Uraian Materiku

Tujuan dan Penggolongan Sistem Hukum Nasional

2016-01-28T02:10:00.001-08:00

Tujuan dan Penggolongan Sistem Hukum Nasional- Apa sebenarnya tujuan dibuatnya hukum? Tujuan hukum nasional Indonesia adalah ingin mengatur secara pasti hak-hak dan kewajiban lembaga tinggi negara, semua pejabat negara, dan setiap warga negara agar semuanya dapat melaksanakan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan demu mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi oleh hukum, cerdas, terampil, serta cinta dan bangsa bertanah air Indonesia dalam suasana kehidupan makmur dan adil berdasarkan falsafah Pancasila.

Sumber: aliajah.wordpress.com

Baca juga: Pengertian Sistem Hukum Nasional

Berikut adalah tujuan hukum secara umum menurut pendapat para ahli.

a. Menurut Prof. Soebekti, S H., tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

b. Menurut Prof. I.J. van Apeldorn, hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.

c. Menurut Van Kan, tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu.

d. Menurut O. Notohamidjojo, hukum memiliki tiga tujuan yaitu sebagai berikut.

Mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat (segi reguler)
Mewujudkan keadilan (segi keadilan)
Menjaga agar manusia diperlakukan sebagai manusia (segi memanusiakan manusia)

e. Menurut Jeremy Bantham, tujuan hukum adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang.

Selain yang dikemukakan oleh para ahli, dalam hukum terdapat teori tujuan hukum yaitu sebagai berikut.

a. Teori etis, teori ini mendasarkan pada etika. Menurut teori etis tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan.

b. Teori utilitas, menurut teori ini tujuan hukum adalah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, yaitu dengan memberikan kebahagiaan dan kenikmatan.

c. Campuran dari teori etis dan utilitas, menurut teori ini hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban dan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat.

2. Penggolongan hukum

1) Berdasarkan Bentuknya

a. Hukum tertulis

Peraturan yang tertulis dan berwujud dalam lembaran-lembaran. Contoh UUD 1945, undang-undang, dan PP.

b. Hukum tidak tertulis

Peraturan yang tidak ditulis secara resmi tetapi tetap dipatuhi oleh masyarakat. Contoh adat istiadat dan kebiasaan.

2) Berdasarkan Wilayah Berlakunya

a. Hukum lokal

Hukum yang hanya berlaku pada daerah/masyarakat tertentu. Contoh peraturan daerah.

b. Hukum nasional

Hukum yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Contoh UUD 1945.

c. Hukum internasional

Hukum yang memuat aturan-aturan dalam hubungan antarbangsa. Contoh Statuta Roma.

3) Berdasarkan Fungsinya

a. Hukum materiel

Hukum yang berisi perintah dan larangan. Contoh hukum perdata.

b. Hukum formal

Hukum yang mengatur tata cara melaksanakan serta mempertahankan isi dari hukum materiel. Contoh Hukum acara pidana.

4) Berdasarkan Waktu Berlakunya

a. Hukum positif

Hukum yang berlaku sekarang (ius constitutum). Contoh UUD 1945 yang berlaku sekarang ini.

b. Hukum yang berlaku pada masa datang.

Hukum yang berlaku pada masa datang (ius constituendum). Contoh UU tentang pembuangan limbah.

c. Hukum antar waktu (hukum transitoir)

Hubungan mengenai hubungan antarperistiwa hukum yang berlaku saat sekarang dengan hukum yang berlaku pada masa lalu. Contoh pasal aturan peralihan UUD 1945 sebelum amandemen.

5) Berdasarkan Isi Masalahnya

a. Hukum privat (hukum sipil)

Hukum yang mengatur tentang hubungan personal dan menyangkut masalah pribadi. Contoh hukum waris.

b. Hukum publik (hukum negara)

Hukum yang mengatur hubungan hukum antaralat kelengkapan negara serta antara negara dan warga negara yang menyangkut kepentingan hukum. Contoh hukum tata negara.

6) Berdasarkan Sifatnya

a. Kaidah hukum yang memaksa

Hukum yang dalam keadaan apa pun harus ditaati dan memiliki daya ikat yang bersifat mutlak. Contoh ketentuan pasal 340 KUH Pidana.

b. Kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi

Kaidah hukum yang dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam satu perjanjian yang mereka adakan. Contoh ketentuan pasal 115 KUH Perdata.

Selain macam-macam hukum tersebut, ada baiknya kita memahami hal-hal berikut.

a. Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Dari pengertiannya, hukum perdata sama dengan hukum privat. Adapun hukum yang membedakan adalah hukum privat belum tentu hukum perdata, tetapi kalau hukum perdata sudah pasti merupakan bagian dari hukum privat.

Berikut adalah ciri-ciri hukum perdata.

1) Mengatur hubungan antara orang satu dan orang yang lainnya.

2) Mengatur hubungan kekeluargaan, hukum harta kekayaan, dan hukum waris.

3) Proses pengadilan didasarkan pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (korban).

4) Korban berlaku sebagai penggugat.

5) Tersangka berlaku sebagai tergugat.

b. Hukum dagang/perniagaan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dan orang lain maupun antara orang dan badan-badan hukum dalam bidang perdagangan.

c. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang/melanggar hukum dengan disertai sanksi-sanksi hukum yang tegas dan jelas terhadap pelanggarnya.

Berikut adalah ciri-ciri hukum pidana.

Mengatur hubungan antara anggota masyarakat (warga negara) dan warga negara yang menguasai tata tertib masyarakat Indonesia.
Mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan.
Pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan walaupun tanpa adanya pengaduan dari pohak yang dirugikan.
Pihak yang dirugikan cukup melapor kepada yang berwajib (polisi) dan akan menjadi saksi.
Penggugat adalah penuntut hukum (jaksa).

Baca juga: Hukum, Keadilan, dan Ketertiban

d. Hukum administrasi negara/hukum tata usaha negara/hukum tata pemerintahan adalah hukum yang mengatur segala tugas atau hak dan kewajiban pejabat-pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah. Contoh: Undang-Undang Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hukum bersifat memaksa dan mengikat. Dikatakan memaksa karena memang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Dikatakan mengikat karena bagi siapa saja yang melanggar akan dikenai sanksi yang tegas. Mengenai sanksi yang tegas itu, dijelaskan oleh pihak yang berwenang untuk mengurusi hal tersebut melalui prosedur yang sesuai dengan undang-undang.

Di Indonesia pelaksanaan hukum dijalankan oleh lembaga peradilan. Hal ini sesuai dengan bunyi UUD 1945 pasal 24 ayat (1) yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Adanya badan peradilan menjadi salah satu ciri negara hukum yang berfungsi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Badan peradilan harus bersifat bebas dan tidak memihak, artinya memberikann perlakuan yang sama pada tiap warga negara serta tidak terikat pada badan atau lembaga lain.

Pengertian Sistem Hukum Nasional

2016-01-27T03:24:00.000-08:00

Pengertian Sistem Hukum Nasional - Manusia di dunia ini pasti berkata-kata dan berbuat sesuatu sesuai kehendak dan kepentingan mereka. Hal tersebut merupakan hak asasi kita. Namun, sebagai warga negara yang baik, dalam berkata dan berbuat kita harus mengacu pada norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kita. Hal tersebut bertujuan agar dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita dapat hidup rukun berdampingan secara damai, tidak bersinggungan apalagi menyakiti hati orang lain. Itulah fungsi adanya sistem hukum nasional. Dengan kata lain, seperangkat hukum, nilai, maupun aturan akan mengendalikan perkataan dan perbuatan kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

pengertian sistem hukum nasional

1. Pengertian Sistem Hukum Nasional

Setelah kita mengetahui arti hukum, maka selanjutnya akan kita kaji pengertian sistem hukum nasional. Sistem hukum berasal dari kata sistem dan hukum. Sistem artinya hubungan atau keterkaitan antara berbagai komponen-komponen untuk mencapai suatu maksud atau tujuan. Hukum artinya peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan mengikat setiap warga negara serta memiliki sanksi yang tegas dan nyata bagi para pelanggarnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat. Jadi sistem hukum dapat diartikan sebagai hubungan keterkaitan antara komponen hukum dalam mencapai tujuan hukum, yaitu kemanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat. Sistem hukum nasional adalah keseluruhan unsur-unsur hukum nasional yang saling terkait guna mencapai tatanan sosial yang berkeadilan.

a. Struktur Kelembagaan Hukum

Struktur kelembagaan hukum adalah sistem beserta mekanisme kelembagaan yang menopang pembentukan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia. Pada umumnya struktur kelembagaan hukum memiliki korelasi dengan perkembangan politik suatu bangsa.

Berikut adalah struktur kelembagaan hukum.

1) Lembaga-lembaga peradilan.

2) Aparatur penyelenggara hukum.

3) Mekanisme penyelenggaraan hukum.

4) Pengawasan pelaksanaan hukum.

b. Materi Hukum

Materi hukum adalah kaidah-kaidah yang dituangkan dan dibakukan dalam peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Materi hukum ada, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta bersifat mengikat seluruh anggota masyarakat suatu negara. Materi hukum yang memadai sangat dibutuhkan untuk mengembangkan sistem hukum yang adil dan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia.

c. Budaya Hukum

Pembahasan mengenai budaya hukum menitikberatkan pada pembahasan kesadaran hukum masyarakat.

Baca juga : Hukum, Keadilan, dan Ketertiban

Macam-macam Sumber Hukum

2016-01-27T02:44:00.000-08:00

Macam-macam Sumber Hukum - Sumber hukum merupakan segala hal yang menimbulkan aturan dan mempunyai kekuatan memaksa. Arti dari kekuatan memaksa disini adalah apabila seseorang melanggar aturan yang ada tersebut, maka ia akan dikenai sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber hukum dibedakan menjadi dua yaitu sumber hukum materiel dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiel (welborn) adalah keyakinan dan perasaan individu serta pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum. Isi atau materi hukum materiel bersumber pada nilai agama dan kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, serta jiwa bangsa. Substansi dari hukum materiel masih abstrak, oleh karena itu perlu dikonkretkan. Konkretisasi ini berwujud hukum formal. Sehingga dapat dikatakan bahwa sumber hukum formal adalah perwujudan isi atau materi hukum materiel yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri.

macam-macam-sumber-hukum

Berikut adalah macam-macam sumber hukum formal.

a. Undang-Undang (UU)

Ada dua pengertian undang-undang yaitu undang-undang dalam arti materiel dan formal. Undang-undang dalam arti materiel adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum bagi setiap waga negara. Adapun undang-undang dalam arti formal adalah setiap peraturan yang karena bentuknya disebut sebagai undang-undang.

b. Kebiasaan (Hukum Tidak Tertulis)

Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat sebagai norma bersama. Meskipun tidak tertulis, kebiasaan menjadi salah satu norma hukum yang dipatuhi oleh anggota masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya kekosongan hukum tertulis dalam persoalan tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ataupun negara.

c. Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu atas suatu perkara yang tidak atau belum diatur dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara serupa. Ketika membuat yurisprudensi, seorang hakim tidaklah serta-merta membuat suatu keputusan tanpa melalui berbagai analisis. Pada umumnya hakim melakukan penafsiran-penafsiran pada saat hendak membuat yuurisprudensi.

Berikut adalah penafsiran-penafsiran tersebut.

Penafsiran secara historis adalah penafsiran yang didasarkan pada sejarah terbentuknya undang-undang.
Penafsiran autentik adalah penafsiran yang dilakukan oleh si pembentuk undang-undang itu sendiri.
Penafsiran teleologis adalah metode penafsiran dengan jalan mempelajari hakikat tujuan undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat saat ini.
Penafsiran secara gramatikal adalah penafsiran yang didasarkan pada arti kata.
Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara menghubungkan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang sehingga diharapkan ditemukan satu kata kunci.

d. Traktat

Traktat merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan.

Berikut adalah tahap-tahap pembuatan traktat pada umumnya.

Penetapan isi perjanjian dalam bentuk konsep.
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/lembaga legislatif masing-masing negara yang membuat traktat.
Ratifikasi atau pengesahan oleh kepala negara masing-masing negara yang terikat dalam traktat tersebut. Dengan dilakukannya ratifikasi ini, maka setiap negara yang terlibat berkewajiban untuk memberlakukan traktat tersebut di seluruh wilayah negara, sehingga pada umumnya negara akan menjadikan traktat tersebut menjadi undang-undang.
Pengumuman dilakukan dengan penukaran piagam perjanjian.

e. Doktrin

Doktrin merupakan pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan sebagai dasar ataupun asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya.

Hukum, Keadilan, dan Ketertiban

2016-01-26T04:45:00.000-08:00

Hukum, Keadilan, dan Ketertiban - Apa yang anda pikirkan ketika melihat gedung lembaga pemasyarakatan? Kita mungkin pernah melihat langsung atau melalui pemberitaan-pemberitaan di televisi ataupun surat kabar. Apakah anda mengetahui secara pasti, mengapa harus ada lembaga pemasyarakatan di negara kita? Dengan adanya lembaga pemasyarakatan, maka diharapkan ada pembinaan terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum.

Mengapa harus ada hukum di negara kira? Hukum dibuat untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya hukum, maka setiap orang akan berperilaku sekehendak hati, dan tentunya hal ini akan dapat mengakibatkan benturan kepantingan satu sama lain.

Coba anda cermati UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Apakah arti dari pernyataan tersebut? Artinya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan didasarkan atas hukum. Setiap perbuatan masyarakat harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, bukan pada kehendak atau kepentingan sendiri saja. Agar setiap rakyat menaati hukum yang berlaku, maka harus dikenakan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.

Hukum, Keadilan, dan Ketertiban

1. Pengertian Hukum

Apa yang anda ketahui tentang hukum? Hukum adalah kumpulan peraturan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bersifat memaksa orang agar menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (hukuman) terhadap siapa saja yang melanggarnya.

Berikut pengertian hukum menurut beberapa ahli.

a. Prof E.M. Meyers

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa begara dalam melakukan fungsinya.

b. Immanuel Kant

Hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

c. S.M. Amin

Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

d. Hugo de Groot

Hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan.

e. Samidjo, S.H.

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pada pengertian hukum, dapat dikatakan bahwa hukum memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut.

1. Suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat berupa perintah atau larangan.

2. Dibuat oleh badan/lembaga resmi yang berwenang.

3. Bersifat memaksa.

4. Adanya sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran.

2. Pengertian Keadilan

Banyak ahli yang mendefinisikan keadilan. Namun, kita akan mengkaji definisi keadilan secara umum. Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak berat seebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Keadilan dapat diartikan sebagai semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antarmanusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya.

3. Pengertian Ketertiban

Ketertiban adalah suatu keadaan di mana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada. Ketertiban berhubungan erat dengan keamanan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Hukum mempunyai keterkaitan erat dengan keadilan dan ketertiban. Mengapa? Cermati uraian berikut!

Hukum diberlakukan secara paksa, artinya ada sanksi yang tegas bagi para peanggarnya. Oleh karena itu, setiap orang pasti akan berpikir ulang untuk melakukan pelanggaran hukum. Dengan minimnya kasus-kasus pelanggaran hukum, maka akan dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Sanksi yang tegas selain dapat memberikan efek jera juga dapat mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dapat kita katakan bahwa hukum mempunyai keterkaitan dengan keadilan dan ketertiban.

Sebagai gambaran dari uraian tersebut, misalnya adanya peraturan bahwa tamu yang memasuki suatu daerah wajib lapor 1 x 24 jam. Mengapa harus ada peraturan seperti ini? Tentunya untuk mengenal dan mengetahui indentitas tamu secara jelas untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian masyarakat pun menjadi lebih tertib dan aman.

Contoh lain misalnya terjadi suatu pelanggaran hukum. Untuk mendapatkan keadilan bagi korban, maka pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Selain itu, juga untuk memberi efek jera bagi pelaku tersebut.

Apa keterkaitan hukum dan keadilan? Hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat, karena hukum mempunyai sanksi yang tegas. Oleh karena itu setiap pelanggaran hukum, pelaku akan dikenai sanksi tegas sehingga korban pun mendatangkan keadilan.