The Institute for Ecosoc Rights

Percaya Diri Cara SBY

noreply@blogger.com (Chelluz Pahun) — Wed, 09 Nov 2011 09:06:00 +0000

Sri Palupi

Ilustrasi Kompas

Dalam pidatonya di Perancis, 2 November lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa persoalan yang terjadi di Eropa melibatkan adanya tren penurunan kepercayaan diri. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Eropa belajar percaya diri kepada Indonesia.

Menurut SBY, model demokrasi Indonesia yang merespons beragam aspirasi dari berbagai kalangan di Indonesia membuat Indonesia mampu menemukan kepercayaan diri untuk keluar dari krisis.
Pertanyaan saya, di manakah lokus kepercayaan diri yang dimaksudkan Presiden SBY? Saya yakin, kalaupun ada kepercayaan diri, lokusnya bukanlah pada pemerintahan SBY dan para elite sekarang. Sebab, pada para elite dan pemerintahan SBY yang sarat skandal bukan fenomena kepercayaan diri yang saya temukan, melainkan raibnya rasa malu.

Raibnya rasa malu

Apa yang disebut Presiden SBY sebagai demokrasi yang merespons aspirasi dari berbagai kalangan pada praktiknya adalah demokrasi uang yang responsif terhadap kepentingan para pejabat, pengusaha, dan elite politik. Demokrasi tak lebih sebagai alat untuk menjarah aset ekonomi dan anggaran negara.

Dalam sistem demokrasi seperti itu pemerintah bisa dengan mudah mengeluarkan ratusan triliun rupiah untuk menyubsidi korporasi dan perbankan yang bangkrut, tetapi terus merasa terbebani oleh subsidi bagi rakyat kecil meski nilainya jauh lebih kecil daripada subsidi untuk korporasi. Tidak heran kalau kesenjangan sosial di era pemerintahan SBY semakin merisaukan. Prakarsa mencatat, 40 orang terkaya di Indonesia memiliki aset setara dengan aset 60 juta penduduk paling miskin, dengan nilai sekitar Rp 680 triliun.

Apa yang disebut Presiden SBY sebagai kepercayaan diri sesungguhnya adalah raibnya rasa malu. Meskipun kebijakan pemerintah telah banyak berpihak pada kepentingan pejabat, pengusaha, dan elite politik, mereka tak pernah merasa cukup. Korupsi pun menjadi solusi. Hasil survei PERC Hongkong dan Transparansi Internasional Jerman, tahun 2010, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup se-Asia Pasifik. Indonesia juga masuk dalam daftar empat besar negara yang pebisnisnya punya hobi menyuap.
Maraknya korupsi di era pemerintahan SBY mengindikasikan korupsi bukan lagi kejahatan yang memalukan. Sistem pencitraan yang dijalankan pemerintahan SBY sudah dilengkapi dengan mekanisme untuk menutupi aib para koruptor. Terbukti banyak koruptor yang divonis bebas, yang terpilih jadi pejabat atau kepala daerah, dan kalaupun ada yang masuk penjara, mereka bisa dengan mudah mendapat remisi dan jalan-jalan ke luar negeri.

Sistem pencitraan yang mengikis budaya malu membuat pemerintahan SBY bukan hanya suka mengumbar janji, melainkan juga menyembunyikan masalah di belakang angka-angka statistik. Dalam lima tahun terakhir, pemerintahan SBY menaikkan anggaran belanja sangat besar dari Rp 400 triliun menjadi Rp 1.200 triliun. Namun apa hasilnya? Peringkat Indonesia dalam Indeks Pembangunan Pendidikan untuk Semua di tahun 2011 turun dari posisi ke-65 di tahun 2010 menjadi peringkat ke-69 dari 127 negara. Salah satunya disebabkan tingginya angka putus sekolah di jenjang sekolah dasar. Tercatat sebanyak 527.850 anak SD putus sekolah setiap tahunnya.

Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia juga merosot tajam, dari posisi ke-108 (dari 169 negara) menjadi peringkat ke-124 (dari 187 negara). Ironisnya, IPM Indonesia merosot justru di bidang pendidikan, yang mendapatkan kucuran dana paling besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bukan hanya IPM yang merosot, bahkan ada yang mulai menyebut Indonesia sebagai negara gelandangan karena Indonesia termasuk dalam lima negara dengan jumlah gelandangan terbanyak.

Krisis kepercayaan diri

Sistem pemerintahan korup dengan kebijakan yang bias ke kalangan atas telah melahirkan demikian banyak orang kaya baru di pusat dan daerah. Mereka ini cenderung menganut budaya komprador alias suka sekali dengan berbagai hal yang berbau luar negeri dan meninggalkan selera Indonesia. Ini bisa dilihat, salah satunya, dari maraknya bangunan berciri internasional dan hilangnya karakter lokal dalam banyak kota di Indonesia.

Tengoklah Surabaya, misalnya, yang membangun kawasan ”Singapore of Surabaya”, lengkap dengan rumah-rumah banglo berpagar tinggi dan patung singa putih yang menjadi ikonnya. Hal serupa ditemukan di kota-kota lain. Sungguh memilukan, bangsa sebesar Indonesia malah memilih bermimpi untuk menjadi seperti Singapura. Bukankah ini pertanda krisis kepercayaan diri? Mengapa bangsa sebesar Indonesia tidak bermimpi menjadi Indonesia?

Di tengah maraknya korupsi yang menciptakan krisis identitas dan kepercayaan diri, masih ada harapan untuk menjadi Indonesia, sebab masih banyak warga yang terus bekerja menggalang solidaritas dan memperjuangkan agar Indonesia tidak menjadi mitos. Sekarang ini bermunculan berbagai inisiatif yang dibuat komunitas-komunitas lokal untuk membangun kembali solidaritas dan kepercayaan diri sebagai bangsa.

Dalam komunitas tenaga kerja Indonesia, misalnya, yang oleh para pejabat di Kementerian Luar Negeri dipandang sebagai perusak citra Indonesia—dan oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dianggap sebagai kelompok menjijikkan karena meninggalkan anak-anak mereka demi bekerja di luar negeri—muncul berbagai inisiatif untuk memberdayakan komunitas dengan cara membangun organisasi, menumbuhkan koperasi, menghidupkan pasar desa, dan bahkan membuat sekolah bagi anak-anak TKI. Mereka bergotong-royong untuk meringankan beban warga desa yang terimpit kemiskinan.

Di kalangan petani muncul berbagai inisiatif untuk meningkatkan kepercayaan diri petani yang terus mendapatkan tekanan oleh maraknya produk impor. Bahkan ada petani yang, meskipun tidak lulus SD, punya kepercayaan diri untuk melakukan berbagai percobaan hingga berhasil mengembangkan benih unggul dari varietas lokal.

Di Papua, di mana sekolah-sekolah tingkat dasar ditelantarkan, muncul berbagai inisiatif untuk menjaga keberlangsungan proses belajar-mengajar. Bahkan ada kelompok guru SD di sana yang rela memotong gajinya sendiri untuk membayar guru honorer demi mengatasi kurangnya tenaga guru.
Akhir kata, di tengah raibnya rasa malu di kalangan pejabat dan elite politik, tetap masih ada secercah harapan yang ditularkan oleh warga yang terus bekerja menggalang solidaritas dan memperjuangkan agar Indonesia tak berubah jadi mitos. Inisiatif itu datang dari komunitas-komunitas lokal untuk membangun kembali solidaritas dan kepercayaan diri kita sebagai bangsa.

Sri Palupi Ketua Institute for Ecosoc Rights
Sumber Opini Kompas Cetak edisi Rabu 9 November 2011

Anu Beta Tubat: Pelajaran dari Maybrat

noreply@blogger.com (Chelluz Pahun) — Fri, 14 Oct 2011 15:16:00 +0000

Sejak pendidikan menjadi komoditi yang diperdagangkan dan lembaga pendidikan beralih fungsi dari lembaga sosial menjadi lembaga komersial, pendidikan – apalagi pendidikan bermutu – semakin jauh dari jangkauan kelompok miskin. Kian mahalnya biaya pendidikan membuat keluarga miskin seringkali harus menyerah betapapun anak-anak mereka berprestasi. Bahkan sekadar bermimpi dapat menyekolahkan anak hanya setingkat SMA saja mereka tak berani lagi. Anak-anak pun mereka paksa untuk menanggalkan mimpi sejak dini.

Ada anak lulusan SMP yang berprestasi – bahkan pernah mengikuti olimpiade sains di daerahnya – terpaksa menjadi TKI karena orang tua tak mampu lagi membiayai pendidikannya. Ada lagi anak dari keluarga miskin yang nekat mengikuti tes dan diterima di perguruan tinggi negeri terpaksa mengundurkan diri karena bapaknya yang hanya buruh tani tak mampu membiayai. Rasa frustasi mendorongnya lari ke luar negeri menjadi TKI.

Rupanya di negeri ini tengah berlangsung proses pemiskinan yang jauh lebih buruk dari yang kita bayangkan. Dulu meskipun miskin, orang tua dan anak-anak dari keluarga miskin masih berani bermimpi. Sebab dulu masih terbuka peluang bagi anak-anak keluarga miskin untuk mewujudkan mimpinya. Tidak heran kalau dulu banyak anak dari keluarga miskin berhasil meraih pendidikan tinggi. Tapi sekarang sekadar bermimpi bisa menyekolahkan anak sampai SMA saja mereka sudah tidak berani. Realitas di sekeliling mereka mengajarkan, anak-anak miskin yang nekat menerobos masuk ke jenjang SMA berakhir dengan putus sekolah.

Fenomena tidak biasa terkait kemiskinan dan akses atas pendidikan kami temukan di pedalaman Papua, tepatnya di Kabupaten Maybrat. Di kalangan masyarakat Papua, Maybrat dikenal sebagai daerah yang banyak warganya jadi sarjana. Bahkan tidak sedikit pejabat tinggi di kabupaten lain di Papua berasal dari Maybrat. Padahal kondisi warga di Kabupaten Maybrat ini sama miskinnya dengan warga di Kabupaten lain. Meskipun miskin, semangat masyarakat Maybrat untuk memperoleh pendidikan sangatlah tinggi. Bahkan pendidikan mereka tempatkan sebagai dasar sejak sebelum ada pemerintahan di Maybrat.

Apa yang membedakan Maybrat dengan masyarakat lain di Papua? Mengapa banyak sarjana dihasilkan dari daerah ini? Apa yang membuat masyarakat Maybrat punya animo tinggi terhadap pendidikan? Pertanyaan ini muncul ketika data yang kami kumpulkan dari keluarga miskin di kampung-kampung menunjukkan, banyak keluarga miskin di Maybrat menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke jenjang perguruan tinggi. Tidak sedikit anak dari keluarga miskin di daerah ini mampu menyelesaikan pendidikan tinggi. Bahkan tidak sedikit pula yang mengirimkan anak-anak mereka menempuh pendidikan tinggi di Jawa. Jawaban atas pertanyaan itu kami temukan dalam diskusi bersama komunitas-komunitas kampung di Kabupaten Maybrat. Meski berbeda kadarnya, ada semacam spirit gotong royong yang berlaku umum dan dipelihara oleh masyarakat kampung di Maybrat. Spirit gotong royong ini dalam bahasa setempat disebut “anu beta tubat”, yang artinya bersama kami mengangkat.

Diskusi pendidikan bersama warga kampung Seiya

Spirit anu beta tubat itulah yang rupanya menyatukan masyarakat Maybrat untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Ibarat lidi yang bila disatukan sulit untuk dipatahkan, demikian pula dengan kekuatan spirit anu beta tubat bagi keluarga-keluarga miskin di Maybrat. Betapapun miskin, mereka tidak menyerah dan bahkan gigih dalam memperjuangkan pendidikan anak-anak mereka sampai ke tingkat tinggi. Berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan mereka atasi bersama.

Spirit anu beta tubat ini semakin menguat setelah masyarakat sendiri memetik dan merasakan buahnya. Setelah melihat perubahan positif pada karakter anak-anak mereka yang mendapatkan pendidikan, para orang tua tidak ragu lagi mengirimkan anaknya ke sekolah. Terlebih setelah mereka melihat, anak-anak yang berpendidikan itu mudah memperoleh pekerjaan atau mendapatkan posisi di pemerintahan, masyarakat berlomba untuk menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke tingkat tinggi. Mereka bergotong royong membiayai pendidikan anak dan berjibaku bersama mengangkat anak-anak mereka agar dapat mengakses pendidikan yang lebih baik. Padahal dulu, untuk mengirimkan anak ke sekolah saja para orang tua harus didorong-dorong dan dipaksa-paksa. Kini, pendidikan mereka tempatkan sebagai prioritas dan spirit anu beta tubat menjadi kekuatan untuk mengatasi berbagai hambatan.

Kayu untuk guru

Spirit gotong royong untuk mengakses pendidikan itu bisa ditemukan di kampung-kampung dan di berbagai tingkatan pendidikan. Pada tingkatan sekolah dasar, spirit itu mewujud dalam upaya masyarakat untuk menjaga keberlangsungan pendidikan dasar di kampung mereka. Untuk membuat guru betah mengajar di kampung, misalnya, mereka bergotong royong membuatkan kebun untuk guru, membangun tempat tinggal guru, dan menyokong bahan makanan bagi guru yang baru ditempatkan di kampung mereka. Agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar, masyarakat juga bergotong yorong untuk membangun atau memperbaiki bangunan sekolah, membantu pengadaan mebel untuk sekolah, membayar gaji guru honorer, membeli buku-buku pelajaran untuk pegangan siswa, membantu membiayai pelaksanaan ujian dan lainnya.

Gotong royong ambil air untuk guru

Untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi, baik SMP atau SMA, kebanyakan anak kampung di daerah Maybrat harus keluar dari kampung mereka dan sekolah di kota kecamatan, di kecamatan lain, di kota kabupaten atau di kota provinsi. Mereka tinggal di asrama atau menumpang pada keluarga-keluarga di kota. Untuk bisa melanjutkan ke SMP atau SMA, orang tua harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Baru tingkat SMP saja orang tua sudah merasakan sulitnya membiayai pendidikan anak. Setiap bulan mereka harus mengirimkan uang tunai. Padahal penghasilan mereka sebagai petani tidaklah menentu.

Untuk mendukung para keluarga yang anak-anaknya menempuh pendidikan di tingkat SMP dan SMA, masyarakat kampung melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah membangun asrama atau rumah tinggal bersama bagi anak-anak yang bersekolah di kota. Setiap kampung bergotong royong membangun rumah tinggal atau asrama sendiri dan bersama pula membiayainya. Salah satu atau beberapa warga ditunjuk untuk mengurus asrama dan mengawasi anak-anak dalam belajar. Biasanya yang mendapatkan tanggung jawab mengurus asrama atau tempat tinggal bersama ini adalah warga yang tinggal di kota atau yang tinggal tak jauh dari sekolah. Sistem “asrama” atau “rumah tinggal bersama” ini sangat membantu para orang tua yang tidak memiliki keluarga di kota.

Sayur untuk guru

Air untuk guru

Pada tingkat perguruan tinggi, anu beta tubat diwujudkan dalam bentuk dukungan untuk meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung orang tua. Bagi orang tua yang anaknya masih bersekolah di SMP dan SMA, biaya pendidikan kebanyakan mereka sendiri yang menanggungnya. Sementara biaya hidup anak selama belajar di kota, dibantu oleh masyarakat kampung atau dibantu oleh keluarga yang tinggal di kota. Namun ketika anak-anak mereka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, orang tua mendapatkan dukungan biaya pendidikan dari masyarakat.

Bentuk dukungan yang diberikan masyarakat kampung bagi keluarga yang anaknya menempuh pendidikan tinggi bermacam-macam. Ada masyarakat kampung yang bergotong royong menanggung biaya pendaftaran, ada pula yang menanggung biaya pembelian sarana prasarana, seperti komputer, membantu membayar biaya skripsi, biaya wisuda, dan lainnya. Dukungan paling besar kebanyakan datang dari keluarga besar para orang tua masing-masing, baik dari pihak suami maupun istri. Keluarga besar bergotong royong untuk menanggung sebagian (besar) biaya pendidikan anak yang belajar di perguruan tinggi.

Spirit gotong royong itulah yang pada akhirnya memberi peluang bagi anak-anak keluarga miskin di Maybrat untuk mengakses pendidikan tinggi. Anak-anak yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi, akan menjadi kekuatan dan modal bagi masyarakat kampung dalam menjalankan dan memperkuat spirit anu beta tubat. Apalagi kalau anak-anak itu mendapatkan pekerjaan yang baik atau posisi di pemerintahan. Mereka punya tanggung jawab lebih dalam mengangkat anak-anak yang lain. Kalau tanggung jawab itu tidak mereka jalankan, masyarakat akan menempatkan mereka dalam barisan orang-orang yang tidak berguna.

Pesta perpisahan untuk guru

Meskipun kami baru sekilas mengenal masyarakat Maybrat, namun perjumpaan yang sekilas itu sungguh memberikan banyak pelajaran bagi kami yang tengah mendalami pendidikan dari sudut pandang hak asasi. Spirit anu beta tubat memberi inspirasi tentang bagaimana kemiskinan dan lemahnya akses kaum miskin atas pendidikan dapat diatasi. Di saat negara tidak lagi menempatkan pendidikan sebagai hak asasi dan karenanya pemerintah kurang serius dalam menjalankan komitmen untuk mewujudkan pendidikan bagi semua, masyarakat dapat bahu membahu mengembalikan pendidikan sebagai prioritas. Di saat negara kehilangan daya dalam memenuhi hak warga atas pendidikan, masyarakat dapat berjibaku untuk secara bersama mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa yang cerdas tidak akan dapat dicapai selama kaum miskin masih sulit mengakses pendidikan

Kami membayangkan akan banyaknya kemajuan yang bisa kita capai sebagai bangsa seandainya satu warga yang mampu secara ekonomi berkomitmen menyekolahkan satu anak keluarga miskin. Kami yakin, sumberdaya warga yang terbatas apabila disatukan akan menjadi kekuatan yang dapat mengembalikan bangsa ini sebagai bangsa yang punya masa depan. Masyarakat Maybrat di Papua Barat telah membuktikannya. ***

“Kalau Bukan Kami Siapa Lagi?”: Kisah Guru SD di Pedalaman

noreply@blogger.com (Chelluz Pahun) — Fri, 14 Oct 2011 15:02:00 +0000

Yang namanya guru mangkir, tidak menjalankan kewajibannya sebagai guru alias libur panjang tidak mengajar itu sudah jamak terjadi di sekolah dasar di Papua. Tidak heran kalau banyak anak lulusan SD di Papua tidak tahu membaca, menulis dan berhitung dengan baik. Di tengah fenomena guru mangkir, memang tidak mudah menemukan sosok guru yang bisa jadi panutan. Tapi bukan berarti di sana tidak ada lagi guru yang punya dedikasi terhadap profesinya. Meski sedikit jumlahnya, kita masih bisa temukan guru yang punya motivasi kuat menjadi guru bukan sekadar untuk mendapatkan pekerjaan tetapi demi mendidik anak-anak. Salah satu dari yang sedikit itu adalah Antonia Korain, guru sekaligus kepala sekolah SD di Kampung Mosun, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, Papua Barat.

Antonia Korain

Antonia Korain, 42 tahun, ibu tiga anak yang lahir dan besar di kampung Mosun ini sejak kecil memang sudah bercita-cita menjadi guru. Alasannya, sekolah di kampungnya kekurangan guru. Lebih dari itu, ia ingin menjadi guru bukan sekadar untuk mendidik anak-anak tetapi juga mendidik anak-anak supaya mau menjadi guru. “Bayangkan, kalau tidak ada lagi yang mau menjadi guru, akan jadi apa bangsa ini”, katanya.

Tekad kuatnya untuk menjadi guru itulah yang membuatnya menolak beasiswa untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA). Kesukaannya mengajar memantapkan pilihannya untuk melanjutkan ke Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Sebelum diangkat menjadi kepala sekolah SD pada tahun 2008, ia sudah 20 tahun mengajar di sekolah pedalaman.

Setelah membaca suka duka Antonia dalam menjalani profesinya sebagai guru SD di pedalaman, anda akan sependapat dengan kami, yaitu bahwa Antonia Korain adalah seorang guru istimewa. Simaklah kisahnya berikut ini.

Sulitnya Jadi Guru di Pedalaman

“Kehidupan guru di pedalaman sangat sulit. Saya sendiri merasakan bagaimana sulitnya jadi guru di pedalaman. Gaji dan fasilitas sangat minim, bahkan tidak mencukupi untuk hidup di pedalaman yang semuanya serba mahal. Bayangkan, untuk beli beras saja setiap bulan saya harus keluarkan Rp 300.000 untuk 40 kg beras. Padahal gaji saya hanya Rp 2 juta. Belum lagi gaji sering terlambat. Uang lauk pauk dan insentif sudah lama tidak kami terima.

Karena gaji tidak mencukupi, saya harus cari usaha lain. Salah satunya adalah berkebun. Dengan berkebun, selain menghemat pengeluaran juga menambah penghasilan. Suami saya yang petani, sehari-hari kerjanya berkebun dan juga berburu. Hasil buruan dijual untuk menambah penghasilan. Dengan gaji yang pas-pasan, saya dan keluarga hidup apa adanya, tidak bermimpi yang muluk-muluk.

Antonia Korain di depan murid

Di pedalaman tidak ada listrik dan tidak ada buku. Ini membuat guru kesulitan untuk menyiapkan bahan mengajar. Keinginan saya sendiri untuk menambah wawasan dalam mengajar terbentur oleh ketiadaan buku. Selain itu kerja kebun juga menyita waktu dan melelahkan. Untunglah pengalaman selama bertahun-tahun mengajar membantu saya untuk cepat menguasai materi pelajaran. Apalagi di sekolah saya bertugas mengajar anak-anak kelas 1-3, yang tidak bisa dilimpahkan pada guru-guru muda. Mengajar kelas 1-3 jauh lebih sulit daripada mengajar kelas 4-6. Makanya target saya dalam mengajar anak-anak kelas 1-3 tidak muluk. Asalkan murid saya sudah bisa membaca, saya sudah senang.

Saya memang hanya seorang guru SD dan suami saya petani. Tetapi saya punya cita-cita tinggi untuk masa depan anak-anak saya. Saya ingin anak-anak bisa sekolah sampai universitas. Terhadap anak tertua saya punya harapan, ia bisa melanjutkan kuliah di pertanian agar kelak bisa membantu masyarakat mengembangkan pertanian. Saya prihatin dengan masyarakat di sini yang bertani dengan cara tebang bakar. Terhadap anak kedua saya punya harapan, ia mau menjadi guru agar kelak bisa menggantikan saya mengajar anak-anak di kampung. Terhadap anak ketiga suami saya punya keinginan, ia bisa menjadi dokter atau pilot yang kelak bisa jadi kebanggaan masyarakat kampung.

Saya sendiri belum tahu bagaimana nanti membiayai anak-anak kuliah. Sebab kalau hanya mengandalkan gaji guru memang tidak mampu kami ini membiayai sekolah anak. Apalagi dua anak saya sekarang sudah SMA. Itulah mengapa kami mencari tambahan penghasilan. Hasil berkebun dan berburu yang membantu kami dalam membiayai sekolah anak.

Pengajar Sekaligus Pendidik

Sebagai guru, saya benar-benar prihatin dengan kondisi sekolah sekarang yang kualitasnya semakin merosot. Sekolah di jaman Belanda dulu mutunya justru lebih bagus dari sekolah di jaman sekarang. Dulu di jaman Belanda, guru tidak hanya berkewajiban mengajar tetapi juga mendidik. Sekarang ini tanggung jawab guru hanya sebatas mengajar.

Antonia Mengajar

Mengajar dan mendidik sangatlah berbeda. Bagi saya mengajar itu menyampaikan informasi atau pengetahuan, jadi siapa saja bisa mengajar. Sedangkan mendidik tidak semua orang bisa melakukannya. Sebab mendidik bukan hanya menyampaikan pengetahuan tetapi juga membuat anak bisa berkembang menjadi orang baik dan berkembang sesuai potensi yang dimilikinya.

Banyak sekolah sekarang yang guru-gurunya hanya tahu mengajar. Guru tidak lagi mau berpikir bagaimana membuat anak-anak tumbuh berkembang sesuai potensinya dan memiliki karakter. Tapi semua ini bukan semata kesalahan guru. Kebijakan pemerintah sendiri juga cenderung membatasi peran guru hanya sebatas mengajar. Pemerintah menghapus pendidikan untuk guru (SPG) dan membuat program sertifikasi guru. Dengan program sertifikasi ini tampaknya pemerintah hendak menggarisbawahi peran guru sebatas mengajar dan bukan mendidik. Padahal dengan sistem SPG dulu, guru-guru dididik untuk menjadi pengajar sekaligus pendidik.

Tidak Menguntungkan

Kebijakan pemerintah yang menghapus SPG dan menerapkan program sertifikasi tidak menguntungkan bagi sekolah di pedalaman. Dulu ketika masih ada SPG keadaan tidak separah seperti sekarang. Sejak SPG ditutup, kondisi tenaga guru kian memprihatinkan. Dengan hilangnya SPG, hilang pula kesempatan bagi sekolah pedalaman untuk memperoleh tenaga guru. Demikian juga dengan program sertifikasi, sangat sulit diakses oleh guru-guru di sekolah pedalaman. Guru di pedalaman sulit dapat kesempatan untuk sekolah lagi. Kalau mengajar di kota masih memungkinkan bagi guru untuk kuliah sambil mengajar. Tapi kalau di pedalaman jelas tidak mungkin.

Saya sendiri ada keinginan untuk melanjutkan kuliah. Harapan saya, dengan kuliah saya dapat meningkatkan kemampuan untuk mengajar. Tapi keinginan ini hanya sebatas keinginan. Sebab saya tidak tega meninggalkan sekolah untuk menempuh pendidikan di universitas. Sekolah di kampung saya kurang guru. Kalau saya tinggalkan, maka pendidikan anak-anak di kampung akan terlantar. Saya tidak ingin kampung saya seperti kampung-kampung lain yang pendidikan untuk anak-anaknya mandeg karena guru tidak ada di sekolah. Jadi sampai sekarang saya masih terpaku pada tugas, tidak sanggup lagi memikirkan bagaimana bisa melanjutkan sekolah. Padahal tanpa sekolah lagi, saya tidak bisa mendapatkan sertifikasi. Tanpa sertifikasi, nasib saya sebagai guru tidak akan ada perubahan, baik dalam hal kesejahteraan maupun dalam hal fasilitas.

Sekolah kayu

Kebijakan terkait ujian nasional (UN) saya rasakan juga tidak adil bagi sekolah di pedalaman. Sebenarnya ujian nasional dapat mendorong anak-anak untuk lebih giat belajar. Tapi kondisi sekolah di Papua yang sarana-prasarananya serba ketinggalan dan sangat terbatas, membuat para guru terdorong untuk melakukan kecurangan. Adanya ujian nasional akhirnya tidak membantu ketenangan proses belajar mengajar. Bayangkan saja, guru dan siswa di sini menjalani proses belajar mengajar dengan sarana seadanya tetapi dituntut utk memenuhi prasyarat kelulusan seperti halnya sekolah di kota. Kalau mau menjalankan ujian nasional, pemerintah perlu terlebih dahulu menstandarisasi kualitas dan ketersediaan guru serta sarana prasarana sekolah.

Pengorbanan Guru Pedalaman

Di saat banyak sekolah lain bermasalah di dalam pengelolaan dana BOS, sebagai kepala sekolah sejak awal saya memutuskan untuk mengelola dana BOS secara transparan. Semua guru tahu dana itu dipakai untuk apa saja. Sebab penggunaan dana BOS kami putuskan bersama. Saya dan para guru sudah bersepakat, selain untuk membeli perlengkapan belajar mengajar, dana BOS juga digunakan untuk pembelian buku pegangan guru. Karena dana terbatas, pembelian buku pegangan diprioritaskan untuk kelas atas. Buku pegangan untuk para siswa sampai sekarang belum bisa kami beli karena dananya tidak mencukupi.

Dana BOS lebih banyak dipakai untuk membiayai operasional sekolah, termasuk untuk membeli perlengkapan sekolah dan membayar gaji guru honorer. Kami menerima dana BOS setiap triwulan. Biasanya setelah terima dana BOS, saya belanja kebutuhan sekolah untuk jangka waktu lebih dari tiga bulan. Kalau ada kekurangan, kami gunakan uang pribadi dulu. Sebab kalau tidak belanja lebih dari tiga bulan, bisa-bisa bahan untuk mengajar sudah habis sementara dana BOS berikutnya belum cair. Kegiatan belajar mengajar bisa macet.

Dana BOS tidak mencukupi untuk membiayai operasional sekolah. Transportasi guru untuk keperluan dinas, misalnya, tidak tercakup dalam dana BOS, sehingga guru seringkali harus keluar uang sendiri bila ada keperluan dinas. Padahal transportasi di sini mahal sekali, sementara tidak ada fasilitas transportasi bagi guru SD.

Cukup banyak pengorbanan guru SD pedalaman terhadap kelangsungan proses belajar mengajar. Bahkan sebelum ada dana BOS kami para guru rela memotong gaji kami sendiri demi membayar guru honorer. Karena tenaga guru kurang dan para guru kewalahan, maka saya bersama para guru bersepakat untuk mempekerjakan guru honorer. Guru honorer itu kami bayar dengan cara memotong gaji kami sendiri sebagai kepala sekolah dan guru sebesar Rp 50.000 – 100.000 per bulan selama setahun dan ditambah dengan sumbangan dari orang tua murid. Setiap orang tua murid kami mintai sumbangan Rp 50.000 untuk membayar gaji guru honorer. Setelah ada dana BOS, gaji guru honorer kami ambilkan dari dana BOS.

Kalau Bukan Kami Siapa Lagi

Program sertifikasi menambah alasan bagi guru untuk pergi ke kota. Sekarang ini banyak guru yang melanjutkan kuliah untuk mengejar titel. Tapi sayangnya banyak guru kemudian tidak mau lagi ditempatkan di pedalaman. Sementara guru yang bertugas di pedalaman akhirnya juga lebih banyak pergi ke kota dan meninggalkan kewajiban mengajarnya.

Murid

Seperti yang sudah saya sampaikan, tidak mudah hidup sebagai guru di pedalaman. Itulah mengapa banyak guru lebih suka tinggal di kota. Tapi saya sendiri memilih untuk bertahan di pedalaman. Ada alasan kuat yang membuat saya bisa bertahan mengajar di sekolah pedalaman. Salah satunya adalah keberlangsungan pendidikan anak-anak di kampung. Saya berpikir, kalau saya yang orang asli pedalaman saja tidak mau berkorban untuk menjadi guru di pedalaman, lalu siapa lagi yang mau mendidik anak-anak kami. Lagipula orang tua saya yang asli dari kampung sini butuh perhatian saya. Mereka sudah tua dan tidak kuat lagi bekerja. Ini pula yang membuat saya tetap bertahan mengajar di kampung.

Yah begitulah kisah hidup saya sebagai guru SD di pedalaman. Semua serba terbatas. Saya sendiri bermimpi suatu saat nanti nasib guru akan berubah seperti yang terjadi di negara-negara lain. Konon khabarnya, di negara lain guru mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah, terutama guru SD. Konon katanya juga di negara lain peran guru SD dianggap sangat penting dalam sistem pendidikan. Peran penting guru SD bisa diibaratkan pandai besi yang dapat mengubah besi menjadi parang. Tapi di negara ini saya merasakan, guru – terlebih guru SD – benar-benar tidak dihargai.”

***

Gerakan PGSD

Setelah menuliskan kisah Antonia Korain, kami terpikir dan tergerak untuk membangun solidaritas, bukan hanya bagi sekolah dasar di pedalaman, tetapi juga bagi para guru SD yang memiliki dedikasi tinggi terhadap keberlangsungan pendidikan dasar di pedalaman. Untuk itu kami mengajak anda terlibat dalam Gerakan Peduli Guru dan Sekolah Dasar di Pedalaman (PGSD – Pedalaman). Gerakan ini ditujukan untuk memberikan dukungan dan solidaritas bagi kerja-kerja para guru SD yang tengah berupaya untuk menjaga keberlangsungan pendidikan dasar di daerah pedalaman. Solidaritas dan dukungan tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah buku untuk guru, buku untuk murid, alat peraga, sarana transportasi untuk guru, beasiswa untuk anak-anak guru, dan lainnya.

Adanya dukungan dan solidaritas bagi sekolah dasar di pedalaman diharapkan dapat meringankan beban para guru SD dalam menjaga keberlangsungan pendidikan dasar di pedalaman. Sementara dukungan dan solidaritas dalam bentuk beasiswa bagi anak guru SD di pedalaman diharapkan dapat menjadi suatu bentuk apresiasi terhadap para guru SD di pedalaman yang memiliki dedikasi tinggi terhadap profesinya dan telah banyak berkorban bagi keberlangsungan pendidikan dasar di daerah pedalaman, khususnya pedalaman Papua. Bila anda tergerak untuk terlibat dalam gerakan ini, silakan bergabung bersama kami.

Jakarta, 10 Oktober 2011

Tim Kerja

Gerakan Peduli Guru dan Sekolah Dasar di Pedalaman (PGSD – Pedalaman)

Sekretariat: Institute for Ecosoc Rights

Jl. Tebet Timur Dalam VI-C/17

Jakarta 12829

Telp/fax. 021-8304153

Email: ecosoc@cbn.net.id

Website: www.ecosocrights.blogspot.com

Nomor Rekening: 701066227 a/n Perkumpulan Institute for Ecosoc Rights, Bank Permata Cabang Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat

Kontak person: Sri Palupi (081319173650)

SURAT TERBUKA

noreply@blogger.com (Chelluz Pahun) — Tue, 04 Oct 2011 09:31:00 +0000

Untuk DIREKTUR SOEGENG SARJADI SCHOOL OF GOVERNMENT

Tentang

PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PEMBERIAN PENGHARGAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK ATAU AWARD ON GOOD GOVERNANCE DARI
SOEGENG SARJADI SCHOOL OF GOVERNMENT (SSSG)
Pada BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)

Kepada
Yth. Direktur Eksekutif
Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG)
Di Jakarta
Dengan hormat,
Sebagaimana diketahui, pada peringatan dua tahun peringatan Sekolah Kepemerintahan Soegeng Sarjadi (Soegeng Sarjadi School of Government) dan peringatan hari Konstitusi UUD 1945 ke-66 tanggal 18 Agustus 2011, Soegeng Sarjadi School of Government telah memberikan penghargaan tata kelola pemerintahan yang baik atau award on good governance pada lembaga BNP2TKI. Penghargaan yang diberikan pada BNP2TKI adalah penghargaan untuk kategori “memberikan respon publik yang cepat dan tercapainya akuntabilitas” (public responsiveness and accountability).

Kami sangat menyesalkan dan prihatin atas pemberian penghargaan kepada BNP2TKI. Kami menilai, Soegeng Sarjadi School of Government kurang cermat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja BNP2TKI. Selain itu kami juga menilai keputusan Soegeng Sarjadi School of Government untuk memberikan award pada BNP2TKI lebih banyak didasarkan pada pertimbangan aspek legal formal, dan mengabaikan akurasi data terkait kenyataan di lapangan berikut azas manfaat yang diterima para TKI sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap kinerja BNP2TKI dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi TKI.

Penghargaan itu sendiri melukai keadilan bagi para TKI yang menjadi korban akibat lemahnya kinerja BNP2TKI dalam perlindungan TKI. Terlebih penghargaan itu diberikan di saat para TKI tengah mempersoalkan kebijakan BNP2TKI yang tidak transparan dan merugikan demikian banyak TKI.

Berikut adalah argumen keprihatinan dan penyesalan kami atas diberikannya penghargaan tata kelola pemerintahan yang baik pada BNP2TKI:

1.BNP2TKI gagal dalam meningkatkan kinerja di dalam pengelolaan penempatan TKI ke luar negeri melalui mekanisme G to G, khususnya penempatan TKI ke Korea. Sampai sekarang BNP2TKI tidak juga membenahi sistem perekrutan TKI ke Korea yang tidak transparan dan eksploitatif terhadap TKI, meskipun sudah banyak kritik terhadap kinerja BNP2TKI. Sudah banyak pengaduan yang dilakukan TKI terkait percaloan dalam perekrutan TKI ke Korea, adanya jual beli jawaban test bahasa Korea, kecurangan sistematis dalam pelaksanaan test bahasa yang terus dibiarkan, dan tidak transparannya komponen biaya yang harus ditanggung TKI, di mana TKI dikenai biaya tinggi (sampai Rp 40 juta) tanpa tahu komponen biaya apa saja yang dibebankan pada mereka. Padahal biaya penempatan TKI lewat mekanisme G to G bisa ditekan kalau saja BNP2TKI transparan dalam mengelola penempatan TKI ke Korea. Tidak transparannya proses penempatan TKI dan lemahnya kinerja BNP2TKI dalam perlindungan TKI telah berdampak pada rendahnya kualitas/kemampuan TKI yang dikirim ke Korea dan tingginya beban biaya yang harus ditanggung TKI. Tidak sedikit TKI yang diberangkatkan ke Korea tanpa kemampuan berbahasa yang memadai sebagaimana dipersyaratkan oleh pihak Korea. Adanya BNP2TKI pada kenyataannya belum dirasakan membawa perubahan signifikan bagi perlindungan TKI.

2.Terkait pelayanan pemulangan TKI di terminal Selapajang, belum ada perubahan signifikan yang dibuat BNP2TKI dalam hal perlindungan bagi TKI yang pulang dari luar negeri melalui mekanisme terminal pendataan. TKI tetap membayar biaya transportasi jauh lebih mahal dari biaya transportasi bila tidak melalui terminal pendataan. Dalam perjalanan kembali ke daerah asal, TKI tetap dimintai uang pungutan oleh pihak travel, sementara pengaduan yang dibuat TKI pada BNP2TKI justru membuat TKI tersebut diteror oleh pihak-pihak yang tidak dikenal. TKI juga dipaksa membayar kurs lebih rendah dari yang berlaku di pasar ketika menukar valuta asing di terminal pendataan. TKI tetap dipungut biaya oleh portir, dan koper TKI bisa dengan mudah dibongkar dan dijarah isinya oleh pihak kargo yang melayani pengiriman barang-barang TKI. Hak TKI untuk bebas bergerak dan bebas dari diskriminasi tetap saja diabaikan. Pada akhirnya terminal pendataan di bawah pengelolaan BNP2TKI tetap menjadi terminal “teror dan eksploitasi” bagi para TKI sebagaimana yang selama ini terjadi dengan terminal 3. Sudah banyak pengaduan yang diberikan para TKI terkait lemahnya kinerja pelayanan di terminal pendataan, tetapi sampai sekarang belum ada respon perubahan dari BNP2TKI. Ada indikasi bahwa telah terjadi KKN dalam pengelolaan terminal pendataan, termasuk dalam pengurusan asuransi bagi TKI berkasus oleh lembaga yang ditunjuk BNP2TKI.

Terkait integritas lembaga pelayanan publik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2010 memberi nilai rendah terhadap layanan pemulangan TKI di Terminal Selapajang oleh BNP2TKI

3.Terkait kebijakan tentang kartu identitas TKI (KTKLN), BNP2TKI telah menyelewengkan kebijakan KTKLN. Ide dari kebijakan KTKLN yang dibuat Kemenakertrans itu sendiri pada dasarnya baik, yaitu memadukan seluruh proses pendataan terkait penempatan TKI dalam satu kartu identitas yang bisa diakses oleh pihak-pihak yang terkait perlindungan TKI, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun yang terjadi, pelaksanaan kebijakan terkait KTKLN telah diselewengkan oleh pihak-pihak di dalam BNP2TKI. KTKLN yang pembuatannya dibiayai oleh APBN dan seharusnya diberikan secara cuma-cuma pada TKI yang telah memenuhi persyaratan untuk berangkat ke luar negeri, ternyata dijadikan sebagai alat untuk memeras TKI oleh pihak-pihak di dalam BNP2TKI. Yang terjadi di lapangan, TKI harus membayar sampai jutaan rupiah untuk mendapatkan KTKLN. Lemahnya sosialisasi terkait kebijakan KTKLN telah merugikan demikian banyak TKI. Penyelewengan pelaksanaan KTKLN oleh pihak-pihak di dalam BNP2TKI telah menambah deret panjang proses eksploitasi terhadap TKI. Padahal TKI sendiri belum merasakan manfaat dari adanya KTKLN.

4.Terkait dengan sistem online, sistem online yang dibangun BNP2TKI semestinya bisa meningkatkan akuntabilitas layanan BNP2TKI dalam perlindungan TKI. Tetapi ironisnya, sistem online itu justru memunculkan ‘bisnis’ baru di kalangan BNP2TKI. Salah satu sistem online yang dijalankan BNP2TKI adalah sistem online untuk pengawasan pelatihan TKI yang dilaksanakan balai latihan kerja PJTKI (BLK LN PJTKI). Untuk mendapatkan fasilitas “diawasi” itu, PJTKI wajib membayar. Apa yang terjadi apabila anda diawasi tetapi anda harus membayar ke pihak yang mengawasi anda. Yang terjadi pada akhirnya siapapun yang membayar bisa mengatur apa-apa saja yang perlu diawasi karena dalam hal ini uang sangat berperan. Sistem online telah melegalkan pungutan liar.

Pungli terbaru terkait sistem online yang dijalankan BNP2TKI menimpa klinik laboratorium TKI. Medical centre yang selama ini memroses cek medis TKI dikenai pungutan tambahan sebesar Rp 25.000 oleh pihak BNP2TKI. BNP2TKI menutup sistem online hasil cek medis TKI yang dikelola GAMCA (GCC APPROVED MEDICAL CENTER ASSOCIATION), asosiasi klinik yang disahkan oleh negara di Timur Tengah dan meminta semua laboratorium klinik tersebut untuk melaporkan hasil cek medis TKI lewat sistem online HIPTEK (Himpunan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia), asosiasi klinik yang telah mendapatkan sertifikasi untuk memeriksa kesehatan TKI dengan penempatan di beberapa negara Asia. Hanya saja sistem online HIPTEK tidak gratis sebagaimana sistem online GAMCA . Satu online hasil cek medis TKI hanya bisa masuk sampai ke BNP2TKI apabila membayar Rp 25.000.

Ironis bahwa sistem online yang dijadikan dasar bagi Soegeng Sarjadi School of Government untuk menilai BNP2TKI sebagai lembaga yang mencapai akuntabilitas, pada kenyataannya sistem tersebut justru dijadikan alat untuk melakukan pungutan liar. Pada akhirnya sistem online menambah beban TKI karena pungutan liar yang dibayar PJTKI dan lembaga pemeriksa kesehatan TKI itu akan dibebankan pada TKI. Sistem online yang dijalankan BNP2TKI pada kenyataannya tidak identik dengan peningkatan akuntabilitas tetapi justru memperlemah akuntabilitas. Beban biaya yang ditanggung TKI meningkat tanpa disertai jaminan peningkatan layanan dalam hal pendidikan dan akurasi pemeriksaan medis.

5.Call centre sebagai layanan pengaduan yang dikampanyekan BNP2TKI, dalam pelaksanaannya hanya untuk politik pencitraan. Adanya call centre ini semakin menambah deret panjang kekecewaan para TKI terhadap kinerja BNP2TKI sebab selain tidak banyak berfungsi (karena sulit diakses TKI), dengan call centre BNP2TKI dinilai hendak membersihkan diri dari rendahnya kinerja dalam merespon kasus-kasus yang diadukan oleh TKI. Begitu banyak kasus TKI yang dilaporkan secara tertulis pada BNP2TKI dengan disertai bukti lengkap saja sampai sekarang tidak mendapat respon dari BNP2TKI, apalagi laporan yang hanya melalui telepon. Bahkan pihak di dalam BNP2TKI sendiri mengakui kalau sistem call centre ini lebih untuk meningkatkan citra. Dengan call centre BNP2TKI hanya akan menampung masalah tetapi miskin komitmen untuk menyelesaikannya. Sistem semacam ini hanya akan menambah frustasi di kalangan TKI yang berkasus dan semakin meningkatkan ketidakpercayaan publik pada lembaga pemerintah.

6.BNP2TKI telah membuat kebijakan yang bukan wewenangnya, salah satunya adalah melarang TKI mandiri untuk bekerja pada pengguna perorangan. BNP2TKI adalah lembaga pelaksana kebijakan dan bukan lembaga pembuat kebijakan. Dibuatnya kebijakan yang melarang TKI mandiri untuk bekerja pada pengguna perorangan telah merugikan para TKI yang tanpa bantuan PJTKI dan tanpa bantuan negara telah mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Kebijakan ini juga didasarkan pada anggapan keliru BNP2TKI bahwa bekerja ke luar negeri melalui PJTKI lebih terjamin perlindungannya daripada menjadi TKI mandiri. Padahal data menunjukkan, 60 persen lebih korban perdagangan orang dikirim oleh PJTKI resmi. Kalau sama-sama tidak terjamin perlindungannya, menjadi TKI mandiri merupakan pilihan lebih baik karena biayanya lebih murah.

7.Hasil pemeriksaan Semester II tahun 2010 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan masih lemahnya kinerja lembaga pelayanan publik di bidang perlindungan TKI, termasuk di dalamnya adalah kinerja BNP2TKI. BPK menilai, rekrutmen TKI belum didukung proses yang valid dan transparan sehingga tidak ada jaminan kepastian, keadilan dan perlindungan TKI. Evaluasi yang berkelanjutan terhadap data dan informasi masalah TKI tidak ditangani secara tuntas dan komprehensif, dan data penempatan TKI tidak akurat sehingga tidak membantu upaya perlindungan TKI di luar negeri

Berdasarkan catatan-catatan di atas, kami sekali lagi menyesalkan keputusan Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) untuk memberikan penghargaan pada BNP2TKI sebagai lembaga yang memberikan respon publik yang cepat dan yang mencapai akuntabilitas. Kami juga menyesalkan atas proses pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada informasi akurat tentang BNP2TKI. Pemberian penghargaan yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan data akurat terkait kenyataan sesungguhnya yang terjadi di lapangan dapat menyesatkan publik, memperlemah advokasi perlindunganTKI, merugikan TKI yang terus dieksploitasi, dan memperkuat politik pencitraan pemerintahan SBY.
Untuk itu, kami mendesak pihak Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) untuk meninjau kembali pemberian penghargaan pada BNP2TKI dan ke depan dapat lebih cermat lagi dalam mengambil keputusan terkait pemberian penghargaan pada lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam pelayanan publik.

Jakarta, 20 September 2011

Kami yang Prihatin

Masyarakat sipil yang terlibat dalam advokasi perlindungan TKI:
1. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
2. HRWG
3. Migrant Care
4. Jala PRT
5. Institute for Ecosoc Rights
6. Jaringan Advokasi Revisi Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI di

Luar Negeri (JARI – PPTKLN), yang beranggotakan:
1. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
2. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
3. ASPEK Indonesia
4. Serikat Pekerja Migran Indonesia (SPMI)
5. Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi (FSPSI Reformasi)
6. Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI)
7. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 92 (SBSI 92)
8. Koalisi Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong (KOTKIHO)
9. Biro Buruh Migran KASBI
10. Peduli Buruh Migran
11. Trade Union Rights Centre (TURC)
12. Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI)
13. Solidaritas Perempuan (SP)
14. LBH APIK Jakarta
15. Federasi APIK
16. Koalisi Perempuan untuk Keadilan Buruh Migran (KPKB)
17. Migrant Care
18. Jaringan Advokasi Nasional untuk Perlindungan PRT (JALA PRT)
19. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
20. Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender Indonesia (APPHGI)
21. Komnas Perempuan
22. Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3)
23. Relawan Kemanusiaan Buruh Migran Indonesia (REKAN BUMI)
24. Lembaga Penelitian SMERU
25. Forum Pemuda NTT Penggerak Keadilan dan Perdamaian (FORMADDA NTT)
26. Human Rights Working Group (HRWG)
27. K2NKSBSI
28. Institute for Ecosoc Rights

Kontak Person:
1. Jamal (SBMI): 082124896004
2. Akbar (HRWG): 0812 86356456
3. Anis (Migrant Care): 081574722874
4. Fida (JARI – PPTKLN): 081317270250
5. Palupi (Institute Ecosoc): 081319173650

Sekolah Dasar di Pedalaman Papua: Mereka Butuh Dukungan Kita

noreply@blogger.com (Chelluz Pahun) — Tue, 04 Oct 2011 08:15:00 +0000

Seorang guru SMA di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, terpaksa menghentikan pelajaran yang baru saja dimulainya. Sakit kepala berat tiba-tiba saja menyerangnya, setelah ia menunjuk beberapa muridnya untuk membaca. Segera ia tinggalkan kelas, masuk ke ruang guru dan menelan dua tablet obat sakit kepala. Ia begitu shock ketika menghadapi kenyataan, muridnya belum lancar membaca. Hari itu adalah hari pertamanya mengajar di Papua.

Kalau pada tingkat SMA saja masih ada murid yang belum lancar membaca, tentulah di tingkat SMP lebih banyak lagi siswa yang belum lancar membaca. Rupanya beban mengajar para guru SMP di Papua tidaklah ringan. Buruknya kondisi pelayanan pendidikan dasar di Papua memaksa mereka untuk mengambil sebagian besar tanggung jawab yang harusnya diemban oleh para guru SD, yaitu membuat anak-anak lancar membaca.

Beratnya beban guru membuat para guru SMP juga tidak tuntas dalam menyelesaikan masalah yang ditinggalkan para guru SD. Tidak ada pilihan bagi para guru SMP selain menyerahkan sisa masalah itu kepada guru SMA. Artinya, meskipun siswa di SMP-nya belum lancar membaca, mereka tetap saja melepaskan siswanya untuk melanjutkan pendidikan ke SMA.

Rendahnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan dasar memaksa para guru harus berbagi beban. Guru SD menyerahkan masalah untuk diselesaikan guru SMP dan guru SMP meneruskan masalah tersebut kepada guru SMA. Anda tentu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan sekolah dasar di Papua?

Ketika mengunjungi kampung-kampung di kabupaten Maybrat dan menyaksikan sendiri bagaimana kondisi sekolah dasar di sana, sulit bagi kami untuk percaya bahwa anak-anak yang tengah bersekolah SD di kampung-kampung itu benar-benar warga negara RI yang sudah 66 tahun merdeka. Sebab selain kibaran bendera merah putih yang sudah koyak dan pudar warnanya, kami tidak temukan tanda-tanda lain bahwa mereka itu adalah bagian dari Indonesia. Yang tampak menonjol dari kondisi sekolah SD di sana adalah fenomena bahwa sekolah mereka ditelantarkan. Padahal semangat para orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka sangat tinggi. Sayang, semangat ini tidak didukung oleh perhatian pemerintah terhadap kualitas layanan pendidikan dasar. Berikut adalah sedikit gambaran tentang kondisi sekolah dasar di kabupaten Maybrat.

SD di Kampung Seiya

Sekolah dasar di kampung ini sudah berjalan sejak 1952, bersamaan dengan berdirinya kampung Seiya. SD yang dibangun oleh Belanda ini biaya operasionalnya dulu juga disubsidi oleh Belanda. Sekolah ini menjadi satu-satunya sekolah dasar bagi lebih dari 134 KK dan 459 warga kampung Seiya. Warga di kampung ini mengaku, SD di kampung mereka sudah mencetak banyak lulusan yang menjadi sarjana.

Sayangnya kualitas pendidikan di SD ini semakin lama semakin merosot justru setelah berada dalam pengelolaan pemerintah RI. Sejak 2001 proses belajar mengajar di sekolah ini tersendat. Bahkan dari tahun 2005 sampai 2010 proses belajar mengajar praktis terhenti karena tidak ada guru. Hanya ada kepala sekolah yang merangkap sebagai guru. Guru yang hanya satu inipun sudah lama tidak hadir. Proses belajar mengajar macet dan siswanya terlantar. Sekitar 30 anak yang tengah menempuh pendidikan di SD itu akhirnya putus sekolah. Hanya ada tiga anak di kelas 6 yang masih terus bersekolah karena orang tua memindahkan mereka ke SD di kampung lain. Kondisi ini membuat kepala kampung mendatangi bupati, dinas pendidikan dan Uskup (kepala gereja setempat).

Pada tahun 2010 proses belajar mengajar di SD ini mulai berjalan kembali setelah seorang pastor (rohaniwan Katolik) sukarela menjadi kepala sekolah dan mengajar di sekolah itu bersama seorang guru honorer. Namun gaji guru honorer inipun tersendat. Enam bulan berturut-turut guru honorer mengajar tanpa gaji. Demi menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, masyarakat akhirnya bergotong royong mengumpulkan uang untuk membayar gaji guru honorer.

Selain ketiadaan guru, masalah lain yang dihadapi sekolah ini adalah ruang kelas dan buku. Rombongan belajarnya ada enam, tetapi ruang kelasnya hanya ada tiga. Jadi satu kelas dipakai untuk dua rombongan belajar. Kantor guru pun tidak ada. Selain itu juga tidak ada buku paket untuk siswa. Bahkan buku pegangan untuk guru pun tidak ada.

Kampung Seiya sendiri adalah kampung terjauh di distrik Mare, berjarak 30 Km dari kampung Sire. Jarak tempuh yang jauh dan minimnya sarana prasarana sekolah serta minimnya fasilitas untuk guru, membuat guru tidak betah mengajar di kampung ini. Ini yang membuat proses belajar mengajar di SD Seiya berjalan seadanya. Para orang tua di kampung ini merasa jadi korban pemerintah yang kurang memberikan perhatian terhadap pendidikan dasar. Ada orang tua yang mengaku anaknya baru bisa masuk SMP setelah berumur 15 tahun. Ketiadaan guru dan tersendatnya proses belajar mengajar membuat anaknya terlambat masuk SD. Setelah lulus SMP anaknya memutuskan untuk tidak melanjutkan ke SMA. Ia malu karena umurnya sudah lewat.

SD di Kampung Sun

Tahun 1999/2000 kampung Sun mulai berdiri dan sejak saat itu pula berdiri sekolah dasar darurat yang dibuat warga dari bilik bambu. Meski sudah dibangun sejak tahun 2000, namun proses belajar mengajar baru berjalan tahun 2001. Waktu itu hanya ada satu guru yang mengajar. Tapi kemudian guru ini dipindahkan. Tahun 2002-2008 pendidikan berjalan tersendat dan pada akhirnya mandeg karena tidak ada guru. Masyarakat kemudian pergi ke Sorong Selatan menghadap dinas pendidikan. Mereka bicara soal pendidikan di kampung mereka.

Pada tahun 2007 masyarakat berswadaya untuk membangun ruang kelas, mengganti bilik bambu menjadi bangunan permanen. Tahun 2008 bangunan sekolah berhasil diselesaikan. Setelah ruang kelas berdiri, masyarakat menghadap dinas pendidikan agar sekolah mereka diberi tenaga guru. Tahun 2009 ada tenaga guru yang ditempatkan di kampung ini.

Sebelum ada tenaga guru tetap, siswa di SD ini diajar oleh seorang warga kampung yang secara sukarela mengajar anak-anak. Tenaga sukarela ini mengajar dari tahun 2007 sampai 2009. Tahun 2009 guru sukarela ini berhenti mengajar karena diangkat PNS dan ditempatkan di kecamatan lain.

SD di kampung ini sebelumnya hanya menyelenggarakan pendidikan sampai kelas 3. Untuk melanjutkan ke kelas yang lebih tinggi mereka harus pergi ke SD induk yang yang ada di ibukota distrik. Namun sejak 2008/2009 SD ini mulai menyelenggarakan pendidikan untuk siswa kelas 4 dan 5. Kelas 6 baru dibuka pada tahun 2010.

Sekarang ada dua guru di SD ini. Satu guru merangkap sebagai kepala sekolah. Meski sudah ada dua guru tetap, tetapi proses belajar mengajar belum juga berjalan lancar. Kehadiran guru masih menjadi masalah. Warga mengaku, dalam satu tahun hanya 3-4 bulan saja guru hadir mengajar. Selebihnya, guru pergi ke kota dan meninggalkan sekolah, entah untuk urusan dinas atau urusan keluarga.

Selain kehadiran guru, buku juga jadi masalah. Buku paket untuk murid dan buku pegangan untuk guru sangat tidak memadai, baik dari segi kurikulum, keutuhan kondisi buku, maupun jumlahnya. Meski guru sering tidak hadir dan buku tidak cukup tersedia, tapi anehnya saat ujian nasional siswa di SD ini lulus 100 persen. Padahal anak-anak menghadapi ujian nasional tanpa persiapan belajar karena guru tidak ada, buku juga tidak ada. Guru baru datang beberapa hari menjelang pelaksanaan ujian. Masyarakat dibuat tidak mengerti dengan kelulusan yang 100 persen ini.

Rendahnya kualitas pendidikan dasar di sini membuat anak-anak dari kampung Sun yang melanjutkan SMP di kota (Sorong) seringkali merasa minder karena pelajaran mereka tertinggal jauh dari anak-anak kota. Rasa minder ini seringkali juga membuat anak-anak dari kampung ini memutuskan untuk meninggalkan sekolah. Mereka merasa kesulitan untuk mengejar ketertinggalan pelajaran dengan siswa yang bersekolah di kota. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat anak-anak kampung itu sebenarnya pintar. Tapi karena proses belajar mengajar di SD tidak lancar, akhirnya mereka yang jadi korban.

SD di Kampung Mosun

SD di kampung ini kondisinya lebih baik daripada SD di dua kampung pertama. Ada 4 tenaga guru yang mengajar di sana, terdiri dari kepala sekolah, dua guru tetap dan satu guru honorer. Kepala sekolah dan guru semuanya asli anak kampung setempat. Ruang kelas juga ada enam, jadi setiap rombongan belajar menempati satu ruang kelas.

Meski sudah ada 4 tenaga guru, tapi tetap saja guru dirasa kurang. Kepala sekolah sendiri mengajar tiga kelas (kelas 1,2, dan 3). Itulah mengapa ruangan di kelas 1,2, dan 3 dibuat tanpa sekat. Dengan cara demikian, guru bisa dengan mudah mengawasi dan pergi dari satu kelas ke kelas yang lain. Berbeda dengan dua SD yang terdahulu, kepala sekolah di SD ini lebih punya komitmen dan dedikasi terhadap pendidikan. Ini yang membuat kepala sekolah mengambil tanggung jawab untuk mengajar kelas 1,2, dan 3, yang menurutnya lebih butuh perhatian. Dengan mengambil tiga kelas pertama, kepala sekolah di SD ini punya target, siswa yang duduk di kelas 4 sudah lancar membaca.

Meskipun jumlah guru relatif mencukupi dibandingkan SD di dua kampung lainnya, bukan berarti tidak ada lagi masalah di SD ini. Seperti dua SD sebelumnya, SD di sini juga menghadapi kendala ketiadaan buku paket untuk para siswa. Sebenarnya ada dana BOS yang bisa dipakai untuk beli buku. Namun pada kenyataannya dana BOS tidak mencukupi untuk beli buku. Pemberian dana BOS itu sendiri tidak memperhitungkan besarnya transportasi untuk pembelian perlengkapan belajar mengajar. Padahal membeli perlengkapan itu harus ke kota dan biaya transportasinya mahal sekali. Sekali jalan Rp 350.000.

Guru SD tidak mendapatkan fasilitas transportasi yang memudahkannya dalam menjalankan tugas. Sementara dalam dana BOS juga tidak ada komponen untuk membiayai transportasi guru untuk keperluan dinas. Jadi kalau ada keperluan dinas di kabupaten, guru harus membiayai sendiri transportasinya.

Sebelum ada dana BOS, kepala sekolah, guru, dan masyarakat di kampung ini bergotong royong membayar guru honorer. Bahkan Kepala sekolah dan guru di SD ini secara sukarela menyerahkan gajinya Rp 50.000 – Rp 100.000 setiap bulan untuk membayar gaji guru honorer. Padahal gaji kepala sekolah hanya Rp 2 juta dan setelah dipotong macam-macam, setiap bulan gajinya tinggal tersisa Rp 1 juta untuk membiayai hidup keluarganya. Tingkat kesejahteraan guru SD sangat rendah. Selain gaji yang tidak mencukupi, sudah 11 bulan lebih guru belum terima jatah beras, uang lauk pauk dan insentif. Tidak heran kalau guru juga harus berkebun dan mencari tambahan penghasilan guna menutupi kekurangan. Fasilitas untuk tempat tinggal guru juga tidak ada. Para guru masih numpang tinggal pada warga.

SD di Kampung Konja

Sekolah Dasar di kampung ini sudah berjalan sejak tahun 1961. Hanya saja SD ini baru menyelenggarakan pendidikan untuk kelas 5 dan 6 tahun tahun 2005/2006. Sebelumnya hanya ada kelas 1 sampai kelas 4 karena sekolah ini statusnya masih SD basis, yang menyelenggarakan pendidikan hanya sampai kelas 4. Untuk melanjutkan ke kelas 5 dan 6 murid SD ini harus pergi ke SD induk yang ada di Ayawasi.

Sejauh ini proses belajar mengajar berjalan lancar karena tenaga guru lebih banyak daripada di SD lainnya. Ada enam guru – termasuk kepala sekolah – yang berstatus PNS. Selain guru tetap, ada juga guru relawan yang mengajar tanpa dibayar. Bahkan di sini ada guru relawan yang sudah 10 tahun mengajar. Guru yang mengajar di SD ini adalah juga warga kampung setempat. Karena itulah sekolah di sini tidak punya masalah dengan mangkirnya guru. Sebab para guru yang mengajar di sekolah ini punya komitmen dan dedikasi tinggi terhadap pendidikan di kampung mereka. Mereka punya prinsip, mengajar di sekolah kampung seperti membangun kampung sendiri.

Terkait dengan tenaga guru, masalah yang dihadapi SD di kampung ini bukanlah ketiadaan atau ketidakhadiran guru tetapi usia para guru yang sudah mendekati pensiun. Padahal sampai sekarang belum ada tenaga guru muda yang diharapkan dapat menggantikan mereka. Selain itu, fasilitas bagi para guru juga minim. Para guru belum punya rumah. Mereka masih tinggal menumpang di rumah-rumah warga. Kesejahteraan guru sangat rendah, sehingga guru terpaksa harus berkebun untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Sama seperti di SD lainnya, listrik tidak ada, demikian juga dengan buku-buku yang menunjang kelancaran belajar mengajar. Buku paket yang ada sudah kadaluwarsa, tidak sesuai lagi dengan kurikulum yang berlaku. Kurikulum sudah beberapa kali berubah, sementara buku pegangan guru dan buku paket untuk murid dari dulu belum juga diganti.

Relatif lancarnya proses belajar mengajar di sini tidak terlepas dari peran masyarakat yang aktif mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Dukungan masyarakat terhadap pendidikan dasar diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti swadaya menambah ruang kelas, pengadaan mebel (kursi dan bangku), pengadaan buku pelajaran untuk siswa, dan lainnya. Kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, bisa jadi proses belajar mengajar juga akan tersendat seperti yang terjadi pada SD di kampung lain, mengingat dana BOS tidak mencukupi untuk membiayai operasional sekolah.

Bayangkan saja pada tahun 2008 pemerintah memberikan bangku sekolah untuk SD di sini tanpa dilengkapi dengan kursi. Anak-anak pergi ke sekolah dengan membawa kursi sendiri. Kondisi ini membuat masyarakat bergotong royong membeli kursi untuk sekolah. Demikian juga dengan buku. Dengan dana BOS, sekolah hanya bisa membeli dua buku. Buku lainnya dibeli dari dana yang dikumpulkan oleh masyarakat. Bahkan pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah pun dibiayai oleh masyarakat. Untuk mendapatkan dana bagi sekolah di kampung mereka, masyarakat memutuskan untuk membuat lelang hasil buruan, menarik sumbangan sukarela dari warga masyarakat yang bukan orang tua murid, dan menarik sumbangan wajib dari para orang tua murid.

Solidaritas

Meski hanya sedikit yang kami paparkan, namun yang sedikit ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi sekolah dasar di pedalaman Papua. Sebab meskipun ragam masalah yang dihadapi sekolah-sekolah di pedalaman Papua berbeda-beda, namun perbedaan itu punya akar yang sama, yaitu miskinnya komitmen pemerintah terhadap kualitas pendidikan dasar di pedalaman. Semangat anak-anak untuk belajar dan animo masyarakat terhadap pendidikan seperti bertepuk sebelah tangan.

Kita tidak bisa menutup mata terhadap kondisi pendidikan dasar bagi anak-anak di daerah pedalaman. Anak-anak di pedalaman itu butuh dukungan dan solidaritas kita. Kita bisa berbuat sesuatu bagi mereka. Kami sendiri juga tidak akan menutup mata. Kami tengah berupaya melakukan sesuatu untuk mereka.

Bila anda punya usulan atau apapun yang bisa mendukung upaya kami dalam membantu mereka, jangan ragu untuk menghubungi kami via email: ecosoc@cbn.net.id atau via telepon/fax (021-8304153) atau datang langsung ke kantor kami (Institute for Ecosoc Rights, Jl. Tebet Timur Dalam VI-C/17 Jakarta 12820). Dukungan dalam bentuk buku (buku pelajaran dan buku bacaan), alat tulis dan alat peraga bisa dikirimkan langsung ke mitra kerja kami : Albertus Bambang Buntoro (SPVD) d/a Keuskupan Manokwari‐Sorong, Jln. Jenderal A. Yani No. 83, Kotak Pos 183 Sorong 98413 Papua Barat. ***

Kepala Ruyati, Kepala Kita

noreply@blogger.com (Chelluz Pahun) — Sat, 02 Jul 2011 03:05:00 +0000

Sri Palupi

Terkait hukuman pancung yang telah dijalani Ruyati, respons Presiden Yudhoyono dan para menteri kompak dan seragam. Semua menegaskan, pemerintah sudah berbuat maksimal. Hukuman pancung tidak dapat dielakkan karena ketiadaan maaf dari keluarga majikan.

Dengan argumen ini pemerintah meletakkan persoalan Ruyati sebagai persoalan personal Ruyati dengan keluarga majikan, dan negara tak bisa campur tangan. Presiden lupa bertanya di manakah negara saat Ruyati dianiaya majikan hingga ia terpaksa membunuh. Di manakah negara ketika Ruyati dijual PJTKI yang memalsukan umurnya agar ia bisa lolos ke Arab Saudi.

Dengan mengangkat pertanyaan itu kita bisa melihat betapa persoalan Ruyati adalah persoalan struktural yang melibatkan kejahatan negara. Bukan hanya pihak Arab Saudi yang memancung kepala Ruyati, melainkan Pemerintah Indonesia-lah yang pertama-tama mengirimkan Ruyati kepada algojo. Bukan hanya kepala Ruyati yang dipenggal, kita sebagai bangsa pun sudah kehilangan ”kepala”.

Negeri algojo

Dari mempelajari dokumen investigasi lembaga-lembaga internasional, saya menilai bahwa Arab Saudi termasuk negara yang sebenarnya tidak layak untuk menjadi negara tujuan TKI. Seperti Malaysia, Arab Saudi dikenal sebagai negara yang melegalkan perbudakan dan termasuk yang paling buruk dalam perlakuan terhadap buruh migran.

Arab Saudi memberlakukan sistem sponsor dalam perekrutan buruh migran. Buruh migran datang ke Arab Saudi atas undangan majikan yang bertindak sebagai sponsor. Sebagai sponsor, majikan punya hak penuh atas hidup matinya buruh migran. Buruh migran tidak bisa pindah majikan atau pindah kerja tanpa izin tertulis dari sponsor. Bahkan, buruh migran tidak bisa kembali ke negara asal tanpa izin tertulis dari sponsor. Nasib buruh migran sangat bergantung pada belas kasih majikan.

Sistem sponsor ini memungkinkan majikan jahat untuk sepenuhnya mengontrol dan mengeksploitasi buruh migran. Dampaknya adalah serangkaian pelanggaran HAM yang diderita para buruh migran di Arab Saudi dalam bentuk penahanan paspor oleh majikan, pembatasan kebebasan bergerak, ketiadaan peluang untuk pindah kerja atau berganti majikan, gaji tidak dibayarkan atau tidak sesuai kontrak, berbagai tindak kekerasan, dan ketiadaan akses untuk memperoleh keadilan.

Buruh migran yang tidak tahan dengan kondisi eksploitatif itu cenderung memilih untuk lari dari majikan dan menjadi buruh migran tak berdokumen. Agence France-Presse (AFP) mencatat, di Jeddah saja setiap bulan terdapat sedikitnya 200 buruh migran yang ditangkap karena lari dari majikan. Mereka yang ditangkap ini sering kali kehilangan hak untuk membela diri dan juga tidak mendapatkan akses ke konsulat atau kedutaan negara asal.

Mereka yang berhasil lari ke konsulat atau kedutaan pun condong akan dikembalikan lagi kepada sponsor. Mereka yang ditangkap itu sering kali ditahan tanpa tahu apa yang dituduhkan, dipaksa menandatangani pengakuan yang ditulis dalam bahasa Arab yang tidak mereka mengerti, ditahan dalam waktu lama, dan mendapat perlakuan sewenang-wenang.

Saya tidak yakin kita masih mengingat kasus Siti Zaenab binti Duhri Rupa, TKI yang dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi karena membunuh majikannya. Ia dijatuhi hukuman mati tanpa ada pendampingan hukum. Bahkan, KBRI dan pengacara dari pihak keluarga juga tak diizinkan mengunjunginya di penjara.

Dalam sistem eksploitatif seperti itu, masihkah kita menempatkan kasus Ruyati sebagai kejahatan personal dan karena itu Presiden bisa dengan lantang mengatakan supremasi hukum di atas segalanya?

Pemerintahan algojo

Meskipun Presiden Yudhoyono menegaskan bahwa supremasi hukum di atas segalanya, dalam instruksi yang diberikan Presiden terkait penanganan TKI di luar negeri tidak saya temukan adanya instruksi untuk penegakan hukum di dalam negeri. Padahal, ada lebih dari 30 peraturan perundang-undangan terkait perlindungan TKI yang selama ini tidak dijalankan.

Salah satunya adalah Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Dalam Ayat (1) ditegaskan, penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Meski aturannya sudah jelas, toh pemerintah selama ini menolak usulan untuk menghentikan penempatan TKI ke Arab Saudi dan negara pelanggar HAM lain.

Di mana supremasi hukum yang diagung-agungkan Presiden Yudhoyono ketika pemerintah sendiri telah melanggar hukum dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan TKI ke Arab Saudi, negara-negara Timur Tengah, dan negara-negara lain. Padahal, negara-negara itu tidak memiliki perjanjian tertulis dengan Pemerintah RI dan jelas-jelas melegalkan perbudakan.

Dalam instruksinya, Presiden juga tidak menyinggung soal ratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya, ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Padahal, pemerintah sudah berjanji untuk melakukan ratifikasi konvensi yang urgen bagi peningkatan perlindungan TKI.

Saya juga tidak menemukan instruksi presiden untuk revisi sesegera mungkin UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Padahal, UU inilah yang menjadi sumber bencana dalam penanganan TKI karena menyerahkan urusan vital perlindungan TKI kepada PJTKI.

DPR sendiri sudah mengagendakan revisi UU No 39 Tahun 2004. Namun, tarik-menarik kepentingan antarlembaga pemerintah serta antara partai, lembaga pemerintah, dan PJTKI telah membuat kinerja DPR lemah dan keberpihakannya pada kepentingan perlindungan TKI diragukan. Sebab, bisnis perdagangan orang dengan modus penempatan TKI sungguh menggiurkan dan melibatkan banyak oknum di lembaga pemerintah, partai, dan DPR.

Tarik-menarik kepentingan ini membuktikan, kelemahan dan derita mereka (TKI) sesungguhnya adalah rezeki kita. Tidak mengherankan kalau kasus Ruyati direspons sebagai kejahatan personal. Sebab, meletakkan perkara Ruyati dalam koridor struktural akan menguak kejahatan pemerintah yang telah menjadi algojo bagi anak-anak bangsanya sendiri. Ketidakhadiran negara dalam banyak kasus TKI menegaskan, kita adalah bangsa tanpa kepala.

Sri Palupi Ketua Institute for Ecosoc Rights

Sumber

Opini : Kompas, Edisi, 1 Juli 2011

PENDIDIKAN

noreply@blogger.com (Chelluz Pahun) — Fri, 24 Jun 2011 03:03:00 +0000

Sekolah Tanpa Ruang Belajar

Oleh Acep Iwan Saidi

Di SD terjadi contek massal. Di SMP-SMA siswa acap berkelahi. Di perguruan tinggi mahasiswa kerap tawuran. Itulah potret muram sekolah kita.

Mengapa itu terjadi? Menurut hemat saya, salah satu sumber utama persoalan sekolah kita adalah kegagapan menyikapi dan melaksanakan sistem pendidikan modern yang diadopsi dari Barat. Dahulu, saat sistem modern ini mulai dipakai, sejarah mencatatnya sebagai titik awal pencerahan. Kini rupanya kita harus meninjau ulang. Bukankah modernisme sendiri kini banyak dipertanyakan? Saya ingin mulai dari tata kelola ruang kelas.

Desain modernisme

Berbeda dengan cara belajar tradisional yang umum berlangsung informal, seperti di pondok pesantren di desa-desa hingga kini, ruang belajar modern ditata khusus: siswa duduk rapi di atas bangku yang berjejer menghadap guru di depan ruang. Desain itu kiranya bisa dibaca sebagai metafora modernisme: progresif menatap ke depan.

Adolf Loos dalam Ornament and Crime mengatakan, ornamen sebagai ciri tradisi pada arsitektur adalah kriminal, siswa dipatok meraih kebaruan dari masa depan. Di samping itu, beranalogi pada strukturalisme Ferdinand de Saussure, tatanan ini juga menciptakan pasangan berlawanan, oposisi biner. Guru ordinat dan siswa subordinat. Guru adalah pembaru, pusat kuasa yang memiliki kebenaran final.

Tak berhenti sampai di situ. Dalam perkembangannya, bangku belajar yang awalnya didesain untuk tiga siswa bahkan lebih kian menyempit. Di perguruan tinggi mahasiswa malah duduk sendiri di sebuah kursi, tiada lagi meja. Kolektivitas yang di dalamnya terbangun komunikasi rasa antarsesama teman kiri-kanan terus dikikis. Siswa dan mahasiswa dituntut kian mengembangkan sikap individualistis.

Sejalan dengan itu, suasana belajar harus pula selalu tenang. Riuh di kelas adalah penanda kacau kelas. Kecuali suara guru, suara lain harus diminimalkan. Kebiasaan membaca buku bersuara harus dihentikan. Dari sinilah lantas dikenal kebiasaan membaca dalam hati.

Tatanan ruang dan suasana belajar demikian membuat hubungan guru-murid mekanis. Guru dan murid berada dalam mesin struktur: hanya mereka yang mengikuti permainan ini yang berhasil. Buktinya siswa yang mampu dengan cepat menangkap pengetahuan adalah siswa yang taat pada peraturan dan guru. Di kota besar dan di sekolah favorit yang didukung fasilitas memadai bisa disaksikan betapa banyak siswa pintar dan mampu menembus kompetisi berbagai disiplin ilmu di tingkat dunia. Mereka umumnya siswa taat.

Barangkali itu bisa dilihat sebagai aspek positif. Namun, di balik itu terlupakan satu hal besar: tertanggalkannya nilai-nilai positif kolektivitas sebagai roh yang mencipta dan menggerakkan perilaku masyarakat kita. Karakter kita tak berpijak pada kekuatan rasio, melainkan justru pada kecerdasan emosi yang dibangun dengan guyub.

Karena itu, saat hal ini ditanggalkan, yang muncul adalah individu pandai, tapi tak berkarakter. Sekolah sangat produktif menghasilkan lulusan brilian, tapi mereka selesai saat terjun ke masyarakat. Mereka akan jadi pekerja dan sebagian yang pandai bekerja di perusahaan asing yang beroperasi di sini.

Lebih parah

Kegagapan kita pada sistem pendidikan modern lebih parah ketika sekolah diharuskan juga mengajarkan moral. Lihatlah, pendidikan moral (Pancasila) juga dimodernisasi. Ia jadi bidang studi yang matematis. Moralitas dikuantifikasi melalui angka dan nilai mutu pada akhir tahun.

Ironisnya pendidikan moral menjadi demikian mudah sebab hafalan belaka. Soal ujian moral yang berupa pilihan ganda mudah dijawab karena biasanya pilihan terpanjang adalah jawabannya: di negeri ini moral sering dijelaskan berpanjang-panjang.

Karena moral diukur secara matematis, kita lantas salah kaprah terhadap nilai kolektif sebagai fondasi karakter bangsa seperti disinggung tadi. Kolektivitas direnggut dari nilai positif hubungan kemanusiaan: ia justru didekatkan pada rasionalitas. Akibatnya, jika di sekolah seorang teman berselisih dengan seseorang dari sekolah lain, siswa satu sekolah membelanya. Terjadilah tawuran antarsekolah.

Contek massal yang disarankan seorang guru di SDN Gadel, Surabaya, Jawa Timur, terjadi dalam situasi psikologis yang mirip. Guru merasa harus menyuruh murid pintar memberi contekan kepada temannya agar perolehan nilai (angka) kolektif menjadi tinggi. Moralitas kolektif lagi-lagi diukur matematis, diabdikan pada angka.

Barangkali inilah yang ingin dicapai kurikulum berbasis kompetensi, sesuatu yang kering dari moralitas sebagai perilaku (bukan angka). Kurikulum ini menjadikan sekolah bukan sebagai ruang belajar, yakni menjadikan siswa individu yang lebih baik, melainkan untuk menciptakan kecanggihan berpikir semata.

Jika begitu terus, kita tak bisa berharap sekolah melahirkan manusia berkarakter. Harus dipikirkan kurikulum berbasis budaya. Pendidikan harus diletakkan dalam kebudayaan sebagai ”ibunya” sehingga peserta didik dapat memahami dirinya sebagai individu dalam masyarakat berbangsa yang berkarakter. Ini berarti modernisme pendidikan harus dipertanyakan bahkan mulai dari desain dan tatanan ruang kelasnya!

Acep Iwan Saidi Dosen Pascasarjana ITB; Ketua Forum Studi Kebudayaan Seni Rupa ITB
(Kompas, 24 Juni 2011)

DERITA TKI

noreply@blogger.com (Chelluz Pahun) — Fri, 24 Jun 2011 02:54:00 +0000

Ketika Pemerintah Tak Bisa Diandalkan

Oleh Runik Sri Astuti

Ketika Ruyati membunuh majikannya, Pemerintah Arab Saudi dengan tegas menjatuhkan hukuman mati. Namun, ketika tenaga kerja Indonesia yang diperlakukan buruk oleh majikan, pemimpin bangsa ini asyik berwacana dan berpidato. Mereka tega membiarkan pekerja dan keluarganya berjuang sendiri.

Lebih dari setahun Sri pergi menghadap Sang Khalik. Namun, Yanto, suaminya, belum juga mampu melupakan peristiwa kelabu yang mengiringi kepergian ibunda dari tiga anaknya itu. Luka di hatinya teramat dalam sehingga sulit menghapus kenangan pahit saat ia harus berjuang sendiri menuntut keadilan.

Sri adalah tenaga kerja wanita (TKW) asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur, yang berangkat Agustus 2009. Pekerja rumah tangga (PRT) ini tewas dibunuh majikannya dengan tuduhan berbuat kriminal. Ia meninggal pada 1 Januari 2010, tetapi keluarga baru mendapat kabar pada 26 Maret 2010.

Alih-alih mendapat pembelaan dari Pemerintah Indonesia, diuruskan jenazahnya saja tidak. Yanto berusaha sendiri memulangkan jenazah istrinya yang tertahan selama enam bulan pada 29 Juni 2010. Ia juga berhasil menuntut keadilan sehingga majikan laki-laki dihukum mati dan istri majikannya dipenjara.

Tidak terbilang berapa besar biaya, pikiran, dan tenaga yang dihabiskan, apalagi harus menyewa jasa pengacara untuk membantu selama persidangan di Arab Saudi. Dengan keterbatasan pengetahuan, uang, dan kekuasaan, terbayang bagaimana sulitnya perjuangan Yanto. Karena itu, pantas jika ia kesal terhadap pemerintah yang memiliki segalanya, tetapi tak berbuat apa-apa.

”Pemerintah kita sangat lamban, benar-benar mengecewakan. Tidak punya inisiatif, harus menunggu ada kejadian, baru melakukan tindakan. Mereka ini benar-benar tidak bisa diharapkan. Kalau bukan rakyat sendiri yang berusaha, tidak akan bisa,” katanya, Selasa (21/6).

Perjuangan yang tidak kalah hebat juga dilakukan oleh Bejo, suami Susianti, TKW asal Kabupaten Madiun yang bekerja di kota Abha, Arab Saudi. Hampir tiga tahun ayahanda Edi Santosa (6) ini mencari kejelasan nasib istrinya yang ditahan majikan sejak keberangkatannya pada 31 Desember 2007.

Susianti tak hanya tidak bisa pulang, tetapi juga tidak digaji selama bekerja. Kini, perempuan 25 tahun itu berstatus pekerja ilegal setelah masa kontrak kerjanya habis pada 31 Desember 2009. Jangankan pulang, keluar rumah majikan pun ia tak berani, takut ditangkap polisi.

”Katanya jika tidak ada halangan, istri saya dijanjikan pulang tanggal 20 Arab atau sekitar 4 Juli 2011. Semoga kali ini istri saya benar pulang. Jangan seperti sebelumnya, janji-janji pemulangan itu tidak pernah ditepati,” ujar Bejo di rumahnya.

Petani ini bercerita, istrinya berangkat melalui PJTKI di Jakarta, PT Sabrina Pramitha. Sesuai kontrak, Susianti dibeli sebagai budak oleh Saad Muhammad al-Syahroni. Namun, dalam perjalanannya, dia dipekerjakan di rumah adik Saad bernama Sofiah.

Tahun pertama bekerja, Susi tak bisa dikontak. Kiriman surat juga tak sampai. Saat itulah Bejo mulai gelisah dan mencari tahu lewat perusahaan. Bejo nekat ke Jakarta dengan modal uang Rp 3,5 juta hasil menjual sapinya. Namun, tanggapan yang didapat sungguh mengecewakan.

Tak mau menyerah, Bejo mengadu kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Apes, pengaduan Bejo hanya dicatat pada selembar kertas dan diminta bersabar karena ada ribuan TKI bermasalah yang lebih dulu mengadu.

Akhirnya, satu tahun berlalu tanpa kabar. Bejo nekat kembali ke Jakarta pada November 2010 dengan modal uang hasil menjual sapi milik keluarga mertua. Akan tetapi, uang Rp 4 juta itu pun habis tanpa hasil kecuali selembar formulir laporan yang kembali Bejo dapatkan dari petugas di BNP2TKI.

Sampai sekarang sudah empat sapi atau sekitar Rp 20 juta dihabiskan untuk mencari kejelasan nasib istrinya. Selama itu belum pernah sepeser uang pun terkirim dari Arab Saudi. Jangankan dapat rezeki, semua uangnya ludes, bahkan ia harus berutang.

Meminta bantuan ke lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga sudah dilakukan, tetapi belum membuahkan hasil. Setelah usaha ke sana-sini, Bejo berhasil menghubungi istrinya pada 2009. Namun, bukannya merasa lega karena mengetahui keadaan Susi baik, Bejo malah sedih. Pasalnya, Susi tak bisa pulang karena gajinya masih ditahan. Setelah negosiasi dengan majikan, disepakati Susi dibayar 600 riyal (sekitar Rp 1, 4 juta) per bulan dari kontrak 800 riyal per bulan.

Setelah semua pengorbanan yang mereka lalui, Minggu (19/6), istrinya mengabarkan gajinya belum cair, bahkan diserahkan oleh majikannya kepada polisi. Alasannya, polisi akan memberikan uang itu kepada Susi setelah ia mengurus dokumen resmi. Alamak, masalah apa lagi ini?

Yanto dan Bejo hanya contoh kecil perjuangan keluarga pahlawan devisa ini demi menyelamatkan nyawa yang berada di ujung petaka serta mencari keadilan. Di negeri penghasil buruh migran ini terdapat ribuan, bahkan jutaan, keluarga yang melakukan perjuangan serupa.

Lily Pujiati, koordinator Peduli Buruh Migran, sebuah LSM advokasi hukum dan kesehatan buruh migran, mengatakan, hampir setiap hari pihaknya menerima pengaduan dari buruh migran atau keluarganya. Dalam sebulan ada lebih dari 30 kasus. Terbanyak masalah penyiksaan, gaji tidak dibayar, dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh majikan.

Pada hampir semua kasus, buruh migran dan keluarganya berjuang sendiri mencari keadilan. Peran pemerintah hampir tidak terasa. (sumber Kompas, 23 Juni 2011)

Realitas Ruyati di Balik Pidato SBY

noreply@blogger.com (Chelluz Pahun) — Fri, 24 Jun 2011 02:50:00 +0000

Oleh Anis Hidayah

Belum luruh sepenuhnya dalam pendengaran kita, delegasi Indonesia yang dipimpin Ketua BNP2TKI mengklaim adanya kesepahaman untuk perlindungan dengan Pemerintah Arab Saudi, datang kabar duka dari ”Negeri Onta” itu. Pada 18 Juni 2011, masyarakat Indonesia dikejutkan kabar eksekusi mati Ruyati binti Satubi, pekerja rumah tangga (PRT) migran Indonesia asal Bekasi, Jabar, di Arab Saudi.

Ironisnya, Ruyati dieksekusi hanya berselang dua hari setelah Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengadopsi Konvensi Nomor 189 tentang Kerja Layak bagi PRT di Geneva, Swiss, sebagai hasil Sidang Ke-100 ILO. Bagi masyarakat Indonesia, pemancungan Ruyati menegaskan realitas lain di balik yang tampak dari yang disampaikan oleh para pejabat publik negeri ini. Tak terkecuali apa yang telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang perlindungan buruh migran yang didengar oleh masyarakat dunia.

Dalam rangkaian Sidang Ke-100 ILO, dalam pidatonya, Presiden SBY dengan sangat meyakinkan menyampaikan bahwa hak-hak buruh migran Indonesia telah dihormati dan terlindungi. Indonesia telah memiliki regulasi dan institusi yang melindungi pahlawan devisa tersebut. Sama sekali tak tergambar masalah serius yang dihadapi buruh migran Indonesia.

Padahal, menjelang keberangkatan SBY ke Geneva, Isti Komariah (asal Banyuwangi, Jatim) meninggal di Malaysia akibat disiksa majikannya. Ia diindikasikan tak diberi makan selama berbulan-bulan. Sementara di Singapura, Sulastri (asal Banyumas, Jateng) juga meninggal dunia karena mengalami kerusakan otak akibat percobaan bunuh diri.

Kegagalan pemerintah

Untuk itu, sesungguhnya pemancungan Ruyati adalah bukti nyata kegagalan Pemerintah Indonesia dalam membela dan melindungi warga negaranya. Apalagi, menurut keluarga Ruyati, mereka tak menerima informasi resmi apa pun dari pihak Pemerintah Indonesia menjelang eksekusi mati tersebut.

Informasi resmi baru diterima oleh keluarga setelah eksekusi dilakukan, yakni pada Minggu (19/6) pagi, dari Kementerian Luar Negeri. Informasi itu pertama kali datang kepada keluarga Ruyati justru dari Migrant Care, LSM yang selama ini sering tidak dianggap sebagai mitra strategis oleh pemerintah. Migrant Care menyampaikan informasi itu kepada keluarga pada Minggu pukul 01.00 setelah mengetahui perihal eksekusi Ruyati dari jejaring LSM dan media asing.

Kasus Ruyati sebenarnya telah diketahui oleh berbagai instansi pemerintah sejak Januari 2010. KJRI Jeddah telah mengirimkan informasi perihal ancaman hukuman mati terhadap Ruyati kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala BNP2TKI pada 18 Januari 2010.

Semestinya berbagai instansi tersebut berkoordinasi dalam upaya pembelaan hukum untuk Ruyati. Namun, hingga eksekusi dilaksanakan, hal itu tak tampak. Justru para pemangku jabatan negara saling lempar tanggung jawab secara vulgar hingga kini.

Bisa dipahami jika keluarga Ruyati mengusir staf BNP2TKI yang mendatangi rumah Ruyati sebagai ekspresi kekesalan mereka atas ketidakpedulian pemerintah terhadap pihak keluarga yang berjuang mencari pembelaan dan perlindungan terhadap Ruyati. Sampai dua hari pascaeksekusi Ruyati, pemerintah juga belum bisa memberikan penjelasan mengenai kronologi pembelaan hukumnya: siapa pengacaranya dan kapan sebenarnya vonis tetap hukuman mati itu dijatuhkan.

Hal yang disesalkan Pemerintah Indonesia justru karena merasa kecolongan atas eksekusi mati Ruyati. Meskipun apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi dianggap melecehkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan melanggar Mandatory Consuler Notification sebagaimana diatur dalam Konvensi Vienna, tampaknya kita juga tak akan melihat sikap tegas pemerintah apabila becermin pada kasus-kasus serupa sebelumnya.

Harus bisa melindungi

Di tengah situasi duka seperti saat ini, kita sangat menyesalkan pernyataan Kepala BNP2TKI yang menegaskan bahwa eksekusi mati terhadap Ruyati adalah peristiwa pidana dan bukan perselisihan perburuhan. Pernyataan itu tentu saja menunjukkan cara pandang pejabat publik yang hanya melihat persoalan ancaman hukuman mati dari sisi kriminalitas semata.

Padahal, sejak tiga hari bekerja, Ruyati telah mengalami penyiksaan fisik, tidak diberi makan secara cukup, kurang tidur, jam kerja tidak terbatas, tidak ada hari libur, tidak digaji selama tujuh bulan, dan tidak ada akses keluar rumah. Situasi kerja yang tidak layak seperti ini hampir dapat dipastikan akan memicu perselisihan dan berbagai masalah, yang ujung-ujungnya menyudutkan PRT migran. Situasi inilah sebenarnya gambaran umum yang dihadapi PRT migran Indonesia di Arab Saudi, termasuk Darsem. Saat ini dia tengah menanti vonis hukuman mati dengan tuduhan membunuh majikannya karena membela diri lantaran hendak diperkosa.

Saat ini tak ada gunanya lagi polemik di antara instansi pemerintah dan saling lempar tanggung jawab setelah Ruyati kehilangan nyawa. Hal prioritas yang mesti dilakukan adalah bagaimana meningkatkan keseriusan dalam memberikan pembelaan dan bantuan hukum bagi 23 buruh migran yang saat ini juga tengah menghadapi ancaman hukuman mati di Arab Saudi. Cukup sudah kegagalan membela Ruyati dan Yanti Iriyanti yang dieksekusi mati pada 2008.

Untuk itu, pemerintah perlu dan harus segera mengevaluasi pejabat dan mekanisme bantuan hukum yang dilakukan selama ini. Pengacara-pengacara yang selama ini terbukti tak bisa maksimal membela buruh migran sudah semestinya tak disewa lagi. Upaya pendampingan buruh migran yang menghadapi proses hukum juga perlu secara intensif dilakukan, termasuk memberikan konseling dan memfasilitasi komunikasi dengan keluarga.

Perlindungan untuk buruh migran Indonesia dengan berbagai problematiknya—termasuk kasus ancaman hukuman mati—tidak selesai dengan pidato, tetapi butuh langkah konkret. Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan KPK mengenai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan kinerja instansi harus ditindaklanjuti segera. Juga moratorium dengan negara tujuan yang belum ada landasan MOU dengan Pemerintah Indonesia, termasuk dalam hal ini Arab Saudi.

Di samping itu, perbaikan perlindungan juga memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan kebijakan dan penggunaan anggaran, baik yang bersumber dari APBN maupun pungutan dari buruh migran. Manajemen yang transparan akan memungkinkan keterlibatan dan peran aktif segenap komponen masyarakat dalam perlindungan buruh migran. Terakhir, kerentanan perempuan PRT migran terhadap berbagai bentuk kekerasan harus dijawab dengan segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Kerja Layak bagi PRT yang baru disahkan dalam Sidang Ke-100 ILO, pekan lalu.

Anis Hidayah Direktur Eksekutif Migrant Care

Sumber, Opini Kompas Edisi 23 Juni 2011

Ironi TKI dan Sapi

noreply@blogger.com (Chelluz Pahun) — Fri, 24 Jun 2011 02:47:00 +0000

Oleh Hikmahanto Juwana

Dalam dua pekan ini, Indonesia didera oleh dua kejadian di luar negeri yang berdampak pada negeri ini.

Pertama adalah kebijakan Pemerintah Australia menghentikan selama enam bulan ekspor sapi ke Indonesia. Kedua, terkait dengan eksekusi hukuman mati berupa pemancungan atas tenaga kerja kita, Ruyati, di Arab Saudi.

Pemerintah pun mendapat berbagai kritik atas kebijakan dan pelaksanaan hubungan luar negeri. Pemerintah Indonesia seharusnya tegas bersikap ketika kepentingan nasional atau nasib warga negara menjadi taruhan. Ketidaktegasan pemerintah akan berakibat pada merebaknya kemarahan publik di dalam negeri.

Bila dianalisis, paling tidak ada tiga sumber ketidaktegasan pemerintah. Pertama adalah pencanangan kebijakan luar negeri ”seribu kawan dan tiada lawan”. Kebijakan ini seolah-olah membuat Indonesia tidak mau memciptakan musuh, sebaliknya menganggap semua negara adalah teman.

Padahal, dalam hubungan antarnegara, tak ada musuh dalam pengertian musuh sebagaimana di masa kanak-kanak. Teman dalam konteks hubungan internasional hanya ada bila kepentingan sejalan. Namun, bila kepentingan sudah tak sejalan, teman pun jadi musuh. Teman dan musuh pun tak ada yang abadi.

Oleh karena itu, bagi Indonesia, sepanjang ada kepentingan nasional yang terancam ataupun ada warga negara yang tidak terlindungi, pemerintah harus tegas dan menganggap negara sahabat sebagai musuh. Bila itu yang terjadi, yang terpenting dilakukan adalah menjaga proporsi tindakan dan melokalisasi masalah sehingga tidak mengganggu hubungan kedua negara yang lebih besar.

Kedua, dalam hubungan bilateral sebenarnya tidak hanya menteri luar negeri yang berperan. Dalam kasus Ruyati, berbagai institusi terlibat mulai dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta perwakilan Indonesia di Arab Saudi. Sementara itu, untuk kasus pemotongan sapi ada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan rumah potong hewan.

Sayangnya, koordinasi antarinstansi terkadang lemah dan berakibat pada ketidaktegasan sikap pemerintah. Semua kesalahan akan ditimpakan kepada Kementerian Luar Negeri.

Terakhir, sumber kelemahan terletak pada bagaimana pemerintah mengelola permasalahan. Pemerintah lebih menyibukkan diri menjawab kritik daripada mengambil langkah konkret pada negara mitra. Padahal, langkah konkret dibutuhkan untuk menjawab keraguan publik atas lemahnya pelaksanaan urusan luar negeri.

Harus tegas

Ilustrasi dari tiga sumber kelemahan dapat terlihat dalam penanganan pemerintah setelah pemancungan Ruyati dan penghentian ekspor sapi Australia. Pemerintah dinilai lemah dalam merespons kebijakan Pemerintah Arab Saudi dan Australia.

Dalam kasus Ruyati, bila notifikasi atas eksekusi yang merupakan hak dari Indonesia dilalaikan oleh otoritas Arab Saudi dan sistem hukum Arab Saudi yang tidak transparan serta memperhatikan due process of law, apa tindakan konkret pemerintah terhadap Arab Saudi?

Bukankah ada sejumlah pilihan yang bisa dilakukan dari sekadar menyampaikan nota protes, misalnya membawa masalah ini ke Dewan HAM PBB? Demikian juga terkait dengan kebijakan Pemerintah Australia atas penghentian ekspor sapi. Mengapa menteri pertanian seolah-olah melunak bahkan memfasilitasi tim gabungan Australia dan Indonesia membenahi rumah hewan?

Bukankah pihak industri sapi Australia yang justru menderita akibat kebijakan pemerintahnya sendiri? Lalu, mengapa pemerintah seolah-olah mau memfasilitasi pencabutan terhadap hukuman yang dijatuhkan agar dipercepat?

Pemerintah harus tegas, baik kepada Pemerintah Arab Saudi, Australia bahkan Malaysia terkait masalah perbatasan ataupun Singapura terkait ekstradisi. Di sinilah pentingnya perumusan kebijakan luar negeri yang terkoordinasi, jelas, dan tegas. Ini yang akan membuat rakyat bangga pada pemerintahnya bahkan membuat negeri ini kembali disegani negara sahabat.

Jangan sampai pelaksanaan kebijakan luar negeri menjadi suatu ironi di mata publik. Ketika TKI tak dihargai negara sahabat, seperti Arab Saudi, Indonesia seolah-olah tak berdaya. Padahal, Australia bisa tegas terhadap Indonesia ketika sapinya disembelih tanpa memperhatikan kesejahteraan binatang.

Jangan pula diombang-ambing kebijakan salah satu Pemerintah Australia terkait larangan ekspor sapi, sementara Indonesia maju mundur dengan rencana moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi.

Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia

Lamunan dan Mimpi Buruk

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Thu, 05 May 2011 07:54:00 +0000

Sri Palupi

Tanggal 1 Mei diperingati secara internasional sebagai Hari Buruh. Hari itu menandai perjuangan buruh keluar dari sistem eksploitatif: jam kerja panjang, upah minim, dan kondisi kerja buruk. Meskipun berlangsung puluhan tahun, perjuangan kaum buruh belum mampu mengantar mereka sampai ke depan pintu gerbang kesejahteraan. Jangankan sejahtera, tetap bisa bekerja saja sudah berkah bagi buruh.

Visi tanpa eksekusi adalah lamunan dan eksekusi tanpa visi adalah mimpi buruk. Begitulah di sini. Meski visi pemerintah menyejahterakan rakyat, aturan dan kebijakan prorakyat condong jadi onggokan dokumen di laci birokrasi. Yang dijalankan justru aturan dan kebijakan yang tak punya visi menyejahterakan. Disadari atau tidak, negeri ini dikendalikan politisi yang mengelola republik ini dengan lamunan dan mimpi buruk.

Inflasi lamunan

Entah berapa banyak janji pemerintah mewujudkan visi pemerintahannya. Di sektor perburuhan, kita tengah mengalami inflasi aturan perundang-undangan. Kini terdapat lebih dari 30 aturan perundang-undangan yang terkait langsung atau tak langsung dengan perlindungan buruh. Sementara defisit komitmen menjadikan aturan perundang-undangan yang substansial berpihak pada kepentingan buruh hanya tumpukan dokumen. Ratifikasi berbagai instrumen hak asasi yang ditujukan bagi perlindungan hak buruh, misalnya, berhenti sebatas ratifikasi.

Salah satu aturan perundang-undangan yang terus ditagih pelaksanaannya oleh buruh adalah UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU ini seharusnya dilaksanakan paling lambat lima tahun sejak diundangkan. Pemerintah belum menunjukkan itikad baik menjalankannya. Alasannya, pemerintah telah membuat Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk warga miskin.

Jamkesmas bukanlah jaminan sosial seperti diamanatkan UU. Ia ”derma” belaka bagi kelompok miskin yang ingin mendapat layanan kesehatan gratis atau murah. Lagi pula, tak semua warga miskin mendapatkan Jamkesmas, apalagi buruh yang tak termasuk dalam kategori miskin menurut ukuran pemerintah.

Meski sudah banyak janji terkait kebijakan prorakyat yang belum dijalankan pemerintah Yudhoyono, pada 22 Februari 2011 Presiden SBY kembali membuat janji untuk kelompok miskin dengan mencanangkan enam program baru: rumah murah, kendaraan umum murah, air bersih, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan kehidupan masyarakat pinggiran kota. Tak satu pun program proburuh.

Sebagai kelompok yang gigih memperjuangkan hak, buruh selalu dihadapkan pada realitas mimpi buruk: aturan dan kebijakan pemerintah cenderung dijalankan tanpa visi perlindungan terhadap hak buruh. Ini bisa dinilai dari upaya pemerintah melucuti hak-hak buruh melalui hukum perburuhan yang mengadopsi konsep kelenturan pasar tenaga kerja dalam bentuk kemudahan pemutusan hubungan kerja (PHK), perluasan sistem kontrak dan outsourcing, kelenturan upah dan jaminan sosial, serta kelenturan jam kerja.

Kebijakan upah minimum telah membuat kesejahteraan semakin jauh dari jangkauan buruh. Meski upah minimum tiap tahun direvisi, tak ada kenaikan upah riil bagi buruh karena kenaikan upah lebih rendah dari kenaikan harga barang dan jasa. Sejak UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan berlaku, buruh kian rentan kena PHK, haknya kian berkurang, dan keberlangsungan kerjanya kian tak terjamin akibat kemudahan PHK, perluasan sistem kontrak, dan legalisasi praktik outsourcing.

UU Ketenagakerjaan telah mempersempit ruang gerak buruh, sementara UU Serikat Pekerja dan UU

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juga berandil memperlemah posisi tawar buruh. Kebijakan pemerintah selama ini tak memperhitungkan buruh sebagai kelompok miskin sehingga buruh tak tersentuh kebijakan mengatasi kemiskinan. Padahal, dalam sistem ekonomi yang kian liberal, posisi buruh kian rentan jatuh miskin atau makin miskin.

Melanggar konstitusi

Hasil kajian Forum Pendamping Buruh Nasional menunjukkan, pada 2003 di Jawa Timur tercatat hanya 7 persen buruh berstatus kontrak. Pada 2006 proporsi buruh berstatus kontrak meningkat menjadi 68 persen. Pada tahun yang sama 62,6 persen buruh di 91 perusahaan di Jawa Barat berstatus kontrak. Bisa dilihat, dalam waktu singkat buruh mengalami pemiskinan, tetapi tak tersentuh kebijakan.

Adapun menurut data Jamsostek 2010, dari sekitar 31 juta buruh formal, hanya sekitar 9 juta buruh atau 27 persen yang diikutkan program Jamsostek. Ini berarti 73 persen buruh rentan jatuh miskin ketika sakit. Jangankan buruh yang tak diikutkan Jamsostek, buruh peserta Jamsostek saja mudah jatuh miskin oleh tak memadainya skema Jamsostek dalam memberikan perlindungan bagi buruh.

Ketika buruh jatuh miskin atau semakin miskin, tak ada ske- ma bantuan bagi mereka karena buruh tak termasuk dalam kelompok miskin. Kelompok miskin bisa mendapatkan BLT atau raskin, tetapi buruh yang jatuh miskin tak berhak atas bantuan. Satu-satunya harapan buruh bisa memperbaiki nasib adalah pelaksanaan sistem jaminan sosial sesuai dengan amanat konstitusi yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat.

Kalau pemerintah SBY tak juga menjalankan sistem jaminan sosial, tak salah bila buruh menilai pemerintah SBY melanggar konstitusi. Tak salah juga bila era pemerintahan SBY dicatat sebagai era inflasi janji dan tumpukan lamunan. Rakyat tak akan melupakan janji pemerintah SBY: swasembada pangan, reforma agraria, pembangunan 1.000 rumah susun, pembangunan jalan tol sepanjang 340 km per tahun, dan janji-janji lain yang sampai kini belum terealisasi.

Sri Palupi Ketua Institute for Ecosoc Rights

Opini Kompas, 4 Mei 2011

Negara Terus Memainkan “Festival” Pengusuran

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Tue, 05 Apr 2011 05:17:00 +0000

Cheluz Pahun


Foto, Kompas : Warga DKI hidup dibawah kolong jembatan

Peristiwa Pengusuran masih saja terus terjadi. Tanggal 8 Maret 2011 lalu sedikitnya 200 lapak pedagang Kaki-5 di Pasar Ciampea Lama (PCL), di Jl. Letnan Sukarna, Kecamatan Ciampea, Selasa diobrak-abrik petgas Satpol PP Kabupaten Bogor. Sebelumnya Pemkab dan DPRD Kabupaten Bogor memberikan batas akhir Febuari untuk mereka mengosongkan PKL.

Tanpa ampun, para penegak perda Kabupaten Bogor ini membongkar puluhan lapak pedagang Kaki-5. Aksi saling dorong yang disertai perang mulut tak terhindarkan, namun sayang reaksi pedagang mempertahan lapaknya tak digubris Sat Pol PP. Lapak-lapak pedagang Kaki-5 dalam hitungan menit roboh dihantam alat berat.

Neneng Surani, pedagang Kaki-5 yang sudah enam tahun berdagang di PCL seperti dikutip beberapa media mengaku pasrah menerima pembongkaran. Apalagi pembokran itu melibatkan puluhan aparat Polres Bogor dan TNI.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menunjukkan, tahun 2001, tercatat ada sekitar 718 kepala keluarga dengan 2.872 jiwa yang menjadi korban penggusuran. Mereka adalah warga Ancol Timur, Bantaran Kali Teluk Gong, dan Pesing Poglar.

Jumlah ini bertambah pada tahun 2002. Penggusuran pada tahun ini setidaknya mengorbankan 1.198 keluarga dengan 4.792 jiwa. Mereka adalah warga Kampung Kapuk Poglar, Bantara Kali Angke, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Kelapa Gading Barat, Rawasari, Cilandak, serta perumahan mantan Guru Olahraga SMU Ragunan dan Mangga Dua.

Selanjutnya, sepanjang tahun ini, jumlah korban bertambah lebih banyak lagi. Penggusuran pertama pada 26 Agustus 2003 terjadi di kelurahan Jembatan Besi, Tambora terhadap Kampung Kapuk Poglar, Bantara Kali Angke, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Kelapa Gading Barat, Rawasari, Cilandak, serta perumahan mantan Guru Olahraga SMU Ragunan dan Mangga Dua.

Menyusul kemudian penggusuran di Kampung Catering, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tercatat sebanyak 100 keluarga atau 500 jiwa kehilangan tempat tinggal. Belum usai sampai di situ, penggusuran kembali terjadi di empat kampung di lahan milik Perum Perumnas, yaitu Kampung Baru, Karang Anyar, Rawa Gabus, dan Pedongkelan. Keempat kampung itu berada di wilayah Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat penggusuran itu, sebanyak 1.640 keluarga atau 6.000 jiwa lebih kehilangan tempat tinggal.

Cerita belum berakhir. Sedikitnya 500-an warga harus bentrok dengan 4.500 aparat kepolisian dan petugas tramtib DKI yang mengawal buldoser menggilas sedikitnya 190 rumah di Kampung Sawah Taman Anggrek. Berikutnya, buldoser kembali meratakan pemukiman 650 kepala keluarga di kampung nelayan Kali Adem, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Menyusul kemudian, 429 rumah di bantaran kali Cipinang rata dengan tanah. Sepanjang tahun ini tak kurang dari 4.000 rumah rata dengan tanah atau sedikitnya 20.000 orang kehilangan tempat tinggal. Itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari empat bulan. Luar biasa.

Franz Magnis Suseno dalam bukunya Etika Politik, 1994, mengatakan Eksistensi negara – seluruhnya -harus bermanfaat bagi masyarakat. Seperti setiap persekutuan, begitu pula negara bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, dan tidak diciptakan agar ada negara. Apalagi, dan berbeda dari, misalnya, sebuah kongsi perdagangan, tujuan negara bukanlah jaminan kehidupan dan pemerkayaan mereka yang mengurusnya.

Jadi negara hanya mempunyai arti sejauh berguna bagi masyarakat. Mengacu pada gagasan Magnis Suseno, tujuan normatif negara adalah mengusahakan kemajuan kepentingan semua warga negara. Itu berarti satu-satunya eksistensi negara adalah kepentingan umum. Namun kelakuan negara sepanjang tahun ini, menunjukan Indonesia masih berada jauh dari titik tujuan normatif itu. Pengabaian negara telah tercabut dari tujuan normatifnya. Drama penggusuran sepanjang tahun dipertontonkan Pemerintah. Tanpa rasa kemanusiaan, negara mengusir ribuan warga negaranya sendiri dari lahan mereka tinggal. Itulah yang terjadi sepanjang beberapa tahun terakhir. Negara mempertontonkan sebuah “festival” penggusuran.

Pengusiran yang dilakukan Pemerintah menunjukkan seolah-olah kesalahan semata-mata hanya dilakukan oleh warganegara karena tinggal di lahan yang bukan miliknya. Mereka diusir begitu saja. Dalam sekejab mereka kehilangan segalanya dan dengan wajah bingung terpaksa keleleran di pinggir jalan. Menghuni Kolong kolong Jembatan, Emperan pertokoan dan berkeliaran di pingir jalan. Masih dapatkah kita mengatakan pemerintah konsisten dengan eksistensinya. Negara sesunguhnya telah tercabut dari apa yang yang dikatakan Magnis Suseno. Negara kini berubah menjadi “penjajah” untuk rakyat miskin. Tak Ada Lagi tempat bagi rakyat miskin di wilayah DKI.

Keterpihakan Negara terlihat jelas hanya pada kelompok masyarakat berduit. Lihat saja begitu banyak rumah mewah, hotel, vila, Supermarket maupun bangunan lainnya yang berada di zona terlarang. Sebuah ironi membayangkan segelintir orang dengan sangat mudahnya mendapatkan mandat hak hukum atas tanah yang berstatus tanah negara, sementara ribuan manusia yang sekedar mencicipi nikmatnya secuil tanah negara yang tersebar di perkotaan harus digelandang dengan pentung dan gas airmata. Sangat menyedihkan warganegara tidak lebih berharga dari seekor anjing yang mendapat susu dari tuannya.

Perlu di ingat, Dewan Sosial dan Ekonomi PBB (Ecosoc) telah mengeluarkan komentar umum (general comment) sebagai respon terhadap masifnya praktik pemindahan paksa, yaitu komentar umum nomor 4. Komentar tersebut berkembang menjadi salah satu dokumen indikator untuk menilai kinerja penghormatan hak ekonomi sosial dan budaya.

Disebutkan, kalaupun praktik penggusuran terpaksa harus dilakukan, maka diprasyaratkan adanya solusi alternatif yang layak bagi korban. Selain itu, tindakan penggusuran harus dilakukan berdasarkan hukum yang sesuai dengan kovenan yang mengatur hak ekonomi sosial dan budaya. Setiap orang yang dipindahkan secara paksa berhak atas penggantian kerugian yang memadai atas barang milik yang terkena akibat penggusuran tersebut.

Sering dilupakan bahwa hak asasi tidak dapat dibagikan dan bersifat saling tergantung sehingga pelanggaran hak asasi ini mengakibatkan pelanggaran hak asasi lain yang menyertainya. Dalam kasus penggusuran, hak asasi lain yang juga terimbas adalah hak atas hidup yang layak dan hak atas pendidikan khususnya bagi anak-anak.

Negara ada bukan untuk orang berduit, tapi untuk masyarakat yang tinggal di dalamnya. Pemerintah tidak bisa mengingkari bahwa kemiskinan adalah entitas nyata warganya. Data Bank Dunia menyebutkan, 16 persen atau 36 juta masyarakat Indonesia adalah orang miskin. Tidak bisa tidak rumusan kebijakan harus juga menempatkan mereka sebagai unsur pertimbangan utama. Kekumuhan mereka bukan sesuatu yang harus disingkirkan, tetapi dilindungi, dijaga, dan dikembangkan hak-haknya.***

Pengiriman TKI Untuk Bayar Utang Luar Negeri

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Tue, 05 Apr 2011 04:59:00 +0000

US$ 2,6 miliar kiriman TKI setiap tahun

Chelluz Pahun

Unjuk Rasa penolakan kekerasan terhadap TKI

Direktur International Banking and Financial Institution BMI, Farouk A. Alwyni Bank Muamalat Indonesia (BMI) menandatangi kerja sama dengan Maybank Malaysia Berhad dan Bank Muamalat Malaysia di bidang usaha remittance atau jasa pengiriman uang. Ada 450 tempat yang bisa digunakan nasabah di seluruh Malaysia. Menurut Farouk tercatat US$ 2,6 miliar kiriman TKI setiap tahun. Hal ini sebagaimana diliris oleh TEMPO Interaktif (03/06/2011)

Sementara itu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemanakertrans) mengumumkan, sumbangan devisa dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, selama tahun 2009 mencapai 6,6 milyar dolar AS.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI), selama kuartal keempat tahun 2009, penerimaan devisa dari TKI mencapai 1,71 milyar dolar AS, naik 1,42 persen dibandingkan kuartal sebelumnya, sebesar 1,68 milyar dolar AS. Namun walaupun pendapatan TKI mengalami kenaikan, nilai pengiriman uang (remittance) yang dilakukan mereka selama tahun 2009 dilaporkan stagnan dibandingkan dengan tahun 2008.

BI juga mencatat Sepanjang tahun 2009, nilai uang remittance TKI tercatat sebesar 6,77 milyar dolar AS, hanya naik sedikit dibandingkan dengan tahun 2008, sebesar 6,7 milyar dolar AS. Nilai remittance yang stagnan ini diperkirakan sebagai dampak dari krisis finansial global, yang turut mengakibatkan melemahnya perekonomian negara-negara utama tujuan TKI, antara lain Malaysia, Singapura, Taiwan dan Korea Selatan.

Menurut Kemanakertrans, melemahnya perekonomian negara-negara itu tidak hanya berpengaruh terhadap nilai remittance, namun juga terhadap permintaan TKI di luar negeri. Selama kuartal pertama 2009, jumlah TKI yang berangkat ke luar negeri dilaporkan mengalami penurunan hingga 38 persen.

Tak Ada Kepedulian Negara

Sumbangan yang diberikan TKI dan perhatian Pemerintah untuk melindungi para TKI hingga kini belum seimbang. Kita Masih mendengar Kabar TKI menjadi korban kekerasan, disiksa majikan, diperkosan, dibunuh, Upah tak dibayar serta pelbagai situasi kekerasan lainnya. Tidak sedikit yang mengalami luka luka yang cukup serius, cacat permanen bahkan ribuan meninggal dunia.

Lembaga Advokasi, Eliminasi dan Pencegahan Pekerja Anak NTT mencatat hingga Juni 2010 terdapat 14.848 tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bekerja di luar negeri, seperti Malaysia yang direkrut lewat jalur tidak resmi menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking).

Dengan keterbatasan pengetahuan banyak TKI menjadi korban kekerasan dari majikannya di luar negeri. Nirmala Bonat, misalnya, ia disiksa majikannya hingga nyaris tewas, beruntung Nirmala mendapat ganti rugi. Tidak sedikit TKI asal NTT menjadi korban kekerasan majikan di luar negeri. TKI Asal NTT yang dikirim ke luar negeri, minimal tenaga kerja yang terlatih dan menamatkan pendidikan SMA. Sedangkan anak-anak putus sekolah dari desa yang tidak berkesempatan bekerja ke luar negeri, menjadi pekerja anak di ibu kota kabupaten dan provinsi.

Sampai Juni 2010, jumlah pekerja anak di NTT sebanyak 23.103 orang. Jumlah itu termasuk 13.369 orang yang tercatat telantar karena bekerja jauh dari orang tua, 66 pengamen, 195 gelandangan dan 1.335 pekerja seks komersial.

Banyak Yang Mati

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencacatat Dalam kurung waktu 4 tahun terakhir, sedikitnya 4.590 Warga Negara Indonesia (WNI) tewas dalam status sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Angka kematian tertinggi terjadi tahun 2007 yakni 2.081 WNI. Menyusul kemudian tahun 2009 sebanyak 1.107 WNI. Sementara tahun 2010 sebanyak 908 dan 2008 mencapai 494 jiwa melayang. Sayang data tersebut tidak merinci sebab kematian dan berbagai penanganannya.

Dalam kasus terakhir, LBH menyebut Darsem, WNI yang terancam hukuman mati karena menolak diperkosa majikan. Menurut LBH keseriusan pemerintah sangat diragukan untuk melindungi TKI seperti Darsem. Sebab hingga hari ini tidak ada komitmen pemerintah untukk membayar kompensasi 2 juta riyal atau Rp 4,7 milyar kepada keluarga korban.

Bayar Utang Luar Negeri

Jika diperhatikann ada korelasi antara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan utang Indonesia sehingga pengiriman penghasil terbesar devisa negara tersebut terus dilakukan meski banyak terjadi permasalahan. TKI memang pahlawan devisa bagi negara, namun itu untuk membayar utang luar negeri yang kian menumpuk. Persoalan TKI kemungkinan baru akan selesai jika utang Indonesia terlunasi. Namun yang sebenarnya besaran utang yang diambil Indonesia tiap tahunnya, lebih sedikit dibandingkan bunga utang yang harus dibayarkan.

Ada dua alasan menjadi TKI diluar negeri, diantaranya kapabilitas dan kondisi sosial ekonomi bangsa saat ini. TKI yang bekerja dengan keahlian spesifik dan penguasaan yang bagus, pasti dihormati, namun sebaliknya dengan yang tanpa pendidikan dan kemampuan memadai, maka tidak dihargai dengan baik. Kebanyakan TKI yang kurang memiliki keahlian lebih dominan menjadi korban kekerasan dari Majikannya.

Kondisi kemiskinan di Indonesia menjadi faktor utama lemahnya daya saing bangsa, selain kesempatan bekerja di dalam negeri yang terbatas serta rendahnya tingkat pendidikan yang juga sangat berpengaruh. Jika orang sudah miskin dan ditambah sempitnya kesempatan kerja mendorong untuk mau kerja apa saja dengan daya saing yang rendah. Inilah persoalannya di Indonesia.

Berdasarkan data Kemanakertrans, hingga awal bulan Februari silam, tercatat jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri sebanyak 2,67 juta orang. Malaysia menjadi negara penempatan terbesar bagi TKI, yaitu mencapai 1,2 juta orang. Sedangkan Arab Saudi menempati urutan kedua dengan 927.500 orang TKI. Selain itu, jumlah TKI yang bekerja di Taiwan sebanyak 130.000 orang, Hongkong 120.000 orang, dan Brunei Darussalam 40.450 orang. Kenyataan ini seharusnya mendorong pemerintah melakukan gebrakan dalam dunia tenaga kerja di Indonesia khusunya yang akan bekerja di luar negeri. Pemerintah harus cermat dalam menyeleksi tenaga kerja ke luar negeri, TKI yang dikirim keluar negeri mustinya yang memiliki kemampuan serta cakap berbahasa Inggris agar tidak dieksploitasi. ***

“PASAR RINTISAN TKI” (Bagian 2) :

noreply@blogger.com (Chelluz Pahun) — Sat, 02 Apr 2011 12:53:00 +0000

Mimpi dan Perjuangan Seorang Mantan TKI

Sri Palupi

Situasi Konter Berti

Perempuan Tangguh

Luar biasa mimpi dan kerja keras seorang mantan TKI itu. Tapi ngomong-ngomong, siapa sebenarnya Berti Sarova? Perempuan tangguh yang tidak hanya bisa bermimpi tapi juga ulet dalam mewujudkannya itu lahir pada 8 September 1976 di Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Bandar Lampung. Anak pertama dari tiga bersaudara itu telah menikah sebelum menjadi TKI di Taiwan. Ketika berangkat ke Taiwan, ia meninggalkan anak pertamanya yang baru berumur tiga bulan dalam asuhan orang tuanya. Suaminya sudah lebih dulu berangkat ke Taiwan dan bekerja di pabrik mesin jahit. Kini ia sudah memiliki dua anak dan anak pertamanya sudah berumur 11 tahun.

Usahanya mengembangkan pasar dan koperasi TKI tidak terlepas dari peran suaminya Eko Dedi Setiawan, yang sama-sama mantan TKI Taiwan. Dia jugalah yang setia mendukung dan membantu Berti mewujudkan mimpinya. Mereka telah bekerjasama membangun usaha sejak keduanya belum menjadi TKI. Baik Berti maupun suaminya sama-sama merasakan suka duka menjadi TKI. Keduanya juga sama-sama merasakan bagaimana menjadi TKI sukses dan apa artinya menjadi TKI gagal. Sebelumnya tidak pernah terpikir bahwa mereka akan menjadi TKI. Namun usaha rakit speaker yang hancur di masa krisis ekonomi 1998 memaksa mereka mencari penghidupan lain dengan menjadi TKI.

Berti sendiri berangkat ke Taiwan pertama kali pada tahun 1999 dan pulang tahun 2001. Ia termasuk TKI yang beruntung karena mendapatkan PJTKI, agency, dan juga majikan yang baik. Ketika banyak TKI di Taiwan dikenai potongan gaji 14 bulan, ia hanya dikenai potongan gaji 7 bulan. Meski belum sampai dua bulan di penampungan PJTKI dan juga belum menguasai bahasa Mandarin ataupun bahasa Inggris, ia sudah diberangkatkan ke Taiwan. Beruntunglah majikannya baik, sehingga tidak terlalu mempermasalahkan kemampuannya dalam berbahasa. Ia berkomunikasi dengan majikan menggunakan bahasa campuran: Mandarin, Inggris, dan juga bahasa isyarat. Agency-nya yang tergolong baik membantunya berkomunikasi dengan majikan ketika ia punya kesulitan dengan makanan yang disediakan majikan. Atas bantuan agency, majikan membebaskan Berti untuk memilih makanannya sendiri.

Selama kerja di Taiwan, Berti punya cukup banyak waktu luang. Sesuai kontrak, pekerjaannya hanyalah menjaga ama (nenek). Namun ketika tiba di Taiwan, ama ternyata meninggal dan ia diminta majikan menjaga akong (suami ama), seorang pensiunan dokter militer. Pekerjaannya tergolong ringan. Selain belanja dan masak, setiap pagi dan sore ia mengantar Akong pergi ke taman.

Kemampuan Berti sebagai wirausahawan sudah ia tunjukkan sejak bekerja di Taiwan. Di antara aktivitasnya bekerja di rumah majikan ataupun di saat belanja dan menemani akong pergi ke taman, Berti memanfaatkan peluang bisnis. Ketika pergi ke pasar ia membeli baju-baju yang kemudian ia jual kembali ke teman-teman TKI yang ia temui di taman. Ide jualan baju muncul ketika para TKI menyukai baju-baju yang ia pakai. Ia membeli baju-baju di pasar seharga 50 – 100 NT dan menjualnya dengan harga 200 NT. Ketika ia tahu teman-teman TKI suka memutar VCD lagu-lagu, muncul gagasan untuk menggandakan VCD dan menjualnya ke teman-teman TKI. Dengan komputer hasil rakitan suaminya yang sama-sama kerja di Taiwan, Berti menggandakan VCD dan mengemas VCD hasil copy-an itu ke dalam paket-paket VCD. Satu paket berisi 12 VCD, ia jual dengan harga 1000 NT. Ia dapat untung lumayan besar karena untuk menggandakan satu paket VCD cuma butuh modal 100 NT. Bukan hanya baju dan VCD, ia juga melayani pembelian berbagai macam barang yang dipesan para TKI yang tidak punya waktu sebanyak dirinya.

Usaha penggandaan VCD bisa berjalan atas kebaikan majikan. Majikan tidak keberatan ia menjalankan penggandaan VDC sebagai usaha sampingan. Bahkan majikan senang melihat kreativitas dan keuletannya dalam memanfaatkan peluang. Tentu saja ini semua bisa terjadi karena majikan sudah lebih dulu puas dengan hasil kerja Berti. Terlebih setelah Berti mengembalikan uang 10.000 USD yang ia temukan di saku jaket majikan. Jaket itu diberikan majikan untuk dipakai Berti. Majikan sama sekali sudah lupa kalau di dalam saku jaket itu masih tersimpan uang ribuan dollar. Makanya majikan senang sekali ketika Berti menyerahkan uang ribuan dollar yang sudah tak diingatnya lagi itu.

Dari hasil kerja sampingan selama di Taiwan, Berti bisa membeli kebun, pekarangan rumah dan juga sawah. Namun apa yang ia beli ini kemudian ludes dijual ntuk menutup kerugian atas usahanya yang bangkrut akibat ditipu teman. Ceritanya cukup panjang. Sepulang dari Taiwan, seperti yang sudah saya ceritakan di atas, ia membuka usaha wartel di kapling pasar yang baru dibuka oleh desa, dengan modal Rp 15 juta. Awalnya wartel ini cukup ramai karena belum ada saingan. Dari usaha wartel itu, setiap bulan Berti bisa memperoleh penghasilan bersih Rp 10-15 juta. Dari usaha wartel ini pula ia bisa membeli tanah dan membangun kios toko sebanyak 10 unit dan tiga kios sayur. Kios yang dibangun dengan modal paling banyak Rp 7 juta itu ia jual dengan harga Rp 10 juta.

Usaha wartel mulai merosot dan pemasukan semakin berkurang setelah ada telepon masuk desa. Akhirnya ia dan suami beralih usaha dengan membuka dealer motor Cina. Usaha ini awalnya cukup maju karena belum ada saingan. Dalam satu bulan penjualan bisa mencapi 30-40 motor, dengan penghasilan bersih mencapai Rp 9 juta per bulan. Setelah dealer motor Cina menjamur, penghasilan pun berkurang. Usaha dealer bangkrut setelah uang angsuran sebesar Rp 124 juta dibawa kabur teman. Untuk mengganti uang angsuran itu, seluruh aset tanah ia jual. Dari dealer motor ia kemudian beralih usaha ke jual beli barang elektronik. Usaha ini pun tidak berlangsung lama karena kalah bersaing dengan usaha jual beli elektronik dengan sistem kredit.

Ketika semua aset tanah sudah dijual dan tidak ada lagi modal usaha, Berti dan suaminya memutuskan untuk kembali menjadi TKI. Keberangkatan ke Taiwan kali kedua ini tidak menguntungkan bagi Berti dan suaminya. Suaminya gagal berangkat, kena tipu PJTKI. Padahal uang penempatan sebesar Rp 8 juta sudah ia bayarkan ke PJTKI. Selain suaminya, ada 8 orang lain dari Lampung yang sama-sama kena tipu. Sementara keberangkatan Berti ke Taiwan untuk kali kedua berakhir dengan kegagalan. Bukan hanya kegagalan tetapi juga memberinya pengalaman berharga akan perilaku para pejabat publik Indonesia, yang menurutnya sebelah mata saja memandang TKI. Berti menilai, persoalan TKI tidak pernah dianggap penting oleh para pejabat yang mengaku peduli TKI. Itulah mengapa ia bertekad untuk membuat sebanyak mungkin warga desa menyingkirkan cita-cita menjadi TKI dari hati dan pikiran mereka.

Setelah gagal sebagai TKI di Taiwan, Berti kembali lagi ke daerah. Pada saat itu ia hanya punya uang Rp 2 juta. Dengan modal sebesar itu, ia bersama suami memulai usaha dengan jualan pulsa telepon seluler. Pelan-pelan modal usaha bertambah. Dari jualan pulsa ia membuka kios telepon seluler, termasuk servis dan jual beli telepon seluler beserta asesorisnya. Dua tahun berjalan, hasilnya lumayan. Ia kemudian membuka dua cabang. Kembali nasib sial mendatanginya. Dalam satu malam modalnya habis disikat maling yang mengambil semua barang di dua kios, termasuk semua telepon seluler yang sedang diservis. Ia mengeluarkan Rp 15 juta untuk mengganti semua telepon seluler milik pelanggan yang tengah diservis.

Meski berulangkali jatuh dan kehilangan modal usaha, namun Berti dan suaminya tidak pernah menyerah. Selalu saja mereka berani memulainya kembali dari nol. Berti sendiri punya keyakinan, kalau berusaha jangan takut bangkrut. Meski modal mereka habis, namun usaha servis telepon seluler tetap berjalan. Sedikit demi sedikit mereka mulai mengumpulkan modal dan kembali membuka kios telepon seluler yang melayani pembelian pulsa, jual beli telepon seluler dan asesorisnya. Dalam waktu 1,5 tahun, sudah ada 100 kios yang menyabang atau mengambil pulsa, telepon seluler dan asesorisnya dari kiosnya. Yang patut dibanggakan, meski usahanya telah berkembang dan secara ekonomi boleh dibilang sudah mulai mapan, namun Berti tetap berorganisasi di SBMI sebagai pengurus tingkat kecamatan.

Rupanya bukan hanya di organisasi TKI Berti beraktivitas. Ia juga merintis pendirian koperasi di SMA tempat ia dulu bersekolah. Koperasi yang ia dirikan ini beranggotakan alumni dan siswa yang masih bersekolah. Meski baru berdiri di tahun 2011, namun koperasi rintisan Berti ini sudah berhasil menjaring lebih dari 3.000 orang yang menjadi anggota dan mengumpulkan modal sebesar Rp 85 juta.

Buruknya Perlindungan TKI

Apa yang membuat Berti begitu bertekad bisa menghapus keinginan menjadi TKI dari pikiran dan hati orang-orang di desanya? Apa yang membuatnya berharap bahwa semua warga di desanya dan di desa-desa manapun di Indonesia tidak sudi lagi menjadi TKI? Rupanya ada luka dan kekecewaan mendalam yang dirasakan Berti sebagai seorang mantan TKI yang gagal. Ia sendiri mengalami bagaimana TKI telah dilecehkan dan dipandang sebelah mata oleh para pejabat pengurus TKI di negeri ini. Ia juga merasakan bagaimana sulitnya memperolah keadilan sebagai TKI yang telah ditipu dan dieksploitasi oleh PJTKI dan agency di luar negeri.

Kekecewaan itu bersumber dari pengalaman pahitnya di tahun 2007. Tahun 2007, Berti berangkat kembali ke Taiwan untuk kedua kalinya melalui PJTKI PT. Bidar Putra Sukses dan dipekerjakan di rumah sakit jompo. Tidak seperti keberangkatannya yang pertama, kali ini ia mendapatkan PJTKI dan agency yang buruk. Cilakanya, keburukan agency dan PJTKI ini juga ditopang oleh buruknya sistem pelayanan perlindungan TKI dalam pemerintahan RI. Kenapa bisa begitu? Simaklah bagaimana perlakuan para pejabat publik Indonesia yang berwenang melindungi TKI terhadap Berti, seorang TKI korban eksploitasi PJTKI dan agency yang gigih dalam berjuang mendapatkan keadilan.

Ketika berangkat ke Taiwan, Berti menandatangani surat perjanjian kerja (SPK) di kantor PJTKI. Dalam perjanjian kerja yang ia tandatangani tertulis, Berti Sarova dipekerjakan sebagai perawat di rumah sakit jompo, dengan gaji pokok 17.280 NT dan uang lembur untuk 1 jam 100 NT. Tertulis juga bahwa ia wajib bekerja selama 12 jam sehari atau 8 jam kerja dan ditambah dengan 4 jam lembur.

Setiba di Taiwan, Berti langsung diantar agency ke rumah sakit tempat ia bekerja. Esoknya, agency HENSIN datang dan memintanya menandatangani berkas-berkas kosong. Entah berapa lembar kertas kosong yang telah ditandatanganinya. Ia sendiri sebenarnya keberatan menandatangani berkas kosong. Tapi mau menolak juga tidak bisa, karena agency memaksanya. Kata agency, semua TKI yang baru datang wajib tanda tangan. Merasa ada yang tidak beres dengan tanda tangan di atas kertas kosong, ia menuliskan tanggal yang berbeda-beda di atas tanda tangannya.

Setelah dua bulan bekerja di rumah sakit jompo, ia mendapati kenyataan, agency telah menipunya. Sudah dua bulan kerja ia belum juga terima gaji. Padahal janjinya, setiap bulan gaji akan ditransfer ke rekeningnya. Ketika ia menanyakan perihal gajinya, agency malah marah dan memintanya untuk pulang ke Indonesia. Tentu saja ia menolak dipaksa pulang. Ia juga tidak tahu mengapa agency marah dan memaksanya pulang. Karena berniat memulangkan Berti, agency kemudian membawanya ke Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI). Pada KDEI pihak agency melaporkan, Berti berniat untuk kembali ke Indonesia. Tetapi di depan petugas KDEI Berti menyangkalnya karena ia memang tidak mau pulang. Bahkan Berti sempat bertanya pada pihak KDEI berapa sebenarnya gaji yang diterima TKI yang kerja di rumah sakit. Mendengar pertanyaan Berti, pihak KDEI marah pada agency karena TKI-nya tidak diberi tahu gajinya berapa. Berti juga melaporkan pada pihak KDEI kalau gajinya belum dibayar. Pihak KDEI memaksa agency untuk mengembalikan Berti ke rumah sakit. Sayangnya, pihak KDEI tak bicara sedikitpun pada agency tentang gajinya yang belum dibayar.

Bukannya dikembalikan ke tempat ia bekerja, Berti justru disekap oleh agency. Ia disekap di kamar khusus yang ada di kantor agency. Kamar itu menurutnya khusus untuk menyekap para buruh migran yang membangkang. Kamar itu dikunci dari luar sehingga Berti tidak bisa keluar. Makanan untuknya disorongkan pihak agency lewat pintu. Selama dalam kurungan agency, ia terus menerus ditekan secara psikis agar menyerah dan bersedia dipulangkan. Selama dalam kurungan agency, ia merasa depresi dan putus asa. Meski dalam kondisi depresi, ia masih bisa memikirkan cara keluar dari kantor agency. Satu akal ia temukan. Ia bicara pada agency kalau ia bersedia dipulangkan asalkan ia boleh berbicara dengan pihak KDEI. Karena bagaimanapun juga, menurut Berti, ada aturan di Taiwan bahwa kalau agency hendak memulangkan pekerja migran harus ada surat pengantar dari pihak perwakilan pemerintah asal pekerja migran.

Untuk kedua kalinya Berti dibawa agency ke KDEI. Berti senang sekali ketika yang menemuinya di KDEI adalah petugas yang sama yang sebelumnya telah membelanya. Berti berterus terang pada petugas di KDEI kalau sebenarnya agencylah yang memaksanya pulang. Ia sendiri tetap pada keputusan untuk menolak dipulangkan. Untuk kedua kalinya pihak KDEI menegur agency. Agency kecewa sekali dengan sikap Berty yang bersikeras untuk tidak mau pulang.

Penolakannya untuk pulang membuatnya dikurung kembali oleh agency. Beruntunglah pada saat itu ada seorang pekerja migran asal Thailand yang juga dikurung di kamar yang sama. Pekerja asal Thailand ini meminjaminya telepon. Ia kemudian mengontak KDEI dan menceritakan keadaannya yang sebenarnya. Sayang bahwa tidak ada petugas KDEI yang mengambil tindakan. Mereka hanya menelpon agency dan meminta agency untuk mengembalikan Berti ke tempat bekerjanya di rumah sakit. Pihak KDEI sama sekali tidak mengecek keadaan Berti yang telah melaporkan kalau dirinya tengah disekap. Sulit dipahami bahwa informasi tentang adanya TKI yang disekap agency sama sekali tidak membuat pihak KDEI tergerak untuk mengambil tindakan atau setidaknya mengecek kondisi Berti. Mereka merasa sudah cukup berbuat hanya dengan menelpon agency. Bisa dipahami kalau perwakilan RI di luar negeri sering terlambat tahu tentang kondisi TKI yang dikenai hukuman mati, disiksa atau yang mati. Sudah tahu ada TKI disekap saja, mereka juga tidak bertindak.

Berti sendiri sadar mengapa agency bersikukuh memaksanya pulang dan tidak mau mengembalikannya ke rumah sakit Jompo. Mereka takut ia akan membongkar dan menceritakan keburukan agency pada teman-teman TKI di rumah sakit. Berti tahu, 23 TKI yang bekerja di rumah sakit itu sebenarnya telah menjadi korban penipuan agency. Sama seperti dirinya, mereka juga dipaksa menandatangani kertas kosong yang mereka sendiri tidak tahu untuk apa. Ada juga yang dipaksa menandatangani kertas berisi tulisan dalam bahasa Cina yang tidak mereka mengerti.

Berti sendiri mempertanyakan masalah gaji, selain karena dua bulan kerja belum terima gaji, ia juga melihat besaran gaji yang diterima teman-teman TKI jauh di bawah ketentuan yang tertulis dalam kontrak. Dalam kontrak tertulis gaji pokok 17.280 NT, dengan tambahan uang lembur sebesar 100 NT per jam. Sementara para TKI yang sudah bekerja 12 jam sehari hanya terima gaji sebesar 13.000 NT, sudah termasuk uang lembur.

Berbagai upaya telah dilakukan agency untuk membuat Berti menyerah dan bersedia dipulangkan. Penyekapan dan tekanan psikis tidak membuat Berti menyerah meski ia sudah dalam kondisi depresi. Ia bertahan dengan menuliskan semua peristiwa yang ia alami selama berada dalam penyekapan agency dalam buku yang ia simpan sampai sekarang. Satu pertanyaan berulangkali ia tuliskan dalam buku itu, “Mengapa agency begitu takut sama aku?”

Untuk ketiga kalinya agency membawa Berti ke KDEI. Kali ini Berti dihadapkan pada petugas yang berbeda. Ia masih ingat nama petugas KDEI itu karena berbeda dengan petugas sebelumnya, kali ini ia justru dipojokkan dan ditakut-takuti oleh petugas KDEI. Kali ketiga ini agency membawa surat pernyataan yang di dalamnya tertera tanda tangan Berti. Menurutnya, isi surat pernyataan itu semuanya fitnah. Di dalamnya tertulis bahwa ia mengakui kalau selama bekerja di rumah sakit ia lupa menutup oksigen, ia sengaja memasukkan tissue ke pantat pasien, ia juga memberikan bedak ke pasien tanpa terlebih dahulu membersihkan tubuh pasien, dan lain-lain fitnah yang ia sendiri sudah lupa detilnya. Tertulis juga bahwa karena kesalahan-kesalahannya itu ia bersedia dipulangkan. Padahal semua itu tidak benar. Ia tidak pernah merasa menandatangani surat pernyataan yang semua isinya adalah kebohongan. Pada saat itu sadarlah ia apa artinya tanda tangan di atas kertas kosong yang agency paksakan di saat ia baru tiba di Taiwan. Rupanya tandatangan di atas kertas kosong itu mereka pakai untuk membuat surat fitnah.

Setengah mati Berti menjelaskan pada petugas KDEI kalau surat pernyataan itu fitnah dan ia tidak pernah menandatangani surat semacam itu. Ia sangat kecewa pada KDEI karena tidak mempercayai apa yang ia katakan. Betapapun ia menyatakan bersedia dibawa ke pengadilan untuk membuktikannya, petugas di KDEI sama sekali tidak percaya. Bahkan pihak KDEI menakut-nakuti dia dengan mengatakan, ia bisa dijebloskan ke penjara kalau menolak dipulangkan. Pada saat itu Berti bersikukuh tidak mau pulang dan dipenjara pun ia siap karena ia merasa tidak bersalah.

Kembali Berti dikurung di kantor agency. Pada suatu hari Berti dikeluarkan dari kurungan. Agency bilang padanya kalau ia akan diantar ke rumah sakit untuk bekerja kembali. Namun ternyata agency menipunya. Ia dibawa ke bandara bersama tujuh orang suruhan agency. Sesampai di bandara Berti diseret oleh tujuh orang itu karena dia menolak turun. Berti berteriak-teriak minta tolong. Namun apalah artinya seorang asing yang depresi di hadapan polisi dan petugas bandara. Betapapun ia berteriak minta tolong tak satupun yang peduli. Pihak agency yang turut mengantar Berti ke bandara mendekati polisi dan petugas bandara. Berti yakin, pihak agency pasti mengatakan pada para petugas itu kalau dirinya kurang waras. Ia berpikir demikian karena setelah pihak agency bicara dengan polisi dan petugas bandara, petugas bandara bersama pihak agency kemudian membawanya melalui lorong khusus. Keluar dari lorong ia sudah berada di depan pesawat. Pada saat itu agency memberinya uang 1.500 NT yang mereka katakan sebagai gajinya selama bekerja.

Sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Berti kembali mengontak pihak KDEI di Taiwan dan ia disarankan untuk melapor ke BNP2TKI. Mengikuti saran KDEI, ia mengadukan kasusnya ke BNP2TKI. Pasca pengaduan itu, PJTKI yang menempatkannya memberinya uang asuransi sebesar Rp 2 juta. Berti tidak puas. Bukan uang asuransi yang ia tuntut, tetapi keadilan. Gajinya tidak dibayar dan ia dipaksa pulang tanpa alasan. Padahal ia sudah bayar uang penempatan sebesar Rp 7 juta pada PJTKI.

Berti datang lagi ke BNP2TKI menanyakan penyelesaian kasusnya. Pada saat itu rupanya pihak BNP2TKI sudah mendapatkan laporan dari pihak PJTKI bahwa gaji Berti sudah dibayar dan sudah sesuai dengan yang tertulis dalam kontrak kerja. Pihak PJTKI juga sudah menyerahkan berkas kontrak kerja pada BNP2TKI. Namun setelah Berti mengecek berkas kontrak kerja yang diserahkan PJTKI ke BNP2TKI itu ia mendapati tanda tangannya dipalsukan. Berti tak kuasa menanggung kemarahan dan mendesak BNP2TKI dan PJTKI untuk membuktikan kalau ia benar-benar sudah terima gaji. Pihak agency di Taiwan kemudian mengirimkan bukti print gaji yang di dalamnya ada tanda tangan Berti. Melihat kertas berisi print gaji yang di dalamnya tertera tanda tangannya, sadarlah ia untuk kedua kalinya akan arti kertas kosong yang ia tanda tangani sewaktu tiba di Taiwan. Ternyata pihak agency menggunakannya juga untuk mengeprint bukti pembayaran gaji yang sama sekali tidak ia terima. Bukan hanya itu. Pihak agency juga mengirimkan surat pernyataan yang isinya fitnahan yang sama sebagaimana surat yang diberikan agency pada pihak KDEI.

Meski sangat jelas PJTKI telah memalsukan tanda tangannya dan agency telah memperdayanya, namun toh BNP2TKI lebih percaya pada bukti palsu yang disodorkan PJTKI dan agency. Padahal kalau mau sedikit berpikir, BNP2TKI tidak akan bisa diperdaya agency. Bayangkan saja, dalam bukti print gaji, tanggal penandatanganan tertulis tanggal satu bulan sembilan tahun 2008. Padahal ia pulang dari Taiwan tanggal 12 Januari 2008. Demikian juga dengan surat pernyataan berisi fitnahan itu tertulis tanggal satu bulan tujuh tahun 2008. Jelas semua itu mereka print di atas kertas kosong yang dipaksakan pada Berti untuk ditandatangani saat ia tiba di Taiwan. Agency sendiri tidak sadar kalau tanggal penandatanganan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tapi apa mau dikata, setali tiga uang dengan dikap KDEI, BNP2TKI lebih percaya pada PJTKI dan agency. Buktinya, mereka tidak mengambil tindakan meski sudah jelas PJTKI dan agency menipunya. Mereka juga tidak mengambil tindakan meski PJTKI akhirnya mengakui kalau telah memalsukan tanda tangan Berti untuk membuat SPK palsu. Maklum, PJTKI dan agency adalah orang-orang berduit, begitulah yang ada dalam pikiran Berti.

Kekecewaan lain terhadap BNP2TKI adalah bahwa BNP2TKI menganggap kasus Berti selesai setelah BNP2TKI memfasilitasi pertemuannya dengan PJTKI. Dalam pertemuan itu pihak PJTKI menyanggupi akan mengembalikan biaya penempatan yang sudah dibayar Berti dan kemudian semua persoalan dianggap selesai. Padahal Berti tidak sepakat dengan tawaran PJTKI karena ia menghendaki BNP2TKI mengambil tindakan terhadap PJTKI yang telah memalsukan tanda tangannya untuk membuat kontrak kerja palsu. Tapi apalah daya seorang TKI di hadapan para pejabat BNP2TKI yang dengan tegas mengatakan, mereka tidak punya kewenangan mengurus kasus Berti. Terkait kasus pemalsuan tanda tangan itu BNP2TKI menyarankan agar Berti melaporkannya ke Depnakertrans.

Mengikuti saran BNP2TKI ia datang mengadukan kasusnya ke Depnakertrans. Apa yang terjadi kemudian adalah ia merasa dipermainkan. Sebelum mengadukan kasusnya, Berti terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak Depnakertrans tentang apa yang terjadi kalau ada PJTKI memalsukan tanda tangan TKI. Pada saat konsultasi pihak Depnakertrans memberikan jawaban bahwa PJTKI yang memalsukan tanda tangan TKI bisa terkena sanksi. Tapi apa yang disampaikan pihak Depnakertrans itu ternyata kosong belaka. Terbukti, setelah ia mengadukan kasus yang dialaminya terkait pemalsuan tanda tangan oleh PJTKI untuk membuat surat perjanjian kerja palsu, pihak Depnakertrans justru menyarankan untuk melaporkan kasusnya ke polisi saja. Alasannya, pihak Depnakertrans tidak berwewenang menangani kasus pemalsuan tanda tangan.

Mengikuti saran Depnakertrans, Berti datang ke Mabes POLRI dan mengadukan kasus pemalsuan tanda tangan oleh PJTKI yang telah merugikannya. Yang terjadi, pihak Mabes POLRI juga menyatakan tidak berwenang menangani kasusnya kalau tidak ada surat dari Depnakertrans. Berti kembali lagi ke Depnakertrans untuk mendapatkan surat yang diminta Mabes Polri, namun usahanya sia-sia belaka.

Bukan hanya ke BNP2TKI dan Depnakertrans Berti mencari keadilan. Ia juga telah melaporkan kasusnya ke Deplu dan Komnas HAM. Harapannya, dengan mengadu ke Deplu, pihak Deplu bisa melakukan tindakan terhadap agency yang jelas-jelas telah menipu banyak TKI dan membuat laporan palsu. Dengan ditindaknya agency ia berharap bisa mengurangi TKI yang jadi korban. Tapi semuanya sia-sia. Para pejabat yang menurut undang-undang berwenang melindungi TKI itu ternyata sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Di sinilah Berti belajar tentang apa artinya menjadi TKI di republik ini. Kemarahannya semakin menjadi ketika beberapa hari kemudian ia mendapat khabar, Titin, TKI asal Banyuwangi yang diurus oleh PJTKI yang sama, mengalami nasib seperti dirinya. Titin dipaksa pulang oleh agency karena ia juga mempermasalahkan gajinya.

Pesan Simbolik

Betapapun Berti pernah punya luka dan kekecewaan mendalam dengan lembaga-lembaga negara yang berwenang dalam perlindungan TKI, Berti toh tetap menyimpan harapan suatu saat akan ada perubahan pada kinerja lembaga-lembaga negara pengurus TKI. Harapannya ini ia tunjukkan dengan mengundang BNP2TKI untuk meresmikan pasar desa “Rintisan TKI”. Ia kesampingkan segala luka dan marahnya pada BNP2TKI.

Dengan mengundang BNP2TKI untuk meresmikan “Pasar Rintisan TKI”, ia sebenarnya ingin menunjukkan bahwa para mantan TKI yang selama ini mereka pandang sebelah mata itu ternyata punya kemampuan untuk berbuat sesuatu bagi diri, keluarga dan juga masyarakat. Ia berharap, dengan melihat hasil kerja dan perjuangan TKI di daerahnya, BNP2TKI tergugah untuk lebih kerja keras meningkatkan kinerjanya dalam memberikan perlindungan pada TKI dan mewujudkan keadilan bagi para TKI yang mengalami masalah.

Saya sendiri menilai, pesan simbolik yang disampaikan Berti pada BNP2TKI itu sejatinya ditujukan bukan hanya pada para pejabat BNP2TKI tetapi juga pada semua pejabat publik di negeri ini. Dari lubuk hati mereka yang paling dalam, para mantan TKI yang sudah dipandang sebelah mata oleh para pejabat publik itu hendak menyampaikan pesan, “Jangan pernah merasa sudah bekerja dan berbuat banyak untuk rakyat”.

Setelah menuliskan kisah hidup dan perjuangan Berti ini, muncul pertanyaan di benak saya. Seandainya Ketua DPR Marzuki Alie, semua anggota DPR/D dan para pejabat negara yang berwewenang mengurus dan melindungi TKI itu membaca kisah hidup dan perjuangan Berti dan teman-temannya itu, apakah mereka masih memandang sebelah mata pada TKI? ***

“PASAR RINTISAN TKI” (Bagian 1) :

noreply@blogger.com (Chelluz Pahun) — Fri, 01 Apr 2011 12:19:00 +0000

Mimpi dan Perjuangan Seorang Mantan TKI

Sri Palupi

Berti

Tentu kita masih ingat pernyataan ketua DPR Marzuki Alie yang menyatakan, rendahnya kemampuan TKI yang bekerja sebagai PRT telah merusak citra Indonesia. Jauh dari stigma “kualitas rendah” yang ditempelkan Marzuki Alie terhadap para TKI, di berbagai pelosok Indonesia kita bisa menjumpai para TKI yang kiprahnya sungguh membuat Indonesia bangga punya warga seperti mereka. Dengan modal awal menjadi TKI, mereka berhasil mengukir prestasi. Mereka juga berhasil membuktikan diri memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi dari kemampuan ketua dan bahkan ribuan anggota DPR/DPRD di dalam memperjuangkan kesejahteraan warga. Salah satunya ditunjukkan oleh Berti Sarova, mantan TKI asal Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Bandar Lampung, yang pernah dua kali bekerja di Taiwan sebagai Pekerja Rumahtangga (PRT). Mengapa Berti Sarova? Apa yang dilakukannya hingga ia pantas menyandang gelar TKI berprestasi?

Berbagai usaha dilakukan Berti di kampung halamannya untuk memperbaiki tingkat kehidupan para mantan TKI dan keluarganya. Salah satunya adalah Pasar Desa “Rintisan TKI” yang berlokasi di Desa Gunung Terang, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Bandar Lampung. Pasar desa ini benar-benar dirintis perkembangannya oleh Berti. Prestasi seorang mantan TKI ini diakui setidaknya oleh Kepala Desa Gunung Terang, Bapak Fachrul IB. Atas prestasinya ini, pihak desa memberi nama pasar yang baru dibuka itu sesuai dengan nama yang diusulkan para mantan TKI, yaitu “Pasar Rintisan TKI”. Nama ini diberikan sebagai penghargaan pihak desa kepada para TKI dan keluarganya yang telah berjasa dalam merintis berkembangnya pasar desa. Kepala desa itu sendiri mengakui, sebelum diambil alih oleh para TKI, pasar desa itu mati. Bahkan pihak desa sudah dua kali mencoba membuka pasar desa, namun dua kali pula pasar desa yang baru dibuka itu mati.

Berdirinya Pasar Desa “Rintisan TKI” berawal di tahun 2001, saat pihak Desa Gunung Terang membuka kapling untuk pasar Desa. Setiap kapling seluas 7X7 meter persegi dijual seharga Rp 600.000. Pada saat itu Berti baru kembali dari Taiwan. Ia melihat pasar yang baru dibuka itu masih kosong dan ia pun tergerak untuk membeli kapling di sana. Meski masih banyak kapling kosong, namun Berti tertarik pada kapling yang berada di posisi paling depan. Sayang kapling itu sudah dibeli orang. Sebenarnya kalau membeli langsung ke desa, Berti cukup membayar Rp 600.000. Tapi karena kapling yang ia incar itu lokasinya strategis, Berti berani membayar setengah kapling ukuran 3.5x7 meter seharga Rp 2 juta kepada pemiliknya. Untuk membangun kapling menjadi kios, Berti mengeluarkan modal sedikitnya Rp 6 juta. Di kios itulah ia memulai usaha wartel. Wartel yang ia beri nama “ ALL IN” itu membuatnya banyak dikenal masyarakat dan warga akrab memanggilnya mbak Alin.

Usaha wartel ia pilih karena prospeknya cukup bagus. Di daerahnya banyak TKI dan sarana komunikasi sudah barang tentu menjadi kebutuhan vital bagi TKI dan keluarganya. Pada saat itu belum ada wartel di daerahnya dan penggunaan telepon seluler belum dikenal. Wartel yang dibuka Berti menjadi satu-satunya pilihan bagi TKI dan keluarganya untuk bisa berkomunikasi. Konsumen pengguna wartel kebanyakan memang keluarga TKI. Pelanggan wartel milik Berti mencakup warga dari tiga wilayah kecamatan.

Dari hasil usaha wartel Berti bisa membeli kapling-kapling lain di pasar desa itu dan kemudian ia buat kapling-kapling itu menjadi kios-kios. Karena kios yang ia punya sudah terlalu banyak, muncullah ide untuk mengajak keluarga-keluarga TKI membuka usaha di sana. Akhirnya satu persatu kios di pasar desa itu beralih ke tangan TKI, mantan TKI dan keluarganya. Terciptalah kemudian sebuah pasar desa yang hampir semua pedagangnya adalah para mantan dan keluarga TKI.

Dari hasil usaha wartel Berti bisa membeli kapling-kapling lain di pasar desa itu dan kemudian ia buat kapling-kapling itu menjadi kios-kios. Karena kios yang ia punya sudah terlalu banyak, muncullah ide untuk mengajak keluarga-keluarga TKI membuka usaha di sana. Akhirnya satu persatu kios di pasar desa itu beralih ke tangan TKI, mantan TKI dan keluarganya. Terciptalah kemudian sebuah pasar desa yang semua pedagangnya adalah para mantan dan keluarga TKI.

Meski kios-kios pasar sudah dikuasai para mantan TKI dan keluarga TKI, namun pasar desa yang baru dibuka itu tidak langsung begitu saja berubah menjadi pasar yang ramai pembeli. Masih perlu usaha dan kerja keras untuk menjadikannya pasar yang hidup. Dengan dibantu pihak desa, para pemilik kios – yang adalah para mantan dan keluarga TKI – melakukan promosi ke masyarakat. Promosi dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah pameran pasar murah. Untuk menarik semakin banyak pembeli, khususnya yang berasal dari desa-desa lain, mereka juga mengadakan pasar malam.

Kerja keras para mantan TKI dan keluarganya itu terbukti membuahkan hasil. Pasar yang dulunya sepi pembeli, kini berkembang menjadi pasar yang ramai. Bukan hanya pasarnya, usaha para mantan TKI itu juga berkembang. Dulu belum banyak barang yang dijual di pasar desa. Kini Pasar Rintisan TKI telah berkembang menjadi pasar umum, yang menjual hampir semua barang kebutuhan masyarakat desa. Berawal dari pasar kecil dengan usaha sederhana, kini pasar telah berkembang menjadi pasar besar dengan beragam barang, termasuk sayur dan ikan. Di pasar ini terdapat sedikitnya 90 kios, 24 lapak sayur dan 4 (empat) lapak ikan. Kios, lapak sayur dan lapak ikan ini dimiliki oleh 120 TKI, mantan TKI dan keluarganya. Setiap hari mereka dikenai biaya retribusi untuk kebersihan sebesar Rp 1.000. Untuk keamanan, mereka membayar retribusi sebesar Rp 10.000 – 100.000 per bulan tergantung besarnya kios dan jenis barang yang dijual.

Dari Pasar ke Koperasi

Pasar Rintisan TKI

Perjuangan Berti tidak berhenti sampai pada pengembangan pasar desa. Setelah pasar yang mereka rintis itu berkembang, para mantan TKI dan keluarganya yang dikoordinir oleh Berti itu kemudian memikirkan bagaimana mereka bisa membantu para TKI yang mengalami masalah atau para keluarga TKI yang belum memiliki modal usaha. Muncullah gagasan untuk mendirikan koperasi simpan pinjam. Masing-masing anggota kemudian menyetor modal pokok sebesar Rp 100.000 per orang, dengan iuran wajib bulanan Rp 10.000 per orang. Pinjaman ke koperasi dikenai bunga rendah, hanya sebesar Rp 1,5 persen per bulan. Dalam satu tahun koperasi berhasil mengumpulkan modal sedikitnya Rp 80 juta dengan anggota sebanyak 350 orang. Karena koperasi ini dirintis oleh para mantan TKI, anggotanya pun masih sebatas para TKI, mantan TKI dan keluarganya. Koperasi ini mereka beri nama Koperasi TKI Bina Usaha Mandiri. Pendirian koperasi ini sungguh mereka perjuangkan karena mereka menyaksikan banyak kerabat dan teman-teman mereka yang terjerat utang pada rentenir. Harapan mereka, dengan adanya koperasi ini para TKI dan keluarganya bisa membantu teman-teman lain yang selama ini punya masalah akibat ulah rentenir.

Dari Soal Ekonomi ke Gerakan Sosial

Koperasi yang didirikan para mantan TKI itu pada kenyataannya bukan hanya bicara soal modal atau uang dan kesejahteraan para mantan TKI dan keluarganya saja. Koperasi itu juga bicara soal organisasi TKI. Selain untuk pengembangan ekonomi, usaha koperasi itu mereka arahkan juga untuk memperkuat basis organisasi TKI, yaitu Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Mengapa? Karena para TKI, mantan TKI dan keluarganya yang tergabung dalam koperasi itu adalah juga anggota SBMI.

Sebelum ada koperasi, Berti sebagai pengurus SBMI punya masalah dalam mengumpulkan anggota. Adanya koperasi telah mempermudahnya dalam mengumpulkan para anggota, terutama untuk sosialisasi masalah organisasi dan juga ketika ada TKI yang mengalami masalah. Koperasi TKI ini ternyata juga menjadi media efektif dalam mewujudkan pembelajaran bagi para keluarga TKI terkait bekerja di luar negeri. Dulu para calon TKI banyak tertipu oleh para calo yang sukanya memberi janji-janji muluk tapi palsu. Kini para calon TKI dan keluarganya menjadikan organisasi SBMI sebagai media untuk konsultasi, baik konsultasi terkait masalah yang dihadapi TKI maupun konsultasi bagi para calon TKI yang hendak berangkat ke luar negeri. Pada akhirnya SBMI di daerah ini menjadi tempat pengaduan bagi calon TKI dan keluarga TKI yang menghadapi masalah.

Dengan menjalankan peran sebagai media konsultasi, SBMI yang dikoordinir Berti pada akhirnya juga menjadi basis perjuangan bagi perlindungan hak TKI. Bukan hanya berjuang untuk menyelesaikan masalah di tingkat daerah, mereka juga berjuang membawa masalah TKI ke tingkat nasional. Dalam satu setengah tahun terakhir ini mereka setidaknya telah menerima lebih dari 100 kasus TKI. Dalam menyelesaikan kasus-kasus ini, mereka tidak bekerja sendirian. Mereka bawa kasus-kasus tersebut ke SBMI nasional atau langsung ke BNP2TKI. Sebagai wujud solidaritas terhadap para TKI yang mengalami masalah, para anggota koperasi bersepakat untuk menyisihkan 5 persen dana sisa hasil usaha koperasi untuk membantu membiayai penanganan kasus TKI. Untuk membantu menangani kasus TKI yang mengalami masalah, mereka selama ini merogoh kantong sendiri.

Dari Kesejahteraan TKI ke Kesejahteraan Warga

Sebelum ada pasar dan koperasi, para TKI, mantan TKI dan keluarganya hidup dalam kondisi serba miskin. Jangankan mimpi punya kios atau ruko, untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari saja sudah sulit. Apalagi masih ditambah dengan biaya sekolah anak. Kemiskinan itulah yang mendorong mereka memilih berangkat ke luar negeri menjadi TKI.

Pasar dan koperasi yang dirintis Berti terbukti berhasil meningkatkan kualitas hidup para TKI. Begitu banyak perubahan terjadi pada kehidupan TKI, mantan TKI dan keluarganya setelah mereka memiliki kios dan menjadi anggota koperasi. Dengan adanya pasar dan koperasi TKI, mereka memiliki sumberdaya ekonomi yang bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Kini, mereka tidak hanya berhasil memiliki rumah dan ruko yang cukup mentereng, tetapi juga punya mobil sendiri, punya sawah dan kebun yang luas, dan juga bisa naik haji. Cita-cita untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak juga terpenuhi. Kini, anak-anak mereka rata-rata bersekolah di sekolah unggulan, yang sebelumnya tak mampu mereka jangkau.

Para TKI, mantan TKI dan keluarganya itu rupanya tidak hanya mengalami perubahan secara ekonomi. Secara sosial mereka juga berkembang. Mereka berhasil menghapuskan cita-cita untuk menjadi TKI yang selama ini mengisi pikiran kebanyakan keluarga di desa mereka. Cita-cita menjadi TKI kini telah berganti menjadi cita-cita pergi ke luar negeri untuk belajar banyak hal. Dulu di antara TKI atau mantan TKI tidak saling kenal. Kini, dalam kondisi ekonomi mereka yang semakin membaik, solidaritas mereka terhadap para TKI juga semakin meningkat. Menurut Berti, meningkatnya solidaritas itu terjadi karena mereka merasakan betul kehidupan sulit semasa menjadi TKI.

Desa Mandiri untuk Indonesia Mandiri

Adanya pasar dan koperasi TKI pada akhirnya menciptakan komunitas TKI yang menghidupi sistem ekonomi mandiri, tidak bergantung pada pihak luar, meski dalam lingkup yang masih sangat kecil. Dalam sistem ini para TKI dan keluarganya berperan sebagai pedagang sekaligus pembeli atau konsumen. Dengan cari ini uang tidak lagi keluar dari desa mereka. Uang yang mereka putar itu akhirnya dikembalikan lagi ke desa.

Bersama para anggota koperasi, Berti bercita-cita untuk terus mengembangkan koperasi yang dirintisnya. Tidak hanya menjadi koperasi simpan pinjam, tetapi sekaligus juga koperasi produksi. Ia membayangkan, adanya koperasi produksi akan bisa mendukung upaya para TKI dan keluarganya untuk mengembangkan usaha dari hulu sampai hilir. Hal seperti ini ia pikirkan karena daerahnya adalah penghasil kakao, kelapa, singkong, jagung, karet, dan lainnya. Tetapi sayangnya, para petani di daerahnya menjual langsung hasil produksi mereka ke para tengkulak. Tentu saja produk petani itu dibeli dengan harga di bawah harga pasar. Dalam hal ini Berti bertekad bisa membantu para petani agar mereka dapat mengolah hasil pertanian mereka terlebih dahulu sebelum menjualnya ke pasar. Tentu hasilnya akan lebih besar. Apalagi kalau semua barang-barang yang selama ini didatangkan dari kota bisa diproduksi sendiri oleh masyarakat desa. Singkat kata, banyak hal yang ingin Berti kerjakan, salah satunya adalah mewujudkan desa mandiri.

Desa mandiri yang dibayangkan Berti, sangat dekat hubungannya dengan kepentingan TKI. Dengan adanya desa mandiri, tidak perlu lagi warga Indonesia jadi TKI. Ini bisa dimulai dari sekarang dan oleh para TKI. Kalau semua TKI yang berhasil bisa memanfaatkan hasil kerjanya untuk memulai usaha di daerahnya sendiri, maka akan banyak warga desa yang terbantu oleh usaha yang dibangun oleh para TKI ini. Dengan cara ini para TKI itu tidak perlu lagi kembali ke luar negeri dan bahkan tidak akan ada lagi anggota keluarga yang memilih menjadi TKI.

Bukan hanya Berti, para mantan TKI yang tergabung dalam Koperasi Bina Usaha Mandiri punya cita-cita untuk menjadikan TKI sebagai tuan di negeri sendiri melalui pengelolaan hasil kerja secara benar. Mereka prihatin, selama ini tidak ada yg memikirkan masa depan TKI dan keluarganya. Itulah mengapa banyak TKI yang terus menerus kembali keluar negeri karena hasil kerjanya habis dan tidak ada usaha produktif yang bisa menjamin kehidupan mereka ke depan. Kondisi seperti ini yang membuat Berti dan teman-temannya bertekad untuk bangkit, menjadi mandiri dan berusaha keras membangun masa depan anak-anak dengan kehidupan yang lebih baik. Bukan kehidupan seperti yang dialami orang tua mereka yang TKI.

Untuk mewujudkan mimpinya itu, Berti bertekad untuk memperjuangkan agar koperasi bisa menjadi basis gerak Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Ia membayangkan, kalau semua SBMI di daerah memiliki koperasi dan antar daerah bisa saling terhubung dan saling melengkapi, maka kita tidak butuh lagi yang namanya impor barang dari luar. Semua bisa dipenuhi oleh masyarakat sendiri. Tentu saja perjuangan mewujudkan mimpi itu masih panjang, tapi setidaknya ia sudah memulainya dengan pasar dan koperasi TKI.

Menjadi Kader Kesehatan Tanpa Memandang Pendidikan

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Wed, 22 Sep 2010 10:45:00 +0000

Dalam penanganan masalah gizi yang diderita anak-anak, khususnya di wilayah Provinsi NTT, peran kader posyandu sangatlah penting. Namun peran mereka sering dipandang sebelah mata. Ini bisa kita lihat dari penghargaan terhadap kerja-kerja mereka. Penghargaan di sini tidak selalu harus diartikan dalam bentuk materi. Sebab tidak sedikit dari mereka yang punya dedikasi tinggi meski imbalan atas kerja-kerja mereka sangat kecil. Bahkan tidak sedikit yang bekerja sukarela tanpa imbalan. Padahal seperti di NTT, tidak sedikit kader Posyandu yang berasal dari keluarga miskin. Berikut adalah curahan hati seorang kader Posyandu, Yuliana Ha’e, yang kini ditunjuk sebagai ketua Posyandu Melati Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu.

“Saya adalah seorang pendatang dari tanah Flores – Maumere, datang ke Sumba Timur karena kecantol dengan seorang pria Sabu dari Sumba Timur yang sedang kerja proyek di Maumere saat itu. Kebetulan di Maumere pria pilihanku itu bekerja di dekat kampungku. Ketika saya berangkat ke sekolah (SMP) si pria ini sering menegurku, dan dengan tersipu malu aku balik menyapa. Lama-lama kami menjalin hubungan asmara dan pada akhirnya melarikan diri dari tanah kelahiran Maumere dan mengikuti Suami di tanah Sumba Timur.

Sesampai di Sumba, kami hidup dengan penghasilan suami yang terbatas. Setelah hidup dalam keadaan serba terbatas itu, saya mulai berenung apa yang harus saya lakukan untuk membantu suami memperoleh penghasilan. Sebab semakin hari tuntutan hidup kian meningkat. Ditambah lagi dengan kelahiran anak. Mau tidak mau saya harus bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan.

Memilih pekerjaan yang menyenangkan atau yang sesuai dengan pendidikan merupakan hal yang sangat sulit bagi saya, mengingat tingkat pendidikan yang saya punya. Apalagi saya ini pemalu. Lain dari itu, saya juga adalah seorang pendatang. Pribadi seperti inilah yang membuat saya selalu mundur atau sulit dalam melakukan pekerjaan yang berhubungan atau menghadapi banyak orang. Sebenarnya, saya selalu ingin berubah dari sifat pemalu ini, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa mengubahnya. Akhirnya saya pasrah dengan kelemahan saya ini. Mungkin inilah pribadiku, yang terjadi karena pilihan hidupku sendiri. Aku memilih untuk lari bersama laki-laki yang kucintai tanpa pikir panjang dan kompromi dengan keluarga.

Sulitnya mencari pekerjaan di Sumba Timur, memaksa saya mencari informasi ke kelurahan. Satu-satunya peluang kerja yang saya dapat adalah menjadi kader posyandu. Kebetulan saat itu suami saya menjadi hansip di Kelurahan Hambala, sehingga memudahkan saya mendapatkan peluang untuk menjadi kader kesehatan di Posyandu Melati bersama dengan kawan kader lainnya.

Bekerja sebagai Kader Kesehatan bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun. Banyak kesulitan dan tantangan yang seringkali mendorong untuk mundur dari pekerjaan itu. Namun menghadapi berbagai situasi yang di luar dugaan dan pelum pernah dialami, bagi saya ini merupakan tantangan, apakah maju terus atau mundur. Ketika menghadapi pengenalan akan program pelayanan Posyandu yang disebut dengan sistim pelayanan 5 meja yang mau dijalankan, saya semakin takut dan bingung. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak tahu apa-apa tentang program posyandu dan pelayanan 5 meja yang dijalankan oleh teman-teman terdahulu.

Waktu demi waktu terus berjalan. Proses demi proses saya alami di Posyandu ini. Yang tadinya hanya coba-coba dan terpaksa menerima kerja sebagai kader Posyandu, akhirnya saya bilang pada diri sendiri kalau saya mau belajar. Dan di tempat inilah saya merasa yakin akan mendapatkan pengalaman berharga dan belajar untuk mengubah diri saya yang pemalu. Pikir saya, kalau saya malu terus bagaimana mau mendapatkan uang untuk menghidupi anak-anak saya.

Ketika pertama aktif sebagai kader Posyandu, saya diberi kepercayaan untuk mempelajati beberapa buku, termasuk Kartu Menuju Sehat (KMS), yang harus diisi setiap bulan atau setiap datang ke Posyandu. Ketika mempelajari buku-buku itu, ada rasa takut yang melanda. Rasanya seperti terjadi gempa lokal dalam diri saya. Saya mencoba mengatasi rasa takut ini. Sedikit demi sedikit saya yang dulunya pemalu menjadi sosok yang cerewet, mudah bergaul dan berteman dengan siapa saja, dan berhasil mengatasi semua keterbatasan saya. Akhirnya percaya diri saya meningkat.

Selama menjadi kader Posyandu, saya mendapati ada beberapa kader yang keluar dengan alasan tidak ada honor dan hanya kerja sukarela. Saat itu sayapun hampir mengundurkan diri. Tapi kemudian saya berpikir, kalau saya mengundurkan diri pastilah teman-teman akan menganggap saya tidak mampu dan menganggap saya ini muka uang. Padahal saya ini memang tidak mampu namun memaksakan diri karena butuh uang untuk menghidupi anak-anak saya. Saya urungkan niat mengundurkan diri. Meski saya tidak mampu, namun saya sering bertanya pada teman kader untuk minta masukan. Inilah yang membuat saya tambah maju dan pantang menyerah dalam menjalankan tugas sebagai kader Posyandu.

Seiring berjalannya waktu, satu persatu kader mengundurkan diri dengan cara tidak aktif lagi datang ke Posyandu tanpa alasan. Akhirnya saya berusaha sebatas yang saya mampu untuk tetap bertahan. Karena kesabaran saya dalam pelayanan Posyandu setiap bulan, akhirnya saya mendapat perhatian dari bidan di Puskesmas. Ketika sudah tidak ada lagi kader lain yang aktif, bidan mengulang lagi upaya mencari relawan kader yang mau membantu.

Dalam kurun waktu yang tidak saya duga, saya dipercaya menjadi Ketua Posyandu Melati – Kelurahan Hambala –Kec. Kota Waingapu. Ketika saya ditunjuk untuk menjadi ketua Posyandu Melati, saya jadi bingung. Bagaimana kalau saya nanti disuruh menyampaikan data dan informasi tentang Posyandu, apakah saya bisa. Tapi akhirnya saya berkeyakinan bahwa itu semua bisa dilakukan kalau saya sungguh merasa terpanggil dengan pelayanan yang tulus. Kalaupun ada sesuatu yang tidak diketahui, harus ditanyakan. Itulah yang menjadi modalku untuk menerima tanggung jawab sebagai ketua Posyandu.

Yang membanggakan saya dengan menerima tanggung jawab sebagai ketua Posyandu adalah saya bisa mengenal teman-teman kader dari kelurahan-kelurahan lain yang ada di tingkat Kecamatan Kota. Saya juga bisa mengenal banyak petugas. Dengan kenal banyak kader dan banyak petugas, saya juga bisa bertanya banyak. Dan yang lebih membanggakan, saya sudah bisa berulang-ulang pergi ke kantor BPM Sumba Timur untuk menyampaikan laporan dan sekaligus mengurus administrasi dan operasional Kader.

Meskipun mendapatkan sedikit saja penghasilan dengan menjadi kader, namun saya yakin masih ada berkat di tempat lain. Dan yang mendorong saya betah menjadi kader adalah tidak ada peluang kerja lain bagi saya di tempat lain. Belum tentu dengan keluar dari kader saya bisa mendapatkan pekerjaan lain. Apalagi pendidikan saya SMP saja tidak tamat. Singkat cerita...saat ini saya masih tetap menikmati berkat Tuhan lewat pelayanan Posyandu dan kepercayaan yang Tuhan berikan menjadi Ketua Posyandu. Hal lain yang membuat saya bangga, saya hafal rumah Ibu Hamil dan Ibu-ibu yang mempunyai Balita. Karena kalau 1-2 kali tidak datang ke Posyandu, saya berkunjung ke rumah mereka. Satu persatu ibu hamil dan ibu pemilik anak balita yang tidak datang ke posyandu saya kunjungi dan saya ajak untuk datang dan membawa anak-anaknya ke Posyandu....”

Oleh: Ninu Rambu

Mengatasi Kemiskinan dengan Kebun Bersama

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Wed, 22 Sep 2010 10:41:00 +0000

Berawal dari Kebun Bersama
Resah melihat apatisme masyarakat ditengah belitan kemiskinan membuat Chrispianus Saku, seorang romo paroki di Gereja Katolik Gembala Baik di Kabupaten Alor, Provinsi NTT, berpikir keras mencari jalan keluar. Apalagi setelah melihat banyaknya bantuan yang disalurkan pemerintah: bantuan langsung tunai, raskin, dan juga infrastruktur. Beragam bantuan yang diberikan dengan pendekatan yang kurang pas itu makin membuat masyarakat terlena. Mereka semakin tidak ada keinginan untuk hidup lebih baik.

Romo Christ, begitu romo itu biasa disapa, berpandangan, mengajak masyarakat berubah tidak cukup dengan kata-kata dalam khotbah di gereja. Gereja harus membuat contoh suatu usaha yang menumbuhkan hasil. Kalau masyarakat melihat bahwa suatu pekerjaan itu menghasilkan, dengan sendirinya mereka akan mengikuti. Demikianlah Romo Christ mengawali karyanya bersama masyarakat di Kabupaten Alor.

Usaha untuk mengajak masyarakat itu diawali dengan membuat kebun bersama di atas tanah gereja di wilayah paroki Gembala Baik pada Agustus 2009. Kebun itu berada di atas tanah di daerah perbukitan terpencil di desa Wilai Selatan dan Fisama, Kecamanata Alor Tengah Utara. Selain itu kebun bersama juga ada di desa Mainang (Kecamatan Alor Selatan). Pembuatan kebun bersama ini bukanlah pekerjaan mudah, mengingat Paroki Gembaga Baik berada di pusat kota dan di sana hanya ada tiga imam Katolik yang memberikan pelayanan.

Kebun bersama itu dimiliki dan dikelola oleh masyarakat. Di kebun-kebun itu mereka secara bersama menanam tanaman pangan. Hasilnya dipanen bersama dan dijual kota. Hasil penjualan dibagikan ke masyarakat dalam bentuk simpanan koperasi. Selain dijual, masyarakat juga bisa mengambil hasil kebun untuk konsumsi sehari-hari.

Tanpa Perlu Dana
Meskipun baru berjalan satu tahun, namun usaha kebun bersama ini telah berkembang pesat karena masyarakat merasakan hasilnya. Mereka tidak lagi hanya menanam tanaman pangan tetapi juga mengembangkan kebun sayuran dan buah-buahan. Mereka juga mengembangkan kolam ikan. Berbagai tanaman yang dihasilkan dari kebun bersama itu, di antaranya adalah jagung, ubi jalar, kacang panjang, wortel, labu jepang, kol, cabe rawit, bawang merah, oyong/gambas, pepaya, anggur, nanas, pepaya, dan lainnya.

Dalam kolam-kolam ikan itu mereka menanam ikan mas dan mujair. Sebagian kolam dipakai untuk pembibitan ikan. Pembibitan ikan ini dibuat, selain untuk menyediakan bibit ikan bagi kebun bersama, juga menyediakan bibit ikan bagi masyarakat yang ingin membuat kolam sendiri. Mereja yang ingin membuat kolam sendiri, diperbolehkan mengambil bibit dari kolam pembibitan. Adanya kolam pembibitan ini ternyata mendorong warga masyarakat untuk ikut membuat kolam di kebun masing-masing. Air kolam berasal dari air tanah. Padahal daerah ini berada di ketinggian perbukitan.

Selain tanaman berumur pendek, gereja juga memelopori penanaman tanaman keras yang menghasilkan buah, seperti rambutan, mangga, kelengkeng dan lainnya. Buah-buahan ini ditanam di lereng-lereng bukit yang kering dan tandus, dengan menggunakan sistem irigasi tetes. Sistem irigasi tetes ini terbuat dari tabung bambu yang digantung didekat bibit tanaman yang baru ditanam. Bambu tersebut diisi air dan diberi lubang agar menetes sepanjang hari ditanah sekitar tanaman baru tersebut. Dengan cara demikian tanaman ini akan mendapatkan kelembaban secara terus menerus hingga akhirnya bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Selain untuk menghasilkan pangan, penanaman pohon berbuah ini juga bertujuan untuk penghijauan agar sumber mata air terlindungi. Selain pohon buah-buahan, masyarakat juga diajak untuk menanam pohon kenari dan kemiri. Saat ini masyarakat sudah mulai membuat lubang-lubang tanaman dikebun masing-masing. Mereka mulai mengikuti langkah gereja, menanam buah di kebun masing-masing.

Usaha kebun bersama ini menyebar bukan hanya di kalangan warga Katolik, tetapi juga di kalangan umat Kristen dari dua gereja yang berbeda. Mereka turut menanam segala rupa tanaman di kebun-kebun mereka. Bukan hanya beragam pangan yang mereka dapat hasilkan, tetapi langkah penghijauan pun dapat dicapai.

Usaha mengajak masyarakat menanam sayuran, buah maupun pohon lainnya banyak mengalami kemajuan. Yang mengherankan, kegiatan sebesar ini tidak memerlukan uang sepersen pun. Semuanya dikerjakan oleh masyarakat secara swadaya dan swadana. Paroki hanya mengusahakan bibit awalnya. Bibit yang akan dibudidayakan masyarakat dikembangkan sendiri di pekarangan paroki.

Rumah dan Kebun Bersama
Di desa Mainang, Romo Christ mengumpulkan pemuda-pemuda yang ada di sana untuk diajak dan diajari menanam sayuran, beternak, dan berkebun. Mereka diajak untuk hidup bersama, memasak bersama, dan makan bersama di sebuah rumah yang disediakan gereja. Banyak anak muda yang berminat tinggal disana. Bahkan mereka berebut untuk bisa tinggal di rumah bersama itu, meskipun ibu mereka sering tidak merelakan anaknya pergi dari rumah.

Upaya gereja untuk menggerakkan anak-anak muda tidaklah sia-sia. Kebun bersama yang dikelola anak-anak muda ini pun juga telah memberikan hasil. Saat pertama kali mereka memanen hasil kebun, panenan pertama mereka dalam bentuk sayuran itu mencapai tujuh truk. Hasil sayuran ini dijual ke kota dan hasil penjualan yang sebesar Rp 7 juta itu dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk simpanan koperasi. Mereka bisa memanfaatkan simpanan ini melalui mekanisme simpan pinjam. Dengan cara ini gereja membiasakan masyarakat untuk menabung.

Bila ditengok ke belakang, banyak pemuda-pemudi di Mainang yang bercita-cita pergi ke kota untuk menjadi tukang ojek, merantau ke jakarta untuk jadi PRT, dan bahkan banyak yang ingin ke luar negeri untuk jadi TKI. Terhadap keinginan anak-anak muda ini, Romo Christ merasa bahwa keputusan mereka untuk pergi keluar desa merupakan cita-cita yang malah akan menghambat perkembangan masyarakat desa sendiri. Menurutnya, belum tentu pemuda yang keluar desa untuk menjadi tukang ojek, PRT atau TKI itu menjadi sejahtera. Justru dengan kepergian anak-anak muda itu, desa kehilangan sumberdaya potensial untuk membangun. Pertimbangan itulah yang mendorong Romo Christ melatih anak-anak muda di Mainang untuk bertani. Ternyata peminatnya banyak. Bahkan remaja-remaja desa berebut ingin tinggal di pondok tempat berlatih tersebut. Pernah ada ibu-ibu datang ke pondok itu dan menangis karena anaknya kabur dari rumah, ingin tinggal dan berlatih bertani di pondok. Melihat minat anak-anak muda ini, Romo Christ berpandangan bahwa seharusnya kegiatan ini bisa dijadikan model bagi pendidikan pertanian, terutama oleh pemerintah.

Prinsip 3M
Dalam gerakan “kebun bersama” ini, gereja menanamkan prinsip 3M, yaitu menanam, menabung dan memelihara. Untuk menanamkan kebiasaan menabung, gereja juga membentuk koperasi. Kini sudah ada 900 orang yang menjadi anggota koperasi. Sedangkan untuk memacu semangat masyarakat, gereja menanamkan tiga prinsip pula, yaitu keinginan, kemauan, dan tekad yang kuat. Jika ketiga hal itu dimiliki, niscaya kemajuan yang dicita-citakan masyarakat akan tercapai.

Sebelum usaha kebun bersama dikembangkan, Romo Christ melihat, masyarakat tampak enggan untuk maju dan berkembang, terutama dalam meningkatkan penghasilan. Ini terjadi, menurutnya, karena sumberdaya alam berlimpah dan kebutuhan pangan tercukupi tanpa mereka harus kerja keras. Selain itu, masyarakat yang berada di daerah perbukitan cenderung kurang mengenal dunia luar sehingga parameter mengenai hidup cukup adalah sekedar makan kenyang. Untuk apa bekerja keras, toh para tetangga lain juga tak lebih darinya.

Masyarakat tidak berfikir untuk menyekolahkan anak, memberi makanan yang cukup bergizi, atau memiliki tabungan. Pengalaman Romo Christ dalam melayani dan mendampingi masyarakat memberikan banyak pelajaran tentang kondisi dan karakter masyarakat. Pelajaran itu membawanya sampai pada kesimpulan bahwa datangnya berbagai macam bantuan, baik berupa BLT, raskin, maupun bantuan lain malah membuat masyarakat makin tidak mau bekerja. ***

Oleh: Sri Maryanti

Gizi Buruk di Tengah Kampung Lumbung Pangan

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Wed, 22 Sep 2010 10:28:00 +0000

Alimebung adalah sebuah desa yang letaknya berada di pinggiran Kota Kalabahi, ibu kota kabupaten Alor, atau jaraknya sekitar 10 kilometer dari jantung kota yang dijuluki Nusa Kenari tersebut. Kendati letaknya berada di pinggiran, namun Alimebung merupakan ibukota dari sebuah kecamatan di Kabupaten Alor, Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU).

Mata pencaharian warga desa Alimebung beragam, ada pegawai negeri, wiraswasta, tukang, buruh, dan ada juga pedagang. Yang paling mendominasi atau 90 persen lebih warga Alimebung adalah petani. Usaha tani masyarakat di desa ini cukup maju, karena di dukung dengan lahan yang berada di dataran tanah datar dengan kondisi tanah yang subur, dan persedian air yang berlimpah. Infrastruktur irigasi-pun dibangun secara rapih, mulai dari hulu air hingga ke pintu-pintu air yang siap membagi ke lahan pertanian masyarakat.

Kondisi tanah yang subur dan didukung dengan topografi tanah yang datar ini, membuat petani di desa itu tidak hanya memanfaatkan lahan yang ada dengan menanam tanaman pertanian musiman, jagung dan padi sebagai makanan pokok, tetapi juga mengupayakan berbagai usahatani. Yang paling menonjol adalah masyarakat menanam berbagai jenis sayuran, mulai dari sawi, kangkung, kacang panjang, terung, pariak, paku, bayam, lombok dan tomat.

Setiap rumah tangga yang ada di desa itu – baik laki-laki maupun perempuan, semuanya mengusahakan tanaman sayuran. Sayuran yang ada bukan hanya untuk dikomsumsi sendiri setiap hari, tetapi juga di jual ke kota sebagai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tidak heran, kalau berkunjung ke pasar-pasar di kota kalabahi, baik Pasar Inpres atau Kadelang, sebagian besar pasokan sayur yang di jual di sana berasal dari desa Alimebung.

Petani di desa itu tidak semuanya menjual kepada papalele atau tengkulak yang langsung datang membeli di kebun, tetapi ada juga yang membawa sendiri sayurannya ke pasar dan menjualnya secara langsung. Biasanya jualan sayur ini dilakukan oleh ibu-ibu petani. Meski demikian ada juga satu dua petani laki-laki yang turut menjual sayur. Ada perbedaan cara menjual sayur ini antara laki-laki dan perempuan. Perempuan menjual sayur dengan membuka lapak di pasar, sementara pria biasanya memikul sayur dengan pelepah dibahunya, berkeliling dari lorong-lorong pemukiman masyarakat di kota kalabahi untuk menjual sayurnya.

Lukisan kehidupan petani di desa Alimebung menggambarkan bahwa ketersedian pangan masyarakat sangat mencukupi. Bahkan di luar stok pangan jagung dan padi hasil dari ladang, masih ada bantuan raskin dari pemerintah. Namun para petani di desa ini mempunyai pendapatan ekonomi tetap dengan mengandalkan hasil dari menjual sayur setiap hari.

Dari aspek gizi, kalau merujuk dari ketersedian pangan, baik dari unsur pemenuhan karbohidrat (jagung dan padi), vitamin (ada sayur-mayur yang lengkap), dan juga protein, potensi untuk kecukupan gizi sangatlah tinggi. Setidaknya tidak kurang persediaan pangan bergizi di tingkat masyarakat. Masyarakat memiliki peliharaan ayam (baik pedaging maupun petelur). Ikan segar juga tersedia, sebab posisi desa Alimebung tidak jauh dari laut, dekat dengan wilayah Maimol – pusat ikan di Kabupaten Alor.

Tak dinyana, meski masyarakat Alimebung hidup di tengah lumbung pangan, tetapi masalah kesehatan, khususnya menyangkut masalah gizi bagi anak-balita masih menjadi problem di desa ini. Kondisi balita yang mengalami masalah gizi ini, yang dikategorikan gizi buruk, misalnya, bisa ditemukan pada keluarga muda, pasangan Onisimus Manipada (24) dan Afliana Manipada (22). Keluarga muda ini tinggal di sebuah rumah semi permanen yang halamannya dikelilingi beragam tanaman sayuran. Keluarga petani yang memiliki lahan luas untuk tanaman sayur-sayuran ini memiliki seorang puteri, Yohana Jumina Manipada (1,9 th) yang tengah menderita gizi buruk. Hasil timbangan di posyandu terakhir (14/11/2009) berat badan Yohana hanya mencapai 8,7 kg. Padahal dengan usia seperti itu, berat badan Yohana mestinya sudah lebih dari 11 kg.

Apa penyebab Yohana menderita gizi buruk? Ibunya Afliana didampingi suaminya, Onisimus yang ditemui di kediaman mereka, di Desa Alimebung, Sabtu (2/1/2010) mengungkapkan, Yohana sejak bayi sudah mengalami masalah gizi. Kendati demikian, menurut mereka, Yohana tidak pernah menderita sakit serius. Menurut mereka, meski mereka hanya petani, tetapi makanan yang disiapkan bagi puteri mereka cukup lengkap dalam hal kandungan gizi. Untuk anak mereka, mereka sediakan susu, sayuran, dan juga telur. Tetapi, menurut Afliana, gairah makan dari anak mereka kurang. “Kita kasih makan telur, sayur, begitupun susu, Yohana tidak mau. Kita sudah berupaya dengan membujuknya, tetap tidak mau makan,”ungkap Afliana. Afliana mengungkapkan, kalau dirinya dan suaminya setiap hari bekerja keras dengan mengusahakan tanaman sayur untuk dijual agar uang yang mereka dapatkan bisa untuk membeli makanan bagi Yohana. Namun sayang, gairah makan anak mereka tetap rendah.

Ketika disinggung masalah makan anaknya apakah pernah di diskusikan dengan tenaga medis, Afliana mengatakan kalau hal itu belum dilakukan. Padahal biasanya setiap bulan mereka rajin membawa anaknya ke Posyandu. Di sana, kata mereka, selain dilakukan penimbangan juga ada pengarahan.

Nasib yang sama juga dialami keluarga Sam Selan (36) dan Aflinjo Malmau (20). Puteri semata wayang mereka, Wehelmina Selan (3), juga mengalami gizi buruk. Saya bertemu Sam Selan di rumah Ketua Kader Posyandu Melati, Desa Alimebung. Ia mengungkapkan, Wehelmina ketika lahir berat badannya 1,6 kg. Proses persalinan Welhelmina dibantu oleh bidan puskesmas. Berat badan Welhelmina naik-turun. Hingga usianya yang telah mencapai 3 tahun, berat badannya hanya 8,6 kg.

Menurut Sam, masalah terjadinya gizi buruk yang dialami Wehelmina akibat kurangnya gairah makan. Padahal, katanya, setiap hari dirinya bersama istri selalu mendampingi atau bersama anaknya. “Saya kerja sebagai tukang bangunan, jadi pekerjaan saya di dekat rumah saja. Tiap hari selalu berada di rumah dan kita terus membujuknya untuk makan, tetapi tidak ada nafsu makan,” ungkap Sam. Sam mengatakan, kendati puterinya mengalami gizi buruk, tetapi putrinya itu tidak pernah mengalami sakit serius. “Sakit yang dialami Wehelmina biasanya batuk-pilek atau demam,” tambah Sam yang masih hidup bersama istri dan anaknya disebuah rumah kontrakan semi permanen di desa Alimebung.

Sam menambahkan, kasus gizi yang dialami puterinya tersebut telah mendapat perhatian dari pemerintah. Meski baru sekali tetapi pemerintah telah memberikan bantuan makanan buat anaknya dalam bentuk Bubur SUN.

Masalah kasus gizi ini juga dialami keluarga Markus Maure (Alm) dan Orpha Maure (38). Putra bungsu mereka dari lima bersaudara, Ade Markus Maure (1,8) menderita gizi kurang. Orpha yang ditemui di bedeng sayurnya di desa Alimebung mengatakan, anaknya sejak lahir mengalami kasus gizi.

Penyebabnya, kata Orpha, mungkin akibat kurang perhatian dari dirinya. Sebab, ungkap Orpha, setiap hari dari pagi hingga petang dia bekerja menyiapkan sayur di ladang yang akan dibawa ke pasar. Pendapatan mereka – yang digunakan untuk menopang kehidupan sehari-hari – bergantung pada hasil penjualan sayur. “Kalau saya pergi berjualan di pasar, maka Ade ditinggalkan pada kakak-kakanya untuk menjaga,”ungkap Orpha.

Terkait dengan masalah gizi yang dialami sejumlah anak-balita di desa Alimebung, data yang dihimpun dari Ketua Kader Posyandu Melati desa Alimebung, Lodia Mapada, di kediamannya, Sabtu (2/1/2010) menjelaskan, dari 70 balita yang ditangani posyandunya ada empat balita yang mengalami gizi buruk, dan belasan lainnya mengalami masalah gizi kurang.

Lodia mengatakan, penyebab masalah gizi dari setiap balita di desa itu bermacam-macam. Menurut Lodia, seperti keluarga Onisimus dan Orpha Maure, dari pengamatannya, anak mereka kurang mendapat perhatian. Ini terjadi akibat kesibukan mereka dalam berladang dan mencari penghasilan. “Masyarakat disini umumnya petani sayur, jadi suami-istri setiap harinya menyiapkan sayur atau sibuk diladang, setelah itu bawa ke pasar untuk jual. Anak mereka ditinggalkan di rumah. Akhirnya makanan anak kurang diperhatikkan,”ungkap Lodia.

Akibat lainnya, kata Lodia, masalah makanan yang diberikan kepada anak kurang atau tidak memiliki nilai gizi. “Kita tahu bahwa daerah ini adalah daerah sayur, begitupun daging atau ikan segar ada. Tetapi masih menjadi pertanyaan, apakah pengolahan makanan yang diberikan kepada anak sudah mengandung nilai gizi atau tidak,”ungkap Lodia.

Menurut Lodia, berdasarkan pengamatannya, masyarakat di desa ini belum terbiasa dan juga belum memiliki ketrampilan untuk mengolah makanan sehingga punya nilai gizi tinggi. Padahal bahan makanan yang punya nilai gizi tinggi tersedia. “Kalau mau omong susu, masyarakat disini walaupun petani bisa beli susu. Setiap hari sayur yang dijual mereka, bisa menghasilkan Rp 30.000 hingga Rp 60.000. Jadi sangat sanggup. Tetapi bagaimana membiasakan anak untuk minum susu?”tandas Lodia.
Lodia juga menyampaikan, Posyandu di desanya telah mendapat perhatian dari pemerintah dan juga LSM, salah satunya adalah ADP (WVI) . Mereka memberikan bantuan alat ukur tinggi badan dan berat badan. Menurut ketua kader Posyandu itu, penyuluhan dari petugas kesehatan kepada ibu-ibu perlu gencar dilakukan.

Oleh:Okto Manehat

Pernyataan Sikap: Pohon Untuk Kehidupan, Bukan Tambang

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Sat, 24 Jul 2010 06:47:00 +0000

Berangkat dari apa yang kami dengar, kami lihat dan kami rasakan atas penderitaan yang dihadapi masyarakat ntt, yang langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari aktifitas pertambangan :
- di kabupaten belu
- di kabupaten ttu
- di kabupaten tts
- di kabupaten kupang
- di kabupaten manggarai
- di kabupaten manggarai timur
Berbagai bentuk penderitaan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan diantaranya:
1.Kehilangan nyawa yang terus menerus akibat tertimbun longsoran dan sakit tanpa ada upaya dari pemerintah untuk menghentikannya.
2.Penderitaan fisik dalam bentuk sesak nafas, nyeri dada, sakit kulit, batuk berdarah dan berbagai bentuk sakit fisik lain yang belum teridentifikasi.
3.Menurunnya kualitas kesehatan akibat pencemaran udara, air dan suara.
4.Menurunnya kualitas lingkungan (hilangnya sumber air, hilangnya kesuburan tanah, dan kehancuran ekosistem) dan ancaman keselamatan warga akibat hilangnya hutan dan banyaknya lubang-lubang bekas galian yang semuanya itu mengakibatkan tanah longsor, banjir, kekeringan dan berbagai bencana lainnya.

Dampak serius lain terkait kegiatan pertambangan yang selama ini luput dari perhatian publik adalah :
1.Meningkatnya keterlibatan anak usia sekolah dalam penggalian mangan yang berdampak pada tingginya angka putus sekolah dan resiko kematian dini pada anak-anak.
2.Munculnya fenomena perbudakan akibat jeratan hutang pada masyarakat di lingkar tambang. pihak-pihak yang terkait dengan perusahan tambang meminjamkan sejumlah uang secara terus menerus sampai pemilik tanah tidak mampu membayar sehingga merelakan tanahnya diambil untuk kegiatan pertambangan. pemilik tanah selanjutnya menjadi buruh tambang. sementara warga yang tidak memiliki tanah mendapatkan kemudahan untuk berutang (uang dan barang) asalkan mereka menjadi pekerja tambang.
3.Munculnya ketegangan sosial dengan kehadiran dan keterlibatan aparat keamanan (polisi dan militer) dan pol pp.
4.Maraknya perjudian dan prostitusi di wilayah lingkar tambang.
5.Ancaman krisis pangan dan kelaparan akibat meningkatnya alih fungsi lahan produktif dan ditinggalkannya kerja-kerja bertani, berkebun, beternak dan menangkap ikan/melaut.
6.Masyarakat didorong untuk menjadi pelaku perusak lingkungan dengan adanya pertambangan rakyat. dalam sistem pertambangan ini, korporasi mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan melepas tanggung jawab terhadap pemenuhan hak para penggali tambang dan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
7.Diabaikannya hak atas informasi tentang bahaya bahan galian tambang ini terlihat dari beberapa fenomena berikut : warga meminum air yang keluar dari bekas galian tambang, warga mencicipi bahan galian untuk mengetes rasa bahan tambang, warga makan setelah menggali tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, bahkan ada warga yang menaruh batu mangan ke dalam sumur untuk mengurangi rasa asin air sumur.
8.Hilangnya investasi bernilai milyaran rupiah dalam bentuk infrastruktur jalan yang rusak akibat dilalui kendaraan berat yang memuat hasil tambang.
9.Diabaikannya kepentingan generasi yang akan datang yang juga memiliki hak atas bumi, air, udara dan kekayaan alam serta kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan keprihatinan di atas, kami sebagai pemegang amanat Allah untuk memelihara-melindungi-menjaga alam, dan sebagai manusia pencinta alam sekaligus pembela hak asasi manusia, dengan ini menyerukan kepada semua pihak yang bertanggung jawab, yakni pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota , korporasi pertambangan dan kaki tangannya untuk :
1.Hentikan eksplorasi & eksploitasi pertambangan yang tengah berlangsung di kabupaten-kabupaten tersebut.
2.Hentikan pemberian ijin pertambangan di wilayah kabupaten yang belum terkena aktivitas pertambangan dan/ atau yang menjadi target pertambangan.
3.Bebaskan seluruh wilayah provinsi nusa tenggara timur dari aktivitas pertambangan yang destruktif terhadap kehidupan manusia dan alam.
4.Secara serius mengembangkan alternatif-alternatif sumber penghidupan yang berkelanjutan, seperti pertanian, perikanan/kelautan, kehutanan, pariwisata, dan industri kecil.
5.Hentikan segala bentuk praktik korupsi yang melahirkan kemiskinan, kebodohan dan kerusakan mental pejabat dan rakyat.
6.Punya mata yang melihat pelbagai kerusakan akibat tambang, punya telinga yang mendengarkan kesengsaraan rakyat dan punya hati yang merasakan penderitaan rakyat akibat tambang yang merampas hak-hak rakyat.
7.Menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat.

JARINGAN TOKOH AGAMA PEDULI HAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA
(JATAP – EKOSOB NTT)
1. P.DR.OTTO GUSTI, SVD (STFK LEDALERO/SIKKA)
2. Rm. PETRUS KANIS ALI, M.Si, Pr (PAROKI BENTENG JAWA/ MANGGARAI TIMUR)
3. Pdt. YAN LEIMANY,S.Th (GMIT/ ENDE)
4. ABDUL RAJAK, SE (KOMUNITAS MUSLIM/ MANGGARAI)
5. Pdt. LINDA KISEK, S.SI, M.SI (GMIT/KUPANG)
6. Pdt. FEBY BENGU, S.Th (GMIT/KUPANG)
7. Pdt. APLIANA RAMBU LEKI, S.Th (GKS/SUMBA)
8. Rm. EMANUEL F’KUN, S.FIL, Pr (KOMISI KEADILAN & PERDAMAIAN KEUSKUPAN ATAMBUA/BELU)
9. P. MARKUS TULU, S.FIL,M.Hum, SVD (KOMISI KEADILAN & PERDAMAIAN PROVINSI SVD ENDE)
10. Ir. ABDUL LATIF (KOMUNITAS MUSLIM/MANGGARAI)
11. Pdt. VICTOR NENOHAI, S.Th (GMIT/BELU)
12. DOMINGGUS KASE (GMIT/TTS)
13. P. VINSENSIUS N. BILI, S.FIL, CSsR (DEKENAT SUMBA TIMUR/SUMBA)
14. Pdt. ERITRIKA A. NULIK,S.Th (GMIT/PULAU SEMAU/KABUPATEN KUPANG)
15. Drs. VINSENSIUS B. LOE (YAYASAN SOLIDARITAS/BELU
16. Pdt. WISYE MAKATITA,S.Si (GMIT/MANGGARAI)
17. Rm. VINSENSIUS K. TENA, S.Fil, Pr (KOMISI PSE/DELSOS KEUSKUPAN WEETABULA/SUMBA)
18. SITI SARIFA (KOMUNITAS MUSLIM/MANGGARAI TIMUR)
19. MARTEN ROGA ATE,SE (TABLOID SABANA/SUMBA TIMUR)
20. Rm. CHARLES ROBERTO SUWENDI,S.Fil., Lic.Theol , Pr (KOMISI KEADILAN & PERDAMAIAN
KEUSKUPAN RUTENG/MANGGARAI)
21. Pdt. LOTH BA’UN, S.Th (GMIT/TTS)
22. Rm. GREGORIUS S. DUDY, S.Fil, Pr (KOMISI KEADILAN & PERDAMAIAN KEUSKUPAN
ATAMBUA/BELU)
23. RONNY MALELAK, ST FORUM MASYARAKAT SIPIL (FORMASI) SUMBA/SUMBA BARAT
24. P. MARSEL NAHAS,SVD (KOMISI KEADILAN & PERDAMAIAN PROVINSI SVD RUTENG/MANGGARAI
BARAT)
25. Pdt. MEL GERARD TH.MESSAKH,S.Th (GMIT/KUPANG)
26. Pdt. ISWARDI Y. S. LAY, S.Si (KOMUNITAS TUAK PEDIS/ROTE NDAO)
27. Pdt. YUNUS EDI W. MANU, S.Th (GMIT/ROTE)
28. SITI RAHMAH (KOMUNITAS MUSLIM/ MANGGARAI TIMUR)
29. P. MATEUS BATUBARA, S.Fil, OFM (KOMISI KEADILAN & PERDAMAIAN OFM
INDONESIA/MANGGARAI)
30. P. SIMON SUBAN TUKAN, S.Fil,M.Hum, SVD (KOMISI KEADILAN & PERDAMAIAN PROVINSI SVD
RUTENG/ MANGGARAI)
31. Kanis Deki,S.Fil,M.Th (Warga Masyarakat Sipil/Manggarai)

Sekretariat: Desa Oelua, Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao
Kontak Person:
1.Pdt. Iswardi Lay (081339419587)
2.Rm. Charles Roberto (081387421567
3.Siti Rahmah (085253236419)

Bantuan Anda Sangat Diperlukan untuk Anak-anak Papua

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Thu, 22 Apr 2010 11:59:00 +0000

Albert B. Buntoro

Sekali waktu Fredy Turot warga asli Papua datang berkunjung ke rumah sahabatnya. Ini adalah kali pertama Fredy keluar dari desanya yang sangat terpencil. Setelah lama mereka berdiskusi Fredy berujar, ‘Bapa, saya ingin sekali ke WC untuk kencing.’ Seperti kebiasaannya, si pemilik rumah hanya memberikan petunjuk sambil menunjukkan jarinya ke arah belakang bahwa letak WC ada di sebelah almari pendingin.

Dengan wajah sedikit bingung Fredy mengikuti petunjuk tersebut. Selang beberapa menit Fredy kembali ke ruang tamu dengan raut wajah yang menampakkan kekaguman terhadap sahabatnya. Sebelum masuk dalam pembicaraan serius mereka, tiba-tiba Fredy berkata, ‘Saya kagum dengan Bapa punya WC. Rasanya begitu sejuk dan ada lampu menyala secara otomatis setiap kali saya membuka pintu WC untuk kencing.’ Spontan ketika mendengar cerita Fredy, sang pemilik rumah segera beranjak dari tempat duduk untuk membersihkan kulkasnya.

Kisah ini adalah pengalaman sebenarnya yang diceritakan oleh salah seorang pastor yang sudah berkarya cukup lama di Papua. Buat saya cerita ini cukup menggelikan ketika pertama kali mendengarnya. Namun ketika menuliskannya kembali cerita tersebut ke dalam buku harian, terlintas pikiran akan rendahnya sumber daya manusia di Pupua. Indeks Pembangunan Manusia yang diberitakan meningkat sulit ditemukan acuan kenyataannya di pulau cendrawasih yang sebagian besar daerahnya jauh dari akses informasi.

Salah satu cara untuk meningkatkan ‘kualitas manusia’ di Papua, khususnya generasi sekarang ini adalah dengan mendekatkan akses informasi terhadap warga. Dan upaya yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini adalah dengan membangun sebuah ruang berkegiatan dan belajar bagi warga, termasuk anak-anak. Sebagai langkah awal yang sudah saya lakukan selama kurang lebih dua bulan berkarya di Papua adalah dengan mendekati orang-orang kunci dan membangun perpustakaan kampung.

Saat ini perpustakaan kampung berukuran 40 meter persegi sudah terbangun. Sebagian besar buku-buku dari sumbangan para donatur sudah terkumpul, lebih dari 15 kardus berukuran sedang (seperti kardus air mineral gelas) dengan rata-rata berat 15–20 kg (1kg = Rp18.000 via Pos Indonesia) dan masih ada sumbangan lain yang akan datang. Kendala yang ada saat ini adalah belum tersedianya cukup dana untuk biaya pengiriman buku-buku ke desa kami. Jika anda terketuk untuk menyisihkan sebagian penghasilan dari hasil kerja keras anda, silahkan menghubungi Albertus Bambang Buntoro di nomor 081210835203

Usul lengkap saya kirim dapat Anda lihat pada links menuju ke penempatan files scribd.com ini. Mohon sekali klik di sini: Perpustakaan Anak-anak Ayawasi, Papua dan Pendanaannya. Dan sebagai pertanggungjawaban, saya akan mengirimkan laporan kemajuan baik berupa kegiatan yang sudah kami lakukan maupun laporan keuangan (penerimaan dan pengeluaran) kepada para penyumbang setiap bulannya via pos atau email.

Perlu diketahui bahwa akses komunikasi ke desa saat ini masih menggunakan radio, karena belum ada sinyal; selain menggalang dana dari para donatur, upaya lain yang juga kami lakukan dalam rangka mencari dana guna penguatan kapasitas warga Papua adalah juga dengan membangun usaha di bidang perikanan, peternakan, dan perkebunan. Kegiatan ekonomi ini juga kami lakukan untuk menyokong kebutuhan pangan warga dengan harga terjangkau. Tidak adanya transportasi membuat harga barang di desa kami sangat tinggi. Dari dana pinjaman dengan syarat pengembalian yang relatif ringan, saat ini kami sudah membuat 10 kolam ikan yang sudah terisi kurang lebih 5.000 bibit ikan dan kebun sayur seluas kurang lebih 500 meter persegi. Kami juga masih menerima sumbangan buku dari berbagai pihak.

Terimakasih atas partisipasi anda untuk karya-karya di desa kami. Surat dan proposal ini bisa disebarluaskan ke berbagai pihak.

Salam hormat saya, Albert di Ayawasi, Papua

Apakah Anda setuju Satpol PP dibubarkan?

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Wed, 14 Apr 2010 17:57:00 +0000

Anda dapat mengikuti dalam clip dalam posting ini dampak buruk dari aksi kekerasan yang bermula dari Satpol PP ..

Meeting at children ward

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Mon, 01 Mar 2010 23:18:00 +0000

By SRI MARYANTI (updated Nov 26, 2009)

When I looked at them, I immediately asked why their face looks so old. Though the two women's age was not much different from mine. Even Mama Blandina's face looked as if she was fifties while in fact she was 35 years old. There seemed to be a problem with these women. What I guessed was true, not long after talking with Ms. Blandina, her eyes became wet as soon as she told me her live. So it was with Mama Helena.

Holding her youngest child is two and a half years old, Blandina Mafani told her story. In a relatively young age, she had given birth six times. And six times did he give birth without medical help. Even more sad, for most pregnant women from the Tulleng village in Lembur subdistrict in Alor have never checked the baby to a health center or clinic. Fortunately, there were traditional midwives in the village who could be asked during childbirth. So she did not know her baby's weight at birth. Thus she did not quite understand what normal and healthy child at birth.

Health center was far away. Midwives and health workers had never visited the house. But there were more problems. Her husband forbade her to go to the clinic for this. When her youngest child was seriously ill, he remained adamant not to take him to the hospital. After some neighbors forced her, she let his son suffering from malnutrition be taken to the clinic. It was the reason why the child ended in the ward because the health center was not able to serve him. She did not participate family planning because the husband prohibited her. Some people in
Alor still believe that family planning was not good. It can interfere with sexual relationship of husband and wife. So Mama Blandina only drank traditional herb to prevent pregnancy. Yet she has six children.

Mama Blandina youngest is almost two and a half years. His weight is only six pounds. Her body thin, her legs withered, his eyes blank. Livianus child's name. Since the age of one year he did not want to eat. Her mother did not have enough time to take care of it. Moreover, waiting for him at meals. All day he could work in the garden. If he was to the garden, the children cared for her brothers who are still children. If not to her husband often beat her garden. Return from the garden, he still had to find water and cooking.

Do not blame her if her son had to suffer from malnutrition. She lived with a lot of burden. Everyday she rarely has any money. Her husband sold directly the family orchards' harvest and often used for gambling. The money she never received. Her husband would just give her the money if rice stock is out and soap up. Each time she received money from her family, her husband always asked it back. Hers is unfortunate fate.

While Halena who also had already a week to stay in the children ward with her child to be treated experienced the same situation. Although not as unfortunate as Mama Blandina, at the age of 36 years she already gave birth five times though she was never assisted by medical personnel during delivery. Although her husband is not as grumpy as Mama Blandina's husband, this women who hails from Margeta village in south-west Alor has also to work in the orchard. She left her at home while she and her husband worked in the orchard. No one then pay attention to pattern of children's meals. Eventually his daughter Vitriani Bagaihing, only one-year-old was forced to be hospitalized. She is only six pounds. She has diarrhea and kept vomiting before rushed to the hospital. Like Mama Blandina, Helena also did not join family planning program. When I asked why not join the program, she only glanced at her husband. When I asked him if he had forbidden his wife joined family planning, he blushed.

These Alor women are equally unfortunate. They share the heavy workload. Both had many children. Equally they are remote from access to health services. Neither have attended any school. None join with family planning. And both are equally caught in a social culture far from any development programs, a culture that still puts women as only half-human. Now they end in the children's ward hospital.

Many women like them could be found in Alor villages, although they do not always get to the hospital ward to carry her baby for malnutrition. Generally malnourished children are only brought to the hospital after their condition was classified as severe or already in the state of marasmus or kwasiorkhor or kwasiorkhor marasmus.

Regarding women concerns, in the last five years the average number of cases of violence against women in the police recorded 38 cases annually. Those who do not report to the police of course must be far greater. This condition occurs because people are still stuck in traditional male dominant society.

Apparently resolving the problem of violence against women that often leads to the emergence of children with malnutrition would be more difficult when people are not getting an adequate education. It's hard to expect a change in the public consciousness if they are not also offered with education. Shall we blame the parents whose children suffer from malnutrition as their right to education has not fulfilled?

Pertemuan di Bangsal Anak

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Wed, 25 Nov 2009 10:37:00 +0000

Oleh SRI MARYANTI (update 26/11/2009)

Saat aku menatap mereka, aku segera bertanya mengapa wajah mereka terlihat demikian tua. Padahal umur dua perempuan itu tidak berpaut jauh denganku. Bahkan wajah Mama Blandina yang masih berumur 35 tahun seperti perempuan usia limapuluhan. Sepertinya ada masalah dengan para perempuan di bangsal anak itu. Benar rabaanku, tidak lama setelah mengobrol dengan Ibu Blandina, matanya segera basah seiring dengan ceritanya. Demikian juga dengan Mama Helena.

Sambil menggendong anak bungsunya yang berusia 2,5 tahun, Ibu Blandina Mafani bertutur. Dalam usianya yang tergolong muda, ia telah melahirkan enam kali. Dan enam kali pula ia melahirkan tanpa pertolongan tenaga medis. Yang lebih miris lagi, selama hamil perempuan dari desa Tulleng, kecamatan Lembur, kabupaten Alor ini tak pernah memeriksakan bayinya ke puskesmas atau ke klinik. Untung ada dukun beranak di desanya yang bisa dimintai tolong saat melahirkan. Jadi ia tidak tahu berat badan anaknya ketika lahir. Dengan demikian ia juga tidak begitu paham apakah anaknya normal dan sehat saat lahir.

Puskesmas memang jauh letaknya. Bidan maupun tenaga kesehatan tak pernah berkunjung ke rumahnya. Namun bukan hanya itu saja masalahnya. Suaminya melarangnya ke puskesmas selama ini. Saat anak bungsunya sakit parah, suaminya tetap bersikukuh untuk tidak membawanya ke rumah sakit. Setelah dipaksa beberapa tetangga, barulah ia mengijinkan anaknya yang gizi buruk ini dibawa ke puskesmas. Jadilah anak ini sampai di Bangsal Anak karena puskesmas sudah tidak bisa melayaninya. Ia tidak ikut KB karena dilarang suami. Sebagian masyarakat Alor masih percaya bahwa KB itu tidak baik. Bisa mengganggu hubungan seksual suami istri. Maka Mama Blandina hanya minum ramuan tradisional untuk mencegah kehamilan. Nyatanya anaknya tetap enam orang.

Anak bungsu Mama Blandina sudah hampir dua setengah tahun. Berat badannya hanya enam kilogram. Badannya kurus, kakinya layu, pandangan matanya kosong. Livianus nama anak itu. Sejak umur satu tahun ia tidak mau makan. Ibunya tak cukup punya waktu untuk mengurusnya. Apalagi menungguinya saat makan. Seharian ia bisa bekerja di kebun. Kalau ia ke kebun, anak-anaknya diasuh kakak-kakaknya yang juga masih anak-anak. Kalau tidak ke kebun suaminya sering memukulinya. Sepulang dari kebun, ia masih harus mencari air dan memasak.

Jangan salahkan dia kalau anaknya harus menderita gizi buruk. Ia hidup dengan banyak beban. Sehari-hari ia jarang memegang uang. Hasil kebun langsung dijual suami dan sering dipakai untuk berjudi. Uangnya tak pernah ia terima. Suaminya hanya akan kasih uang jika beras habis dan sabun habis. Setiap kali ia menerima uang dari keluarganya, selalu diminta suaminya kembali. Demikian malang nasibnya.

Sedangkan Halena yang juga telah seminggu lebih tinggal di bangsal anak untuk menunggui anaknya yang dirawat mengalami hal yang sama. Meski tidak semalang Mama Blandina, pada usia 36 tahun ia telah melahirhan lima kali. Sekalipun ia tak pernah dibantu oleh tenaga medis saat melahirkan. Meski suaminya tidak segalak suami Mama Blandina, perempuan asal desa Margeta, Alor Barat Daya ini juga harus bekerja di kebun. Anaknya ditinggal di rumah sementara ia dan suaminya bekerja di kebun. Tidak ada yang memperhatikan pola makan anak-anaknya. Akhirnya putrinya, Vitriani Bagaihing yang berusia satu tahun ini terpaksa dirawat di rumah sakit. Berat badanya hanya enam kilogram. Ia diare dan muntah-muntah saat dibawa ke rumah sakit. Seperti Mama Blandina, ia juga tidak ikut KB. Waktu aku tanya mengapa tak ikut KB, ia hanya melirik suaminya. Waktu aku tanyakan pada suaminya apakah ia melarang istrinya ikut KB, suaminya tersipu malu.

Kedua perempuan Alor itu sama-sama bernasib malang. Sama-sama menanggung beban kerja yang berat. Sama-sama punya anak banyak. Sama-sama jauh dari akses atas pelayanan kesehatan. Sama-sama tidak pernah sekolah. Sama-sama tidak boleh ikut KB. Dan sama-sama terjerat dalam budaya masyarakat yang masih belum tersentuh kemajuan, budaya yang masih menempatkan perempuan sebagai setengah manusia. Kini mereka bertemu di bangsal anak rumah sakit.

Dan masih banyak perempuan seperti mereka bisa dijumpai di desa-desa walaupun tidak selalu sampai ke bangsal rumah sakit untuk membawa bayinya yang gizi buruk. Umumnya anak-anak gizi buruk baru dibawa ke rumah sakit setelah kondisinya parah atau sudah tergolong marasmus atau kwasiorkhor atau marasmus kwasiorkhor.

Dalam lima tahun terakhir ini rata-rata jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat di kepolisian Alor sebanyak 38 kasus setiap tahunnya. Jumlah yang tidak diketahui karena tidak melapor ke kepolisian tentu jauh lebih besar lagi. Kondisi seperti ini terjadi karena masyarakat masih terkungkung dalam adat yang mendahulukan laki-laki.

Tampaknya menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan yang sering berujung pada munculnya anak-anak penderita gizi buruk ini akan makin sulit saat masyarakat tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Sulit mengharapkan terjadinya perubahan kesadaran pada masyarakat tanpa dibarengi pendidikan. Masihkah kita akan menyalahkan para orang tua yang anaknya menderita gizi buruk ketika hak atas pendidikan mereka belum terpenuhi?

DEKLARASI: ALIANSI MASYARAKAT PEDULI NUSA TENGGARA TIMUR – ALMADI NTT

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Tue, 27 Oct 2009 11:20:00 +0000

Kami, perwakilan masyarakat dari 11 kabupaten di NTT, yang terdiri dari kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Rote Ndao, Lembata, TTS, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, hari-hari ini dikumpulkan oleh keprihatinan terhadap kondisi NTT kini dan ke depan terkait dengan pemiskinan akibat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, maraknya korupsi dan merajalelanya kegiatan pertambangan yang mengancam kehidupan dan masa depan masyarakat NTT. Selain keprihatinan atas kondisi tersebut, kami juga disatukan oleh solidaritas atas penderitaan masyarakat NTT, khususnya masyarakat NTT yang hari-hari ini hidupnya dihancurkan oleh kegiatan pertambangan.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil di Provinsi NTT, kami terpanggil untuk memperjuangkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat NTT – khususnya kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi. Kami menilai, ada persoalan mendasar terkait dengan kemerosotan dan pemiskinan hidup masyarakat NTT akibat penyelewengan APBD, korupsi dan kegiatan pertambangan yang semakin mempersempit ruang hidup masyarakat.
Di sektor APBD, meskipun mayoritas warga adalah penduduk miskin, namun APBD lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan birokrasi. Potensi daerah yang pada umumnya di sektor pertanian, kelautan dan pariwisata, justru mendapatkan alokasi anggaran yang sangat rendah. Padahal sektor-sektor itulah yang selama ini memberikan kontribusi paling besar bagi pendapatan asli daerah (PAD) dan menjadi penopang hidup bagi mayoritas warga.

Dalam hal korupsi, provinsi NTT yang selama ini dikenal sebagai daerah paling miskin dan terbelakang, ternyata juga merupakan salah satu daerah dengan tingkat korupsi paling tinggi. Korupsi terjadi karena masyarakat disingkirkan dari seluruh proses pengambilan keputusan. Korupsi yang semakin tinggi selalu berarti berlangsungnya proses pemiskinan dan pembodohan masyarakat. Masyarakat hanya menjadi angka-angka untuk menciptakan proyek dan memperbesar kekayaan pribadi para pejabat dan orang-orang terdekat.

Dalam kondisi tingginya korupsi dan wajah APBD yang mementingkan kepentingan birokrasi, maka kegiatan pertambangan tidak memberi nilai tambah pada kualitas hidup masyarakat. Bahkan sebaliknya, pertambangan hanya akan mendorong tingginya korupsi dan kian merampas hak hidup dan kesejahteraan masyarakat. Telah terbukti bahwa pertambangan-pertambangan di NTT telah menghancurkan lingkungan dan sumberdaya masyarakat, memperburuk kualitas hidup masyarakat dan memperluas proses pemiskinan di NTT. Sementara logika pemerintah bahwa pertambangan adalah penyumbang pendapatan asli daerah terpenting, sama sekali tidak terbukti.

Apabila APBD dikelola dengan baik, potensi-potensi yang ada di wilayah NTT dikembangkan secara bijaksana, maka sesungguhnya provinsi NTT tidak memerlukan investasi di sektor pertambangan.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, kami, perwakilan masyarakat dari 11 kabupaten di wilayah provinsi NTT, bersepakat untuk bersatu dalam sebuah gerakan dalam wadah “ALIANSI MASYARAKAT PEDULI NTT – ALMADI NTT”. Bersama ini pula kami menyerukan dan mengajak komponen-komponen masyarakat sipil di wilayah NTT untuk bergabung bersama kami dalam merebut kembali hak-hak dan masa depan masyarakat NTT yang selama ini telah dijarah oleh para penguasa politik dan pemodal.

Secara khusus kami mengajak masyarakat NTT pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya untuk memberikan perhatian, dukungan dan pembelaan pada masyarakat di lingkar pertambangan di Sirise dan Torong Besi yang hidup dan masa depan mereka sungguh dihancurkan oleh pertambangan. Bertahun-tahun mereka hidup di lingkar tambang, namun bukan kesejahteraan yang mereka dapatkan tetapi pemiskinan yang kian dalam.

Sekali lagi, kami mengajak segenap komponen masyarakat sipil untuk bergabung bersama kami dalam merebut kembali hidup dan masa depan kita, masyarakat NTT, yang dijarah para penguasa politik dan pemodal yang hanya punya kepentingan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga dan orang-orang terdekat.

Ruteng, 8 Oktober 2009

Cornelis Rahalaka
Koordinator Manggarai Barat

Emil Sarwandi
Koordinator Manggarai

Nelty Renek
Koordinator Manggarai Timur

Stanislaus Wasa
Koordinator Ngada

Alexander Jebadu
Koordinator Sikka

Eman Ubuk
Koordinator Lembata

Ernest Sula
Koordinator Rote Ndao

Adelbertus Nifu
Koordinator TTS

Debby Rambu Kusuwatu
Koordinator Sumba Barat

Frenky
Koordinator Sumba Tengah

Arni Djawa
Koordinator Sumba Timur

Kanisius Suman
Koordinator Masyarakat Robek

Belasius Odo
Koordinator Masyarakat Wangkung

Bernadus Du
Koordinator Masyarakat Gincu

Matius Batubara
Koordinator Umum

Proyek Hutan Bakau Memperdaya Petani Lembata??

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Fri, 14 Aug 2009 11:18:00 +0000

Surat Terbuka untuk Menteri Kehutanan RI

Yang Terhormat Bapak Menteri Kehutanan,

Pada akhir Juni 2009 telah datang pada kami sekelompok petani asal Kabupaten Lembata, provinsi NTT, yang dipimpin bapak AS. Hadung Boleng bin Yusuf. Kebetulan pada waktu itu kami sedang berada di Lembata, sehingga kami dapat bertemu langsung dengan mereka dan berkunjung ke lokasi di mana mereka tinggal. Mereka datang mewakili 214 petani anggota Kelompok petani Penyangga Abrasi Laut/Alam Darat (KLOMPPAL/D), yang pada tahun 2004 menjadi mitra kerja dinas kehutanan dalam pelaksanaan proyek pengembangan hutan mangrove pola partisipatif di Kabupaten Lembata. Mereka datang pada kami dengan satu tujuan, yaitu mengadukan masalah yang mereka hadapi terkait pelaksanaan proyek. Menurut mereka, sampai proyek berakhir, tidak diketahui secara pasti berapa sesungguhnya besar anggarannya. Mereka menilai, proyek pengembangan hutan mangrove itu telah dijalankan secara tidak transparan dan terkesan manipulatif.

Sudah lama mereka mencium adanya ketidakberesan dalam proyek itu. Mereka mulai yakin akan adanya manipulasi sejak mereka diminta menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) baru, yang isinya jauh berbeda dari SPKS lama. Pada SPKS lama, tertera anggaran proyek sebesar Rp 38.228.000. Selain itu, mereka juga diperintahkan untuk membakar SPKS lama. ‘Kenapa harus dibakar?’ pikir mereka. Apa yang tertulis dalam SPKS baru itulah yang membuat mereka kemudian merasa telah menjadi korban manipulasi pihak dinas kehutanan Kabupaten Lembaga. Mengapa?

Saat melihat lembaran SPKS baru yang hendak mereka tandatangani, ketua kelompok petani membaca, dalam lembaran itu tertulis angka Rp 12.000 per hari kerja, 214 petani aktif dan 424 hari kerja. Jika dikalkulasikan secara matematis, jumlah uang yang diterima kelompok petani itu semestinya 1.088.832.000. Namun pada kenyataannya mereka hanya menerima uang sebesar Rp 32.128.666 yang dibagikan untuk 214 petani. Ini berarti, dengan 424 hari kerja sebagaimana tertulis dalam catatan pihak dinas kehutanan, setiap petani hanya dibayar Rp 400 per hari kerja. Padahal dalam SPKS baru itu disebutkan, petani dibayar Rp 12.000 per hari kerja. Jauh sekali selisih yang diterima petani dengan yang tertera dalam SPKS.

Indikasi manipulasi bukan hanya dalam hal pembayaran upah kerja. Ketua kelompok petani itu mengaku, pihaknya juga pernah diminta petugas dari dinas kehutanan untuk menandatangani berkas atau blanko kosong. Selain itu, ketua kelompok petani juga diminta menandatangani kwitansi pembayaran anakan pohon bakau dan ajir oleh pihak dinas kehutanan. Padahal anakan bakau dan ajir (kayu penyangga) itu didapat petani bukan dari dinas kehutanan, tetapi dari usaha para petani itu sendiri. Tak sepeser pun uang mereka terima sebagai ganti pengadaan anakan bakau dan ajir (kayu penyangga). Ironisnya, dengan target penanaman 50.000 pohon bakau dan 10.000 cadangan di lahan seluas 10 hektar (maaf, sebelumnya kami salah ketik [50 hektar] red. 24/8/2009) yang ditetapkan pihak dinas kehutanan sebagai target, petani mengaku telah berhasil menanam bakau sebanyak 90.000 batang di lahan seluas 15,5 hektar. Jauh melebihi target yang ditetapkan pihak dinas kehutanan.

Awal Kisah
Apa sebenarnya yang mendorong para petani itu rela menanam bakau melebihi target? Selain kecintaan mereka pada lingkungan, rupanya ada iming-iming sejumlah besar uang dari pihak dinas kehutanan. Sebagai kelompok pecinta alam yang tinggal di pinggir-pinggir pantai di wilayah Lembata, tepatlah bila mereka dipilih pihak dinas kehutanan Kabupaten Lembata sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan proyek pengembangan hutan mangrove. Para petani itu sendiri tak mampu menyembunyikan kegembiraan mereka ketika dalam sosialisasi proyek pihak dinas kehutanan mengatakan, ‘Proyek ini anggarannya sangat besar, sehingga kalian jangan kaget atau jantungan kalau melihat jumlah anggaran yang tertera dalam proyek itu nanti!’

Apa yang terjadi, ternyata tak sesuai janji. Meski proyek sudah cukup lama berjalan, papan proyek belum juga dipasang. Berulangkali petani mendesak agar dinas kehutanan segera memasang papan proyek. Mereka ingin tahu berapa sesungguhnya anggaran proyek yang dikatakan sangat besar itu. Setelah didesak para petani, pada 27 Desember 2004 seorang staf dinas kehutanan secara diam-diam, pada malam hari, memasang papan proyek di lokasi proyek. Setelah papan proyek dipasang, esok harinya seorang pegawai dinas kehutanan mendatangi salah seorang ketua kelompok yang tinggal di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur dan menyampaikan pesan, ‘Papan proyek sudah dipasang. Jika kalian tidak senang dengan anggaran yang tertera, silahkan lapor ke mana saja!’ Dalam papan proyek itu tertera anggaran sebesar Rp 47.546.000. Jumlah yang jauh lebih rendah dari yang dibayangkan petani, mengingat ada 214 petani yang dilibatkan dinas kehutanan dalam proyek itu.

Dalam perjalanan, ketua kelompok petani diminta menandatangani kwitansi pembayaran sebesar Rp 32.128.686. Penyerahan uangnya sudah dilakukan sebelum penandatanganan kwitansi dilakukan. Padahal dalam SPKS yang ditandatangani petani pada 20 Oktober 2004 tertera anggaran proyek sebesar Rp 38.228.000. Ketua kelompok petani memang menandatangani kwitansi senilai 38 juta, namun uang yang mereka terima hanya sebesar Rp 32 juta. Sisanya, menurut pihak dinas kehutanan, untuk bayar pajak. Meski hanya terima uang satu kali, namun ketua kelompok petani itu mengaku menandatangani dua kwitansi. Satu kwitansi senilai Rp 32 juta – jumlah yang riil diterima petani dan satu lagi kwitansi senilai Rp 38 juta.

SPKS Ganda
Persoalan ketidakberesan proyek sebenarnya sudah dianggap selesai oleh kelompok petani itu kalau saja pihak dinas kehutanan tidak membawa masalah baru. Pada tanggal 6 Januari 2005, pihak dinas kehutanan kembali mendatangi kelompok petani. Petugas itu merayu ketua kelompok petani agar bersedia menandatangani SPKS baru yang mereka katakan hanya sebagai persyaratan administratif untuk laporan ke Jakarta. Saat itu ketua kelompok petani mempertanyakan, mengapa dalam satu proyek bisa ada dua SPKS. Ditanya tentang adanya SPKS ganda, pihak dinas kehutanan meminta ketua kelompok agar SPKS yang lama dibakar saja. Meski merasakan adanya kejanggalan, namun toh ketua kelompok petani tidak kuasa menolak permintaan dinas kehutanan. Dengan berat hati, SPKS yang baru itu mereka tandatangani.

Sebelum menandatangani SPKS baru, mereka sempat membaca, dalam lembaran SPKS itu tertera angka Rp 12.000 per hari kerja, 214 petani yang bekerja, dan rincian hari kerja sebagai berikut: 200 hari kerja, 100 hari kerja, 64 hari kerja, dan 60 hari kerja, yang jumlah totalnya ada 424 hari kerja. Logikanya, dengan ditandatanganinya SPKS yang baru itu, kelompok petani dan dinas tenaga kerja mengakui bahwa ada 214 petani yang telah bekerja selama 424 hari, dengan upah Rp 12.000 per hari kerja. Angka-angka inilah yang kemudian membuat petani berpikir. Kalau benar angka-angka itu yang dilaporkan ke Jakarta, berarti dalam proyek itu petani seharusnya menerima uang sebesar Rp 12.000 X 424 hari kerja X 214 orang = 1.088.832.000. Begitulah yang mereka pikirkan. Padahal mereka merasa hanya menerima uang sebesar Rp 32.128.686, tidak kurang dan tidak lebih. Ketika mencerna kembali apa artinya angka-angka yang mereka baca dalam lembaran SPKS yang baru, muncul kesadaran bahwa mereka telah diperdaya pihak dinas kehutanan.

Tidak terima dengan ‘tipu daya’ yang dilakukan pihak dinas kehutanan, kelompok petani itu memutuskan untuk mempertanyakan perihal anggaran proyek itu ke instansi yang lebih tinggi. Mereka mengutus perwakilan kelompok datang ke Jakarta untuk meminta penjelasan langsung dari Bapak Menteri. Sampai di Departemen Kehutanan mereka mendapatkan informasi bahwa seorang anggoa DPRD Lembata, Drs. Arsyad Mohammad, baru saja bertemu Bapak Menteri. Utusan para petani itu hanya diterima oleh staf departemen kehutanan yang berjanji akan mengurus kasus mereka. Rupanya, menurut para petani itu, pihak dinas kehutanan Kabupaten Lembata telah mencium rencana petani untuk datang ke Jakarta. Jadi mereka mendahului para petani menemui Bapak Menteri. ‘Pantas’, pikir mereka, ‘staf departemen kehutanan itu sudah tahu bahwa kami datang dari Lembata, padahal kami belum memperkenalkan diri’. Mereka menduga, anggota DPRD Lembata itulah yang menginformasikan pada pihak departemen kehutanan perihal kedatangan mereka.

Tidak berhasil bertemu dengan Bapak Menteri, para petani itu kemudian mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menanggapi laporan para petani itu, KPK mengirim surat ke Kejaksaan Agung. Dengan surat nomor R.757/D.PIPM/KPK/IV/2005 tertanggal 15 April 2005 yang ditandatangani Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Junino Jahya, KPK meminta Kejaksaan Agung menindaklanjuti laporan para petani itu. Pihak Kejaksaan Agung sendiri telah memerintahkan Kejaksaan Kabupaten Lembata untuk segera menindaklanjuti pengaduan para petani. Diperintahkan pula agar dalam waktu kurang dari 54 hari berkas penanganan kasus sudah harus sampai di tangan Kejaksaan Agung RI. Namun yang terjadi, kasus ini dipetieskan oleh kejaksaan Kabupaten Lembata. Ketua kelompok petani memang sempat dipanggil pihak kejaksaan kabupaten Lembata untuk dimintai keterangan, namun tidak ada proses lebih lanjut. Bahkan pihak kejaksaan mengancam akan memenjarakan mereka bila keterangan mereka tidak benar. Berulangkali para petani itu mendatangi kejaksaan untuk mempertanyakan kasus mereka, namun tidak pernah ada jawaban yang memuaskan.

Berbagai aksi telah mereka lakukan untuk menuntut penjelasan atas kasus yang mereka hadapi. Namun tidak ada satupun pihak pemerintah di Lembata yang memberikan perhatian pada kasus mereka. Ketidakpedulian ini bisa dimengerti mengingat begitu banyak kasus manipulasi dalam proyek-proyek besar bernilai milyaran di Kabupaten Lembata juga didiamkan. Padahal menurut pengakuan para petani itu, bukan uang yang pertama-tama mereka perjuangkan, tetapi kejelasan tentang anggaran proyek. Kalau benar terjadi manipulasi dalam pelaksanaan proyek, mereka ingin kasus manipulasi itu diproses secara hukum. Mengapa dalam satu proyek bisa ada dua SPKS dengan dua anggaran yang berbeda, itulah yang tidak bisa mereka terima. Ketika proyek akan dimulai, pihak dinas kehutanan bicara terbuka pada petani. Tetapi ketika proyek berjalan, mereka main kucing-kucingan.

Pada kami, para petani itu menitipkan sejumlah dokumen untuk diserahkan kepada pihak-pihak yang dapat membantu mereka mengungkap kasus tersebut. Berdasarkan pada apa yang mereka ceritakan dan dokumen-dokumen yang mereka berikan itulah kami menulis surat ini.

Melalui surat ini kami berharap Bapak Menteri bersedia memenuhi permohonan para petani yang menuntut adanya penjelasan secara jujur dan terbuka terkait kasus yang mereka alami sebagai mitra dinas kehutanan Kabupaten Lembata dalam pelaksanaan proyek pengembangan hutan mangrove tahun 2004. Kami yakin, dengan adanya penjelasan secara jujur dan terbuka akan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas dan Departemen Kehutanan. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan keseriusan Bapak dalam menanggapi pengaduan kelompok petani tersebut kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 Agustus 2009
The Institute for Ecosoc Rights

Sri Palupi
Direktur

Tembusan:
1. Yth. Kepala Kejaksaan Agung Jakarta
2. Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Yth. Bapak Gubernur NTT
4. Yth. Bupati Lembata
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lembata
6. Yth. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lembata
7. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lembata
8. Yth. Ketua Komnas HAM Jakarta
9. Yth. Direktur ICW Jakarta