tiamo nerazzurri

Kitab Rahasia Cinta

2010-09-16T02:23:00.000+07:00

Menyingkap rahasia malam
Melebur dalam sunyi dan sepi
Sejenak wajahmu merasuk dalam hatiku
Lantas suaramu berbisik kala aku bertanya tentang arti cinta
Dan tiba2 Malaikat Cinta hadir mengepakkan sayapnya nan indah dan menyingkap tabir malam Seketika tampak olehku hakekat cinta yg tersimpan dalam rahasia kesunyian

Satu bagiannya adalah KEHIDUPAN.

Karena hanya dg kehidupan kau bisa mengenal cinta. Tanpa kehidupan tak ada yg dinamakan cinta.

Bagian kedua dari Kitab Rahasia Cinta adalah HATI.

Tak akan ada cinta jika kau tak miliki hati Karena hatilah yg menunjukkan padamu makna cinta itu.

Bagian ketiga adalah KESETIAAN.

Hanya dg kesetiaan kau akan tahu siapa yg sebenarnya kau cinta. Benarkah cinta yg tengah melanda hatimu atau hanya sekedar nafsu yg menjelma tanpa kau sadari.

Bagian keempat adalah PENANTIAN.

Kau harus tahu akan datang dalam hidupmu sebuah penantian panjang untuk sang kekasih dan mungkin terkadang akan merenggut sisa umurmu.

Bagian kelima yakni PENDERITAAN.

Dan kau harus tau cinta tak pernah menjanjikan untuk mengubah mimpi2 mu menjadi kenyataan. Ia hanya sekedar menginjakkan kakinya di hatimu tanpa berusaha mewujudkan inginmu. Untuk itu sebuah penderitaan adalah suatu keniscayaan jika kau telah mengenal cinta. Dan selayaknya kau siapkan hatimu sebelum kau benar2 masuk lebih jauh dalam kekuasaan cinta.

Bagian terakhir dalam Kitab Rahasia Cinta adalah KEBAHAGIAAN.

Ini mungkin yg kau cari dari cinta itu. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu tak kan pernah ada sebelum kau tau hakekat cinta yg sesungguhnya Kebahagiaan yg mungkin kau rasakan kini hanyalah semu belaka karena suatu ketika kau akan merasakan bagian2 sebelumnya dari Kitab Rahasia Cinta. Dan untuk mengerti hakekat cinta itu tidak mudah. Kau harus bertarung dg dirimu sendiri untuk memenangkan hatimu dari sang nafsu. Bahkan terkadang kau akan seperti orang gila karena begitu hebatnya kekuatan dari sang nafsu. Namun ketika kau berhasil memenangkan hati sebagai penguasa dirimu, kau akan tahu hakekat dari sebuah cinta. Saat itu tak ada wujud lain yg tampak di hatimu selain Sang Pecinta Dan itulah kebahagiaan sejati yg akan kau dapat dari arti sebuah cinta

SEBUAH CATATAN UNTUK KEKASIH DARI KEKASIHKU

2010-09-07T19:42:00.001+07:00

1. KEBIASAAN

- Tita paling suka MAKAN!!! menu makannya kurang bervariasi, paling-paling cuma mbulet diantara makanan yg menunya hampir sama ; kikil, lontong mie, pangsit bintoro, mie goreng, kepiting, udang, kwetiau D'Cost, Pizza Hut (del...ight, soup,spaghetti), Bebek (ketintang, jemur), bakso (jangan pake kuah dll, cukup sambel aja), Rawon, Hokben, Es Krim, Penyetan depan makam ketintang, Burger, Kebab, pentol, pempek, batagor, air mata kucing, ceker, jerohan, siomay, es buah, Milku dkt mesjid agung, durian. Tita ga suka makan Padang ma ikan, ingatkan dia saat makan sayur, dia bisa sakit perut dan diare..

- Warna favoritnya adalah hijau, gunakan asesories apapun yg berwarna hijau, dia pasti suka. Bahkan saking identiknya, teman2 SMA'nya memberi julukan tita "ijo"

- Refleksi. Tubuhnya yg mudah capek membuat dia wajib refleksi/pijat. ajak dia ke GIANT buat refleksi tiap kali dia sambat capek. atau kalau ada waktu, pijat bagian tangan, pundak dan punggungnya.. Karena, kalau terlalu capek, beberapa bagian tubuhnya akan membiru (gosong)

- Berbelanja, semua kebutuhannya harus dipenuhi tiap bulannya. Kosmetik (Garnier), Chitato, K-Potats, Susu Ultra, Sari kajang ijo, Chrispy, Hand Body, Lulur, dan pembalutnya (yg cuma ada di ROYAL). Kalau bisa penuhi kebutuhan itu, supaya dia bisa mengalokasikan dananya buat yg lain.

- Dia juga sering creambath, facial, manny paddy.

- Membaca Novel, cerpen atau komik. sesekali berikan itu atau tawarkan untuk mampir ke rental atau Gramedia.

- Waktu istirahatnya di hari kerja cuma malam hari. jadi sebisa mungkin jangan telpn dia di malam hari. dia akan berpamitan untuk tidur. cukup blz smsnya aja. sebelum dia menelponmu di pagi hari saat dia bangun. Dia tidur untuk melepaskan lelah dan mengurangi beban dg melewatkan hari. dulu, saat masih kuliah, jam tidurnya adalah jam 19.00.

- Tita suka ngobrol apapun, asal jangan membahas masalah Papanya, itu bisa bikin dia BT. Dia hidup di rumah hanya di kamar ijo'nya saja, karena ruangan itu yg membuat dia nyaman.

- Bersendawa (glege'en), setiap selesai makan, sediakan ruang yg cukup bila sepi, atau sediakan pundakmu untuk menutupinya bersendawa bila keadaan ramai. Pastikan dia bersendawa, bila dia tidak bersendawa setelah makan. berarti ada yg salah.

- Sediakan gelasmu untuk menampung es batunya, karena tita akan minum dg sekali teguk.

- Jika dia mengatakan dia ga punya uang, itu berarti dia memang ga punya uang. PINJAMI dia, pasti sgera akan dia kembalikan, karena dia jg ga suka kebiasaan meminjam.

- Kalau bertemu dg anak kecil seusia antara 1-5 tahun, tita pasti memuji anak itu. Katakan juga kalau anak itu lucu.

- Tita paling suka berada di taman, daripada di dalam ruangan. jadi sering-seringlah mengajak dia ke taman (bungkul, pelangi, dll)

- Ingatkan dia untuk membeli tabloid soccer di hari kamis, dan di tengah bulan untuk membeli majalah INSIDE UNITED.

- Dia suka bola karena WAYNE MARK ROONEY, istrinya bernama Colleen Rooney, dan anaknya bernama Kay Rooney. Jangan pernah menjelek-jelekkan Rooney. Apapun tentang Rooney yg kamu liat di koran atau dimanapun, sobeklah koran itu dan berikan padanya. Karna Rooney di Manchester United, Tita suika dengan Manchester United. Ajaklah berdebat, tapi jangan dijelek-jelekkan.

- Sedikit keras kepala. jangan pernah memarahinya, jelaskan dg bahasa yg halus, bahwa ini ga baik, dll. atau pastikan kau pasrah, di saat itu dia pasti mengalah.

- Mungkin suatu saat dia akan mengeluh sakit perut dan pusing. Penyakitnya adalag maagh dan migrain, tapi dia selalu berusaha untuk melupakan rasa sakitnya.

2. YANG TIDAK DISUKAI TITA

- Rokok, apapun tentang rokok (asap, bau mulut, dll). Kalau merokok segera matikan,segera makan Hexos. lebih baik tidak merokok di depan Tita. Atau menjauhlah sejauh-jauhnya bila ingin merokok. Dia ga mau menjadi ...perokok pasif, karena itu membahayakan kesehatannya, terlebih buat kandungannya.

- Bila kamu membuat janji dengannya, jangan sampai telat. apapun alasanmu. karena itu bisa bikin dia BT atau hilang mood. Dia ga suka melakukan apapun terburu-buru, dia selalu menghargai waktu dan moment.

- Bila membonceng Tita jangan ngebut kecuali jam sudah mepet. karena dia mengutamakan keselamatannnya, sekalipun dia sendiri kalo naik motor juga ngebut.

- Dia ga suka pake jas hujan. paksa dia untuk memakai jas hujan bila hujan di pagi hari.Hujan akan menemani dia.

- Tikus mati dan Kucing. Menghindarlah dari kucing dan tikus mati bila bersama dia. Indera penciumannya cukup tajam bila bau tikus mati.

- Tita ga suka "kejutan". dalam keadaan apapun, sempatkan membalas sms darinya. lagi dimana? Ngapain? sama siapa? dll. Pastikan dirimu dalam keadaan baik-baik saja.

- Tita ga suka dimarahi, jangan pernah berkata kotor, jorok, dsj. Seperti yg pernah kubilang. HORMATI DIA.

- Tita juga ga suka dg orang yg kebiasaannya tidur pagi/larut malam. Jadi berpamitlah untuk tidur antara jam 22.00-23.00. sekalipun kamu ga tidur jam segitu. pastikan sms dia di pagi hari untuk mengucapkan "aku sudah bangun jam sekian"

3. YANG DISUKAI TITA

- Pastinya segala hal yg berkebalikan dg yg tidak disukai.

- Tita suka orang yg teratur, terjadwal, jujur, dsj. karena Tita sendiri orang yg ceroboh, baik dia bahkan sering lupa menaruh sesuatu.

...- Kelinci, tawarkan dia bahwa kamu sanggup memelihara kelinci, dan beri nama sesuai permintaan dia.

- Kelak ketika punya anak, dia ingin memberi nama anaknya SUDYDY, storynya lebih baik tanyakan langsung ke dia, atau baca saja novel berjudul "TEST PACK"

- Ingatkan dia untuk menonton pertandingan Manchester United atau Timnas Inggris, jika dia ga mampu menonton, pastikan kamu yg menontonnya, sms dia minutes by minutes skornya.

- Dia ingin selalu nyaman dg yg dia lakukan. Jangan pernah membuntuti, mensabotase sms/tlp, dll. Percayalah semua yg dilakukannya adalah yg terbaik yg bisa membuat dirinya nyaman.

- Film favoritnya adalah Shrek, Hatchiko, Cars, dan Happy Feet. Carikan film itu buat dia. sekalipun sering diputer di tv, dia masih sering menyaksikan.

- Musik Indonesia terbaru, dan beberapa band favouritenya adalah DEWA, AHMAD BAND, PADI, DEWI-DEWI/MAHADEWI, ZIGAZ, YOVIE NUNO,sebagian REPUBLIK CINTA MANAGEMENT.

- Power Puff Girl, pastikan kamu bisa memberikan apapun ttg Power Puff Girl, sekalipun susah mencarinya.

4. KEHIDUPAN DISAMPINGNYA

- Adik Perempuannya bernama Anisa Rizki Amalia, panggilannya Ninis/imb/suimb/si kecil. dia adalah adik sekaligus sahabatnya tita di kamar. Adik laki-lakinya bernama Hafidz.

- Boneka kesayangannya adalah seekor babi... kecil berwarna pink, Tita memanggilnya Piggy/Supiggy/Gendut/Ganteng/Cil. Piggy punya kebiasaan ballet dan sekolah sepak bola sebagai kiper. Dia juga punya Band yg bernama "The Piggy's" sekalipun judul single'nya aneh... Kawan Piggy adalah seekor katak kecil bernama Keppo. Piggy dan Keppo sering berbeda pendapat, Keppo yg egois selalu mencaci dan mencemo'oh papaun yg dilakukan Piggy. Tapi mereka tetap berkawan, cuma ego'nya saja yg berbeda. Permainan favouritenya adalah "mati-matian". Piggy punya saudara perempuan bernama Piggyta. Dua babi ini kesayangan Tita. Sewaktu telp tita di malam sebelum dia tidur Pastikan memberi salam pada Piggy.

- Dua handphone GSM'nya diberi nama Keppyta dan Nikita.

- Motornya dikasi nama ionata/io

- Laptopnya bernama Lappyta, kameranya bernama Diggyta.

- Kalau tidur dia selalu ditemani "Kumel", sebuah tali dari sarung gulingnya.

5. SARAN

- Jangan menyalahkan tita karena dia pemalas/kemproh. karena dari dulu dia sudah seperti itu.

- Terima dia apa adanya, dan penuhi semua kekurangan dan kebutuhannya.

...- Ajaklah dia untuk menonton PERSEBAYA di stadion yg baru, sudah lama dia mengidamkan itu.

- Jangan pernah mangatai tentang rambut keritingnya dan perutnya yg gendut, katakan saja lucu dan unik.

- Setiap hari berilah dia uang 1000-5000, buat dia jajan atau sekedar memberikan kepada pengamen atau pengemis.

- Jangan sering meminjam apapun, termasuk uang. Karena alokasi dananya dipastikan buat menabung (ingatkan dia untuk menabung pada saat dia terima gaji). itu akan digunakannya saat dia menganggur atau menunggu dapat pekerjaan baru. Bahkan untuk persiapan menikah. itu harapannya. Jadi sering-seringlah mentraktirnya, suatu saat pasti gantian kamu yg ditraktir.

- Pendidikan profesinya sebenarnya adalah pengajar/guru. itu yg diharapkan oleh kedua orang tuanya. tetapi mungkin saat ini dia akan kesulitan untuk menjadi seorang guru. karena dia jauh tertinggal dari pemahaman dunia pendidikan yg sekarang berbeda dg apa yg dia pelajari sewaktu kuliah. Jadi jangan dipaksakan.

- Keinginannya jika berkeluarga nanti adalah menjadi ibu rumah tangga saja, atau bekerja dg apa yg bisa dilakukan di rumah.

- Lakukan semua yg ada diatas, karena dia akan menilai keseriusan dan kesungguhanmu. Mungkin terasa sulit dan berat, tapi Tita akan menjanjikan sebuah kesetiaan bila nanti berkeluarga.

- Jangan sering-sering menelpon dia bila waktunya senggang, ijinlah dulu apa bisa dia ditelpon. Karena waktunya akan dia gunakan untuk istirahat, dan ngobrol dg adiknya (imb), atau dia manfaatkan buat nonton tv, dsj. intinya kurangi mengganggu waktu istirahatnya. lebih baik menunggu dia menelpon duluan, karena waktu itulah dia benar-benar senggang.

- Segera nikahi dia, karena itu harapannya agar dia terlepas dari beban masalah di rumahnya.

- JANGAN PERNAH mengatakan pernikahan itu hal yg sakral jadi harus dipersiapkan secara matang, butuh waktu, dll. Tita adalah pribadi perempuan yg siap menikah, jadi bersegeralah atau kalau tidak, dia akan berubah fikiran dan jangan salahkan dia jika ada orang lain yg mendahuluimu. itu adalah bukti keseriusan tita.

IKHLAS

2010-09-06T01:46:00.000+07:00

masalah datang silih berganti...
tegar... tenang... dan tangis...

hhmmm..
ternyata dia telah menamatkan hati untuk yang lain,,
tanpa pernah aku membayangkan sebelumnya.
karena yg ada di benakku dulu hanya bayang-bayang mantannya...

yah,
ketulusan hati ternyata tak cukup untuk menjaga sebuah hubungan..
apa yg telah dilakukan tak juga bisa dilihat, didengar dan dirasakan olehnya..
seolah aku tak melakukan APAPUN...

Menunggu,
menemani ancaman-ancaman dari mantannya.
membuatku tak bisa memaksa bergerak lebih dari aturan main..
terima saja....

masalah-masalah dan keluarganya..
tak berlalu dari ruang nafasku..
dan aku masih setia mendampingi dan mencoba mencarikan
solusi yg sedikit melegakan tidurnya..

DAN
pada akhirnya sekarang
aku seperti orang bodoh yang sengaja memburu
hatinya yg ku percaya masih menyayangiku..

tak mampu menerima kenyataan
bahwa dia telah menutup hati buat aku
dan membuka hati untuk orang lain...

aku tak bisa menerima kenyataan itu...
hingga akhirnya aku lepaskan satu harapan dan jawaban..
IKHLAS

2010-03-03T18:52:00.000+07:00

dia memang indah..
dia memang anggun.. aku mengaguminya.. menyayanginya, dan mencintainya. tp semoga dia tak menyesal dg semua ini.

seandainya...

2010-02-24T00:55:00.002+07:00

"seandainya"... kata itu selalu menemani setiap gerak dalam hidupku...

ketidaksengaja'an dan tingkah laku yg bagiku adalah sebuah tindakan yg "biasa", ternyata bermakna lain bagi orang lain..

keterbiasaanku untuk berlaku sewajarnya, tak bisa begitu saja tergambarkan buruk bagi mereka.. mungkin lebih tepatnya "simple thing, but means alot.."

kepercayaan, kebaikan dalam berkomunikasi, adalah hal wajar yg biasa kulakukan. karena aku yakin apa yg aku perbuat kini, nantinya pasti bermakna positif..

"seandainya"... kata itu pun masih saja ada, walau aku sedang beradu dg anganku..

seperti ketika dia dan dirinya mulai hadir tepat di saat yg tak tepat...

"seandainya"... kata yg pernah kuucapkan ketika mulai kuinjakkan kakiku di bangku perkuliahan, baru bisa termaknai saat ini....

namun ketika dulu aku mencoba menghapusnya, aku terlibat dalam suasana "seandainya" yg tak kuinginkan.. dan akhirnya jatuh juga...

hingga kini aku kembali ke "seandainya" yg dulu...

"seandainya"... mereka berdua menjadi satu tubuh... aku ingin memilikinya...

KOPI ASIN

2010-01-08T03:25:00.001+07:00

Seorang pria bertemu dengan seorang gadis di sebuah pesta, si gadis tampil luar biasa cantiknya, banyak lelaki yang mencoba mengejar si gadis. Si pria sebetulnya tampil biasa saja dan tak ada yang begitu memperhatikan dia, tapi pada saat pesta selesai dia memberanikan diri mengajak si gadis untuk sekedar mencari minuman hangat. Si gadis agak terkejut, tapi karena kesopanan si pria itu, si gadis mengiyakan ajakannya.

Mereka berdua akhirnya duduk di sebuah coffee shop, tapi si pria sangat gugup untuk berkata apa-apa dan si gadis mulai merasa tidak nyaman dan berkata, "Kita pulang saja?".

Namun tiba-tiba si pria meminta sesuatu pada sang pramusaji, "Bisa minta garam buat kopi saya?" Semua orang yang mendengar memandang dengan ke arah si pria, aneh sekali! Wajahnya berubah merah, tapi tetap saja dia memasukkan garam tersebut ke dalam kopinya dan meminumnya.

Si gadis dengan penasaran bertanya, "Kenapa kamu bisa punya kebiasaan seperti ini?" Si pria menjawab, "Ketika saya kecil, saya tinggal di daerah pantai dekat laut, saya suka bermain di laut, saya dapat merasakan rasanya laut, asin dan sedikit menggigit, sama seperti kopi asin ini. Dan setiap saya minum kopi asin, saya selalu ingat masa kanak-kanak saya, ingat kampung halaman, saya sangat rindu kampung halaman saya, saya kangen orang tua saya yang masih tinggal di sana."

Begitu berkata kalimat terakhir, mata si pria mulai berkaca-kaca, dan si gadis sangat tersentuh akan perasaan tulus dari ucapan pria di hadapannya itu. Si gadis berpikir bila seorang pria dapat bercerita bahwa ia rindu kampung halamannya, pasti pria itu mencintai rumahnya, peduli akan rumahnya dan mempunyai tanggung jawab terhadap rumahnya. Kemudian si gadis juga mulai berbicara, bercerita juga tentang kampung halamannya nun jauh di sana , masa kecilnya dan keluarganya.

Suasana kaku langsung berubah menjadi sebuah perbincangan yang hangat juga akhirnya menjadi sebuah awal yang indah dalam cerita mereka berdua.

Mereka akhirnya berpacaran. Si gadis akhirnya menemukan bahwa si pria itu adalah seorang lelaki yang dapat memenuhi segala permintaannya, dia sangat perhatian, berhati baik, hangat, sangat perduli... betul-betul seseorang yang sangat baik tapi si gadis hampir saja kehilangan seorang lelaki seperti itu!

Kopi asin yang ada gunanya...

Kemudian cerita berlanjut seperti layaknya setiap cerita cinta yang indah, sang putri menikah dengan sang pangeran dan mereka hidup bahagia selamanya, dan setiap saat sang putri membuat kopi untuk sang pangeran, ia membubuhkan garam di dalamnya, karena ia tahu bahwa itulah yang disukai oleh pangerannya.

Setelah 40 tahun, si pria meninggal dunia, dan meninggalkan sebuah surat yang berkata, "Sayangku yang tercinta, mohon maafkan saya, maafkan kalau seumur hidupku adalah dusta belaka. Hanya sebuah kebohongan yang aku katakan padamu ... tentang kopi asin."

Ingat sewaktu kita pertama kali jalan bersama? Saya sangat gugup waktu itu, sebenarnya saya ingin minta gula tapi malah berkata garam. Sulit sekali bagi saya untuk mengubahnya karena kamu pasti akan tambah merasa tidak nyaman, jadi saya maju terus. Saya tak pernah terpikir bahwa hal itu ternyata menjadi awal komunikasi kita! Saya mencoba untuk berkata sejujurnya selama ini, tapi saya terlalu takut melakukannya, karena saya telah berjanji untuk tidak membohongimu untuk suatu apa pun.

Sekarang saya sekarat, saya tidak takut apa-apa lagi jadi saya katakan padamu yang sejujurnya, saya tidak suka kopi asin, betul-betul aneh dan rasanya tidak enak. Tapi saya selalu dapat kopi asin seumur hidupku sejak bertemu denganmu, dan saya tidak pernah sekalipun menyesal untuk segala sesuatu yang saya lakukan untukmu. Memilikimu adalah kebahagiaan terbesar dalam seluruh hidupku. Bila saya dapat hidup untuk kedua kalinya, saya tetap ingin bertemu kamu lagi dan memilikimu seumur hidupku, meskipun saya harus meminum kopi asin itu lagi.

Air mata si gadis betul-betul membuat surat itu menjadi basah. Kemudian hari bila ada seseorang yang bertanya padanya, apa rasanya minum kopi pakai garam?

Si gadis pasti menjawab, "Rasanya manis."

Kadang Anda merasa Anda mengenal seseorang lebih baik dari orang lain, tapi hanya untuk menyadari bahwa pendapat Anda tentang seseorang itu bukan seperti yang Anda gambarkan. Sama seperti kejadian kopi asin tadi.

Tambahkan Cinta dan Kurangi Benci karena terkadang garam terasa lebih manis daripada gula.

POLITIK ETIS

2009-11-08T18:36:00.001+07:00

C.Th. van Deventer, salah seorang penganjur Politik Etis

Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa.

Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang.

Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Politika yang meliputi:

· irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian

· emigrasi yakni mengajak penduduk untuk transmigrasi

· memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan (edukasi).

Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulsian Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini. Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia.

Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan sekali dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. J.H. Abendanon (1852-1925) yang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama lima tahun (1900-1905). Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.

Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang-orang pribumi. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap pribumi yang mendapatkan diskriminasi sosial-budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum pribumi agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model Barat, yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya.

Pelaksanaan politik etis bukannya tidak mendapat kritik. Kalangan Indo, yang secara sosial adalah warga kelas dua namun secara hukum termasuk orang Eropa merasa ditinggalkan. Di kalangan mereka terdapat ketidakpuasan karena pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditujukan kepada kalangan pribumi (eksklusif). Akibatnya, orang-orang campuran tidak dapat masuk ke tempat itu, sementara pilihan bagi mereka untuk jenjang pendidikan lebih tinggi haruslah pergi ke Eropa, yang biayanya sangat mahal.

Ernest Douwes Dekker termasuk yang menentang ekses pelaksanaan politik ini karena meneruskan pandangan pemerintah kolonial yang memandang hanya orang pribumilah yang harus ditolong, padahal seharusnya politik etis ditujukan untuk semua penduduk asli Hindia Belanda (Indiers), yang di dalamnya termasuk pula orang Eropa yang menetap (blijvers) dan Tionghoa.

Serangan Umum 1 Maret 1949

2009-11-08T18:01:00.000+07:00

Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara terkoordinasi yang direncanaan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III -dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat- berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI -berarti juga Republik Indonesia- masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Soeharto pada waktu itu sebagai komandan brigade X/Wehrkreis III turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta.

LATAR BELAKANG

Kurang lebih satu bulan setelah Agresi Militer Belanda II yang dilancarkan pada bulan Desember 1949, TNI mulai menyusun strategi guna melakukan pukulan balik terhadap tentara Belanda yang dimulai dengan memutuskan telepon, merusak jalan kereta api, menyerang konvoi Belanda, serta tindakan sabotase lainnya.

Belanda terpaksa memperbanyak pos-pos disepanjang jalan-jalan besar yang menghubungkan kota-kota yang telah diduduki. Hal ini berarti kekuatan pasukan Belanda tersebar pada pos-pos kecil diseluruh daerah republik yang kini merupakan medan gerilya. Dalam keadaaan pasukan Belanda yang sudah terpencar-pencar, mulailah TNI melakukan serangan terhadap Belanda.

Sekitar awal Februari 1948 di perbatasan Jawa Timur, Letkol Dr. Wiliater Hutagalung - yang sejak September 1948 diangkat menjadi Perwira Teritorial dan ditugaskan untuk membentuk jaringan pesiapan gerilya di wilayah Divisi II dan III - bertemu dengan Panglima Besar (Pangsar) Sudirman guna melaporkan mengenai resolusi Dewan Keamanan PBB dan penolakan Belanda terhadap resolusi tersebut dan melancarkan propaganda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Melalui Radio Rimba Raya, Panglima Besar juga telah mendengar berita tersebut. Panglima Besar menginstruksikan untuk memikirkan langkah-langkah yang harus diambil guna mengcounter propaganda Belanda.

Hutagalung yang membentuk jaringan di wilayah Divisi II dan III, dapat selalu berhubungan dengan Panglima Besar, dan menjadi penghubung antara Panglima Besar dengan Panglima Divisi II, Kolonel Gatot Subroto dan Panglima Divisi III, Kol. Bambang Sugeng. Selain itu, sebagai dokter spesialis paru, setiap ada kesempatan, ia juga ikut merawat Pangsar yang saat itu menderita penyakit paru-paru. Setelah turun gunung, pada bulan September dan Oktober 1949, Hutagalung dan keluarga tinggal di Paviliun rumah Pangsar di (dahulu) Jl. Widoro No. 10, Yogyakarta.

Pemikiran yang dikembangkan oleh Hutagalung adalah, perlu meyakinkan dunia internasional terutama Amerika Serikat dan Inggris, bahwa Negara Republik Indonesia masih kuat, ada pemerintahan (Pemerintah Darurat Republik Indonesia – PDRI), ada organisasi TNI dan ada tentaranya. Untuk membuktikan hal ini, maka untuk menembus isolasi, harus diadakan serangan spektakuler, yang tidak bisa disembunyikan oleh Belanda, dan harus diketahui oleh UNCI (United Nations Commission for Indonesia) dan wartawan-wartawan asing untuk disebarluaskan ke seluruh dunia. Untuk menyampaikan kepada UNCI dan para wartawan asing bahwa Negara Republik Indonesia masih ada, diperlukan pemuda-pemuda berseragam Tentara Nasional Indonesia, yang dapat berbahasa Inggris, Belanda atau Perancis. Pangsar menyetujui gagasan tersebut dan menginstruksikan Hutagalung agar mengkoordinasikan pelaksanaan gagasan tersebut dengan Panglima Divisi II dan III.

Letkol dr. Hutagalung masih tinggal beberapa hari guna membantu merawat Panglima Besar, sebelum kembali ke markas di Gunung Sumbing. Sesuai tugas yang diberikan oleh Panglima Besar, dalam rapat pimpinan tertinggi militer dan sipil di wilayah Gubernur Militer III, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1949 di markas yang terletak di lereng Gunung Sumbing. Selain Gubernur Militer/Panglima Divisi III Kol. Bambang Sugeng, dan Letkol Wiliater Hutagalung, juga hadir Komandan Wehrkreis II, Letkol. Sarbini Martodiharjo, dan pucuk pimpinan pemerintahan sipil, yaitu Gubernur Sipil, Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro, Residen Banyumas R. Budiono, Residen Kedu Salamun, Bupati Banjarnegara R. A. Sumitro Kolopaking dan Bupati Sangidi. Letkol Wiliater Hutagalung yang pada waktu itu juga sebagai penasihat Gubernur Militer III menyampaikan gagasan yang telah disetujui oleh Pangsar, dan kemudian dibahas bersama-sama.

Inti gagasannya yang dikemukakan sebagai grand design adalah:

Serangan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Divisi III, yang melibatkan Wherkreis I, II dan III,

Mengerahkan seluruh potensi militer dan sipil di bawah Gubernur Militer III,

Mengadakan serangan spektakuler terhadap satu kota besar di wilayah Divisi III,

Harus berkoordinasi dengan Divisi II agar memperoleh efek lebih besar,

Serangan tersebut harus diketahui dunia internasional, untuk itu perlu mendapat dukungan dari:

Wakil Kepala Staf Angkatan Perang guna koordinasi dengan pemancar radio yang dimiliki oleh AURI dan Koordinator Pemerintah Pusat,

Unit PEPOLIT (Pendidikan Politik Tentara) Kementerian Pertahanan.

Tujuan utamanya adalah Bagaimana menunjukkan eksistensi TNI dan dengan demikian juga menunjukkan eksistensi Republik Indonesia kepada dunia internasional. Untuk menunjukkan eksistensi TNI, maka anggota UNCI, wartawan-wartawan asing serta para pengamat militer harus melihat perwira-perwira yang berseragam TNI.

Setelah dilakukan pembahasan yang mendalam, grand design yang dimajukan oleh Hutagalung disetujui, dan khusus mengenai "serangan spektakuler" terhadap satu kota besar, Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng bersikukuh, bahwa yang harus diserang secara spektakuler adalah Yogyakarta.

Tiga alasan penting yang dikemukakan Bambang Sugeng untuk memilih Yogyakarta sebagai sasaran utama adalah:

Yogyakarta adalah Ibukota RI, sehingga bila dapat direbut walau hanya untuk beberapa jam, akan sangat berpengaruh besar.

Keberadaan banyak wartawan asing di Hotel Merdeka Yogyakarta, serta masih adanya anggota delegasi UNCI (KTN) serta pengamat militer dari PBB.

Langsung di bawah wilayah Divisi III/GM III sehingga tidak perlu persetujuan Panglima/GM lain dan semua pasukan memahami dan menguasai situasi/daerah operasi.

Selain itu sejak dikeluarkan Perintah Siasat tertanggal 1 Januari 1949 dari Panglima Divisi III/Gubernur Militer III, untuk selalu mengadakan serangan terhadap tentara Belanda, telah dilancarkan beberapa serangan umum di wilayah Divisi III/GM III. Seluruh Divisi III dapat dikatakan telah terlatih dalam menyerang pertahanan tentara Belanda.

Selain itu, sejak dimulainya perang gerilya, pimpinan pemerintah sipil dari mulai Gubernur Wongsonegoro serta para Residen dan Bupati, selalu diikutsertakan dalam rapat dan pengambilan keputusan yang penting dan kerjasama selama ini sangat baik. Oleh karena itu, dapat dipastikan dukungan terutama untuk logistik dari seluruh rakyat. Mengenai Wongsonegoro, Abdul Haris Nasution menulis:

Gubernur Wongsonegoro memberikan contoh yang baik sebagai gubernur gerilya. Ia dengan tabah mengikuti Markas Gubernur Militer yang sering berpindah-pindah di gunung-gunung.

Selanjutnya dibahas, pihak-pihak mana serta siapa saja yang perlu dilibatkan. Untuk skenario seperti disebut di atas, akan dicari beberapa pemuda berbadan tinggi dan tegap, yang lancar berbahasa Belanda, Inggris atau Prancis dan akan dilengkapi dengan seragam perwira TNI dari mulai sepatu sampai topi. Mereka sudah harus siap di dalam kota, dan pada waktu penyerangan telah dimulai, mereka harus masuk ke Hotel Merdeka guna menunjukkan diri kepada anggota-anggota UNCI serta wartawan-wartawan asing yang berada di hotel tersebut. Kolonel Wiyono, Pejabat Kepala Bagian PEPOLIT (Pendidikan Politik Tentara) Kementerian Pertahanan yang juga berada di Gunung Sumbing akan ditugaskan mencari pemuda-pemuda yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, terutama yang fasih berbahasa Belanda dan Inggris.

Hal penting yang kedua adalah, dunia internasional harus mengetahui adanya Serangan Tentara Nasional Indonesia terhadap tentara Belanda, terutama terhadap Yogyakarta, Ibukota Republik. Pertanyaannya adalah: Bagaimana menyebarluaskan ke dunia internasional? Untuk hal ini, akan diminta bantuan Kol. T.B. Simatupang yang bermarkas di Pedukuhan Banaran, desa Banjarsari, untuk menghubungi pemancar radio Angkatan Udara RI (AURI) di Playen, dekat Wonosari, agar setelah serangan dilancarkan berita mengenai penyerangan besar-besaran oleh TNI atas Yogyakarta segera disiarkan.

Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, TB Simatupang lebih kompeten menyampaikan hal ini kepada pihak AURI daripada perwira Angkatan Darat. Diperkirakan apabila Belanda melihat bahwa Yogyakarta diserang secara besar-besaran, dipastikan mereka akan mendatangkan bantuan dari kota-kota lain di Jawa Tengah, dimana terdapat pasukan Belanda yang kuat seperti Magelang, Semarang dan Solo. Jarak tempuh (waktu itu) Magelang - Yogya hanya sekitar 3 - 4 jam saja; Solo - Yogya, sekitar 4 - 5 jam, dan Semarang - Yogya, sekitar 6 - 7 jam. Magelang dan Semarang (bagian Barat) berada di wilayah kewenangan Divisi III GM III, namun Solo, di bawah wewenang Panglima Divisi II/GM II Kolonel Gatot Subroto. Oleh karena itu, serangan di wilayah Divisi II dan III harus dikoordinasikan dengan baik sehingga dapat dilakukan operasi militer bersama dalam kurun waktu yang ditentukan, sehingga bantuan Belanda dari Solo dapat dihambat, atau paling tidak dapat diperlambat.

Pimpinan pemerintahan sipil, Gubernur Wongsonegoro, Residen Budiono, Residen Salamun, Bupati Sangidi dan Bupati Sumitro Kolopaking ditugaskan untuk mengkoordinasi persiapan dan pasokan perbekalan di wilayah masing-masing. Pada waktu bergerilya, para pejuang sering harus selalu pindah tempat, sehingga sangat tergantung dari bantuan rakyat dalam penyediaan perbekalan. Selama perang gerilya, bahkan Camat, Lurah serta Kepala Desa sangat berperan dalam menyiapkan dan memasok perbekalan (makanan dan minuman) bagi para gerilyawan. Ini semua telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah militer setempat.

Untuk pertolongan dan perawatan medis, diserahkan kepada PMI. Peran PMI sendiri juga telah dipersiapkan sejak menyusun konsep Perintah Siasat Panglima Besar. Dalam konsep Pertahanan Rakyat Total - sebagai pelengkap Perintah Siasat No. 1 - yang dikeluarkan oleh Staf Operatif (Stop) tanggal 3 Juni 1948, butir 8 menyebutkan:

Kesehatan terutama tergantung kepada Kesehatan Rakyat dan P.M.I. karena itu evakuasi para dokter dan rumah obat mesti menjadi perhatian.

Walaupun dengan risiko besar, Sutarjo Kartohadikusumo, Ketua DPA yang juga adalah Ketua PMI (Palang Merah Indonesia), mengatur pengiriman obat-obatan bagi gerilyawan di front. Beberapa dokter dan staf PMI kemudian banyak yang ditangkap oleh Belanda dan ada juga yang mati tertembak sewaktu bertugas. Setelah rapat selesai, Komandan Wehrkreis II dan para pejabat sipil pulang ke tempat masing-masing guna mempersiapkan segala sesuatu, sesuai dengan tugas masing-masing. Kurir segera dikirim untuk menyampaikan keputusan rapat di Gunung Sumbing pada 18 Februari 1949 kepada Panglima Besar Sudirman dan Komandan Divisi II/Gubernur Militer II Kolonel Gatot Subroto.

Sebagaimana telah digariskan dalam pedoman pengiriman berita dan pemberian perintah, perintah yang sangat penting dan rahasia, harus disampaikan langsung oleh atasan kepada komandan pasukan yang bersangkutan. Maka rencana penyerangan atas Yogyakarta yang ada di wilayah Wehrkreis I di bawah pimpinan Letkol. Suharto, akan disampaikan langsung oleh Panglima Divisi III Kolonel Bambang Sugeng. Kurir segera dikirim kepada Komandan Wehrkreis III/Brigade 10, Letkol. Suharto, untuk memberitahu kedatangan Panglima Divisi III serta mempersiapkan pertemuan. Diputuskan untuk segera berangkat sore itu juga guna menyampaikan grand design kepada pihak-pihak yang terkait. Ikut dalam rombongan Panglima Divisi selain Letkol. dr. Hutagalung, antara lain juga dr. Kusen (dokter pribadi Bambang Sugeng), Bambang Surono (adik Bambang Sugeng), seorang mantri kesehatan, seorang supir dari dr. Kusen, Letnan Amron Tanjung (ajudan Letkol Hutagalung) dan beberapa anggota staf Gubernur Militer (GM) serta pengawal.

Pertama-tama rombongan singgah di tempat Kol. Wiyono dari PEPOLIT, yang bermarkas tidak jauh dari markas Panglima Divisi, dan memberikan tugas untuk mencari pemuda berbadan tinggi dan tegap serta fasih berbahasa Belanda, Inggris atau Prancis yang akan diberi pakaian perwira TNI. Menjelang sore hari, Panglima Divisi beserta rombongan tiba di Pedukuhan Banaran mengunjungi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kol. Simatupang. Selain anggota rombongan Bambang Sugeng, dalam pertemuan tersebut hadir juga Mr. M. Ali Budiarjo, yang kemudian menjadi ipar Simatupang.

Dalam catatan harian tertanggal 18 Februari 1949, Simatupang menulis (Lihat catatan harian T.B. simatupang: Laporan dari Banaran, Jakarta 1960, halaman 60):

Kolonel Bambang Soegeng yang sedang mengunjungi daerah Yogyakarta (dia adalah Gubernur Militer daerah Yogyakarta-Kedu-Banyumas-Pekalongan-sebagian dari Semarang) datang dan bermalam di Banaran. Soegeng adalah orang yang emosional dan bagi dia tidaklah memuaskan apabila Yogyakarta nanti dikembalikan begitu saja kepada kita. Idenya ialah: Yogya harus direbut dengan senjata. Paling sedikit dia ingin bahwa Yogyakarta kita serang secara besar-besaran agar menjadi jelas bagi sejarah bahwa sekalipun Yogyakarta ditinggalkan oleh Belanda, namun kita tidak menerima kota itu sebagai hadiah saja. Paling sedikit dia mau membuktikan bahwa kita mempunyai kekuatan untuk menjadikan kedudukan Belanda di kota tidak tertahan (onhoudbar). Demikianlah kurang lebih jalan pikiran dan perasaan dari Bambang Soegeng yang dapat saya tangkap dari pembicaraan-pembicaraan dengan dia waktu berada di Banaran.

Saya jelaskan bahwa hari dan cara penyerahan Yogyakarta kepada kita belum lagi ditentukan, sehingga masih ada cukup waktu untuk melancarkan serbuan atas Yogyakarta. Sama sekali tidak ada larangan untuk menyerang dan ditinjau dari segi diplomasi, maka saya anggap bahwa setiap serangan yang spektakuler, justru dapat memperkuat kedudukan kita. Dengan Kolonel Soegeng masih saya bicarakan berapa kekuatan yang dapat dikumpulkannya untuk serangan itu, bagaimana rencananya dan seterusnya.

Simatupang pada saat itu dimohonkan untuk mengkoordinasi pemberitaan ke luar negeri melaui pemancar radio AURI di Playen dan di Wiladek, yang ditangani oleh Koordinator Pemerintah Pusat. Setelah Simatupang menyetujui rencana grand design tersebut, Panglima Divisi segera mengeluarkan instruksi rahasia yang ditujukan kepada Komandan Wehrkreis I Kolonel Bachrun, yang akan disampaikan sendiri oleh Kol. Sarbini. Bunyi instruksi rahasia tertanggal 18 Februari 1949 adalah:

STAF DIVISI III/G.M.III INSTRUKSI RAHASIA Tanggal: 18/II/1949

Berkenaan dengan Instruksi Rahasia yang diberikan kepada Cdt. Daerah III (Letn. Koln. Suharto, untuk mengadakan gerakan serangan besar-besaran terhadap Ibukota yang akan dilakukan antara tanggal 25/II/1949 s/d. 1/III/1949 dengan mempergunakan bantuan pasukan dari Brigade IX. Dengan ini diperintahkan kepada: Comandant Daerah I Untuk : * Pada waktu bersamaan dengan tanggal tersebut di atas (25/II/1949 s/d. 1/III/1949 mengadakan serangan-serangan serentak terhadap salah satu obyek musuh di Daerah I untuk mengikat perhatian musuh dan mencegah balabantuan untuk Yogyakarta. * Selesai. Dikeluarkan di : tempat Tanggal : 18-II-1949.

Jam : 20.00

(tandatangan)

Gub.Mil III/Panglima Div.III

(Kolonel Bambang Sugeng)

Brigade IX di bawah komando Letkol Achmad Yani, diperintahkan melakukan penghadangan terhadap bantuan Belanda dari Magelang ke Yogyakarta. Tanggal 19 Februari 1949. Panglima Divisi dan rombongan meneruskan perjalanan, yang selalu dilakukan pada malam hari dan beristirahat pada siang hari, untuk menghindari patroli Belanda. Penunjuk jalan juga selalu berganti di setiap desa. Dari Banaran rombongan menuju wilayah Wehrkreis III melalui pegunungan Menoreh untuk menyampaikan perintah kepada Komandan Wehrkreis III Letkol. Suharto. Bambang Sugeng beserta rombongan mampir di Pengasih, tempat kediaman mertua Bambang Sugeng dan masih sempat berenang di telaga yang ada di dekat Pengasih (Keterangan dari Bambang Purnomo, adik kandung alm. Bambang Sugeng, yang kini tinggal di Temanggung). Pertemuan dengan Letkol. Suharto berlangsung di Brosot, dekat Wates. Semula pertemuan akan dilakukan di dalam satu gedung sekolah, namun karena kuatir telah dibocorkan, maka pertemuan dilakukan di dalam sebuah gubug di tengah sawah. Hadir dalam pertemuan tersebut lima orang, yaitu Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Kol. Bambang Sugeng, Perwira Teritorial Letkol. dr. Wiliater Hutagalung beserta ajudan Letnan Amron Tanjung, Komandan Wehrkreis III/Brigade X Letkol. Suharto beserta ajudan. Kepada Suharto diberikan perintah untuk mengadakan penyerangan antara tanggal 25 Februari dan 1 Maret 1949. Kepastian tanggal baru dapat ditentukan kemudian, setelah koordinasi serta kesiapan semua pihak terkait, antara lain dengan Kol. Wiyono dari Pepolit Kementerian Pertahanan.

Mengenai pemberian tugas kepada Letkol Suharto, dalam otobiografinya dr. Hutagalung menulis:

… Sesampainya di wilayah Brigade X, kepada kami diberitahukan, bahwa pertemuan akan diadakan di salah satu sekolah desa. Oleh karena ada hal yang mencurigakan, pertemuan dipindahkan ke sebuah gubug di tengah sawah. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 5 (lima) orang, yakni Panglima Divisi/Gubernur Militer Kolonel Bambang Soegeng, Perwira Teritorial Letkol. Dr. W.Hutagalung beserta ajudan, Letnan Amron Tanjung dan Komandan Brigade X Letkol. Soeharto beserta ajudan. Panglima Divisi membuka rapat dengan kata-kata : ”Bersama ini rapat dibuka dan dipersilahkan Dr. Hutagalung untuk menguraikan tujuan”. Penulis berdiri serta mengulurkan tangan kepada Komandan Brigade X Letkol. Soeharto dan mengatakan : ”Saudara Soeharto, saya ucapkan selamat pada saudara Soeharto oleh karena ditakdirkan untuk memegang peranan penting dalam perjuangan kita. Nama saudara Soeharto akan dicantumkan dengan tinta emas dalam sejarah perjuangan untuk kemerdekaan Republik Indonesia”. Setelah duduk kembali, penulis meneruskan dan menguraikan tentang sidang di gunung Sumbing yang dihadiri pimpinan pemerintahan sipil dan militer serta pertemuan dengan Wakil KSAP Kolonel Simatupang, dengan keputusan :

* Perlu melancarkan serangan “spektakuler” untuk meyakinkan dunia pada umumnya, khususnya Amerika Serikat, bahwa Negara Republik Indonesia masih ada, mempunyai wilayah pemerintahan, organisasi dan kekuatan militer. Agar Amerika Serikat mempertegas dukungan terhadap resolusi PBB, serta menghentikan bantuan keuangan dan persenjataan pada Belanda yang sebenarnya sudah bangkrut. * Memilih kota Yogyakarta sebagai sasaran, dan menugaskan Komandan Brigade X/Wehrkreis lll, Letnan Kolonel Soeharto untuk melaksanakan rencana ini.

Kemudian Letkol dr. Wiliater Hutagalung mengajukan pertanyaan: “Siapkah Saudara Soeharto untuk melaksanakannya ?”

Dijawab : “Siap!”

Setelah itu diuraikan secara rinci pembicaraan dalam rapat di lereng Gunung Sumbing dan di Banaran, terutama mengenai tujuan yang ingin dicapai, yaitu agar supaya pemuda-pemuda berseragam Tentara Nasional Indonesia yang bisa berbahasa Inggris, Belanda atau Perancis dapat masuk ke Hotel Merdeka, guna berbicara dengan wartawan-wartawan asing yang berada di Hotel tersebut. Diperoleh informasi, bahwa utusan Dewan Keamanan PBB, United Nations Commission for Indonesia (UNCI) masih berada di Yogyakarta. Harus diusahakan agar mereka dapat melihat Tentara Nasional Indonesia. Mengenai persiapan dengan pemuda-pemuda tersebut, harus dikoordinasikan dengan Wijono dari Pepolit. Serangan harus dilaksanakan antara tanggal 25 Februari dan 1 Maret 1949, agar supaya sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan oleh Panglima Divisi kepada Komandan-Komandan pasukan lainnya di sekitar Yogyakarta...

Setelah semua persiapan matang, baru kemudian diputuskan (keputusan diambil tanggal 24 atau 25 Februari), bahwa serangan tersebut akan dilancarkan tanggal 1 Maret 1949, pukul 06.00 pagi. Instruksi segera diteruskan ke semua pihak yang terkait.

Puncak serangan dilakukan dengan serangan umum terhadap kota Yogyakarta (ibu kota negara) pada tanggal 1 Maret 1949, dibawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade 10 daerah Wehrkreise III, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

JALANNYA SERANGAN UMUM

Tanggal 1 Maret 1949, pagi hari, serangan secara besar-besaran yang serentak dilakukan di seluruh wilayah Divisi III/GM III dimulai, dengan fokus serangan adalah Ibukota Republik, Yogyakarta, serta kota-kota di sekitar Yogyakarta, terutama Magelang, sesuai Instruksi Rahasia yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng kepada Komandan Wehrkreis I, Letkol Bahrun dan Komandan Wehrkreis II Letkol Sarbini. Pada saat yang bersamaan, serangan juga dilakukan di wilayah Divisi II/GM II, dengan fokus penyerangan adalah kota Solo, guna mengikat tentara Belanda dalam pertempuran agar tidak dapat mengirimkan bantuan ke Yogyakarta.

Mengenai operasi militer ini, di dalam buku yang diterbitkan oleh SESKOAD tertulis:

Serangan umum yang akan dilaksanakan oleh WK III sesungguhnya merupakan operasi sentral dari seluruh operasi yang dilaksanakan oleh GM III Kolonel Bambang Sugeng. Pasukan tetangga yang pada saat itu sedang melakukan operasi untuk mengimbangi serangan umum WK III ialah pasukan GM II yang melaksanakan operasi di daerah Surakarta (Solo) dan Wehrkreis II Divisi III yang melaksanakan operasi di daerah Kedu/Magelang.

Pos komando ditempatkan di desa Muto. Pada malam hari menjelang serangan umum itu, pasukan telah merayap mendekati kota dan dalam jumlah kecil mulai disusupkan ke dalam kota. Pagi hari sekitar pukul 06.00, sewaktu sirene dibunyikan serangan segera dilancarkan ke segala penjuru kota. Dalam penyerangan ini Letkol Soeharto langsung memimpin pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro. Sektor barat dipimpin Ventje Sumual, sektor selatan dan timur dipimpim Mayor Sardjono, sektor utara oleh Mayor Kusno. Sedangkan untuk sektor kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki sebagai pimpinan. TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tepat pukul 12.00 siang, sebagaimana yang telah ditentukan semula pasukan TNI mengundurkan diri.

Serangan terhadap kota Solo yang juga dilakukan secara besar-besaran, dapat menahan Belanda di Solo sehingga tidak dapat mengirim bantuan dari Solo ke Yogyakarta, yang sedang diserang secara besar-besaran oleh pasukan Brigade X yang diperkuat dengan satu Batalyon dari Brigade IX, sedangkan serangan terhadap pertahanan Belanda di Magelang dan penghadangan di jalur Magelang – Yogyakarta yang dilakukan oleh Brigade IX, hanya dapat memperlambat gerak pasukan bantuan Belanda dari Magelang ke Yogyakarta. Tentara Belanda dari Magelang dapat menerobos hadangan gerilyawan Republik, dan sampai di Yogyakarta sekitar pukul 11.00.

Mengenai serangan tersebut, pihak Belanda memberikan keterangan sbb.:

Hari Selasa pagi tanggal 1 Maret lebih kurang pukul 04.00 pos-pos Belanda yang berada di perbatasan Kota Yogya telah ditembaki. Tepat pukul 06.00 di pelbagai tempat di dalam kota terjadi penembakan secara gencar. Dua serangan telah dilakukan oleh gerombolan-gerombolan kuta dari jurusan barat, sedang percobaan serangan ketiga dilakukan dari jurusan selatan, di mana terletak Kraton-dalam. Segera militer Belanda mengambil tindakan untuk mematahkan serangan-serangan itu. Dengan melintas kota sebuah kolone dikerahkan ke tempat yang terancam di selatan kota itu guna menghadapi gerombolan yang menyerang. Kolone terebut ditembaki dengan hebat dari bagian kraton luar. Setelah berhasil mencapai tembok utara kraton-dalam, mereka lalu ditembaki dari arah kraton. Tembakan juga datang dari penembak-penembak yang bersembunyi di pohon-pohon halaman kraton-dalam.

Karena itu komandan kolone minta supaya diizinkan memasuki kraton, permintaan mana segera dikabulkan oleh Sri Sultan sendiri. Sri Sultan menerangkan, bahwa di halaman kraton-dalam tidak ada anggota gerombolan yang menyerang. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan.

Kekacauan berakhir lebih kurang pukul 11 pagi. Ditaksir ada kira-kira 2.000 orang anggota gerombolan yang setelah menyusun kekuatannya di sekitar kota, melancarkan serangan ke dalam kota. Para penyerang, yang sebagian bersenjakan kuat, telah dapat dicerai-beraikan di semua tempat dengan menderita kerugian besar dan terpaksa meninggalkan sejumlah besar senjatanya.

KERUGIAN DI KEDUA BELAH PIHAK

Di fihak Belanda, 6 orang tewas, dan diantaranya adalah 3 orang anggota polisi; selain itu 14 orang mendapat luka-luka.

Segera setelah pasukan Belanda melumpuhkan serangan terebut, keadaan di dalam kota menjadi tenteram kembali. Kesibukan lalu-lintas dan pasar kembali seperti biasa, malam harinya dan hari-hari berikutnya keadaan tetap tenteram.

Pada hari Selasa siang pukul 12.00 Jenderal Meier (Komandan teritorial merangkap komandan pasukan di Jawa Tengah), Dr. Angent (Teritoriaal Bestuurs-Adviseur), Kolonel van Langen (komandan pasukan di Yogya) dan Residen Stock (Bestuurs-Adviseur untuk Yogya) telah mengunjungi kraton guna membicarakan keadaan dengan Sri Sultan.

Dalam serangan terhadap Yogya, pihak Indonesia mencatat korban sebagai berikut: 300 prajurit tewas, 53 anggota polisi tewas, rakyat yang tewas tidak dapat dihitung dengan pasti.

Menurut majalah Belanda De Wappen Broeder terbitan Maret 1949, korban di pihak Belanda selama bulan Maret 1949 tercatat 200 orang tewas dan luka-luka.

PERKEMBANGAN SETELAH SERANGAN UMUM 1 MARET

Mr. Alexander Andries Maramis, yang berkedudukan di New Delhi menggambarkan betapa gembiranya mereka mendengar siaran radio yang ditangkap dari Burma, mengenai serangan besar-besaran Tentara Nasional Republik Indonesia terhadap Belanda. Berita tersebut menjadi Headlines di berbagai media cetak yang terbit di India. Hal ini diungkapkan oleh Mr. Maramis kepada dr. W. Hutagalung, ketika bertemu di tahun 50-an di Pulo Mas, Jakarta.

Serangan Umum 1 Maret mampu menguatkan posisi tawar dari Republik Indonesia, mempermalukan Belanda yang telah mengklaim bahwa RI sudah lemah. Tak lama setelah Serangan Umum 1 Maret terjadi Serangan Umum Kota Solo yang menjadi salah satu keberhasilan pejuang RI yang paling gemilang karena membuktikan kepada Belanda, bahwa gerilya bukan saja mampu melakukan penyergapan atau sabotase, tetapi juga mampu melakukan serangan secara frontal ke tengah kota Solo yang dipertahankan dengan pasukan kavelerie, persenjataan berat - artileri, pasukan infantri dan komando yang tangguh. Serangan umum Solo inilah yang menyegel nasib Hindia Belanda untuk selamanya.

KONTROVERSI DALAM SERANGAN UMUM 1 MARET PADA ERA ORDE BARU

Hingga awal tahun 1970-an, serangan atas Yogyakarta 1 Maret 1949, sama sekali tidak pernah ditonjolkan, karena para pejuang waktu itu menilai, bahwa episode ini tidak melebihi episode-episode perjuangan lain, yaitu pertempuran heroik di Medan (Medan Area, Oktober 1945), Palagan Ambarawa (12 – 15 Desember 1945), Bandung Lautan Api (April 1946), Perang Puputan Margarana Bali (20 November 1946), Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang (1 – 5 Januari 1947) dan juga tidak melebihi semangat berjuang Divisi Siliwangi, ketika melakukan long march, yaitu berjalan kaki selama sekitar dua bulan – sebagian bersama keluarga mereka - dari Yogyakarta/Jawa Tengah ke Jawa Barat, dalam rangka melancarkan operasi Wingate untuk melakukan perang gerilya di Jawa Barat, setelah Belanda melancarkan Agresi II tanggal 19 Desember 1948. Dan masih banyak lagi pertempuran heroik di daerah lain. Hingga waktu itu, yang sangat menonjol dan dikenal oleh rakyat Indonesia adalah perjuangan arek Suroboyo pada 28 - 29 Oktober dan bulan November/Desember 1945, yang dimanifestasikan dengan pengukuhan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan.

Dalam bukunya Memenuhi Panggilan Tugas, Abdul Haris Nasution menulis:

...enam jam di Yogya - yang setelah Orde Baru berdiri selalu diperingati secara besar-besaran. Dan aksi ini adalah dalam rangka tahap taktis-ofensif yang sedang dilancarkan oleh Panglima Bambang Sugeng di seluruh wilayahnya, terhadap kota-kota kabupaten dan keresidenan, terutama di daerah Banyumas, Kedu, Semarang dan Yogya. Pada waktu yang agak bersamaan juga Divisi I memulai aksi yang demikian di Jawa Timur, menyusul Divisi II (Jawa Tengah bagian timur), kemudian Divisi IV (Jawa Barat).

Dari sumber-sumber yang dapat dipercaya serta dokumen-dokumen yang terlampir dalam tulisan ini, terlihat jelas bahwa perencanaan dan persiapan serangan atas Yogyakarta yang kemudian dilaksanakan pada 1 Maret 1949, dilakukan di jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III - dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat - berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI - berarti juga Republik Indonesia - masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB.

Serangan tersebut melibatkan berbagai pihak, bukan saja dari Angkatan Darat, melainkan juga AURI, Bagian Penerangan Komisariat Pusat Pemerintah (Pejabat PDRI di Jawa) dan Pepolit dari Kementerian Pertahanan. Pasukan yang terlibat langsung dalam penyerangan terhadap Yogyakarta adalah dari Brigade IX dan Brigade X, didukung oleh pasukan Wehrkreis I dan II, yang bertugas mengikat Belanda dalam pertempuran di luar Wehrkreis III, guna mencegah atau paling tidak memperlambat gerakan bantuan mereka ke Yogyakarta. Tidak mungkin seorang panglima atau komandan, tidak mengerahkan seluruh kekuatan yang ada di bawah komandonya, untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Perlu diingat, ketika Belanda menduduki Ibukota RI, Yogyakarta, tanpa perlawanan dari TNI, karena dari semula telah diperhitungkan, kekuatan TNI tidak sanggup menahan serangan Belanda. Juga tidak mungkin seorang panglima atau komandan pasukan memerintahkan melakukan serangan terhadap suatu sasaran musuh yang kuat, tanpa memikirkan perlindungan belakang. Selain itu, juga penting masalah logistik; suply (pasokan) perlengkapan dan perbekalan untuk ribuan pejuang serta perawatan medis yang melibatkan beberapa pihak di luar TNI. Apakah semua ini dapat dipersiapkan, dilakukan atau diperintahkan oleh seorang komandan brigade?

Dalam perencanaan dan pelaksanaan, juga melibatkan bagian Pepolit (Pendidikan Politik Tentara) Kementerian Pertahanan. Selain itu, juga terlihat peran Kolonel T.B. Simatupang, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP). Untuk penyiaran berita mengenai serangan tersebut ke luar negeri, melibatkan pemancar radio AURI di Playen, dan pemancar radio Staf Penerangan Komisariat Pusat, yang waktu itu berada di Wiladek.

Cukup kuat alasan untuk meragukan versi yang mengatakan, bahwa seorang komandan brigade dapat memberi tugas kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, yang berada dua tingkat di atasnya, untuk membuat teks (dalam bahasa Inggris) yang akan disampaikan kepada pihak AURI untuk kemudian disiarkan oleh stasiun pemancar AURI. Dengan demikian, menurut versi ini, perencanaan serta persiapan serangan dilakukan di jajaran brigade, kemudian "memberikan instruksi" kepada sejumlah atasan, termasuk Panglima Divisi.

Perlu diketahui, bahwa selama perang gerilya, berdasarkan Instruksi No. 1/MBKD/1948 tertanggal 22 Desember 1948 yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara dan Teritorium Jawa/Markas Besar Komando Jawa (MBKD), Kolonel Abdul Haris Nasution, dibentuk Pemerintah Militer di seluruh Jawa. Struktur dan hirarki militer berfungsi dengan baik dan garis komando sangat jelas.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tidak mungkin seorang komandan pasukan dapat menggerakkan pasukan-pasukan lain yang bukan di bawah komandonya tanpa seizin atasan. Seandainya ada gerakan pasukan lain, pasti harus dengan perintah dari atasan, dan tidak mungkin dilakukan oleh komandan yang satu level. Apalagi menugaskan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang yang dalam hirarki militer berada dua tingkat di atasnya, dan pihak Kementerian Pertahanan serta pihak AURI, yang memiliki/mengoperasikan pemancar radio. Berdasarkan bukti dan dokumen yang ada, serangan tersebut jelas melibatkan berapa pihak di luar Brigade X/Wehrkreis III; bahkan terlihat peran beberapa atasan langsung Letkol Suharto.

Nasih terdapat cukup bukti serta dokumen yang menunjukkan, bahwa kendali seluruh operasi di wilayah Divisi III tetap berada di pucuk pimpinan Divisi III, yaitu Kolonel Bambang Sugeng. Hal ini terbukti dengan jelas, a.l. dengan adanya Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, yang ditujukan kepada Komandan Wehrkreis II Letkol. M. Bachrun, di mana jelas disebutkan, bahwa Instruksi Rahasia tersebut sehubungan dengan perintah yang diberikan kepada Komandan Wehrkreis III, Letkol Suharto. Juga disebutkan, bahwa pasukan yang langsung membantu dalam serangan ke kota adalah Brigade IX.

Dalam naskah otobiografi Letnan Kolonel (Purn.) dr. W. Hutagalung disebutkan, bahwa Komandan Wehrkreis II Letkol Sarbini hadir dalam rapat perencanaan, sehingga tidak diperlukan lagi Instruksi tertulis.

Instruksi Rahasia tersebut merupakan kelanjutan dari Perintah Siasat No. 4/S/Cop.I, tertanggal 1 Januari 1949 yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi III/GM III, untuk a.l. "... mengadakan perlawanan serentak terhadap Belanda sehebat-hebatnya... yang dapat menarik perhatian dunia luar...".

Dari dokumen ini dapat dilihat dengan jelas, bahwa tujuan semua serangan besar-besaran adalah untuk menarik perhatian dunia internasional, dan sejalan dengan Perintah Siasat 1 yang dikeluarkan oleh Panglima Besar Sudirman pada bulan Juni 1948. Dalam buku yang sama di halaman 265, Nasution menulis: "Panglima Divisi III telah memerintahkan serangan umum terhadap Yogya pada tanggal 1 Maret 1949, yang mempunyai efek yang besar terhadap...."

Dokumen ketiga yang membuktikan, bahwa seluruh operasi tersebut ada di bawah kendali Panglima Divisi III/GM III, adalah Perintah Siasat No. 9/PS/19, tertanggal 15 Maret 1949. Perintah diberikan kepada komandan Wehrkreis I (Letkol. Bachrun) dan II (Letkol. Sarbini), untuk meningkatkan penyerangan terhadap tentara Belanda di daerah masing-masing, dalam upaya untuk mengurangi bantuan Belanda ke Yogyakarta dan tekanan Belanda terhadap pasukan Republik di wilayah Wehrkreis III yang membawahi Yogyakarta, setelah dilaksanakan serangan atas Yogyakarta tanggal 1 Maret 1949. Isi Perintah Siasat tersebut adalah:

Staf Gubernur Militer III.

Sangat Rahasia.

PERINTAH SIASAT

Nomor: 9/PS/49

Keadaan:

Mulai tanggal 1-III-1949 serangan terhadap Ibukota telah dimulai dan usaha merebut Ibukota akan dilakukan berkali-kali. Kekuatan dari fihak kita melulu dari Brigade X, ditambah dengan pasukan-pasukan kecil dari kesatuan-kesatuan lain-lainnya.

Bantuan yang diberikan kepada Brigade X

Cie (kompi-pen.) dari Bat. Srohardoyo

Bat. Dari Bat. Darjatmo Brigade IX.

Berhubung dengan aktiviteit dari fihak kita, maka Belanda menggerakkan balabantuan dari Semarang dan Magelang ditaksir 2000 orang lengkap) dan dibantu dengan Luchtmach-nya (Angkatan Udara-pen.), sehingga druk (tekanan-pen.) ke medan Yogya sangat beratnya. Perintah: Berhubung dengan hal tsb. Maka diperintahkan kepada Cdt. Daerah I dan Cdt. Daerah II Untuk:

Vernegen (meningkatkan-pen.) aktiviteitnya di daerahnya,terutama ditujukan kepada centra dari Prembun-Kebumen-Magelang-Semarang wetelijk gedeelte Purwokerto-Probolinggo-Karangkobar.

Untuk daerah W.K. Brigade IX, terutama verbindingsweg (jalan penghubung-pen.) Magelang-Semarang dan Magelang - Yogya. (Dalam hal ini Bat. Panuju ditarik ke Magelang utara dan Bat. Bintoro verschuiven ke arah timur).

Gerakan-gerakan tsb. dilakukan intensif dalam periode 15-III-1949 hingga 1-IV-1949 dan selanjutnya tetap meluaskan perlawanan.

S e l e s a i.

Dibuat utk. Dibuat di tempat

Cdt. Daerah I. Tanggal : 15-III-1949

Cdt. Daerah II J a m : 12.00

Tindasan utk. Panglima Divisi III/G.M. III

Staf Divisi III.

M.B.K.D.

Cdt. Daerah III. (Kolonel Bambang Sugeng)

Arsip.

Dengan demikian, tiga dokumen yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi III/GM III, Kolonel Bambang Sugeng, yaitu:

Perintah Siasat No. 4/S/Cop.I, tertanggal 1 Januari 1949,

Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, dan

Perintah Siasat No. 9/PS/49, tertanggal 15 Maret 1949,

membuktikan, bahwa sejak awal bergerilya, seluruh operasi di wilayah Divisi III, tetap diatur dan dikendalikan oleh Panglima Divisi III/Gubernur Militer III. Dokumen-dokumen tersebut diperkuat antara lain dengan catatan harian Kolonel Simatupang, Wakil KSAP, dan otobiografi Letkol dr. Wiliater Hutagalung, Perwira Teritorial, serta kemudian di dalam berbagai tulisan dari A.H. Nasution, yang waktu itu adalah Panglima Tentara & Teritorium Jawa/MBKD. Selain itu, semua dokumen menunjukkan, bahwa Panglima Divisi III selalu memberikan instruksi dan melibatkan ketiga Wehrkreise tersebut; dengan demikian menjadi jelas, bahwa komando operasi ada di tangan Panglima Divisi, dan bukan di tangan Komandan Brigade.

Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, cocok dengan catatan harian Simatupang tertanggal 18 Februari 1949 yang dimuat dalam buku Laporan dari Banaran, di mana tertera: Kolonel Bambang Sugeng, yang sedang mengunjungi daerah Yogyakarta (dia adalah Gubernur Militer daerah Yogyakarta - Kedu - Banyumas - Pekalongan - sebagian dari Semarang) datang dan bermalam di Banaran.

...Idenya ialah: Yogya harus direbut dengan senjata. Paling sedikit dia ingin bahwa Yogyakarta kita serang secara besar-besaran... Demikianlah kurang lebih jalan pikiran dan perasan dari Bambang Sugeng yang dapat saya tangkap... Dengan Kolonel Sugeng masih saya bicarakan berapa kekuatan yang dapat dikumpulkannya untuk serangan itu, bagaimana rencananya dan seterusnya.

Bila disimak kalimat Simatupang: "...datang dan bermalam di Banaran. ...Dengan Kolonel Soegeng masih saya bicarakan berapa kekuatan yang dapat dikumpulkannya untuk serangan itu, bagaimana rencananya dan seterusnya"

terlihat, bahwa Bambang Sugeng mengeluarkan instruksi rahasia tersebut tertanggal 18 Februari, setelah berkonsultasi dengan Simatupang, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang. Juga apabila mencocokkannya dengan tulisan Budiarjo terbukti, bahwa Simatupang banyak terlibat dalam persiapan serangan tersebut. Hal ini dapat dilihat, bahwa Simatupang telah mempersiapkan teks dalam bahasa Inggris tanggal 28 Februari, sehari sebelum serangan terjadi dan meminta teks tersebut disiarkan oleh pemancar AURI Playen, setelah serangan dilaksanakan tanggal 1 Maret 1949. Juga dari catatan Simatupang dapat dilihat, bahwa di Wiladek mereka juga telah "dipersiapkan" untuk menyiarkan berita mengenai serangan atas Yogyakarta. Tidak tertutup kemungkinan, bahwa Simatupang juga memberikan teks yang akan dibacakan seperti halnya di Playen, karena dalam catatan hariannya, Simatupang sendiri tidak menyebutkan nama Budiarjo ketika dia menyampaikan teks yang akan dibacakan di Playen. Di sini terlihat jelas, bahwa "Serangan Spektakuler" tersebut adalah suatu skenario -rekayasa- untuk konsumsi dunia internasional.

Catatan harian tersebut, yang tertulis dalam buku Laporan dari Banaran, sekaligus juga menunjukkan keterlibatan besar dari Simatupang, yang dalam hirarki militer beberapa tingkat di atas Suharto. Buku Laporan dari Banaran diterbitkan pertama kali tahun 1960, ketika Suharto belum menjadi Presiden, dan episode perjuangan tersebut belum diekspos menjadi mercu suar, dan sejarah tidak ditulis untuk kepentingan penguasa.

Selain itu, melihat besarnya operasi tersebut serta keterlibatan berbagai pihak, yang dalam hirarki militer berada di posisi lebih tinggi, sangat tidak mungkin, bahwa komando operasi dipegang oleh seorang komandan brigade. Dalam instruksi No. 1/MBKD/1948, tertanggal 25 Desember 1948, butir 5, Kolonel Nasution, Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menegaskan: "… Peliharalah terus hierarchie ketentaraan…"

Perencanaan serangan tersebut sangat dirahasiakan, sehingga selain pucuk pimpinan tertinggi militer dan sipil, pada waktu itu hampir tidak ada anggota staf di jajaran bawah, yang mengetahui mengenai rencana tersebut, bahkan staf Gubernur Militer sekalipun. Seorang pelaku sejarah menyampaikan, bahwa dia sebagai anggota staf GM III yang berada di lereng gunung Sumbing, baru mengetahui mengenai serangan tersebut setelah serangan dilancarkan. Begitu juga dengan para pelaksana di lapangan, tidak mengetahui mengenai perencanaan serta Grand Design serangan umum, sebagaimana diungkapkan oleh seorang pelaku di lapangan, Kol. (Purn.) A. Latief (waktu itu komandan kompi, berpangkat Kapten). Dalam naskah yang ditulis di penjara Cipinang antara tahun 1991 - 1997, tertera (Abdul Latief. Naskah, belum ada judul, (diperoleh penulis tahun 1998), hlm. 57): "Semua yang saya tulis di sini dengan sendirinya menurut pengalaman yang saya rasakan, saya ketahui dan saya alami pada kejadian waktu itu di sekitar daerah yang ditugaskan kepada saya. Sebab skope pasukan saya kecil, yaitu hanya merupakan sebuah kompi saja yang hanya mempunyai daerah terbatas."

Jadi sangat jelas, bahwa setiap komandan hanya mengetahui sebatas tugas yang diberikan kepadanya dan mempunyai wewenang hanya atas pasukannya. Pernyataan Suharto, seperti disampaikan dalam otobiografinya, selain tidak logis dan tampak hanya mengarang cerita belaka, dapat dibantah berdasarkan bukti yang ada.

Perlu dianalisis kalimat yang tertulis dalam otobiografi Suharto, yaitu: "... Maka muncul keputusan dalam pikiran saya: kita harus melakukan serangan pada siang hari, supaya bisa menunjukkan kepada dunia, kebohongan Belanda itu. Karena sulit menghubungi Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang tempat bergerilyanya tidak diketahui dengan jelas, maka sebagai komandan Wehrkreise yang memiliki wewenang untuk melakukan prakarsa ..."

Memang tidak semua prajurit dapat atau boleh mengetahui keberadaan Panglima Besar, yang menjadi incaran tentara Belanda. Akan tetapi pucuk pimpinan militer dan sipil, dapat selalu berkomunikasi dengan Jenderal Sudirman, walaupun tempat persembunyiannya selalu berpindah-pindah, bahkan di beberapa tempat, hanya satu atau dua hari saja. Dari catatan perjalanan yang ditulis oleh Kapten Suparjo Rustam, ajudan Panglima Besar Sudirman, tercatat kegiatan Panglima Besar, antara lain: "… Tanggal 27.12.1948. Meninggalkan desa Karangnongko (di sungai Brantas, Jawa Timur) dan pindah ke desa di lereng Gunung Wilis. Pak Dirman mengutus Kolonel Bambang Supeno supaya mencari hubungan dengan Pemerintah pusat di Jawa, yang menurut kabar ada di gunung Lawu. Tidak lama setelah Kol. Bambang Supeno berangkat, datang pula Kol. Sungkono (Panglima Divisi/Gubernur Militer Jawa Timur). Tanggal 10.1.1949, Bambang Supeno kembal. Tanggal 11.1.1949 di desa Wayang, pertemuan dengan Menteri Pembangunan Supeno dan Menteri Kehakiman Susanto Tirtoprojo. Selama beberapa hari setelah tanggal 12.1.1949 banyak tamu-tamu dari berbagai kota dan daerah datang menemui Pak Dirman.”

Selama perjalanan, Kapten Suparjo (ajudan Panglima Besar), selalu mengirimkan utusan untuk memberikan berita kepada KBN-KBN, di mana rombongan berada. Tercatat antara lain: … Tanggal 8.2.1949, di desa Pringapus. Mengirimkan beberapa orang ke Yogyakarta, di antaranya Harsono Cokroaminoto untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai politik, Letnan Basuki dan dr. Suwondo (dokter pribadi Panglima Besar) untuk mencari obat-obatan, Kapten Cokropanolo untuk menghadap Sri Sultan … Orang-orang yang dikirim ke Yogya hampir semuanya ditangkap Belanda, yang tidak ditangkap hanya dr. Suwondo dan Kapten Cokropranolo. Tanggal 3.3.1949 di desa Sobo, datang utusan dari Kolonel Gatot Subroto dengan satu kompi tentara dipimpin Letkol. Su'adi, untuk mengawal Pak Dirman …

Dari catatan perjalanan yang ditulis oleh ajudan Panglima Besar terlihat, bahwa Panglima Divisi/Gubernur Militer serta pembesar sipil, dapat selalu mengetahui keberadaan Panglima Besar, dan Panglima Besar dapat mengirim utusan untuk bertemu dengan pimpinan militer dan sipil, seperti beberapa menteri yang tidak ditangkap Belanda. Jelas, Suharto yang waktu itu hanya komandan brigade, tidak termasuk lingkungan yang dapat atau boleh mengetahui keberadaan Panglima Besar. Selanjutnya, N.S.S. Tarjo menulis: "...Dengan pemancar ini beserta radio-radio rimbu (Radio dengan tenaga listrik buatan. Kekuatan stromnya diperoleh dengan jalan memutar roda sepeda – pen.) , pimpinan Gerilya kita dapat mengikuti situasi Internasional dan dapat menyusun rencana perang Gerilya, sesuai dengan situasi politik, karenanya kita masih mampu berhubungan satu sama lain via darat dan udara, bahkan mampu mengadakan Konferensi Dinas Gubernur Militer, yang kita selenggarakan di daerah Wadas-lintang. Maka datanglah peserta dari seluruh wilayah, mereka menginap, mereka membawa staf, mereka berunding sambil "makan besar", tak ketinggalan potret-potret sebagai dokumentasi. Tak ubahnya seperti konferensi dinas di dalam kota."

Komunikasi dengan pimpinan militer dan sipil di Sumatera, akhir Januari 1949 telah dapat dijalin, seperti ditulis oleh Simatupang: "...Dan memang, akhir bulan Januari hubungan radio telegrafis telah pulih dengan Sumatera, dan melalui Sumatera sejak itu kami dapat pula mengirimkan berita-berita kepada perwakilan kita di New Delhi. Dengan Yogyakarta hubungan segera dapat diatur. Hari kedua setelah kami tiba di Dekso saya dapat mengirim surat-surat kepada Dr. Halim yang berada di kota dan tidak lama kemudian balasannya telah dapat saya terima…"

Ini hanya beberapa catatan sebagai bukti, bahwa pernyataan Suharto sama sekali tidak benar. Memang, hanya sebagai Komandan Brigade, dia tidak termasuk jajaran yang harus atau dapat mengetahui keberadaan Panglima Besar, sedangkan Panglima Divisi/Gubernur Militer atau pimpinan tertinggi sipil, tidak sulit untuk bertemu, bahkan hadir dalam Konferensi Dinas yang diselenggarakan oleh Panglima Besar. Dari sekian banyak dokumen yang ada mengenai korespondensi pimpinan sipil dan militer, terlihat bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai hambatan untuk memberikan perintah, instruksi atau saling berkomunikasi.

Juga terdapat kejanggalan mengenai pernyataan Suharto tersebut, yaitu bahwa dia mengambil keputusan tersebut, karena kesulitan menghubungi Panglima Besar Sudirman. Pertama, hal itu sebenarnya tidak dapat dia lakukan, karena Letnan Kolonel Suharto, Komandan Brigade X, masih mempunyai atasan langsung, yaitu Kolonel Bambang Sugeng, Panglima Divisi III, yang markasnya hanya berjarak sekitar dua hari berjalan kaki dari markas Wehrkreis III. Juga ada Kolonel A.H. Nasution, Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, dan Markas Besar Komando Jawa berada di desa Manisrenggo, di lereng gunung Merapi. Selain itu masih ada Kolonel Simatupang, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, yang bermarkas di pedukuhan Banaran, desa Banjarsari di lereng gunung Sumbing, tidak jauh dari markas Divisi III. Tentu menjadi suatu pertanyaan besar, untuk apa seorang komandan brigade ingin berhubungan langsung dengan Panglima Besar, dengan melewati tiga jajaran di atasnya. Semua markas-markas di wilayah Divisi III berada dalam radius sekitar 24 jam berjalan kaki.

Seorang pelaku serangan umum, Vence Sumual, dalam biografinya yang diterbitkan tahun 1998 menulis, bahwa dia dipanggil oleh Suharto untuk membicarakan rencana serangan tersebut. Sumual menulis (Sumual, Vence, Menatap Hanya Ke Depan, Bina Insani, Jakarta, 1998, hlm. 85): "... Panglima Divisi III, yang kini merupakan juga Gubernur Militer Daerah III, Kol Bambang Sugeng mengeluarkan Instruksi Rahasia untuk Letkol Suharto, Komandan WK-III, agar mengadakan serangan umum yang lebih kuat lagi. Sedangkan kepada WK-I dan II diinstruksikan untuk memberikan bantuan pasukan ke dalam komando Letkol Suharto..."

Selanjutnya, Sumual, yang waktu itu adalah Komandan SWK-103 A, Sektor Barat, menulis: "... Sore harinya baru tiba. Markas SWK-106 berada di desa Semaken. Mayor Sumual langsung diantar masuk ke ruang dalam. Bob Mandagie tunggu di luar, mengobrol dengan beberapa anggota pasukan di situ.

Di situ hanya mereka bertiga. Vence Sumual, Letkol Suharto dan Komandan SWK-106 Letkol Sudarto yang tuan rumah. Mereka bikin rapat. Pembicaraan masuk ke pokok. Soal serangan umum ke Yogya. Suharto sudah mendapat Instruksi Rahasia dari Panglima Divisi III Kol Bambang Sugeng untuk mengadakan serangan umum besar-besaran yang lebih terencana matang. Serangan-serangan umum sebelumnya tak dirapatkan dengan para komandan SWK seperti ini, setidaknya komandan sektor barat..."

Uraian Sumual, yang waktu itu adalah Komandan SWK-103 A, Sektor Barat, menunjukkan dengan tegas, bahwa perintah serangan umum datang dari Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng, dan bukan gagasan Suharto atau perintah dari Hamengku Buwono IX. Buku yang diterbitkan SESKOAD, Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, mengandung sangat banyak kontroversi. Di satu sisi, buku tersebut dilengkapi dengan berbagai dokumen otentik yang sangat penting, namun di sisi lain, kesimpulan yang diambil hanya mengarah kepada yang telah digariskan oleh penguasa waktu itu, yaitu: Pemrakarsa dan Komandan Operasi Serangan Umum adalah Suharto. Banyak dokumen dilampirkan dalam buku tersebut, termasuk yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Kolonel Bambang Sugeng, yaitu Perintah Siasat tertanggal 1 Januari 1949, dan yang terpenting adalah Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, di mana jelas tertera Instruksi kepada Komandan Daerah III Letkol Suharto dan Komandan Daerah I Letkol. M. Bachrun. Di samping kedua surat tersebut, Perintah Siasat yang dikeluarkan tanggal 15 Maret 1949 menunjukkan, bahwa Bambang Sugeng tetap memegang kendali operasi dan selalu melibatkan seluruh potensi yang ada di bawah komandonya: Selain itu, juga terdapat kalimat yang memberi gambaran, bahwa serangan terhadap Yogyakarta tersebut adalah bagian dari operasi Gubernur Militer III, yang juga melibatkan pasukan di bawah komando Gubernur Militer II. Koordinasi pada tingkat Gubernur Militer, jelas tidak mungkin dilakukan oleh seorang komandan Brigade: Serangan yang akan dilaksanakan oleh Wehrkreis III sesungguhnya merupakan operasi sentral dari seluruh operasi yang dilaksanakan oleh GM III Kolonel Bambang Sugeng. Pasukan tetangga yang pada saat itu sedang melaksanakan operasi untuk mengimbangi serangan Wehrkreis III ialah pasukan GM II yang melaksanakan operasi di daerah Surakarta dan Wehrkreis II Divisi III yang melaksanakan operasi di daerah Kedu/Magelang. Kalimat: "...dan Wehrkreis II Divisi III yang melaksanakan operasi di daerah Kedu/Magelang"

juga membuktikan kebenaran keterangan Letnan Kolonel dr. Hutagalung, yang menyebutkan, bahwa Wehrkreis II juga terlibat dalam aksi besar-besaran tersebut; perintah tertulis kepada Komandan Wehrkreis II tidak perlu diberikan, karena Letnan Kolonel Sarbini hadir dalam rapat perencanaan di lereng Gunung Sumbing.

Buku yang diterbitkan oleh SESKOAD untuk glorifikasi Suharto, sekaligus mengecilkan peran banyak atasan Suharto, dan bahkan hanya dengan beberapa baris kalimat, sangat menjatuhkan nama baik Presiden Sukarno serta pimpinan sipil lain, yang -setelah pertimbangan yang matang- memutuskan untuk tidak ke luar kota. Dalam buku SESKOAD tertulis: "... Tiba-tiba datang seorang kurir dari Istana membawa berita bahwa apapun yang terjadi, para pejabat pemerintah tetap di kota. Mereka semua mendongkol, segera direncanakan penculikan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Sebuah pasukan telah disiapkan. Namun, kemudian Kolonel T.B. Simatupang melarangnya. Rencana itu dibatalkan."

Sebagaimana telah dituliskan di muka, bahwa keputusan untuk tetap tinggal di kota, diambil setelah dilakukan Sidang Kabinet yang berlangsung dari pagi sampai siang. Selain itu, Panglima Besar Sudirman dan Kolonel Simatupang sendiri juga berada di Istana. Para penulis buku SESKOAD sama sekali tidak menyebutkan adanya Sidang Kabinet, percakapan antara Presiden Sukarno dengan Panglima Besar dan surat perintah Wakil Presiden/Menteri Pertahanan, yang ditujukan kepada seluruh Angkatan Perang, yang diserahkan langsung kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, Kolonel Simatupang, seusai Sidang Kabinet di Istana. Buku SESKOAD juga tidak menjelaskan, siapa kelompok yang "mendongkol" dan akan menculik Presiden serta Wakil Presiden untuk dibawa ke luar kota. Mengenai kegiatannya sepanjang tanggal 19 Desember 1948, Simatupang menulis sangat rinci dalam buku Laporan dari Banaran, dan tidak menyebutkan bertemu dengan "kelompok yang mendongkol" tersebut. Seandainya memang benar ada rencana "penculikan" Presiden dan Wakil Presiden, pasti hal itu telah ditulis dalam catatan hariannya. Dalam buku SESKOAD setebal sekitar 400 halaman hanya dengan beberapa baris saja Sukarno didiskreditkan, dan digambarkan sebagai seorang pengecut yang tidak berani memimpin perang gerilya.

KONTROVERSI DALAM SERANGAN UMUM 1 MARET PADA ERA REFORMASI

Versi lain yang kemudian juga dikenal adalah, bahwa perintah serangan tersebut datang dari Hamengku Buwono IX (HB IX). Menurut versi ini, Hamengku Buwono IX memanggil Letkol Suharto dan berbicara empat mata, di mana HB IX memberi perintah kepada Suharto untuk melaksanakan serangan atas kota Yogyakarta, dan HB IX telah menetapkan waktu penyerangan, yaitu tanggal 1 Maret 1949. Sebagaimana dikemukakan di atas, hirarki dan garis komando militer berfungsi dengan baik selama perang gerilya. Dengan demikian, tidak mungkin seseorang yang berada di luar garis komando dapat memberikan perintah kepada komandan pasukan untuk mengadakan suatu operasi militer, di mana juga akan melibatkan pihak dan pasukan lain. Untuk melibatkan pasukan dengan komandan yang sejajar dengan dia saja sudah tidak mungkin, karena harus ada persetujuan dari atasan; apalagi memberikan instruksi kepada atasan dan pihak di luar Angkatan Darat. Dengan demikian apabila disebutkan, bahwa perintah serangan diberikan oleh seseorang yang berada di luar garis komando militer, adalah sangat tidak masuk akal. Apalagi memberi instruksi langsung kepada komandan pasukan yang satu level, tanpa melibatkan atasan.

Pemberian perintah memang dimungkinkan, seandainya gerakan pasukan tersebut sangat terbatas pada pasukan yang dipimpin langsung oleh seorang komandan, tanpa melibatkan pasukan lain, serta tidak memerlukan persiapan yang besar, di mana masalah logistik dapat ditangani sendiri. Di beberapa bagian, buku SESKOAD berusaha untuk tidak mengabaikan peran HB IX, di mana disebutkan, bahwa selain Suharto, HB IX sangat rajin mendengarkan siaran radio luar negeri. Juga berdua mempunyai gagasan untuk segera mengadakan serangan umum, sejalan dengan Surat Perintah Siasat No. 4 dari Panglima Divisi III Kolonel Bambang Sugeng. Hanya yang mengherankan adalah disebutkannya Perintah Siasat No. 4 tertanggal 1 Januari 1949, dan bukan Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, yang secara eksplisit menyebutkan Instruksi dari Panglima Divisi Bambang Sugeng kepada Komandan Daerah (Wehrkreis) III, Letnan Kolonel Suharto, untuk melakukan serangan atas Ibukota Yogyakarta antara tanggal 25 Februari - 1 Maret 1949.

Juga dikutip dari biografi HB IX, keterangan yang sehubungan dengan serangan umum, tetapi tidak dilanjutkan dengan kalimat yang menyebutkan bahwa HB IX memanggil Suharto untuk menghadap: ... Apalagi ketika ia mendengar berita dari siaran radio luar negeri, bahwa pada akhir Februari 1949 masalah antara Indonesia dengan Belanda akan dibicarakan di forum PBB. Bagaimana caranya untuk memberi tahu kepada dunia internasional bahwa RI masih hidup, bahwa Belanda sama sekali tidak menguasai keadaan. Ia kemudian mendapat satu akal ... ... Namun ia harus cepat bertindak karena waktu telah mendesak. Ketika itu telah pertengahan Februari. Segera ia mengirim kurir untuk menghubungi Panglima Besar di tempat markas gerilya meminta persetujan untuk melaksanakan siasat.

Di sini berakhir kutipan dari biografi HB IX, sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Tim Lembaga Analisis Informasi (TLAI), Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949, kutipan tersebut selanjutnya berbunyi: ... HB IX kemudian dapat mendatangkan komandan gerilya, Letkol Suharto. Dalam pertemuan di rumah kakaknya, GPH Prabuningrat, di kompleks Keraton sekitar 13 Februari 1949, ia menanyakan kesanggupan Suharto untuk menyiapkan suatu serangan umum dalam waktu dua minggu. Itulah satu-satunya pertemuan HB IX - Suharto dalam hubungan dengan rencana Serangan Umum 1 Maret. Kontak-kontak selanjutnya dilakukan dengan perantaraan kurir.

Keterangan tersebut sebenarnya sekaligus membantah ungkapan Suharto, yang dalam otobiografinya menyebutkan bahwa: ... sulit menghubungi Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang tempat bergerilyanya tidak diketahui dengan jelas ...

Setelah Suharto tidak berkuasa, barulah ada keberanian beberapa orang untuk membantah versi Suharto tersebut, termasuk orang-orang yang di masa Suharto berkuasa, terlibat dalam konspirasi pemutarbalikan fakta sejarah, bahkan hadir dalam Seminar SESKOAD dan ikut dalam pembuatan Film "Janur Kuning". Di era yang diharapkan dimulainya reformasi termasuk pelurusan penulisan sejarah, muncul pengkultusan baru yang masih memakai pola yang telah diterapkan oleh Suharto dan merekayasa legenda baru. Beberapa sumber berita dikutip, tetapi semua kesimpulan diarahkan kepada kerangka baru yang telah disiapkan, yaitu adanya pemrakarsa dan pelaksana; dan segala sesuatu seputar serangan tersebut tidak berubah. Tidak pernah ada penjelasan, mengenai apa yang dimaksud dengan pemrakarsa. Hal ini dilakukan oleh pendukung HB IX.

Sebenarnya, bila mengenal sosok HB IX yang dikenal sangat low profile dan dekat dengan rakyat, sangat diragukan bahwa HB IX akan menyetujui semua langkah yang ditempuh untuk menciptakan suatu legenda baru untuk mengkultuskan dirinya. Versi ini juga mengekspos, seolah-olah serangan terhadap Yogyakarta tersebut menjadi tindakan, yang memaksa Belanda kembali ke meja perundingan di PBB di Lake Success (Tempat bersidang Dewan Keamanan pada waktu itu adalah Lake Success, Amerika Serikat, dan Paris, Prancis).

Brigjen. (Purn.) Marsudi seperti dikutip berbagai media, a.l. situs web koridor.com tertanggal 23 Juni 2000, menyebutkan, bahwa Hamengku Buwono IX yang memberikan perintah kepada Suharto. Koridor.com menuliskan:"Salah satu pelaku Serangan Oemoem (SO) 1 Maret Brigjen (Purn) C Marsoedi menegaskan, ide serangan terhadap kekuatan militer Belanda, yang menduduki ibukota RI Yogyakarta; pada Siang hari datang dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Dalam seminar tentang Peranan Wehrkreise III Pada Masa Perang Kemerdekaan II 1948-1949 di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (Jarahnitra) Yogyakarta, Kamis, Marsoedi mengemukakan, tidaklah benar bila ide itu berasal dari Soeharto, yang saat itu menjadi Komandan Wehrkreise III berpangkat Overstee (Letkol) dan kemudian menjadi orang pertama Orde Baru.

Menurut dia, juga tidak benar Soeharto pada masa itu tidak pernah menghadap Sri Sultan HB IX. "Saya sendiri yang menjadi penghubung antara HB IX dengan Soeharto," katanya. Ia menjelaskan, pada 14 Februari 1949, Soeharto diantar masuk ke Kraton Yogyakarta melalui nDalem Prabeya, dan kemudian bertemu empat mata dengan Sri Sultan HB IX di kediaman GBPH H Prabuningrat, saudara Sri Sultan yang juga menjadi tangan kanan HB IX. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana gelap karena seluruh lampu dimatikan. Saat menghadap Sri Sultan, Soeharto mengenakan busana pranakan, jenis baju tradisional khusus bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Bahkan saat keluar dari pertemuan itu, Soeharto sempat memerintahkannya dengan kalimat pendek. "Tunggu perintah lebih lanjut," kata Marsoedi menirukan ucapan Soeharto waktu itu. Ia mengungkapkan, sebelum bertemu Soeharto, Sri Sultan pada 1 Februari berkirim surat kepada Panglima Besar Soedirman dan kemudian dijawab oleh Bapak TNI ini agar menghubungi Letkol Soeharto di Blibis."

Sebelum itu, dalam wawancara dengan Tabloid Tokoh, Marsudi mengatakan (Lihat Tabloid mingguan Tokoh, No. 01, Tahun ke-1, 9 - 16 November 1998): "Gubernur Militer Bambang Sugeng itu 'kan Panglima Divisi, di atasnya Pak Harto, di bawah Panglima Besar. Peranan Panglima Divisi tak terasa, tetapi sebagai panglima, beliau tentu menerima informasi dari Panglima Besar. Situasinya mendesak. Sarana komunikasi terbatas. Karena itu ada hirarki yang diterjang".

Sangat tidak tepat, apabila Marsudi menyebutkan "Peranan Panglima Divisi tak terasa." Marsudi, yang waktu itu berpangkat Letnan dan hanya menjabat sebagai komandan Sub-Wehrkreis 101, tentu tidak pada posisi untuk menerima instruksi/perintah langsung dari Panglima Divisi, karena Panglima Divisi cukup memberikan instruksi/perintah kepada komandan Brigade/Wehrkreis, sesuai dengan hirarki militer. Marsudi yang setelah usai Perang Kemerdekaan II terus akrab dengan para perwira yang dahulu di Staf Gubernur Militer (SGM), Staf Divisi serta pimpinan brigade, seharusnya cukup mendengar dan mengetahui peranan Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Kolonel Bambang Sugeng. Panglima Divisi Kolonel Bambang Sugeng, selain yang langsung memimpin rapat pimpinan tertinggi militer dan sipil di wilayah Gubernur Militer III pada 18 Februari 1949 -di mana disusun "Grand Design" Serangan Umum tersebut- juga memimpin sendiri rombongan dengan melakukan perjalanan kaki berhari-hari dari lereng Gunung Sumbing, menuju Brosot untuk menyampaikan "Grand Design" itu kepada pihak-pihak yang terkait, seperti Kolonel Simatupang, Kolonel Wiyono dari PEPOLIT dan termasuk kepada Letkol Suharto.

Dari dokumen-dokumen yang telah disebutkan di atas, juga sebagaimana tertera dalam catatan harian Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel Simatupang tertanggal 18 Februari 1949, sebenarnya sudah sangat jelas peran Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Kolonel Bambang Sugeng. Kemudian sehubungan dengan alasan "sarana komunikasi terbatas" maka "ada hirarki yang diterjang,", sebagaimana terlihat dalam beberapa catatan di atas, demikian juga dengan pernyataan Suharto, alasan tersebut telah terbantah. Memang hal itu yang selalu dikemukakan oleh bawahan, oleh karena mereka tidak mengetahui, bahwa atasan tertinggi mereka tidak mempunyai kesulitan untuk saling berkomunikasi, sehingga dengan demikian, tidak ada alasan untuk menerjang hirarki. Selain itu, pernyataan Marsudi telah terbantah oleh keterangan HB IX sendiri, yang menyebutkan bahwa HB IX dapat berhubungan dengan Panglima Besar Sudirman. Sebagai komandan Sub-Wehrkreis dengan pangkat Letnan, Marsudi tidak termasuk jajaran yang dapat atau boleh mengetahui persembunyian Panglima Besar Sudirman, yang menjadi sasaran utama tentara Belanda. Bahkan atasannya sendiri, yaitu Letkol Suharto, juga tidak termasuk jajaran yang dapat mengetahui tempat persembunyian Panglima Besar.

Begitu juga dengan kesimpulan yang disusun oleh Tim Lembaga Analisis Informasi, bahwa pemrakarsa Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Tim ini mengutip a.l. biografi Takhta untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX, di mana dikutip: "Waktu telah mendesak, ketika itu telah pertengahan Februari. Segera ia mengirim kurir untuk menghubungi Panglima Besar (Sudirman) di persembunyiannya, meminta persetujuannya untuk melaksanakan siasatnya dan untuk langsung menghubungi komandan gerilya... HB IX kemudian dapat mendatangkan komandan gerilya, Letkol Soeharto. Dalam pertemuan di rumah kakaknya, GBPH Prabuningrat, di kompleks Keraton sekitar 13 Februari 1949, ia menanyakan kesanggupan Soeharto untuk menyiapkan suatu serangan umum dalam waktu dua minggu....Kontak-kontak selanjutnya dilakukan dengan perantaraan kurir. ...Melalui kurir pula ia memberitahu Soeharto pada sore hari 1 Maret bahwa "pendudukan Yogya" oleh pasukan gerilya dianggapnya sudah cukup."

Mereka yang pernah ikut gerilya pasti melihat, bahwa hal-hal yang diungkapkan di atas, tidak mungkin dilakukan, yaitu orang yang tidak berada di garis komando memberikan perintah langsung kepada seorang komandan pasukan untuk melaksanakan suatu serangan besar, tanpa sepengetahuan atasan komandan pasukan tersebut, apalagi operasi militer tersebut melibatkan berbagai pasukan yang tidak di bawah komando yang bersangkutan. Bahkan juga angkatan lain, selain Angkatan Darat, dalam hal ini AURI di Playen yang memiliki pemancar radio. Dari otobiografi almarhum Marsekal Madya TNI (Purn.) Budiarjo, mantan Menteri Penerangan, dan buku Simatupang yang terbit pertama kali tahun 1960, jelas menunjukkan ikutsertanya Kolonel Simatupang, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang dalam perencanaan dan persiapan. Selain itu masih ada dokumen tertanggal 18 Februari 1949, yang sangat jelas menuliskan perintah kepada komandan Daerah I (Wehrkreis I) untuk mengadakan serangan atas "Iboekota Yogyakarta" antara tanggal 25 Februari - 1 Maret 1949. Pemberi perintah adalah Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Kolonel Bambang Sugeng. Tampaknya menurut versi pendukungnya, wewenang HB IX sangat besar, yaitu selain menetapkan tanggal penyerangan, hanya melalui kurir pada sore hari tanggal 1 Maret 1949, ia memberi instruksi kepada Suharto agar serangan tersebut dihentikan, seperti dituliskan: ... Melalui kurir pula ia memberitahu Soeharto pada sore hari 1 Maret bahwa "pendudukan Yogya" oleh pasukan gerilya dianggapnya sudah cukup.

Dari semua keterangan dan bukti yang ada, pertempuran di dalam kota Yogyakarta hanya berlangsung paling lambat hingga sekitar pukul 11.00, karena pada saat itu bantuan tentara Belanda dari Magelang telah tiba di Yogyakarta. Film yang dibuat tahun limapuluhan mengenai serangan tersebut berjudul "6 jam di Yogya", masih mendapat masukan dari beberapa perwira di jajaran atas, sehingga jalan ceriteranya cukup otentik. Serangan dimulai tepat pukul 06.00, dan apabila pertempuran berlangsung sekitar enam jam, berarti memang paling lambat berakhir sekitar pukul 12.00. Dengan demikian, sangat tidak mungkin perintah penghentian pertempuran diberikan sore hari. Walaupun dengan menyatakan bahwa instruksi tersebut berdasarkan perintah HB IX, yang notabene tidak ada di garis komando Divisi III, sangat diragukan, bahwa Letnan Kolonel Suharto, yang hanya Komandan Brigade dapat memberikan instruksi, perintah atau apapun namanya kepada para atasannya. Juga adalah suatu hal yang tidak mungkin, bahwa HB IX telah menetapkan tanggal penyerangan, tanpa membahas terlebih dahulu dengan pimpinan militer dan sipil lain, berapa kekuatan pasukan yang dapat dikerahkan oleh Suharto dan bagaimana perlindungan belakang atas kemungkinan bantuan tentara Belanda dari kota lain seperti Magelang, Semarang dan Solo, serta dukungan logistik dan paramedis yang diperlukan untuk suatu operasi militer besar-besaran.

Di sini terlihat, bahwa mereka yang menyusun “skenario” untuk peran HB IX tidak mengetahui mengenai perencanaan suatu operasi militer yang besar, yang melibatkan beberapa pasukan. Walau pun berbagai sumber yang dikutip sebenarnya bertolak belakang, namun kemudian TLAI membuat kesimpulan, bahwa Hamengku Buwono IX bukan hanya pemrakarsa, melainkan juga yang menetapkan tanggal pelaksanaan dan memegang kendali operasi, yaitu dengan memberi perintah untuk menghentikan pertempuran, karena dianggapnya "sudah cukup". Dikemukakan juga kesaksian seseorang, yang disebutkan sebagai seorang putra dari anak buah Budiarjo, perwira AURI yang ditemui Simatupang. Selanjutnya TLAI menuliskan:...kata Letkol Suharto, yang kemudian tercatat dalam sejarah sebagai Komandan Pelaksana Serangan Umum 1 Maret 1949 itu.

TLAI tidak menyebutkan buku sejarah mana, atau di mana pernah tertera, bahwa HB IX adalah pemrakarsa, dan Suharto adalah komandan pelaksana Serangan Umum 1 Maret 1949. Hal tersebut memberikan kesan, bahwa kelompok yang mempunyai kekuasaan dan dana, dapat membayar "pakar sejarah" untuk menulis sesuai seleranya, dan membiayai penerbitan buku tersebut, seperti yang selama ini dilakukan pada zaman Orde Baru. Dengan demikian sejarawan seperti ini, tidak berbeda dengan "tukang jahit.

“Skenario” yang terbaru terkesan sangat berlebihan, dan mungkin dapat dikatakan telah melampaui batas kewajaran, sebagaimana dilukiskan dalam buku yang ditulis oleh tiga orang pakar sejarah. Berikut ini kutipan lengkap dari buku tersebut (tanpa terputus dan tidak dirubah titik-komanya): "... kemudian Presiden dan Wapres di Gedung Agung ditangkap dan diasingkan sehingga mutlaklah kala itu kedudukan "pemerintah" kita diserahkan pada Syafruddin Prawiranegara dilain fihak kedudukan kiranya tinggal Mentri Koordinator Keamanan yang dijabat oleh Sri Sultan HB IX, merupakan pimpinan RI yang tetap di Yogyakarta, dimana kraton berada maka praktis perjuangan kita hanya menggunakan jalan Diplomasi Politik kepada dunia Internasional/PBB, dimana hal ini semenjak perpindahan pemerintah RI di Yogya tersebut Sri Sultan HB IX dengan telah terbentuknya Laskar Mataram tanggal 7 Oktober 1945 kiranya menjadi tumpuan utama perjuangan gerilya yang dikomandoi oleh satuan Wehrkreis. Demikianlah sebagai seorang Negarawan yang matang dalam Kalkulasi dan Strategi perjuangan yang didukung dengan Kewenangan sebagai Mentri Koordinator Keamanan maka mulailah beliau menyusun rancangan sengan menggunakan beberapa faktor pendukung yang masih ada serta kelemahan dan Point of Return yaitu semisal pendapat Belanda yang mengatakan Pemerintah RI telah "hilang" semenjak Sukarno-Hatta diasingkan Posisi TNI sudah sangat "lemah" dan Unforce tidak bisa lagi sebagai benteng penjaga Negara dan Pemerintah, kekacauan terjadi dimana-mana, "kemiskinan" ekonomi-sosial yang cukup parah mengakibatkan pemerintah dianggap gagal mengelola negara dan masyarakat, maka kiranya dengan minimalnya pendukung ini yang nota bene semua nilai-nilai tersebut didistribusikan kepada International Law pada waktu itu sebagai dasar akhir maka Sri Sultan berpendapat bahwa distribusi dari Aturan Internasional tersebutlah terletak kelemahan kita sekaligus "Jalan Keluar" dari "kemiskinan", jadi beliau mendasarkan pada dasar hukumnya dan bukan pada level indikasinya ..."

Menurut tulisan ini, Laskar Mataram yang terbentuk tanggal 7 Oktober 1945, menjadi tumpuan utama perjuangan gerilya yang dikomandoi oleh satuan Wehrkreis. Agak mengherankan, karena dalam banyak penulisan buku sejarah perjuangan, tidak pernah disinggung peranan Laskar Mataram tersebut. Memang ketika Belanda melancarkan agresi militernya tanggal 19 Desember 1948, Re-Ra (Reorganisasi - Rasionalisasi) di tubuh TNI belum tuntas, sehingga masih banyak laskar dan satuan bersenjata, yang belum dilebur atau diintegrasikan ke TNI.

Buku yang baru diluncurkan tanggal 1 Maret 2001 dengan judul Pelurusan Sejarah. Serangan Oemoem 1 Maret 1949, disebut oleh Prof. Dr. Ir. Sri Widodo, Msc, dalam kata sambutannya, sebagai:"...kajian ilmiah oleh pakar sejarah dan data kesaksian pelaku sejarah menjadi dasar utama dalam penulisan buku ini...".

Secara garis besar, buku tersebut tidak berbeda jauh dengan buku dari TLAI, hanya ditambahkan transkrip rekaman wawancara HB IX dengan BBC pada tahun 1986, serta sejumlah kesaksian, terutama dari pegawai keraton Yogyakarta. Tidak ada dokumen dari tahun 1948/1949 yang memperkuat semua kesaksian. Pembenaran versi ini juga berdasarkan kutipan wawancara dari berbagai media massa, tanpa ada dokumen pembuktiannya. Sebenarnya, ketiga penulis yang adalah Sarjana Hukum, tentu mengetahui, bahwa dari segi hukum, pengakuan seseorang-ataupun tidak mengakui suatu tindakan- bukanlah suatu alat bukti yang kuat. Yang berhubungan langsung dengan latar belakang serangan tersebut, sebagian besar hanyalah polemik mengenai versi pertama, yaitu pemrakarsa adalah Letnan Kolonel Suharto, dan sepintas lalu disinggung mengenai versi ketiga, yang dikemukakan oleh Letnan Kolonel TNI (Purn.) dr. Wiliater Hutagalung, mantan Kwartiermeestergeneraal Staf "Q" TNI AD, yang pada waktu itu menjabat sebagai Perwira Teritorial.

Di halaman 71, sehubungan dengan kedatangan Kolonel Simatupang di desa Playen, tempat pemancar radio AURI, tertulis kesaksian Herman Budi Santoso, SH, yang menceriterakan pengalamannya waktu itu (usia 15 tahun):"...yang ternyata T.B. Simatupang yang diutus Sri Sultan untuk menemui pak Bud (Budiarjo-pen.)...dan Pak Simatupang mengatakan bahwa Sri Sultan telah mengontak Pak Dirman tentang ide penyiaran yang diprakarsai Sri Sultan termasuk gagasan untuk SU 1 Maret 1949, pak Bud saat itu Kapten juga melaporkan bahwa pak Sabar juga telah menerima kode dan isi perintah rahasia dari kurir Pangsar Sudirman..."

memang, adalah suatu novum, yaitu"...T.B. Simatupang, yang diutus Sri Sultan untuk menemui pak Bud.." Namun, para pakar sejarah terebut tidak melampirkan bukti atau dokumen yang dapat mendukung kebenaran "kesaksian" tersebut, karena hingga kini tidak ada tercatat di dokumen mana pun mengenai instruksi/perintah Hamengku Buwono IX kepada Kolonel Simatupang. Demikian juga catatan Simatupang, yang tidak pernah menyebutkan adanya pertemuan dengan HB IX atau perintah dari HB IX dan bahkan tidak selama berlangsungnya perang gerilya, Simatupang tidak pernah menulis adanya peran HB IX dalam perlawanan bersenjata. Selain itu, Simatupang juga tidak menulis nama perwira AURI yang ditemuinya di Playen. Seandainya ada perintah tersebut, tentu Simatupang mencatat dalam buku hariannya, dan yang dicatatnya adalah pertemuan dengan Kolonel Bambang Sugeng, Panglima Divisi III/GM III yang menyampaikan rencana untuk menyerang Yogyakarta, dan dalam catatan harian mengenai kedatangannya di Wiladek, Simatupang menulis:..Tanggal 1 Maret 1949, setelah kami melalui Kota-Kabupaten Wonosari, yang telah dibumihanguskan, maka kami tiba di Wiladek tidak jauh dari Ngawen. Di Wiladek kami bertemu dengan saudara-saudara Sumali dan Ir. Dipokusumo, yang bersama-sama memimpin Staf Penerangan Komisariat Pusat Pemerintah di Jawa. Mereka menunggu-nunggu kabar dari Yogyakarta, sebab hari itu juga, yakni tanggal 1 Maret 1949, pasukan-pasukan kita akan melancarkan "SO" atau serangan umum (oemoem) atas kota. Inilah serangan yang beberapa waktu yang lalu telah saya bicarakan dengan Bambang Sugeng di Banaran. Saudara-saudara Sumali dan Dipokusumo telah bersiap-siap untuk menyiarkan "SO" ini melalui pemancar radio dekat Banaran ke Sumatera dan New Delhi, yang kemudian akan berita itu kepada dunia. Khusus pada tingkat sekarang ini, di mana Belanda sedang ngotot, maka sebuah berita yang agak sensasional mengenai serangan umum atas Yogyakarta pasti akan mempunyai efek sangat baik bagi kita…

Dalam buku Laporan dari Banaran, Simatupang banyak melampirkan fotocopy surat-menyurat yang penting, termasuk dari HB IX dan Panglima Besar Sudirman. Demikian juga dengan Nasution, yang selain melampirkan copy dari dokumen asli, juga menulis transkrip sejumlah besar dokumen-dokumen selama perang gerilya. Namun tidak ada satu dokumen pun yang menyinggung atau menyatakan keterlibatan HB IX dalam suatu operasi militer.

Juga dalam bukunya, Budiarjo tidak menyebutkan bahwa kedatangan Simatupang adalah atas perintah dari HB IX untuk menemuinya. Hingga saat ini belum ada dokumen yang menyebut adanya keterkaitan antara Hamengku Buwono IX baik dengan Simatupang, maupun dengan Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Bambang Sugeng. Juga secara keseluruhan, belum ditemukan sumber otentik atau dokumen mengenai keterlibatan HB IX dalam salah satu operasi militer. Demikian juga Nasution, dalam semua bukunya tidak pernah menyinggung adanya keterlibatan HB IX dengan serangan umum di wilayah Divisi III, ataupun terhadap Yogyakarta. Satu-satunya buku (naskah) yang secara eksplisit menyebutkan adanya surat HB IX kepada Panglima Besar Sudirman yang diterima di dekat Pacitan pada awal bulan Februari 1949, adalah naskah buku dr. W. Hutagalung, yang hingga kini belum diterbitkan. Jadi agak mengherankan, bahwa Herman Budi Santoso, tanpa ada suatu sumber pembuktian, dapat menuliskan: "... T.B. Simatupang yang diutus Sri Sultan untuk menemui Budiarjo..."

Pada dasarnya, selain memuat transkrip wawancara HB IX dengan BBC, serta melampirkan sejumlah kesaksian, tidak ada bukti atau dokumen baru, selain dari dokumen yang selama ini telah dikenal. Bahkan beberapa kesaksian menyebutkan, bahwa selain mendengarkan radio kemudian meminta izin kepada Panglima Besar Sudirman untuk melancarkan serangan terhadap Yogyakarta, HB IX juga yang menetapkan tanggal serangan, memberikan perintah untuk penghentian serangan, memerintahkan Wakil KSAP Kolonel Simatupang, untuk menyampaikan teks siaran ke pemancar radio AURI di Playen; singkatnya, juga dalam buku ini semua peran yang dahulu diklaim oleh Suharto, kini dilimpahkan kepada HB IX, dengan demikian mengangkat HB IX menjadi super hero yang baru. Walau pun pada beberapa dokumen jelas disebutkan bahwa serangan tersebut adalah operasi militer di bawah komando Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng, dan tidak ada satu pun dokumen otentik yang mendukung, para penulis dengan tegas telah menetapkan HB IX sebagai pemrakarsa serangan, dan Marsudi menyatakan, bahwa penulisan tersebut telah "final".

Adalah suatu hal yang baru, yaitu upaya untuk mengukuhkan "kajian ilmiah" tersebut dengan Keputusan Presiden Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam harian Kompas tertanggal 28 Februari 2001, halaman 9, ditulis:Bahkan DPRD (DI Yogyakarta-pen.) sendiri telah menulis surat kepada Presiden Abdurrahman Wahid untuk menerbitkan keputusan presiden, untuk meluruskan fakta sejarah itu. "...de facto penggagas SO 1 Maret itu adalah HB IX almarhum, tetapi secara de jure harus dirumuskan dalam keputusan presiden, karena menyangkut sejarah bangsa ini." demikian Budi Hartono.

Hal baru ini boleh dikatakan mungkin "unik", yaitu suatu penulisan sejarah minta dikukuhkan melalui SK Presiden. Bahkan Suharto pun tidak pernah mengeluarkan SK (Surat Keputusan) Presiden, atau memerintahkan lembaga-lembaga negara untuk mengukuhkan versinya.

Untuk meletakkan sesuai proporsinya, perlu sekali lagi ditegaskan, bahwa "Serangan Spektakuler" -bahkan seluruh serangan umum di wilayah Divisi III- tersebut bukanlah pemicu perundingan antara Belanda dan Republik Indonesia. Agresi Belanda yang dimulai tanggal 19 Desember 1948, dilakukan saat perundingan antara Indonesia dan Belanda sedang berlangsung. Perundingan tersebut difasilitasi oleh Komisi Jasa Baik Dewan Keamanan PBB, yang waktu itu lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN). Namun, keberhasilan "Serangan Umum" (serangan secara besar-besaran yang serentak dilancarkan) di seluruh wilayah Divisi II dan III, termasuk "serangan spektakuler" terhadap Yogyakarta dan hampir bersamaan dilakukan di wilayah Divisi I dan IV, menambah jumlah keberhasilan serangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di seluruh Indonesia, sebagai bukti bahwa TNI masih ada. Keberhasilan "Serangan Umum" tersebut adalah berkat kerjasama serta dukungan berbagai pihak. Sangat banyak orang dan pihak yang terlibat langsung dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan, sehingga bukan hanya satu atau dua orang saja yang berjasa, melainkan banyak sekali. Juga tidak hanya Angkatan Darat saja yang terlibat, melainkan juga Angkatan Udara dan Kementerian Pertahanan sendiri serta pimpinan sipil, untuk memasok perbekalan bagi ribuan pejuang. Dan yang terpenting, adanya dukungan rakyat Indonesia di daerah-daerah pertempuran.

Selain itu harus pula diingat, bahwa perlawanan bersenjata dilakukan tidak hanya di sekitar Yogyakarta atau Jawa Tengah saja, tetapi hampir di seluruh Indonesia, yaitu di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan ini adalah bagian dari seluruh potensi perjuangan kemerdekaan: Diplomasi dan Militer. Perlawanan bersenjata tidak hanya dilakukan oleh tentara reguler/TNI saja, melainkan juga banyak kalangan sipil yang ikut dalam pertempuran, sebagaimana dituturkan dalam buku Setiadi Kartohadikusumo:"Pemuda-pemuda yang membantu PMI (Palang Merah Indonesia), kalau malam juga ikut menjalankan pertempuran sebagai gerilyawan. Ada beberapa orang yang tertembak mati dengan masih memakai tanda Palang Merah di bahunya, sebagaimana terjadi di Balokan, di muka stasion KA Tugu dan di Imogiri."

Melihat begitu banyak pihak yang berperan dalam pembahasan, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan, tentu tidak pada tempatnya, apabila untuk keseluruhan episode tersebut direduksi menjadi peran dua orang, yaitu hanya ada pemrakarsa dan pelaksana; selebihnya, dianggap tidak penting. Di samping itu, masih sangat diragukan kebenaran versi yang mendukung kedua story tersebut.

Penulis setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa penulisan sejarah adalah suatu "never ending process", suatu proses yang tidak akan berakhir, karena sering dapat ditemukan bukti baru, sehingga dengan demikian penulisan sebelumnya perlu direvisi atau mendapat penilaian baru.

Oleh karena itu, selama tidak ditemukan dokumen atau bukti otentik yang dapat membuktikan perintah atau pun penugasan dari HB IX, baik kepada Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng, yang adalah atasan langsung dari Letkol Suharto, maupun kepada Kolonel A.H. Nasution -Panglima Tentara & Teritorium Jawa/Markas Besar Komando Jawa- atau kepada Kolonel T.B. Simatupang -Wakil II Kepala Staf Angkatan Perang-, berdasarkan dokumen, bukti-bukti yang ada, serta sesuai hirarki dalam pemerintahan militer dan garis komando, dapat dengan tegas dinyatakan, bahwa perencanaan, persiapan, penugasan, pelaksanaan serta komando operasi militer yang dilancarkan di seluruh wilayah Divisi III/GM III -termasuk serangan terhadap Yogyakarta- tanggal 1 Maret 1949, berada di pucuk pimpinan Divisi III/GM III dan kendali operasi sejak awal berada di tangan Panglima Divisi III Kolonel Bambang Sugeng.

PERKEMBANGAN KONTROVERSI SERANGAN UMUM 1 MARET

Sebenarnya latar belakang serangan 1 Maret atas Yogyakarta, Ibukota RI waktu itu yang diduduki Belanda, tidak perlu menjadi kontroversi selama lebih dari duapuluh tahun, apabila beberapa pelaku sejarah tidak ikut dalam konspirasi pemutarbalikan fakta sejarah. Juga apabila meneliti tulisan T.B. Simatupang, saat peristiwa serangan tersebut adalah Wakil II Kepala Staf Angkatan Perang. Simatupang telah menulis secara garis besar mengenai hal-hal seputar serangan tersebut, dari mulai perencanaan sampai penyebarluasan berita serangan itu. Buku itu pertama kali diterbitkan pada tahun 1960. Diterbitkan ulang pada tahun 1980.

Cukup banyak pelaku sejarah yang masih hidup dan mengetahui mengenai hal-hal tersebut di atas, terutama mantan anggota Divisi III dan Staf Gubernur Militer III. Namun dengan berbagai alasan, dua versi tersebut beredar selama puluhan tahun, walaupun beberapa kali telah ada penulisan yang berbeda dengan dua versi tersebut dan bukti-bukti cukup banyak.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Indriastuti sebagai bahan untuk ujian S-1, diterbitkan pada tahun 1988, telah memuat salinan Instruksi Rahasia Panglima Divisi III/GM III Kol. Bambang Sugeng, di mana seharusnya terlihat jelas, bahwa serangan tersebut adalah perintah dari pimpinan tertinggi Divisi. Juga telah diwawancarai beberapa pelaku sejarah. Namun terlihat, alur cerita yang disampaikan serta kesimpulan yang diambil, sangat tidak logis.

Bahkan buku yang diterbikan SESKOAD tahun 1989, melampirkan banyak dokumen, yang sebenarnya menunjukkan peran beberapa atasan Suharto, namun tampaknya buku tersebut "dijahit" khusus untuk Suharto. Seharusnya, sekarang sudah menjadi kewajiban moral bagi SESKOAD, untuk merevisi buku tersebut dan merehabilitasi beberapa mantan atasan Suharto, karena jasa mereka bagi bangsa, negara dan TNI sangat besar; bahkan beberapa dari mereka termasuk yang berperan bukan saja dalam pembentukan BKR/TKR -cikal bakal TNI- melainkan juga dalam perencanaan serta pelaksanaan reorganisasi dan rasionalisasi TNI. Peran mereka dalam Perang Kemerdekaan II telah dikecilkan, demi mengangkat peran Suharto, yang dahulu hanya komandan Brigade dan kebanyakan hanya melaksanakan perintah atasan.

Selain itu cuplikan dari manuskrip buku Letkol TNI (Purn.) dr. Wiliater Hutagalung, yang sehubungan dengan serangan atas Yogyakarta tersebut, telah dimuat di majalah bulanan Bonani Pinasa, Medan, edisi November dan Desember tahun 1992 (ketika Suharto masih Presiden); Tabloid Tokoh, 6 - 16 November 1998; Mingguan Tajuk, 4 Maret 1999 dan Suara Pembaruan, Sabtu, 6 Maret 1999 (ditulis oleh Sabam Siagian).

Setelah membaca manuskrip tersebut, pada tahun 1995, Suharto menyampaikan, agar buku tersebut tidak diterbitkan. Namun, pada akhir tahun 1997, dimana suasana reformasi sudah mulai dirasakan, manuskrip tersebut disampaikan kepada Jenderal TNI (Purn.) A.H. Nasution untuk diminta pendapatnya untuk memberi sepatah kata. Nasution memberi dukungan agar manuskrip tersebut diterbitkan, dan menulis kata sambutan.

Usai perang gerilya, dua orang perwira yang bergerilya di wilayah Gunung Sumbing, mendapat promosi kenaikan jabatan. Pada bulan September 1949, Kolonel Bambang Sugeng menjadi Kepala Staf "G" (General = Umum) dan ketika Simatupang ditugaskan untuk ikut menjadi anggota delegasi Republik dalam KMB di Den Haag, Bambang Sugeng diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang. Perwira kedua yang mendapat kenaikan jabatan adalah Letnan Kolonel dr. Wiliater Hutagalung, yang diangkat menjadi Kwartiermeestergeneral Staf "Q" TNI AD (Kepala Staf "Q" – Head Quarter). Mengenai dr. W. Hutagalung, dalam buku Laporan dari Banaran, Simatupang mencatat:"dr Hutagalung, aktif berjuang melawan Inggris di Surabaya tahun 1945. Tahun 1948 ditunjuk sebagai wakil Angkatan Bersenjata pada Komite Hijrah yang menangani penarikan mundur tentara Republik dari wilayah yang diduduki Belanda."

Salah satu keputusan Konperensi Meja Bundar adalah penyerahan seluruh perlengkapan militer Belanda yang ada di Indonesia, kepada TNI (Tentara Nasional Indonesia). Pada perundingan dengan pihak Belanda untuk serah terima perlengkapan militer tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Kwartiermeester-generaal Staf "Q" Letnan Kolonel Dr. W. Hutagalung. Wakilnya adalah Kolonel G.P.H. Djatikusumo [Diceriterakan oleh alm. Kol TNI (Purn.) Alex E. Kawilarang dalam pertemuan pada 9 November 1999 di Gedung Joang ’45, Menteng Raya 31]. Dalam pelaksanaan serah terima, Hutagalung dibantu oleh Kapten Mangaraja Onggang Parlindungan Siregar, yang menangani penerimaan dan registrasi perlengkapan militer, dan dr. Satrio, yang menangani penerimaan dan registrasi perlengkapan medis.

Pada 29 Februari 2000, bertempat di Gedung Joang '45, Jl. Menteng Raya No. 31, diselenggarakan diskusi mengenai "Latar Belakang Serangan Umum 1 Maret 1949" dan jumpa pers oleh Aliansi Reformasi Indonesia (ARI) dan Exponen Pejuang Kemerdekaan RI & Generasi Muda Penerus RI. Selain dihadiri oleh putra - putri alm. Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Bambang Sugeng, juga hadir Dr. Anhar Gonggong, yang mengakui, bahwa dia baru pertama kali melihat dokumen Instruksi Rahasia Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng, tertanggal 18 Februari 1949 tersebut (Diskusi dan Jumpa Pers tersebut diliput dan diberitakan oleh beberapa media cetak, dan dua stasiun radio yang memberitakan langsung dari Gedung Joang).

Tanggal 2 Maret 2001, Aliansi Reformasi Indonesia (ARI) bekerjasama dengan Yayasan Pembela Tanah Air, menyelenggarakan Diskusi Panel dengan mengundang wakil dari masing-masing versi. Untuk wakil versi pertama, yaitu Suharto pemrakarsa serangan 1 Maret 1949, semula panitia mengundang Paguyuban Wehrkreis III dan Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 untuk mengirim seorang pembicara, yang akan mewakili versi pertama. Namun Paguyuban Wehrkreis III menjawab, bersedia mengirim pembicara dalam Diskusi Panel, namun baik Paguyuban Wehrkreis III maupun Yayasan Serangan Umum 1 Maret, menyatakan tidak mewakili versi manapun. Sebagai panelis mewakili Paguyuban Wehrkreis III adalah Brigjen TNI (Purn.) KRMT Soemyarsono, SH (Beliau juga hadir dalam acara Ulang Tahun ke 91 dari dr. Wiliater Hutagalung pada 20 Maret 2001, yang diselenggarakan di Gedung Joang ’45, yang juga dihadiri teman-teman sdeperjuangan dr. W. Hutagalung dari Jawa Timur –seperti Komjen POL (Purn.) Dr. M. Jasin, alm. Mayjen (Purn.) EWP Tambunan, alm Mayjen (Purn.) KRMH H Jono Hatmodjo- dan Jawa Tengah) . Panitia juga mengundang Julius Pourwanto, wartawan harian Kompas, yang pernah menulis sesuai dengan versi pertama, yaitu Suharto adalah pemrakarsa serangan tersebut untuk menjadi nara sumber. Semula Pourwanto telah menyatakan kesediaannya, namun satu hari sebelum penyelenggaraan Pourwanto mengirim fax, yang menyatakan bahwa dia mendapat tugas lain dari harian Kompas.

Untuk versi kedua, semula ditanyakan kesediaan Atmakusumah Astraatmaja, penyunting biografi Hamengku Buwono IX, di mana dituliskan, bahwa HB IX pemrakarsa serangan tersebut. Namun Atmakusumah menyampaikan, berhalangan untuk hadir sebagai pembicara, karena sudah ada komitmen di tempat lain. Kemudian panitia menghubungi Penerbit Media Pressindo di Yogyakarta, yang menerbitkan buku "Kontroversi serangan Umum 1 Maret 1949", yang disusun oleh Tim Lembaga Analisis Informasi (TLAI) di mana disebutkan, bahwa HB IX adalah pemrakarsa serangan itu. Karena tidak mengetahui alamat TLAI, panitia memohon kepada penerbit, untuk meneruskan undangan kepada TLAI, namun sama sekali tidak ada jawaban, baik dari TLAI, maupun dari penerbit.

Melalui telepon, penulis menghubungi Brigjen TNI (Purn.) Marsudi di Yogyakarta. Marsudi, yang sejak jatuhnya Suharto, dikenal sebagai pendukung versi kedua, yaitu HB IX pemrakarsa serangan. Namun Marsudi menyampaikan, bahwa tanggal 1 Maret 2001, di Yogyakarta akan diluncurkan buku baru untuk meluruskan penulisan sejarah. Buku tersebut menyatakan bahwa HB IX adalah pemrakarsa serangan umum 1 Maret 1949. Menurut Marsudi, bagi pihaknya penulisan itu sudah final, dan tidak bersedia mendiskusikan hal tersebut. Hingga saat ini belum terlaksana suatu diskusi terbuka, di mana hadir wakil-wakil dari tiga versi yang berbeda.

PETISI SOETARDJO

2009-11-08T17:43:00.001+07:00

Petisi Soetardjo adalah sebutan untuk petisi yang diajukan oleh Soetardjo Kartohadikoesoemo, pada 15 Juli 1936, kepada Ratu Wilhelmina serta Staten Generaal (parlemen) di negeri Belanda.

Petisi ini diajukan karena makin meningkatnya perasaan tidak puas di kalangan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijaksanaan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal de Jonge. Petisi ini ditandatangani juga oleh I.J. Kasimo, G.S.S.J. Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Ko Kwat Tiong.

ISI

Isi petisi adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri (otonom) dalam batas Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda. Pelaksanaannya akan berangsur-angsur dijalankan dalam waktu sepuluh tahun atau dalam waktu yang akan ditetapkan oleh sidang permusyawarahan.

REAKSI

Usul yang dianggap menyimpang dari cita-cita kalangan pergerakan nasional ini mendapat reaksi, baik dari pihak Indonesia maupun pihak Belanda.

Pers Belanda, seperti Preanger Bode, Java Bode, Bataviaasch Nieuwsblad, menuduh usul petisi sebagai suatu: "permainan yang berbahaya", revolusioner, belum waktunya dan tidak sesuai dengan keadaan.

Golongan reaksioner Belanda, seperti Vaderlandsche Club berpendapat Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri. Tetapi ada juga orang-orang Belanda dari kalangan pemerintah yang menyetujui petisi, dengan mengirim surat kepada Soetardjo. Pihak pemerintah Hindia Belanda sendiri menyatakan bahwa pemerintah memang mempunyai maksud untuk selalu meningkatkan peranan rakyat dalam mengendalikan pemerintahan sampai rakyat Indonesia sanggup untuk mengurus segala sesuatunya. Dari pihak Indonesia baik di dalam maupun di luar Volksraad reaksi terhadap usul petisi juga bermacam-macam.

Beberapa anggota Volksraad berpendapat bahwa usul petisi kurang jelas, kurang lengkap dan tidak mempunyai kekuatan. Pers Indonesia seperti surat kabar Pemandangan, Tjahaja Timoer, Pelita Andalas, Pewarta Deli, Majalah Soeara Katholiek menyokong usul petisi. Oleh karena itu usul petisi dengari cepat tersebar luas di kalangan rakyat dan sebelum sidang Volksraad membicarakan secara khusus, kebanyakan pers Indonesia menyokong usul ini.

Menurut harian Pemandangan saat usul ini dimajukan sangat terlambat, yaitu saat akan digantikannya Gubernur Jenderal De Jonge oleh Gubernur Jenderal Tjarda.

SIDANG

Kemudian diputuskan untuk membicarakan usul petisi tersebut dalam sidang khusus tanggal 17 September 1936.

Pada tanggal 29 September 1936 selesai sidang perdebatan, diadakanlah pemungutan suara dimana petisi disetujui oleh Volksraad dengan perbandingan suara 26 suara setuju lawan 20 suara menolak.

Dan pada tanggal 1 Oktober 1936 petisi yang telah menjadi petisi Volksraad itu dikirim kepada Ratu, Staten-Generaal, dan Menteri Koloni di negeri Belanda.

USULAN BARU

Sementara menunggu keputusan diterima atau tidak usul petisi tersebut maka untuk memperkuat dan memperjelas maksud petisi, pada persidangan Volksraad Juli 1937 Soetardjo kembali mengajukan usul rencana Indonesia menuju "Indonesia berdiri sendiri".

Rencana tersebut dibagi dalam dua tahap, masing-masing untuk lima tahun. Atas usul tersebut wakil pemerintah Hindia Belanda dalam sidang Volksraad menjawab bahwa pemerintah juga mempunyai perhatian ke arah perbaikan pemerintahan Indonesia, tetapi karena usul itu amat luas sekali maka penyelesaiannya berada di tangan pemerintah di negeri Belanda dan Staten General.

Petisi ini kembali banyak menimbulkan tanggapan dari organisasi-organisasi gerakan rakyat seperti: Perhimpunan Indonesia (PI), Roekoen Peladjar Indonesia (Roepi), Gerakan Rakjat Indonesia (GERINDO), Perkumpulan Katholik di Indonesia (PPKI), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), PNI, dan sebagainya.

PETISI DITOLAK

Pada persidangan Volksraad bulan Juli 1938, Gubernur Jenderal Tjarda secara samar-samar telah membayangkan bahwa petisi akan ditolak. Laporan Gubernur Jenderal kepada menteri jajahan (berdasarkan laporan-laporan antara lain dari Raad van Nederland-Indie, Adviseur voor Inlahdse Zaken, Directeur van Onderwijs en Eredienst), telah menyarankan supaya petisi ditolak dengan alasan isi kurang jelas.

Juga mengingat ketidakpastian akan kejadian-kejadian di masa yang akan datang ini, maka tidak dapatlah disetujui keinginan untuk mengadakan konfrensi untuk menyusun rencana bagi masa yang akan datang. Akhirnya ia menyarankan bahwa biar bagaimanapun petisi harus ditolak sehingga perubahan secara prinsip bagi kadudukan Indonesia dan mengadakan konfrensi itu tidak perlu diadakan.

Akhirnya dengan keputusan Kerajaan Belanda No. 40 tanggal 14 November 1938, petisi yang diajukan atas nama Volksraad ditolak oleh Ratu Wilhelmina. Alasan penolakannya antara lain ialah: "Bahwa bangsa Indonesia belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah diri sendiri".

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TASWIRUL AFKAR SURABAYA TAHUN 1918-1926 (RELASI SANTRI – NASIONALIS)

2009-11-08T07:07:00.002+07:00

oleh : M. Safik, S.Pd

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Madrasah dalam dekade abad XX ini merupakan lembaga pendidikan alternatif bagi para orang tua untuk menjadi tempat penyelengaraan pendidikan bagi putra putrinya. Bahkan pada daerah tertentu jumlah madrasah meningkat cukup tajam dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, sangat menarik untuk diteliti bagaimana sesungguhnya keberadaan madrasah ini dalam lingkup lembaga pendidikan di Indonesia.

Pertumbuhan suatu lembaga kependidikan tidaklah lahir dengan sendirinya, tetapi melalui proses sebagaimana juga terjadi dalam pertumbuhan lembaga lainnya dalam bidang sosial, politik, ekonomi, lembaga kemasyarakatan, perkembangan masyarakat, pemikiran dan gerakan, kecuali yang bersifat formal, tidaklah muncul dan berhenti pada satu patokan tahun, tetapi biasanya mengandung proses awal atau akhir yang menyebar dalam jarak waktu yang relatif panjang.[1]

Demikian pula halnya dengan madrasah, bila kita lihat pada awal pertumbuhannya termotivasi oleh keadaan dan situasi tertentu yang mengkondisikan madrasah itu tumbuh dengan dimotori oleh perseorangan atau lembaga swasta tertentu, hingga pada perkembangan selanjutnya adanya turut sertanya peran pemerintah.

Keberadaan lembaga pendidikan Islam di Indonesia erat hubungannya dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Orang-orang yang telah masuk agama Islam ingin mengetahui dan mempelajari lebih lanjut tentang ajaran-ajaran Islam, ingin pandai dalam melakukan sholat, berdoa, dan membaca al-Quran. Dari sini mulailah tumbuh pendidikan agama Islam. Pelajaran agama Islam itu diberikan di rumah-rumah, surau, langgar, dan mesjid-mesjid. Di tempat-tempat inilah anak-anak, remaja dan orang tua belajar dasar-dasar keyakinan dan amalan keagamaan seperti rukun iman dan rukun Islam.

Pendidikan bagi anak-anak Indonesia pada mulanya hanya terbatas pada pendidikan rendah, akan tetapi kemudian berkembang secara vertikal sehingga anak-anak Indonesia, melalui pendidikan menengah dapat mencapai pendidikan tinggi meskipun melalui jalan yang sulit.

Lahirnya suatu sistem pendidikan bukanlah hasil suatu perencanaan menyeluruh melainkan langkah demi langkah melalui eksperimentasi dan didorong oleh kebutuhan praktis dibawah pengaruh kondisi sosial, ekonomi dan politik di negeri Belanda maupun di Hindia Belanda.

Pendidikan Islam merupakan pewarisan dan perkembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedoman pada ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam al-Quran dan terjabar dalam rangka terbentuknya kepribadian utama menurut barometer Islam.

Sebelum tahun 1900, kita mengenal pendidikan Islam secara perorangan, melalui rumah tangga dan surau/langgar atau masjid.[2] Pendidikan dan pengajaran agama Islam dalam bentuk pengajaran al-Quran dan pengajian kitab yang diselenggarakan di rumah-rumah, langgar/surau, mesjid, pesantren, dan pondok pesantren pada perkembangan selanjutnya mengalami perubahan bentuk baik dari segi kelembagaan, materi pengajaran (kurikulum), metode maupun struktur organisasinya, sehingga melahirkan suatu bentuk lembaga baru yang disebut madrasah.

Latar belakang pertumbuhan madrasah di Indonesia dapat dikembalikan pada dua situasi, pertama adanya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, dan kedua adanya respon pendidikan Islam terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda.^{^[3]}

Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia muncul pada awal abad XX di latar belakangi oleh kesadaran dan semangat yang kompleks sebagaimana diuraikan Karel A. Steenbrink dengan mengidentifikasi adanya empat faktor yang mendorong gerakan pembaruan Islam di Indonesia, pertama faktor keinginan kembali kepada al-quran dan sunah, kedua faktor semangat nasionalisme melawan penguasa kolonial belanda, faktor memperkuat basis gerakan sosial, ekonomi, budaya dan politik, dan keempat faktor untuk melekukan pembaruan pendidikan Islam di Indonesia.[4] Bagi tokoh-tokoh pembaruan, pendidikan kiranya senantiasa dianggap sebagai aspek yang strategis untuk membentuk sikap dan pandangan ke-Islaman masyarakat. Oleh karena itu, pemunculan madrasah tidak bisa lepas dari gerakan pembaruan Islam yang dimulai oleh beberapa tokoh-tokoh intelektual agama Islam yang selanjutnya dikembangkan oleh organisasi-organisasi Islam.

Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) adalah gabungan perusahaan-perusahaan Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur yang didirikan di Amsterdam pada tahun 1602. Perusahaan ini diberi piagam hak dagang monopoli oleh pemerintah Belanda di daerah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magalhaens. Mengingat bahwa bangsa Belanda beragama Protestan sedangkan orang-orang Indonesia yang dikuasai bangsa Portugis sebelumnya beragama Katolik, maka VOC disamping melaksanakan perdagangan, juga melaksanakan usaha memprotestankan pribumi yang telah beragama Katolik tadi. Untuk itu, VOC mendirikan beberapa sekolah di Indonesia, seperti tahun 1607 di Ambon yang kemudian pada tahun 1627 jumlahnya berkembang menjadi 16 sekolah di Ambon dan 18 sekolah di pulau-pulau sekitar Ambon. Di Timor didirikan sekolah pada tahun 1617, bahkan antara tahun 1849-1852 didirikan pula 20 sekolah yang berlokasi pada setiap karesidenan oleh pemerintah Hindia Belanda, padahal sebelumnya telah ada 30 sekolah. Sekolah-sekolah tersebut diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dan anak-anak Indonesia yang beragama Nasrani.[5]

Pada perkembangan selanjutnya di awal abad XX atas perintah Gubernur Jendal Van Heutsz sistem pendidikan diperluas dalam bentuk sekolah desa, walaupun masih diperuntukkan terbatas bagi kalangan anak-anak bangsawan. Namun pada perkembangan selanjutnya, sekolah ini dibuka secara luas untuk rakyat umum dengan biaya yang murah.^{^[6]}

Dengan terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat umum untuk memasuki sekolah-sekolah yang diselenggarakan secara tradisional oleh kalangan Islam mendapat tantangan dan saingan berat, terutama karena sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda dilaksanakan dan dikelola secara moderen terutama dalam hal kelembagaan, kurikulum, metodologi, sarana, dan lain-lain. Perkembangan sekolah yang demikian jauh dan merakyat menyebabkan tumbuhnya ide-ide di kalangan intelektual Islam untuk memberikan respons dan jawaban terhadap tantangan tersebut dengan tujuan untuk memajukan pendidikan Islam. Ide-ide tersebut muncul dari tokoh-tokoh yang pernah mengenyam pendidikan di Timur Tengah atau pendidikan Belanda. Mereka mendirikan lembaga pendidikan baik secara perorangan maupun secara kelompok/organisasi dalam bentuk lembaga yang dinamakan madrasah atau sekolah.

Madrasah-madrasah yang didirikan tersebut antara lain, madrasah Adabiyah, madrasah ini didirikan oleh Syeikh Abdullah Ahmad pada tahun 1907 di Padang Panjang, Sumatra Barat.[7] Madras School didirikan pada tahun 1910 oleh M. Thaib Umar di Sugayang, Batusangkar, Sumatra Barat,[8] madrasah diniyah didirikan pada tanggal 10 oktober 1915 oleh Zainudin Labai L. Yunusiy di Padang Panjang Sumatra Barat,[9] Sumatra Tawalib secara formal membuka madrasah di Padang Panjang, Sumatra Barat pada tahun 1921 dibawah pimpinan Syekh Abdul Karim Amrullah,[10] dan madrasah-madrasah lainya pada masa itu.

Sementara itu di Surabaya berdiri sebuah perkumpulan Nahdlatul Wathan (kebangkitan tanah air) yang dihimpun oleh ulama-ulama yang berfaham tradisionalis (faham yang mempertahankan sistem bermadzab). Selain itu, seorang tokoh pergerakan HOS Tjokroaminoto, turut pula membantu. Segera setelah mendapat rectspersoon (setatus badan hukum) dari pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1916, Nahdlatul Wathan berhasil mendirikan cabang di berbagai daerah, seperti Sidoarjo, Gresik, dan Malang.

Setelah Nahdlatul Wathan tebentuk, KH. Wahab Chasbullah dan KH. Mas Mansur mendirikan Taswirul Afkar (bertukar pikiran). Sebuah perkumpulan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan dakwah. Jika Nahdlatul Wathan didirikan bersama dengan seorang saudagar, arsitek dan juga dibantu oleh tokoh pergerakan, maka Taswirul Afkar didirikan bersama KH. Achmad Dahlan (seorang pengasuh pondok Kebondalem), dan R. Mangun (anggota perhimpunan Budi Utomo). Seperti juga namanya, Taswirul Afkar lahir melalui diskusi-diskusi kecil diantara para pendiri mengenai berbagai masalah keagamaan dan kemasyarakatan yang timbul kala itu.

Sejak didirikan pada tahun 1918 hingga tahun 1929, nama yang tertulis di papan pengenal adalah Suryo Sumirat Afdeeling Taswirul Afkar.[11] Ini menunjukkan bahwa, secara organisatoris pada awal mula Taswirul Afkar tidak berdiri sendiri. Tapi, merupakan bagian dari Suryo Sumirat sebuah perkumpulan yang didirikan oleh anggota perhimpunan Budi Utomo yang ada di Surabaya. Hal ini sekedar untuk mempermudah mendapatkan ijin dari pemerintah Hindia Belanda. Sehingga cara ini ditempuh dengan menjadikan Taswirul Afkar bagian dari Suryo Sumirat.[12] Karena itu, tidak heran jika Dr. Soetomo, seorang nasionalis pendiri Budi Utomo (20 Mei 1908), kemudian Indonenesische Studieclub (1924),[13] justru banyak bergaul dengan ulama-ulama muda seperti KH. Wahab Chasbullah dan KH. Mas Mansur.

Sikap Suryo Sumirat mencerminkan semangat pergaulan itu. Apalagi, anggota yang tergabung di dalamnya terdiri dari berbagai golongan. Karena itu, ketika golongan santri ingin mendirikan perkumpulan yang bergerak di bidang sosial keagamaan, anggota Suryo Sumirat yang bukan santri tidak merasa keberatan, bahkan menyetujuinya. Maka lahirlah Suryo Sumirat Afdelling Taswirul Afkar.

Mengenai permasalahan penelitian ini, sebenarnya sudah banyak peneliti terdahulu yang meneliti mengenai madrasah dan perkembangannya, misalnya: Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai karya Zamakhsyari Dhofier, Pesantren dalam Perubahan Sosial karya Manfred Ziemek dan Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen karya Karel A. Steenbrink serta banyak lagi karya-karya tentang madrasah dalam aspek yang luas dan jarang memfokuskan kajiannya pada madrasah tertentu. Kalaupun ada, mungkin yang dikaji adalah madrasah-madrasah yang sudah dikenal luas oleh publik seperti madrasah Salafiyah Tebuireng Jombang, Madrasah Adabiyah, Sumatra Tawalib. Peneliti sendiri memfokuskan pada perkembangan salah satu madrasah yang didirikan oleh ulama-ulama tradisionalis yang berada di Surabaya, dimana dalam perkembangannya ada semacam gejala anomalik dalam lembaga tersebut yakni relasi para elit madrasah tersebut.

SURABAYA SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN DAN PERGERAKAN

A. PERKEMBANGGAN PENDIDIKAN ISLAM DI SURABAYA

Sebelum tersentuh dengan pendidikan yang bercorak modern, bangsa Indonesia telah mengenal sistem pendidikan yang sifatnya tradisional. Sejak zaman Hindu pendidikan tradisional telah berkembang dengan baik di bumi Nusantara. Karya-karya tulis pada masa ini yang terkenal antara lain adalah Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa (1019), Bharata Yudha karya Mpu Sedah (1157), Negara Kertagama karya Mpu Prapanca (1331-1389), serta kitab Pararaton.[14]

Pendidikan pada masa ini umumnya masih menekankan pada masalah keagamaan, pemerintahan, setrategi perang, ilmu kekebalan dan latihan kemahiran menunggang kuda dan teknik memainkan senjata. Pendidikan dilakukan oleh para Brahmana dalam jumlah terbatas di sebuah padepokan, dan para siswanya tinggal serumah dengan gurunya. Selain proses belajar mengajar dilaksanakan di padepokan, para bangsawan, ksatria atau para pejabat kerajaan lainnya dapat meminta guru datang ke istana untuk mengajari putra-putri mereka.[15]

Ketika Islam masuk ke Indonesia, sistem pendidikan yang digunakan secara umum masih mengikuti pola sebelumnya. Proses belajar mengajar umumnya dilakukan di langgar dan pesantren.[16] Kenyataan bahwa Islam dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, khususnya penduduk Pulau Jawa, tidak bisa dilepaskan dari proses panjang Islamisasi yang dilalui, dimana pesantren secara intensif terlibat di dalamnya,[17] bahkan institusi ini menjadi salah satu media pengaruh Islam dalam pembinaan moral bangsa Indonesia.[18] Selama proses panjang Islamisasi tersebut, pesantren dengan catious policy telah melakukan akomodasi dan transformasi sosio-kultural terhadap pola kehidupan masyarakat setempat. Secara historis, pesantren dinilai tidak hanya mengemban misi dan mengandung nuansa keislaman, tetapi juga menjaga nuansa keaslian (indigenous) Indonesia karena lembaga sejenis telah berdiri sejak masa Hindu-Budha, sedangkan pesantren tinggal meneruskan dan mengislamkan saja.

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia kemudian searah dengan peta penyebaran agama Islam tersebut. Materi pelajaran masih sangat sederhana yaitu dengan mengucap kalimat syahadat, sebab barang siapa yang sudah bersyahadat berarti seseorang tersebut sudah menjadi Islam. Dari sinilah pendidikan Islam beranjak dari hal-hal yang paling mudah kemudian dengan cara berangsur-angsur dan sedikit demi sedikit diperkenalkan tentang substansi dari ajaran Islam yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada awal perkembangan agama Islam di Indonesia, pendidikan Islam dilaksanakan secara informal, seperti dikemukakan bahwa agama Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang muslim. Sambil berdagang mereka menyiarkan agama Islam, setiap ada kesempatan mereka memberikan pendidikan dan ajaran agama Islam berupa contoh dan suri teladan yang baik, sehingga dengan cepat masyarakat nusantara tertarik untuk memeluk agama Islam.

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia yang berkembang pada masa itu tidak bersifat sama dan seragam pelaksanaannya, tapi masih berdasarkan kedaerahan dan belum berpusat seperti masa sekarang. Sebab itu tiap-tiap daerah melancarkan pendidikan dan pengajaran Islam menurut daerahnya masing-masing. Pendidikan Islam di Jawa berlainan keadaannya dengan di Sumatera dan berlainan pula dengan di Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan lain-lain.[19] Perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsipil, dalam arti pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia masih menunjukkan kesamaan dalam beberapa hal yaitu antara lain dari aspek metode pengajaran dan kurikulum pendidikan.

Karena itu penulis sengaja untuk mengkategorikan perkembangan yang sama terhadap pendidikan Islam di Indonesia, dan pembahasan penulisan berikut ini juga tidak memberikan spesifikasi terhadap sejarah pendidikan Islam di tempat tertentu. Secara luas karakteristik pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan perkembangan yang hampir sama, khususnya pada awal abad XX. Sampai pertengahan akhir abad XIX, model pendidikan Islam secara garis besar terangkum dalam pendidikan surau/langgar dan pesantren.[20] Sistem pendidikan Islam ini disebut dengan pendidikan Islam tradisional atau klasik.

Perubahan baru terjadi menjelang awal abad XX, ketika muncul pembaharuan pendidikan Islam sebagai reaksi terhadap gejala pembaharuan Islam dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah kolonial dalam bidang pendidikan. Pembaharuan pendidikan Islam terealisasi dengan munculnya sistem madrasah. Masa awal pembaharuan tersebut di Surabaya ditandai dengan berdirinya al-Irsyad, Nahdlatul Wathan yang dipelopori oleh Wahab Hasbullah, Mas Mansur, Kiai Ridwan Abdullah, dan H. Abdul Kahar seorang saudagar asal Surabaya sebagai penyandang dananya.[21] Menjelang tahun 1919 madrasah yang sehaluan berdiri di daerah Ampel, dengan nama Taswirul Afkar yang tujuan utamanya adalah menyediakan tempat bagi anak–anak untuk mengaji dan belajar, yang nantinya ditujukan menjadi “sayap” untuk membela kepentingan kalangan Islam yang berpaham Ahlus Sunnah Wal Jam’ah.[22] Pembaharuan sistem pendidikan Islam terjadi secara signifikan kemudian seiring dengan berdirinya organisasi-organisasi yang berdasarkan gagasan pembaharuan Islam, seperti Muhammadiyah, Jamiat al-Khair, Persis dan lain sebagainya. Organisasi secara intensif melakukan pembaharuan pendidikan Islam, baik dalam bentuk sekolah, madrasah maupun pesantren.

Pembaharuan sistem pendidikan Islam tersebut tidak secara otomatis merubah sistem pendidikan Islam lama, yaitu Pesantren. Model pendidikan ini terus bertahan sebagai sistem pendidikan tradisional yang keberadaannya masih dapat dilihat sampai sekarang.

a. Pesantren: Model Pendidikan Tradisional

Pengertian pesantren dalam pembahasan ini mengacu pada sebuah pengertian, yaitu pesantren tradisional seperti definisi yang diberikan oleh Mastuhu.[23] “Pesantren adalah lembaga pendidikan trdisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari”. Lebih lanjut ia menjelaskan, pengertian “tradisional” disini menunjukkan bahwa lembaga ini sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu, sekitar 300-400 tehun yang lalu dan telah menjadi bagian yang mendalam dari sistem kehidupan sebagian besar umat Islam Indonesia, dan telah mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perjalanan hidup umat. Pengertian tradisional disini tidak berarti statis, tanpa mengalami perubahan dan perkembangan; tetapi mempunyai makna dinamis. Dengan kata lain, tradisional lebih merupakan lawan modern. Oleh Nurcholish Madjid, istilah ini diperhalus untuk tridak menyebutkan salafiyah, dengan istilah penganut sistem nilai ahl al-sunnah wa al-jama’ah.[24]

Definisi lain yang diberikan oleh Sudjoko Prasodjo:

Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara non klasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama abad pertengahan, dan para santri biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut”.[25]

Dengan demikian, dalam lembaga pendidikan Islam yang disebut pesantren sekurang-kurangnya ada unsur-unsur seperti kiai, masjid, sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, dan pondok atau asrama sebagai tempat tinggal para santri. Bahkan dalam Babad Tanah Jawa dikisahkan tentang Joko Tingkir yang berguru pada Ki Ageng Sela yang sebelumnya Ia terlebih dahulu berguru pada Sunanan Kali Jogo sebagai guru pertamanya,[26] dan selanjutnya Jaka Tingkir berguru pada Ki Ageng Banyubiru (saudara seperguruan ayahnya). Setelah itu, ia kembali ke Demak bersama ketiga murid yang lain, yaitu Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil.[27] Tentunya model pemondokan yang dipakai dimungkinkan masih cukup sederhana yakni antara guru dan murid bisa jadi tinggal dalam satu tempat mengingat jumlah santrinya tidak sebanyak seperti saat ini.

Pesantren bukanlah semacam sekolah atau madrasah walaupun dalam lingkungan pesantren belakangan ini telah banyak pula didirikan unit-unit pendidikan klasikal dan kursus-kursus. Berbeda dengan sekolah, pesantren mempunyai kepemimpinan, ciri-ciri khusus semacam kepribadian yang diwarnai oleh karakteristik pribadi kiai, unsur-unsur pimpinan pesantren; bahkan juga aliran keagamaan tertentu yang dianut. Pesanten bukan semata lembaga pendidikan melainkan juga sebagai lembaga kemasyarakatan. Ia memiliki pranata tersendiri yang memiliki hubungan fungsional dengan masyarakat dan hubungan tata nilai dengan kultur masyarakat tersebut, khususnya yang berada dalam lingkungan pengaruhnya.[28]

Sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren sangat berbeda dengan pendidikan madrasah atau model sekolah yang ada sekarang ini. Dalam pesantren, para siswa yang disebut santri belajar dan mengamalkan ajaran Islam selama 24 jam di dalam suatu tempat yang dinamakan pondok. Dengan bimbingan guru agama Islam yang disebut Ustadz atau Kyai, mereka berinteraksi langsung dalam belajar dan mengamalkan ajaran Islam. Interaksi yang dilakukan antara para santri dan gurunya bersifat kontinyu karena mereka hidup bersama dalam suatu tempat yang sama selama beberapa waktu lamanya.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indoneisa, diakui sebagai alat penting dalam proses transformasi nilai-nilai dan ajaran agama Islam di Indonesia. Peran ini tidak bisa dianggap remeh karena begitupun kondisi umat Islam di Indonesia selama ini seringkali berhubungan erat dengan keberadaan dan peran pesantren ditengah-tengah masyarakat.

Sebagai sistem pendidikan Islam, pesantren mempunyai corak sendiri terkait dengan sistem pendidikan Islam, yaitu menyangkut sistem, kurikulum dan metode pengajarannya.

Tujuan pendidikan pesantren diartikan sebagai setiap maksud dan cita-cita yang ingin dicapai, terlepas apakah cita-cita tersebut bersifat tertulis atau hanya disampaikan secara lisan. Terlalu sulit untuk dapat menemukan rumusan tujuan pendidikan pesantren secara tertulis yang dapat dijadikan acuan tujuan dari keberadaan tiap-tiap pesantren. Namun secara sederhana Ziemek mengatakan bahwa secara umum, tujuan pendidikan pesantren ini mengikuti dalil:

"Pendidikan dalam sebuah pesantren ditujukan untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin akhlak dan keagamaan. Diharapkan bahwa para santri akan pulang ke masyarakat mereka sendiri-sendiri untuk menjadi pemimpin yang tidak resmi atau kadang-kadang pemimpin resmi dari masyarakatnya".[29]

Rumusan tersebut terdapat titik singgung jika dibandingkan dengan ayat al-Quran 9:22, yang artinya adalah: "Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya supaya mereka dapat menjaga dirinya". Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren dalam merumuskan tujuan dan cita-cita tersebut selalu merujuk pada nilai-nilai yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah nabi, baik rumusan dalam bentuk tertulis maupun yang disampaikan secara lisan oleh Kyai.[30]

Aspek lain yang terdapat dalam sistem pendidikan pesantren adalah kurikulum. Kurikulum pesantren sebenarnya merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan pesantren dalam waktu dua puluh empat jam. Suasana pesantren yang mencerminkan kehidupan sederhana, disiplin, rasa sosial, mengatur hidup sendiri, ibadah dengan tertib dan sebagainya memberikan nilai tambah dalam keseluruhan proses belajar yang tidak biasa terdapat dalam model pendidikan lain di luar pesantren. Hal ini berarti bahwa belajar di pesantren tidak hanya sekedar mempelajari naskah-naskah klasik, namun suasana keagamaan dan kebersamaan dengan beberapa kegiatan tambahan ikut serta dalam menentukan pembentukan kepribadian santri.

Penerapan kurikulum antara satu pesantren dengan pesantren lain tidaklah sama persis, apalagi bila pembatasan arti kurikulum hanya sebagai bahan atau materi pelajaran yang diterapkan oleh pesantren. Namun secara umum, materi pelajaran yang disampaikan dalam pesantren antara lain adalah tentang masalah aqidah, syariah dan bahasa Arab. Didalamnya meliputi antara lain al-Quran dengan tajwid serta tafsirnya, aqoid dengan ilmu kalamnya, fiqh dengan ushl fiqhnya, hadits dengan musolah haditsnya dan bahasa arab dengan ilmu alatnya seperti nahwu, shorof, bayan, maani, badi’ dan arudl dan mantiq serta tasawuf.[31]

Kemudian dalam penyampaian kurikulum pengajaran, pesantren menerapkan metode pengajaran yang khas. Penyampaian materi pelajaran antara guru dengan murid adalah dengan metode pengajaran non klasikal yaitu metode pengajaran wetonan dan sorogan. Di beberapa daerah, metode ini diistilahkan dengan bendungan atau bandongan, di Sumatera digunakan istilah halaqoh. Dalam metode wetonan (halaqoh), terdapat seorang kyai membaca suatu kitab tertentu sedangkan santrinya juga membawa kitab yang sama. Para santri lalu mendengarkan dan menyimak bacaan kyai. Metode ini dapat dikatakan sebagai proses belajar mengaji secara kolektif. Sedangkan dalam metode sorogan, seorang santrinya dianggap cukup pandai untuk men-sorog-kan (mengajukan) sebuah kitab kepada kyai untuk dibaca dihadapannya, kesalahan dalam bacaan ini langsung dibanarkan oleh kyai. Metode ini dapat dikatakan sebagai proses belajar mengajar individu.[32]

Mengenai pendidikan model pesantren ini menurut Suwandi, di Surabaya pada sekitar abad XX terdapat kurang lebih sekitar seratus enam puluh dua (162) buah lembaga model ini.[33] Umumnya pendidikan pada masa itu masih bersifat sederhana sekali yakni para santrinya hanya diajari cara membaca al-Quran dan meyimak gurunya dalam membaca kitab-kitab yang bertuliskan huruf Arab. Dan komposisi santrinya adalah anak-anak antara usia 12 sampai 15 tahun.

Lembaga pendidikan Islam yang sejenis yang berkembang di Surabaya adalah lembaga pendidikan yang menampung kelompok santri dewasa. Mereka belajar membaca kitab di bawah bimbingan seorang Kiyai, kitab-kitab tersebut antara lain Kitab Tupah, Ukman, dan sebagainya. Kitab-kitab tersebut memuat hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan tafsir yang tidak terdapat di dalam Al-Quran,[34] diantara sekian banyak lembaga pendidikan tersebut dua diantaranya yaitu Pesantren Sawahan terdapat di kampung Sawah (terletak tak jauh dari kompleks makam Sunan Ampel) dimana di sana terdapat beberapa pesantren dan tempat-tempat pengajian, Pesantren Sidosermo, yaitu Pondok Pesantren Salafiyah “An-Najiyah”, yang mengajarkan ilmu Nahwu (tata bahasa Arab) dan Sharaf (perubahan bentuk dan kata dalam bahasa Arab).[35]

b. Madrasah: Model Baru Pendidikan Islam

Madrasah di Indonesia secara historis memiliki karakter yang sangat populis (merakyat), berbeda dengan madrasah pada masa klasik Islam. Sebagai lembaga pendidikan tinggi madrasah pada masa klasik Islam terlahir sebagai gejala urban atau kota. Madrasah pertama kali didirikan oleh Dinasti Samaniyah yakni Nizamiyah (204-395 H/819-1005 M) di Naisapur kota yang kemudian dikenal sebagai daerah kelahiran madrasah. Daerah Naisapur mencakup sebagian Iran, sebagian Afghanistan dan bekas Uni-Sovyet antara Laut Kaspia dan Laut Aral. Dengan inisiatif yang datang dari penguasa ketika itu, maka praktis madrasah tidak kesulitan menyerap hampir segenap unsur dan fasilitas modern, seperti bangunan yang permanen, kurikulum yang tertata rapi, pergantian jenjang pendidikan, dan tentu saja anggaran atau dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Hal ini berbeda dengan madrasah di Indonesia. Kebanyakan madrasah di Indonesia pada mulanya tumbuh dan berkembang atas inisiatif tokoh masyarakat yang peduli, terutama para ulama yang membawa gagasan pembaharuan pendidikan, setelah mereka kembali dari menuntut ilmu di Timur Tengah. Dana pembangunan dan pendidikannya pun berasal dari swadaya masyarakat. Karena inisiatif dan dananya didukung oleh masyarakat, maka masyarakat sendiri diuntungkan secara ekonomis, artinya mereka dapat memasukkan anak-anak mereka ke madrasah dengan biaya ringan.[36]

Menjelang abad XX dan awal abad ini telah terjadi perubahan baru dalam pendidikan Islam di Indonesia dari sistem pendidikan yang masih tradisonal menuju pada sistem lembaga pendidikan yang lebih moderen.

Periode pertama perubahan tersebut dikenal dengan istilah masa peralihan pendidikan Islam (tahun 1900-1908). Jika sebelum tahun 1900 lembaga-lembaga pendidikan Islam masih relatif sedikit dan berlangsung secara sederhana, lain halnya ketika pada masa peralihan dimana telah banyak berdiri tempat-tempat pendidikan Islam yang lebih baru dibanding pendidikan Islam sebelum abad XX. Di Sumatera misalnya, dengan berdirinya surau di Sungayang Batu-Sangkar oleh H.M. Thaib Umar, Surau Parabek Bukit Tinggi oleh H. Ibrahim Parabek dan di Jawa dengan berdirinya Pesantren Tebuireng, namun sistem madrasah belum dikenal.[37]

Terjadinya perubahan baru pada sistem pendidikan Islam tersebut seringkali dikatakan sebagai akibat dari mulai masuknya gagasan pembaharuan Islam. Periode peralihan ini dipelopori oleh Syekh Khatib Minangkabau dan kawan-kawannya yang mengajar di Mekkah. Murid-muridnya kemudian meneruskan gagasan tersebut, seperti H. Abdul Karim Amrullah mengajar di surau Jembatan Besi Padang Panjang, K.H. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), K.H. Adnan di Solo dan K.H. Hasyim Asy'ari (pendiri pesantren Tebuireng dan NU).

B. PENDIDIKAN MODEL BARAT DI SURABAYA

Perkembanggan pendidikan di Hindia-Belanda pada awal abad XX tidak terlepas dari proses perkembangan sebelumnya. Pendirian lembaga pendidikan mulai ada sejak pemerintahan Gubernur Jendral Deandels (1808-1811). Pemerintah Deandels di Indonesia membawa perubahan besar khususnya di bidang pendidikan, hakekatnya penyelenggaraan pendidikan itu merupakan usaha untuk mendemoralisasikan pemuda-pemuda Indonesia. Kalau pada masa pemerintahan Deandels perhatian pengajaran hanya untuk rakyat saja, maka pada pemerintahan Raffles perkembangan pengetahuan mendapat perhatian sepenuhnya.

Setelah Raffles (Inggris) menyerahkan Hindia-Belanda pada tahun 1816 kepada Belanda, mulailah pemerintah kolonial Belanda menaruh perhatian pada masalah perluasan pengajaran. Dalam usaha perluasan pengajaran ini, pemerintah Belanda menunjuk C.G.C. Reinwardt untuk menjalankan tugas tersebut. Usaha Reinwardt yang pertama adalah menyiapkan perangkat undang-undang tentang pengajaran yang menurutnya merupakan dasar bagi pendirian sekolah-sekolah di Hindia-Belanda.[38] Pada tahun 1818 keluarlah Peraturan Pemerintah (PP) yang berisi tentang peraturan umum bagi persekolahan dan sekolah rendah,[39] dimana PP tersebut menghasilkan beberapa ketentuan mengenai pengawasan dan penyelenggaraan pendidikan rendah bagi bangsa Belanda. Dalam PP itu antara lain disebutkan mata pelajaran yang perlu disampaikan yaitu, mata pelajaran membaca, menulis, berhitung, bahasa Belanda, sejarah dan ilmu bumi.[40]

Di kota Surabaya, lembaga pendidikan barat tertua dan juga sekaligus merupakan cikal bakal lembaga pendidikan di kota ini adalah sekolah milik C.C. Warner (1818). Lembaga ini oleh Warner lebih dipergunakan khusus untuk menampung anak-anak dalam kalangan ekonomi kurang mampu.[41] Namun dalam perkembangannya sekolah ini bayak ditinggal oleh muridnya dan pada tahun 1862 sekolah ini tutup setelah pemiliknya wafat.

Seiring dengan kebutuhan akan tenaga kerja sebagai dampak diberlakukannya kebijakan culture stelsel, sehinnga kebutuhan akan sekolah kian dirasakan. Pada tahun 1831 di kota Surabaya sudah terdapat tiga buah sekolah yaitu sebuah sekolah dasar negeri dengan dua orang guru dan delapan puluh enam siswa, sebuah sekolah untuk penduduk miskin dengan empat puluh dua siswa yang dikelola oleh yayasan protestan dari dana almarhum F.J. Mader, dan sebuah sekolah swasta yang kurang berkembang. Melalui surat keputusan No. 37 tanggal 2 September 1849 sekolah negeri kedua didirikan di Surabaya. Pada tahun 1856 didirikan lagi sekolah negeri ketiga yang dibangun menyatu dengan sekolah negeri sebelumnya.[42] Sampai akhir abad ke XIX sebenarnya kegiatan pendidikan lebih diperioritaskan bagi orang-orang Eropa. Baru setelah dikeluarkannya Staatsblad No. 125 pendidikan dapat diselenggarakan bagi oran Eropa dan Bumiputra.

Sejak dikumandangkannya Etische Politiek pada tahun 1904, pendidikan di Hindia-Belanda mengalami kemajuan yang pesat terutama pendidikan dasar dan menengah. Banyak sekolah-sekolah yang didirikan utamanya di kota-kota besar seperti Surabaya, sekolah-sekolah itu meliputi Volks School (Sekolah Desa) dengan lama belajar tiga tahun, Vervolks School (Sekolah Rendah enam tahun). Dengan melalui Schakel School selama dua tahun, lulusan Vervolks School dapat melanjutkan ke Inheems MULO selama tiga tahun.

Sebagian besar sekolah dasar swasta baik yang dikelolah oleh lembaga agama maupun netral dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan dasar. Kebanyakan sekolah ini dibuka pada saat peraturan subsidi sangat memungkinkan. Lembaga pendidikan ini pengelolaannya lebih baik dan menempati bangunnan yang lebih indah dari pada sekolah negeri. Sekolah Bruder dan Suster milik Katholik selain berada di kota hilir juga di Kampung Baru di Coen Boulevard (sekarang jalan Dr. Sutomo) terdapat bangunan yang dipergunakan untuk sekolah dasar, HBS-5 wanita, HBS-3, sekolah pendidikan guru wanita dan sekolah taman kanak-kanak.[43]

Pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak Kristen Eropa terdapat di Jl. Van Riebeck (sekarang Jl. W.R. Supratman) adalah sekolah Nassau. Pada tahun 1860 terdapat Katholike MULO St. Aloyssius, khususnya untuk mendidik calon biarawati. Untuk MULO Kristen dibangun di gedung yang indah di samping kantor pusat Aniem di jalan Embong Wungu. Sekolah Dasar Eropa (ELS) yang dimiliki ada dua buah yakni satu di Tegalsari dan Ambengan. Kemudian di jalan Speelman (Darmo) lembaga Kristen mengadakan Taman Kanak-Kanak dan sebuah sekolah dasar serta sekolah pendidikan bagi calon guru wanita.

Dengan demikian yang di atas adalah sekolah-sekolah swasta yang murni didirikan oleh pihak misionaris agama bukan MULO yang pedidikannya berorientasi Barat. Di Surabaya sekolah MULO baru dibuka tahun 1920/1921 dengan lokasi di Praban (sekarang SMP 3 Surabaya).

Pada tahun 1912 sekolah kejuruan Koningin Emma School (KES) didirikan di kampung Sawahan. Sebelumnya pada tahun 1909 telah dibuka sekolah dasar teknik yaitu sekolah dasar pertukangan bagi orang pribumi. Di sekolah ini kurikulumnya kerajinan kayu dan besi selain teknik mesin.[44] Ada juga Middele Technische School yang terletak di Paris Hendriklaan (sekarang jalan Patua) dibangun pada tahun 1919.[45] Bagi kota Surabaya yang merupakan kota industri keberadaan lembaga semacam ini sangat dibutuhkan.

C. SURABAYA SEBAGAI PUSAT PERGERAKAN PEMUDA

Pada awal abad XX ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda menerapkan kebijakan poliik etis di kota-kota besar khususnya, Surabaya mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Kota Surabaya sebagai pusat kegiatan transaksi perdagangan, pusat pendidikan, pusat kekuatan armada Belanda, juga membawa pengaruh yang sangat besar sekalipada pertumbuhan pergerkan nasional kita.

Merupakan hasil dari politik etis ini maka golongan cerdik pandai di Surabaya semakin berkembang pula. Golongan cerdik pandai ini merupakan lapisan masyarakat yang sadar akan dirinya dan menyadari keadaan yang terbelakang dari masyarakatnya. Lapisan intelektual ini, setelah tingkat kesadarannya memadai, kemudian mulai bangkit menjadi kekuatan sosial baru, yang berjuang untuk memperbaiki nasib dari bagsanya. Gerakan yang dilakukan oleh para cendikawan ini kemudian disebut pergerakan nasional. Merekalah yang merupakan pendukung gerakan nasional yang paling aktif pada tahap permulaannya.

Pada mulanya, pemerintah kolonial memandang pendidikan hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial sendiri. Namun, seiring dengan bejalannya waktu kaum terdidik atau kaum intelektual ini merupakan senjata makan tuan karena dari kaum inilah gerakan kebangkitan nasional lahir di Indonesia.

Dari sektor pendidikan muncul kelas baru golongan berpendidikan, yang meskipun sebagian masuk dalam birokrasi dan karena itu menjadi priyayi, tetapi mereka menunjukkan semangat baru sebagai sebuah kelas yang mencari tempat dalam masyarakat. Pertemuan antara golongan kelas menengah lama pribumi, golongan terpelajar, dan golongan pekerja di kota-kota menjadi tumpuan bagi timbulnya gerakan nasional. Dapat dikatakan bahwa pergerakan nasional adalah hasil budaya kota itu, yaitu ketika kelas-kelas baru memerlukan ideologi baru yang membenarkan kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat tradisional dan kolonial.

Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda mempunyai tujuan memenuhi tenaga buruh untuk kepentingan kaum modal belanda. Ada yang sebagian dilatih dan didik untuk menjadi tenaga administrasi, tenaga teknik, tenaga perrtanian dan yang lain-lainnya yang diangkat sebagai pekerja pekerja kelas dua atau tiga.[46] Akan tetapi dalam prakteknya ada tujuan lain yang tidak diharapkan dari pendidikan model barat yaitu munculnya kaum elite intelektual. Dari bangku sekolah itu mereka mendapatkan berbagai pengetahuan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia dan mengenai perjuangan suatu bangsa dalam proses untuk mendapatkan kemerdekaan. Kaum intelektual ini kemudian membandingkan situasi di Hindia-Belanda yang serba terbelakang dan tertinggal dengan kemajuan dunia barat,[47] yang kelak akan melahirkan kaum nasionalis indonesia.

Kota Surabaya peranannya sangat menentukan terhadap kebangkitan nasional. Pelajar-pelajar dari berbagai macam suku bangsa menuntut ilmu di kota ini. Akibatnya perasaan senasib sependirian cepat berkembang di kalangan mereka dan pada akhirnya tumbuh perasaan sebagai satu bangsa. Pergaulan antar pelajar dari berbagai suku bangsa tersebut telah memunculkan berbagai perubahan. Salah satunya dengan munculnya organisasi kedaerahan yang menunjukkan bahwa suku bangsa itu mencoba mencari identitasnya sendiri di tengah-tengah masyarakat kota.[48] Dikarenakan faktor inilah banyak bermunculan organisasi kedaerahan yang pada awalnya hanya dijadikan tempat untuk diskusi dan menyatukan pikiran atau gagasan antar anggota dalam membicarakan serta memecahkan persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Sejak didirikannya organisasi Budi Utomo (BU) pada tahun 1908 sebagai organisasi nasional pertama dan merupakan pelopor bagi gerakan kabangsaan di indonesia, menyusul kemudian pembentukan cabang-cabangnya di beberapa kota di Jawa antara lain di Surabaya. Setahun kemudian muncul organisasi yang bercorak Islam yaitu Sarekat Dagang Islam (SDI) yang semula berkedudukan di Surakarta di bawah pimpinan H. Samanhudi. Namun, pada tahun 1912 namanya diubah menjadi Sarekat Islam (SI) yang berpusat di Surabaya dibawah pimpinan H.O.S. Cokroaminoto. Di samping ada organisasi dengan dasar idiologi budaya Jawa dan Islam maka juga ada organisasi dengan dasar Marxisme yang dibawa Sneevliet yang bernama Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV) dengan pusatnya di Semarang.

Situasi dan kondisi pergerakan di Surabaya menjadi tempat bermunculan organisasi politik tetepi juga ada yang berorientasi pada bidang pendidikan seperti Studie Club. Pendirian Studie Club dilakukan oleh Dr. Soetomo dengan nama Indonesiche Studie Club (ISC) pada tanggal 11Juli 1924. Tujuan Stude Club ini adalah membangun kaum terpelajar supaya mempunyai kewajiban terhadap masyarakat dan memperdalam pengetahuannya tentang politik serta mengajak mereka melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi hal-hal yang berhubungan dengan masalah nasional dan sosial. [49]

Disamping sebagai pusat pergerakan partai-partai politik, Surabaya juga menjadi pusat organisasi pergerakan nasional lainnya seperti pergerakan pemuda, pergerakan wanita, pergerakan buruh dan lain-lain. Gambaran sepintas tentang pergerakan nasional di Surabaya itu maka dapat diperkirakan bahwa kegiatan kaum pergerakan sedikit banyak juga mempengaruhi para generasi muda terutama yang terlibat dalam perkumpulan Taswirul Afkar Surabaya. Menginggat keterlibatan dari kaum elitnya yang terlibat dalam berbagai organisasi yang ada di Surabaya pada saat itu.

GOLONGAN SANTRI DAN GOLONGAN NASIONALIS

DI SURABAYA

Sebelum membahas pengertian santri dan nasionalis sebagai golongan sosio-religius, hendaknya kita lebih dahulu memperhatikan hubungan yang lebih mendasar antara agama dan masyarakat. Sudah diterima oleh umum bahwa setiap masyarakat terbentuk dari sejumlah satuan yang lebih kecil dan mencakup lebih banyak hal. Ada beberapa diantara satuan-satuan tersebut yang terbentuk dari para anggota yang berkerabat satu dengan yang lain, apakah karena darah atau karena perkawinan. Sebenarnya banyak faktor yang sangat menentukan hubungan antara anggota-anggota sebuah keluarga, marga atau suku. Berbagai kegiatan diantara para anggota itu dapat menambah kekuatan dan keterpaduan satuan-satuan masyarakat itu. Beberapa macam kegiatan dan kepentingan bersama tentu dapat lebih erat memadukan para anggota satu kelompok. Diantara ikatan yang akan menambah keterpaduan sosial bagi satu kelompok adalah agama.[50]

Keberadaan satuan atau golongan sosio-religius, seperti santri atau nasionalis, disebabkan dan didasarkan pada sikap religius para anggotanya. Keterpaduan golongan ini ditambah dan diperkuat oleh pengalaman religius yang mendorong himpunan itu. Dalam hal ini satu sikap golongan yang diungkapkan dalam sebuah satuan sosial ditentukan oleh dua faktor; pertama, peranan tradisi yang berubah dan berkembang sesuai dengan zaman; kedua, penghayatan sesuatu yang suci sebagai dasar untuk sikap religius, apakah secara perorangan atau secara bersama.[51]

Bukan mustahil bahwa suatu suku, seperti suku Jawa, terbagi dalam beberapa golongan dengan upacara agama yang berbeda. Dimana pembagian tersebut memperlihatkan asas yang berbeda serta kesertaan religius kepada semacam kepemimpinan yang berlainan, terbuktilah keberadaan satu tipe golongan sosio-religius tertentu.[52] Dalam pengelompokan ini, golongan santri dan nasionalis akan dibahas dalam bab ini.

A. SANTRI

Istilah santri yang mula-mula dan biasanya memang dipakai untuk menyebut murid yang mengikuti pendidikan Islam, merupakan perubahan bentuk terhadap kata India shastri, yang berarti orang-orang yang tahu kitab-kitab suci (Hindu),[53] seorang ulama. Adapun kata shastri diturunkan dari kata shastra yang berarti kitab suci, atau karya keagamaan atau ilmiah[54]. Prof. A.H. John berpendapat bahwa istilah santi berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji. C.C Berg berpendapat bahwa istilah santri berasal dari istilah shastri (bahasa India) yang berarti orang yang tahu buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Ini didasarkan pada kata sasthra, berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku tentang ilmu pengetahuan.[55] Namun Martin van Bruinesen memberi catatan bahwa banyaknya penyebutan pesantren pada masa awal sebetulnya hanya merupakan dari pengamatan akhir abad XIX. Dalam hubungan ini, kata Jawa pesantren, yang diturunkan dari kata santri dengan dibubuhi awalan pe- dan akhiran -an, berarti pusat pendidikan Islam tradisional atau sebuah pondok untuk para siswa muslim sebagai model sekolah agama Islam di Jawa. Guru pesantren disebut kiyai, yaitu orang tua terhormat atau guru agama yang mandiri dan berwibawa.

Satu istilah lain untuk santri sebagaimana lazimnya digunakan oleh orang Jawa ialah kata putihan, yang diturunkan dari pangkal kata putih dengan akhiran–an. Istilah ini agaknya dipakai karena pakaian putih yang mereka kenakan waktu sholat. Para putihan biasanya memakai kopiyah terbuat dari beludru hitam berupa fez, sehelai kemeja putih dan sarung (terutama bila mereka ikut bersholat dalam masjid). Setelah mereka naik haji ke Mekah, dan setelah menjadi kaji (haji), mereka tukarkan kopyah tadi dengan peci katun putih atau kopyah kaji.

Tidak bisa dipungkiri bahwa penyebutan santri sebagai suatu unit analisis sosial sangat dipengaruhi oleh publikasi penelitian Clifford Geertz tentang komunitas Islam di suatu kota yang ia sebut dengan Mojokuto. Publikasi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan titel Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa,[56] dari judul aslinya The Religion of Java. Riset yang dilakukan selama enam tahun (1953-1959) di kota Pare Kediri ini memang tergolong paling awal dalam membuat klasifikasi santri sebagai suatu unit sosio-kultural yang tumbuh di tengah masyarakat Jawa. Setelah Geertz peneliti-peneliti lain banyak yang mengikuti jejak Geertz menjadi “santri” sebagai suatu unit analisis tersendiri di tengah masyarakat Muslim.

Sebelumnya, istilah santri ini lebih populer disematkan kepada para pelajar Muslim yang menempuh pendidikan di pesantren. Di pesantren mereka secara khusus ditempa untuk menjadi ahli-ahli agama. Saat mereka berhasil menyelesaikan pendidikannya dan mendirikan kembali pesantren atau mengajarkannya kembali kepada masyarakat luas, sebutan untuk mereka berubah menjadi “kyai”.[57] Alhasil istilah santri pada mulanya digunakan untuk membedakannya dengan kyai di suatu pesantren atau pusat pengajaran agama tradisional masyarakat Jawa.

Istilah santri kemudian oleh Geertz digunakan untuk menamai suatu kategori sosio-kultural dalam masyarakat muslim. Ia kemudian menyandingkannya dengan kategori lain, yaitu abangan dan priyayi. Sosiolog Indonesia seperti Harsya W. Bachtiar dan Parsudi Suparlan sejak awal sudah mengkritik kategorisasi yang dilakukan Geertz, terutama membedakan antara abangan dengan priyayi dan santri dengan priyayi berdasarkan kategori keagamaan. Kategorisasi ini tidak tepat mengingat kelompok priyayi bukanlah kategori kelompok berdasarkan kriteria keagamaan. Priyayi adalah kategori sosial yang didasarkan pada garis keturunan. Menyandingkannya dengan abangan dan santri dalam satu garis kategoris tidak pada tempatnya.[58]

Walapun secara analisis kategorisasi yang dilakukan Geertz memiliki kelemahan mendasar, namun peristilahannya untuk kelompok santri yang disandingkan dengan kelompok abangan masih banyak dijadikan basis kategoris untuk memotret perilaku umat Islam, baik secara sosiologis, politis, maupun antropologis. Siapa yang disebut santri oleh Geertz? Berikut sedikit dipaparkan kategori Geertz tentang kelompok santri ini dengan membedakannya dari kelompok abangan.

Menurut Geertz ada dua perbedaan pokok kelompok santri dengan kelompok abangan; pertama berkenaan dengan doktrin pokok Islam (Al-Quran dan hadis) dan kedua berkenaan dengan persepsi tentang organisasi sosial (dalam konteks apa mereka menempatkan diri). Dalam hal pertama, bagi kelompok santri doktrin ajaran Islam adalah pegangan pokok yang harus mereka jalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sementara itu, kelompok abangan tidak terlalu mempedulikan doktrin agama. Perhatian mereka bukan pada doktrin melainkan pada adat kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, mereka akan sangat memperhatikan upacara-upacara seperti slametan untuk memperingati momen-momen khusus seperti kematian dan sebagainya tanpa mempedulikan apakah itu merupakan bagian dari (atau sekurang-kurangnya dibenarkan oleh) doktrin ajaran Islam. Bagi kelompok santri, ritual apapun yang mereka kerjaan harus memiliki presedennya di dalam doktrin ajaran Islam. Bila tidak, mereka akan menganggapnya sebagai perbuatan menyimpang (bid’ah).

Mengenai persepsi tentang organisasi sosial, bagi kelompok abangan yang menjadi pusat dalam kehidupan mereka pertama kali adalah keluarganya kemudian meluas kepada masyarakat. Jadi, mereka memposisikan diri mereka sebagai bagian dari “keluarga” yang mewariskan tradisi secara turun-temurun. Keberadaan masyarakat hanyalah penjumlahan dari keluarga-keluarga. Oleh sebab itu, penghormatan mereka terhadap leluhur begitu tinggi. Sementara itu, bagi kelompok santri organisasi sosial yang mereka persepsikan bukan diasaskan pada ikatan “keluarga,” melainkan pada ikatan “iman” yang membentuk suatu perkauman (Islam). Sebagai individu muslim, ia merupakan bagian dari umat Islam di mana pun mereka berada. Ikatan ini lebih penting dari pada ikatan pada keluarga atau leluhur. Sentimen inilah yang melahirkan solidaritas khas atas dasar “iman”.[59]

Secara lebih singkat dapat diambil kesimpulan bahwa kelompok santri adalah mereka yang menjalankan ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin Islam secara lebih ketat dan taat. Sementara itu, kelompok abangan tidak terlalu mempedulikan masalah-masalah doktrinal di dalam Islam, sekalipun mereka secara nominal muslim, dan mereka lebih berorientasi pada tradisi. Pada Pemilu 1955, secara kasar dapat dilihat bahwa kelompok santri inilah yang menjadi pendukung setia partai-partai Islam seperti Masyumi dan NU. Sementara kelompok abangan berkembang menjadi pendukung berbagai partai yang berhaluan nasionalis, bahkan komunis.

a. Lahirnya Rasa Nasionalisme Kaum Santri di Surabaya

Kebijakan politik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial terhadap umat Islam diarahkan untuk memperkuat hegemoni kolonial. Kelestarian penjajahan, betapapun merupakan impian politik pemerintah kolonial di Indonesia. Sejalan dengan pola ini, maka kebijaksanaan di bidang pendidikan menempatkan Islam sebagai saingan yang harus dihadapi. Pendidikan modern Barat[60] diformulasikan sebagai faktor yang akan menghancurkan kekuatan Islam di Indonesia.[61]

Berbagai kebijakan kolonial terhadap umat Islam sebelumnya bersifat berlebihan dan cenderung belum mempunyai kebijakan yang pasti, Hal itu karena kurangnya pengetahuan yang tepat mengenai Islam, sehingga pada mulanya pemerintah kolonial tidak berani mencampuri urusan agama ini secara langsung. Sikap mereka terhadap Islam merupakan kombinasi kontradiktif antara rasa takut dan harapan yang berlebihan. Disatu sisi pemerintah kolonial sangat khawatir terhadap timbulnya pemberontakan orang-orang Islam fanatik, sementara disisi lain mereka sangat optimis bahwa keberhasilan Kristenisasi akan segera menyelesaikan semua persoalan.[62]

Untuk itu maka berbagai kebijakan pemerintah kolonial terhadap umat Islam khususnya dalam bidang pendidikan Islam cenderung diskriminatif dan didasari oleh ketakutan yang berlebihan terhadap ancaman kekuatan Islam. Hal itu sebenarnya dimaksudkan untuk membatasi gerak pendidikan Islam tersebut agar sejalan dengan kepentingan mereka sendiri terhadap kelestarian penjajahan di Indonesia. Mereka melihat Islam sebagai kekuatan dari bawah yang sewaktu-waktu bisa mengancam eksistensi mereka di Indonesia. Islam seringkali menjadi motivator terhadap gerak pribumi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintahan kolonial Belanda Kajian-kajian historis menunjukkan bahwa sampai akhir abad XIX, pendidikan Islam dalam bentuk surau atau langgar dan pesantren masih menjadi lembaga pendidikan yang dominan dalam sistem pendidikan pribumi. Perkembangan pendidikan Islam mulai mengalami pergeseran sebagai reaksi internal terhadap kebijakan kolonial Belanda dalam bidang pendidikan.

Sekitar tahun 1865, masyarakat pribumi khususnya di Jawa disediakan model pendidikan yang dirancang berdasarkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan ini pada awalnya untuk mempersiapkan kalangan pribumi untuk menjadi pegawai gubernemen pada pemerintahan kolonial di Indonesia. Pola pendidikan yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda untuk kepentingan ini sama sekali bukan merupakan suatu penyesuaian terhadap sistem pendidikan Islam pada masa itu, melainkan lebih menyerupai sekolah-sekolah yang berkembang di wilayah Minahasa dan Maluku.[63] Pemerintah kolonial memulai mendirikan sekolah-sekolah khusus pribumi yang modelnya berlainan dengan sistem pendidikan Islam yang selama ini telah berkembang lama di Indonesia.

Pemerintah kolonial Belanda berpandangan bahwa sistem pendidikan Islam yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia dinilai kurang baik dan tidak menguntungkan terhadap kepentingan politik mereka. Pandangan tersebut didasari persepsi bahwa sistem pendidikan Islam tersebut akan merangsang semangat perlawanan rakyat pribumi yang telah kuat jiwa keislamannya terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Pembentukan sistem pendidikan umum akhirnya terealisasi antara lain dengan berdirinya Sekolah Desa, sebuah lembaga pendidikan sederhana yang membuka jalan kearah terwujudnya pendidikan umum. Disamping itu pemerintah kemudian juga melibatkan sekolah-sekolah zending yang secara sosio-kultural dapat dengan mudah beradaptasi dengan gagasan pemeritah koloial tersebut. Sedangkan sekolah-sekolah Islam semakin mengambil jarak dengan sistem pendidikan umum tersebut dan tetap berpegang pada tradisinya sendiri. Pendidikan Islam mulai mengembangkan satu model pendidikan sendiri dan terpisah dari sistem pendidikan Belanda.[64]

Usaha pemerintah Hindia–Belanda tersebut mengalami kesulitan besar karena sekolah–sekolah itu ternyata hanya dinikmati oleh lapisan tipis kalangan atas. Di samping itu, ada keberatan dilingkungan beberapa pemimpin Islam yang tidak setuju diadakannya sekolah bagi wanita.[65] Begitu juga pernyataan dari beberapa ulama Indonesia yang menyatakan bahwa memasuki sekolah–sekolah pemerintah Belanda adalah haram atau sekurang–kurangnya menyalahi ajaran Islam, sehingga sanggat berpengaruh terhadap cara pandang kaum santri di Indonesia.

Adanya beberapa keberatan dari sebagian besar elit santri itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya setigma yang memandang bahwa pemerintah Hindia–Belanda identik dengan kekristenan. Pendidikan yang didirikan pemerintah–bagi kalangan Muslim-dianggap sebagai bagian kristenisasi. Kedua, didasarkan pada fenomena yang ditmbulkan oleh usaha pemerintah Hindia–Belanda untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh Islam melalui pendidikan yang bersifat sekuler karena pendidikan agama tidak termasuk bagian dari pendidikan yang didirikan pemerintah tersebut. Ketiga, adanya diskriminasi dalam memperoleh pendidikan dimana pendidikan yang didirikan Belanda hanya ditujkan mendidik anak-anak priyayi. Keempat, tujuan pendidikan pemerintah Hindia Belanda tersebut hanya untuk menghasilkan juru tulis tingkat rendah dan pemegang buku serta para pegawai yang dapat membantu majikan-majikan Belanda dalam tugas mereka di bidang perdagangan, teknik, dan administrasi.[66]

Oleh karena itu menjelang awal abad XX di Hindia Belanda mulai bermunculan lembaga-lembaga pendidikan Islam, yang notabenenya sebagai wujud rasa nasionalisme dari kaum santri, tak luput juga kota Surabaya yang pada saat itu merupakan salah satu kota yang penting di Hinda Belanda. Mengenai hal ini terdapat beberapa hal yang melatar belakangi tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan ini.

Pertama, Keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat dari penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Hal ini di tandai dengan munculnya Budi Utomo pada tahun 1908, gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan "Kebangkitan Nasional". Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawaban atas brbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini pada saat itu maka bermunculan pula gerkan kebangkitan kembali agama yang menampakkan diri dalam bentuk sekolah-sekolah dan perkumpulan tarekat di banyak tempat di seluruh Jawa dan luar Jawa,[67] tak luput juga kota Surabaya yang pada saat itu merupakan pusat dari pergerakan di Hindia Belanda.

Kedua, bagi Negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, abad ke XX dapat dikatakan sebagai Abad Nasionalisme, artinya sejak awal sampai penutupan abad ini timbul kesadaran berbangsa.[68] Dalam kurun waktu ini, dalam sejarahya, telah terjadi pertumbuhan kesadaran berbangsa serta gerakan nasionalis di beberapa Negara untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsanya masing-masing.[69] Peta pemikiran dan pergerakan nasionalisme maupun Islam bisa dilihat dari kebangkitan nasionalisme dan Islam di Indonesia pada awal abad XX ini. Bangkitnya pergerakan di Indonesia ditandai dengan perubahan kesadaran politik berbangsa. Di era mulai bangkitnya perjuangan dan pergerakan modern tersebut, Surabaya telah menyaksikan tumbuhnya pemikiran politik yang penuh gairah, semangat dan elan pergerakan,[70] dengan adanya SI dibwah kepemimpinan H.O.S. Cokroamonoto dan kelompok diskusi (Taswirul Afkar) yang dipelopori oleh Wahab Chasbullah dan Mas Mansur, yang nantinya dari sana timbul sebuah gagasan untuk mendirikan madrasah (Nadlatul Wathan) yang salah satunya ditujukan untuk menanamkan rasa nasionalisme. Tema tersebut tidak dapat dipisahkan dari situasi umum dunia Islam yang pada abad ke XIX dank e XX memang berada dalam kekuasaan bangsa-bangsa Eropa.

Ketiga, kesadaran dan bangkitnya rasa nasionalisme pada golongan santri di Surabaya (Indonesia) juga dipengaruhi oleh gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah.

Seperti yang dikatakan oleh Lathorp Stoddard, jika di masa lalu semangat nasionalisme bangsa Indonesia masih tertidur nyenyak, maka dengan berdirinya SI dengan tokoh utamanya H.O.S Tjokroaminoto, jiwa nasionalisme mulai berkobar-kobar. Di mana-mana tumbuh berbagai organisasi kebangsaan maupun keagamaan yang maksud dan tujuannya untuk melepaskan belenggu penjajah yang telah berhasil mencengkram tanah Indonesia selama hampir tiga setengah abad lamanya.^{^[71]}

b. Afiliasi Politik Kaum Santri

Tumbuhnya semangat nasionalisme dan pembaruan Islam dan dunia Islam juga telah menyadarkan kaum santri akan pentingnya organisasi politik. Salah satu organisasi politik modern yang muncul ketika itu adalah Sarekat Islam (SI). SI merupakan metamorphosis dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan di Surakarta (Solo) pada 1911 oleh seorang pedagang Muslim, Haji Samanhudi. Perubahan nama dari SDI ke SI menjadikan organisasi ini mempunyai prubahan orientasi: dari komersial ke politik. Organisasi ini muncul paling tidak disebabkan oleh dua hal. Pertama, daya dorong ekonomi di balik kegiatan-kegiatan organisasi ini yang berasal dari persaingan perdagangan dengan orang-orang China yang tidak terkekang oleh kontrol-kontol yang tidak dibatasi oleh pemerintah kolonial. Kedua, aktifitas-aktifitas keagamaan dalam organisasi ini, sebagian telah dipacu oleh kegiatan-kegiatan misionaris Kristen yang semakin meningkat sejak tahun 1910.[72]

Pada tahun-tahun pertama perkembangannya, SI menempatkan dirinya pada posisi “tengah”, yaitu dengan menampilkan diri secara penuh kepada rakyat Indonesia.[73] Dengan posisi semacam itu, SI mendapat dukungan dan simpati dari semua kelas, baik di kota maupun di desa. Para pedagang dari kalangan santri, para buruh di kota-kota, kiai dan ulama, bahkan juga kalangan priyayi-tetapi di atas segala-galanya para petani-bergabung ke dalam gerakan politik berbasis massa ini. Beberapa aspek perjuangan terkumpul menjadi satu di dalam tubuh SI sehingga ada yang menamakan bahwa SI merupakan “gerakan-nasionalis-demokratis-ekonomis”.[74]

Dalam waktu kurang dari satu dasawarsa, SI berkembang dari basis Jawa Tengah menjadi gerakan masa majemuk. Keberhasilan SI kala itu adalah kemampuannya dalam mengakumulasi massa dalam jumlah yang besar, memberikan pendidikan politik rakyat serta memberikan jawaban terhadap mitos Ratu Adil yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Di dalam tubuh SI, terkumpul tiga aliran: Islam fanatik, Islam demokratis, Islam militant. Selama beberapa tahun, SI brfungsi sebagai barometer yang mencatat ketidak puasan yang kian memuncak yang terdapat dikalangan penduduk pedesaan pulau Jawa sebagai perubahan ekonomi dan politik. Isu agama (Islam) yang melekat dalam dalam diri SI merupakan salah satu faktor besarnya jumlah anggota organisasi ini.[75]

Pada sekitar tahun 1914 seorang pemuda Wahab Chasbullah sekembali menuntut ilmu di Mekah, ia mulai berkecimpung dalam tubuh SI di Surabaya. Memang sebelumnya ia adalah pengurus SI cabang Mekah bahkan, sebenarnya Dialah pengagas berdirinya cabang SI di Mekah. Pada awal-awal berdirinya, SI merupakan satu-satunya organisai politik myang berbasis Islam di Indonesia. Maka tidak heran jika kemudian banyak dari kaum santri dalam afiliasi politiknya cenderung ke organisasi ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yakni, pertama, kuatnya penetrasi dari pemerintah Hindia Belanda terhadap umat Islam teutama setelah terjadinya pemberontakan di berbagai daerah yang di pelopori oleh tokoh Islam setempat dan hal ini diikuti dengan kegiatan misionaris yang begitu gencarnya sejak tahun 1910. Sehingga rasanya perlu bagi golongan santri untuk bergabung kedalam SI guna mengcounter gerakan tersebut. Kedua, SI kalau bisa dikatakan merupakan satu-satunya organisasi yang bergerak di bidang politik pada saat itu, sehingga rasaanya tidak heran jika SI dijadikan sebagai wadah bagi golongan santri dalm mengaspirasikan politiknya. Dan yang ketiga, adalah alasan ekonomi yakni adanya semacam keterancaman dari golongan santri terhadap peran ekonomi yang dimainkan oleh orang-orang China.

B. GERAKAN NASIONALISME DAN KAUM NASIONALIS DI SURABAYA

a. Pengertian Nasionalisme

Secara etimologis, term nasionalisme, natie, dan national kesemuanya berasal dari bahasa Latin, yakni natio, yang berarti bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Kata natio ini berasal dari kata nascie yang berarti dilahirkan. Karena itu, jika dapat dihubungkan secara objektif maka yang paling lazim dikemukakan adalah bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara dan kewarganegaraan.[76]

Nasionalisme sendiri mengandung makna ”suatu sikap mental di mana loyalitas tertinggi dari individu adalah untuk negara-bangsa”;[77] atau sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudyaan, bahasa, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dan dengan demikian merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa.[78]

Dalam konteks ini, kata kunci dalam nasionalisme adalah supreme loyality terhadap kelompok bangsa. Kesetiaan itu muncul karena adanya kesadaran akan identitas kolektif yang berbeda dengan yang lain. Hal yang palin penting dalam munculnya rasa nasionalisme adalah adanya kemauan untuk bersatu. Oleh karena itu, bangsa merupakan konsep yang selalu berubah, tidak setatis, dan juga tidak given, sejalan dengan dinamika kekuatan-kekuatan yang melahirkannya. Nasionalisme tidak selamanya tumbuh dalam masyarakat multi ras, bahasa, budaya, dan bahkan multi agama. Amerika dan Singapura, misalnya, adalah bangsa yang multi ras; Switzerland adalah bangsa dengan multi bahasa; dan Indonesia yang sangat fenomenal adalah bangsa yang merupakan integrasi dari berbagai suku yang mempunyai aneka bahasa, budaya dan juga agama.[79]

Kata bangsa mempunyai dua pengertian: pengertian antropologis-sosiologis dan pengertian politis. Menurut pengertian antropologis-sosiologis, bangsa adalah suatu masyarakat yang merupakan persekutuan-hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota masyarakat tersebut merasa satu kesatuan suku, bahasa, agama, sejarah, dan adat istiadat. Pengertian ini memungkinkan adanya beberapa bangsa dalam sebuah negara dan—sebaliknya—satu bangsa tersebar pada lebih dari satu negara. Kasus pertama terjadi pada negara yang memiliki beragam suku bangsa, seperti Amerika Serikat yang menaungi beragam bangsa yang berbeda. Kasus kedua adalah sebagaimana yang terjadi pada bangsa Korea yang terpecah menjadi dua negara, Korea Utara dan Korea Selatan. Sementara dalam pengertian politis, bangsa adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Bangsa (nation) dalam pengertian politis inilah yang kemudian menjadi pokok pembahasan nasionalisme.[80]

Istilah nasionalisme yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian: paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan kesadaran keanggotan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan menngabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Dengan demikian, nasionalisme berarti menyatakan keunggulan suatu afinitas kelompok yang didasarkan atas kesamaan bahasa, budaya, dan wilayah. Istilah nasionalis dan nasional, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti “lahir di”, kadangkala tumpang tindih dengan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, etnik. Namun istilah yang disebut terakhir ini biasanya digunakan untuk menunjuk kepada kultur, bahasa, dan keturunan di luar konteks politik.[81]

Secara historis, semangat nasionalisme Indonesia sudah mulai terasa sejak berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, sebagai organisasi yang disusun secara moderen. Setelah itu, muncul SI tahun 1912 yang pengaruhnya lebih besar dari Budi Utomo. Pada tahun yang sama juga berdiri partai yang berjiwa nasionalisme moderen, yaitu Indiche Partij yang didirikan oleh E.F.E. Dowes Deker, seorang Indo keturunan Belanda. Akan tetapi, partai ini tidak mendapatkan sambutan yang signifikan dari rakyat Indonesia.

Di samping organisasi politik di atas, lahirpula organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah di Yogyakarta pada 18 November 1912. Kemudian menyusul Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Organisasi ini lahir sebagai respon atas maraknya semangat nasionalisme Indonesia. Dari kelompok Katolik juga lahir Indiche Katholike Partij (IKP) pada November 1918, yang bertujuan memajukan bangsa berdasarkan agama Katolik. Pada September 1917, lahir pula Christelijke Ethische Partij (CEP), yang bertujuan menjadikan agama Kristen sebagai dasar dalam menyusun negara. Organisasi ini juga bertujuan memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda.[82]

Jika melihat lahirnya beraneka ragam organisasi di atas maka dapat dikatakan bahwa nasionalisme Indonesia tumbuh dari perasaan senasib dan sependeritaan akibat penjajahan. Walaupun mereka terdiri dari suku, agama dan ras yang majemuk mereka merasa satubangsa sehingga masing-masing kelompok selalu berusaha membebaskan dirinya dari penderitaan tersebut. Tujuan pokok dari berdirinya bermacam-macam organisasi Pergerakan Nasional ini didorong oleh adanya cita-cita mewujudkan masa depan yang lebih baik.

b. Kemunculan Golongan Terpelajar di Surabaya sebagai Benih Bagi Kaum Nasionalis

Pada awal abad XX ketika pemerintah Kolonial Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis di kota-kota besar, Surabaya sebagai salah satu kota besar mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Kota Surabaya sebagai pusat kegiatan transaksi perdagangan, pusat pendidikan, pusat kekuatan armada Belanda, juga membawa pengaruh yang besar sekali pada pertumbuhan pergerakan nasional di Hindia Belanda pada saat itu.

Seiring dengan tingkat perkembangan dalam bidang pendidikan yang merupakan hasil dari kebijakan Politik Etis ini maka golongan cerdik pandai di Surabaya mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup signifikn. Golongan cerdik pandai ini merupakan lapisan masyarakat yang sadar akan dirinya dan menyadari keadaan yang terbelakang dari masyarakatnya. Lapisan intrlektual ini, setelah tingkat kesadarannya memadai, kemudian mulai bangkit menjadi kekuatan sosial baru, yang berjuang untuk memperbaiki nasib dari bangsanya. Gerakan yang dilakukan oleh para cendikiawan ini kemudian disebut pergerakan nasional. Mereka merupakan pelopor pergerakan nasional yang paling aktif pada awal kemunculannya.

Golongan terpelajar dalam masyarakat Hindia Belanda saat itu termasuk dalam kelompok elite sebab masih sedikit penduduk pribumi yang dapat memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan merupakan sebuah kesempatan yang istimewa bagi rakyat Hindia. Mereka memperoleh pendidikan melalui sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial yang dirasa memiliki kualitas baik. Dengan pendidikan model barat yang mereka miliki, golongan terpelajar dipandang sebagai orang yang memiliki pandangan yang luas sehingga tidak sekedar dikenal saja tetapi mereka dianggap memiliki kepekaan yang tinggi. Sebab selain memperoleh pelajaran di kelas mereka akan membentuk kelompok kecil untuk saling bertukar ide menyatakan pemikiran mereka mengenai negara Indonesia melalui diskusi bersama. Meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda tetapi mereka merasa senasip sepenanggunagan untuk mengatasi bersama adanya penjajahan, kapitalisme, kemerosotan moral, peneterasi budaya, dan kemiskinan rakyat Indonesia. Hingga akhirnya mereka membentuk perkumpulan yang selanjutnya menjadi Oragnisasi Pergerakan Nasional. Mereka membentu organisasi-organisasi modern yang berwawasan nasional. Mereka berusaha menanamkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, menanamkan rasa nasionalisme, menanamkan semangat untuk memprioritaskan segalanya demi kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi melalui organisadi tersebut. Selanjutnya melalui organisasi pergerakan nasional tersebut mereka melakukan gerakan untuk melawan penjajahan yang selanjutnya membawa Indonesia pada kemerdekaan.

Pada mulanya, pemerintah kolonial memandang pendidikan semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan pemerintah kolonial sendiri. Tetapi, di kemudian hari kaum terdidik atau kaum intlektual ini merupakan senjata makan tuan, karena dari kaum inilah rasa nasionalis mulai bersemi dikalangan penduduk pribumi dan merekalah yang menjadi pelopor dari Kebangkitan Nasionalisme di Indonesia.

Dari sektor pendidikan muncul kelas baru golongan berpendidikan, yang meskipun sebagian masuk dalam birokrasi dan karena itu menjadi priyayi, tetapi mereka menunjukkan semangat baru sebagai sebuah kelas yang mencari tempat dalam masyarakat. Pertemuan antara golongan kelas lama pribumi, golongan terpelajar, dan golongan pekerja di kota-kota menjadi tumpuan bagi timbulnya gerakan nasional. Dapat dikatakan bahwa pergerakan nasional adalah hasil budaya kota itu, yaitu ketika kelas-kelas baru memerlukan idiologi baru yang membenarkan kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat tradisional dan kolonial.

Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda mempunyai tujuan memenuhi keperluan tenaga buruh untuk kepentingan kaum modal Belanda. Ada yang sebagian dilatih dan didik untuk menjadi tenaga administrasi, tenaga teknik, tenaga pertanian, dan lain-lainnya yang diangkat sebagai pekerja-pekerja kelas dua atau tiga.[83] Akan tetapi dalam prakteknya ada tujuan lain yang tidak diharapkan dari hasil pendidikan model barat yaitu munculnya kaum elite intelektual. Dari bangku sekolah itu mereka mendapatkan berbagai pengetahuan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia dan mengenai perjuangan suatu bangsa dalam proses untuk mendapatkan kemerdekaan. Kaum elite intelektual ini kemudian membandingkan situasi di Hindia Belanda yang serba terbelakang dengan kemajuan dunia Barat,[84] dan dari sinilah nantinya mulai bermunculan kaum nasionalis baru di Hindia Belanda.

Kota Surabaya peranannya sangat menentukan terhadap kebangkitan nasional. Pelajar-pelajar dari berbagai macam suku bangsa banyak yang menuntut ilmu di kota ini. Akibatnya, perasaan senasib sependirian cepat berkembang di kalangan mereka dan pada akhirnya tumbuh perasaan sebagai satu bangsa. Pergaulan antar pelajar dari berbagai suku bangsa tersebut telah memunculkan berbagai perubahan. Salah satunya dengan munculnya organisasi kedaerahan yang menunjukkan bahwa suku bangsa itu mencoba mencari identitasnya sendiri di tengah-tengah masyarakat kota.[85] Dikarenakan faktor inilah kemudian mulai banyak bermunculan organisasi kedaerahan yang pada awalnya hanya dijadikan tempat untuk diskusi dan menyatukan pikiran atau gagasan antar anggota dalam membicarakan serta memecahkan persoalan yang sedang mereka hadapi yang sifatnya kekinian pada saat itu.

Sejak didirikannya organisasi Budi Utomo (BU) pada tahun 1908 sebagai organisasi nasional pertama dan merupakan pelopor bagi gerakan kebangsaan di Indonesia, menyusul kemudian pembentukan cabang-cabangnya di beberapa kota di Jawa antara lain di Surabaya. Setahun kemudian muncul organisasi yang bercorak Islam yaitu Sarekat Dagang Islam (SDI) yang semula berkedudukan di Surakarta di bawah pimpinan H. Samanhudi pada tahun 1912 diubah menjadi Sarekat Islam (SI) yang berpusat di Surabaya di bawah pimpinan H.O.S Cokroaminoto. Disamping ada organisasi dengan dasar idiologi budaya Jawa dan Islam maka juga ada organisasi dengan dasar Marxisme yang dibawa Sneevlit yang bernama Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV) dengan pusatnya di Semarang.

Situasi dan kondisi pergerakan di Surabaya menjadi tempat bermunculan organisasi politik tetapi juga ada yang beroientasi pada bidang politik Studie Club. Pendirian Studie Club dilakukan oleh Dr. Soetomo dengan nama Indonesische Studie Club (ISC) pada tanggal 11Juli 1924. Tujuan Studie Club ini adalah membangun kaum terpelajar supaya mempunyai keweajiban terhadap masyarakat dan memperdalam pengetahuannya tentang politik serta mengajak mereka melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi hal-hal yang berhubungan dengan masalah nasional dan sosial.[86]

Di samping sebagai pusat pergerakan partai-partai politik, Surabaya juga menjadi pusaran organisasi pergerakan nasional lainnya seperti pergerakan pemuda pergerakan wanita, pergerakan buruh dan lain-lain. Gambaran sepintas tentang pergerakan nasional di Surabaya itu maka dapat diperkirakan bahwa kegiatan kaum pergerakan sedikit banyak juga mempengaruhi para generasi muda. Hal ini juga dapat kita kita lihat dari gairah yang di tunjukkan oleh kaum santri dalam usahanya untuk mewarnai pegerakan yang ada di Surabaya, hal ini ditunjukkan dengan munculnya kelompok diskusi Taswirul-Afkar tahun 1914 yang dipelopori oleh Kiai Wahab Chasbulah dan Kiai Mas Mansur dan kemudian di susul dengan di dirikannya Madrasah Nahdlatul Wathan buah dari pergumulan kedua ulama muda ini dengan kaum pergerakan yang ada di Surabaya. Di lihat dari namanya yakni mencantumkan kata Wathan yang artinya Tanah Air pada kata yang mengikuti Nahdlatul dari madrasah yang mereka dirikan menunjukkan betapa kuatnya rasa cinta tanah air pada kedua tokoh sentral ini. Tidak cukup sampai di situ saja dalam perkembangan selanjutnya mereka juga mendirikan madrasah di berbagai daerah. Misalnya, Ahlul Wathan di Wonokromo, Khitabul Wathan di Pacarkeling, Hidayatul Wathan di Jagalan (Surabaya). Kemudian Far’ul Wathan (Gersik), Hidayatul Wathan (Jombang), dan Akhul Wathan (Semarang),[87] yang tak lupa mencantumkan kata Wathan (tanah air). Dari sini tampak tersirat bahwa wawasan kebangsaan dari pendirinya yakni perasaan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa. Dan itu berarti, tujuan didirikannya madrasah itu tak lain ialah untuk mempertahankan tanah air dari belenggu penjajah.

SEJARAH DAN LATAR BELAKANG BERIDIRINYA

TASWIRUL AFKAR SURABAYA

(RELASI SANTRI – NASIONALIS)

A. LATAR BELAKANG BERDIRINYA TASWIRUL AFKAR

Sepanjang dekade abad XIX Indonesia mendapat efek dari sistem kapital yang diterapkan oleh negara-negara Barat yakni kemerosotan ekonomi (inflasi) atau yang lebih dikenal zaman malaise. Guna menunjang kebutuhan dalam negerinya pemerintah kolonial menerapkan politik tanam paksa, yakni menanam tanaman yang laku di pasaran internasional. Setelah itu disusul para pemodal besar guna mengembangkan usahanya memasukkan barang-barang hasil industri produksi Belanda ke Indonesia dan sekaligus menanamkan modal mereka dengan membuka perkebunan besar untuk diekspor hasilnya ke luar negeri.[88] Kebijakan ini diikuti dengan mekanisme politik yang otoriter dengan mengontrol sejumlah besar elit priyayi dan pamong praja sebagai perisai pengaman yang tangguh atas kebijaksanaan itu. Akibat dari kebijakan ini timbul alienasi kelas priyayi dan kelas petani yang cukup tajam. Kebijaksanaan itu kemudian diikuti dengan liberalisasi ekonomi dan kelonggaran impor barang konsumtif yang menimbulkan kemerosotan ekonomi di kalangan petani dan ketidak berdayaan melawan pengusaha besar.

Situasi ini membawa akibat disintegrasi dan keresahan sosial yang hampir merata di seluruh Indonesia.[89] Akibatnya terjadi berbagai pemberontakan di berbagai daerah. Walaupun pada umumnya pemberontakan-pemberontakan itu dapat dipadamkan melalui operasi militer pemerintah kolonial, namun benih ketidakpuasan para petani itu terus mengakar dan mempengaruhi rakyat pedesaan pada umumnya. Akibatnya rasa ketidakpuasan itu berubah menjadi sikap anti pemerintah asing yang kafir setelah mereka memperoleh legitimasi kepemimpinan ulama.[90] Pada umumnya ulama menurut konsep hidup keagamaan yang mereka pegang teguh tidak mungkin menerima kehadiran penjajah Belanda yang langsung atau tidak langsung membawa misi agama Kristen yang merugikan mereka, disamping kenyataan yang mereka rasakan sendiri kehadiran penjajah itu membawa akibat buruk bagi kehidupan para petani umat mereka sendiri.[91] Di sisi lain para petani membutuhkan seorang figur yang mampu dijadikan tumpuan dalam menghadapi kesulitan dan intimidasi dari pemerintah Hindia-Belanda.

Keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat dari penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan "Kebangkitan Nasional". Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawaban atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini pada saat itu maka bermunculan pula gerakan kebangkitan kembali agama yang menampakkan diri dalam bentuk sekolah-sekolah dan perkumpulan tarekat di banyak tempat di seluruh Jawa dan luar Jawa.[92]

Perkembangan politik di Timur Tengah yang terjadi di awal abad ke XX ditandai dengan tampilnya tokoh-tokoh Islam penganut Ajaran Abdul Wahab dengan ajarannya yang terkenal Aliran Wahabi, yakni berubahnya sistem pemerintahan di Turki dari kesultanan ke sistem kerajaan di bawah pimpinan Mustafa Kemal (penganut Wahabi), dan berdiri serta berpengaruhnya pemerintahan golongan Wahabi dibawah kepemimpinan Raja Ibnu Sa’ud di Jazirah Arab dan kota Mekkah. Pada masa Raja Sa’ud ini berkuasa, ia melakukan gerakan-gerakan modernisme Islam secara radikal terhadap tatanan keagamaan dan masyarakat Islam di kawasan itu, termasuk adanya upaya-upaya melakukan perombakan terhadap kuburan empat imam (Syafi’i, Hambali, Maliki, dan Hanafi) yang terletak di sekitar Ka’bah. Selain itu reaksi para ulama penganut Ahlussunah wal Jama’ah terhadap pemerintahan kaum Wahabi saat itu, adalah karena dikhawatirkan kaum Wahabi tidak memberi kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan ibadah sesuai dengan tradisi atau ajaran salah satu dari empat mazhab.[93] Gerakan itu diwariskan oleh seseorang yang bernama Abd Al-Wahab (1073-1787), yang berupaya melakukan pemurnian ajaran Islam, karena ia menganggapnya bahwa ajaran sufisme telah menciptakan kemerosotan di kalangan umat Islam, telah menyelewengkan ajaran Islam, termasuk serangannya terhadap ajaran-ajaran dari empat imam mazhab. Menurut kalangan Wahabi banyak dari ajaran dari empat mazhab itu yang setelah ditelusuri tidak terdapat di dalam Al Qur’an dan Hadits, seperti masalah taqlid dan ijtihad, ziarah kuburan, bacaan barzanji, pemberian pelajaran bagi jenazah yang baru meninggal (talqin), soal selamatan bagi orang yang telah meninggal, dan lain-lain. Tradisi semacam itu dianggap berdampak terhadap tingkat masalah keimanan dan masalah-masalah keduniaan. Sebagai akibatnya umat Islam menjadi terbelakang, tertinggal dari kemajuan yang dicapai dunia Barat, karena penolakannya terhadap nilai-nilai modernisme.

Gerakan Wahabi dapat bertahan, berkembang dan merasuki ideologi kenegaraan, bahkan kemudian memenangkan percaturan politik di Timur Tengah, dengan tokoh penyebar misi gerakan itu yang terkenal pada akhir abad ke XIV dan awal abad ke XX adalah Muhammad Abduh. Ajaran Wahabiyah melalui tokoh tersebut cukup berpengaruh di kalangan orang-orang Indonesia yang berkesempatan belajar Islam di Timur Tengah, ditambah dengan pengaruh kemenangan golongan Wahabiyah di bawah kepemimpinan Raja Sa’ud di Arab Saudi.[94] Deliar Noer, misalnya mencatat paling tidak ada tujuh orang penyebar Islam ternama dari Sumatera Barat yang terpengaruh kuat dengan ajaran-ajaran modernisme Islam ala Wahabiyah dan Muhammad Abduh yang hidup di penghujung abad ke XIX dan pada awa abad ke XX, yaitu Syaikh Muhammad Khatib, Syaikh Taher Djalaludin, Syaikh Muhammad Djamil Djambek, Abdul Karim Amrullah, Haji Abdullah Ahmad, Syaikh Ibrahim Musa, dan Zainuddin Labai Al-Junusi, dimana mereka melakukan syiar Islam baik secara langsung maupun melalui pertemuan tatap muka, lembaga-lembaga pendidikan, maupun secara tidak langsung melalui tulisan mereka di dalam majalah. Sehingga di daerah itu terjadi ketegangan antara kalangan penganut penganut Islam tradisional atau kalangan pesantren dan kalangan tokoh-tokoh adat dengan kalangan pembaharu.

Sementara itu di Pulau Jawa, pada awal abad ke XX mulai pula terjadi ketegangan karena munculnya gerakan Islam pembaharu yang bisa disebut sebagai perpanjangan gerakan Wahabiyah dari Timur Tengah. Adalah organisasi Muhammadiyah, yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan, dimana ia didorong oleh kalangan murid-muridnya untuk mendirikan organisasi lembaga pendidikan permanen dalam rangka menyebarkan misi pembaruannya itu, yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial dalam rangka pembaruan Islam.

Pada dekade yang sama di awal abad ke XX, muncul pula organisasi-organisasi yang berorientasi politis, yaitu Budi Utomo (BU) dan Syarekat Islam (SI). Dua organisasi ini sama-sama menentang pemerintahan kolonial, hanya saja berbeda orientasi. Kalau Budi Utomo bersifat nasionalis dan menentang Belanda karena pemerintahan orang asing (penolakan terhadap orang-orang asing), maka Syarekat Islam menentang Belanda karena dianggap sebagai pemerintahan orang-orang kafir (penolakan terhadap agama yang dianut oleh para aktor pemerintahannya). Tetapi walaupun para fungsionaris kedua organisasi itu sama-sama Islam, namun mereka terdiri dari kalangan modernis atau pembaru (khususnya Budi Utomo).[95]

Sementara itu di Surabaya K,H. Abdul Wahab Hasbullah, ulama dari kalangan pesantren, membentuk majelis munazarah (forum diskusi keagamaan) yang diberi nama Taswirul Afkar pada tahun 1914.[96] Forum diskusi ini membahas masalah keagamaan dan masalah politik dalm perjuangan melawan penjajah.[97] Kehadiran kelompok diskusi Taswirul Afkar yang di prakarsai Abdul Wahab Hasbullah tersebut telah melahirkan berbagai dampak yang cukup baik bagi perkembangan intelektual kaum santri di Surabaya. Di samping sebagai tempat bertemunya para ulama pesantren yang merasa terikat oleh faham Ahlussunnah wal Jama’ah, forum ini juga berfungsi sebagai wadah pengembangan kader ulama yang berasal dari lingkungan pesantren, berhasil dibina dalam cakrawala pemikiran yang lebih luas dan terbuka.[98]

Berdirinya Taswirul Afkar tak bisa dilepaskan dari sosok Wahab Hasbullah. Bakat kepemimpinan dan kecerdasan Wahab Hasbullah sesungguhnya sudah mulai tampak di pesantren. Di sela-sela kegiatan belajar, Wahab memimpin kelompok belajar dan diskusi santri secara rutin.[99] Dalam kelompok itu dibahas masalah sosial kemasyarakatan, di samping pelajaran agama. Tidak heran jika sepulang dari berbagai pesantren, Kyai Wahab sama sekali tidak canggung terjun ke masyarakat, mempraktikkan apa yang sudah dipelajari.

Melihat kenyataan sosial yang waktu itu sedang dalam tekanan penjajah Belanda dengan berbagai akibatnya, Kyai Wahab berpikir keras bagaimana dapat menyumbangkan pikirannya yang progresif untuk memperbaiki keadaan. Dari sinilah kemudian Kyai Wahab melakukan kontak dengan teman-teman belajarnya, baik sewaktu di pesantren maupun ketika menuntut ilmu di Tanah Suci untuk membicarakan masalah ini.[100] Akhirnya bersama Kyai Mas Mansur kawan mengaji di Mekkah, dia membentuk kelompok diskusi Tashwirul Afkar (Pergolakan Pemikiran) di Surabaya pada 1914. Mula-mula kelompok ini mengadakan kegiatan dengan peserta yang terbatas. Tetapi berkat prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat yang diterapkan dan topik-topik yang dibicarakan mempunyai jangkauan kemasyarakatan yang luas, dalam waktu singkat kelompok ini menjadi sangat populer dan menarik perhatian di kalangan pemuda. Banyak tokoh Islam dari berbagai kalangan bertemu dalam forum itu untuk mendebatkan dan memecahkan permasalahan pelik yang dianggap penting.

Taswirul Afkar tidak hanya menghimpun kaum ulama pesantren. Ia juga menjadi ajang komunikasi dan forum saling tukar informasi antar tokoh nasionalis sekaligus jembatan bagi komunikasi antara generasi muda dan generasi tua. Dari posnya di Surabaya, kelompok ini menjalar hampir ke seluruh kota di Jawa Timur. Bahkan gaungnya sampai ke daerah-daerah lain seluruh Jawa.[101] Tampaknya kelompok ini tidak hanya bermaksud mendiskusikan masalah-masalah kemasyarakatan yang muncul, tetapi juga menggalang kaum intelektual dari tokoh-tokoh pergerakan. Jelas pemrakarsa kelompok ini memasukkan unsur-unsur kekuatan politik untuk menentang penjajahan. Karena sifat rekrutmennya yang lebih mementingkan progresivitas berpikir dan bertindak, maka jelas pula kelompok diskusi ini juga menjadi forum pengkaderan bagi kaum muda yang gandrung pada pemikiran keilmuan dan dunia politik.

Dalam perkembangan selanjutnya, forum diskusi Taswirul-Afkar ini oleh para pendirinya, Abdul Wahab dan teman-temannya, pada tahun 1916 mereka mendirikan kelompok lain yang di beri nama Nadlatul Wathan (kebangkitan tanah air).[102] Kelompok ini mermiliki program utama dalam bidang pendidikan.[103] Nahdlatul Wathan, menyelengarakan pendidikan (pengajaran) formal berupa sekolah (madrasah) dan kursus-kursus praktis kepemimpinan (waktu itu istilahnya perjuangan), organisasi dan administrasi.[104] Dari organisasi inilah Kyai Wahab mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari ulama pesantren yang kurang-lebih sealiran dengannya. Di antara ulama yang berhimpun itu adalah Kyai M. Bisri Syansuri Jombang, Kyai Abdul Halim Leimunding, Cirebon, Kyai Haji Alwi Abdul Aziz, Kyai Ma’shum dan Kyai Cholil Lasem.[105] Di kalangan pemudanya disediakan wadah Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air) yang di dalamnya, antara lain ada nama Abdullah Ubaid. Dalam kelompok inilah Kyai Wahab mulai memimpin dan menggerakkan perjuangan pemikiran berdasarkan keagamaan dan nasionalisme.

Peranan Mas Mansur dan Wahab Hasbullah dalam membangkitkan kesadaran brkebangsaan tampak sejak ia aktif di di dalam SI, mereka berperan banyak dalam menebarkan benih-benih nasionalisme di kalangan kaum muda Islam serta anak didiknya yang kelak akan meneruskan perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan. Salah satu hasil dari diskusi Taswirul Afkar yang mempunyai pertalian dengan persoalan bangsa kala itu adalah gagasan berdirinya Madrasah Nahdlatul Wathan. Dari namanya saja yang berarti “Kebangkitan Tanah Air” itu terbesit betapa kuatnya semangat cinta tanah air dan kebangsaan dari kaum santri.[106] Bahkan ketika masih memimpin Madrasah itu kedua tokoh ini sempat menggubah sebuah sajak bertema patriotisme dalam bahasa Arab. Berikut adalah sajak dalam bahasa Arab tersebut:

Hai patriot bangsa, hai patriot bangsa Cinta tanah air bagian dari iman Cintailah tanah air, hai patriot bangsa Jangan kalian menjadi bangsa terjajah Sungguh kemuliaan itu dicapai dengan tindakan Bukan dengan kata-kata Maka berbuatlah menggapai cita-cita Dan jangan Cuma bicara Duniamu bukan tempat untuk menetap Tapi Cuma tempat buat berlabuh Maka berbuatlah sebagaimana Dia perintahkan Jangan mau jadi sapi perahan Kalian tak tahu gerangan siapa pemutar balik fakta Kalian tak pikirkan apa yang telah berubah Di mana perjalanan berakhir Bagaimana peristiwa berakhir Atau mereka memberi minum Juga kepada ternakmu Atau mereka melepaskanmu dari beban Ataukah malah menengelamkanmu dalam beban Hai, pemilik pikiran yang jernih Hai, pemilik hati yang lembut Jadilah orang yang tinggi cita-cita Jangan jadi ternak gembala! [1]

Sajak Nahdlatul Wathan ini juga digubah dalam sebuah lagu dan merupakan lagu wajib bagi para murid sebelum memulai kegiatan belajarnya. Gubahan ini terus berkumandang di berbagai pelosok dengan berbagai variasi nada menggugah semangat kebangsaan kalangan santri. Hingga tahun 1940-an para santri di Pesantren Tebuireng, Jombang, masih sering menyanyikannya sebelum memulai pelajaran dengan sikap berdiri, seperti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.[107]

Selain itu dalam Madrasah Taswirul Afkar para pendirinya juga membuat semacam Mars berbahasa Arab yang dinyanyikan oleh murid-murid madrasah tersebut sebelum mengawali pelajaran, berikut potongan dari mars tersebut:

...

Wahai anak Bangsa bangkitlah dan bersatulah

Jadilah kalian orang yang memiliki cita-cita

Di tengah-tengah kita telah hadir Taswirul Afkar

Oleh karena itu bangkitlah

Wahai saudara yang terhormat

Taswirul Akar telah di tengah-tengah kita

Terpujilah para pendiri dan pengembangnya

Sesungguhnya petunjuk dan anugrah benar-benar telah

Datang dari keagungan Dzat yang Maha Mulia dan Maha Mengetahui [108]

Dari mars tersebut tersirat adanya semangat nasionalime dan semangat keagamaan dari kaum santri dalam mendidik para murid di madrasah Taswirul Afkar.

B. MUNCULNYA DIKOTOMI GOLONGAN SANTRI (TRADISIONALIS-REFORMIS) SAMPAI TERBENTUKNYA RELASI ANTARA GOLONGAN SANTRI DAN GOLONGAN NASIONALIS.

Perdebatan antara kaum tradisionalis dengan kaum reformis menjadi semakin seru pada dekade tahun 1920-an. Dalam diskusi, termasuk dalam forum Sarekat Islam, kiai Wahab berhadapan dengan Achmad Soorkati, seorang guru agama dari Sudan, Afrika Timur, pendiri gerakan reformasi Al-Irsyad, demikian juga dengan Achmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.[109] Akan tetapi, Kiai Hasyim Asy’ari dan Kiai Wahab tidak menutup diri terhadap saran pembaharuan dan menyetujui gagasan pentingnya moderenisasi sistem pendidikan, walaupun tetap menolak meninggalkan pola-pola bermadzab.[110] Usaha untuk mencari kesepakatan antara kaum tua dengan kaum muda lalu kian menjadi sulit untuk dipertemukan. Gerakan reformis yang sangat vokal dari Sumatera Barat telah masuk ke Surabaya, tempat Faqih Hasyim, seorang pedagang, murid pembaru yang sangat terkenal, Haji Rasul (Haji Karim Amrulah) dari Minangkabau, menjadi salah seorang oratornya yang paling keras dan kontroversial.[111]

Kehebohan pertama yang secara langsung menimpa kaum tradisionalis terjadi pada tahun 1922. Kiai Haji Mas Mansur, salah seorang guru Madrarasah Nahdlatul Wathan dan juga merupakan salah seorang pengagas berdirinya Taswirul Afkar yang cukup disegani, mengajukan pengunduran dirinya untuk membangun dan memimpin gerakan reformis Muhammadiyah dikarenakan masalah khilafiyah,[112] dari sinilah sebenarnya awal mula terbentuknya dikotomi tradisionalis-reformis.

Perbedaan pandangan dengan Mas Mansur tidak menjadikan Wahab mundur dari penggalangan pemikiran di kalangan pemuda saat itu. Jiwanya yang bebas dan selalu ingin mencari penyelesaian masalah menjadikan ia terus melakukan kontak dengan tokoh-tokoh pergerakan dan tokoh keagamaan lainnya. Dengan pendiri Al-Irsyad, Syaikh Achmad Syurkati di Surabaya misalnya, Kyai Wahab tidak segan-segan melakukan diskusi mengenai masalah keagamaan. Sedangkan dengan tokoh pendiri Muhammadiyah Kyai Ahmad Dahlan, Kyai Wahab sering bertandang ke Yogyakarta untuk bertukar pikiran dengannya.[113] Ketika kaum terpelajar Surabaya mendirikan Islam Studie Club yang banyak dihadiri oleh kaum pergerakan, Kyai Wahab tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memanfaatkan forum tersebut. Dalam forum inilah Kyai Wahab berkawan akrab dengan tokoh pergerakan seperti H.O.S Tjokroaminoto, Sundyoto dan R. Panji Suroso.[114]

Tidak bisa disangkal lagi bahwa melalui Taswirul Afkar, Nahdlatul Wathan dan Syubbanul Wathan, maupun Islam Studie Club solidaritas di kalangan kaum pergerakan dan tokoh keagamaan kian memuncak. Hal seperti ini menimbulkan dampak makin bergelora semangat cinta tanah air di kalangan pemuda. Akan tetapi juga tidak bisa dihindari, karena terjadinya gesekan kepentingan dan makin menajamnya perselisihan paham keagamaan antar tokoh agama, timbul polarisasi yang tajam di kalangan mereka, meskipun tidak sampai mengorbankan kepentingan yang lebih besar, yaitu cita-cita memerdekakan Indonesia. Kyai Haji Mas Mansur misalnya harus kembali ke organisasinya, Muhammadiyah dan Kyai Wahab terus melanjutkan penggalangan solidaritas ulama dalam forum tersebut.

Kristalisasi di kalangan organisasi tersebut makin keras bersamaan dengan munculnya khilafat baik di Turki maupun di Saudi Arabia yang kemudian ditarik garis lurusnya yang bermuara pada masalah perselisihan paham keagamaan. Yaitu terjadinya perselisihan antara paham Islam bermazhab dan tidak bermazhab.

Menjawab tantangan yang diakibatkan oleh perselisihan ini pada mulanya tokoh-tokoh seperti Kyai Wahab, HOS. Tjokroaminoto, Kyai Ahmad Dahlan, Haji Agus Salim dan Kyai Mas Mansur sendiri masih menampung seluruh aspirasi umat dengan cara sebaik-baiknya. Sementara itu eksponen-eksponen yang tergabung dalam Taswirul Afkar, Nahdlatul Wathan, dan Syubbanul Wathan yang pada hakikatnya satu aliran baik dalam aqidah maupun ibadah (fiqih) serta satu pula dalam aspirasi kemasyarakatannya, melebur dalam satu wadah yang bernama Komite Hijaz dibawah pimpinan kiai Wahab.[115] Di dalam forum tersebut berkumpul ulama-ulama ternama dari berbagai daerah diantaranya adalah KH. Hasyim Asyari, KH. Bisri Sansyuri (keduanya dari Jombang), KH. Ridwan dari Semarang, KHR. Asnawi dari Kudus, KH. Nawawi dari Pasuruan, KH. Nahrowi dari Malang, dan KH. Alwi Abdul Aziz dari Surabaya dan masih ada beberapa ulama lagi,[116] pada tanggal 26 Januari 1926 para ulama tersebut berkumpul di Kertopaten, Surabaya dari pertemuan tersebut menghasilkan dua keputusan. Pertama, mengirimkan delegasi ke Kongres Dunia Islam di Mekkah untuk memperjuangkan kepada Raja Saud agar hukum-hukum menurut mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) mendapat perlindungan dan kebebasan dalam wilayah kekuasaannya dan Kedua, membentuk suatu jam’iyah bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) yang bertujuan menegakkan berlakunya syariat Islam yang berhaluan salah satu dari empat mazhab tersebut.[117]

Nama Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Kyai Haji Alwi Abdul Aziz Surabaya. Ketika penyusunan kepengurusan, Kyai Wahab konon tidak bersedia menduduki jabatan Rois Akbar dan merasa cukup dengan jabatan Katib ‘Am (Sekretaris Umum) Syuriah. Jabatan tertinggi organisasi baru ini diserahkan kepada Kyai Haji Hasyim Asy’ari Jombang, sedangkan Presiden (Ketua) Tanfidziyah dipegang Hasan Gipo.[118]

Pada masa kolonial, kelompok santri berperan sebagai trigger unntuk menggalang kekuatan massa menentang penguasaan kolonial. Berbagai pemberontakan, terutama sepanjang abad XIX, yang terjadi di berbagai daerah konsolidasi kekuatannya dilakukan oleh kelompok santri. Dalam hal ini, peran tokoh pemimpin kelompok ini yang sering disebut “kyai” sangat sentral. Budaya ketaatan penuh pada kyai yang dibangun di pesantren-pesantren atau yang dilembagakan dalam tarekat-tarekat sufi memberikan jalan mulus bagi peran kepemimpinan kyai dalam kelompok ini. Beberapa pemberontakan seperti yang terjadi di Banten tahun 1881, Perang Paderi di Sumatera Barat, Perang Diponegoro tahun 1825-1830, dan sebagainya adalah perang-perang yang mencatat peran penting kelompok ini.[119] Ini merupakan sekelumit catatan sejarah dimana peran kaum santri dalam melawan penjajahan di Indonesia mempunyai andil yang cukup besar.

Pada masa Kebangkitan Nasional paruh pertama abad XX mulai bermunculan organisasi-organisasi kebangsaan sebagai akibat dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Salah satu diantara organisasi-organisasi tersebut adalah Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908. Di Organisasi yang dipimpin oleh Dr. Soetomo ini banyak dari kalangan santri yang menjadi anggota dari perhimpunan ini. Salah satunya adalah K.H. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), dimana pada tahun 1909 ia masuk menjadi anggota Budi Utomo. Motifasi utama ia masuk ke dalam organisasi ini yaitu guna memasukkan dan menyebarkan nilai keagamaan dalam organisasi yang para anggotanya dikenal sangat intelek tapi komitmen keagamaannya rendah.[120] Ini merupakan indikasi awal adanya sutu relasi antara golongan santri dan golongan nasionalis pada saat itu.

Sementara itu pada tahun 1914 di Surabaya berdiri sebuah kelompk dikusi yang dipelopori oleh kalangan santri yang terhimpun dalam satu wadah yang bernama Taswirul Afkar. Menurut KH. Chamim Syahid,[121] Di sana di bahas tentang masalah sosial kemasyarakatan, disamping pelajaran agama, meski demikian tidak menutup kemungkinan masalah politik juga dibahas di forum tersebut mengingat iklim politik yang disuwarakan oleh kaum pergerakan di Surabaya pada kurun waktu tersebut begitu gencar-gencarnya. Mengingat Wahab Chasbullah adalah seorang tokoh dari forum tersebut yang begitu intensnya dalam berhubungan dengan kaum pergerakan.

Namun tahun 1918 para tokoh dari kelompok diskusi Taswirul Afkar (bertukar pikiran) yang terdiri dari KH. Acmad Dahlan,[122] R. Mangun, KH. Wahab Chasbullah menginginkan untuk mendirikan madrasah yang sama dengan madrasah yang dibentuk di kampung Kawatan yang berdiri pada tahun 1916. Hal ini ditujukan untuk mendidik anak-anak utamanya dari kalangan santri yang ada di wilayah sekitar daerah Ampel, Sawahan dan Pegirikan.[123] Menurut Atmorejo yan dituturkan kepada KH. Chamim Syahid dikatakan bahwa, sejak berdirinya pada tahun 1918 sampai dengan tahun 1929, nama yang tercantum di atas Name Board adalah Surya Sumirat Afdeling Taswirul Afkar.[124] Dalam catatan pemerintah, Taswirul Afkar merupakan bagian dari Perhimpunan Surya Sumirat yang sudah mendapat ”Rihperson” (surat pengesahan) dari pemerintah Hindia Belanda.[125] Dalam hal ini Taswirul Afkar tidak dijadikan perhimpunan sendiri melainkan dijadikan bagian dari perhimpunan Surya Sumirat, ini merupakan strategi yang digunakan oleh para pendiri Taswirul Afkar agar mendapat izin dari pemerintah, mengingat umat Islam pada saat itu ”berimage” negatif di mata pemerintah Hindia Belanda.

Dalam Taswirul Afkar ada sebuah relasi antara golongan nasionalis dan santri hal ini seperti termaktub dalam pidato Kiai Chamim sebagai berikut:

Adapun Surya Sumirat ialah Perhimpunan yang didirikan oleh Liden (anggota) dari perhimpunan Budi utomo, kemudian Lid-lid dari Perhimpunan Surya Sumirat yang dari golongan santri berusaha mendirikan perhimpunan Islam dengan nama Taswirul Afkar.[126]

Dengan demikian dapat dipahami adanya relasi antara golongan santri dan golongan nasionalis ini disebabkan oleh beberapa hal yang mendorong gejala tersebut.

Pertama, karena atas dasar agama (Islam) kaum santri berbeda dari kaum nasionalis dalam sikap terhadap Belanda, jika orang-orang nasionalis menentang Belanda karena ia adalah pemerintahan asing, maka kaum santri menentang karena ia adalah pemerintahan kafir. Dari hal tersebut terlihat ada semacam sinergi antara cara pandang kaum santri dengan kaum nasionalis, dimana nantinya dari cara pandang tersebut akan memberi sumbangan yang cukup besar bagi cita-cita mereka (kemerdekaan) karena sikap tersebut bersenyawa dengan sikap anti penjajah.

Kedua, Hal ini menandai kaitan, setidak-tidaknya pengaruh, pembentukan Taswirul Afkar dengan Budi Utomo, paling tidak dengan anggota-anggota Budi Utomo di Surabaya. Barangkali karena hubungan dua tokoh Kyai Abdul Wahab dan Kyai Mansur dengan kalangan Budi Utomo cukup akrab, lahirlah gagasan membentuk wadah organisasi bagi anggota Budi Utomo yang umumnya kurang pengetahuan agama agar mereka dapat belajar agama dengan baik,[127] sebagaimana pada umumnya orang-orang yang terhimpun dalam organisasi Budi Utomo umumnya berlatar belakang pendidikan Eropa yang mengabaikan tentang pelajaran agama (Islam) dalam kurikulumnya.

Ketiga, pada saat itu belum terlihat pengkotakan golongan yang dipertentangkan. Apakah ia nasionalis, agamis, abangan, maupun santri. Mereka dapat menyatu dalam satu semangat yakni, mengangkat derajat dan martabat bangsa yang sedang terjajah. Hal ini ditunjukkan dengan intensitas pertemuan diskusi-diskusi kecil guna membicarakan berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan masalah keagamaan dan kebangsaan.[128]

[1] Deliar Noer. 1982, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES, (cetakan kedua), hlm. XI.

[2]Enung K Rukiati dan Fenti Hikmawati. 2006, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Bandung: Pustaka Setia, (cetakan pertama), hlm. 58.

[3]Maksum, 1999, Madrasah Sejarah dan Perkembangan, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, (cet. pertama), hlm. 26-28.

[4]Karel A. Steenbrink. 1994, Pesantren Madrasah Sekolah, Jakarta: LP3ES, (cet. kedua), hlm. 26-28.

[5]I. Djumhur dan Danasuparta. 1979, Sejarah Pendidikan, Bandung, CV ilmu, hlm.115-118.

[6]Maksum, op.cit., hlm. 94.

[7]Menurut Steenbrink, Adabiyah berdiri pada tahun 1907. Karel A. Steenbrink., op.cit., hlm. 40. Sedangkan menurut pengarang-pengarang lain Adabiyah berdiri pada tahun 1909. Lihat Mahmud Yunus, loc.cit., hlm. 63. Maksum, op.cit., hlm. 100-101. Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996, cet-2 hlm. 60. I.Djumhur, op.cit., hlm. 160.

[8]Ibid, hlm 63-66.

[9] Menurut Steenbrink, madrasah diniyah berdiri pada 1916. Karel A. Steenbrink, op.cit., hlm. 44. Sedangkan menurut pengarang-pengarang lain madrasah diniyah berdiri pada tahun 1915. Mahmud Yunus, loc.cit., hlm. 66. Maksum, op.cit., hlm. 103. Hasbullah, 1996, Sejarah Pendidikan Islam Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (cet. Kedua), hlm. 60.

[10]Karel A. Steenbrink, op.cit., hlm. 56.

[11] Hamim Syahid. Riwayat Singkat Taswirul Afkar. Naskah pidato pada peringatan hari lahir madrasah itu yang ke-50.

[12]Choirul Anam. 1990, Gerak Langkah Pemuda Ansor Sebuah Percikan Sejarah, Surabaya, Majalah Nahdlatul Ulama Aula, hlm. 3.

[13] Ibid.

[14] Suwandi, 1999, Sejarah Pendidikan di Kota Surabaya pada masa Kolonial, Surabaya: University Perss IKIP Surabaya., hlm.44-45.

[15] Ibid. hlm.45.

[16] Zamakhsyari Dhofier,1982 Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, Jakarta: LP3ES., hlm. 18.

[17] Hasan Mu’arif Ambary, dengan mengutip pendapat Harry J. Benda, mengatakan “Sejarah Islam di Indonesia adalah sejarah perluasan peradaban santri dan pengaruhnya terhadap kehidupan agama, sosial, dan politik Indonesia… pesantren dalam perubahan sosial senantiasa berfungsi sebagai platform penyebaran dan sosialisasi Islam”. Lihat Hasan Mu’arif Ambary, 1998, Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia, Jakarta: Logos Wacana Ilmu., hlm. 318-319.

[18] Mahmud Arif, 2008, Pendidikan Islam Transformatif, Yogyakarta: LKiS., hlm.165.

[19] Lihat: Mahmud Yunus. 1979. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Cet. Ke-2. Jakarta: Hidakarya Agung., hlm. 216.

[20] Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, tumbuh dan berkembang di Indonesia sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya Islam di Indonesia. Jadi pesantren merupakan bentuk awal pendidikan Islam di Indonesia jauh sebelum diperkenalkannya sistem pendidikan Barat oleh pemerintah kolonial. Penjelasan tentang profil dan sistem pendidikan di Pesantren dapat dilihat dalam: Imron Arifin. 1993. Kepemimpinan Kyai Kasus Pondok Pesantren Tebuireng. Malang: Kalimasahada Press; Zamakhsyari Dhofier. 1982. Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES.

[21] Andree Fillard,1999, NU vis – a – vis Negara, Yogyakarta; LKiS, hlm. 8.

[22]Choirul Anam, 1999, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, Surabaya; Bisma Satu Surabaya, hlm. 30-31.

[23] Matuhu,1994, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Jakarta: INIS., hlm. 55.

[24] Nurcholish Madjid, 1997, Bilik-Bilik Pesanten: Sebuah Potret Perjalanan, Jakarta: Paramadina., hlm. 31.

[25] Sudjoko Prasodjo, et al.1982, Profil Pesantren, Jakarta: LP3ES., hlm. 55.

[26] W.L. Olthof, 1941, Poenika Serat Babad Tanah Djawi Wiwit Saking Nabi Adam Doemoegi taoen 1647, Leiden: M. Nijhoff ‘s., hlm. 36-37.

[27] Ibid., hlm. 40-41.

[28] M. Dawam Rahardjo (Ed.), 1974, Pesantren dan Pembaharuan, Jakarta: LP3ES., hlm. 25.

[29] Manfred Ziemek, 1986. Pesantren Dalam Perubahan Sosial. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat., hlm. 158.

[30] Khozin.2001, Jejak-Jejak Pendidikan Islam di Indonesia, Malang: UMM Perss, hlm. 67-68.

[31] Ibid.

[32] Hasbullah. 2001, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan, Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada., hlm. 26.

[33] Suwandi, op. Cit., hlm.46.

[34] Ibid., hlm. 47.

[35] Darul Aqsha, 2005, Kiai Haji Mas Mansur (1896–1946): Perjuangan dan Pemikiran, Jakarta: Erlangga., hlm. 20-22.

[36] Karel A. Steenbrink, 1982, Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang., hlm. 160.

[37] Ibid., hlm 57.

[38] Suwandi, loc.cit.,

[39] I Djumhur,1979, Sejarah Pendidikan, Bandung; CV Ilmu., hlm. 120-121.

[40] Ibid.

[41] Ibid.

[42] Ibid., hlm 46-47.

[43] G.H Von Faber,1953, Nieuw Soerabaja, Serabaia-Bussum: NV boekhandel en Drukkerij., hlm. 335.

[44] Sumarsono Mestoko,1979, Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman, Jakarta: BP3K-Depdikbud., hlm.71.

[45] Gedung tersebut sekarang dijadikan SMK Negeri 1 Surabaya.

[46] Ibid., hlm.110

[47] Depdikbud,1978, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Timur, Surabaya: Depdikbud., hlm.39.

[48] R.Z. Leirissa, 1985, Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950, Jakarta: Akademika Pressindo., hlm. 43.

[49] A.K. Pringgodigdo, 1970, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesisa, Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 52.

[50] Zini Muchtarom,1988, Santri dan Abangan di Indonesia, Jakarta: INIS.,hlm. 5.

[51] Ibid.

[52] Ibid.

[53] Ibid., hlm.6.

[54] Ibid., hlm.6-7.

[55] Zamakhsyari Dhofier. 1982, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, Jakarta: LP3ES, hlm.18.

[56] Clifford Geertz. 1983, Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa, Jakarta: Pustaka Jaya.

[57] Kategori ini digunakan, misalnya, dalam penelitian Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, LP3ES Jakarta 1994.

[58] Parsudi Suparlan. 1983, dalam “Kata Pengantar” untuk buku Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Pustaka Jaya Jakarta hlm. vii-xiv.

[59] Ibid., hlm. 172-178 (dengan beberapa adaptasi).

[60] Sistem pendidikan modern Barat, dalam studi ini digunakan sebagai istilah untuk menyebutkan model pendidikan umum yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda dan bersifat sekuler, yaitu didalamnya tidak ada keterkaitan dengan bentuk-bentuk pengajaran keagamaan, kalaupun ada hanya dalam skala kecil dan terbatas serta berorientasi pada kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Sistem pendidikan ini tidak hanya diperuntukkan bagi rakyat pribumi saja akan tetapi pada level tertentu secara eksklusif diperuntukkan bagi golongan tertentu, seperti golongan kulit putih dan golongan pribumi bangsawan tinggi. Dalam sistem pendidikan modern Barat ini terlihat jelas sifat deskriminatif pemerintah kolonial yang membedakan antara pribumi dan golongan Eropa atau Timur Asing. Tentang sistem pendidikan ini bandingkan dengan. M. Ali Hasan dan Mukti Ali. 2003. Kapita Selekta Pendidikan Islam. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya., hlm., 5-7.

[61] H. Aqib Suminto. 1985. Politik Islam Hindia Belanda. Cet. ke-1. Jakarta: LP3ES., hlm. 49.

[62] Ibid., hlm. 10-11.

[63] Lihat Ali Hasan dan Mukti Ali. Op. Cit., hlm. 47.

[64] Karel A. Steenbrink. Ibid., hlm. 1-7.

[65] I.J. Brugmans, “Politik Pengajaran”, hlm 179.

[66] Soebardi, “Islam di Indonesia”, dalam Prisma, hlm 72.

[67] M. Ali Haidar, 1998, Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama., hlm. 39.

[68] Suhartono, 1994, Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo sampai Proklamasi, 1908-1945, Yogyakarta: Pustaka Pelajar., hlm. V.

[69] Sartono Krtodirjo, 1992, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme, Jilid 2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama., hlm. ix.

[70] Nor Huda, 2007, Islam Nusantara: Sejarah Intelektual Islam di Indonesia, Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA., hlm. 106.

[71] Lothorp Stooddart, 1966, “Dunia Baru Islam”, terj “The New World of Islam”, Jakarta: Panitia Penerjemah., hlm. 232.

[72] Ibid., hlm.112.

[73] Ibid.,

[74] Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.), 1990, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V, Jakarta: Balai Pustaka., hlm. 184.

[75] Op. Cit.

[76] Hans Kohn, 1944. The Idea of Nasionalisem. New York: Macmillan., hlm.14.

[77] Ali Maschan Moesa, 2007. Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama. Yogyakarta: LKiS., hlm. 59.

[78] Ibid.

[79] Lihat George Mc Turnan Kahin, Nasionalism and Revolution in Indonesia, terj. Nin Bakdi Soemanto, 1995. Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan., hlm. 1. Menurut Kahin, lingkungan yang membentuk pertumbuhan nasionalisme Indonesia akan tampak unik bagi mereka yang pemahamannya tentang dinamika nasionalisme didasarkan pada sejarah isme di Barat. Kualitas keunikan itu tidak dapat dihilangkan meskipun dibuat perbandingan dengan nasionalisme yang terbentuk oleh penjajahan, seperti yang muncul di India dan Filipina. Perbandingan dengan Burma dan Indocina hanya akan menunjukkan kesesuaian pola dasar latar belakang kondisi saja.

[80] Badri Yatim, 2001. Soekarno, Islam, Dan Nasionalisme. Bandung: Nuansa., hlm. 57-58.

[81] Michael A. Riff (ed). 1982. Kamus Ideologi Politik Modern. Terjemahan oleh M. Miftahuddin dan Hartian Silawati. 1995. Jogjakarta: Pustaka Pelajar., hlm. 193-194.

[82] A.K. Pringgodigdo, 1970, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesisa, Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 17.

[83] Sumarsono Mestoko, 1979, Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman, Jakarta: BP3K-Depdikbud., hlm. 39.

[84] Depdikbud, 1978, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Timur, Surabaya: Depdikbud., hlm. 39

[85] R.Z Leirissa, 1985, Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950, Jakarta: Akademika Presindo., hlm.43.

[86] A.K., Pringgodigdo, 1970, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia Jakarta: Dian Rakyat., hlm.56-57.

[87] Darul Aqsha, op.cit., hlm.82.

[88] M. Ali Haidar, 1998, Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama., hlm. 38.

[89] Ibid.

[90] Ibid.

[91] Ibid.

[92] Ibid., hlm. 39.

[93] Laode Ida, 1996, Anatomi Konflik NU, Elit Islam, dan Negara, 1996, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan., hlm.2.

[94] Ibid., hlm.3.

[95] Einar Martahan Sitompul,1996, NU dan Pancasila, Pustaka Sinar Harapan., hlm.53.

[96] Swara Nahdlatoel Oelama, No. 2 Th. 1 Shafar 1346 h. hlm. 2-3.

[97] Kang Yoong Soon, 2007, Antara Tradisi dan Konflik, Kepolitikan NU, Jakarta: UI PRESS., hlm. 82.

[98] Ibid.

[99] Greg Fealy, Wahab Chasbullah, Tradisionalisme dan Perkembangan Politik NU., dalam Greg Fealy dan Greg Barton (ed.) Tradisionalisme Radikal Persingungan Nahdlatul Ulama-Negara, 1997, hlm. 4.

[100] Ketika di Mekah Wahab Hasbullah membuka cabang SI di sana bersama dengan kawan-kawannya. Lihat Haidar Op. Cit., 41.

[101] Saifudin Zuhri, 1983, Kyai Haji Abdul Wahab Khasbullah: Bapak dan Pendiri NU, Yogyakarta: Pustaka Falaakhiiyyah., hlm. 25.

[102] Menurut Ali Haidar Nahdlatul-Wathan mendapat pengakuan badan hukum tahun 1916, tentu berdiri dua atau tiga tahun sebelumnya sebab untuk mengurus pengesahan itu memerlukan waktu. Untuk lebih jelasnya lihat Op. Cit., hal 41-42. Lihat juga Abdul Halim, 1970, Sejarah Pejuangan Kyai Haji Abdul Wahab, Bandung: Penerbit Baru., hlm. 7

[103] Kang Yoong Soon, Loc. Cit.,

[104] Ali Haidar, Op. Cit., hlm. 42.

[105] Saifudi Zuhri, Op. Cit, hlm. 25-26.

[106] Darul Aqsha, 2005, Kiai Haji Mas Mansur (1896-1946): Perjuangan dan Pemikiran, Jakarta: Erlangga., hlm. 80.

[107] Choirul Anam, 1999, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, Surabaya: Bisma Satu Surabaya., hlm 8-29.

[108] Arsip resmi Taswirul Afkar menurut Ibu Hanik Mars ini ditulis pada sekitar berdirinya madrasah ini (1918).

[109] Anam, Op. Cit., hlm.43.

[110] Deliar Noer, 1996, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES,. hlm. 242.

[111] Ibid., hlm. 246.

[112] Andre Feillard,1999, NU vis – a – vis Negara, hlm.9. lihat juga H. Umar Burhan, Hari-Hari Sekitar Lahir NU, Majalah Aula, No. 1, Th III, Januari 1981, hlm. 20-23.

[113] Saifudin Zuhri, Op. Cit., hlm. 26.

[114] Zul Asyri L.A, 1990, Studi tentang Faham Keagamaan dan Upaya Pelestariannya Melalui Lembaga Pesantren, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah., hlm. 44.

[115] Saifudin Zuhri, Op. Cit., hlm. 28.

[116] Loc.Cit.,

[117] Anam, Op. Cit., 58-60. Saifudin Zuhri, Loc.Cit.,

[118] Mengenai susunan pengurus NU yang pertama kali dibentuk lihat Statuen Perkumpulan Nahdlatoel- Oelama’ (arsip resmi NU)

[119] Sartono Kartodirdjo, 1984, Pemberontakan Petani Banten 1888, Pustaka Jaya Jakarta., hlm. 13-14.

[120] M. Mukhlisin Jamil dkk. 2008, Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala Muhhamadiyah, al-Irsyad, Persis, dan NU, Cirebon: Fahmina Institute., hlm. 26.

[121] KH. Chamim Syahid adalah guru pada Madrasah Taswirul Afkar antara tahun 1929-1935.

[122] Mengenai KH. Acmad Dahlan menemukannya dalam Arsip Nasional daftar orang-rang terkemuka di Jawa no. A 533, jangan keliru dengan nama KH.A. Dahlan pendiri persyarikatan Muhamadiyah.

[123] Wawancara dengan Ibu Hanik tanggal 2 Juni 2009.

[124] Naskah pidato KH. Chamim Syahid dalm peringatan HUT Taswirul Afkar ke 50.

[125] Ibid.

[126] Ibid.

[127] Haidar, Op. Cit., hlm.44.

[128] Choirul Anam, 1990, Gerak Lankah Pemuda Ansor: Sebuah Percikan Sejarah Kelahiran, Surabaya: Majalah Nahdlatul Ulama AULA., hlm.3.

PERJANJIAN RENVILLE

2009-11-08T03:41:00.003+07:00

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Februari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.

DELEGASI

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo.

GENCATAN SENJATA

Pemerintah RI dan Belanda sebelumnya pada 17 Agustus 1947 sepakat untuk melakukan gencatan senjata hingga ditandatanganinya Persetujuan Renville, tapi pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk TNI, dan sesekali unit pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yang terjadi antara Karawang dan Bekasi

KESEPAKATAN

Kesepakatan yang diambil dari Perjanjian Renville adalah sebagai berikut :

Disetujuinya pelaksanaan gencatan senjata

Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda

TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur ke daerah Indonesia di Yogyakarta

PASCA PERJANJIAN

Sebagai hasil Persetujuan Renville, pihak Republik harus mengosongkan enclave (kantong-kantong) yang dikuasai TNI, dan pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah.

Tidak semua pejuang Republik yang tergabung dalam berbagai laskar, seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillilah di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, mematuhi hasil Persetujuan Renville tersebut. Mereka terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda. S.M. Kartosuwiryo, yang menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Syarifuddin, kemudian mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Hingga pada 7 Agustus 1949, di wilayah yang masih dikuasai Belanda waktu itu, Kartosuwiryo menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).

Vereenigde Oostindische Compagnie

2009-11-07T07:21:00.001+07:00

Vereenigde Oost indische Compagnie (Perserikatan Perusahaan Hindia Timur) atau VOC yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 adalah perusahaan Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Disebut Hindia Timur karena ada pula VWC yang merupakan perserikatan dagang Hindia Barat. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan pertama yang mengeluarkan pembagian saham.

Meskipun sebenarnya VOC merupakan sebuah badan dagang saja, tetapi badan dagang ini istimewa karena didukung oleh negara dan diberi fasilitas-fasilitas sendiri yang istimewa. Misalkan VOC boleh memiliki tentara dan boleh bernegosiasi dengan negara-negara lain. Bisa dikatakan VOC adalah negara dalam negara.

VOC terdiri 6 Bagian (Kamers) di Amsterdam, Middelburg (untuk Zeeland), Enkhuizen, Delft, Hoorn dan Rotterdam. Delegasi dari ruang ini berkumpul sebagai Heeren XVII (XVII Tuan-Tuan). Kamers menyumbangkan delegasi ke dalam tujuh belas sesuai dengan proporsi modal yang mereka bayarkan; delegasi Amsterdam berjumlah delapan.

Di Indonesia VOC memiliki sebutan populer Kompeni atau Kumpeni. Istilah ini diambil dari kata compagnie dalam nama lengkap perusahaan tersebut dalam bahasa Belanda.

Latar belakang

Datangnya orang Eropa melalui jalur laut diawali oleh Vasco da Gama, yang pada tahun 1497-1498 berhasil berlayar dari Eropa ke India melalui Tanjung Pengharapan (Cape of Good Hope) di ujung selatan Afrika, sehingga mereka tidak perlu lagi bersaing dengan pedagang-pedagang Timur Tengah untuk memperoleh akses ke Asia Timur, yang selama ini ditempuh melalui jalur darat yang sangat berbahaya. Pada awalnya, tujuan utama bangsa-bangsa Eropa ke Asia Timur dan Tenggara termasuk ke Nusantara adalah untuk perdagangan, demikian juga dengan bangsa Belanda. Misi dagang yang kemudian dilanjutkan dengan politik pemukiman -kolonisasi- dilakukan oleh Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, Sumatera dan Maluku, sedangkan di Suriname dan Curaçao, tujuan Belanda sejak awal adalah murni kolonisasi (pemukiman). Dengan latar belakang perdagangan inilah awal kolonialisasi bangsa Indonesia (Hindia Belanda) berawal.

Selama abad ke 16 perdagangan rempah-rempah didominasi oleh Portugis dengan menggunakan Lisbon sebagai pelabuhan utama. Sebelum revolusi di negeri Belanda kota Antwerp memegang peranan penting sebagai distributor di Eropa Utara, akan tetapi setelah tahun 1591 Portugis melakukan kerjasama dengan firma-firma dari Jerman, Spanyol dan Italia menggunakan Hamburg sebagai pelabuhan utama sebagai tempat untuk mendistribusikan barang-barang dari Asia, memindah jalur perdagangan tidak melewati Belanda. Namun ternyata perdagangan yang dilakukan Portugis tidak efisien dan tidak mampu menyuplai permintaan yang terus meninggi, terutama lada. Suplai yang tidak lancar menyebabkan harga lada meroket pada saat itu. Selain itu Unifikasi Portugal dan Kerajaan Spanyol (yang sedang dalam keadaan perang dengan Belanda pada saat itu) pada tahun 1580, menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Belanda. ketiga faktor tersebutlah yang mendorong Belanda memasuki perdagangan rempah-rempah Interkontinental. Akhirnya Jan Huyghen van Linschoten dan Cornelis de Houtman menemukan "jalur rahasia" pelayaran Portugis, yang membawa pelayaran pertama Cornelis de Houtman ke Banten, pelabuhan utama di Jawa pada tahun 1595-1597.

Pada tahun 1596 empat kapal ekspedisi dipimpin oleh Cornelis de Houtman berlayar menuju Indonesia, dan merupakan kontak pertama Indonesia dengan Belanda. Ekspedisi ini mencapai Banten, pelabuhan lada utama di Jawa Barat, disini mereka terlibat dalam perseteruan dengan orang Portugis dan penduduk lokal. Houtman berlayar lagi ke arah timur melalui pantai utara Jawa, sempat diserang oleh penduduk lokal di Sedayu berakibat pada kehilangan 12 orang awak, dan terlibat perseteruan dengan penduduk lokal di Madura menyebabkan terbunuhnya seorang pimpinan lokal. Setelah kehilangan separuh awak maka pada tahun berikutnya mereka memutuskan untuk kembali ke Belanda namun rempah-rempah yang dibawa cukup untuk menghasilkan keuntungan.

Adalah para pedagang Inggris yang memulai mendirikan perusahaan dagang di Asia pada 31 Desember 1600 yang dinamakan The Britisch East India Company dan berpusat di Kalkuta. Kemudian Belanda menyusul tahun 1602 dan Prancis pun tak mau ketinggalan dan mendirikan French East India Company tahun 1604.

Pada 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie - VOC (Perkumpulan Dagang India Timur). Di masa itu, terjadi persaingan sengit di antara negara-negara Eropa, yaitu Portugis, Spanyol kemudian juga Inggris, Perancis dan Belanda, untuk memperebutkan hegemoni perdagangan di Asia Timur. Untuk menghadapai masalah ini, oleh Staaten Generaal di Belanda, VOC diberi wewenang memiliki tentara yang harus mereka biayai sendiri. Selain itu, VOC juga mempunyai hak, atas nama Pemerintah Belanda -yang waktu itu masih berbentuk Republik- untuk membuat perjanjian kenegaraan dan menyatakan perang terhadap suatu negara. Wewenang ini yang mengakibatkan, bahwa suatu perkumpulan dagang seperti VOC, dapat bertindak seperti layaknya satu negara.

Perusahaan ini mendirikan markasnya di Batavia (sekarang Jakarta) di pulau Jawa. Pos kolonial lainnya juga didirikan di tempat lainnya di Hindia Timur yang kemudian menjadi Indonesia, seperti di kepulauan rempah-rempah (Maluku), yang termasuk Kepulauan Banda di mana VOC manjalankan monopoli atas pala dan fuli. Metode yang digunakan untuk mempertahankan monompoli termasuk kekerasan terhadap populasi lokal, dan juga pemerasan dan pembunuhan massal.

Pos perdagangan yang lebih tentram di Deshima, pulau buatan di lepas pantai Nagasaki, adalah tempat satu-satunya di mana orang Eropa dapat berdagang dengan Jepang.

Tahun 1603 VOC memperoleh izin di Banten untuk mendirikan kantor perwakilan, dan pada 1610 Pieter Both diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC pertama (1610-1614), namun ia memilih Jayakarta sebagai basis administrasi VOC. Sementara itu, Frederik de Houtman menjadi Gubernur VOC di Ambon (1605 - 1611) dan setelah itu menjadi Gubernur untuk Maluku (1621 - 1623).

Hak istimewa

Hak-hak istimewa yang tercantum dalam Oktrooi (Piagam/Charta) tanggal 20 Maret 1602 meliputi:

Hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelhaens serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri;

Hak kedaulatan (soevereiniteit) sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara untuk:

memelihara angkatan perang,

memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian,

merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar Negeri Belanda,

memerintah daerah-daerah tersebut,

menetapkan/mengeluarkan mata-uang sendiri, dan

memungut pajak.

Garis waktu

Pada 1652, Jan van Riebeeck mendirikan pos di Tanjung Harapan (ujung selatan Afrika, sekarang ini Afrika Selatan) untuk menyediakan kapal VOC untuk perjalanan mereka ke Asia Timur. Pos ini kemudian menjadi koloni sungguhan ketika lebih banyak lagi orang Belanda dan Eropa lainnya mulai tinggal di sini. Pos VOC juga didirikan di Persia (sekarang Iran), Benggala (sekarang Bangladesh) dan sebagian India), Ceylon (sekarang Sri Lanka), Malaka (sekarang Malaysia), Siam (sekarang Thailand), Cina daratan (Kanton), Formosa (sekarang Taiwan) dan selatan India. Pada 1662, Koxinga mengusir Belanda dari Taiwan.

Pada 1669, VOC merupakan perusahaan pribadi terkaya dalam sepanjang sejarah, dengan lebih dari 150 perahu dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, angkatan bersenjata pribadi dengan 10.000 tentara, dan pembayaran dividen 40%.

Perusahaan ini hampir selalu terjadi konflik dengan Inggris; hubungan keduanya memburuk ketika terjadi Pembantaian Ambon pada tahun 1623. Pada abad ke-18, kepemilikannya memusatkan di Hindia Timur. Setelah peperangan keempat antara Provinsi Bersatu dan Inggris (1780-1784), VOC mendapatkan kesulitan finansial, dan pada 17 Maret 1798, perusahaan ini dibubarkan, setelah Belanda diinvasi oleh tentara Napoleon Bonaparte dari Perancis. Hindia Timur diserahkan kepada Kerajaan Belanda oleh Kongres Wina di 1815.

Agresi Militer Belanda II

2009-11-06T03:13:00.001+07:00

Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

Pada hari pertama Agresi Militer Belanda II, mereka menerjunkan pasukannya di Pangkalan Udara Maguwo dan dari sana menuju ke Ibukota RI di Yogyakarta. Kabinet mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi Tiga Negara (KTN) sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan.

Serangan ke Maguwo

Tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30, siaran radio dari Jakarta menyebutkan, bahwa besok paginya Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. Beel, akan mengucapkan pidato yang penting. Sementara itu Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan terhadap kubu Republik. Operasi tersebut dinamakan "Operasi Kraai."

Pukul 2.00 pagi 1e para-compgnie (pasukan para I) KST di Andir memperoleh parasut mereka dan memulai memuat keenambelas pesawat transportasi, dan pukul 3.30 dilakukan briefing terakhir. Pukul 3.45 Mayor Jenderal Engles tiba di bandar udara Andir, diikuti oleh Jenderal Spoor 15 menit kemudian. Dia melakukan inspeksi dan mengucapkan pidato singkat. Pukul 4.20 pasukan elit KST di bawah pimpinan Kapten Eekhout naik ke pesawat dan pukul 4.30 pesawat Dakota pertama tinggal landas. Rute penerbangan ke arah timur menuju Maguwo diambil melalui Lautan Hindia. Pukul 6.25 mereka menerima berita dari para pilot pesawat pemburu, bahwa zona penerjunan telah dapat dipergunakan. Pukul 6.45 pasukan para mulai diterjunkan di Maguwo.

Seiring dengan penyerangan terhadap bandar udara Maguwo, pagi hari tanggal 19 Desember 1948, WTM Beel berpidato di radio dan menyatakan, bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan terhadap Ibukota RI, Yogyakarta, yang kemudian dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II telah dimulai. Belanda konsisten dengan menamakan agresi militer ini sebagai "Aksi Polisional".

Penyerangan terhadap Ibukota Republik, diawali dengan pemboman atas lapangan terbang Maguwo, di pagi hari. Pukul 05.45 lapangan terbang Maguwo dihujani bom dan tembakan mitraliur oleh 5 pesawat Mustang dan 9 pesawat Kittyhawk. Pertahanan TNI di Maguwo hanya terdiri dari 150 orang pasukan pertahanan pangkalan udara dengan persenjataan yang sangat minim, yaitu beberapa senapan dan satu senapan anti pesawat 12,7. Senjata berat sedang dalam keadaan rusak. Pertahanan pangkalan hanya diperkuat dengan satu kompi TNI bersenjata lengkap. Pukul 06.45, 15 pesawat Dakota menerjunkan pasukan KST Belanda di atas Maguwo. Pertempuran merebut Maguwo hanya berlangsung sekitar 25 menit. Pukul 7.10 bandara Maguwo telah jatuh ke tangan pasukan Kapten Eekhout. Di pihak Republik tercatat 128 tentara tewas, sedangkan di pihak penyerang, tak satu pun jatuh korban.

Sekitar pukul 9.00, seluruh 432 anggota pasukan KST telah mendarat di Maguwo, dan pukul 11.00, seluruh kekuatan Grup Tempur M sebanyak 2.600 orang –termasuk dua batalyon, 1.900 orang, dari Brigade T- beserta persenjataan beratnya di bawah pimpinan Kolonel D.R.A. van Langen telah terkumpul di Maguwo dan mulai bergerak ke Yogyakarta.

Serangan terhadap kota Yogyakarta juga dimulai dengan pemboman serta menerjunkan pasukan payung di kota. Di daerah-daerah lain di Jawa antara lain di Jawa Timur, dilaporkan bahwa penyerangan bahkan telah dilakukan sejak tanggal 18 Desember malam hari. Segera setelah mendengar berita bahwa tentara Belanda telah memulai serangannya, Panglima Besar Soedirman mengeluarkan perintah kilat yang dibacakan di radio tanggal 19 Desember 1948 pukul 08.00.

Pemerintahan Darurat

Soedirman dalam keadaan sakit melaporkan diri kepada Presiden. Soedirman didampingi oleh Kolonel S Panglima Besar Jenderaimatupang, Komodor Suriadarma serta dr. Suwondo, dokter pribadinya. Kabinet mengadakan sidang dari pagi sampai siang hari. Karena merasa tidak diundang, Jenderal Soedirman dan para perwira TNI lainnya menunggu di luar ruang sidang. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi, akhirnya Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak meninggalkan Ibukota. Mengenai hal-hal yang dibahas serta keputusan yang diambil adalam sidang kabinet tanggal 19 Desember 1948. Berhubung Soedirman masih sakit, Presiden berusaha membujuk supaya tinggal dalam kota, tetapi Sudirman menolak. Simatupang mengatakan sebaiknya Presiden dan Wakil Presiden ikut bergerilya. Menteri Laoh mengatakan bahwa sekarang ternyata pasukan yang akan mengawal tidak ada. Jadi Presiden dan Wakil Presiden terpaksa tinggal dalam kota agar selalu dapat berhubungan dengan KTN sebagai wakil PBB. Setelah dipungut suara, hampir seluruh Menteri yang hadir mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden tetap dalam kota.

Sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan oleh Dewan Siasat, yaitu basis pemerintahan sipil akan dibentuk di Sumatera, maka Presiden dan Wakil Presiden membuat surat kuasa yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukittinggi. Presiden dan Wakil Presiden mengirim kawat kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi, bahwa ia diangkat sementara membentuk satu kabinet dan mengambil alih Pemerintah Pusat. Pemerintahan Syafruddin ini kemudian dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Selain itu, untuk menjaga kemungkinan bahwa Syafruddin tidak berhasil membentuk pemerintahan di Sumatera, juga dibuat surat untuk Duta Besar RI untuk India, dr. Sudarsono, serta staf Kedutaan RI, L.N. Palar dan Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis yang sedang berada di New Delhi.

Empat Menteri yang ada di Jawa namun sedang berada di luar Yogyakarta sehingga tidak ikut tertangkap adalah Menteri Dalam Negeri, dr. Sukiman, Menteri Persediaan Makanan,Mr. I.J. Kasimo, Menteri Pembangunan dan Pemuda, Supeno, dan Menteri Kehakiman, Mr. Susanto. Mereka belum mengetahui mengenai Sidang Kabinet pada 19 Desember 1948, yang memutuskan pemberian mandat kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat di Bukittinggi, dan apabila ini tidak dapat dilaksanakan, agar dr. Sudarsono, Mr. Maramis dan L.N. Palar membentuk Exile Government of Republic Indonesia di New Delhi, India.

Pada 21 Desember 1948, keempat Menteri tersebut mengadakan rapat dan hasilnya disampaikan kepada seluruh Gubernur Militer I, II dan III, seluruh Gubernur sipil dan Residen di Jawa, bahwa Pemerintah Pusat diserahkan kepada 3 orang Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan.

Gerilya

Setelah itu Soedirman meninggalkan Yogyakarta untuk memimpin gerilya dari luar kota. Perjalanan bergerilya selama delapan bulan ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Soedirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa rombongan Soedirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949.

Kolonel A.H. Nasution, selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat Totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat No 1 Salah satu pokok isinya ialah : Tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal adalah ber wingate (menyusup ke belakang garis musuh) dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas.

Salah satu pasukan yang harus melakukan wingate adalah pasukan Siliwangi. Pada tanggal 19 Desember 1948 bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah-daerah kantong yang telah ditetapkan di Jawa Barat. Perjalanan ini dikenal dengan nama Long March Siliwangi. Perjalanan yang jauh, menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah, melawan rasa lapar dan letih dibayangi bahaya serangan musuh. Sesampainya di Jawa Barat mereka terpaksa pula menghadapi gerombolan DI/TII.

Agresi Militer Belanda I

2009-11-06T03:03:00.002+07:00

Laksamana Muda Udara Agustinus Adisutjipto.

Agresi Militer Belanda I atau Operasi Produk adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Agresi yang merupakan pelanggaran dari Persetujuan Linggajati ini menggunakan kode "Operatie Product".

Latar belakang

Tanggal 15 Juli 1947, van Mook mengeluarkan ultimatum agar supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km. dari garis demarkasi. Tentu pimpinan RI menolak permintaan Belanda ini.

Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai Aksi Polisionil, dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Letnan Gubernur Jenderal Belanda, Dr. H.J. van Mook menyampaikan pidato radio di mana dia menyatakan, bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Linggajati. Pada saat itu jumlah tentara Belanda telah mencapai lebih dari 100.000 orang, dengan persenjataan yang modern, termasuk persenjataan berat yang dihibahkan oleh tentara Inggris dan tentara Australia.

Agresi

Serangan di beberapa daerah, seperti di Jawa Timur, bahkan telah dilancarkan tentara Belanda sejak tanggal 21 Juli malam, sehingga dalam bukunya, J. A. Moor menulis agresi militer Belanda I dimulai tanggal 20 Juli 1947. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Fokus serangan tentara Belanda di tiga tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau, di Jawa Tengah mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah di mana terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula.

Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu Korps Speciaale Troepen (KST) di bawah Westerling yang kini berpangkat Kapten, dan Pasukan Para I (1e para compagnie) di bawah Kapten C. Sisselaar. Pasukan KST (pengembangan dari DST) yang sejak kembali dari pembantaian di Sulawesi Selatan belum pernah beraksi lagi, kini ditugaskan tidak hanya di Jawa, melainkan dikirim juga ke Sumatera.

Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan dan pertambangan.

Pada 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik dengan simbol Palang Merah di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari Singapura, sumbangan Palang Merah Malaya ditembak jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan tewasnya Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adisutjipto, Komodor Muda Udara dr. Abdulrahman Saleh dan Perwira Muda Udara I Adisumarmo Wiryokusumo.

Pada 9 Desember 1947, terjadi Pembantaian Rawagede dimana tentara Belanda membantai 431 penduduk desa Rawagede, yang terletak di antara Karawang dan Bekasi, Jawa Barat.

Campur tangan PBB

Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB, karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian Internasional, yaitu Persetujuan Linggajati.

Belanda ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk Inggris, yang tidak lagi menyetujui penyelesaian secara militer. Atas permintaan India dan Australia, pada 31 Juli 1947 masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB, yang kemudian mengeluarkan Resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan.

Dewan Keamanan PBB de facto mengakui eksistensi Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam semua resolusi PBB sejak tahun 1947, Dewan Keamanan PBB secara resmi menggunakan nama INDONESIA, dan bukan Netherlands Indies. Sejak resolusi pertama, yaitu resolusi No. 27 tanggal 1 Augustus 1947, kemudian resolusi No. 30 dan 31 tanggal 25 August 1947, resolusi No. 36 tanggal 1 November 1947, serta resolusi No. 67 tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB selalu menyebutkan konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda sebagai The Indonesian Question.

Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus 1947 Pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran.

Pada 17 Agustus 1947 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda menerima Resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata, dan pada 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai Committee of Good Offices for Indonesia (Komite Jasa Baik Untuk Indonesia), dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN), karena beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham.

Peristiwa 10 November

2009-11-06T02:17:00.000+07:00

Tanggal :27 Oktober - 20 November, 1945

Lokasi : Surabaya, Indonesia

Hasil : Inggris menguasai Surabaya

Pihak yang terlibat :

Indonesia Britania Raya

Belanda

Komandan

Bung Tomo Brigjen A. W. S. Mallaby

Mayjen E. C. Mansergh

Kekuatan

20,000 tentara 30,000 (puncak)

100,000 pasukan liar didukung tank, pesawat tempur, dan kapal perang

Jumlah korban

16,000 2,000

Pertempuran merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur.

Masuknya Tentara Jepang ke Indonesia

Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, dan tujuh hari kemudian, tepatnya, 8 Maret, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu, Indonesia diduduki oleh Jepang.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Tiga tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom (oleh Amerika Serikat) di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada Agustus 1945. Mengisi kekosongan tersebut, Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Masuknya Tentara Inggris & Belanda

Rakyat dan para pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Maka timbullah pertempuran-pertempuran yang memakan korban di banyak daerah. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta, kemudian mendarat di Surabaya pada 25 Oktober. Tentara Inggris didatangkan ke Indonesia atas keputusan dan atas nama Sekutu, dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Tetapi, selain itu, tentara Inggris juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada pemerintah Belanda sebagai jajahannya. NICA (Netherlands Indies Civil Administration) ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris. Itulah yang meledakkan kemarahan rakyat Indonesia di mana-mana.

Insiden di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya

Setelah munculnya maklumat pemerintah tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh Indonesia, gerakan pengibaran bendera makin meluas ke segenap pelosok kota.

Di berbagai tempat strategis dan tempat-tempat lainnya, susul menyusul bendera dikibarkan. Antara lain di teras atas Gedung Kantor Karesidenan (kantor Syucokan, gedung Gubernuran sekarang, Jl Pahlawan) yang terletak di muka gedung Kempeitai (sekarang Tugu Pahlawan), di atas gedung Internatio, disusul barisan pemuda dari segala penjuru Surabaya yang membawa bendera merah putih datang ke Tambaksari (lapangan Gelora 10 Nopember) untuk menghadiri rapat raksasa yang diselenggarakan oleh Barisan Pemuda Surabaya.

Saat itu lapangan Tambaksari penuh lambaian bendera merah putih, disertai pekik 'Merdeka' mendengung di angkasa. Walaupun pihak Kempeitai melarang diadakannya rapat tersebut, namun mereka tidak berdaya menghadapi massa rakyat yang semangatnya tengah menggelora itu. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hoteru/Hotel Yamato atau Oranje Hotel, Jl Tunjungan 65 Surabaya.

Mula-mula Jepang dan Indo-Belanda yang sudah keluar dari interniran menyusun suatu organisasi, Komite Kontak Sosial, yang mendapat bantuan penuh dari Jepang. Terbentuknya komite ini disponsori oleh Palang Merah Internasional (Intercross). Namun, berlindung dibalik Intercross mereka melakukan kegiatan politik. Mereka mencoba mengambil alih gudang-gudang dan beberapa tempat telah mereka duduki, seperti Hotel Yamato. Pada 18 September 1945, datanglah di Surabaya (Gunungsari) opsir-opsir Sekutu dan Belanda dari Allied Command (utusan Sekutu) bersama-sama dengan rombongan Intercross dari Jakarta.

Rombongan Sekutu oleh Jepang ditempatkan di Hotel Yamato, Jl Tunjungan 65, sedangkan rombongan Intercross di Gedung Setan, Jl Tunjungan 80 Surabaya, tanpa seijin Pemerintah Karesidenan Surabaya. Dan sejak itu Hotel Yamato dijadikan markas RAPWI (Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees, Bantuan Rehabilitasi untuk Tawanan Perang dan Interniran).

Karena kedudukannya merasa kuat, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.V.Ch Ploegman pada sore hari tanggal 18 September 1945, tepatnya pukul 21.00, mengibarkan bendera Belanda (Merah-Putih-Biru), tanpa persetujuan Pemerintah RI Daerah Surabaya, di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Keesokan hari ketika pemuda Surabaya melihatnya, seketika meledak amarahnya. Mereka menganggap Belanda mau menancapkan kekuasannya kembali di negeri Indonesia, dan dianggap melecehkan gerakan pengibaran bendera yang sedang berlangsung di Surabaya.

Begitu kabar tersebut tersebar di seluruh kota Surabaya, sebentar saja Jl. Tunjungan dibanjiri oleh rakyat, mulai dari pelajar berumur belasan tahun hingga pemuda dewasa, semua siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Massa terus mengalir hingga memadati halaman hotel serta halaman gedung yang berdampingan penuh massa dengan luapan amarah. Agak ke belakang halaman hotel, beberapa tentara Jepang tampak berjaga-jaga. Situasi saat itu menjadi sangat eksplosif.

Tak lama kemudian Residen Sudirman datang. Kedatangan pejuang dan diplomat ulung yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Residen (Fuku Syuco Gunseikan) yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabaya Syu, sekaligus sebagai Residen Daerah Surabaya Pemerintah RI, menyibak kerumunan massa lalu masuk ke hotel. Ia ingin berunding dengan Mr. Ploegman dan kawan-kawan. Dalam perundingan itu Sudirman meminta agar bendera Belanda Triwarna segera diturunkan.

Ploegman menolak, bahkan dengan kasar mengancam, "Tentara Sekutu telah menang perang, dan karena Belanda adalah anggota Sekutu, maka sekarang Pemerintah Belanda berhak menegakkan kembali pemerintahan Hindia Belanda. Republik Indonesia? Itu tidak kami akui." Sambil mengangkat revolver, Ploegman memaksa Sudirman untuk segera pergi dan membiarkan bendera Belanda tetap berkibar.

Melihat gelagat tidak menguntungkan itu, pemuda Sidik dan Hariyono yang mendampingi Sudirman mengambil langkah taktis. Sidik menendang revolver dari tangan Ploegman. Revolver itu terpental dan meletus tanpa mengenai siapapun. Hariyono segera membawa Sudirman ke luar, sementara Sidik terus bergulat dengan Ploegman dan mencekiknya hingga tewas. Beberapa tentara Belanda menyerobot masuk karena mendengar letusan pistol, dan sambil menghunus pedang panjang lalu disabetkan ke arah Sidik. Sidik pun tersungkur.

Di luar hotel, para pemuda yang mengetahui kejadian itu langsung merangsek masuk ke hotel dan terjadilah perkelahian di ruang muka hotel. Sebagian yang lain, berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Hariyono yang semula bersama Sudirman turut terlibat dalam pemanjatan tiang bendera. Akhirnya ia bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan mengereknya ke puncak tiang kembali. Massa rakyat menyambut keberhasilan pengibaran bendera merah putih itu dengan pekik "Merdeka" berulang kali, sebagai tanda kemenangan, kehormatan dan kedaulatan negara RI.

Kemudian meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris pada 27 Oktober 1945. Serangan-serangan kecil itu ternyata dikemudian hari berubah menjadi serangan umum yang hampir membinasakan seluruh tentara Inggris, sebelum akhirnya Jenderal D.C. Hawthorn meminta bantuan Presiden Sukarno untuk meredakan situasi.

Kematian Brigadir Jenderal Mallaby

Setelah diadakannya gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Tetapi walau begitu tetap saja terjadi keributan antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan bersenjata dengan tentara Inggris di Surabaya, memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby, (pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur), pada 30 Oktober 1945. Mobil Buick yang sedang ditumpangi Brigjen Mallaby dicegat oleh sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Karena terjadi salah paham, maka terjadilah tembak menembak yang akhirnya membuat mobil jenderal Inggris itu meledak terkena tembakan. Mobil itu pun hangus.

Ultimatum 10 November 1945

Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby, penggantinya (Mayor Jenderal Mansergh) mengeluarkan ultimatum yang merupakan penghinaan bagi para pejuang dan rakyat umumnya. Dalam ultimatum itu disebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6.00 pagi tanggal 10 November 1945.

Ultimatum tersebut ditolak oleh Indonesia. Sebab, Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri (walaupun baru saja diproklamasikan), dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sebagai alat negara juga telah dibentuk.

Selain itu, banyak sekali organisasi perjuangan yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa dan pelajar. Badan-badan perjuangan itu telah muncul sebagai manifestasi tekad bersama untuk membela republik yang masih muda, untuk melucuti pasukan Jepang, dan untuk menentang masuknya kembali kolonialisme Belanda (yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia).

Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan besar-besaran dan dahsyat sekali, dengan mengerahkan sekitar 30 000 serdadu, 50 pesawat terbang, dan sejumlah besar kapal perang.

Berbagai bagian kota Surabaya dihujani bom, ditembaki secara membabi-buta dengan meriam dari laut dan darat. Ribuan penduduk menjadi korban, banyak yang meninggal dan lebih banyak lagi yang luka-luka. Tetapi, perlawanan pejuang-pejuang juga berkobar di seluruh kota, dengan bantuan yang aktif dari penduduk.

Pihak Inggris menduga bahwa perlawanan rakyat Indonesia di Surabaya bisa ditaklukkan dalam tempo 3 hari saja, dengan mengerahkan persenjataan modern yang lengkap, termasuk pesawat terbang, kapal perang, tank, dan kendaraan lapis baja yang cukup banyak.

Namun di luar dugaan, ternyata para tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari kalangan ulama' serta kyai-kyai pondok jawa seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah serta kyai-kyai pesantren lainnya mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat umum (pada waktu itu masyarakat tidak begitu patuh kepada pemerintahan tetapi mereka lebih patuh dan taat kepada para kyai) juga ada pelopor muda seperti Bung Tomo dan lainnya. Sehingga perlawanan itu bisa bertahan lama, berlangsung dari hari ke hari, dan dari minggu ke minggu lainnya. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran besar-besaran ini memakan waktu sampai sebulan, sebelum seluruh kota jatuh di tangan pihak Inggris.

Peristiwa berdarah di Surabaya ketika itu juga telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itulah yang kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan.

Mohon Maaf

2009-09-21T14:52:00.000+07:00

buat semuanya yg tak sempat ku kunjungi. Saya ucapkan Mohon Maaf Lahir & Bathin. Dan buat kedua orang tuaku beserta keluarga besarku. Aku mohon maaf sebesar-besarnya atas semuanya. Cita-cita dan harapan yg belum bisa ku capai

SELAMAT IDUL FITRI 1430

2009-09-19T18:29:00.004+07:00

Bila kata merangkai dusta..
Bila langkah membekas lara…
Bila hati penuh prasangka…
Dan bila Ada langkah yang menoreh luka.
Mohon bukakan pintu maaf…
Selamat Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Batin

SujudKu

2009-09-18T08:49:00.000+07:00

Begitu kau bersujud,terbangunlah ruang
Yang kau tempati itu menjadi masjid

Setiap kali kau bersujud,setiap kali pula telah kau dirikan masjid

Wahai,betapa menakjubkan,berapa ribu masjid telah kau bangun selama hidupmu?

Tak terbilang jumlahnya,menara masjidmu meninggi,menembus langit,memasuki alam ma'rifat

Setiap gedung,rumah,bilik atau tanah,seketika bernama masjid,begitu kau tempati untuk bersujud

Setiap lembar rupiah yg kau sodorkan kepada ridha Tuhan,menjadi sajadah kmuliaan

Setiap butir beras yg kau tanak & kau tuangkan ke piring ke-ilahi-an,menjadi serakaat sembahyang

Dan setiap tetes air yg kau taburkan untuk cinta kasih ke-Tuhan-an ,lahir menjadi kumandang suara adzan

Kalau kau bawa badanmu bersujud,kaulah masjid

Kalau kau bawa matamu memandang yg dipandang Allah,kaulah kìblat

Kalau kau gunakan telingamu mendengar yg dìdengar Allah,kaulah tilawah suci

Dan kalau derakkan hatimu mencintai yg dicìntai Allah,kaulah ayatullah

Ilmu pengetahuanmu bersujud,pekerjaanmu bersujud,karirmu bersujud,rumah tanggamu bersujud,sepi dan ramaimu bersujud, duka deritamu bersujud menjadilah engkau masjìd

Aku Belajar Memanggilmu

2009-09-18T08:48:00.000+07:00

Aku belajar memanggilmu
Aku kembali belajar melihatmu
Setelah,
Matahari tak lagi mengajarkan cinta
Dan malam tak memancarkn hitam
Garis-garis wajahmu pada pepohonan dan hujan
Hanya bisa dipahami kabut
Tapi ketika engkau menjelma menjadi sungai
Bahkan lautpun kian menjauh
Dan mmbiarkanmu mengalir sendiri

Bahkan
Aku kembali belajar memanggilmu
Lewat suara-suara yg tak didengar oleh hujan
Sebab di utara matahari telah menjadi bunga

ilusi

2009-09-18T08:29:00.002+07:00

Tersenyumlah saat kau mengingatku karena saat itu aku sangat merindukanmu dan menangislah saat kau merindukanku, karena saat itu aku tak berada disampingmu. Tetapi pejamkanlah mata indahmu itu karena saat itu aku akan terasa ada di dekatmu karena aku telah ada di hatimu untuk selamanya. Tak ada yg tersisa lagi untukku, hanya kenangan-kenangan indah bersamamu. Mata indah yg biasa ku lihat keindahan cinta. Kini terasa jauh meninggalkanku. Kehidupan terasa kosong tanpa keindahanmu.

Tapi cinta dan rinduku adalah milikmu. Cintamu tak kan mampu membebaskanku, bagaimana aku mungkin mencari yg lain sedangkan sayap-sayapku telah patah karenamu. Cintamu akan tetap tinggal bersamaku hingga akhir hayatku dan setelah kematian dan hingga tangan Tuhan menyatukan kita lagi. Betapapun hati telah terpikat pada sosok terang dalam kegelapan yg tengah menghidupkan sinar redupku namun tak dapat menyinari dan menghangatkan perasaanku yg sesungguhnya. Aku tak bisa menemukan cinta yg lain selain dirimu. Karena mereka tak pernah tertandingi oleh sosok dirimu di hatiku.

Kau bagaikan pecahan logam yang memecahkan kesunyian, kesendirian dan kesedihanku. Kini aku telah kehilanganmu

cewek yg aneh...!!!

2009-09-11T12:26:00.002+07:00

jah,

kemarin dia bilang kalau diusir ma ortunya... terus "minggat". Maklum juga anak muda, masih berfikir apa yg selalu dia perbuat adalah benar...

dari pagi sampai siang, via sms Q bujuk dia agar segera pulang, tapi sampai sore pun dia belum jg kembali kerumahnya...

dasar aneh...

meskipun begitu, tetep aja dia masih seperti anak kecil, dan butuh perhatian...

maaf ya M, ada batasan yg membuatku tidak bisa berbuat lebih kemarin...

terimakasih,

semoga keadaanmu juga segera kembali seperti biasanya yg selalu riang

2009-09-10T10:00:00.002+07:00

hanya ungkapan kata tersebut yang bisa kuucapkan buat seseorang yg beberapa hari lalu Ultah.. mungkin ada kesalah pahaman diantara kita..

tidak ada niatan apapun untuk semua itu, dan yg pasti aku tidak melakukan apapun...

memori kemarin:

- terjebak situasi, rencana cuma mau ambil gaji, eh malah disuruh ngisi kelas (tambahin dunk gajinya) hehehe

- dengan terpaksa buka puasa di jalan (eh ditepi jalan), es degan Krian.. Mantab bener

- kemarin dia sakit katanya sich kompilasi, eh komplikasi (batuk, pilek + sakit ati).. hehehe penyakit yang aneh..

- Arif datang dari pondok Romadhon dg berjuta komplain terhadap sekolahnya..

- mustakim datang (tetep ngajak cangkruk'an)

- lanjut dengan penyakit insomnia yg tak kunjung hilang..

- tapi senang karena Inggris menang lawan Kroasia 5-1 (great)

Planning today:
sebenarnya gk ada planning apa2, tapi brutus nanti mau kesini.. (khawatir diajak mokel)

susah...

2009-09-09T02:28:00.002+07:00

belajar itu ternayata memang susah..!!!

perlu banyak waktu untuk bisa memahami, belum lagi waktu untuk prakteknya...!!!

haduh, lucu juga
dah jamannya kaya gini tapi masih aja gaptek,
berburu sesuatu yg kecil,
tapi gk tau ada cara yg lebih baik

"better place is expensive"

semoga aja aku mampu,
menjadi yg lebih baik dari sekarang
dan bermanfaat bagi kedua orang tuaku

amiiinn

2009-09-07T08:19:00.003+07:00

Salah satu wujud akulturasi dari peralatan hidup dan teknologi terlihat dalam seni bangunan Candi.
Seni bangunan Candi tersebut memang mengandung unsur budaya India tetapi keberadaan candi-candi di Indonesia tidak sama dengan candi-candi yang ada di India, karena Indonesia hanya mengambil unsur teknologi perbuatannya melalui dasar-dasar teoritis yang tercantum dalam kitab Silpasastra yaitu sebuah kitab pegangan yang memuat berbagai petunjuk untuk melaksanakan pembuatan arca dan bangunan.
Untuk itu dilihat dari bentuk dasar maupun fungsi candi tersebut terdapat perbedaan dimana bentuk dasar bangunan candi di Indonesia adalah punden berundak-undak, yang merupakan salah satu peninggalan kebudayaan Megalithikum yang berfungsi sebagai tempat pemujaan.
Sedangkan fungsi bangunan candi itu sendiri di Indonesia sesuai dengan asal kata candi tersebut. Perkataan candi berasal dari kata Candika yang merupakan salah satu nama dewi Durga atau dewi maut, sehingga candi merupakan bangunan untuk memuliakan orang yang telah wafat khususnya raja-raja dan orang-orang terkemuka.

Di samping itu juga dalam bahasa kawi candi berasal dari kata Cinandi artinya yang dikuburkan. Untuk itu yang dikuburkan didalam candi bukanlah mayat atau abu jenazah melainkan berbagai macam benda yang menyangkut lambang jasmaniah raja yang disebut dengan Pripih.

Dengan demikian fungsi candi Hindu di Indonesia adalah untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang atau dihubungkan dengan raja yang sudah meninggal. Hal ini terlihat dari adanya lambang jasmaniah raja sedangkan fungsi candi di India adalah untuk tempat pemujaan terhadap dewa, contohnya seperti candi-candi yang terdapat di kota Benares merupakan tempat pemujaan terhadap dewa Syiwa.

PERJALANAN KOLONEL ZULKIFLI LUBIS DALAM PERANANNYA DENGAN PEMIKIRAN DAN TINDAKANNYA UNTUK PERJALANAN MILITER DAN POLITIK DI INDONESIA.

2009-09-07T08:09:00.001+07:00

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Kabinet Djuanda yang terbentuk pada tanggal 9 April 1957 dengan Perdana Menteri Ir Djuanda, ternyata belum sampai setahun menjabat, yaitu pada tanggal 15 Februari 1958 Kolonel Achmad Husein, di Padang, Sumatra Barat mendeklarasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan mengangkat Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri.[1]

Berdirinya PRRI ini telah disokong penuh oleh Abdul Kahar Muzakar dan Kaso A. Ghani dari Daerah Sulawesi Selatan, juga disokong oleh Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah dibawah pimpinan Letnan Kolonel D.J. Somba yang menyatakan putus hubungan dengan Negara RI-Jawa-Yoga pada tanggal 17 Februari 1958, dimana gerakan Sulawesi Utara dan Tengah ini dikenal dengan nama Gerakan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta)[2]. Piagam Perjuangan Semesta ini diproklamirkan pada tanggal 2 Maret 1957 di Makasar. Dimana sehari sebelumnya, 1 Maret 1957, Kolonel H.N. Ventje Sumual mengadakan pertemuan di kantor gobernur Makasar yang dihadiri oleh para tokoh militer dan sipil dan melahirkan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta).

Proklamasi PRRI tanggal 15 Februari 1958 ini dilancarkan setelah diadakan rapat raksasa di Padang, Sumatra barat pada tanggal 10 Februari 1958, yang dihadiri oleh Letnan Kolonel Achmad Husein, Letnan Kolonel H.N. Ventje Sumual, Kolonel Simbolon, Kolonel Dachla n Djambek, Kolonel Zulkifli Lubis, Mohammad Natsir, Sjarif Usman, Burhanuddin Harahap, dan Sjafruddin Prawiranegara. Dimana dari hasil rapat raksasa di Padang, Sumatra Barat ini melahirkan 3 statemen yang menyatakan bahwa dalam waktu 4 x 24 jam Kabinet Djuanda menyerahkan mandat kepada Presiden atau Presiden mencabut mandat Kabinet Djuanda. Bahwa Presiden menugaskan Drs. Moh.Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk Zaken Kabinet. Bahwa meminta kepada Presiden supaya kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden konstitusional.

Tuntutan 3 statemen hasil rapat raksasa di Padang Sumatra Barat yang disampaikan kepada pihak Kabinet Djuanda dalam bentuk ultimatum, tetapi pihak Kabinet Djuanda menolak 3 statemen yang diajukan itu. Setelah ultimatum itu ditolak pihak pemerintah republik Indonesia, maka lahirlah proklamasi PRRI tanggal 15 Februari 1958.

Berdasarkan keterangan diatas kita dapatkan informasi yang menunjukkan bahwa perjuangan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dibawah Sjafruddin Prawiranegara dan Mohammad Natsir begitu juga Gerakan Piagam Perjuangan Semesta atau Permesta dibawah pimpinan Kolonel H.N. Ventje Sumual adalah merupakan perjuangan dalam usaha penentuan nasib sendiri bagi daerah-daerah dan bangsa-bangsa yang ingin berada dalam lindungan satu pemerintahan yang menjalankan kebijaksanaan politik dalam bentuk negara federasi. Dimana Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Kolonel H.N. Ventje Sumual, Teungku Muhammad Daud Beureueh, Letnan Kolonel Achmad Husein, Kolonel Simbolon, Kolonel Dachlan Djambek, Kolonel Zulkifli Lubis, Sjarif Usman dan Burhanuddin Harahap telah sepakat untuk membangun Negara Federal yang didalamnya bergabung NII-nya Teungku Muhammad Daud Beureueh, PRRI dan Permesta yang diberi nama dengan Negara Federasi Republik Persatuan Indonesia (RPI) yang didirikan pada tanggal 8 Februari 1960.

Adanya pertentangan para militer dengan pemeintah pusat Republik Indonesia, terdapat seoang tokoh yang banyak memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran politiknya yaitu kolonel Zulkifli Lubis. Kolonel Zulkifli Lubis terlahir di Aceh pada tanggal 26 Desember 1923 sebagai anak kelima dari sepuluh bersaudara, kolonel Zulkifli Lubis yang berkacamata tidak menyukai olahraga semasa mudanya. Bahkan kulitnya—mulus, seputih pualam—serta suaranya—yang juga lembut, seperti wanita—menyembunyikan tanda-tanda kejantanannya. Perawakan Zulkifli Lubis sama sekali tak ada potongan sebagai spymaster [kepala badan intelijen] pertama Indonesia. Lubis siswa yang luar biasa. Pada masa sekolah Kolonel Zulkifli Lubis ketika ia lulus dari SMP pada 1941, nilai-nilainya yang memuaskan membolehkan Kolonel Zulkifli Lubis meneruskan pendidikannya ke sebuah SMA terpandang di Jogjakarta pusat budaya Jawa. Setahun kemudian, ketika Kekaisaran Jepang merangsek ke seluruh penjuru kepulauan Indonesia, mereka segera mengamati potensi kesiswaannya: bukan hanya karena Zulkifli Lubis pada usia 18 tahun itu telah bergabung pelatihan milisi, tetapi pada awal 1943, ia juga menjadi salah seorang Indonesia pertama yang terpilih sebagai taruna yang tergabung dalam PETA (Pembela Tanah Air).

Di PETA, Zulkifli Lubis berkenalan untuk pertama kalinya dengan dasar- dasar intelijen. Di Tangerang, yang terletak sedikit di luar kota Jakarta, tentara Jepang mendirikan versi lokal dari sekolah intelijen militer Nakano yang terkenal itu, dan Lubis berada di antara lulusan pertamanya. Kemudian, Zulkifli Lubis ditempatkan di pusat intelijen regional Jepang di Singapura pada pertengahan 1944. Di sana, ia menyerap bukan saja teori tapi juga aplikasi prakteknya. Di antara pelajaran berharga yang didapat adalah dari seorang perwira intelijen Jepang yang berulang-ulang bercerita tentang penaklukan Prancis di Indocina yang terutama dengan kampanye peperangan psikologis,dan bukan pertempuran bersenjata.

Di PETA inilah karir Kolonel Zulkifli Lubis dalm perjuangan dan mengisi kemerdekaan di mulai. Hal yang menarik dalam tulisan ini adalah bagaimanakah perjalanan kolonel Zulkifli Lubis dalam peranannya dengan pemikiran dan tindakannya untuk perjalanan militer dan politik di Indonesia.

[1] R.Z. Leirissa.1997. PRRI-PERMESTA Strategi Membnagun Indonesia Tanpa Komunis. (Jakarta: Grafiti) hal.25

[2] Barbara, Silliars Harvey. PERMESTA Pemberontakan setengah hati ( Jakarta: Pustaka Utama, 1989) hal 45.