toko souvenir jogja

JUAL PENUTUP KEPALA BLANGKON

noreply@blogger.com (sukses jaya) — Sun, 29 Aug 2010 00:47:00 -0700

DAFTAR HARGA BLANGKON

Blangkon gaya Jogja, Blangkon model Jogja

Blangkon Jogja (kode A)
ukuran : (dewasa)
harga : Rp 95.000,_
kegunaan : untuk menghadiri upacara adat, koleksi, suvenir, oleh-oleh, dll

Blangkon gaya Solo, Blangkon model Solo

Blangkon Solo (kode B)
ukuran : (dewasa)
harga : Rp. 95.000,_
kegunaan : untuk menghadiri upacara adat, koleksi, suvenir, oleh-oleh, dll

Blangkon gaya Solo untuk anak, Blangkon Model Solo

Blangkon Solo (kode C)
ukuran : (untuk anak-anak)
harga : Rp. 62.000,_
kegunaan : untuk menghadiri upacara adat, koleksi, suvenir, oleh-oleh, dll

Hubungi :
SMS dan Telpon
simpati = 081-22-7007-444

WhatsApp : 081227007444

SMS dan Telepon
: 081227007444 (telkomsel)
: 081229316777 (telkomsel)

Email : toko.kartika@yahoo.com

FanPage FB : Rumah Dannis Bantul
Facebook : toko.kartika@yahoo.com

Follow Twitter : @TokoKartika

menjual blangkon gaya jogja dan solo, kwalitas istimewa, dikerjakan dengan tangan, pembelian grosir dan eceran kami layani, barang dikirim sampai rumah, blangkon murah, blankon, belangkon, ikat kepala khas jogja,

email : arisnugroho123@gmail.com
http://toko-malioboro.blogspot.com

Jogja Masih Sekadar Kota Singgahan

noreply@blogger.com (sukses jaya) — Sat, 17 Apr 2010 06:07:00 -0700

Sabtu, 17 April 2010, 16:43 WIB
Joko Widiyarso - GudegNet

Saat ini, sebagai kota pariwisata, Jogja masih dalam kategori sebagai kota singgahan oleh sejumlah wisatawan khususnya wisatawan mancanegara. Tujuan utama mereka sebagian besar masih didominasi ke pulau Bali.

"Sampai sekarang Yogyakarta masih dianggap sebagai tempat singgah semata bagi wisatawan asing," kata Regional Director of Sales and Marketing Accor Yogyakarta Hotels, Aneeta Dwi di The Phoenix Hotel Yogyakarta, Sabtu (17/4).

Untuk itu, Aneeta menyatakan bahwa seluruh pihak yang terkait dengan pariwisata Jogja harus bekerjasama untuk menyamakan visi dalam tujuannya dalam mempromosikan pariwisata Jogja yang mungkin saja tidak kalah dengan Bali.

"Harus ada inovasi pariwisata di Jogja. Paling tidak kita bisa menambah waktu tinggal wisatawan ke Jogja yang rata-rata hanya selama tiga hari saja," paparnya.

Menurutnya, secara umum potensi pariwisata Jogja tak kalah dengan Bali. "Jogja punya Candi dan sekarang ini yang mulai banyak diminati oleh wisatawan yaitu desa wisata," ujarnya seraya menyatakan bahwa faktor keamanan adalah faktor yang paling penting bagi wisatawan.

Sementara itu sejumlah pihak travel agent yang tergabung adalah Asosiasi Biro Perjalanan Wisata atau Association of the Indonesia Tour & Travel Agency (ASITA) DIY menggelar kegiatan 'Coffee Morning' yang merupakan ajang berkumpul dan berdialog antara pihak biro perjalanan perjalanan dan hotel.

Salah satu pencetus 'Coffee Morning', Andri Sasmita menyatakan kegiatan tersebut sangat penting bagi kedua belah pihak yakni biro perjalanan wisata dan hotel terkait dengan bagaimana mendatangkan dan melayani wisatawan yang berkunjung ke Jogja.

"Event ini sebetulnya berawal dari ngobrol biasa, namun ternyata dampak multipliernya cukup luas, hingga sering sampai transaksi antar pelaku bisnis travel dan hotel," ujar pria yang juga jadi pengurus ASITA DIY tersebut.

Andri menyatakan, sinergi antar pelaku wisata merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan, apalagi oleh kalangan travel agent. Saat ini, hampir 85 persen wisatawan yang menuju Jogja, menurutnya berasal dari travel agent. "Pemasaran sebaiknya tidak dilakukan sendiri-sendiri, lebih baik bersama-sama karena lebih efektif dalam hal jaringan," paparnya.

Andri yang juga sebagai Direktur Operasional Java Travel mengaku industri pariwisata di Jogja cukup prospektif. "Wisatawan asing ke Yogyakarta masih bagus, sekarang dari Eropa juga mulai banyak, termasuk pasar yang baru dari Rusia meski kebanyakan masih one day trip, ujar pelaku wisata yang telah terjun dalam dunia travel sejak tahun 1998.

Tahun lalu saja, dari catatanya, tahun 2008 lalu wisatawan asal Spanyol tercatat sebanyak 120 arrival, dan meningkat menjadi 156 arrival di tahun 2009. Tahun ini ia memprediksikan perkembangannya hampir sama dengan tahun lalu, meski terjadi keterlambatan reservasi akibat momen internasional yang terjadi, termasuk Piala Dunia di Afrika Selatan.

http://gudeg.net/id/news/2010/04/5484/Jogja-Masih-Sekadar-Kota-Singgahan.html

Visi dan Misi Pemerintah Daerah

noreply@blogger.com (sukses jaya) — Sun, 21 Mar 2010 05:34:00 -0700

Brand Jogja Never Ending Asia

Visi dan Misi Pemerintah Daerah

F I L O S O F I
DASAR FILOSOFI PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar filosofi pembangunan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Hakekat budaya adalah hasil cipta, karsa dan rasa, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan indah. Demikian pula budaya daerah di DIY, yang diyakini oleh masyarakat sebagai salah satu acuhan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam (Intern) maupun ke luar (Extern). Secara filosofis, budaya Jawa khususnya Budaya DIY dapat digunakan sebagai sarana untuk Hamemayu Hayuning Bawana. Ini berarti bahwa Budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat ayom ayem tata, titi, tentrem karta raharja. Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.

Perjuangan untuk mensejahterakan masyarakat telah diupayakan dan dilaksanakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan diteruskan oleh pengganti beliau, tetap dengan semangat Hamemayu Hayuning Bawana, yang artinya Kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud inipun mencakup seluruh peri kehidupan dalam sekala kecil, yaitu Keluarga ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan Dharma Bhakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri.

VISI PEMBANGUNAN DAERAH

Bertitik tolak dari kondisi dan potensi diatas, maka visi pembangunan daerah adalah sebagai berikit :

Terwujudnya pembangunan Regional sebagai wahana menuju pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 sebagai pusat pendidikan, budaya dan Daerah tujuan wisata terkemuka, dalam lingkung-an masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir batin didukung oleh nilai-nilai kejuangan dan pemerintah yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan Ketahanan Sosial Budaya dan sumberdaya berkelanjutan.

Kondisi yang secara bertahap ingin dicapai dengan ditetapkannya visi tersebut, antara lain :

1. Terbentuk citra Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pengem-bangan sosiokultural dan sosioekonomi yang dinamis dan inovatif, berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi maju serta moral masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Tersedianya lapangan kerja yang memberikan penghasilan yang cukup bagi masyarakat secara adil dan merata .

3. Terciptanya tingkat kesehatan dan gizi masyarakat yang cukup baik, sehingga sumber daya manusia yang maju, mandiri dan sejahtera dalam lingkungan yang sehat, sehingga dapat diandalkan dalam persaingan global.

4. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah yang bertumpu pada tata nilai budaya serta sumberdaya yang berkelanjutan, dengan mengembangkan kerukunan hidup antar komponen masyarakat, baik antara agama, suku dan budaya .

5. Terciptanya masyarakat yang menghormati dan menegakkan Hak Azasi Manusia (HAM) dalam segala aspek kehidupan .

6. Terlaksananya pelayanan pemerintah yang handal, effisien dan transparan didalam suasana kehidupan yang aman dan tentram dalam kerangka otonomi daerah.

MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan visi pembangunan serta kondisi daerah yang diharapkan akan terbentuk secara bertahap tersebut diatas, maka ditetapkan misi pem-bangunan daerah, sebagai berikut :

1. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan Terkemuka di Indonesia yang didukung oleh masyarakat yang berilmu pe-ngetahuan dan teknologi (IPTEK) tinggi .

2. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Kebudayaan Terkemuka di Indonesia dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat seba-gai Pusat Budaya, dan bertaqwa (IMTAQ), serta mampu memilih dan me-nyerap Budaya Modern yang positif dan tetap melestarikan Budaya Daerah .

3. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom yang maju dan didukung oleh aparatur yang terpercaya, professional, trans-paran dan akuntabel, menuju penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, demokratis dan berlandaskan pada supremasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia .
4. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pembangunan yang terpadu, komplementatif dan sinergi antar Wilayah dan antar sektor yang efisien dan efektif serta didukung pelibatan secara langsung dan aktif peran masyarakat dalam pembangunan daerah, melalui ketahanan social budaya dan ketahanan sumberdaya, yang berwawasan lingkungan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Tujuan Wisata MICE (Meeting Incentive, Conference and exibition) utama di Indonesia dan sekaligus mengembalikan posisi DIY sebagai Daerah Tujuan Wisata kedua setelah Bali, yang didukung posisi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai simpul strategis dan penting dalam perhubungan dan komunikasi di Pulau Jawa .

6. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Wilayah pengembangan Industri sedang dan kecil non polutan serta industri rumah tangga modern yang didukung oleh pengembangan teknologi tepat guna dan sepadan seni daerah dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata daerah dan permintaan pasar global.

Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas (Pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) yang didukung oleh berkembangnya perekonomian rakyat yang berkualitas dalam rangka memenuhi tuntutan pasar local, regional dan global dengan produk Agrobisnis dan Agroindustri yang kompetitif.

Sejarah Kota

noreply@blogger.com (sukses jaya) — Mon, 8 Mar 2010 00:44:00 -0800

SEJARAH KOTA YOGYAKARTA

Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti : Negara Mataram dibagi dua : Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.

Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan.

Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755.

Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton.

Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Menempatinya pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan.

Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmiannya. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian mana terjadi Tanggal 7 Oktober 1756

Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu
Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan massih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakaarta.
Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr.Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955.
Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengankatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliiau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas,nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut denan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/21

Visi dan Misi

noreply@blogger.com (sukses jaya) — Mon, 8 Mar 2010 00:40:00 -0800

VISI KOTA YOGYAKARTA

Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, Pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima, ramah lingkungan serta masyarakat madani yang dijiwai semangat Mangayu Hayuning Bawana

MISI KOTA YOGYAKARTA

1. Menjadikan dan mewujudkan lembaga pendidikan formal, non formal dan sumber daya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan tehnologi serta kompetitif dalam rangka mengembangkan pendidikan yang berkualitas.
2. Menjadikan dan mewujudkan pariwisata , seni dan budaya sebagai unggulan daerah dalam rangka mengembangkan kota sebagai kota pariwisata yang berbudaya.
3. Menjadikan dan mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai motor penggerak pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima untuk wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan .
4. Menjadikan dan mewujudkan masyarakat yang menyadari arti pentingnya kelestarian lingkungan yang dijiwai semangat ikut memiliki/handarbeni.
5. Menjadikan dan mewujudkan masyarakat demokrasi yang dijiwai oleh sikap kebangsaan Indonesia yang berketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan dan berkeadilan sosial dengan semangat persatuan dan kesatuan.

http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/20

Aktualita Jogja

noreply@blogger.com (sukses jaya) — Mon, 8 Mar 2010 00:33:00 -0800

PENGUMUMAN KEGIATAN

Kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010 diumumkan. Pengumuman kegiatan yang dilaksanakan secara terbuka di Ruang Utama Atas Balaikota Yogyakarta, Kamis, (11/02) dihadiri Walikota Yogyakarta , H. Herry Zudianto, Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakara Agung Damar Kusumandaru SE, Ketua KADIN Kota Yogyakarta Endang Hastuti, Asosiasi LPMK, para Ketua LPMK sekota Yogyakarta, Asosiasi dan perwakilan penyedia barang dan jasa dan kepala SKPD di lingkungan Pemkot Yogyakarta.

Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta, Ir. Edy Muhammmad melaporkan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dikelola 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja menyerap dana sebesar Rp. 76.313.157.510,-. Anggaran sebesar ini akan dialokasikan untuk 609 paket pekerjaan dari 208 kegiatan. Dijelaskan paket pekerjaan tersebut terdiri atas jasa kontruksi sebanyak 167 paket, jasa konsultasi sebanyak 41 paket dan jasa lainnya sebanyak 220 paket serta pengadaan barang sebanyak 182 paket. Edy menambahkan paket – paket pekerjaan tersebut yang dilaksanakan dengan pelelangan atau seleksi umum sebanyak 96 paket dengan nilai Rp. 55.554.515.635. Sedangkan, melalui pemilihan atau seleksi langsung sebanyak 126 paket dengan nilai Rp. 10.665.189.639 dan penunjukan langsung sebanyak 387 paket dengan nila Rp. 10.665. 189.639.

Pada tahun 2010, Pemkot mengeluarkan kebijakan yaitu paket pekerjaan dengan nilai 100 juta keatas dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan melalui Unit Pelaanan Pengadaan (ULP). Sedang untuk paket pekerjaan sampai dengan Rp.100 juta dilaksanakan oleh masing-masing SKPD atau Unit Kerja. “Kebijakan menggunakan aplikasi LPSE sebagai antisipasi program nasional dimana pada tahun 2011 diharapkan semua pemerintah daerah wajib menggunakan E-Procuremant atau aplikasi LPSE,” tambah Edy.

Walikota Yogyakarta dalam sambutannya mengatakan salah satu cara bagaimana Indonesia bisa merdeka, maju, berdaulat, sejahtera, dan bermartabat adalah melalui pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah bagaimana menumbuhkan stimulan–stimulan pertumbuhan ekonomi. “Kalau kita bicara kesejahteraan pasti kita akan membicarakan pembangunan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Disitu kita akan bicara kegiatan ekonomi, kenaikan pendapatan, dan daya saing, fiskal, moneter, dan sampai kita bicara infrastruktur,” ujar Herry. Herry menyatakan pembangunan infrastruktur yang baik, akan menimbulkan stimulan ekonomi, yang menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya secara individual, kelompok, maupun secara kelembagaan. Sementara itu, Walikota berharap Dewan sebagai mitra pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap Pemkot dan memonitoring dunia swasta yang bermitra dengan Pemkot .

Endang Hastuti Ketua KADIN Kota Yogyakarta berharap pihak Pemkot Yogyakarta mengumumkan kegiatan secara transparan melalui prosedur yang jelas dan tidak diskriminatif serta memberikan informasi yang lengkap kepada pengusaha. Endang juga berharap agar para pengusaha bekerja secara professional dan mandiri, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung , menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditunjuk sesuai dengan kesepakatan. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait , menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara, serta penyalagunaan wewenang atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain secara langsung. Tidak menawarkan atau menjanjiikan untuk memberi hadiah, imbalan komisi, dan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
Pada kesempatan itu, Wakil ketua II DPRD Kota Yogyakarta. Agung Damar Kusumandaru,SE. mengatakan secara kelembagaan DPRD Kota Yogyakarta menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap kebijakan Pemkot Yogyakarta untuk mengumumkan secara terbuka kegiatannya. Namun, Agung menghimbau agar pada setiap proses tahapan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, persaingan sehat, transparansi, terbuka dan tidak diskriminatif. Sehingga hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan baik dari sisi fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan kepada amsyarakat. “Sebagai mitra penyelenggara pemerintahan di kota Yogyakarta Dewan sudah pastikan mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemkot manakala manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum,” ungkap Agung. Damar. (@mix)

http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/2829/pengumuman-kegiatan.html

Gunungan Grebeg Syawal Diserbu Warga Yogyakarta

noreply@blogger.com (sukses jaya) — Sat, 27 Feb 2010 03:13:00 -0800

Keraton Gelar Kirab Gunungan Grebeg Maulud

Warga masih percaya bahwa gunungan itu membawa berkah.

Jum'at, 26 Februari 2010
Ita Lismawati F. Malau

VIVAnews - Bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Jumat 26 Februari 2010, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menggelar kirap Gunungan Grebeg Maulud dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menuju Masjid Gedhe atau Masjid Agung Kauman, melewat Alun-alun Utara Kota Yogyakarta.

Meski kirap Gunungan Grebeg Maulud ini digelar setiap tahun, namun tetap saja menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Bahkan ritual budaya ini juga mendapatkan perhatian yang cukup banyak dari para wisatawan yang ingin melihat kirap Gunungan Grebed Maulud serta mengabadikannya.

Ribuan warga Yogyakarta dan sekitarnya serta wisatawan mancanegara sejak pagi sudah mulai memadati alun-alun utara. Dengan berdesak desakan ribuan pasang mata ini melihat kirab gunungan Grebeg Maulud yang mulai bergerak dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menuju Alun-Alun Utara dan berakhir di Masjid Gedhe untuk didoakan oleh penghulu keraton yang selanjutnya Gunungan Grebeg Maulud itu diperebutkan oleh masyarakat.

Jalannya prosesi upacara tradisional Grebeg Maulud diawali dengan iring-iringan Gunungan Lanang, Wadon, Gepak, Pawuhan dan Dharat serta Gunungan Bromo yang dikeluarkan dari dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat melewati Siti Hinggil, Pagelaran, Alun-Alun Utara hingga berakhir di halaman masjid Gede Kauman Yogyakarta.

Khusus upacara tradisional Gregeg Maulud tahun ini Gunungan yang dikirap ditambah satu Gunungan yang diberi nama Gunungan Bromo karena bertepatan dengan tahun Dal (tahun dalam kalender jawa).

Setelah didoakan oleh Penghulu Keraton di Masjid Gedhe, Gunungan akan ditarik kembali ke Keraton untuk diperebutkan Abdi Dalem. Selain itu, dalam kirab Grebeg Maulud, juga ditampilkan gajah-gajah yang dinaiki oleh pawang-pawangnya sebanyak 8 ekor mengiringi jalannya kirab Gunungan dari Keraton menuju Masjid Gedhe.

Gunungan yang dibuat dari bahan makanan seperti sayur-sayuran, kacang, cabai merah, ubi dan beberapa pelengkap yang terbuat dari ketan dan dibentuk menyerupai gunung, yang melambangkan kemakmuran dan kekayaan tanah Keraton Mataram.

Mereka yang memperoleh bagian dari Gunungan tersebut masih mempercayai bahwa sedekah Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut akan membawa berkah bagi kehidupan mereka.

Didit salah satu warga Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta menyatakan dirinya selalu menyempatkan untuk melihat upacara tradisonal kirab Gunungan Grebeg Maulud yang digelar setahun sekali ini.

“Saya jarang melewatkan setiap upacara kirab Gunungan yang dilaksanakan oleh keraton Yogyakarta,” katanya.

Didit mangaku masih mempercayai bila berebut gunungan akan menjadi berkah tersendiri bagi dirinya dan keluarganya.

http://nasional.vivanews.com/news/read/132450-keraton_gelar_kirab_gunungan_grebeg_maulud

SEKATEN JOGJAKARTA

noreply@blogger.com (sukses jaya) — Sat, 16 Jan 2010 09:21:00 -0800

Acara Tradisional “Sekaten” Jogjakarta

Di Jogjakarta ada sebuah budaya yang hingga saat ini masih terus dilestarikan yaitu Sekaten yang diselenggarakan untuk memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW yang lahir pada tanggal 12 bulan Maulud, bulan ketiga dari tahun jawa. Sekaten merupakan upacara pendahuluan dari peringatan hari kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW. Diselenggarakan pada tanggal 5 hingga tanggal 12 dari bulan yang sama. Selain di Keraton Jogjakarta juga diselenggarakan di Keraton Surakarta.

Perayaan sekaten diantaranya meliputi “Sekaten Sepisan” yakni dibunyikannya dua perangkat gamelan Kyai Nogowilogo dan Kyai Guntur Madu, kemudian pemberian sedekah `Ngarso Dalem` Sri Sultan HB X berupa `udhik-udhik` (menyebar uang) dan kemudian diangkatnya kedua gamelan menuju Masjid Agung Jogjakarta dan ditutup dengan Grebeg.

ASAL USUL SEKATEN

Kata Sekaten diambil dari pengucapan kalimat “Syahadat”. Istilah Syahadat, yang diucapkan sebagai Syahadatain ini kemudian berangsur- angsur berubah dalam pengucapannya, sehingga menjadi Syakatain dan pada akhirnya menjadi istilah “Sekaten” hingga sekarang.

Pada masa-masa permulaan perkembangan agama Islam di Jawa, salah seorang dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijogo, mempergunakan instrumen musik Jawa Gamelan, sebagai sarana untuk memikat masyarakat luas agar datang untuk menikmati pergelaran karawitannya. Untuk tujuan itu dipergunakan 2 perangkat gamelan, yang memiliki laras swara yang merdu yaitu Kyai Nogowilogo dan Kyai Gunturmadu.

Pada tanggal 5 bulan Maulud, kedua perangkat gamelan, Kyai Nogowilogo dan Kyai Guntur madu, dikeluarkan dari tempat penyimpanannya dibangsal Sri Manganti, ke Bangsal Ponconiti yang terletak di Kemandungan Utara (Keben) dan pada sore harinya mulai dibunyikan di tempat ini. Antara pukul 23.00 hingga pukul 24.00 ke dua perangkat gamelan tersebut dipindahkan kehalaman Masjid Agung Jogjakarta, dalam suatu iring-iringan abdi dalem jajar, disertai pengawal prajurit Keraton berseragam lengkap.

ACARA PUNCAK

Puncak acara dari perayaan Sekaten adalah “grebeg maulid”, yaitu keluarnya sepasang gunungan dari Mesjid Agung seusai didoakan oleh ulama Kraton. Masyarakat percaya bahwa siapapun yang mendapatkan gunungan tersebut, biarpun sedikit akan dikaruniai kebahagiaan dan kemakmuran. Kemudian tumpeng tersebut diperebutkan oleh ribuan warga masyarakat. Mereka meyakini bahwa dengan mendapat bagian dari tumpeng akan mendatangkan berkah bagi mereka.

Pada umumnya , masyarakat Jogjakarta dan sekitarnya berkeyakinan bahwa dengan turut berpartisipasi merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini yang bersangkutan akan mendapat imbalan pahala dari Yang Maha Kuasa, dan dianugerahi awet muda. Sebagai ” Srono ” (syarat) nya, mereka harus mengunyah sirih di halaman Masjid Agung, terutama pada hari pertama dimulainya perayaan sekaten.

Oleh karenanya, selama diselenggarakan perayaan sekaten itu, banyak orang berjualan sirih dengan ramuannya, nasi gurih bersama lauk-pauknya di halaman Kemandungan,di Alun-alun Utara maupun di depan Masjid Agung Jogjakarta. Bagi para petani, dalam kesempatan ini memohon pula agar panenannya yang akan datang berhasil. Untuk memperkuat tekadnya ini, mereka memberi cambuk (pecut) yang dibawanya pulang.

TRADISIONAL

Sedangkan keramaian penunjang berisi kesenian rakyat tradisional yang menyertai upacara tradisional seperti penjaja makanan tradisional, mainan tradisional serta kesenian rakyat tradisional. Kemudian untuk keramaian pendukung berupa pameran pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah maupun instansi sektoral dan vertikal, promosi pemasaran barang produksi dalam negeri dan meningkatkan barang ekspor nonmigas serta keramaian lainnya seperti permainan anak-anak, rumah makan dan cinderamata.

Selama lebih kurang satu bulan sebelum upacara Sekaten dimulai, Pemerintah Daerah Kotamadya, memeriahkan perayaan ini dengan pasar malam, yang diselenggarakan di Alun-alun Utara Jogjakarta. Melalui Sekaten sebagai peristiwa budaya yang juga sebagai peristiwa religius dan merupakan ikon sekaligus identitas Jogjakarta. Dan hal itu sudah sepantasnya kita pertahankan dan kita kembangkan nilai-nilai hakikinya sebagai warisan keaneka ragaman budaya bangsa.

(sumber : dari berbagai sumber)

DIJUAL BLANGKON/BLANKON GAYA JOGJA DAN GAYA SOLO
Blangkon gaya Jogja

Blangkon Jogja (kode A)
ukuran : (dewasa)
harga : Rp 95.000,_
kegunaan : untuk menghadiri upacara adat, koleksi, suvenir, oleh-oleh, dll

Blangkon gaya Solo

Blangkon Solo (kode B)
ukuran : (dewasa)
harga : Rp. 95.000,_
kegunaan : untuk menghadiri upacara adat, koleksi, suvenir, oleh-oleh, dll

Blangkon gaya Solo untuk anak

Blangkon Solo (kode C)
ukuran : (untuk anak-anak)
harga : Rp. 82.000,_
kegunaan : untuk menghadiri upacara adat, koleksi, suvenir, oleh-oleh, dll

Hubungi :
ARIS NUGROHO
Nomor telfon :
(0274) 666-30-53
085-625-567-42
email : arisnugroho123@gmail.com

Pemugaran Stasiun Tugu

noreply@blogger.com (sukses jaya) — Fri, 4 Dec 2009 08:27:00 -0800

Pemugaran Stasiun Tugu Harus Sesuai Kaidah Pelestarian

Senin, 27 Juli 2009

YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Sebagai benda cagar budaya ke depan Stasiun Tugu diharapkan bisa menjadi monumen hidup atau living monument. Oleh karena itu, pemugaran stasiun ini harus dilakukan sesuai kaidah estetika pelestarian. Keaslian bagunan kuno harus dipertahankan.

Kepala Pusat Pelestarian Benda dan Aset Bersejarah PT Kereta Api (Persero) Ella Ubaidi mengatakan, stasiun yang dibangun pada tahun 1887 ini memiliki nilai sejarah tinggi. Tidak hanya lokasinya yang pararel dengan Keraton Yogyakarta, Tugu juga menjadi cikal bakal dan sentral stasiun komuter di Jawa Tengah.

"Dalam Program pelestarian, di tiap daop (daerah operasi) kami mewajibkan satu stasiun dipugar sesuai kaidah pelestarian. Di Yogyakata kami memilih stasiun Tugu, sedang di Solo Stasiun Jebres,: ujar Ella yang bersama rombongan tengah mencermati kondisi stasiun Tugu, Senin (27/7).

Menurut Ella, stasiun bukan hanya menjadi milik penumpang, namun lebih dari itu. Stasiun juga menjadi bukti perjalanan panjang sejarah kereta api, sejak zaman kolonial hingga sekarang. "Jadi, harapannya saat ada penumpang yang masuk ke stasiun, baru sampai lobi saja mereka sudah terkesan. Ada rasa awareness (menghargai) bahwa ini bangunan cagar budaya," katanya.

Di mata Ella, kondisi Tugu saat ini masih ada yang kurang. Dalam hal penataan, ia menyontohkan keberadaan papan bertuliskan Selamat Datang berukuran cukup besar yang tergantung di depan pintu masuk peron kurang pas dan mengganggu. Begitu pula kabel lampu kurang rapi.

Dalam UU (Undang-Undang) Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 1992 bangunan disebut cagar budaya memiliki beberapa kriteria, salah satunya umur. Banyak stasiun yang berumur tua dan memiliki arsitektur spesifik, seperti Stasiun Maguwoharjo lama yang terbuat dari kayu. "Orisinilitas bangunan itu harus dipertahankan meski tidak dipakai lagi," katanya.

Kepala Humas Daop VI Yogyakarta Eko Budiyanto mengatakan, banyak stasiun masuk kategori cagar budaya. Selain Jebres dan Tugu, bangunan kategori cagar budaya lainnya yang berada di daop VI adalah Stasiun Purwosari di Solo, jembatan kereta di Sungai Progo, dan perumahan di Jalan Kusbini (Pengok) Kota Yogyakarta.

Pada umumnya bangunan-bangunan itu harus diperbaiki dulu sesuai bentuk aslinya. Lempuyangan itu belum termasuk. "Untuk beberapa tempat, seperti Jebres akan dikembalikan seperti semula, namun bertahap. Sekarang masih perencanaan," ujarnya.

WER

Museum Gunungapi Merapi

noreply@blogger.com (sukses jaya) — Fri, 4 Dec 2009 08:16:00 -0800

Museum Gunungapi Merapi Dibuka Gratis

SLEMAN: Pengelola Museum Gunungapi Merapi (MGM) memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat umum dan wisatawan untuk mengunjungi museum tersebut secara gratis hingga akhir Desember 2009 mendatang. MGM berlokasi di Dusun Banteng, Hargobinangun, Pakem, Sleman.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman Drs. Dwi Supriyatno, MS mengungkapkan bahwa sehubungan dengan hal tersebut kepada masyarakat luas dipersilahkan untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Seperti halnya keluarga maupun sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dapat mengajak putra putri, anak didik dan mahasiswanya mengunjungi museum yang secara spesifik mengekspose potensi kegunungapian di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Lebih spesifik lagi MGM juga mengekspose kesejarahan Gunung Merapi yang merupakan salah satu gunung teraktif di dunia. MGM merupakan sarana edukasi yang sangat positif bagi siswa siswi maupun mahasiswa untuk lebih mengenal tentang kegunungapian.

MGM dibuka pada setiap hari Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional jam 09.00 hingga 16.00 WIB. Sedangkan mulai Januari 2010 mendatang pihak pengelola berencana sudah akan memberlakukan tarif masuk untuk pengunjung.Sejak dibuka untuk umum mulai 10 Oktober hingga akhir November 2009, MGM telah dikunjungi setidaknya 20.500 pengunjung atau rata-rata lebih dari 1.250 per hari kunjungan.

BLANGKON

noreply@blogger.com (sukses jaya) — Fri, 20 Nov 2009 21:46:00 -0800

DAFTAR HARGA BLANGKON
Blangkon gaya Jogja

Blangkon Jogja (kode A)
ukuran : (dewasa)
harga : Rp 95.000,_
kegunaan : untuk menghadiri upacara adat, koleksi, suvenir, oleh-oleh, dll

Blangkon gaya Solo

Blangkon Solo (kode B)
ukuran : (dewasa)
harga : Rp. 95.000,_
kegunaan : untuk menghadiri upacara adat, koleksi, suvenir, oleh-oleh, dll

Blangkon gaya Solo untuk anak
Blangkon Solo (kode C)
ukuran : (untuk anak-anak)
harga : Rp. 82.000,_
kegunaan : untuk menghadiri upacara adat, koleksi, suvenir, oleh-oleh, dll Hubungi :
simpati = 081-22-7007-444

email : arisnugroho123@gmail.com

WARISAN PUSAKA INDONESIA

BLANGKON JAWA
Simbol Kepiawaian Seorang Pria
Berbeda dengan kopiah yang telah menjadi identitas kesantrian, blangkon lebih dikenal sebagai pakaian tradisional Jawa. Penutup kepala berbahan kain batik ini memang jarang dilihat di luar Yogyakarta dan Solo. Tapi di dua kota itu, blangkon sudah terlanjur merakyat. Bukan hanya untuk acara resmi, dalam keseharian juga banyak warga yang menggunakannya.

Berdasar enskilopedia bebas berbahasa Indonesia, blangkon didefinisikan sebagai tutup kepala yang dibuat dari batik dan digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Untuk beberapa tipe, blangkon ada yang menggunakan tonjolan pada bagian belakang. Tonjolan ini menandakan model rambut pria masa itu, yang kerap mengikat rambut panjang mereka di bagian belakang kepala. Sehingga bagian tersebut tersembul di bagian belakang blangkon.

Kalimat-kalimat sindiran untuk mengartikan sifat boros juga muncul membawa-bawa nama blangkon. Misalnya istilah Jas Buka Iket Blangkon yang artinya sami mawon (semua sama saja). Karena orang yang sudah memakai kain serban di kepala (iket), masih juga memakai blangkon. Kalau keduanya dipakai bersamaan, otomatis jadi pakaian yang dobel-dobel.

Di luar Solo dan Yogyakarta, penggunaan pakaian tradisional Jawa lengkap dengan blangkon masih banyak dijumpai dalam resepsi perkawinan. Bila kaum pria mengenakan tutup kepala blangkon, yang wanita biasanya mengenakan rambut palsu yang dibentuk bulat yang disebut gelung (dalam bahasa sehari-hari).

Bahkan hampir semua petinggi pemerintahan termasuk Presiden RI yang laki-laki pernah memakai blangkon. Selain Susilo Bambang Yudhoyono, Gus Dur juga pernah memakai simbol budaya Jawa ini. Tentu saja Presiden Soeharto dekade lalu tergolong paling sering mengenakan pakaian ini karena, tokoh ini dikenal paling akrab dengan kebudayaan Jawa.

Tak jelas benar, siapa dan kapan topi adat itu diperkenalkan. Yang pasti, sejak jaman dulu hingga sekarang, bentuk blangkon masih tetap seperti itu-itu saja. Di era akhir 2002 atau saat terpuruknya sektor pariwisata akibat maraknya isu terorisme, di Yogyakarta berkeliaran anak-anak muda menggunakan blangkon berekor.

Para turis termasuk penduduk lokal di Yogyakarta sempat bertanya-tanya. Belakangan diketahui bahwa ternyata blangkon berekor itu hanyalah tetenger (pertanda) bahwa mereka adalah anggota pasukan Pamswakarsa. Sebuah organisasai pengamanan bernama Paguyuban Nunggal Karso. Paguyuban yang konon diawaki mantan preman ini sengaja dibentuk untuk mengatasi tingginya angka kriminalitas terutama di Kecamatan Gedongtengen.

Anggota pasukan blangkon berekor ini disebar di sejumlah titik potensial di kecamatan itu. Mulai dari stasiun kereta api Tugu, lokalisasi WTS Pasar Kembang, kampung internasional Sosrowijayan hingga Jl Malioboro. Awak organisasi keamanan itu tidak dipersenjatai. Mereka yang menemui kasus kejahatan tak akan menyelesaikannya sendiri, tapi akan melaporkannya tidak kejahatan itu kepada polisi.

Entah mengapa kreasi blangkon masih terbatas. Padahal kebudayaan lain cenderung berubah mengikuti perkembangan zaman. Bahkan wayang yang biasanya digelar semalam suntuk, belakangan juga muncul wayang kontemporer yang tak lagi dipertontonkan semalaman.

Meski sama-sama berujud penutup kepala, Blangkon memang sulit disamakan dengan kopiah. Pengenalan blangkon di komunitas masyarakat Solo dan Yogyakarta lebih didominasi para punggawa kerajaan setempat. Seseorang yang hendak mendatangi makam raja-raja Surakarta dan makam raja-raja Yogyakarta di Imogiri, Bantul misalnya. Seorang peziarah perempuan wajib mengenakan kemben dan kaum-laki-laki harus mengenakan pakaian surjan dan penutup kepala blangkon.

Sementara, kopiah yang berbahan kain beludru gelap dan dibuat atas modifikasi torbus Turki dengan peci India itu lebih dimassalkan oleh kalangan pesantren. Sebetulnya komunitas Islam pesantren hanya mewajibkan para santri dan pemeluk Islam untuk selalu memakai tutup kepala. Kebiasaan itu dilazimkan sebagai bentuk kewiraian atau kezuhudan seseorang.

Bahkan dalam Kitab Ta'limulmuta'alim ditekankan untuk selalu mengenakan tutup kepala dalam kehidupan. Tetapi oleh pesantren, perintah itu tidak diterjemahkan dalam bentuk sorban atau tutup kepala lainnya, tetapi diwujudkan dalam bentuk kopiah. Santri yang berani menanggalkan kopiah disebut dengan santri gundul (tidak memakai tutup kepala). Santri kelompok ini juga diidentikkan dengan santri badung yang sering melanggar tatakrama, aturan dan pelajaran.

Bahkan era lalu sempat ada aturan tak tertulis yang menyebutkan bahwa santri yang belum haji tidak diperkenankan memakai kopiah putih. Karena itu, para santri akan merasa malu dan tercela bila belum lagi berani menggunakan kopiah haji.

Para santri yang paham kemudian tetap bertahan menggunakan kopiah beludru hitam. Tapi belakangan, aturan itu sudah mulai ditinggalkan. Termasuk tradisi pemakaian kopiah itu sendiri.

Tak jelas benar mengapa sampai kini tak pernah ada kombinasi kopiah dan blangkon. Padahal keraton yang memperkenalkan blangkon itu kerap diidentikan dengan pesantren besar. Bahkan, meski kutbah Jumat pada hari-hari biasa dilakukan oleh imam biasa, tapi pada hari tertentu seperti Jumat Kliwon, dilakukan oleh seorang sultan yang dianggap sebagai imam besar. (Andira)

MENJUAL SOUVENIR KHAS YOGYAKARTA

noreply@blogger.com (sukses jaya) — Tue, 3 Nov 2009 03:15:00 -0800

Oleh-oleh khas Jogja, Barang-barang antik, souvenir asli Jogja, koleksi baju adat jawa, blangkon, keris gaya jogja dan solo

BLANGKON

Busana pria adat Jawa tidak bisa lepas dari bagian penutup kepalanya, yang disebut blangkon. Blangkon tidak hanya digunakan untuk acara resmi seperti perkawinan saja, dalam keseharian pun masih ada warga yang menggunakannya, meskipun tak banyak jumlahnya.

Blangkon adalah tutup kepala yang dibuat dari batik dan digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Untuk beberapa tipe blangkon ada yang menggunakan tonjolan atau mondholan pada bagian belakang blangkon. Tonjolan ini menandakan model rambut pria masa itu yang sering mengikat rambut panjang mereka di bagian belakang kepala, sehingga bagian tersebut tersembul di bagian belakang blangkon.Lilitan rambut itu harus kencang supaya tidak mudah lepas.

Sekarang lilitan rambut panjang yang menjadi mondholan sudah dimodifikasi karena orang sekarang kebanyakan berambut pendek dengan membuat mondholan yang dijahit langsung pada bagian belakang blangkon. Ada 2 jenis blangkon yaitu gaya Surakarta (Sala) dan gaya Yogyakarta. Blangkon gaya Surakarta mondholannya trepes atau gepeng sedang mondholan gaya Yogyakarta berbentuk bulat seperti onde-onde.

Perlengkapan dasar keris selain Warangka adalah Pendok (kecuali pada warangka sandang walikat), Selut (hiasan yang menyatukan Ganja dengan pegangan keris), dan Ukiran (pegangan keris). Pendeknya, menghapalkan seluruh bagian keris secara kasat mata dapat menjadi pelajaran setara S-1 karena rumit, banyak jenisnya dan banyak cabangnya. Sehingga seorang ahli keris yang hapal perbedaan satu dapur keris dengan dapur lainnya adalah mereka yang sudah lama menekuni dan mencintai keris.

DAFTAR HARGA KERIS

Keris (kode A)
panjang : cm (dewasa)
harga : Rp. 710.000,_
kegunaan : untuk menghadiri upacara adat, koleksi, suvenir, oleh-oleh, dll

Keris (kode B)
panjang : cm (anak)
harga : Rp 400.000,_
kegunaan : untuk menghadiri upacara adat, koleksi, suvenir, oleh-oleh, dll

(harga belum termasuk ongkos kirim)

SEJARAH YOGYAKARTA

noreply@blogger.com (sukses jaya) — Fri, 30 Oct 2009 05:58:00 -0700

Sejarah Jogjakarta

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Propinsi yang mempunyai status sebagai Daerah Istimewa. Status Daerah Istimewa ini berkaitan dengan sejarah terjadinya Propinsi ini, pada tahun 1945, sebagai gabungan wilayah Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman, yang menggabungkan diri dengan wilayah Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, oleh Bung Karno dan Bung Hatta.

Ujung sebelah Utara dari propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan puncak gunung Merapi yang memiliki ketinggian lk. 2920 meter diatas permukaan laut. Oleh para ahli gunung berapi (vulcanolog) internasional, gunung api ini sangat terkenal karena bentuk letusannya yang khas dan sejenis dengan letusan gunung api Visuvius di Italia. Sampai saat ini gunung ini gunung Merapi sangat aktif Puncaknya mengepulkan asap, yang merupakan panorama khas yang melatar-belakangi pemandangan kota Yogyakarta sebelah Utara.

Luas Propinsi Daerah Istimewa, lebih kurang 3.186 Km2 berpenduduk 3.020.837 orang (data Juni 1990) dan terbagi menjadi 5 Daerah tingkat II, yakni : Kotamadya Yogyakarta, yang merupakan Ibu kota propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman, dengan Ibukota Beran Kabupaten Bantul, dengan ibukota Bantul Kabupaten Kulonprogo, dengan Ibukota kota Wates.

Setelah wafatnya Sri Sultan Hamengku Buwono ke IX sebagi Guberneur Kepala Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta , Pejabat Gubernur Kepala Daerah Propinsi DIY dijabat oleh Sri Paku Alam VIII yang sebelumnya sebagai Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

SEJARAH YOGYAKARTA

Antara tahun 1568 – 1586 di pulau Jawa bagian tengah, berdiri Kerajaan Pajang yang diperintah oleh Sultan Hadiwijaya, di mana semasa mudanya beliau terkenal dengan nama Jaka Tingkir. Dalam pertikaian dengan Adipati dari Jipang yang bernama Arya Penangsang, beliau berhasil mucul sebagai pemenang atas bantuan dari beberapa orang panglima perangnya, antara lain Ki Ageng Pemanahan dan putera kandungnya yang bernama Bagus Sutawijaya, seorang Hangabehi yang bertempat tinggal di sebelah utara pasar dan oleh karenanya beliau mendapat sebutan : Ngabehi Loring Pasr. Sebagai balas jasa kepada Ki Ageng Pemanahan dan puteranya itu, Sultan Pajang kemudian memberikan anugerah sebidang daerah yang disebut Bumi Menataok, yang masih berupa hutan belantara, dan kemudian dibangun mejadi sebuah “tanah perdikan”. Sesurut Kerajaan Pajang, Bagus Sutawijaya yang juga menjadi putra angkat Sultan Pajang, kemudian mendirikan Kerajaan Mataram di atas Bumi Mentaok dan mengakat diri sebagai Raja dengan gelar Panembahan Senopati.

Salah seoran putera beliau dari pekawinannya dengan Retno Dumilah, putri Adipati Madiun, memerintah Kerajaan Mataram sebagai Raja ketiga, dan bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo, Beliau adalah seorang patriot sejati dan terkenal dengan perjuangan beliau merebut kota Batavia, yang dekarang disebut Jakarta, dari kekuasaan VOC, suatu organisasi dagang Belanda. Waktu terus berjalan dan peristiwa silih berganti.

Pada permulaan abad ke-18, Kerajaan Mataram diperintah oleh Sri Sunan Paku Buwono ke II. Setelah beliau mangkat, terjadilah pertikaian keluarga, antara salah seorang putra beliau dengan salah seorang adik beliau, yang merupakan pula hasil hasutan dari penjajah Belanda yang berkuasa saat itu. Petikaian itu dapat diselesaikan dengan bik melalui Perjanjian Ginyanti, yang terjadi pada tahun 1755, yang isi pokoknya adalah Palihan Nagari, yang artinya pembagian Kerajaan menjadi dua, yakni Kerajaan Surakata Hadiningrat dibawah pemerintah putera Sunan Paku Buwono ke-III, dan Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat dibawah pemerintahan adik kandung Sri Sunan Paku Buwono ke-II yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat ini kemudian lazim disebut sebagai Yogyakarta dan sering disingkat menjadi Jogja.

Pada tahun 1813, Sri Sultan Hamengku Buwono I, menyerahkan sebagian dari wilayah Kerajaannya yang terletak di sebelah Barat sungai Progo, kepada salah seorang puteranya yang bernama Pangeran Notokusumo untuk memerintah di daerah itu secara bebas, dengan kedaulatan yang penuh. Pangeran Notokusumo selanjutnya bergelar sebagai Sri Paku Alam I, sedang daerah kekuasaan beliau disebut Adikarto. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, beliau menyatakan sepenuhnya berdiri di belakang Negara Republik Indonesia, sebagai bagian dari negara persatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya bersatatus Daerah Istimewa Yogyakarta (setingkat dengan Propinsi), sampai sekarang.

KOTA PELAJAR

Antara awal tahun 1946 sampai akhir tahun 1949, selama lebih kuran 4 tahun, Yogyakarta menjadi Ibukota Negara RI. Pada masa itu para pimpinan bangsa Indonesia berkumpul di kota perjuangan ini. Seperti layaknya sebuah ibukota, Jogja memikat kedatangan para kaum remaja dari seluruh penjuru tanah air yang ingin berpartisipasi dalam mengisi pembangunan negara ini yang baru saja medeka. Namum untuk dapat membangun suatu negara diperlukan tenaga-tenaga ahli, terdidik dan telatih. Dan karena itulah yang melatar belakangin pemerintah RI untuk mendirikan sebuah Universitas, yang kita kenal dengan nama Universitas Gajah Mada, merupakan Universitas Negeri pertama yang lahir pada masa kemerdekaan.

Selanjutnya diikuti dengan berdirinya akademi di bidang kesenian(Akademi Seni Rupa Indonesia dan Akademi Musik Indonesia), serta sekolah tinggi di bidang agama Islam (Perguruan Tinggi Agama Islam Negaeri, yang selanjutnya menjadi IAIN Sunan Kalijaga). Pada waktu selanjutnya juga bediri lembaga-lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta di kota Yogyakarta, sehingga hampir tidak ada cabang ilmu pengetahuan yang tidak diajarkan di kota ini. Hal ini menjadikan kota Jogja tumbul menjadi kota pelajar dan pusat pendidikan. Sarana mobilitas paling populer di kalangan pelajar,mahasiswa,karyawan,pegawai,pedagang dan masyarakat umum adalah sepeda dan sepeda motor, yang merupakan sarana trasportasi yang digunakan baik siang mupun di malam hari. Hal ini menjadika Jogja juga dikenal dengan sebutan kota sepeda.

PUSAT KEBUDAYAAN

Pada hakekatnya, seni budaya yang asli dan indah selalu terdapat di lingkunggan kraton dan daerah disekitarnya. Sebagai bekas suatu Kerajaan yang besar, maka Yogyakarta memiliki kesenian dan kebudayaan yang tinggi dan bahkan merupakan pusat sumber seni budaya Jawa. Hal ini dapat kita lihat dari peninggalan seni-budaya yang dapat kita saksikan pada pahatan pada monumen-monumen peninggalan sejarah seperti candi-candi, istana Sultan dan tempat-tempat lain yang masih berkaitan dengan kehidupan istana. Dan sebagian dapat disaksikan pada moseum-moseum budaya.

Kehidupan seni tari dan seni lainnya juga masih berkembang pesat di kota Jogja serta nilai-nilai budaya masyarakat Jogja terukap pula dalam bentuk arsitektur rumah penduduk, dengan bentuk joglonya yang banyak dikenal di seluruh Indonesia. Andhong antik di Jogja memperkuat kesan, bahwa Yogyakarta masih memiliki nilai-nilai tradisional. Seniman terkenal dan seniman besar besar yang ada di Indonesia saat ini, banyak yang didik dan digembleng di Yogyakarta. Sederetan nama seniman seperti Affandi, Bagong Kusdiharjo, Edi Sunarso, Saptoto, Amri Yahya, Kuswadji Kawindro Susanto dan lain-lain merupakan nama-nama yang ikut memperkuat pernanan Yogyakarta sebagai Pusat Kebudayaan.

DAERAH TUJUAN WISATA

Pada masa sekarang, seluruh predikat Yogyakarta luluh mejadi satu dan berkembang menjadi satu dimensi baru : Yogyakarta Sebagai Daerah Tujuan Wisata. Keramah tamahan yang tulus, khas Yogyakarta, akan menyambut para wisatawan di saat mereka datang, sengan kemesraan yang dalam akan mengiring, saat mereka meninggalkan Yogya, dengan membawa kenangan manisyang tidak akan mereka lupakan sepanjang masa.

Perananya sebagai kota Perjuangan, daerah Pelajar dan Pusat Pendidikan, serta daerah Kebudayaan, ditunjang oleh panorama yang indah, telah mengangkat Yogyakarta sebagai Daerah yang menarik untuk dikunjungi dan mempesona untuk disaksikan. Yogyakarta juga memiliki berbagai fasilitas dengan kualitas yang memadai yang tersedia dalam jumlah yang cukup, Kesemuanya itu akan bisa memperlancar dan memberi kemudahaan bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota Yogya. Sarana transportasi, akomodasi dan berbagai sarana penunjang lainnya, seperti santapan makan-minum yang lezat, serta aneka ragam cinderamata, mudah diperoleh di mana-mana.

Sumber : http://yogya2.wasantara.net.id/tour/about.htm

SEJARAH YOGYAKARTA

noreply@blogger.com (sukses jaya) — Wed, 28 Oct 2009 04:41:00 -0700

Sejarah Berdirinya Kota Yogyakarta

Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti : Negara Mataram dibagi dua : Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja tas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.

Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan.

Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755.

Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton.

Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Menempatinya pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan.

Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmiannya. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian mana terjadi Tanggal 7 Oktober 1756
Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu
Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakaarta.
Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr.Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955.
Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas,nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.