Indonesian Tax Refresh

Contoh Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan, Pensiun, THR/Bonus 2013

2013-06-09T23:29:00.000+07:00

Contoh Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21

1. Penghasilan Pegawai yang diterima bulanan
Rio adalah pegawai tetap di PT.A sejak 1 Januari 2013. la memperoleh gaji sebulan sebesar Rp. 2.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 25.000,- sebulan.
Rio menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0).

Penghitungan PPh Ps. 21 terutang:

Gaji Sebulan   = 2.000.000
Tunjangan      = 3.000.000
Pengh. Bruto = 5.000.000

Pengurangan
Biaya Jabatan:        = 5%x 4.000.000 = 250.000
Iuran pensiun          =                                25.000

Total Pengurangan = 275.000

Pengh. Netto sebulan = 4.725.000
Pengh. Netto setahun 12 x 4.725.000 = 56.700.000

PTKP setahun:
WP sendiri = 24.300.000

Tambahan WP kawin = 2.025.000

Total PTKP (K/0) = 26.325.000

PhKP setahun =                            = 30.375.000
PPh Ps. 21 = 5 % x 30.375.000    =    1.518.750
PPh Ps. 21 Sebulan                     =       126.563

2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan

Yanto pegawai pada perusahaan PT.B, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000,00.
PT.B mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji.
PT.B menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Yanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan.
Disamping itu PT.B juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT.B membayar iuran pensiun untuk Yanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00.
Pada bulan Juli 2013 Yanto hanya menerima pembayaran berupa gaji.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:

http://triaji-nugroho.blogspot.com

Catatan:

Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Juli adalah sebesar: 120% x Rp28.452,00=Rp 34.140,00

3. Pegawai tetap menerima bonus, gratifikasi, tantiem,Tunjangan Hari Raya (THR) atau tahun baru, premi dan penghasilan yang sifatnya tidak tetap, diberikan sekali saja atau sekali setahun.

A. PPh Pasal 21 atas gaji dan THR
Penghasilan Bruto setahun = 12 x 2.166.000 = Rp. 26.000.000
THR =      Rp. 4.000.000+
Jumlah Penghasilan Bruto    Rp. 30.000.000,-

Pengurangan:
Biaya Jabatan: 5% x 30.000.000 = 1.500.000
Iuran pensiun 12 x 25.000 =          300.000
Total Pengurangan =                                    Rp. 1.800.000-
Penghasilan netto setahun                Rp. 28.200.000,-

PTKP (TK/0) setahun = Rp. 24.300.000,-
PhKP setahun =      Rp.    3.900.000,-
PPh Ps. 21 terutang: 5% x 3.900.000 = Rp.     195.000,-

B. PPh Pasal 21 atas gaji
Penghasilan Bruto setahun = 12 x 2.166.000 = Rp. 26.400.000,-

Pengurangan:
Biaya Jabatan: 5%x 26.400.000 = 1.350.000
Iuran pensiun 12 x 25.000 = 300.000+
Total Pengurangan =    Rp. 1.650.000-
Penghasilan netto setahun Rp. 24.750.000

PTKP (TK/0) setahun = Rp. 24.300.000,-
PhKP setahun =        Rp.             450,-
PPh Ps. 21 terutang: 5% x 450,- = Rp. 23,-

PPh Pasal 21 atas gaji dan THR(A) - PPh Pasal 21 atas gaji(B):

= Rp. 195.000 - Rp. 23 = Rp. 194.978

Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Bukan Pegawai

2012-07-22T23:49:00.000+07:00

Dalam konteks PPh Pasal 21 ada subjek penerima penghasilan yang disebut dengan ‘Bukan Pegawai’. Jenis pekerjaan, keahlian maupun profesinya memang beragam. Tapi penghitungan PPh Pasal 21-nya hanya menggunakan salah satu dari rumus.
Pengertian Bukan Pegawai
Seperti didefinisikan pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ./2009, Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemberi kerja (pemotong PPh Pasal 21 atau pemberi penghasilan) sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
Kemudian dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Dirjen Pajak tadi, disebutkan beberapa jenis profesi yang tergolong sebagai Bukan Pegawai, yang antara lain meliputi:

Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yakni Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai dan Aktuaris. Selain kedelapan profesi ini, meskipun sangat ahli dalam bidangnya, dalam konteks PPh Pasal 21 tidak dikelompokkan sebagai tenaga ahli. Misalnya ahli komputer atau programmer komputer;
Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
Olahragawan;
Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronikan, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
Agen iklan;
Pengawas atau pengelola proyek;
Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
Petugas penjaja barang dagangan;
Petugas dinas luar asuransi;
Distributor perusahaan multilevel marketing (MLM) atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
Meski jenis pekerjaan dan profesinya beragam, namun jika kita lihat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir F.1.1.33.01), pemotongan PPh Pasal 21 terhadap mereka yang Bukan Pegawai tersebut dikelompokkan dalam 6 (enam) kategori, yakni:

Imbalan Distributor MLM (Formulir F.1.1.33.01 nomor urut 2);
Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi (Formulir F.1.1.33.01 nomor urut 3);
Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan (Formulir F.1.1.33.01 nomor urut 4);
Imbalan kepada Tenaga Ahli (Formulir F.1.1.33.01 nomor urut 5);
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan (Formulir F.1.1.33.01 nomor urut 10); dan
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Tidak Bersifat Berkesinambungan (Formulir F.1.1.33.01 nomor urut 11).

Simpel ‘kan? Di samping itu, meski beragam dan dikelompokan dalam enam kategori, namun rumus atau formula untuk menghitung PPh Pasal 21-nya pun mudah dan hanya ada dua rumus/formula, yakni:

Rumus 1

Rumus

Rumus atau Formula 1
Secara umum, rumus atau formula 1 (Rumus 1) digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 atas imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kata ‘berkesinambungan’ adalah bahwa fee atau imbalan yang kita berikan kepada Bukan Pegawai tadi lebih dari sekali selama satu tahun takwim (Januari s.d. Desember).
Misalnya, kita memberikan fee atau imbalan ke seseorang yang Bukan Pegawai pada bulan Maret 2011 dan November 2011. Karena kedua pembayaran tersebut dilakukan dalam tahun yang sama (2011), maka pembayaran itu disebut dengan pembayaran yang berkesinambungan. Tapi jika misalnya kita membayar imbalannya pada bulan November 2011 dan Januari 2012, maka ini tidak masuk istilah berkesinambungan. Sebab kedua pembayaran imbalan dilakukan dalam tahun yang berbeda.
Semua yang Bukan Pegawai (kategori 1 s.d. 6), jika menerima imbalan secara berkesinambungan, penghitungan PPh Pasal 21-nya menggunakan Rumus 1. Kemudian saat membuat Bukti Potong PPh Pasal 21-nya, barulah kita masukkan sesuai kategorinya. Misalnya jika MLM di masukkan di nomor urut 2, jika Tenaga Ahli dimasukkan di nomor urut 5, dst.
Contoh Penghitungan
Misalkan pada tahun 2011 kita membayarkan imbalan kepada seorang Programer Komputer atas jasanya membuatkan aplikasi sistem absensi pegawai. Fee dibayarkan dua kali, yaitu pada bulan Oktober 2011 sebesar Rp 10.000.000,- yang merupakan uang muka pelaksanaan kerja dan sisanya Rp 15.000.000,- dibayarkan pada bulan Desember 2011 pada saat aplikasi selesai di-install.
Pada bulan Oktober 2011, PPh Pasal 21 dihitung dengan langkah sebagai berikut:

Langkah 1: hitung jumlah bruto, yaitu sebesar 50% x Rp 10.000.000,- = Rp 5.000.000,-;
Langkah 2: tentukan PTKP sebulan. Asumsikan si programmer berstatus TK/0 yang berarti PTKP setahun Rp 15.840.000,-. PTKP sebulan adalah PTKP setahun dibagi dengan 12 (dua belas) bulan, yaitu Rp 1.320.000,-;
Langkah 3: hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu hasil pada Langkah 1 dikurangi dengan PTKP sebulan pada Langkah 2 = Rp 5.000.000,- (-) Rp 1.320.000,- = Rp 3.680.000,-;
Langkah 4: akumulasikan PKP bulan ini dengan akumulasi PKP bulan sebelumnya. Jumlah akumulasi ini digunakan sebagai indikator tarif PPh Pasal 17 yang harus digunakan dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas imbalan yang dibayarkan bulan ini. Jika misalnya akumulasi PKP sudah melebihi Rp 50.000.000,- maka tarif yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 atas imbalan bulan ini adalah 15%. Dalam contoh kita ini, pembayaran di bulan Oktober 2011 adalah pembayaran pertama, hingga akumulasi PKP sampai dengan bulan ini masih rp 3.680.000,-;
Langkah 5: hitung PPh Pasal 21 atas imbalan yang dibayar di bulan Oktober, yaitu Rp 3.680.000,- x 5% = Rp 184.000,-

Terhadap pemotongan PPh Pasal 21 di bulan Oktober 2011 ini, kita buatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir F.1.1.33.01). Kolom yang diisi adalah nomor urut 10 yaitu kategori Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan Bersifat Berkesinambungan (tidak dimasukkan sebagai Tenaga Ahli karena programer komputer tidak tergolong Tenaga Ahli dalam konteks PPh Pasal 21).
Atas pembayaran sisa sebesar Rp 15.000.000,- pada bulan Desember 2011, PPh Pasal 21 juga dihitung dengan langkah-langkah seperti yang dijelaskan di atas yaitu:

Langkah 1: hitung jumlah bruto, yaitu sebesar 50% x Rp 15.000.000,- = Rp 7.500.000,-
Langkah 2: tentukan PTKP sebulan. Asumsikan si programmer berstatus TK/0 yang berarti PTKP setahun Rp 15.840.000,-. PTKP sebulan adalah PTKP setahun dibagi dengan 12 (dua belas) bulan, yaitu Rp 1.320.000,-
Langkah 3: hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu hasil pada Langkah 1 dikurangi dengan PTKP sebulan pada Langkah 2 = Rp 7.500.000,- (-) Rp 1.320.000,- = Rp 6.180.000,-;
Langkah 4: akumulasikan PKP bulan ini dengan akumulasi PKP bulan sebelumnya. Jumlah akumulasi ini digunakan sebagai indikator tarif PPh Pasal 17 yang harus digunakan dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas imbalan yang dibayarkan bulan ini. Jika misalnya akumulasi PKP sudah melebihi Rp 50.000.000,- maka tarif yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 atas imbalan bulan ini adalah 15%. Dalam contoh kita ini, pada bulan Oktober 2011 PKP-nya adalah Rp 3.680.000,- dan kita tambah dengan PKP bulan Desember 2011 Rp 6.180.000,- hingga total PKP kumulatif Rp 9.860.000,-. Karena akumulasi PKP masih di baawah Rp 50.000.000,0 maka atas pembayaran fee bulan Desember 2011 masih menggunakan tarif 5%;
Langkah 5: hitung PPh Pasal 21 atas imbalan yang dibayar di bulan Desember, yaitu Rp 6.180.000,- x 5% = Rp 309.000,-

Syarat PTKP dalam Rumus 1
Hal yang perlu diingat saat menggunakan Rumus 1 adalah bahwa pengurangan PTKP hanya berlaku bagi Bukan Pegawai yang memenuhi seluruh syarat berikut:

Sudah ber-NPWP;
Penghasilan berasal dari hubungan kerja dengan Pemberi Penghasilan; dan
Tidak memperoleh penghasilan lainnya.

Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka unsur PTKP dalam Rumus 1 tersebut diisi dengan 0 (nol). Bagi Bukan Pegawai yang belum ber-NPWP, selain tidak berhak mendapat pengurangan PTKP, juga dikenai tarif PPh Pasal 21 lebih tinggi 20% dari tarif normal yang disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Ketiga syarat tersebut tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) PER-31/PJ./2009.

Dalam praktik, banyak para pemotong PPh Pasal 21 yang ‘mencari aman’ dengan cara tidak menerapkan PTKP dalam Rumus 1 tadi. Sebab dengan tidak menerapkan PTKP dalam rumus tersebut, berarti PPh Pasal 21 akan menjadi lebih besar. Dan ini tentunya Syarat yang ke-2 agar Bukan Pegawai bisa memperoleh pengurangan PTKP adalah bahwa penghasilan yang diberikan berasal dari hubungan kerja dengan pemberi penghasilan. Baik dalam PER-31/PJ./2009 maupun dalam PER-57/PJ./2009, tidak ada penjelasan maupun contoh terkait dengan syarat ini. Itu sebabnya, banyak pemotong PPh Pasal 21 yang tidak mau ambil pusing dan langsung memilih untuk tidak menerapkan PTKP dalam Rumus 1 tadi.
Syarat yang ke-3 terkait dengan sumber penghasilan yang diterima oleh Bukan Pegawai pada tahun yang bersangkutan. Misalnya saya. Jika dalam tahun 2011 ini menerima fee dari PT A dan juga dari PT B, maka pada waktu PT A menghitung PPh Pasal 21 atas fee saya tidak boleh menerapkan PTKP. Begitu juga dengan PT B. Tapi bagaimana mungkin PT A bisa memastikan bahwa saya tidak menerima fee selain dari mereka? Oleh sebab itu, para pemotong PPh Pasal 21, seperti PT A tadi, biasanya akan langsung memilih untuk tidak menerapkan PTKP dalam Rumus 1. Jika misalnya si penerima penghasilan keberatan dan minta agar PTKP-nya dihitung, biasanya pemotong PPh Pasal 21 akan meminta untuk dibuatkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa si penerima penghasilan hanya menerima penghasilan dari satu sumber saja.

Rumus atau Formula 2
Secara umum, rumus atau formula 2 digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 atas imbalan kepada Bukan Pegawai yang Tidak Bersifat Berkesinambungan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kata ‘tidak bersifat berkesinambungan’ adalah bahwa imbalan yang kita berikan kepada Bukan Pegawai tadi hanya sekali selama satu tahun takwim (Januari s.d. Desember).
Rumus 2 ini lebih sederhana karena tidak memperhitungkan PTKP dan tidak ada syarat-syarat lainnya. PPh Pasal 21 dihitung secara simpel yaitu = (50% x imbalan bruto) x tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Misalnya pada setiap akhir tahun kita menggunakan jasa programer komputer untuk melakukan maintenance atas aplikasi komputer dan membayarkan fee sebesar Rp 15.000.000,-. Maka atas fee tersebut dipotong PPh Pasal 21 sebesar:

= (50% x Rp 15.000.000,-) x 5%
= Rp 7.500.000,- x 5% (karena masih di bawah Rp 50 juta).
= Rp 375.000,-

Terhadap pemotongan PPh Pasal 21 ini kita buatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir F.1.1.33.01) dan kolom yang diisi adalah kolom 11 yaitu kategori Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan. Meski programmer komputer itu sangat ahli dalam bidangnya, tapi sekali lagi, dalam konteks pemotongan PPh Pasal 21 selain Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai dan Aktuaris, tidak digolongkan sebagai Tenaga Ahli.

*Oleh Triaji A. Nugroho & dari berbagai literatur.

Aplikasi e-SPT PPh Badan Terbaru Update 02 April 2012

2012-04-14T21:21:00.002+07:00

DJP telah mengeluarkan e-SPT Tahunan Badan terbaru tanggal 2 April 2012

Perbedaan yang mendasar dengan versi sebelumnya adalah versi terbaru ini dengan formulir KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA , versi sebelumnya dengan formulir DEPARTEMEN KEUANGAN.

Aplikasi e-SPT Tahun Pajak 2010 Update DJP - 02042012 dapat di download disini:

        e-SPT PPh Pasal 25/29 Badan:
        Installer e-SPT PPh Badan Dollar versi 1.0 (Update Terbaru)
        Installer e-SPT PPh Badan Rupiah versi 1.0 (Update Terbaru)

Apabila server DJP offline atau sibuk, dapat di download dari Mediafire disini:
Installer e-SPT PPh Badan Rupiah versi 1.0 (Update Terbaru)

Sumber: www.pajak.go.id

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesain Keberatan

2012-03-19T22:39:00.002+07:00

Sesuai dengan Pasal 1 PER-49/PJ./2009 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesain Keberatan bahwa :

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, kecuali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 13A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP;
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
Surat Ketetapan Pajak Nihil;
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Form baku permohonan pengajuan keberatan Wajib Pajak berikut petunjuk pengisiannya sesuai dengan ketentuan tersebut dapat di download dalam format Word (Doc) disini.

Menentukan Subjek Pajak Dalam dan Luar Negeri

2012-03-19T22:39:00.001+07:00

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ./2011 tanggal 28 Desember 2011.

Subjek pajak yang secara normatif (sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan) sudah ditetapkan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) memiliki hak serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi atau dilaksanakan. Kewajiban perpajakan yang harus dilakukan di antaranya mendaftarkan diri untuk ber-NPWP, memotong/memungut pajak, menyetor dan membayar pajak serta melaporkan SPT.

Bagi subjek pajak berbentuk badan, kewajiban ber-NPWP dan seterusnya tersebut sudah harus dilakukan manakala badan tersebut ditetapkan sebagai SPDN. Sementara bagi subjek pajak orang pribadi (individu), kewajiban tersebut akan muncul pada saat yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan di atas PTKP atau secara normatif ditunjuk menjadi pemotong/pemungut pajak.

Bagi subjek pajak yang secara normatif ditetapkan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), mereka tidak dikenai kewajiban untuk ber-NPWP serta tidak wajib melaporkan SPT. SPLN hanya memiliki kewajiban untuk bersedia membayar pajak dan itu pun jika penghasilannya mereka terima/peroleh dari sumber di Indonesia. Umumnya pembayaran pajaknya ini dilakukan melalui pemotongan PPh Pasal 26 oleh pihak pemberi penghasilan di Indonesia. SPLN hanya wajib ber-NPWP dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya bila mereka mempunyai BUT di Indonesia. Sebab secara fiskal, BUT milik SPLN dipersamakan dengan SPDN berbentuk badan.

Subjek Pajak Badan

Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) terdiri dari subjek pajak yang berupa orang pribadi atau individu dan juga badan (perusahaan atau organisasi). Mengenai pengertian subjek pajak badan ini kita bisa lihat di Pasal 1 angka 3 UU KUP.

Menentukan badan termasuk SPDN atau SPLN, relatif sangat mudah. Kita tinggal melihat akte pendiriannya atau melihat tempat kedudukan (kantor pusat) sesuai keadaan sebenarnya. Jika menurut akte pendiriannya badan itu didirikan di Indonesia, maka dapat langsung disimpulkan bahwa badan itu SPDN. Tetapi jika menurut aktenya badan itu didirikan tidak di Indonesia, kita cukup melihat di mana letak tempat kedudukan (kantor pusatnya). Jika tempat kedudukannya (kantor pusatnya) berada di Indonesia, badan itu juga sudah menjadi SPDN.

Jika badan tersebut menurut akte pendiriannya tidak didirikan di Indonesia dan tempat kedudukannya (kantor pusatnya) juga tidak berada di Indonesia, maka badan tersebut adalah SPLN (Subjek Pajak Luar Negeri).

Apabila badan yang berstatus SPLN itu memiliki cabang atau perwakilan di Indonesia, maka cabang itu bisa disebut dengan BUT (bentuk usaha tetap). Disebut BUT sebab jika badan itu berasal dari negara treaty partner, penentuan ada-tidaknya BUT harus sesuai dengan ketentuan tax treaty. Jika memang ada BUT di Indonesia, maka BUT tersebut diperlakukan sama seperti SPDN badan.

Orang Pribadi

Berbeda dengan subjek pajak badan, untuk menentukan apakah orang pribadi (individu) berstatus SPDN atau SPLN relatif lebih sulit. Secara teori, dalam Pasal 3 PER-43/PJ./2011, dikatakan bahwa orang pribadi menjadi SPDN apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

Bertempat tinggal di Indonesia; atau
Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Orang pribadi (individu) yang merupakan SPDN adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Kata ‘bertempat tinggal di Indonesia’ dalam konteks ini berarti mempunyai tempat tinggal (place of residence) yang digunakannya baik untuk:

berdiam (permanent dwelling place), yang tidak bersifat sementara dan tidak hanya sebagai tempat persinggahan;
melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya (ordinary course of life); atau
untuk tempat menjalankan kebiasaaan (place of habitual abode).

Orang pribadi yang bertempat tinggal tersebut, jika kemudian pergi ke luar negeri, tetap dianggap bertempat tinggal di Indonesia apabila keberadaannya di luar negeri berpindah-pindah dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

Individu yang dilahirkan di Indonesia dan masih berada di Indonesia dianggap mempunyai tempat domisili (place of domicile) di Indonesia, juga dikategorikan sebagai SPDN.

Orang pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia apabila bertempat tinggal tetap di luar negeri yang dibuktikan dengan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk luar negeri, yaitu:

Green Card;
Identity card;
Student card;
Pengesahan alamat di luar negeri pada passport oleh Kantor Perwakilan RI di luar negeri;
Surat keterangan dari Kedubes RI atau Kantor Perwakilan RI di luar negeri; atau
Tertulis resmi di passport oleh Kantor Imigrasi negera setempat.

Penentuan Tempat Tinggal
Penentuan tempat tinggal (place of residence atau place of domicile) didasarkan pada keadaan yang sebenarnya. Artinya kita tidak perlu melihat pada formallitas dokumen seperti kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat izin tinggal lainnya. Jika pada kenyataannya individu tadi bertempat tinggal di suatu daerah di Indonesia, meskipun misalnya ia tidak memiliki KTP atau izin tinggal lainnya, maka secara normatif individu tadi dianggap memiliki place of residence atau place of domicile di Indonesia.
Tempat tinggal tadi juga tidak harus dimiliki oleh orang pribadi (individu) yang bersangkutan. Jika misalnya tempat itu disewa atau disediakan oleh pihak lain (misalnya disediakan oleh kantornya), maka itu tetap dianggap sebagai tempat tinggal dalam penentuan status SPDN.

Faktor Kedatangan ke Indonesia

Bagi individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ia akan menjadi SPDN apabila ia berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jangka waktu ini ditentukan dengan menghitung lamanya ia berada di Indonesia, yang keberadaannya di Indonesia dapat secara terus menerus atau terputus-putus, dan bagian dari hari dihitung penuh satu hari.

Misalnya seseorang datang ke Indonesia pada tanggal 20 April 2012, maka hitungan mundur 183 hari dimulai sejak tanggal 20 April 2012 hingga dua belas bulan ke depan sampai dengan tanggal 19 April 2013. Jika dari 20 April 2012 hingga 19 April 2013 jumlah hari kedatangannya sudah melebihi 183 hari, maka ia sudah dikategorikan sebagai SPDN. Kedatangannya ke Indonesia bisa saja secara terus menerus atau terputus-putus. Misalnya jika kedatangannya ke Indonesia dilakukan tanggal 20 April 2012 hingga 21 April 2012. Kemudian datang lagi pada bulan Juni 2012 (secara terputus-putus).

Dalam konteks ini, kata ‘berada’ juga harus didasarkan pada keadaan yang sebenarnya berada di dalam wilayah Indonesia. Kondisi ini bisa dibuktikan misalnya dengan bukti-bukti menginap (akomodasi), passport, kartu visa, bukti transportasi seperti tiket pesawat, dan lain sebagainya.

Untuk individu yang keberadaannya di Indonesia belum melebihi jangka waktu 183 hari tersebut tetapi yang bersangkutan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, maka secara normatif ia juga sudah termasuk sebagai SPDN. Ia dianggap memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dalam hal:

Ia menunjukkan niatnya tersebut dengan bukti dokumen: Visa kerja; atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), yang lamanya lebih dari 183 hari atau kontrak/perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari.
Ia melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa dirinya akan bertempat tinggal di Indonesia atau bersiap untuk bertempat tinggal di Indonesia, seperti menyewa atau mengontrak tempat termasuk menyewa tempat tinggal di Indonesia, memindahkan anggota keluarganya atau memperoleh tempat yang disediakan oleh pihak lain.

Sanksi Pajak Telat/Tidak menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan)

2012-02-29T23:54:00.001+07:00

Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007 dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dalam jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 undang–undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007 masing – masing yang berbunyi :

a) untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;

b) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;

c) atau untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Dan

“Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunnan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Akan dikenakan denda dengan perincian sebagai berikut : dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Tetapi ada pengecualian atas sanksi tersebut terhadap :

a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;

b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

c. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;

d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;

e. Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;

g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau

h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Untuk menghindari hal – hal tersebut diperlukan suatu manajemen pajak yang baik dimana kita harus memperhatikan jatuh tempo pelaporan pajak dan memperhatikan dengan seksama dan detail. Manajemen pajak harus memperhatikan juga mengenai dokumentasi perpajakan, penyimpanan dokumen – dokumen perpajakan, dan lain lain.

Pengertian JUMLAH BRUTO Dalam Pemotongan PPh Pasal 23

2012-02-29T21:42:00.001+07:00

Salah satu obyek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah imbalan sehubungan dengan:

jasa teknik,

jasa manajemen,

jasa konstruksi,

jasa konsultan, dan

jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

Jenis jasa lain selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 244/PMK.03/2008 yang bersifat positif list. Tarif PPh Pasal 23 dipotong oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Permasalahan yang sering terjadi dilapangan adalah perbedaan penafsiran mengenai arti jumlah bruto. Untuk menjawab perbedaan penafsiran tersebut, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-53/PJ./2009 tentang JUMLAH BRUTO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008.

Surat Edaran tersebut mengatur mengenai pengertian jumlah bruto sebagai berikut:

A. Pengertian Jumlah Bruto

Yang dimaksud dengan jumlah bruto yang merupakan Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;

Syarat:

kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.

2. pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material;

Syarat:

faktur pembelian barang atau material

3. pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga;

Syarat:

faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis.

4. pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

Syarat:

faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

B. Pengertian Jumlah bruto tersebut (pengurangan) diatas tidak berlaku untuk:

Pengertian tersebut di atas tidak berlaku atas (1) penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering; (2) atau dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tersebut telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

C. Contoh Perhitungan

1. PT Sumber Tenaga merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja. PT Sumber Tenaga mendapat kontrak dari PT Maju Terus untuk menyediakan tenaga kerja pemasaran sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan jasa sebesar Rp 20.000.000,00 Tenaga kerja tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Maju Terus. Atas pembayaran yang dilakukan PT. Maju Terus kepada PT. Sumber Tenaga dipotong PPh Pasal 23 oleh PT. Maju Terus sebesar: 2% Rp. 20.000.000,- = Rp. 400.000,-

2. PT Aman Jaya merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan (satpam). PT Aman Jaya mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja satpam sebanyak 20 orang dari PT Dwi Makmur. Tenaga kerja satpam tersebut tetap merupakan pegawai PT Aman Jaya. Dalam Kontrak disepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh PT Aman Jaya terdiri dari gaji untuk 20 orang satpam per bulan sebesar Rp 20.000.000,00 dan imbalan atas jasa penyediaan satpam per bulan sebesar Rp 2.000.000,-

Rincian tagihan PT Aman Jaya kepada PT Dwi Makmur:

Pembayaran gaji 20 orang satpam Rp 20.000.000,00

Imbalan Jasa Rp . 2.000.000,00

Atas pembayaran yang dilakukan PT. Dwi Makmur kepada PT Aman Jaya dipotong PPh Pasal 23 oleh PT. DwiMakmur sebesar: 2% x Rp. 2.000.000,- = Rp. 40.000,-

Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp. 22.000.000,- sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. Dwi Makmur atas pembayaran kepada PT. Aman Jaya adalah sebesar 2% x Rp. 22.000.000,- = Rp. 440.000,-

3. PT Megah (pihak pertama) melakukan kontrak dengan PT Satu Sarana selaku perusahaan agen periklanan (pihak kedua) untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada perusahaan media (pihak ketiga). Nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar Rp 103.000.000,00

Rincian tagihan PT Satu Sarana kepada PT Megah adalah:

1) material untuk pembuatan iklan ……….. Rp 15.000.000,-

2) jasa konsultan (terkait pembuatan dan pemasangan iklan)……….. Rp. 5.000.000,-

3) Fee agen………………………………… Rp. 3.000.000,-

4) Biaya pemasangan iklan ke perusahaan media Rp. 80.000.000,-

Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Satu Sarana atas pembayaran jasa pemasangan iklan kepada perusahaan media adalah sebesar: 2% x Rp. 80.000.000,- = Rp. 1.600.000,-

Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Megah atas pembayaran jasa konsultasi dan jasa keagenan kepada PT. Satu Sarana adalah sebesar:

2% x Rp. 5.000.000,- = Rp. 100.000,- untuk jasa konsultasi; dan

2% x Rp. 3.000.000,- = Rp. 60.000,- untuk jasa keagenan

Dalam hal tidak tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp 103.000.000,- sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Megah atas pembayaran kepada PT Satu Sarana adalah sebesar: 2% x Rp. 103.000.000,- = Rp. 2.060.000,-

4. PT Terang mengikat kontrak dengan PT Garmindo untuk pembuatan seragam kantor PT Terang berdasarkan model dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT Terang. Dalam kontrak disepakati bahwa PT Terang akan menyediakan bahan baku utama berupa kain dan PT Garmindo akan menyediakan bahan tambahan. Imbalan yang disepakati atas kontrak tersebut adalah sebesar Rp 25.000.000,- tidak termasuk biaya bahan tambahan. PT Garmindo mengeluarkan biaya sebesar Rp 5.000.000,- untuk bahan tambahan.

Rincian tagihan PT Garmindo kepada PT Terang:

Biaya untuk bahan tambahan …………………… Rp. 5.000.000,-

Imbalan Jasa maklon……………………………… Rp. 25.000.000,-

Atas pembayaran yang dilakukan PT. Terang kepada PT. Garmindo dipotong PPh Pasal 23 oleh PT. Terang sebesar: 2% x Rp. 25.000.000,- = Rp. 500.000,-

Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp. 30.000.000,- sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. Terang atas pembayaran kepada PT. Garmindo adalah sebesar: 2% x Rp. 30.000.000,- = Rp. 600.000,-

Untuk acara pembukaan cabang baru, PT Abadi meminta CV Sedap yang bergerak di bidang pengadaan catering untuk menyediakan makanan yang terdiri dari makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup untuk sekitar 500 orang. Kontrak yang disepakati untuk pengadaan catering tersebut adalah Rp 20.000.000,- Atas pembayaran yang dilakukan PT Abadi kepada CV Sedap dipotong PPh Pasal 23 Oleh PT Abadi sebesar: 2% x Rp. 20.000.000,- = Rp. 400.000,-

Ringkasan Tarif PPh.23

2012-02-29T21:34:00.004+07:00

Berikut ringkasan tarif PPh Pasal 23 :

Objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari jumlah bruto. Penghasilan dalam negeri atas Deviden, Bunga (Selain yang telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) final), Royalti, Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Dasar Hukum Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan.
Objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto. Penghasilan Sewa(Selain yang telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) final) dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan. Dasar Hukum SE-35/PJ/2010.
Jenis Jasa Lain yang dikenakan tarif PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto. Dasar Hukum PMK.244/PMK.03/2008.

Indonesian Tax Refresh: Prosedur Penghapusan NPWP Istri

2012-02-26T01:06:00.000+07:00

Indonesian Tax Refresh: Prosedur Penghapusan NPWP Istri

Form Permohonan Keberatan Wajib Pajak (Doc)

2012-02-25T21:56:00.000+07:00

Dapat di download di link dibawah ini:

Form Permohonan Keberatan Wajib Pajak (Doc)

Prosedur Penghapusan NPWP Istri

2012-02-25T21:35:00.002+07:00

Jika istri telah mempunyai NPWP dan ingin menginduk kepada NPWP suami, maka penghapusan NPWP istri diajukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan (istri) atas surat Permohonan tersebut maka NPWP istri dihapus dengan melihat catatan ada tidak hutang pajak jika ada harus dibayar, maka NPWP istri dihapus dan mengikuti NPWP suami.

Berdasarkan Pasal 6 PMK No.20/PMK.03/2008 disebutkan:

"Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal suami dari wanita tersebut telah terdaftar sebagai Wajib Pajak".

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa jika suami telah memiliki NPWP (kemudian diterbitkan NPWP Cabang untuk istri) maka secara otomatis NPWP istri dapat dihapuskan dengan mengajukan surat permohonan penghapusan NPWP.

Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi 1770-SS Tahun 2011

2012-02-22T23:50:00.001+07:00

Formulir SPT Tahunan 1770-SS Tahun 2011

Dapat di download di link dibawah ini:

Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi 1770-SS Tahun 2011

Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi 1770-S Tahun 2011 (Excel)

2012-02-22T23:36:00.002+07:00

Formulir SPT Tahunan 1770-S Tahun 2011 otomatis PTKP dalam format Excel (xls)

Dapat di download di link dibawah ini:

SPT Tahunan Orang Pribadi 1770-S Tahun 2011

Direktorat Jenderal Pajak | Daftar Tax Treaty

2012-02-22T00:32:00.000+07:00

Direktorat Jenderal Pajak | Daftar Tax Treaty

Time Test Hubungan Kerja Dengan Negara-negara Anggota P3B | Direktorat Jenderal Pajak

2012-02-22T00:30:00.000+07:00

Time Test Hubungan Kerja Dengan Negara-negara Anggota P3B | Direktorat Jenderal Pajak

Ringkasan Tarif P3B | Direktorat Jenderal Pajak

2012-02-22T00:27:00.000+07:00

Ringkasan Tarif P3B | Direktorat Jenderal Pajak

Income Tax Withold on Construction Services

2012-02-21T23:48:00.002+07:00

Resident Taxpayers and Permanent Establishments qualified as small scale contractors have been potential to be imposed with Final Income Tax of Article 4 paragraph (2) or with Income Tax Article 23. This is based on the Government Regulation Number 140 Year 2000 and Regulation of Director General of Taxes Number PER-70/PJ./2007 (later referred to as PER-70). Final Income Tax of Article 4 paragraph (2) (later referred to as Final Income Tax) would be imposed if the procurement value per project executed is up to IDR 1 Billion. If the procurement value per project is more that IDR I Billion, Income Tax Article 23 would be imposed.

On the other hand, those qualified as medium and large scale contractors are only potential to be subject to Income Tax Article 23. Entrepreneurs rendering construction services but not qualified as contractors are also only potential to be subject to Income Tax Article 23. However, in contrast to the entrepreneurs already legalized themselves as contractors, the types of service rendered could not be categorized as construction services but as other services as meant in the appendix of PER-70.

In other words, Final Income Tax would only be imposed to small scale contractors having procurement value up to IDR 1 Billion. However, in practice, it is quite many taxpayers who would be confused in determining type of Income Tax to be imposed to construction service providers.

Definitely Final Income Tax

Now, PP No.140 Year 2000 has been revoked and replaced by PP No. 51 Year 2008 issued on 20 July 2008 and become effective since 01 January 2008. This new PP states that, “Upon income from construction service business, final Income Tax is imposed.” Further, this PP stipulates that, “Income Tax tariff for construction service business is as follows:

a. 2% (two percent) for Construction Execution conducted by service providers having small scale qualification;

b. 4% (four percent) for Construction Execution conducted by service providers having no business qualification;

c. 3% (three percent) for Construction Execution conducted by service providers other than those as meant in letter a and letter b;

d. 4% (four percent) for Construction Planning or Construction Supervisory conducted by service providers having business qualification; and

e. 6% (six percent) for Construction Planning or Construction Supervisory conducted by service providers having no business qualification.

From the above provisions, it can be concluded that whichever the criteria is, a construction service entrepreneur is now definitely subject to Final Income Tax. It is worth noting that the difference is in the tariffs applied. For those qualified as contractors, lower tax is imposed compared to those not qualified as ones. Entrepreneurs already legalized as contractors shall not be taxed more than 4%, whereas those who have not legalized/do not legalize themselves, can be taxed up to 6%.

Inevitably Paying Tax

One of the things that should be now considered by all construction service providers, is the condition that construction operating expenses can no longer be calculated as deductible expenses. It is because PP No. 138 Year 2000 stipulates that expenses related to income subject to Final Income cannot be deducted in Taxable Income calculation. It means that even in loss position, construction service entrepreneurs should still pay the tax. This is significantly different from those of the past time, where those subject to Income Tax Article 23 would still be able to calculate their operating expenses.

Separate Recording

Since expenses related to income subject to Final Income Tax cannot be calculated as deductible expenses, construction service entrepreneurs who also run other business not subject to Final Income Tax, should maintain separate recording of income and expenses from construction service with those from other business. This is highly important for the purpose of Corporate Income Tax calculation on other business if any. If there are assets/expenses difficult to be separated since they are related to both construction and other businesses carried out, the calculation of expenses can proportionally be made based on the percentage of income received from construction business and other business not subject to Final Income Tax.

Revision of Periodic Income Tax Return

In the Article 10 0f PP No.51 Year 2008, it is stipulated that upon contracts signed prior to 1 January 2008, the following provisions are applied:

· For payments of contracts/parts of contracts up to 31 December 2008, Income Tax imposition refers to the previous PP, which is PP No. 140 Year 2000;

· For payments of contracts/parts of contracts after 31 December 2008, Income Tax imposition is based on this new PP.

What is meant by the above provision is that, if contract is signed after 01 January 2008, the reference for Income Tax withholding is the provisions of PP No. 51 Year 2008. Thus, if a contract is signed after 01 January 2008 and the related taxpayer has already recognized the deductible expenses/paid construction service fee, tax that should be withheld is Final Income Tax. The revision to the Periodic Income Tax Return should be made if the related taxpayer has actually withheld Income Tax Article 23. The revision should also be made when a taxpayer has already withheld Income Tax Article 23 on construction service fee whose contract is signed before 01 January 2008 and already recognized it as deductible expense in year 2008, but has recently received the payment in year 2009.

No More Compensation Right

Another new matter stipulated in PP No. 5 Year 2008 is that any loss from construction service business which still remains up to Tax Year 2008 can only be compensated up to Tax Year 2008 as referred in its Article 10. For construction service entrepreneurs previously imposed with Income Tax Article 23 and having loss not yet compensated in a material amount, this provision may causes them to loose their right to compensate the remaining loss.

For example, if a medium scale contractor experiences a great loss in year 2007, referring to the previous tax provision, the loss would certainly be compensated with the business profit within the subsequent five tax years. Now, the loss may only be compensated in year 2008. So, if the business profit in year 2008 is lower than the loss in year 2007, there will be loss amount that cannot be compensated. In fact, if there is no business profit but loss in year 2008, there will be no chance to compensate the total amount of loss in year 2007.

PE: No Calculation of Expense?

PP No.51 Year 2008 affirms that construction service entrepreneurs with the status of Permanent Establishment (PE) could not get away from Final Income Tax imposition. PEs, which are only engaged in construction service business, accordingly could not also calculate their operating expenses. What seems to be the problem is that the PEs are required to pay Branch Profit Tax of 20% or the tariff under the Tax Treaty from their Taxable Income after tax.

The amount of Branch Profit Tax will not be obtained if a PE does not firstly calculate its Taxable Income, by deducting operating expenses from gross income. In other words, though already subject to Final Income Tax, PEs should still bear the obligation to calculate their operating expenses as accorded with the Article 6 and the Article 9 of UU PPh. After the Taxable Amount is acquired, based on the Decree of Finance Minister No.113/KMK.03/2002, Branch Profit Tax is calculated from the amount resulting from Taxable Income amount minus Final Income Tax.

Tips

As already informed above, entrepreneurs already qualified as contractors shall not be taxed more than 4%, different if compared to those not yet qualified which can be taxed up to 6%. Thus, it can be concluded that business qualification clearly determines which tax tariff to be imposed. The question is what is meant by the qualification it self?

According to the Article 3 paragraph (1) letter a of PP No. 51 Year 2008, business qualification is stratification determined based on the certificate issued by a Construction Service Development Institution. In practice, Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO) is one of the institutions having the authorization to issue the certificate.

If you are a payer of construction service fee which should withhold Income Tax, in order to avoid bearing higher Income Tax tariff than the proper one, you should ascertain the existence of the certificate issued by a Construction Service Development Institution such as GAPEKSINDO. In the other hand, if you are a construction service provider, before being imposed with higher tax tariff than the proper one, you should provide the said certificate.

Another more important thing to be underlined is the same perception on the construction service itself. Both tax withholders and construction service providers ideally own the same perception on the definition of construction service. If not, it is possible that the tax withholders will impose tax tariff not in accordance with the provision of Income Tax on construction service business.

Indonesian Tax Learning

Penghapusan NPWP dan NPPKP

2012-02-21T23:17:00.000+07:00

Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP seperti narkoba, sekali kena susah larinya:) Karena untuk mendapatkannya hanya membutuhkan waktu kurang dari sepuluh menit, tetapi untuk menutupnya membutuhkan waktu delapan bulan bahkan setahun.

Penghapusan NPWP dan pencabutan NPPKP karena penutupan usaha merupakan suatu hal yang diperkenankan oleh ketentuan perpajakan, khususnya Pasal 2 ayat (6) UU KUP (UU No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.03/2008.

Penghapusan NPWP

Penghapusan NPWP harus berdasarkan permohonan tertulis dari Wajib Pajak dengan menjelaskan alasan-alasannya. Permohonan ditujukan ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) di mana Wajib Pajak telah terdaftar. Dan pada praktiknya, permohonan tersebut harus dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung penghapusan NPWP, di antaranya RUPS pembubaran perusahaan dari notaris khusus untuk Wajib Pajak Badan atau paling tidak surat keputusan pembubaran dari pemilik usaha, dan SPT (Surat Pemberitahuan) PPh Tahun Pajak terakhir yang belum disampaikan. Jenis-jenis dokumen yang harus dilampirkan pada permohonan penghapusan NPWP ini tergantung kebijakan dari masing-masing KPP (Kantor Pelayanan Pajak).

Permohonan penghapusan NPWP yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang telah ditentukan akan ditindaklanjuti dengan suatu pemeriksaan pajak. Dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan dari Wajib Pajak Orang Pribadi diterima dengan lengkap, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan, jangka waktu pemberian keputusannya 12 (dua belas) bulan.

"Dalam hal Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka permohonan penghapusan NPWP dianggap dikabulkan. Kemudian dalam waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu pemberian keputusan berakhir, Dirjen Pajak harus menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP".

NPWP tidak dapat dihapuskan jika hasil pemeriksaan menginformasikan bahwa Wajib Pajak masih memiliki utang pajak dan negara masih berhak untuk menagih. Penghapusan NPWP dalam kondisi utang pajak belum dilunasi hanya dapat terjadi jika berdasarkan pemeriksaan dapat diketahui bahwa:

Hutang pajak tidak dapat ditagih lagi kepada Wajib Pajak karena sudah tidak adanya harta kekayaan;
Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
Hak negara untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

Pencabutan NPPKP

Pencabutan NPPKP tidak harus berdasarkan permohonan Wajib Pajak, tetapi juga dapat dilakukan secara jabatan oleh Dirjen Pajak. Pastinya penutupan atau pembubaran usaha cukup menjadi alasan bagi Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) untuk mengajukan permohonan pencabutan NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak).

Seperti halnya permohonan penghapusan NPWP, permohonan pencabutan NPPKP yang telah dilampiri dengan dokumen pendukung yang telah ditentukan oleh KPP setempat akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pajak. Dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan.
Bila jangka waktu untuk memberikan keputusan telah lewat, maka seperti halnya dalam permohonan penghapusan NPWP, pencabutan NPPKP dianggap dikabulkan dan surat keputusan mengenai Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu pemberian keputusan berakhir.

Hal terakhir yang perlu digarisbawahi mengenai penghapusan NPWP atau pencabutan NPPKP adalah penghapusan atau pencabutan itu hanya ditujukan untuk kepentingan tata usaha perpajakan. Penghapusan NPWP atau pencabutan NPPKP tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Indonesia Tax Identification Number

2012-02-19T00:43:00.000+07:00

When Should I Registering as a Taxpayer?

According to the Article 2 paragraph (1) General Provisions and Tax Procedures Law (Indonesian Tax Law No. 28 Year 2007) that every taxpayer who has met subjective and objective requirements as stipulated by tax laws shall be obliged to register at the office of the Directorate General of Taxes whose jurisdiction covers the residence or domicile of the Taxpayer and be provided with a Taxpayer Identification Number.

What is a Tax Identification Number?

The Tax Identification Number (In Indonesian term is called Nomor Pokok Wajib Pajak or NPWP) is a number issued to Taxpayers by the tax office to identify taxpayers and to assist them in fulfilling their taxation rights and obligations.

What if Taxpayer does not want to register to get the Tax Identification Number?

If the Taxpayer does not want to register, the Director General of Taxes may issue a Taxpayer Identification Number and or confirm a Taxable Person for VAT Purposes ex-officio in case a Taxpayer or a Taxable Person for VAT Purposes does not fulfill the obligations as referred to in article 2 paragraph (1) and (2) Indonesian Tax Law No. 28 Year 2007.
According to the Article 39 Paragraph (1) letter a Indonesian Tax Law No. 28 Year 2007 stipulated that whom soever deliberately fails to register for a Taxpayer Identification Number, or fails to register his business to be confirmed as a Taxable Person for Value Added Tax Purposes, which may cause losses to the revenues of the state, shall be penalized by imprisonment for a minimum of 6 (six) month or a maximum of 6 (six) years and a minimum fine equal to 2 (two) times the amount of unpaid or underpaid tax and a maximum fine equal to 4 (four) times the amount of unpaid or underpaid tax.

How to get an NPWP?

Taxpayer shall be obligated to register at the tax office in the district in which the taxpayer reside by submitting the following documents:
a. For Expatriate:
-Fill the Registration form
-Copy of passport
-Copy of limited stay permit card (KITAS)
-Copy of work permit (for taxpayer who is an employee
-Copy of tax identification number of the employer (for taxpayer who is an employee)
-Power of attorney (if his/her registration process is done by another party)
-Copy of business permit (for taxpayer who is conducting business or an independent professional).

b. For Indonesian Citizen
-Fill the Registration form
-Copy of identity card
-Power of attorney (if his/her registration process is done by another party)
-Certificate of place of business from the competent authority
-Copy of business permit (for taxpayer who is conducting business or an independent professional).

Tax Identification Number (in Indonesian terms: Nomor Pokok Wajib Pajak-NPWP)

1. What is a Tax Identification Number?

The Tax Identification Number (NPWP) is a number issued to taxpayers by the tax office to identify taxpayers and to assist them in fulfilling their tax obligations. (Article 1 - paragraph (1) Law No. 28 Year 2007).

2. How to get an NPWP

Taxpayer shall be obligated to register at the tax office in the district in which the taxpayer reside (Article 2-paragraph (1) Law No. 28 Year 2007) by submitting the following documents:

a. Completed the Registration and change of data form

b. Copy of passport (all the pages in your passport)

c. Copy of limited stay permit card (KITAS)

d. Copy of work permit (for taxpayer who is an employee)

e. Copy of tax identification number of the employer (for taxpayer who is an employee)

f. Power of attorney (if his/her registration process is done by another party)

g. Copy of business permit (for taxpayer who is conducting business or an independent professional)

An individual taxpayer who is an entrepreneur as mentioned in the Circular Letter of Director General of Taxation No.: SE-14/PJ.41/2002 is an individual who has several places of business activities. He/she is obligated to register in his/her place of business activities as follows:

a. A taxpayer who has several places of business activities in one operational area of the tax office must register each place of business in each related tax office.

b. A taxpayer who has several places of business activities located in the districts of several tax offices must register each place of business in each related tax office.

3. What if taxpayer does not want to register?

a. The Director General of Taxation has the authority to issue an NPWP officially. (Article 2-paragraph (4) Law No. 16 Year 2000)

b. If a taxpayer fails to register intentionally resulting in loses to the state revenue, he/she shall be sentenced to imprisonment for period not exceeding 6 years and shall be subject to a fine for an amount not exceeding four times the tax unpaid/underpaid. (Article 39-paragraph (1) Law No. 28 Year 2007)

4. What if there is a change in taxpayer’s data?

A taxpayer may inform the tax office of any change in his data (such as change of address, change of employer, etc.) by filling the registration and change of data form at the tax office where the taxpayer is registered.

Rekonsiliasi Pajak Karyawan

2012-02-19T00:30:00.000+07:00

Terdapat dua system imbalan jasa untuk karyawan yaitu Gaji/ imbalan bruto atau Take Home Pay, hal tersebut menimbulkan implikasi perpajakan atas PPh 21 yang berbeda.

Secara umum komponen biaya / beban personalia yang termasuk biaya karyawan adalah :

• Gaji karyawan dan direksi (termasuk upah , honor dan sejenisnya)
• Tunjangan karyawan (semua jenis tunjangan, termasuk kesehatan/pengobatan, kendaraan, jabatan, perumahan dan sebagainya)
• Beban dewan komisaris (honor komisaris)
• Bonus
• THR (Tunjangan Hari Raya)
• Asuransi karyawan
• Lembur
• Beban personalia lainnya.

Secara umum dikenal konsep Taxable – Deductible atau Non taxable – Non Deductible. Taxable biasanya ditujukan untuk pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh orang atau badan tanpa melihat dari mana penghasilan tersebut diperoleh (sumber penghasilan). Deductible adalah biaya yang diakui oleh pajak, biasanya ditujukan kepada beban / biaya yang menurut ketentuan menjadi pengurang penghasilan Bruto sebagai mana diatur dalam Pasal 6 UU PPh

Pada umumnya jika suatu biaya yang terkait dengan karyawan akan terutang PPh 21 jika biayanya diakui misalnya biaya gaji, tunjangan bonus dan sebagainya. Jika pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiscal (Non deductible) sehingga bagi karyawan yang menerima bukan merupakan penghasilan (Non Taxable).

Apakah Non deductible bisa menjadi deductible jika Non Taxable menjadi Taxable misalnya dengan membayar PPh 21 atas biaya Non Deductible akan menyebabkan otomatis biaya tersebut menjadi Deductible ? Tidak selalu. Harus hati – hati jangan sampai sudah membayar PPh 21 ternyata biaya tersebut tetap Non deductible WP bisa rugi dua kali.

Terdapat beberapa penyimpangan konsep Taxable – Deductible atau Non taxable – Non Deductible karena adanya ketentuan khusus yang mengaturnya. Bentuk penyimpangan tersebut bisa berupa Taxable – Non Deductible atau Non Taxable – Deductible. Hal ini terkadang menyulitkan WP karena hal ini akan menyebabkan perbedaan objek pajak yang dilaporkan dalam SPT PPh 21 tahunan dengan SPT badan pos biaya karyawan.

Pembayaran imbalan kepada karyawan yang harus mendapatkan perhatian ketika melakukan rekonsiliasi antara SPT PPh 21 dan PPh 29 adalah sebagai berikut :

• Premi asuransi yang dibayarkan Pemberi Kerja.
• Iuran Pensiun, JHT atau THT ditanggung Pemberi Kerja.
• Bonus, Gratifikasi dan Jasa Produksi yang dananya dari Laba Yang Ditahan
• Imbalan berupa Tantiem
• Biaya Perjalanan Dinas
• Beban Pendidikan dan Pelatihan
• Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan
• Pemberian Natura dan Kenikmatan.
• Pembayaran Imbalan dalam Mata Uang Asing

Saran, harus melakukan Rekonsiliasi atas biaya yang dilaporkan dalam SPT PPh 21 dan SPT PPh 29 sebelum melaporkan SPT Tahunan Badan.

Aspek Pajak Bancassurance

2012-02-19T00:04:00.002+07:00

Bancassurance adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi jiwa yang memasarkan produk-produk asuransi dengan melakukan kerja sama dengan pihak bank.

Kerja sama tersebut dapat meliputi :

Program Asuransi yang dapat melekat pada produk bank (seperti tabungan, deposito, dll.), dimana program asuransi jiwa diberikan secara otomatis dan gratis kepada nasabah (pemilik tabungan, deposito, dll;.) oleh Bank yang menggunakan pembayaran premi nasabahnya kepada Perusahaan Asuransi.
Produk Asuransi yang dikaitkan dengan fasilitas pinjaman/kredit yang diberikan Bank kepada nasabah. Produk Asuransi ini merupakan satu kesatuan dengan pinjaman yang diberikan oleh Bank sebagai suatu bentuk manajemen resiko bagi Bank karena melindungi Bank dari resiko kredit macet yang disebabkan oleh nasabah meninggal dunia, nasabah menderita cacat tubuh, nasabah menderita sakit kritis, dll.
Produk Asuransi yang ditawarkan kepada nasabah Bank melalui suatu perjanjian antara Bank dan Perusahaan Asuransi. Program asuransi ini bersifat sukarela persetujuan nasabah sebagai pembayar premi, sebagai fasilitas tambahan bagi nasabah Bank.

Dalam hal pihak bank menerima pembayaran komisi atas kerja sama dengan Perusahaan Asuransi Jiwa melalui program Bancassurance, bagaimana perlakuan PPh 23 dan PPN-nya ?

Pajak Penghasilan :

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 23 ayat (4) huruf a, pemotongan pajak tidak dilakukan atas penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.

Pajak Pertambahan Nilai :

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2000 antara lain diatur :

Pasal 1 angka 17, bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
Pasal 1 angka 19, bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
Pasal 4 huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
Pasal 4A ayat (3) huruf d, bahwa penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok- kelompok jasa antara lain jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.

Berdasarkan Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, mengatur jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, tidak termasuk jasa perantara atau jasa keagenan maupun broker asuransi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Bank atas kerja sama dengan Perusahaan Asuransi Jiwa melalui program Bancassurance tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 karena dibayarkan atau terutang kepada bank. Atas penghasilan tersebut harus dilaporkan sebagai penghasilan pada SPT Tahunan PPh Badan bank tersebut.
Komisi yang diterima oleh Bank dari PT Asuransi CA merupakan imbalan atas jasa perantara/ keagenan/ broker yang diserahkan Bank kepada PT Asuransi CA. Oleh karena itu, atas komisi tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar nilai penggantian yaitu komisi/imbalan yang diterima oleh Bank.

Pajak atas Royalti

2012-02-18T23:56:00.001+07:00

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:
* penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
* penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
* penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi
5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Pajak atas penghasilan royalti :

1. yang diterima oleh WP dalam negeri wajib dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.
2. yang diterima oleh WP luar negeri, tidak termasuk BUT, wajib dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% (atau menurut tax treaty/P3B) dari jumlah bruto. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas P3B, Wajib Pajak dalam negeri yang membayarkan royalti, harus meyakini hal-hal sebagai berikut :
a. Wajib Pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan royalti adalah Subjek Pajak dalam negeri dari negara mitra P3B Indonesia yang dibuktikan dengan dokumen SKD, dan
b.Wajib Pajak luar negeri tersebut adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan royalti, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat dari penghasilan tersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B

Slide Keberatan dan Banding

2012-02-12T22:30:00.001+07:00

Dapat di download di link dibawah ini:

Slide Keberatan dan Banding

Keberatan dan Banding

2012-02-12T22:28:00.001+07:00

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan.

Apa yang dimaksud dengan KEBERATAN ?

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang /tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan.

Atas apa keberatan dapat diajukan ?

WP dapat mengajukan keberatan atas suatu :

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

Siapa yang dapat mengajukan keberatan ?

Yang dapat mengajukan keberatan :

1.	Bagi WP Badan oleh Pengurus
2.	Bagi WP Orang Pribadi oleh WP yang bersangkutan
3.	Pihak yang dipotong/dipungut oleh pihak ketiga
4.	Kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada butir 1 s/d 3 di atas dengan surat kuasa khusus untuk pengajuan keberatan

Kepada siapa keberatan diajukan ?

Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat WP terdaftar.

Apa saja syarat-syarat mengajukan keberatan ?

Keberatan yang diajukan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1.	Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak.
2.	Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
3.	Wajib menyatakan alasan-alasan secara jelas.
4.	Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan WP.

Berapa lama jangka waktu pengajuan keberatan ?

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.
Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.
Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos ( harus dengan pos tercatat), maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro.

Hal-hal apa saja yang dapat dimintakan oleh Wajib Pajak dalam hal pengajuan keberatan ?

Untuk keperluan pengajuan keberatan WP dapat meminta penjelasan/keterangan tambahan dan Kepala KPP wajib memberikan penjelasan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan, atau pemungutan.

Perhatian: WP harus memperhatikan jangka waktu pengajuan keberatan tersebut di atas!
WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat keputusan atas keberatannya diterbitkan.

Apa yang dimaksud dengan BANDING ?

Apabila WP tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, maka WP dapat mengajukan banding.

Dalam proses banding dikenal adanya Surat Uraian Banding, apakah yang dimaksud dengan Surat Uraian Banding tersebut ?

Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon.

Apakah yang dimaksud dengan Surat Bantahan ?

Surat Bantahan adalah surat dari pemohon banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian banding.

Jelaskan apakah yang dimaksud dengan tanggal diterima dalam proses pengajuan banding tersebut ?

Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faximile atau dalam hal diterima secara langsung adalah pada saat surat atau Keputusan atau Putusan diterima secara langsung.

Jelaskan syarat-syarat pengajuan Surat Banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak serta dalam pasal berapa hal tersebut diatur ?

Syarat yang harus dipenuhi dalam Surat Banding adalah :

1.	Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang daerah hukumnya meliputi wilayah kerja pejabat yang menerbitkan keputusan yang dibanding (Pasal 32 ayat 1),
2.	Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding (Pasal 32 ayat 2),
3.	Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding (Pasal 33 ayat 1),
4.	Banding diajukan disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding (Pasal 33 ayat 2),
5.	Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding (Pasal 33 ayat 3),
6.	Apabila banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar lunas (Pasal 34)

Bagaimana proses pengajuan surat banding ?

1.	Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia,
2.	Ditujukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dengan melampirkan : Salinan keputusan yang dibanding Bukti pelunasan pajak yang terutang yang dibanding Data dan bukti-bukti pendukung (SKP, Surat Permohonan Keberatan, SPT, Laporan Keuangan dll) Surat Kuasa bermeterai, bila diwakili oleh kuasanya
3.	Paling lambat 14 hari sejak Banding disampaikan Pemohon Banding akan mendapat permintaan kelengkapan apabila banding yang disampaikan ternyata tidak/kurang lengkap
4.	Paling lambat 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan yang dibanding, Pemohon Banding harus melengkapi permohonan bandingnya yang kurang lengkap/belum memenuhi persyaratan
5.	Paling lambat 14 hari sebelum persidangan dimulai, Pemohon Banding akan mendapat pemberitahuan sidang.

Siapakah yang dapat mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ?

1.	Banding diajukan sendiri oleh pembayar pajak, ahli waris, seorang pengurus atau kuasa hukumnya
2.	Apabila selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya atau pengampunya dalam hal pemohon banding pailit
3.	Apabila selama proses banding, pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban, karena penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha atau karena likuidasi dimaksud.

Dalam proses pengajuan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, Pemohon di samping diminta memenuhi beberapa syarat sebagai suatu kewajiban juga memiliki hak-hak tertentu. Sebutkan hak-hak yang dimiliki oleh Pemohon Banding !

1.	Pemohon Banding dapat melengkapi bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepabjang masih dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya keputusan yang dibanding,
2.	Dapat hadir dalam sidang tertutup guna memberikan keterangan lisan atau bukti-bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Pajak secara tertulis,
3.	Dapat hadir dalam sidang terbuka untuk pembacaan putusan,
4.	Dapat didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukum yang telah terdaftar/mendapat izin Kuasa Hukum dari Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Pajak,
5.	Dapat meminta kepada Majelis kehadiran saksi.

Apakah terhadap banding yang telah diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dapat dicabut oleh Pemohon ? Dan bagaimanakah prosesnya ?

Dapat.
Terhadap banding yang diajukan, Pemohon banding dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, selanjutnya banding yang dicabut tersebut, dihapus dari daftar sengketa melalui pemeriksaan dengan Acara Cepat.

Apakah terhadap semua pengajuan banding tersebut harus melampirkan bukti pelunasan pajak ?

Tidak, Pemohon Banding tidak harus melampirkan bukti pelunasan pajak, sepanjang Banding diajukan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Jelaskan persiapan persidangan yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebelum proses persidangan dilaksanakan !

1.	Badan Penyelesaian Sengketa Pajak meminta Surat Uraian Banding kepada Terbanding dalam jangka waktu 14 hari sejak diterima Surat Banding lengkap,
2.	Dalam hal Pemohon Banding melengkapi surat atau dokumen susulan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, jangka waktu 14 hari dihitung sejak tanggal diterima surat,
3.	Terbanding menyerahkan Surat Uraian Banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim Permintaan Surat Uraian Banding,
4.	Salinan Surat Uraian Banding oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dikirimkan kepada Pemohon Banding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima,
5.	Pemohon Banding memberikan tanggapan/bantahan atas Surat Uraian Banding yang diterimanya dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya salinan Surat Uraian Banding,
6.	Apabila Terbanding atau Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 3 dan
7.	Badan Penyelesaian Sengketa Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan banding.

Kepada siapa banding diajukan ?

Mulai 1 Januari 1998, permohonan Banding hanya diajukan kepada badan peradilan pajak, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17/1997.

Apa saja syarat dan tatacara pengajuan banding ?

1.	Tertulis dalam bahasa Indonesia.
2.	Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima.
3.	Alasan yang jelas.
4.	Dilampiri salinan Surat Keputusan atas keberatan.

Bagaimana sifat dari putusan banding ?

Putusan BPP merupakan putusan akhir dan bersifat tetap dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara.

Imbalan apa yang didapat Wajib Pajak apabila pengajuan keberatan atau bandingnya diterima ?

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan, untuk selama-lamanya 24 bulan.

Dari Berbagai Sumber.

Contoh Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal

2012-02-09T23:31:00.000+07:00

Dapat di download di link dibawah ini:

Ilustrasi Rekonsiliasi Fiskal