical and historical materialism
2. sikap terhadap masyarakat kapitalis yang bertumpu pada teori nilai tenaga kerja dari David Ricardo (1772) dan Adam Smith (1723-1790)
3. menyangkut teori negara dan teori revolusi yang dikembangkan atas dasar konsep perjuangan kelas. Konsep ini dipandang mampu membawa masyarakat ke arah komunitas kelas.
Dalam teori yang dikembangkannya, Marx memang meminjam metode dialektika Hegel. Menurut metode tersebut, perubahan-perubahan dalam pemikiran, sifat dan bahkan perubahan masyarakat itu sendiri berlangsung melalui tiga tahap, yaitu tesis (affirmation), antitesis (negation), dan sintesisI (unification). Dalam hubungan ini Marx cendrung mendasarkan pemikiran kepada argumentasi Hegel yang menandaskan bahwa kontradiksi dan konflik dari berbagai hal yang saling berlawanan satu sama lain sebenarnya bisa membawa pergeseran kehidupan social-politik dari tingkat yang sebelumnya ke tingkat yang lebih tinggi. Selain dari itu, suatu tingkat kemajuan akan bisa dicapai dengan jalan menghancurkan hal-hal yang lama dan sekaligus memunculkan hal-hal yang baru.

Feminisme

1.Inti pemikiran : emansipasi wanita
2. Landasan pemikiran: bahwa wanita tidak hanya berkutat pada urusan wanita saja melainkan juga dapat melakukan seprti apa yang dilakukan oleh pria. Wanita dapat melakukan apa saja.
3. System pemerintahan: demokrasi

Sosialisme

Hal-hal pokok yang terkandung dalam Sosialisme, adalah:
1. inti pemikiran : kolektifitas (kebersamaan) (gotong royong)
2. filsafatnya : pemerataan dan kesederajatan
bahwa pengaturan agar setiap orang diperlakukan sama dan ada pemerataan dalm berbagai hal (pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha,dll)
3. landasan pemikiran : bahwa masyarakat dan juga negara adalah suatu pola kehidupan bersama. Manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri, dan manusia akan lebih baik serta layak kehidupannya jika ada kerja sama melalui fungsi yang dilaksakan oleh negara
4. system pemerintahan (boleh): demokrasi, otoriter

Fasisme

Semboyan fasisme, adalah “Crediere, Obediere, Combattere” (yakinlah, tunduklah, berjuanglah). Berkembang di Italia, antara tahun 1992-1943. setelah Benito Musolini terbunuh tahun 1943, fasisme di Italia berakhir. Demikian pula Nazisme di Jerman. Namun, sebagai suatu bentuk ideology, fasisme tetap ada.

Fasisme banyak kemiripannya dengan teori pemikiran Machiavelistis dari Niccolo Machiavelli, yang menegaskan bahwa negara dan pemerintah perelu bertindak keras agar “ditakuti” oleh rakyat. fasisme di Italis (=Nazisme di Jerman), sebagai system pemerintahan otoriter dictator memang berhasil menyelamatkan Italia pada masa itu (1922-1943) dari anarkisme dan dari komunism. Walaupun begitu, kenyataannya adalah, bahwa fasisme telah menginjak-nginjak demokrasi dan hak asasi.

1. Inti pemikiran : negara diperlukan untuk mengatur masyarakat
2. filsafat : rakyat diperintah dengan cara-cara yang membuat mereka takut dan dengan demikian patuh kepada pemerintah. Lalu, pemerintah yang mengatur segalanya mengenai apa yang diperlukan dan apa yang tidak diperlukan oleh rakyat
3. landasan pemikiran : suatu bangsa perlu mempunyai pemerintahan yang kuat dan berwibawa sepenuhnya atas berbagai kepentingan rakyat dan dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. oleh karena itu, kekuasaan negara perlu dipergang koalisi sipil dengan militer yaitu partai yang berkuasa (fasis di Italia, Nazi di Jerman, Peronista di Argentina) bersama-sama pihak angkatan bersenjata
4. system pemerintahan (harus) : otoriter

Kapitalisme

Kapitalisme adalah bentuk system perokonomian
1. inti pemikiran : perkonomian individu
2. fisafat : negara tidak boleh mencampuri kegiatan-kegiatan perekonomian, khususnya menyangkut kegiatan perekonomian perseorangan
3. landasan pemikiran : kebebasan ekonomi yang bersifat perseorangan pada instansi terakhir akan mampu mengangkat kemajuan perekonomian seluruh masyarakat
4. system pemerintahan : demokrasi.

Demokrasi

Demokrasi artinya hukum untuk rakyat oleh rakyat. kata ini merupakan himpunan dari dua kata : demos yang berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan. Jadi artinya kekuasaan ditangan rakyat.

Sebenarnya pemikiran untuk melibatkan rakyat dalam kekuasaan sudah muncul sejak zaman dahulu. Di beberapa kota Yunani didapatkan bukti nyata yang menguatkan hal ini, seperti di Athena dan Sparta. Hal ini pernah diungkapkan Plato, bahwa sumber kepemimpinan ialah kehendak yang bersatu milik rakyat. dalam suatu kesempatan Aristoteles menjelaskan macam-macam pemerintahan, dengan berkata,“ada tiga mcam pemerintahan: kerajaan, aristokrasi, republik, atau rakyat memagang sendiri kendali urusannya.”

1. inti pemikiran: kedaulatan ditangan rakyat
2. filsafat : menurut Dr. M. Kamil Lailah menetapkan tiga macam justifikasi ilmiah dari prinsip demokrasi, yaitu: a. ditilik dari pangkal tolak dan perimabngan yang benar, bahwa system ini dimaksudkan untuk kepentingan social dan bukan untuk kepentingan individu, b. unjustifikasi berbagai macam teori yang bersebrangan dengan prinsip demokrasi, c. opini umum dan pengaruhnya
3. landasan pemikiran. Rakyat membuat ketetapan hukum bagi dirinya sendiri lewat dewan perwakilan, yang kemudian dilaksanakan oleh pihak pemerintah atau eksekutif.
4. system pemerintahan (harus) : domokrasi

Neoliberalisme

1. Inti pemikiran : mengembalikan kebebasan individu
2. filsafat : sebagai perkembangan dari liberalisme
3. landasan pemikiran : setiap manusia pada hakikatnya baik dan berbudi pekerti
4. system pemerintahan : demokrasi

Adu Intelek Viky Prasetyo vs Tony Blank

noreply@blogger.com (4za) — Sat, 14 Sep 2013 23:05:00 +0700

Viky Prasetyo menjadi perbincangan menarik karena gaya bahasa yang [sok] intelek, mengunakan kata-kata asing dengan pengabungan kalimat yang tak lazim digunakan secara umum oleh masyarakat, sehingga gaya bahasa yang demikian itu mengelitik masyarakat. saya tidak ingin mengomentari bahwa bahasa Vicky itu intelek atau tidak, sebab filsafat bahasa postmodern memungkinkan untuk itu , saya hanya teringat Vidieo lama dari Tony Blank yang tak kalah inteleknya dengan Viky Prasetyo, sehingga dari tulisan ini saya ingin mengajak pembaca untuk menyaksikan Vidieo Tony Blank dan Viky Prasetyo, dan coba di nilai intelekan mana? :D

Tony Blank

Viky Prasetyo

Sudah dilihat kah Vidieo Om Tony Blank dan Viky Prasetyo?, Intelekan mana dengan ? :D

Kudeta Mesir Gerbang Menuju Tirani baru

noreply@blogger.com (4za) — Thu, 4 Jul 2013 15:00:00 +0700

Rabu malam (3/7/2013) menjadi hari bersejarah bagi bangsa Mesir diimana pemimpin militer Jenderal Abdel Fattah Al Sisi mengkudeta presiden pertama (Muhammad Mursi) yang dipilih secara demokratis, dan menunjuk Ketua Mahkamah Agung Mesir menjadi pemimpin sementara(baca). Dalam pernyataan (dikrit) militer itu menjelaskan 12 point (Baca) yang dijadikan dasar legitimasi untuk mengkudeta presiden terpilih Mesir. Selain itu Militer juga menjatuhkan larangan berpergian ke luar negeri bagi Presiden Muhammad Mursi dan sejumlah pemimpin senior Ikhwanul Muslimin dengan alasan keterlibatan mereka dalam sebuah pembobolan penjara pada 2011(baca). Pada momen yang sama Presiden Mursi dengan pengawalnya diduga dikenakan tahanan rumah di salah satu klub milik pejabat Garda Republik, Informasi ini disampaikan Juru Bicara Ikhwanul Muslimin, Gehad El-Haddad, melalui akun Twitternya (baca). Selain itu pihak militer juga mengkuasai stasiun televisi pemerintah (baca) sehingga informasi yang terkait dengan kudeta dibawa kontrol penuh militer. Sebelum membahas lebih jauh tentang kudeta di Mesir, perlu diketahui apa arti kudeta itu sendiri?

Kudeta adalah istilah politik perebutan kekuasaan secara inkonstitusional, Tidak ada pembenaran secara hukum terhadap kudeta, jika ditinjau dari sudut pandang hukum kudeta dapat disama artikan dengan makar, dan tentu disetiap negara punya sanksi tegas terhadap tindakan makar karena kejahatan makar dapat dikataogrikan sebagai tindakan mengancam keamanan negara. Dalam konteks negara demokrasi tindakan kuedeta berarti penghianatan terhadap aspirasi rakyat sebab dalam negara demokrasi Presiden (pemerintahan) dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga kudeta terhadap pemimpin negara demokrasi berarti menghianati aspirasi rakyat itu sendiri, oleh sebab itu kecenderungan dari sebuah kudeta adalah terbentuknya pemerintahan Tirani.

Dalam konteks kudeta oleh militer Mesir yang didasari alasan tuntutan oposisi bukan tanpa perlawanan, pendukung Presiden Mursi mengecam dan melakukan tindakan perlawanan sehingga terjadi bentrok yang menelan jiwa (baca) dan pemandangan serupa akan terus terasa pasca kudeta sebab memang secara de facto presiden Mursi memang memenangkan pemilihan umum yang berlangsung secara demokratis yang artinya pemerintahan terbentuk atas dukungan lebih dari 50% suara masyarakat sehingga atas dasar itu pasca kudeta ini akan rentan terjadi konflik berdarah yang lebih menghawatirkan antara kelompok oposisi yang dibantu oleh militer dengan mayoritas masyrakat pemilih yang merasa hak konstitusionalnya dizhalimi dan khususnya klompok Ikhwanul Muslimin yang loyal kepada presiden Mursi.

Keadaan seperti itu rentan menjadi tragedi kemanusiaan, sejarah mecatat banyak manusia terbunuh karena mempertahankan kekuasaan atas dasar kebenaran sesuai subjekfitasnya, apakah Mesir akan menjadi sejarah berikutnya? Apakah nasib presiden Mursi seperti raja Idris (Libya) yang harus rela terguling dari singasana kekuasaannya oleh Kolonel Khadafi ? atau sebaliknya dengan dukungan rakyat Presiden Mursi berhasil memulihkan hak konstitusionalnya seperti yang terjadi pada kudeta yang terjadi di Venezuela kepada Alm. Hugo Chavez,?

Biarkan sejarah mencorat coret dan menceritahkan detik demi detik lika-liku perjalanan Mesir pasca kudeta.

Mengenal Lebih Dekat 'Hassan Rohani' Presiden Baru Iran

noreply@blogger.com (4za) — Fri, 21 Jun 2013 00:33:00 +0700

Iran, Pemilihan Umum yang berlangsung pada 14 juni yang lalu menjadi hari bersejarah bagi Iran, bagaimana tidak? Pemilu yang di ikuti enam kandidat yang akan bersaing dalam pemilu antara lain Ali Akbar Velayati, Hassan Rohani, Mohsen Rezaei, Mohammad Baqer Qalibaf, Saeed Jalili dan Mohammad Gharazi.

Dari keenam kandidat itu ahirnya dimenangkan oleh tokoh reformis, hal itu dipastikan pada perhitungan suara tanggal 15 Juli, dimana Hassan Rohani di umumkan sebagai pemenang dengan perolehan 18,6 juta suara atau 50,68 persen.

Kemenangan Hassan Rohani ditanggapi beraneka ragam oleh beberapa kalangan, misalnya Barack Obama menganggap kemenangan Hassan Rohani adalah wujud keinginan rakyat Iran terhadap perubahan (baca). Pendapat berbeda mantan agen Mossad Eliezer Tzafrir,dalam steatmenya mengatakan bahwa terpilihnya Hassan Rohani dari kubu reformis tak lebih dari taktik Iran untuk lepas dari sanksi dan tekanan Internasional. (baca).

Hassan Rohani sendiri adalah ulama moderat diantara semua kandidat yang dianggap mewakili suara kaum reformis, bagi negara-negara barat calon pengganti Ahmadinejad ini diharap agar bisa lebih lunak dalam pergaulan internasional, namun harapan itu akan tak berarti karena selunak-lunaknya presiden Iran harus berjalan di koridor visi dari revolusi Iran, yang dimana dalam koridor tersebut menepatkan barat khususnya Amerika sebagai musuh utama.

Siapa Hassan Rohani?

Hassan Rouhani lahir di Semnan, Kota Sorkheh, Iran 12 November 1948. Sebagai presiden Iran terpilih periode 2013-2017 pernah menjabat sebagai penasehat presiden pada pemerintahan Mohammad Khatami dan Hashemi Rafsanjani.

Hassan Rohani menjadi Juru Bicara Dewan Syuro selama 16 tahun periode 1989-2005. Hassan Rouhani yang pernah menjabat anggota Dewan Syuro tahun 1980 dan 2001.

Hassan Rouhani yang juga berprofesi sebagai pengacara meraih gelar B.Sc (sarjana muda) di Universitas Tehran Iran tahun 1972. (en.wikipedia.org)

Rohani juga adalah satu-satunya ulama di antara enam kandidat presiden Iran. Dia sesungguhnya adalah anggota Jamaah al-Ulama al-Munadzilin (Rouhaniat) yang beraliran konservatif, tetapi ia dikenal memiliki pemikiran moderat, sehingga mendapat dukungan luas dari kubu reformis. Rohani juga dikenal sebagai sosok multitalenta, mulai dari orator, perunding ulung, peneliti, intelektual, politisi, administrator, dan bahkan figur militer. (baca)

"Berhijab Tapi Tak Berahlak"?

noreply@blogger.com (4za) — Wed, 5 Jun 2013 21:05:00 +0700

Hijab adalah kata dari bahasa arab yang berarti penghalang, maksudny adalah menghalangi pandangan bagi yang tidak berhak (bukan muhgrim) untuk melihat lekuk tubuh atau bagian tubuh tertentu dari seorang wanita Muslim. Berhijab memiliki tata cara dan kriteria tertentu, namun di pembahasan ini penulis tidak ingin membahas tentang tata cara dan kriteria berhijab sebab tidak punya kapasitas untuk itu, yang ingin dibahas disini adalah mengenai fenomena di masyarakat mengenai stigma berhijab.

Seringkali kita dengar cibiran mengenai tingkah laku atau ahlak orang yang berhijab yang dianggap kurang baik, tidak sedikit yang mencemooh dengan kata-kata “percuma berhijab kok ahlaknya buruk” atau “mangkanya klo belum siap jangan sok-sok an berhijab”, sehingga banyak wanita yang katanya muslim berdalih tidak berhijab karena belum siap. Itu urusan pribadi masing-masing !

Tapi, apakah benar erat kaitannya hijab dengan ahlak? Ternyata TIDAK, karena hijab dan ahlak adalah dua hal yang berbeda, hijab adalah kewaijban wanita Muslim, sedangkan ahlak kaitannya dengan personal(tingkah laku).

Misalnya seorang wanita bisa saja dikatakan berahlak baik (secara sikap) tapi tidak melakukan kewajiban berhijabnya, sebaliknya seseorang wanita yang berhijab berarti telah menjalankan kewajiban beragamannya akan tetapi belum tentu terjamin ahlaknya baik. –itulah dalih/alasan/logika yang sering dipakai-

Sadarkah kita kalo dalih/alasan/logika diatas itu terlalu dangkal, karena seharusnya sebaliknya, jika seorang wanita muslim berahlak maka mutlak wanita itu berhijab dan jika tidak berhijab maka belum dapat dikatakan baik ahlaknya, akan tetapi disatu sisi memang benar seorang yang berhijab belum terjamin ahlaknya baik, tapi setidaknya dengan berhijab dia telah menjalankan keyakinannya suatu yang dianggapnya benar yaitu perintah agama.

Jadi masi PANTASKAH bagi kita untuk Menghardik seorang yang wanita muslim yang berhijab karena sedikit kesalahan sikapnya? Tergurlah ! tapi jangan menjadi pembenar anda untuk tidak berhijab, sebab itu hanya pembodohan diri yang selamanya tak mungkin jadi benar ! bahkan seandainya anda dengan keyakinan lain mengatakan hijab bukanlah wajib, itu bukan lah masalah, setidaknya anda memahami pola pikirnya !

Ketika Bung Karno Menampar PBB

noreply@blogger.com (4za) — Sun, 19 May 2013 21:18:00 +0700

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejatinya adalah lembaga internasional yang dengan kehadirannya diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional. Akan tetapi fungsi itu tidak berjalan sesuai tujuan dasarnya, yaitu sebagai agen of control, PBB sekarang ini (atau sejak awal) tidak pernah mampu bersifat adil terhadap negara-negara berkembang, Diakui atau tidak hal itu terjadi karena PBB lahir dan tumbuh besar bersama bersama sistem negara barat, yang kata proklamator kita Bung Karno “Imperialisme dan Kolonialisme adalah anak kandung dari sisitem negara barat” misalnya dalam konfilk semenanjung korea, PBB selalu memojokan Korut, dan dalam beberapa isu lainnya, salah satunya isu HAM dan Terorisme. Misalnya masalah penjara Guantanamo sama sekali tidak tersentu, sedangkan disatu sisi sangat vokal mengembar gemborkan pelanggaran HAM di Suriah.

PBB tampak semakin tak berfungsi adalah ketika menghadapi “si anak nakal “ Israel, Israel acap kali menistakan resolusi PBB dengan melanggar teretorial negara lain, seperti Palestina, dan kini Lebanon sering menjadi objek pelanggaran teretorialnya. Tapi seperti biasa tidak ada suara dari PBB, atau jika ada hanya sebuah retorika kosong tanpa ada sangsi yang tegas.

Kembali ke kata-kata proklamator kita “Imperialisme dan Kolonialisme adalah anak kandung dari sisitem negara barat” itu dirasa terjadi juga dalam PBB, sehingga Kita bangsa Indonesia patut bangga punya presiden sepert Bung Karno (Soekarno) yang dengan tekad tinggi pada tahun 1965 menampar muka PBB dengan menyatakan keluar dari keanggotaan. Kenapa keluar? Bung Karno cukup faham bahwa PBB tak lagi bisa di andalkan alias terlalu berpihak pada negara-negara besar. Di era sekarang ini Pemimpin-pemimpin negara berkembang saat masi belum punya nyali dan tekad untuk tegas terhadap PBB, selain karena ketergantungan dengan lembaga keuangan IMF juga karena belum memiliki independensi secara umum, sebab keluar dari PBB berarti siap untuk dikucilkan dunia International.

Dukung "Media Massa Sehat" untuk Selamatkan Orang Tercinta Anda

noreply@blogger.com (4za) — Wed, 1 May 2013 18:54:00 +0700

Di era modern seperti sekarang ini peran media massa sudah merasuk hampir ke setiap sendi-sendi kehidupan manusia, itu tidak dapat dipungkiri, misalnya saja ketika anda sedang mengendarai mobil dan mendengar radio yang mengabarkan tentang keadaan lalu lintas di sekitar anda atau hanya sekedar lagu-lagu hits terkini, ketika pagi hari anda sedang asyik duduk menikmati kopi maka membaca koran redaksi Olaraga, Nasional, Internasional adalah sebagai pilihan yang terasa nikmat, atau bahkan ketika anda selesai kerja melihat anak , suami, istri atau saudara yang sedang menonton TV dengan tema : konflik antara Adi CS vs Eyang Subur, atau bahkan ketika dikala santai sedang cengar-cengir karena melihat dan mendengar kreatifitas seniman Indonesia yang menjadikan kemurkaan Arya Wiguna sebagai bahan Rapp (lagu), belum lagi ketika mengakses internet di komputer kesayangan anda. Dari aktifitas-aktifitas itu apa yang yang dapat anda simpulkan?.. Iya, Benar ! kesimpulan sederhana yang dapat disepakati adalah bahwa setiap hari saya, anda dan semua orang tercinta kita, selalu disuguhi banyak informasi tanpa atau dengan sedikit filter. Tapi tahukah anda bahwa informasi yang disajikan di Media massa sering kali mendistorsi atau sengaja didistorsi (memutar balikan) informasi. Untuk apa? Tentu ada motivasi dibalik itu.

Prinsip dasar Media Massa adalah berfungsi positif sebagai sarana informasi dan keterbukaan, hiburan dan kontrol sosial. fungsi ini sangatlah relefan dengan keadaan Indonesia yang menjunjung tinggi demokrasi. Akan tetapi pada perkembangannya media massa bagaikan pisau berkepala dua, jika pisau itu anda gunakan untuk keperluan memasak atau membela diri maka pisau itu dapat dikatakan mewujudkan fungsi positifnya akan tetapi ketika pisau itu dipakai untuk menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri maka pisau itu telah mewujudkan fungsi negative, hal tersebut juga berlaku pada media massa, ketika media massa memberikan informasi tidak secara objektif dan mendidik, maka media massa tersebut telah menjalankan fungsinya secara negatif, dan itu sangat berbahaya sebab ketika media dijadikan alat propaganda untuk kepentingan politik individu atau golongan tertentu atau hanya sebagai alat komersial, maka informasi yang tersaji akan membunuh “nama/harga diri” seseorang/golongan tertentu sebelum membunuh orang/golongan tersebut, bayangkan ketika seseorang dikatakan sebagai “koruptor” oleh media massa sebelum keputusan tetap pengadilan (inkracht van gewijsd ) maka stigma negatif akan melekat kepada orang tersebut sebelum orang tersebut memang layak secara de yure untuk dikatakan sebagai koruptor (berdasarkan keputusan peradilan), itu tak lagi dapat dibayangkan ketika hal buruk tersebut menimpa anda atau orang yang anda cintai. Belum lagi mengenai dunia perfilman/hiburan/lagu yang acap kali kita mensuguhi film/hiburan/lagu yang secara kualitas maupun nilai sosial sangat rendah, mialnya, Lihatlah FTV atau sinetron yang sering kali berlatar pelajar, misalnya cerita seorang anak SMA yang berambut gondrong dengan gaya hedonnya dengan tema umum percintaan, atau film-film horor yang lebih menonjolkan ke sexyan dari pada unsur horonya, belum lagi lagu-lagu tak bermutu dengan tema dewasanya, dengan penayangan jam-jam umum. Apa yang kita rasakan setelah melihat film/hiburan/lagu dengan mutu seperti itu ? Apakah anda dengan bangga mengatakan bahwa “Itu adalah wujud keterbukaan informasi”. Bukankah hanya informasi yang bermutu yang layak kita konsumsi? Hal itu karena tidak dapat dipungkiri bahwa diera modern ini dengan keahliannya mengontrol pikiran maka guru sekaligus musuh terbaik/terbahaya adalah media massa.

Sebaliknya apabila media massa tersebut menjalankan fungsinya dengan memberi informasi yang obejktif dan mendidik maka media massa tersebut dapat dikatakan berfungsi secara positif. Dan anda patut bangga ketika melihat tayangan atau pemberitaan yang objektif dan mendidik, seperti apa? Dalam hal pemberitaan dikatakan objektif ketika suatu berita tersebut berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, berimbang serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran, dan tentu yang mendidik.

Ahir kata, Jaga keluarga anda dan orang tercinta anda terhadap pengaruh media massa yang negatif, dan mari kita bersama mensuport peran media massa dalam menjalankan fungsi positifnya, agar kembali ke ruhnya yaitu "media massa yang sehat".

Sumber : Undan-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Suriah: Antara Toleransi Melawan "Hantu" Perang Saudara

noreply@blogger.com (4za) — Wed, 27 Mar 2013 00:59:00 +0700

Tidak ada yang menang dalam perang, itulah kata yang paling pantas di ungkapkan ketika menanggapi perang saudara di Suriah, bagaimana tidak? sama seperti perang-perang dibelahan bumi lainnya perang saudara di Suriah ini sudah menelan korban jiwa ratusan ribu orang meninggal, dalam konflik itu banyak wanita mendadak menjadi janda, laki-laki menjadi duda, anak-anak menjadi yatim piatu. Celaka nya kesemua mahluk hidup yang terlibat dalam pembantaian itu adalah 'manusia' yang seharusnya dengan pikirannya bisa menciptakan kebaikan-kebaikan dan kedamaian bukan justru perperangan yang katanya hanya disebabkan perbedaan latar belakang.

Meskipun demikan jika di telaah lebih lanjut perbedaan latar belakang hakikatnya bukanlah masalah utama dalam perang saudara di Suriah ini, hal itu dapat dipahami menginggat bahwasannya jauh sebelum pecahnya perang saudarah yang terjadi, masyarakat Suriah telah lama hidup dengan tingkat kompleksitas yang beragam dengan menjunjung tinggi toleransi atas keanekaragaman latar belakang yang ada, sehingga atas dasar itu alasan perbedaan latar belakang dalam pecahnya konflik Suriah itu tak lagi relevan dengan sejarah panjang kerukunan masyarakat di Suriah.

Dalam perkembangannya wafatnya ulama besar Syeikh Ramadhan al-Buty dalam sebuah serangan bom bunuh diri di Masjid Iman, Damaskus, Kamis (21/3) beserta 42 muridnya yang gugur, sebagai wujud terkikisnya tolerasi di Suriah,(untuk mengetahui sepak terjang Al-Buty dalam hal keagamaan "KLIK") aksi terkutuk itu dikecam sebagai provokasi terhadap kerukunan umat, sebab bagaimana pun tidak dapat dibenarkan menyerang terhadap tempat ibadah yang tidak digunakan sebagai basis militer, selain itu ulama besar ahli sunnah yang asli Suriah tersebut bisa dikatakan sebagai simbol tokoh masyarakat yang pro-pemerintah Bashar Al Assad.

Dari fakta yang dikemukakan diatas yakni kuatnya budaya toleransi masyarakat Suriah dan dukungan tokoh sekaliber Syeikh Ramadhan al-Buty terhadap pemerintah Suriah maka dapat disimpulkan bahwa perang saudara di suriah bukanlah disebabkan karena perbedaan latar belakang, akan tetapi lebih kepermasalahan lainnya, apakah itu? ke otoriteran rezim Al-Assad kah ! atau konspirasi global untuk menjatuhkan rezim Suriah, seperti yang di khawatirkan Assad ! entah lah....

Ahir kata, semoga perang saudara segera berahir dan masyarakat Suriah kembali bisa hidup berdampingan , Amin !

Farhat Abbas : Dicari Petrus untuk Koruptor. Sebuah Satire !

noreply@blogger.com (4za) — Sat, 2 Mar 2013 22:02:00 +0700

Sumber gambar http://ciricara.com/wp-content/uploads/2013/01/ciricara.com-farhat_abbas_dilaporkan_ke_polisi.jpg

Siapa yang tidak kenal calon presiden muda Farhat Abbas? Jika sedikit saja kawan-kawan sering lihat TV ~~gosip~~ maka akan tak asing dengan nama Lawyers yang relatif muda itu, konon dia mencalonkan sebagai presiden muda dengan Trade Merk “Sumpah pocong”, dan gaya lugas yang sering menimbulkan kontraversi nya, misal saja saat pengunaan istilah berbau “rasis” dalam Tweet nya, sehingga sampai diperdbatkan dalam salah satu TV swasta di Indonesia yang mendatangkannya dan Anton Medan sebagai pihak yang merasa risih, dari acara “debat” itu lah saya baru tahu bahwa tokoh muda yang satu ini memang sering mengunakan media sosial khususnya Twiteer sebagai sarana untuk menyalurkan ide, saya pun memfollow twiter @ farhatabbaslaw, singkat cerita banyak tweet-tweet menarik yang d tuliskannya.

Dari beberapa kicauan-kicauan yang menarik nan inspiratif dari twiter Farhad Abbas, ada salah satu tweet yang dirasa menarik untuk dibahas, yaitu tweet pada (28/02/2013) yang berbunyi :

Farhat Abbas ‏@farhatabbaslaw

Dicari/terima rakyat yg mau menjadi Petrus koruptor! (penembak misterius para koruptor! Yg bikin RI sengsara!) saat gue jadi Presiden nanti!

Jika ditelaah dari isi twiteer diatas maka prinsipnya Farhad Abas ingin menunjukan bahwa dia adalah salah satu sosok yang anti korupsi dan sangat muak terhadap para koruptor. Tapi justru disinilah letak permasalahannya, karena andai Farhad Abbas bukan lah lawyer maka ide itu akan tetap merdu didengar sebagai semangat anti korupsi, akan tetapi sebagai lawyer pendapat tersebut terasa timpang, sebab dengan ide Petrus, seolah Farhad Abbas mensepakati upaya-upaya non-legislasi alias peradilan jalanan.

Istilah petrus (penembak misterius) populer pada masa Orede baru, sederhananya pada waktu itu seorang yang diduga brandal-brandal ditembak secara misterius, modusnya bermacam-macam namun motifnya hanya satu yaitu menghabisi seseorng yang dianggap brandal-branadal. Karena konon hanya orang-orang yang terstigma negatif yang dihabisi oleh petrus maka tidak sedikit orang yang mendukung eksestensi nya hal itu tak lain karena kehadiran petrus dianggap efektif sebagai upaya preventif dan represif dalam mempersempit ruang gerak para kriminal, namun tidak sedikt pula yang anti terhadap keberadaan petrus, sebab kehadiran petrus ini dianggap sebagai cikal bakal peradilan jalanaan bahkan rawan menjadi peradilan politik.

Dalam tataran hukum pidana pengunaan petrus sebagai solusi pencegahan kejahatan itu tentu tidak dapat dibenarkan hal itu menginggat Indonesia adalah salah satu pengguna sistem hukum Due Sistem Model (DPM) yang secara sederhana dalam konteks ini dapat dipahami sebagai sistem hukum yang selain berorientasi keadilan juga melindungi hak-hak para tersangka, setidaknya hal itu tergambarkan dan sering kita dengar dalam asas-asanya, misalnnya saja asas presumption of innocence atau Praduga tak bersalah, dari terminologinya saja sudah jelas bahwa asas ini dapat menyatakan bahwa seseorang yang diduga belum dapat dikatakan bersalah sebelum adanya putusan peradilan (inkracht), sehingga dalam pendekatan saja eksestensi petrus tidak dapat dibenarkan alias sudah tidak layak lagi di Indonesia yang demokrasi ini, hal itu belum lagi ditinjau dari sudut pandang konstitusi yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM). Maka sudah pasti pengunaan ide petrus untuk membasmi koruptor itu bakal masuk tong sampah dan terkenang sebagai sejarah kelam.

Akan tetapi terlepas dari persoalan unkonstitusionalnya pendapat Farhad Abbas dalam Twitternya mengenai petrus tersebut setidaknya dapat mewakili jutaan masyarakat yang muak terhadap elit –elit pelaku korupsi (koruptor). Dan ide tersebut dapat dipahami sebagai semangat capres muda Farhad Abbas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga dengan berfikir positif penulis lebih memposisikan ide capres muda mengenai petrus itu tak lebih sebagai gaya politk satire sarkasme.

Vidieo : Percobaan Pembunuhan Ketua Partai Movement for Rights and Freedoms di Bulgaria

noreply@blogger.com (4za) — Mon, 21 Jan 2013 19:09:00 +0700

Bulgaria dikejutkan dengan terjadinya percobaan pembunuhan terhadap ketua Partai Movement for Rights and Freedoms. Sebelumnya Ketua MRF Ahmed Dogan ditodong dengan pistol gas saat berpidato di Konfensi MRF, beruntung pistol tersebut tidak berfungsi seperti kemauannya, sehingga terselamatkannya nyawa Ketua partai MRF itu , Ahmad Dogan. (klik Vidieo untuk menyaksikan)

Pendapat Ambigu Menghakimi Aceng

noreply@blogger.com (4za) — Mon, 17 Dec 2012 09:14:00 +0700

(17/12/2012)

Siapa yang tak tahu Aceng? Asal sering lihat berita di TV atau media massa saja pasti kita tahu siapa Aceng, Ya, Aceng adalah bupati Garut yang karena Nikah sirih dengan Gadis bernama Fani Oktora, wanita muda 18 tahun yang diceraikan 4 hari setelah menikah siri dengannya. Dari penceraian singkat dengan istri mudanya itu seolah Aceng sebagai orang yang tak beretika, sehingga dianggap layak untuk diberhetikan secara tak terhormat. Tapi justru etiskah kita menghakimi Aceng dengan mestigma negatif karena penceraiannya tersebut? apakah kita berfikir bahwa:

1. Aceng Nikah Siri, Tidak Etis?

Aceng tidak etis karena sebagai gubenur melakukan nikah siri, benarkan yang demikian itu tidak etis? Atas dasar apa? inilah keambiguan pertama, sebab jika dipahami secara mendasar bahwa penikahan adalah pemasalahan prdata sedangkan masalah pemerintahan (bupati) adalah masalah ketatanegaraan. Sehingga tidak dapat dikait-kaitkan secara berlebihan, apalagi dalam keyakinan agama keduabelah pihak pernikahan siri tersebut tidak dipermasalahkaan dan konon dilakukan sesuai prosedur yang ada.

2. Aceng Menikahi Gadis Muda, Tidak etis?

Sudah terjawab, setidaknya jika kita mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974, pasal 47 yang tersirat bahwa dibawah 18 tahun harus dibawah kekuasaan orang tua, sedangkan dalam kasus Aceng yang nikah dengan Fani Oktora telah beusia 18 Tahun dan diketahui keluargannya. Sehingga tidak ada lasan yang kuat dalam hal ini untuk melarang Aceng.

3. Aceng Menikah hanya 4 Hari, Tidak Etis?

Benar, jika Aceng dari pertama melakukan pernikahan siri sudah ada niatan untuk melakukan pernikahan hanya 4 hari maka Aceng bisa dikatakan Berengsek dan tidak etis, karena telah mempermainkan nilai-nilai kemanusiaan dan anugrah tuhan, akan tetapi jika permasalahan itu muncul dikarenakan perbedaan/penghianatan prinsipal yang telah disepakati sejak awal pernikahan, maka perceraian adalah suatu yang lumrah walau misal 1 hari pun.

Modifikasi Politik Kancil Pilek ala Dahlan Iskan

noreply@blogger.com (4za) — Sun, 11 Nov 2012 20:16:00 +0700

Istilah "kancil pilek" ini penulis dapat dari salah satu buku karangan Prof. Mhafud Md, "Konstitusi dan Hukum dalam kontraversi isu" , disalah satu tema buku tersebut membahas masalah "kancil Pilek", ketika melihat daftar isi judul itu yang membuat saya tertarik , dan langsung meluncur untuk membaca topik itu, dan memang menarik.

Al kisah, dihutan rimba yang dikuasi Singa penguasa busuk (baunya pesing menyengat), sehingga kebusukan itu menjadi perbincangan oleh binatang-binatang di hutan rimba itu, Ngosip rakyat tersebut terdengar sampai diteliga pengusa, yang dari itu penguasa memutuskan untuk memanggil tiga kepala suku binantang (Ajing, Kijang dan Kancil) untuk di introgasi di suatu tempat.

sampailah pada saat introgasi tersebut,

Sang penguasa singa brtanya kepada Helder "apa kah benar bau ku busuk" . sambil mengendus-endus sang helder berkata " benar yang mulia, bau anda sangat lah busuk ", sontak sang Singa Marah dan menerkam Helder, "kurang ajar, berani-berani benar kau menghina penguasamu ini" seketika itu pula Helder mampus di cabik-cabiknya.

berikutnya, singa sang raja rimba memangil kijang dengan pertanyaan yang sama, kijang pucat takut bukan kepalang karena merasa bakal senasib seperti Helder " Tidak yang mulia, Yang mulia begitu harum mewangi" sambil menahan bau busuk, sontak singa penguasa rimbah Marah " dasar munafik" seketika itu kijang di cincang-cincang hingga mapus juga.

tiba watu kancil di introgasi , dengan pucat kancil mendekat dan mengendus sang raja rimba tak lama kancil bersin-bersin, "kenapa kau bersin-bersina, Apa karena badan ku bau" kata Singa si raja rimba geram. kancil menahan muntah sambil berkata " maaf yang mulia saya tidak tahu, apakah badan yang mulia busuk atau tidak, sebab saya pilek". mendengar jawaban itu raja rimba itu hanya terdiam dan meninggalkan kancil....

inti cerita dari buku diatas kurang lebih demikian.

sepintas cerita mengenai "politik kancil pilek" mengandung makna bahwa terkadang kita harus "pura-pura pilek (baca: pura-pura tidak tahu)" untuk menghadapi penguasa yang busuk, menariknya Dogeng diatas justru lebih sering terjadi dalam dunia nyata( khusunya dunia perpolitikan).

misalnya saja yang dilakukan Dahlan Iskan dalam membongkar peraktik Pemerasaan Oknum DPR terhadap BUMN, tapi tentu Dahlan Iskan jauh lebih cerdas dari "politik kancil pilek"... karena Dahlan Iskan sebelum datang menghadap ke DPR melakukan woro-woro(baca: diumumkan) pada media (corong masyarakat), bahwa dia siap untuk menghadap DPR, yang dari woro-woro menunjukan idealismenya sekaligus menguatkan berginig posisinya (karena di sorot media) antisipasi apabila ada tekanan dari pihak-pihak yang tidak senang akan laporannya tersebut.

Sehingga jika cara Dahlan Iskan itu diumpamakan dengan kisah "Kancil pilek" diatas maka maka pada saat menghadap Sang Raja rimba kancil meworo-woro kepada seluru binatang di Rimba untuk datang saat introgasi , dan saat di introgasi sang penguasa busuk mengenai bau badan penguasannya maka kancil tersebut menjawab " Anda tidak bau yang mulia, hanya saja tai kucing yang menempel di badan anda yang bau". dari sorotan banyak binatang dan pernyataan "lembut" sang kancil maka penguasa busuk itu berkata " Terima Kasih cil, Saya akan segera membersikan Tai Kucing yang melekat di tubuhku" dengan geram . dari jawaban itu mungkin sebagian rakyat rimba kecewa dengan kancil yang terkesan tak jujur, namun sebagian lagi memahami esensi dari pernyataan kancil tersebut yaitu agar penguasa mau mndi bersih-bersih supaya tidak lagi busuk.

Saya melihat seperti itu politik yang di gunakan Dahlan Iskan dalam membongkar suap DPR...(maaf oknum DPR). bagaimana menurut anda?

Penangkapan KOMPOL Novel Baswedan Menjadi Senjata Makan Tuan POLRI

noreply@blogger.com (4za) — Tue, 9 Oct 2012 13:34:00 +0700

: http://salam-online.com/site/wp-content/uploads/2012/10/Kompol-Novel-Baswedan-fb-jpeg.image_.jpg

Upaya mengerebekan yang dilakukan polisi ke gedung KPK untuk menangkap seorang penyidik KPK , Novel Baswedan, berbuntut panjang,! bagaimana tidak? pada 2004 Novel dituduh melakukan penganiayaan di Bengkulu, sehingga polisi merasa berhak untuk menegakan keadilan, momentum itu terjadi mana kala pengacara korban melapor untuk meminta keadilan (Baca), dari berita yang simpang siur ~~bahakan belum Uji Balistik Proyektil~~ itu seolah sudah dapat dipastikan bahwa Novel sebagai tersangkanya, sehinngga polisi merasa memiliki jastifikasi atas penangkapan Novel kesimpangsiuran itu semakin parah ketika ada berita yang mengatakan bahwa Novel yang ketika itu menjadi Kasat Reskrim bertanggung jawab atas komando bukan pelaku sedangkan penembakan dilakukan anak buahnya, Novel hanya melakukan responsibility alias pertanggungjawaban, entah itu ada pidananya atau tidak? yang jelas dikatakan juga bahwa permasalahan itu telah diselesaikan (Baca), sehingga membuka kembali permasalahan yang sudah selesai nampak sebagai upaya kriminalisasi.

Sebagai Senjata MakanTuan POLRI

Terlepas itu kriminalisasi atau tidak, ada unsur pidananya atau tidak, yang jelas perbuatan itu seolah menampakan bagaimana dendamnya pihak ~~Oknum~~ polisi terhadap KPK, sehingga membuat "emosi" dan menyerang tanpa konsep yang baik, logika penangkapan atas tanggung jawab komando itu justru menjadi senjata makan tuan bagi Kapolri, dan seluru polisi di Indonesia ~~yang bermasalah/ komando~~ kok bisa? Iya, kini masyarakat seolah mendapat momentum untuk meminta keadilan kepada polisi, misalnya saja argumentasi KONTRAS, :

"Kasus Trisaksti 1998 Kapolresnya saat itu Timur Pradopo. Kemudian kasus kerusuhan Semanggi I, Kapolres Jakarta Pusat saat itu juga Timur Pradopo," (baca)

tidak hanya itu bahkan seorang pemimpin penangkapan novel ~~oknum polisi bengkulu~~ juga terlibat pristiwa penembakan yang lebih gress 3 bulan yang lalu (Baca)

hmmm, sehingga jika mengacu pada azaz terindah dari hukum yaitu Equality before the Law atau keseimbangan dimata hukum, maka setiap pelanggar harus diproses secara seimbang di mata hukum,iya kan...? sehingga atas dasar itu ,kelak jika kita melihat Novel Baswedan disidik pihak Polisi yang sigap menegakan keadilan,maka di waktu yang tak jauh berbeda anda akan menemukan atau melihat Kapolda "pemimpin penangkapan Novel" disidik juga, Kan Equal, Klo memang itu untuk keadilan....

Salam Equality Before Law

Pak Presiden JANGAN Pedulikan KPK !

noreply@blogger.com (4za) — Tue, 2 Oct 2012 06:12:00 +0700

Pak Presiden jangan pedulikan KPK, sebab kepedulian anda terhadap KPK sama dengan intervensi yang hal itu sangat membahayakan kesetabilan ”rekor korupsi” di negara tercinta ini, dan intervensi dalam hal inisunguh tidak nyaman dan tidak enak , keputusan tidak intervensi sangatlah tepat dan memang begitu nyaman.

Pak Presiden jangan pedulikan KPK sebab kepedulian anda akan membuat KPK semakin kuat dan tangguh dalam memberantas korupsi, itu sangat menghawatirkan, sehingga menurut hemat saya kewenangan KPK itu memang perlu dipangkas, oleh sebab itu sebagai rakyat saya sangat sepakat dengan ide Dewan Perwaiklan Rakyat untuk merevisi Undang-Undang KPK, itu sangat perlu…bahkan wajib !!

Pak Presiden jangan pedulikan KPK sebab kepedulian anda terhadap KPK tidak ada gunannya selain hanya membuat banyak musuh.

Sekian surat terbuka dari saya (rakyat), dan jangan pedulikan jika ada salah kata, terima kasih telah membacanya…