The Institute for Ecosoc Rights

Paubokol, Desa yang Memanggil Anak-Anaknya Pulang

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Fri, 25 May 2018 08:28:00 +0000

Orang-orang desa yang senang tinggal di perantauan dan memilih untuk tidak kembali ke desa sebenarnya adalah orang-orang gagal. (Masyarakat Desa Paubokol)

Paubokol adalah desa yang ada di Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Desa seluas 6,22 Km2 ini berada di lereng bukit dan dihuni 343 warga yang tergabung dalam 115 KK. Sebagaimana desa-desa lain di Kabupaten Lembata, Desa Paubokol adalah desa yang banyak ditinggalkan warganya untuk mencari pekerjaan di tempat lain, baik di Malaysia ataupun di luar pulau.

Motor Perubahan Desa Paubokol

Sejak 1970-an, warga Desa Paubokol banyak yang meninggalkan desanya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di luar pulau, terutama di Malaysia dan Papua. Yang tertinggal di desa kebanyakan adalah perempuan, anak-anak dan laki-laki lanjut usia. Migrasi ke luar pulau seperti tak terbendung. Ini terjadi terutama karena minimnya peluang memperoleh penghidupan layak di desa. Warga hanya bisa bertani dan tidak ada infrastruktur dan sarana penunjang apapun yang dapat menunjang peningkatan aktivitas ekonomi di desa. Padahal desa ini lokasinya tak terlalu jauh dari ibukota kabupaten.

Kondisi tersebut diperburuk oleh musim yang sudah tak terarah lagi. Ekonomi warga di desa makin sulit karena mayoritas adalah petani. Musim yang tak menentu dan banyaknya hama (terutama babi hutan dan burung) membuat petani banyak merugi. Ini mendorong semakin banyak warga yang meninggalkan desanya untuk mencari penghidupan di tempat lain.

Keprihatinan akan desa yang ditinggalkan banyak warganya mendorong orang-orang tua di desa mulai berpikir tentang perubahan. Perubahan ini dimotori oleh Thomas Igo Udak, yang sejak 17 Juni menjabat sebagai kepala desa. Jauh sebelum menjabat kepala desa, Thomas sudah berupaya banyak untuk melakukan perubahan di desanya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan produktivitas lahan yang banyak ditelantarkan. Ia tanami lahan terlantar itu dengan kayu jati, tanaman kayu lainnya dan tanaman lain yang bernilai ekonomi tinggi. Ada 20.000-an kayu yang sudah ia tanam. Ia melihat desanya punya banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan. Desanya sangat subur dan sumber air berlimpah. Inisiatif dan kerja kerasnya untuk membawa perubahan pada desanya inilah yang membuat Thomas Igo dipercaya warga untuk menjadi kepala desa.

Kepala desa dengan kebun kayunya

Di bawah kepemimpinan Thomas Igo Udak, pemerintah, BPD dan masyarakat bisa duduk bersama merancang perubahan. Dalam musyawarah desa mereka sama-sama bersepakat untuk mengembalikan makanan pokok mereka, yaitu padi hitam sebagai produk unggulan dan basis pembangunan desa. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasarinya. Pertama, padi hitam yang merupakan makanan pokok warga dalam kondisi nyaris punah. Sejak banyak warga memilih untuk meninggalkan desanya, banyak lahan dibiarkan terlantar. Kegiatan pertanian ditinggalkan dan padi hitam sebagai makanan pokok mereka tak lagi jadi perhatian. Kedua, tingginya harga beras. Karena pertanian ditinggalkan, warga banyak bergantung pada pasar dalam mendapatkan pangan pokoknya. Mereka merasakan kian mahalnya harga beras. Ketiga, dengan memilih padi hitam, mereka juga ingin mengembalikan tradisi gotong royong dan adat warisan leluhur yang semakin luntur. Bertanam padi hitam selain menuntut kerja gotong royong juga menuntut dilaksanakannya ritual adat. Tradisi menanam padi hitam sarat dengan ritual. Mulai dari persiapan tanam, pengambilan bibit padi, penanaman, pemeliharaan hingga pemanenan tak terlepas dari ritual adat. Tradisi ini terkait dengan kepercayaan tradisional tentang asal usul padi hitam yang diyakini berasal dari darah leluhur yang ditumpahkan.

Padi hitam hasil dari kebun desa

Selain memutuskan padi hitam sebagai produk unggulan, pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa juga bersepakat untuk melakukan tiga gerakan, yaitu gerakan membangun kebun desa, gerakan wajib berkebun bagi semua perangkat desa dan Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli Rakyat (GEMPAR). Gerakan ini benar-benar elok. Bayangkan, di saat desa-desa lain ramai meningkatkan pendapatan asli desa, Desa Paubokol memilih meningkatkan pendapatan asli rakyat. Salah satu caranya adalah dengan mewajibkan setiap keluarga untuk menanam padi hitam dan mendorong warga bertanam kayu dan bertanam tanaman lain yang bernilai ekonomi tinggi dan potensi pasarnya besar. Ketiga gerakan ini dijalankan dengan dukungan dana desa. Dana desa dialokasikan untuk pembelian berbagai bibit tanaman, yaitu tanaman pangan, tanaman kayu, tanaman perkebunan dan buah-buahan. Selain itu, dana desa juga dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan gotong royong warga dalam membangun kebun desa.

Kebun desa

Warga bergotong royong membuat kebun desa hingga mencapai luasan 50 hektar. Kebun desa ditanami padi hitam, kayu-kayuan dan tanaman lain yang bernilai ekonomi tinggi. Gerakan wajib berkebun adalah kesepakatan bahwa seluruh perangkat desa dari tingkat RT sampai tingkat desa wajib berkebun dan memiliki kebun. Kedua langkah tersebut diperlukan untuk memberikan contoh dan sekaligus dorongan bagi warga agar bergiat kembali menanam padi hitam dan meningkatkan produktivitas lahan.

Gerakan Cinta Kampung

Prihatin atas banyaknya warga – khususnya anak-anak muda – yang meninggalkan desanya, Kepala Desa dengan dukungan tokoh-tokoh masyarakat membuat gerakan yang mereka namai gerakan cinta kampung. Spirit dari gerakan ini adalah memanggil dan mengajak anak-anak muda yang merantau untuk pulang menjadi petani di kampung dan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri di kampung.

Pihak desa dan para orang tua mendorong anak-anak mudanya untuk sekolah hingga tingkat universitas dan mengambil bidang keahlian yang nantinya bisa dipakai untuk membangun kampung mereka. Kini ada 20-an anak muda yang sedang menempuh pendidikan di universitas. Mereka ini sudah berkomitmen untuk kembali ke kampung dan membangun kampungnya sendiri.

Kepala desa dan para tokoh masyarakat di desa Pabuokol meyakini, desa mereka bisa besar karena peran anak-anak mudanya. Keyakinan ini yang membuat kepala desa memutuskan bahwa seluruh posisi perangkat desa diisi oleh anak muda. Sementara kepala desa sendiri menempatkan diri lebih sebagai fasilitator. Untuk mendorong anak-anak muda mau kembali bertani, desa membuat ketentuan seluruh perangkat desa wajib berkebun dan wajib memiliki kebun.

Lapangan olahraga di Desa Paubokol

Agar anak-anak muda yang kembali ke desa tetap betah tinggal di desa, pihak desa dengan dukungan masyarakat membuat hajatan khusus bagi anak-anak muda. Hajatan ini dilakukan setiap tahun dan khusus ditujukan untuk anak-anak muda. Desa juga menyediakan berbagai sarana pendukung, seperti fasilitas olah raga dan perpustakaan. Selain itu, anak-anak mudanya sendiri juga sudah berinisiatif membangun tempat khusus, di mana mereka bisa bertemu dan berekreasi bersama.

Terpanggil Pulang

Berbagai gerakan untuk membangun desa yang dijalankan pemerintah desa Paubokol bersama BPD dan masyarakat mulai menampakkan hasil. Sejak tahun kemarin masyarakat sudah menanam padi hitam dengan luasan rata-rata 0,5 ha – 1,0 ha per KK. Warga juga sudah mulai bertanam kayu dan tanaman lain yang bernilai ekonomi tinggi dengan dukungan bibit dari desa. Untuk menampung hasil panen padi hitam milik masyarakat, desa juga sudah membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan modal penyertaan sebesar Rp 100 juta.

Sarana air bersih untuk umum

Gairah membangun desa yang merupakan gerakan bersama antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat juga berhasil meyakinkan warga desa yang tinggal di perantauan untuk kembali ke kampung. Para warga yang tinggal di perantauan mendapati, ada banyak perubahan yang terjadi pada desa mereka. Mereka melihat, mencari uang di desa tak lagi sesulit dulu. Berladang dan bertanam kayu serta tanaman lain yang bernilai ekonomi tinggi membuka lebih besar peluang untuk memperoleh pendapatan lebih besar bila dibandingkan bekerja sebagai buruh di perantauan. Mereka membandingkan peluang-peluang yang bisa diperoleh jika mereka kembali ke kampung dengan peluang yang ada di perantauan. Upah sebagai buruh di Malaysia ataupun di Papua tidaklah besar, sementara menjadi petani di desa memberi peluang hasil yang lebih besar. Apalagi akses jalan, transportasi dan komunikasi yang menghubungkan desa dengan kota dan dengan desa-desa tetangga juga semakin baik. Desa juga sudah terang karena akses listrik sudah membaik. Kondisi ini semakin menarik warga yang tinggal di perantauan untuk pulang ke desa.

Beberapa tahun terakhir semakin banyak warga desa Paubokol di perantauan yang memilih untuk kembali ke kampung. Bahkan di kalangan masyarakat Desa Paubokol kini mulai berkembang pemikiran bahwa orang-orang desa yang senang tinggal di perantauan dan memilih untuk tidak kembali ke desa sebenarnya adalah orang-orang gagal. Ester K. Udak, anak muda yang kini menjabat Kepala Urusan Pemerintahan di Desa Paubokol menyatakan, “Mewakili anak-anak muda saya mengatakan, orang berpendidikan dibutuhkan untuk bekerja di kampung sendiri. Sekarang ini di Desa Paubokol ada beberapa anak muda berpendidikan yang memilih bekerja di kampung sendiri dan mendukung pemerintah desa. Kami merasakan bahwa membangun kampung sendiri terbukti lebih baik.”

Anak muda kembali ke desa, kembali bertani

Fenomena “kembali ke kampung” yang terjadi pada warga Paubokol di perantauan memang sudah terjadi beberapa tahun belakangan. Fenomena ini semakin diperkuat oleh adanya dana desa. Kerjasama efektif antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkan dana desa menjadikan dana desa mampu meningkatkan kualitas hidup warga. Peningkatan kualitas hidup ini dapat dilihat dari peningkatan kuantitas dan kualitas jalan desa, ketersediaan sarana olah raga, peningkatan kualitas tempat tinggal warga (tak ada lagi rumah warga yang tidak layak huni), peningkatan ketersediaan sarana sanitasi, air bersih yang terus mengalir hingga ke rumah-rumah warga, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan produktivitas lahan warga dengan berbagai jenis tanaman pertanian, peningkatan kualitas pendidikan warga, dan lainnya. Gairah memajukan desa benar-benar terpancar dari wajah kepala desa, wajah anak-anak mudanya, para anggota BPD dan para tokoh masyarakat, yang kini menjadi motor perubahan di desa Paubokol. Kini mereka sedang merancang untuk memproduksi air minum kemasan untuk memanfaatkan sumber air yang berlimpah di desa mereka. Bisa jadi gairah memajukan desa dan meningkatnya kualitas hidup warga inilah yang membuat Desa Paubokol berhasil memanggil pulang anak-anaknya. *** (Sri Palupi)

Pengawasan Efektif Dana Desa Ada di Tangan Warga: Belajar dari Perjuangan Masyarakat Desa Penago Baru

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Thu, 07 Dec 2017 11:14:00 +0000

Hadirnya dana desa tidak hanya membangkitkan semangat membangun bagi masyarakat desa, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran. Setelah terungkapnya kasus korupsi dana desa di Pamekasan dan di beberapa tempat lain yang melibatkan kepala desa, kekhawatiran itu meningkat menjadi kepanikan. Ini terbaca jelas dari langkah yang diambil pemerintah dalam mengawasi dana desa yang terkesan berlebihan. Betapa tidak. Pengawasan dana desa sudah dilakukan oleh banyak lembaga. Mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), satgas dana desa, inspektorat propinsi/kabupaten/kecamatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kejaksaan di daerah-daerah pun turut mengawasi dana desa. Bahkan Babinsa pun digandeng untuk turut mengawasi dana desa. Belum lagi pengawasan oleh lembaga-lembaga di luar pemerintah. Tak cukup dengan itu, pada 20 Oktober lalu ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dan POLRI. Perjanjian kerjasama tersebut mengatur soal pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa. Banyaknya lembaga yang terlibat dalam pengawasan dana desa ini mulai dikeluhkan pihak desa. Keluhan itu bukanlah tanpa alasan. Sebab sudah ada desa-desa yang mulai didatangi orang-orang yang mengaku dari lembaga-lembaga pengawas dana desa, seperti inspektorat, BPK, KPK, dan ada juga yang didatangi orang-orang yang mengaku wartawan dan LSM. Mereka semua datang dengan dalih pengawasan dana desa, yang ujung-ujungnya merepotkan pihak desa. Juga sudah ada desa-desa yang didatangi orang-orang berseragam polisi dengan dalih yang sama. Sementara masih banyak desa yang tidak tahu persis mana saja lembaga yang secara resmi ditetapkan sebagai pengawas dana desa dan bagaimana mekanisme pengawasan itu dilakukan.

Partisipasi Warga Terabaikan

Satu hal yang diabaikan pemerintah dalam perkara pengawasan dana desa adalah peran warga dan masyarakat desa. Padahal wargalah yang paling berkepentingan terhadap dana desa dan karenanya partisipasi warga adalah hal utama dalam pengawasan dana desa. Sayangnya minim program sosialisasi dan pembinaan yang ditujukan untuk peningkatan partisipasi warga. Pada kenyataannya pengawasan dana desa pertama-tama adalah di tangan warga. Untuk perkara ini pengalaman masyarakat Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu, dalam mengawasi pengelolaan dana desa dan pembangunan di desanya bisa dijadikan pelajaran. Bagaimana mereka melakukannya?

Semuanya berawal dari kekecewaan warga atas kinerja pemerintah dan BPD dalam pengelolaan dana desa. Sebagaimana warga di desa-desa lainnya, warga desa Penago Baru banyak berharap pada dana desa. Sayang, harapan itu cepat sekali berubah jadi kekecewaan. Warga menghadapi kenyataan, dana desa dikelola secara tidak transparan, warga tak dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan dan masyarakat miskin belum tersentuh oleh keberadaan dana desa. Kekecewaan berkembang menjadi kecurigaan.

Merespon kecurigaan yang berkembang di kalangan warga, Bapak Zainul Arifin, seorang tokoh masyarakat setempat, berinisiatif untuk mendapatkan kejelasan terkait pengelolaan dana desa dan pelaksanaan pembangunan di desanya. Ia ingin bicara baik-baik dengan pemerintah desa. Secara pribadi ia dekati kepala desa dan menanyakan perihal program pemerintah desa dan pelaksanaannya. Atas pertanyaannya itu kepala desa menjawab, “Itu bukan urusan sampeyan.” Tak berkecil hati atas jawaban itu, pak Zain mendatangi BPD dan menyampaikan pertanyaan yang sama. Pihak BPD pun memberikan jawaban yang sama. Urusan program dan pelaksanaannya bukanlah urusan pak Zain.

Tak berhasil dengan pendekatan pribadi, pak Zain tidak patah semangat. Ia justru merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu demi desanya. Jawaban yang ia terima dari kepala desa dan BPD justru menggerakannya untuk mendapatkan undang-undang desa dan mempelajarinya. Ia ingin tahu apakah undang-undang desa mengatur hak masyarakat. Ia baca pasal-pasal undang-undang desa itu dan membandingkannya dengan apa yang terjadi di desanya. Dari situlah ia menemukan, dalam undang-undang desa ada pasal yang menyatakan bahwa masyarakat berhak mengetahui informasi, mendapatkan informasi dan mengawasi pembangunan desa. Ia juga mendapati, pemerintah desa tidak menjalankan ketentuan yang diatur dalam undang-undang desa. Salah satunya menyangkut perangkat desa. Perangkat desa yang bekerja di desanya tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang desa yang mensyaratkan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Sementara perangkat di desanya semua berpendidikan SMP dan bahkan ada yang tidak memiliki ijasah. Selain itu, ketentuan tentang pembangunan dan musyawarah desa juga tidak dijalankan. Proyek-proyek pembangunan tak ada yang dimusyawarahkan dengan warga. Akibatnya, ada jalan, jembatan/gorong-gorong yang dibangun tanpa ada manfaatnya. Ada proyek yang dijalankan dengan mengurangi volume dan ada juga proyek-proyek fiktif yang direncanakan namun tak ada realisasinya. Atas semua temuan itu, pak Zain mencoba mengajak BPD untuk mempelajari baik-baik undang-undang desa dan menegakkannya. Namun ajakan ini tidak mendapatkan respon dari BPD.

Surat warga kepada kepala desa

Perjuangan Warga Mengawal Dana Desa

Ketika berjalan sendirian tak membawa hasil, Pak Zain mulai melibatkan warga. Ia mengajak masyarakat untuk berembug dan membicarakan masalah yang dihadapi desanya. Ia bicara dengan para tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok kepentingan yang ada di desanya. Ia sampaikan juga tentang berbagai ketentuan yang ada pada undang-undang desa, termasuk hak-hak warga. Langkah pak Zain untuk mendorong perubahan di desanya mendapatkan dukungan dari mayoritas warga. Bukan hanya warga dan tokoh masyarakat, ada juga perangkat desa yang memilih untuk mendukung perjuangan pak Zain. Setelah berunding bersama, warga bersepakat mengajak pemerintah desa dan BPD untuk duduk bersama masyarakat.

Dukungan warga terhadap inisiatif pak Zain ini bisa dimengerti mengingat warga sendiri sudah banyak dikecewakan oleh keputusan pemerintah desa yang merugikan masyarakat. Salah satunya adalah pungutan liar. Warga yang mengurus SKT, KTP, KK, dan akte kelahiran diminta membayar hingga Rp 200 ribu. Warga juga kecewa dengan ketidakadilan yang diciptakan kepala desa dengan keputusannya terkait pelaksanaan Program Nasional Agraria (PRONA) atau program sertifikasi gratis. Pak Zain menemukan, Desa Penago Baru mendapatkan jatah sekitar 300-an persil dalam program Prona untuk tahun 2015-2016. Namun anehnya warga kurang mampu yang tanahnya belum bersertifikat justru tidak mendapatkan akses atas program Prona tersebut. Dari jatah 300 persil tersebut, 110 persil di antaranya dikuasai sendiri oleh kepala desa dan sisanya diberikan pada warga yang mampu dan warga dari luar desa yang bersedia membayar Rp 500 ribu. Padahal warga tidak mampu yang tanahnya belum bersertifikat masih banyak.

Atas perkara program Prona tersebut, Pak Zain sudah mengecek ke BPN terkait biaya yang harus dibayar warga untuk program Prona. Pihak BPN menyatakan, biayanya tak lebih dari Rp 100 ribu dan kalau warga ditarik lebih dari itu maka itu tidak benar. Warga sendiri tak keberatan membayar Rp 500 ribu karena mereka tahu biaya sertifikasi mencapai jutaan rupiah. Namun yang disesalkan warga adalah kepala desa menguasai perolehan sertifikat, orang luar desa diberi akses sementara warga tidak mampu yang lahannya belum bersertifikat justru tidak mendapatkan akses.

Berbagai upaya dilakukan masyarakat desa Penago Baru untuk mendorong pemerintah desa melakukan perbaikan, memperbaiki kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa dan melaksanakan pembangunan yang memberikan kepuasan pada masyarakat. Mulai dari pendekatan pribadi, pendekatan ke pihak kecamatan, konsultasi publik masyarakat dengan pemerintah desa, laporan ke dinas dan pemerintah tingkat kabupaten, laporan ke inspektorat, laporan ke DPRD, Ombudsman, ke satgas dana desa dan KPK, hingga laporan ke kejari dan saber pungli polda. Namun semua langkah dan pendekatan itu tidak membawa hasil. Tak ada satu pun yang ambil tindakan untuk merespon laporan mereka. Pemerintah desa dan BPD tak satu pun yang datang memenuhi undangan warga untuk duduk bersama. Beberapa kali warga mendatangi pihak Kejari, respon pihak Kejari tak memuaskan. Satu kali Kejari menyatakan belum bisa memproses laporan mereka karena ada 120 laporan serupa di kabupaten Seluma. Kali lain pihak Kejari menjawab dengan menyatakan, mereka masih akan berkoordinasi dengan pihak kabupaten. Kali lainnya lagi mereka menyatakan, penyelewengan dana desa yang terjadi tahun 2015 belum bisa diproses karena masih dianggap tahap pembelajaran. Pada kenyataannya, di tahun 2016 dan 2017 tak ada perubahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Penyelewengan terus terjadi. Laporan ke pihak polda dijanjikan akan adanya OTT namun janji tersebut tak dipenuhi dengan alasan rencana OTT sudah bocor ke media. Laporan ke kabupaten dan inspektorat tak mendapatkan tanggapan. Laporan secara hukum terkendala oleh tiadanya SPJ dan RAB sebagai barang bukti. Ketika mereka meminta SPJ/RAB ke dinas terkait di kabupaten, pihak dinas menjawab, “Nggak ada hak kamu untuk mendapatkan itu.” Permohonan mereka atas dokumen SPJ/RAB ke pihak inspektorat dijawab dengan pernyataan bahwa dokumen yang mereka minta adalah dokumen rahasia yang tidak bisa diberikan pada mereka, bahkan pada BPD sekalipun.

Meski terhalang oleh barang bukti yang sulit mereka dapatkan, namun masyarakat Desa Penago Baru tak putus asa. Mereka kembali mendatangi kabupaten dan juga ke kapolres. Laporan mereka kali ini membawa hasil. Malam itu juga kapolres melakukan OTT terhadap kepala desa. Ia ditangkap dengan transaksi sebesar Rp 500 ribu bersama sertifikat. Pada akhirnya kepala desa divonis penjara selama 1 tahun 4 bulan.

Resiko Perjuangan

Perjuangan masyarakat Desa Penago Baru untuk mewujudkan perubahan di desanya bukanlah tanpa resiko. Mereka mendapatkan intimidasi dalam berbagai bentuk. Ada yang dicopot dari jabatan sebagai kepala dusun, ada juga yang dicopot dari pengurus masjid. Ada yang hendak dicelakai dengan ditabrak mobil, ada yang sumurnya dimasuki popok bayi bekas pakai, ada yang kebun sawitnya dirusak dengan ditebangi pohon-pohon sawitnya dan ada juga yang sapinya diracun hingga mati. Selain itu, warga yang dinilai kontra dengan pemerintah desa tidak mendapatkan pelayanan. Ada warga miskin yang meminta surat keterangan miskin tak dilayani, ada warga yang meminta surat keterangan untuk keperluan mendapatkan keringanan biaya kuliah juga tak dilayani. Bahkan warga yang punya hajat pernikahan dilarang mengundang mereka yang ditengarai sebagai “musuh” pemerintah desa. Tak ada ikhtikad baik dari kepala desa untuk melakukan perbaikan. Yang terjadi justru sebaliknya, kepala desa melakukan berbagai upaya untuk mengintimidasi dan memecah belah masyarakat.

Resiko yang paling berat dirasakan warga adalah tertahannya 40 persen dana desa, yang sampai sekarang belum cair. Padahal masyarakat miskin sampai sekarang belum tersentuh dana desa. Penahanan ini jelas merugikan masyarakat. Dengan penahanan dana desa ini, masyarakat yang tak bersalah dan jadi korban kejahatan justru ikut dihukum.

Harapan Warga pada Pemerintah

Masyarakat Desa Penago Baru sudah melaksanakan kewajibannya sebagai warga untuk turut berpartisipasi dalam mengawal dan mengawasi dana desa. Mereka berharap, masyarakat tidak dihukum atas pelanggaran yang dilakukan kepala desa karena masyarakatlah korbannya dan bukan pelaku pelanggaran. Dengan dihambatnya pencairan dana desa, masyarakat merasa sudah dihukum atas kesalahan yang tidak mereka lakukan. Untuk itu, masyarakat Desa Penago Baru menyampaikan beberapa harapan berikut pada pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan pihak-pihak terkait lainnya.

Pertama, pihak Kementerian Desa/satgas dana desa segera melakukan audit atas pelaksanaan dana desa. Jangan biarkan Desa Penago Baru menghadapi ketidakpastian berlarut-larut yang merugikan masyarakat. Dalam melaksanakan audit tersebut, masyarakat berharap pihak kementerian tidak hanya bertanya pada perangkat desa dan BPD saja tetapi juga melihat bukti fisik di lapangan dan bertanya pada kelompok-kelompok masyarakat yang disebut-sebut dalam proyek pembangunan desa.

Kedua, pihak Kementerian Desa dan dinas terkait di kabupaten melakukan pembenahan secara cepat agar pembangunan desa tidak terhambat. Jangan korbankan masyarakat karena ulah satu orang. Di desa masih banyak orang yang berikhtikad baik, mau membangun desanya, rela melakukan apa saja demi kemajuan desanya – termasuk menegakkan keadilan. Jangan mereka semua dihukum dan jangan semua warga dijadikan korban atas kesalahan satu orang.

Ketiga, pihak Kabupaten Seluma segera mengangkat PJS kepala desa sesuai ketentuan undang-undang desa dan melakukan pendampingan agar pembangunan berjalan lancar dan warga miskin di desa dapat segera mendapatkan hak-haknya.

Keempat, pihak Kementerian Desa melakukan pembenahan menyeluruh dan memperbaiki sistem pendampingan agar tidak banyak korban jatuh di desa-desa. Warga melihat, persoalan seperti ini tidak hanya terjadi di Desa Penago Baru. Hanya saja, tidak ada keberanian warga untuk bicara. Akar persoalannya, menurut mereka, tidak hanya ada di desa, tetapi terutama ada di tingkat kabupaten. Karenanya pembenahan dan pendampingan juga diperlukan di tingkat kabupaten, bukan hanya di desa. Sebab terbukti, pihak-pihak di tingkat kabupaten pun tidak sepenuhnya memahami undang-undang desa dan melaksanakan ketentuan dalam undang-undang desa.

Keempat, pihak Kabupaten Seluma segera mendata dan menyelamatkan aset desa yang sampai sekarang belum diurus. Warga melihat ada mobil dinas yang diperlakukan sebagai milik pribadi dan kini dibiarkan terbengkelai di rumah kepala desa, motor dinas yang dipreteli dan digunakan anak kepala desa sebagai barang pribadi, laptop dan ATK yang tidak jelas keberadaannya, dan lainnya.

Akhir kata, masyarakat Desa Penago Baru telah memberikan pelajaran berharga bagi para pihak yang bergiat melaksanakan undang-undang desa. Semoga harapan mereka pada pemerintah benar-benar diperhatikan dan ditindaklanjuti. Semoga apa yang mereka perjuangkan tidak sia-sia dan mencapai tujuannya, yaitu terwujudnya Desa Penago Baru yang benar-benar memperbarui diri menuju desa mandiri yang warganya sejahtera dan berdaya. ***

Surat warga pada Bupati Seluma

Lanjutan surat warga pada Bupati Seluma

Lanjutan surat warga pada bupati

Laporan warga pada Kejari

Lampiran laporan warga pada Kejari

Lampiran 2 laporan warga pada Kejari

Lanjutan surat warga pada Bupati Seluma

Apa yang Hilang Dari Desa-Desa Kita?

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Fri, 22 Sep 2017 02:28:00 +0000

Haji Yusran

“Bila dilihat sekilas, desa-desa kita memang tampak maju.

Namun bila dibandingkan dengan dulu, desa-desa sebenarnya stagnan dan bahkan mengalami kemunduran. Ada yang hilang dari

desa-desa kita yang selama ini tidak kita sadari.“

(Haji Yusran, Tua Adat Desa Dusun Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu)

Pernyataan tentang kondisi desa disampaikan Haji Yusran di luar forum diskusi tentang perlindungan aset desa dan ruang hidup masyarakat yang dilaksanakan Institute Ecosoc di ruang pertemuan Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Di luar forum diskusi itu ia sedikit mengoreksi pendapat para kepala desa yang cenderung melihat kondisi desa hanya dari aspek ekonomi. Secara ekonomi, menurutnya, desa-desa sekarang memang tampak lebih maju. Namun mereka tak menyadari ada hal penting yang hilang dari desa, yaitu aspek sosial budaya. Siapakah Haji Yusran dan apa yang membuatnya melihat desa dengan sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang para pemangku desa pada umumnya?

Haji Yusran adalah tua adat dan mantan guru SD yang selama hidupnya bekerja bersama masyarakat. Ia hadir dalam diskusi mewakili tokoh masyarakat dari Desa Dusun Baru. Sebelum tinggal di Desa Dusun Baru, Haji Yusran lama tinggal di Desa Nanti Agung. Lelaki kelahiran 1947 itu tampak fasih saat bicara tentang berbagai perubahan yang terjadi di desa. Tidak heran bila Haji Yusran paham dengan kondisi masyarakat desa dari waktu ke waktu. Sebab selain menjadi tua adat, Haji Yusran adalah juga guru SD yang akrab dengan kehidupan masyarakat desa. Sejak 1970 hingga 2009 ia bekerja sebagai guru SD dan tiga kali dipindahtugaskan di desa-desa yang berbeda.

Sebagai guru, Haji Yusran berpegang teguh pada cita-cita dan profesinya sebagai guru. Ia beberapa kali menolak untuk diangkat menjadi kepala sekolah dan penilik sekolah karena ia memang hanya mau menjadi guru. Keinginannya untuk menjadi guru sudah ia rasakan sejak bekerja di rumah sakit di tahun 1960-an. Tiga tahun ia sempat bekerja di rumah sakit. Karena merasa tidak cocok, ia memutuskan untuk keluar dan mengembalikan SK Pengangkatannya sebagai PNS. Kemudian ia merantau dan bekerja sebagai buruh di kebun kopi. Jalan itu ia ambil guna mendapatkan uang untuk membiayai pendidikannya di bidang keguruan. Ia menempuh pendidikan sekolah guru agar bisa menjadi guru SD.

Forum diskusi terfokus pemangku desa
di Kecamatan Ilir Talo

Selama bekerja di tengah masyarakat, baik sebagai guru maupun sebagai tua adat yang menjalankan tata cara adat di masyarakat, Haji Yusran merasakan ada perubahan besar yang terjadi pada masyarakat desa. Ia menilai, secara ekonomi desa-desa seolah mengalami peningkatan ekonomi. Namun bila dicermati, peningkatan itu terjadi hanya pada 40 persen warga. Sebagian besar warga desa masih menghadapi kehidupan yang sulit. Masih banyak pengangguran, masih banyak yang jadi buruh dan bahkan merantau ke tempat-tempat lain sebagai buruh kasar. Dulu lahan-lahan masyarakat masih luas. Dengan masuknya perusahaan, lahan-lahan masyarakat diambil perusahaan sawit. Dulu masyarakat begitu gampang menyerahkan lahannya ke perusahaan hanya karena tergiur oleh janji-janji perusahaan. Masyarakat menyerahkan lahannya demi mendapatkan kebun plasma. Namun setelah mendapatkan kebun plasma, kebun itu kemudian dijual murah karena kecewa dengan hasil yang tak sesuai harapan mereka. Kini banyak warga yang tak lagi memiliki lahan dan bekerja sebagai buruh.

Haji Yusran menilai, masuknya perusahaan sawit selain mengambil alih lahan warga juga membawa peningkatan ekonomi pada desa-desa dan menarik masuknya warga pendatang ke desa-desa. Warga pendatang ini membawa banyak perubahan pada masyarakat lokal. Peningkatan ekonomi warga lokal dan masuknya warga pendatang yang membawa adatnya sendiri membawa perubahan besar pada kehidupan masyarakat desa. Desa kehilangan aspek penting dalam kehidupannya, yaitu hilangnya kesadaran bermasyarakat sebagai dampak dari hilangnya adat dan budaya masyarakat. Gejala hilangnya kesadaran untuk bermasyarakat tampak dalam berbagai bentuk, seperti melemahnya gotong royong, berkurangnya keamanan, hilangnya aturan adat dan seni budaya masyarakat.

Haji Yusran masih ingat bagaimana dulu ketika adat masih jalan, kehidupan masyarakat tertib, masyarakat hidup dalam moralitas yang jelas antara yang baik dan buruk, seni budaya di desa juga berkembang. Dulu ada banyak tari-tarian, dendang (nyanian seperti ketapang, rampai, senandung gunung, telibun, dan lainnya), sarapal alan, benandai (pembacaan cerita), pencak silat dan lainnya. Kegiatan seni budaya itu terjadi pada momen-momen penting dalam kehidupan manusia, seperti kematian, khitanan, akhikah dan juga pernikahan. Segala rupa kegiatan seni budaya itu kini punah dan tinggal ritualnya saja. Ada berbagai faktor yang jadi penyebabnya, di antaranya adalah tokoh-tokohnya sudah tidak ada, alat-alatnya sudah tidak ada dan generasi berikutnya sudah tidak berminat atau tidak tertarik lagi karena pengaruh TV dan film-film modern.

Ada ironi yang terjadi pada desa-desa kita. Di satu sisi, ekonomi seolah-olah maju tapi kesadaran untuk hidup bermasyarakatnya merosot. Lihatlah bagaimana masyarakat membuang sampah di sungai, meningkatnya perilaku meracuni sungai, berkembangnya kehidupan individualis yang menghilangkan praktik gotong royong dan juga ketidakjelasan moralitas yang jadi pegangan masyarakat. Itu semua, menurut Haji Yusran, adalah gejala lemahnya kesadaran bermasyarakat. Ia juga melihat bahwa dalam hal pendidikan, kualitas pendidikan warga dari dulu sampai sekarang nggak jauh beda. Sampai sekarang mayoritas warga desa pendidikannya masih rendah, paling tinggi tamat SMP. Meskipun pendidikannya rendah, namun jauh beda kondisi masyarakat desa dulu dan sekarang. Dulu masyarakat desa pendidikannya rendah tapi kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebaikan masih tinggi. Ini terjadi karena adat masih dijunjung tinggi. Jauh sekali bila dibandingkan dengan masyarakat desa sekarang. Sekarang warga desa cenderung mengurus kepentingannya sendiri dan adat digunakan hanya sekadar untuk ritual saja. Dalam hidup keseharian, adat sudah ditinggalkan dan tidak dipakai lagi.

Haji Yusran menyambut baik hadirnya Undang-Undang Desa. Ia berharap, pelaksanaan Undang-Undang Desa tidak hanya bicara masalah ekonomi, tetapi juga pembangunan masyarakat yang lebih utuh. Ia melihat ada banyak kelemahan dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa. Salah satunya adalah belum adanya sosialisasi pada masyarakat tentang undang-undang ini. Masyarakat tidak tahu apa isi undang-undang desa dan apa hak-hak mereka. Faktanya, meski sudah ada undang-undang desa namun belum ada perubahan dalam pengurusan desa. Pengurusan desa masih berjalan seperti sebelumnya di mana masyarakat tak banyak dilibatkan. Yang dilibatkan hanyalah mereka yang dekat dengan pemerintah desa. Akibatnya, masyarakat cenderung bersikap masa bodoh karena merasa terus dibodohi oleh pemerintahnya. Bahkan yang terjadi, warga yang berusaha untuk turut aktif terlibat dan turut aktif melakukan pengawasan justru didiskriminasi dan dimusuhi oleh pemerintah desa. Kondisi seperti ini, menurut Haji Yusran, merata terjadi di desa-desa. Masyarakat sebenarnya ingin terlibat aktif. Masyarakat punya pengalaman dengan program PNPM di mana jalan yang dibangun dengan program PNPM belum sebulan sudah rusak. Ini terjadi karena tak ada pengawasan oleh masyarakat.

Diskusi informal dengan warga beberapa
desa di Kecamatan Ilir Talo

Memperhatikan kecenderungan yang terjadi di desa-desa, Haji Yusran ingin menyampaikan usulan pada pemerintah pusat terkait pelaksanaan undang-undang desa. Ia berharap, pemerintah pusat benar-benar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang desa. Menurutnya, pengawasan bukan hanya dilakukan terhadap desa tetapi juga terhadap kabupaten. Sebab ia melihat, pelaksanaan undang-undang desa sudah bermasalah sejak di tingkat kabupaten. Ia melihat bagaimana kabupaten mempersulit desa-desa yang hendak menyampaikan laporan. Penyampaian laporan (SPJ) dibuat bertele-tele hingga menyulitkan desa. Kalau tidak ada “pelicin”, laporan tidak diterima. Karenanya, Haji Yusran berharap yang diawasi bukan hanya desa, tetapi pertama-tama adalah pihak kabupaten. Karena desa itu menurut saja apa kata atasan. (SP)

Kepala Desa Teladan Penjaga Pusaka dan Masa Depan

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Wed, 26 Jul 2017 13:21:00 +0000

Kepala desa teladan itu bernama Raden Syamsuddin, biasa dipanggil pak Elek. Ia tinggal di Dusun Tambak Kayong, Desa Nangatayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sejak 1996 – 2004 pak Elek menjabat sebagai Sekretaris Desa dan tahun 2004 – 2010 ia didaulat warga menjadi kepala desa. Baru tiga tahun menjabat, ia sudah menerima penghargaan sebagai kepala desa teladan di provinsi Kalimantan Barat. Ia sendiri tidak tahu apa kriteria kepala desa teladan. Namun apapun kriterianya, pak Elek memang layak disebut kepala desa teladan. Pemikiran dan tindakannya yang membuatnya pantas menyandang gelar “teladan”.

Pertama, cara pandangnya terhadap kekuasaan/jabatan, khususnya jabatan kepala desa. Pak Elek melihat jabatan kepala desa sebagai jabatan pelayanan/pengabdian untuk kepentingan masyarakat. Karenanya yang pertama-tama ia lihat dari jabatan kepala desa bukanlah besaran insentif atau honornya tetapi peluang untuk melayani dan melakukan peningkatan hidup bagi warganya. Sebagai kepala desa ia memberikan pelayanan pada warganya tak sebatas jam kerja. Warganya bisa menemuinya kapan saja, entah di rumah, di kebun dan bahkan juga di jalan. Sebagai kepala desa ia tak mengenal jam kerja. Ke manapun ia pergi, pena, kertas kop, tinta dan stempel kepala desa selalu ada bersamanya. Dengan itu, kapan saja warga membutuhkan surat atau tanda tangannya atau membutuhkan bantuannya, ia siap melayani mereka.

Di saat banyak orang di daerahnya berlomba masuk partai, ia menolak untuk terlibat dalam “politik” partai. Ia menyaksikan, politik partai itu bukan politik untuk kepentingan masyarakat, melainkan politik untuk cari untung. Mereka masuk partai untuk dapatkan kuasa dan dengan kuasa itulah mereka cari untung. Meski bukan anggota partai, pak Elek selalu diundang dalam hajatan partai. Ia pun diundang perusahaan dalam pertemuan-pertemuan kemitraan, meskipun ia tak terlibat dalam kemitraan dengan perusahaan. Ia memilih untuk kerja di kebun dan menoreh karet daripada menghadiri acara partai ataupun acara perusahaan.

Kedua, sikap anti korupsinya. Sikap ini tak terlepas dari cara pandang pak Elek terhadap kekuasaan/jabatan. Selama menjabat kepala desa, ia menolak untuk meminta atau menerima duit dari perusahaan. Baginya, kepala desa adalah pelayan rakyat. Sebagai pelayan rakyat, meminta/menerima duit dari perusahaan itu sungguh memalukan.

Ia dan kelompok taninya punya pengalaman jadi korban korupsi/penyelewengan yang terjadi di daerahnya. Dulu pernah kelompok taninya mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 100 juta. Namun sesampai di daerah, bantuan dari pemerintah pusat itu dibelokkan ke kelompok tani lain. Pengalaman ini mendorongnya untuk membuatkan akte notaris bagi kelompok tani yang dibentuknya. Menurutnya, dengan adanya akte notaris identitas kelompok tani menjadi semakin jelas dan mencegah adanya manipulasi. Selain itu, adanya akte notaris memudahkan kelompok tani berurusan dengan pemerintah, terkait proyek-proyek pertanian dan kehutanan.

Ketiga, tekad kuatnya menjaga pusaka dan masa depan. Pusaka dalam bahasa setempat adalah warisan leluhur yang diberikan secara turun temurun. Ketika menjabat kepala desa di tengah derasnya arus investasi, pak Elek menghadapi tantangan yang tidak mudah. Perusahaan sawit mulai masuk ke desanya. Dua perusahaan (PT Agro Lestari Mandiri dan PT SISM) masuk tahun 2005. Pada saat itu ada 4 dusun yang masuk area HGU perusahaan. Pada tahun 2011 masuk lagi perusahaan sawit PT BGA. Semuanya menebar janji kesejahteraan pada warga dengan harapan warga bersedia menyerahkan tanahnya. Pada saat itu secara pribadi pak Elek menolak menyerahkan lahan pada perusahaan. Ia juga memberikan arahan pada warga tentang resiko bila tanah diserahkan pada perusahaan. Namun sebagai kepala desa ia menyerahkan putusan pada warganya karena warga punya hak atas tanahnya. Akhirnya dari sembilan dusun yang ada, tinggal satu dusun saja yang warganya menolak menyerahkan lahan pada perusahaan sawit dan bertekad untuk mempertahankan tanah warisan leluhur. Dusun itu adalah Dusun Tambak Kayong, di mana pak Elek tinggal. Warga di dusun ini punya pikiran dan tekad yang sama dengan pak Elek. Kalau tanah diserahkan ke perusahaan bagaimana warga mau bertani dan berkebun? Dengan menyerahkan lahan mereka mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 4-6 juta per hektar. Mereka juga punya kesempatan untuk bekerja di perusahaan. Tapi bagaimana kalau sudah umur dan tanah tak ada lagi, mau hidup darimana?

Belakangan terbukti, keputusan pak Elek dan warga Dusun Tambak Kayong untuk tidak menyerahkan lahan ke perusahaan sangatlah tepat. Warga yang menjual lahannya pada perusahaan kini hidup dalam kesulitan dan penyesalan. Betapa tidak. Mereka yang tergiur dengan janji-janji perusahaan kini mendapati kenyataan bahwa hasil dari sawit sangatlah sedikit. Mereka harus menunggu paling cepat 6 tahun baru menerima hasil dari kebun kemitraan yang dikelola perusahaan. Hasilnya pun sangat tidak sepadan dengan luasan lahan yang diserahkan. Dari kebun kemitraan mereka menerima hasil hanya Rp 300 ribu per bulan dan itupun tidak setiap bulan diterima. Bahkan tidak sedikit warga yang sudah menyerahkan lahan namun sampai sekarang belum juga menerima hasil. Mereka cuma bisa bersandar hidup dari upah sebagai buruh di perkebunan sawit. Padahal warga menyerahkan lahan ke perusahaan sampai puluhan hingga ratusan hektar. Kini dengan harga sawit yang jatuh bangun, harga kebutuhan pokok yang condong melambung, tarif listrik yang tiba-tiba menggunung, warga merasakan kesulitan karena uang hasil jual lahan sudah habis, tak ada lagi lahan untuk bertani/berkebun dan hasil kemitraan yang sangat kecil ( jauh dari yang dijanjikan perusahaan) atau bahkan sama sekali tak mendapatkan kemitraan meski sudah menyerahkan lahan. Di saat yang sama mereka juga menghadapi ancaman PHK. Sudah banyak warga yang terkena PHK dengan alasan umur yang sudah tak sesuai dengan persyaratan.

Apa yang dikhawatirkan pak Elek benar-benar terjadi. Dengan menyerahkan lahan ke perusahaan, warga kian terjepit dan menghadapi berbagai kesulitan. Keterjepitan itu membuat warga nekat melakukan berbagai aksi protes pada pihak perusahaan dalam berbagai bentuknya. Ada yang demo ke perusahaan, menutup portal pintu masuk ke perkebunan, merusak fasilitas perusahaan dan juga mencuri buah sawit karena perusahaan belum menyelesaikan pembayaran ganti rugi atas tanah yang sudah diserahkan. Akibat berbagai aksi protes tersebut warga dikriminalkan dan dijebloskan ke penjara. Sedikitnya enam warga yang sudah masuk penjara karena aksi protes tersebut.

Hal sebaliknya dialami Pak Elek bersama warga dusun Tambak Kayong yang bertekad mempertahankan warisan leluhur demi masa depan anak cucu. Mereka bisa hidup lebih tenang dengan terus berupaya mengelola sendiri agar tetap memberi hasil. Mereka tetap menoreh karet meskipun harga karet jatuh. Harga karet memang berada pada posisi terendah sekarang. Meski demikian, pak Elek mengaku bahwa penghasilan yang ia terima dari karet masih jauh lebih besar dari hasil yang diterima warga dari kebun kemitraan sawit. Mereka juga tak kesulitan dalam mendapatkan pangan karena beras masih mereka produksi sendiri. Selain berkebun karet dan bertanam padi, pak Elek juga memelihara berbagai jenis ikan di kolam yang ia buat di area kebun karet. Selain itu, ia juga bertanam sayuran, buah-buahan, jengkol, kayu dan tanaman-tanaman lain yang punya nilai ekonomi. Dengan cara itu, sumber penghidupan keluarganya tidak bergantung pada satu hasil saja tetapi ditopang oleh banyak sumber.

Apa yang dihadapi warga di luar dusun Tambak Kayong yang menyerahkan lahannya pada perusahaan itu sungguh ironis. Bayangkan, warga menyerahkan lahan seluas puluhan dan bahkan ratusan hektar dengan harapan mendapatkan kehidupan lebih baik sesuai dengan yang dijanjikan perusahaan. Namun faktanya, mereka hidup dalam kesulitan. Janji perusahaan tak terbukti dan tak ada sumber penghidupan lain karena lahan sudah diserahkan semua pada perusahaan. Sementara pak Elek yang memiliki lahan hanya seluas 12,6 hektar bisa hidup tenang dan berkecukupan. Dari semua lahan yang dimilikinya, ada 2,6 hektar yang lokasinya di tengah perkebunan sawit milik perusahaan. Perusahaan terus mendesaknya untuk melepas lahannya, namun pek Elek bersikukuh mempertahankannya.

Keempat, pak Elek memikirkan kelangsungan hidup generasi mendatang bukan hanya dengan mempertahankan warisan leluhur tetapi juga menjaga keberlangsungan daya dukung lingkungan. Ketika bertani dengan sistem ladang bergilir dan membakar mulai dipersoalkan, pak Elek mencari solusi dengan mencetak sawah. Dengan itu ia menghentikan praktik ladang bergilir yang dilakukan dengan membakar. Sawah ia buat di tahun 2004 bersama seluruh anggota kelompok tani yang ia bentuk. Pencetakan sawah dilakukan dengan menggunakan mesin bantuan pemerintah.

Selain menghentikan praktik ladang bergilir dengan membakar, pak Elek bersama para anggota kelompok tani juga terlibat dalam kegiatan konservasi dengan bertanam tanaman hutan di hutan lindung. Penanaman ini dilakukan atas kerjasama kelompok tani hutan dengan dinas kehutanan setempat. Dulu ada banyak kelompok tani hutan, namun kini tinggal satu kelompok saja yang masih bertahan, yaitu kelompok tani hutan bentukan pak Elek. Sejak 2000 hingga 2015, Pak Elak mengaku, ia dan kelompoknya sudah melakukan konservasi hutan lindung seluas 400 hektar. Mereka bukan hanya bertanam kayu, tetapi juga buah dan karet. Hasil buah dan karetnya boleh diambil petani, sementara kayunya untuk konservasi. Selain bisa memanfaatkan hasil kayu dan buah yang mereka tanam, saat tanam kayu petani juga mendapatkan insentif sebesar Rp 1.200.000 per orang per hektar.

Pembibitan kayu dan karet yang dilakukan pak Elek

Pak Elek mengaku, mempertahankan daya dukung lingkungan itu adalah keniscayaan. Ia memberikan contoh tentang apa yang terjadi bila lingkungan dirusak. Soal air, misalnya, yang bagi warga setempat tak bisa dilepaskan dari keberadaan sungai. Sudah lama sungai-sungai di daerahnya tercemar oleh limbah tambang emas, limbah perusahaan sawit dan lainnya. Sungai tak lagi bisa digunakan sebagai sumber air bersih. Warga yang mandi di sungai terkena penyakit gatal. Karenanya sudah 30 tahun pak Elek tak pernah lagi mandi di sungai. Ia mengandalkan air sumur. Ia juga menampung air dari mata air yang ada di bukit dan mengalirkannya lewat selang untuk keperluan kolam ikan dan juga sebagai sumber air bersih. Warga yang kekurangan air bersih bisa memanfaatkan air yang ia tampung dari mata air. Selain berdampak pada air, pak Elek juga melihat, ekspansi perkebunan sawit oleh perusahaan sawit juga berdampak pada pertanian. Dulu sebelum banyak sawit, tak ada hama yang menyerang lahan pertanian mereka. Kini sawah mereka rentan diserang hama belalang dan tikus. Bahkan di tahun 2016 mereka sama sekali tidak panen karena padi habis diserang hama tikus.

Memperhatikan nasib dan kesulitan banyak warga di desanya, pak Elek bertekad tahun 2017 ini hendak mencalonkan diri jadi kepala desa. Tujuannya satu, yaitu mengoptimalkan dana desa untuk memperbaiki kehidupan warganya dengan mengembangkan sumber-sumber penghidupan bagi warga, termasuk nelayan. (Tim peneliti Institute for Ecosoc Rights)

Kolam ikan di tengah area kebun karet milik pak Elek

Produk Kerajinan Berbasis Daur Ulang Kelompok Nelayan Desa Waiara

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Thu, 13 Jul 2017 12:53:00 +0000

Sebagian dana yang masuk ke Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, NTT, dialokasikan untuk penguatan modal bagi kelompok usaha bersama. Salah satunya adalah kelompok nelayan. Kelompok nelayan mendapatkan bantuan penguatan modal dalam bentuk bantuan peralatan. Selain meningkatkan produktivitas kelompok nelayan dalam penangkapan ikan, bantuan ini juga mendorong terbentuknya kelompok usaha di bidang kerajinan berbasis daur ulang. Ini sebagian hasil kerajinan kelompok tersebut. Produk tersebut bisa dibeli dan mereka bisa mengirimkannya ke alamat pembeli, di manapun mereka berada. Harga berkisar dari Rp 30.000 hingga Rp 100.000

Strategi Jitu Desa Waiara Dalam Meningkatkan Partisipasi Warga

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Thu, 13 Jul 2017 10:34:00 +0000

Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, NTT, baru terbentuk pada 2002. Desa yang berlokasi sejauh 12 kilometer dari ibukota kabupaten ini merupakan desa pemekaran dari Desa Namangkewa. Desa ini berpenduduk tak lebih dari 601 KK, yang terdiri dari 2.369 jiwa. Dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, sekilas desa ini memang tak jauh beda dengan desa-desa lain di kabupaten Sikka, khususnya di Kecamatan Kewapante. Namun bila kita mempelajari apa yang sudah dilakukan desa ini dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Desa, akan terlihat ada perbedaan antara Desa Waiara dengan kebanyakan desa-desa lainnya. Setidaknya ada lima hal istimewa yang saya temukan pada Desa Waiara, yaitu (1) kekompakan dan kerja sinergis perangkat desa dan BPD, (2) kekuatan proses belajar bersama antara pemerintah, BPD dan pendamping desa, (3) tingginya partisipasi warga dalam pembangunan desa, (4) pengelolaan dana desa untuk pemenuhan hak dasar warga, (5) adanya sistem untuk mengefektifkan penggunaan dana desa dan mencegah penyelewengan anggaran.

Tingginya Partisipasi Warga

Di saat desa-desa lain masih menghadapi persoalan terkait rendahnya partisipasi warga dalam musyawarah desa, Desa Waiara sudah memetik buah dari tingginya partisipasi warganya. Persoalan rendahnya partisipasi warga yang dihadapi desa-desa lain di banyak tempat terjadi karena pemerintah desanya kurang melibatkan warga karena berbagai alasan atau karena masyarakatnya apatis karena berbagai alasan. Hal serupa awalnya juga dialami Desa Waiara. Dulu ketika pihak desa mengundang warga untuk hadir dalam musyawarah desa, misalnya, tak banyak warga yang memenuhi undangan tersebut. Warga lebih memilih bekerja daripada harus membuang waktu menghadiri undangan dari desa. Kondisi ini membuat pemerintah dan BPD memilikirkan berbagai cara untuk meningkatkan partisipasi warga, khususnya dalam musyawarah desa. Berbagai jalan mereka tempuh, di antaranya (1) pengiriman surat undangan tertulis pada warga, (2) penyampaian undangan lewat guru-guru di sekolah, (3) undangan tertulis yang disampaikan melalui kelompok-kelompok kepentingan yang ada di desa, dan juga (4) pengumuman keliling dengan menggunakan pengeras suara (toa). Bukan hanya itu, Desa Waiara juga memanfaatkan sistem adat yang selama ini masih dipegang teguh oleh masyarakat, yaitu adat dulu dalang atau berkunjung ke rumah-rumah warga. Dengan menggunakan cara adat, warga merasa disapa secara personal dan kehadirannya benar-benar dianggap penting.

Perangkat Desa dan BPD Desa Waiara

Meningkatnya peran serta warga dalam musyawarah desa tidak terlepas dari kekompakan dan kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan BPD. Mereka berjibaku untuk membuat warga berperan serta mulai dari proses perencanaan. Bukan hanya itu. Pemerintah dan BPD Desa Waiara juga bekerjasama dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat desa ke dalam RPJMD, RAPB Desa dan juga RKP Desa. Selain itu mereka juga kompak dalam menghadapi pihak Kabupaten saat konsultasi penyusunan program pembangunan dan pengelolaan dana desa. Dalam hal ini pemerintah desa, BPD dan pendamping desa sama-sama belajar agar program yang mereka susun dapat diterima pihak Kabupaten dan sekaligus sesuai dengan usulan warga. Kekompakan dan penerapan prinsip “belajar bersama” antara pemerintah, BPD dan pendamping desa dalam melaksanakan Undang-Undang Desa membuat mereka mampu mengatasi berbagai kesulitan dalam menyusun program dan mengelola dana desa. Sebelum terjadi proses belajar bersama antara pemerintah, BPD dan pendamping desa, Desa Waiara menghadapi kesulitan saat berkonsultasi dengan pihak kabupaten. Konsultasi harus dilakukan sampai puluhan kali. Banyak usulan program yang mereka ajukan dicoret oleh kabupaten. Kondisi ini mendorong pemerintah, BPD dan pendamping desa berusaha keras dan belajar agar dapat mengatasi segala kesulitan yang muncul. Kini mereka cukup dua kali berkonsultasi dengan pihak kabupaten, usulan program dan pengelolaan dana disetujui pihak kabupaten tanpa banyak coretan. Semua itu terjadi karena komitmen dan kekompakan pemerintah, BPD dan pendamping desa dalam menjalani proses belajar bersama untuk memahami aturan dan menemukan solusi atas berbagai kesulitan yang dihadapi desa. Proses konsultasi dengan pihak kabupaten tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa tetapi dilakukan bersama oleh pemerintah, BPD dan pendamping desa. Dengan cara itu, mereka merasa pihak kabupaten tidak lagi semena-mena dan main coret program-program yang disusun berdasarkan musyawarah desa. Semakin mereka memahami aturan/ketentuan, semakin mudah mereka menghadapi intervensi dari pihak kabupaten. Pemerintah dan BPD Desa Waiara merasa bersyukur mendapatkan pendamping desa yang mampu menjadi teman belajar dalam mengatasi berbagai kesulitan secara bersama. Proses belajar bersama inilah yang membuat Desa Waiara berbeda dengan desa-desa lainnya.

Tingginya peran serta warga Desa Waiara, khususnya dalam musyawarah desa, konon katanya membuat iri desa-desa lain. Awalnya desa-desa lain tidak percaya bahwa Desa Waiara mampu meningkatkan peran serta warganya. Namun fakta peningkatan peran serta warga ini begitu nyata dan tak bisa diingkari setelah desa-desa lain membuktikannya dengan turut menghadiri musyawarah desa yang diadakan Desa Waiara. Tingginya peran serta warga ini juga tak terlepas dari pembangunan desa yang benar-benar dirasakan warga. Desa Waiara melaksanakan pembangunan dengan berbasis pada pemenuhan hak-hak dasar warga – termasuk di dalamnya adalah mengatasi kemiskinan. Setidaknya ada tiga pendekatan yang dilakukan untuk pemenuhan hak dasar warga, yaitu (1) membangun infrastruktur jalan untuk membuka isolasi, (2) mengatasi persoalan kemiskinan dan (3) membentuk kelembagaan untuk penguatan peran perempuan dan kearifan lokal. Dengan terbukanya akses jalan, warga dapat membawa hasil produksi mereka ke pasar dengan lebih mudah.

Mengatasi Kemiskinan

Dalam mengatasi kemiskinan, Desa Waiara menempuh dua strategi. Pertama, mencegah resiko yang dihadapi warga akibat kemiskinannya, seperti rendahnya status kesehatan akibat kondisi rumah dan sanitasi yang tidak layak, rendahnya produktivitas, putus sekolah, dan lainnya. Untuk itu Desa Waiara membuat program prioritas bagi kelompok miskin dalam bentuk renovasi dan pembangunan rumah layak, pembangunan bak air dan pemasangan listrik. Kini sebagian besar warga sudah dapat mengakses listrik. Kedua, peningkatan pendapatan melalui penguatan modal bagi kelompok-kelompok usaha bersama. Program ini pertama-tama diberikan pada kelompok-kelompok yang sudah ada, seperti kelompok tenun ikat, kelompok nelayan, kelompok ternak dan kelompok pedagang. Program penguatan modal bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan kelompok. Untuk nelayan, misalnya, penguatan modal diberikan untuk pengadaan alat-alat produksi. Sementara untuk kelompok tenun, bantuan diberikan dalam bentuk peningkatan ketrampilan, yaitu pencelupan, pengadaan benang dan obat pewarna.

Selain berdampak pada peningkatan pendapatan warga, bantuan penguatan modal usaha ini juga mendorong warga membentuk kelompok-kelompok usaha agar dapat berpartisipasi dalam memanfaatkan program pembangunan. Selain itu, program penguatan modal kelompok ini juga berdampak pada peningkatan produktivitas dan perluasan pemasaran produk-produk warga. Seperti yang terjadi pada kelompok nelayan, peningkatan produktivitas terjadi tidak hanya dalam hal penangkapan ikan tetapi juga pada berkembangnya kegiatan produksi di luar penangkapan ikan, seperti produksi kerajinan rumahtangga berbasis pemanfaatan daur ulang sampah. Berbagai produk kerajinan yang dihasilkan kelompok nelayan di Desa Waiara sudah dikenal di kalangan wisatawan yang mengunjungi pantai-pantai di sekitar Desa Waiara.

Penguatan Peran Perempuan dan Kearifan Lokal

Dalam melaksanakan pembangunan, Desa Waiara tidak hanya terfokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga pengembangan budaya, termasuk di dalamnya adalah memperkuat peran perempuan dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Ini dilakukan dengan membentuk kelembagaan tingkat desa, yaitu Layanan Berbasis Komunitas (LBK), Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) dan Lembaga Adat. LBK dimaksudkan untuk mengatasi persoalan terkait kekerasan terhadap perempuan – termasuk trafiking. KPAD dimaksudkan untuk mengatasi persoalan perlindungan anak, sementara lembaga adat dimaksudkan untuk menyelesaikan secara adat berbagai konflik yang terjadi di desa atau antar desa. Dalam hal ini desa mengalokasikan anggaran untuk ketiga lembaga tersebut dan memberikan pelatihan bagi peningkatan kapasitas para pengurus lembaga. Ketiga lembaga tersebut bekerja secara sinergis dalam mengatasi berbagai persoalan menyangkut perempuan, anak dan adat. Berbagai diskusi dan penyuluhan dilancarkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan anak dan penyelesaian konflik secara adat. Dampak dari adanya ketiga lembaga tersebut salah satunya adalah berkurangnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatnya peran warga (khususnya perempuan) dalam mencegah dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu kasus-kasus konflik yang terjadi di desa atau antar desa dapat dilokalisir dan diselesaikan secara adat di tingkat desa. Dampak lainnya, kelembagaan adat di tingkat desa secara langsung atau tidak langsung memperkuat pengembangan kearifan lokal.

Meningkatnya peran warga dalam pembangunan desa mendorong pemerintah desa semakin transparan dalam mengelola dana yang masuk ke desa. Pihak desa mengaku, di tahun-tahun sebelumnya dana yang masuk ke desa masih dikelola secara tertutup. Sejak dua tahun terakhir pengelolaan dana yang masuk ke desa dilaporkan secara transparan melalui dokumen tertulis yang dibagikan kepada semua kelompok kepentingan, di antaranya adalah tokoh masyarakat, RT/RW, dusun, kelompok-kelompok masyarakat, posyandu, lembaga pendidikan, LBK, KPAD, lembaga adat dan lainnya. Transparansi ini bukan hanya memudahkan BPD dalam menjalankan fungsi kontrol tetapi sekaligus juga meningkatkan kualitas peran serta masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Selain meningkatkan transparansi, pencegahan penyelewengan terhadap dana desa juga ditempuh dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan. Tim ini bertugas mengelola kegiatan yang dananya bersumber dari dana desa. Kerja tim ini didukung oleh kontrol dari BPD. Dengan cara tersebut Desa Waiara terhindar dari resiko korupsi dan penyelewengan dana desa.

Meski sudah melakukan berbagai strategi untuk menjalankan apa yang dimandatkan dalam Undang-Undang Desa, namun pihak pemerintah dan BPD Desa Waiara mengaku masih menghadapi kendala dalam melaksanakan undang-undang desa. Kendala tersebut, diantanya adalah pertama, pihak desa dan BPD masih merasa belum sepenuhnya memahami undang-undang desa. Sebab antara teori yang diajarkan dalam pelatihan dengan kenyataan yang mereka dihadapi di lapangan sering tidak cocok. Kedua, berubah-ubahnya aturan/ketentuan terkait pelaksanaan UU Desa secara administratif menyulitkan mereka dalam pengelolaan dana desa. Ketiga, kendala dana dan waktu dalam penyerahan dokumen RKPDesa yang harus final pada bulan Juni-Juli. Keempat, pihak desa dan BPD belum sepenuhnya paham mengenai BUMDES dan pembentukannya. Meski demikian mereka sudah mulai mengawali pembentukan BUMDES dengan membentuk kepengurusan. Mereka berharap pemerintah tidak terus menerus mengubah-ubah aturan karena keterbatasan kemampuan desa dalam memahami aturan yang berubah-ubah. Mereka juga berharap, ada panduan yang jelas terkait pembentukan dan pengelolaan BUMDES. Selain itu mereka juga berharap, pihak kabupaten transparan dalam menyampaikan aturan/ketentuan dan dalam hal dana untuk desa. (Sri Palupi)

Uploading test again

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Wed, 15 Mar 2017 11:29:00 +0000

uploading test again

Orang Muda yang Menghijaukan Lembata

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Thu, 03 Dec 2015 05:13:00 +0000

Orang muda itu adalah Fransiskus Marselinus Batan Liarian, 35 tahun, asal Buriwutun, Kedang, kabupaten Lembata, NTT. Ia biasa dipanggil Linus. Anak pertama dari tiga bersaudara ini sudah menikah dan memiliki tiga anak perempuan. Ia kini tinggal di Lamahora, Lewoleba, ibukota kabupaten Lembata. Namanya tercatat sebagai salah satu nomine penerima Trubus Kusala Swadaya tahun 2015 – sebuah penghargaan yang diberikan Lembaga Bina Swadaya untuk para pelaku kewirausahaan sosial. Sebagai wirausahawan sosial, Linus menjalankan bisnis pembibitan tanaman sekaligus melakukan berbagai upaya untuk menghijaukan kampung halamannya, Lembata. Apa kunci keberhasilannya?

Apa yang dikerjakan dan dilakukan Linus untuk kampung halamannya tak terlepas dari latar belakang orang tuanya. Linus berasal dari keluarga miskin. Bapanya yang hanya lulusan SD bekerja sebagai PNS di Dinas Pertanian dan Kehutanan. Sebagai PNS, bapanya selalu ditugaskan di kecamatan-kecamatan terpencil di Lembata untuk mendampingi para petani dalam menjalankan proyek-proyek penghijauan yang dilakukan pemerintah. Sejak kecil Linus memperhatikan bagaimana bapanya bekerja menanam dan merawat bibit-bibit kayu untuk penghijauan. Pekerjaan menanam dan merawat bibit yang dilakukan bapanya telah membentuk Linus menjadi pecinta lingkungan.

Sepotong Kisah di Perantauan
Selepas lulus SMK, Linus memutuskan untuk merantau ke Kalimantan Barat. Kebetulan di sana ada kakak sepupunya yang bekerja sebagai mandor di sebuah perusahaan HPH. Sebagai mandor, kakak sepupunya bisa dengan mudah memasukkannya sebagai buruh di perusahaan itu. Bersama kakak sepupunya, Linus setiap hari bekerja membuka hutan dan menumbangkan kayu-kayu dengan bantuan alat berat. Ia menyaksikan bagaimana hutan dibabat habis tanpa pandang bulu. Kayu-kayu yang besar dan berkualitas bagus dikirim ke Malaysia. Sementara kayu-kayu yang kurang bagus dibakar. Ia mengaku, setiap hari melihat puluhan hektar hutan dibabat untuk diambil kayunya dan kemudian dibakar untuk dijadikan perkebunan sawit.

Menyaksikan bagaimana perusahaan pembalakan itu membabat dan membakar hutan seluas puluhan hektar setiap harinya, perasaan Linus sungguh tertekan. Ia membayangkan bagaimana kalau hal seperti itu terjadi di Lembata. Dalam sehari pastilah Lembata akan hancur. Kala itu ia merasa, pekerjaannya membabat hutan sungguh bertentangan dengan ajaran leluhur. Dari bapanya ia mendengar, leluhur rakyat Lembata mengajarkan untuk menjaga hutan. Tak tahan lagi melihat kayu-kayu besar ditumbangkan, akhirnya ia menyampaikan kegelisahannya pada sang kakak, “Hai kak, kerja yang begini tidak boleh. Nenek moyang tidak suka lihat kita kerja tebang-tebang hutan begini. Ini kerja kejahatan, leluhur tak suka.” Setelah tiga tahun melakukan kerja membalak hutan, ia mengajak kakaknya meninggalkan pekerjaan semacam itu. Sang kakak memilih bertahan dengan pekerjaannya, sementara Linus memutuskan untuk kembali ke kampungnya, Lembata.

Dari Ojek ke Pembibitan
Setiba di kampung, Linus menghitung uang yang ia bisa kumpulkan selama tiga tahun bekerja di Kalimantan. Dari hasil kerjanya ini ia membeli 10 motor dengan cara kredit dan mulai menjalankan usaha ojek. Selain bekerja sebagai tukang ojek, Linus juga menyewakan motor untuk ojek dengan sistem setoran. Selain usaha ojek, ia juga beternak kambing benggala.

Usaha ojek lagi ramai-ramainya kala itu. Penghasilan dari ojek sebenarnya bagus. Namun sayangnya pengelolaan hasil kerja ojek tidak bagus. Para penyewa tidak lancar dalam membayar setoran dan dalam pemeliharaan motor. Akhirnya ia memutuskan untuk menjual semua motor ojeknya. Hasil penjualan itu ia pakai untuk membuat rumah di atas tanah warisan orang tuanya. Ia berharap, saat menikah nanti sudah memiliki rumah sendiri.

Setelah menikah ia memutuskan untuk tidak bekerja supaya nantinya bisa menjaga anak. Sebab istrinya sudah bekerja sebagai PNS. Kalau ia juga bekerja di luar rumah, maka tidak ada lagi yang menjaga anaknya. Ia memilih untuk tidak bekerja agar bisa mengurus sendiri anak-anaknya. Ia tidak ingin anak-anaknya diurus orang lain, meskipun orang itu saudara atau orang tua sendiri. Ia ingin anak-anaknya dididik oleh orang tuanya sendiri.

Setelah istrinya hamil, Linus memutuskan untuk memulai usaha pembibitan. Di kebun pembibitan – yang ia namai “Sheril Green” – ia bibitkan berbagai macam tanaman kayu, bunga dan buah-buahan. Biji-biji tanaman yang jadi bahan pembibitan ia ambil dari biji-biji yang jatuh dari pohon induk yang ada di kebun pemerintah dan juga dari tanaman-taman lokal yang tumbuh di Lembata. Selain menggunakan pengetahuan dan ketrampilan yang ia dapatkan dari bapanya, ia juga melakukan berbagai percobaan untuk mendapatkan bibit berkualitas. Di kebun pembibitannya tersedia berbagai rupa bibit tanaman, seperti jati, cendana, trembesi, ipi, mahoni, nimba; berbagai jenis palem, cemara India; bibit buah seperti rambutan, kelengkeng, jeruk sitrun, berbagai bibit sayuran (terong, tomat, kacang panjang dan lainnya) dan bibit tanaman lainnya. Ia kini tengah mencari bibit tanaman kapas lokal, yang selama ini menjadi bahan baku untuk membuat tenun ikat. Kapas lokal semakin sulit didapatkan di Lembata.

Menghijaukan Lembata
Selain menjalankan usaha pembibitan, Linus juga berpikir tentang menghijaukan Lembata. Upaya menghijaukan Lembata ia mulai dari kebun sendiri. Kebunnya yang tidak terlalu luas sudah ia tanami dengan pohon jati. Sementara di sekitarnya Linus melihat ada banyak kebun kosong yang dibiarkan tertidur. Banyak petani yang memiliki lahan luas namun lahan itu hanya ditanami sebagian saja karena pemiliknya sibuk mencari pekerjaan lain. Akibatnya, banyak lahan dibiarkan terlantar. Ia juga melihat ada banyak lahan kritis, yang membuat Lembata semakin kerontang di saat kemarau. Dari melihat banyaknya lahan tidur, Linus mendapatkan ide untuk menanam jati di lahan-lahan kosong milik tetangganya dengan sistem bagi hasil.

Tanam kayu dengan sistem bagi hasil ia mulai tahun 2005. Sebagai langkah awal ia bertanam jati di lahan seluas 1 hektar milik tetangganya. Lahan satu hektar ini ia tanami dengan 1000 pohon jati lokal. Seluruh biaya penyiapan lahan, bibit, penanaman dan perawatan ditanggung sepenuhnya oleh Linus. Dengan sistem bagi hasil, pemilik lahan berhak atas 500 pohon jati yang ditanam. Kini pohon itu sudah berumur 5 tahun. Belum tahu kapan jati akan dipotong karena semakin lama dibiarkan tumbuh, jati akan semakin bagus kualitasnya dan semakin mahal harganya. Apalagi jati yang ia tanam adalah jati lokal. Sekarang ini Linus sudah bertanam jati lokal di lahan seluas 4 (empat) hektar, 3 (tiga) hektar di lahan bagi hasil dan satu hektar di lahannya sendiri.

Selain sistem bagi hasil, Linus juga menawarkan jasa penanaman jati berbiaya murah. Dengan membayar Rp 10 juta, pemilik lahan kosong sudah bisa mengubah lahan kosongnya seluas satu hektar menjadi hutan jati. Pemilik lahan tinggal terima beres. Dengan layanan ini ia berharap, akan banyak pemilik lahan kosong yang mau mengubah lahan tidurnya menjadi hutan jati yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Linus bukan hanya memanfaatkan lahan-lahan kosong. Ia juga mempekerjakan anak-anak muda putus sekolah dalam usaha pembibitan dan penanaman kayu jati dengan sistem bagi hasil. Anak-anak muda itu ia pekerjakan sebagai buruh harian dengan upah Rp 60 ribu – Rp 100 ribu per hari, tergantung jenis pekerjaannya. Mereka ini setiap hari bekerja mencari biji-biji dari pohon indukan, mencari plastik aqua untuk tanam bibit dan membolak balik kompos.

Untuk menghijaukan Lembata, Linus melakukan penanaman pohon bersama kelompok “Anak PAL” (Anak Peduli Alam Lembata), sekumpulan anak muda yang peduli pada alam Lembata. Ada sedikitnya 7 anak muda yang tergabung dalam kelompok ini dan terlibat dalam aksi nyata bertanam pohon demi menghijaukan Lembata. Bersama Anak PAL inilah Linus melakukan penanaman berbagai jenis pohon di jalur hijau, daerah aliran sungai, kantor-kantor pemerintah, sekolah-sekolah dan tempat umum lainnya. Seringkali kegiatan penanaman mereka lakukan pada malam hari agar tak ada orang yang melihatnya.

Setiap kali musim hujan tiba Linus gencar mengambil bibit dan menanamnya di tempat-tempat umum. Menurutnya, untuk kondisi seperti Lembata, tanam pohon tidak bisa ditunda-tunda. Kalau tanam ditunda-tunda bisa terlambat. Karena hujan di Lembata cuma tiga bulan. Bukan sembarang pohon yang ia tanam di tempat-tempat umum, melainkan pohon-pohon lokal yang sudah banyak ditumbang untuk proyek-proyek pemerintah, seperti pohon asam, pohon lontar, reo, dan lainnya. Ia melakukan semua ini karena ia merasakan Lembata yang semakin panas dan tak ada orang yang mau tanam pohon. Orang baru mau tanam kalau dibayar. Dengan menanam pohon lokal di tempat-tempat umum ia berharap, Lembata menjadi hijau dan pohon-pohon lokal kian lestari.

Untuk mendorong agar semakin banyak orang Lembata yang bertanam pohon, Linus juga memanfaatkan acara pertandingan bola untuk berbagi bibit gratis. Di setiap pertandingan bola, para penonton, pemain dan wasit mendapatkan bibit gratis dari Linus. Dalam hal ini Linus bekerjasama dengan kelompok pengurus pertandingan bola.

Pendek kata, banyak cara digunakan Linus untuk mendorong orang-orang mau bertanam pohon. Selain dengan tindakan nyata menanam pohon di tempat-tempat umum, menanam dengan sistem bagi hasil di lahan-lahan tidur dan membagikan bibit gratis, ia juga membuat orang-orang penasaran dengan pohon-pohon hasil okulasi yang ia buat. Misalnya, ia menanam mangga dengan okulasi beberapa jenis mangga, sehingga satu pohon mangga bisa menghasilan beragam jenis buah. Jadilah pohon mangganya aneh dan menarik perhatian orang saat berbuah. Keanehan itu menarik orang untuk datang, melihat dan kemudian berkeinginan untuk ikut menanam. Bagi mereka yang sudah membeli bibit tanaman, Linus juga memberikan insentif dalam bentuk 4 (empat) bibit gratis untuk setiap pembelian satu bibit tanaman. Dengan cara ini Linus membuat satu orang menanam lebih dari satu pohon.

Penghijauan yang dilalukan Linus untuk Lembata bukan sekadar penghijauan sebagaimana yang sering dilakukan pemerintah di daerahnya. Proyek penghijauan yang dibuat pemerintah di daerahnya seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan apakah tanaman penghijauannya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara apa yang dilakukan Linus bukan sekadar menghijaukan Lembata, tetapi juga membuat masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari pohon-pohon yang mereka tanam. Dengan cara ini orang akan semakin tertarik untuk menanam.

Dukungan Energi dari Pohon
Berbagai upaya yang dilakukan Linus untuk menghijaukan Lembata membuatnya mendapatkan proyek dari pemerintah dalam bentuk pemesanan bibit-bibit untuk penghijauan. Bukan hanya itu. Aktivitasnya di bidang pembibitan dan penghijauan juga membuatnya mendapatkan tawaran untuk menjadi PNS. Namun tawaran ini dengan tegas ia tolak. Betapa pun sulitnya menjadi petani, ia memilih untuk tetap menjadi petani. Bukan petani biasa, tetapi petani profesional. Ia menyadari, menjadi petani benar-benar sulit. Tetapi ketika melihat tanaman yang ia tanam tumbuh besar, ada kepuasan yang tak bisa ia dapatkan bila bekerja sebagai PNS. Kecintaannya untuk menumbuhkan biji menjadi bibit dan merawatnya hingga menjadi pohon besar tak bisa ia tinggalkan.

Linus mengaku, awalnya tidaklah mudah untuk memulai usaha pembibitan dan mengajak orang-orang di sekitarnya untuk bertanam dan memanfaatkan lahan-lahan kosong yang mereka miliki. Tidak semua orang senang dengan berbagai upaya dan kegiatan yang ia lakukan. Ada saja orang-orang yang merasa iri dan terus berupaya untuk mengacaukan usahanya. Banyak sekali gangguan yang ia alami dari orang-orang yang tak suka dengan apa yang ia buat. Bahkan ada yang sudah merusak dan menghancurkan usaha pembibitannya dengan berbagai cara.

Setelah beberapa kali mengalami persoalan dengan orang-orang yang berusaha mengganggu dan menghentikan usaha pembibitannya, Linus merasa tak tahan lagi. Pergilah ia ke kebun yang sudah ia tanami jati dan bahkan sudah menjadi hutan jati. Di hutan jati inilah ia melontarkan keluh kesahnya. Sendirian ia berbicara pada pohon-pohon yang tumbuh berjajar. Pada pohon-pohon itu pula ia menyampaikan, “Kamu dulu cuma biji. Dari biji kamu kutanam dan kurawat sampai menjadi pohon dan kini kamu sudah menjadi hutan. Tapi giliran saya susah, kenapa saya tidak kamu tolong?. Bantulah agar orang-orang tidak iri padaku dan menyadari apa artinya menanam.” Linus mengaku, saat berkeluh kesah pada hutan ia bisa merasakan betapa pohon-pohon itu mendengarkan keluh kesahnya. “Saya merasa benar-benar didukung dan dibantu pohon-pohon yang saya tanam”, katanya. Terbukti, kini tak ada lagi yang mengganggu usaha pembibitannya.

Orang-orang juga semakin menyadari apa artinya menanam pohon. Semakin banyak orang yang mengikuti spiritnya dalam bertanam: TANAM SEKARANG, TANAM UNTUK INVESTASI, TANAM UNTUK KESELAMATAN BUMI. Linus masih terus dan akan terus membagikan bibit gratis sampai sekarang. Pembagian bibit gratis itu disertai dengan satu keyakinan bahwa alamlah yang memelihara masa depan kita. Bagi Linus, bertanam pohon adalah bagian dari iman. (sri palupi)***

Jembatan yang Diabaikan

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Mon, 30 Nov 2015 11:24:00 +0000

Indonesia tengah menghadapi darurat narkoba dan Presiden Jokowi memilih hukuman mati sebagai solusi. Alasannya, hukuman mati merupakan tindakan tegas demi penyelematan bangsa.

Persoalannya, dalam memilih solusi presiden mengabaikan kenyataan bahwa antara darurat narkoba dan hukuman mati ada jurang tanpa jembatan. Apa implikasinya jika tidak ada jembatan?

Tanpa jembatan, implikasinya adalah bahwa hukuman mati tak berdampak pada berkurangnya kejahatan. Hukuman itu hanya akan meningkatkan banyaknya manusia yang kehilangan nyawa akibat penggunaan narkoba atau dieksekusi mati. Betapa tidak. Satu hal yang menjembatani masalah darurat narkoba dan solusi hukuman mati tak dipersoalkan.

Satu hal itu adalah pihak yang memutuskan siapa saja yang pantas dihukum mati, yaitu penegak hukum. Dalam hal ini Indonesia – diakui atau tidak – punya persoalan terkait integritas para penegak hukum. Padahal pemberantasan narkoba pertama-tama mengandaikan adanya aparat penegak hukum yang bersih dan sistem peradilan bebas mafia. Tanpa terpenuhinya prasyarat ini, hukuman mati hanya akan menjadi tindakan penghilangan nyawa yang tak berdampak pada berkurangnya korban akibat penggunaan narkoba. Bahkan hukuman mati bisa menempatkan pemerintah Indonesia sebagai pelaku pelanggaran konvensi anti penyiksaan yang sudah diratifikasi Indonesia.

Problem Integritas
Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, penolakan grasi dan pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba dimaksudkan untuk memberi pesan, Indonesia tidak main-main dalam memberantas narkoba. Namun berbagai fakta terkait penegakan hukum dalam kasus narkoba menimbulkan keraguan bahwa pemerintah serius memerangi narkoba. Betapa tidak. Beberapa saat menjelang eksekusi enam terpidana mati kasus narkoba, lima polisi aktif yang berperan sebagai bandar dan pengedar narkoba ditangkap. Anehnya, pada mereka tidak dikenakan hukuman mati melainkan pidana penjara maksimal 20 tahun. Sementara Rani, yang dikenal sebagai kurir, dijatuhi hukuman mati karena tak mendapatkan grasi dari Presiden Jokowi. Padahal bos Rani justru bebas dari eksekusi mati karena mendapatkan grasi dari Presiden SBY.

Di saat pemerintah gencar menerapkan hukuman mati terhadap kejahatan yang dinilai merusak bangsa, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly membuat pernyataan yang menyetujui hukuman mati hanya pada kasus narkoba dan bukan pada kasus korupsi. Alasannya, kasus narkoba dampaknya lebih masif. Logika ini merujuk pada cara pandang yang meletakkan masalah darurat narkoba terlepas dari persoalan korupsi.

Kenyataannya, darurat narkoba berakar pada darurat korupsi. Maraknya kasus korupsi, termasuk dalam penegakan hukum, membuat Indonesia menghadapi problem rendahnya integritas penegakan hukum. Ini terlihat, misalnya, dari hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial pada 2007 yang menyimpulkan, hampir 50 persen polisi menjadi beking bandar narkoba dan perjudian. Sekadar contoh, kasus pabrik pil ekstasi berskala internasional di Cikande, Banten, melibatkan dua perwira kepolisian.

Dengan rendahnya integritas penegakan hukum tak heran bila bandar dan produsen narkoba seperti Hengky Gunawan bisa terbebas dari hukuman mati dan Liong Liong bahkan bisa terbebas dari penjara. Karena bekingan polisi, “Monas” , pemilik satu juta pil ekstasi bisa berubah kasusnya menjadi kepemilikan 1,5 gram sabu dan hanya dihukum satu tahun penjara. Sementara Cece yang ditangkap polisi tanpa barang bukti justru dijatuhi hukuman mati.

Rendahnya integritas penegakan hukum potensial melahirkan berbagai bentuk pengadilan sesat yang bisa menjadikan siapa saja, terutama yang lemah, sebagai korban rekayasa, salah tangkap, salah hukum, dan salah eksekusi mati. Kasus semacam Sengkon dan Karta sampai kini masih terus terjadi dalam berbagai bentuknya. Di tangan penegak hukum yang korup, kewenangan memutus hukuman mati bisa dijadikan sebagai alat melindungi penjahat kakap. Dalam kondisi demikian, menerapkan hukuman mati sebagai solusi bukanlah tindakan tegas melainkan tindakan penghilangan nyawa yang potensial melahirkan ketidakadilan. Bagaimana mungkin penegak hukum yang integritasnya diragukan diberi kewenangan memutuskan siapa yang dihukum mati? Penegak hukum yang bersih saja masih bisa melakukan kesalahan, apalagi yang integritasnya diragukan. Ketika ada kesalahan dalam penetapan hukuman mati, bagaimana pemerintah bisa memulihkan hak korban yang telah mati?

Penyiksaan
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan. Bahkan Konstitusi pasal 28I menegaskan pengakuan akan hak untuk tidak disiksa sebagai salah satu hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Meski demikian, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sarat dengan penyiksaan dan tak sesuai dengan panduan pelaksanaan hukuman mati yang dikeluarkan PBB.

Pada 1984 PBB mengeluarkan panduan tentang “Jaminan Perlindungan Bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati”. Isi dari panduan itu, di antaranya: 1) Di negara yang belum menghapuskan hukuman mati, penerapannya hanya bisa berlaku bagi kejahatan yang sangat keji; 2) Hukuman mati tidak boleh diterapkan pada anak yang berusia 18 tahun pada saat ia melakukan kejahatan, pada perempuan yang sedang hamil atau ibu yang baru melahirkan, dan orang yang mengalami cacat mental/ gila; 3) Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan dengan keputusan hukum yang final melalui persidangan yang kompeten dan menjamin prinsip fair trial; 4) Seseorang yang dijatuhi hukuman mati, apa pun kejahatannya, berhak mengajukan pengampunan, atau perubahan hukuman; 5) Ketika eksekusi mati dijalankan, metodenya harus seminimal mungkin menimbulkan penderitaan.

Selain Panduan PBB terkait pelaksanaan hukuman mati, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU.-V/2007 tentang pelaksanaan eksekusi terpidana mati juga menekankan tentang pentingnya memperhatikan empat hal penting. Pertama, pidana mati bukanlah merupakan pidana pokok melainkan pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Kedua, pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan. Apabila terpidana berkelakuan terpuji, hukuman bagi terpidana dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Ketiga, pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa. Keempat, eksekusi pidana mati terhadap perempuan yang sedang hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa sembuh.

Memperhatikan Panduan PBB dan Keputusan MK tersebut, setidaknya ada empat persoalan besar yang dihadapi terpidana mati di Indonesia, yaitu terpenuhinya hak mendapatkan akses atas pengadilan yang fair, hak untuk diperlakukan sebagai pribadi di hadapan hukum, hak bagi penderita gangguan jiwa untuk tidak dieksekusi dan hak untuk tidak disiksa. Rendahnya integritas penegakan hukum di Indonesia membuat terpidana mati rentan menjadi korban pengadilan sesat. Akibatnya, hukuman yang mereka terima tak setimpal dengan kejahatannya atau bahkan dipaksa menanggung kejahatan orang lain.

Di hadapan hukum, terpidana mati tidak dipandang sebagai pribadi. Lihatlah bagaimana sikap Jaksa Agung HM Prasetyo yang memandang 60-an manusia berstatus terpidana mati sebagai “stok”, yang pantas dikenakan pada barang/ternak. Tak heran bila pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sarat penyiksaan. Sebab terpidana mati bukanlah manusia.

Penyiksaan dialami terpidana mati dalam berbagai bentuk. Vonis hukuman mati itu sendiri, menurut para ahli, berdampak pada rusaknya otak. Orang menjadi tegang dan depresi. Puluhan tahun mereka menanti eksekusi, hidup dalam kecemasan dan ketidakpastian, hingga beberapa di antaranya menjadi gila. Puncak penderitaan terjadi menjelang dan saat eksekusi.

Terpidana mati de facto dijatuhi tiga hukuman sekaligus. Pertama, mereka rata-rata dipenjara lebih dari 20 tahun. Kedua, mereka menjalani hukuman seumur hidup. Ketiga, mereka menjalani penyiksaan saat eksekusi mati. Terpidana mati yang puluhan tahun bertobat dan hidup dengan baik, tetap dieksekusi. Bahkan yang secara medis sudah dinyatakan “gila” tetap ditembak mati. Padahal hukuman mati tak boleh diterapkan pada mereka yang terganggu mentalnya atau gila. Penyiksaan terlihat jelas saat eksekusi. Tiga peluru tajam yang ditargetkan merobek jantung, tidak selalu membuat terpidana mati dengan cepat. Bahkan ada terpidana yang baru mati setelah 30 menit berkelejotan akibat timah panas yang merobek tubuhnya.

Penyiksaan dirasa semakin dalam ketika terpidana mati dipaksa menghadapi eksekusi mati tanpa didampingi pendamping rohani, sebagaimana dialami Marco, terpidana mati asal Brasil. Sebagai penganut Katolik, Marco yang belum lama ini dieksekusi tidak didampingi pastor yang bisa memberinya “sakramen terakhir”. Ini terjadi karena pihak kejaksaan agung tidak memberikan ijin pada pastor yang hendak mendampinginya. Menghadapi ajal tanpa menerima sakramen terakhir bagi penganut Katolik merupakan penderitaan tak tertanggungkan. Sayang, jaksa agung tak peduli pada hak terpidana mati. (Sri Palupi)

Menantikan Sang Pemenang

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Wed, 26 Nov 2014 03:23:00 +0000

Rabu, 22 Oktober 2014

SELEPAS hiruk-pikuk pemilihan pimpinan DPR dan MPR, seorang anggota Koalisi Merah Putih menyatakan senang koalisinya berhasil duduk di pimpinan DPR dan MPR.

Sementara anggota Koalisi Indonesia Hebat meresponsnya dengan pernyataan bahwa dalam berpolitik, kemenangan yang sesungguhnya tidak saat mendapatkan kedudukan, tetapi saat mendapatkan dukungan rakyat. Baik Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat tak menyadari, di dalam berpolitik, kemenangan tak berarti menjadi yang pertama dan menduduki jabatan utama. Kemenangan juga tidak berarti dapat dukungan rakyat.

Sebab, jabatan dan dukungan rakyat hanya alat untuk mewujudkan tujuan politik, yaitu kebaikan bersama. Pemenang yang sesungguhnya dalam politik adalah mereka yang berhasil mewujudkan kebaikan bersama. Persoalannya, apa yang disebut sebagai kebaikan bersama selama ini dipahami dan diterjemahkan dalam ukuran yang artifisial, seperti pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto (PDB), pendapatan per kapita, arus investasi, jumlah kelas menengah, status layak utang, bertumpuknya penghargaan dari luar, yang tak sejalan dengan kualitas hidup rakyat. Itulah mengapa kian banyak bangsa meninggalkan tolok ukur kebaikan bersama yang palsu dan beralih ke tolok ukur sejati, yaitu kebahagiaan rakyat.

Pemimpin republik datang silih berganti, tetapi rakyat tak juga merasa bahagia. Ada kecenderungan, setelah menduduki jabatan utama para penguasa menghadapkan rakyat pada kondisi paradoks. Ini terasa terutama dalam sepuluh tahun terakhir. Indikator ekonomi makro dipuji lembaga-lembaga asing. Indonesia diprediksi jadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Bahkan Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksikan, pada 2020 PDB Indonesia masuk urutan 10 besar dunia, yakni 3.200 miliar dollar AS, di bawah Rusia (3.500 miliar dollar AS) dan Inggris (3.400 miliar dollar AS). Indonesia diprediksi menggeser Jerman, Perancis, Rusia, Inggris, dan juga Jepang.

Proyeksi ini tak memberikan optimisme pada kebahagiaan rakyat. Di saat ekonomi bertumbuh dan pendapatan per kapita meningkat, kehidupan rakyat justru kian terasa berat. Kesenjangan distribusi pendapatan melebar, indeks pembangunan manusia tak menunjukkan perbaikan signifikan, kedalaman, dan keparahan kemiskinan malah meningkat. Rakyat kian tak berdaulat atas Tanah Air sendiri.

Aset ekonomi negara yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dikuasai korporasi besar. PDB lebih banyak disumbang korporasi besar. Meski proporsinya hanya 0,01 persen, unit usaha besar menyumbang 41,83 persen PDB dan 82,98 persen ekspor. Ini karena 98,88 persen unit usaha mikro kesulitan mencari sumber dana.

Indonesia kini menjadi negara dengan penghasilan menengah. Namun, keberhasilan ini dicapai dengan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa kendali. Keselamatan rakyat dan kehidupan generasi mendatang tak masuk dalam hitungan. Demi pertumbuhan ekonomi dan citra penguasa, rakyat dipaksa menanggung berbagai penderitaan akibat perampasan lahan, meluasnya konflik dan kekerasan, meningkatnya intensitas bencana sebagai konsekuensi dari kerusakan lingkungan.

Ekonomi kebahagiaan

Pada 19 Juli 2011, PBB menandatangani resolusi terkait dengan kebahagiaan dan pembangunan holistik. Kebahagiaan ditetapkan sebagai indikator pembangunan. Lahirnya resolusi ini dilatarbelakangi dua kenyataan. Pertama, paradoks ekonomi global. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia meningkat, pendapatan per kapita meningkat, dan jumlah kelas menengah meningkat. Di sisi lain, keputusasaan kian melanda dunia, daerah kumuh meningkat, disintegrasi keluarga dan komunitas, rasa aman kian menipis, serta bencana akibat kerusakan lingkungan meluas. Pertumbuhan ekonomi nyatanya tidak mengarah pada peningkatan kualitas hidup manusia.

Kedua, semakin banyak bangsa meninggalkan indikator ekonomi mainstream dan beralih pada ekonomi kebahagiaan. Ekonomi kebahagiaan diterapkan pertama kali tahun 1972 oleh Bhutan. Miris dengan meluasnya dampak liberalisasi ekonomi, Bhutan tak lagi merisaukan pertumbuhan ekonomi, dan beralih menggunakan frase Gross National Happiness (GNH) sebagai tolok ukur kemajuan.

Konsep GNH Bhutan mencakup empat pilar: pemerintahan baik dan akuntabel; pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan; pelestarian budaya; dan konservasi lingkungan. Empat pilar ini dirinci dalam sembilan domain, yaitu kualitas psikologis, kesehatan, pendidikan, penggunaan waktu, keragaman dan ketahanan budaya, pemerintahan yang baik, vitalitas masyarakat, keragaman dan ketahanan ekologi, serta standar hidup. Sembilan domain ini mewakili komponen kebahagiaan.

GNH mengoreksi dan menggeser definisi "nilai", dari uang ke kehidupan. Kekuasaan dan pengambilan keputusan yang selama ini terpusat pada korporasi dan pasar uang global kini bergeser ke orang-orang dan masyarakat lokal.

Dengan GNH, pembangunan dijalankan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua orang, mendukung demokrasi dan keadilan, serta mengembangkan kehidupan yang sarat kebahagiaan. Paradigma ekonomi lama yang condong melayani dan memperbesar konsumsi ditanggalkan.

Bhutan semakin maju dalam pencapaian GNH. Langkah Bhutan menginspirasi dunia dan memperkuat kepercayaan akan adanya jalan lain di luar kapitalisme. Tercatat, Inggris, Perancis, dan negara-negara Amerika Latin menerapkan indikator kebahagiaan dalam ekonomi mereka. Itulah mengapa kebanyakan negara-negara Amerika Latin memiliki indeks kebahagiaan tinggi meskipun pendapatan per kapitanya relatif rendah.

Survei yang dilakukan UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) terhadap 156 negara pada 2013 menyimpulkan, rakyat Indonesia kurang bahagia. Bahkan dibandingkan dengan negara ASEAN. Bagaimana bisa bahagia kalau pertumbuhan ekonominya lebih banyak dinikmati kalangan atas, sementara rakyat kebanyakan terus diimpit kenaikan harga, kualitas pendidikan apa adanya, serta layanan birokrasi buruk dan korup.

Sang pemenang

Ketidakbahagiaanlah yang mendorong rakyat memilih Jokowi, sosok yang tak terkait Orde Baru. Rakyat berharap Jokowi benar-benar meninggalkan cara lama dalam mengurus negara dan jadi sang pemenang. Tentu tak mudah jadi pemenang mengingat banyak hal buruk diwariskan pemerintah sebelumnya, seperti utang menumpuk, aset ekonomi negara menipis, kasus pelanggaran HAM terbengkalai, kerusakan lingkungan, konflik agraria, serta mafia dan koruptor menggurita.

Sudah lama rakyat menanti sang pemenang, bukan orang bejo yang mendapat kesempatan jadi presiden. Rakyat butuh kehadiran sang pemenang, bukan sekadar presiden. Sebab, sang pemenang tak akan menipu atau membohongi rakyat. Akhir kata, ada satu kekuatan yang ada dalam diri pemenang yang membedakannya dari pecundang: pemenang mendengarkan kebenaran yang ada dalam dirinya; mendengarkan nuraninya.

Sri Palupi Peneliti Institute Ecosoc
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009476420

Politik Malin Kundang

noreply@blogger.com (chelluz) — Sat, 20 Sep 2014 15:33:00 +0000

KECEWA atas sikap partainya yang bersikukuh menghapus pemilihan kepala daerah oleh rakyat, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama memutuskan mundur dari keanggotaan Partai Gerindra. Tak urung pihak Partai Gerindra menyebut Basuki Tjahaja Purnama sebagai Malin Kundang.

Padahal, Malin Kundang yang sesungguhnya adalah koalisi partai yang tengah berkonspirasi membungkam suara rakyat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Betapa tidak. Rakyatlah yang mengangkat mereka sebagai anggota DPR. Suara rakyat yang membuat mereka bisa menikmati fasilitas dan kemewahan sebagai wakil rakyat. Ironisnya, mereka kini hendak mencabut hak politik rakyat dalam menentukan kepala daerah.

Bukan hanya dalam kebijakan pilkada para politisi berlaku bak Malin Kundang. Selama ini mayoritas politisi, pejabat, dan penguasa di pusat dan daerah menjalankan politik Malin Kundang. Segera setelah dilantik mereka mengingkari kepentingan rakyat dan bersekutu merampas hak-hak rakyat.

Mereka si Malin Kundang

Perilaku Malin Kundang kebanyakan politisi di lembaga legislatif bisa dinilai dari korupsi dan demoralisasi yang kian menggejala. Juga tingginya kesenjangan kinerja dan gaji serta fasilitas yang mereka dapatkan. Keputusan politik mereka cenderung menjauh dari kepentingan rakyat.

Gaji anggota DPR totalnya mencapai 18 kali dari pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Data yang dilansir Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA) dan Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan, gaji anggota DPR RI berada di peringkat keempat terbesar di dunia setelah Nigeria (116 kali pendapatan per kapita penduduknya), Kenya (76 kali pendapatan per kapita penduduk), dan Ghana (30 kali). Menurut IPSA dan IMF, seorang anggota DPR RI dalam setahun bisa mendapatkan 65.000 dollar AS atau sekitar Rp 780 juta di luar gaji ke-13, dana reses atau dana aspirasi daerah pemilihan, serta insentif setiap ikut membahas rancangan undang-undang. Jika ditotal dalam satu tahun, pendapatan anggota DPR bisa lebih dari Rp 1 miliar. Belum lagi jaminan privilese hukum dan privasi sebagai anggota Dewan.

Gaji besar dan banyaknya fasilitas yang diterima anggota DPR tak sebanding dengan kinerja mereka. Hasil penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia tahun 2014 menunjukkan, 435 (83,3 persen) anggota Dewan berkinerja buruk. Ini terlihat dari beberapa indikasi, di antaranya 90 persen target legislasi meleset, banyaknya produk undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi, banyaknya anggota Dewan yang terlibat korupsi, serta kapasitas dan tingkat kehadiran yang rendah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat, 69,7 persen anggota Dewan terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan kinerja serendah itu, tidak heran kalau di mata rakyat citra anggota DPR terus merosot. Indonesia Network Election Survey (INES) dalam surveinya pada 2013 mencatat, masyarakat menilai 89,3 persen anggota DPR tukang bohong dan tidak jujur, 87,3 persen berperilaku korup, dan 78,6 persen malas mengikuti sidang. Belum lagi banyak anggota DPR yang tertangkap kamera tengah tertidur pulas di saat sidang dan ditemukannya kondom yang berserakan di area Gedung DPR.

Fasilitas yang diterima anggota Dewan kian meningkat, tetapi kinerja justru merosot. Pada periode 1999-2004 tak banyak anggota DPR yang memiliki staf ahli dan asisten. Sekarang, setiap anggota Dewan didampingi dua staf ahli dan seorang asisten. Namun, kinerja DPR jauh di bawah target. Pembahasan RUU Perlindungan TKI, misalnya, sudah berlangsung tiga tahun, tetapi belum juga selesai.

Menghukum rakyat

Mayoritas fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih hendak mengembalikan pilkada ke DPRD. Alasannya, pilkada langsung biayanya mahal, memicu konflik horizontal, politik uang, dan sebagainya. Apabila dikaji lebih lanjut, sikap menolak pilkada langsung dengan berbagai alasan justru membongkar borok partai. Sikap itu kian mempertegas politik Malin Kundang yang dimainkan partai dan kadernya. Mengapa?

Pertama, mengembalikan pilkada pada DPRD merupakan pengkhianatan terhadap reformasi. Salah satu inti semangat reformasi adalah mendorong demokratisasi secara substansial diikuti dengan perbaikan prosedurnya. Semangat ini melahirkan pemilihan presiden langsung yang memperkuat sistem presidensial dan mengembalikan kedaulatan rakyat dengan memperluas partisipasi politik rakyat. Semangat itu pula yang melahirkan otonomi daerah dan pilkada langsung.

Kedua, mengembalikan pilkada pada DPRD dengan alasan biaya tinggi, politik uang, dan konflik horizontal merupakan pengakuan partai akan borok mereka. Dengan mengajukan alasan ”biaya tinggi”, mereka mencampuradukkan antara biaya penyelenggaraan pilkada dan biaya yang dikeluarkan politisi yang berkompetisi dalam pilkada. Biaya penyelenggaraan pilkada bisa diminimalkan dengan regulasi dan sistem yang lebih baik. Sistem pilkada serentak menjadi salah satu solusi. Sementara klaim ”biaya tinggi” merupakan pengakuan akan biaya ekstra yang dikeluarkan calon kepala daerah dalam pilkada. Biaya ekstra yang tinggi ini terjadi karena politik uang.

Lemahnya kerja politik parpol di tengah masyarakat membuat mereka menempuh jalan pintas dengan menyuap rakyat. Selain itu, partai cenderung mewajibkan calon kepala daerah untuk membayar ”upeti” jika menggunakan parpol sebagai kendaraan politik. Akibatnya, korupsi dan bagi-bagi proyek dilakukan kepala daerah terpilih untuk membayar utang. Padahal, tidak sedikit kepala daerah yang berasal dari rakyat mampu meraih suara tanpa harus menyuap rakyat.

Persoalan muncul ketika calon kepala daerah gagal meraih suara. Mereka kemudian membuat siasat dan mengadu domba rakyat. Itulah mengapa konflik yang muncul selama pilkada cenderung elitis dan bukan konfliknya rakyat.

Mengembalikan pilkada kepada DPRD tidak menjamin biaya politik berkurang. Yang terjadi, politik uang justru lebih mudah dilakukan kepada DPRD dibandingkan dengan kepada rakyat. Bahkan biaya politik pilkada oleh DPRD bisa lebih besar ketika kepala daerah sibuk mengurus DPRD yang memilihnya, aktivitas kepala daerah direcoki DPRD karena tidak sesuai dengan kepentingan DPRD.

Ketiga, usulan mengembalikan pilkada kepada DPRD sarat kepentingan. Dengan itu, akan sangat mudah bagi partai koalisi meraih posisi kepala daerah. Hal itu karena partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menguasai mayoritas DPRD di seluruh Indonesia.

Keempat, mengembalikan pilkada kepada DPRD merupakan hukuman terhadap rakyat. Yang korupsi dan menghamburkan anggaran adalah DPR dan penguasa, yang melakukan politik uang partai dan politisinya, dan yang memicu konflik para elite, tetapi kenapa rakyat yang dihukum dan dicabut hak politiknya?

Sulit dimungkiri, keputusan Koalisi Merah Putih untuk mengembalikan pilkada kepada DPRD tak terlepas dari pertarungan dalam pilpres. Mereka menyadari telah dikalahkan oleh rakyat dan kini mereka hendak menghukum rakyat dengan mencabut kedaulatannya. Dengan itu, rakyat sebagai ibu tak kuasa lagi mengutuk Malin Kundang menjadi batu.

Sri Palupi

Peneliti Institute Ecosoc

sumber, Opini Kompas, SABTU, 20 SEPTEMBER 2014

Kebun Karet Berdarah di Desa Janah Jari

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Tue, 09 Sep 2014 07:37:00 +0000

30 Agustus 2014

DI BAWAH INI adalah foto kebun karet milik PT Sandabi Indah Lestari (SIL) yang adadi desa Janah Jari, kecamatan Awang, kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Kebun karet ini bukanlah kebun karet biasa. Ia menyimpan narasi tentang peristiwa berdarah yang merenggut nyawa warga. Kehadiran kebun karet ini merampas tak kurang dari 220 hektar tanah ulayat desa Janah Jari. Belum terhitung lahan individu dan lahan keluarga. Perjuangan warga desa untuk mempertahankan tanahnya membuat empat orang kehilangan nyawa. Dua di antaranya dibunuh secara sadis oleh orang-orang yang bekerja untuk perusahaan. Konflik antara perusahaan dan warga masih berlanjut sampai sekarang. Tak ada penyelesaian yang memberikan keadilan bagi warga. Beberapa waktu lalu warga desa Janah Jari dipanggil polisi karena aktivitasnya dinilai mengganggu pihak perkebunan.

Sebelum dikuasai PT SIL, ijin operasional perkebunan karet dulunya dimiliki PT Hasfarms, yang merupakan anak perusahaan dari PT Hasfarm International – perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan (karet, sawit, kakao, kopi, teh, dan lainnya) dan pengolahan hasil kebun. Pasca peristiwa berdarah di tahun 1993, perkebunan karet itu dikelola PT Polymers yang masih satu grup dengan PT Hasfarm. Dari PT Hasfarm perkebunan itu kemudian diambil alih oleh PT Sandabi Indah Lestari (SIL). Aku belum tahu adakah relasi antara PT Hasfarm International Corp dengan PT SIL.

Peristiwa berdarah di perkebunan karet itu terjadi pada Oktober 1993. Tanggal pastinya sudah tak diingat lagi oleh warga. Peristiwanya berawal dari protes warga atas pengambilalihan lahan oleh PT Hasfarm. Tanpa menghiraukan protes warga, pihak PT Hasfarm tetap mengerahkan alat berat untuk mempercepat penggarapan dan penanaman karet. Tak ada dialog dengan warga, tak ada pula ganti rugi. Hak warga atas lahan individu, lahan keluarga, dan tanah ulayat sama sekali tak diakui. Saat itu perusahaan juga membayar tentara untuk mengamankan kegiatan perusahaan. Ketika warga tengah bekerja di kebun, di saat yang sama alat berat merusak dan menghancurkan kebun-kebun mereka.

Seorang bapak – sebut saja Kanis, dan dua anak lelakinya, pada Oktober 1993 itu tengah bekerja di kebun. Ia menyaksikan bagaimana pihak perusahaan melakukan aktivitas garap tanam di area kebun miliknya. Kanis menegur para pekerja perusahaan agar menghentikan aktivitas garap tanam di lahan miliknya. Bukannya mundur, orang dari pihak perusahaan justru menantang warga. Arogansi orang-orang perusahaan ini membuat warga marah. Apalagi pada saat itu warga sudah dibuat kesal dengan perilaku para karyawan perusahaan yang seenaknya mengambil ayam, babi, dan hasil kebun milik warga tanpa seijin pemiliknya. Pada akhirnya terjadi kontak fisik antara warga dengan pihak pekerja perkebunan. Akibat kontak fisik ini, dua orang karyawan perusahaan terluka.

Terlukanya dua karyawan itu berbuntut panjang. Esok harinya para karyawan perusahaan melakukan penyerbuan. Warga mengaku, ada dua kelompok penyerbu dari pihak perusahaan. Satu kelompok menyerbu rumah Kanis yang ada di desa Karang Langit, dan satu kelompok lagi menyerbu warga yang ada di kebun mereka. Meskipun kebun Kanis berada di desa Janah Jari, namun Kanis tinggal di desa Karang Langit. Untuk menunjukkan rumah Kanis, pimpinan proyek perusahaan menjemput paksa salah seorang warga – sebut saja Darson, warga desa Karang Langit yang bekerja sebagai mandor tanam di kebun karet. Pimpinan proyek tahu, Darson ada hubungan keluarga dengan Kanis. Sepanjang perjalanan para penyerang mengikat kaki dan tangan Darson agar ia tidak melarikan diri.

Pada saat para penyerang menyerbu rumah Kanis, di dalam rumah hanya ada istri Kanis yang lagi sakit bersama dua anak perempuannya. Para penyerang menggedor rumah Kanis dan meminta para penghuninya keluar. Mendengar teriakan dan sikap kasar orang-orang di luar, dua anak perempuan itu justru mengikat rapat-rapat pintu rumah mereka. Para penyerang kemudian membakar rumah Kanis. Ibu dan kedua anaknya berusaha memadamkan api dengan air yang ada di dalam rumah mereka. Ketika tak ada lagi air tersisa sementara api terus membakar rumah, istri Kanis menyuruh dua anaknya melompat dari jendela belakang dan lari ke hutan. Demi melindungi kedua anaknya, istri Kanis keluar melalui pintu depan. Para penyerang itu menangkap dan membunuhnya secara sadis. Lehernya digorok dan kakinya disayat.

Nasib serupa dialami Darson. Setelah menunjukkan rumah Kanis, para penyerang itu membunuh dan membuang mayatnya. Mayat Darson ditemukan dua hari kemudian dalam kondisi membusuk, leher digorok, kaki dan tangan terikat, dan tubuh penuh sayatan. Setelah melakukan penyerangan dan pembunuhan, para pelaku langsung meninggalkan area perkebunan dengan menggunakan truk perusahaan.

Terbunuhnya Darson dan istri Kanis membangkitkan kemarahan masyarakat desa Karang Langit. Mereka melakukan penyerangan pada para pekerja dan karyawan perusahaan. Akibatnya, dua karyawan perusahaan kehilangan nyawa. Sementara dari pihak warga ada beberapa yang terluka, salah satunya adalah Kanis. Warga yang terluka ini dibawa ke rumah sakit. Sementara dirawat di rumah sakit, keberadaan warga ini dirahasiakan oleh tenaga medis setempat. Sebab ada orang-orang dari perusahaan yang mencari dan hendak membunuh mereka sebagai balas dendam atas kematian dua karyawan perusahaan.

Paska penyerangan, karyawan dan buruh PT Hasfarm yang dituduh melakukan pembunuhan ditangkap dan dipenjarakan. Demikian juga dengan Kanis dan beberapa warga desa yang dituduh menghilangkan nyawa dua karyawan perusahaan. Mereka menjalani hukuman tujuh tahun penjara. Pada warga desa yang keluarganya menjadi korban pembunuhan, pihak perusahaan hanya memberikan uang sebesar Rp 2 juta untuk membiayai pemakaman. Sementara pimpinan proyek yang menjemput paksa Darson dan memimpin penyerangan justru terbebas dari hukuman. Saat itu ia mendatangi istri Darson dan berjanji untuk membiayai sekolah kedua anaknya.

Kanis yang istrinya dibunuh dan tujuh tahun mendekam di penjara kini sudah meninggal. Tidak jelas bagaimana nasib anak-anak mereka. Warga hanya tahu, akibat peristiwa berdarah itu salah satu anak perempuan Kanis mengalami guncangan jiwa. Ia tidak mau lagi tinggal bersama masyarakat di desa. Ia menetap di hutan dan mengubah penampilan, dari sosok perempuan cantik berambut panjang menjadi sosok laki-laki berambut cepak dan berdada rata. Menurut warga setempat, ia mengikat dadanya sedemikian ketatnya hingga dadanya tidak bisa tumbuh sebagaimana perempuan pada umumnya. Bahkan suaranya pun sudah seperti laki-laki. “Sepertinya ia menyesal terlahir sebagai perempuan. Kalau saja ia laki-laki, ia akan bisa melindungi ibunya”, begitulah dugaan warga terkait perubahan yang terjadi pada anak perempuan Kanis.

Warga Janah Jari mengaku, paska peristiwa berdarah itu pengelola perkebunan berganti dari PT Hasfarm ke PT Polymers. Kini perkebunan karet itu dimiliki oleh PT Sandabi Indah Lestari. Pengelolaan perkebunan karet berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, namun tetap tak ada penyelesaian atas hak warga yang diambil alih pihak perusahaan. Pihak perusahaan tutup mata terhadap persoalan perampasan lahan. Meskipun warga sudah bersimbah darah dalam memperjuangkan lahannya, namun sampai sekarang hak warga atas lahan tak kunjung diakui. Pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab karena memberikan ijin HGU di atas lahan warga juga tak peduli dan abai terhadap kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak warga.

Perampasan lahan dan pengabaian hak warga tidak hanya terjadi di desa Janah Jari, tetapi juga di desa-desa lain di wilayah Kalimantan Tengah dan di provinsi lainnya. Bisa dikatakan, di mana ada perusahaan yang ekspansif dalam menguasai lahan dan sumberdaya alam, di sana pula warga kehilangan hak untuk mengelola aset ekonomi mereka. Perampasan aset ekonomi rakyat masih terus berlangsung. Perampasan ini kian masif di era otonomi daerah dan bertambah masif lagi dengan dijalankannya agenda MP3EI. Wilayah Indonesia dikapling-kapling atas dasar kepentingan investasi tanpa memperhitungkan keberadaan warga dan komunitas. Atas nama pembangunan, pemerintah bukan hanya mengijinkan perampasan lahan, tetapi juga menempatkan diri sebagai “satpam” perusahaan yang sewaktu-waktu bisa memanggil dan menangkap warga yang dinilai mengganggu aktivitas perusahaan. Bahkan pemerintah masih suka memberi cap “komunis” pada warga dan komunitas yang mempertahankan atau memperjuangkan tanah-tanah mereka. Era Soeharto memang sudah lewat, tapi cara-cara Soeharto masih dipakai dan dirawat.*** (sri palupi)

Like L

Komunitas Adat Delang yang Ingin Menjadi Tuan ditanah Sendiri

noreply@blogger.com (chelluz) — Thu, 21 Aug 2014 04:37:00 +0000

Bila kita melakukan perjalanan dari kota Palangkaraya sampai kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kita akan menyaksikan satu panorama tunggal dalam wujud perkebunan sawit. Kalau perjalanan itu kita lanjutkan sampai ke perbatasan Kalimantan Barat, kita akan temukan satu lingkup kecil wilayah adat yang hutannya relatif masih rapat. Di wilayah ini bermukim komunitas adat Delang, sebuah komunitas adat yang sejak lama bersepakat untuk menjaga keutuhan hutan dan wilayah adat mereka di tengah serbuan investasi perkebunan sawit dan pertambangan di Kalimantan Tengah.

Ada banyak alasan mengapa komunitas adat Delang memilih untuk menolak kehadiran pertambangan dan perkebunan sawit. Alasan utamanya adalah bahwa perkebunan sawit itu milik orang lain. Dengan menyerahkan tanah ke orang lain (investor) masyarakat nantinya hanya akan menjadi kuli. Sementara alasan mereka menolak pertambangan lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa pertambangan lebih banyak beroperasi di wilayah hulu. Ini tentu akan mengganggu kehidupan komunitas karena limbah tambang akan mencemari sungai. Padahal kehidupan mereka sangat bergantung pada sungai.

Dengan menolak perkebunan sawit dan pertambangan bukan berarti masyarakat Delang menolak investasi. Mereka bukanlah menolak investasi. Hanya saja mereka berharap, investasi yang masuk ke wilayah Delang bukanlah investasi yang berdampak pada rusaknya hutan dan lingkungan. Sebab Wilayah adat Delang, menurut mereka, adalah daerah penyangga, terutama bagi Kabupaten Lamandau. Masyarakat Delang menilai, investasi yang sesuai dengan kondisi Delang adalah investasi yang menjadikan Delang sebagai daerah wisata alam, wisata adat dan budaya.

Ada banyak potensi wisata di wilayah Delang. Di daerah ini ada Bukit Sebayan yang menjadi tempat ritual bagi penganut agama Kaharingan. Setiap tanggal tujuh bulan tujuh ada upacara bobantan (ritual untuk mendoakan keselamatan masyarakat-bangsa-negara), di mana setiap kampung melakukan ritual. Ada juga rumah adat “Rumbang Rongas” tempat disimpannya benda-benda budaya langka, seperti barang-barang antik warisan leluhur, nasi yang berubah wujud (nasi jadi batu), kayu yang tidak bisa dibakar (katungkalis api buta), tempayan yang bisa berjalan, dan lainnya.

Selain potensi wisata budaya, Delang juga berpotensi menjadi daerah wisata alam. Selain bukit Sebayan yang dikenal sebagai tempat keramat dan surganya orang Kaharingan, juga ada banyak air terjun, riam, dan sungai. Di bukit Sebayan ada daerah namanya “Tanah Seribu” yang selama ini dijadikan sebagai tempat ritual. Di Delang ada sekitar 30-an air terjun yang ketinggiannya bisa mencapai 40 meter, di antaranya adalah air terjun Silikan, Siukam, Pangrawan, Rouk, Silingan 33, dan lainnya. Ada juga mata air yang menjadi sumber air minum utama masyarakat Delang, yaitu mata air Sempangoan yang berada di Desa Kudangan dan mata air Bukit Tunggal. Selain air terjun, juga ada banyak riam, seperti Riam Tinggi, Riam Pengolian, dan Riam Pelabuhan. Selain air terjun dan riam, juga ada banyak sungai yang airnya masih sangat jernih.

Setiap desa di wilayah Delang memiliki sungai. Tercatat ada 10 desa di wilayah Kecamatan Delang, yaitu Desa Kubung dengan Sungai Mencara; Desa Sekombulan dengan Sungai Delang dan Mengkalat; Desa Kudangan dengan Sungai Delang dan Kungkung; Desa Panyombakan dengan Sungai Kediu; Desa Lopus dengan Sungai Delang dan Sekakat; Desa Nyalang dengan Sungai Delang dan Pekawan; Desa Lando Kantu dengan Sungai Delang dan Kantu; Desa Riam Tinggi dengan Sungai Delang dan Setungkap; Desa Sepoyu dengan Sungai Delang dan Magin; dan Desa Riam Panahan dengan Sungai Delang. Setiap sungai memiliki air terjunnya sendiri. Di sungai-sungai tersebut hidup beragam ikan yang menjadi sumber protein masyarakat. Sedikitnya ada 27 jenis ikan yang hidup di sungai-sungai tersebut, di antaranya adalah ikan somah (ikan jelawat), adungan, bahau, arwan, pangkulan (sejenis bandeng), kilatan, berombang, paran, berakas, ikan duri, kontongir, rario, kontuko, kerang, dan lainnya.

Hal lain yang menjadi aset dan mendukung wilayah Delang sebagai daerah wisata adalah potensi buah-buah langka yang banyak ragamnya. Ada buah durian, rambutan, kapul, kusi, pekawai, torotukan, malowi, sedawak, mentawa, rambai, limad, rangkung, linang, idur, sembawang, kalimantan (asam putar), berbagai jenis langsat (langsat, kihu, tanggulan, duku, bronang), dan lainnya. Setidaknya ada tujuh jenis durian yang ada di sana, di antaranya adalah durian biasa, kusi, pekawai, sedawa, sini, dan lainnya. Satu kepala keluarga (KK) di Delang minimal memiliki lima pohon durian.

Bukan tanpa sebab masyarakat Delang bersikeras untuk mempertahankan keutuhan hutan dan lingkungannya. Selama ini masyarakat menyaksikan bagaimana kualitas hidup komunitas-komunitas yang tinggal di sekitar area perkebunan sawit yang hutannya sudah dibabat habis. Sungai-sungai mereka kotor dan tercemar, masyarakat kehilangan sumber air bersih dan tidak bisa lagi memanfaatkan air sungai untuk mandi, hilangnya beragam sumber penghidupan dan bergantung sepenuhnya dari sawit. Itulah mengapa masyarakat tidak berdiam diri saat melihat percepatan gerak investasi perkebunan sawit yang terus merambah desa-desa tetangga mereka. Mereka berkonsolidasi diri membangun kesepakatan. Pada tahun 2003 semua kepala desa, LKMD, dan mantir adat dari 19 desa (di kecamatan Delang dan Batang Kawa) menandatangani kesepakatan dan pernyataan bersama untuk menolak sawit dan tambang. Pada saat pelantikan DPRD Kabupaten Lamandau, mereka menuntut DPRD yang baru dilantik untuk menyatakan komitmen agar wilayah Delang dan Batang Kawa tidak disawit dan ditambang.

Masyarakat Delang menolak sawit bukan hanya sekedar menolak tanpa pertimbangan untung dan rugi. Mereka benar-benar berhitung, membandingkan keuntungan dan kerugian antara menerima sawit dan tidak menerima sawit, termasuk membandingkan antara sawit dan karet. Menurut perhitungan mereka, bila menerima sawit maka masyarakat akan bergantung pada investor besar. Sebab masyarakat tidak bisa bertanam sawit tanpa ada peran investor yang menampung hasilnya. Tidak seperti karet, sawit tidak bisa disimpan lama. Sehabis panen harus segera dikirim ke pabrik untuk diolah. Dalam waktu 1X24 jam tidak sampai pabrik, maka sawit akan membusuk. Sementara karet, makin lama disimpan justru semakin baik. Mereka mendapatkan informasi dari pihak perkebunan sawit yang pernah mendatangi mereka bahwa untuk menanam sawit butuh biaya yang cukup besar dan butuh lahan yang luas. Itulah mengapa bertanam sawit butuh peranan investor. Sedangkan untuk bertanam karet modalnya hanya tenaga.

Warga Delang yang pernah bekerja di perkebunan sawit melihat sendiri bagaimana perkebunan sawit sangat rakus air. Bahkan mereka meyakini, danau bisa kering karena airnya disedot sawit. Selain itu, sawit juga rakus pupuk kimia. Dari perusahaan perkebunan sawit, warga Delang juga mendapatkan informasi bahwa dalam setahun kebun sawit minimal memerlukan tiga kali pemupukan agar berproduksi baik. Mereka tidak bisa membayangkan apabila saat musim hujan tiba, di mana pupuk kimia itu akan terbawa air hujan dan mengalir ke sungai-sungai yang menjadi sumber air bersih warga. Terlebih lagi, sawit butuh lahan yang sangat luas, sehingga dampaknya adalah pembabatan hutan. Kalau hutan dibabat maka daerah resapan air semakin berkurang. Sungai-sungai akan semakin kering di musim kemarau dan timbul banjir di musim penghujan. Bila hutan di wilayah Delang dibabat, maka daerah yang merupakan dataran rendah, seperti Nangabulik, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kecamatan Kotawaringin Lama, akan terkena dampaknya dan akan menjadi daerah banjir.

Selain persoalan air, sawit oleh masyarakat Delang juga dilihat sebagai tanaman yang tidak bisa ditanam secara tumpangsari. Mereka yakin bahwa dengan memilih sawit maka pertanian akan terganggu oleh hama, di antaranya adalah hama belalang dan tikus. Sebab menurut mereka, pertanian yang tidak tumpangsari akan mengundang datangnya hama.

Penolakan masyarakat Delang terhadap sawit juga ada kaitannya dengan tradisi. Masyarakat Delang selama ini memegang teguh tradisi bertani secara tumpangsari. Dalam hal ini sawit bukan bagian dari tradisi masyarakat Dayak. Tradisi masyarakat Dayak, termasuk Delang, adalah berkebun karet. Masyarakat sudah menguasai bagaimana memproduksi karet. Lagipula dengan karet mereka merasa tidak dikejar oleh waktu. Kalau mereka mau atau butuh uang, mereka pergi menyadap. Kalau tidak, ya mereka tidak perlu pergi ke kebun. Sebaliknya dengan sawit, mereka merasa akan dikejar terus oleh pekerjaan. Tidak ada lagi kebebasan untuk bekerja dan memilih. Dengan sawit, masyarakat juga akan menjadi sangat bergantung pada investor karena sawit butuh modal besar dan tidak mungkin itu dilakukan tanpa dukungan investor.

Kelebihan lain karet dibandingkan sawit adalah adanya unsur pendidikan bagi anak-anak. Dengan karet anak-anak sudah bisa belajar mandiri kerja dan berproduksi. Dalam tradisi masyarakat Delang, anak-anak sudah diajarkan kerja menyadap karet sejak kecil. Pendidikan semacam ini tidak akan bisa lagi mereka lakukan apabila mereka menerima sawit. Pekerjaan di sawit, menurut mereka, sangat berat dan banyak resikonya sehingga tidak mungkin dilakukan oleh anak-anak.

Dalam perhitungan masyarakat Delang, menanam sawit justru akan membuat mereka secara ekonomi merugi. Dengan sawit masyarakat hanya bergantung pada satu hasil saja. Padahal selama ini ada banyak sumber penghasilan yang bisa didapat masyarakat. Selain padi ladang, masyarakat juga mendapatkan hasil dari karet dan buah-buahan. Setiap kepala keluarga (KK) minimal memiliki 400 – 500 pohon karet. Bahkan ada warga Delang yang memiliki pohon karet sampai 2.500 batang. Berikut adalah perbandingan perhitungan ekonomi antara karet dan sawit, masing-masing dalam lahan seluas dua hektar:

A.1 kapling sawit (2 hektar)

Jumlah pohon : 274 batang
Produksi per pohon: 1 pohon dalam satu bulan dipanen dua kali, dengan produksi buah rata-rata 80 kg per bulan, dengan harga jual Rp 1000/kg
Nilai ekonomi sawit per pohon: 80 X Rp 1.000 = Rp 80.000/bulan
Total nilai ekonomi sawit per kapling: Rp 80.000 X 274 = Rp 21.920.000/bulan

B.1 kapling karet (2 hektar)

Jumlah pohon : 1.000 batang
Produksi per pohon: 1 pohon bisa disadap maksimal 20 kali dalam sebulan, dengan produksi rata-rata 1 ons per pohon setiap kali sadap dengan harga jual Rp 10.000/kg
Nilai ekonomi karet per pohon: Rp 10.000 X 0,1 X 20 = Rp 20.000/bulan
Total nilai ekonomi karet per kapling: Rp 20.000 X 1000 = Rp 20.000.000/bulan

Perbandingan itu belum memperhitungkan biaya produksi dan intensitas pekerjaan. Sawit membutuhkan pemupukan dan pestisida. Untuk mendapatkan hasil yang tinggi, sawit perlu dipupuk minimal 3X setahun. Belum lagi biaya pestisida dan biaya tenaga kerja untuk pemanenan, pemupukan, penyemprotan, pembersihan lahan, pengangkutan, dan biaya lainnya. Untuk menanam sawit dengan sistem plasma memang bibit tidak membeli, namun biasanya kualitas bibit yang diterima petani plasma tidak sebaik kualitas bibit yang ditanam oleh pihak perkebunan sawit. Akibatnya, produksi buah sawit juga tidak setinggi sebagaimana perhitungan di atas. Informasi yang mereka terima dari petani plasma di desa lain menyatakan, hasil yang diterima petani plasma dalam setiap bulannya paling tinggi hanya tiga sampai empat juta rupiah. Sementara karet tidak banyak membutuhkan biaya karena bisa dikerjakan sendiri, bibit juga tidak beli, dan tidak membutuhkan biaya perawatan.

Selain nilai ekonominya yang lebih rendah dari karet, umur pohon sawit juga terbatas sampai paling tinggi 25 tahun dan pohon harus diganti. Sementara karet – terutama karet alam umurnya bisa mencapai ratusan tahun. Kalau menggunakan karet okulasi (karet unggul) umurnya bisa mencapai 30 tahun. Sawit sudah bisa dipanen di usia 3-4 tahun, sementara karet baru bisa disadap pada umur 6-7 tahun. Hanya saja, tanpa pemupukan sawit tidak bisa berproduksi. Sedangkan karet bisa terus menghasilkan tanpa dipupuk dan dirawat.

Dengan tidak memilih sawit, masyarakat Delang memiliki beragam sumber ekonomi. Bukan hanya dari karet dan padi ladang, tetapi juga dari hasil kebun dan hasil hutan. Pada musim buah, misalnya, setiap hari minimal warga mendapatkan 30-40 buah durian dengan harga Rp 5.000 – 10.000 per butir. Belum lagi dari buah-buah lain seperti langsat, manggis, cempedak, dan lainnya. Selain buah, hasil kebun lain yang nilai ekonominya tinggi adalah jengkol. Sekali panen warga bisa memperoleh 50 – 60 kg buah jengkol dengan harga Rp 15.000/kg. Saat musim jengkol, masyarakat Delang bisa mengirim jengkol ke daerah lain sampai 20 ton setiap harinya. Ini baru bicara hasil kebun. Belum lagi hasil dari hutan, seperti buah, madu, dan lainnya.

Meskipun masyarakat Delang sudah bersepakat untuk mempertahankan wilayah mereka dari serbuan investasi tambang dan sawit, namun perjuangan mereka tidaklah bebas dari tantangan. Kepala desa dan tokoh adat setempat berulangkali didatangi pihak perusahaan sawit yang mencoba untuk berinvestasi di daerah mereka. Pada mereka ditawarkan posisi di perkebunan sawit, mobil, rumah, dan lapangan kerja bagi warga. Ada juga kepala desa yang ditawari uang cash sebesar Rp 50 juta dan ada yang ditawari mobil ranger (strada) yang siap diantar langsung ke rumah apabila menerima kehadiran sawit. Bujukan untuk menerima sawit datang setiap saat. Pernah juga anggota DPR dari provinsi datang ke desa mereka untuk menawarkan sawit. Namun sampai saat ini para tokoh adat dan kepala desa tetap bertahan dengan kesepakatan yang sudah mereka buat. Mereka mengaku tidak mau menjilat ludah mereka sendiri. Bahkan tokoh adat setempat memutuskan untuk menolak bekerja di kebun sawit. Menurutnya, bagaimana mungkin mereka menyatakan menolak kehadiran sawit sementara mereka sendiri bekerja di perkebunan sawit. Mereka menyadari bahwa dengan kondisi pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki warga sekarang, menerima sawit hanya akan menjadikan warga tersingkir dari tanahnya sendiri.

Kini masyarakat Delang berharap, pemerintah Kabupaten Lamandau benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat dengan tetap mempertahankan Delang sebagai daerah penyangga dan daerah wisata alam, wisata adat dan budaya. Dengan itu, masyarakat Delang akan tetap menjadi tuan di tanah sendiri sekaligus mempertahankan sistem adat dan budaya warisan leluhur. (Sri Palupi)

Kewajiban Negara Bayar ”Diyat”

noreply@blogger.com (chelluz) — Wed, 02 Apr 2014 03:21:00 +0000

TERHADAP kasus hukuman mati yang menimpa Satinah, tenaga kerja Indonesia yang dituduh membunuh majikannya di Arab Saudi, masyarakat mendesak pemerintah untuk segera membayar diyat atau uang tebusan. Sebaliknya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru mempertanyakannya. Pemerintah merasa keberatan membayar diyat yang jumlahnya mencapai Rp 21 miliar. Alasannya, tidak adil bagi rakyat di dalam negeri.

Keberatan pemerintah untuk membayar diyat bagi pembebasan Satinah mengabaikan fakta bahwa pemerintahlah pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya sekian banyak kasus yang menimpa TKI di Arab Saudi, tak terkecuali kasus hukuman mati. Karena itu, negara wajib membayar diyat.

Melanggar undang-undang

Sejak 2004, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal 7 (e) UU tersebut menegaskan, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna-penempatan.

Dalam menempatkan TKI di luar negeri, Pasal 27 Ayat (1) dan (2) juga menegaskan bahwa penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah RI atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

Meski undang-undang dengan tegas melarang penempatan TKI ke negara yang tidak memiliki perjanjian tertulis dengan Pemerintah RI atau yang aturannya tidak melindungi pekerja asing, Pemerintah Indonesia membiarkan dan bahkan memfasilitasi jutaan warga dikirim ke Arab Saudi yang jelas-jelas tidak memiliki perjanjian tertulis dengan Pemerintah RI. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Arab Saudi jelas-jelas melegalkan perbudakan.

Pihak yang pertama kali wajib dituntut pertanggungjawaban atas hukuman mati yang menimpa Satinah dan TKI lainnya di Arab Saudi adalah Pemerintah Indonesia karena pemerintah telah melanggar ketentuan undang-undang perlindungan TKI. Manifestasi dari pelanggaran ini adalah para perempuan seperti Satinah dikirim ke Arab Saudi.

Dalam sistem perbudakan yang dijalankan Arab Saudi, mayoritas TKI yang bekerja di sektor domestik sangat rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan oleh majikan dan pihak lain di negara tujuan tanpa memiliki akses atas keadilan. TKI yang menjadi korban pembunuhan atau membunuh karena membela diri bernasib sama. Pemerintahan yang mengirimkan rakyatnya ke negara seperti ini adalah pemerintahan yang tidak bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya sendiri.

Setelah rakyatnya dijatuhi hukuman mati sebagai konsekuensi dari pelanggaran pemerintah terhadap hukum perlindungan TKI, pemerintah masih juga mempertanyakan apakah negara harus membayar diyat.

Ratusan kasus hukuman mati dan beragam kekerasan yang menimpa TKI tidak akan terjadi seandainya pemerintah menjalankan ketentuan undang-undang, yaitu melarang dan menindak tegas penempatan TKI ke Arab Saudi dan negara-negara lain yang jelas-jelas tidak memiliki perjanjian tertulis dengan Pemerintah RI dan yang melegalkan perbudakan.

Kewajiban pemerintah untuk membayar diyat bagi pembebasan Satinah semakin niscaya jika mengikuti fakta penanganan kasus Satinah yang diangkat Migrant Care dan keadilan bagi TKI. Ada indikasi pemerintah kurang serius dalam menangani kasus Satinah. Migrant Care menyatakan, saat Satinah divonis bersalah, uang diyatyang diminta keluarga majikan Satinah hanya Rp 1,5 miliar.

Namun, saat itu pemerintah tidak merespons. Setelah besaran uang diyat membengkak menjadi Rp 45 miliar, barulah pemerintah mengirimkan Kepala Satuan Tugas Penanganan WNI Maftuh Basyuni untuk melakukan negosiasi dengan otoritas Arab Saudi dan keluarga majikan Satinah. Negosiasi yang dilakukan pemerintah menghasilkan penurunan diyat dari Rp 45 miliar menjadi Rp 21 miliar.

Fakta lain yang dicatat Migrant Care, kasus yang menimpa Satinah terjadi pada Juni 2007, sementara pemerintah baru mengetahuinya pada 2009. Ketika masih dalam proses persidangan tidak satu pun perwakilan RI yang mendampingi Satinah. Lima kali proses sidang, Satinah sendirian tanpa didampingi pihak KBRI. Pemerintah baru menangani kasus Satinah setelah keluar putusan hukuman mati pada 2012. Saat itu pemerintah tak segera mengambil putusan membayar diyat Rp 1,5 miliar.

Keadilan bagi TKI

Kini, dengan dalih keadilan bagi rakyat di dalam negeri, Presiden Yudhoyono mengajak rakyat untuk berpikir matang soal pembayaran diyat. Presiden mengabaikan keadilan bagi TKI. Jutaan TKI mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Pertaruhan nyawa ini menghasilkan devisa bagi negara yang menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) jumlahnya mencapai Rp 88,6 triliun (tahun 2013). Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2012
yang sebesar Rp 67,87 triliun. Apabila dikalkulasikan dengan uang tunai yang dibawa TKI sendiri atau dititipkan kepada sesama teman atau yang dikirimkan lewat jasa lain di luar perbankan, devisa yang dihasilkan TKI mencapai Rp 120 triliun per tahun.

Selain devisa, TKI juga berkontribusi dalam pengurangan pengangguran, kemiskinan, dan bergeraknya perekonomian daerah. Apalah artinya Rp 21 miliar untuk diyat bagi Satinah dibandingkan dengan triliunan devisa yang dihasilkan para TKI dan berbagai manfaat yang diambil negara dari TKI.

Bukan hanya dalam kasus Satinah, ketidakseriusan pemerintah dan DPR dalam mewujudkan perlindungan bagi TKI terlihat dari beberapa indikasi. Salah satunya adalah pengurangan anggaran perlindungan TKI. Ketika devisa yang dihasilkan TKI meningkat, anggaran yang dialokasikan untuk perlindungan bagi TKI justru merosot.

Padahal, masih ada ratusan TKI yang terancam hukuman mati yang membutuhkan anggaran untuk pembelaan. Di Kementerian Luar Negeri, misalnya, anggaran perlindungan di semua perwakilan RI di luar negeri turun dari Rp 124.313.022.000 pada 2013 menjadi Rp 99.375.149.000 pada 2014.

Ketidakseriusan juga terlihat dari terbengkalainya revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI akibat tarik-menarik kepentingan pihak-pihak di pemerintahan dan DPR. Maklumlah, bisnis penempatan TKI adalah bisnis yang melibatkan banyak pihak di pemerintahan dan DPR. Keseriusan dalam mewujudkan perlindungan TKI akan berarti memangkas pundi-pundi.

Akhir kata, hukuman mati yang dihadapi Satinah–sekali lagi–bukanlah tindak pidana personal belaka. Ada pengabaian tanggung jawab negara di dalamnya. Bukan hanya tanggung jawab dalam menjalankan amanat undang-undang, melainkan juga tanggung jawab untuk merevisi undang-undang dan mewujudkan perubahan. Kemarin Ruyati, kini Satinah. Entah siapa lagi nanti. Kasus terus berulang, tak ada perubahan. Perlindungan TKI tetap sebatas janji.

Sri Palupi, Peneliti Institute for Ecosoc Rights

sumber : Opini Kompas cetak, 2 APRIL 2014

Anak Putus Sekolah Jadi Penggali Batu Mangan

noreply@blogger.com (chelluz) — Thu, 06 Feb 2014 20:30:00 +0000

"Be pu nama Meri" jawab bocah ini dengan logat timor ketika saya menanyakan namanya. Umurnya baru 11 tahun, anak sulung dari 5 bersaudara. Nasib Meri tak jauh beda dengan Ana Maria, Meri hanya sempat menikmati bangku sekolah hingga kelas 3 SD.

Meri tak banyak bicara, pertanyaanku tak semua dijawab. Ia sibuk dengan pekerjaannya mengajun lingis kecil dan menancapkannya ke tanah lalu mengais tanah dengan tangan mencari batu batu mangan.

3 tahun sudah Meri menekuni pekerjaan mengali batu mangan tanpa ada yang peduli dengan haknya untuk sekolah. ketika saya bertanya "apakah Meri punya kerinduan untuk kembali sekolah?" Ia tak menjawab, beberapa saat Ia menundukan kepala lalu kembali membongkar tanah

Hari itu Meri tak sendiri, Ia ditemani oleh adiknya Fransiska. Saya makin tercengang ketika mengetahui Fransiska sama sekali tak pernah menikmati bangku sekolah padahal umurnya sudah 9 tahun.

Foto: chelluz.ecosocrights.2011
lokasi: Atambua-Kab. Belu-NTT

Terkait:
Anak Putus Sekolah di Lokasi Pertambangan
Buruh murah tanpa jaminan keselamatan & kesehatan kerja

Sulya, Empat Kali Jadi Korban Perampasan Lahan

noreply@blogger.com (chelluz) — Thu, 06 Feb 2014 19:33:00 +0000

Sulya

“Sejak 2009 saya mengalami empat kali perampasan tanah oleh perusahaan perkebunan sawit. Dua kali perampasan tanah dilakukan PT Bangkit Usaha Mandiri (BUM), masing-masing seluas 27 hektar kebun karet dan 5 hektar kebun karet lainnya. Perampasan lahan yang dua lagi dilakukan PT Bumi Hutan Lestari (BHL), masing-masing seluas 4 hektar kebun buah-buahan yang di dalamnya ada tanaman karet dan 9 hektar ladang padi. Tanpa sepengetahuan saya, perusahaan membakar dan merusak kebun dan ladang. Saya sudah berulangkali menyampaikan protes ke pihak perusahaan dan mengadu ke lembaga adat, pemerintah desa, kecamatan, dan kepolisian untuk meminta tanah saya dikembalikan. Protes saya tak ditanggapi. Perusahaan membayar preman untuk mengancam dan meneror saya. Saya dipaksa menerima ganti rugi sebesar Rp 13,5 juta untuk 27 hektar kebun yang berisi ribuan pohon karet dan Rp 20 juta untuk 4 hektar kebun buah-buahan. Uang Rp. 13,5 juta yang saya dapat dari PT.BUM tak sebanding dengan dana yang sudah saya keluarkan untuk menanam karet. Biaya pembersihan lahan saja Rp 500 ribu per hektar, tidak termasuk biaya pembelian bibit, penanaman dan perwatan. Bisa menghabiskan Rp 3 juta rupiah untuk setiap hektarnya.” (Sulya, warga desa Mirah Kalanaman, kecamatan Katingan Tengah, kabupaten Katingan)

Dampak langsung dari kehadiran dan ekspansi perkebunan sawit di wilayah Kalimantan Tengah adalah hilangnya hutan, tanah ulayat/tanah adat, tanah rawa, ladang, sawah, dan kebun warga yang kemudian berganti menjadi perkebunan sawit berpola monokultur. Komunitas-komunitas masyarakat adat kehilangan hak atas tanah ulayat/tanah adat yang selama ini dikelola secara komunal. Banyak warga juga kehilangan “hak pemilikan” ladang dan kebun. Bahkan di desa tertentu, seperti desa Mirah Kalanaman, 75 persen warga kehilangan lahan garapan, dengan luasan mencapai 40 sampai 74 persen dari total luas lahan sebelum dirampas perusahaan sawit. Kehilangan lahan garapan adalah fakta paling umum yang banyak dihadapi warga dan komunitas yang berada di sekitar area perkebunan sawit.

Perusahaan mengambil alih penguasaan/pengelolaan tanah dengan berbagai pendekatan. Mulai dengan cara-cara halus, yaitu bujuk rayu, janji-janji, suap, skema kemitraan, sampai dengan cara kekerasan, seperti perusakan dan pembakaran lahan, membayar preman, menggunakan strategi adu domba, dan lainnya. Untuk mempercepat proses perampasan lahan, perusahaan cenderung menggunakan strategi ‘garap slonong’, yang berarti membabat atau merusak dulu lahan-lahan warga dan tanah ulayat tanpa seijin dan sepengetahuan warga dan komunitas. Dengan cara ini perusahaan mendapat dua keuntungan sekaligus. Pertama, mempercepat pengambilalihan tanah. Setelah lahan mereka dibabat dan dirusak, warga akhirnya terpaksa merelakan lahan mereka diambil alih perusahaan. Kedua, mempercepat proses penyelesaian ganti rugi. Dengan mempertimbangkan lahan sudah terlanjur dirusak dan dibabat, warga akhirnya memilih menerima ganti rugi daripada tidak mendapatkan apa-apa. Apabila ada warga yang menuntut dan melakukan protes terhadap tindakan perusahaan, perusahaan cenderung melakukan ‘tekanan’ untuk menghentikan protes warga dengan berbagai cara, seperti adu domba antarwarga, menggunakan preman bayaran, menggunakan aparat keamanan, dan lainnya. Tekanan membuat warga ketakutan dan akhirnya memilih menyerah dan merelakan lahan mereka diambilalih perusahaan daripada mereka terus menerus menghadapi orang-orang suruhan perusahaan.

Foto :@chelluz.ecosocrights.2012

Lokasi : Kampung Samba kecamatan katingan Tengah, Kab. katingan, Prop. Kalimantan Tengah

Anak Putus Sekolah di Lokasi Pertambangan

noreply@blogger.com (chelluz) — Thu, 06 Feb 2014 19:10:00 +0000

Nama gadis kecil ini Ana Maria. Sejak putus sekolah kelas 4 SD, anak 12 tahun ini memiliki aktifitas baru di lokasi pertambangan rakyat Atambua Barat kabupaten Belu- Nusatengara Timur (NTT)

Ayahnya meninggal saat konflik Timor Timur pasca jajak pendapat tahun 1999, sementara Ibunya sejak 2009 menjadi tenaga kerja ke Malaysia.

Ana hidup bersama saudara ibunya yang juga bekerja mengali batu mangan.

Lubang yang menyupai sebuah sumur kecil ini adalah hasil kerjanya dalam sebulan. Setiap hari dari pukul 09.00 pagi hingga pukul 17.00 petang Ana mengais tanah mencari batu batu mangan. sehari Ia berhasil mengumpulkan 3 hingga 4 kilogram batu mangan yang saat itu seharga Rp. 1.200/kg.

Di lokasi yang sama Ana tidak sendiri, masih ada Anis (9 tahun) dan Anus ( 10 tahun) kakak beradik, Meri (11 tahun) yang juga putus sekolah dan Fransiska (9 tahun) yang sama sekali belum tidak pernah sekolah. Saat anak lain bersekolah dan bermain mereka malah berada di lokasi pertambangan dan bekerja keras mencari uang. Pemerintah setempat tak pernah "menyapa" anak anak ini untuk kembali ke bangku sekolah.

Foto : @Chelluz.ecosocrights.2011
Lokasi: kecamatan Atambua Barat-Kab. Belu, NTT

Terkait :
Buruh murah tanpa jaminan keselamatan & kesehatan kerja
Anak Putus Sekolah Jadi Penggali Batu Mangan

Buruh murah tanpa jaminan keselamatan & kesehatan kerja

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Thu, 06 Feb 2014 10:36:00 +0000

Buruh-buruh perempuan yang tampak pada foto di samping ini sama sekali tidak mendapat fasilitas keselamatan kerja dan kesehatan kerja dari perusahaan tambang yang mempekerjakan mereka. Meskipun perusahaan ini sudah tidak beroperasi lagi, fakta pelanggaran hak-hak buruh ini penting kita catat.

Lihatlah foto ini, karena tak ada tempat berteduh yang selayaknya disediakan oleh perusahaan, para buruh ini bernaung persis di samping ekskavator tambang. Air untuk cuci tangan pun tak tersedia sama sekali sehingga mereka makan makanan bawaan sendiri dengan jari-jari tangan yang masih kotor dengan bahan dasar tambang mangan beracun.

Perusahaan semestinya menyediakan jaminan makan untuk para buruh yang bekerja untuk perusahaan itu sendiri. Tetapi perusahaan mengabaikan pentingnya jaminan makan untuk para buruh.

Foto diambil pada 2009 oleh @ecosocrights di kawasan tambang mangan PT Sumber Jasa Asia di kampung Torongbesi, kecamatan Reok, kabupaten Manggarai, Nusatenggara Timur.

Sudah lumayan banyak terdapat links di internet terkait dengan kasus pelanggaran hak-hak dasar manusia yang dilakukan oleh PT SJA ini, di antaranya sbb.:

PERNYATAAN SIKAP JATAM NTT
Para Tokoh Agama NTT Peduli Pada EKOSOB
Kampanye internasional dari Intercontinental Cry Magazine untuk menyelesaikan masalah pelanggaran PT SJA: INDONESIA: HALT MINING THAT THREATENS INDIGENOUS PEOPLES
Karena kasus ini sampai sekarang tidak selesai juga, maka ada desakan dari pihak keuskupan setempat: Terkait Tambang Torang Besi, JPIC Keuskupan Ruteng: Pemkab Manggarai Tidak Bertanggung Jawab

Kamilus Tupen Jumat: Mantan TKI yang Tengah Membangun Peradaban (bagian 2)

noreply@blogger.com (chelluz) — Thu, 23 Jan 2014 03:02:00 +0000

Menerapkan Gagasan

Kegelisahan untuk menjadi dirinya dan menjalani hidup yang sejati membawanya kembali ke kampung setelah 10 tahun menjadi TKI dan dua tahun bekerja di Larantuka. Mimpi membuat badan usaha rakyat dan mengembangkan sistem ekonomi berbasis solidaritas terus bergaung dalam benaknya. Mulailah ia menerapkan gagasannya itu dalam organisasi “Gemohing” yang sudah berjalan di kampungnya. Namun idenya ini mendapat tantangan dari para tua-tua dan kepala desa. Mereka menolak sistem yang ia bangun. Mereka merasa sudah nyaman dengan sistem yang ada. Kamilus dianggap telah mengobrak-abrik sistem yang sudah mapan itu. Menghadapi tantangan para tua-tua dan kepala desa, Kamilus memilih mundur agar organisasi yang sudah berjalan lama itu tidak hancur. Saat itu ia merasa idenya untuk membangun badan usaha rakyat dan mengembangkan ekonomi berbasis solidaritas belum saatnya untuk dijalankan.

Kerja Gemohing anggota KTL 2

Tahun 2004 Kamilus memutuskan untuk fokus menggarap lahan dan menjadi petani. Ia menanam ubi kayu dan kacang tanah. Oleh para warga di kampungnya ia diejek dan dianggap tidak tahu cara bertani. Namun pada saat panen, warga berubah pikiran dalam menilai Kamilus. Kamilus mampu menunjukkan bahwa hasil produksi ubi kayunya jauh di atas produksi ubi kayu yang dihasilkan warga.

Pada Maret 2010, sekelompok anak muda mendatangi Kamilus dan mengajaknya mengembangkan gagasan yg dulu pernah disampaikan Kamilus pada mereka. Saat itu Kamilus tidak menganggap serius permintaan anak-anak muda itu. Ia merespon ajakan anak-anak muda itu dengan meminta mereka mengumpulkan sedikitnya 30 orang. Kalau mereka berhasil mengumpulkan 30 orang, ia bersedia memenuhi ajakan mereka. Kalau tidak tersedia 30 orang yang ia persyaratkan, maka ia menganggap ide tentang badan usaha rakyat dan sistem ekonomi solidaritas belum waktunya untuk dijalankan.

Di luar dugaan, malam harinya datanglah 32 anak muda yang meminta Kamilus memaparkan kembali gagasannya. Saat itulah ia memaparkan ide tentang kekuatan rakyat sebagai modal dan rakyat sebagai majikan. Idenya adalah badan usaha rakyat yang dijalankan dengan sistem simpan pinjam tenaga kerja. Ia mengajak setiap orang mengumpulkan Rp 100 ribu untuk simpanan pokok. Dalam waktu dua minggu, ada 70 orang yang mendaftar untuk bergabung dan terkumpullah tujuh juta rupiah sebagai modal. Sejak saat itu pula terbentuklah Badan Usaha Rakyat dengan nama “Kelompok Tani Lewowerang” (KTL), yang menjalankan usaha simpan pinjam tenaga kerja.

Usaha simpan pinjam tenaga kerja dijalankan dengan memadukan antara tradisi gemohing (kerja saling membantu/tolong menolong) dan koperasi kredit. Para anggota KTL membayar simpanan pokok sebesar Rp 100.000 dan simpanan wajib sebesar Rp 10.000 per bulan. Simpanan pokok dan simpanan wajib ini bisa dibayar dengan uang tunai atau dengan tenaga kerja. Warga yang menjadi anggota dapat meminjam dana dari KTL untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya untuk mengolah lahan, membangun rumah, mengurus kebun, dan berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang membutuhkan dana dan tenaga kerja. Dana yang dipinjam anggota dari KTL dikembalikan dalam waktu empat bulan. Peminjam dikenakan bunga sebesar 2 (dua) persen.

Bedanya dengan koperasi kredit, pinjaman anggota pada KTL tidak diberikan dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk voucher. Sekadar contoh, seorang anggota KTL meminjam dana untuk membangun rumah. KTL memberikan voucher pada anggota tersebut senilai jumlah dana yang dibutuhkan untuk membangun rumah. Dalam hal ini anggota yang meminjam dana untuk membangun rumah tersebut berperan sebagai “majikan”, yang akan membayar para buruh yang melakukan kerja gemohing membangun rumahnya. Para buruh yang dipekerjakan ini adalah sesama anggota KTL. Para buruh ini dibayar oleh majikan tidak dengan uang tunai melainkan dengan voucher yang diterimanya dari KTL. Para buruh selanjutnya akan menukarkan voucher tersebut dengan uang tunai pada KTL. Penukaran voucher dilakukan pada saat pertemuan KTL, yang diadakan pada setiap hari minggu.

Anggota yang meminjam dana dari KTL bisa mengembalikan pinjamannya dalam bentuk uang tunai atau bisa juga dengan tenaga kerja. Ini berarti, semua anggota KTL bisa berperan sebagai majikan dan sekaligus buruh. Di satu kegiatan (membangun rumah misalnya), seorang anggota KTL bisa berperan sebagai majikan yang membayar buruh dengan voucher, dan di kegiatan lain (mengolah lahan, misalnya) anggota yang sama bisa berperan sebagai buruh yang menerima voucher. Voucher yang diterima saat anggota tersebut menjadi buruh bisa digunakan untuk membayar pinjaman. Para anggota KTL yang berperan sebagai buruh dan melakukan kerja gemohing dihargai atau dibayar sebesar Rp 5.000 per jam untuk pekerja biasa dan Rp 6.000 per jam untuk pekerja trampil. Sesuai kesepakatan, para pekerja perempuan dihargai Rp 4.000 per jam. Sebab dalam kerja gemohing, perempuan melakukan kerja-kerja yang dinilai lebih ringan dari kerja-kerja yang dilakukan para lelaki. Dalam hal ini KTL menerapkan sistem upah imbang kerja, di mana pekerjaan yang sama mendapatkan upah yang sama.

Pertanyaannya, darimana Kamilus mendapatkan ide tentang sistem simpan pinjam tenaga kerja dan sistem pembayaran dengan voucher? Ide ini muncul setelah Kamilus melihat dan merasakan berbagai kesulitan hidup yang dialami warga di kampungnya. Beberapa di antaranya adalah pertama, kesulitan yang dialami seorang mama yang datang padanya untuk meminta pekerjaan di kebun untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhannya. Mama ini punya kebun luas namun tidak ada tenaga yang dapat membantunya menggarap lahan. Ia janda dan dua anaknya menjadi TKI di Malaysia. Kedua, seorang tante yang hidup bersama ibu dan beberapa saudara perempuannya merasa kesulitan membeli seng untuk mengatap rumah, padahal ia memiliki ternak babi. Ternak babi belum ada pembelinya. Ketiga, para petani di lahan tadah hujan mempunya banyak waktu luang yang tidak dimanfaatkan. Tanaman padi, jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan membutuhkan waktu kerja efektif empat bulan, kerja kebun untuk pemeliharaan jambu mete butuh waktu efektif tiga bulan. Kerja mengurus ternak juga tidak butuh banyak waktu. Praktis masih ada banyak waktu dalam satu tahun di mana para petani menjadi pengangguran terselubung. Keempat, celetukan para petani yang mengatakan “saat musim kemarau dan cuaca panas begini sangat rajin ke kebun untuk apa? Kalau ada uang banyak yang tersedia di kebun .... nah kita rajin pergi ke kebun untuk memenuhi kebutuhan hidup kita.” Kelima, pengalaman para anggota di salah satu koperasi kredit di daerahnya yang terpaksa menjual tanah untuk membayar pinjaman atau pergi merantau menjadi TKI. Saat itu Kamilus yang tahu menggunakan komputer dimintai bantuan membuat laporan keuangan oleh salah satu koperasi kredit di daerahnya. Dari situ ia jadi tahu bagaimana koperasi itu dikelola. Ia jadi tahu siapa saja warga yang memiliki pinjaman di koperasi itu. Ia kemudian mendatangi para warga tersebut dan mendapati kenyataan bahwa warga yang meminjam pada koperasi kredit itu terpaksa harus jual tanah untuk bayar utangnya ke koperasi atau terpaksa pergi merantau menjadi TKI. Kamilus menyimpulkan, koperasi kredit yang ada di kampungnya tidak menyejahterakan anggotanya. Koperasi itu tidak peduli pada nasib anggotanya. Koperasi itu tidak menggali ke dalam terkait nasib anggotanya dan juga tidak peduli untuk apa anggotanya meminjam uang dari koperasi. Koperasi kredit yang ditemuinya itu – disadari atau tidak – cenderung fokus pada “memperbesar aset” koperasi alias “menimbun uang”.

Menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi warga di kampungnya itu, Kamilus tidak mencari pemecahannya dari luar. Ia menggalinya dari dalam masyarakatnya sendiri. Ia menggunakan kearifan lokal warisan leluhur, yaitu tradisi gemohing sebagai jalan keluar. Gemohing dalam budaya Lamaholot berarti semangat dan tekad untuk bersama-sama membantu memecahkan masalah yang dihadapi orang lain. Dalam hal ini Kamilus memadukan tradisi gemohing dengan sistem koperasi kredit sebagai spirit untuk menjalankan badan usaha rakyat dalam wadah KTL. Sementara untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem koperasi kredit, Kamilus mengelola koperasi KTL dengan tidak memberikan pinjaman pada anggota dalam bentuk uang tunai tetapi dalam bentuk tenaga kerja.

Selain menyediakan layanan simpan pinjam tenaga kerja, KTL juga memberikan beberapa layanan lain, di antaranya: 1) penyertaan modal usaha. KTL tidak memberikan pinjaman untuk investasi. Apabila ada anggota KTL yang membuka usaha dan membutuhkan tambahan modal, KTL memberikan dukungan dalam bentuk modal penyertaan dan asistensi manajemen agar usaha anggota ini lebih berpeluang untuk sukses. Dengan sistem modal penyertaan ini, maka usaha seorang anggota KTL menjadi usaha kolektif; 2) pembelian komoditi anggota. Anggota KTL kini tidak memiliki kesulitan untuk menjual hasil produksinya dengan harga pantas. Mereka bisa menjualnya langsung pada KTL, dengan harga lebih tinggi dari harga yang ditawarkan tengkulak. Keuntungan dari penjualan komoditi anggota oleh KTL ini dibagi dua, 75 persen untuk pemilik komoditi dan 25 persen untuk KTL. Dengan cara ini anggota KTL mendapatkan keuntungan ganda. Selain memperoleh harga lebih tinggi, mereka juga mendapatkan pembagian keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual; 3) Kios koperasi. Apabila ada anggota KTL yang kesulitan uang untuk membeli barang-barang kebutuhan, anggota tersebut dapat membuka pinjaman di koperasi dan mengambil barang di kios KTL; 4) Tabungan pendidikan. KTL memfasilitasi anggota untuk mempersiapkan biaya bagi pendidikan anak dengan cara menyisihkan sebagian hasil kerjanya untuk ditabung di KTL.

KTL yang dibidani dan dipimpin Kamilus kini beranggotakan 325 orang dan jumlah simpanan anggota tak kurang dari Rp 197 juta. Jumlah simpanan KTL yang baru tiga tahun beroperasi ini bisa jadi terbilang kecil bila dibandingkan simpanan koperasi kredit di kampungnya. Namun manfaat dan efektivitas sistem KTL dirasakan secara luas oleh masyarakat kampung. Bahkan warga dari kampung-kampung lain tergerak mengikuti jejak KTL setelah mereka melihat keluasan manfaat dan efektivitas sistem KTL. Mereka kemudian membentuk kelompok dan menerapkan sistem yang sama seperti KTL. Setidaknya sudah ada 8 (delapan) kampung yang sudah membentuk badan usaha rakyat dan menerapkan sistem ekonomi solidaritas sebagaimana yang dijalankan KTL. Dalam hal ini Kamilus membantu proses pendirian badan usaha rakyat dan penerapan sistem ekonomi solidaritas di delapan kampung tersebut.

Melalui KTL, Kamilus tidak hanya berhasil merevitalisasi tradisi gemohing tetapi juga membuat tradisi tersebut memberi nilai tambah bagi kesejahteraan warga kampung. Warga yang tak memiliki tanah dan tak memiliki pekerjaan bisa bekerja pada warga lain yang membutuhkan tenaga kerja, sehingga mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Warga yang memiliki lahan luas bisa mengelola lahannya secara lebih produktif karena adanya dukungan tenaga kerja dari warga lain. Para petani bisa menjual hasil produksinya dengan harga lebih tinggi. Warga juga mendapatkan manfaat dari usaha yang dibuat warga lain. Warga dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk melakukan berbagai kegiatan bernilai ekonomis, seperti membangun rumah, mengolah hasil pertanian, mengolah lahan, mengerjakan proyek-proyek pemerintah, seperti membuat jalan, membangun sekolah, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dikoordinir dan dikelola KTL. Kerjasama dan solidaritas menjadi kunci bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung. Semua mendapatkan manfaat dari apa yang dimiliki dan diusahakan oleh warga.

Selain berdampak pada peningkatan ekonomi warga kampung, KTL yang menerapkan sistem ekonomi solidaritas juga mengubah secara mendasar kehidupan warga dan masyarakat. Keharmonisan hidup dalam masyarakat kampung kini sangat terasa. Ada peningkatan juga dalam kualitas pendidikan anak. Tak ada lagi konflik dan perang antar kampung yang selama ini sering terjadi di Adonara akibat persoalan kepemilikan tanah. Kehidupan harmonis ini bisa terwujud karena setelah menjadi anggota KTL tidak ada lagi rasa individual dalam kepemilikan tanah. Semua serasa jadi milik bersama karena dalam satu kesatuan lahan semuanya mendapatkan keuntungan dalam berbagai bentuk.

Kamilus mengaku, warga di kampungnya kini tak lagi mengutamakan ekonomi uang dan materi dalam membangun kehidupan. Kehidupan harmonis dalam komunitas dianggap lebih penting daripada kekayaan dan kepemilikan uang. Kehidupan harmonis ini dimungkinkan karena hidup bersama dalam komunitas kampung kini disangga /dilandasi oleh nilai-nilai kerjasama dan solidaritas. Warga kampung kini menyadari, dalam komunitas yang mengandalkan kerjasama dan solidaritas, tidak dibutuhkan banyak uang untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Warga yang kaya dan yang miskin, yang punya tanah luas dan tidak punya tanah, sama-sama mendapatkan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan kualitas hidup ini tidak lagi diukur dengan banyaknya uang dan kekayaan. Masyarakat bahkan memberikan makna baru terhadap kerja. Orang pergi kerja kini dihargai pertama-tama sebagai memberi pertolongan atau pelayanan, dan bukan untuk mencari gaji. Karenanya, warga kini enjoy mengerjakan kebun orang. Tidak ada lagi lahan terlantar atau kebun kosong yang tidak digarap. Semua kebun terurus dengan baik. Soal pangan, dulu warga lebih banyak bergantung pada pasar. Kini, pangan berupa padi, ubi, jagung, kacang hijau, kacang tanah, mete, dan lainnya diproduksi sendiri dan tersedia cukup bagi semua warga. Demikian juga dengan para pengurus KTL, mereka enjoy dalam melayani para anggota meskipun hanya mendapatkan insentif sebesar Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu per bulan. Sebab selain mendapatkan manfaat sebagai anggota KTL dan insentif berupa uang tunai yang jumlahnya tidak seberapa, ada insentif lain yang diterima para pengurus KTL, yaitu kebahagian melihat orang lain bahagia. Akhir kata, apa yang dikerjakan dan diperjuangkan Kamilus tampaknya sederhana. Namun sejatinya ia tengah terlibat dalam mewujudkan peradaban baru di muka bumi. Peradaban baru ini ditopang oleh kesadaran melihat orang lain sebagai dirinya sendiri. *** (Sri Palupi, peneliti Institute for Ecosoc Rights)

Kamilus Tupen Jumat: Mantan TKI yang Tengah Membangun Peradaban (bagian 1)

noreply@blogger.com (chelluz) — Thu, 23 Jan 2014 02:57:00 +0000

Kamilus dan Keluarganya

Siapakah Kamilus Tupen? Mungkin tak banyak orang yang mengenalnya. Ia adalah petani dan warga Kampung (Lewo) Honihama, desa Tuwagoetobi, kecamatan Witihama, Adonara, NTT. Namanya mulai dikenal di tingkat nasional setelah kelompok tani yang dibidani dan dipimpinnya, yaitu Kelompok Tani Lewowerang (KTL), berhasil meraih penghargaan Kusala Swadaya. Kusala Swadaya adalah penghargaan di bidang kewirausahaan sosial yang diadakan Yayasan Bina Swadaya di Jakarta. KTL anggotanya memang kebanyakan para petani, tetapi KTL bukanlah kelompok tani biasa sebagaimana yang kita kenal. KTL adalah sebuah inovasi dari seorang Kamilus Tupen yang punya komitmen kuat untuk memberikan solusi atas persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang dihadapi masyarakat kampung. KTL merupakan badan usaha yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat. Sebagai badan usaha rakyat, KTL menerapkan sistem ekonomi yang dilandasi nilai-nilai kerjasama dan solidaritas antar warga. Melalui dan bersama KTL, Kamilus mengoreksi sistem ekonomi modern yang melahirkan banyak penderitaan dalam masyarakat. Dengan itu ia sekaligus membuktikan bahwa sistem ekonomi alternatif itu mungkin.

Pergulatan Hidup sebagai TKI

Menjadi salah satu juri dalam penganugerahan Kusala Swadaya, membuat saya beruntung dapat bertemu dan mengenal lebih jauh gagasan, kerja, dan perjuangan Kamilus untuk masyarakatnya melalui kelompok tani yang dibidani dan dipimpinnya. Banyak hal yang bisa ditulis dari kerja dan perjuangan seorang Kamilus Tupen bersama KTL-nya. Dalam hal ini saya memilih untuk mengangkat sosok Kamilus sebagai seorang mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Sebab apa yang diperjuangkan dan dikembangkan Kamilus dengan KTL-nya tidak terlepas dari pengalaman dan pergulatan hidupnya sebagai mantan TKI. Sebagai mantan TKI, apa yang dilakukan Kamilus sangatlah istimewa.

Ada banyak TKI yang sukses dan kembali ke tanah air dengan membawa remitan. Ada juga mantan TKI yang sukses dalam memanfaatkan hasil kerjanya untuk mengembangkan usaha produktif atau kegiatan sosial lainnya. Saya menyebut para mantan TKI yang sukses dengan usaha produktif dan atau dengan kegiatan sosial ini sebagai TKI “pembelajar”. Bila dibandingkan dengan jumlah TKI “sukses”, TKI “pembelajar” ini masih sangat terbatas jumlahnya. Kondisi ini bisa dipahami mengingat sistem penempatan dan perlindungan TKI yang dijalankan pemerintah Indonesia tidak menyiapkan para TKI untuk menjadi TKI pembelajar.

Sistem penempatan dan perlindungan TKI – termasuk sistem pendidikan bagi calon TKI –condong hanya menyiapkan TKI untuk menjadi pelayan dan bahkan budak sang majikan. Sistem tersebut tidak menyiapkan TKI untuk berani berhenti menjadi TKI dan mengubah diri menjadi “majikan”. TKI tidak disiapkan untuk berani bermimpi dan merencanakan serta mencapai target tertentu untuk diri, keluarga, dan komunitasnya. Pendek kata, sistem penempatan dan perlindungan TKI tidak menyiapkan calon TKI untuk menjadi TKI pembelajar yang siap dan mampu menyerap pengetahuan, informasi, ketrampilan, cara berpikir, cara hidup, dan segala hal yang bisa dipelajari selama bekerja di luar negeri. Sebaliknya, sistem penempatan dan perlindungan TKI cenderung menciptakan TKI daur ulang dan melahirkan generasi TKI dengan target untuk memperbanyak remitansi ekonomi dan memperbesar devisa bagi negara. Pemerintah sendiri tak punya target dan rencana yang jelas untuk memutus rantai daur ulang dan regenerasi TKI di desa-desa. Yang terjadi, desa-desa semakin miskin dan kabupaten pengirim TKI meningkat lebih dari 300 persen dalam tiga tahun terakhir. Ada memang target pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKI di sektor domestik, tapi tidak jelas bagaimana target itu hendak dicapai. Membebaskan rakyat dari jerat ekonomi perbudakan serasa seperti pungguk merindukan bulan. Terlebih bila mengingat bagaimana Republik ini dikelola dengan sistem ekonomi yang semakin eksploitatif terhadap bumi dan rakyatnya sendiri.

Sementara dari kampung pedalaman di pulau Adonara, Kamilus Tupen, 49 tahun, seorang petani berpendidikan SMA yang tidak pernah menikmati layanan pendidikan bagi calon TKI – sebagaimana dialami para calon TKI asal NTT pada umumnya – justru mampu menjadikan dirinya sebagai TKI pembelajar dan membebaskan warga kampungnya dari ekonomi perbudakan. Bahkan Kamilus bukan hanya menjadi TKI pembelajar. Ia juga adalah TKI pejuang yang turut membangun peradaban bangsanya. Salah satu prestasinya adalah ia berhasil membuat banyak warga di daerahnya berhenti menjadi TKI. Bersama kaum muda di kampungnya, ia membangun usaha bersama yang dimiliki bersama dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama. Ia juga berhasil mengembangkan sistem ekonomi berbasis kerjasama dan solidaritas, dengan bertolak dari tradisi gemohing (tolong menolong) yang berlaku di kampungnya. Berangkat dari kearifan lokal itulah ia mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi para petani di kampungnya. Ia juga mengoreksi sistem ekonomi yang dianut masyarakat modern yang melahirkan ketimpangan dan penderitaan bagi banyak orang. Ide dan kerja besar yang dilakukan Kamilus lahir dari pengalaman dan pergulatan hidup sebagai buruh migran di Malaysia dan dipicu oleh kehendak kuat untuk mengatasi kemiskinan dan kesulitan hidup yang dihadapi warga di kampungnya.

Selama sepuluh tahun menjadi TKI di Malaysia dan puluhan tahun menjadi warga daerah NTT yang distigma sebagai daerah miskin, Kamilus menyaksikan dan merasakan ada yang tidak beres dengan sistem ekonomi yang dijalankan dan dikembangkan masyarakat modern sekarang. Ia melihat bagaimana seorang toke (majikan) pemilik modal bisa kaya raya hanya dengan mempekerjakan seorang manajer dan merekrut banyak orang miskin sebagai buruh untuk menjalankan usaha. Sang majikan tidak perlu bekerja keras karena kerja keras itu kewajibannya buruh. Ia juga tidak perlu memiliki kecakapan manajemen karena ada manajer yang mengurus segalanya. Ia mempelajari bagaimana majikannya di Malaysia bangun tidur buka usaha, panggil manajer dan cari orang-orang miskin dari NTT. Majikan pinjam uang dari bank dan kemudian diserahkan pada sang manajer untuk dikelola. Setelah itu majikan tidur lagi. Ketika bangun, sang majikan tinggal bertanya berapa keuntungan yang didapatnya.

Sistem ekonomi yang tidak beres itu ia rasakan juga dalam kehidupan masyarakat di kampungnya. Banyak orang meninggalkan kampung karena sistem pengelolaan kampung tidak membuat orang berdaya. Orang beramai-ramai meninggalkan kampung dan mencari penghidupan di tempat lain, entah di kota-kota besar atau di negara lain. Kehidupan di kampung dirasa semakin berat. Untuk mendapatkan satu kilogram beras saja sangatlah sulit. Sementara anak-anak muda usia sekolah juga tidak bisa melanjutkan sekolah.

Menurut Kamilus, bukan hanya sistem pengelolaan kampung yang tidak beres, sistem pengelolaan negara ini juga tidak beres. Sistem pendidikan dan sistem ekonomi yang dijalankan negara ini membuat rakyat tidak berdaya. Negara dikelola dengan sistem yang cenderung menguntungkan para pemodal dan kelompok kaya. Padahal menurut Kamilus, negara ini tidak miskin. Negara ini kaya, sistem pengelolaan negara inilah yang menjadikan rakyatnya miskin. Orang-orang di Jawa, misalnya, yang menjadi pusat pengembangan kapitalisme mendapatkan keuntungan dengan menanggung biaya transportasi yang lebih rendah dibandingkan rakyat yang di pedalaman. Akibatnya, orang-orang di kampung dipaksa menjual murah hasil taninya dan membayar mahal barang-barang non pertanian yang tidak mereka hasilkan. Di Malaysia, ketimpangan seperti ini tidak ia temukan. Sebab pemerintah Malaysia menyediakan sistem transportasi dan memberikan subsidi kontainer yang membuat harga barang di pedalaman sama dengan di kota.

Ketidakberesan yang dilihat dan dirasakan Kamilus dalam sistem ekonomi kapitalis membuat Kamilus berpikir, jika rakyat bisa menghimpun modal dan berusaha bersama maka rakyat juga bisa menjadi majikan perusahaan. Dengan cara demikian, kekayaan yang selama ini mengalir ke segelintir pemilik modal bisa terbagi merata pada rakyat. Ide membangun badan usaha rakyat terus mengental di benak Kamilus. Saat itu ia belum tahu bagaimana ide ini dijalankan.

Tahun 2001 Kamilus memutuskan berhenti menjadi TKI. Ia merasa, selama bekerja sebagai TKI ia menjalani kehidupan yang palsu. Hidupnya hanya terfokus untuk mengejar uang. Potensinya sebagai pribadi, sebagai manusia utuh sama sekali tidak tergali. Ia tidak mengenali siapa dirinya dan apa tujuan hidupnya. Ia merasa terperangkap dalam kehidupan palsu yang ditawarkan sistem ekonomi kapitalis. Ia melihat dan merasakan bagaimana sistem ekonomi ini mengajarkan orang untuk bersaing dan menerapkan hukum rimba. Menurutnya, sistem ekonomi yang dianut masyarakat modern ini sangatlah jahat karena mengubah manusia menjadi hamba uang dan menjadikan uang lebih bernilai daripada kehidupan. Ibaratnya, untuk minum kopi saja orang harus bertikai. Orang baru bisa menjadi kaya dengan mempermiskin orang lain, dengan mengambil sebanyak-banyaknya dari alam.

Dalam kesadaran Kamilus, sistem ekonomi yang dianut masyarakat modern tidak melihat orang lain sebagai dirinya sendiri. Ini yang membuat banyak pemilik perusahaan tega mematikan perusahaan pesaing agar semakin banyak konsumen beralih padanya. Ia pun menyaksikan, banyak majikan dan pemilik perusahaan tega mengeksploitasi buruh, merampas lahan warga, dan melakukan kejahatan lain demi memperbesar keuntungan. Sistem ekonomi yang dianut masyarakat modern juga tidak melihat alam ini sebagai ibu yang memberikan kehidupan bagi semua makhluk. Itulah mengapa para pengusaha bisa berebut untuk sebanyak-banyaknya menguasai dan mengeksploitasi alam demi uang. Padahal, menurut Kamilus, leluhur mengajarkan bahwa alam ini untuk dipelihara dan dikelola demi keberlangsungan kehidupan, bukan untuk dimiliki dan dieksploitasi. Kamilus mengaku, kesadaran ini benar-benar membuatnya gelisah karena ia telah menjalani dan turut mendukung berlangsungnya kehidupan palsu.

Kamilus Tupen Jumat: Mantan TKI yang Tengah Membangun Peradaban (bagian 2)

Membaca Tanda-tanda Zaman

noreply@blogger.com (chelluz) — Tue, 08 Oct 2013 02:30:00 +0000

MENJELANG 2014, ada banyak tindakan dan kebijakan irasional yang dibuat para elite dan penguasa terkait pengelolaan Republik. Hal itu di antaranya hukuman ringan bagi para koruptor di tengah masifnya tindak kejahatan korupsi, dan kebijakan pemerintah yang kian menyudutkan rakyat.

Kasus korupsi yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi semakin menggerus harapan bahwa kita bisa memerangi korupsi. Namun, bila dibaca dengan kacamata tanda-tanda zaman, sejumlah tindakan dan kebijakan tak masuk akal di atas mengisyaratkan adanya proses pembersihan masyarakat dari kekuatan destruktif yang merusak peradaban.

Kehilangan akal budi

Seorang teman mempertanyakan ke mana perginya akal sehat dan akal budi ketika dua kelompok pelajar yang sedang tawuran menyiramkan air keras ke jendela bus yang melintas dan membuat 16 penumpang terluka. Kejahatan para pelajar berusia anak-anak itu tak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat kita yang lagi sakit.

Kehilangan akal sehat dan akal budi tidak hanya tampak pada intensitas tawuran para pelajar yang kian menakutkan, tetapi juga pada perilaku elite dan penguasa yang miskin rasa malu.

Lihatlah bagaimana ulah para koruptor di lembaga DPR, partai, pemerintahan, dan korporasi. Meski sudah bergelimang gaji besar, fasilitas, dan kekayaan, mereka tetap saja menjarah uang rakyat. Hasil penjarahan menjadi deretan perempuan, tumpukan rumah dan mobil mewah, serta beragam kebendaan lainnya.

Media memberitakan 11 mobil supermewah berderet di rumah Tubagus Chaeri Wardana, adik Gubernur Banten, yang terlibat kasus suap dalam Pilkada Kabupaten Lebak. Padahal, lebih dari separuh rumah tangga di Kabupaten Lebak adalah rumah tangga miskin, ribuan anak balita menderita kurang gizi dan puluhan di antaranya meninggal akibat gizi buruk. Tak terbayang bagaimana para koruptor bisa berganti mobil supermewah setiap hari di tengah rakyat yang kelaparan. Ke mana akal sehat dan akal budi mereka?

Korupsi terang-terangan

Miris bahwa korupsi dilakukan secara terang-terangan karena mereka menganggap rakyat tak berdaya. Lihatlah bagaimana Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah membagi-bagi proyek kepada rekanan dan melazimkan setoran 30 persen kepada pemberi proyek.

Dana hibah terus meningkat, dari Rp 24 miliar (2009) menjadi Rp 200 miliar (2010), dan meningkat lagi Rp 340 miliar (2011). Indonesia Corruption Watch (ICW) menengarai dana hibah itu dibagi-bagi kepada sejumlah lembaga sosial yang dipimpin kerabat gubernur.

Rumah dinas Gubernur Banten yang dibangun dengan uang APBD senilai Rp 16,4 miliar tak dihuni dan dibiarkan rusak. Gubernur tinggal di rumah pribadi, tetapi negara harus membayar uang sewa rumah pribadi gubernur sebesar Rp 250 juta per tahun. Tak heran bila APBD Provinsi Banten melonjak dari Rp 200 miliar (tahun 2006) menjadi Rp 3,4 triliun (tahun 2011), sementara rakyat Banten tetap saja terbelakang.

Kian banyaknya koruptor yang ditangkap KPK membuat rakyat bisa berdiri tegak dan menyorakkan kemenangan. Sayangnya, riuh kemenangan ini tak berlangsung lama dan akan berganti dengan senyum kemenangan para koruptor yang mendapatkan hukuman ringan.

Kuasa para koruptor sudah menggurita dan mengubah trias politika menjadi trias koruptika. Mereka berbagi ruang dan kewenangan dalam berkorupsi. Itulah sebabnya mengapa koruptor berani bersumpah potong leher, potong jari, dan gantung kepala. Hal itu disebabkan dengan trias koruptika, rakyat tak punya kuasa menghukum mereka.

Bukan hanya korupsi, kebijakan pemerintah juga menjarah hak rakyat. Arus deras investasi yang menjarah lahan, hutan, dan sumber penghidupan rakyat kian mempersempit ruang hidup rakyat. Catatan BPN menunjukkan, sedikitnya 56 persen properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya oleh 0,2 persen penduduk. Akibatnya, konflik antarwarga, antara warga dan korporasi, serta antara warga dan pemerintah kian luas. Intensitas dan ragam bentuk kejahatan akibat tekanan ekonomi kian besar dan menakutkan.

Menjarah rakyat

Penjarahan tanah, hutan, dan ruang hidup rakyat kian masif dengan dikeluarkannya kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI). Pulau besar dan kecil dikapling-kapling dan diserahkan pengelolaannya kepada korporasi. Rakyat kian sulit mengakses sumber daya ekonomi. Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, misalnya, dalam satu kecamatan terdapat sedikitnya 20 perusahaan perkebunan sawit.

Dijadikannya pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan pembangunan, dengan mengandalkan investasi (asing) dan konsumsi, membuat posisi rakyat kecil tak lebih sebagai penghambat pembangunan. Tak heran, awal tahun 2013 Menteri Pertanian membuat kejutan dengan menyampaikan harapan agar jumlah petani di Indonesia makin berkurang. Dengan demikian, pemerintah kian leluasa mengimpor pangan dan menerapkan kebijakan prokorporasi.

Belum lama ini, nelayan dilarang melaut ketika pemerintah menjalankan program Sail Komodo untuk promosi pariwisata di NTT. Pemerintah juga membiarkan sawah petani beralih fungsi dijarah korporasi.

Tidak heran ketika rakyat kesulitan mendapatkan pangan murah akibat harga pangan terus melonjak, Menteri Keuangan justru mengajak rakyat giat berbelanja. Tidak ada empati sedikit pun terhadap kesulitan rakyat. Di saat rakyat mendambakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau, pemerintah mengeluarkan kebijakan mobil murah. Bungkusnya atas nama kesejahteraan rakyat, tetapi isinya tak lebih dari kepentingan kekuasaan menjelang 2014.

Peradaban baru

Pada musim dingin tahun 1996 di Colorado, Amerika Serikat, para pemimpin spiritual suku-suku asli di Benua Amerika berkumpul dan menyampaikan deklarasi bahwa era lama telah berakhir dan bangsa manusia memasuki zaman baru.

Era lama ditandai dominasi energi maskulin yang mengutamakan persaingan, agresi, eksklusivitas, dominasi, dan eksploitasi alam. Bangsa manusia memasuki peradaban baru di mana perempuan dan laki-laki memiliki derajat sama. Peradaban baru ini ditandai energi feminin positif yang mengutamakan kerja sama, non-agresi, inklusivitas, pelayanan, dan hidup harmonis dengan alam.

Menurut deklarasi itu, lahirnya peradaban baru diawali dengan era pembersihan besar-besaran yang hadir dalam rupa gempa bumi, gelombang tinggi, letusan gunung berapi, tsunami, perubahan iklim, wabah penyakit, konflik/kerusuhan, lumpuhnya sistem moneter, meluasnya migrasi paksa dan berbagai bencana lainnya.

Selama masa pembersihan, Bumi melepaskan energi baru. Energi ini getarannya membuat manusia yang energinya destruktif terhadap peradaban akan kehilangan akal sehat dan melakukan kesalahan fatal yang menghancurkan diri sendiri. Sebaliknya, mereka yang energinya konstruktif terhadap peradaban justru akan semakin menonjol prestasi dan kebaikannya.

Dengan membaca tanda-tanda zaman, kita bisa menempatkan terungkapnya demikian banyak kasus korupsi, gejala hilangnya akal sehat dan akal budi para elite dan penguasa sebagai isyarat lahirnya Indonesia baru. Republik tengah dibersihkan dari kekuatan destruktif yang merusak peradaban.

(Sri Palupi, Peneliti Institute for Ecosoc Rights)

Sumber: Opini Kompas cetak, SELASA, 8 OKTOBER 2013

Pesan dari Sarapat

noreply@blogger.com (chelluz) — Thu, 11 Jul 2013 04:55:00 +0000

Sarapat adalah nama desa di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Meskipun statusnya sebuah desa di pedalaman, apa yang terjadi di Sarapat memberi gambaran tentang bagaimana Republik ini dikelola.

Beberapa tahun terakhir, masyarakat adat di Desa Sarapat dan sekitarnya berjuang mempertahankan hak hidup berhadapan dengan korporasi tambang dan perkebunan sawit yang memorak-porandakan lingkungan dan kehidupan masyarakat adat. Dalam diskusi bersama warga, saya menangkap pesan penting yang hendak mereka sampaikan kepada segenap warga RI dan penguasanya. Mereka menilai pengelola Republik tengah menjadikan Indonesia bangsa primitif.

Kehilangan kebun

Di Desa Sarapat tinggal seorang kakek berusia lebih dari 80 tahun. Selama ini ia prihatin dengan kondisi masyarakatnya yang tak berdaya ketika pihak korporasi atas seizin pemerintah membabat habis hutan serta merampas hutan adat, tanah ulayat, dan kebun rakyat. Bahkan, hutan anggrek dan hutan tanaman obat yang langka dan tak ternilai harganya habis dibabat. Atas seluruh kehilangan ruang hidup dan masa depannya, warga dipaksa menerima uang tali kasih Rp 1,5 juta per hektar lahan kebun karet.

Dengan menggunakan istilah tali kasih, mereka hendak menyatakan, korporasi sudah berbaik hati memberikan uang ganti rugi yang sebenarnya tak perlu. Mereka menganggap masyarakat adat tak punya hak atas hutan adat, tanah ulayat, dan lahan kebun sebab pada mereka tak ada surat sebagai bukti kepemilikan hak. Kesewenang-wenangan ini mendorong sang kakek mengambil mandau dan sendirian hendak menyerang pihak perusahaan sawit. Beruntunglah, kemarahan sang kakek bisa diredakan warga yang berjanji untuk meneruskan perjuangannya.

Kakek mengaku kecewa. Menurut dia, masih lebih enak dijajah Belanda dibandingkan sekarang. Ketika dijajah Belanda, warga yang mau bertanam karet dapat bantuan. Kini warga yang bertanam karet justru dimusuhi. Ketika dijajah Belanda, warga setidaknya masih bisa lari dan tinggal di hutan. Sekarang, warga diusir dari hutan dan kebun mereka, tinggal berimpitan dalam kampung dan dipaksa hidup sebagai pengemis yang bergantung pada raskin, BLT, dan bantuan lain dari penguasa.

Nasib serupa dialami masyarakat desa lain di Kalimantan Tengah dan provinsi-provinsi yang kaya sumber daya alam. Bukan hanya hutan adat, tanah ulayat, dan kebun warga yang dirampas korporasi, melainkan juga lahan kebun para transmigran yang sudah bersertifikat.

Masyarakat di Desa Morotiwu, tetangga Desa Sarapat, mengeluhkan, kebun karetnya dijarah perusahaan sawit. Mereka dijanjikan mendapatkan plasma sawit. Korporasi meyakinkan warga, dengan plasma sawit, mereka akan menikmati masa pensiun dan tak perlu lagi kerja kebun. Yang terjadi, setelah beberapa tahun menunggu dan berulang kali menagih janji, korporasi hanya membagikan kartu anggota koperasi plasma dan buku bank.

Pada bagian kredit buku bank itu tertera angka Rp 50.000 dan Rp 110.000. Tak jelas apakah uang itu hasil per panen, per minggu, atau per bulan. Padahal, dengan kebun karet, mereka bisa menyadap 20-50 kg karet per hari dengan harga jual Rp 2.500-Rp 5.000 per kg. Anak-anak di kampung bisa membiayai sekolahnya hanya dengan menyadap karet. Belum lagi dari madu, kayu, rotan, ikan, dan obat-obatan dari tanah ulayat dan hutan adat.

Ada dua janda lanjut usia yang tidak dapat plasma meski kebun karet mereka telah diambil perusahaan sawit. Kini mereka menjadi tanggungan warga. Padahal, sebelumnya mandiri dengan menyadap karet di kebun sendiri. Kualitas hidup masyarakat Sarapat dan sekitarnya kian merosot. Kehilangan hutan dan lahan, sungai, rawa, serta beragam sumber penghidupan. Daerahnya tercemar limbah, miskin air bersih, rawan banjir dan kekeringan, serta rentan serangan hama padi, penyakit, dan konflik. Kini mereka hadapi ancaman baru. Korporasi tambang mulai mengukur halaman dan rumah mereka.

Primitif

Kasus Sarapat dan sejumlah kasus konflik SDA membuktikan penguasa mengelola Republik dengan cara primitif. Orang bijak menyatakan, bangsa berperadaban primitif mendasarkan pengelolaan ekonomi, politik, hukum, agama, pendidikan, dan lainnya pada prinsip survival of the fittest (yang paling kuat dan sehat dapat bertahan hidup). Dengan prinsip ini, mereka membolehkan warga mengalami kemajuan dengan mengorbankan orang lain. Ada warga terkaya di dunia di saat kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat. Bangga pertumbuhan ekonomi tinggi meski disertai peningkatan kesenjangan sosial serta kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Sistem ekonomi-politik Republik dibangun untuk kepentingan jangka pendek. Kekuasaan dan pertumbuhan ekonomi diraih dengan membabat hutan, merusak lingkungan, merampas lahan, menggusur, serta mengorbankan keamanan dan keselamatan warga. Pengelola Republik merasa tak bertanggung jawab atas kerusakan alam dan sosial. Kepentingan jangka pendek membuat ekologi dan keadilan sosial dianggap tak bermanfaat.

Leluhur masyarakat Sarapat tak pernah sekolah, tetapi mereka tahu mengajarkan anak cucu bagaimana menjaga hutan, sungai, rawa, dan lainnya. Leluhur mengajarkan bagaimana mengambil kayu dan hasil hutan tanpa merusak, berladang tanpa menimbulkan kebakaran hutan, dan mencadangkan hutan untuk masa depan. Anak cucu diajarkan berbagi, saling peduli, bekerja sama, saling percaya, mengambil secukupnya, dan tak menimbun. Saling percaya membuat mereka tak perlu surat bukti kepemilikan lahan. Mereka juga diajarkan menghargai dan melakukan segala sesuatu yang menghasilkan manfaat untuk semua. Ditanamkan kesadaran tentang merasa cukup. Sebab kesadaran tentang ketidakcukupan akar ketamakan, hilangnya akal sehat, persaingan, konflik, dan kekerasan.

Datanglah orang-orang luar, berpendidikan tinggi, dan memaksa mereka membabat hutan, menyerahkan lahan, meninggalkan kebun, menjadi buruh di tanah sendiri atau pengemis yang mengharapkan raskin dan BLT. Rupanya inilah yang disebut kemajuan dalam Republik primitif.

Sri Palupi, Peneliti Institute for Ecosoc Rights

sumber : Opini Kompas, Rabu 10 Juli 2013

Rakyat yang Dikudeta

noreply@blogger.com (chelluz) — Tue, 21 May 2013 12:02:00 +0000

Sri Palupi

Di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok dan maraknya kekerasan, pihak Istana melemparkan isu kudeta. Bagi saya, isu ini memperkuat indikasi bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terasing dari jantung kehidupan rakyat.

Yang dikeluhkan SBY kian tidak relevan dengan masalah yang dihadapi rakyat. SBY tidak menyadari, sejatinya yang dikudeta adalah kedaulatan rakyat, bukan kekuasaan Presiden. Betapa tidak. Sebagai negara demokratis, secara normatif kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Negara diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Kepentingan rakyat berada pada posisi sentral. Namun, yang terjadi, rakyat sudah digulingkan dari kekuasaan tertingginya dan kini jatuh terjerembap di dasar piramida penderitaan.

Derita Rakyat

Indikator ekonomi makro dinilai positif, terlihat dari pertumbuhan ekonomi, arus investasi, dan peringkat sebagai negara layak utang. Namun, itu semua dicapai dengan cara-cara yang menyakiti dan menambah penderitaan rakyat. Indikasinya, pertama, parahnya ketidakadilan sosial. Indeks gini meningkat dari 0,38 di tahun 2010 menjadi 0,41 (2011). Artinya, ada 1 persen warga yang menguasai 41 persen total kekayaan Indonesia. Menurut Forbes, 25 orang terkaya Indonesia menguasai Rp 530 triliun atau setengah dari total APBN 2012. Sementara pendapatan 29 juta warga miskin dan 70 juta warga hampir miskin kian tergerus inflasi.

Credit Suisse Research Institute mencatat Indonesia sebagai salah satu negara dengan laju pertumbuhan orang kaya tertinggi di dunia. Sekitar 112.000 orang kaya di Indonesia memiliki aset minimal 1 juta dollar AS. Sayang, Indonesia sangat lambat menurunkan tingkat kemiskinan (hanya 6 persen dalam kurun 2002-2012). Padahal, dalam kurun sama, Vietnam berhasil menurunkan kemiskinan hingga 18,5 persen.

Di saat jumlah orang kaya melambung, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan juga meningkat. Indeks kedalaman kemiskinan naik dari 1,88 (Maret 2012) menjadi 1,90 (September 2012). Indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,47 menjadi 0,48 pada periode yang sama. Pengeluaran warga miskin kian menjauhi garis kemiskinan. Menjadi kaya tentulah hak setiap orang. Namun, meningkatnya jumlah orang terkaya di saat jutaan orang miskin kian miskin memberi isyarat; ada hak-hak orang miskin yang dihilangkan.

Kedua, pertumbuhan ekonomi bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (SDA). Hal itu terlihat dari meningkatnya ekspor berbasis SDA dari 41 persen (2011) ke 65 persen (2012). Dalam pengelolaan SDA, pemerintah memberi peran berlebihan kepada korporasi sekaligus melepas tanggung jawab melindungi warga dari pelanggaran HAM oleh korporasi. Akibatnya, hak rakyat atas tanah, air, dan keberlangsungan hidup dirampas dengan kekerasan.

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis mencatat, konflik SDA dan agraria kian eskalatif. Pada tahun 2012 terjadi 232 konflik yang disertai kekerasan dan pelanggaran HAM di 98 kabupaten/kota di 22 provinsi. Dari jumlah itu, 69 persen melibatkan korporasi perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Ketiga, pelayanan publik semakin meninggalkan rakyat miskin. Ini terlihat, misalnya, dari rencana PT KAI menghapus kereta ekonomi dan menggantinya dengan kereta AC bertarif tak terjangkau rakyat miskin. Frekuensi kereta ekonomi dikurangi, rakyat miskin dipaksa berjubel mempertaruhkan keselamatannya. Sebelumnya, PT KAI mensterilkan stasiun dari pedagang kecil yang banyak berjualan di peron dan lahan milik stasiun. Ironisnya, pedagang bermodal besar justru dapat tempat istimewa di area stasiun.

Warga miskin kian sulit mengakses layanan kesehatan. Komnas Perlindungan Anak mencatat, setidaknya delapan bayi miskin meninggal setelah ditolak rumah sakit dan ratusan pasien miskin ditolak rumah sakit. Indonesia Corruption Watch pada 2010 menemukan, dari 986 pasien miskin pemegang Jamkesmas, Jamkesda, Gakin, dan SKTM di 19 rumah sakit di Jabodetabek, 70 persen mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan.

Di daerah, kondisinya lebih mengenaskan. Tempat pelayanan ada, tetapi tenaga medis dan obat tak ada. Kematian yang tak perlu terlalu sering terjadi. Kabar terbaru, 95 warga Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, meninggal karena busung lapar. Bahkan, seorang guru di Maybrat, Papua Barat, terpaksa membiarkan anaknya menderita gizi buruk. Untuk berobat, ia harus menempuh 12 jam perjalanan darat. Sementara tujuh bulan gajinya belum dibayar.

Bila layanan transportasi dan kesehatan saja sulit didapat, apalagi layanan tempat tinggal. Warga miskin mayoritas bekerja di sektor informal dan sulit mengakses layanan kredit pemilikan rumah. Bahkan di Depok, pemerintahnya membuat aturan yang mewajibkan pengembang membangun rumah dengan luas minimal yang hanya bisa diakses golongan kaya. Artinya, orang miskin dilarang tinggal di Depok.

Keempat, meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, termasuk perdagangan bayi. Tekanan ekonomi dan menyempitnya ruang hidup rakyat miskin lebih banyak diderita perempuan dan anak.

Politik Penjarahan

Setiap pemilu, rakyat seolah-olah menunjukkan kedaulatannya, memilih pemimpin dan para wakilnya. Namun, itu semua ritual belaka sebab de facto sistem politik RI adalah politik penjarahan yang tak mengenal kepentingan rakyat dan hanya menjadikan rakyat figuran. Disebut politik penjarahan karena partai berebut posisi bukan untuk kebijakan yang meningkatkan kualitas hidup rakyat, tetapi untuk memperbesar peluang menjarah kekayaan negara.

Hasilnya, sepertiga dari gubernur dan seperempat dari hampir 500 kepala daerah terseret kasus korupsi. Hal serupa terjadi pada pejabat publik dan pengurus partai. Sementara sumpah SBY menjadi yang terdepan dalam pemberantasan korupsi belum terbukti. Yang terjadi justru sebaliknya, SBY terbelenggu korupsi yang membelit partainya sendiri.

Akhir kata, judul tulisan ini rasanya kurang pas. Pada kenyataannya, rakyat dan SBY sudah dikudeta. Rakyat dikudeta dari kedaulatannya; SBY mengudeta kekuasaannya sendiri. Posisi SBY tetap presiden, tetapi ia banyak diam terhadap banyak kasus kekerasan dan penyelewengan kekuasaan oleh aparat negara dan korporasi yang meruntuhkan wibawa negara.

Sri Palupi ; Peneliti Institute for Ecosoc Rights

Sumber, Kompas, 14 April 2013

Meninggalkan Rakyat

noreply@blogger.com (chelluz) — Tue, 21 May 2013 07:34:00 +0000

Oleh Sri Palupi

Enggak level” adalah jawaban seorang direktur PT Kereta Api Indonesia yang saya terima melalui pesan singkat. Kala itu, saya bertanya mengapa direktur PT KAI tidak mau berdialog dengan para pedagang kecil yang diusir dari seluruh lahan stasiun. Mereka pun merasa diperlakukan tidak adil.

Sebagai pedagang kecil, mereka disingkirkan dari seluruh lahan stasiun. Namun, pemodal besar yang berdagang di area yang sama tak digusur, bahkan mendapat tempat istimewa. Padahal, para pedagang kecil membayar sewa kepada pihak stasiun hingga puluhan juta rupiah setahun.

Di mata PT KAI, besarnya sewa yang dibayar pedagang kecil enggak level jika dibandingkan dengan pedagang pemodal besar lain. Direktur PT KAI menyatakan, para pedagang menempati lahan stasiun dengan bayar sewa murah dan PT KAI tidak punya urusan dengan pedagang.

Sikap merasa rugi memberikan ruang hidup bagi rakyat, bukan monopoli PT KAI, tetapi merupakan konsekuensi dari arah kebijakan pemerintahan SBY yang cenderung meninggalkan rakyat.

Memeras rakyat

Penggusuran pedagang kecil dan pemberian tempat istimewa bagi pemodal besar dilakukan PT KAI dalam rangka melaksanakan perintah presiden. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penugasan kepada PT KAI untuk Menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pasal 4 menegaskan, pendanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian tak bersumber dari APBN dan APBD, tetapi dari dan diusahakan PT KAI. Konsekuensinya, PT KAI membebankan pembiayaan pembangunan infrastruktur dan operasional perkeretaapian kepada rakyat.

Rakyat dipaksa membayar tiket yang naik berlipat-lipat. Pedagang kecil diusir dari lahan stasiun. Perannya digantikan oleh pemodal besar. Kereta ekonomi yang tak memberikan keuntungan besar perlahan dihapus. Rakyat miskin dipaksa menggunakan kereta AC yang harga tiketnya empat kali lebih tinggi.

Bahkan, tukang ojek yang melayani penumpang di Stasiun Bojonggede dipaksa membayar retribusi Rp 100.000 per bulan. Retribusi akan dinaikkan menjadi Rp 250.000. Sungguh memalukan, negara yang ekonominya dipuji-puji asing ternyata membiayai pembangunan infrastrukturnya dengan memeras rakyat miskin.

Hampir di semua sektor kebijakan publik, kepentingan rakyat ditinggalkan. Mayoritas penduduk miskin berada di pedesaan yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Namun, sektor pertanian justru ditinggalkan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2010-2014), ketahanan pangan bukan lagi prioritas pembangunan. Karena itu, keran impor dibuka luas, subsidi bagi petani dihapus, anggaran untuk sektor pertanian berada pada urutan terbawah. Pada 2012, anggaran sektor pertanian jauh lebih kecil daripada sektor agama. Aliansi untuk Desa Sejahtera mencatat, anggaran untuk sektor pertanian Rp 18 triliun, sektor kelautan Rp 5 triliun, dan agama Rp 37 triliun.

Konversi lahan pertanian dibiarkan tanpa kendali. Laju konversi meningkat cepat, dari 110.000 hektar per tahun dalam rentang 1992-2002 menjadi 145.000 hektar per tahun dalam kurun 2002-2006, dan meningkat lagi menjadi 200.000 hektar per tahun dalam rentang 2007-2010. Lahan pertanian menyempit, sedang jumlah petani gurem dan buruh tani meningkat. Data BPS tahun 2009 menunjukkan, lahan sawah di Indonesia tinggal 8,06 juta hektar dan tegalan 12,28 juta hektar. Insentif bagi petani dalam bentuk bibit unggul, harga jual, pasar, penyuluhan, dan lainnya sulit didapatkan. Profesi sebagai petani kian ditinggalkan.

Nasib petani dan sektor pertanian di era Orde Baru tal ada bedanya dengan era Susilo Bambang Yudhoyono, sama-sama memperlakukan pertanian bukan sebagai perkara budaya yang sarat kearifan lokal, solidaritas, dan kerja sama, melainkan perkara bisnis yang individualis. Posisi petani tak lebih sebagai kuli di tanahnya sendiri. Bedanya, di zaman Orde Baru petani dipaksa tunduk kepada penguasa, di era SBY petani dipaksa tunduk kepada kuasa korporasi.

Benar pemerintahan SBY mencanangkan program revitalisasi pertanian. Namun, SBY memaknai revitalisasi sebagai gerakan meninggalkan komunitas petani dan memercayakan pengelolaan pertanian kepada korporasi. Itu tampak dari program food estate dan peningkatan produksi pangan berbasis korporasi (BUMN) yang dikembangkan pemerintahan SBY.

Meski petani terus dipaksa jadi kuli di lahan sendiri, anak-cucu mereka didorong jadi kuli di luar negeri. Namun, masih banyak petani yang punya harga diri. Di sejumlah daerah tumbuh gerakan petani untuk mengembalikan pertanian sebagai pilar budaya bangsa sekaligus melawan mentalitas kuli yang mewabah di negeri ini. Di Yogyakarta, misalnya, ada gerakan Joglo Tani yang memperjuangkan kebebasan petani untuk mengelola ekonomi dan berinteraksi dengan alam. Mereka menyediakan ruang dan lahan yang menjadi laboratorium alam tempat para siswa dari TK hingga mahasiswa, dan kelompok lainnya, belajar pertanian. Anak-anak dilatih bekerja, produktif, dan mandiri. Ini mengoreksi sistem pendidikan nasional yang mendidik anak bermental kuli.

Di Kabupaten Manggarai, NTT, gerakan ekopastoral untuk pertanian organik berhasil mengembalikan tradisi dodo (gotong royong), merehabilitasi lahan kritis, menyelamatkan mata air, melestarikan kayu lokal, dan menjadikan pertanian sebagai muatan lokal di sekolah SD sampai SMA.

Di Lampung, Serikat Tani Indonesia berhasil menemukan benih unggul ”Sertani”. Meski tak dilirik pemerintah, benih Sertani sudah ditanam petani di sejumlah daerah. Produktivitasnya terbukti jauh melebihi benih impor andalan pemerintah. Benih unggul Sertani tahan banjir dan kekeringan sehingga cocok merespons perubahan iklim.

Akhir kata, kekuatan rakyat yang bermodal kecil bisa jadi memang tidak level dengan kekuatan korporasi. Namun, meninggalkan kekuatan rakyat dalam membangun bangsa ini sama artinya dengan memilih jalan bunuh diri.

Sri Palupi

Peneliti Institute for Ecosoc Rights

Sumber : Opini Kompas cetak, 21 Mei 2013

Unduhlah E-Book "Darurat Pendidikan di Indonesia" 2012

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Mon, 11 Mar 2013 12:00:00 +0000

E-Book: DARURAT PENDIDIKAN: Sebuah Tinjauan Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Hak di Indonesia, 2012 by The-Institute-for-Ecosoc-Rights

Teman-teman sekalian, kami bangga bisa membantu Anda sekalian untuk memahami masalah pendidikan di Indonesia dari pendekatan hak asasi manusia. Kami sudah berjerihpayah selama lebih dari satu tahun selama tahun 2012 menekuni masalah pendidikan dan hak asasi manusia di Indonesia ini. Semoga Anda sekalian terbantu memegang teguh hak dasar kita ini demi kemajuan Indonesia.

Kami banyak belajar dari pengalaman kegigihan masyarakat Papua dari kabupaten Maybrat, sekalian miskin, terpelosok, jauh di dunia antah berantah, tapi sangat mengherankan mereka sangat tekun saling membantu untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka sampai di perguruan tinggi. Apalagi yang akan dapat Anda peroleh dari buku digital ini? Masih banyak euy ..

Dari kabupaten Lembata, kita juga dapat belajar bagaimana mereka tetap tidak putus asa memperjuangkan hak pendidikan anak-anak, sekalipun pemerintah setempat selama ini menelantarkan pelaksanaan pendidikan di pulau terpencil itu.

Tapi tahukah Anda bahwa dalam waktu dua periode jadi bupati, pak Winasa, mantan bupati kabupaten Jembrana yang pernah dipenjarakan juga itu .. bahwa prosentase alokasi dana pendidikan bisa mencapai 20 persen seperti diamanatkan oleh konstitusi?

Menarik, pokoknya. Anda tak akan kecewa mengunduh file PDF dari Scribd ini ..