URBAN MANAGEMENT

Jatuhnya Pemikiran Rasional

2012-01-09T11:27:00.003+07:00

Perlu diketahui, jatuhnya mashab modernisme dalam arsitektur ditandai oleh dihancurkannya pembangunan rumah susun bagi masyarakat negro yaitu kompleks perumahan Pruitt-Igoe St. Louis di Missouri yang dibangun pada tahun 1955. Pembangunan rumah susun ini merupakan hasil sayembara internasional yang dilaksanakan oleh Architectural Forum pada tahun 1951. Pemenangnya adalah seorang arsitek dari Jepang Minoru Yamasaki (arsitek World Trade Center) sebagai “the best high apartment”.(------, 10 Nop 2009) Desain arsitektur rumah susun tersebut telah dilakukan dengan penggunaan sistem-sistem pemanfaatan alam secara maksimal seperti pencahayaan alami dan penghawaan alami. Pada tahun 1972, kompleks bangunan tersebut dihancurkan.

Mengapa rumah susun tersebut diruntuhkan?

Dalam pembangunan rumah susun tersebut meskipun menjadi pemenang I internasional, dalam pendekatannya hanya melalui pendekatan mekanistik tanpa melihat karakteristik perilaku negro yang lebih menyukai pada area terbuka (jalan). Adanya lorong-lorong tertutup dalam rumah susun sebagai salah satu cara agar setiap unit mendapatkan pencahayaan dan penghawaan alami sebagai jalur sirkulasi ke masing-masing unit serta banyaknya ruang-ruang tertutup lainnya menimbulkan berbagai kasus yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya yaitu banyaknya kasus-kasus pemerkosaan, perkelahian, pembunuhan dan perdagangan narkoba. Ketidaksesuaian dengan karakteristik perilaku tersebut yang menjadi permasalahan utama terjadinya berbagai perilaku asosial bagi masyarakat yang berada di rumah susun tersebut.

Dengan terjadinya kasus-kasus yang tidak berpihak kepada kebutuhan hakiki manusia dan menciptakan dampak penyakit sosial. Pendekatan modernisme dalam mengembangkan kualitas hidup manusia mendapatkan kritik terhadap hegemoni pendekatan mekanistik-matematis yang dilakukan oleh kalangan modernis dalam pembangunan bangunan dan lingkungan sebagai wadah aktivitas manusia. Manusia tidak dapat dianalogikan sebagai mesin yang tidak mempunyai jiwa. Penghancuran ini merupakan simbol jatuhnya pendekatan mekanistik.

Reinventing Government

2012-01-05T11:57:00.002+07:00

Seperti halnya kondisi birokrasi di banyak Negara yang cenderung tidak efisien dan efektif, Reinventing Government yang ditulis oleh David Osborne dan Ted Geabler juga diilhami oleh kecenderungan sinisme yang mendalam rakyat Amerika terhadap birokrasi. Buku tersebut juga merupakan kritik atas konsep weberian. Pada dasarnya gagasan Reinventing Government merupakan gagasan tentang penataan ulang pemerintahan. Gagasan ini terbilang revolusioner bagi mereka yang melihat pemerintahan sebagai sesuatu yang mapan, tidak berubah. Buku tersebut disusun dalam kurun waktu yang cukup lama, 4 tahun. Selama kurun waktu tersebut Osborne dan Geabler melakukan riset dan wawancara yang mendalam dengan ratusan orang dan bekerja dengan ribuan orang lainnya dalam berbagai peran yang mereka jalani di bidang manajemen dan konsultasi dalam bidang manajemen pemerintahan.

Buku tersebut ditulis dalam 11 bab. Masing-masing bab merupakan uraian terhadap 10 poit gagasan reinventing Government, bab 11 berisi rangkuman yang menegaskan kembali inti dari gagasan reinventing government. Buku tersebut menawarkan perspektif baru pemerintahan melalui pendekatan kewirausahaan yang cenderung fleksibel dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Kata Reinventing Government (pemerintahaan wirausaha) berasal dari kata “wirausaha dan pemerintah. Wirausaha (entrepreneur) tidak sekedar mempunyai arti menjalankan bisnis, oleh J.B Say (1800) diartikan sebagai memindahkan berbagai sumber ekonomi dari suatu wilayah yang produktivitasnya rendah ke wilayah dengan produktivitas lebih tinggi dan hasilnya lebih besar. Dengan kata lain, seorang wirausahawan menggunakan sumber daya dengan cara baru untuk memaksimalkan produktivitas dan efektivitas. Dengan demikian pemerintahan wirausaha adalah pemerintahan yang mempunyai kebiasaan bertindak dengan menggunakan sumber daya dengan cara baru untuk meningkatkan/mempertinggi efisiensi dan efektifitasnya. Definisi Say berlaku bagi sektor swasta, pemerintah, dan sukarelawan atau sektor ketiga. Jika dihubungaan dengan kata pemerintah, maka pemerintahan wirausaha berarti usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah mengelola berbagai sumber daya dari cara dengan produktifitas rendah ke cara dengan produktifitas tinggi dengan hasil yang lebih besar.

Dengan kata lain Reinventing dapat dimaknai sebagai penciptaan kembali birokrasi dengan mendasarkan pada sistem wirausaha, yakni menciptakan organisasi-organisasi dan sistem publik yang terbiasa memperbarui, yang secara berkelanjutan, memperbaiki kualitasnya tanpa harus memperoleh dorongan dari luar. Dengan demikian, reinventing berarti menciptakan sektor publik yang memiliki dorongan dari dalam untuk memperbaiki apa yang disebut dengan “sistem yang memperbarui kembali secara sendiri”. Reinventing menjadikan pemerintah siap menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin tidak dapat diantisipasi. Dengan demikian konsep ini muncul dari kritik terhadap kinerja pemerintahan selama ini yang cenderung kaku, tidak fleksibel, kurang adaptif terhadap perkembangan yang terjadi dan perubahan yang akan terjadi di masa depan

Adapun kesepuluh point yang menjadi gagasan Reinventing Government adalah sebagai berikut :

Pemerintahan katalis, yakni pemerintahan yang bertindak sebagai pengarah daripada sebagai pelaku
Pemerintahan milik masyarakat, yakni pemerintahan yang lebih banyak memberikan wewenang daripada melayani.
Pemerintahan yang kompetitif, yakni dengan menyuntikkan persaingan dalam penyelenggaraan pelayanan
Pemerintahan yang digerakkan oleh misi, yakni mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi
Pemerintahan yang berorientasi hasil, yakni membiayai hasil bukan masukan
Pemerintahan berorientasi pelanggan, yakni memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi.
Pemerintah wirausaha, yakni pemerintah yang lebih banyak menghasilkan daripada membelanjakan
Pemerintah yang antisipatif, yakni pemerintah yang lebih sering mencegah daripada mengobati kerusakan.
Pemerintahan desentralisasi
Pemerintahan berorientasi pasar, mendongkrak perubahan melalui pasar.

Konsep birokrasi entrepreneurial merupakan kritik terhadap birokrasi seperti yang diungkapkan oleh Weber yang sangat hirarkis. Meskipun pada awalnya, birokrasi merupakan sistem kerja institusional yang diharapkan dapat menjadi alat untuk melayani kepentingan masyarakat dengan efektif dan efisien, dalam kenyataannya justru sebaliknya. Birokrasi cenderung lamban, hirarkis, tidak efisien, dan hanya memboroskan anggaran pemerintah. Meski demikian konsep ini bukan tanpa kritik. Konsep pemerintahan entrepreneur Osborn dan Gaebler yang mencoba menemukan nilai-nilai baru (re-inventing) di bidang pemerintahan ternyata menurut Painter (1994) mempunyai kekuatan dan sekaligus kelemahan. Kritik Painter terhadap konsep pemerintahan entrepreneur adalah bahwa ia terlalu bias pada “new administrative values” yang lebih banyak menitik beratkan pada orientasi goal governance dengan meminggirkan nilai-nilai administrasi klasik yang sebenarnya masih potensial yang berbasis pada rule governance. Oleh karena itu, Painter menyebutnya bukannya reinventing government melainkan pemerintahan yang sudah dalam keadaan tertinggal (abandoning government), karena Osborn dan Gaebler sebenarnya telah menghapuskan atau setidak-tidaknya telah membelotkan nilai-nilai pemerintahan. Padahal kedua nilai tersebut (lama dan baru) bisa disatu padukan.

KONTEKS INDONESIA

Pemerintahan dengan bisnis merupakan dua lembaga yang berbeda secara mendasar. Pemerintahan bertujuan agar memperoleh legitimasi dari masyarakat sehingga dapat dipilih kembali oleh masyarakat pada periode yang akan datang. Sedangkan bisnis bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Jika suatu organisasi bisnis tidak dapat memperoleh keuntungan maka organisasi tersebut akan mengalami Death Line atau kematian. Demikian juga dengan organisasi pemerintahan. Jika tidak dapat memperoleh legitimasi dari masyarakat (tidak favorit bagi masyarakat) maka pemerintahan tersebut pada periode yang akan datang tidak akan dipilih oleh masyarakat dan akan berganti dengan pemerintah yang baru.

Perbedaan tujuan di atas menciptakan motivasi yang berbeda. Pimpinan usaha swasta akan berorientasi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, karena keuntungan merupakan indikator dari keberhasilan mereka. Sedangkan dalam pemerintahan, indikator keberhasilan seorang manajer pemerintah adalah bukan seberapa banyak keuntungan yang diperoleh tetapi apakah mereka dapat menyenangkan para politisi yang terpilih atau tidak. Karena itu kinerja manajer pemerintah sangat dipengaruhi oleh kelompok kepentingan yang menang dalam pemilu dalam periode tertentu. Reinventing Government bukan bertujuan untuk menghilangkan peran pemerintah dalam masyarakat dan menjadikan peran tersebut dijadikan peran swasta. Dengan kata lain Reinventing Government bukan indentik dengan swastanisasi, karena dengan swastanisasi menyeluruh fungsi pemerintah sebagai publik service akan kabur oleh profit oriented pihak swasta.

Menurut Imawan, prinsip utama Reinventing Government adalah: (1) Steering (mengendalikan, memfasilitasi aktivitas masyarakat). (2) Empowering (memberdayakan anggota masyarakat). (3) Meeting the need of the costumer, not bureaucracy. (4) Earning (5) Prevention. Prinsip-prinsip utama reinventing government ini akan diigunakan sebagai dasar analisa untuk melihat pelaksanaan reinventing government di Indonesia. Merujuk pada pendapat yang dikemukakan Imawan tersebut, maka penerapan reinventing government untuk konteks Indonesia dapat dilihat melalui kelima prinsip utama tersebut yakni: Pertama, Steering. Paradigma tradisional tentang birokrasi pemerintahan menyatakan bahwa birokrasi pemerintahan ibarat sebuah perahu besar yang dapat menyelamatkan seluruh warga negara dan masyarakat dari bencana banjir ekonomi maupun politik. Hal ini menyebabkan pemerintah merupakan aktor tunggal untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dan masyarakat akan semakin tergantung kepada pemerintahnya. Paradigma tradisional ini menyebabkan pemerintah tidak bisa lagi berpikir jernih untuk meningkatkan mutu kerjanya, karena sudah dililit oleh aktivitas-aktivitas rutin untuk melayani kebutuhan masyarakat. Mutu pelayanan kepada masyarakat tidak bisa ditingkatkan lagi. Untuk itu perlu perubahan paradigma, agar pemerintah tidak lagi sebagai pelaksana tunggal pelayanan kepada masyarakat tetapi bermitra dengan pihak swasta. Agar pemerintah tidak lagi terjerat dengan kegiatan rutin sebagai pelayan masyarakat, maka pemerintah perlu memikirkan untuk menyerahkan tugas-tugas pelayanan tersebut kepada masyarakat (NGO -non government organization- atau pihak swasta) atau melaksanakan pelayanan tersebut dengan bermitra dengan masyarakat (sistem koproduksi). Pemerintah yang banyak melaksanakan tugas pelayanan akan semakin memberikan peluang kepada gagalnya atau lemahnya mutu pekrjaan, maka dalam kondisi ini akan lebih baik jika pemerintah menyerahkan urusan tersebut kepada swasta dan pemerintah hanya menetapkan peraturan-peraturan yang akan dilaksanakan oleh pihak swasta. Dengan memfokuskan diri kepada pengarahan, maka daya pikir para pembuat kebijakan publik akan meningkat dan cermat, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil akan lebih produktif dan lebih cermat.

Kedua, Empowering. Pada pemerintahan yang menganut sistem otoriter kekuasaan tertinggi berada ditangan penguasa (negara) dan tidak memberikan hak-hak politik kepada rakyat. Pada sistem ini rakyat hanyalah sebagai objek tanpa mempunyai akses untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Rakyat tidak dapat memberikan saran-saran/koreksi terhadap kinerja pemerintah sehingga pemerintah bekerja tanpa terkontrol. Pada perkembangannya sistem ini tidak populer lagi dimata masyarakat, apalagi pada sistem ini pemerintah harus melayani seluruh kebutuhan masyarakat tetapi pemerintah tidak mampu melaksanakannya dengan baik.
Karena sistem otoriter tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan. Perubahan yang dimaksudkan adalah mengembalikan kekuasaan kepada rakyat dengan melakukan pemberdayaan kepada rakyat (Empowering). Melalui sistem ini rakyat tidak lagi sebagai objek pemerintahan tetapi juga sebagai subjek pemerintahan. Rakyat harus diberikan kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri. Dalam pelaksanaan empowering ini ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. Dengan keterbatasan ini masyarakat belum mampu menterjemahkan berbagai misi pemerintahan. Disini tugas pemerintah untuk melakukan pembinaan pengetahuan masyarakat agar mampu melakukan berbagai kegiatan dalam pembangunan.

Ketiga, Meeting the Needs of the Costumer, not the Bureaucracy. Dalam prinsip reinventing government ini pemerintah harus memenuhi kebutuhan consumer (masyarakat) bukan kebutuhan birokrasi. Gejala yang selama ini ada para administrator bekerja untuk mendapatkan prestasi yang akan dinilai baik oleh atasannya. Para bawahan akan berusaha membuat atasan senang agar dia mendapatkan pangkat yang lebih tinggi. Sedangkan masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang baik dari para administrator menjadi faktor sampingan, faktor yang utama adalah seorang administrator harus melayani kebutuhan para pejabat. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat para administrator harus merubah orientasi pelayananan dari melayani kebutuhan para birokrat menjadi melayani kebutuhan masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan merasa terayomi oleh pemerintah, merasa dekat secara emosional dengan pemerintah. Hal ini akan terjadi jika telah terwujud Civil Society dalam masyarakat. Dengan civil society masyarakat akan mempunyai ekses dalam mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan. Jika terjadi pelanggaran, misalnya para birokrat tidak melayani masyarakat dengan baik tetapi melayani birokrat atasannya, maka masyarakat akan meniupkan peluit sebagai tanda peringatan kepada administrator. Dengan demikian penyimpangan akan semakin dikurangi. Dengan kata lain administrator akan mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan birokrat.

Keempat, Earning. Sifat pemerintahan yang selama ini ada adalah selalu berusaha untuk menghabiskan dana yang ada, tanpa perlu memikirkan bagaimana mendapatkan dana tersebut. Semakin lama semakin terbatas sumber dana pemerintah, biaya yang dibutuhkan untuk membiayai berbagai program pemerintah semakin tinggi. Disatu sisi pemerintah dapat memungut pajak yang tinggi dari masyarakat untuk membiayai berbagai program pemerintah, tetapi hal tersebut akan menambah beban masyarakat dan pada akhirnya akana mengurangi akuntabilitas pemerintah dimata masyarakat. Disini berarti menaikan sektor pajak merupakan cara yang tidak bijaksana. Sehubungan dengan hal di atas pemerintah perlu mempertimbangkan pemikiran bahwa instansi pemerintah harus mampu menghasilkan dana untuk membiayai berbagai programnya. Seorang manajer instansi pemerintah harus mampu melaksanakan tugas sebagaimana halnya manajer perusahaan swasta yakni dengan mempertimbangkan input dan out-put dari instansinya. Masing-masing instansi pemerintah harus mampu membuat program yang mampu menambah penghasilan instansinya, sebagaimana yang dilaksanakan oleh sektor swasta. Dengan demikian instansi pemerintah dan para birokrat didalamnya akan terbiasa untuk menghemat biaya/anggaran. Apabila seluruh instansi pemerintah sudah terbiasa untuk menghasilkaan dana sendiri untuk membiayai berbagaaai kegiatannya bahkan sampai bisa menabung/investasi untuk usaha lain, maka beban pemerintah untuk berbagai kegiatan pemerintahan akan semakin berkurang. Dengan demikian konsentrasi pemikiran pemerintah (pembuat kebijakan) akan tertuju pada masalah-masalah yang penting dan mutu pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan meningkat.

Hal di atas akan dapat dilaksanakan di Indonesia, jika masing-masing pemerintah daerah sudah mampu membiayai pemerintahannya sendiri. Dan di dalam Pemerintah Daerah tersebut, masing-masing instansi Pemerintah Daerah mampu menghasilkan dana sendiri dengan tidak selalu memberatkan anggaran Pemerintah Daerah, misalnya Dinas Pertanian mampu menghasilkan dana sendiri dengan melakukan penelitian dan pengembangan bibit unggul dan hasilnya dijual ke masyarakat atau ke daerah lain melalui mekanisme pasar yang sehat. Demikian juga dengan Dinas Perikanan, mampu mengembangkan sektor penelitian dan pengembangan ikan dan hasilnya di jual kepada pasar. Demikian juga dengan dinas-dinas lainnya. Jika hal di atas dapat diwujudkan, maka nantinya akan kita lihat bahwa daerah-daerah di Indonesia akan merata kemajuannya. Ekonomi masyarakat akan ditunjang dengan perdagangan antar daerah yang berjalan dengan sehat. Hal ini pada akhirnya akan mampu mengeluarkan Indonesia dari krisis ekonomi dan krisis politik.

Kelima, Prevention. Pemerintah selama ini cenderung untuk menyelesaikan suatu masalah setelah masalah tersebut timbul atau menjadi masalah besar. Setelah suatu masalah menjadi masalah besar, maka pemerintah akan mengalami kesulitan besar untuk mengatasinya, baik dari segi kerumitan maupun pembiayaan. Misalnya, Masalah wabah penyakit, Apabila di suatu daerah telah terjadi wabah penyakit mutaber, demam berdarah, maka pemerintah akan bekerja ekstra keras dan mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengatasi masalah wabah penyakit tadi. Akan lain halnya jika pemerintah sudah melakukan usaha-usaha pencegahan terhadap datangnya penyakit tadi. Misalnya, pemerintah sudah membuat saluran-saluran air yang baik, memberikan penyuluhan tentang hidup sehat kepada masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan penyakit yang mewabah tidak akan terjadi. Dengan demikian pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengatasi masalah wabah penyakit. Begitu juga dengan situasi politik nasional dan international. Pemerintah harus sudah paham dengan situasi politik nasional dan internasional. Apa-apa yang diinginkan oleh masyarakat harus mampu dibaca oleh pemerintah. keputusan-keputusan yang diambil harus sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Akan terjadi akumulasi ketidakpuasan masyarakat dalam bentuk tindakan anarkhis apabila kebutuhan masyarakat tidak terlayani oleh pemerintah. Jadi dengan memahami kehendak politik rakyata secara dini, maka rakyat akan semakin dekat dengan pemerintahnya, partisipasi politik rakyat akan semakin tinggi dan pemerintah akan melaksanakan pemerintahan dengan tenang.

KESIMPULAN

Reinventing Government yang ditulis David Osborne dan Ted Geabler merupakan rujukan penting dalam melakukan reformasi birokrasi di Indonesia. Latar belakang penulisan buku tersebut yang merupakan refleksi atas keprihatinan mendalam terhadap birokrasi Amerika pada dasarnya juga merupakan keprihatinan banyak negara-negara di dunia termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Masalah kunci yang muncul sehubungan dengan kinerja birokrasi adalah sifatnya yang kaku, tidak fleksibel, kurang adaptif terhadap perkembangan pasar dan tidak peka terutama terhadap kepentingan kelompok-kelompok marginal. Terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut sudah selayaknya birokrasi di Indonesia melakukan introspeksi dan refleksi mendalam terhadap perkembangan organisasinya terlebih lagi ditengah-tengah tuntutan dinamika global, otonomi daerah dan demokratisasi yang terus berkembang.

Osborne dan Geabler menawarkan perspektif baru dalam reformasi birokrasi melalui pendekatan yang dikenal dengan pendekatan entrepreneurship/kewirausahaan. Pendekatan ini menganalogikan birokrasi seperti organisasi bisnis, yang luwes dan fleksibel yang dianggap lebih adaptif dalam merspon perkembangan lingkungan eksternal. Gagaan ini bukan tidak mendapatkan kritik, kritik Painter (1994) terhadap konsep pemerintahan entrepreneur adalah bahwa ia terlalu bias pada “new administrative values” yang lebih banyak menitik beratkan pada orientasi goal governance dengan meminggirkan nilai-nilai administrasi klasik yang sebenarnya masih potensial yang berbasis pada rule governance.

Secara umum permasalahan tentang kelambanan birokrasi, ketidak efisienan merupakan kondisi umum birokrasi di banyak Negara termasuk Indonesia. Meski demikian harus diakui pula bahwa bagaimanapun Pemerintah tidak sama dengan organisasi bisnis, sehinga reinventing government tidak boleh dimaknai sebagai swastanisasi. Himawan ( 1998 ) menyampaikan bahwa terdapat lima prinsip utama Reinventing Government yakni : (1) Steering (mengendalikan, memfasilitasi aktivitas masyarakat). (2) Empowering (memberdayakan anggota masyarakat). (3) Meeting the need of the costumer, not bureaucracy). (4) Earning (5) Prevention. Kelima prinsip inilah yang membedakan antara kewirausahaan pemerintah dengan kewirausahaan swasta.

Akhirnya jelas, sebuah perubahan harus dimulai, apapun konsep yang hendak digunakan, namun paling tidak konsep tersebut harus merepresentasikan juga posisi kebudayaan Indonesia sehingga ditemukan format kelembagaan birokrasi yang efisien,efektif, adaptif dan human tanpa harus menjadi ke-barat-barat-an, meninggalkan identitas sebagai sebuah bangsa yang otonom dan berjati diri.

DAFTAR PUSTAKA

Albrow, Martin, 1996, Birokrasi, Yogyakarta, Tiara Wacana.

Blau, Peter.M dan Meyer, Marshall.W, 2000, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Jakarta, Prestasi Pustakaraya.

Imawan, Riswandha, Membedah Politik Orde Baru, Pustaka Pelajar, Jogyakarta 1998.

Osborne, David dan Gaebler, Ted. 1992. Mewirausahakan Birokrasi : Seri Umum No. 17. PT Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta

Putra, Fadillah dan Arif, Saiful, 2001, Kapitalisme Birokrasi: Kritik Reinventing Government Osborne Gaebler, Yogyakarta, LKiS.

Thoha, Miftah dan Dharma, Agus (editor), 1999, Menyoal Birokrasi Publik, Jakarta, Balai Pustaka.

Modernisasi, Industrialisasi dan Urbanisasi

2012-01-05T11:41:00.001+07:00

Pengertian Modernisasi

Modernisasi dapat diartikan sebagai proses perubahan dari corak kehidupan masyarakat yang “tradisional” menjadi “modern”, terutama berkaitan dengan teknologi dan organisasi sosial. Teori modernisasi dibangun di atas asumsi dan konsep-konsep evolusi bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah (linier), progresif dan berlangsung perlahan-lahan, yang membawa masyarakat dari tahapan yang primitif kepada keadaan yang lebih maju.

Tradisionalitas

Istilah tradisional berasal dari kata Latin “traditum” yang artinya sesuatu yang diteruskan atau diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sesuatu yang diwariskan dapat berupa:

Sistem nilai, dapat berupa kepercayaan, keyakinan, agama, idea atau gagasan
Cara hidup (oleh Emmile Durkheim disebut sebagai fakta sosial, yakni cara berfikir, berperasaan dan bertindak para warga masyarakat yang mengikat).
Teknologi
Lembaga atau pranata sosial

Suatu masyarakat dapat disebut sebagai masyarakat tradisional apabila hidup dengan sistem nilai, cara berfikir, berperasaan dan bertindak, teknologi dan lembaga atau pranata sosial yang diwariskan dan secara turun temurun dipelihara.

Contoh masyarakat tradisional: masyarakat atau komunitas desa.

Modernitas

Istilah modern berasal dari kata “modo” yang artinya “yang kini” (just now). Dengan demikian masyarakat dinyatakan modern apabila para warganya hidup dengan sistem nilai, cara berfikir, berperasaan dan bertindak, teknologi serta organisasi sosial yang baru, yang sesuai dengan konstelasi zaman sekarang. Contoh masyarakat modern adalah masyarakat kota.

Proses Modernisasi

Menurut Samuel Huntington proses modernisasi mengandung beberapa ciri pokok sebagai berikut:

Merupakan proses bertahap, dari tatanan hidup yang primitif-sederhana menuju kepada tatanan yang lebih maju dan kompleks
Merupakan proses homogenisasi. Modernisasi membentuk struktur dan kecenderungan yang serupa pada banyak masyarakat. Penyebab utama proses homogenisasi ini adalah perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi. Contoh: fenomena coca colonization, Mc world serta californiazation.
Terwujud dalam bentuk lahirnya sebagai: Amerikanisasi dan Eropanisasi
Merupakan proses yang tidak bergerak mundur, tidak dapat dihindrkan dan tidak dapat dihentikan
Merupakan proses progresif (ke arah kemajuan), meskipun tidak dapat dihindari adanya dampak (samping).
Merupakan proses evolusioner, bukan revolusioner dan radikal; hanya waktu dan sejarah yang dapat mencatat seluruh proses, hasil maupun akibat-akibat serta dampaknya

Alex Inkeles dan David Smith mengemukakan ciri-ciri individu modern, sebagai berikut:

Memiliki alam pikiran (state of mind) yang terbuka terhadap pengalaman baru
Memiliki kesanggupan membentuk dan menghargai opini
Berorientasi ke depan
Melakukan perencanaan
Percaya terhadap ilmu pengetahuan
Memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu dapat diperhitungkan
Menghargai orang lain karena prestasinya
Memiliki perhatian terhadap persoalan politik masyarakat
Mengejar fakta dan informasi

Modernisasi Bukan Westernisasi

Bahwa modernisasi itu identik dengan westernisasi memang pandangan yang tidak mudah dihindarkan. Hal ini karena sejarah modernisasi memang sejarah masyarakat Barat, dalam hal ini Eropa Barat dan Amerika Utara. Tema-tema yang menunjukkan ciri-ciri orang modern seperti yang diungkapkan oleh Inkeles dan Smith memang lebih banyak dimiliki oleh orang Barat, sehingga menjadi modern memang identik dengan menjadi seperti orang Barat. Namun demikian modernisasi dan westernisasi tetap dapat dibedakan karena memang berbeda. Seperti tersebut di depan bahwa tekanan proses modernisasi adalah pada teknologi dan organisasi sosial atau tata kerja. Dr. Nurcholish Madjid menyebutnya sebagai semacam proses rasionalisasi, yakni perubahan tata kerja lama yang tidak rasional diganti dengan tata kerja baru yang rasional. Sedangkan westernisasi adalah menjadi seperti orang Barat secara total, tanpa reserve, mulai dari pandangan hidup (ateisme, sekularisme, feminisme, humanisme, dan sebagainya) sampai dengan gaya hidupnya (seks bebas dan hidup bersama tanpa menikah (cohabitation), model pakaian yang tidak menutup atau bahkan menonjolkan aurat, NAPZA, gang, dan sebagainya).

Syarat Berlangsungnya Modernisasi

Modernisasi dalam masyarakat dapat berlangsung apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

Terlembagakannya cara berfikir ilmiah di kalangan masyarakat, terutama di kalangan the rulling class
Birokrasi pemerintahan yang rasional, efektif dan efiesien, bukan birokratisme
Tersedianya sistem informasi yang baik: cepat dan akurat
Iklim yang favorable terhadap modernisasi, hal ini terutama dengan hal-hal yang menyangkut nilai atau sistem keyakinan
Tingkat organisasi sosial yang tinggi
Pelaksanaan social planning yang terbebas dari pengaruh atau kepentingan (vested interested) suatu golongan. Untuk hal ini diperlukan sentralisasi wewenang berkaitan dengan social planning.

Modernisasi Sebagai Proses Industrialisasi

Apabila melihat sejarah Eropa, maka modernisasi tidak lepas dari proses industrialisasi. Kesejahteraan ekonomi dan kestabilan politik di Eropa tercapai setelah terjadinya revolusi industri yang diawali oleh masa pencerahan (renaisance) dan penemuan-penemuan baru. Berdasarkan ini dapat dinyatakan bahwa awal modernisasi adalah industrialisasi, yakni berubahnya kehidupan dari “agraris-tradisional” menjadi “industri-modern”.

Talcott Parson menjelaskan proses perubahan itu dalam teori variabel pola (pattern variables) sebagai berikut:

Perubahan dari affectivity kepada affective neutrality
Perubahan dari particulatism ke universalism
Perubahan dari collective orientation kepada self-orientation
Perubahan dari ascription kepada achievement
Perubahan dari functionally difussed kepada functionaly specivied

Modernisasi Sebagai Proses Urbanisasi

Masyarakat modern juga identik dengan masyarakat kota, maka modernisasi identik dengan urbanisasi.

Dalam proses urbanisasi dikenal adanya tiga macam proses, yakni:

Centripetal process; the flow of people from country sides to the urban area accompanied with the change in behavior. Dalam proses ini terjadi aliran penduduk dari wilayah desa atau kota satelit menuju ke wilayah pusat kota yang diikuti oleh perubahan pola perilaku desa-tradisional dengan perilaku kota-modern. Sebab-sebab aliran penduduk dari desa ke kota ini dapat digolongkan menjadi dua macam, yakni: (1) push factors (faktor pendorong), dan (2) pull factors (faktor penarik). Faktor-faktor pendorong meliputi kondisi desa yang menjadikan orang tidak mau lagi tinggal di desa, seperti: minimnya lapangan kerja, kekakangan adat, kurangnya variasi hidup, sempitnya kesempatan menambah pengetahuan, kurangnya sarana rekreasi ataupun sempitnya kesempatan mengembangkan keahlian dan ketrampilan. Sedangkan faktor penarik meliputi kondisi kota yang menjadikan orang-orang tertarik untuk tinggal menetap di kota, seperti: kesempatan kerja yang lebih luas, luasnya kesempatan mengembangkan ketrampilan dan keahlian, kesempatan dan fasilitas pendidikan yang lebih memadai, kelebihan modal, variasi hidup, banyaknya tempat hiburan, kebebasan hidup di kota dan anggapan bahwa kota memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi daripada desa.

Centrifugal process; urban extention in terms of physical, economic, technology and culture. Dalam proses ini yang terjadi adalah meluasnya pengaruh kehidupan kota ke wilayah-wilayah pinggiran kota, dapat berupa perluasan fisik kota yang diikuti oleh perubahan kehidupan ekonomi, penggunaan teknologi maupun perubahan kebudayaan.

Vertical process: social, economic, culture, and behavior. Dalam proses ini yang terjadi adalah perubahan situasi atau iklim desa (rural sphere) menjadi kota (urban sphere), baik secara sosial, ekonomi, kebudayaan dan perilaku. Keadaan ini dapat terjadi antara lain oleh sebab-sebab: (1) daerah itu menjadi pusat pemerintahan, (2)letaknya strategis untuk perdagangan, atau (3) tumbuhnya industri.

Masalah-masalah yang timbul akibat urbanisasi

Bertambahnya tingkat persaingan hidup di kota akibat urbanisasi, misalnya untuk memperoleh sumber-sumber ekonomi dapat menimbulkan persoalan yang pelik, seperti berbagai macam konflik, tuna karya, kejahatan yang terorganisir (organized crime) maupun yang tidak terorganisir, perkampungan kumuh (slums), gelandangan, tuna susila, maupun rendahnya tingkat kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan bagi desa, urbanisasi menyebabkan terbatasnya jumlah penduduk usia produktif yang berakibat terhambatnya perkembangan desa. Di samping itu para urbanit yang pulang ke desa sering membawa pengaruh kehidupan kota (urbanisme) yang tidak selalu sesuai dengan kebudayaan orang desa

Community Driven Development : Pendekatan Dalam Menata Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas

2012-01-03T20:57:00.002+07:00

Menurut Parwoto (1985), akar permasalahan permukiman sesungguhnya tidak terletak pada kondisi fisik perumahan itu sendiri tetapi pada cara memandang perumahan yang berakar pada “pola dasar berfikir sebagai titik tolak untuk memilih, merumuskan dan mengembangkan teori sebagai landasan definisi dan tindakan”. Secara teoritis terdapat dua kutub yang berseberangan dalam memahami persoalan perumahan dan permukiman. Kutub pertama percaya bahwa persoalan perumahan dan permukiman yang menjadi bagian dari persoalan kemiskinan akan dengan sendirinya terselesaikan jika pembangunan ekonomi negara sudah mapan. Pada kutub yang lain, para ahli tidak percaya bahwa kaum miskin kota dapat keluar dari kemiskinannya jika cara-cara produksi kapitalis (capitalis mode of production ) masih berfungsi.

Turner (dalam Khudori, 2002) menyampaikan pandangannya tanpa menyinggung soal “struktur makro”, mempromosikan pembangunan perumahan oleh penghuninya sendiri (self help housing). Lebih jauh ia menyatakan karena perumahan merupakan proses yang berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penghuninya, perumahan tidak bisa distandardisasikan, sedangkan organisasi-organisasi besar macam Pemerintah, perusahaan industri, perusahaan perumahan, tidak akan mampu memcahkan masalah perumahan. Karena itu, sebagian dari proses pembangunan perumahan harus dipercayakan kepada penghuninya. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa Peran pemerintah harus dirubah bukan lagi sebagai perancang, pembangunan dan pemasok perumahan standard serta penggusur perumahan (yang dianggap) liar, melainkan sebagai fasilitator melalui tiga tindakan. Pertama, menyediakan prasarana umum seperti jaringan jalan, listrik, telepon, air bersih, air kotor dan air hujan. Kedua, menetapkan aturan hukum yang bersifat lebih legislatif daripada eksekutif, yakni menentukan apa-apa yang tidak boleh dilakukan, dan bukan apa-apa yang harus dilakukan oleh penghuni. Ketiga, menyediakan dan melindungi akses (access) rakyat kepada sumber-sumber proses pembangunan perumahan, yakni hukum, tanah, bahan bangunan utama, pengetahuan teknik dasar.

Disisi lain Rod Burgess menentang gagasan Turner yang mengaggap melakukan depolitisasi masalah perumahan dan negara. Mengutip Engels, Burgess (dalam Khudori, 2002, hal.115) berkesimpulan bahwa, “ Selama cara-cara produksi kapitalis terus berlangsun, sungguh gila mengharapkan bahwa perumahan kaum buruh merupakan masalah terpisah. Pemecahannya hanya terletak pada pelenyapan cara-cara produksi kapitalis dan pengambilalihan seluruh sarana kehidupan dan peralatan kerja oleh kelas buruh itu sendiri “. Pandangan Burgess tersebut menunjukkan posisi ideologis kaum Marxis yang tidak percaya kaum miskin kota dapat keluar dari kemiskinannya jika cara-cara produksi kapitalis (capitalis mode of production) masih berfungsi. Dengan kata lain paradigma marxian dan variannya yakni teori dependensia berpandangan bahwa kemiskinan yang diantaranya dicirikan oleh ketiadaan atau buruknya lingkungan perumahan dan permukiman lebih disebabkan oleh struktur “makro” yang tidak memungkinkan kaum miskin memiliki “akses” yang sama dengan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat lainnya dalam rangka ikut serta dalam mengambil keuntungan dari proses ekonomi dan politik di suatu negara.

Dalam praktiknya kedua pandangan tersebut menemukan konteksnya dalam permasalahan perumahan dan permukiman di Indonesia. Berbagai program pembangunan perumahan dan permukiman mungkin telah berhasil memperbaiki lingkungan fisik tetapi tidak berhasil memberi dampak sampingannya yang diharapkan seperti: (1) Pembangunan pranata (community management) seperti pengembangan sentra ekonomi bersama, jaring produksi dan pemasaran serta pembangunan sentra pelayanan sosial komunitas yang dapat mendorong terbukanya akses masyarakat untuk perbaikan ekonomi kelompok sasaran dan peningkatan kualitas kehidupan. (2) Tumbuhnya kreatifitas dan inovasi (community entreprenuership) dalam merencanakan lingkungan permukiman mereka yang kondusif bagi peningkatan kualitas hidup. (3) Perubahan perilaku (attitude) seperti budaya tertib, aman, bersih, sehat dan memiliki kepedulian sosil yang tinggi. Hal ini menunjukkan pandangan Turner yang menjelaskan bahwa pembangunan perumahan harus dipercayakan kepada penghuninya tidak sepenuhnya dapat diterapkan di Indonesia yang sekaligus juga mengungkapkan pandangan Burgess tidak sepenuhnya meleset. Namun demikian pandangan Burgess juga memiliki kelemahan. Kelemahan pandangan Burgess barangkali terletak pada anggapan bahwa kapitalis itu sebagai badan tunggal yang solid. Dalam kenyataannya menurut Peatti ( dalam Khudori, 2002) kapitalis sendiri memiliki banyak faksi yang memiliki kepentingan berbeda-beda.

“Persamaan” dari kedua pandangan tersebut barangkali terletak pada kenyataan bahwa keduannya sama-sama masih melihat negara juga memiliki peran dalam penyelesaian permasalahan perumahan dan permukiman meskipun dengan derajat peran yang tentu saja berbeda antar keduanya dalam menganalisis peran negara. Hal yang sama juga dikemukakan Manaf (2008) terkait dengan issu kepemilikan/penyediaan rumah,” Dalam kondisi dimana mekanisme pasar bebas tidak dapat diharapkan untuk merasionalisasikan distribusi pendapatan bagi seluruh masyarakat (market failure), maka dukungan atau bantuan pemerintah masih sangat dibutuhkan”. Dengan demikian bagaimana kemudian kita memahami pesoalan perumahan dan permukiman adalah dengan memahami secara menyeluruh konteks permasalahan yang ada terkait dengan kekuatan negara dan dinamika internal masyarakat itu sendiri sebagaimana juga dikemukakan Peatti yakni dengan memahami persoalan-persoalan konstelasi kekuatan-kekuatan dan konflik yang bermain pada suatu ruang dan waktu tertentu.

Gerakan Permukiman : Community Driven Development
Berdasarkan pandangan teoritik diatas, maka nampaknya permasalahan perumahan dan permukiman tidak bisa hanya didekati dari satu sisi baik itu sisi Pemerintah, Masyarakat maupun Individu (keluarga) dan Swasta (kontraktor/pengembang/donor), namun harus didekati secara sinergis dengan pembagian peran yang proporsional antar seluruh stakeholder (pemerintah-Masyarakat dan Swasta). Pada konteks ini terdapat dua sisi pendekatan yang umum digunakan. Pertama adalah demand side, yakni pendekatan yang bertumpu pada aspek permintaan dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Kedua adalah pendekatan supply side yang melihat permasalahan perumahan dan permukiman dari sisi penawaran. Fenomena rumah kosong yang banyak terjadi di Indonesia adalah salah satu dampak dari pendekatan supply side. Pendekatan sisi penyediaan (supply side) yang selama ini diterapkan dipandang cenderung memihak kepada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi bukan kepada masyarakat yang sungguh-sungguh membutuhkan rumah. Sumber daya kunci pembangunan perumahan yang terbatas (lahan, pembiayaan, teknologi, bahan bangunan dan sebagainya) tidak dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mengatasi permasalahan perumahan yang ada. (Manaf, 2008).

Pergeseran paradigma tata kepemerintahan di Indonesia dari sentralistik ke desentralistik, dari government ke governance seperti telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya membuka peluang bagi munculnya inisiatif lokal dalam penyelesaian masalah-masalah perumahan dan permukiman baik yang terkait dengan issu kepemilikan/penyediaan rumah maupun issu penataan lingkungan permukiman yang mengarah kepada pendekatan demand driven terlebih lagi jika melihat besarnya potensi swadaya masyarakat sebagaimana yang dikemukakan Manaf (2008) :

” Secara empirik upaya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat di Indonesia hampir 90% dilakukan oleh masyarakat secara mandiri (swadaya). Hanya 10% saja dari total kebutuhan yang dapat disediakan oleh pihak pengembang (Panuju, 1999; Kompas 10 Mei, 1996), sehingga dapat dikatakan bahwa potensi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumahnya secara swadaya adalah sangat besar. ... Namun demikian pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat secara spontan dan swadaya (spontaneous self-help) ini biasanya bersifat individual dan tidak terencana sehingga kurang memenuhi persyaratan baik secara teknis maupun planologis. maka potensi pembangunan perumahan swadaya yang besar tersebut perlu diarahkan dan diorganisir secara „kooperatif“ atau „berkelompok“ (organized self-help) sehingga kegiatan pembangunan dapat lebih terencana dan terarah menuju terwujudnya perumahan yang minimal dapat diterima secara sosial (Sosially acceptable norm) atau bahkan memenuhi standard rumah sehat yang ideal (formal standard)”

Dari penjelasan yang dikemukakan Manaf maka agar pendekatan demand side memiliki daya dorong yang besar maka ia perlu diarahkan dan diorganisir secara kooperatif atau berkelompok (community driven development). Namun mengingat kompleksitas persoalan perumahan dan permukiman maka kelompok dalam pengertian community driven development bukan sekedar panitia pembangunan atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bekerja pada saat berlangsungnya proyek sebagiamana praktek yang terjadi pada beberapa program yang dilakukan pemerintah. Tak dapat dipungkiri kelompok-kelompok semacam itu telah berperan dalam mensukseskan sebuah program pembangunan melalui penggalangan swadaya, namun selain perbaikan pada lingkungan fisik (settlement improvement). sebagaimana telah saya sampaikan, dampak sampingan yang diharapkan seperti peningkatan ekonomi, perubahan perilaku sera tumbuhnya kreativitas dan inovasi tidak terjadi. Dengan demikian maka kelompok yang dimaksudkan adalah kelompok yang memiliki visi emansipatoris. Sehubungan dengan hal tersebut gagasan Khudori tentang Gerakan Permukiman nampaknya perlu direnungkan. Khudori (2002) mengartikan gerakan permukiman sebagai upaya-upaya mendorong dan mewujudkan prakarsa kaum miskin kota dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan permukiman.

Terkait dengan lingkup Gerakan Permukiman, Khudori (2002) Dalam bukunya Menuju Kampong Pemerdekan, menyatakan bahwa lingkup Gerakan Permukiman berada pada dua aras yakni aras “mikro” dan aras “makro” Pada aras “mikro” Gerakan Permukiman meliputi kegiatan-kegiatan pembangunan fisik, ekonomi, Sosial, budaya dan politik (lokal) termasuk dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengadaan fasilitas sosial. Sedangkan pada tingkat “makro”, Gerakan Permukiman berkenaan dengan kebijakan pemerintah di bidang perencanaan dan pembangunan permukiman seperti mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan daerah (Perda) mengenai tata ruang / zonasi, mendorong pemerintah untuk menganggarkan dana pembangunan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan-kegiatan partisipatif (partisipatory budgeting) termasuk juga kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Dalam konteks strategi gerakan permukiman, menurut Khudori terdapat tiga strategi yang dapat ditempuh. Pertama, meningkatkan “kekuatan” (politik). Potensi yang dimiliki kaum miskin adalah diri mereka sendiri (orang). Potensi ini dapat dikembangkan menjadi organisasi semacam paguyuban warga kampong. Kedua, Meningkatkan “daya tukar/beli” dan “akses”. Dan ketiga, Pengembangan masyarakat Perkotaan.

Catatan Penutup.
Gerakan Permukiman yang di gagas Khudori harus dipahami dalam upayanya mendorong keberlanjutan proses pembangunan sebuah lingkungan/kawasan permukiman. Dengan demikian, maka gerakan ini harus bisa mengakomodir keterlibatan pihak eksternal dalam perannya sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembangunan/penataan lingkungan permukiman. Gerakan permukiman ini karenanya diharapkan dapat memberikan spirit dalam sebuah proses pembangunan yang sejatinya merupakan transformasi Sosial yang berdurasi panjang dan karenanya membutuhkan kesinambungan. Tanpa merubah orientasi sebuah komunitas dari sekedar panitia pembangunan menjadi sebuah gerakan maka program-program pembangunan yang tengah marak dilakukan pemerintah hanya akan bersifat artificial dalam arti sekedar perubahan fisik lingkungan tapi tidak menghasilkan efek transformative seperti munculnya kelembagaan Sosial yang kuat, mengakar dan representative sebagai motivator, inisiator dan fasilitator pembangunan dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, nyaman, aman dan lestari. Perubahan orientasi ini juga mencakup perubahan perilaku komunitas yang berorientasi proyek (project oriented ) menjadi berorientasi pemberdayaan (empowerment oriented), maka ia harus bisa mencetak pribadi-pribadi dalam komunitas yang memiliki kecenderungan altruistic. Dalam paradigma governance Gerakan Permukiman akan mendorong perwujudan tata kelola kelembagaan publik yang semakin baik, mengurangi celah birokrasi yang koruptif melalui pendelegasian wewenang kepada komunitas untuk mengelola dana-dana pembangunan. Akhirnya Gerakan Permukiman haruslah menjadi agenda utama dalam menyelesaikan permasalahan perumahan dan permukiman yang berbasis pada Community Driven Development yang niscaya bisa dilakukan melalui pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.

Evaluasi RPJMD Kota Semarang Tahun 2005-2010: Perspektif Manajemen Strategis

2012-01-03T20:00:00.002+07:00

Di era otonomi ini pembangunan kota menghadapi tantangan, masalah & peluang yang semakin kompleks sehingga dibutuhkan pendekatan baru dalam pembangunan dengan pengelolaan organisasi dan program yang lebih memperhatikan aspek lingkungan eksternal dan internal dari organisasi tersebut. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan Managemen Strategis. Dalam manajemen strategis terdapat dua bagian yang saling berhubungan yaitu perencanaan strategis dan pelaksanaan pengelolaan dari hasil perencanaan strategis tersebut.

Perencanaan strategis pada dasarnya tidak menganut satu proses yang standar dan banyak sekali variasi proses yang ditawarkan oleh pustaka-pustaka tentang perencanaan strategis (serta tergantung juga dengan bidang tempat perencanaan strategis tersebut diterapkan). Menurut sejarahnya, perencanaan strategis pertama kali diterapkan di bidang militer, kemudian diterapkan ke dunia usaha atau perusahaan. Pada masa berikutnya, tipe perencanaan ini juga diterapkan ke organisasi nirlaba (non-profit).

Pemerintahan kota termasuk organisasi nirlaba. Seperti halnya dunia usaha, pemerintahan kota pun perlu tanggap terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya, baik internal maupun eksternal. Orientasi dunia usaha lebih menuju ke pencarian keuntungan atau laba, sedangkan pemerintah kota menekankan pada penyediaan layanan dengan sejumlah sumberdaya yang dimiliki dan dengan motivasi bukan untuk mencari laba. Dunia usaha membuka atau menutup bidang layanannya tergantung pada pasar dan margin keuntungan, sedangkan pemerintah kota tidak boleh menutup suatu bidang layanan yang ditugaskan kepadanya oleh masyarakat (Djunaedi, 1995).

Secara singkat, berdasar rangkuman dari beberapa pustaka (antara lain: Bryson, 1988; Bryson and Einsweiler, 1988; Gordon, 1993; Djunaedi, 1995), perencanaan strategis untuk sektor publik mempunyai karakteristik sebagai berikut:

Dipisahkan antara rencana strategis dengan rencana operasional. Rencana strategis memuat antara lain: visi, misi, dan strategi (arahan kebijakan); sedangkan rencana operasional memuat program dan rencana tindakan (aksi).
Penyusunan rencana strategis melibatkan secara aktif semua stakeholders di masyarakat (dengan kata lain, Pemerintah bukan satu-satunya pemeran dalam proses perencanaan strategis).
Tidak semua isu atau masalah dipilih untuk ditangani. Dalam proses perencanaan strategis, ditetapkan isu-isu yang dianggap paling strategis atau fokus-fokus yang paling diprioritaskan untuk ditangani.
Kajian lingkungan internal dan eksternal secara kontinyu dilakukan agar pemilihan strategi selalu “up to date” berkaitan dengan peluang dan ancaman di lingkungan luar dan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ada di lingkungan internal.

Proses perencanaan strategis mencakup: (1) visi dan misi, (2) hasil kajian lingkungan (eksternal, dan internal, serta asumsi yang dipakai), (3) isu-isu strategis, dan (4) strategi-strategi pengembangan.

Dalam dokumen RPJMD Kota Semarang yang merupakan acuan pembangunan kota Semarang ditetapkan visi kota Semarang yakni: “Semarang Kota Metropolitan yang Religius Berbasiskan Perdagangan dan Jasa”. Smith (1994: 14) mengartikan visi kurang-lebih sebagai gambaran yang jelas (clear image) tentang wujud masa depan yang mengendalikan rencana strategis. Pengertian visi ini dijelaskan lebih lanjut oleh Hunt dkk (1997: 51-52) sebagai berikut:

"Visi untuk suatu institusi merupakan perwujudan yang institusi tersebut ingin menjadi pada suatu waktu di masa depan bila impian dan aspirasi dari yang memegang kepemimpinan telah membuahkan hasilnya. Visi tersebut dapat saja meliputi jalur-jalur alternatif institusi tersebut akan mengikuti dan tentu saja mungkin tidak konsisten dengan kondisi internal saat ini. Visi tersebut dapat juga meliputi hal -hal yang hanya sedikit (bila ada) pemimpin yang berpendapat bahwa visi akan terwujud dengan cara yang dijelaskan pada saat ini. Hal ini disebabkan karena perubahan teknologi atau perubahan perundang-undangan yang membuat sulit, bahkan tidak mungkin, untuk mempunyai gambaran yang jelas dan rinci tentang wujud visi tersebut."

Dari visi Kota Semarang tersebut jelas bahwa pembangunan kota Semarang tahun 2005-2010 difokuskan pada sector perdagangan dan jasa. Penggunaan kata metropolitan seperti juga disebutkan dalam dokumen RPJMD mengandung arti bahwa Kota Semarang mempunyai sarana prasarana yang dapat melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan hinterland-nya. Sedangkan kata Religius mengandung arti bahwa masyarakat Kota Semarang meyakini akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi dan strategi pembangunan kota Semarang. Menurut Bryson (1988: 96),"Misi menjelaskan maksud (purpose) organisasi dan mengapa (why) perlu melakukan yang dikerjakan saat ini; sedangkan visi menjelaskan seperti apa (what) organisasi tersebut akan menjadi (di masa depan) dan bagaimana (how) organisasi tersebut akan berperilaku (behave) ketika misinya tercapai. Secara singkat, misi menunjukkan "apa yang dilakukan" atau "daftar dan karakteristik layanan yang diberikan". Dengan demikian misi ditulis sebagai "kata kerja". Dalam menuliskan misi, Merson dan Qualls (1979: 25) menyarankan bahwa:

"Dalam kerangka perundangan yang berlaku, suatu lembaga sebaiknya menyatakan misinya dalam ungkapan yang luas dan umum. Pernyataan misi sebaiknya disusun dalam kata-kata yang memungkinkan fleksibilitas yang maksimum dalam menanggapi perubahan situasi....Misi sebaiknya dinyatakan secara singkat, tidak lebih dari beberapa alinea, dan,...sebaiknya ditulis dengan bahasa yang tidak teknis dan mudah dimengerti...."

Agar misi menjadi lebih operasional maka ia harus diturunkan menjadi strategi-strategi yang lebih teknis. Dengan demikian maka visi, misi dan strategi adalah tiga komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam perncanaan strategis. Yang kerap menjadi persoalan adalah adanya ketidaksinkronan antara pernyataab visi-misi dengan strategi. Dalam Manajemen Strategis, strategi yang digunakan harus mencakup lima hal yakni :

Fokus pada kumpulan sasaran dan tujuan yang dominan
Memperhatikan sumber daya yang ada dan diperlukan,
Menilai kekuatan dan kelemahan (SWOT Analysis),
Memperhatikan lingkungan (internal & eksternal) serta
Berorientasi pada tindakan yang akan dilakukan

Merujuk dokumen RPJMD Kota Semarang tahun 2005-2010 yang menjadi acuan dalam pembangunan kota sasaran dan tujuan yang hendak dituju masih terlihat bias atau tidak focus. Tidak adanya penetapan issu-issu strategis di dalam dokumen RPJM menjelaskan hal tersebut. Dengan tidak adanya issu-issu strategis yang dirujuk dari visi kota membuat penentuan strategi pembangunan kota menjadi bias. Di dalam RPJMD, pemerintah kota Semarang menetapkan enam strategi yang digunakan untuk mewujudkan visi kota Semarang yakni :

Strategi penguatan dan pemberdayaan SDM
Strategi pertumbuhan sector-sektor prioritas
Strategi pemerataan Pembangunan
Strategi efisiensi penganggaran
Strategi keserasian pembangunan
Strategi kesinambungan program pembangunan

Keenam strategi yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD tidak focus untuk mewujudkan visi menjadikan kota Semarang sebagai kota metropolitan yang religius berbasis perdagangan dan jasa, terlebih ketika strategi ini kemudian diturunkan kedalam arah kebijakan kota semarang dengan menyusun prioritas pembangunan berdasarkan criteria fungsi/sector yakni : (1) menjadi landasan bagi fungsi/sektor lainnya. (2) membutuhkan penanganan mendesak (3) Fungsi/sektor yang mampu menumbuhkembangkan daya, karsa, cipta dan kinerja masyarakat kota. Dari arah kebijakan pembangunan Kota Semarang terlihat bahwa penentuan kebiijakan pembangunan ditetapkan berdasarkan permasalahan sektoral, sehingga kerapkali tidak bisa disinkronkan karena masing-masing sektor ini kemudian memiliki target atau tujuan sendiri-sendiri ( ego sektoral ). Hal ini menyebabkan strategi pembangunan Kota Semarang menjadi tidak fokus atau terlalu incremental.

Berdasarkan visi kota semarang, maka sasaran dan tujuan harus diarahkan pada upaya membangun kota Semarang menjadi Kota Metropolitan yang religius berbasis perdagangan dan jasa. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka sebelumnya harus terlebih dulu ditetapkan indicator untuk menjadi kota metropolitan, religius dan kota perdagangan dan jasa. Dalam dokumen RPJMD tidak disebutkan indicator dari ketiga unsur tersebut. Beberapa indicator dari kota perdagangan dan jasa adalah terdapatnya sarana dan prasarana yang baik seperti, system transportasi masal, infra struktur jalan yang baik, dan pelayanan public yang memuaskan. Model strategi yang bisa diterapkan untuk mewujudkan kota Semarang yang berbasis perdagangan dan jasa diantaranya dapat berupa Strategi Countermagnets yakni membangun satu atau dua kota besar yang luas dan mempunyai ciri sebagai kota industri atau perdagangan yang jauh dari primate city sebagai kompetitor kota, sehingga migrasi penduduk ke primate city dapat dikurangi Strategi lainnya adalah dengan penerpan strategi Development Acces yakni mengembangkan aspek-aspek transportasi sebagai penghubung antar kota, sehingga dimungkinkan pusat pertumbuhan dapat berkembang dengan lebih cepat dan konsentrasi atau sirkulasi penduduk dapat lebih lancar.

Meski dalam pandangan penulis masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dalam penyusunan strategi pembangunan kota Semarang, namun secara umum, penyusunan RPJMD Kota Semarang talah memenuhi kaidah-kaidah dalam manajemen strategik. Berdasarkan evaluasi tersebut, pembangunan kota Semarang dalam perspektif manajemen strategis dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pernyataan visi dan misi kota Semarang telah didasarkan pada analisis atas kondisi eksisting kota semarang dengan menggali potensi dan permasalahan yang muncul yang terangkum di dalam gambaran umum kota Semarang di dalam dokumen RPJMD tahun 2005-2010.
Penetapan issu-issu strategis berdasarkan kajian atas lingkungan internal dan eksternal serta visi-misi kota Semarang tidak terumuskan secara eksplisit di dalam dokumen RPJMD.
Penentuan strategi pembangunan kota Semarang untuk mewujudkan visi kurang menunjukkan kesesuaian terutama dengan misi kota. Perumusan visi seolah dirumuskan secara terpisah dari misi kota.

Daftar Pustaka

Dr. Ir. Ahmad Djunaedi, MUP, Proses Perencanaan Strategis Kota/Daerah, Universitas Gajah Mada,Yogyakata, 2002

Bryson, John M. 1988. Strategic Planning for Public and Non-profit Organizations. Jossey-Bass Publishers, San Fransisco.

Bryson, John M. dan R.C. Einsweiler (eds.). 1988. Strategic Planning: Threats and Opportunities forPlanners. Planners Press, American Planning Association, Chicago, Illinois.

Berdayakan Perempuan Melalui Pelatihan Menjahit Sampul Agenda

2012-01-03T19:24:00.002+07:00

Ibu-ibu peserta pelatihan menjahit sampul agenda

Siang itu, sekitar 15 orang ibu-ibu terlihat serius di depan mesin jahit. Beberapa anak kecil nampak asyik memperhatikan aktivitas sang ibu. Mereka adalah para peserta pelatihan menjahit sampul agenda yang difasilitasi oleh BKM Jangli Karya melalui KSM Kawula Mandiri, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Pelatihan menjahit sampul agenda merupakan upaya BKM Jangli karya dan masyarakat Kelurahan Jangli untuk memberdayakan kaum ibu agar lebih memiliki kapasitas dalam mengatasi persoalan hidup termasuk persoalan himpitan ekonomi dalam bentuk pelatihan keterampilan.

Peserta pelatihan sebanyak 60 orang, sebagian besar adalah perempuan dari kalangan warga tidak mampu yang telah terdaftar di dalam data PS-2 (Pemetaan Swadaya). Dana pelatihan diambilkan dari BLM yang bersumber dari APBD murni Kota Semarang tahun 2010 sebesar Rp 9.350.000. Pelatihan dilaksanakan mulai pertengahan bulan September hingga November 2010. Pelaksanaan pelatihan dibagi kedalam dua angkatan yakni angkatan I dari bulan September-Oktober 2010 dan angkatan II bulan Oktober-November 2010. Masing-masing angkatan dibagi kedalam 2 kelas yakni kelas pagi yang dimulai pukul 10.00-12.00 Wib dan kelas sore pada pukul 15.00-17.00 Wib. Masing-masing kelas terdiri dari 15 perserta. Tempat pelatihan dilaksanakan di rumah Senen Sunanto di jalan Pancursari RT 01, RW 4, Kelurahan Jangli yang sekaligus sebagai tutor pelatihan. Ia dibantu oleh 2 orang asisten. Bapak Senen adalah warga kelurahan Jangli yang telah lama menekuni usaha penjahitan sampul agenda sehingga sangat paham mengenai teknik menjahit sampul agenda. Materi pelatihan disusun sendiri berdasarkan pengalamannya. Materi tersebut meliputi : 1) pengenalan mesin dan jenis barang. 2) Pembelajaran mesin, 3) Pembuatan pola, 4) Teknik pemotongan, 5) Teknik pengeleman, 6) Teknik penyusunan dan penjahitan, serta 7) finishing ( Penyempurnaan dan pemasangan kancing).
Dalam satu kesempatan Senen Sunanto menyampaikan bahwa peserta pelatihan sangat antusias, itu lantaran mereka ingin sekali mempunyai keterampilan yang dapat memberikan tambahan penghasilan keluarga. Ia menjelaskan bahwa di Kelurahan Jangli banyak ibu-ibu muda yang tidak bekerja, sebagian yang lain bekerja sebagai pembantu rumah tangga pocokan seperti banyak terdapat di RW 4 tempat dimana pelatihan menjahit ini dilaksanakan. Semua itu dilakukan demi untuk membantu peningkatan ekonomi rumah tangga mereka. Pada umumnya suami mereka bekerja sebagai tukang kayu yang penghasilannya tidak tentu. “ kalo pas banyak proyek ya lumayan mas, tapi kalo pas sepi ya kadang buat makan aja susah”, demikian diungkapkan salah seorang peserta pelatihan. Adanya pelatihan menjahit ini tentu saja disambut positif karena memberi mereka peluang untuk mendapatkan keterampilan yang kelak dapat mereka gunakan untuk menambah penghasilan keluarga. Terkait materi pelatihan, Bapak Senen selaku tutor menyampaiakan bahwa materi yang iajarkan cukup untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai teknik pembuatan sampul agenda, selebihnya peserta pelatihan dapat meningkatkan keterampilannya dengan belajar memperdalam sendiri. Ia sendiri juga tidak keberatan untuk membantu peserta yang memang ingin menekuni usaha pembuatan sampul agenda atau bekerja sebagai tenaga lepas pada pengrajin sampul agenda. “kebetulan di daerah sini terdapat beberapa pengrajin sampul agenda, kadang-kadang mereka kesulitan untuk memenuhi order karena keterbatasan tenaga, dengan adanya pelatihan ini, peserta pelatihan dapat bekerja pada pengajin yang ada disekitar sini bahkan kalo sudah cukup terampil, mereka bisa membawa pekerjaannya untuk dikerjakan di rumah” jelasnya.

Upah sebagai tenaga lepas membuat sampul agenda cukup lumayan untuk menambah penghasilan keluarga. Dalam satu hari ( 6 jam) seorang pemula dapat menghasilkan 5-6 sampul agenda. Jasa untuk pembuatan sampul agenda dihargai 5 ribu rupiah per sampul, artinya dalam satu hari tenaga pemula bisa menghasilkan uang 25-30 ribu, kalau sudah terampil dalam satu hari bisa membuat 7-8 sampul sehingga uang yang diterima juga bertambah antara 35-40 ribu/hari. Hal yang sama juga disampaikan Siti, ketua KSM Kawula mandiri, “hasilnya lumayan mas, daripada ngerumpi, tidak produktif kan lebih baik kerja nambah penghasilan keluarga, apalagi pekerjaannya juga bisa dikerjakan dirumah, gak perlu meninggalkan keluarga”.

contoh sampul agenda yang sudah jadi

Melihat besarnya animo peserta pelatihan, Ir. Edy Setyarum selaku Koordinator BKM Jangli Karya bermaksud mendorong peserta pelatihan untuk membentuk KSM Ekonomi sehingga bisa mengaskses kredit di UPK. “Kami bermaksud mendorong peserta pelatihan agar berani berwiraswasta, untuk pinjaman awal kami akan berikan 500 ribu per orang untuk membeli mesin jahit bekas, kami sudah survey harganya sekitar 500 ribu atau kalau kesulitan mencari mesin jahit bekas, BKM siap memfasilitasi untuk membelikan mesin jahit bekas seharga pinjaman mereka (500 ribu)”.

Para peserta pelatihan juga merasa senang dengan pelatihan yang diselenggarakan, mereka berharap bekal keterampilan yang didapatnya melalui pelatihan pembuatan sampul agenda dapat memberi peluang bagi mereka untuk bekerja sebagai tenaga lepas atau membuka usaha pembuatan sampul agenda sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

Mengais Rejeki Dari Enceng Gondok

2011-12-29T16:18:00.005+07:00

Tanaman enceng gondok

Pagi itu saya mengunjungi rumah Ibu Mariah, di Tambak Rejo Rt 01/03 Kelurahan Tambak Boyo, Kecamatan Ambarawa. Dia merupakan salah seorang anggota dari KSM ekonomi Arta Lestari yang di dikelola oleh BKM Anugerah Sejati, Kelurahan Tambak Boyo. Dia tinggal bersama suami dan empat orang anaknya. Sang suami bekerja sebagai nelayan di rawa pening,sedangkan ibu Mariah membantunya dengan bekerja membuat kerajinan dari enceng gondok yang dapat dia jual untuk menembah kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk modal awalnya dia meminjam dana Pinjaman bergulir Rp.500.000,- dari UPK (Unit Pengelola Keuangan) BKM Anugerah Sejati. Saat ini dia telah mendapat pinjaman yang kedua yaitu sebesar Rp 800.000,-, Kata Bu Andri, manajer UPK, “ itu karena selama ini KSM Artha Lestari tidak pernah nunggak bayar angsuran”. Dari pinjaman UPK itulah Bu Mariah bergeliat mencari tambahan penghasilan dengan membuat kerajinan dari tanaman enceng gondok.

Proses pembuatan anyaman dari enceng gondok dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, pengrajin tanaman harus mencari tanaman enceng gondok yang banyak terdapat di rawa pening yang berdekatan dengan kelurahan Tambakboyo. Pencarian itu dilakukan dengan menggunakan perahu karena enceng gondok yang bagus terletak di tengah rawa kadang kalau enceng gondok yang ada di pinggir rawa kurang bagus. Susahnya jika tidak mempunyai perahu bahan dasar enceng gondok harus mereka beli dengan harga Rp 2700,-/kg dan merupakan enceng gondok yang sudah kering.Tapi bagi mereka yang memiliki perahu mereka lebih baik mengambil enceng gondok itu sendiri dan membawa pulang kerumah dengan memikul berat puluhan kilo enceng gondok di punggungnya.

Tahap kedua Setelah enceng gondok di bawa kerumah mereka kemudian menjemurnya. Proses penjemuran bila musim panas membutuhkan waktu 1-2 minggu tapi kalau musim hujan pengeringan enceng gondok ini dapat memakan waktu setengah bulan bahkan lebih. Makanya banyak dari mereka apabila musim hujan lebih memilih untuk membeli bahan enceng gondok yang sudah kering.

Seorang pengrajin tengah menganyam tanaman enceng gondok

Tahap ketiga, Setelah kering enceng gondok di anyam dengan cara menganyam membentuk seperti kepang rambut, mereka menganyamnya hingga panjang, rata-rata 1 kg enceng gondok dapat membuat anyaman +/- 15 meter panjangnya. Apabila anyaman terlalu kering mereka membasuhnya dengan sedikit air. Anyaman ini dapat di jadikan kerajinan seperti sandal, meja, kursi, pot bunga dan lain-lain. Tahap selanjutnya setelah proses penganyaman jadi, para pengrajin ini menjual kepada pengepul yang juga warga kelurahan Tambakboyo.

Seorang ibu tengah menjual anyaman enceng gondok kepada pengepul

Salah satu pengepul itu adalah Ibu Sumini, warga menjual anyamannya Perkilo dengan harga Rp 4.500 dan Bu Sumini hanya mau menerima anyaman yang bagus, bu Sumini menjualnya lagi dengan harga Rp.4.800,- kepada seseorang yang dia sebut juragan jadi dia untung Rp 300,-/kg. Dia juga tidak tahu apakah orang yang dia sebut juragan itu akan langsung menggunakan anyaman enceng gondok itu menjadi kerajinan rumah tangga atau dia juga akan menjualnya lagi kepada pengrajin mebel.Yang pasti dalam kurun waktu tertentu juragan itu akan menelpon bu Sumini untuk mengambil anyaman enceng gondoknya kadang bu Sumini bisa menjual enceng gondok seberat 3 Kwintal atau bahkan bu Sumini pernah menjual enceng gondok sampai dengan 7 Kwintal.Bayangkan berapa keuntungan yang di dapat bu Sumini…?

Ketidaktahuan warga harus menjual anyamannya kemana yang membuat mereka hanya mendapatkan untung yang sedikit andai mereka dapat menjualnya langsung kepada pengrajin mebel dan alat-alat rumah tangga tentunya keuntungan yang mereka dapat lebih banyak lagi.

Hasil kerajinan enceng gondok

Penataan Ruang Sebagai Persoalan Pembangunan

2011-12-25T17:36:00.001+07:00

Pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi setiap waktu membutuhkan peningkatan kebutuhan akan ruang. Meskipun sifat ruang adalah tetap dalam pengertian luas, namun dari sisi komposisi baik fisik, ekonomi dan sosial ruang akan selalu berubah seiring dengan dinamika perkembangan masyarkat. Perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pemanfaatan ruang. Tanpa memahami hakikat keberadaan ruang maka proses perencanaan dan pembangunan dalam sebuah ruang berpotensi menimbulkan konflik yang pada gilirannya akan memberi dampak permasalahan pada pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Menurut UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( UUPR ) yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Yang dimaksud dengan proses perencanaan tata ruang wilayah adalah proses perencanaan tata ruang yang menghasilkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Disamping sebagai “guidance of future actions” RTRW pada dasarnya merupakan bentuk agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (development sustainability).

Pemanfaatan ruang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan sendiri, sedangkan proses pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya. Dengan demikian, selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum (legal instrument) untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang; diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan seperti pusat kota, lingkungan; prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, lokal dan sebagainya. Sementara pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam; diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian, serta pola penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan. (UUPR).

Di dalam UUPR termuat tujuan penataan ruang, yakni terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya. Sedangkan sasaran penataan ruang adalah :

Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera,
Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia,
Mewujudkan keseimbangan kepentingan antara kesejahteraan dan keamanan,
Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdayaguna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta
Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Berangkat dari pengertian tersebut maka penataan ruang bukanlah sekedar aktivitas membangun infrastruktur an sich tetapi juga terkait dengan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan yang dapat memberikan nilai tambah bagi manusia dan mahluk lainnya untuk dapat hidup dan melakukan kegiatan, memelihara kelangsungan hidupnya serta meningkatkan kualitas hidup. Dalam implementasinya, penataan ruang bukanlah persoalan yang mudah, konflik kepentingan sektoral, penyimpangan dalam pemanfaatan ruang, serta kerusakan lingkungan merupakan beberapa issu seputar persoalan penataan ruang seperti yang juga dikemukakan Presiden Republik Indonesia dalam sambutannya pada saat Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional di Surabaya pada tahun 2003 menegaskan beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional, yakni : (a) terjadinya konflik kepentingan antar-sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya, (b) belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor tadi, (c) terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan, (d) belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam RTRWN, (e) belum adanya keterbukaan dan keikhlasan dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka penataan ruang, serta (f) kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan. (Dirjen Penataan Ruang, 2003).

Senada dengan isu yang dikemukakan Presiden RI, Menko Perekonomian pada forum yang sama menyebutkan adanya 3 (tiga) isu utama dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional, yang meliputi : (a) konflik antar-sektor dan antar-wilayah, (b) degradasi lingkungan akibat penyimpangan tata ruang, baik di darat, laut dan udara, serta (c) dukungan terhadap pengembangan wilayah belum optimal, seperti diindikasikan dari minimnya dukungan kebijakan sektor terhadap pengembangan kawasan-kawasan strategis nasional dalam RTRWN seperti kawasan perbatasan negara, kawasan andalan, dan KAPET. (Dirjen Penataan Ruang, 2003).

Issu dalam penataan ruang juga merambah hingga ke daerah. Pada era otonomi daerah, inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat cenderung diselenggarakan untuk memenuhi tujuan jangka pendek, tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Konversi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah praktek pembangunan yang kerap terjadi. Di Pulau Jawa misalnya hutan lindungnya telah terkonversi dengan laju sebesar 19.000 ha/tahun (BPS,2001). Bahkan Badan Planologi Kehutanan menyebutkan bahwa hingga 2001 penjarahan hutan di Jawa telah mencapai 350.000 ha sehingga luas hutan tersisa 23% saja dari luas daratan Pulau Jawa. Selain itu, terjadi konversi lahan pertanian untuk penggunaan non-pertanian seperti untuk industri, permukiman dan jasa di Pulau Jawa yang mencapai 1.002.005 ha atau 50.100 ha/tahun antara 1979 – 1999. (Deptan, 2001).

Berbagai persoalan yang dikemukakan diatas menunjukkan bahwa penataan ruang merupakan permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh komponen masyarakat. Kebutuhan akan penataan ruang pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kian banyaknya masalah yang timbul dalam pembangunan. Perkembangan pesat di berbagai sektor perlu diakomodasikan dalam ruang, sehingga pembangunan yang terarah lokasinya diharapkan memberikan hasil yang lebih besar dan lebih baik bagi wilayah secara keseluruhan. Forester (1989), dalam bukunya “Planning in the Face of Power” mengatakan bahwa sesungguhnya yang dapat dilakukan perencana saat ini adalah lebih pada bagaimana memfasilitasi suatu proses perubahan yang tidak selalu dapat kita antisipasi. Ia menegaskan bahwa perencanaan, bukanlah semata-mata suatu kegiatan yang rasionalistik, teknis dan estetis, akan tetapi merupakan pula proses sosial-politis yang dinamis dan sarat dengan konflik.(Setiawan, 2003). Dengan konsepsi ini, dapat kita pahami bahwa perencanaan adalah suatu proses negosiasi atau pembentukan kesepakatan antara banyak aktor dan institusi yang terlibat dalam pengembangan suatu kawasan atau kota. Dengan kata lain penataan ruang adalah proses negosiasi dan pembentukan kesepakatan antar stakeholder terhadap pemanfaatan ruang.

Pembentukan kesepakatan ini terutama diperlukan agar setiap proses pemanfaatan sumber daya alam (misalnya ruang) dapat dilakukan secara lebih 'fair', tidak semata mempertimbangkan aspek efisiensi. Adalah tugas seorang perencana untuk menjadi mediator sosial dan politis (melalui antara lain professional expertise nya) agar tercapai suatu pemanfaatan ruang yang lebih demokratis.(Setiawan,2003). Ini berarti bahwa yang primer dalam kegiatan penataan/perencanaan ruang adalah proses sosial dan politis itu sendiri, sementara proses teknokratiknya menjadi sekunder -meskipun bukannya tak penting-. Karena hakekat perencanaan adalah bagaimana menghasilkan suatu keputusan politis tertentu atas permanfaatan ruang bagi masyarakat publik, bukan menjustifikasi suatu keputusan atau interest satu kelompok tertentu (Campbell dan Fainstein (ed), 1996).

Critical Review atas artikel Mico Raco & John Flint Berjudul : Communities, Place and Institusional Relations : Assessing the Role of Area – Based Community Representation in Local Governance

2011-12-17T23:39:00.001+07:00

Summary

Dalam artikelnya yang berjudul Communities, Place and Institusional Relations : Assessing the Role of Area – Based Community Representaion in Local Governance, Mico Raco dari Department of Geography, University of Reading, Whiteknights, Reading RG6 6AB, UK dan John Flint dari Department of Urban Studies, University of Glasgow, 25 Bute Gardens, Glasgow G12 RS, UK menjelaskan tentang hubungan antara otoritas lokal dengan masyarakat di Skotlandia.

Dalam artikel itu digambarkan kompleksitas, masalah dan peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama pada tempat-tempat yang memiliki ketegangan di tingkat local. Artikel tersebut diawali dengan sorotan atas orientasi kebijakan pemerintahan Partai buruh yang tengah melakukan reformasi demokrasi pemerintahan lokal sebagai salah satu prioritas utamanya. Asumsi yang mendasari reformasi tersebut adalah bahwa Pemerintah daerah, dan badan-badan lain yang terlibat dalam pembuatan kebijakan local dan pelaksanaannya, dianggap tidak berhubungan dengan masyarakat lokal yang mereka layani (DETR, 1998a; Blair, 1997).

Sorotan tersebut difokuskan pada dua hal yakni; Pertama, penekanan yang lebih besar pada reformasi kelembagaan. Sistem perwakilan demokrasi lokal, dirancang untuk membuat proses pengambilan keputusan dalam pemerintah daerah (dan badan lainnya) lebih transparan dan bertanggung jawab kepada pemilih lokal. Ini ditunjukkan oleh inisiatif baru, seperti Best Value untuk layanan lokal dan proposal untuk pembentukan struktur politik lokal yang baru, seperti walikota dan majelis regional (DETR, 1998b, c). Kedua, adanya pergeseran yang luas dalam pemikiran kebijakan yang memfokuskan pada peran aktif warga masyarakat. Penekanan baru ini terletak pada bentuk demokrasi partisipatif (seperti forum daerah) dan proses (seperti perencanaan komunitas) yang dapat mendorong warga negara dan masyarakat untuk memobilisasi diri mereka sendiri dan mengambil-peran aktif. (DETR, 1999a; Osbourne & Rose, 1999). Perubahan ini meningkatkan sejumlah pertanyaan mengenai cara yang paling tepat untuk menghubungkan kegiatan pemerintah daerah dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat / komunitas setempat.

Dalam artikelnya, Raco dan flint juga menjelaskan pandangan Pemerintahan baru Partai Buruh terhadap kelembagaan Pemerintahan Daerah. Disebutkan dalam artikel tersebut bahwa kelemahan-kelemahan Pemerintah daerah terletak pada struktur (kuno) kelembagaan pemerintah daerah yang mendorong nepotisme; melepaskan masyarakat dari proses pembuatan kebijakan; cenderung birokratis dan tidak efisien, serta fokusnya yang terbatas, serta bentuk demokrasi local yang berbasis perwakilan tempat. ( Raco & Flint, hal 588 ). Permasalahan tersebut mendorong perlunya pencarian atas bentuk dan mekanisme kelembagaan yang baru. Bentuk dari mekanisme baru ini bervariasi dari satu tempat ke tempat lain sesuai otoritas local dalam membangun hubungan mereka sendiri dengan komunitas lokal. Variasi ini diterima oleh pemerintah pusat yang mengakui bahwa "tidak ada satu struktur politik yang tepat, ada banyak keragaman di masa depan, sehingga perlu untuk memperkenalkan struktur-struktur baru untuk memenuhi tantangan yang mereka hadapi di masa depan " (DETR, 1997, ayat 3.3). Meski demikian Raco dan Flint ( 2001, Hal 589 ) menyatakan bahwa mekanisme demokrasi yang melalui masyarakat mampu mempengaruhi kebijakan dan layanan yang diberikan oleh otoritas local. Penekanan ini tidak berarti bahwa masalah hubungan masyarakat telah diabaikan oleh pembuat kebijakan dan pihak berwenang setempat. Banyak kesulitan dalam membangun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Tempat, unit spasial (negara bagian) organisasi cenderung ditetapkan untuk keperluan administratif yang lebih luas, efisiensi dan penegasan kekuasaan negara. Padahal identitas masyarakat penting untuk membangun kesadaran mereka dalam berpartisipasi. Menurut Cruikshank (1999, hal 39 dalam Raco dan Flint, 2001 hal 589 ), pemerintahan demokratis "tidak bisa memaksa, melainkan harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengejar tujuan " Secara historis, penciptaan ruang mencerminkan kewenangan dan kekuasaan Negara atas tempat-tempat tertentu.

Di Skotlandia, sistem pemerintah local sejak pertengahan 1970-an diperbolehkan
untuk menciptakan sebuah lembaga yang kemudian diberi nama Community Council (CCS). CCS ditujukan untuk 'memastikan koordinasi dan mengungkapkan' pandangan lokal berbasis masyarakat. Acts of 1973 dan 1994 merupakan instrument untuk menyiapkan skema pembentukan CCS di daerah mereka. Skema Ini menentukan batas-batas, populasi, ketentuan, komposisi, pertemuan, dan keuangan. Oleh karena itu, kebijaksanaan lokal tentang cara-cara yang diwakili daerah telah ditentukan, sejauh mana sumber daya dan jenis hubungan CCS yang dibentuk antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Artikel ini mennyoroti hubungan antara CCS, pemerintah daerah dan kepentingan-kepentingan lain melalui strategi politik pembangunan masyarakat ( Community Development ) yang dipimpin oleh dua otoritas lokal Buruh di Skotlandia, Stirling dan Fife. Bagian pertama berfokus pada pihak berwenang/apparatus pemerintah yang membangun ruang-ruang demokrasi perwakilan (kelembagaan baru) di daerah mereka sedangkan yang kedua meneliti bangunan tempat di kedua daerah dan peran serta efektivitas CCS dalam mengembangkan tempat berdasarkan perspektif masyarakat. Kesimpulannya menurut Raco dan Flint ( 2001, hal 595) ternyata bahwa terdapat kesesuaian hubungan antara ruang dan keterwakilan kepentingan masyarakat, serta tempat perwakilan yang berbasis kelembagan, seperti model CCS.

Pembentukan dewan Stirling/Stirling Council ( SC) telah memmperkenalkan berbagai inisiatif dan partisipasi dengan merangkul pemerintah untuk pembaruan demokrasi local. Kedua pihak berwenang ( SC dan Pemerintah ) juga menekankan perlunya perkembangan kewarganegaraan yang aktif dimana individu memainkan bagian yang lebih besar dalam proses politik lokal dan mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas tindakan mereka sendiri. Cara yang dipakai untuk membangun demokrasi lokal adalah dengan membawa proses pembuatan keputusan menjadi 'lebih dekat' pada masyarakat, hal ini didsasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat paling mungkin untuk berpartisipasi dalam proses politik pada tingkat lokal (DETR, 1998).

Selain mengembangkan pendekatan lokalitas yang fokus untuk memberikan layanan dan
memperkenalkan berbagai mekanisme demokrasi partisipatif, CCS sebagai lembaga-lembaga berbasis lokalitas memainkan peran penting dalam strategi reformasi demokrasi lokal. Strategi membangun demokrasi Lokal kedua adalah dengan menekankan peran CCS sebagai saluran informasi antara otoritas lokal (dan badan-badan lain yang terlibat dalam penyampaian layanan lokal dan pembuatan kebijakan) dengan masyarakat lokal. Stirling dan Fife dicirikan sebagai non-partai politik. Status apolitis CCS ini merupakan suatu upaya untuk meredakan ketegangan tempat-tempat dalam pembentukan ruang-ruang representasi yang melibatkan sejumlah asumsi yang berdampak pada dinamika tempat-ruang. Status ini membawa implikasi lebih lanjut bagi kelembagaan masyarakat. Secara keseluruhan, cara-cara di mana ruang kelembagaan sebagai representasi demokratis direstrukturisasi menunjukkan bahwa ketegangan tempat-ruang menciptakan peluang dan tantangan bagi pelaksanaan dan efektivitas reformasi. CCS menyoroti peran dinamika ketegangan seperti itu.

Raco dan Flint mempertanyakan dua dimensi penting dari CCS yang relevan dengan pembangunan tempat. Pertama, sejauh mana mereka dapat menciptakan rasa pemersatu terhadap tempat dan kedua, sejauh mana mereka mewakili keragaman yang mungkin ada didalam tempat. CCS mungkin berusaha untuk mengatasi hal ini dan hal penting dari efektivitas keberadaan CCS sebagai mekanisme demokrasi perwakilan adalah sejauh mana mereka mencerminkan berbagai pandangan dan kepentingan di dalam tempat yang didefinisikan secara spasial. Hal yang sama disampaikan Massey's (1997, dalam Raco dan Flint, 2001) yang menyatakan bahwa pentingnya spatiality dalam pembentukan identitas politik. Identifikasi yang kuat dengan tempat-tempat dapat mengakibatkan peningkatan partisipasi.

Critical Review

Community Development

Artikel Raco dan Flint memberikan petunjuk yang berguna tentang reformasi demokrasi pemerintahan local yang memfokuskan diri pada reformasi kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam proses social politik . Meski demikian gagasan mereka sebenarnya bukan hal baru yang mendorong munculnya banyak perdebatan teoritik. Apa yang disampaikan Raco dan Flint dalam artikelnya lebih banyak menyoroti aspek sosiologis yang memang berperan penting dalam menganalisis fenomena masyarakat, kelembagaan dan demokrasi. Pilihan strategi yang digunakan untuk mendongkrak partisipasi masyarakat melalui pendekatan pengembangan masyarakat ( Community Develpoment ) juga bukan merupakan hal baru.

Praktik pengembangan masyarakat / CD sudah banyak diterapkan bahkan di Negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia terutama di era otonomi daerah sekarang ini. Pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai :”sebuah model pengembangan masyarakat yang menekankan pada partisipasi penuh seluruh warga masyarakat”. PBB (1955) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai berikut : ”Pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkin menumbuhkan prakarsa masyarakat itu sendiri”. Tropman, dkk (1993) mengemukakan, bahwa :” …locality development merupakan suatu cara untuk memperkuat warga masyarakat dan untuk mendidik mereka melalui pengalaman yang terarah agar mampu melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan sendiri untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka sendiri pula”.

Masyarakat, tempat dan Hubungan Kelembagaan

Hal istimewa dari artikel Raco dan Flint bagi saya terletak pada upaya mereka dalam menghubungkan proses reformasi kelembagaan dan partisipasi melalui kajian tentang masyarakat, tempat dan hubungan kelembagaan. Aspek masyarakat oleh Raco dan Flint diidentifikasikan sebagai sesuatu yang khas, masyarakat memiliki pengetahuan, pengalaman serta nilai-nilai local yang menjadi pedoman mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Kekhasan masyarakat bersifat sangat typical, artinya masing-masing masyarakat di masing-masing tempat memiliki variasi yang beragam tentang pengetahuan dan nilai-nilai yang mereka anut yang dalam termonolgi ilmu social sering disebut sebagai kearifan local.

Perbedaan yang ada di dalam masyarakat inilah sesungguhnya yang menjadi tantangan dalam merumuskan bentuk partisipasi masyarakat dan tentu saja tidak mudah, seperti juga disampaikan Raco dan Flint dalam artikelnya :

“..Banyak kesulitan dalam membangun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Tempat, unit spasial (negara bagian) organisasi cenderung ditetapkan untuk keperluan administratif yang lebih luas, efisiensi dan penegasan kekuasaan negara. Padahal identitas masyarakat penting untuk membangun kesadaran mereka dalam berpartisipasi”. ( 2001, hal 589 )

Pemahaman mendalam tentang masyarakat pada akhirnya menjadi kunci dalam memilih model strategi pengembangan masyarakat yang tepat. Disini Raco dan Flint tidak secara lugas menyatakan pilihan strategi pengembangan masyarakat yang digunakan dalam konteks permasalahan di Skotlandia yang menjadi lokasi studinya. Meski demikian secara teoritik sebenarnya model strategi pengembangan masyarakat/CD dapat kita kenali dengan merujuk pada pendapat Rothman (1979). Menurut Rothman (1979), pelaksanaan pengembangan masyarakat meliputi 3 (tiga) model, yaitu: Locality Development, Social Planning, dan Social Action. Dalam pelaksanaannya, ketiga model tersebut dapat digunakan secara integral dalam serangkaian program pengembangan masyarakat, dan dapat pula digunakan secara parsial untuk sebuah kegiatan intervensi.

Apapun model pengembangan masyarakat yang digunakan, maka pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi masalah dan kondisi masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, strategi perubahan yang akan digunakan akan berbeda pula; tergantung pada kondisi masyarakat yang selanjutnya disesuaikan dengan asumsi-asumsi yang mendasari setiap strategi. Hal inilah yang ingin disampaikan Raco dan Flint dalam artikelnya.

Aspek lainnya yang perlu diperhatikan dalam melakukan reformasi kelembagaan dan partisipasi masyarakat adalah aspek “tempat”. Menurut Raco dan Flint tempat merupakan aspek penting dalam membangun identitas local suatu tempat yang dapat memberikan rasa kebersatuan. Selama ini tempat sekedar difahami dalam pengertian administrative, efisiensi dan untuk menegakkan supremasi Negara. Sehingga tempat kemudian seolah tidak memiliki keterkaitan atau terpisah dengan kehidupan masyarakat. Raco dan Flint meyakini bahwa ada kaitan antara tempat dengan rasa kebersatuan masyarakat yang berpotensi untuk mendorong partisipasi warga. Dengan demikian persoalan tempat harus dipahami dalam perspektif yang lebih spasial sebab juga akan sangat menentukan bentuk dari partisipasi masyarakat.

Pengertian “tempat” secara spasial sebenarnya untuk memberikan makna atas ruang, yang bukan semata-mata sebagai tempat tetapi juga memiliki dimensi psikososial. Artinya manusia dengan ruang merupakan satu kesatuan yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Memahami tempat masyarakat tinggal sebenarnya adalah memahami ruang dimana masyarakat beraktivitas dan hal itu terkait dengan banyak aspek dan identik dengan aspek-aspek masyarakat seperti tradisi, nilai-nilai, dsb. Raco dan Flint dalam artikelnya melihat bahwa pemahaman otoritas local terhadap tempat belum mencakup dimensi spasial sebagimana makna ruang yang sesungguhnya. Tempat dalam hal ini baru sebatas dimaknai dalam pengertian administrative dan karenanya menjadi sangat monopolistic yakni sebagai representasi dari kekuasaan Negara. Dengan pemahaman ini kebijakan terkait dengan pemanfaatan ruang sama sekali lepas dari kebutuhan, kepentingan dan filosofi masyarakat. Seperti yang diungkapkan Raco dan Flint ( Hal 590 ) bahwa secara historis, penciptaan ruang mencerminkan kewenangan dan kekuasaan Negara atas tempat-tempat tertentu. Dengan demikian persoalan ruang pada hakekatnya adalah persoalan politik, dimana perjuangan masyarakat atas kedaulatan ruang menjadi tujuan dalam memenangkan politik ruang.

Dengan memahami aspek ruang diharapkan pemerintah local menjadi lebih memahami kebutuhan dan kepentingan masyarakat local, disini –menurut saya- harus diakui Raco dan Flint secara jeli telah menempatkan persoalan ruang sebagai issu penting untuk program reformasi demokrasi pemerintah local.

Disamping kedua aspek diatas terdapat aspek ketiga yang juga mendapat perhatian dalam artikel ini yakni menyangkut hubungan kelembagaan yang terbentuk. Hubungan kelembagaan yang dimaksud Raco dan Flint dalam artikelnya sebenarnya merupakan refleksi masyarakat dan ruang (tempat), sebab dalam arti cultural, kelembagaan local sebenarnya mengadopsi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Kesalahan terbesar Negara adalah ketika kelembagaan local hanya didekati dalam logika structural yang rigid dan monolitik sehingga kelembagaan local justru menjadi terkooptasi oleh kekuasaan Negara. Kelembagaan local pada akhirnya menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah dan sama sekali kehilangan otonominya. Dengan perspektif kelembagaan semacam ini tentu saja kelembagaan local menjadi sulit dalam membangun komunikasi dengan masyarakat local. Ada kesenjangan

Proses mencari bentuk

Dalam situasi kelembagaan local semacam ini, sulit dibayangkan proses demokratisasi dan partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan. Tanpa kelembagaan yang representative masyarakat tidak memiliki alat perjuangan untuk bertarung dalam ranah politik, memperjuangkan kedaulatan mereka atas ruang serta kepentingan-kepentingan ekonomi politik lainnya. Ketiadaan kelembagaan yang representative juga berpotensi menciptakan pembusukan pada otoritas local, ketidakefisienan dan birokrasi yang tidak sehat yang pada akhirnya tidak mampu menjalankan fungsinya untuk melayani masyarakat. Hal ini dipahami Pemerintah Blair yang menyatakan bahwa asumsi yang mendasari reformasi tersebut adalah bahwa Pemerintah daerah, dan badan-badan lain yang terlibat dalam pembuatan kebijakan local dan pelaksanaannya, dianggap tidak berhubungan dengan masyarakat lokal yang mereka layani (DETR, 1998a; Blair, 1997 dalam Raco, 2001).

Ketiga aspek terebut diatas yang disampaikan oleh Raco dan Flint ( 2001, hal 588) dalam artikelnya telah mendorong pencarian atas bentuk dan mekanisme kelembagaan yang baru. Bentuk dari mekanisme baru ini bervariasi dari satu tempat ke tempat lain sesuai otoritas local dalam membangun hubungan mereka sendiri dengan komunitas local. Variasi ini diterima oleh pemerintah pusat yang mengakui bahwa "tidak ada satu struktur politik yang tepat, ada banyak keragaman di masa depan, sehingga perlu untuk memperkenalkan struktur-struktur baru untuk memenuhi tantangan yang mereka hadapi di masa depan " (DETR, 1997, ayat 3.3).

Pencarian atas bentuk dan mekanisme kelembagaan yang baru dengan demikian harus mempertimbangkan aspek cultural dimana antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya berbeda. Perbedaan ini memberikan konsekuensi bahwa pencarian tersebut tidak bisa didekati dengan logika structural yang rigid dan monolitik, tetapi harus didasarkan pada pertimbangan kearifan local yang terdapat di masing-masing masyarakat serta mempertimbangkan pula dimensi spasial. Pertimbangan atas aspek-aspek tersebut akan memberikan pengaruh yang significant dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kesimpulan

Meski Raco dan Flint menulis dalam konteks masyarakat Skotlandia, namun gagasan tersebut juga relevan untuk banyak Negara termasuk Indonesia dalam memperkuat demokratisasi melalui reformasi kelembagaan dan partisipasi masyarakat, sebab betapapun beragamnya, masyarakat diseluruh dunia memiliki kesamaan seperti yang disampaikan Raco dan Flint yakni hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari Negara serta hak untuk memperoleh akses yang memadai ke sumberdaya-sumberdaya kunci yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak dan bermartabat. Persoalannya adalah keputusan-keputusan penting terkait dengan pelayanan Negara kepada masyarakat dan akses yang dibutuhkan masyarakat merupakan hasil dari sebuah kebijakan politik yang kerapkali mengabaikan kepentingan dan kebutuhan warga masyarakat lokal seperti juga dituliskan Raco dan Flint dalam artikelnya. Hal ini membawa kita pada pemikiran tentang bagaimana membangun perimbangan kekuatan untuk membangun mekanisme control atas kebijakan-kebijakan politik yang kurang memihak pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Raco dan Flint menawarkan sebuah gagasan untuk melakukan Reformasi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam rangka mewujudkan Reformasi Demokrasi pada Pemerintahan local dengan menggunakan tiga pendekatan yakni 1) masyarakat, 2) Tempat dan, 3) Hubungan kelembagaan. Adapun strategi yang digunakan adalah dengan menggunakan Strategi Pengembangan Masyarakat / Community Development.

Pentingnya strategi bagi para praktisi pengembangan masyarakat tidak dapat dipungkiri. Tanpa strategi, ideologi dan komitmen mereka menjadi hanya omong kosong, dan aksi tanpa strategi tidak berguna. Hanya melalui pertimbangan berbagai alternatif yang dipikirkan secara matang dan memperhatikan aspek pragmatisnya dapat dibuat evaluasi yang rasional terhadap berbagai rencana aksi, serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan dari strategi tersebut. Atas dasar strategi yang ditentukan, maka teknik-teknik yang dibutuhkan dapat ditetapkan untuk menerapkan strategi tersebut.

Daftar Pustaka

Raco, Mico; Jhon Flint, Communities, Place and Institusional Relations : assessing the Role of Area – Based Community Representaion in Local Governance, 2001

Soetomo, Strategi-Strategi Pengembangan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000

Susanto, Astrid S, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial. Jakarta: Binacipta, 1983

Tropman E. John, et. al. tanpa tahun. Strategies of Community Development: macro practice, 5th

edition. Itasca : F.E. Publisher, Inc

Teori, Perencanaan dan Pembangunan

2011-12-14T18:41:00.000+07:00

Pandangan tentang Teori

“Tidak ada gerakan revolusioner tanpa teori revolusioner” demikian slogan yang sering dikumandangkan oleh para Marxian ketika merencanakan sebuah tindakan atau menganalisis sebuah fenomena. Pernyataan tersebut sebenarnya lebih menunjukkan posisi teori dalam ranah ilmu pengetahuan. Teori adalah kompas yang memandu seseorang dalam melakukan perjalanan intelektual, tanpa teori seseorang akan kesulitan dalam menentukan sikap atau arah perjalanannya. Meski posisi teori dalam ranah ilmu pengetahuan sedemikian penting namun seringkali interpretasi seseorang atau sekelompok orang terhadap sebuah teori bisa berbeda ketika berhadapan dengan suatu objek, gejala atau fenomena tertentu. Perbedaan tersebut bisa jadi karena memang terdapat perbedaan dalam mendefinisikan teori sebagai bagian dari proses penelitian (dalam arti sempit) atau teori sebagai sebuah konsepsi filosofis.

Sebagai bagian dari proses penelitian, teori membantu seseorang dalam penarikan suatu hipotesis, ia juga berguna dalam menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan pengertian-pengertian dan konsep-konsep penelitian secara keseluruhan. Seperti yang disampaikan oleh Kerlinger (1973) teori dinyatakan sebagai sebuah set dari proposisi yang mengandung suatu pandangan sistematis dari fenomena. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa Teori adalah sebuah set proposisi yang terdiri dari konstrak yang sudah didefinisikan secara luas dan dengan hubungan unsur-unsur dalam set tersebut secara jelas Teori menjelaskan hubungan antar variable atau antar konstrak sehingga pandangan yang sistematik dari fenomena fenomena yang diterangkan oleh variable dengan jelas kelihatan Teori juga menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasi variable satu berhubungan dengan variable yang lain.

Dengan demikian pandangan Kerlinger tentang teori lebih bersifat praktis dan operasional. Karena sifatnya yang praksis dan operational ini, tidak jarang teori kemudian mengalami degradasi pegertian yakni semata-mata hanya sebagai alat untuk menjustifikasi suatu tindakan, tanpa usaha untuk memahami kontekstualisasi sebuah teori maka teori justru menyebabkan keangkuhan ilmu pengetahuan, ia kemudian, terjebak dalam positivisme ilmu pengetahun dan menjadi sebuah pengertian yang kering dan kaku. Pandangan tentang teori ini pada akhirnya melahirkan satu persoalan yakni bagaimana membumikan sebuah teori kedalam sebuah realitas yang kontekstual.

Dunia yang kita hadapi saat ini adalah dunia yang absurd, terdapat banyak sekali hal-hal yang tidak jelas. Fenomena kemiskinan misalnya, bisa dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda yang tidak jarang masing-masing sudut pandang tersebut justru saling bertentangan. Perbedaan sudut pandang dalam melihat persoalan kemiskinan tersebut pada akhirnya juga berakibat pada perbedaan dalam merumuskan persoalan, ukuran, maupun strategi atau model pembangunan.

Teori Pembangunan

Pembangunan (development) dan perubahan (change) tidak dapat dipisahkan. Myrdal (1968): mengatakan bahwa Pembangunan merupakan pergerakan keatas dari seluruh sistem sosial. Pengertian lain dalam Tjokroamijoyo, Bintoro 1988 mendefinisikan Pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik, sesuai dengan pandangan masyarakat bangsa itu. Definisi lain menyebutkan bahwa pembangunan adalah transformasi social dari masyarakat tradisional agraris menuju ke masyarakat industrial modern (Fakih, 2000 ). Meski terdapat perbedaan dalam mendefinisikan pembangunan namun secara umum pembangunan dapat didefinisikan sebagai perubahan (change).

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.

Teori pembangunan mengerucut pada dua buah teori besar, yaitu teori modernisasi dan teori dependensi. Teori Modernisasi berasal dari dua teori dasar yaitu teori pendekatan psikologis dan teori pendekatan budaya. Teori pendekatan psikologis menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang gagal pada negara berkembang disebabkan oleh mentalitas masyarakatnya. Menurut teori ini, keberhasilan pambangunan mensyaratkan adalah dengan adanya perubahan sikap mental penduduk negara berkembang. Sedangkan teori pendekatan kebudayaan lebih melihat kegagalan pembangunan pada negara berkembang disebabkan oleh ketidaksiapan tata nilai yang ada dalam masyarakatnya. Secara garis besar teori modernisasi merupakan perpaduan antara sosiologi, psikologi dan ekonomi. Teori dasar yang menjadi landasan teori modernisasi adalah ide Durkheim dan Weber

Teori dependensi bertitik tolak dari pemikiran Marx tentang kapitalisme dan konflik kelas. Marx mengungkapkan kegagalan kapitalisme dalam membawa kesejahteraan bagi masyarakat namun sebaliknya membawa kesengsaraan. Penyebab kegagalan kapitalisme adalah penguasaan akses terhadap sumberdaya dan faktor produksi menyebabkan eksploitasi terhadap kaum buruh yang tidak memiliki akses. Eksploitasi ini harus dihentikan melalui proses kesadaran kelas dan perjuangan merebut akses sumberdaya dan faktor produksi untuk menuju tatanan masyarakat tanpa kelas.

Teori Perencanaan

Perencanaan adalah bentuk pendefinisian masalah ke dalam cara-cara yang dapat diterima untuk melakukan tindakan atau mengintervensi suatu kebijakan (Friedmann, 1987). Dalam perkembangannya, ternyata teori perencanaan tidak dapat berdiri sendiri untuk merespon kejadian-kejadian tak terduga tersebut. Teori perencanaan membutuhkan kontribusi disiplin ilmu lain sebagai modal observing sekaligus media penjelas, seperti; ilmu sosial, matematika, lingkungan, civil engineering, arsitektur dan lain-lain. Penyerapan substansi metode dari disiplin ilmu lain sering disebut sebagai substantive theory atau dalam teori perencanaan dikenal dengan theory in planning. Sementara teori perencanaan disebut sebagai teori prosedural atau theory of planning.

Teori-teori yang mendasari ilmu perencanaan terus dibangun dan mengalami proses panjang untuk mengenali wujud aslinya. Meskipun dijumpai kategorisasi teori perencanaan ke dalam 2 (dua) kategori besar (Minett, 1972 dalam Faludi, 1973), yakni: theory of planning dan theory in planning, kategori tersebut sama sekali belum menjawab positioning dari theory planning sendiri. Kalaupun theory in planning mencoba mendudukan posisi planning dalam kesetaraan dengan ilmu lain, lalu berapa besarkah produktivitas theory in planning dibandingkan kontribusinya dengan kategori theory of planning ?.

Dalam praktek, seharusnya tidak dipisahkan antara theory of planning dan theory in planning. Justru diharapkan keduanya akan membentuk suatu kolaborasi yang oleh Faludi (1973) disebut sebagai perencanaan efektif. Posisi teori perencanaan yang berada pada domain publik memaksa adanya kolaborasi ini. Walau bagaimanapun seorang ahli perencana tidak mungkin menguasai berbagai disiplin ilmu secara detail, ia harus didukung oleh ahli disiplin ilmu lain.

Ruang lingkup teori perencanaan berkaitan dengan gagasan dan argumentasi yang berkaitan dengan bagaimana melakukan perencanaan. Perencanaan umum merupakan penerapan moda ‘Comprehensive Planning’ sebagai upaya untuk meninjau secara menyeluruh terhadap keseluruhan aspek yang perlu diatur didalam tata ruang. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang arahan akhir yang hendak dituju, dan untuk menterpadukan berbagai hal yang terkait dengan perencanaan tata ruang. Berdasar pada pendekatan ‘Social Learning’, tindakan perencanaan yang dilakukan adalah dengan memperkuat keberdayaan masyarakat, melalui pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam tindakan perencanaan. Mengingat pendekatan yang digunakan bersifat sektoral, atau inkremental, khususnya hanya melihat masalah hanya dari pendekatan perencanaan fisik, maka dapat diprediksikan bahwa hasil dari perencanaan akan tidak tercapai secara maksimal. Karena untuk masalah tersebut, dibutuhkan pendekatan menyeluruh.

Perbedaan Antara Perencanaan dengan Pembangunan

Berdasarkan pengertian dari proses perencanaan dan proses pembangunan di atas, dapat dirumuskan beberapa perbedaan, yaitu:

Variabel Pembeda	Perencanaan	Pembangunan
Pengertian	Proses untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu dengan memanfaatkan sumberdaya	Merupakan action dari perencanaan
Dasar tujuan	Didasari tujuan dan sasaran tertentu	Didasari suatu perencanaan
Sifat	Biasanya bersifat Non Fisik	Biasanya bersifat Fisik
Alat yang digunakan	Penggunaan berbagai metode sebagai alat analisis	Rangkaian kegiatan dan aktifitas yang dilakukan.

Kesimpulan

Teori bersifat abstrak, yang melandasi, menjadi pedoman dan digunakan sebagai pendekatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat praktis. Manfaat teori dalam tindakan perencanaan, adalah untuk menjelaskan fenomena, menjadi landasan berpikir, dan meramalkan perencanaan.

Pembangunan adalah hasil atau output dari adanya suatu perencanaan, sehingga pembangunan terjadi setelah adanya perencanaan. Namun jika kita lihat di lapangan, banyak sekali pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaannya. Apa yang terjadi dalam kenyataannya bukan hasil dari perencanaan, namun karena suatu mekanisme pasar, dalam hal ini perencanaan mempunyai fungsi mengarahkan pembangunan agar sesuai dengan tujuan utamanya. Kegiatan perencanaan perlu dilakukan sebagai jaminan bagi terlaksananya proses transformasi tersebut melalui kegiatan pengendalian arah pembangunan sesuai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Healey, Patsy, 2001. On Creating the ‘City’ as a Collective Resource. Carfax Publishing

Suwandi, Made, 2001 TOP DOWN VERSUS BOTTOM UP APPROACHES TO DECENTRALIZATION (THE INDONESIAN EXPERIENCE)

Williamson, Jeffrey, 1965. Regional Inequality and The Process of National Development : A Description of The Pattern, Economic Development and Cultural Change, Vol.13, No. 4.

Alexander, E.R. (1986), Approach in Planning: introducing Current Planning Theories, Concepts, and Issue, New York: Gordon and Beach Science Publisher.

Burhanuddin Salam [1993] Sejarah Filsafat Ilmu dan Teknologi ] : Penerbit Reneka Cipta Jakarta 36-48.

Faludi, Andreas. (1973). Planning Theory. Pergamon Press. Britain;

Friedmann, John. (1987). Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action. Princton University Press. New Jersey.

Tjokroamidjojo, Bintoro (1994), Perencanaan Pembangunan, Cetakan Ketujuh Belas, Jakarta: Haji Masagung.

Membangun Institusi Local Sebagai Mitra Dalam Program Nangkis

2010-04-11T22:54:00.000+07:00

Persoalan kemiskinan terkait dengan paradigma pembangunan yang digunakan penguasa. Di zaman orde baru, pemerintah Indonesia sangat bersemangat dalam mengejar pertumbuhan ekonomi dengan keyakinan penuh trickle down effect akan terjadi sehingga kue pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali kaum miskin, kenyataannya eksploitasi sumberdaya alam yang tak terkendali demi mengejar pertumbuhan ekonomi ditambah dengan mental birokrasi yang koruptif semakin mempercepat proses pemiskinan.
Ketika akses ke sumber-sumber kunci yang dibutuhkan masyarakat dikuasai oleh segelintir orang yang tidak memiliki kepedulian, maka pembangunan hanya akan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek mereka beserta kroni-kroninya. Pengendalian terhadap sumber daya-sumber daya kunci ini membutuhkan peran serta masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran kritis atas hakekat pembangunan berkelanjutan lah yang paling mungkin untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan pembangunan serta kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidup mereka.

Konsepsi inilah yang mendasari paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (manusia) sebagai antithesa atas paradigma pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Moeljarto Tjokrowinoto (1987) memberikan deskripsi mengenai ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat (manusia): Pertama, prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri. Kedua, fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.; Ketiga, pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya flexible menyesuaikan dengan kondisi lokal; Keempat, di dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses sosial learning yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar; Kelima, proses pembentukan jaringan (networking) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mendiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola pelbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal maupun horizontal. Melalui proses networking ini diharapkan terjadi simbiose antara struktur-struktur pembangunan di tingkat lokal.

Perwujudan proses networking ini adalah Kemitraan antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat ( Public, Private, Community Partnership ). PPCP merupakan kemitraan antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang secara bersama-sama melakukan kerjasama dalam pembangunan dan atau pengelolaan prasarana dan sarana. Investasi yang dilakukan dapat bersifat padat modal ataupun tidak padat modal tergantung dari kebutuhan masyarakat dan kemampuan mitra. Mitra Swasta dan Masyarakat membiayai, membangun, dan mengelola prasarana dan sarana, sedangkan Pemerintah tetap sebagai pemilik aset serta pengatur dan pengendali pelaksanaan kerjasamana. Hubungan kemitraan ini berdasarkan atas kepercayaan, dedikasi dalam mencapai tujuan, dan saling mengerti akan harapan-harapan serta nilai-nilai setiap partisipan. Mengharapkan keuntungan dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas biaya, kesempatan dalam berinovasi,dan peningkatan secara berkelanjutan atas kualitas produk dan pelayanan. (Bennett, 1996)

Pada konteks local upaya membangun kemitraan dengan Pemerintah maupun swasta mensyaratkan perlunya kelembagaan lokal/institusi lokal. Lokal menurut pemahaman UU No. 32 Tahun 2004 adalah pada tataran mikro artinya istilah lokal untuk menyebut kawasan daerah tingkat satu/propinsi, daerah tingkat dua/ kabupaten atau kota, dan dimungkinkan lokal untuk menyebut yang lebih spesifik yaitu kecamatan dan desa (Rahmat, 2008). Jadi institusi lokal merupakan asosiasi komunitas setempat yang bertanggung jawab atas proses kegiatan pembangunan setempat (Esman dan Uphoff, 1982, dalam Rahmat, 2008).

Institusi lokal merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan berkelanjutan karena beberapa hal, antara lain (Uphoff, 2008): (1) Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, lembaga, terutama di tingkat lokal, merupakan faktor penting dalam memobilisasi sumber daya dan mengatur penggunaannya guna mempertahankan ketersediaannya untuk jangka panjang dalam kegiatan produktif. (2) Pemanfaatan sumber daya yang tersedia akan lebih efisien dan berkelanjutan dengan adanya pengetahuan tentang lokasi yang dapat dihasilkan dan lebih baik diintrepretasikan oleh kelembagaan local. (3) Pemantauan perubahan kondisi sumber daya bisa lebih cepat dan lebih murah dilakukan ketika masyarakat lokal terlibat; membuat perubahan adaptif dalam penggunaan sumberdaya dapat dipercepat ketika pengambilan keputusan lokal telah terlembagakan. (4) Jika tidak ada kelembagaan lokal, apabila terjadi konflik, maka konflik tersebut harus didelesaikan di tingkat yang lebih tinggi yang akan lebih lambat serta tidak akan menghasilkan penyelesaian yang tepat. (5) Perilaku masyarkat dikondisikan oleh norma-norma dan konsensus yang berlaku, sehingga mempertahankan atau melembagakan praktek-praktek yang ramah lingkungan membutuhkan lebih dari sekedar persuasi individu. (6) Kehadiran lembaga akan mendorong orang untuk berpandangan jangka panjang dengan menciptakan harapan dan dasar untuk kerjasama dengan mengesampingkan kepentingan pribadi. Ketika lembaga yang sah ada, maka orang-orang akan tunduk tanpa (atau dengan sedikit) bujukan dan sanksi.

Institusi lokal dalam komunitas harus dilihat sebagai suatu sistem yang saling silang menyilang (cross-cutting affiliation),institusi lokal telah menyediakan jaring pengaman sosial (sosial safety net) ketika komunitas lokal berada dalam situasi krisis. Kehadiran institusi lokal bukan atas kepentingan pribadi/individu tetapi atas kepentingan bersama, sehingga institusi lokal lama kelamaan menduduki pada posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Rasa saling percaya warga komunitas lokal yang digalang dan diasah melalui institusi ini akan melahirkan modal sosial (sosial capital) yang merupakan factor penting dalam pembangunan.

Modal sosial merupakan kekuatan yang mampu membangun civil community yang dapat meningkatkan pembangunan partisipatif. Basis modal sosial adalah trust, idiologi dan religi (Rahmat, 2008). Francis Fukuyama (1995, dalam Rahmat, 2008) mengilustrasikan modal sosial dalam trust, believe and vertrauen artinya bahwa pentingnya kepercayaan yang mengakar dalam faktor kultural seperti etika dan moral. Trust muncul maka komunitas membagikan sekumpulan nilai-nilai moral, sebagai jalan untuk menciptakan pengharapan umum dan kejujuran. Ia juga menyatakan bahwa asosiasi dan jaringan lokal sungguh mempunyai dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan lokal serta memainkan peran penting dalam manajemen lingkungan. .

Hal yang sama juga dikemukakan Putnam (1995) yang mengartikan modal sosial sebagai “features of sosial organization such as networks, norms, and sosial trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit”. Modal sosial menjadi perekat bagi setiap individu, dalam bentuk norma, kepercayaan dan jaringkerja, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini sajalan pula dengan apa yang dikemukakan Bank Dunia (1999) bahwa modal sosial lebih diartikan kepada dimensi institusional, hubungan yang tercipta, norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial pun tidak diartikan hanya sejumlah institusi dan kelompok sosial yang mendukungnya, tapi juga perekat (sosial glue) yang menjaga kesatuan anggota kelompok sebagai suatu kesatuan.

Dengan demikian, maka kelembagaan local yang baik akan menjamin kualitas kemitraan dengan pemerintah maupun kelompok-kelompok peduli/swasta dalam program penanggulangan kemiskinan, karena ada jaminan dalam bentuk partisipasi (swadaya) masyarakat dan control social terhadap pengelolaan sumber daya yang ada baik berupa dana maupun yang lainnya dari pemerintah/swasta. Kondisi ini akan memberikan rasa nyaman dan saling percaya antara semua pihak yang bermitra sehingga tujuan besar penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Teknologi Informasi

2009-11-07T23:04:00.000+07:00

Abad 21 jelas merupakan abad teknologi informasi. Semua hal di dunia ini sekarang dengan mudah bisa diakses. Jarak sudah tidak lagi menjadi masalah, dalam kecepatan detik kita bisa berhubungan dengan orang lain yang berjarak ribuan KM hanya dengan segenggam ponsel atau internet, bahkan kita juga bisa melihat wajah orang yang bersangkutan didalam layar ponsel atau monitor komputer kita. Sebuah peristiwa besar di belahan dunia lain dapat kita ketahui secara real time. Dunia kita sekarang ini- meminjan istilah Mc Luhan, seorang futurolog ternama- telah menjadi sebuah desa buana. Batas-batas wilayah antar negara telah menjadi sangat artifisial. Inilah revolusi terbesar umat manusia, dongeng yang menjadi kenyataan, cerita tentang kemampuan telepati seolah menemukan penjelaan ilmiahnya saat ini, setelah ribuan tahun berlalu. Mantra-mantra telah digantikan dengan rumus matematika.

Jika hari ini saja teknologi khususnya teknologi informasi telah berkembang demikian dahsyatnya lantas bagaimana dengan dua puluh atau lima puluh tahun yang akan datang ? bukan tidak mungkin jika hari ini manusia baru bisa mengirim obyek dalam bentuk sinyal atau gelombang maka pada abad mendatang obyek yang dikirim sudah benar-benar utuh berupa materi padat, jika ini terjadi maka manusia akan memasuki era baru revolusi transportasi. Untuk bisa bertemu dengan seseorang di kota lain, negara lain atau bahkan benua lain, tidak perlu lagi menggunakan moda transportasi darat/laut/udara, tetapi dengan sebuah moda transportasi baru semacam mesin pelontar waktu yang dalam sekejapan mata bisa memindahkan obyek material (manusia) ketempat yang ditujunya, persis seperti cerita tentang nabi sulaiman yang dalam sekejapan mata bisa memindahkan ratu balqis yang berada di negeri lain ke istana beliau. Sebuah impian, ya semua memang berawal dari impian.

Back to My Little World

2009-11-06T01:30:00.000+07:00

Akhir-akhir ini headline berita banyak di dominasi oleh pertarungan antara cicak dan buaya. TV, koran, tak henti-hentinya meliput perkembangan terbaru, bahkan dari dunia maya, para facebooker tak kalah garang mengekspresikan sikap mereka lewat tulisan-tulisan singkat di dalam status maupun comment. Salah seorang kawanku meng-update status facebook nya dengan bahasa yang sangat keras, baru kali ini aku membaca statusnya dengan bahasa seperti itu, biasanya dia menulis dengan bahasa yang soft dan sopan, menunjukkan kadar intelektualitasnya yang terus terasah. Bagiku ini jelas menunjukkan kegeraman yang luar biasa, sebuah
keprihatinan yang diekspresikan oleh seorang anak bangsa ketika menyaksikan betapa dahsyatnya dramaturgi yang dipertontonkan aparat penegak hukum untuk meng-kriminalisasi-kan KPK. Aku jga meng update status facebook ku dengan keprihatinan yang sama dengan kawanku tetapi dengan kemasan bahasa yang berbeda, mungkin karena tingkat kegeramanku tidak sedahsyat yang dirasakan kawanku, seorang aktivis yang masih konsisten dijalannya. Sebuah pilihan hidup yang berani di tengah-tengah budaya pragmatis dan konsumtif yang setiap harinya bisa menggerus idealisme dan nilai-nilai yang kita junjung tinggi.

Aku sendiri sebenarnya sudah jenuh dengan berita-berita itu, tapi bagaimanapun proses yang telah berjalan harus tetap dikawal. Perekembangan terbaru, Kabareskrim dan Wakil Jaksa Agung telah mengundurkan diri dari jabatan mereka terkait perseteruan mereka yang mewakili dua institusi penegakan hukum dengan KPK. Aku pikir ini adalah hasil dari tekanan-tekanan masyarakat yang disuarakan melalui media yang menguatkan tesis kebebasan pers (dan media) sebagai Pilar keempat demokrasi.

Ditengah hingar-bingarnya dunia ramai, aku tetaplah seorang manusia dengan garis tangan yang telah tertulis didalam lauful mahfudz, berjalan didalam dunia kecilku, tertawa, dan berkeluh kesah dengan realitas yang dihadapi. Hal-hal semacam itu memberiku ruang kontemplatif untuk memikirkan "hal-hal kecil", Little things, yang membentang diantara diriku, rumahku, dan pekerjaanku. Sebuah dunia kecil yang sarat dengan pemikiran-pemikiran yang bermuara pada bagaimana sebuah eksistensi harus dipertahankan. Rene Descartes mengatakan," cogito ergo sum ", saya berfikir maka saya ada, pada kutub paradigma yang lain, Marx dan Engels mengatakan, "Keadaan menentukan pemikiran". Bagiku tidak lah terlalu penting untuk meributkan soal terminologi apa yang akan kita pakai untuk menjelaskan sebuah pertanyaan eksistensial. Yang terpenting bagiku adalah pencerahan dan kesadaran diskursif yang berhasil didapatkan, terserah tradisi ilmu pengetahuan apa yang akan kita pakai sebagai pedoman.

Bagiku semua berawal dari sesuatu yang kecil, sesuatu itu kawan bisa berupa pikiran ataupun keadaan (realitas). Pikiran dan keadaan ibarat sekeping uang logam yang masing-masing sisinya memiliki gambar yang berbeda, kita bisa membolak-balikkan gambar mana yang akan kita lihat. Gambar apapun yang akan kita lihat (pikiran atau keadaan ), ia haruslah sesuatu yang bersumber dari dalam, sesuatu yang bersumber dari dalam itu kawan sesungguhnya adalah sesuatu yang kecil, somethings small. Ini tidak berarti kita meninggalkan sesuatu yang berada " di luar", persoalan politik, ekonomi, sosial bagaimanapun memiliki hubungan dengan dunia kecil kita, contohnya kalau pemerintah menarik subsidi atas BBM sehingga katakanlah aku harus membayar Rp 11.000 untuk membeli 1 liter bensin, aku pasti akan meninjau kembali rencana untuk berlibur bersama keluarga, hal yang sama juga mungkin akan anda lakukan. Melihat kembali kedalam adalah upayaku untuk tidak teralienasi dengan diri sendiri, memahami benar apa yang kita butuhkan, ini adalah cara untuk membuat diri tetap eksis ditengah-tengah pertarungan antar manusia. Dunia kecilku inilah yang menjadi ruang kontemplatif ku. Barangkali inilah jawaban dari pertanyaan sebagian kawan-kawan aktivis yang mempertanyakan konsistensiku.

Dalam salah satu tetraloginya, Pramudya Ananta Toer melalui tokoh Mince ( dalam Bumi Manusia ) mengatakan," Seorang intektual itu haruslah orang yang jujur, bahkan sejak di dalam pikiran, ia harus jujur" intelektual sejati bukanlah orang yang bersembunyi di balik kata-kata yang hebat, jargon dan slogan. Intelektual sejati adalah orang yang jujur dengan pikiran-pikirannya, pikiran yang dihasilkan dari sebuah proses refleksi dan kontemplasi, bukan pikiran yang membuntut pada trend dan arus besar konspirasi yang tak ia pahami. Kembali pada dunia kecilku adalah upayaku untuk bisa jujur pada diri sendiri... semoga.

Review Kritis Program Desentralisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Perum BKJ Semarang

2009-11-05T15:10:00.000+07:00

P E N D A H U L U A N

Tulisan ini merupakan tinjauan kritis (Critical Review) atas pelaksanaan Program Desentralisasi Pengelolaan Sampah Masyarakat Perumahan Bukit Kencana Jaya kota Semarang (Perum BKJ). Bahan dari critical review ini adalah Dokumen Laporan Akhir Pelaksanaan Program yang di susun oleh Yayasan Bintari kota Semarang didukung oleh ProLH GTZ sebagai konsultan program. Program ini dilatarbelakangi oleh adanya penurunan kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) Babon yang disebabkan oleh limbah Perum BKJ. Bahkan, debit air mengalami penurunan karena kualitas daerah resepan air dibagian hulu mengalami penurunan sehingga mengurangi pasokan air untuk masyarakat. Berdasarkan hasil identifikasi bahwa kegiatan perumahan di sepanjang DAS Babon ternyata memberikan kontribusi terhadap pencemaran sungai baik dari limbah padat maupun limbah cair.

Gambaran umum
Perum BKJ yang luasnya 200 ha dengan jumlah KK mencapai 1016 orang dan terdistribusi kedalam 5 RW ini tentu saja memberikan kontribusi limbah rumah tangga yang tidak sedikit. Sebenarnya Tempat Pembuangan Sementara ( TPS ) di perum BKJ sudah ada, tetapi pengelolaan TPS kurang efektif sehingga tidak mampu mengurangi timbunan sampah warga. Idealnya sampah rumah tangga yang diangkut dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ) tidak boleh lebih dari 2 atau 3 hari. Namun karena volume sampah sangat besar, tidak semua sampah bisa masuk kedalam container untuk diangkut ke TPA, akibatnya terjadi penumpukkan sampah yang tidak terangkut di TPS yang setiap harinya terus bertambah. Ketika musim hujan, timbunan sampah yang tidak terangkut ini kemudian hanyut terbawa sungai disisi sebelah barat TPS BKJ yang semakin lama menimbulkan bau yang tidak sedap. Keberadaan pemulung yang mengumpulkan sampah anorganik sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mengurangi timbunan sampah, tetapi hanya sebagian saja yang bisa dikelola, sisanya tercecer di sepanjang jalan masuk menuju TPS BKJ yang membuat lingkungan menjadi terlihat kumuh.

Sebenarnya warga perum BKJ telah memiliki jadual pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS sesuai kesepakatan warga yakni sekali dalam tiga hari, bahkan ada sebagian wilayah (RW) yang melakukan pengangkutan sekali dalam dua hari, hal itu karena setiap RW menetapkan sendiri jadual dan petugas pengangkutan dengan menggunakan gerobak sederhana, sayangnya waktu pengangkutan tidak sesuai dengan jadual yang disepakati sehingga banyak dijumpai sampah berhenti di tong depan rumah karena tidak diangkut ke TPS, akhirnya masyarakat mengelola sampah sendiri dengan cara membakar, membuang ke tanah lapang atau menimbun sampah, ada juga masyarakat yang membawa sendiri ke TPS. Pengangkutan yang kadang dilakukan satu kali dalam seminggu menjadikan tidak semua timbulan sampah masyarakat terkelola dengan baik. Salah satu faktor yang membuat pengangkutan tidak berjalan dengan lancar adalah timbulan sampah tidak sebanding dengan daya tampung gerobak pengangkut. Tidak semua timbulan terangkut dalam gerobak. Sebagian wilayah tidak dapat terakomodasi dalam satu gerobak.

Pengelolaan sampah yang selama ini berjalan di perumahan BKJ merupakan tanggung jawab di masing-masing RW. Setiap RW menunjuk satu atau dua orang untuk mengangkut sampah masyarakat. Tidak ada kesamaan dalam sistem pengelolaan sampah di perumahan BKJ. Ada wilayah yang sering kali menghadapi masalah dalam pengangkutan sampah namun ada pula wilayah yang tidak menghadapi kendala yang berarti terhadap sistem pengangkutan sampah. Belum optimalnya kelompok masyarakat di lingkup BKJ yang mengawasi pengelolaan sampah berakibat pada tidak solidnya pengelolaan sampah secara terpadu di lingkungan BKJ. Kelompok tersebut juga belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan yang muncul seputar pengelolaan sampah. Selama ini, penanganan permasalahan hanya di tingkat RT ataupun RW. PAGERWAJA, Paguyuban Warga Bukit Kencana Jaya, memilik beberapa bidang. Salah satunya adalah bidang lingkungan. Tidak ada program kerja yang terencana pada bidang lingkungan. Pengelolaan sampah sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bidang lingkungan namun yang terjadi pengelolaan sampah bersifat partial di BKJ, tidak menyeluruh.

PERMASALAHAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

Berdasarkan gambaran umum tentang kondisi pengelolaan TPS di Perumahan BKJ, maka secara ringkas permasalahan persampahan dan hasil yang diharapkan di perumahan BKJ dapat distrukturkan sebagai berikut :1. Masalah Utama

Pengelolaan sampah di Perumahan Bukit Kencana Jaya tidak efektif dalam mengumpulkan dan

mengurangi timbulan sampah

2. Masalah Inti

Warga Masyarakat tidak cukup terorganisir
Sampah Tidak Terangku
Informasi tentang sampah kurang
TPS tidak tertata/teratur

3. Faktor Kontributor

Komunikasi antarwilayah tidak ada
Sampah terlalu besar
Pengumpulan sampah tidak teratur
Warga membuang sampah sendiri ke TPS
TPS kelebihan beban
Pemulung memilah tidak teratur

Hasil yang diharapkan & Indikator

Hasil yang diharapkan:

Terwujudnya percontohan TPS pengolah yang mampu mereduksi jumlah sampah yang terkumpul.
Sistem pengumpulan sampah yang efektif • Pemilahan sampah organik dan non organik di rumah tangga
Terbentuk kelompok masyarakat yang mengawasi pengelolaan sampah
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Indikator :

Tingkat reduksi sampah non organik di TPS oleh pemulung mencapai 10 % yakni sebesar 0,7 m3 per hari (150 kg)
Sampah organik direduksi diharapkan mencapai skala yang menguntungkan.
Jumlah sampah yang tidak terangkut ke TPA menurun mencapai 22,2% dari 59,8%
Pemilahan sampah organik dan non organik di rumah tangga
Efektifitas pengumpulan sampah rumah tangga ke TPS diharapkan meningkat dari sekitar 40% saat ini menjadi minimal 60%.
Volume sampah terlayani dan terangkut akan meningkat dari 4,8 m3 menjadi 7,2 m3 per hari.
Terbentuknya kelompok masyarakat yang mengawasi sistem pengelolaan sampah maka tingkat keberhasilan kegiatan diukur dari peningkatan jumlah kontribusi masing-masing pihak (developer maupun warga).
Tidak ada laporan keterlambatan dalam pengumpulan sampah dari rumah menuju TPS.
Kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah
Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya
Kesadaran masyarakat untuk mendaur ulang sampah rumah tangga.

P E M B A H A S A N

Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sampah. Sampah menjadi pesoalan kompleks di kota-kota besar, oleh karenanya perlu adanya penyelesaian yang komprehensif dan terintegrasi serta didukung oleh semua lapisan masyarakat. Beberapa hasil penelitian tentang sampah yang dilakukan di Indonesia menyebutkan bahwa 60-70% sampah dihasilkan oleh rumah tangga Namun sayangnya masih banyak masyarakat yang apatis terhadap permasalahan sampah, padahal sampah hampir menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, disekeliling kita ada sampah, di jalan, di kantor atau di rumah sampah hampir tak terhindarkan. Barangkali karena terlalu terbiasa dengan sampah kita lupa bahwa sampah bisa menjadi persoalan yang sangat besar manakala tidak dikelola dengan baik.

Perumahan Bukit Kencana Jaya yang lokasinya berada di Daerah Aliran Sungai (Babon) dari hasil survey yang dilakukan oleh Yayasan Bintari menunjukkan bahwa limbah rumah tangga yang dihasilkan relative besar yakni 998,13 kg/hari atau sebesar 4,8 m3/hari. Dari jumlah tersebut hanya 401,32 kg (1,93 m3) per hari yang terangkut ke TPA, sisanya sebesar 596,79 kg (2,87 m3 ) per hari tidak terangkut ke TPA. Dari jumlah sampah yang tak terangkut ke TPS tersebut 55,37 kg/hari atau 0,27 m3/hari ditangani pemulung, sisanya sebesar 541,43 atau 2,60 m3 sampah setiap harinya yang tidak tertangani. (Sumber : Hasil Survey Tim BINTARI di lokasi TPS BKJ, 2005 )

Dari data yang ada tersebut, dapat dilihat besarnya jumlah sampah yang tak tertangani setiap harinya, dan akan masih terus bertambah. Dilihat dari sumbernya, persoalan sampah ternyata berasal dari limbah rumah tangga, dengan demikian penyelesaiannya tentu harus langsung pada sumbernya yakni Rumah Tangga.

Sasaran Program yang dilakukan oleh Yayasan Bintari dalam menangani persoalan sampah sudah tepat yakni langsung ke sumbernya yaitu Rumah Tangga. Agar program dapat berjala dengan baik maka tentu saja dibutuhkan dukungan atau peran serta masyarakat secara sadar serta para stakeholder lainnya seperti pengembang/developer perumahan sebagai pemilik lahan TPS dan Pemerintah daerah (Dinas kebersihan kota Semarang). Dari tahapan pelaksanaan kegiatan yang disusun nampaknya sosialisasi juga dilakukan dalam program ini, dengan demikian maka program ini menggunakan pendekatan Partisipatif sebab seperti yang disampaikan Suparjan dan Hempri Suyatno (2003) yang dimaksud dengan pendekatan partisipatif adalah pelibatan masyarakat di dalam setiap tahapan proses kegiatan/pembangunan. Dengan konsep ini maka tanggung jawab dan sikap handarbeni masyarakat terhadap program pembangunan semakin besar sehingga akan menunjang hasil dari program tersebut.

Adapun strategi pelibatan masyarakat dlam program ini dapat di rumuskan sebagai berikut :
1. Strategi Pencapaian Terwujud TPS pengelola yang mampu mereduksi jumlah sampah

Melakukan pendekatan ke stakeholder untuk merencanakan kegiatan pengelolaan sampah TPS terpadu. Stakeholder pengelola TPS ini adalah developer, Dinas Kebersihan dan petugas pengelola sampah
Melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya yakni organik, anorganik, dan sampah tak bisa dimanfaatkan di TPS
Daur Ulang sampah organik melalui pengomposan dng metode efektif.
Mengintensifkan dan mendayagunakan pengelola sampah anorganik guna meningkatkan volume sampah anorganik yang bisa dijual ke pengumpul.
Aktivitas pokok yang dijalankan di TPS terpadu ini adalah pembongkaran, pemilahan, pendaurulangan sampah organik dan sampah tertinggal di TPS.
Pertimbangan dalam Perencanaan kebutuhan luasan ruang pengolahan di TPS, mempertimbangkan waktu pengolahan jenis sampah. Kegiatan kompos membutuhkan 30 hari sampai dengan menghasilkan dari sampah basah sampai menjadi kompos, sampah anorganik rata – rata membutuhkan waktu 15 hari untuk penyimpanan sebelum dijual ke pengumpul
Membentuk manajemen organisasi pengelola sampah secara terpadu di TPS.

2. Strategi Pencapaian Meningkatnya Efektifitas Pengumpulan Sampah di Perumahan BKJ

Identifikasi area dalam unit RT, untuk mengetahui tingkat pelayanan pengumpulan sampah.
Dari RT yang kondisi pengumpulan sampahnya tidak/kurang berjalan dengan baik, selanjutnya diidentifikasi RT yang mau/berminat dengan adanya perbaikan pengumpulan sampah (berkaitan dengan konsekuensi biaya).
Pada RT yang mau dengan adanya perbaikan pengumpulan sampah, dilakukan pendekatan terhadap stakeholder untuk merencanakan sistem pengumpulan sampah yang akan diterapkan.
Adanya pemilahan sampah organik dan non organik pada tingkat rumah tangga serta ada penjadwalan pengangkutan sampah berdasarkan jenis sampahnya.
Untuk mencapai target pengumpulan sampah 60% dari total timbulan sampah ideal, maka perlu penambahan alat angkut sebanyak 3 buah, dengan asumsi maksimal pengangkutan perhari untuk masing-masing alat adalah 2 rate.
Membentuk organisasi pengumpul sampah yang terdiri warga dan petugas pengumpul sampah.

3. Strategi Terbentuknya Organisasi Pengelola Sampah

Melakukan pendekatan terhadap stakeholder dalam pengelolaan sampah di BKJ saat ini baik formal maupun informal, yaitu developer, petugas pengelola TPS, warga, petugas pengangkut sampah, dan pemulung untuk membentuk pengorganisasian pengelola sampah secara terpadu mulai dari pengangkutan hingga pengelolaan di tingkat TPS.
Merencanakan dan merumuskan tugas dan tanggung jawab dari masing – masing stakeholder dalam organisasi pengelola sampah.
Membentuk sistem kontrol dan evaluasi kinerja dalam organisasi pengelolaan sampah terpadu tersebut.

Dari indicator capaian hasil kegiatan, terlihat bahwa program ini telah berhasil sesuai yang diharapkan. Keberhasilan ini tentu saja tidak lepas dari adanya partisipasi masyarakat. Seperti yang disampaiakan Diana Conyers ( Suparjan dan Hempri Suyatno, hal 53 ) ada tiga alasan utama mengapa strategi partisipasi ini penting dilakukan, pertama partisipasi masyarakat adalah suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya sehingga lebih memiliki rasa memilikiterhadap proyek tersebut. Ketiga, Partisipasi menjadi urgent karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat.

Pembentukan Organisasi Pengelola Sampah yang kemudian diberi nama PAGERWAJA barangkali bisa disebut sebagai strategi utama dalam program ini, sebab melalui organisasi inilah kelak masyarakat akan belajar sendiri mengenai cara-cara mengelola sampah sampah dan TPS, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaannya dengan baik. Organisasi ini dalam konsep tangga partisipasi Sherry Arnstein (1969) berada pada jenjang kekuasaan warga yang terdiri dari tangga Kemitraan, Delegasi kekuasaan dan control masyarakat.

KESIMPULAN

Program Desentralisasi Pengelolaan Sampah Masyarakat Perumahan Bukit Kencana Jaya kota Semarang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan partisipati. Pelajaran penting dari proram ini adalah bahwa ketika masyarakat diikutsertakan dalam program atau proyek pembangunan, maka hasil yang dicapai akan lebih baik, hal tersebut dikarenakan muncul rasa tanggung jawab dan rasa memiliki mayarakat serta kepercayaan terhadap program pembangunan atau proyek yang dikerjakan.
Selanjutnya Pendekatan Partisipatf nampaknya harus menjadi bagian yang integral dalam srategi Perenanaan pembangunan Indonesia secara umum bukan sebatas pada level retorika dan legal formal dalam wujud UU no 25 tahun 2007 tentang Penataan Ruang tetapi benar-benar di manifestasikan sebab masyarakat sekarang lebih kritis dan mereka akan lebih merasa dihargai jika dilibatkan dalam Perencanaan Pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dokumen Laporan Akhir Program Desentralisasi Pengelolaan Sampah Masyarakat
Perumahan Bukit Kencana Jaya kota Semarang, 2005
- Suparjan dan Hempri Suyatno, Pengembangan Masyarakat, dari Pembangunan sampai ke
Pemberdayaan, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, Yogyakarta, Adiyta Media, 2003
- Kuncoro Sejati, Pengolahan Sampah Terpadu dengan Sistem Node, Sub Point, Centre Point,
Penerbit kanisius, Yogyakarta, 2009
- Perencanaan Partisipatif dan Kemitraan, Hand Out mata Kuliah Proses Perencanaan dan
Pembangunan PWK 603
- UU no 25 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Perspektif Sitar Dalam Pengelolaan Kawasan yang Cepat Berkembang di Sekitar Kampus UNDIP Tembalang

2009-11-01T17:53:00.000+07:00

Pendahuluan

Tema tentang perencanaan menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari aktivitas manusia. Karena sifatnya yang inheren dengan kehidupan manusia maka tidaklah mengherankan jika perencanaan menjadi issu penting yang melahirkan banyak sekali kajian-kajian. Persoalan perencanaan telah menarik minat banyak ilmuwan social yang kemudian merumuskannya kedalam berbagai teori perencanaan. Namun demikian teori tidak lebih dari pedoman untuk membantu memahami sebuah fenomena dan selanjutnya menyusun hipotesa tentang fenomena tersebut. Karena ruang lingkup perencanaan terkait dengan aktivitas/kegiatan manusia yang luas dan dinamis maka tidaklah mudah mendefinisikan perencanaan semata-mata kedalam model matematika yang statis. Itulah sebabnya sebuah fenomena selalu bisa dilihat dari berbagai pespektif atau sudut pandang.

Secara umum perspektif perencanaan bisa diklasifikasikan kedalam dua mainstream. Pertama model perencanaan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan model perencanaan rasional. Model perencanaan ini berakar dari pemikiran neoklasik. Model ini telah mengilhami para ilmuwan social untuk mengembangkan teori kritik sebagai counter wacana atas kegagalan teori perencanaan rasional yang seolah menegasikan aspek-aspek social. Teori ini berakar dari tradisi marxis. Meski demikian terdapat banyak varian dalam model perencanaan yang kerangka epistemologinya seolah-olah tumpang tindih antara tradisi neoklasik dan marxis. Hal ini dimungkinkan karena bagaimanapun ilmu pengetahuan adalah sebuah organisme yang hidup dan berkembang sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadi sintesa dalam sebuah tradisi ilmu pengetahuan.

Salah satu tradisi dalam teori perencanan datang dari Hudson ( 1979 ) yang mengklasifikasikan teori perencanaan kedalam lima kategori yang dikenal dengan akronim SITAR yakni Sipnotik, Incremental, Transaktif, Advokasi, dan Radikal. Untuk menjelaskan kelima kategori Hudson ( SITAR ), dalam tulisan ini penulis berusaha mendekatkan perspektif SITAR ini dengan fenomena kawasan yang cepat berkembang di sekitar kampus UNDIP terkait dengan pengelolaannya, sehingga dapat diketahui tradisi mana yang paling tepat digunakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya penulis memaparkan sekilas tentang kawasan di sekitar kampus UNDIP Tembalang.

Kawasan Sekitar Kampus UNDIP Tembalang

Kawasan di sekitar kampus UNDIP tembalang terdiri dari empat kelurahan yakni Kelurahan Tembalang, Kelurahan Pedalangan, Kelurahan Sumurboto dan Kelurahan Bulusan. Secara geografis keempat kelurahan tersebut bercorak agraris, penduduk di kawasan tersebut pada umumnya memanfaatkan lahan mereka untuk aktivitas pertanian. Namun pada sekitar tahun 1987-an ketika UNDIP membangun kampusnya di wilayah Tembalang, terjadi pergeseran dalam aktivitas pemanfaatan lahan di sekitar kampus UNDIP Tembalang. Lahan-lahan pertanian berubah fungsi menjadi lahan perdagangan dan jasa untuk melayani para pendatang yakni mahasiswa dan aparat birokrasi UNDIP.

Perubahan fungsi lahan yang semula untuk aktivitas agraris ke aktivitas perdagangan dan jasa memberikan pengaruh yang beragam. Dari sisi pendapatan, kehadiran kampus UNDIP menjadi pusat pertumbuhan ( growth pole ) yang memberikan kontribusi dalam peningkatan aktivitas perekonomian di kawasan sekitar kampus UNDIP Tembalang. Melonjaknya harga tanah karenanya tingginya permintaan di bandingkan penawaran merupakan konsekuensi logis dari hukum permintaan dan penawaran (supply and demand) yang memberi keuntungan berupa peningkatan nilai jual maupun nilai asset masyarakat berupa tanah dan bagunan baik untuk dijual ataupun disewakan sebagai tempat kost.

Sejalan dengan logika kapital, dimana terdapat pertumbuhan maka akan menciptakan peningkatan konsumsi. Untuk melayani trend tersebut, di kawasan sekitar kampus UNDIP banyak didirikan tempat pelayanan konsumsi baik berupa warung/rumah makan dengan derajat kualitas pelayanan dan menu yang beragam, gerai-gerai fashion termasuk counter-counter Handphone, computer, Warung internet (Warnet) dan tempat pengetikan (rental computer), sampai dengan hadirnya tempat-tempat rekreasi yang dalam wacana life style sering disebut sebagai bisnis waktu luang macam karaoke dan salon/spa. Jelas, fenomena tersebut memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan warga di sekitar kampus UNDIP Tembalang maupun pendapatan Pemerintah Daerah Kota semarang dari pajak dan retribusi.

Perubahan fungsi lahan di sekitar kampus UNDIP tembalang telah merubah wajah kawasan tersebut menjadi pasar/festival kebudayaan populer yang ditandai dengan pergeseran ke arah gaya hidup urban ( urban life style) dan karenanya perubahan tersebut juga merubah persoalan kawasan yang dulunya dikategorikan sebagai wilayah pedesaan ( rural ) menjadi persoalan wilayah perkotaan ( urban ). Persoalan yang muncul terkait dengan perubahan fungsi lahan di sekitar kawasan UNDIP Tembalang bisa diidentifikasikan kedalam beberapa persoalan berikut : Pertama, munculnya masyarakat yang termarginalisasi sebagai akibat dari hilangnya kepemilikan mereka atas tanah dan bangunan karena lemahnya negosiasi dalam proses transaksi dengan para pemilik modal (swasta) serta kurangnya preferensi atas prospek masa depan kawasan secara ekonomis yang ditandai dengan pembangunan kampus UNDIP Tembalang sebagai pusat pendidikan dan pusat pertumbuhan (growth pole ). Kedua, munculnya konflik ruang sebagai akibat dari maraknya pembangunan infra struktur konsumsi (gerai, rumah makan, warnet, kantor-kantor, dsb) yang tak terkendali akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang penataan ruang serta penerapan peraturan tata ruang yang tidak konsisten. Ketiga, meningkatnya angka kriminalitas di kawasan sekitar kampus UNDIP Tembalang yang disinyalir karena adanya tuntutan atas perubahan gaya hidup.

Dari identifikasi permasalahan tersebut kemudian muncul pertanyaan terkait dengan bagaimana pengelolaan kawasan di sekitar kampus UNDIP ditinjau dari perspektif SITAR sehingga fenomena persoalan yang teridentifikasi itu mendapatkan justifikasi secara teoritik untuk kemudian dikembangkan kedalam sebuah penelitian.

Perencanaan SITAR

Hudson (1979) mempelopori sebuah tradisi dalam pendekatan perencanaan yang dikenal dengan akronim SITAR ( Synoptic, Incremental, Transactive, Advokasi dan radical ) . Pendekatan atau perspektif Hudson ini hanyalah salah satu dari berbagai variasi dalam klasifikasi teori Perencanaan seperti Friedman (1987), Walker (1984) dan Falubi (1973). Meski nampaknya terdapat banyak ragam atau variasi dalam klasifikasi teori perencanaan sebenarnya pandangan mereka dalam mengklasifikasi teori perencanaan relative sama yakni untuk menjelaskan orientasi pembangunan yang dilakukan oleh Negara. Seperti yang disampaikan Hudson (1979) bahwa klasifikasi ini tidak seluruhnya saling bertentangan, tetapi juga beberapa dari mereka justru saling melengkapi satu sama lain.

Secara ringkas kelima perencanaan SITAR dapat dijelaskan sebagai berikut : Pertama, Perencanaan Sypnotik. Perencanaan ini merupakan tradisi yang paling dominan, disini perencanaan dilihat sebagai sesuatu yang ilmiah dan rasional. Model ini mampu mengekspresikan sebuah realitas kedalam model matematika dan teknis. Karena tujuan akhir dari perencanaan Sypnotik adalah memberikan supply informasi yang akurat kepada pengambil kebijakan dengan titik berat pada analisis kuantitatif, , maka model ini dianggap lebih dipercaya dan rasional. Meski demikian, model ini dianggap terlalu simplistic, menterjemahkan sebuah realitas yang kompleks kedalam model matematika dan teknis berpotensi mengeliminasi issu-issu social dalam masyarakat. Karenanya model ini dianggap gagal dalam mengkonsepsikan iklim social, ekonomis dan politis. Kedua, Perencanaan Inkremental. Perencanaan ini muncul sebagai respon atas perencanaan sypnotic. Perencanaan ini bertolak dari dua asumsi, pertama, dalam prakteknya pengambilan keputusan tidak mencoba mengklarifikasi tujuan dan nilai dalam mengkaji kebijakan. Kedua, para pengambil keputusan senantiasa mempertimbangkan bukan nilai (value) yang menyeluruh tapi yang incremental atau marginal. Banyak orang kemudian mengkritik bahwa teori ini sulit dilakukan kecuali dalam setting dimana persaingan bebas berlaku. Ketiga, Perencanaan Transaktif. Perencanaan ini juga dikenal sebagai perencanaan social learning. Disini perencanaan tidak dilihat sebagai sesuatu yang terpisah dari tindakan social tetapi merupakan proses yang terus menerus berevolusi dari gagasan melalui tindakan. Inti dari perencanaan ini adalah menjembatani communication gab antara pengetahuan teknik perencana dengan pengetahuan keseharian masyarakat sehingga terjadi dialog antara perencana dan masyarakat. Perencana dalam pendekatan ini berperan sebagai facilitator. Keempat, Perencanaan Advokatif. Perencanaan ini dimaksudkan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dengan mengakomodasi gagasan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat diharapkan mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan perencanaan yang diajukan dan mampu memberikan umpan balik. Peran perencana disini sebagai penyaji informasi, bentuk kongkritnya di Indonesia adalah pada peran LSM-LSM yang mendampingi masyarakat dalam demonstrasi yang mengangkat issu HAM, kerusakan lingkungan, Reforma Agraria, Buruh, dsb. Kelima, Perencanaan Radikal. Perencanaan ini berakar dari pandangan historis materialis, anarki dan utopian. Perencanaan ini juga dikenal melalui pendekatan mobilisasi social yang ragamnya sangat bervariasi. Seperti yang disampaikan Burchell mobilisasi social menekankan pada politik keterpisahan dan konfrontasi, tujuannya adalah untuk melawan status quo dan kekuasaan yang opresif di bawah kapitalis ( Soedharto P Hadi ; 2001 hal 31 ).

Dari penjelasan diatas, maka dapat ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan tradisi perencanaan (SITAR) seperti yang juga disampaikan Hudson (1979) yakni,

persamaannya:

Mempunyai tujuan yang sama yaitu pemecahan masalah
Mempunyai obyek perencanaan yang sama yaitu manusia dan lingkungan sekitarnya.
Mempunyai beberapa persyaratan data, keahlian, metode, dan mempunyai konsistensi internal walaupun dalam penggunaannya terdapat perbedaan penitikberatan.
Mempertimbangkan dan menggunakan sumberdaya yang ada dalam pencapaian tujuan

Sedangkan Perbedaannya adalah :

Perencanaan sinoptik lebih mempunyai pendekatan komprehensif dalam pemecahan masalah dibandingkan perencanaan yang lain, dengan lebih mengedepankan aspek-aspek metodologi, data dan sangat memuja angka atau dapat dikatakan komprehensif rasional. Hal ini yang sangat minim digunakan dalam 4 pendekatan perencanaan yang lain.
Perencanaan incremental lebih mempertimbangkan peran lembaga pemerintah dan sangat bertentangan dengan perencanaan advokasi yang cenderung anti kemapanan dan perencanaan radikal yang juga cenderung revolusioner.
Perencanaan transaktif mengedepankan faktor – faktor perseorangan / individu melalui proses tatap muka dalam salah satu metode yang digunakan, perencanaan ini kurang komprehensif dan sangat parsial dan kurang sejalan dengan perencanaan Sinoptik dan Incremental yang lebih komprehensif.
Perencanaan advokasi cenderung menggunakan pendekatan hukum dan obyek yang mereka ambil dalam perencanaan adalah golongan yang lemah. Perencanaan ini bersifat sosialis dengan lebih mengedepankan konsep kesamaan dan hal keadilan social
Perencanaan Radikal seakan - akan tanpa metode dalam memecahkan masalah dan muncul dengan tiba-tiba (spontan) dan hal ini sangat kontradiktif dengan pendekatan incremental dan sinoptik yang memepertimbangkan aturan – aturan yang ada baik akademis/metodologis dan lembaga pemerintahan yang ada.

Catatan Penutup: Sebuah gagasan

Permasalahan yang terjadi pada kawasan yang cepat berkembang di sekitar kampus UNDIP tembalang terkait dengan pengelolaannya harus didekati melalui perencanaan yang tepat. Munculnya masyarakat yang termarginalisasi, munculnya konflik ruang, serta meningkatnya angka kriminalitas di kawasan sekitar kampus UNDIP Tembalang adalah bentuk-bentuk eksternalitas negative dari perkembangan sebuah kawasan yang harus dijawab dengan managemen pengelolaan kawasan yang baik. Karena pada dasarnya persoalan-persoalan tersebut adalah persoalan tripatrit antara masyarakat, swasta dan pemerintah, maka dibutuhkan pendekatan yang tepat agar semua pihak tidak merasa diabaikan. Dari uraian tentang perencanaan SITAR nampaknya perencanaan Transaktif atau social learning lebih pas untuk digunakan, sebab dengan perencanaan transaktif ini semua pihak akan ditempatkan dalam posisi yang setara, dan mereka semua belajar untuk memecahkan masalah bersama-sama. Wujud kongkritnya adalah dengan membentuk lembaga / organisasi semacam CBO ( Community Bassed Organisation ) yang merepresentasikan ketiga komponen ( Pemerintah, Swasta dan masyarakat ) dalam mengelola kawasan tersebut. Agar persoalan dapat diurai secara sistematis, kiranya perlu adanya sebuah penelitian yang focus tentang manajemen pengelolaan kawasan di sekitar kampus UNDIP Tembalang dengan menggunakan pendekatan teori perencanaan transaktif atau social Learning.

Daftar Pustaka

Hadi, Sudharto P, Perencanaan Pembangunan, Penerbit UGM, 2001

Friedman, John, Planning in the Public Domain : from Knowledge to Action. New Jersey : Princeton U.P. 1986

Hudson, Barclay, “Comparison Planning Theories : Counterparts and Contradiction” Journal of The American Association. 1979.

Pantai

2009-10-28T22:13:00.000+07:00

Menikmati keindahan Pantai Teluk Penyu di Cilacap pada pagi hari sungguh mengasyikkan. Deburan ombak, lebutnya pasir pantai, kehangatan sinar matahari pagi yang baru saja terbit benar-benar memberikan sensasi tersendiri. Aku benar-benar terpana, barangkali karena selama ini aku terlalu disibukkan oleh "duniaku" sendiri ( mungkin termasuk anda juga ), sebuah dunia yang kita ciptakan dari ketidak berdayaan dan ketidaksadaran, sebuah rutinitas yang membuat kita tak ubahnya seperti mesin. kita menjadi terasing dengan diri kita sendiri, tidak mampu mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh "diri sejati" kita.

Pantai menyadarkanku betapa "diri sejati" ini haus akan "sesuatu yang lain" (others), sesuatu yang tak dijumpai dalam rutinitas keseharian kita. Pantai (dan mungkin juga fenomena alam lainnya ) menyapa kita dengan bahasanya sendiri, sebuah dialog dalam bahasa buana yang indah yang menawarkan sebuah persahabatan.

Bencana alam yang beriringan menerpa negeri kita adalah bentuk lain dari bahasa buana yang tak lagi menawarkan persahabatan. Ada komunikasi yang terputus antara kita dengan alam, bagaimanapun manusia dan alam semesta adalah nagian dari dunia makro kosmos yang saling terikat. Mungkin karena kita telah lama mlupakan alam dan tak lagi mengajaknya berdialog maka bencana demi bencana pun menyapa kita.

Ilegal logging, penambangan liar, pembuangan sampah yang sembarangan bukanlah bentuk komunikasi yang baik dengan alam. Seemua itu adalah bentuk dari keangkuhan manusia, kebodohan manusia dan keserakahan manusia yang mengasumsikan alam tak punya kuasa atas mereka. Berdialoglah dengan alam maka mereka akan mengulurkan pershabatan yang indah, seindah sunrise di pantai...

Pantai Teluk Penyu, Cilacap

2009-10-28T01:20:00.000+07:00