thejakartaherald.com

BURT Ngebet Gedung Baru DPR

Michael B Putra — Fri, 03 Sep 2010 16:20:00 +0000

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thejakar/public_html/wp-content/plugins/super-image-plugin/imagesupertools.php on line 382

Syarifuddin Sudding

BURT DPR benar-benar ngebet untuk mewujudkan pembangunan gedung baru DPR. Berbagai cara dilakukan agar tak ada perintang, termasuk melobi fraksi-fraksi agar menyetujui dan tidak meributkan proyek bernilai Rp 1,16 triliun tersebut. Salah satu fraksi mengaku dibujuk rayu untuk setuju.

“Saat Hanura mengeluarkan sikap resmi penolakan banyak yang melobi supaya menerima pembangunan ini. Saya katakan kami tidak punya alasan menerima. Gedung sekarang masih layak,” kata Sekretaris Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding, pada diskusi Gedung Baru DPR untuk Siapa di Gedung DPR Jakarta, Jumat, 3 September 2010.

Syarifuddin Sudding menyebutkan, karena ada upaya-upaya seperti itu Hanura juga telah meminta KPK untuk mengawasi ketat bila pembangunan gedung baru DPR benar-benar dilaksanakan.

Selain Hanura, Fraksi Gerindra juga menolak pembangunan gedung baru DPR. Kedua fraksi itu meminta agar rencana pembangunan gedung baru ditunda dan dilakukan konsolidasi untuk dibahas oleh seluruh anggota dewan di paripurna.

Sekretaris Fraksi Gerindra, Eddy Prabowo menilai gedung baru DPR terlalu mewah, baik luas gedung, fasilitas, maupun anggaran yang terserap.

Anggota BURT DPR Arwani Tomafi mengaku kebingungan dengan penolakan yang dilancarkan fraksi-fraksi sekarang ini karena sebelumnya rencana pembangunan gedung baru DPR sudah disepakati di BURT.

“Di rapat itu tidak ada yang menolak. Setelah ramai dipersoalkan publik semuanya bilang tidak setuju,” katanya. (matanews)

Survei Tak Puaskan Istana

Michael B Putra — Fri, 03 Sep 2010 16:17:00 +0000

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thejakar/public_html/wp-content/plugins/super-image-plugin/imagesupertools.php on line 382

Survei Lembaga Survei Indonesia dan Indo Barometer yang menggambarkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat pada kinerja SBY-Boediono tak memuaskan istana. Beberapa hasil survei kedua lembaga tersebut dipertanyakan.

Hasil survei yang disampaikan LSI terkait kinerja pemerintah pada bulan Juli 2009 sangat tinggi, yakni 85% dan mengalami penurunan hingga Agustus 2010 menjadi 66%.

“Saya mempertanyakan hasil survei. LSI melakukan survei kinerja pemerintahan SBY-Boediono pada Juli 2009. Setahu saya, Juli 2009, SBY masih berpasangan dengan Jusuf Kalla, bukan Boediono. Bagaimana LSI bisa melakukan survei kinerja pemerintah SBY-Boediono?” kata staf khusus presiden bidang Informasi dan PR Heru Lelono di Jakarta, Jumat 3 September 2010.

Kalau LSI menilai kinerja pemerintahan pada bulan Agustus 2010 sebesar 66%, dia setuju dengan hasil survei tersebut.

“Kalau hasil survei 66%, bisa diterima karena pemerintah telah bekerja 10 bulan. Angka itu sangat bagus, artinya kinerja pemerintah sudah baik,” ujar Heru.

Ia juga mempertanyakan hasil survei Indo Barometer yang menyebutkan, tingkat kinerja SBY-Boediono mencapai 90% pada Oktober 2009. Namun bulan Agustus 2010, kinerja SBY-Boediono menurun hingga 50%.

“Oktober 2010, SBY-Boediono baru saja dilantik, belum kerja sama sekali. Kalau hasil survei Agustus 2010, kinerja pemerintah menjadi 50%, masih wajar dan masih bagus,” tuturnya.

Terkait dengan hasil survei LSI yang menyatakan kinerja pemerintah mencapai 66%, adalah suatu masukan bagi pemerintah dan juga Presiden SBY.

“Hasil survei itu bagus, bisa juga menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan koreksi dan mengevaluasi hasil kerja pembantunya. Hasil survei itu bagus untuk bisa memetakan dan mengambil kebijakan apa yang belum dilakukan,” ujarnya.

Dia mengatakan, bila ada masyarakat menilai 66% itu kurang memuaskan pasti ada penyebabnya.

“Dimana kurang puasnya, pihak mana yang kurang memuaskan. Kalau saya baca adalah tim atau kabinet. Jadi bukan masalah kepemimpinan. Kalau ada pilpres sekarang ini, pasti SBY terpilih lagi,” ucapnya bangga. (matanews)

DPR Tunjuk BURT Biang Kerok

Michael B Putra — Fri, 03 Sep 2010 16:16:00 +0000

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thejakar/public_html/wp-content/plugins/super-image-plugin/imagesupertools.php on line 382

Maket Gd DPR

Jeleknya citra DPR yang terus meminta fasilitas kerja mewah namun kerja payah dituding akibat kerja BURT yang kontroversial. PKS mengusulkan BURT sebaiknya dibubarkan saja.

Fungsi BURT DPR dinilai tak jelas oleh Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal. Menurutnya, sejak dulu produk BURT selalu menimbulkan kontroversi, seperti pengadaan mesin cuci dan kulkas di rumah dinas, pengadaan mesin fax hingga renovasi rumah dinas anggota DPR.

“Sejak periode lalu saya telah meminta BURT dibubarkan. DPR menjalankan tiga fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Lalu BURT menjalankan fungsi apa? Lebih nggak waras lagi kalau anggota DPR bicara meteran gedung. Anggota DPR nggak perlu masuk wilayah teknis,” kata Mustafa di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 3 September 2010.

Karena ide BURT, wacana yang keluar dari lembaga DPR memberi kesan isinya hal-hal yang sangat sepele. Menurutnya, anggota DPR tidak dipilih untuk memikirkan fasilitas untuk dirinya sendiri.
“DPR sekarang boleh mendadani untuk DPR mendatang,” keluh Mustafa.

Mustafa juga menyoroti Ketua DPR Marzuki Alie yang ex officio juga menjabat sebagai Ketua BURT malah sering mementahkan apa yang dikerjakan BURT. Kelemahan manajemen di pimpinan DPR juga diminta diperbaiki.

“Setahun ini malah Ketua DPR sering mengkritik BURT termasuk soal rumah aspirasi. Para wakil ketua DPR mengkritik gedung baru. Bagaimana ini padahal mereka kolektif kolegial,” kecamnya lagi. (matanews)

Survei LSI Pelajaran Boediono

Michael B Putra — Fri, 03 Sep 2010 16:09:00 +0000

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thejakar/public_html/wp-content/plugins/super-image-plugin/imagesupertools.php on line 382

Wapres Boediono

Wapres Boediono mengaku telah bekerja sekuat tenaga untuk menjalankan tugasnya. Namun hasil survei Lembaga Survei Indonesia menyebutkan ketidakpuasan rakyat terhadap kinerjanya akan menjadi masukan untuknya.

“Adanya survei itu tentu akan menjadi masukan berharga bagi Bapak Wapres dan akan terus menjalankan tugasnya lebih keras lagi,” kata Jubir Wapres Yopie Hidayat di Istana Wapres Jakarta, Jumat 3 September 2010.

Menurut dia, adanya survei tersebut merupakan dinamika yang berkembang di masyarakat, dan tidak akan mempengaruhi kerja Wapres dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat tinggi negara.

Selama ini, ujar Yopie, Wapres telah bekerja sekuat tenaga untuk menjalankan tugas-tugasnya dan berupaya bisa menyelesaikan permasalahan satu demi satu.

“Salah satu tugas yang menjadi perhatian Wapres adalah pengentasan kemiskinan dan masalah itu akan terus diselesaikan dalam sisa waktu masa tugasnya,” terangnya.

Terkait dengan adanya hasil survei yang menyebutkan pemerintah dinilai tidak tanggap mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang Lebaran saat ini, Yopie, mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa mematok harga pada kisaran tertentu, tapi hanya bisa mengendalikan saja.

“Tugas mengatasi kenaikan harga dan menekan inflasi adalah sulit dan pemerintah tidak mungkin bisa mematok harga komoditi. Indonesia khan pasar bebas,” katanya.

Apalagi, katanya, harga kebutuhan pokok di Indonesia juga sangat bergantung kepada harga komoditi di pasar internasional, sehingga tidak ada instrumen yang bisa mematok harga bahan pokok.

“Sekali lagi pemerintah tidak bisa mematok harga tapi hanya mampu mengendalikan harga agar tidak semakin naik yang bisa menyulitkan masyarakat,” tegas Yopie.

Sebelumnya Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono terus menurun selama satu tahun masa pemerintahannya.

“Meski, mengalami kenaikan sekitar satu persen lima bulan terakhir Maret hingga Agustus 2010 ini, yakni 66 persen namun tren tingkat kepuasan masyarakat terus menurun,” kata Direktur Eksekutif LSI Kuskrido Ambardi saat melakukan konferensi pers hasil survei tentang ‘Akuntabilitas Politik: Evaluasi Publik Atas Pemerintahan SBY-Boediono’.

Tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja Wakil Presiden Boediono lebih bersifat fluktuatif, yakni sempat naik pada awal 2010 kemudian turun dan naik kembali pada Agustus 2010. (matanews)

Demokrat Resapi Survei Melorot

Michael B Putra — Fri, 03 Sep 2010 16:06:00 +0000

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thejakar/public_html/wp-content/plugins/super-image-plugin/imagesupertools.php on line 382

Benny K Harman

Tingkat kepuasan atas kinerja Presiden SBY dalam setahun terakhir melorot. Meski demikian tingkat elektabilitas terhadap Partai Demokrat sebagai kendaraan politik SBY tetap tertinggi. PD pun meresapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) untuk mendorong ke arah yang lebih baik.

“Kami berikan apresiasi kepada LSI. Hasil survei LSI menyimpulkan Demokrat tetap memilkiki elektabilitas tertinggi di antara parpol yang ada. Ini menjadi masukan bagi Demokrat,” kata Ketua DPP PD Benny K Harman di Jakarta, Jumat 3 September 2010.

Hasil survei LSI yang dilakukan secara periodik itu, lanjut dia, akan menjadi masukan berharga bagi pemerintahan SBY maupun PD. Bahkan diyakini, apa yang menjadi kesimpulan dari survei akan menempatkan kembali PD di posisi terbaik.

Mengenai sering terjadinya ledakan tabung gas 3 kg dan kenaikan TDL yang akan turut mempengaruhi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan SBY, menurut Benny, adalah hal teknis.

“Itu tidak perlu dikaitkan langsung dengan tingkat elektabilitas Presiden dan Partai Demokrat. Namun hal itu juga menjadi masukan berharga bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih pro-rakyat,” kata Ketua Komisi III DPR ini.

Hasil survei terbaru LSI mengenai tingkat elektabilitas parpol menyimpulkan PD memiliki tingkat elektabilitas tertinggi, yakni 26,6 persen. Berikutnya adalah PDIP 14,9 persen, dan Partai Golongan Karya 12,3 persen. LSI memperkirakan turunnya tren suara PD karena adanya penurunan tingkat kepuasan kepada pemerintah dan beralih ke PDIP maupun Golkar.

Terjadi penurunan suara pada PD sebanyak 5 persen pada Februari hingga Agustus 2010. Sedangkan tren suara PDIP naik sebanyak 6 persen sejak April hingga Agustus 2010. Partai Golkar naik 1 persen. Sementara PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura tidak mengalami fluktuasi yang tajam, kecuali PKS selama 6 bulan terakhir. (matanews)

Miranda Harus Jadi Tersangka

Michael B Putra — Fri, 03 Sep 2010 16:04:00 +0000

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thejakar/public_html/wp-content/plugins/super-image-plugin/imagesupertools.php on line 382

Miranda Goeltom

KPK diminta bertindak adil terkait penanganan kasus suap pemilihan Deputi Senior Gubernur BI Miranda Goeltom. Jangan hanya penerima suap yang jadi tersangka, Miranda juga diminta ditetapkan jadi tersangka.

“Miranda harus ditetapkan tersangka. Bagaimana mungkin hanya 26 penerima suap saja. KPK harus
menelusuri motif pemberian suap. Mereka ditetapkan tersangka karena pemilihan itu,” kata anggota Komisi III DPR Syarifudin Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 3 September 2010.

Menurutnya, asas keadilan merupakan amanat konstitusi yang harus dilakukan oleh KPK dalam proses hukum. Akan aneh jadinya jika penerima ditetapkan menjadi tersangka, sementara pemberi suap dibiarkan begitu saja.

Jika KPK mengalami kesulitan mencari bukti keterlibatan Miranda secara materiil, Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura ini mengatakan, hal itu bisa ditelusuri mulai dari motif pemberian suap. Dan saksi kunci pemberi suap yakni Nunun Nurbaiti juga harus kembali diproses keterlibatannya.

Desakan agar KPK juga mengusut pemberi suap cek perjalanan senilai Rp 500 juta diutarakan oleh Golkar, PDIP dan PPP.

Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso menyebutkan, jika KPK hanya bisa menetapkan 26 politisi lintas fraksi sebagai tersangka, sementara penyuap dan penyedia uang suap tidak, maka integritas KPK jadi taruhan.

“Masyarakat akan punya penilaian tersendiri kepada KPK dan KPK bisa terkubur kalau hanya menyeret penerima suap ke pengadilan, tanpa ada penyuapnya,” katanya.

Golkar menyatakan tidak meratapi politisinya dijadikan tersangka. Apalagi, kata Priyo, hukum Indonesia menganut asas praduga tak bersalah. “Hanya saja kami menginginkan KPK adil dengan segera memeriksa, menangkap, dan menjadikan terdakwa penyuap serta penyokong dana suap,” tandas Priyo.

Berikut 26 tersangka kasus yang melibatkan Miranda Gultom:

14 Mantan anggota FPDIP: Max Moein, Agus Prayitno Condro, Panda Nababan, Poltak Sitorus, Willem Tutuarima, Rusman Lumbantoruan, Asep Ruchimat Sudjana, Engelina Patiasina, Budiningsih, Jefri Tongas, Ni Luh Mariani, Sutanti Pranoto, Soewarni, dan Marheos Pormes.

9 Mantan anggota FPG: Pazkah Susetta (mantan Kepala Bappenas), Anthony Zeidra Abidin, Ahmad Hafiz Zawawi, Marthin Bria Seran, Bobby Suhadirman, Muhammad Nurlif (mantan anggota BPK), Kamarullah (mantan anggota FPG), Baharuddin Aritonang (mantan anggota BPK), Henky Baramuli.

3 Mantan anggota FPPP: Daniel Tandjung, Sofyan Usman, dan M Iqbal. (matanews)

Orang Kota Kurang Suka SBY

Michael B Putra — Fri, 03 Sep 2010 16:01:00 +0000

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thejakar/public_html/wp-content/plugins/super-image-plugin/imagesupertools.php on line 382

Indria Samego

Tingginya tingkat kepuasan masyarakat desa dibandingkan warga kota terhadap pemerintahan SBY-Boediono berdasar survei LSI menunjukkan bahwa orang kota cenderung kritis dan tidak suka SBY.

“Saya kira begitu. Masyarakat desa kan melihat televisi, jadi tidak terlalu banyak mendengar dan melihat situasi sekarang secara langsung. Saya kira itu bisa jadi berpengaruh,” ungkap pengamat politik LIPI Indria Samego menanggapi hasil survei LSI di Jakarta, Jumat, 3 September 2010.

Menurut survei LSI tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan SBY menurun. Pada Juli 2009 mencapai 85 persen, kini hanya mencapai 66 persen. Namun, yang mengejutkan, tingkat kepuasan terhadap presiden lebih banyak di desa daripada di kota.

Selain faktor hanya mendengar tanpa melihat, menurut Indria Samego, tingkat pendidikan juga mempengaruhi sudut pandang dan tingkat kepuasan itu. “Tingkat pendidikan yang semakin tinggi ya pasti semakin kritis. Kebanyakan yang berpendidikan kan tinggalnya di kota,” sebut Indria Samego kepada matanews.com.

Sementara terkait stabilnya tingkat kepuasaan masyarakat terhadap stabilitas politik Indonesia di bawah kepemimpinan SBY, Indria Samego melihatnya sebagai sebuah keuntungan dari peralihan situasi.

“Politik Indonesia pascareformasi kan sangat berbeda ketika masa Soeharto dulu. Kita bisa berpendapat dan bebas bicara apa saja. Tidak ada sikap represif dari pemerintah terhadap rakyatnya dalam berpolitik. Jadi bebas-bebas saja,” sebutnya. (matanews)

Pidato SBY Skak Mat Interpelasi

Michael B Putra — Fri, 03 Sep 2010 15:59:00 +0000

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thejakar/public_html/wp-content/plugins/super-image-plugin/imagesupertools.php on line 382

Banyak yang tidak puas dengan pidato Presiden SBY terkait masalah perbatasan dengan Malaysia. Namun berkat pidato itu, rencana interpelasi pun urung dilakukan.

Golkar yang pertama mengusulkan interpelasi atau hak bertanya kepada pemerintah terkait Malaysia, menyatakan membatalkan rencana interpelasi. Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan, pihaknya hanya akan menunggu reaksi dari Malaysia.

Setelah Golkar urung, PDIP dan PKS yang mendukung interpelasi pun melakukan hal yang sama. Interpelasi pun menjadi terkesan gertak sambel parpol belaka.

Namun bagi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, adanya penarikan hak interpelasi yang dilakukan oleh fraksi-fraksi di DPR seperti Golkar, PDIP, PKS, membuktikan rakyat telah memahami apa yang disampaikan SBY.

“Saya sangat yakin, gejolak yang ada di masyarakat akan hilang dan mereda,” kata Taufik Kurniawan di Jakarta, Jumat 3 September 2010.

Taufik mengakatakan, DPR adalah representasi dari masyarakat. Dengan mengurungkan niat mengajukan hak interpelasi, lanjut dia, aspirasi rakyat terwakili. Meredanya kemarahan masyarakat pun berdasarkan realitas yang ada.

“Itu raealita yang harus dilihat masyarakat bahwa penyelesaian masalah dengan Malaysia harus melalui diplomasi tanpa harus mengorbankan harkat dan martabat bangsa. Masyarakat bisa memahami itu,” imbuh Sekjen DPP PAN itu.

Sebelum SBY menyampaikan penjelasannya, ekspektasi masyarakat terhadap SBY sangat tinggi, agar SBY membuat sebuah kebijakan yang tegas, keras terhadap Malaysia.

“Memang awalnya SBY diuji. Tapi tanpa bermaksud menyanjung SBY, SBY mampu meredam dengan baik,” pujinya. (matanews)

RI-Malaysia, Mainkan Manuver Militer No War

Michael B Putra — Fri, 03 Sep 2010 15:57:00 +0000

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thejakar/public_html/wp-content/plugins/super-image-plugin/imagesupertools.php on line 382

Upaya diplomasi meredam panasnya hubungan RI-Malaysia dianggap kurang mantap. Manuver militer diperlukan dalam mendukung jalur diplomatik untuk menekan Malaysia, agar RI tak dianggap kerdil. Namun manuver militer bukan berarti perang.

“Untuk menekan Malaysia, saya kira setiap jalur diplomatik perlu didukung manuver militer, tapi bukan perang. Masalah batas wilayah saja tidak cukup, sebab kalau main tangkap, ya harus disikapi secara keras melalui manuver-manuver yang bukan untuk perang,” kata pengamat hubungan internasional Basis Susilo MA di Surabaya, Jumat 3 September 2010.

Dijelaskan dia, manuver militer yang mendukung jalur diplomatik itu sudah biasa. China selalu menggunakan manuver militer di kawasan terluar bila menyikapi Taiwan, tapi manuver militer itu tetap bukan untuk perang.

“Aksi militer merupakan show of force dari militer untuk memaksa negara lain supaya tidak mempermainkan negara lain,” ujar dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini.

Indonesia, lanjut dia, perlu mendesak Malaysia meminta maaf atas perlakuan tak manusiawi terhadap 3 petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini tidak ada kaitannya dengan hukum, tapi etika hubungan internasional. Petugas KKP di perbatasan terluar merupakan wakil pemerintah RI, karena itu perlakuan terhadap mereka berarti perlakuan terhadap RI. Beda halnya dengan perlakuan terhadap nelayan, karena nelayan tidak dapat dikatakan mewakili Malaysia.

“Secara substansi, pidato Presiden Yudhoyono terkait perilaku Malaysia sudah cukup keras, tapi gayanya memang lunak. Namun itu saja tidak cukup untuk menyelesaikan ketegangan dengan menata ulang batas wilayah Indonesia-Malaysia,” tutup Dekan Fisip Unair yang juga mengajar mahasiswa Malaysia yang sedang belajar di Fisip Unair ini.

Kerdil

Sedangkan pengamat sosial politik UGM Arie Sujito Arie menilai Indonesia negara besar, tetapi sayangnya dikerdilkan oleh sikap penguasanya yang dilihat dari kebijakan-kebijakannya yang ditelurkannya.

“Kasus konflik dengan Malaysia harus dijadikan refleksi agar membenahi secara menyeluruh soal kedaulatan, di sanalah kita akan mampu tunjukkan ke dunia, Indonesia adalah negara yang hebat secara politik dan ekonomi demokratis dan berdaulat, sehingga negara kecil seperti Malaysia sesungguhnya gampang dilumpuhkan,” kata Arie di Yogyakarta.

Dia menilai diplomat RI terlalu lemah dan tidak ulung di dunia internasional. Dubes RI tidak berfungsi efektif. Padahal urusan diplomatik sekarang adalah kemampuan kebijakan yang kuat dalam negeri. Ini akan menjadi daya besar nasionalisme ekonomi untuk memperkokoh kedaulatan politik bangsa, sehingga Indonesia tidak diremehkan.

“Perang zaman sekarang adalah perang ekonomi dan politik, yakni soal nasionalisme kita. Bukan soal keberanian angkat senjata, tetapi seberapa mampu ekonomi dan politik kita tidak didikte oleh asing, termasuk Malaysia. Jalur diplomasi harus tetap punya target yang jelas. Presiden perlu tegas bersikap dan tidak lembek, tetapi juga tidak sempit dalam bertindak,” tukas kandidat doktor ilmu sosial ini. (matanews)

Priyo Iri Pada Pramono

Michael B Putra — Fri, 03 Sep 2010 15:54:00 +0000

Priyo Budi Santoso

Priyo Budi Santoso terus terang mengaku iri pada Pramono Anung. Pramono dinilai bisa lebih leluasa mengkritisi pemerintahan SBY ketimbang dia.

Dalam posisi berada dalam koalisi, Golkar harus tetap mendukung pemerintahan SBY. Ketika hasil survei LSI memperlihatkan pemilih Golkar termasuk tinggi tingkat kepuasannya terhadap kinerja SBY, hal tersebut dianggap wajar.

“Kita tidak dalam posisi mengkritik SBY seperti Pramono, karena naluriah kita hormat kepada tokoh satu ini (SBY). Yah mau bagaimana lagi, soalnya kita juga ada di situ,” kata Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso di Jakarta.

Secara posisi, PDIPsebagai oposisi lebih bebas bicara mengkritisi pemerintahan ketimbang Golkar. Untuk mengkritisi pemerintah, seperti kata Ketua Umum PD Anas Urbaningrum, Golkar seperti mengkritisi diri sendiri.

“Kadang saya iri dengan Mas Pram karena PDIP bisa bebas ngomong ini-itu dan kami tidak. Tidak bisa banyak komentar, tapi temuan ini berharga untuk Golkar,” tuturnya, menanggapi hasil surveu LSI.

Menurut peneliti LSI Burhanuddin Muhtadi, tingginya tingkat kepuasan pemilih Golkar terhadap kinerja SBY dianalisakan karena faktor pendidikan. Dan pada umumnya pemilih PKS dan PAN yang terdidik pun puas dengan kinerja SBY.

Meski begitu, Priyo beranggapan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja SBY perlu diwaspadai. Jika terus menurun, Golkar pun akan pikir-pikir untuk tetap mendukung SBY.

“Kami akan mengevaluasi dan kalau trennya masih seperti ini jelang pemilu 2014, kami tidak tahu apakah akan tetap menyokong figur ini (SBY). Mungkin kita bisa menghitung ulang dan mengatur ke depan langkah Golkar akan bagaimana,” tuturnya. (matanews)

thejakartaherald.com

BURT Ngebet Gedung Baru DPR

Related News:

Survei Tak Puaskan Istana

Related News:

DPR Tunjuk BURT Biang Kerok

Related News:

Survei LSI Pelajaran Boediono

Related News:

Demokrat Resapi Survei Melorot

Related News:

Miranda Harus Jadi Tersangka

Related News:

Orang Kota Kurang Suka SBY

Related News:

Pidato SBY Skak Mat Interpelasi

Related News:

RI-Malaysia, Mainkan Manuver Militer No War

Related News:

Priyo Iri Pada Pramono

Related News: