Blessing in disguise. Gelombang revolusi melanda dunia Arab, beranjak dari Tunisia menyebar ke Mesir, Libya, Yaman, Bahrain, Oman, Suriah, Yordania, Arab Saudi hingga seluruh negeri Islam lainnya. Kaum Muslim keluar secara massal dalam jumlah ribuan bahkan jutaan di Tunisia, Mesir, Yaman, dan Libya, menuntut perubahan penguasa dan rezim mereka yang telah mendatangkan kerusakan dan kehancuran bagi kaum Muslim selama beberapa dekade. Keluarnya kaum Muslim itu merupakan penegasan bahwa kekuasaan adalah milik umat; merekalah yang memilih penguasa.

Warga Libya memberikan contoh paling berani dalam menentang penguasa diktator. Mereka lebih mengutamakan kematian daripada tetap berada di bawah rezim rusak lagi sombong. Itu merupakan ketentuan pokok: tidak takut, tidak pengecut, dan berpegang pada apa yang diperintahkan Allah SWT.

Tuntutan masyarakat untuk mengganti rezim membuat mereka berani melawan aturan yang selama ini diterapkan kepada mereka. Bahkan moncong senjata para pendukung penguasa pun mereka berani hadapi. Keadaan yang tidak pernah terjadi di kawasan Timur Tengah sebelumnya.

Barat menganggap ini adalah gelombang demokratisasi. Namun kenyataan di lapangan, slogan demokrasi tidak muncul. Yang terjadi adalah tuntutan melawan kelaliman, tuntutan sesuai dengan fitrah insani akibat terlalu lama dikungkung tirani. Dengan kultur dan historis Arab yang islami, sentimen keislaman cukup kuat untuk menjadi suara alternatif pergantian rezim.

 

Marginalisasi Isu-Isu Islam

Disinyalir masih muncul marginalisasi isu-isu Islam oleh media. Banyak sekali isu Islam yang tidak muncul ke publik karena media besar masih dikuasai oleh Barat atau pemerintah yang pro Barat. Pada tanggal 2 Maret 2010, misalnya, pemerintah Afganistan melarang laporan langsung dari wilayah-wilayah perang. Pemerintah boneka AS ini menjustifikasi kebijakan itu dengan alasan bahwa laporan semisal itu membantu musuh dalam merancang serangan-serangan melawan satuan keamanan dan akan digunakan untuk mempropagandakan aktivitas-aktivitas perlawanan.

Hal ini mengindikasikan bahwa demokrasi tidak lain adalah kediktatoran yang dipilih yang bisa melarang rakyatnya atas hak memperoleh informasi. Ungkapan “kebebasan berekspresi” hanyalah hipokrisme yang jelas, yang pada galibnya digunakan Barat dan kaki tangan Barat untuk menjustifikasi kelemahan ide-ide mereka dan aksi-aksi mereka melawan kaum Muslim dan Islam. Selain itu, ungkapan “kebebasan berekspresi” itu dimaksudkan hanya untuk membantu orang-orang murtad semisal Kambakhs dan Abdurrahman, membantu penyebaran gambar yang melecehkan Nabi saw. di Denmark dan penyebaran film seperti film “Fitna” besutan anggota parlemen Belanda.

 

Pembajakan Isu

Gelombang revolusi yang melahirkan iklim ketidakpastian menuntut perhatian serius dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dorongan awalnya bisa jadi adalah murni dari kehendak rakyat. Pemuda yang bunuh diri di Tunisia memicu revolusi yang menggulingkan Ben Ali. Gerakan via jejaring sosial menjadikan revolusi Mesir juga dikenal sebagai Revolusi 1.0. Namun tanpa konsep, goalsdan social change agent, pergerakan semacam ini akan mudah dikendalikan oleh kekuatan internasional yang berpengaruh dan antek-anteknya di negeri tersebut. Justru, di sinilah titik rawan dari pergolakan di Timur Tengah. Perubahan tanpa visi yang jelas tentang sistem masa depan bisa dibajak oleh siapa saja; oleh rezim lama yang berganti wajah menjadi pendukung rakyat dan terkesan reformis; juga oleh asing. Perubahan sebatas sosok rezim menjadi cara untuk revitalisasi dominasi negara besar dengan mengangkat rezim baru yang tetap dalam kontrol mereka.

 

Peran Hizbut Tahrir

Keinginan masyarakat untuk melakukan social change pastinya akan berujung pada kekecewaan bila perubahan tersebut tidak dipersiapkan dengan baik. Hizbut Tahrir sangat memahami keadaan ini. Sepanjang gelombang revolusi di kawasan Timur tengah, puluhan judul Nashrah (selebaran) telah dikeluarkan untuk mengingatkan masyarakat mengenai kondisi yang sedang terjadi. Di Tunisia, HT mengeluarkan nasyrah dengan judul “Protes di Tunisia: Sampai Kapan Harus Bersabar terhadap Kelaliman dan Kerusakan Penguasa?” Untuk menjelaskan bagaimana revolusi yang benar, HT juga menyampaikan nasyrahdengan judul, “Tunisia dan Hakikat Revolusi!” HT Juga mengeluarkan nasyrahdengan judul, “Pemerintahan Tiran Ben Ali Keluar dari Pintu Sembunyi-sembunyi Kemudian Kembali, Bahkan dari Pintu Depan, Setelah Semua Darah Tertumpah!”

Di Mesir HT mengeluarkan nasyrah dengan judul, “Wahai Para Penakluk Pasukan Salib dan Tatar Waspadalah Jangan Sampai Amerika dan Anteknya Memperdaya Anda dengan Polesan atas Kerusakan Rezim!” Selain itu juga secara khusus HT menyampaikan seruan kepada Militer dengan tajuk, “Dari Hizbut Tahrir kepada Dewan Agung Militer Mesir; Penjaga Camp David Yang Kedua pun Jatuh!”

Di Suriah HT menyebarkan nasyrah yang bertajukkan, “Wahai Kaum Muslim di Suriah: Catatkan Diri Anda untuk Kemuliaan Penegakan Khilafah Rasyidah di Atas Puing-puing Rezim yang Mati”. Merespon tipudaya rezim, HT mengeluarkan nasyrah dengan judul, “Keputusan-keputusan Reformatif adalah Tipudaya untuk Memperpanjang Umur Rezim Suriah; Yang Dituntut adalah Kepergian Langsung Rezim”.

Di Libya HT mengeluarkan nasyrah yang berjudul, “Wahai Warga Libya, Wahai Cucu-cucu Umar al-Mukhtar”. Kemudian HT juga mengeluarkan nasyrahdengan tajuk, “Diktator Libya dengan Pembantaian Berdarahnya dan Kelemahan Para Penguasa Kaum Muslim dalam Menolong Libya; Mereka Bersekutu dalam Kejahatan Intervensi Militer Prancis, Inggris, dan Amerika!” Selain itu juga HT menerbitkan nashrah dengan judul, “Tidak Untuk Intervensi Imperialisme Barat di Libya, Wahai Tentara Islam! Hentikan Banjir Darah di Libya dan Junjung Tinggi Panji Tauhid”.

Terkait dengan Revolusi di Yaman, HT mengeluarkan nasyrah dengan judul, “Seruan kepada Para Ulama Yaman”, “Wahai Tentara Yaman! Realisasikan Berita Gembira Rasulullah saw. dengan Menghapus Pemerintahan Diktator dan Dirikan Daulah Khilafah Rasyidah Kedua”, dan “Inggris Menendang Salih Seperti Amerika Menendang Mubarak”.

Terkait dengan revolusi di Bahrain, HT menyampaikan nasyrah dengan judul “Apa Yang Terjadi di Bahrain! Kembali Membuktikan Para Penguasa Itu Saling Tolong-Menolong Melawan Kaum Muslim”.

HT menyampaikan seruan dengan menggunakan bahasa yang to the point, dikaitkan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah SWT. Kadang HT juga mengeluarkan nasyrah yang mengambil judul yang mengutip langsung dari al-Quran, seperti:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

Ambillah (kejadian Itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan (QS al-Hasyr [33]: 2).

 
Disampaikan pula nasyrah yang juga diambil dari QS Ali ‘Imran [3]: 200 dan (QS al-A’raf [7]: 96). Inilah tawaran Islam sebagai solusi dan Islam sebagai jalan. Dengan itu diharapkan tidak ada alternatif lagi bagi proses perubahan yang terjadi selain Islam.

Selebaran-selebaran ini ditujukan kepada masyarakat umum dan lebih khusus kepada Ahlul Quwwah (militer) yang dalam padangan HT merupakan pilar penting dari proses perubahan sosial. Seruan kepada militer adalah seruan yang paling penting karena realitasnya merekalah pengawal umat.

Pengaitan antara realitas kezaliman dengan kewajiban pembelaan kepada kebenaran merupakan hal yang penting dalam mendorong dukungan militer dalam proses perubahan sosial ini. HT memberikan pemahaman yang tepat bahwa setiap perubahan sosial harusnya memiliki arah, tujuan dan metode tertentu; bahwa dalam perubahan sosal militer sebagai ahlul quwwah adalah faktor yang paling menentukan.

Karena itu, seruan-seruan yang dilakukan senantiasa fokus pada dua hal tersebut. Pertama: mengingatkan masyarakat untuk memiliki goals yang jelas dari tuntutan perubahan yang mereka ajukan. Jangan hanya menuntut perubahan rezim, namun harus perubahan sistem. Kedua: menyeru kepadaAhlul Quwwah agar mereka turut mendukung bahkan memberikan kekuatannya pada proses perubahan yang dituntut umat.

 

Potensi Penegakkan Khilafah

Setiap proses perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat merupakan peluang untuk diarahkan menuju proses penegakan Khilafah. Apalagi bila hal tersebut terjadi di Dunia Islam, tempat bersemayamnya pemikiran-pemikiran Islam dan perasaan perasaan Islam. Ditopang dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang luar biasa, maka tidak dapat dicegah bila proses penegakan Khilafah akan benar-benar terjadi bila nashrullah datang melalui proses perubahan sosial yang mengikuti manhaj kenabian.

Syariah dan Khilafah insyallah bakal tegak, karena ada 4 penjamin yang jika salah satu saja terpenuhi maka sudah cukup bagi Khilafah tegak. Keempat penjamin tersebut adalah adanya: janji Allah SWT (QS an-Nur: 55), kabar gembira dari Rasullulah saw., umat yang telah bangkit mendukung syariah dan Khilafah dan sebuah kelompok yang ikhlas berjuang karena Allah semata.

Menilik apa yang terjadi di Timur Tengah, perubahan sekarang walaupun sebagian masih dalam proses, ternyata tidak membawa perubahan yang signifikan. Turunnya Ben Ali di Tunisia tidak melahirkan penguasa pengganti yang dapat mengakomodasi kepentingan rakyatnya, apalagi kepentingan Islam. Pembatasan terhadap partai-partai yang ingin berperanserta dalam proses politik di sana adalah sebuah bukti yang tidak bisa terbantahkan. Partai-partai Islam termasuk HT dilarang untuk berdiri secara legal dan berpartisipasi untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Mundurnya Mubarak di Mesir juga demikian. Dewan Tinggi Militer yang mengambil-alih kekuasaan menunjukkan bahwa mereka tidak serius mengadili kezaliman Mubarak. Bahkan rakyat kembali berunjuk-rasa di Tahrir Square dan mereka ini melihat langsung betapa militer yang awalnya mendukung mereka ternyata masih melindungi Mubarak dan anteknya.

Pastinya, bila rakyat konsisten dengan tuntutan perubahan, maka perbubahan sekarang yang tidak signifikan ini akan mendorong mereka untuk melakukan tuntutan yang lebih mendasar. Ternyata pergantian rezim tidak menjawab tuntutan mereka. Bahkan pahlawan-pahlawan kesiangan yang menjadi pembajak revolusi menunjukkan perangai aslinya; mengambil keuntungan dari pengorbanan ikhlas rakyatnya. Perubahan tidak cukup hanya mengganti rezim. Kerusakan masyarakat sudah sistemik, maka yang dibutuhkan juga adalah perubahan sistem.

 

Penyebaran Opini dan Kesadaran Bisa Lebih Masif

Iklim keterbukaan tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu pendorong terjadinya revolusi di Timur Tengah. Saat ini penetrasi informasi komunikasi telah dapat menembus batas-batas kedaulatan suatu negara. Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton pada Januari 2010 di Washington DC sampai menyebutkan istilah Internet Freedom untuk menunjukan adanya suatu jaringan yang memberikan ruang bagi masing-masing pengguna untuk menunjukkan potensi dan kekuatannya. Internet Freedom ini menjadi dasar bagi pengguna internet untuk secara bebas berekspresi melalui blog, email, jejaring sosial, sms sebagai forum bertukar pikiran. Tentu dengan less of control, media internet menjadi media yang efektif untuk menggelorakan Revolusi seperti yang terjadi di Mesir.

Bila AS sedemikian rupa dapat menggunakan media untuk melakukan penyebaran opini mengenai HAM dan Demokrasi, dalam hal yang sama sebenarnya media juga dapat digunakan oleh para pejuang Islam untuk menyebarkan opini tentang Islam. Dengan penyebaran opini secara massifdiharapkan proses penyadaran masyarakat tentang perubahan sosial yang islami dapat segera terwujud.

 

Kesadaran Ahlul Quwwah

Pelajaran bagi Ahlul Quwwah terkait dengan revolusi yang terjadi di Timur Tengah adalah bahwa kebergantungan terhadap asing ternyata tidak selalu menjamin sang Tuan selalu membela mereka. Apa yang kurang dari kesetiaan Rezim Mubarak terhadap kepentingan Barat? Namun, ketika Barat melihat bahwa tuntutan rakyat semakin menguat, maka tidak ada pilihan lain bagi mereka untuk segera menyesuaikan dengan situasi yang ada, bahkan malah turun mendorong terjadi perubahan rezim.

 

Khilafah Makin Dilirik

Konsistensi memperjuangkan Khilafah menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Ketika proses perubahan masyarakat terus berlangsung, maka pilihan-pilihan alternatif akan terus dicari. Mungkin masyarakat masih melihat bahwa kerusakannya belum sistemik sehingga mereka mencari solusi parsial. Pastinya ketika idealisme kehidupan ternyata tidak terwujud juga, maka dengan izin Allah SWT dan dengan proses penyadaran terhadap nilai-nilai Islam, Khilafah sebagai solusi tidak bisa lagi ditolak.

Berbagai survey yang berusaha mengungkap tingkat kesadaran umat terkaitsyariah dan Khilafah menunjukkan tren yang terus meningkat. Survey yang dilakukan oleh Maryland University tahun 2009 menemukan bahwa dukungan untuk menyatukan semua negeri Islam menjadi satu negara Islam atau Khilafah sangat signifikan. Di Mesir didukung 70%, di Pakistan didukung 69% dan di Indonesia didukung 51%.

Tidak aneh kalau kemudian National Intellegence Council (NIC) AS ketika merilis skenario 2020 menempatkan munculnya New Chalipate sebagai salah satu skenario dunia yang mungkin terjadi.

Berbagai kajian mengenai Islam dan sistem kenegaraannya yakni Khilafah terus meningkat. Berbagai konferensi Khilafah semakin marak dengan kajian yang semakin detil dan komprehensif. Khilafah tidak lagi seruan global, tetapi sudah menjadi kajian serius untuk ditimbang kelayakan penerapannya, yang semestinya bagi seorang Muslim dengan dorongan keimanan dan ketundukan terhadap hukum Allah SWT, penerapan Khilafah merupakan bisyarah yang tinggal menunggu waktu. WalLahu a’lam. []

 

Budi Mulyana, S.IP. M.Si.; Penulis adalah Dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNIKOM dan Ketua Lajnah Khusus Intelektual DPP HTI.

Warisan Kebijakan Kolonial

Awalnya, umat Islam adalah umat yang satu. Tidak hanya satu agama dan satu bahasa (Arab), namun juga satu kesatuan masyarakat dan negara di bawah naungan  Khilafah Islam. Namun, umat Islam melemah dan kemudian terpecah-belah dijajah oleh negara-negara Barat. Inggris kemudian menjajah Mesir, India, Birma (Myanmar), Melayu (Malaysia, Singapura, Brunai) dan lainnya. Prancis menjajah Aljazair, Syam dan lainnya. Belanda menjajah Indonesia dan lainnya. Italia menjajah Ethiopia dan lainnya. Demikian pula dengan negara imperialis lainnya.

Masing-masing negara penjajah menerapkan berbagai aturan pada negara jajahan (pheriperal state) sesuai dengan negara induk (core state)-nya. Aturan ini kemudian diterapkan kepada penduduknya, termasuk di dalamnya adalah umat Islam. Jadilah umat Islam yang awalnya diikat dengan kesatuan akidah menjadi umat Islam yang diikat dengan suku dan bangsanya sehingga menjadi asing dengan umat Islam di negeri yang lain.

Pemerintah kolonial juga sering menerapkan kebijakan untuk memarjinalkan umat Islam di suatu negeri. Begitulah, misalnya, yang dilakukan negara imperialis Spanyol yang kemudian diteruskan oleh penjajahan Amerika Serikat ketika memperlakukan Muslim Moro di Filipina.

Tahun 1578 terjadi perang besar yang melibatkan orang Filipina sendiri. Penduduk pribumi wilayah Utara yang telah dikristenkan dilibatkan dalam ketentaraan kolonial Spanyol, kemudian diadu-domba dan disuruh berperang melawan orang-orang Islam di selatan. Terjadilah peperangan antar orang Filipina sendiri dengan mengatasnamakan misi suci. Dari sinilah kemudian timbul kebencian dan rasa curiga orang-orang Kristen Filipina terhadap Bangsa Moro yang Islam, hingga sekarang.

Sekalipun Spanyol gagal menundukkan Mindanao dan Sulu, Spanyol tetap menganggap kedua wilayah itu merupakan bagian dari teritorialnya. Secara tidak sah dan tak bermoral Spanyol kemudian menjual Filipina kepada Amerika Serikat seharga US$ 20 juta pada tahun 1898 melalui Traktat Paris.

Upaya untuk memarjinalkan umat Islam terus dilakukan. Salah satunya yang dilakukan oleh Senator Manuel L. Quezon pada 1936-1944 yang gigih mengkampanyekan program pemukiman besar-besaran orang-orang Utara. Tujuannya adalah menghancurkan keragaman dan keunggulan jumlah Bangsa Moro di Mindanao serta berusaha mengintegrasikan mereka kedalam masyarakat Philipina secara umum.

Inggris juga melakukan upaya untuk meminggirkan umat Islam di India, Birma (Myanmar) dan Singapura. Di Birma dulu terjadi persaingan dan saling berbagi penjajahan antara Inggris dan Prancis. Inggris pada tahun 1824 M menduduki Birma dan menancapkan penjajahan mereka atas Birma. Adapun Prancis menduduki Laos yang bertetangga dengan Birma dan menancapkan penjajahan mereka terhadap Laos. Pada tahun 1937 Inggris memisahkan Birma dari “pemerintahan India Inggris”. Jadilah jajahan Inggris terpisah secara administratif dari pemerintah India Inggris, atas nama “pemerintahan Birma Inggris”. Propinsi Arakan dijadikan berada di bawah pemerintahan ini, di bawah kontrol orang-orang Budha.

Penindasan minoritas Muslim di Birma, oleh Naypyidaw disebut sebagai “manajemen migrasi ilegal” dan “kontrol pertumbuhan penduduk” untuk membenarkan penganiayaan terhadap kelompok ini. Walaupun demikian, penyebutan “imigran” tidak sesuai dengan bukti bahwa partisipasi politik Muslim di era modern di negara bagian Arakan kembali ke tahun 1930-an, sementara kota Arakan, Mrauk U, pada puncak keemasannya di abad ke 17 merupakan jalur dagang utama di Asia, yang diperintah oleh sultan-sultan Muslim.

Ini juga merupakan ketidakkonsistenan, mengingat ada jutaan orang Cina yang bermigrasi ke Myanmar dalam beberapa dekade terakhir untuk menjadi pemain kuat dalam perekonomian.

Kebijakan diskriminatif ini kemudian dilanjutkan pada zaman pemerintah pasca kolonial sipil U Nu di awal tahun 1950an. Mereka mengusir Kongres Muslim Birma dan menjadikan Budha agama negara. Diktator pertama Myanmar, Ne Win, muncul dengan menggunakan propaganda anti-Muslim selama pengusiran massal orang-orang India pada tahun 1960-an. Dia mencap puluhan ribu orang yang dibawa untuk bekerja oleh Inggris sebagai kaki tangan kolonial, dan mengeksploitasi sentimen anti-Islam untuk melarang Muslim menjadi tentara. Hal yang sama memicu kerusuhan anti-Cina yang terkenal pada akhir 1960-an dan 1970-an, bahwa Myanmar adalah negara yang dirugikan karena pekerjaan akan diambil orang-orang asing—yang juga mendorong kerusuhan anti-India dan anti-Muslim pada tahun 1930 dan 1938. Sampai sekarang, diskriminasi itu tidak pernah berakhir.

Maka dari itu, kebencian terhadap umat Islam di negeri jajahan adalah kebencian yang ditanamkan oleh penjajah Eropa, sebagaimana kebencian yang mereka rasakan di tempat asal mereka akibat Perang Salib yang berkepanjangan. Padahal awalnya mereka adalah satu ras dan satu keturunan, namun akibat penjajahan mereka dipisahkan dengan hembusan kebencian yang terus diturunkan generasi ke generasi.
Kebencian Atas Dasar Agama

Pemerintah kolonial juga menanamkan kebencian atas dasar agama. Sikap ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan pasca kolonialisme. Dengan berbagai alasan mereka terus menanamkan kebencian terhadap umat Islam.

Di Birma (Myanmar), misalnya, mereka menganggap kaum Muslim adalah orang asing. Mereka (kaum Budha)-lah penduduk asli. Padahal para sejarahwan menyebutkan bahwa Islam masuk ke negeri itu tahun 877 M pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid—waktu itu Khilafah menjadi negara terbesar di dunia selama beberapa abad. Islam mulai menyebar di seluruh Birma ketika mereka melihat kebesaran, kesahihan dan keadilannya. Kaum Muslim memerintah propinsi Arakan lebih dari tiga setengah abad antara tahun 1430 hingga tahun 1784 M.

Kebencian itu terus mengakar hingga kini, bahkan justru Presiden Myanmar, Thein Sein, selama pertemuan dengan UNHCR, Antonio Koteres, pada Rabu (11/7), Thein menyeru untuk mengumpulkan anggota minoritas Muslim di Myanmar, yang dikenal sebagai “Rohingya” di kamp-kamp pengungsi, saat mereka diusir ke luar negeri. Ia mengatakan, “Kami tidak mungkin menerima Rohingya yang memasuki negara secara ilegal dan mereka bukan etnis kami.” Kemudian ia menambahkan, “Mereka menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional.”

Ini bukanlah hal yang baru, karena sejak tahun 1978, Myanmar telah mengusir lebih dari 300 ribu kaum Muslim ke Bangladesh. Pada tahun 1982, otoritas Birma membatalkan kewarganegaraan kaum Muslim dengan dalih bahwa mereka adalah pendatang di wilayahnya dengan istilah “imigran Bengali yang ilegal”. Kebijakan itu kemudian disusul dengan penerapan kebijakan pemberantasan terhadap kaum Muslim yang tersisa di wilayahnya melalui program pengendalian kelahiran, yaitu melarang anak perempuan Muslim menikah sebelum usia 25 tahun, dan laki-laki sebelum usia 30 tahun.

Kebijakan pemerintah juga menetapkan bahwa bayi-bayi Rohingya yang lahir di luar pernikahan resmi yang diakui pemerintah ditempatkan pada daftar hitam yang melarang mereka untuk masuk sekolah dan menikah. Seorang pasangan Rohingya harus membuat permohonan terlebih dulu sebelum mencoba untuk menikah; sering adanya penolakan oleh pemerintah, serta kebijakan yang ketat untuk memiliki hanya dua anak hanya diperuntukkan bagi Rohingya.

Di situs jurnal The Voice, yang mengeluarkan permintaan maaf setelah dibombardir dengan ancaman setelah melaporkan liputannya atas pembantaian itu, seorang pengunjung menulis, “Kita harus membunuh semua Kalars (julukan penghinaan Muslim Rohingya) di Birma atau mengusir mereka karena jika tidak maka Buddhisme akan tidak ada lagi.”
Kebijakan PBB (Negara-Negara Barat)

Negara-negara Barat, termasuk di dalamnya PBB, seolah menutup mata dan telinga terhadap penindasan yang dialami umat Islam minoritas ini. Hal ini sangat bisa dipahami karena negara-negara Baratlah yang menanam benihnya ketika mereka melakukan penjajahan terhadap negeri tersebut.

Di Birma, misalnya, Barat terutama Amerika merestui rezim baru Myanmar untuk membebaskan pemimpin oposisi dan perubahan demokrasi tanpa sedikitpun menyebut apa yang menimpa kaum Muslim. Kedutaan besar Amerika di Birma mengeluarkan keterangan yang menyebutkan bahwa Kuasa Usaha Michael Thurston telah bertemu secara terpisah di Yangoon dengan organisasi-organisasi Islam lokal dan dengan Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (Union Solidarity and Development Party – USDP) di Arakan. Thurston mengatakan, “Yang paling penting sekarang bahwa semua pihak wajib untuk tenang. Ada kebutuhan akan dialog yang lebih. Dialog hanya mungkin terjadi ketika ada ketenangan.”

Ia mengatakan, “Kedutaan Amerika mendorong pemerintah Myanmar untuk melakukan penyelidikan dengan jalan yang menghormati proses hukum dan kedaulatan hukum” (Kantor Berita Associated Press Amerika, 14/6/2012).

Ini artinya, Amerika mengatakan kepada masyarakat yang mengalami pembunuhan dan pengusiran bahwa kalian harus tenang, berpegang pada dialog dan mematuhi proses hukum! Ini karena orang-orang yang terbunuh dan terusir adalah kaum Muslim.

Lain halnya ketika para biksu Budha pada tanggal 20/9/2007 melakukan demonstrasi dan dibungkam oleh rezim militer di Birma, maka Amerika membangunkan dunia dan tidak duduk serta menjatuhkan sanksi-sanksi keras terhadap Birma dan hal itu diikuti oleh negara-negara Barat. Hal itu menunjukkan bahwa Amerika tidak peduli dengan apa yang menimpa kaum Muslim dan tidak mengutamakan hal itu. Yang Amerika pentingkan adalah realisasi kepentingannya dan perluasan pengaruhnya. Ini secara umum merupakan sikap Barat semuanya yang memusuhi Islam dan kaum Muslim.

Terhadap apa yang menimpa kaum Muslim di Myanmar, PBB belum juga mengambil tindakan apapun atas apa yang terjadi. Padahal pada saat yang sama, setahun lalu PBB sudah mencairkan dana sebenar 33 milliar US dollar untuk program sosial pemerintah Bangladesh.

Bungkamnya Barat, Amerika Serikat dan berbagai organisasi internasional, tidak hanya dalam menyikapi penderitaan kaum Muslim di Myanmar. Terhadap apa yang menimpa kaum Muslim di Pattani Thailand, Moro Filipina, Xianjiang China juga sama. Mereka beralasankan bahwa itu adalah persoalan domestik atau regional sehingga tidak perlu mereka ikut campur. Artinya, memang mereka tidak punya kepentingan terhadap penderitaan umat Islam.
Buah Nasionalisme

Hal yang membuat keprihatinan yang semakin mendalam adalah sikap diamnya para penguasa kaum Muslim di berbagai negeri. Seolah mereka mengikuti Amerika dan Barat sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Mereka diam saja tetap tidak bergerak sedikitpun.

Ini adalah buah dari penerapan sistem nation state di Dunia Islam. Dengan paham kebangsaan, seolah kaum Muslim terlepas dari ikatan mereka yang satu, tauhid. Mereka merasa asing dengan saudara mereka yang Muslim.

Penguasa Bangladesh yang bertetangga dengan Birma sekalipun, tidak menolong saudara-saudara mereka yang menderita penyaringan dan penindasan bengis sejak ratusan tahun. Penguasa Bangladesh bukan hanya tidak menolong kaum Muslim, bahkan ‘mencekik leher’ orang yang mengungsi ke Bangladesh dengan menutup perbatasannya untuk kaum Muslim itu.

Atas penderitaan kaum Muslim di Pattani, penguasa Malaysia yang bertetangga dengan Thailand juga tak kunjung menolong saudara mereka. Padahal selain saudara seiman, secara historis mereka adalah satu kesatuan pada masa silam.

Demikian juga penguasa Indonesia yang bersikap setengah-setengah terhadap saudara mereka di Moro Filipina. Padahal Indonesia adalah negeri Muslim terbesar di dunia. Tidak ada satu halangan pun untuk dapat menolong saudara mereka.

Para penguasa di negeri tersebut seakan tidak memenuhi perintah Allah SWT:

وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ

Jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kalian wajib memberikan pertolongan (QS al-Anfal [8]: 72)
Khilafah: Pelindung Umat Islam

Sampai kapan penduduk Rohingya, Pattani, Moro, Xinjiang, juga Palestina, Kashmir, Chechnya dan penduduk Muslim lainnya yang lemah dan tertindas tetap seperti itu? Sampai kapan bangsa-bangsa ini akan meminta pertolongan, berteriak dan mengiba, sementara suara mereka tidak pernah didengarkan, dan mereka pun tidak menemukan siapapun yang menolong dan menyelamatkan mereka dari penjagalan musuh-musuh mereka? Sampai kapan, umat Islam akan tetap berdiam diri terhadap para penguasa mereka yang berkhianat, yang akan bertindak represif terhadap rakyatnya ketika mereka hanya berusaha menunjukkan dukungan terhadap saudara-saudara mereka yang tertindas, sebagaimana yang dilakukan oleh para penguasa di Bangladesh, Malaysia, negara-negara Arab, Pakistan, Indonesia dan para penguasa kaum Muslim yang lainnya?

Keamanan tidak akan kembali menjadi milik kaum Muslim di negeri tersebut kecuali jika kembali kepada Khilafah. Mereka telah bernaung di bawah Khilafah sejak masa Khilafah dulu. Mereka dengan kaum Muslim lainnya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh sekat-sekat suku, ras dan kebangsaan. Dalam naungan Khilafah, mereka laksana satu tubuh; ketika satu bagian sakit, maka seluruh bagian tubuh merasakan sakitnya. Jadi, Khilafah sajalah yang memberikan kepada mereka keamanan dan menyebarkan kebaikan di seluruh dunia.WalLahu ‘alam. [Dari berbagai sumber]

H. Budi Mulyana, SIP, M.Si adalah Anggota Lajnah Khusus Intelektual DPP Hizbut Tahrir Indonesia

Politik “pembiaran” yang selama ini dilakukan AS sepertinya tidak

membuahkan hasil yang sesuai dengan kepentingan AS di Suriah. Awalnya AS memiliki alasan kuat untuk memulai serangan dengan adanya dugaan penggunaan senjata kimia oleh rezim Bashar Assad. Alasan ini sebetulnya sangat absurd. Pasalnya, semestinya kematian korban dari penggunaan senjata kimia ini diletakkan pada porsi yang sama dengan kematian para korban akibat drum-drum bahan peledak, rudal Scud, artileri atau tank, juga alat-alat pembunuhan dan penyiksaan yang lainnya yang digunakan oleh pasukan Bashar dan sekutu-sekutunya yang terjadi sebelumnya.

Namun, memulai agresi militer ke Suriah ternyata menjadi dilema bagi Amerika Serikat. Bisa jadi hal ini disebabkan karena pengaruh politik riil sejak masa Hafezh Assad dan kini anaknya, Bashar, adalah pengaruh Amerika Serikat. Rezim ini telah sedemikian rupa selalu merealisasi kepentingan-kepentingan Amerika di kawasan Timur Tengah, menjaga keamanan entitas Yahudi, bukan hanya pada batas pendudukan 1948, bahkan begitu juga di Golan yang diduduki tahun 1967. Ketika terjadi revolusi rakyat di Suriah dan terus meningkat eskalasinya, dan kemudian Bashar tidak mampu mengembalikan keadaan seperti dulu, akhirnya Amerika paham bahwa diktator Syam, anteknya, telah jatuh. Maka dari itu, perhatian Amerika berikutnya adalah menjamin antek pengganti setelah Bashar. Amerika pun sungguh-sungguh dan mendirikan Dewan dan Koalisi Nasional. Akan tetapi, Amerika belum mampu membentuk akar di dalam negeri bagi Dewan dan Koalisi Nasional. Amerika khawatir orang-orang revolusioner bisa menjungkalkan diktator sebelum penggantinya siap dan posisinya ditempati oleh kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh Amerika.

Amerika telah memberikan tenggat demi tenggat kepada Bashar dengan berbagai rencana melalui Liga Arab dan PBB. Amerika membentuk para pengamat, mengadakan pertemuan di sana-sini tanpa keputusan, tidak lain untuk mengulur waktu supaya bisa memasarkan ‘boneka’-nya yang tinggal di luar negeri, sehingga masyarakat menerima mereka sebagai penguasa di dalam negeri.

Apalagi, yang mengejutkan Amerika adalah bahwa yang dominan di dalam negeri Suriah pada revolusi ini adalah kuatnya sentimen keislaman. Propaganda AS seolah hancur oleh seruan-seruan dan teriakan-teriakan masyarakat yang menyerukan Islam dan Khilafah. Slogan sekular dan pro ide kebebasan Barat pun tenggelam meski selalu mendapat fokus peliputan secara luas di media massa. Inilah yang menyebabkan mengapa pertimbangan agresi militer Amerika Serikat ke Suriah seolah terus-menerus mengalami tarik-ulur.

 

Serangan Terbatas Terhadap Suriah

Agresi militer suatu negara ke negara lain adalah terlarang berdasarkan prinsip yang dibangun dalam Piagam PBB. Kalaupun akhirnya dilakukan, harus ada alasan kuat yang dapat dijadikan justifikasi serangan tersebut. Biasanya alasan yang ‘dibenarkan’ adalah alasan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan (crimes against humanity), kemudian serangan dilakukan secara bersama-sama (serangan multilateral) dengan mandat setidaknya dari Dewan Keamanan PBB.

Sebelumnya, peristiwa serangan senjata kimia di Ghouta seolah-olah menjadi blessing in disguise bagi AS untuk memulainya sebagai belli case dalam intervensi militernya di Suriah. Seperti dulu terhadap Irak, walau tanpa mandat PBB dan terbukti keliru, AS seolah mendapat justifikasi untuk dapat melakukan agresi militer terhadap Suriah.

Namun demikian, dengan skala serangan yang belum tergambar dengan matang, juga karena AS masih memiliki dua daerah perang yang belum tuntas (di Afganistan dan di Irak), maka pilihan intervensi langsung dengan mengerahkan pasukan daratnya adalah pilihan yang berat dan penuh risiko. Apalagi bila dukungan dari sekutunya minim. Pilihan rasionalnya adalah melakukan serangan terbatas, serangan via udara, melumpuhkan kekuatan inti penghancur dari Bashar Assad sembari menyiapkan langkah-langkah politik diplomatis melalui antek-anteknya untuk membangun rezim baru yang tetap menjaga kepentingan politik Amerika Serikat di negeri jendela Arab ini.

Serangan terbatas juga terlihat lebih “manusiawi” dan dapat diterima dunia internasional dengan alasan menghentikan kebiadaban Bashar Assad yang telah merusak nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak menimbulkan korban yang lebih besar.

Serangan udara terbatas ini mungkin akan dilakukan melalui aliansinya dengan NATO. Fakta ini jelas diucapkan oleh Jenderal Dempsey, Kepala Pasukan Gabungan Amerika Serikat, “Ini adalah keyakinan saya bahwa [pihak oposisi] yang kita pilih harus siap mempromosikan berbagai kepentingan mereka dan kepentingan-kepentingan kita ketika keseimbangan menguntungkan mereka. Saat ini, mereka tidak siap.”

Washington Post 28 Agustus mengungkap bahwa aksi serangan itu penentuan waktunya bersandar pada tiga faktor. Pertama: analisis intelijen tentang sejauh mana kekuatan pemerintah Suriah. Kedua: konsultasi yang sedang berlangsung dengan sekutu dan Kongres.Ketiga: penentuan justifikasi serangan di bawah Hukum Internasional.

Tentang tujuan serangan, AS mengumumkan bahwa serangan itu sebagai sanksi pendisiplinan akibat penggunaan senjata kimia oleh Bashar, bukan untuk mengubah rezim. Pejabat senior di kementerian luar negeri Amerika mengatakan bahwa serangan senjata kimia memperlihatkan perlunya “solusi politis yang menyeluruh dan permanen” untuk menghentikan krisis Suriah.

Baik AS maupun Inggris telah berusaha keras untuk menjelaskan bahwa setiap rencana serangan terhadap Suriah adalah terbatas dan tidak akan mencakup pergantian rezim. Jay Carney, Sekretaris Pers Gedung Putih pada tanggal 27 Agustus mengatakan, “Saya ingin memperjelas bahwa opsi yang kita sedang pertimbangkan bukanlah tentang pergantian rezim. melainkan tentang tanggapan atas pelanggaran yang jelas atas standar internasional yang melarang penggunaan senjata kimia.”

David Cameron, Perdana Menteri Inggris, membuka perdebatan mengenai intervensi itu dengan mempertegas tujuan-tujuan Inggris. Dia mengatakan, “Hal ini bukanlah tentang mendukung salah satu pihak yang berkonflik, bukan tentang invasi, bukan tentang pergantian rezim atau bekerja lebih erat dengan pihak oposisi. Hal ini adalah tentang penggunaan senjata kimia berskala besar dan bagaimana tanggapan kita terhadap kejahatan perang, bukan yang lain.”

Karena itu, bisa diprediksi bahwa serangan itu akan bersifat terbatas yang sudah diperhitungkan, yang bisa mengantarkan pada lumpuhnya infrastruktur militer utama agar terbentuk Suriah baru yang sesuai dengan keinginan Amerika Serikat dan sekutunya.

 

Mendorong Bashar Assad dan Oposisi ke Jalan Perundingan (Konferensi Jenewa II)

Tentu, serangan militer harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah politis. Ketika kekuatan Bashar Assad melemah, atau setidaknya ada keseimbangan kekuatan antara Bashar Assad dan pihak oposisi, maka mesti ada upaya ‘rekonsiliasi’ yang dapat meredakan konflik dengan tetap menjaga kepentingan Amerika Serikat di Suriah. Perundingan adalah langkah ‘elegan’ dan ‘terhormat’ untuk dapat menyelesaikan konflik. Persoalannya adalah apa kesepakatan-kesepakatan yang dapat memuaskan semua pihak?

Konflik Suriah lahir dari Arab Spring yang ‘sejiwa’ dengan revolusi lainnya di kawasan Timur Tengah. Inti persoalannya adalah rezim diktator yang berkuasa yang menzalimi rakyat, dan rakyat ingin rezim ini digulingkan, digantikan dengan penguasa baru yang dapat menjamin kesejahteraan dan partisipasi politik rakyat. Konferensi Jenewa II telah melahirkan berbagai ‘tawaran’ untuk dapat menyelesaikan konflik.

Konferensi ini bertujuan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sementara di Suriah terlepas “pihak mana yang memiliki kendali besar di medan perang”. Apalagi dalam pandangan Khawla Mattar, Juru Bicara Akhdar Ibrahimi dalam sebuah jumpa pers di Jenewa, bahwa ia percaya serangan kimia yang diduga terjadi di Suriah harus mempercepat persiapan untuk mengadakan konferensi perdamaian internasional di Jenewa, “dan harus membuktikan kepada dunia bahwa tidak ada solusi militer”.

Agresi militer ini pastinya tidak akan menghancurkan rezim Bashar al-Assad, tetapi akan menariknya ke meja perundingan Jenewa II secara paksa. Diduga kuat akan terjadi “pengunduran diri presiden Suriah di akhir perundingan dan sebagai hasil dari perundingan itu”.

 

Bashar Mundur, Terbentuk Pemerintah Baru yang Menjaga Kepentingan AS

Serangan terbatas dalam skala tertentu dapat mendorong Bashar Assad untuk mundur. Hal ini terjadi bila Bashar Assad benar-benar kehilangan kekuatannya, atau melalui serangan tersebut Bashar dapat ditangkap dan dikriminalisasi seperti Saddam Husein baik oleh Amerika Serikat secara langsung atau melalui anteknya yang menjadi pihak oposisi di Suriah.

Post power di Suriah pastinya akan diisi dengan pola demokratisasi melalui proses Pemilu yang diharapkan dapat memunculkan penguasa baru yang ‘demokratis’ pilihan rakyat. Tentu, AS tidak ingin, munculnya penguasa baru di Suriah dibayar dengan hilangnya pengaruh AS di sana. Harus dapat dijamin bahwa penguasa baru yang terpilih nantinya adalah penguasa yang dapat dikontrol AS untuk dapat menjaga segala kepentingannya. Model Afganistan dan Irak bisa diberlakukan di Suriah.

Semua memahami AS berupaya sekuat mungkin mempertahankan rezim al-Assad (termasuk Bashar Assad jika mungkin) dengan beberapa wajah baru dalam kepemimpinan. Menteri Pertahanan AS Leon Panetta mengakui hal ini pada tahun 2012, “Saya pikir itu penting pada saat Assad hengkang—dan  dia akan heng-kang—untuk mencoba menjaga stabilitas negara itu. Cara terbaik untuk mempertahankan stabilitas adalah dengan mempertahankan sebanyak mungkin militer, polisi, sebanyak yang bisa Anda lakukan, bersama dengan pasukan keamanan, dan berharap bahwa mereka akan melakukan transisi ke suatu bentuk pemerin-tahan yang demokratis. Itulah kuncinya. “

Rezim Assad telah mengamankan berbagai kepentingan AS selama 43 tahun terakhir. AS masih memerlukan rezim Assad. Pasalnya, sudah sangat sulit bagi AS untuk menemukan sekutu di dalam pasukan oposisi Suriah yang dapat mengamankan kepentingannya sebagai pengganti rezim Assad.

Penggantian rezim telah berulang diupayakan. Dewan Nasional, lalu Koalisi Nasional, telah dibentuk dengan memunculkan tokoh yang pro Barat. Dalam pertemuan di Qatar, kelompok-kelompok oposisi Suriah mengangkat ulama Islam moderat, Ahmad Muadz al-Khatib, sebagai pemimpin, yang didampingi oleh dua wakil presiden. Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague, membahasakan bahwa pembentukan koalisi adalah langkah penting untuk mewujudkan kekuatan oposisi yang mencerminkan keberagaman masyarakat Suriah. Pemerintah AS di Washington mendukung organisasi tersebut dan menegaskan kesiapan untuk bekerjasama. “Kita mendukung keinginan Koalisi Nasional mengakhiri kekuasaan berdarah dari pemerintah Assad di Suriah. Kami ingin melihat upaya untuk mewujudkan Suriah yang damai, adil dan demokratis segera dimulai,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Mark Tonner, dalam pernyataan tertulis.

Namun demikian, Dewan Nasional Suriah (SNC) telah kehilangan banyak popularitasnya di dalam internal Suriah. Banyak pula terjadi perbedaan di antara anggotanya. Qadmani adalah salah satu tokoh yang menimbulkan perdebatan akibat dari sikap dan pernyataannya. Akibatnya, sejumlah aktivis, para pejuang revolusi Suriah dan Syaikh Adnan Ara’ur benar-benar menyerangnya dengan keras karena perkataannya, “Kita membutuhkan Israel.”

 

Menjadikan Pejuang Islam Musuh Bersama

Patut dipertanyakan dari rencana serangan AS ke Suriah adalah mengapa baru sekarang rencana itu mau dilakukan? Mengapa tidak sedari dulu? Apakah jumlah korban yang hampir mencapai 100.000 orang tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan intervensi terhadap Suriah; untuk menggulingkan rezim Bashar Assad yang sedemikian kejam itu? Mengapa harus menunggu alasan adanya senjata kimia yang korbannya ‘hanya’ 1700-an saja?

Fakta yang terungkap adalah saat ini kondisi Bashar Assad sudah semakin melemah. Kekuasaannya sudah sampai di ujung tanduk. Padahal Bashar Assad sudah melibatkan Hizbullah untuk turut membantu dia melawan para pejuang revolusi. Bahkan dukungan Iran sudah semakin kentara dengan bantuan militernya. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa rezim Bashar Assad sudah sampai di penghujungnya.

Dalam kondisi seperti ini, tidak ada cara lain bagi semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap Suriah, terutama AS, untuk segera mencari berbagai cara untuk ‘membajak’ revolusi rakyat Suriah. Pasalnya, bila rakyat benar-benar dibiarkan mencapai tujuan revolusinya maka hal ini akan sangat membahayakan AS.

Masuknya Hizbullah dalam konflik dalam 6 bulan terakhir dan intervensi Iran memastikan rezim al-Assad tidak runtuh. Namun, meskipun rezim mendapat keuntungan di Damaskus, kekuatan-kekuatan oposisi telah melancarkan serangan besar, yang memasuki banyak wilayah yang dikuasai pemerintah dan mendapatkan tanah baru. Banyak wilayah di Timur Damaskus berada di bawah kendali pasukan pejuang. Pertempuran untuk memperebutkan Damaskus Selatan pun terus berlanjut. Dengan pertempuran yang sedang terjadi di ibukota negara, rasa putus asa al-Assad diungkapkan dengan serangan kimia baru-baru ini yang ditargetkan pada wilayah Ghoutia, yang merupakan pinggiran Damaskus Timur.

Kelompok pejuang saat ini menguasai lebih banyak wilayah dari tangan al-Assad, namun wilayah kritis tetap dalam tangan rezim. Sungguh ironis bahwa saat pasukan pejuang membuat kemajuan di Damaskus, pembicaraan intervensi Barat berpusat pada pertanyaan kapan al-Assad hengkang.

Inilah yang mengindikasikan bahwa kemungkinan intervensi oleh Barat akan dilakukan ketika kelompok-kelompok pejuang Islam sudah hampir menggulingkan rezim Bashar. [Dari berbagai sumber; Budi Mulyana, S.IP, M.Si; (Dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional Unikom Bandung)].

Demokrasi atau demos kratos alias pemerintahan rakyat disepadankan dengan re publica, mengembalikan kekuasaan kepada public (rakyat). Inilah gagasan yang mengemuka pada Revolusi Prancis. Bentuk pemerintahan ini adalah kritik terhadap kekuasaan absolut para raja (monarki /mono archi) dan kekuasaan para bangsawan (aristokrasi). Saat itu puncak absolutisme Prancis terjadi pada pemerintahan Raja Louis XIV (1643-1715) dengan semboyanl’etat cest moi (negara adalah saya). Penyerbuan Penjara Bastille pada 14 Juli 1789 menjadi tonggak dari Revolusi Prancis untuk mengakhiri absolutisme Kerajaan. Robespierre kemudian mencetuskan semboyan Liberte (kebebasan), Egalite (persamaan) dan Fraternite(persaudara-an) sebagai prinsip dari demokrasi yang ke-mudian diabadikan dalam warna-warna bendera nasional Prancis (merah, putih dan biru).

Samuel P. Huntinton dalam bukunya, The Third Wave: Democratization in the Late Twenti-eth Century (1991), mencatat ada tiga gelombang demokratisasi yang menjadi trend politik dunia saat ini. Para analis Barat lainnya menyebutkan bahwa Arab Spring adalah gelombang demokratisasi keempat, yang menandakan bahwa demokrasi sudah diakui dan diterapkan di semua belahan bumi ini, tanpa kecuali.

Gelombang pertama adalah awal demokrasi yang digagas ratusan abad lalu oleh para pemikir Yunani seperti Aristoteles dalam Politea-nya. Demokrasi kemudian dibangkitkan kembali pada masa renaissance oleh para pemikir Barat seperti Charles Louis de Secondat Baron de Montesquieu (1689-1755) dalam bukunya, L’Esprit des Lois (The Spirit of Laws), yang memunculkan konsep Trias Politika; John Locke (1632-1704) dalam bukunya, Two Treatises on Civil Government (1690), dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778) dalam bukunya, Du Contract Social (1762).

Kini demokrasi diterapkan secara luas hampir meliputi semua negara di dunia. MenurutFreedom House, pada tahun 2007 terdapat 123 negara demokrasi elektoral (naik dari 40 pada tahun 1972). Menurut World Forum on Democracy, jumlah negara demokrasi elektoral mencapai 120 dari 192 negara di dunia dan mencakup 58,2 penduduk dunia. Pada saat yang sama, negara-negara demokrasi liberal (yang dianggap Freedom House sebagai negara yang bebas dan menghormati hukum dan HAM) berjumlah 85 dan mencakup 38 persen penduduk dunia. Hanya ada 25 negara yang dikategorikan sebagai demokrasi penuh oleh Democracy Index pada tahun 2011, di antaranya Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan di Asia.Democracy Index memasukkan 53 negara dalam kategori demokrasi tidak sempurna yang pada umumnya negara-negara di Afrika dan Asia, termasuk di dalamnya Indonesia. Bahkan pada tahun 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional.

Pertanyaannya: Sudahkan demokrasi mencapai tujuannya? Ataukah demokrasi malah menjadi bentuk pemerintahan yang merusak dan utopia sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Aristoletes?

Demokrasi dan Kesejahteraan

Salah satu yang diimpikan dengan penerapan demokrasi adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan salah satu utopia dari demokrasi. Mengapa? Karena tidak ada hubungannya sama sekali antara demokrasi dan kesejahteraan. Negara-negara yang dianggap sejahtera yang secara faktual menerapkan demokrasi dianggap sebagai role model. Namun, fakta lain menunjukkan banyak negara non demokrasi yang tingkat kesejahtera-annya juga tinggi. Tengok saja Singapura, negara dengan indeks demokrasi yang lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya bahkan tidak terkategori negera demokratis justru memiliki PDB 40.920 pada tahun 2010 dibandingkan Indonesia yang pada tahun yang sama hanya memiliki PDB 2.580. Bukti lain adalah RRC, negara yang secara ideologi politik masih menerapkan sistem komunis, sekarang dianggap sebagai negara maju. Bahkan kejayaan Khilafah Islam pada abad pertengahan sama sekali tidak menerapkan demokrasi.

Penerapan demokrasi menunjukkan peng-hambur-hamburan dana negara dan dana masyarakat untuk apa yang disebut sebagai ‘pesta demokrasi’. Pemilihan umum sebagai mekanisme perwujudan partisipasi masyarakat baik dalam pemilihan presiden dan pemilihan wakil rakyat adalah pemborosan uang untuk apa yang dinamakan ‘partisipasi’. Contoh biaya kampanye di Amerika pada American Presidential Election 2008 mencapai $5 billion, biaya yang dikeluarkan oleh Obama $730 million dan McCain $333 million. Pendanaan ini kebanyakan datang dari para pemilik modal/punya hubungan modal yang dalam American Presidential Election 2008 tersebut mencapai 72%.

Di Indonesia, menurut catatan The Nielsen Co.Ind, belanja iklan pada Pemilu 2009 mencapai Rp 2,154 triliun; meningkat sekitar 335% dibanding Pemilu 2004. Jumlah biaya iklan politik yang realistis sulit diketahui karena banyak iklan terselubung.

Hal inilah yang menjadikan demokrasi secara efektif memberi para pemilik modal “majority vote”. Karena itu para pemilik modal memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Wajar jika pada akhirnya kebijakan pemerintah terpilih lebih mementingkan kaum ‘kaya’.

Kolaborasi elit politik dan ekonomi dengan pihak asing di Indonesia telah menimbulkan apa yang disebut dengan governance as private enterprise (Arif, 1996) atau corporation state (Gatra, 2006). Dalam kondisi seperti itu, politik dan administrasi negara diperlakukan seperti kegiatan bisnis swasta. Akibatnya, perhitungan bisnis telah dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi agar tujuan pihak swasta besar menjadi manunggal dengan tujuan pemegang kekuasaan. Ujung-ujungnya, kepentingan rakyat terabaikan. Rakyat harus membayar mahal untuk mendapatkan haknya.

Faktor inilah yang membuat demokrasi hanya menguntungkan segelintir orang. Demokrasi di Indonesia tidak membuat rakyat sejahtera, tetapi malah sengsara.

Maka dari itu, tidak aneh jika ada yang mengungkapkan bahwa melalui demokrasi, kesejahteraan rakyat pun sudah diwakili oleh wakil rakyat. Artinya, rakyat tetap miskin, wakil rakyatlah yang kekayaannya berlipat dan menikmati kesejahteraan.

Demokrasi dan Keamanan Masyarakat

Penerapan demokrasi diharapkan dapat mewujudakan rasa keamanan masyarakat (society security). Dengan partisipasi tinggi, tidak adanya otoritarianisme, maka dengan demokrasi masyarakat menjadi terbebas dari kekangan penguasa. Masyarakat dapat mewujudkan ekspresi kebebasan individualnya sehingga akan meningkatkan indeks kebahagiaannya, dan akhirnya keamanan masyarakat akan terwujud.Benarkah?

Kebebasan individu sebagaimana dalam Revolusi Prancis dicanangkan dalam deklarasi hak-hak manusia dan hak warga Negara (Declaration des Droits de’l Homme et du Citoyoen) pada tanggal 27 Agustus 1789. Awalnya ia merupakan solusi atas kekangan penguasa. Namun, solusi ini menimbulkan masalah ikutan. Justru yang ada adalah kewibawaaan pemerintah menjadi memudar. Seiring dengan meningkatnya tingkat kebebasan masyarakat, rasa keamanan malah semakin menipis. Ekspresi partisipasi masyarakat yang tidak terkendali malah menimbulkan kekhawa-tiran elemen masyarakat lain yang memiliki nilai, norma dan kebiasaan yang berbeda. Tengok saja bagaimana maraknya pornografi yang lahir dari kebebasan berprilaku malah menimbulkan berbagai aksi kriminalitas baru. Munculnya berbagai tempat hiburan sebagai wujud kebebasan menjadi pusat berbagai kriminalitas mulai dari narkoba, premanisme dan lainnya.

Demokrasi dan Penegakan Hukum

Penerapan demokrasi adalah impian untuk lepas dari kelaliman penguasa yang absolut. Dengan demokrasi, hukum dibuat bukan berdasar hasrat dan hawa nafsu seorang raja yang otoriter, namun berdasarkan ‘kebaikan’ bersama yang tumbuh di tengah masyarakat. Dengan demokrasi, diharapkan hukum yang muncul adalah hukum yang partisipatif dan mewujudkan keadilan bersama.

Kenyataannya, hukum di alam demokrasi adalah hukum buatan manusia; walau dibuat bersama, ‘hawa nafsu’ manusia akan tetap dasarnya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Aristoteles sehingga dia menawarkan sistem hukum alternatif yang ideal, yaitu nomokrasi.

Dalam sistem demokrasi hukum menjadi penuh dengan kepentingan. Lihat saja bagaimana keberadaan hukum-hukum yang penuh dengan kepentingan ekonomi; hukum dan aturan diperjualbelikan sesuai dengan keinginan personal dan kelompok tertentu. Lalu bagaimana mungkin sistem demokrasi bisa melahirkan peradilan yang adil ketika persepsi tentang keadilan pun tidak memiliki standar yang jelas? Bila demikian, bagaimana bisa muncul peradilan yang solutif, peradilan yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat; yang dapat menenetramkan kehidupan sosial, tidak hanya di dunia, namun juga berdimensi ukhrawi?

Demokrasi dan Korupsi

Pameo yang diluncurkan oleh Lord Acton bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Karena itu kekuasaan harus dibagi. Inilah yang melahirkan konsep sharing of power atau distribution of power dalam demokrasi yang lebih dikenal dengan trias politica. Kekuasaan dibagi menjadi kekuasan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun kenyataannya,trias politica tidak lebih menjadi trias corruptica. Lembaga Legistalif, Eksekutif dan Yudikatif adalah poros dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Alhasil, sharing of power tidak serta-merta menghilangkan korupsi. Alasannya, karena masalahnya bukan dari terpusatnya kekuasaan, namun dari asal-muasal kekuasaan. Kalau kekuasaan masih berasal dari rakyat/kelompok yang penuh dengan kepentingan, maka penyalahgunaan akan selalu terjadi dan korupsi akan selalu marak. Namun, bila kekuasaan berasal dari amanah sang Pencipta, ada relasi spiritual, maka pengawasan tidak hanya bersifat duniawi; kekuasaan akan digunakan untuk menjalan amanah dari sang Pencipta.

Demokrasi dan Integrasi Masyarakat

Demokrasi digembar-gemborkan sebagai sistem yang compatible dengan masyarakat majemuk. Pluralitas masyarakat membutuhkan sistem yang dapat menjamin setiap aspirasi rakyat. Dalam demokrasi, katanya, tidak ada dominasi dan hegemoni mayoritas terhadap minoritas, sehingga akan tercapai suatu konsensus dengan prosedur demokrasi yang disepakati bersama.

Namun yang terjadi malah sebaliknya, prosedur demokrasi adalah kesepakatan yang kadang tidak disepakati oleh semua pihak. Alih-alih menciptakan integrasi masyarakat, demokrasi malah melahirkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya konflik horisontal antarmasyarakat, prosedur demokrasi juga melahirkan konflik vertikal antara elit dengan masyarakat luas.

Demokrasi dan Diskriminasi Masyarakat

Prinsip demokrasi secara prosedural dibuat sebagai mekanisme penyaluran aspirasi dan perwujudan keinginan bersama. Melalui demokrasi, kehendak rakyat, bahkan kedaula-tan rakyat, diwujudkan. Semestinya dengan mekanisme demokrasi, mayoritaslah yang memegang kehendak karena merekalah yang menguasai kekuasaan ketika prosedur itu dijalankan.

Namun yang terjadi, kadang demokrasi menimbulkan anomali lain, yakni adanya tirani minoritas. Kontradiksi antara mayoritas yang diam (silent majority) dengan minoritas yang tirani (tyrani minority) melahirkan kondisi bahwa tidak selalu keinginan atau kehendak mayoritas yang harus dijalankan. Bila mayoritas masyarakat diam, bisa jadi yang sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat adalah kalangan minoritas sehingga terjadilah tirani minoritas. Jadinya, kaum mayoritas gagal terayomi bahkan terlindungi. Mereka malah menjadi korban dari kalangan minoritas. Inilah kontradiksi dari demokrasi.

Demokrasi dan Kemandirian Politik

Demokrasi sebagai tren dunia adalah sistem yang trial and error. Tidak ada bentuk ideal dari sistem demokrasi ini, di belahan bumi manapun. Namun demikian, negara-negara yang memiliki kepentingan terhadap proses demokratisasi berupaya membuat standar sesuai dengan keinginan mereka. Salah satu contohnya adalah democracy index. Dibuatlah seolah-olah ada standar demokrasi yang harus diseragamkan secara mendunia; dinilai dan dievaluasi tanpa menyentuh esensi dari demokrasi itu sendiri.

Hal ini melahirkan kebergantungan kepada negara lain. Seolah-oleh suatu negara harus membebek kepada negara lain. Seakan tidak boleh ada negara yang tidak menganut demokrasi. Bila ada maka harus dilakukan proses demokratisasi di sana, tanpa peduli rakyatnya paham atau tidak, rakyatnya suka atau tidak. Setelah hal itu dapat dilakukan, terjadilah kebergantungan (dependecy) dari negara tersebut kepada negara yang dia ikuti.

Demokrasi dan Pertahanan Aset Negara

Demokrasi yang merupakan turunan dari Kapitalisme adalah cara legal yang menjadi justifikasi atas perampokan harta rakyat. Dengan berdalih pada keputusan wakil rakyat, muncullah berbagai perundangan yang isinya justru merampas dan menguras kekayaan rakyat. Hal ini terjadi karena para wakil rakyat yang harusnya menjadi wakil rakyat, ketika menyusun perundang-undangan malah menjadi wakil kaum kapitalis yang sedari awal menanam sahamnya di dunia politik agar kepentingannya tetap terjaga.

Jadilah melalui demokrasi aset dan kekayaan negara terkuras habis, diputuskan untuk diprivatisasi dan dikuasai oleh swasta. Anggaran negara menjadi bancakan proyek-proyek yang minim dalam mensejahterakan rakyat namun justru menjadi sarana untuk memupuk kekayaan swasta yang bermain di sana.

Demokrasi dan Masyarakat Bertakwa

Demokrasi adalah sistem paganis, sistem yang menjadikan manusia sebagai sumber hukum, bukan sang Pencipta. Melalui sistem demokrasi, hawa nafsu manusia senantiasa mendapatkan salurannya dan pembenarannya.

Bagaimana bisa membangun masyarakat yang bertakwa ketika negara menyerahkan ketakwaan hanya menjadi persoalan personal dan invididual, saat kebenaran dan kebatilan dibiarkan bertarung secara bebas? Akibatnya, dalam sistem demokrasi, individu-individu jauh dari nilai-nilai ketuhanan karena negara abai terlibat untuk menjaga masyarakatnya.

Demokrasi dan Keberpihakan pada Islam dan Umat Islam

Demokrasi dan Islam adalah dua sisi yang saling bertolak belakang. Demokrasi menjadikan manusia sebagai tuhan, sedangkan Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang harus tunduk pada sang Pencipta alam semesta, tuhannya yang hakiki.

Maka dari itu, tidak aneh bila demokrasi tidak memiliki keberpihakan terhadap Islam. Bahkan Islam hanya dijadikan stempel bagi penerapan sistem demokrasi. Tidak ada tempat bagi Islam dalam sistem demokrasi kecuali menjadi korban dan dikorbankan. Demikian juga bagi umat Islam. Umat mengira bahwa Islam bisa diterapkan melalui demokrasi. Umat mengira bahwa demokrasi membuka peluang untuk beraspirasi, menerapkan hukum-hukum Allah. Namun, kenyataaanya tidak. Sekali lagi tidak ada tempat bagi Islam dan umat Islam dalam sistem demokrasi.

Apa yang terjadi di Mesir dan Aljazair semestinya menjadi pelajaran bagi kita bahwa memanfaatkan demokrasi untuk Islam akan berujung pada pengkhianatan demokrasi itu sendiri. Pasalnya, demokrasi tidak menghendaki sistemnya hancur. Ia memiliki imunitas walau dengan cara-cara yang tidak demokratis seperti kudeta dan kecurangan-kecurangan.

Penutup

Demikianlah, demokrasi adalah sistem yang gagal (failed system); gagal sedari konsep awalnya, gagal dalam proses penerapannya, dan gagal dalam mencapai tujuannya yang utopis. Tidak layak umat Islam sebagai khayru ummah menerapkan demokrasi. Maka dari itu, tinggalkanlah demokrasi, terapkan Islam! Hanya Islam, bukan lainnya. WalLahu’alam. [Dari berbagai sumber] [H. Budi Mulyana, S.IP., M.Si.; Dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unikom Bandung

Bagaimana tanggapan Anda atas disinyalirnya Amerika menyadap Indonesia?

Informasi ini bukan informasi yang baru. Persoalannya menjadi ‘heboh’ karena informasi ini disampaikan oleh disitir NSA (National Security Agency) Amerika Serikat, sehingga seolah keakuratan informasinya bisa dipertanggungjawabkan, karena ini adalah informasi ‘orang dalam’.

Persoalan kebenarannya, sebenarnya sudah ada indikasi kuat ke arah sana. Dengan memahami Amerika Serikat adalah negara adidaya yang memiliki kepentingan politik di level global, maka ‘wajar’ bagi Amerika Serikat melakukan hal itu semua. Terlebih sepanjang sejarah diplomasinya, Amerika Serikat memang tidak punya etika dalam pergaulan dunia internasional.

Bukankah dalam hubungan satu negara dengan negara lainnya, sadap menyadap adalah sesuatu yang biasa dilakukan?

Dalam hubungan antar negara, informasi terkait dengan negara yang berhubungan dengan suatu negara adalah hal yang penting. Untuk bisa menentukan sikap, baik sikap politik, maupun nantinya akan berujung kepada kebijakan politik dan lainnya, sangat bergantung kepada informasi tentang negara yang akan berhubungan dengan negara tersebut.

Persoalannya adalah apakah informasi tersebut hanya informasi publik, informasi yang beredar secara luas, atau butuh informasi di balik layar. Maka di sinilah peran dari penyadapan. Sehingga sebenarnya penyadapan ini adalah lazim dilakukan untuk mendapatkan informasi ‘rahasia’.

Dengan bekal informasi ‘rahasia’ ini, maka diharapkan sikap dan kebijakan yang dibuat bisa lebih mencerminkan fakta riil yang dihadapi oleh suatu negara.

Apa tujuan suatu negara menyadap negara lain?

Ya itu tadi, penyadapan dilakukan karena tidak merasa cukup dengan informasi publik, maka dibutuhkan cara untuk mendapatkan informasi ‘rahasia’ (confidential/secret information). Dengan harapan dengan bekal informasi rahasia ini suatu negara dapat bersikap kepada negara lain dengan sikap yang lebih ‘tepat’.

Apa pula bahaya yang mengancam bagi negara yang disadap?

Tentu, bagi negara yang disadap, berarti rahasianya terbongkar. Sesuatu yang mestinya bersifat terbatas, karena mungkin terkait dengan rahasia negara, strategi yang ‘top secret’, menjadi hilang maknanya karena diketahui pihak lain, apalagi kalau pihak lain ini adalah musuh dari negara yang bersangkutan. Ini adalah hal yang sangat membahayakan.

Bagaimana pula reaksi negara-negara yang disadap?

Tentunya, bagi negara yang mengetahui bahwa dirinya disadap oleh negara lain, reaksi normalnya adalah marah, protes, terhadap tindakan tersebut. Mengapa? Karena tindakan penyadapan ini adalah tindakan ilegal. Mengambil informasi tidak dengan jalur resmi, secara diam-diam, bahkan bisa dipastikan dilakukan dengan tindakan kriminal seperti masuk suatu wilayah tanpa izin, menempelkan peralatan penyadapan di barang milik orang lain dan lain sebagainya.

Jadi, apakah sikap pemerintah yang memanggil pihak Dubes Amerika dan mengajukan nota protes, sudah tepat?

Pemanggilan perwakilan negara yang dituduh melakukan penyadapan adalah tindakan yang lazim dilakukan dalam pola hubungan antar negara. Persoalannya adalah seberapa efektif tindakan tersebut.

Kalau berdasarkan kajian historis diplomasi, menurut Holsti, telah didokumentasikan ada sekitar 14 ragam tindakan (action) yang dilakukan suatu negara vis a vis negara lain jika suatu konflik atau krisis terjadi.

Di antaranya adalah surat protes, denials/accusation, pemanggilan dubes untuk ‘konsultasi’, penarikan dubes, ancaman boikot atau embargo ekonomi (parsial atau total), propaganda anti negara tersebut di dalam negeri, pemutusan hubungan diplomatik secara resmi, mobilisasi pasukan militer (parsial atau penuh) walaupun sebatas tindakan nonviolent, peniadaan kontak antar warganegara (termasuk komunikasi), blokade formal, penggunaan kekuatan militer terbatas (limited use of force) dan pencetusan perang.

Namun tindakan-tindakan tersebut tidak mesti berurutan, karena dapat saja melompat dari yang satu ke yang lain. Dalam kasus penyadapan ini, maka langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia masih langkah yang ‘ringan’.

Mengapa Indonesia memilih langkah yang ringan?

Ada dua kemungkinan. Pertama, karena penyadapan ini belum memberikan dampak luar biasa bagi Indonesia.Kedua, karena Indonesia masih sangat bergantung pada Amerika Serikat sehingga untuk melangkah ke tahapan diplomatik berikutnya perlu pertimbangan yang panjang.

Menariknya, empat hari sebelum pemberitaan penyadapan di media Australia itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro membantah kalau alat telekomunikasi Presiden SBY disadap Amerika, lantaran Indonesia memiliki Lembaga Sandi Negara. Apakah itu berarti pemerintah sudah tahu bahwa Amerika berupaya menyadap?

Pastinya, setiap pemerintah, termasuk Indonesia paham bahwa negara sekaliber Amerika Serikat ketika membuka perwakilan diplomatiknya akan membawa konsekuensi penyadapan. Karena salah satu tugas dari perwakilan diplomatik adalah memberikan informasi kepada negara pengirimnya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, bahwa salah satu fungsi dari perwakilan diplomatik adalah memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.

Dan tentunya para staf diplomatik akan berusaha dengan segala cara mendapatkan informasi yang ‘terbaik’, walau harus dengan cara penyadapan yang ilegal.

Mengapa baru mengajukan nota protes setelah pemberitaan itu?

Protes setelah ada pemberitaan, tentunya adalah sikap yang harus ditunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa Indonesia masih berdaulat, tidak mau diintervensi negara lain.

Memang apa konsekuensi dari nota protes tersebut bagi kedua negara tersebut?

Konsekuensinya hanya menunjukkan keberatan, ketidaksukaan terhadap tindakan suatu negara kepada negara yang bersangkutan. Sehingga dengan ada nota protes ini, negara yang melakukan kesalahan dapat memperbaiki tindakan-tindakannya.

Tentunya bila nota protes ini tidak diindahkan, mestinya dilanjutkan kepada tindakan diplomatik yang lebih tinggi, seperti pengusiran atau sampai kepada pemutusan hubungan diplomatik.

Apakah konsekuensi tersebut cukup setimpal dengan risiko yang didapat Indonesia, karena disadap?

Inilah yang senatiasa dijadikan pertimbangan oleh pemerintah. Sejauh ini kita melihat nota protes yang dilakukan hanya sampai menunjukkan ketidaksukaan, atau bahkan hanya meredam agar rakyat Indonesia tidak bergejolak karena melihat kedaulatan negaranya diacak-acak. Setelah isunya mereda, faktanya hubungan antar kedua negara pulih seperti sedia kala.

Berarti itu hanya basa-basi diplomasi untuk menipu rakyatnya sendiri?

Bisa dikatakan demikian.[]

Harmonisasi AS-Iran di Dunia Islam

Iran adalah negara middle power di kawasan Timur Tengah. Pengaruh utama Iran terhadap negara lain dilatarbelakangi  oleh kesamaan mazhab. Di antara negara-negara di Dunia Arab, Iran memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara yang setidaknya memiliki penduduk yang bermazhab sama dengan rakyat Iran seperti Irak, Libanon, Suriah dan Yaman. Faktor lainnya, letak geografis yang berdekatan—seperti dengan Irak, Pakistan dan Afganistan—membuat Iran harus memberikan perhatian lebih terhadap negara tersebut.

Jejak Iran di Kawasan

1.         Libanon.

Libanon adalah negeri kecil di kawasan fertile cressent yang tak pernah luput dari perhatian Iran. Di Libanon Iran mendorong berdirinya partai yang memiliki basis mazhab yang sama dengan Iran, Syiah, yaitu Hizbullah. Iran bahkan diam-diam mempersenjatai mereka sehingga menjadi paramiliter yang terpisah dari militer Libanon.

Pengakuan terhadap Hizbullah sebagai paramiliter yang beraktivitas di Libanon menunjukkan adanya harmonisasi antara penguasa Libanon dan Iran beserta AS yang telah menjadikan Libanon sebagai negara penyokong eksistensi Israel di Timur Tengah.

2.         Irak.

Di Irak, ketika pendudukan AS, mendapatkan perlawanan yang sengit, Iran membantu AS dengan cara mempengaruhi orang-orang yang berafiliasi ke mazhab Syiah untuk menghalangi pergerakan mereka melawan pendudukan AS. Iran bahkan turut memperkuat legalisasi pendudukan AS dan rezim yang didirikan di Irak.

Lebih khusus adalah setelah tahun 2005 ketika AS mengizinkan koalisi partai yang mendukung Iran untuk turut dalam pemerintahan pimpinan Ibrahim al-Ja’fari dan berikutnya al-Maliki. Pemerintahan ini ‘didirikan’ oleh—dan terikat dengan—AS. Pemerintahan al-Maliki yang didukung Iran menandatangani sejumlah perjanjian keamanan dan perjanjian strategis dengan AS untuk menjaga kendali AS sampai pasca berakhirnya secara resmi pendudukan AS di Irak. Pejabat Iran sendiri mengakui kerjasama dengan AS dalam pendudukan Irak dan dalam menjamin stabilitas pengaruh Amerika di Irak.

Bukti yang sangat nyata adalah bahwa Iran segera membuka kedutaan besar di Irak segera setelah pendudukan Irak oleh AS. Bukti lain adalah ketika al-Ja’fari terpilih, Menteri Luar Negeri Iran waktu itu, Kamal Kharazi, langsung mengunjungi Baghdad pada tahun 2005. Hal ini terjadi saat puncak pendudukan AS di Irak. Irak dan Iran mengecam aksi-aksi perlawanan terhadap pendudukan AS di Irak dengan mengatasnamakan kecaman terhadap terorisme. Al-Ja’fari pun berkunjung ke Iran dan melakukan penandatanganan sejumlah perjanjian.

Memang, Presiden Iran Mahmod Ahmadinejad dikenal banyak memicu kegaduhan politik internasional dengan pernyataan-pernyataannya menentang AS dan entitas Yahudi. Namun, semua itu hanya ‘NATO’ (No Action Talk Only). Pada saat yang bersamaan, Nejad melakukan kunjungan ke Irak yang berada di bawah pendudukan AS pada awal tahun. Ahmadinejad kembali mengunjungi Irak dua minggu sebelum meninggalkan pemerintahannya untuk memperbarui dukungannya kepada rezim al-Maliki yang tunduk kepada AS dan terus menjaga pengaruh AS di Irak. Nejad pun melakukan kunjungan ke Afganistan tahun 2010, sementara Afganistan masih ada di bawah pendudukan AS. Nejad memberikan dukungan kepada rezim Karzai, pelayan pendudukan AS.

3.         Yaman.

Di Yaman Iran merekrut kelompok Houthi yang beraliran Syiah, mempersenjatai mereka untuk menentang rezim Salih antek Inggris. Hubungan ini terungkap, salah satunya ketika Pemerintah Yaman menyatakan bahwa mereka berhasil menyita sejumlah roket pada tanggal 23 Januari 2013 yang diyakini bahwa Iran sebagai pengirimnya.

Penyelundup senjata ke Yaman dilaksanakan oleh unit khusus, yaitu Pasukan Unit Khusus al-Qud, yang merupakan Unit Operasi Khusus dari Corp Garda Republik Iran. Melalui Unit Khusus al-Qud itu, Iran mengirimkan senjata AK-47, roket, rudal anti tank, dan sejumlah senjata lainnya, yang akan digunakan para pemberontak Houthi di Yaman. Bahkan Iran, pada awal tahun 2012, berusaha menyelundupkan ke Yaman bahan-bahan yang dipakai untuk merakit alat peledak yang dikenal dengan Armor-Piercing Weapons High Explosive(AFB). Pengiriman senjata itu, menurut sebuah sumber intelijen, berkat adanya kerjasama dengan sejumlah mantan pasukan elit AS dengan Unit al-Qud. Pihak berwenang Yaman mendapatkan bukti-bukti senjata-senjata yang disita di pantai Yaman, dekat dengan pelabuhan Aden.

Secara politik, Iran pun men-support Partai Al-Haq dan Partai Ittihad Al-Quwa asy-Sya’biyah yang merupakan sayap agenda politik bagi skenario sektarian pasca unifikasi Yaman tahun 1990. Keduanya menjadi payung politik dan hukum yang mendukung gerakan Houthi, meskipun kedua partai tersebut menjaga posisinya masing-masing dalam Koalisi Partai Al-Liqa’ al-Musytarak.

Selain itu, muncul partai baru antara lain: Hizb al-Ummah yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 2012, yang merupakan front politik baru bagi gerakan Houthi; juga Al-Hizb al-Dimaqrathi al-Yamani yang dideklarasikan pada tanggal 24 Mei 2010. Dari paradigma dan dokumen resmi yang dikeluarkan, serta sikap-sikap politiknya, tampak bahwa partai ini bagian dari koalisi Iran di Yaman.

Iran juga mendukung para aktivis gerakan selatan yang sekular di Yaman. Mereka adalah kaum separatis yang menghendaki penerapan sistem sekular di selatan Yaman yang loyal kepada AS.

Gerakan Separatis Selatan Yaman tidak lagi diam-diam berhubungan dengan Iran ataupun menyembunyikan bantuan Iran terhadap mereka. Pemimpin mereka, Ali Salem al-Baid, telah membeberkan, “Iran adalah sebuah negara yang eksis di kawasan ini. Ia mampu memberikan peran besar. Iran merupakan negara tetangga sekaligus pelindung bagi bangsa Arab. Negara itu telah membantu Libanon, Palestina dan Hizbullah. Tidak ada satu pun negara Arab yang mampu melakukan seperti apa yang dilakukan Iran dalam mempertahankan Libanon melawan Israel.”

Pada bulan Desember 2012, Muhammad Ali menyatakan, “Jika saya menerima dana dari Iran, hal itu saya lakukan demi membantu bangsa saya.”

Kondisi inilah yang membuat Presiden Yaman yang baru, Abed Rabbu Mansour Hadi, pada bulan Oktober 2012 yang lalu, menuduh Iran berusaha mengimplementasikan sebuah skema yang bertujuan mengendalikan Selat Bab el-Mandeb di Laut Merah. Karena itu ia menyerukan aksi internasional yang cepat untuk menghentikan aksi Iran tersebut.

Dalam pidatonya di Woodrow Wilson International Center for Scholars, di Washington, pada tanggal 28 September 2012, Presiden Hadi menyebutkan intervensi Iran sebagai salah satu tantangan yang dihadapi oleh Yaman.

4.         Suriah.

Iran dan rezim Suriah memiliki hubungan yang cukup lama sejak meletusnya perlawanan pertama pada awal tahun 80-an. Saat itu Iran mendukung rezim Suriah dalam membungkam warga Suriah yang Muslim. Hal ini dilakukan untuk menjaga Suriah agar tetap dalam rencana AS, yakni berada pada rezim yang dipimpin oleh anteknya, keluarga Assad. Padahal Iran tahu bahwa mereka itu adalah rezim sekular nasionalis yang dibuat oleh rezim Saddam yang sebelumnya diperangi Iran dan tidak memiliki hubungan dengan Islam, bahkan justru memerangi Islam dan pemeluknya.

Iran tidak membela kaum Muslim Suriah. Sebaliknya, Iran justru memerangi mereka dan menolong rezim penjahat. Hal itu masih terus dilakukan hingga sekarang. Rezim Iran menjaga hubungan erat dengan kepemimpinan Suriah. Hubungan itu meliputi hubungan militer, ekonomi dan politik. Iran mensuplai banyak persenjataan untuk mendukung rezim Assad. Iran juga memberi Suriah minyak dan gas dengan harga murah mengingat tidak adanya cadangan energi di Suriah.

Bisa diperhatikan kuatnya hubungan politik lebih khusus dalam intervensi Iran di perlawanan Suriah ketika rezim Assad hampir runtuh. Seandainya tidak ada intervensi Iran melalui pengiriman pasukan Garda Revolusi dan kekuatan partainya Iran (Hizbullah) dan milisi al-Maliki yang tunduk kepada Iran, niscaya Bashar dan rezimnya sudah runtuh. Pembantaian al-Qushair dan pembantaian Ghauthah dengan senjata kimiawi dan lainnya merupakan saksi atas intervensi itu.

Hal ini sesuai dengan penegasan dari Presiden Iran dalam pertemuannya pada 4 Agustus 2013 dengan Wael al-Halqi, Perdana Menteri rezim tiran Basyar, bahwa “tidak akan ada kekuatan di dunia yang bisa menggoyahkan hubungan kedua negara.” Bahkan ia menegaskan bahwa Teheran memberi dukungan dengan “keras dan tegas” untuk Suriah. Di sisi lain, al-Halqi menyampaikan pesan Basyar pada Rouhani, yang isinya menegaskan tentang kuatnya “hubungan strategis” antara kedua sekutu ini.

5.         Afganistan.

Di Afganistan, Iran mendukung pendudukkan AS, konstitusi yang ditetapkan oleh AS dan pemerintahan yang dibentuk oleh AS dengan pimpinan Hamid Karzai. Iran menjamin sebelah utara Afganistan ketika AS gagal dalam mengalahkan Taliban. Mantan Presiden Iran Rafsanjani menyebutkan, “Seandainya kekuatan kami tidak membantu dalam memerangi Taliban niscaya orang-orang AS terjerembab dalam lumpur Afghanistan.” (Asy-Syarq al-Awsath, 9/2/2002).

Presiden Ahmadinejad juga mengulang-ulang semisal itu dalam kunjungannya ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB dalam pertemuannya dengan surat kabar New York Times tanggal 26/9/2008.

AS vs Iran Hanya Retorika

Dunia Islam selalu menyangka bahwa AS adalah musuh dari Iran. AS adalah “Setan Besar” yang dianggap bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat Iran pada masa Syah Reza. AS dituduh mendukung berbagai kezaliman yang dilakukan oleh rezim Syah.

Komunikasi intens yang dijalin AS dengan Khomeini di Paris harus ditutupi untuk menjaga citra Revolusi Islam Iran. Penguasa Iran pasca revolusi harus memutus hubungan diplomatik secara resmi demi skenario besar tersebut. Insiden penyanderaan di Kedubes Amerika pada tanggal 4 Oktober 1979 yang diikuti dengan pemutusan hubungan diplomasi Iran dengan AS adalah untuk menguatkan posisi Khomeini dan menekan para penentangnya serta memberikan selubung atas hakikat hubungan kedua pihak. Di kemudian hari, berbagai sumber AS menyebutkan bahwa itu adalah sandiwara.

Iran dan AS kemudian menandatangani Perjanjian Aljazair pada 20 Januari 1981 dan dengannya sandera pun dibebaskan. Ronald Reagen, Presiden AS saat itu, secara implisit mengakui rezim Iran pimpinan Khomeini dan menyatakan saling terikat, saling menghormati, tidak saling campur tangan dalam urusan masing-masing pihak, menjaga kepentingan kedua negara dengan jalan menunjuk dan mewakilkan kepada pihak ketiga. Berikutnya dikembalikanlah 12 miliar dolar yang diminta oleh rezim baru Iran dari rekening Iran yang dibekukan.

Situasi tersebut di atas menunjukkan bahwa Iran tampil seolah-olah memusuhi AS. Padahal di balik itu Iran berjalan bersama AS dalam rencana-rencana imperialisme. Iran justru menjadi agen AS untuk jalannya rencana-rencana itu.

Sebaliknya, AS tampil seolah-olah memusuhi dan melawan Iran. Dengan begitu AS bisa mengontrol Eropa dan Yahudi, menyamarkan opini umum serta untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan AS di Timur Tengah.

Sikap AS terhadap Iran tidak berubah. Bagaimanapun kerasnya seruan dari orang-orang Partai Republik sehingga Iran dimasukkan sebagai Axis of Evil, atau betapapun lunaknya seruan dari Partai Demokrat, Amerika tidak mengambil langkah tegas dan serius terhadap Iran.

Ketika presiden baru Iran Rouhani membentuk kabinet, ia mengatakan, “Pemerintahannya akan mengadopsi politik luar negeri mencegah ancaman dan menghancurkan ketegangan.” (Reuters, 12/8/2013).

Rouhani lalu memilih Muhammad Jawad Zharif untuk jabatan menteri luar negeri. Dia adalah mantan duta besar di PBB yang mendapat pendidikan di AS dan berpartisipasi dalam sejumlah putaran perundingan rahasia untuk mengatasi memburuknya hubungan antara Washington dan Teheran (Reuters, 12/8/2013).

Rouhani pasca pemilihannya mengatakan dengan lebih gamblang, “Kami tidak ingin melihat ketegangan lebih panas antara Iran dan AS… (Reuters, 17/6/2013).

Presiden Obama merespon dengan mengatakan, “AS tetap siap terjun dalam pembicaraan-pembicaraan langsung dengan pemerintah Iran dengan tujuan mencapai solusi diplomatis yang bekerja secara penuh menghilangkan keterguncangan masyarakat internasional seputar program nuklir Iran.” (Reuters, 17/6/2013).

Penutup

Jelas, Iran berjalan bersama AS. Pola “permusuhan” yang dibangun Iran terhadap AS adalah “permusuhan” dengan batas-batas tertentu. Inilah harmonisasi yang menyesatkan atau menutupi fakta sebenarnya dari hubungan Iran-AS. Hal ini sudah ditunjukkan sejak AS membidik kawasan Timur Tengah, dan Iran ada di dalamnya. Sejak masa Syah Reza, dilanjutkan masa Khomeini, Ahmadinejad hingga sekarang. Bantuan AS terhadap Iran dan sebaliknya, sokongan Iran terhadap AS di Afganistan, Irak dan Suriah, menunjukkan hal tersebut. Bagi AS, Iran adalah pelayan kepentingannya di kawasan, dan hal ini akan tetap dijaga oleh siapa pun yang akan berkuasa di Iran.

Inilah yang dinyatakan oleh Robert Gates pada tanggal 12 Desember 2008 dalam Konferensi Keamanan Internasional di Bahrain seputar hubungan antara AS-Iran dan apa yang seharusnya. Ia mengatakan, “Tidak ada seorang pun yang berusaha mengubah rezim di Iran…Yang kami lakukan adalah menciptakan perubahan pada politik dan perilaku, dimana Iran akhirnya menjadi tetangga yang baik untuk negara-negara di kawasan, dan bukan menjadi sumber ketidakstabilan dan kekerasan.”

WalLahu ‘alam. [Dari berbagai sumber; H. Budi Mulyana, S.IP., M.Si; Dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional Unikom Bandung]