umi artikel

SEMBAKO MAHAL: Kemandirian Pangan dan Penghambatnya Harus Ditangani secara Serius

2015-04-14T18:37:00.004-07:00

SEMBAKO MAHAL:

Kemandirian Pangan dan Penghambatnya Harus Ditangani secara Serius

Umi Salamah

Akademisi dan Pengamat Sosial-Politik

Sembako mahal menjadi trending topik di berbagai media yang cukup bertahan lama saat ini. Jika ini dibiarkan, kewibawaan pemerintah akan berada di ujung tanduk, sebab sembako merupakan penyangga kehidupan yang sangat vital/mendasar bagi keberlangsugan hidup rakyat. Ada banyak faktor yang bermain menentukan harga sembako mahal, antara lain, (1) belum tercapainya kemandirian pangan nasional dan (2) peran aktifnya para mafia dan koruptor yang mengganggu distribusi sembako kepada masyarakat. Sebagaimana bandar narkoba, para koruptor dan mafia adalah musuh negara yang sangat berbahaya, laten, dan harus dihukum yang seberat-beratnya dan seadil-adilnya. Oleh karena itu, tidak hanya pelaku pembangunan kemandirian pangan nasional yang harus terus dipacu tetapi juga para musuh negara itu harus ditindak tegas.

Libatkan Semua Potensi untuk Membangun Kemandirian Pangan

Mati enggan hidup pun segan, ungkapan ini melukiskan jeritan para petani ketika hasil penjualan panen tidak sesuai dengan harapan. Juga melukiskan jeritan rakyat kecil ketika harga sembako melambug tinggi. Bagaimana tidak, pada saat masa panen tiba, pemerintah mengizinkan para mafia melakukan impor, sehingga harga hasil pertanian menjadi ‘anjlok’ dan distribusi hasil pertanian tidak lancar. Apalah artinya panen melimpah apabila harganya ‘anjlok” dan pemerintah tidak mau tahu tentang persoalan yang dihadapi para petani? Tentu saja kondisi seperti ini tidak memotivasi petani untuk meneruskan usaha pertaniannya.

Dampak dari kondisi ini sebagian besar petani menjual tanahnya dan beralih profesi sebagai buruh atau merantau di negeri orang. Akibatnya, hasil pertanian di Indonesia makin lama makin merosot, sehingga tidak mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri. Untuk mengatasi hal tersebut lagi-lagi pemerintah menggunakan cara instan dengan memberikan izin impor. Dampak dari kebijakan tersebut, harga pangan menjadi melambung, sehingga rakyat kecil tidak mampu membeli sembako yang berkualitas.

Apabila hal ini tidak segera diantisipasi dengan kebijakan dan sistem pertanian yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, maka bangsa Indonesia akan mengalami krisis pangan berkepajangan. Padahal sebenarnya Indonesia memiliki sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang sangat banyak di bidang pertanian. Indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat luas, dan jutaan sarjana pertanian dengan potensi, pengetahuan, pengalaman, dan hasil riset yang sangat banyak tetapi belum diberdayakan dan dikelola dengan baik. Selain itu potensi masyarakat lainnya, seperti kelompok pemuda, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat merupakan investasi yang sangat baik bagi tercapainya pembangunan kemandirian pangan nasional dan keberlanjutannya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi rakyatnya?

Perlunya menegakkan Sistem Tatakelola Pertanian yang Serius

Menjadi tuan di negera sendiri dan menjadi rakyat yang bangga pada negara, ungkapan ini akan terus bergaung sangat indah apabila pemerintah berhasil membangun kemandirian pangan nasional di negeri ini. Tentu saja ini bukan pekerjaan mudah, akan tetapi apabila pemerintah membuat kebijakan dan sistem tatakelola yang terkontrol dan memihak petani dengan melibatkan seluruh potensi bangsa akan terasa lebih ringan dan lebih mudah.

Melihat kondisi di negara saat ini, sebagian besar tanah, air, dan kekayaan alam lainnya sudah dikuasai asing, sementara potensi rakyat juga kurang dikelola secara maksimal. Hal ini menyebabkan krisis pangan di negara ini makin memprihatinkan. Krisis inilah yang menyebabkan harga pangan menjadi mahal.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk perubahan menuju kemandirian dan ketahanan pangan, di antaranya (1) melakukan judicial review terhadap undang-undang terutama tentang penanaman modal asing, (2) peraturan yang tidak sesuai dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 3 harus diganti, (3) jadikanlah payung tersebut sebagai pedoman dalam pembuatan peraturan yang berkaitan dengan penguasaan tanah, air, udara dan kekayaan alam di Indonesia, (4) penguatan kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, (5) hentikan semua aktivitas penanaman modal asing yang merugikan rakyat, (6) optimalisasi hasil riset di bidang pertanian, dan (7) berantas mafia dan koruptor di bidang pertanian.

Berdasarkan ke tujuh poin di atas, maka dengan melakukan judicial review dan menjadikan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan UUD 1945 sebagai pedoman/ payung dalam pembuatan peraturan penguasaan tanah, air, dan udara, serta kekayaan Indonesia akan memberikan kepastian hukum perlindungan terhadap hak kepemilikan lahan oleh rakyat (khususnya petani) menjadi lebih besar sehingga Negara memiliki kontrol yang lebih kuat. Dengan penguatan fungsi kelembagaan dari pusat hingga ke bawah dapat menjamin kelancaran distribusi dan pengawasan terhadap bantuan pemerintah baik, berupa pembimbitan, penanaman, pemupukan, proses pemanenan, sampai pendistribusian hasil panen lancar, sehingga tidak memungkinkan para mafia untuk mempermainkan harga. Dengan demikian harga menjadi lebih stabil dan tidak fluktuatif. Perlunya pemanfaatan hasil riset di bidang pertanian, baik dari perguruan tinggi maupun lembaga swadaya masyarakat, akan menjamin peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, maka hasil panen dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional. Tidak kalah pentingnya, upaya serius untuk memberantas koruptor dan mafia pertanian melalui penegakan hukum serta fungsi kontrol yang ketat dan melekat, maka menutup celah dan pemanfaatan kesempatan yang bisa mengganggu distribusi dan ketersediaan pangan. Pada akhirnya tidak akan terjadi harga sembako mahal.

TANTANGAN PENDIDIKAN MENGHADAPI MEA 2015

2015-01-18T06:44:00.001-08:00

TANTANGAN PENDIDIKAN MENGHADAPI MEA 2015:

Meningkatkan Kemampuan Berinovasi, Teknologi, dan Networking Merupakan Keniscayaan

Oleh Umi Salamah

Dosen, pengamat, dan peneliti pendidikan

Gelegar pasar tunggal Asean 2015 (MEA) telah menggema, meskipun belum diterima sepenuhnya oleh seluruh masyarakat. Mengapa demikian, karena kehadiran pasar ini tampil dengan perspektif ekonomi saja, sehingga masyarakat yang berada di luar ranah ekonomi, bisa tidak tahu atau tidak mau tahu. MEA (Masyarakat ekonomi ASEAN) yang akan di-launching pada 31 Desember 2015, memungkinkan mudahnya mobilitas barang, jasa, dan orang antarnegara di wilayah ASEAN. Tentu saja ini merupakan angin segar bagi yang siap bersaing, namun menjadi badai yang melumpuhkan bagi yang tidak siap. Kita akan melihat betapa mudahnya barang, jasa, dan orang di wilayah ASEAN memasuki negara kita demikian juga sebaliknya apabila kita memiliki daya saing. Berbagai kemungkinan bisa terjadi seperti: supir angkot orang Kamboja, buruh pabrik dan pekerja bangunan orang Laos dan Vietnam, pedagang di pasar orang Thailand dan Malaysia.

Jutaan orang akan bersaing dengan tenaga kerja asing pasca mereka lulus dari satuan pendidikan tertentu. Suatu fakta yang tidak bisa dihindari karena perjanjian tersebut telah disepakati oleh anggota-anggota ASEAN. Tema implementasi pasar tunggal Asean 2015 adalah sektor barang dan jasa. Tujuh sektor barang yang dimaksud yaitu produk berbasis pertanian, otomotif, elektronik, karet, tekstil, perikanan, dan barang dari kayu, sedangkan lima sektor jasanya adalah layanan transportasi udara, layanan dalam jaringan, pariwisata, kesehatan, dan logistik.

Meskipun saat ini hanya terbatas beberapa sektor, perjanjian ini menimbulkan tanda tanya bagi insan pendidikan tentang sejauh mana kemampuan anak didik kita bersaing secara global. Semakin dekatnya MEA dan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami hal ini, besar kemungkinan menjadi masalah besar bagi bangsa kita, sebab akan muncul kegagapan massal terutama bagi angkatan kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih.

Data BPS 2014 menunjukkan bahwa penduduk di atas 15 tahun yang bekerja berdasarkan pendidikan secara berurutan adalah: SD 46,8%, SLTP 17,82%, SLTA 25,23% dan pendidikan tinggi 10,14%. Dengan komposisi mayoritas lulusan pendidikan dasar, mampukah pendidikan kita menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di pasar bebas ASEAN? Idealnya sebelum perjanjian ini dimulai pemerintah dan pendidikan kita terlebih dahulu menyiapkan startegi penyiapan sumber daya manusia dan infra struktur pendukung yang optimal.

Jangankan menyiapkan sumber daya manusia yang handal dalam menghadapi pasar bebas ASEAN, dunia pendidikan kita, kini masih disibukkan oleh bongkar pasang kurikulum. Ironisnya, bongkar pasang kurikulum kita masih memiliki paradigma yang sama, yaitu menjadikan mata pelajaran dan matakuliah masih sebagai tujuan belum sebagai alat kecakapan hidup. Keberhasilan siswa dan mahasiswa masih diukur dari tingkat penguasaan materi saja belum pada bagaimana menggunakan materi itu sebagai kecakapan untuk memperoleh kesuksesan hidup. Hal itu menyebabkan lulusan pendidikan kita gagap dan kurang mampu bersaing dalam mengahadapi dunia kerja.

Bagaimana pendidikan kita merespon MEA yang sudah ada di pelupuk mata? Akankah kita korbankan generasi sekarang bersaing tanpa persiapan?. Era perdagangan bebas ASEAN harus disambut oleh dunia pendidikan dengan cepat, agar sumber daya manusia Indonesia siap menghadapinya tanpa banyak menimbulkan masalah.

Mengacu pada faktor penentu kemajuan suatu negara adalah penguasaan inovasi (45%), penguasaan jaringan/networking (25%), penguasaan teknologi (20%), dan kekayaan sumberdaya alam hanya (10%), maka pendidikan kita harus lebih menekankan pada tiga kemampuan di atas. Paling tidak kita bisa belajar dari negara tetangga, Singapura. Singapura tidak memiliki sumberdaya alam tetapi masuk dalam kategori negara maju, karena negara tersebut menguasai tiga hal di atas.

Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan pendidikan kita dalam menghadapi MEA 2015 yang sudah di gerbang pasar bebas? Pemerintah harus menyiapkan sekolah-sekolah khusus yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan kerja, misalnya sekolah pertanian, sekolah peternakan, sekolah perikanan, sekolah teknik mesin, sekolah teknik bangunan, dan sebagainya. Sekolah-sekolah tersebut harus benar-benar membekali kompetensi untuk berinovasi dan untuk membangun jaringan/networking. Kompetensi berinovasi dapat dilakukan dengan peningkatan berbagai ketrampilan seperti, inovasi pembudidayaan, desain produk, strategi pemasaran, penggunaan teknologi dan penguasaan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. Adapun kompetensi membangun jaringan dilakukan dengan pengembangan sikap dan mengelola sumber daya manusia seperti, kepemimpinan, kerja sama, komunikasi dan pengembangan pribadi.

Dalam jangka waktu yang singkat, kemampuan berinovasi dan penguasaan teknologi merupakan keniscayaan untuk segera dilakukan karena mayoritas output pendidikan dasar dan menengah akan bekerja di sektor bawah atau tenaga kasar. Ketrampilan ini bisa diupayakan dengan cepat karena siswa akan diajarkan bagaimana cara bekerja yang kreatif dan inovatif. Adapun pengembangan kemampuan membangun jaringan diprioritaskan bagi tenaga kerja level manajemen yang umumnya diemban oleh lulusan perguruan tinggi. Akan tetapi, jika ketrampilan ini dimiliki oleh semua level pendidikan maka dapat meningkatkan kualitas kerja lulusan pendidikan sehingga daya saing tenaga kerja kita meningkat.

Menyiapkan sumber daya manusia memang bukan pekerjaan mudah dan bisa dilakukan secara instant. Akan tetapi, apabila pendidikan kita (guru dan sekolah) bisa membekali siswa dengan kedua ketrampilan tersebut, lulusan pendidikan kita akan memiliki rasa percaya diri dan motivasi untuk mengembangkan diri secara optimal sehingga mampu bersaing secara global. Mampukah perangkat pendidikan kita melakukannya? Jika tidak, pemerintah harus memberikan regulasi-regulasi yang mempermudah masyarakat untuk membuka lembaga-lembaga pelatihan yang membekali keterampilan untuk berinovasi, penguasaan teknologi, dan kemampuan membangun jaringan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Dengan demikian, pendidikan kita memiliki andil besar dalam menyiapkan sumberdaya yang siap menghadapi MEA 2015 maupun persaingan global.

Membangun Kemandirian dan Kedaulatan Pangan

2015-01-18T06:42:00.002-08:00

Membangun Kemandirian dan Kedaulatan Pangan:

Belajar dari Thailand

Oleh Umi Salamah

Dosen dan pengamat sosial politik

... Ibu adalah mata air cinta, kemuliaan, kebahagiaan dan toleransi. Siapa pun
yang kehilangan ibunya, ia akan kehilangan sehelai jiwa suci yang senantiasa
merestui dan memberkahinya.
Ibu adalah jiwa keabadian bagi semua wujud.
Penuh cinta dan kedamaian (Kahlil Gibran)

Dalam rangka memperingati “Hari Ibu” kutipan puisi di atas, mengasosiasikan bahwa Ibu pertiwi kita yang gemah ripah loh jinawi (subur makmur) ini belum bisa memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Apa yang salah dengan pengelolaan Ibu pertiwi kita? Satu hal yang masih dapat kita andalkan untuk memakmurkan dan menyesejahterakan rakyat Indonesia adalah sektor pertanian dan perikanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Soekarno, bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki konsep-konsep terbaik tentang kemandirian kepada seluruh dunia. Kita harus maju terus, berdiri di atas kekuatan sendiri, maka saya berkeyakinan bahwa Indonesia akan menjadi hebat dari dua sektor ini.

Perjalanan penulis ke Thailand memberikan inspirasi betapa pertanian di negara Gajah putih itu sangat maju dibanding dengan negara kita. Apa yang menjadi rahasia hingga pertanian di Thailand jauh lebih maju, yakni idak hanya memberikan kedaulatan pangan negaranya tetapi juga menjadi kebanggaan bangsanya. Betapa tidak, karena pertanian di Thailand saat ini menjadi yang terbaik di ASEAN, dan merupakan negara pengekspor terbesar produk pertanian dunia.

Ada 2 indikator yang membedakan antara sektor pertanian di Indonesia dan di negara Gajah Putih. Kedua hal itu ialah produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Umumnya, produktivitas hasil pertanian di Thailand lebih unggul dan lebih berkualitas, sehingga kehidupan para petani di Thailand lebih makmur dan rata-rata memiliki mobil double cabin.

Keberhasilan Pemerintah Thailand di sektor pertanian ini disebabkan oleh keberpi-hakan Raja Bhumibol Abuljadey yang memproteksi para petani. Negara Thailand sangat menyadari bahwa sektor strategis produk pertanianlah yang menjadi hajat hidup sebagian besar penduduk dunia. Itulah sebabnya, negara Thailand sangat serius mengelola sektor pertanian itu, dengan didukung riset dan rekayasa teknologi yang melibatkan para ahli dalam negeri dan pakar dunia.

Melalui hasil riset dan rekayasa teknologi itu, Pemerintah Thailand telah mengambil kebijakan untuk (1) mengembangkan kualitas hasil pertanian, sehingga produk-produk hasil pertanian menjadi makin produktif dan berkualitas sesuai dengan standar gizi dan kesehatan dunia; (2) mengembangkan sistem pemetaan/pengelompokan produk pertanian pada satu wilayah berdasarkan agroklimat dan kebutuhan hasil pertanian, sehingga masing-masing wilayah memiliki kekhasan sesuai dengan potensi wilayahnya dan makin tumbuh kembangnya kelompok-kelompok agribisnis. Pemetaan/pengelompokan pertanian itu tampak, misalnya di Thailand Selatan menjadi kelompok penghasil kelapa sawit, beras, dan karet, sementara itu, kelompok buah-buahan dipusatkan di Provinsi Nalochitara, dan sayur-sayur dikembangkan di Sapurburi; (3) memperhatikan aspek keterkaitan dengan sektor lain, yaitu penyediaan teknologi industri pengolahan hasil pertanian, sehingga apabila terjadi hasil panen yang melimpah (melebihi kebutuhan) dapat didistribusikan ke industri pengolahan hasil pertanian. Cara tersebut dapat menjaga kestabilan harga dan peningkatan nilai ekonomi hasil pertanian; (4) memperhatikan skala ekonomi dalam hubungannya dengan transportasi dan distribusi hasil pertanian, seperti menyediakan pelabuhan dan sarana transportasi untuk mendukung ekspor dan distribusi hasil panen ke seluruh wilayah di Thailand, sehingga distribusi perdagangan hasil pertanian antardaerah dan antarnegara makin lancar.

Di samping itu, Pemerintah Thailand juga memproteksi produk pertanian dari dominasi peran tengkulak dan mafia perdagangan, serta memberikan insentif subsidi kepada para petani. Setiap produk yang dihasilkan memiliki standar harga dan pasar yang jelas yang diatur oleh negara, sehingga harga hasil pertanian relatif stabil. Demikian juga, perkembangan dan informasi harga komoditas per periode dari waktu ke waktu diikuti secara terbuka, sehingga para petani tidak dirugikan karena cepat dan akuratnya mendapat informasi dari pemerintah.

Selain itu, penyebab keberhasilan pertanian di Thailand adalah adanya bank khusus pertanian dan kebijakan raja yang memihak pada petani. Bank khusus pertanian itu memudahkan para petani untuk mendapatkan pinjaman modal dengan bunga yang ringan dan regulasi yang mudah. Kebijakan negara Thailand yang lebih memihak kepada para petani telah mendorong masyarakat memanfaatkan lahan kosong yang tidak produktif untuk ditanami dengan tanaman yang berprospek ekspor. Sepanjang perjalanan yang penulis lihat, di sisi kanan dan kiri jalan dari Kawasan Wisata Phuket ke Provinsi Surathani, hampir tidak dijumpai tanah kosong dan terlantar seperti halnya di Indonesia. Lahan-lahan tersebut telah dimanfaatkan masyarakat untuk bertanam kelapa sawit, karet, dan tanaman komersial lainnya. Tanaman ini ditanam berdasarkan pengelompokan sesuai agroklimat setempat dan didukung pula dengan industri pengolahannya.

Hal itulah yang membuat para petani Thailand sangat bergairah berusaha karena mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat. Kebijakan seperti itu, tidak terjadi di Indonesia. Di Indonesia, peran negara belum memihak pada para petani. Pemerintah belum memanfaatkan hasil riset secara maksimal untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan tata niaga hasil pertanian. Pemerintah juga belum memberikan fasilitas bank khusus kepada para petani, belum menyediakan regulasi yang mengatur pemetaan dan distribusi hasil pertanian ke seluruh wilayah Indonesia. Perniagaan sarana dan hasil pertanian masih dikuasai oleh para tengkulak dan mafia pertanian, sehingga harga sarana dan hasil pertanian dikendalikan oleh mafia dan tengkulak. Akibatnya produktivitas dan kualitas hasil pertanian masih stagnan/tidak berkembang bahkan menurun, dan kehidupan para petani tetap miskin dan tidak sejahtera.

Bapak Jokowi-JK sudah dipilih, ditetapkan, dan dilantik menjadi Presiden dan wakil Presiden. Dalam kampanyenya program ekonomi kerakyatan yang diusung, memfokuskan pada sektor pertanian dan perikanan kelauta yang berdaya saing dan kompetitif dalam perspektif global. Dengan jumlah lahan pertanian sawah lebih dari 11 juta hektare, sektor perkebunan terbesar, potensi kelautan yang melimpah, dan agroklimat yang bersahabat, merupakan tantangan bagi Pak Jokowi-JK dan jajaran menterinya untuk mengoptimalisasikan potensi tersebut demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Melihat fakta bahwa produksi pertanian di Indonesia pada saat ini sudah dilampaui oleh petani Thailand, rasanya menjadi sangat prihatin, sebab mereka 30 tahun lalu, baru belajar pertanian di Indonesia. Andaikata kebijakan pemerintah ke arah intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pertanian sudah dilakukan secara konsisten sebagaimana dilakukan di Thailand, serta dijadikannya sektor pertanian, kelautan, dan perikanan sebagai prioritas pembangunan, maka pertanian Indonesia akan dapat menghidupi dan membanggakan bangsa Indonesia. Gagasan ini pernah penulis sampaikan setahun lalu dalam edisi sebelumnya yang berjudul “Membangun Kemandirian di Bidang Pangan: Stop Impor Pangan dan Berantas Mafia Pertanian di Indonesia”.

Sudah saatnya, Indonesia menjadikan para petani dan para nelayanyna lebih mandiri dan bermartabat dengan mengadopsi pola Pemerintah Thailand, yaitu dengan cara (1) membuat kebijakan yang memihak pada petani dan nelayan, (2) pemanfaatan hasil riset untuk meningkatkan produktivitas, kualitas hasil pertanian dan perikanan, (3) memfasilitasi model pengelompokan/pemetaaan pertanian dan perikanan berdasarkan iklim, area, dan kebutuhan hasil pertanian dan perikanan, (4) mengatur perniagaan sarana dan hasil pertanian dan perikanan secara jelas dan tegas, (5) menyediakan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan nilai ekonomis hasil pertanian dan perikanan, (5) penyediaan sarana dan prasarana penunjang pertanian dan perikanan, seperti bendungan, tambak, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya untuk mendukung ekspor dan distribusi hasil panen, dan (6) menyediakan bank khusus kepada para petani dan nelayan, yang memberikan kemudahan bagi para petani untuk memperoleh pinjaman modal dengan bunga yag ringan dan regulasi yang sederhana.

Dengan sistem tersebut, Indonesia akan cepat bangkit dari keterpurukan ekonomi, sebab Indonesia memiliki peluang produksi hasil pertanian dan perikanan (laut dan darat) yang sangat besar. Apabila pertanian dan perikanan di Indonesia dikelola seperti sistem di Thailand secara transparan dan berdaulat, insya Allah ekonomi Indonesia akan cepat melaju menuju kemandirian dan kedaulatan pangan yang bermartabat dan berdaya saing global.

GRAMSCIAN WS RENDRA TOWARDSHEGEMONY OF THE ORDE BARU

2014-11-10T15:00:00.002-08:00

GRAMSCIAN WS RENDRA TOWARDSHEGEMONY OF THE ORDE BARU: ELEVATING THE LITERATURE OF INDONESIA TOWARDS LITERARYWORLD

UmiSalamah

IKIP Budi Utomo Malang, Jl. Simpang Arjuno 14B Malang

Email: yumasumi1908@gmail.com

Abstract: Literatureaspartof thecultureis a reflection ofthe civilizationof a nation.Indonesian literature is a form of thinking about the public disclosure of new Indonesian. Along with the growing opportunities that Indonesian language will become the international language; the development of Indonesian literature to become citizens of the world literature is a necessity to be done. Literary works qualified need to be publicized through a variety of events, including readings, performances, discussions learning, and the publication. Resistance of WS Rendra to the socio-economic depravity, which is the spirit of nationalism, was glorifiedby Rendra in his poems to make thebetter changes. As one of the organic intellectual in Gramsci's view, Rendra not fight alone. He's looking for group support in a way other intellectual read and performing his work, documenting, socializeing, and discuss it in at arts institutions and universities both in Indonesia and abroad. WS Renda as organic intellectuals repressed society who want to provide a lesson for the public to be aware of the situation of the oppressed, to further voice their opposition to the powers that tend to be tyrant. Discussion of the research results on the works of WS Rendra in Gramsci's perspective is one way to raise the existence of Indonesian literature as citizens of the literarary world.

Key Word: Resarch of Indonesian literatur,Gramscian WS Rendra, towards literaryworld

GRAMSCIAN WS RENDRA MELAWAN HEGEMONI ORDE BARU: MENGANGKAT SASTRA INDONESIA MENJADI WARGA SASTRA DUNIA

Umi Salamah

IKIP Budi Utomo Malang, Jl. Simpang Arjuno 14B Malang

Email: yumasumi1908@gmail.com

Abstrak: Sastra sebagai bagian dari kebudayaan merupakan cermin peradaban suatu bangsa. Sastra Indonesia merupakan salah satu bentuk pengungkapan pemikiran tentang masyarakat baru Indonesia. Seiring dengan makin besarnya peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, pembinaan dan pengembangan sastra Indonesia untuk menjadi warga sastra dunia merupakan keniscayaan untuk dilakukan. Karya-karya sastra yang berkualitas perlu dipublikasikan melalui berbagai even dan pers. Perlawanan WS Rendra terhadap kebobrokan sosial-ekonomi akibat hegemoni Orde Baru, diteriakkan melalui sajak-sajaknyan agar terjadi perubahan yang lebih baik. Sebagai salah satu intelektual organik dalam pandangan Gramsci, Rendra tidak berjuang sendirian. Dia mencari dukungan kelompok intelektual lainnya dengan cara membacakan, mementaskan, mendokumentasikan, dan mendiskusikannya di lembaga-lembaga kesenian dan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia dan di luar negeri. WS Rendra sebagai intelektual organik dari masyarakat yang terepresi ingin memberikan suatu pembelajaran bagi masyarakat luas agar sadar akan keadaannya yang tertindas, untuk selanjutnya menyuarakan perlawanan pada kekuasaan yang cenderung tiran. Pembahasan hasil riset dan publikasi dalam jurnal internasional terhadap karya-karya WS Rendra dalam perpektif Gramsci ini merupakan salah satu upaya mengangkat eksistensi sastra Indonesia sebagai warga sastra dunia.

Kata kunci: Penelitian sastra Indonesia, Gramscian WS Rendra, menuju warga sastra dunia

PENDAHULUAN

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengangkat eksisitensi karya sastra di kancah global sebagai warga sastra dunia. WS Rendra merupakan salah satu sosok penyair yang berani berbeda pada zamanya dan berani menerobos eksisitensi sastra dunia. Dia menempatkan diri sebagai intelektual organik yang memperjuangkan bangsa dan negara pada zamannya dari tirani hegemoni dan dominasi Orde Baru. Dengan kepiawaiannya mengolah kata dan keberaniannya memperjuangkan nilai-nilai kemanusian dan sosial pada zamannya, dia mengangkat karya-karyanya menjadi sastra warga dunia. Dalam artikel ini dibahas tentang (1) perlawanan WS Rendra terhadap hegemoni orde baru, (2) Gramscian WS Rendra layak menjadi objek riset masalah sosial politik pada zamannya, dan (3) mengangkat sastra Indonesia menjadi warga sastra dunia.

CARAMENGANGKAT SASTRA INDONESIA MENJADI WARGA SASTRA DUNIA

Sastra Indonesia merupakan salah satu bentuk pengungkapan pemikiran tentang masyarakat baru Indonesia(Rumusan Seminar Politik Bahasa tahun 1999, Michele. 1991).Dalam perkembangan selanjutnya, sastra Indonesia menjadi media ekspresi berbagai gagasan modern, pencerminan jati diri yang diilhami baik oleh sumber-sumber kebudayaan tradisi maupun oleh kebudayaan modern. Itulah sebabmya sejak lahirnya sastra Indonesia pada tahun 1920-an sampai saat ini, sastra Indonesia diharapkan memiliki jati diri sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia dan adaptable serta memiliki daya saing terhadap perkembangan sastra dunia.

Dalam kedudukannya sebagai wahana ekspresi budaya, sastra Indonesia mempunyai fungsi untuk (1) menumbuhkan rasa kenasionalan, (2) menumbuhkan solidaritas kemanusiaan, dan (3) merekam perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia pada zamannya. Untuk memenuhui fungsinya itu, diperlukan upaya pembinaan sastra Indonesia yang meliputi pengajaran, pemasyarakatan, dan pemberdayaan, serta pengembangan sastra yang meliputi penelitian dan pemeliharaan(Rumusan Seminar Politik Bahasa tahun 1999). Akan tetapi upaya pembinaan sastra Indonesia sampai saat ini belum mendapat sambutan yang baik dari pemerintah maupun masyarakat Indonesia, sehingga perkembangan sastra Indonesia menjadi warga sastra dunia masih tertatih-tatih. Penghargaan masyarakat terhadap sastra Indonesia masih dalam kategori sangat rendah, bahkan di institusi pendidikan pun belum menampakkan antusias untuk menghargai produk budaya ini. Fenomena semacam ini sangat tidak kondusif untuk perkembangan sastra Indonesia, apalagi mengangkat menjadi warga sastra dunia.

Seiring dengan makin besarnya peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, pembinaan dan pengembangan sastra Indonesia untuk menjadi warga sastra dunia merupakan keniscayaan untuk dilakukan. Karya-karya sastra yang berkualitas perlu dipublikasikan melalui berbagai even dan pers, di antaranya pembacaan, pementasan, penelitian, perbincangan, penggunaan sebagai media pembelajaran belajar bahasa, dan publikasi hasil riset terhadap karyanya. Peningkatan publikasi karya sastra maupun hasil riset tentang sastra Indonesia dalam berbagai media dan momen itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan penghargaan terhadap karya sastra Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian upaya mengangkat sastra Indonesia menjadi warga sastra dunia menjadi lebih mudah.

DiterbitkannyaModern Library of Indonesia yang berisi seri terkini hasil karya sastra Indonesia modern diharapkan menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan peranan sastra Indonesia di panggung dunia. Penerbitan seri buku Modern Library of Indonesiayang dilatari oleh cita-cita besar bahwa sastra adalah bagian kebudayaan yang penting, maka buku yang disunting John McGlynn itu, diharapkan dapat menjadi jembatan ke pembaca asing. Dengan demikian, pembaca asing tidak hanya dapat mengikuti perkembangan sastra Indonesia dari zaman ke zaman, melainkan juga pengamat luar akan dapat lebih menghayati kekuatan politik dan sosial yang ikut mengejawantahkan negara Indonesia.

. WS Rendra merupakan salah satu sastrawan yang berhasil mengangkat karyanya menjadi warga sastra dunia. Kegigihan WS Rendra dalam menggambarkan peradaban pada zamannya memiliki keunikan yang berbeda dari pengarang lainnya. Inilah salah satu daya pukau pembaca dan penikmat terhadap karya-karya WS Rendra. Upaya publikasi yang dilakukan WS Rendra terhadap karya-karyanya juga memiliki dampak yang sangat besar terhadap eksistensi sastra Indonesia. Nama besar WS Rendra tidak dibangun secara instan, tetapi diperlukan kemauan keras, rasa percaya diri, keunikan, dan publikasi yang keras termasuk beraliansi dengan pers dan berkonektivitas dengan berbagai lembaga pendidikan dan birokrasi yang mendukung proses kreatifnya.

PERLAWANAN WS RENDRA TERHADAP HEGEMONI ORDE BARU MENCERMINKAN PERADABAN INDONESIA PADA MASA ITU

Sastra sebagai bagian dari kebudayaan merupakan cermin peradaban suatu bangsa. WS Rendra menjadi pembeda dari penyair lainnya pada zamannya, karena melalui kepiawaiannya dalam mengolah kata, ketajamannya dalam melihat, mendengar, dan merasakan situasi dan kondisi sosial politik masyarakat pada masa itu membuat karyanya menjadi karya fenomenal yang mudah dicerna dan menimbulkan empati pada para intelektual organik dan kelompok masyarakat yang tersakiti, sehingga mampu menjadi alat perlawanan yang efektif. Dalam kutipan puisinya ‘Sajak Sebatang Lisong’ dapat dilihat bagaimana dia geram terhadap kerja kesenian saat itu, yang tidak memberikan banyak perhatian pada situasi sosial yang ada:

Aku bertanya,
tetapi pertanyaanku
membentur jidat penyair-penyair salon,
yang berpuisi tentang anggur dan rembulan,
sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya
dan delapan juta kanak-kanak tanpa pendidikan
termangu-mangu di kaki dewi kesenian (1993:34)

Menurutnya, kerja seni yang tidak mempunyai relevansi dengan kehidupan sosial menjadi ‘karpet merah’ bagi Orba untuk terus melenggang dalam kekuasaan, dan bahkan cenderung menjadi otoriter. Kesenian menjadi apolitis, sehingga ruang yang tersedia pada setiap kerja kreatif untuk melakukan kontrol sosial tidak dijalankan. Ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rezim Orba. Kapendam V Jaya saat itu, Anas Malik berpendapat bahwa sebaiknya seni jangan dihadapkan sebagai oposisi melawan pemerintah (Haryono, 2005:269). Menjadi jelas bahwa bentuk seni sastra yang berkembang ketika itu juga tidak luput dari kerja hegemoni penguasa Orde Baru. Lebih lanjut Rendra menulis:

inilah sajakku
Pamplet masa darurat.
Apakah artinya kesenian,
bila terpisah dari derita lingkungan.
Apakah artinya berpikir,
bila terpisah dari masalah kehidupan (1993:37)

Posisi Rendra dalam situasi sosial ketika Orba tengah mencengkramkan dominasi dan hegemoninya adalah sebagai intelektual organik yang menyediakan diri untuk terjadinya kemungkinan counter hegemony atau sikap perlawanan. Intelektual organik seperti Rendra yang terur-menerus melakukan perlawanan tersebut pada akhirnya akan menentukan apakah situasi status quo yang menguntungkan penguasa terus berlangsung, atau berganti dengan penguasa baru.

Periode 1970-an sampai dengan reformasi, karya Rendra mengalami perubahan, dari karya-karya sebelumnya, yaitu dari karyayang penuh dengan estetika dan magis ke karya yang banyak menyoroti masalah sosial di Indonesia. Estetika melalui misteri, ambiguitas, mistis, dan kemesraan, yang menjadi kekuatan pada puisi-puisi terdahulunya, mulai ditanggalkan. Dimulai dari Potret Puisi dalam Pembangunan (PPDP), Rendra tidak lagi menjadikan estetika sebagai motif utama dalam kepenyairannya. Hal tersebut dilakukan karena, Rendra tidak mau terasing dari dunia politik yang ada pada zamannya (Gendut Riyanto dalam Haryono, 2005:276).

Rendra telah menjadikan puisi dan aktivitas seni lainnya sebagai sarana perlawanan terhadap penguasa yang dianggapnya lalim dan tiran, yakni Orde Baru. Karya-karyanya cenderung menjadi karya kreatif yang mengedepankan aspek sosial-politis daripada estetis (Sarjono, 2001). Disebut sosial-politis, sebab yang menjadi tujuan akhir dari karya kreatifnya bukan lagi perkara estetika saja, melainkan tujuan praktis berupa cita-cita perubahan sosial yang signifikan. Terlebih lagi, karya kreatif tersebut secara sadar difungsikan sebagai alat untuk mendelegitimasi kekuasaan penguasa di mata rakyatnya. Aktivitas melakukan riset dan pendataan fakta inilah yang semakin menguatkan posisi sosial-politis puisi-puisi pamplet, sebagaimana dalam kutipan di bawah ini:

“Sadarlah saya, bahwa saya akan kehilangan nuansa misteri. Ya saya harus mengikhlaskan diri untuk tidak memakai pesona misteri dan “ambiguity” yang menjadi kekuatan puisi sebelumnya .... Inilah yang ingin dan maksudkan di dalam menulis puisi sosial-ekonomi-politik, yaitu relevansi sosial,” (Rendra dalam Haryono, 2005:277).

Rendra banyak berbicara tentang masalah sosial ekonomi berdasarkan hasil riset dan pendataan fakta yang ada di tengah masyarakat saat itu. Perlawanan terhadap kebobrokan sosial-ekonomi pada masa itu diteriakkan melalui sajak-sajaknyan, drama, dan filmnya agar terjadi perubahan yang lebih baik. Sebagai salah satu intelektual organik dalam pandangan Gramsci, Rendra tidak berjuang sendirian. Dia mencari dukungan kelompok intelektual organik lainnya dengan cara membacakan, mementaskan, mendokumentasikan, mempublikasikan. dan mendiskusikannya dalam sarasehan yang diselenggarakan di lembaga-lembaga kesenian dan perguruan-perguruan tinggi besar di Indonesia dan di luar negeri.

Dengan meminjam konsep Gramsci tentang kontra hegemoni (Ritzer, 1992), dapat dikatakan bahwa WS Rendra sebagai intelektual organik masyarakat yang terepresi ingin memberikan suatu pembelajaran bagi masyarakat luas agar sadar akan keadaannya yang tertindas, untuk selanjutnya menyuarakan perlawanan pada kekuasaan yang cenderung tiran.

Perjuangan WS Rendra tidak sia-sia. Publikasi yang dilakukan di berbagai even dan media dalam dan luar negeri telah menginspirasi dan memompa semangat intelektual organik lainnya untuk melakukan reformasi. Tahun 1998 merupakan puncak dari kekesalan para intelektual organik Indonesia untuk keluar dari cengkeraman hegemoni dan dominasi Orde Baru yang makin tiran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan. Dalam konteks ini, keterkaitan antara dominasi, hegemoni, dan peran intelektual organik dalam melawan hegemoni kekuasaan Orde Baru sangat menonjol dalam karya-karya WS Rendra era 70-an sampai reformasi.

GRAMSCIAN WS RENDRA LAYAK MENJADI OBJEK RISET MASALAH SOSIAL POLITIK ZAMANNYA

WS Rendra menjadi fenomena yang menarik karena ketika Orde Baru tengah berada pada masa kejayaannya, puisi-puisi pamfletnya, karya-karya drama, dan filmnya dibacakan, dipentaskan, dan diputar di kota-kota besar, di dalam dan di luar negeri. Acara pembacaan puisi, sarasehan kebudayaan, pementasan drama, dan pemutaran filmnya selalu dibanjiri oleh penonton, bahkan hujan dan terundurnya waktu dua jam pun tidak menjadi halangan bagi mereka untuk menunggu sang penyair membacakan puisi-puisinya, menyampaikan orasinya, maupun mementaskan dramanya. Pada umumnya para penonton mengagumi W.S. Rendra karena beberapa hal (1) keberaniannya, (2) kehebatan dalam berkomunikasi dan daya tarik kharismatiknya, (3) puisi-puisinya mudah dipahami dan membawakan keadaan zamannya (Kompas, Rabu, 1 Mei 1978).

Rendra memberikan pemaknaan alternatif terhadap realitas yang ada di masyarakat, yang selalu menjadi monopoli penguasa. Pemaknaan tersebut berupa pandangan-pandangan bagaimana seharusnya apek pendidikan, hukum, ekonomi, dan politik dijalankan. Hal ini mengantarkan WS Rendra berhadapan dengan rezim Orba sebagai penguasa tiran negara pada zamannya.

Sebagaimana halnya catatan sejarah di tempat-tempat lain, kekuasaan yang terlalu mutlak pada akhirnya akan berubah menjadi struktur yang menindas(Davidson, 1968). Slogan pencitraan pembangunan dan stabilitas nasional yang digunakan sebagai alat kekuasaan hegemoni Orde Baru membuat nilai-nilai kemanusaiaan di Indonesia pada masa itu mati suri.Pembunuhan, penculikan, penahanan terhadap tokoh-tokoh politik dan mahasiswa-mahasiswa yang kritis dilakukan atas nama stabilitas nasional dan pembangunan. Atas nama itu pula, segala tindakan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah dianggap wajar.

Orba menjadi sistem pemerintahan yang tidak memungkinkan munculnya pilihan kedua atau alternatif. Atas nama stabilitas, segalanya dikomando dari atas ke bawah. Pembangkangan berarti melawan negara yang memiliki konsekuensi hukum. Hal ini terjadi di setiap lini kehidupan (Aritonang, 1999). Garis komando pemerintah Orba yang tegas dan berkonsekuensi hukum itu tidak hanya terdapat pada wilayah ekonomi dan politik saja, tapi juga merambah wilayah-wilayah lain. Dunia pendidikan dan kebudayaan pun tidak luput dari cengkraman pemerintah Orba. Melalui aparatusnya,Orba mengontrol setiap aktivitas kebudayaan masyarakat dan produk budaya yang dihasilkan. Dengan hegemoni dan dominasi semacam itu, ketika Indonesia terjadi praktik korupsi besar-besaran, peculikan, pembunuhan, penggusuran, pengambilalihan lahan pertanian, penggundulan hutan, sebagian besar intelektual, terutama intelektual tradisionaljustru hanya diam saja, Gramsci menyebutnya Go to silent. Kondisi semacam ini menurut WS Rendra harus dilawan.

Pada zamannya, Rendra terpilih sebagai seorang intelektual organik yang berperan memberikan pencerahan terhadap masyarakatnya. Sebagai intelektual organik, WS Rendra mengakui hubungan dengan kelas sosial tertentu, yakni masyarakat yang tertindas, mendorongnya untuk memberikan kesadaran akan fungsinya, khususnya pada bidang sosial-politik, dan bergabung dalam kelompok-kelompok revolusiner untuk men-support dan meng-counter hegemony pada sebuah transformasi sosial yang direncanakan, walaupun memiliki resiko yang sangat besar dan membahayakan (Barrett, 1991:3-7; Patria, 2003:161).

Eksistensi WS Rendra sebagai seorang intelektual organik dapat dilihat dari berbagai macam konsep pembangunan dan masyarakat yang tertera dalam karya-karyanya. WS Rendra mampu menghubungkan teori dan realitas sosial yang ada, dan bergabung dalam kelompok-kelompok revolusioner untuk melakukan counter hegemony terhadap kekuasaan yang mapan. Hal ini dapat dilihat ketika WS Rendra sering terlihat pada aksi-aksi mahasiswa yang berdemonstrasi menggugat penguasa.

Gramscian WS Rendra memiliki perbedaan strategi dari penggagasnya yakni Antonio Gramsci. Apabila Gramsci sebagai intelektual organik berjuang tanpa didukung oleh banyak intelektual organik sehingga ketika ia dijebloskan ke dalam penjara sampai akhir hayatnya, ia hanya bisa melawan hegemoni kekuasaan pada masanya melalui tulisan-tulisan yang dibuat di balik tirali besi, tanpa mampu mempublikasikannya.

Sebaliknya perlawanan WS Rendra terhadap hegemoni Orde Baru mendapat dukungan dari banyak intelektual organik lainnya. Dukungan para intelektual organik kepada WS Rendra dalam melawan hegemoni Orde Baru diperoleh melalui berbagai cara. Dengan mengusung misi memberikan pencerahan pada masyarakat tentang keadaan mereka yang sebenarnya dan dalam rangka mencari dukungan intelektual organik lainnya, karya-karya Rendra dipublikasikan di berbagai tempat, seperti di ITB, UI, Universitas Atmajaya, Universitas Taruma Negara, Universitas Trisakti, Universitas Gajah Mada, Taman Ismail Marzuki, dan beberapa kampus serta instansi dalam maupun luar negeri. Selain membacakan puisi-puisinya, Rendra juga diundang sebagai penceramah “kebudayaan” di berbagai perguruan tinggi. Bahkan, setiap momen pembacaan yang diikuti dengan sarasehan dan ceramah turut didokumentasikan menjadi buku oleh berbagai media.Itulah sebabnya perlawananWS Rendra dalam melawan Orde Baru dapat diwujudkan. Puncak dari gerakan perlawanan terhadap hegemoni Orde Baru terjadi 1998, yaitu terjadinya pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi.

Pembahasan hasil riset terhadap karya-karya WS Rendra dalam perpektif Gramsci dalam forum seminar internasional dan publikasinya merupakan salah satu upaya mengangkat eksistensi sastra Indonesia sebagai warga sastra dunia. Semakin banyak penelitian dan publikasi hasil riset terhadap sastra Indonesia di seminar ilmiah internasional, akan membawa dampak keingintahuan seluruh pembaca dan peserta seminar untuk membaca dan mempelajari karya-karya yang diteliti dan dipublikasikan.

PENUTUP

Ibarat banyak jalan menuju roma, selalu ada banyak cara untuk mengangkat sastra Indonesia menjadi sastra dunia. Peningkatan kesadaran dan cita-cita besar bahwa sastra adalah bagian kebudayaan yang penting bagi suatu bangsa, penyelenggaraan berbagai lomba menulis dan publikasi karya sastra sampai tingkat internasional, penghargaan terhadap karya sastra yang berkualitas,publikasi dalam berbagai even terhadap karya sastra yang berkualitas termasuk mengangkat sastra ke industri kreatif. Yang tidak kalah pentingnya, sastrawan harus pandai beraliansi dengan Pers.

Selain itu, publikasi terhadap hasil riset karyasastra Indonesia dalam berbagai seminar, dan jurnal internasional, merupakan cara efektif untuk mengangkat sastra Indonesia menjadi warga sastra dunia. Tentu saja hal ini perlu dukungan dari berbagai pihak, baik dari kalangan birokrasi (khususnya pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan industri kreatif), pelaku usaha, dan generasi muda masyarakat Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Aritonang, Diro. 1999. Runtuhnya Rezim Daripada Soeharto: Rekaman Perjuangan Mahasiswa Indonesia 1998. Bandung: Pustaka Hidayah.

Barrett, Michele. 1991. The Politics of Truth: From Marx to Foucault. Chapter 4: ‘Ideology, Politics, Hegemony: From Gramsci to Laclau and Mouffe’, hal. 51-80.

Bourdieu, Pierre. 1991, Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press.

Creswell, John W. 2010. Research Desain Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed the Thirth Edition. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

ok, G. 1994. Discourse and Literature: Interplay of Form and Mind. New York: Oxford University Press.

Davidson, Alastair. 1968. Antonio Gramsci, The Man, His Ideas. Sydney: Australian Left Review Publications.

Denzin, Norman K. dan Lincoln, Yvonnas S. 1977. Handbook of Qualitative Research. Diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi tahun 2009. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

____. 1995. Perlawanan Tak kunjung Usai: Sastra, Politik, Dekonstruksi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gadamer, Hans-Georg. 2010. Kebenaran dan Metode. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gramsci, Antonio. 1976. Selection from the Notebook. Hoare dan Nowell Smith (ed). New York: International Publishers.

______________. 2013. Prison Notebooks: Catatan-catatan Dari Penjara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Haryono, Edi. 2005. Membaca Kepenyairan Rendra. Yogyakarta: Kepel Press.

Kompas, 28 April 1970. WS Rendra Ditangkap dan Di-skogar-kan Semalam.

Kompas, 28 April 1978. Rendra Telah Menjadi rabindranath Ragore, hal. 5

Kompas, 2 Oktober 1978 WS Rendra Dibebaskan.

Pikiran Rakyat, Minggu 23 Maret 1986. Zaman Cacat, Rendra dan Ranggawarsita.

Gatra, 18 November 1996 hal 24—25. WS Rendra Beraliansi dengan Pers.

Kompas, 6 Januari 1997. WS Rendra: Pemimpin Perlu Hayati Hati Nurani.

Paji Masyarakat No. 527. WS Rendra: Perlu Ditegakkan Kedaulatan Manusia.

Kompas, 18 Mei 1998. WS Rendra: Kesenjangan Sosial, Ekonomi, dan Politik.

Kompas,24-30 Juni 1999: Politisi Kita Nggak Ngerti Sejarah.

Kompas, 19 Mei 2000. Rakyat Indonesia Belum Merdeka.

Warta Kota, Senin 2, Oktober 2002. Orasi Budaya Rendra: Elie Indonesia Masih Primitif.

Patria, Nezar dan Andi Arief. 2003. Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ritzer, George. 1992. Sociological Theory. Singapore: McGraw-Hill.
Sassoon, Anne Showstack (1987). Gramsci’s Politics. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Sarjono, Agus R. 2001. Sastra Dalam Empat Orba. Yogyakarta: Bentang

Van Dijk, Teun A. 1993. Discourse and Cognition in Society, dalam Communication Today, diedit oleh Mitchell dan Crowley. Oxford: Pergamon Press.

_______________. 1997,Discourse as Structure and Process. London: Sage.

Wareing, Shan dan Linda Thomas.2007.Bahasa, Masyarakat, dan Kekuasaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

RASIONALITASSTRUKTUR BIROKRASIMENUJU INDONESIA HEBAT

2014-08-28T08:11:00.001-07:00

RASIONALITASSTRUKTUR BIROKRASIMENUJU INDONESIA HEBAT

MencermatiWacana Perampingan Struktur Kabinet Jokowi-JK

Oleh: Umi Salamah

Akademisi dan Pengamat sosial poliitik

Rasionalisasi birokrasi yang efektif dan akuntabelmerupakan kebutuhan yang sangat vital dan mendesak untuk dilakukan karena birokrasi adalah urat nadi terstruktur dalam membangun negara dan terlibat langsung dalam formulasi, implementasi dan distribusilayanan kesejahteraan kepada rakyat.

Rasionalitasstruktur birokrasimendesak untuk dilakukan.Mengapa demikian? Mengapa tingginya APBN selama ini tidak pernah menyejahterakan rakyat?Beberapa hasil riset dan survei yang dilakukan olehlembaga independen menemukan sejumlah permasalahan yang menghambat kemajuansekaligus memperlambat tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia, antara lain disebabkan oleh(1) Indonesia masih merupakan negara pejabat, (2) belum efektifnya peraturan perundang-undangan, (3) pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) para PNS yang masih rendah, (4) belum terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel, (5) pelayanan publik yang belum memadai, dan (6) kualitas SDM Aparatur negara yang kurang profesional.

Indonesia masih merupakan negara pejabat karena Indonesia memiliki jumlah pejabat yang paling banyak dan paling gemuk di dunia. Apabila dibandingkan dengan negara Cina yang jauh lebih luas dengan jumlah penduduk yang sangat besar hanya memiliki 11kementerian.Sementara itu, Australia memiliki 28 kementerian, Korea Selatan 13, Jepang 16, Malaysia 18, dan USA hanya 15. Mereka memiliki jumlah kementerian yang ramping tetapi rakyatnya lebih maju dan lebih sejahtera.

Sementara itu, Indonesia memiliki kementrian sebanyak 34. Di samping itu, Indonesia masih memiliki pejabat nonkementrian sebanyak 30, nonstruktural 97, dan Lembaga PEMDA (Propinsi 33, kota dan kabupaten 520). Jumlah itu belum termasuk jumlah legislatif, staf ahli dan staf lainnya.Struktur politik semacam itu sangat tidak rasional, tidak efektif, dan tidak efisien karena memerlukan biaya yang sangat besar.

Biaya yang digunakan untuk menggaji dan memfasilitasi mereka sangat mahal, padahal kinerja yang mereka lakukan tidak impas dengan biaya yang dikeluarkan.Untuk itu semakin jelas permasalahannya.Mengapa anggaran APBN yang begitu besar hanya menetes kepada rakyat?karenasemua anggaran APBN hanya berhenti di atap, di elit, sehingga mustahil dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebesar apa pun APBN jika struktur birokrasi tidak rasional, tidak akan pernah menyejahterakan masyarakat.Birokrasi yang tidak transparan dan penegakan hukum yang tidak objektif juga memicu terjadinya korupsi dalam berbagai instansi.Ini merupakan pintu terbesar bocornya anggaran yang seharusnya disalurkan kepada rakyat. Itulah sebabnya, perampingan struktur kabinet dan pejabat dengan mengacu pada rasionalitas, efektivitas, dan akuntabilitas ditunjang penegakan hukum yang objektif di Indonesia mendesak untuk dilakukan.Tanpa itu, masyarakat kita akan tetap seperti ini, korup, rendah, dan terbelakang.

Dengan rasionalisasi birokrasi pada tahun 2014– 2019 diharapkan akan terjadi perubahan paradigma dalam pemerintahan. Dari birokrasi yang lamban, feodal dan korup menjadi birokrasi yang efektif, moderen dan mengedepankan pelayanan publik. Rasionalisasi birokrasi diharapkan akan dapat mengubah struktur, organisasi, manajemen, kebijakan, pola pikir, dan budaya kerja SDM aparatur pemerintah. Kebijakan ini dianggap dapat menghemat anggaran, memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mendorong mekanisme kerja pemerintah yang lebih efesien dan efektif. Dengan jaminan penegakan hukum yang objektif maka akan terjadi keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Hukum harus berlaku samadan adil, baik, ke atas maupun ke bawah.

Merasionalisasi birokrasi memang bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan namun bukan berarti tidak bisa dilakukan.Bila ada yang idealis dan telah menjadi bagian dari sistem birokrasi Indonesia dalam 30-40 tahun terakhir, makalebih banyak pesimis. Akan tetapi, jika kita menelisik keberhasilan Jokowi-Ahok dalam merasionalisasi birokrasidi DKI menjadi birokrasi yang efektif dan akuntabelmerupakan angin segar untuk memberikan suntikan motivasi dalam melaksanakanpembaharuan sistem yang dimulai dari membangun wacana soal rasinalisasi birokrasi dan diikuti tindakan nyata secara paralel dengan menciptakan (dis)incentive, kapasitas, keberanian kepemimpinan serta peran serta masyarakat dan media demi Indonesia Hebat.

Membayangkan perubahan drastis dalam skala masif dalam waktu singkat mungkin tidak adil bagi Jokowi-JK.Reformasi birokrasi memang merupakan kebutuhan vital dan merupakan sebuah grand design yang akan terus berlanjut sampai nanti benar-benar terwujud apa yang disebut sebagai good governance, yakni penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung secara akuntabel, profesional, efektif, efisien, transparan, terbuka dan mentaati hukum (rule of law).Sehubungan dengan itu, pemilihan kabinet yang profesional mutlak di lakukan dari mana pun asalnya (dari parpol, akademisi, maupun praktisi).Yang juga sangat penting untuk dilakukan adalah, para kabinet dalam pemerintahan harus memahami soal bagaimana merasionalisasi birokrasi dilingkungan kementriannya sambil berperan secara bertahap dalam membangun birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam skala yang lebih masif dan merata.

Jokowi dengan metode Blusukannya tentunya memerlukan dukungan para kabinet yang paham secara detail soal konsep dan praktek birokrasi yang sehat. Konsep Blusukan dengan mengundang partisipasi publik dalam menggalang aspirasi rakyat maupun dengan menggunakan partisipasi rakyat dalam mengontrol kinerja lembaga-lembaga nasional dan daerah merupakan sebuah terobosan bersejarah. Sementara itu, kecepatan JK dalam mengambil keputusan akan mempercepat terjadinya rasionalisasi birokrasi di Indonesia. Tentu saja harus dibarengi dengan pemilihan kabinet yang kapabel, tangguh, dan berani dalam merasionalisasi birokrasi di jajarannya.

Mencermati wacana perampingan susunan kabinet Jokowi-JK diharapkan dapat menjawab rasinalitas birokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Sebab tujuan rasinalisasi birokrasi hakikatnya untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas birokrasi pemerintah melalui penguatan peraturan perundang-undangan, perubahan perilaku, penataan organisasi, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberantasan praktek KKN, penerapan sistem monitoring, evaluasi kinerja dan pengawasan birokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat.Ketika perampingan kabinet yang profesional, tangguh, dan berani sudah terlaksana, maka pada akhirnya berujung pada peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

JADIKAN SEMANGAT KELAHIRAN PANCASILA SEBAGAI SPIRIT PILPRES

2014-06-12T20:19:00.000-07:00

JADIKAN SEMANGAT KELAHIRAN PANCASILA SEBAGAI SPIRIT PILPRES 2014: Menuju Indonesia yang damai, mandiri, dan bermartabat

Umi Salamah

Akademisi dan Pengamat sosial poliitik

"YANG saya impi-impikan adalah kerukunan Pancasilais dari segala suku-bangsa, segala agama, segala aliran politik, dan segala kepercayaan" --- Soekarno (Tavip, hal.42).

Implementasi nilai-nilai Pancasila selalu siap menjadi solusi problematika hidup Bangsa Indonesia

Negara kita adalah negara yang plural, multikultural, multi agama, dan multi suku, maka isu SARA dapat menjadi pemicu pemecah belah bangsa. Sejatinya, semangat memperingati lahirnya Pancasila tidak hanya sebatas tataran seremonial atau pun retorik saja, melainkan bagaimana kita mampu menghidupkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila secara seimbang, sehingga nilai-nilai idealistik Pancasila itu dapat seirama sejalan dengan nilai realistik yang ada di masyarakat kita. Oleh karena itu, sekecil apa pun tindakan yang dapat memicu perpecahan bangsa harus kita hindari dari bumi pertiwi ini, karena jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Mari sejenak kita simak sepotong pidato Bung Karno yang digaungkan di depan BPUPKI, saat lahirnya Pansasila ”Kita adalah masyarakat yang ingin keluar dari belenggu penjajahan, membentuk nasion Indonesia, untuk berketuhanan, berperikemanusiaan, kebangsaan Indonesia, berpermufakatan, untuk berkeadilan sosial”. Lima sila dari Pancasila yang dirumuskan dari pemikiran visioner para founding fathers bangsa ini sangat menakjubkan. Tiap poin yang tergabung dalam sila tersebut selalu relevan sepanjang masa dan selalu siap menjadi panduan dasar hidup berbangsa. Lima sila yang menjadi cara dan sudut pandang orang Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara itu, harus dipertahankan dan diperjuangkan agar bangsa kita memiliki kepribadian yang kuat dan mampu bersanding sejajar dengan bangsa maju. Kelima poin sila tersebut, tidak ada yang terbantahkan oleh siapapun kebenaran dan fungsiya sebagai solusi dalam mengatasi problematika bangsa kita.

Semula, nilai-nilai Pancasila sangat idealistik dan sangat kokoh untuk membangun bangsa yang mandiri dan bermartabat, namun, akhir-akhir ini nilai-nilai tersebut runtuh akibat sikap dominan bangsa ini yang cenderung berpikir pragmatis dan oportunis. Sebagai bangsa yang besar kita harus menyadari bahwa kita beragam dan kita memiliki sumberdaya yang sangat besar sebagai kekayaaan bangsa Indonesia. Kekayaan itu tidak akan ada artinya jika tidak dikelola berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, untuk mencapai cita-cita tersebut, semangat persatuan dan keadilan sosial harus kita utamakan dan kita tegakkan.

Realitas saat ini masih jauh dari harapan dan cita-cita lahirnya Pancasila itu. Sejak berkuasanya rezim Orde Baru, rakyat Indonesia dijerumuskan ke dalam penjajahan gaya baru kapitalisme-imperialisme yang cenderung liberalis, ”Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradap” terkikis dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada hari peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni 2014 ini pun, liberalisasi masih sangat massif di segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial-budaya. Mengapa hal ini terjadi? Karena tidak ada lagi jaminan dari negara untuk hidup berdemokrasi Pancasila, bertoleransi dengan nilai-nilai Pancasila. Arah kebijakan ekonomi dan politik negara--pemerintah semakin jauh dari semangat dan cita-cita Pancasila, sehinga menghasilkan kualitas hidup rakyat yang semakin rendah, bertambahnya jumlah angka kemiskinan, dan pengangguran. Apabila hal ini terus dibiarkan akan terjadi kesenjangan sosial yang dapat memicu pecahnya semangat persatuan.

Sunguh sangat memprihatinkan, Jelang Pilpres 2014, di akhir masa pemerintahan Nekolim-Neolib SBY-Boediono hingga saat ini secara mendasar belum memperlihatkan perbaikan kemajuan dan kesejahteraan hidup yang berkeadilan sosial. Kekuasaannya masih saja melanggengkan keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, dan mentalitas inlander suatu bangsa.

Lebih parah lagi fenomena yang terjadi pada Pilpres tahun 2014 ini juga diwarnai dengan berbagai perilaku dan sikap yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Maraknya kampanye hitam dan hujatan terhadap lawan kandidat oleh capres maupun timsesnya pada Pilpres 2014 ini pun seakan meniadakan nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradap. Kampanye hitam itu berisi fitnah yang disadari oleh semua umat beragama di negara kita sebagai dosa besar, bahkan lebih kejam dari pembunuhan. Mengapa di negara yang menyakini Tuhan, kampanye hitam marak dilakukan? Ironisnya dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim sebagai kelompok yang teguh memegang nilai-nilai ketuhanan agamanya.

Stop menjadi bangsa pecundang dan penghasut, Bersikaplah Kesatria dan Spotif

Di negara maju, kampanye negatif itu wajar, tetapi di Indonesia kampanye hitam dianggap lebih wajar dilakukan. Bahkan aparatus hukum dan bawaslu pun terkesan sangat lamban dan basa basi tanpa sanksi dalam menangani kasus ini. Padahal kampanye hitam tidak sekedar berupa fitnah tetapi lebih dari itu. Dampaknya bagi generasi muda merupakan pendidikan karakter yang sangat buruk. Oleh karena itu, tindakan tegas berupa pengusutan yang sungguh-sugguh dan pemberian sangsi yang berat harus dlaksanakan dengan pranata hukum yang tegas dan berwibawa demi terwujudnya rasa keadilan. Karena hal ini dapat menjadi potensi pemicu perpecahan persatuan bangsa.

Untuk itu, bangsa Indonesia membutuhkan persatuan kekuatan rakyat untuk berjuang mengembalikan cita-cita politik berdasarkan ideologi Pancasila. Perjuangan melawan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan mengembalikan kembali kedaulatan Rakyat Indonesia serta menegakkan HAM dan Demokrasi di Indonesia harus terus dilakukan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu harus diwujudkan dalam pemikiran dan tindakan seluruh rakyat Indonesia, untuk bangkit berdaulat dan mandiri dari keterpurukan saat ini.

Berhentilah menjadi bangsa pecundang dan penghasut. Jadilah bangsa kesatria yang mampu menunjukkan jati diri sendiri bahwa kita memiliki potensi untuk membangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik dan bermartabat. Jadikan momentum semangat lahirnya Pancasila ini sebagai spirit Pilpres 2014. Sportivitas dan persaudaraan sebagai bangsa yang besar harus kita junjung tinggi. Kecurangan dalam Pilpres harus dihindari dan ditindak tegas agar tidak melukai rasa keadilan dalam berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan pilpres harus dilakukan secara adil dan jujur agar tidak menjadi pemicu perpecahan persatuan bangsa. Apabila hal ini dilakukan, siapa pun yang menjadi presiden harus didukung oleh rakyat.

Kebangkitan Indonesia baru

2014-05-23T20:51:00.001-07:00

Pemilihan Presiden 2014 Pertaruhan Kebangkitan Indonesia Baru:

Dalam rangka hari Kebangkitan Nasional

Oleh Umi Salamah

Akademisi dan Pemerhati Sosial-Politik

Berhentilah jadi pecundang, hentikan korupsi
Cita-cita proklamasi belum selesai
Jangan biarkan negeri ini ini tidak berdaya
Jangan biarkan kami mati sia-sia
Libas koruptor, tebas mafia
Bangun bangsaku untuk berdikari dan mandiri
Seperti kami mencapai kemerdekaan ini (Umi Salamah)

Mengambil Hikmah Nilai-nilai Kebangkitan Nasional dalam Pilpres 2014

Tanggal 20 Mei 1908, dikenang sebagai Hari Kebangkitan Nasional, lahirnya organisasi modern pertama bernama “Boedi Oetomo” yang dibentuk oleh perkumpulan kaum muda intelektual yang jenuh dengan perlawanan terhadap penjajah Belanda secara fisik saja. Pertempuran-pertempuran di daerah sudah terlalu banyak memakan korban di pihak Nusantara, sementara Belanda tetap berjaya dengan politik devide et impera (memecah belah bangsa ). Sebagai organsasi modern karena organisisa yang diprakarsai oleh Dr. Soetomo, Dr. Wahidin, dkk sudah mempunyai visi, misi, sistem, pemimpin, anggota dan segala komponen yang dibutuhkan dalam organisasi yang berhubungan dengan memerdekakan bangsa dari penjajahan saat itu.

Kebangkitan nasional kemudian menjadi tonggak perjuangan yang terus berlanjut dengan munculnya berbagai organisasi yang puncaknya mencapai proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 . Nilai-nilai Kebangkitan nasional, telah menjadi perekat jalinan persatuan dan kesatuan, serta semangat untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan, mengejar ketertinggalan dan membebaskan diri dari keterbelakangan. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar perjuangan yang mengkristal dan menjadi kekuatan moral bangsa sebagaimana tertuang dalam ikrar Soempah Pemoeda, pada 28 Oktober 1928 yang pada akhirnya dituangkan dalam cita-cita proklamasi, yakni UUD 1945.

Bangsa Indonesia telah bersepakat bahwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan panjang tersebut harus tetap dipertahankan, dipelihara dan dijaga. Akan tetapi, dalam kurun waktu 68 tahun perjalanannya, berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan masih saja terjadi. Bahkan bentuk penjajahan gaya baru yang disebut oleh Soekarno sebagai Neokolonialisme dan kapitalisme asing makin merajalela.

Ironis memang, negara yang telah diperjuangkan oleh kaum intelektual, kini menyingkirkan peran itelektual. Sejak Orde Baru berkuasa, kran untuk masuknya penjajah baru bernama kapitalis asing telah dibuka sangat lebar. Berbagai sumber daya alam yang seharusnya dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat, diberikan kepada penjajah baru bernama kapitalis asing, seperti Freeport, Newmont, Caltex, Total, Vico, Exon, Necson, Maryland, dan lain-lain telah menguras kekayaan negara kita untuk negara mereka. Mereka merasa nyaman menguras kekayaan Indonesia karena dilindungi oleh aparatur negara Indonesia. Aparatur negara yang seharusnya melindungi kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat justru membuat rakyat dan intelektual muda ketakutan, terpinggirkan, dan menderita. Terjadi kesenjangan yang luar biasa. Aparatur negara yang melindungi kapitalis asing mendapat fasilitas kekayaan yang sangat luar biasa banyaknya sebagai imbal jasa perlindungan, sementara para intelektual yang membidani lahirnya bangsa ini makin tersingkirkan.

Lebih tragis lagi, pemimpin bangsa ini tidak mampu memberdayakan sisa kekayaan negara dan potensi sumber daya manusia untuk membangun bangsa. Mentalitas korupsi yang dibangun sejak orde baru telah meninabubukkan para pemimpin bangsa ini untuk makin memperkaya diri melalui korupsi. Penggundulan hutan, alih fungsi hutan, alih fungsi lahan pertanian rakyat bukan dikelola untuk kemakmuran rakyat tetapi selalu diberikan kepada kapitalis dan investor asing dengan harga yang sangat murah. Kemandirian bangsa menjadi sangat terpuruk, ketergantungan kepada pihak asing menjadi semakin tinggi. Imagi sebagai negara “gudang babu” makin melekat menjadi indentitas negara ini.

Isu nasionalisasi perusahaaan asing yang telah menguras kekayaan negara menjadi milik negara kembali merupakan omong kosong. Hal itu mustahil dilakukan karena pemilik perusahaan asing yang telah bercokol dan menguras kekayaan Indonesia terlanjur melibatkan konspirasi kapitalis multinasional. Jika hal itu dipaksakan akan terjadi resiko yang sangat besar seperti negara lain yang telah dihancurkan, sebut saja Iraq dan Libya.

Dengan memperhatikan perkembangan dan fenomena bangsa ini, maka semangat dan jiwa Kebangkitan Nasional menjadi penting untuk terus tetap digelorakan dalam setiap warga Negara Indonesia, agar tetap waspada dalam menjaga kesatuan sebagai bangsa yang besar dan mandiri. Untuk itu diperlukan pemimpin yang bisa menggerakkan kembali peran sipil intelektual untuk membangun bangsa dan negara.

Mampukah Indonesia keluar dari keterpurukan ini? Adakah kesadaran rakyat Indonesia untuk mengembalikan peran intelektual dalam membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan mandiri? Marilah peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita jadikan sebagai sebuah momentum untuk memasuki abad ke-2 Kebangkitan Nasional Indonesia baru.

Momentum ini akan diawali dengan pemilihan presiden baru, presiden yang peduli pada kemakmuran rakyat bukan presiden yang peduli pada koalisinya.

Pemilihan Presiden dan Maraknya Black Campaign/Kampanye hitam

Presiden yang tegas adalah presiden yang mampu membawa bangsa ini pada rel revolusi yang telah dibuat oleh pendiri bangsa. Presiden yang mampu menjalankan amanat revolusi kemerdekaan dalam UUD 1945. Presiden yang merakyat dan mengutamakan kemakmuran rakyat. Presiden yang mampu memberdayakan potensi bangsa dan negara untuk kemakmuran rakyat bukan mengutamakan impor yang memihak mafia.

Presiden yang tegas bukan presiden yang berwajah garang dan arogan. Presiden yang tegas bukan presiden yang kejam dan ditakuti oleh rakyat. Presiden yang tegas bukan yang rentan korupsi dan dipecundangi oleh para mafia. Presiden yang tegas bukan yang hanya melindungi dan memperkaya koalisinya. Tidak peka terhadap penederitaan rakyat dan tidak mampu melaksanakan amanah revolusi dalam UUD 1945.

Kekayaan yang dimiliki negara ini akan sia-sia jika negara ini tidak dipimpin oleh negarawan, cerdas, merakyat, dan beritegritas. Negarawan yang cerdas, merakyat, dan berintegritas akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat, memperdayakan potensi rakyat, memberikan ruang yang besar terhadap peran intelektual, berpenampilan dan berpola hidup sederhana. Bekerja keras untuk rakyat dan memberikan kebijakan yang menyejahterakan rakyat, serta memajukan negara sebagaimana amanah revolusi dalam UUD 1945. Presiden yang mau memberikan porsi yang optimal dalam kabinet dan pengambil kebijakan strategis dalam membangun bangsa dan negara. Sudah saatnya kaum intelektual diberi porsi yang optimal dan berperan aktif untuk kebangkitan Indonesia baru, Indonesia yang besar dan mandiri. Oleh karena itu, gunakan hak pilih Anda secara tepat, karena Pilpres tahun 2014 ini merupakan pertaruhan masa depan Bangsa Indonesia.

KEMBALIKAN PENDIDIKAN KE AKAR BUDAYA IDEOLOGI PANCASILA

2014-05-08T19:28:00.003-07:00

KEMBALIKAN PENDIDIKAN KE AKAR BUDAYA IDEOLOGI PANCASILA: untuk Peradaban Indonesia yang Santun, Tangguh, dan Unggul

Dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional

Oleh Umi Salamah

Akademisi dan Pengamat Sosial-Politik

“Bangsa yang tidakpercayakepadakekuatandirinyasebagaisuatubangsa, tidakdapatberdirisebagaisuatubangsa yang merdeka” (Soekarno)

Kasus JIS dan maraknya kecurangan pemilu legislatif tamparan wajah pendidikan kita, Bagaimana Pandangan Ki Hajar Dewantara

Kasus pelecean seksual di Jakarta International School (JIS), maraknya kecurangan pemilu legislatif baru-baru ini, menurunnya moralitas dan kualitas pendidikan yang tidak lagi menjunjung nilai-nilai adiluhung bangsa merupakan tamparan wajah pendidikan di Indonesia. Out putatau lulusan pendidikan yangcenderung menghasilkan anak-anak bangsa yang membeo dan berkarakter pragmatisserta parapengambilkebijakanpendidikanyang belum mampu menjadikan pendidikan dalam negeri sebagai tuan rumah di negeri sendiri merupakan lemahnya fondasi sistem pendidikan kita. Lebih ironis lagi, kriteria akreditasi sekolah sampai perguruan tinggi masih didasarkan pada kriteria luar yang dipaksakan untuk mengukur kualitas pendidikan di dalam negeri ini. Akibatnya, bukan moralitas baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dikejar tetapi demi pemenuhan standar luar itu, mereka melakukan dengan berbagai kecurangan. Bagaimana nasib bangsa dan negaraini jika pendidikan kita tidak segera dibenahi? Apa sebenarnya pendidikan yang baik bagi bangsa Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara?

Bulan ini tepatnya2 Mei merupakan hari lahir tokoh pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara.Melihat sistem pendidikan sekarang ini, dengan makin menurunnya moralitas dan meningkatnya kecenderungan siswa menjadi apatis, psimis, dan pragmatis, patutlah kalau kita mulai melihat kembali apa arti dan tujuan pendidikan sebagaimana telah dicetuskan oleh Beliau.

MenurutKi Hajar Dewantara pendidikan merupakan usaha untuk memajukanseluruh bangsatanpamembeda-bedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, status ekonomi, ststus sosial, dan harusdidasarkankepadanilai-nilaikemerdekaan yang asasi. Berdasarkan pengertian ini, seharusnya tidak ada lagi pengkelasan/elitisasi pendidikan berdasarkan status sosial dan ekonomi seperti JIS dan sejenisnya. Semua rakyatmestinya berhak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang baik tanpa deskriminasi.

Selanjutnya, beliau menjelaskan bahwa mendidik merupakan proses memanusiakan manusia ke taraf yang lebih berkualitas melalui komunikasi yang otentikdengan “asih, asah, dan asuh” dengan proses “ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karso, tut wuri handayani”. Format pendidikan seperti ini jika diwujudkan dalam pendidikan akan menghasilkan generasi yang santun dan unggulsertamemiliki karakter kebangsaan yang kuat dan daya saing global yang hebat. Untuk itu, Pengambil kebijakan pendidikan mestinyalebih banyak merumuskan dan mengembangkan pendidikan yang berakar pada kebudayaan sendiri daripada membeli rumus asing yang tidak relevan dengan kepribadian dan kebutuhan bangsa.

Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara merumuskan tujuan pendidikan adalah “penguasaan diri” dan “memperbarui diri”. Di sinilah pendidikan berfungsi menjadikan peserta didik semakin mampu menguasai dirinya, beradab, dan berkembang sesuai dengan potensinya. Dengan demikian, akan tumbuh sikap yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga mampu menentukan sikap dan masa depannya sesuai dengan nilai-nilai luhung bangsa Indonesiasertamampu beradaptasi dalamperadaban dunia.

Kembalikan Pendidikan kita ke Akar Budaya yang bersumber pada Ideologi Pancasila

Pendidikanberbasis kebudayaan “nano-nano” danberbaukapitalis selama ini sudah terbuktitidakmampu membentukkarakteranakmenjadilebihbaik.Akibatnya, perilakuanakjauhdarisubstansikebudayaanbangsa Indonesia.Sikapsopan-santun/tata-kramabergesermenjadi ‘urakan’ dan ‘sokjagoan’, mentalitaskerjakerasbergesermenjadikemalasandanuntung-untungan, sukamenolongdangotongroyongbergesermenjadiegoisdansukaberkelahi, sikapproduktifbergeser menjadihedonisdankonsumtif, sikapoptimisbergesermenjadipsimis.

Fenomena meningkatnya budayakorupsi, tawuran, pelecehan seksual, berbagai kecurangan, dan penyimpangan moral lainnya diakibatkankarenakurangteguhnya fondasi sistem pendidikandi Indonesia. Kurikulum di Indonesia yang kebarat-baratan dan sangat padat materi, cenderung lebih mementingkansiswanya menguasai materi danmemilikinilai yang bagusdaripada memperhatikan moral danetikanya.

Untukmengembalikankepada sistempendidikan yang berakar tangguhkitaharusberaniberpegang teguh padakebudayaansendiri.Pendidikanharuskembalipadaakar kebudayaanyang bersumber dari ideologi Pancasila.Pendidikanharusmampumenjawabproblema-problemadantantanganmasyarakat Indonesia, bukanpendidikan yang berorientasipadateorikapitalis.Pendidikanharusbertolakdarihasilrisetmasyarakat Indonesia dalamberbagaibidang, baik yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila, kebutuhan bangsa dan negara, maupun kemajuan IPTEK.

Sudahsaatnyalembagapendidikan di Indonesia mencanangkansistempendidikanyang kuat dan tangguh berakar pada kebudayaan sendiri yang bersumber dari ideologiPancasila. Sudah saatnya pula sistem pendidikan di Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dari mana pun institusinya ketika berada di Indonesia mestinya harus tunduk pada sistem pendidikan kita. Stop ketergantungan pada kebudayaan kapitalis asing dan kembali pada kebudayaan bangsa, karena sila-sila dalam Pancasila jika dikaji dan diejawantahkan dalam pendidikan akan menghasilkan anak bangsa yang berkarakter kuat dan mampu menghadapi tantangan kemajuan IPTEK. Untuk itu diperlukan pemimpin yang mampu melepaskan diri dari cengkerapan ideologi kapitalis bukan yang menjadi budak kapitalis. Pemimpin yang tegas bukan berarti kejam dan keras terhadap bangsanya sendiri dan luluh di kaki kapitalis asing tetapi pemimpin yag berani memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dari penindasan kapitalis serta berpegang teguh pada ideologi bangsa sendiri.

n62341 - Muara Kasih Bunda

2014-04-28T03:46:00.001-07:00

REVITALISASI PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

2014-04-21T21:44:00.001-07:00

REVITALISASI PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DAN KONTROVERSI UU PERLINDUNGAN PEREMPUAN: Dalam Rangka memperingati hari Kartini

Umi Salamah

Akademisi dan pemerhati sosial politik

"Laki-laki dan perempuan ibarat dua sayap seekor burung.Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya; jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali.”( Sarinah, hlm 17/18 Bung Karno).

KONTROVERSI UU PERLINDUNGAN PEREMPUAN

UU No.7 tahun 1984 telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap wanita.Tahun 2005, disahkan UU tentang perlindungan dari tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak-anak.Memperhatikan kedua UU itu, selayaknya sudah tidak ada lagi perlakuan deskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.Apa masalahnya? Kurang tegasnya sanksi terhadap pelanggaran ataukan pada keberadaan perempuan yang kurang memiliki kompetensi dan keberanian ataukah peran media yang kurang membangun citra perempuan Indonesia?

Kasus pemerkosaan dan pembunuhan tenaga kerja Indonesia di luar negeri sebenarnya merupakan pukulan yang sangat berat bagi bangsa Indonesia. Mereka diberangkatkan ke luar negeri tanpa pendidikan, keterampilan, dan wawasan hukum yang cukup memadai, sehingga mereka hanya ditempatkan sebagai pembantu rumah tangga yang gagapterhadap cara melindungi dirinya dan hak-haknya. Ironis memang, di negara yang sangat kaya dan pejabat yang serba mewah hidupnya, sementara rakyatnya terhina di negara lain. Lebih fatal lagi pelecehan, penyekapan, dan kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di negeri sendiri. Ketidaktegasan hukum di negeri ini juga menjadikan mandulnya pelaksanaan pembangunan seutuhnya termasuk UU perlindungan perempuan.

Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Sudah saatnya pemerintah membekali pendidikan dan wawasan hukum yang memadaikepada para perempuan terutama terkait dengan UU perlindungan perempuan. Kontroversi fakta dan undang-undang perlindungan yang memiliki konotasi melemahkan peran perempuan dapat disikapi dengan pembangunan citra perempuan sebagai subjek, pelaku, aktif, dan mandiri baik melalui pendidikan maupun melalui berbagai media. Stop iklan yang menempatkan perempuan sebagai objek dan korban yang dalam posisi yang lemah. Kembangkan potensi yang dimiliki perempuan, pemberian ruang dan kesempatan untuk berperan dalam pembangunan, tindakan tegas terhadap pelanggaran UU, dan gencarkan peran media dalam membangun citra perempuan sebagai subjek pembangunan yang setara dengan laki-laki.

REVITALISASI PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

Kartini dalam suratnya “Habis Gelap Terbitlah Terang” menulis yang artinya "yang kami harapkan hanyalah pengetahuan dan kepandaian".Sementara itu Bung Karno mengatakan "Laki-laki dan perempuan ibarat dua sayap seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya; jika salah satu sayap patah, maka burung itu tidak dapat terbang sama sekali.”Surat Kartini dan kata mutiara Bung Karno di atas mengisyaratkan bahwa untuk membangun bangsa yang kuat dan besar diperlukan peran perempuan yang setara dengan laki-laki dalam pengetahuan, keterampilan, dan perlakuan, bukan sebagai pesaing tetapi sebagai partner dalam membangun bangsa dan negara.

Perempuan tanpa laki-laki tidak berguna, laki-laki tanpa perempuan tidak berdaya. Perempuan dan laki-laki diciptakan untuk saling melengkapi satu sama yang lainnya. Pembangunan bangsa dan negara akanlebih maju jika perempuan berperan dalam pembangunan.Untuk itu diperlukan revitalisasi peran perempuan dalam pembangunan bangsa dan Negara. Revitalisasi peran perempuan dalam pembangunansangat bergantung pada pendidikan.

Dengan pendidikan, potensi perempuan dapat dikembangkan.Dengan pendidikan, dapat dibentuk pribadi yang indah dan akhlak yang mulia.Dengan pendidikan pula, perempuan dapat berkiprah memperjuangkan pembangunan bangsa dan negara, baik dalam peran domestik maupun publik. Sebagai ibu rumah tangga atau tokoh masyarakat. Dengan pendidikan pula, perempuan dapat mengatur hidupnya, keluarganya, masyarakat, dan negaranya menjadi lebih bermartabat. Dengan pendidikan pula, perempuan dapat menyiapkan generasi yang tangguh untuk membangun bangsa dan negara.Sehubungan dengan itu, revitalisasi perempuan hanya dapat diwujudkan dengan memberikan pendidikan yang tidak timpang dan kesempatan yang sama untuk berperan bersama laki-laki.

Di Indonesia, gerakan emansipasi dan peran perempuan dalam membela harkat dan martabat bangsa telah dicontohkan oleh Cut Nyak Din, Kartini, dan Dewi Sartika jauh sebelum gerakan emansipasi feminisme liberal yang dimotori oleh Barat. Mereka adalah para perempuan yang tangguh, berpendidikan, berwawasan luas, dan berakhlak mulia. UU di Indonesia telah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk berperan dalam pembangunan.

Apa masalahnya? Sanggupkah perempuan saat ini mengikuti jejak mereka, berani menjadi pelaku pembangunan, berani menyiapkan generasi yang tangguh, dan berani menjadi partner laki-laki dalam membangun bangsa dan negara?Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula wawasan, rasa percaya diri dan keberanian untuk berperan dalam pembangunan. Rasa percaya diri dan keberanian akan menguatkan hati dan pikiranuntukmampu memimpin dirinya dan masyarakatnya menuju pembangunan bangsa dan negara ke arah yang lebih makmur.

Menyiapkan Generasi Tangguh dan Berdaya Saing

2014-03-13T05:56:00.000-07:00

Menyiapkan Generasi Tangguh dan Berdaya Saing Global melalui Kartun Si Panji: Dongeng Asli Anak Indonesia Berbasis Pendidikan Karakter

Umi Salamah

Mengapa ada bangsa yang rakyatnya bekerja keras untuk maju dan ada yang tidak. Hasil penelitian McClelland menjawab: dua negara raksasa (Spanyol dan Inggris) yang awalnya sama-sama kaya itu kini berbeda. Sejak Abad-16 Inggris terus berkembang menjadi makin besar, sedangkan Spanyol menurun menjadi makin lemah

Mengapa sangat perlu Kartun si Panji?

Maraknya kartun dan komik impor yang ada di Indonesia saat ini telah terbukti memberikan karakter yang nano-nano bagi bangsa Indonesia. Karakter yang terbentuk lebih banyak bersifat pragmatis, hedonis, dan hipokrit. Mengapa demikian? Pendidikan karakter yang dihasilkan dari kartun impor tidak berpondasikan ideologi Pancasila, sehingga tidak bisa membangun karakter bangsa yang kokoh.

Kartun si Panji diluncurkan sebagai kartun anak Indonesia yang memiliki karakter khas karena diangkat dari ideologi Pancasila. Kartun si Panji serial Kancil dan Harimau ini mengisahkan sepak terjang pertualangan si Panji yang terinspirasi oleh keceriaan dan kecerdikan si Kancil dalam menyelesaikan masalah riil. Selain itu, semangat dan sepak terjangnya terinspirasi juga oleh tokoh Pak Habibi yang selalu optimis, banyak membaca, banyak berkarya, namun tetap rendah hati, berbudi luhur, dan mencintai Indonesia sepenuh hati. Dengan demikian cerita kartun ini benar-benar segar sesuai dengan bahasa anak yang polos, ceplas-ceplos, penuh humor, dan pertualangan.

Kartun Panji dibuat berdasarkan hasil penelitian, sehingga pendidikan karakter yang diemban oleh tokoh Panji benar-benar digali dari kekayaan bangsa dalam bentuk dongeng lokal. Nilai baik dikembangkan sebagai karakter tokoh utama yaitu si Panji, sedangkan karakter buruk dikembangkan sebagai karakter tokoh antagonis. Selain mengambil karakter positif dari dongeng lokal, tokoh Panji juga diberi karakter yang inovatif, kreatif, dan futuristik tokoh asli Indonesia. Pada kartun edisi ini, tokoh Panji diberikan karakter tokoh BJ Habibie, sehingga karakter Panji benar-benar mencerminkan karakter yang diharapkan dimiliki oleh anak-anak Indonesia, yaitu humoris, humanis, inovatif, kreatif, dan produktif.

Mengapa harus digali dari dongeng asli Indonesia?

McClelland, seorang psikolog sosial yang tertarik pada masalah‑masalah pembangunan, melalui penelitiannya menyimpulkan bahwa dongeng sangat bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia. Dalam penelitiannya, Dia mempertanyakan, mengapa ada bangsa‑bangsa tertentu yang rakyatnya bekerja keras untuk maju dan ada yang tidak. Dia membandingkan bangsa Inggris dan Spanyol di awal abad ke‑16, sebagai dua negara raksasa yang sama-sama kaya raya. Sejak saat itu Inggris terus berkembang menjadi makin besar, sedangkan Spanyol menurun menjadi makin lemah. Setelah diteliti McClelland menemukan bukti bahwa dongeng anak‑anak yang terdapat di dua negara itu berbeda. Dongeng anak-anak di Inggris mengandung semacam “virus” yang menyebabkan pendengar atau pembacanya terjangkiti kebutuhan berprestasi (Need for Achievement), sedangkan dongeng anak di Spanyol justru bersifat meninabobokkan, sehingga membuat anak-anak malas dan hanya suka berpesta, berfoya-foya, dan berhandai-handai saja.

Berdasarkan kerangka berpikir McClelland, kita dapat mengetahui bahwa rekayasa dongeng lokal yang sudah akrab bisa menyumbangkan pembangunan bangsa ini menuju bangsa yang besar dan berkarakter nasionalis. Indonesia memiliki ribuan dongeng asli yang tersebar di berbagai daerah. Jika digarap menjadi serial kartun anak Indonesia, akan menghasilkan ribuan episode yang mampu menjadi karya agung bangsa Indonesia di dunia.

Mengapa Harus Dipadu dengan Ketauladanan Anak Indonesia yang Mampu Bersaing di Kancah Global?

Selain memiliki ribuan dongeng lokal, Indonesia juga memiliki jutaan anak bangsa yang mampu bersaing di kancah global. Mereka seharusnya membuat bangga dan menginspirasi anak-anak Indonesia untuk selalu optimis terhadap masa depan dirinya dan negara Indonesia. Ironisnya mereka jarang diekspos oleh media, sehingga tidak banyak dikenal oleh masyarakat.

Melalui kartun si Panji, dongeng anak asli Indonesia ini, tokoh-tokoh tersebut dapat diketahui oleh anak-anak dan bangsa Indonesia dalam bentuk tontonan yang segar, karena setiap serial selalu menyajikan dongeng dan tokoh Indonesia yang berbeda. Dengan demikian akan menumbuhkan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia, karena Indonesia tidak hanya kaya sumber daya alam tetapi juga kaya kebudayaan dan generasi yang tangguh bersaing di kancah global.

Indonesia saat ini sangat memerlukan sumberdaya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan. Untuk itu, pendidikan karakter memiliki peran yang sangat penting. Pendidikan karakter menjadi isu utama pendidikan, mulai dari proses pembentukan karakter anak bangsa, yang diharapkan mampu menjadi pondasi utama dalam mensukseskan Indonesia Emas 2025.

Sehubungan dengan itu, di lingkungan Kemendiknas, pendidikan karakter menjadi fokus pendidikan di seluruh jenjang pendidikan yang dibinannya. Di pendidikan tinggi, pendidikan karakter pun mendapatkan perhatian yang cukup besar. Dengan demikian, kartun si Panji dapat menjadi salah satu pilot project media pendidikan karakter, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat dalam rangka menyiapkan generasi yang tangguh dan berdaya saing global, namun tetap mencintai Indonesia sepenuh hati. Kartun ini dilengkapi dengan buku dongeng, naskah, dan komik si Panji, sehingga dapat dinikmati dengan cara yang berbeda.

Membangun Kemandirian di Bidang Pertanian

2014-03-13T05:52:00.004-07:00

Membangun Kemandirian di Bidang Pertanian

Berantas Mafia, Bangun Sinergi, Kikis Mentalitas Sok Kuasa

Oleh : Umi Salamah

Bangsa yang unggul akan menganggap segala masalah sebagai hal yang dapat diatasi

[Andrew Carnegie]

Kikis Mentalitas “Sok Kuasa” dari Dominasi kekuasaan

Sikap arogansi para legislatif yang seharusnya memperjuangkan nasib rakyat dan sikap birokrasi yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, saat ini sebagian besar menjadi sikap “sok kuasa” yang ditimbulkan oleh dominasi dalam kekuasaan. Partai dominan cenderung melakukan dominasi berupa tekanan dan pembohongan publik sebagai sikap arogansi “sok kuasa” terhadap tenaga pakar yang sebenarnya sangat diperlukan untuk membangun bangsa dan negara ini. Sebut saja Rudi Rubiadini, seorang pakar yang seharusnya membawa kejayaaan bangsa dan negara Indonesia di bidang migas, telah dinodai, ditelanjangi, dikorbankan, dan dihinakan oleh sebagaian anggota legislatif dan birokrasi di Indonesia utuk kepentingan kelompoknya. Hal ini menjadi fenomena yang sangat buruk bagi pendidikan politik di Indonesia juga bagi optimisme para pakar untuk berpartisipasi membangun bangsa dan negara Indonesia.

Kecenderungan seperti ini menumbuhkembangkan mafia di berbagai lini birokrasi yang akan terus tumbuh menjadi kanker yang melemahkan semangat bangsa Indonesia dan melumpuhkan kemandirian negara Indonesia. Sikap kemandirian yang telah dibangun dengan susah payah oleh pendiri bangsa diruntuhkan oleh sekelompok politisi yang kurang memiliki rasa nasionalis.

Stop Ketergantungan Impor Pangan dan Mendesak Dilakukan Kemandirian Pangan Sepenuh hati

Pembangunan pertanian pangan selama ini hanya dilakukan setengah hati. Program dan gerakan pembangunan pertanian, hanya kuat di atas kertas dan wacana dalam konteks politik saja. Pelaksanaanya hampir tidak ada. Hampir 10 tahun pemerintah menggulirkan program revitalisasi pertanian, perikanan dan perkebunan dengan ketahanan dan keswasembadaaan pangan. Sebagai ukuran keberhasilan revitalisasi pertanian maka pemerintah telah menargetkan swasembada atas lima komoditas strategis yaitu padi, kedelai, jagung, daging dan gula, namun apa yang terjadi.

Sungguh sangat ironis, Indonesia, yang pernah menikmati kemandirian pangan tahun 1980-an, kini menempati posisi ke-empat sebagai negara pengimpor beras terbesar di dunia. Setiap tahun, Indonesia mengimpor beras mulai 1,5 juta ton untuk memenuhi konsumsi beras nasional yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tidak hanya beras, kegemaran impor pangan sudah merambah ke jenis lain, seperti jagung, kedelai, daging sapi, bawang merah, bawang putih, gula, bahkan buah-buahan.

Sepertinya ruang domestik petani dihabisi sedikit-demi sedikit. Mengikisnya prioritas di bidang pertanian, khususnya pangan yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya sikap arogansi “sok kuasa”, makin maraknya mafia, alih fungsi lahan sawah menjadi fungsi lainnya, melemahkan motivasi para petani, sehinga terjadi pergeseran pekerjaan dari pertanian menuju ke pembangunan infrastruktur yang tidak menjadi prioritas. Hal ini menyebabkan produksi pangan di Indonesia mati suri.

Situasi ini membuat posisi Indonesia rentan krisis pangan karena negara-negara penyuplai bahan pangan mulai mengurangi ekspornya akibat perubahan iklim yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas bahan pangan. Pada sisi lain, ketahanan pangan selalu berada pada situasi yang mengkhawatirkan karena besarnya laju impor. Nilai impor pangan saat ini sudah menembus 15 miliar dolar Amerika Serikat. Makin meningkatnya impor, menyebabkan harga bahan pangan menjadi melambung tinggi, sementara daya beli sebagian besar masyarakat Indonesia masih sangat rendah.

Apabila terjadi kerawanan pangan, maka masyarakat miskinlah yang paling rentan terkena dampaknya. Sekitar 78,11 persen masyarakat miskin saat ini tinggal di pedesaan (BPS, 2012). Mereka sangat tergantung pada pertanian skala kecil. Pertanian padi skala kecil masih merupakan pilihan yang unggul bagi penyediaan pangan karena cenderung lebih stabil dan dapat membantu menyelesaikan persoalan kemiskinan lokal. Bagaimana upaya untuk mengantisipasi kerawanan krisis pangan di Indonesia? Di manakah fungsi kementerian pertanian dan di manakah fungsi koordinasi antar menteri.

Atas dasar inilah, Indonesia harus mulai membangun kemandirian pangan. Di sisi lain, Indonesia telah menghasilkan jutaan sarjana pertanian di bidang argroekoteknologi, agribisnis, dan agroindustri. Lembaga-lembaga ini telah menghasilkan berbagai hasil research di bidang pertanian yang dapat membangun ketahanan pangan. Tetapi sangat disayangkan, kemauan baik dari pemerintah belum ada. Mereka tidak diberdayakan untuk kepentingan kemandirian pangan secara optimal. Tidak sedikit yang beralih profesi ke pekerjaan non pertanian. Ini sangat tragis. Seharusnya dilakukan kemitraaan antar kementerian, terutama pertanian, BUMN, perdagangan, dan institusi penghasil sarjana pertanian untuk membangun kemandirian pangan.

Pengawasan dan pembinaan di bidang pertanian juga tidak dilakukan secara serius, sehingga upaya membangkitkan sektor pertanian pangan tersebut masih belum tercapai. Fakta di lapangan menunjukkan kenyataan lain. Revitalisasi yang dilakukan dengan tujuan akhir menyejahterakan petani justru malah makin meminggirkan petani. Di manakah fungsi Irjen pertanian?

Konstitusi kita jelas mengamanatkan pencapaian kedaulatan pangan. Untuk mencapai ini tak ada pilihan lain selain bersungguh-sungguh membangun pertanian pangan dan petani. Situasi sekarang menunjukkan pemerintah mengabaikan amanat itu. Target swasembada tahun 2014, hampir dipastikan tidak akan tercapai walaupun terjadi peningkatan produksi, namun hal tersebut belum cukup untuk mengeluarkan Indonesia dari jeratan impor. Laju impor yang besar menempatkan negara dalam ‘kuasa’ pihak lain dan mengindikasikan kegagalan menjaga kedaulatan.
Pembangunan pertanian yang dilakukan setengah hati menimbulkan implikasi munculnya ancaman kirisis pangan. Jika pembangunan pertanian gagal, impor akan kembali meningkat. Hal ini diperlukan sinergi/penyelarasan antara kebijakan pusat dan daerah serta pemberdayaan Irjen dan institusi penghasil sarjana pertanian. Tanpa usaha itu diyakini persoalan-persoalan di pertanian sulit diatasi. Sehubungan dengan itu, paket kebijakan yang bisa menyelamatkan petani dan keluar dari ancaman krisis pangan mendesak dilakukan. Pemberian stimulus harga dasar dan proteksi kegagalan panen kepada petani segera dilakukan. Selain itu segera merealisasikan janji reformasi agraria sebagai kunci jaminan produksi. Apabila hal itu tidak dilakukan, liberalisasi semakin kuat, tidak ada perubahan orientasi kebijakan pangan maka diprediksi, Indonesia akan mengalami krisis pangan parah di pertengahan periode pemerintahan mendatang.

Umi Salamah, Ka. Prodi PBSI IKIP Budi Utomo Mlang dan Dosen Universitas Brawijaya Malang

Asal-usul Cerita Gunung Kelud

2014-02-16T03:12:00.003-08:00

Asal-usul Cerita Gunung Kelud -LEMBU SURA lan Putri Kediri (Dyah Ayu Pusparini)

Raja Brawijaya, penguasa kerajaan Majapahit, memiliki seorang putri yang cantik, yaitu Dyah Ayu Pusparani. Pusparani memang sangat cantik wajahnya. Ini terlihat dari banyaknya raja dan pangeran yang selalu datang untuk melamar dan memintanya menjadi permaisuri.

Brawijaya sebagai ayah dari Pusparani bingung memilih calon menantunya. Akhirnya tercetuslah menggelar sayembara. Sayembara itu adalah, siapa yang bisa merentang busur sakti Kyai Garodayaksa dan sanggup mengangkat gong Kyai Sekardelima, dialah yang berhak menikah dengan Pusparani.

Banyak para pelamar menguji kemampuannya, namun ternyata tak satu pun yang sanggup merentang busur apalagi mengangkat gong yang sangat besar itu. Menjelang akhir sayembara, datanglah seorang pemuda berkepala lembu yaitu Raden Lembu Sura atau Raden Wimba. Dia mengikuti sayembara itu dan berhasil merentang busur Kyai Garodayaksa serta mengangkat gong Kyai Sekardelima. Dengan demikian berarti Raden Lembu Sura yang berhak menikah dengan Pusparani.

Ironisnya, melihat kemenangan Lembu Sura, Pusparani langsung meninggalkan Sitihinggil. Pusparani sangat sedih, karena harus menikah dengan pemuda yang bekepala lembu. Pusparani pun berlari ke ‘emban’ (dayang)-nya.

Pusparani bercerita, dia tidak mau menikah dengan manusia berkepala binatang, betapapun saktinya. Emban yang setia itu mencari akal bagaimana agar ‘tuan’-nya tersebut batal menikah dengan Lembu Sura. Dia akhirnya menemukan jalan keluar.

Pusparani disarankan mengajukan syarat kepada Lembu Sura. Syaratnya, Lembu Sura harus bisa membuat sumur di puncak Gunung Kelud. Mendengar saran embannya, Pusparani sangat gembira. Dia segera menyertai ayahnya untuk menemui Lembu Sura.

“Selamat Raden Wimba. Engkau telah memenangkan sayembara dengan gemilang,” kata Pusparani. “Terima kasih putri dan kau akan menjadi istriku,” jawab Lembu Sura. “Saya tahu itu, namun saya masih mengajukan syarat lagi,” ujar Pusparani. “Katakanlah Putri, apa syaratmu itu?” tanya Lembu Sura. “Buatkan aku sumur di puncak Gunung Kelud. Air sumur itu akan kita pakai mandi berdua setelah selesai upacara perkawinan,” jelas Pusparani. “Baiklah Putri. Demi cintaku padamu, akan kupenuhi permintaanmu itu,” ujar Lembu Sura.

Lembu Sura alias Raden Wimba, putra adipati Blambangan itu, segera meninggalkan Keraton Majapahit menuju puncak Gunung Kelud. Dengan kesaktiannya, konon dia mampu mengerahkan makhluk halus untuk membantunya menggali sumur di puncak Gunung Kelud.

Ternyata benar, tak lama kemudian Lembu Sura telah menggali cukup dalam. Melihat hal itu, Pusparani ketakutan, bagaimana pun kalau Lembu Sura berhasil menemukan air di sumur itu dia harus menjadi istri Lembu Sura.

Prabu Brawijaya juga kebingungan. Dia bisa memahami perasaan putrinya. Pusparani menangis di hadapan ayahnya. Dia memohon ayahandanya bisa menolongnya. Akhirnya Prabu Brawijaya menemukan cara. Lembu Sura harus ditimbun hidup-hidup di dalam sumur itu. Kemudian Prabu Brawijaya menitahkan seluruh prajurit yang menyertainya untuk menimbun sumur itu dengan batu-batuan besar. Juga gundukan tanah yang ada di sekitar itu. Sebentar saja sumur tadi telah rata seperti semula. Lembu Sura tertimbun di dasarnya.

Meskipun begitu karena dia sakti, dia masih sempat mengancam kepada Prabu Brawijaya. ”Prabu Brawijaya, engkau raja yang licik, culas. Meskipun aku telah terpendam di sumur ini, aku masih bisa membalasmu. Yang terpendam ini ragaku bukan nyawaku. Ingat-ingatlah, setiap dua windu (satu windu sama dengan delapan tahun, red) sekali aku akan merusak tanahmu dan seluruh yang hidup di kerajaanmu,” teriak Lembu Sura lantang.

Setelah suara itu hilang. Seluruh prajurit yang melihat kejadian itu ketakutan. Begitu pula Prabu Brawijaya dan putrinya. Kemudian Prabu Brawijaya memerintahkan untuk membuat tanggul pengaman. Tanggul itu sekarang disebut Gunung Pegat.

Sumpah Lembu Sura sungguh membuat raja dan rakyatnya takut, sehingga diadakan larung sesaji di kawah Gunung Kelud. Hingga saat ini, acara larung sesaji tetap dilaksanakan oleh masyarakat Sugih Waras pada setiap penanggalan 23 Syura dalam kalender Jawa. Jika Gunung Kelud meletus, masyarakat setempat menganggap sebagai amukan Lembu Sura untuk membalas dendam atas kelicikan Prabu Brawijaya. (berbagai sumber)

Kemandirian pangan

2014-02-10T06:57:00.001-08:00

Membangun Kemandirian di Bidang Pertanian

Berantas Mafia, Bangun Sinergi antar kementerian dan antarinstitusi (3)

Oleh Umi Salamah

Wahai bangsa Indonesia, bangkitlah

Jangan mengeluh, jangan mengeluh, jangan mengeluh, karena mengeluh itu tanda kelemahan jiwa (Soekarno)

Apalagi lempar batu sembunyi tangan

Mafia sama bahanyanya dengan koruptor, Jadikan musuh bersama negara

Mundurnya menteri perdagangan, Gita Wiryawan di tengah-tengah polemik melubernya beras impor yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah menjadi tanda tanya besar bagi rakyat. Meskipun berbagai alasan dan pembelaan dari dirinya dan partai Demokrat tetapi fakta yang terkesan ditutup-tutupi ini menunjukkan bahwa Gita Wiryawan bukanlah negarawan yang handal dan bertanggung jawab. Di sisi lain, dialog Menteri Pertanian dalam acara Sentilan-sentilun menunjukkan bahwa lembaga kementerian pertanian di Indonesia sangat lemah bahkan tidak berdaya. Kementan menuduh Kemendaglah yang harus bertanggung jawab terhadap masalah impor beras dan produk pertanian lainnya. Demikian juga dengan masalah distribusi pupuk yang tidak pernah memihak petani. Kementan juga menuduh kementrian BUMN sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendistribusian pupuk. Mengapa harus lempar batu sembunyi tangan. Mereka saling melempar tanggung jawab. Mereka seharusnya tidak bersikap masa bodoh seperti itu kalau memiliki jiwa negarawan. Seorang negarawan akan selalu komit menjunjung tinggi kepentingan rakyat dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dialog bersama Presiden RI kedua, Habibi dalam acara Mata Najwa hendaknya dijadikan tauladan bagaimana menjadi seorang negarawan sejati. Di manakah peran menteri koordinator, kenapa tidak ada usaha untuk membangun sebuah sinergi yang bertujuan memakmurkan rakyat.

Sungguh kenyataan yang sangat ironis, di saat petani panen, pemerintah justru mengimpor beras sebanyak-banyaknya, dan di saat petani butuh pupuk, pupuk menjadi sangat langka. Fenomena ini
benar-benar membuat petani Indonesia semakin terpuruk dan bertambah miskin. Akibatnya mereka banyak yang menjual tanah dan beralih profesi menjadi tenaga kerja buruh dan pedagang kecil. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan segaligus sangat berbahaya bagi ketahanan pangan nasional. Ada apa dengan pemerintah kita dan kinerja di kementerian kita saat ini.

Beberapa tahun yang lalu WS Rendra, penyair kawakan Indonesia di era 1970-1980an pernah menuliskan “Kita sendiri mesti merumuskan keadaan... Kita mesti terjun ke jalan-jalan raya, ke luar ke desa-desa.... menghayati semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata”. Apabila apa yang dikatakan oleh Rendra itu diterapkan oleh pejabat kementerian, maka kebijakan yang diambil pasti memihak kepada rakyat. Sayangnya, para pejabat lebih percaya pada mafia dibanding hasil riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Seandainya saja, hasil riset dan sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi diberdayakan secara optimal, maka pertanian di Indonesia akan berkembang dengan sangat baik. Mestinya pejabat kementerian jeli dan waspada terhadap akar permasalahan runtuhnya pertanian di Indonesia. Sebenarnya sudah sangat jelas bahwa akar permasalahan utama ketidakberdayaan pertanian di Indonesia disebabkan oleh sepak terjang mafia pertanian.

Mafia pertanian sudah sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup petani dan pertanian di Indonesia. Perizinan impor beras, misalnya, diduga menjadi lahan empuk untuk mengeruk uang haram para politisi bersama mafia beras. Pasalnya banyak keanehan yang terjadi terkait dengan data konsumsi beras nasional dan perubahan pos tarif (kode harmonized system/HS Code) pada tahun 2012. Pengamat pertanian, Khudori mencurigai ada permainan kelas tinggi terkait perubahan kode HS (harmonized system) beras yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2012. Dia menyebut, berdasar Buku Tarif Kepabeanan tahun 2008, kode HS untuk beras medium dan beras khusus sebelumnya dibedakan, tapi tiba-tiba tahun 2012 kode HS keduanya disatukan. Ada apa dengan penyatuan kode HS itu. selain tidak ada pembedaaan, Bea Cukai juga tidak mememeriksa secara ketat beras impor yang masuk ke pelabuhan. Padahal, kedua jenis beras itu fisiknya maupun importirnya berbeda. Lebih lanjut dia juga mempertanyakan mengenai penggunaan angka konsumsi beras nasional sebesar 139 kilogram pertahun per orang sejak 1996. Padahal pada tahun 2012, BPS bersama Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sudah melakukan survei dan menyimpulkan bahwa konsumsi beras nasional sebenarnya hanya 113 kilogram pertahun. Jika perbedaan ini dikalikan jumlah penduduk Indonesia, berapa banyak kerugian negara yang mestinya dapat dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sungguh sangat ironis dan tragis.

Diperlukan sinergi antar kementerian dan antarinstusi

Sejak dulu, pendiri negara ini sudah menempatkan pertanian sebagai basis ekomomi kerakyatan. Hal itu diperkuat dengan UUPA tahun 1960. Sayangnya pemeritah saat ini tidak mampu melindungi petani yang sangat berjasa memenuhi kebutuhan bangsa. Kemandirian di bidang pangan menjadi jauh dari harapan. Padahal di masa yang akan datang pemerintah dihadapkan pada krisis pangan dan permainan perdagangan global. Mengapa Irjen pertanian seperti tidak mememiliki fungsi untuk melindungi petani. Mengapa Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan) tidak berani memberikan sanksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani tender Pengadaan Pupuk dan impor hasil pertaian. Mestinya irjen Kementerian Pertanian merapat dengan KPK untuk bersama-sama memberantas mafia itu.

Tahun 2013 dicanangkan sebagai swasembada beras tapi masih impor beras khusus yang ternyata malah isinya beras medium. Bagaimana mampu mewujudkan swasembada pangan, terutama di komoditas padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Sementara kenyataannya, pemerintah masih tergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan masyakarat akan lima komoditas pokok tersebut. Pemerintah belum ada kemauan baik untuk membina dan memberikan stimulus pada pertanian di Indonesia. Nampaknya, selain memberantas mafia pertanian, sinergi antara kementrian pertanian, perdagangan, perindustrian, dan BUMN sangat diperlukan. Selain, pemberdayaan hasil riset dan sumber daya manusia yang dihasilkan perguruan tinggi merupakan hal yang niscaya dilakukan. Dengan demikian cita-cita tentang kemandirian di bidang pangan akan terwujut.

Umi Salamah, Ka. Prodi PBSI IKIP Budi Utomo Mlang dan Dosen Universitas Brawijaya Malang

Puisi anak muda

2014-02-10T06:56:00.001-08:00

Mimpi
Aku sedang melihat aliran sungai
Pindah begitu cepat seperti mimpi
Dia datang, dengan lambaian yang sangat indah
Lalu dia menyapa
Sayang, Rajamu hanyalah aku

Aku menatap mata yang indah
Dan aku melihat keajaiban di sinar matanya
Aku mendesah dan kemudian merasakan kehangatan
Sekarang dia dan aku adalah satu hati (see translate)

Dream

I was watching the stream

Moving zestly like a dream

Then he came, swaying

And in one word, he said:

Darling, I am your only King

I looked into him beautiful eyes

And I saw magic in him gleam

I sighed and then steamed

Now He and I are one heart

Basmi Mafia pertanian

2014-01-27T19:20:00.002-08:00

Membangun Kemandirian di Bidang Pertanian:

Stop Impor Pangan dan Berantas Mafia Pertanian di Indonesia (2)

Umi Salamah

Indonesia adalah negara yang memiliki konsep-konsep terbaik tentang

kemandirian kepada seluruh dunia. Kita harus maju terus, berdiri di atas kekuatan sendiri (Soekarno)

Dalam konteks negara agraris, tanah menjadi alat produksi terpenting. “Baik buruknya penghidupan rakyat bergantung pada situasi hak milik tanah (Bung Hatta)

Topik ini merupakan rentetan topik tulisan sebelumnya yang gencar mengupas masalah korupsi sebagai musuh bersama (Common enemy). Tema kali ini mengangkat masalah kemandirian di bidang pertanian sebagai solusi menuju kemandirian dan ketahanan di bidang tersebut.

Negara kita adalah negara yang sangat kaya dan sangat subur. Akan tetapi, apalah artinya bagi rakyat Indonesia, jika tidak mampu mengelolanya. Apalah artinya didirikan universitas dan dibukanya fakultas pertanian dengan program-program yang sangat bagus jika tidak didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kutipan lagu nasional tentang “Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan” kini benar-benar membuat Ibu Pertiwi menangis. Bagaimana tidak, Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris tetapi justru menjadi pembunuh elemen pertanian kerakyatan dan menggantikan impor pertanian sebagai surga bagi segelintir mafia saja. Lagi-lagi mafia telah menguasai hampir seluruh sendi kehidupan di Indonesia.

Stop Impor Pangan dan Berantas Mafia Pertanian di Indonesia

Tidak hanya korupsi yang menjadi musuh bersama bangsa Indonesia. Akan tetapi mafia juga tidak kalah berbahaya bagi bangsa dan negara Indonesia. Mereka seperti lintah darat yang menghisap darah rakyat Indonesia. Salah satu mafia yang menggerogoti keberlangsungan hidup rakyat Indonesia adalah mafia pertanian.

Mafia pertanian kini bukan hanya bermain di lapangan, tetapi sudah merasuki ke semua level dan struktur negara, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, baik di level pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Mafia pertanian sudah menggurita, sudah menyatu dengan semua kelembagaan. Bahkan sudah memainkan anggaran, baik APBN maupun APBD, termasuk dana-dana pinjaman dari luar.

Apabila kita cermati pengajuan anggaran sektor pertanian dari seluruh Indonesia, lebih dari separuhnya berlabel pertanian. Tetapi, praktiknya, lebih dari separuh anggaran pertanian digunakan untuk kepentingan nonpertanian. Dalam konteks ini, jelas sekali keterlibatan para mafia. Bagaiamana tidak, anggaran yang sudah jelas-jelas dialokasikan untuk pertanian, dengan mudahnya dimanipulasi (dengan dalih direvisi) untuk digunakan pada bidang yang tidak terkait dengan pertanian.

Keterlibatan mafia pertanian dapat dilihat dalam berbagai sektor pertanian, mulai dari subsidi, kredit usahatani, lahan, benih, pupuk, pestisida, air irigasi dan fasilitas pendukung sampai buka-tutupkeran impor-ekspor dan distribusi pemainnya. Hampir semua keputusan berada dalam kendali para mafia. Misalnya, impor beras, gula, daging, garam muncul bukan atas kebutuhan nyata, terjadi atasdesakan mafia. Ekspor kayu, sawit, kakao, karet, ikan tuna, rumput laut, dan lainnya juga dikuasai para mafia. Memang tragis, mulai dari anggaran, transaksi berjalan, sampai rantai pasokan input-output sudah dikuasai para mafia.

Sebagaian besar masyarakat mengakui bahwa ruang pemerintahan, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sudah menjadi sarang mafia pertanian. Modusnya bervariasi, mulai dari manifulasi data-data, pengaturan alokasi anggaran, “legalisasi” peraturan dan perundangan, kuota dan buka-tutup impor, rekayasa investasi, sampai desain eksploitasi hutan dan lautan. Mafia tidak pernah memikirkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mereka hanya berpikir mengambil keuntungan milyaran untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya.

Di manakah moralitas, kinerja, dan tanggung jawab Menteri Pertanian, Irjen Pertanian, dan Dirjen Pertanian. Masihkah mereka tertelap dininabobokan oleh para mafia. Megapa mereka tidak mengetahui persoalan yang benar-benar terjadi pada bangsa dan negara. Ironisnya, mereka tidak berpikir, mengapa negara yang subur tidak menjadikan rakyat makmur, mengapa negara yang sangat kaya tidak membuat rakyat sejahtera, mengapa lebih suka memanggil investor asing, sementara rakyat kecil menjadi budak di negara lain. Di manakah martabat bangsa dan negara ini dipertaruhkan?

Menelisik puisi WS. Rendra yang berteriak “Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing, diktat-diktat hanya boleh memberi metode, kita sendiri mesti merumuskan keadaan... Kita mesti terjun ke jalan-jalan raya, ke luar ke desa-desa.... menghayati semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata”. Syair ini bukan hanya imajinasi, tetapi benar-benar diangkat dari persoalan bangsa Indonesia. Kalau saja pejabat negara tidak hanya duduk di istana, di singgasana atau di kantornya dengan hanya memperhatikan laporan manipulasi mafia, maka persoalan bangsa ini akan dapat diselesaikan.

Mestinya, Menteri pertanian membuat kebijakan yang mampu menumbuhkembangkan pertanian dengan produk-produk yang dapat dihandalkan dan memenuhi kebutuhan pangan bangsa sesuai dengan politik agraris yang telah digariskan oleh pendiri bangsa. Para dirjen mestinya benar-benar merencanakan dan melaksanakan kebijakan menteri, dan para irjen benar-benar mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pertanian dari hulu sampai hilir atau dari pusat sampai ke desa-desa. Apakah kebijakan pertanian sudah benar-benar dilaksanakan atau tidak. Mengingat betapa bahayanya sepak terjang mafia, kiranya perlu ditelisik juga keberadaan mafia oleh KPK dan masyarakat sebagai musuh bersama bagi bangsa dan negara.

Kalau saja, politik agraris UUPA Tahun 1960 ditegakkan, para sarjana pertanian didayagunakan secara optimal, hasil penelitian pertanian dimanfaatkan, para petani dididik untuk mengelola lahan pertanian dan diajari tatakelola yang baik, Indonesia akan menjadi negara yang besar di dunia. Bercermin pada negara tetangga, seperti Vietnam dan Thailand yang dulu belajar ke Indonesia, kini jauh lebih maju pertaniannya daripada Indonesia. Kalau mereka bisa, mengapa kita tidak. Topik selanjutnya berkaitan dengan bagaimana “Memaksimalkan koordinasi dan sinergi yang sistematis antarinstitusi untuk pengelolaan pertanian.

Umi Salamah adalah Ka. Prodi PBSI IKIP Budi Utomo Malang dan Dosen Universitas Brawijaya Malang

Kangen ( Miss You )

2014-01-18T06:46:00.003-08:00

Hentakan gelombang dan desiran angin itu masih terasa
menggoda dan mencumbu dalam setiap mimpi

Canda tawa itu selalu terngiang di telinga
Terasa renyah, menyapa dan bergelora
Gambar itu masih kusimpan di sini
Dan hidup dalam jiwa nan abadi
Aku tak pernah berhenti berharap kepada-nya
Untuk selalu menjaga dan memberimu cinta

Hari-hariku sepi tanpa dengus nafasmu
Tapi karya menyapaku setiap hari
Air mata tak lagi tersisa
Kerna canda tawa itu tak pernah sirna
Selalu menggoda dan menggerayangi penuh makna
Sepanjang masa hingga saatnya tiba

Jaim

2014-01-18T06:45:00.003-08:00

Canda tawa itu masih terasa di sini
Tapi sepi mengikisnya setiap hari
Gelora itu kadang datang menggoda
Namun gelegarnya hampir tak terasa
Aku merindukan semuanya

Kemana kan kupergi
Sedang dirimu selalu bersembunyi
Kemana kan kucari
Sedang dirimu sulit kukenali

Angin masih berhembus spoi
Memberikan keteduhan di hati
Meski perih terasa tertusuk duri
namun laut dan langit masih menampakkan birunya
memberikan warna dan pesonanya
seakan tak terjadi apa-apa

JEMBATAN

2014-01-18T06:34:00.001-08:00

Alkisah ada dua orang kakak beradik yang hidup di sebuah desa. Entah karena apa mereka terjebak ke dalam suatu pertengkaran serius. Dan ini adalah kali pertama mereka bertengkar demikian hebatnya. Padahal selama 40 tahun mereka hidup rukun berdampingan. Saling meminjamkan peralatan pertanian. Dan bahu membahu dalam usaha perdagangan tanpa mengalami hambatan. Namun kerjasama yang akrab itu kini retak.

Dimulai dari kesalahpahaman yang sepele saja. Kemudian berubah menjadi perbedaan pendapat yang besar. Dan akhirnya meledak dalam bentuk caci-maki. Beberapa minggu sudah berlalu, mereka saling berdiam diri tak bertegur-sapa.

Suatu pagi, datanglah seseorang mengetuk pintu rumah sang kakak. Di depan pintu berdiri seorang pria membawa kotak perkakas tukang kayu.

“Maaf tuan, sebenarnya saya sedang mencari pekerjaan” kata pria itu dengan ramah.

“Barangkali tuan berkenan memberikan beberapa pekerjaan untuk saya selesaikan?”

“Oh ya !?” jawab sang kakak.

“Saya punya sebuah pekerjaan untukmu. Kau lihat ladang pertanian di seberang sungai sana. Itu adalah rumah tetanggaku, ah sebetulnya ia adalah adikku.

Minggu lalu ia mengeruk bendungan dengan bulldozer lalu mengalirkan airnya ke tengah padang rumput itu sehingga menjadi sungai yang memisahkan tanah kami. Hmm, barangkali ia melakukan itu untuk mengejekku, Tapi aku akan membalasnya lebih setimpal. Di situ ada gundukan kayu. Aku ingin kau
membuat pagar setinggi 10 meter untukku sehingga aku tidak perlu lagi melihat rumahnya. Pokoknya, aku ingin melupakannya.

Kata tukang kayu, “Saya mengerti. Belikan saya paku dan peralatan. Akan saya kerjakan sesuatu yang bisa membuat tuan merasa senang.”Kemudian sang kakak pergi ke kota untuk berbelanja berbagai Kebutuhan dan menyiapkannya untuk si tukang kayu.

Setelah itu ia meninggalkan tukang kayu bekerja sendirian. Sepanjang hari tukang kayu bekerja keras, mengukur, menggergaji dan memaku. Di sore hari, ketika sang kakak petani itu kembali, tukang kayu itu baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Betapa terbelalaknya ia begitu melihat hasil pekerjaan tukang kayu itu. Sama sekali tidak ada pagar kayu sebagaimana yang dimintanya. Namun, yang ada adalah jembatan melintasi sungai yang menghubungkan ladang pertaniannya dengan ladang pertanian adiknya. Jembatan itu begitu indah dengan undak-undakan yang tertata rapi.

Dari seberang sana, terlihat sang adik bergegas berjalan menaiki jembatan itu dengan kedua tangannya terbuka lebar.”Kakakku, kau sungguh baik hati mau membuatkan jembatan ini. Padahal sikap dan ucapanku telah menyakiti hatimu. Maafkan aku” kata sang adik pada kakaknya. Dua bersaudara itu pun bertemu di tengah-tengah jembatan, saling berjabat tangan dan berpelukan. Melihat itu, tukang kayu pun membenahi perkakasnya dan bersiap-siap untuk pergi.”Hai, jangan pergi dulu. Tinggallah beberapa hari lagi. Kami mempunyai banyak pekerjaan untukmu,” pinta sang kakak.

“Sesungguhnya saya ingin sekali tinggal di sini,” kata tukang kayu, “Tapi masih banyak jembatan lain yang harus saya selesaikan.”

Para sahabat dan teman-temanku, silaturahmi itu akan memberikan kekuatan kepada kita menjadi lebih wise, penuh maaf dan cinta kasih yang mendamaikan hati. Selain itu silaturahmi akan melapangkan jalan mendapatkan rizki yang yang lebih luas dan barakah.

Dewa Hatiku

2014-01-18T06:28:00.003-08:00

Bagaimana aku bisa meninggalkanmu
Melupakan saja aku tidak mampu
Setiap denyut nadi yang aku rasakan
Setiap nafas yang aku hembuskan
Setiap langkah yang aku ayunkan
Kau adalah jantung dan energy dalam jiwa ini

Kau adalah taman sukacitaku
Desahmu adalah desahku
Kamu adalah nafas yang membuatku bisa maju
Dan tidak ada yang lain kecuali dirimu

Dalam hatiku penuh mawar yang kutata rapi dalam taman jiwa ini
Bolehkah aku mengatakan kamu adalah penjelmaan dewa hati ini?
Yang memberikan warna dan pesona musical yang sangat serasi
dan aku sangat menikmati irama nada harmoni ini
Kata-katamu berima, seperti puisiku saat ini
Paduan kita seperti kompunis syair dan melodi
Maafkanlah aku bila khilaf melukai hati
Cinta dan senyummu adalah daya hidupku saat ini
Bagaimana aku bisa hidup tanpa maaf dan senyummu setiap hari

Do'a Seorang Ibu

2014-01-18T06:26:00.003-08:00

Bentuklah putra putriku
Menjadi manusia berhati hening
Dengan cita meninggi langit
Putra-putri yang sanggup memimpin diri sendiri
Sebelum berhasrat memimpin orang lain
Putra-putri yang menjangkau ke hari depan
Tapi tak melupakan masa lampau
Dan setelah segala menjadi miliknya
Lengkapi dengan hati yang ringan
Untuk menari dan selalu bersungguh hati
Tapi bukan menganggap dirinya terlalu bersungguhan
Berikanlah mereka kerendahan hati
Kesederhanaan dari keagungan hakiki
Pikiran cerah dan terbuka
Bagi sumber kearifan dan kelembutan dari kekuatan sebenarnya
Dan aku ibunya `kan berani berbisik
Hidup kami tidaklah sia-sia

Membangun Kemandirian

2014-01-15T07:20:00.005-08:00

Membangun Kemandirian di Bidang Pertanian dan Industri

untuk Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat Indonesia

Umi Salamah

Wahai bangsa Indonesia, bangkitlah, majulah terus

Tinggalkan sama sekali alam dan konstruksi-konstruksi liberalisme

Masuklah ke jalan revolusi lagi dan pakailah UUD 1945 sebagai alat perjuangan (Soekarno)

Artikel ini merupakan rentetan artikel sebelumnya yang gencar mengupas masalah korupsi sebagai musuh bersama (Common enemy) negara dalam tiga episode berturut-turut. Tema kali ini akan mengangkat masalah kemandirian di bidang pertanian dan industri sebagai solusi menuju kemandirian dan ketahanan di bidang pangan dan industri. Pemerintah harus memiliki sikap tegas dan sepenuh hati untuk melindungi rakyat sesuai dengan rel revolusi dan amanat UUD 1945.

Kembalikan Pengelolalan Pertanian sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3

Menjadi tuan di negera sendiri, menjadi rakyat yang bangga pada negara, terdengar sangat indah tetapi pedih terasa di hati. Mengapa demikian? Faktanya sebagian besar bangsa kita masih menjadi penonton dan menjadi budak di negerinya sendiri. Ironisnya, di negara yang ‘gemah ripah loh jinawi’ (subur makmur) ini, sebagian rakyat menjadi buruh di negara lain. Lebih tragis lagi, ketika kita disuguhi tayangan bagaimana TKI menjadi buron di zona merah negara tetangga. Mereka mengais kehidupan dengan cara menjual tubuhnya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi rakyatnya?

Menyimak amanat konstitusi sebagai landasan kebijakan politik agraria di Indonesia yakni UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menegaskan, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Saat ini sebagian besar tanah, air, dan kekayaan alam masih dikuasai oleh cukong asing. Pemilik perkebunan terbesar, pemilik pertambangan terbesar, dan pemilik perusahaan air terbesar adalah cukong asing. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dari penguasaan tanah, air, dan kekayaan alam tersebut bukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tetapi hanya untuk segelintir cukong, oknum pejabat, dan kroninya. Lagi-lagi ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran rasa nasinalisme para pejabat di negara ini. Ini sungguh bertentangan dengan cita-cita revolusi dan amanat dalam UUD 1945. Sampai kapankah kita akan tetap menjadi penonton dan budak di negara sendiri atau kita bersama-sama mendukung adanya perubahan peraturan agraria yang sesuai dengan ruh UUD 1945 pasal 33 ayat 3.

Perlunya menegakkan kembali UUPA No. 5 Tahun 1960

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, disusun dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat 3. Ini merupakan dasar kebijakan yang mengatur tentang kebijakan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam terutama tanah di antaranya: (1) pasal 7, tentang kepemilikan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan; (2) pasal 10, kepemilikan tanah pertanian wajib dikerjakan secara aktif, (3) pasal 17 mengatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai oleh satu keluarga atau badan hukum.

Melihat kondisi di negara kita saat ini, sebagian pasal telah disalahgunakan oleh oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kroninya tanpa menghiraukan penderitaan rakyat. Lebih tragis lagi jika tanah, air, dan kekayaan alam itu dijual kepada cukong asing. Kesalahan ini tentu saja bukan semata-mata merupakan kesalahan pemerintah tetapi kesalahan beberapa oknum yang menduduki kursi pemerintahan. Mereka itulah yang patut diadili.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk perubahan menuju kemandirian dan ketahanan pangan, di antaranya (1) melakukan judicial review terhadap undang-undang terutama tentang penanaman modal asing, (2) peraturan yang tidak sesuai dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 3 harus diganti, (3) jadikanlah payung tersebut sebagai pedoman dalam pembuatan peraturan yang berkaitan dengan penguasaan tanah, air, udara dan kekayaan alam di Indonesia, dan (4) penguatan kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, para wakil rakyat harus benar-benar membela hak rakyat bukan membela pihak asing untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya, dan (6) hentikan semua aktivitas penanaman modal asing yang merugikan rakyat.

Jangan setengah hati mendidik dan memberikan pelatihan kepada rakyat

Mati enggan hidup pun segan. Peribahasa ini melukiskan jeritan para petani ketika penjualan hasil panen tidak sesuai dengan harapan. Bagaimana tidak. Pada saat masa panen tiba, pemerintah mengizinkan para cukong melakukan impor, sehingga harga hasil pertanian menjadi ‘anjlok’. Tentu saja kondisi seperti ini tidak memotivasi petani untuk meneruskan usaha pertaniannya. Sebagian besar mereka menjual tanahnya dan beralih profesi sebagai buruh atau merantau di negeri orang.

Akibatnya, hasil pertanian di Indonesia makin merosot, sehingga tidak mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah menggunakan cara instan dengan memberikan izin impor pada para cukong. Dampak dari kebijakan tersebut, harga pangan menjadi melambung, sehingga rakyat kecil kurang mampu membeli bahan pangan, seperti beras, kedelai, bawang merah, bawang putih, dan cabe apalagi daging sapi.

Apabila hal ini tidak segera diantisipasi dengan peraturan agraria/pertanian yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, maka bangsa Indonesia akan mengalami krisis pangan. Padahal sebenarnya Indonesia memiliki sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang sangat banyak di bidang pertanian.

Apalah artinya panen melimpah, jika tidak ada kebijakan yang baik. Apalah artiya memiliki jutaan sarjana pertanian dan hasil riset yang sangat banyak jika tidak diberdayakan dan dikelola oleh negara dengan baik. Apabila mereka diberdayakan dan dikelola dengan baik, Indonesia akan menjadi negara agraris terbesar di dunia. Ini merupakan investasi jangka pendek, jangka menengah, sekaligus jangka panjang yang mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kita butuh pemimpin yang benar-benar mampun mengelola sumberdaya yang dimiliki negara.

Umi salamah

Kaprodi JPBSI IKIP Budi Utomo dan Dosen Universitas Brawijaya Malang

HUKUM YANG TIDAK OBJEKTIF

2014-01-15T07:16:00.003-08:00

IRASIONAL STRUKTUR POLITIK DAN HUKUM YANG TIDAK OBJEKTIF:

Mengapa kenaikan harga BBM tidak pernah menyejahterakan masyarakat

Oleh: Umi Salamah

Tolak Kenaikan Harga BBM. Masih segar rasanya betapa pekanya presiden dan para menteri di awal reformasi. Pada saat pemerintah akan menaikkan harga BBM, seorang menteri Pertambangan dan Energi Kuntroro Mangku Subroto meneteskan air mata ketika dimintai keterangan oleh redaksi sebuah televisi. Sementara menteri yang lain juga bekerja keras untuk saling subsidi silang. Presiden Habibie langsung inspeksi ke pasar-pasar tanpa pengawal untuk melihat langsung reaksi pasar. Beliau melihat secara langsung bahwa kenaikan harga BBM memiliki dampak yang sangat miris dan sangat serius bagi rakyat kecil dan menengah. Kenaikan harga BBM akan menimbulkan masalah yang lebih besar bagi negara dan justru menambah jumlah kemiskinan dan pengangguran. Presiden Habibie segara merespon, BBM tidak dinaikkan tetapi negara tidak dirugikan. Presiden dan para menterinya bekerja keras untuk menyelamatkan bangsa dan negara.

Ini jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Para elit justru berpesta pora menyengsarakan rakyat. Tidak terlihat lagi kerja keras dan kepekaan sedikit pun di hati dan di wajah mereka. Sidang DPR pun tidak memihak kepada rakyat karena distimulan oleh pihak asing. Ketergantungan yang sangat tinggi kepada pihak asing menyebabkan pemerintah tidak berdaya menyelesaikan permasalahan dalam negeri secara mandiri. Bahkan menentukan harga BBM saja harus tergantung pada Nymek/Amerika. BLSM yang digagas sebagai kompensasi kenaikan harga BBM pun justru membuat masyarakat semakin bodoh, miskin, dan tertinggal. Ini jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Untuk melepaskan dari politik ketergantungan, kita harus membangkitkan jiwa Bung Karno, bahwa bangsa yang besar, bermartabat, dan terhormat hanya dapat dicapai melalui persatuan nasional yang berlandaskan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Indonesia memiliki SDA dan SDM yang sangat besar, tinggal bagaimana mengelolanya. Diperlukan leader yang mumpuni, berwawasan luas, dan memiliki integritas tinggi terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Mengapa tingginya APBN tidak menyejahterakan rakyat Indonesia? Indonesia merupakan negara pejabat, karena Indonesia memiliki jumlah pejabat paling banyak dan paling gemuk di dunia. Indonesia memiliki kementrian sebanyak 34, sementara itu, Cina yang jauh lebih luas dan dengan jumlah penduduk sangat besar hanya memiliki 11, Australia 28, Korea Selatan 13, Jepang 16, Malaysia 18, dan USA hanya 15). Mereka memiliki jumlah kementerian yang ramping tetapi rakyatnya lebih maju dan lebih sejahtera.

Sementara itu, Indonesia masih memiliki pejabat nonkementrian sebanyak 30, nonstruktural 97, dan Lembaga PEMDA (Propinsi 33, kota dan kabupaten 520). Jumlah itu belum termasuk jumlah legislatif, staf ahli dan staf lainnya. Struktur politik semacam itu sangat tidak rasional karena memerlukan biaya yang sangat besar. Biaya yang digunakan untuk menggaji dan memfasilitasi mereka sangat mahal, padahal kinerja yang mereka lakukan tidak impas dengan biaya yang dikeluarkan. Untuk itu semakin jelas permasalahannya. Mengapa anggaran APBN yang begitu besar hanya menetes kepada rakyat, karena semua anggaran APBN hanya berhenti di atap, di elit, sehingga mustahil dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebesar apa pun APBN jika struktur politik tidak rasional, tidak akan pernah menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian, kenaikan harga BBM pada akhirnya hanya untuk meningkatkan kesejahteraan pejabat bukan rakyat.

Beban APBN sebagian besar digunakan untuk menggaji dan memfasilitasi pejabat negara. Birokrasi yang tidak transparan dan hukum yang tidak objektif juga memicu terjadinya korupsi dalam berbagai instansi. Ini merupakan pintu terbesar bocornya anggaran yang seharusnya disalurkan kepada rakyat. Bagaimana rakyat bisa merasakannya. Misalnya saja, dana pendidikan yang dinaikkan hingga 20% pun tidak membuat kualitas pendidikan makin baik dan merata. Faktanya, biaya pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat justru makin tinggi, penyebaran tenaga pendidik tidak merata, pemberian BOS dan block grant tidak tepat sasaran karena tidak didasarkan pada hasil research melainkan lebih pada negosiasi bagi-bagi komisi. Banyak lembaga pendidikan yang justru dijadikan ATM oleh para pejabat. Sementara di daerah laman batas masih banyak sekolah yang tidak layak dari segi jumlah pendidik, sarana dan prasarana.

Tanpa jaminan struktur politik yang rasional dan hukum yang objektif, masyarakat kita akan tetap seperti ini. Hukum harus berlaku sama baik, ke kanan, ke kiri, ke atas maupun ke bawah. Di samping itu, efisiensi jumlah pejabat (rasionalisasi struktur politik), transparansi birokrasi, dan mengurangi ketergantungan pada asing harus segera dilakukan. Mungkin merupakan ini sebuah solusi.

Ka. Prodi PBSI IKIP Budi Utomo Malang dan Dosen Universitas Brawijaya,

Aktivis sosial dan politik

PEMERINTAH GAGAL

2014-01-15T07:13:00.001-08:00

PEMERINTAH GAGAL MEMBANGUN RASA NASIONALISME DALAM BERBAGAI BIDANG

Mengapa kenaikan harga BBM tidak pernah menyejahterakan masyarakat

Oleh: Umi Salamah

Pemerintah gagal membangun rasa nasionalisme di berbagai bidang. Apalah artinya kita memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar jika tidak bisa mengelolanya? Pemerintah telah gagal membangun nasionalisme di berbagai bidang, di antaranya sumber daya Alam, sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan, dan hukum.

Gagalnya pemerintah membangun nasionalisme di bidang sumber daya alam merupakan penghianatan terhadap amanat Pancasila dan UUD 1945. Ketergantungan yang tinggi pada investor asing menyebabkan sumber daya alam yang begitu besar dimiliki negara Indonesia menjadi milik investor asing. Kekayaan tambang emas, batubara, gas, mutiara, yang begitu besar juga lebih banyak dikuasai oleh investor asing. Sumber minyak bumi yang sangat banyak dan sangat tinggi mutunya mestinya sudah dapat menghidupi seluruh bangsa Indonesia apabila dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri. Pemerintah mestinya berani melakukan evaluasi kontrak dengan investor asing berdasarkan undang-undang Dasar 1945.

Apabila Bung Karno berani menolak pinjaman dari Amerika dan Inggris untuk membangun bangsa Indonesia dengan mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bisa membangun dengan kekuatan sendiri, karena Indonesia memiliki SDA dan SDM yang sangat besar. Di sinilah, Bung Karno telah menanamkan jiwa kemandirian untuk membangun bangsa dan negara yang sejahtera, adil, dan makmur.

Hal ini sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Jangankan melawan Amerika dan Inggris, menghadapi negara tetangga yang dulu takut dengan Indonesia saja, kini justru Indonesia yang ketakutan. Hampir semua sumber daya alam dikuasai oleh asing. Sebut saja kasus kebakaran hutan yang dilakukan oleh pengusaha kelapa sawit di Riau. Dari 12 perusahaan hanya 1 yang dimiliki oleh pribumi, 8 perusahaan milik pengusaha Malaysia, dan lainnya milik pengusaha asing lainnya. Kondisi ini juga berlaku di daerah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa tenggara, dan lainnya. Ironisya, pembakaran hutan yang dilakukan oleh pengusaha Malaysia, penangannya ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah tidak memiliki keberanian untuk menuntut pengusaha asing. Pemerintah hanya berani menghukum rakyat kecil. Mentalitas semacam ini juga didukung oleh gagalnya membangun nasionalisme di bidang hukum. Hukum di Indonesia tidak objektif. Hukum di Indonesia lebih memihak kepada pengusaha dan pejabat yang memiliki daya suap lebih besar daripada memihak kepada keadilan. Akibatnya para pejabat dan investor berlomba-lomba melakukan korupsi dan menggadaikan sumber daya alam untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya dari pada untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, Mereka beranggapan bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli.

Kenaikan harga BBM menyebabkan buruh frustasi dan meningkatnya jumlah masyarakat miskin. Berbeda dengan negara tetangga, Singapura, Malaysia, dan Thailand, mereka menetapkan harga BBM yang lebih tinggi dari Indonesia. Akan tetapi kualitas BBM di negara tetangga memiliki kualitas yang setara dengan pertamax. Di samping itu pemerintah negara tetangga bekerja keras menjaga inflasi tetap stabil, nilai kurs mata uang tetap tinggi, sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dan tetap sejahtera. Berbeda dengan Arab Saudi dan Kuwait, harga BBM mereka lebih rendah dari Indonesia karena sangat kaya minyak dan tidak tegantung oleh negara lain. Bagaimana dengan pemerintah Indonesia?

Indonesia adalah negara yang sangat kaya minyak tetapi masih tergantung pada negara lain.Kenaikan BBM, diyakini akan membuat buruh frustasi dan jumlah rakyat miskin meningkat. Hal ini dipicu tidak seimbangnya upah yang diterima dengan kebutuhan hidup sehari-hari buruh dan keluarganya. Besarnya upah minimum regional (UMR) yang diterima para buruh tiap bulannya, tidak menyertakan komponen inflasi seiring kenaikan BBM. Padahal, penetapan besaran UMR tersebut pada umumnya di bawah nominal hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL). Parahnya lagi, UMR maupun survei KHL juga dihitung dengan mengacu kebutuhan hidup buruh lajang, Dengan kata lain tidak menyertakan kebutuhan hidup keluarga buruh yang sudah berumahtangga. Hal ini akan menyebabkan pendapatan buruh yang sudah berkeluarga tidak mampu menutupi kebutuhan harian mereka, seiring melonjaknya harga barang-barang dampak dari kenaikan BBM. Kompensasi berupa BLSM yang hanya diberikan selama empat bulan perkeluarga tidak membuat perekonomian masyarakat miskin dan buruh membaik. Sebab nominal BLSM tidak sebanding dengan tingginya harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM. Ini yang akan membuat buruh dan masyarakat miskin frustasi. Mereka sudah bekerja tapi upah yang diterima tidak mampu menutup kebutuhan hidupnya dan keluarga. Kondisi ini juga akan memicu terjadinya penurunan kualitas hidup para buruh dan keluarganya, merosotnya produktifitas kerja, makin rendahnya kualitas generasi muda, dan meningkatnya kerawanan sosial. Ini adalah masalah besar yang harus segera ditangani dengan cepat dan serius.

Mampukan pemerintah bergerak cepat mensikapi persoalan ini. Mampukan pemerintah menstabilkan harga kebutuhan pokok, terlebih menjelang puasa dan Idul Fitri tahun ini. Pemerintah seharusnya mengantisipasi dengan menyiapkan perangkat analisis dampak kenaikan harga BBM sebelum menaikkan harga BBM agar besar itu tidak terjadi.

Menggugat Kenaikan harga BBM. Kita harus memilih antara tetap diam namun mati atau bersatu untuk bertahan hidup dengan membangun masyarakat politis (societe civile). Menurut Rousseau, kekuasaan bukan milik orang tertentu, melainkan milik seluruh masyarakat/warga negara. Dengan demikian, warga negara memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan melindungi pribadi dan hak miliknya. Menurut analisis Adhyepanritalopi, masyarakat dapat melakukan gugatan kepada pemerintah atas kenaikan harga BBM dengan dasar: Pertama; Bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden, Menteri Keuangan, dan Menteri ESDM terbukti tidak konsisten dalam menetapan harga BBM. Ketidakkonsistenan Pemerintah terbukti dengan tetap menggunakan konten pasal 28 ayat 3 UU Nomer 22 Tahun 2001 sebagaimana ditetapkan pada APBNP 2013 jelas bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No 002/PUU-I/2003, yang telah mencabut ketentuan tentang penetapan harga pasar tentang migas. Kedua; pemerintah seharusnya menetapkan harga BBM berdasarkan metode Harga Pokok Penjualan. Tindakan pemerintah dalam penetapan harga BBM yang berpatokan pada harga minyak di pasar internasional adalah inkonstitusional yang mengarah pada tindakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana ditegaskan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi pada 21 Desember 2004. Ketiga; bahwa penetapan harga BBM berdasar boarder price (pasar internasional) dapat mematikan daya saing industri dalam negeri karena keunggulan komparasi berupa sumur dan kilang minyak diabaikan dan tidak diposisikan sebagai keunggulan komparasi dalam persaingan pasar global. Keempat; bahwa penetapan harga bahan bakar berupa premium yang dilakukan oleh Pemerintah berdasar pasar internasional ini mengacu pada harga rata-rata produk minyak di bursa Singapura (MOPS). Sementara mutu BBM tidak mengacu pada standar MOPS. Kelima; bahwa bensin di Bursa Singapura (MOPS) yang dijadikan acuan penetapan harga premium memiliki nilai Research Octane Number (RON) 88 yang tidak lolos digunakan untuk kendaraan berstandar. Beberapa penelitian menunjukkan premium RON 88 pernah menyebabkan fuel pump (pompa bahan bakar) ribuan mobil rusak, busi sepeda motor rusak, dan pencemaran udara. Di Indonesia memproduksi dan memasarkan premium yang mengandung Fe adalah pidana karena melanggar spesifikasi BBM yang ditetapkan Dirjen MIGAS dan melanggar UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keenam; bahwa Premium RON 88 pada akhirnya akan dibeli rakyat dengan harga mahal sesuai harga bensin di Bursa Singapura, padahal kenyataannya BBM jenis ini tidak bemutu. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan subsidi dari pemerintah selama ini tidak ditujukan untuk rakyat melainkan semata-mata untuk mendongkrak profit margin PT Pertamina. Ketujuh; bahwa di dalam penetapan harga BBM, Pemerintah dan Pertamina terkesan menutup-nutupi menggunakan acuan harga BBM. Hal ini bertentangan dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kedelapan; bahwa jika pemerintah berniat mengambil kebijakan menaikkan harga BBM, pemerintah harus meningkatkan mutu BBM lebih dulu. Kalau hal ini sudah terpenuhi, barulah dilakukan penyesuaian harga sesuai dengan peningkatan mutu. Jika memaksakan menaikkan harga BBM dengan mutu yang ada, itu berarti manipulasi dan menzolimi warga negara/rakyat. Pada akhirnya penulis pun beranggapan bahwa ke-8 poin di atas sudah cukup untuk dijadikan alasan untuk mengugat pemerintah terkait kebijakan menaikkan harga BBM. Langkah ini diambil selain sebagai upaya “perlawanan” atas kebijakan semena-mena dari pemerintah, juga menjadikan “pembelajaran” kepada pemerintah agar hati-hati setiap kali mengambil keputusan.

Ka. Prodi PBSI IKIP Budi Utomo Malang dan Dosen Universitas Brawijaya,

Aktivis sosial dan politik

In Memorial Taufiq Kiemas

2014-01-15T07:10:00.002-08:00

In Memorial Taufiq Kiemas

Tokoh Gerakan Neopatrionalis:

Penerus Cita-cita Pendiri Bangsa dan Negara Indonesia

Penulis Umi Salamah

Sang Tokoh "Seorang Taufiq Kiemas telah meninggal, namun idenya tidak. Kita berkepentingan menjaga ide itu tetap hidup," ini pernyataan dari beberapa tokoh yang terpanggil untuk meneruskan cita-cita pendiri bangsa Indonesia’. Kita berharap agar ide Beliau itu tidak hanya hidup tetapi menjadi nyata. Gugur satu tumbuh seribu. Belum banyak yang tahu tentang sosok Taufiq Kiemas sebelum beliau wafat, kecuali di internal kader PDIP dan beberapa sahabat saja. Kini hampir seluruh rakyat Indonesia tahu betapa besar peran Taufiq Kiemas dalam meneruskan tongkat komando Bung karno sebagai tokoh pendiri bangsa. Ada yang unik dari sosok kedua tokoh ini. Jika di zaman revolusi, Bung Karno menerapkan prinsip “satu ranjang dengan mimpi yang berbeda” untuk mencapai kemerdekaan, Taufiq Kiemas menerapkan prinsip “mimpi yang sama walau di ranjang yang berbeda” untuk meneruskan cita-cita pendiri bangsa. Cita-cita besar yang ingin diwujudkannya adalah terwujudnya bangsa yang besar, adil, makmur, dan terhormat di dunia. Melalui empat pilar kebangsaan yang digagasnya, Taufiq Kiemas berjuang mengi-mplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yang penulis sebut Beliau sebagai tokoh besar Nasionalisme dan Patriotisme baru atau Neopatrionalis yang sejati.

Sosok sederhana dan santun namun memiliki jiwa negarawan yang besar dan berhati mulia

Empat Pilar Kebangsaan penerus Tongkat Komando Bungkarno

Sejak sebelum revolusi hingga kini hanya sedikit bangsa kita yang menyadari bahwa kita perlu merdeka. Hanya orang-orang yang tercerahkan itulah yang mengelola proses itu sampai mencapai kemerdekaan. Bagaimana mereka menggerakkan masyarakat untuk mencapai kemerdekaan itu? Bung Karno mengatakan bangsa yang besar dan terhormat hanya dapat dicapai melalui persatuan nasional yang berlandaskan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Berdasarkan prinsip tersebut, secara politis, para pemimpin gerakan kemerdekaan Indonesia telah meletakkan sikap dasar bagi kepentingan nasional bukan kepentingan golongan, partai, atau pun daerah apalagi kepentingan pribadi. Sikap dasar itu telah dirumuskan dalam Pancasila dan UUD 1945. Pada masa itu semua pejabat negara tidak ada yang memperkaya kelompok dan diri sendiri. Mereka benar-benar berjuang untuk kebesaran dan kejayaan negara. Seorang Jendral besar seperti Ahmad Yani pun belum memiliki rumah sampai beliau wafat. Hal itu sangat ironis dengan kondisi saat ini. Seorang Jendral memiliki rumah dan mobil mewah bertebaran di mana-mana. Bahkan seorang ketua partai politik yang tidak memiliki jabatan pun bisa memiliki kekayaan yang sangat besar, meskipun sebelumnya hanya rakyat biasa dengan materi yang terbatas.

Sementara itu, Taufiq Kieamas mengatakan bangsa besar dapat dicapai melalui empat pilar kebangsaan yang disosialisasikan oleh Taufiq Kiemas berupa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika merupakan perwujudan cita-cita pendiri bangsa jika dilaksanakan secara konsisten. Beliau berusaha menegakkan kembali tongkat komando Bung Karno dan mewujudkannya melalui sikap dan perilaku dalam berorganisasi, berbangsa, dan bernegara. Beliau merangkul siapa saja, dari golongan apa saja, dari partai apa saja, bahkan tidak peduli koalisi ataupun oposisi. Demi terwujudnya NKRI dan tercapainya cita-cita pendiri bangsa, kita boleh berbeda tetapi tujuannya sama untuk kemakmuran dan kejayaan bangsa dan negara. Tentu saja tanpa didukung oleh semua elemen masyarakat, cita-cita dan perjuangan Taufiq Kiemas tidak berarti apa-apa. Dalam hal ini peran media masa menjadi sangat penting sebagai penyambung lidah masyarakat.

Dengan diberitakannya sosok dan cita-cita Taufiq Kiemas melalui media massa, masyarakat banyak yang terhenyak dari tidur panjangnya. Masyarakat yang sudah hampir mati suri semangat kebangsaannya, kini seperti dipompa kembali. Banyaknya tokoh yang siap melanjutkan dan mewujudkan ide besar beliau, memberikan semangat pada rakyat untuk ikut berpartisipasi membangun negeri melalui empat pilar kebangsaan yang dicanangkan beliau. Mudah-mudahan pernyataan pemimpin dan para tokoh politik ini tidak hanya indah dibibir saja tetapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar gerakan ini dapat mengantar Bangsa Indonesia keluar dari keterpurukannya selama ini.

Tampak akrab dan semangat dengan Bapak SBY meskipun berada pada partai yang beroposisi

Sisi menarik dari Taufiq Kiemas dan Bung Karno dalam Memperjuangkan Bangsa

Bung Karno merupakan sosok tokoh yang sangat cerdas dalam menggerakkan revolusi Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Beliau sangat cepat dalam merespon percaturan politik internasional. Prinsip-prinsip menentukan hak nasib sendiri yang tercantum dalam piagam Atlantik, yang ditanda tangani oleh Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Sir Winston Churchil pada tanggal 14 Agustus 1941, meski tujuan sebenarnya hanya untuk mengamankan dunia bagi demokrasi negara sekutu yang sedang berperang melawan kediktatoran Nazi Jerman, Negara fasis Italia, dan militeris Jepang, tetapi oleh Beliau dijadikan dasar untuk menentukan nasib Bangsa Indonesia sendiri.

Bermula dari ketidakpercayaan politik di kalangan luas orang-orang Indonesia yang sebelumnya loyal dan memiliki kepercayaan kepada maksud-maksud baik pemerintah Belanda, akhirnya membangkitkan kesadaran para pejuang kemerdekaan dengan menganggap bahwa kemerdekaan penuh hanya didapat berdasarkan kemampuan diri sendiri, dan dengan bersandarkan pada kekuatan sendiri. Di sinilah terjadinya mimpi yang berbeda antara Belanda dan pejuang Indonesia. Dengan mengakomodasi partai-partai yang kooperatif dalam bentuk “Indonesia berparlemen” dan dibentuknya panitia Visman oleh Belanda dengan tujuan agar tidak terjadi gejolak politik (pemberontakan), tetapi justru menumbuhkan semangat dan kesadaran baru bagi pejuang Indonesia untuk mencapai kemerdekaan sendiri dengan kekuatan dan kemampuan sendiri tanpa mempercayai janji-janji Belanda (penjajah). Demikian juga pada zaman Jepang, dengan mengakomodasi masuk ke dalam organisasi yang dibentuk Jepang yaitu mulai dari Gerakan tiga A, Putera, Peta, sampai dengan dibentuknya organisasi Jawa Hokokai (Perhimpunan Jawa),Cuo Sangi In, Keibondan (Barisan Pembantu Polisi), Seinendan (Barisan Pemuda), yang bertujuan untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik tetapi justru digunakan oleh para pendiri bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Inilah yang oleh Prof. Salim Said dikatakan sebagai “satu ranjang dengan mimpi yang berbeda.”

Sementara itu Taufiq Kiemas dengan situasi politik yang berbeda menggunakan kecerdasan dan kemampuannya untuk mencapai tujuan yang sama yaitu tercapainya kedaulatan dan cita-cita kemerdekaan yang sesungguhnya. Dengan berpedoman pada cita-cita pendiri negara, beliau mengobarkan empat pilar kebangsaan yang digagasnya yaitu melaksanakan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Taufiq Kiemas telah memberikan tauladan yang sangat berharga. Beliau merangkul semua elemen masyarakat, semua parpol yang berbeda untuk bersama-sama melaksanakan empat pilar kebangsaan secara konsisten. Beliau juga memberikan bagaimana menjadi pemimpin yang mengedankan kepentingan bangsa dan negara dengan kerja keras. Lobi dan silaturahmi yang beliau lakukan bukan untuk bagi-bagi kekuasaan tetapi untuk tujuan yang lebih mulia, yakni tercapainya kesepahaman untuk memperkokoh persatuan (NKRI), mencari kesamaan dari berbagai perbedaan (bhineka tunggal ika), dan mengembalikan haluan negara kepada UUD 1945 dan Pancasila. Beliau telah mengobarkan semangat patriotisme dan nasionalisme baru, kita boleh berbeda dalam hal apa saja, tapi tujuan kita sama untuk kebesaran dan kejayaan bangsa dan negara. Inilah yang penulis sebut dengan “mimpi yang sama walau di ranjang berbeda.” Berkali-kali Beliau menegaskan bahwa dengan menegakkan empat pilar kebangsaan, masalah-masalah kronis bangsa ini seperti korupsi, kolusi, manipulasi, disintegrasi dapat diselesaikan dengan mudah.

Agaknya empat pilar kebangsaan ini mendesak untuk dilaksanakan secara konsisten. Peran media masa, pemerintah, seluruh pejabat negara, pimpinan parpol, tokoh masyarakat, sangat penting. Diperlukan kesungguhan mereka menuju kebangkitan Indonesia sebagai bangsa yang besar, berdaulat, dan bermartabat di dunia. Ketauladanan Taufiq Kiemas yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara harus didukung dengan tindakan nyata. Apabila tidak dilaksanakan, ide besar itu akan sia-sia saja. Selamat Jalan Bapak Taufiq Kieamas, semoga ide besarmu itu menjadi nyata.

Ka. Prodi PBSI IKIP Budi Utomo Malang dan Dosen Universitas Brawijaya,

Aktivis sosial dan politik