The Visioning

Penilaian Asing

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Sun, 22 Jul 2012 11:34:00 +0800

EKONOMI Indonesia kembali mendapatkan penilaian positif dari lembaga-lembaga asing. Hal yang patut dibanggakan, tetapi tidak boleh membuat pemerintah lupa diri. Lembaga survei global, Nielsen, baru-baru ini, menempatkan indeks kepercayaan konsumen Indonesia pada kuartal II 2012 sebagai yang tertinggi di dunia. Dalam hasil survei yang dirilis pada Senin (16/7) itu, disebutkan bahwa 82% konsumen Indonesia percaya keadaan keuangan pribadi mereka terlihat baik atau sangat baik. Angka itu jauh lebih tinggi daripada angka rata-rata Asia Pasifik dan dunia yang hanya mencapai 52% dan menggeser posisi India yang sebelumnya berada di posisi teratas.

Penilaian positif lainnya juga datang dari Moody’s. Lembaga pemeringkat internasional itu awal pekan ini mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level Baa3 dengan prospek stabil. Artinya, di tengah ketidakpastian ekonomi global, ekonomi Indonesia dianggap masih bagus dan memiliki prospek cerah. Sah-sah saja pemerintah bangga dengan pujian dan penilaian positif dari pihak asing itu. Namun, jangan sampai itu membuat pemerintah menutup mata terhadap lubang-lubang ekonomi yang terus menganga. Haruslah diingat bahwa masih banyak rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan. Di atas kertas, perekonomian kita memang tumbuh di atas 6%, tetapi dalam kenyataan, ketimpangan justru semakin dapat kita rasakan. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus bunuh diri akibat kemiskinan semakin banyak bermunculan. Fakta bahwa semakin bertambah orang miskin yang memilih bunuh diri sebagai solusi tidak bisa ditutup-tutupi. Fenomena itu tentu kontras dengan penilaian asing yang selalu memuji kinerja ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, pembangunan ekonomi juga belum mampu menjadikan kita bangsa produktif. Data empiris cenderung menunjukkan kita semakin menjadi bangsa konsumtif. Defisit perdagangan di sektor pertanian yang terus berlangsung enam tahun terakhir menjadi bukti perekonomian kita sejatinya tidak hebat. Kita jauh lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Artinya, daya saing kita rendah. Kalau itu terus dibiarkan, ekonomi kita justru tengah mengarah ke bahaya. Karena itu, alih-alih menepuk dada dan berbangga diri, lebih baik pemerintah bersikap kritis atas penilaian positif pihak asing.

Penilaian asing atas perekonomian Indonesia bukan penilaian yang bebas kepentingan. Dengan menilai positif dan memuji, pemerintah Indonesia diharapkan bekerja sesuai ukuran dan kepentingan mereka. Ekonomi Indonesia dinilai positif karena memang kelewat ramah terhadap investor. Contohnya, asing diizinkan memiliki saham bank hingga 99%. Di bidang pertambangan dan migas pun, pemerintah membuat investor asing seperti berada di surga dengan memberikan konsesi seakan tanpa batas. Tidak selamanya ukuran-ukuran positif asing menguntungkan rakyat. Karena itu, pemerintah harus berhenti menjadi good boy atas kepentingan asing dan mulai lebih memperhatikan penderitaan rakyat. [MediaIndonesia.com]

PENGELOLAAN HUTAN JATI DI JAWA (Aspek Sosio-Teknis)

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Sat, 9 Jun 2012 20:47:00 +0800

Ringkasan Buku:
Hasan Simon,
Pustaka Pelajar,
Jogjakarta, 2004
289 halaman
ISBN: 979-3477-70-9

Pengelolaan hutan jati di Jawa telah melewati sejarah sangat panjang. Pengalaman yang panjang itu kiranya dapat diambil hikmahnya untuk melanjutkan pengembangan pengelolaan hutan jati di Jawa ke depan maupun untuk meletakkan dasar-dasar pengelolaan hutan di luar Jawa. Bahkan tidak mustahil, pengalaman dari Jawa itu bisa menjadikan pengembangan pengelolaan hutan tropis di seluruh dunia.

Sejarah panjang pengelolaan hutan jati di Jawa tersebut dimulai dari penambangan kayu (timber extraction), dilanjutkan dengan pengelolaan hutan tanaman (timber management), dan terakhir uji-coba ke paradigma kehutanan sosial (social forestry). Penambangan kayu pada hutan jati di Jawa berlangsung selama kurang lebih 10 abad (abad ke-8 s/d ke-18). Periode yang panjang itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu penambangan kayu konvensional dan penambangan kayu modern oleh VOC. Penambangan kayu oleh VOC yang berlangsung selama 150 tahun itu telah menyebabkan hancurnya hutan jati di Jawa pada akhir abad ke-18. Pemerintah Hindia Belanda yang dikomandani oleh DAENDELS sebagai Gubernur Jenderal (1808-1811), membangun kembali hutan yang rusak tersebut dengan mengadopsi model pengelolaan hutan tanaman dari Jerman. Setelah berbagai rintangan dapat diatasi, cita-cita DAENDELS tersebut baru terwujud pada kurun waktu 1890-1942 dengan hasil gemilang.

Dalam perjalanan panjang tersebut berbagai aspek telah dilewati, mulai dari aspek sosial ekonomi masyarakat, aspek teknik kehutanan, maupun aspek kebijakan. Karena pengalaman berharga itu kurang difahami oleh rimbawan Indonesia pada umumnya, termasuk para pengambil kebijakan di republik ini. Kini hutan jati di Jawa karya Djatibedreijfs itu kembali hancur berantakan. Sejarah 200 tahun yang lalu telah terulang, dan nampaknya diperlukan seorang DAENDELS baru untuk membangun kembali hutan di Jawa.(SY)

Biogas Minimalkan Perubahan Iklim

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Mon, 14 May 2012 13:42:00 +0800

FBC-Padang Pariaman. “Cik jawi baserak di laman, di laman cik jawi baserak. Cik jawi baguno untuak biogas, untuak biogas cik jawi baguno” (Kotoran sapi berserakan di halaman, di halaman kotoran sapi berserakan. Kotoran sapi berguna untuk biogas, untuk biogas kotoran sapi berguna). Demikian sebuah penggalan lagu dinyanyikan dengan irama mars oleh Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Ir. Djoni, Senin (7/5).

Hal demikian dinyanyikan oleh Djoni, saat kegiatan hari temu lapangan petani yang digelar oleh kelompok sekolah lapangan (SL) Jorong Sungai Pinang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

Menurut Djoni, kotoran sapi selama ini sudah mulai dimanfaatkan oleh petani organik di Sumbar sebagai bahan baku kompos. “Kan tidak hanya sampai pada kompos, kotoran sapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber biogas,” katanya.

Dia menjelaskan, dari kotoran sapi segar sampai menjadi kompos, terjadi proses fermentasi. “Pada saat fermentasi inilah gas metana dihasilkan,” sambungnya.

Djoni menambahkan, bila petani dapat memanfaatkan gas hasil fermentasi ini, otomatis petani sudah tidak banyak bergantung pada bahan bakar fosil. “Ini juga bisa menghemat pengeluaran keluarga,” tandas Djoni.

Ditempat yang sama, ketua panitia hari temu lapangan, Indra Medi, 51, sepakat dengan apa yang disampaikan Djoni. Menurutnya, biogas bukan hanya soal memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat, namun pengelolaan biogas sesungguhnya dilakukan untuk melakukan pengurangan emisi gas metana itu sendiri.

“Gas metana kalau diemisikan ke udara akan memperbanyak konsentrasi gas rumah kaca” katanya.

Menurut Indra, metan merupakan salah satu gas penyumbang gas rumah kaca di udara selain karbondioksida, nitrogen oksida dan gas lainnya. Konsentrasi gas metana diudara sangat menentukan peningkatan panas bumi. “Jika bumi makin panas, maka es di kutub akan mencair dan perubahan iklim tidak dapat dihindarkan” tandasnya.

Indra mengakui, dalam beberapa tahun belakangan telah merasakan perubahan iklim yang cukup berdampak atas usaha taninya. Menurutnya, saat ini musim hujan dan kering sudah agak sulit diperkirakan. Dampaknya, sulitnya memperkirakan musim hujan dan kering, sehingga sulit pula bagi petani untuk menentukan musim tanam.

Lebih jauh dia menjelaskan, buangan padat dari instalasi biogas dapat dimanfaatkan sebagai kompos. “Kompos hasil biogas sangat sempurna karena fermentasi juga berlangsung dengan sempurna” kata Indra.

Di tempatnya tingga, di Korong Sungai Pinang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Indra Medi telah membantu pemasangan 4 unit biogas. Bukan hanya sampai disitu, Indra Medi juga telah memasang 1 unit biogas di Nagari Taratak Tampati, Batang Kapas di Kabupaten Pesisir Selatan, 1 unit di nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dan 1 lagi di Malalak.

Menyusul, ia akan memasang 13 instalasi biogas lainnya di wilayah itu, 1 instalasi di Nagari Ulakan dan 1 lagi di Nagari Kudu Gantiang.

Indra Medi tertarik mengembangkan biogas sejak terlibat dalam sekolah lapangan yang difasilitasi FIELD-Bumi Ceria, sebuah program yang mendukung ketangguhan masyarakat terhadap perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana pada komunitas petani di Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat. Program ini didukung oleh United State Agency for International Development (USAID) dan diimplementasikan oleh Yayasan FIELD Indonesia.

“Saya bertekad untuk tetap menggalakkan biogas untuk petani. Karena biogas adalah energi terbarukan yang murah, mudah dan terjangkau oleh masyarakat petani” pungkasnya. [milis]

Penasaran Ada Resleting di Logo Google Hari Ini? - teknologi.inilah.com

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Tue, 24 Apr 2012 14:43:00 +0800

Penasaran Ada Resleting di Logo Google Hari Ini? - teknologi.inilah.com

Wapres: Selesaikan Sengketa Lahan Perkebunan

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Sun, 3 Apr 2011 13:41:00 +0800

VIVAnews - Wakil Presiden Boediono meminta Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dan seluruh pihak terkait membantu menyelesaikan sengketa lahan perkebunan antara warga dengan perusahaan swasta.

"Memang saya kira, harus ada upaya bersama untuk menyelesaikan. Masalah ini (sengketa lahan) menyangkut masyarakat. Dan saya ingin semua harus terlibat. Jadi, saya mohon Bapak Mendagri dapat menyampaikan beberapa hal untuk masalah ini," kata Boediono saat mendengar keluhan langsung dari para petani karet di Dusun Rasau, Kabupaten Batanghari, Jambi, Sabtu, 2 Maret 2011.

Dalam dialog dengan Wapres Boediono, salah satu perwakilan petani karet, Habibullah menuturkan, banyak lahan milik petani yang diserobot perusahaan besar. "Banyak perusahaan besar menyerobot tanah milik warga. Kami minta Bapak Wapres membuat tim dari pusat, bergabung dengan tim dari kabupaten dan provinsi. Karena warga umumnya bertani," tuturnya.

Selama ini, kata Habibullah, tim dari kabupaten sudah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi penyerobotan lahan tersebut, namun tim tidak memiliki pengaruh.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, seringkali di satu tempat perkebunan terjadi sengketa lahan antara warga dengan perusahaan swasta.

Menurutnya, batas patok lahan antara perusahaan dan tanah rakyat menjadi dasar permasalahan. Untuk itu, penting untuk membuat tim khusus di setiap provinsi.

"Dalam rangka menuju Jambi Emas, tadi saya sudah katakan kepada Pak Gubernur dan beliau segera akan membuat tim khusus yang mengurusi betul-betul batas tanah warga dengan perusahaan swasta," ujar Mendagri.

⁠

Cinta Hamba Kepada Seseorang

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Mon, 28 Mar 2011 08:45:00 +0800

PALU- Tak pelak lagi kisah kasih seorang hamba kepada seseorang telah menjadi sesuatu yang sangat menggiurkan bagi siapa pun di dunia ini. Cinta kadang mampu membutakan siapa saja yg tersangkut didalamnya, namun cinta juga kadang menjadikan seseorang menjadi hamba yg menjadi sangat bersyukur. Kisah kasih seorang hamba yang kutulis dalam blog ini menjadi sebuah tolok ukur bagi diriku sendiri dalam menggapai cinta itu sendiri.

Meniti karir yang sangat penjang kurang lebih 10 tahun di lembaga non pemerintah telah membuat pola berpikir seseorang menjadi sbh pola tersendiri dalam membentuk pribadinya. Tak kalah seru adalah ketika hal itu kemudian dalam 1,5 tahun mengalami stagnasi menjadikannya sesuatu yang sangat menyakitkan. Pola itu pun berubah menjadi sesuatu yang sangat terbalik, katanya sih lebih negatif dan selalu negatif karena telah ditanggapinya dengan sangat JUJUR.

Bicara jujur, maka disini akan disodorkan teori sebab akiba kenapa kemudian menjadi sesuatu yang tidak jujur itu terjadi. MEnukil Az Zamakhsyari dalam sebuah syairnya berkata:
"Malam2ku untuk merajut ilmu yang bisa dipetik, menjauhi wanita elok dan harumnya leher. Aku mondar mandir unuk menyelesaikan masalah sulit, lebih menggoda dan manis dari berkepi betis nan panjang. Bunyi penaku yang menari diatas kertas-kertas, lebih manis daripada berada di belaian wanita dan kekasih. Bagiku lebih indah melemparkan pasir ke atas kertas daripada gadis-gadis yang menabuh dentum rebana. Hai orang2 yg berusaha mencapai kedudukanku lwt angannya. Sungguh jauh jarak antara orang yang diam dan yang lain, naik. Apakah aku yang tidak tidur selama dua purnama dan engkau tidur nyenyak, setelah itu engkau ingin menyamai derajatku."

Kembali kepada diri dan hati katanya, semua hal akan menjadi murni dan teladan. Satu setengah tahun ini dirinya ingin menjadi seseorang yg telah hilang kasih dan sayangnya dg satu alasan, tekanan jiwa akibat post power syndrom.

PEmalingan peran kepada perempuan lain dalam bercinta danberkasih asmara pun terjadi, hingga diketahui oleh sang kekasih untuk mengakui dan memaafkannya. Kata maaf ternyata belum mampu untuk dapat menghapus dosa2nya. Sekarang dia sedang dalam taraf yang memprihatinkan, tidak ada lagi kasih dan cinta serta sayang karena masih dibenaknya rasa kecewa yang amat sangat. Keduanya sedang merasakan itu semua.

Pihak ketiga lainnya, dia tdk mau mengakuinya untuk menjadi sesuatu ini berlarut2. Tapi analisisnya telah menunjuk adanya kekeliruan yang amat sangat. Barometernya adalah dasar-dasar agamanya yang blm terlalu kokok karena pernah ditinggalkannya. PErtanyaannya adalah barometer siapa lagi yang bisa mengajaknya untuk kembali kepada kebenaran. Tapi lagi2 hatinya sedang tidak baik lagi penuh kecewa dan duka.

Ilmu yang disebutnya adalah Raja Sukma menjadikannya sesuatu itu telah membutakannya. Namun ini belum diakuinya karena semua itu dia merasa masih dalam tahapan kebenaran yang hakiki. Wallohu alam bi showab.

Bukan dukun, bukan juga ahli pengobat. Tapi barometer kemanusiaany yang mungkin kebetulan diijabahi oleh NYA membuatnya sangat yakin akan kelakuan dan perangainya. Pengakuan2 tsb sangat jelas didengar oleh dia.

"Kala seseorang jelata dalam kesengsaraannya,
ringan baginya untuk mendaki gundukan lumpur "

SEnyum di pagi hari sangat sulit untuk merekah, keberkahan atas nikmat2NYA begitu tipis didada dan hatinya. Subhanalloh....!! Doa apa lagi yang mampu mendekatkan dirinya dan DIA Yang Maha Mendengar.

Ini merupakan isyara bahwa kesedihan hanya akan tersapu bersih dari seseorang tatkala ia sudah berada di surga kelak. Dan ini sama halnya dengan nasib kedengkian yang tak akan benar2 musnah kecuali setelah manusia masuk surga. Wallohu mustaan.

Susahnya Memberantas Kemiskinan di Indonesia

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Sat, 12 Mar 2011 06:37:00 +0800

Berikut artikel tentang kemiskinan yang dimuat di Harian Kompas terbitan hari jni Kamis 10 Maret 2011 yang berjudul Susahnya Memberantas Kemiskinan di Indonesia

KOMPAS: Nuansa kegusaran terasa benar di ruang seminar "Korupsi yang Memiskinkan" yang diselenggarakan harian "Kompas", akhir Februari lalu. Banyak yang tak habis pikir, bagaimana bisa, setelah 65 tahun merdeka dan beberapa dekade membangun, republik ini tak kunjung juga terbebas dari problem kemiskinan struktural yang kronis.

Padahal, kita dianugerahi sumber daya alam melimpah. Kue pembangunan dalam bentuk produk domestik bruto (PDB) juga sudah menggelembung, kini masuk 20 terbesar dunia. Demikian pula volume APBN dan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, dari waktu ke waktu terus meningkat. Volume utang untuk pembiayaan pembangunan juga meningkat tajam. Tetapi, jumlah orang miskin sulit sekali turun.

Sebelum krisis, volume APBN kita di bawah Rp 100 triliun dan PDB Rp 877 triliun. Saat itu kasus kemiskinan 22 juta orang. Kini APBN Rp 1.200 triliun dan PDB mendekati Rp 7.000 triliun, tetapi kasus kemiskinan justru meningkat menjadi 31 juta lebih orang.

Angka kemiskinan 2010 menurut BPS adalah 31,2 juta jiwa atau 13,33 persen. Namun, angka ini hanya menghitung mereka yang masuk kategori miskin absolut diukur dari pendapatan, itu pun pada standar yang paling minim. Angka ini belum mengungkap wajah kemiskinan Indonesia yang sebenarnya, dari berbagai dimensi. Angka tersebut juga belum memasukkan mereka yang tergolong tidak miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan, yang angkanya bahkan jauh lebih besar dari yang miskin absolut.

Jika menggunakan standar garis kemiskinan yang berlaku internasional, yakni pendapatan 2 dollar AS per hari, jumlah penduduk miskin masih 42 persen atau hampir 100 juta lebih. Ini hampir sama dengan total penduduk Malaysia dan Vietnam digabungkan. Artinya, Indonesia adalah rumah sebagian besar penduduk miskin Asia Tenggara. [resume]

REDDplus Perlu Fokus pada Sisi Keadilan

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Mon, 28 Feb 2011 17:27:00 +0800

Jakarta, kompas - Proyek pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Indonesia perlu fokus pada isu perbaikan birokrasi pemerintah, keadilan, serta kemanusian. Tanpa itu, kemiskinan masyarakat sekitar hutanlah yang akan lestari.

Manajer Program Hutan dan Iklim Yayasan Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (Indonesian Center for Environ- mental Law/ICEL) Giorgio Budi Indrarto, Minggu (27/2), menyampaikan hal itu menyusul konflik pelaksanaan proyek percontohan REDD+ di Jambi dan Kalimantan Tengah. Masyarakat di dua kawasan itu resah. Di Jambi, masyarakat bahkan sudah berbenturan dengan petugas keamanan PT Reki (Kompas, 26/2).

”Kasus di Jambi dan Kalimantan Tengah bisa jadi soal kebijakan atau orangnya. Namun, ini menunjukkan ada banyak masalah di proyek REDD+ ini,” kata Giorgio.

Koordinator Program Per- ubahan Iklim HuMa Bernadinus Steni mengatakan, kelompok sipil mendorong pihak donor menentukan standar tinggi dalam proyek REDD+. Bila lebih rendah, pemerintah akan cenderung mengambil yang lebih rendah untuk mempercepat proses tanpa mau berurusan dengan masalah kehutanan yang merepotkan.

Hutan, lanjut Steni, merupakan sumber ekonomi masyarakat yang hidup di dalam dan sekitarnya. Kehilangan akses terhadap hutan menyebabkan masyarakat kehilangan sumber ekonomi penting dan bisa menyebabkan kemiskinan.

Selama ini kebijakan pembangunan pemerintah cenderung gagal memberi nilai lebih kepada masyarakat sekitar hutan, tetapi sebaliknya, memiskinkan mereka.

”Masyarakat di sekitar hutan dipaksa untuk mencari jalan sendiri dan mengubah budaya mereka sejalan dengan pembatasan akses terhadap hutan,” kata dia.

Rambu-rambu

Menurut Steni, ada tiga rambu yang harus diperhatikan pemerintah dan pengelola sektor kehutanan. Rambu itu diperlukan.

Pertama, wajib melakukan kajian strategi pengelolaan lingkungan hidup pada tahap awal proyek. Kedua, tidak ada perubahan fungsi ekologis di kawasan yang memiliki kerentanan dan keunikan hidrologi, sumber air bersih, struktur tanah, dan keanekaragaman hayati.

Ketiga, proyek itu harus menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaannya. (AIK)

http://syafrudin-syafii.blogspot.com

Menhut: Stop Izin Hutan Primer Dan Gambut

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Mon, 17 Jan 2011 23:28:00 +0800

Jambi (ANTARA News) - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jambi menyatakan, moratorium atau penghentian pengeluaran ijin baru konversi hutan mulai efektif pada tahun 2011, yakni untuk hutan primer dan gambut.

"Moratorium untuk hutan primer dan gambut," kata Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan ketika melakukan kunjungan kerja di Jambi, Rabu. Menurut dia, penghentian pengeluaran ijin baru konversi hutan ini juga berlaku di Jambi.

Pelaksanaan moratorium konversi hutan primer dan gambut selama dua tahun merupakan salah satu bentuk kerjasama Indonesia dan Norwegia yang telah disepakati dengan ditandatanganinya Letter of Intent antara kedua belah pihak.

Dalam dokumen Letter of Intent (LOI) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Norwegia yang ditandatangani pada 26 Mei 2010 disebutkan bahwa penghentian pengeluaran ijin baru konversi hutan alam dan gambut selama dua tahun dimulai Januari 2011.

Dalam Dokumen LOI tersebut juga disebutkan bahwa peluncuran program uji coba propinsi REDD plus (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang pertama dimulai pada Januari 2011, yang dilanjutkan uji coba REDD plus untuk propinsi kedua pada 2012.

Mulai Januari 2011 juga telah dioperasionalkan instrumen pendanaan oleh pemerintah Norwegia sebesar 200 juta dolar AS sampai 2014. Pemerintah sementara menyiapkan sektor-sektor implementasi kerja sama tersebut.

Berbagai tindakan tersebut diantaranya adalah pembentukan badan khusus sebagai pelaksana moratorium yang memiliki kredibilitas dan transparan dan Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN). "Persiapannya sendiri kita susun sejak Juni hingga Desember 2010," ujarnya.

Pemerintah Norwegia nantinya yang akan memilih salah satu dari lima usulan tersebut disesuaikan dengan pilot project REDD+ (Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation).

Menhut berharap, dengan morotarium selama dua tahun tersebut, Indonesia akan mampu menurunkan emisi karbon hingga 26 persen pada tahun 2020. Selain itu, kerja sama Indonesia-Norwegia itu adalah yang pertama dan metodenya diharapkan menjadi percontohan bagi negara-negara lain.

Menhut mengakui, kondisi kehutanan Indonesia termasuk Jambi mengalami krisis, karena itu penerapan moratorium diharapkan menjadi salah satu solusi. "Kami sudah menghentikan izin pengelolaan dan penebangan di lahan-lahan gambut dan kawasan hutan primer," ujarnya. (YJ/K004)

Dibawah Kolong Jembatan, Palu Kota Teluk

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Wed, 12 Jan 2011 10:22:00 +0800

PALU: Kota Lima Dimensi (hutan, lembah, urban people, teluk, sungai yang membelah kota) sedemikian lengkapnya landskap di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jepretan camera digital di pagi hari dengan dihiasi aktivitas masyarakat nelayan dan para pemancing menjadikan mosaik kota yang indah tak terlupakan. Dimensi landskap yang lengkap tersebut menjadikan pula masyarakat sekelilingnya serasa dimanja kala pagi menjelang. Hempasan angin sepoi-sepoi pagi tak terasa menusuk pelan kulit para penduduknya. Bagi mereka yang suka memancing pun hal ini tak ayal untuk tidak dibiarkan hanyut begitu saja. Itu lah Palu, sebuah kota teluk yang memiliki dimensi landskap yang paling lengkap. Ohh, Palu Ngataku.... (Sy)

Implementasi REDD Dihambat Via Lobi Industri

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Tue, 11 Jan 2011 17:20:00 +0800

JAKARTA--MICOM: Implementasi REDD Plus atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan kerap mendapat tantangan antara lain dari berbagai bentuk lobi dari pihak industri terkait dengan kepentingannya.

"Langkah kita secara tajam diamati oleh lobi industri seperti pertambangan dan lobi perkebunan sawit," kata Ketua Satuan Tugas terkait REDD Plus, Kuntoro Mangkusubroto, dalam pembukaan lokakarya nasional tentang aktivitas REDD yang digelar di Jakarta, Selasa (11/1).

Namun, ujar dia, pihak swasta termasuk industri juga termasuk salah satu dari "stakeholders" atau pemangku kepentingan sehingga secara fakta aktivitas REDD Plus juga harus berembuk pula dengan mereka.

Ia mengingatkan, yang terpenting adalah bagaimana berbagai pemangku kepentingan itu setuju bahwa pada saat ini kita tidak boleh lagi melakukan penebangan hutan.

Karenanya, Kuntoro juga tidak menyetujui adanya usulan seperti bahwa penebangan hutan diperbolehkan asalkan ada penanaman kembali. "Sekali hutan berdiri, maka ia harus tetap berdiri," katanya.

Ketua Satgas REDD Plus juga memaparkan, pihaknya akan memastikan bahwa implementasi REDD Plus terlaksana dengan berhasil dan agar semua pihak terkait memiliki tujuan yang sama.

Kemitraan Indonesia dan Norwegia terbentuk melalui ditandatanganinya Letter of Intent pada Mei 2010 di Oslo.

Tujuan utama kemitraan yang akan memberikan hibah sebesar US$1 miliar ini adalah untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, dengan tahapan pembayaran berdasarkan kemampuan Indonesia untuk menurunkan emisi.

Implementasi tahap pertama adalah persiapan. Tahap 2 dari kemitraan ini akan dimulai awal tahun depan termasuk pembentukan Lembaga REDD plus Indonesia, pengembangan lanjutan yang menyeluruh dari strategi nasional REDD plus, penciptaan instrumen pembiayaan, pengembangan kerangka kerja
pelaporan, monitoring dan verifikasi (MRV), pelaksanaan provinsi percontohan, dan pelaksanaan moratorium selama dua tahun untuk konsesi baru atas hutan dan lahan gambut.

Sedangkan Satgas REDD plus telah dibentuk pada September 2010, berdasarkan Keputusan Presiden No.19/2010, sebagai bagian dari program kemitraan pemerintah Indonesia dan Norwegia. (Ant/X-12)

Sektor Lingkungan Belum Terlindungi

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Fri, 17 Dec 2010 13:37:00 +0800

Semarang, kompas - Hingga akhir tahun 2010, kondisi lingkungan dan kawasan pesisir di Jawa Tengah tidak kunjung membaik. Berbagai bencana ekologis terjadi karena peraturan yang dibuat pemerintah daerah belum mampu melindungi sektor lingkungan.

Hal ini terangkum dalam catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam isu lingkungan dan pesisir tahun 2010 yang disusun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang. ”Kebijakan pemerintah justru membuat lingkungan dan pesisir menjadi salah urus,” kata Staf Operasional Isu Lingkungan dan Pesisir LBH Semarang, Erwin Dwi Kristanto, Senin (13/12) di Semarang.

Berdasarkan data LBH Semarang, selama 2010 terjadi 35 bencana ekologis di Jawa Tengah. Sebanyak 15 bencana ekologis di antaranya terjadi di Kota Semarang. Kasus konflik area tangkap dan reklamasi juga paling banyak terjadi di Kota Semarang.

Bencana ekologis itu meliputi kerusakan lingkungan pesisir akibat abrasi, akresi, dan rob yang sebagian besar disebabkan ulah manusia. Misalnya, abrasi di wilayah Kabupaten Kendal, Demak, dan Kota Semarang yang dipicu reklamasi pantai.

Menurut Erwin, kerusakan pesisir biasanya disebabkan oleh kalangan korporasi yang membangun pabrik dengan cara mereklamasi pantai. Namun, saat ini muncul kecenderungan bahwa pemerintah membuat peraturan baru yang lebih memudahkan pihak korporasi itu menguasai lahan pesisir.

Kota Semarang merupakan salah satu daerah di Jateng yang saat ini sedang menyusun rancangan peraturan daerah (perda) tentang pesisir. Proses ini menjadi sorotan tajam beberapa pihak termasuk LBH Semarang, karena ada upaya memasukkan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) ke dalam perda itu.

”Jika HP3 diterapkan, pihak swasta semakin berkuasa dan kerusakan makin parah,” kata Erwin. Dengan mendapat HP3, seseorang bebas mengelola kawasan pesisir dan perairan sepanjang 12 mil dari bibir pantai. Orang lain yang melanggar zona itu dapat dikenai sanksi pidana.

Contoh lain kegagalan pemerintah dalam melindungi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya adalah melalui program The Blue Revolution Policies. Program yang bertujuan memperkuat sektor perikanan itu tidak dapat diterapkan dengan baik di daerah. ”Di Jateng, 17 kabupaten/kota justru menerapkan retribusi terhadap nelayan kecil,” kata Erwin.

Ketua Panitia Khusus Rancangan Perda Pengelolaan Pesisir dan Perikanan DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono, mengatakan, proses penyusunan perda itu terhenti karena menunggu Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. ”Tetapi, kami terima aspirasi masyarakat mengenai HP3 itu,” katanya.

Dalam monitoring LBH Semarang terhadap sektor lingkungan nonpesisir, Kota Semarang juga menduduki peringkat terburuk. Dari 14 kasus persoalan lingkungan yang disorot di Kota Semarang, 5 di antaranya merupakan kasus pencemaran lingkungan, dan 4 kasus di antaranya merupakan penerbitan izin bermasalah atau tanpa kajian lingkungan. (DEN)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2010/12/14/06375782/sektor.lingkungan.belum.terlindungi

Fadel: Laut Belum Jadi "Mainstream" Pembangunan Nasional

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Tue, 14 Dec 2010 22:03:00 +0800

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan, sektor kelautan dan perikanan masih belum menjadi "mainstream" (arus utama) dalam pembangunan nasional sehingga potensinya belum maksimal dimanfaatkan.

"Faktor utama yang menjadi kendala adalah laut belum menjadi `mainstream` dalam pembangunan nasional," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Karenanya, menurut Fadel, melalui momentum Hari Nusantara yang diperingati setiap 13 Desember, pemerintah dan rakyat harus menyadari bahwa Indonesia memiliki jati diri sebagai bangsa maritim dan negara kepulauan terbesar serta berbudaya bahari di dunia.

Oleh sebab itu pula, ujar dia, peringatan Hari Nusantara pada tahun 2010 ini mengambil tema "Hari Nusantara Membangkitkan Budaya Bahari".

Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengatakan, berbicara kenusantaraan tidak terlepas dari soal kewilayahan.

"Secara fisik wilayah negara Indonesia yang didasarkan pada UNCLOS 1982, wilayah laut mendominasi luas Indonesia, yaitu kurang lebih 75 persen," katanya.

Ia mengutarakan harapannya agar momentum peringatan Hari Nusantara kali ini dapat digunakan untuk lebih memahami akan kehidupan masyarakat pesisir dan di pulau-pulau terdepan wilayah perbatasan.

Di tempat terpisah Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) M Riza Damanik kepada ANTARA mengatakan, perayaan Hari Nusantara setiap 13 Desember patut dioptimalkan oleh negara untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap warga di Kepulauan Indonesia dari ancaman bencana iklim.

Riza juga mendesak agar pemerintah juga tidak melakukan kebijakan yang hanya menyiratkan adanya ekspansi perekonomian dari darat ke laut.

Sebagaimana diketahui, perayaan Hari Nusantara dibuat untuk memperingati Deklarasi Djuanda yang dibuat pada 1957.

Deklarasi Djuanda adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.

Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yang mengatakan bahwa pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai.

Dengan demikian, sebelum adanya Deklarasi Djuanda, kapal asing bebas berlayar di kawasan perairan yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

Sumber: http://id.news.yahoo.com/antr/20101213/tbs-fadel-laut-belum-jadi-mainstream-pem-251e945.html

__,_._,___

Tujuh Puluh Lima Persen Hutan Bakau di Sumut Rusak

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Tue, 14 Dec 2010 10:12:00 +0800

Medan, Kompas - Kerusakan kawasan pesisir akibat perambahan dan konversi lahan menjadi perkebunan sawit membuat kawasan tutupan hutan bakau di Sumatera Utara tersisa 25 persen. Sebanyak 75 persen atau 62.800 hektar di antaranya sudah rusak.

Data Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara menunjukkan, kerusakan terbesar terjadi di Kabupaten Langkat. Dari 35.500 hektar hutan bakau di daerah itu, sebanyak 25.300 hektar atau 71,6 persen di antaranya rusak. Di Tanjung Balai-Asahan, dari 14.400 hektar hutan bakau, sebanyak 12.900 hektar atau 89,5 persen di antaranya rusak. Sementara di Deli Serdang-Asahan, 12.900 hektar atau 64,5 persen dari total 20.000 hektar hutan bakau rusak.

Kerusakan juga terjadi pada hutan bakau di Nias, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan Medan. Di Medan, dari 250 hektar hutan bakau, kerusakan terjadi pada 150 hektar. Sementara di Nias, kerusakan baru sekitar 6 persen atau 650 hektar dari 7.200 hektar yang dimiliki. Data didasarkan foto citra satelit yang dibuat Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut Matius Bangun hari Rabu (27/1) mengatakan, hutan bakau ditangani tiga instansi. Dinas Kehutanan menangani areal kawasan hutan, Dinas Kelautan dan Perikanan di kawasan budidaya, serta Badan Lingkungan Hidup mengurusi bakau di zona kawasan industri. Namun, kerusakan terus bertambah.

Penyelamatan

Kerusakan terutama terjadi karena perambahan kawasan pesisir yang sudah terjadi puluhan tahun. Kini, kondisi kawasan hutan bakau sudah beralih fungsi menjadi banyak hal, seperti permukiman dan perkebunan, terutama lahan kelapa sawit.

Menurut Matias, ada 10.000 hektar lahan perikanan budidaya udang di Sumut yang tidak berfungsi lagi karena bisnis ini tak berkembang. "Semestinya lahan dialihfungsikan menjadi hutan bakau kembali. Namun, kini lahan dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit," tuturnya.

Upaya penyelamatan sudah dilakukan sejumlah pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta, tetapi belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Badan Lingkungan Hidup menyatakan perlu waktu sedikitnya 10 tahun untuk memperbaiki hutan bakau yang ada di Sumut. (WSI)

http://regional.kompas.com/read/2010/01/30/02533281/75.Persen.Hutan.Bakau.di.Sumut.Rusak

Banyak Negara Ditekan Soal Iklim

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Mon, 13 Dec 2010 21:38:00 +0800

KOMPAS: Kawat-kawat diplomatik menunjukkan bagaimana Amerika Serikat memanipulasi perjanjian soal iklim, memperlihatkan bagaimana AS menggunakan peran mata-mata, ancaman, dan janji-janji bantuan untuk meraih dukungan demi terciptanya kesepakatan Kopenhagen pada Desember 2009.

Tersembunyi di balik retorika penyelamatan dunia, terdapat realitas politik yang berlepotan dengan absurditas. Demikian bagian dari petikan berita-berita harian Inggris, The Guardian, selama beberapa hari pada awal Desember ini setelah menganalisis kawat-kawat diplomatik AS yang meluncur di situs WikiLeaks.

Dokumen tak resmi pun muncul dari pertemuan puncak soal iklim di Kopenhagen. Sejumlah negara miskin bersedia mengurangi emisi, dengan tawaran bantuan yang sebenarnya tidak akan pernah diterima.

Namun, dengan kesediaan ini, Uni Eropa dan Amerika Serikat merasa telah menolong pengurangan emisi karena membantu sejumlah negara mengurangi emisi lewat bantuan, dijuluki carbon trading.

Perundingan untuk pencapaian traktat ini merupakan permainan dengan taruhan tingkat tinggi. Ini adalah perekayasaan kembali perekonomian global dengan model karbon rendah, yang menyaksikan pembalikan arus uang miliaran dollar AS. Dengan mengurangi emisi, negara-negara berkembang meredam laju pembangunan ekonomi. AS dan UE terus bebas memuncratkan polusi demi pembangunan ekonomi, juga menjual "teknologi hijau".

Untuk meraih kekuatan negosiasi, yang berakhir dengan penandatanganan kesepakatan itu, Deplu AS mengirim kawat rahasia pada 31 Juli 2009, yang mengincar para diplomat berbagai negara yang bertugas di PBB, termasuk yang menangani perubahan iklim. Permintaan itu berasal dari CIA. Tujuannya, melihat posisi dan tawaran negara-negara menjelang pertemuan Kopenhagen. Para diplomat diminta mengincar rancangan traktat dan kesepakatan yang akan disetujui.

Pembicaraan AS-China gagal meraih kesepakatan global di Kopenhagen. China cukup lihai melihat permainan AS, yang dinilai hanya menekan dan tidak mau menekan emisi global. Namun, AS, polluter terbesar dunia dan paria iklim yang terisolasi, memiliki sesuatu untuk disepakati sejumlah negara. Persetujuan itu dipalu di jam-jam menentukan, tetapi tidak lewat proses PBB. Persetujuan itu dicapai karena pendiktean. Perjanjian ini tak menjamin pengurangan emisi yang dibutuhkan dunia untuk menghindari pemanasan, itu pun jika pemanasan itu benar-benar terjadi.

Kesepakatan itu juga bertujuan meredam PBB untuk memperpanjang protokol Kyoto, yang mewajibkan negara-negara kaya mengurangi polusi. Hal ini kemudian membuat banyak negara mendadak menentang kesepakatan yang sudah diteken.

Lepas dari itu, untuk merangkul sejumlah negara agar bersedia mengikat dirinya pada kesepakatan, demi melayani kepentingan AS, serangan-serangan diplomatik diluncurkan.

Kawat-kawat diplomatik mengalir keras dan cepat antara akhir pertemuan Kopenhagen dan Februari 2010. Sejumlah negara berhasil dibujuk untuk sebuah kesepakatan, yang menjanjikan bantuan 30 miliar dollar AS, khususnya bagi negara-negara miskin yang terpukul pemanasan global, yang bukan mereka buat.

Dua minggu setelah Kopenhagen, Menlu Maladewa Ahmed Shaheed menulis kepada Menlu AS Hillary Clinton. Dia mengekspresikan keinginan untuk mendukung kesepakatan.

Pada 23 Februari 2010, Dubes Maladewa yang yang dirancang untuk posisi AS Abdul Ghafoor Mohamed berkata kepada wakil utusan iklim AS, Jonathan Pershing, negaranya menginginkan "bantuan nyata". Ghafoor mengatakan, negara lain kemudian akan tergiur merealisasikan "manfaat bantuan yang diraih dengan mengikuti perjanjian" yang dilakukan Maladewa.

"Ghafoor merujuk beberapa proyek berbiaya 50 juta dollar AS. Pershing menyemangatinya untuk memberi contoh konkret dan biaya dengan tujuan meningkatkan bantuan bilateral."

Kreativitas akuntansi

Menurut kawat pada 11 Februari, Pershing bertemu dengan Ketua Komisi Aksi Iklim Uni Eropa Connie Hedegaard di Brussels, Belgia. Hedegaard mengatakan, "Negara-negara kecil bisa menjadi sekutu terbaik sehubungan dengan kebutuhan mereka akan bantuan."

Namun, pasangan ini berpikir soal cara pencarian bantuan 30 miliar dollar AS. Hedegaard mengajukan ide beracun. Apakah semua bantuan AS berbentuk tunai? Hedegaard bertanya apakah AS sekadar melakukan "kreativitas akuntansi".

Pershing mengatakan, "Para donor harus menyeimbangkan keperluan politik soal bantuan itu dengan kendala ketatnya anggaran negara."

Dari sini, negara berkembang melihat bahwa banyak dari janji bantuan untuk lingkungan itu merupakan pengalihan dari bantuan yang sudah pernah dijanjikan untuk urusan lain.

Pada bagian lain dari kawat itu, Hedegaard bertanya mengapa AS tidak sepakat dengan China dan India atas apa yang dia lihat sebagai tawaran yang bisa diterima untuk pengurangan emisi pada masa datang. China dan India sama-sama siap mengurangi emisi jika AS dan UE juga siap.

Berikut ini adalah isi kawat lain. Pada 2 Februari 2009, sebuah kawat dari Addis Ababa melaporkan pertemuan antara Wakil Menlu AS Maria Otero dan PM Etiopia Meles Zenawi, yang akan memimpin pertemuan perubahan iklim Uni Afrika.

Kawat rahasia itu memuat ancaman tegas AS terhadap Zenawi: "Tanda tangani perjanjian atau diskusi harus berakhir sekarang". Zenawi merespons bahwa Etiopia mendukung kesepakatan, tetapi jaminan personal Presiden Barack Obama soal bantuan tidak dipenuhi.

Determinasi AS untuk menemukan lawan beratnya—Brasil, Afrika Selatan, India, dan China—tertuang dalam kawat lain dari Brussels pada 17 Februari 2010. Kawat ini melaporkan pertemuan antara Wakil Penasihat Keamanan Nasional Michael Froman, Hedegaard, dan para pejabat UE lainnya.

Froman mengatakan, UE dan AS harus menyembunyikannya ketidakcocokan untuk mengatasi perlawanan negara-negara ketiga. Hedegaard menjamin Froman akan dukungan itu.

Hedegaard dan Froman juga mendiskusikan keperluan untuk "menetralisasi, mengooptasi, atau memarginalkan negara-negara yang tidak tertangani, termasuk Venezuela dan Bolivia". Kemudian, pada April 2010, AS menghentikan bantuan kepada Bolivia dan Ekuador karena menolak kesepakatan.

Setelah pertemuan Kopenhagen, pengikatan lebih jauh bantuan keuangan demi dukungan politik mencuat. Para pejabat Belanda juga menjadi sasaran. Belanda awalnya menolak tekanan AS, tetapi akhirnya membuat pernyataan pada 25 Januari.

Menurut kawat itu, perunding Belanda soal iklim, Sanne Kaasjager, "... menyusun pesan-pesan ke berbagai kedutaan di negara-negara penerima bantuan Pemerintah Belanda untuk mendukung kesepakatan. Ini sebuah langkah yang tak pernah dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Belanda, yang secara tradisional menolak pengaitan bantuan utang untuk kepentingan politik."

Sekarang 140 negara sudah di tangan, dan ini diungkapkan Pershing dalam pertemuannya dengan Hedegaard pada 11 Februari. Sebanyak 140 negara itu mewakili 75 persen dari 193 negara yang menjadi peserta konvensi PBB soal perubahan iklim. Negara-negara ini juga menegaskan, mereka bertanggung jawab atas 80 persen emisi global.

Pada pertemuan iklim di Cancun, Meksiko, muncul kejutan terbesar. Jepang mengumumkan tidak akan mendukung perpanjangan traktat Kyoto. Ini memberi dukungan besar kepada AS. Roda diplomatik AS dan deal-deal-nya tampaknya memberi hasil.

Di Cancun, Amy Godman dari New America bertanya pada Stern soal kawat-kawat itu. "Saya tidak punya komentar," kata Stern yang mengecam bocoran kawat itu. Hedegaard juga berkomentar, "Kawat-kawat itu cuma berisi sepenggal dari serangkaian pembicaraan." (MON)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2010/12/12/03194298/banyak.negara..ditekan.soal.iklim

Bangun PLTA, Perambah Harus Ditertibkan

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Mon, 13 Dec 2010 21:32:00 +0800

Posmetrojambi.com, 13 Desember 2010

JAMBI - Organisasi lingkungan hidup KKI Warsi meminta pemerintah untuk menertibkan perambah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Permintaan ini disampaikan terkait dengan rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Telun Berasap di Kabupaten Kerinci. “Kami sangat mendukung rencana pembangunan PLTA tersebut.

Dengan adanya PLTA akan menjawab pertanyaan yang selama ini diungkapkan, apa sih manfaat yang diberikan TNKS?” kata Rudi Syaff, Manajer Komunikasi KKI Warsi.Namun, pembangunan PLTA tersebut akan sia-sia jika pemerintah membiarkan perambahan terus berlangsung. Perambahan akan mengakibatkan tutupan hutan di TNKS menjadi berkurang. “PLTA tersebut akan menggunakan air dari Danau Gunung Tujuh yang ada di dalam kawasan TNKS. Jika banyak perambahan, maka daerah resapan airnya akan berkurang. Jika kawasan resapan berkurang, akan menyebabkan suply air ke Danau Gunung Tujuh juga akan berkurang. Akibat lebih jauh, jika air Danau Gunung Tujuh berkurang dan debit air terjun Telun Berasap akan berkurang. Maka, nasib PLTA Gunung Tujuh tak akan jauh beda dengan PLTA Koto Panjang yang saat ini tidak bisa dioperasikan karena ketiadaan sumber air,” jelas Rudi Syaff.

Rudi menambahkan, pemerintah harus bersikap tegas terhadap para perambah. Jika terus dibiarkan, bukannya tidak mungkin hutan TNKS akan habis berganti menjadi kebun kentang. Namun demikin, tambah Rudi, pemerintah juga harus memberikan solusi kepada para penggarap lahan TNKS. “Harus ada solusi buat mereka, jangan asal usir. Harus dipikirkan bagaimana penghidupan mereka setelah keluar dari kawasan TNKS,” tegas Rudi Syaff.

Menurut data Balai Besar TNKS, saat ini ada sekitar 6 ribu Kepala Keluarga (KK) yang merambah kawasan taman nasional. Mereka telah mengolah lahan di dalam kawasan TNKS seluas sekitar 25 ribu hektar. Sebelumnya, pemerintah telah mengultimatum para perambah agar meninggalkan lahan garapannya paling lambat 1 Desember lalu. Namun, setelah melewati tenggat waktu tersebut, mayoritas perambah memilih bertahan. Hanya sedikit perambah yang meninggalkan lokasi secara suka rela.

Pemerintah sendiri tidak melakukan pengusiran perambah yang bertahan. Menurut Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar TNKS, Persada Agussetia Sitepu, pihaknya tidak mungkin melakukan pengusiran perambah di Kerinci. “Berbeda dengan di Lembah Masurai yang mana perambahnya adalah para pendatang. Sementara di Kerinci perambahnya adalah warga setempat. Kami tidak mungkin melakukan tindakan tegas karena bisa menimbulkan kekisruhan,” kata Agussetia. (usm)

Inilah 12 Perusahaan Pelaku Pencemar Lingkungan

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Sun, 5 Dec 2010 10:55:00 +0800

JAKARTA-Sebanyak 33 atau 15 persen dari 215 perusahaan yang bergerak di sektor agroindustri memperoleh predikat hitam dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dua belas di antaranya sudah berpredikat hitam 2 kali, yakni di tahun 2009 dan 2010.

Merujuk pada Laporan Hasil Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 2010 yang disiarkan KLH bahwa peringkat warna hitam didefinisikan sebagai usaha dan atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

“Apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka pemidanaan pelaku pencemaran lingkungan hidup sudah sepatutnya dilakukan oleh KLH. Apalagi 12 perusahaan tersebut memperoleh predikat hitam selama 2 kali. Hal ini jelas bertentangan dengan amanah UU PPLH yang tegas melarang terjadinya pencemaran
lingkungan” jelas Koordinator Program Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Abdul Halim, dalam rilisnya yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (4/12/2010).

Ke-12 perusahaan tersebut bergerak di bidang pengolahan ikan dan agar-agar yang terdiri dari 7 perusahaan beroperasi di region Jawa, 4 perusahaan beroperasi di region Sumapapua, dan 1 perusahaan beroperasi di Bali Nusra.

Tiadanya itikad baik untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam UU PPLH, dapat diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar. “Jelas ada unsur kesengajaan dari 12 pelaku pencemaran tersebut. Faktanya, dua kali mereka memperoleh predikat hitam,” ungkap Halim.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 78 sudah menegaskan bahwa sanksi administratif, yang terdiri dari (1) teguran tertulis; (2) paksaan pemerintah; (3) pembekuan izin lingkungan; dan (4) pencabutan izin lingkungan; tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

“Terlampau mubazir anggaran dihabiskan untuk penilaian kinerja perusahaan dalam
pengelolaan lingkungan hidup tiap tahunnya, jika penegakan hukum lingkungan sebagaimana dimandatkan UU PPLH tidak dilakukan. Untuk menghindari preseden buruk, sudah seharusnya ke-12 perusahaan ini dipidanakan. KLH harus bergegas, karena ada kecenderungan besar pemerintah daerah yang menjadi lokasi ke-12perusahaan beroperasi tidak menindaklanjuti penilaian tersebut,” terang Halim.
Daftar Perusahaan Berpredikat Hitam 2009-2010
1. PT Centram (agar-agar) - Jawa
2. CV Pasific Harvest (pengolahan ikan) - Jawa
3. PT Avila Prima Intra Makmur (pengolahan ikan) - Jawa
4. PT Bali Maya Permai (pengolahan ikan) - Bali Nusra
5. PT Bitung Mina Utama (pengolahan ikan)- Sumapapua
6. PT Blambangan Raya Foodpackers (ikan) - Jawa
7. PT Deho canning Company (ikan) - Sumapapua
8. PT Manadomina Citrataruna (ikan) - Sumapapua
9. PT Maya Muncar (pengolahan ikan) – Jawa
10. PT Rex Canning Indonesia (pengolahan ikan) - Jawa
11. PT Rex Canning Indonesia (pengolahan ikan) - Sumapapua
12. PT Sumber Yalasamudera (ikan) - Jawa

Artikel BAKTi NEWS

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Wed, 17 Nov 2010 12:42:00 +0800

GLOBAL IPM 2010 DAN KITA: PATUTKAH SI MISKIN BERHARAP?

Hari ini (5 November 2010, waktu Indonesia), UNDP meluncurkan Laporan Pembangunan Manusia (LPM), termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami reformasi. IPM adalah rangkuman perkembangan jangka panjang dari tiga dimensi dasar Pembangunan Manusia (PM). Selama ini, tiga indikator pengukurnya adalah angka harapan hidup, persentase melek aksara orang dewasa dikombinasikan dengan angka partisipasi (kotor) sekolah bagi anak dan GDP (Gross Domestic Product) per kapita dalam Dollar AS.

Tahun lalu, IPM Indonesia berada pada peringkat ke-111 dari 182 negara. Sebenarnya, dari tahun ke tahun nilai Indonesia selalu naik, tapi kenaikan itu belum cukup mendongkrak secara drastic posisi peringkat IPM Indonesia. Sejak 2004 angka IPM Indonesia tercatat sebesar 0,714, kemudian naik menjadi 0,723 (2005), 0,729 (2006) dan 0,734 (2007).

Posisi Indonesia masih berada di bawah beberapa negara ASEAN seperti Singapura (peringkat 23), Malaysia (66), Thailand (87) dan Filipina 105). Sementara posisi Vietnam (116) dan beberapa negara seperti Mianmar, Laos, Kamboja berada di bawah Indonesia. Dibanding negara-negara dengan kepadatan penduduk tertinggi, posisi Indonesia berada antara China (92) dan India (134). Bagaimana dengan tahun 2010?

Dalam perkembangannya, LPM yang ruh dasarnya adalah menempatkan manusia sebagai titik pusat diskusi pembangunan dan rencana aksi, dari sisi indikator pengukurannya terus menerus dikritisi dan disempurnakan. Mengikuti perkembangan dan kompleksitas pembangunan di banyak negara LPM Global tahun ini memperkenalkan IPM reformasi dengan indikator baru, yaitu lamanya kehidupan yang sehat, lalu pendidikan dalam expected years of schooling (lama harapan sekolah) dikombinasikan dengan means years of schooling (lama rata-rata sekolah) serta sebuah kehidupan layak yang diukur lewat Gross National Income (GNI), bukan sekedar GDP yang menafikan banyaknya produksi domestik yang sebagian keuntungannya mengalir ke luar negeri serta menutupi kesenjangan antar individu.

Tangani Lingkungan dengan "Ecoregion"

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Thu, 11 Nov 2010 11:32:00 +0800

Jakarta, Kompas - Kementerian Lingkungan Hidup mengubah paradigma dalam penanganan isu lingkungan. Yang semula diserahkan ke setiap daerah kabupaten atau kota, kini penanganannya diharapkan lebih terintegrasi dengan dibentuknya lima ecoregion untuk seluruh Indonesia, yaitu ecoregion Sumatera; Balinusa untuk Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat; Sumapapua untuk Sulawesi, Maluku, dan Papua; Jawa; serta Kalimantan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan ecoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Untuk pertama kalinya perwakilan dari semua ecoregion, Rabu (10/11), berkumpul pada acara National Summit "Mewujudkan Sinergi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" yang digelar di Jakarta.

Hadir sebagai pembicara, yaitu Koordinator Nasional Conservation and Spatial Planning World Wide Fund for Nature Indonesia Barano Sulistya Siswa, mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja, serta Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup Hermien Rosita. Dalam diskusi, antara lain, terungkap, dengan konsep ecoregion itu diharapkan sinergi, fungsi koordinasi, dan diseminasi informasi menjadi lancar. Tugas dari ecoregion, antara lain, menjadi fasilitator dan penghubung antarsektor dan antarwilayah.

Menahan kebijakan

"Ecoregion bertugas menjahit kebijakan antardaerah dan memasukkan pertimbangan lingkungan dalam kebijakan pembangunan serta melakukan pengawasan," tutur Hermien.

Ecoregion juga bertugas menetapkan kriteria-kriteria lingkungan hidup, mengembangkan sistem informasi, serta mengarusutamakan pembangunan dengan memperhitungkan aspek keberlanjutan produktivitas dan aspek penyelamatan lingkungan. "Saat ini kita tidak pernah tahu berapa cadangan sumber daya alam kita," ujar Hermien.

Dia mengingatkan, pemanfaatan sumber daya alam dan perubahan tata ruang yang sedang dibuat harus selalu mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan. "Apalagi sekarang sudah banyak terjadi bencana banjir, longsor, dan sebagainya," ujar Hermien.

Dengan adanya ecoregion yang mengemban tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup, menurut dia, "Harus tidak ada lagi izin usaha yang diperoleh tanpa ada izin lingkungan."

Kesiapan melakukan

Memandang UU No 32/2009 yang memunculkan ecoregion, Sarwono berpendapat, peraturan itu terlalu bagus untuk bisa dilaksanakan semua orang.

"Kalau tidak mampu melaksanakan, UU itu akan terdiskreditkan," ujar Sarwono.

Menurut dia, karena Indonesia luas dan masif, akan sulit untuk mencapai semua target sekaligus. Dia menyarankan untuk pertama kali dipilih beberapa bagian saja, terutama yang strategis.

"Masalah gambut amat strategis karena merupakan persoalan eksklusif Indonesia. Masalah kehutanan banyak di berbagai negara, tetapi gambut hanya di Indonesia. Jika berhasil menangani masalah lingkungan melalui penanganan gambut, gengsi Indonesia akan naik sehingga dukungan dari luar negeri juga akan datang," ujarnya.

Heart of Borneo

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta menegaskan, sekarang pihaknya memfokuskan pada Heart of Borneo. Heart of Borneo adalah kawasan yang menjadi daerah tangkapan air untuk sejumlah sungai besar di Kalimantan yang berada di wilayah tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei.

Menurut Gusti, tahun depan Indonesia mendapat giliran untuk memimpin Heart of Borneo. "Kalimantan adalah megabiodiversitas jadi harus benar- benar kita jaga," tuturnya. Oktober lalu Gusti mengatakan, telah memaparkan rencana- rencana untuk Heart of Borneo dan berbagai sumber pendanaannya. Gusti menambahkan, semua gubernur di Sumatera juga sudah menandatangani kesepakatan untuk mengembalikan kondisi lingkungan Sumatera.

Sementara terkait persoalan inventarisasi, yang merupakan dasar untuk membuat perencanaan, Gusti yakin akan bisa menyelesaikan pada 2011. Sementara menurut Hermien, data yang ada sekarang memang terdapat di berbagai pihak, seperti Kementerian Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tetapi setidaknya inventarisasi tidak berangkat dari titik nol.

Sumber: Kompas, 11 November 2010, Halaman 13

Merapi Peras Air Mata

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Sat, 6 Nov 2010 09:59:00 +0800

Seorang pengungsi meneteskan air mata saat berhasil mencapai posko pengungsian di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, pascaerupsi Gunung Merapi, Jumat (5/11) dini hari.

---

Yogyakarta, Kompas - Letusan eksplosif Gunung Merapi sepanjang Kamis (4/11) pukul 23.00 hingga Jumat petang memeras air mata penduduk DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Peristiwa itu sangat mencekam, mengacaukan, dan membawa korban tewas 64 orang, puluhan sapi mati, serta belasan rumah terbakar akibat awan panas atau runtuh akibat banjir lumpur.

Hingga pukul 23.00 semalam, tercatat jumlah korban meninggal dunia 64 orang, semuanya penduduk Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, dan luka-luka 77 orang. Sejumlah sapi mati terbakar serta sejumlah rumah terbakar dan rusak.

Semalam, pengungsi mencapai 150.255 orang, terdiri dari pengungsi di DIY 34.000 orang serta pengungsi di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten (semuanya di Jawa Tengah) 116.255 orang.

Sejak letusan pertama, 26 Oktober 2010, Merapi telah menyemburkan material vulkanik sekitar 100 juta meter kubik (m). Separuh di antaranya diperkirakan menyembur Jumat dini hari hingga petang, ditandai dengan luncuran awan panas.

"Letusan ini lebih besar dari letusan Gunung Galunggung tahun 1982. Waktu itu Galunggung mencicil erupsi selama 10 bulan. Merapi hanya dalam dua minggu," kata Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Sukhyar, Jumat. Sekitar 100 juta m material vulkanik itu menyebar ke sektor selatan, barat daya, tenggara, barat, dan utara yang di antaranya meliputi Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, serta Kabupaten Klaten, Boyolali, dan Magelang di Jawa Tengah.

Berdasarkan observasi lapangan sementara petugas Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) pada Jumat pagi, jarak luncur awan panas terjauh akibat letusan Merapi, sepanjang Kamis-Jumat, tercatat sejauh 14 kilometer di Dusun Bronggang, Cangkringan, Sleman, DIY.

Akibat letusan itu, tiga alat pencatat gempa BPPTK di Stasiun Klatakan, Pusonglondon, dan Deles, rusak terkena awan panas. Saat ini seismograf yang masih berfungsi tinggal satu unit di Stasiun Plawangan. "Hari ini (kemarin) kami mencoba memasang satu seismometer di sisi Jrakah (Magelang)," kata Kepala BPPTK Subandriyo.

Salah satu peringatan akan ancaman terbesar yang serius adalah aliran lahar dingin, yang bisa mencapai Kali Code, Kali Gajahwong, dan Kali Winongo di DIY. Ancaman menjadi kian serius apabila hujan terus mengguyur di kawasan lereng Merapi.

Sepanjang Rabu hingga Jumat pagi, aktivitas Merapi meningkat dahsyat. Gelombang awan panas tak putus-putusnya keluar dari puncak beserta material letusan lava dan abu yang diiringi gemuruh.

Puncaknya terjadi pada Jumat pukul 00.30. Suara gelegar besar terdengar hingga radius 30 km dan hujan pasir hingga radius 15 km. Hujan abu vulkanik juga terjadi hingga Kota Yogyakarta, yang berjarak lebih dari 30 km di selatan Merapi. Bahkan, dilaporkan hingga Kabupaten Tegal dan Brebes, Jawa Tengah.

Di Magelang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kesulitan membersihkan jalur evakuasi yang tertutup pohon-pohon tumbang. Hal itu dikhawatirkan berisiko apabila letusan Merapi datang lagi.

Lima langkah Presiden

Merespons kondisi Gunung Merapi yang kian mengancam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden kemarin menetapkan lima langkah ekstra penanggulangan bencana.

Langkah pertama adalah penetapan kendali operasi tanggap darurat di tangan Kepala BNPB Syamsul Maarif. Kepala BNPB akan dibantu oleh Gubernur DIY, Gubernur Jawa Tengah, Panglima Kodam IV Diponegoro, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dan Kepala Kepolisian Daerah DIY.

Langkah kedua, mendorong unsur pemerintah pusat berada di garis depan. Presiden menugaskan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono memastikan bantuan bagi masyarakat bisa diberikan dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Ketiga, Presiden memerintahkan TNI mengerahkan satu brigade penanggulangan bencana.

Keempat, Presiden memerintahkan Polri mengerahkan satuan tugas kepolisian untuk penanggulangan bencana karena pergerakan lalu lintas masyarakat di tengah bencana berpotensi menimbulkan kekacauan. Kelima, Presiden menegaskan, pemerintah akan membeli sapi-sapi ternak milik penduduk kawasan Gunung Merapi dengan harga yang pantas.

Secara mendadak, pada Jumat sore Presiden memutuskan berangkat lagi ke Yogyakarta untuk memastikan semua pihak menjalankan tugasnya.

Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding menegaskan, pemerintah harus tegas memaksa warga di sekitar lereng Gunung Merapi untuk mengungsi ke tempat aman. Agar warga tidak cemas, pemerintah harus menjamin penggantian ternak warga yang mati serta memindahkan ternak yang masih hidup. "Petugas harus tegas melarang pengungsi yang kembali ke rumahnya. Warga harus dipaksa mengungsi," katanya.

Gelombang pengungsi

Jumat dini hari, gelombang pengungsi datang dari utara. Di Jalan Kaliurang, ribuan sepeda motor dan mobil dipacu kencang ke arah Kota Yogyakarta di tengah hujan abu vulkanik, pasir, dan kerikil. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan radius aman primer Merapi dari 15 km menjadi 20 km.

Eksodus pengungsi pun terjadi, yang di antaranya terkonsentrasi di Stadion Maguwoharjo, Sleman, yang menampung hingga 30.000 jiwa. Di Masjid Agung Sleman di kompleks Pemerintah Kabupaten Sleman, ribuan pengungsi berdatangan dengan kondisi memprihatinkan mulai pukul 01.30. Tubuh mereka berlumuran abu vulkanik.

Puluhan pengungsi terlihat di Masjid Agung Kauman di kompleks Keraton Ngayogyakarta.

RS Sardjito, Yogyakarta, hingga pukul 21.15 tercatat menerima 64 jenazah dan 66 korban luka bakar parah. Sejak subuh ambulans bergiliran datang membawa korban tewas ataupun luka bakar. Di Klaten, 80 warga dirawat di RSU Soeradji Tirtonegoro.

"Tidak ada korban meninggal, tapi ada salah satu pengungsi yang hamil tua kehilangan calon bayinya karena shock dampak psikologis," ujar Kepala Instalasi Gawat Darurat RSU Soeradji Tirtonegoro, Klaten, dr Hartolo.

"Meski Jumat siang erupsi sudah relatif mereda dibandingkan dua hari sebelumnya, bukan berarti berhenti. Letusan besar lagi kemungkinan masih ada," kata Kepala BPPTK Subandriyo.

Mengantisipasi membeludaknya jumlah pengungsi, Pemerintah Provinsi Yogyakarta menyiapkan gedung-gedung sekolah apabila diperlukan. Sejauh ini jumlah pengungsi terbesar ada di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Sejak kemarin pagi Bandar Udara Adisutjipto, Yogyakarta, ditutup total. General Manager Bandara Adisutjipto Agus Adriyanto menuturkan, penutupan itu semula ditetapkan berlaku mulai pukul 06.00 hingga 09.00. Penutupan bandara diperpanjang hingga satu hari penuh. Akibat penutupan tersebut, sekitar 90 jadwal penerbangan dari dan menuju Yogyakarta dibatalkan. Sekitar 8.000 calon penumpang pesawat dari dan menuju Yogyakarta juga batal terbang.

Kampus-kampus di DIY kemarin membuka pintu untuk para pengungsi Merapi. Selain kampus, para pengungsi juga memadati stadion olahraga

Sumber: Kompas, 6 November 2010, Halaman, 1

SUKU MENTAWAI : Kami Tak Mengenal Tsunami

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Wed, 3 Nov 2010 16:13:00 +0800

Sebuah helikopter mendarat di Desa Eruparabuan, Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk mengirimkan bantuan logistik, Senin (1/11). Tsunami yang menerjang daerah itu tidak dikenal suku Mentawai karena tradisi mereka sebenarnya adalah tradisi meramu di pedalaman.

Ketua DPR Marzuki Alie jelas sangat tidak tahu bagaimana sebenarnya masyarakat Mentawai. Jika Marzuki sampai mengatakan konsekuensi tinggal di pulau seperti Mentawai adalah terkena tsunami, dia tentu tidak tahu bahwa sebenarnya masyarakat di sana tidak mengenal tsunami.

”Masyarakat Mentawai itu aslinya yang peramu. Tinggal di hutan, di hulu sungai, jauh dari pesisir. Kultur masyarakat Mentawai bukan kultur pesisir atau lautan,” ujar aktivis Yayasan Citra Mandiri, Yosep Sarogdok.

Yayasan Citra Mandiri adalah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan kegiatannya pada persoalan di Kepulauan Mentawai.

Yosep yang merupakan penduduk asli dari Pulau Siberut menuturkan, tradisi sebagai peramu masih belum berubah banyak hingga sekarang.

Domestifikasi ternak hingga tanaman baru dikenal masyarakat Mentawai awal tahun 1970-an. Sebelum masa itu, mereka adalah masyarakat yang hidup dari berburu dan meramu.

Pedalaman

Antropolog dari Yayasan Citra Mandiri, Tarida Hernawati, penulis buku tentang rumah adat tradisional masyarakat Mentawai, uma, menulis, penduduk asli Mentawai tinggal di pedalaman dan pinggir sungai.

Mereka sangat bergantung pada sumber daya alam dari hutan. Bukan dari lautan! Jadi, salah jika menyebut masyarakat Mentawai memiliki kultur pesisir atau lautan.

”Kalau ada nelayan di Mentawai, hampir pasti pendatang, kalau enggak orang Minang, orang Batak, atau orang Nias. Penduduk asli Mentawai selalu tinggal di hulu sehingga kami tak mengenal tsunami,” kata Yosep.

Namun, masyarakat Mentawai mengenal apa yang disebut sigegeugeu alias gempa bumi. Bahkan, saking seringnya gempa bumi terjadi di Mentawai, penduduk asli pun tahu bagaimana menyikapi fenomena alam tersebut.

”Orang tua kami dulu selalu mengajarkan, jika ada sigegeugeu, berlindunglah di bawah pohon pisang. Jelas ini agar kami tak terkena batang kayu hutan yang besar,” kata Yosep.

Selain itu, sigegeugeu justru dianggap berkah oleh penduduk asli Mentawai.

”Jika sigegeugeu datang pada pagi hari seperti waktu gempa kemarin, itu bertanda datangnya musim durian. Kami menyebut sigegeugeu yang terjadi di pagi hari sebagai sipananduk. Cek saja sekarang di Mentawai, pasti lagi banyak-banyaknya durian. Kalau gempanya siang atau sore, biasanya itulah waktu kami mencari induat atau sejenis jamur,” katanya.

Lalu, bagaimana dengan tsunami yang terjadi setelah gempa?

”Karena tinggal di hulu sungai, penduduk Mentawai hanya kenal yang namanya oju atau pasang sungai. Kadang kami heran pasangnya sungai bisa sampai ke hulu. Berarti ini limpahan dari muara. Kalau sudah begitu, kami biasa memindahkan permukiman lebih ke hulu lagi,” kata Yosep. (KHAERUDIN)

http://cetak.kompas.com/read/2010/11/02/03543685/kami.tak.mengenal.tsunami

Reorientasi ASEAN

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Tue, 2 Nov 2010 09:33:00 +0800

Senin, 1 November 2010 |Editorial

Pertemuan ke-17 ASEAN di Hanoi, Vietnam, telah berakhir. Salah satu semangat yang berkembang dan menjadi hasil pertemuan itu adalah integrasi regional dan pembangunan komunitas ASEAN.

Dalam semangat itu telah disepakati Master Plan on ASEAN Connectivity, yang akan menjadi payung kerjasama untuk menghubungkan ASEAN melalui pengembangan infrastruktur (physical connectivity), kelembagaan yang efektif (institutional), serta pemberdayaan masyarakat (people-to-people).

Dengan rencana-rencana itu, ASEAN dan rekan-rekan negara mitra (Tiongkok, Jepang dan Amerika Serikat) menyatakan tekad untuk meningkatkan kerjasama dalam perdagangan, investasi dan bidang-bidang ekonomi lain untuk terus bergerak ke depan dengan landasan yang semakin kuat.

Tidak ada yang salah dengan integrasi regional dan pembangunan komunitas ASEAN, sepanjang itu ditujukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat di kawasan ini dan dilakukan dengan prinsip; kersajama dan solidaritas.

Jika kita melihat kembali sejarah pembentukannya, maka ASEAN diciptakan sebagai tanggul Amerika Serikat dan barat untuk membendung pengaruh apa yang disebut "bahaya merah"—komunisme. Dengan menjadikan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategisnya, AS berupaya mengisolir negara-negara yang dianggap berada di bawah pengaruh merah, terutama sekali: Vietnam.

Pada tahun 1990-an, seiring dengan keruntuhan blok sosialis di Eropa timur dan Sovyet, ASEAN mulai bersikap fleksibel. Pada tahun 1995, Vietnam resmi menjadi anggota ASEAN, lalu disusul oleh Laos, Myanmar (Burma), dan Kamboja.

Namun, kendati banyak pengamat yang menyebut bahwa ASEAN telah berubah haluan, dari anti-komunis menjadi fleksible (regionalism), tetapi kenyataan tidak dapat membantah bahwa ASEAN masih lebih banyak memikul kepentingan ekonomi, politik, dan militer dari imperialisme AS.

Apa kepentingan AS terhadap Asia Tenggara? Menurut kami, AS terus berusaha menjaga kekuatan hegemoniknya di kawasan ini untuk beberapa tujuan; pertama, menjadikan ASEAN sebagai front kedua untuk mengisolasi Tiongkok dan Korea Utara, dua negara yang relatif mandiri dari kekuatan imperialisme global.

Untuk alasan ini, ada benarnya melihat perkataan Bung Karno di pidato pembelaan "Indonesia Menggugat", yang mengatakan; "Siapa kuasa di Tiongkok, dialah akan kuasa pula di seluruh daerah pasifik. Siapa yang menggenggam rumah tangga di Tiongkok, dialah yang akan menggenggam pula segala urusan rumah tangga seluruh dunia timur, baik tentang ekonomi maupun militer."

Untuk tujuan ini, AS masih memelihara hubungan baik dengan beberapa negara mitra lokalnya, seperti Philipina, Thailand, Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Sementara di kawasan Asia Timur, AS sangat bersahabat dengan Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang.

Kedua, peran hegemonik AS di Asia tenggara untuk memastikan atau mengamankan kontrolnya terhadap jalur-jalur perdagangan (selat malaka, sunda, Lombok, Makassar, dan laut Cina selatan—jalur perdagangan sangat penting di dunia)

Ketiga, menjaga kepentingan perdagangan dan investasi, mengingat bahwa kawasan ini memiliki; sumbe daya alam yang melimpah, tenaga kerja, dan potensi pasar yang besar.

Itu pula yang membuat AS tidak bisa meninggalkan kawasan ini, bahkan berencana memperluas pangkalan militernya di kawasan ini. Sekaligus, bahwa sebagian besar negara di kawasan ini sangat tunduk dalam menjalankan agenda dari negeri paman sam, yaitu Washington consensus.

Meskipun kehadiran Tiongkok makin besar di kawasan ini, terutama melalui CAFTA/China-ASEAN Free Trade Agreement, namun hal itu belum mematahkan hegemoni AS di kawasan ini. Kerjasama ini masih dalam kerangka neoliberal.

Inilah yang membuat kami agak ragu dengan rencana "komunitas ASEAN" ini. Sebab, tanpa perubahan orientasi yang sangat pro-imperialisme itu, komunitas ASEAN hanya akan menjadi sarana "perdagangan bebas" yang saling membunuh ekonomi masing-masing.

ASEAN harus merubah haluan, yakni dari pro-imperialisme menjadi anti-imperialisme, jikalau mau membina kerjasama yang sehat dan damai di kawasan ini. Prinsip kerjasama ala "Washington consensus", yang mengutamakan kompetisi ketimbang kerjasama saling menguntungkan, mestinya dibuang jauh-jauh. Sudah saatnya kerjasama regional di bangun di atas prinsip kemanusiaan, solidaritas, kesetaraan, dan penghargaan atas kedaulatan nasional masing-masing.

http://berdikarionline.com/editorial/20101101/reorientasi-asean.html

Wood or climate change forestry

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Fri, 29 Oct 2010 17:54:00 +0800

JAKARTA POST - Much is said about how forestry will be an important part of Indonesia's emission reduction plan. Many in the conservation community believe that the best way to reduce net emissions is to reduce the area of forest harvested for wood products or land cleared for conversion to agriculture or other land uses.

On the surface, this sounds like a great idea, but what about the demand? How can we conserve while at the same time meeting the demand for wood and wood products?

Indonesia produces about 35 million cubic meters of legal round wood every year, but consumes substantially more than that — perhaps as much as 50 million cubic meters per year. This leaves a large gap between legal wood supply and demand for wood and wood products — a gap that is equivalent to over 170,000 hectares of selective forest harvest every year. As human population grows and per capita incomes increase, demand for wood and wood products will most likely continue to grow.

Now enters the idea of avoided deforestation and degradation — which means cutting fewer trees at a time when demand for wood is already higher than the legally sanctioned supply. Whether through a moratorium on new concessions or reductions in land cleared for agriculture or estate crops, the plans for reducing net emissions through avoided deforestation will result in decreasing the legal wood supply.
It seems clear that taking forest land out of production means lower legal wood supply. This was demonstrated through experience of over the last decade when the selective logging concession area was reduced at the same time demand continued to grow.

The result was a gap of some 40 million cubic meters of legal timber and a matching an increase in illegal logging. It is wonderful to hope that forest law enforcement can be improved to reduce illegal logging, yet the practical realities of controlling illegal logging are stark – it is very difficult to control illegal logging when there is not enough legal timber in the marketplace.

This is even more important as people's use of wood and paper products continues to grow as population and incomes both increase. The ultimate driver of forest loss and conversion of forest land to other land uses is a hunger for forest products and land for agriculture. These drivers are unlikely to change in the short-term.

Sustainable forest plantations on degraded lands can provide rural livelihoods, help meet future wood requirements and provide direct and indirect climate change benefits. Increasing the wood supply from such plantations is a key part of the legal wood supply picture — but these plantations need to come on line before other reductions are made in production from natural forest. Otherwise illegal harvest will increase as the legal harvests decrease.

So does a reduction in legal wood supply result in lower emissions from forest land use? Probably not. Illegal supplies will replace legal supplies and similar quantities of wood will be used.

It is clear that trying to reduce net emissions from natural forests will only be effective at the national level if wood supply needs are met first. Until then, a reduction in legal supplies will not result in significant net emission reductions — it will only provide market incentives for an increase in illegal logging.

The writer is International Finance Corporation (IFC) program manager for Sustainable Forestry Program in Indonesia.

-The Jakarta Post, October 29, 2010, page 7-

Sistem Peringatan Dini Tsunami Tidak Memadai

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Thu, 28 Oct 2010 22:48:00 +0800

Jakarta, Kompas - Sistem peringatan dini bencana tsunami di Indonesia masih lemah, terutama dalam proses penyebarluasan peringatan dini kepada masyarakat. Penyebarluasan peringatan dini melalui televisi tidak menjangkau pulau terpencil dan kecil. Keterampilan masyarakat mengantisipasi bencana menentukan dalam upaya penurunan risiko timbulnya korban dalam bencana tsunami.

Manajer Desk Bencana Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Irhash Ahmady menyatakan, kekeliruan informasi potensi tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Senin (25/10) menunjukkan keterbatasan sistem peringatan dini berbasis teknologi. Irhash juga menyatakan, sulit memastikan peringatan dini melalui televisi, misalnya, dapat diketahui masyarakat yang tinggal di pulau terpencil yang berpotensi tsunami.

"Keterbatasan itu bisa diatasi jika masyarakat di daerah rawan bencana memiliki keterampilan mengantisipasi tsunami. Keterampilan itu sebenarnya ada dalam kearifan lokal di setiap wilayah. Dahulu masyarakat pesisir tahu, jika pantai surut mendadak orang harus lari ke bukit. Kini pengetahuan lokal itu telah terkikis. Sementara sistem peringatan dini modern masih sulit mencegah timbulnya korban," kata Irhash.

Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Moch Riyadi menjelaskan, pemerintah daerah menjadi penentu dalam menyebarluaskan peringatan dini potensi tsunami kepada masyarakat luas. Dalam kasus tsunami Kabupaten Kepulauan Mentawai, Senin lalu, peringatan dini potensi tsunami dikeluarkan BMKG empat menit setelah gempa.

"Informasi itu kami sebarkan melalui berbagai moda komunikasi, seperti layanan pesan singkat melalui telepon seluler, faksimile, server, juga kepada pemerintah daerah melalui digital video broadcast. Namun, kami tidak tahu apakah peringatan dini itu sampai kepada masyarakat di bawah," kata Riyadi.

Kuncinya kearifan lokal

Pakar tsunami yang juga Direktur Pesisir dan Lautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono pun menegaskan, antisipasi tsunami tidak bisa ditumpukan hanya kepada sistem peringatan dini berbasis teknologi. "Di Mentawai, tsunami biasanya sampai ke pantai lima menit setelah gempa. Peringatan dini menjadi tidak relevan lagi. Kuncinya memang pada kearifan lokal, seperti kearifan smong di Pulau Simeulue, Aceh. Intinya, kalau ada gempa keras langsung ke bukit, tidak perlu lihat pantai surut atau tidak atau tunggu peringatan dini," kata Subandono.

Subandono menyatakan, dari 22 buoy tsunami yang direncanakan, baru tiga buoy yang telah terpasang dan kini ketiganya tidak berfungsi karena dirusak atau dicuri. Irhash menyatakan, pencurian komponen buoy oleh nelayan menunjukkan nelayan tidak memahami apa fungsi buoy. "Itu terjadi karena nelayan tidak merasa terlibat dalam sistem peringatan dini tsunami dan manfaatnya bagi mereka," kata Irhash.

Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Arief Yuwono menyatakan, ilmu pengetahuan dan pengetahuan lokal harus dipadukan menjadi keterampilan antisipasi tsunami. "Kearifan lokal itu harus digali lagi," kata Arief.

-Sumber: Kompas, 28 Oktober 2010, Halaman 12-

Diingatkan, Pengelolaan Hutan Mesti Libatkan Komunitas

noreply@blogger.com (Syafrudin Syafii) — Tue, 26 Oct 2010 12:34:00 +0800

Jakarta, Kompas - Wakil Presiden Boediono menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan komunitas lokal di sekitar hutan dalam proyek kerja sama pengelolaan hutan. Sementara itu, tahap institusionalisasi dari kerja sama Indonesia-Norwegia dalam kerangka REDD-Plus ditargetkan selesai akhir tahun ini.

Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat mengemukakan hal itu seusai pertemuan Wapres Boediono dengan Menteri Lingkungan Hidup Norwegia Erik Solheim di Istana Wapres, Jakarta, Senin (25/10).

Norwegia-Indonesia telah menandatangani letter of intent untuk mengurangi emisi karbon dari hutan Indonesia. Untuk itu Indonesia merencanakan menerapkan moratorium penebangan hutan. Sementara Norwegia menjanjikan memberikan hibah 1 miliar dollar AS jika target tercapai.

"Sekarang sampai tahap institusionalisasi. Dalam kerja sama ini perlu diatur secara teknis bagaimana mekanisme penyaluran dana, institusi mana yang mengajukan, dan apa kriteria-kriterianya," ujar Yopie.

Menurut dia, Wapres menekankan pentingnya tahapan institusionalisasi karena Indonesia ingin proyek pengelolaan hutan itu nanti dijalankan secara komprehensif. "Misalnya ada satu area yang dikerjasamakan, tentu saja pelibatan gubernur dan bupati krusial karena modelnya melibatkan pemerintahan lokal, kalau perlu ke level komunitas yang tinggal di sekitar hutan, untuk sama-sama menjaga hutan," ujarnya.

Yopie menjelaskan, tahap institusionalisasi ditargetkan selesai sebelum akhir tahun. Pemerintah Indonesia dan Norwegia berencana mengumumkan secara konkret pola kerja sama kedua negara ini pada Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim di Cancun, Meksiko, 29 November-10 Desember 2010.

Indonesia berharap model kerja sama itu bisa diperluas, tak hanya melibatkan Norwegia. Menurut Yopie, Amerika Serikat menyampaikan ketertarikannya mengikuti model kerja sama Indonesia-Norwegia. Dalam kerja sama ini, jika hasil moratorium tak bisa diukur, tak bisa dilaporkan, dan tak bisa diverifikasi, hibah tak bisa dikucurkan.

-Sumber: Kompas, 26 Oktober 2010-

The Visioning

Penilaian Asing

PENGELOLAAN HUTAN JATI DI JAWA (Aspek Sosio-Teknis)

Ringkasan Buku:Hasan Simon,Pustaka Pelajar,Jogjakarta, 2004289 halamanISBN: 979-3477-70-9

Biogas Minimalkan Perubahan Iklim

Penasaran Ada Resleting di Logo Google Hari Ini? - teknologi.inilah.com

Wapres: Selesaikan Sengketa Lahan Perkebunan

Cinta Hamba Kepada Seseorang

Susahnya Memberantas Kemiskinan di Indonesia

REDDplus Perlu Fokus pada Sisi Keadilan

Menhut: Stop Izin Hutan Primer Dan Gambut

Dibawah Kolong Jembatan, Palu Kota Teluk

Implementasi REDD Dihambat Via Lobi Industri

Sektor Lingkungan Belum Terlindungi

Fadel: Laut Belum Jadi "Mainstream" Pembangunan Nasional

Tujuh Puluh Lima Persen Hutan Bakau di Sumut Rusak

Banyak Negara Ditekan Soal Iklim

Bangun PLTA, Perambah Harus Ditertibkan

Inilah 12 Perusahaan Pelaku Pencemar Lingkungan

Artikel BAKTi NEWS

Tangani Lingkungan dengan "Ecoregion"

Merapi Peras Air Mata

SUKU MENTAWAI : Kami Tak Mengenal Tsunami

Reorientasi ASEAN

Wood or climate change forestry

Sistem Peringatan Dini Tsunami Tidak Memadai

Diingatkan, Pengelolaan Hutan Mesti Libatkan Komunitas

Ringkasan Buku:
Hasan Simon,
Pustaka Pelajar,
Jogjakarta, 2004
289 halaman
ISBN: 979-3477-70-9