WALHI SUMSEL

Warga Ultimatum PTPN VII Cinta Manis

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Fri, 01 Jun 2012 11:25:00 +0000

5000 orang Massa dari 14 desa tuntut PTPN VII kembalikan tanah rakyat. Foto Sripoku.com

INDRALAYA, —Warga akhirnya memberi waktu 7 hari kepada PTPN VII Cinta Manis untuk membahas ulang tuntutan warga. PTPN diminta untuk segera mengembalikan lahan warga pada 7 Juni mendatang.
Hal ini terungkap dalam pertemuan warga dan PTPN VII Cinta Manis yang difasilitasi Pemkab OI, DPRD, Polres, Kodim, Kamis (31/5).
Dari PTPN Cinta Manis dihadiri Bambang Hariyanto SH.

Akibatnya, sejumlah komentar pedas dilayangkan sekitar 40 perwakilan warga dari 15 desa yang hadir dalam ruang paripurna DPRD OI. Warga menilai PTPN VII tidak mau menyerahkan lahan yang dituntut warga sehingga, suasana sempat memanas ketika perwakilan warga atas nama Firmansyah dari Desa Sribandung Kecamatan Tanjung Batu angkat bicara.

Di hadapan para petinggi daerah, yang hadir seperti Wakil Bupati HM Daud Hasyim, Ketua DPRD OI, Iklim Cahya, Arhandi, Yulian Gunhar dan perwakilan dari aparat seperti Kapolres OI, AKBP Deni Dharmapala dan Dandim Kayuagung Letkol Firmansyah menegaskan kepada hadirin agar tidak main-main dan mengulur-ulur waktu terhadap tuntutan warga.

Firmansyah menegaskan saat ini ribuan warga dari puluhan desa tidak tahan lagi ingin mengambil lahan mereka kembali untuk berkebun. Dia menilai sudah cukup 30 tahun PTPN VII mengusahakan tanah warga tanpa memberikan kontribusi berarti bagi warga desa setempat.

Dia memberikan limit waktu dua hari kepada Direksi PTPN VII Cinta Manis untuk menyampaikan tuntutan warga ke jajaran Komisaris dan pemegang saham serta Menteri BUMN.

Senada Firmansyah, Alamsyah perwakilan warga Desa Sribandung, menyebutkan jika warga kini siap bergerak untuk mengambil lahan mereka.

Menurut Alamsyah, jika ditanya soal surat tanah, pada waktu itu tahun 1982 hampir semua lahan kebun warga tidak ada surat. Baru sekarang inilah pemerintah gencar membuat aturan agar lahan dan tanah warga harus punya surat.

Karena itulah, lanjut Firman, warga waktu itu tidak berani melawan ketika tanah mereka diambil untuk perkebunan tebu PTPN VII Cinta Manis. “Nyatanya sudah 30 tahun ini PTPN VII beroperasi, gula saja kami beli gula impor dari Thailand,” ungkapnya.

Pernyataan perwakilan warga ini, dibenarkan Ketua DPRD OI, Iklim Cahya menyebutkan bahwa pada saat itu, orang tuanya warga Meranjat memiliki lahan dan diambil PTPN VII tetapi dibayar dengan harga yang rendah. “Tapi itu tidak masalah, hanya saja kenyataan itu dapat disimpulkan jika hadirnya PTPN VII ini memang sudah ada masalah dalam hal pemilikan lahannya,’ ujar Iklim.

Bahkan Arhandi wakil Ketua DPRD OI warga asli Desa Sribandung ikut bicara. Ia menyebutkan, sebagai warga Desa Sribandung masalah pembebasan lahan yang dilakukan pihak PTPN VII ketika itu penuh dengan intrik dan paksaan. “Apa yang dikatakan warga ketika itu tidak sempat memanen tanam tumbuh mereka ada benarnya,” ungkap Arhandi.

7 Hari
Bambang Hariyanto SH, kuasa Direksi PTPN VII Cinta Manis, yang menjadi perantara satu-satunya dari pihak PTPN VII, meskipun ada beberapa petinggi PTPN yang hadir, mengharapkan warga bersikap dan bertindak dengan tenang.

Atas saran dan pendapat para hadirin termasuk Kapolres, dan Wabup, HM Daud Hasyim, akhirnya warga melunak dan memberikan batas waktu tujuh hari terhitung sejak Kamis (31/5) kepada PTPN VII untuk mengadakan pertemuan interen mereka.

“Tetapi kami tidak mau lagi menghadiri acara pertemuan seperti ini, kami mau, tanggal 7 Juni 2012 nanti, keputusannya PTPN VII harus menyerahkan lahan mereka,” tegas Firman.

Sumber : Sripoku.com

Cinta Manis Klaim merugi Milyaran.

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Thu, 31 May 2012 09:01:00 +0000

JAKARTA. PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) mengaku rugi Rp 15,52 miliar akibat tidak beroperasinya Pabrik Gula (PG) Cinta Manis di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. PG Cinta Manis berhenti operasi setelah terjadi sengketa lahan kebun tebu dengan masyarakat dan penutupan akses jalan.

Sony Soediastanto, Sekretaris Perusahaan PTPN VII mengatakan, kerugian itu kemungkinan bertambah karena aksi pemblokiran jalan masih akan berlangsung hingga 31 Mei nanti. "Kami harap masyarakat bisa melepas pendudukan lahan dan membuka akses jalan sebelum perundingan dilakukan 31 Mei nanti," katanya kepada KONTAN, Selasa (29/5).

Jika benar blokade jalan akan berhenti Kamis (31/5), maka itu akan menjadi hari kelima penutupan akses. "Penutupan akses jalan mulai dilakukan sejak 25 Mei, otomatis pabrik berhenti beroperasi satu hari setelahnya," katanya. Agar kerugian tidak bertambah, Sony meminta kepolisian dan kepala daerah setempat menjadi penengah dan menjaga aset-aset perusahaan agar tidak dirusak.

Sony merinci, sejak adanya sengketa lahan itu, terjadi aksi pembakaran areal tebu seluas 310,8 hektar dengan nilai kerugian Rp 6,05 miliar. Kejadian itu juga membuat tebu yang telah ditebang sebanyak 2.465 ton tidak bisa diangkut sehingga kerugian bertambah Rp 1,37 miliar.

Akibat tidak adanya pasokan bahan baku tebu di PG Cinta Manis, PTPN VII merugi Rp 660 juta karena operasi giling yang tidak berkesinambungan. PTPN juga rugi karena produksi gula tidak tercapai, yaitu sebanyak 827,7 ton, senilai Rp 7,43 miliar. "Buruh tebangan dan karyawan pabrik juga rugi karena tidak mendapat penghasilan," imbuhnya.

Walau begitu, secara keseluruhan Sony optimistis target produksi gula PTPN VII tahun ini bakal tercapai. PTPN VII tahun ini menargetkan produksi gula sebanyak 142.167 ton, naik sekitar 29,2% ketimbang tahun lalu sebesar 110.000 ton.

Agar target produksi tercapai, perusahaan mengandalkan produksi PG Bunga Mayang yang memiliki kapasitas 7.500 tone cane per day (tcd). Sedangkan PG Cinta Manis berkapasitas 5.500 tcd.

Selain mengandalkan produksi Bunga Mayang, PTPN VII akan mempercepat produksi gula di PG Cinta Manis setelah perundingan selesai. "Penggilingan tebu akan kami kebut. Rendemen tahun ini juga meningkat sebesar 8,3%, dibandingkan tahun lalu yang sebesar 7,5%," tutur Sony.

Hadi Jatmiko, Kepala Divisi Pengembangan dan pengorganisasian WALHI Sumatera Selatan mengatakan, sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat dan PTPN VII sudah lama berlangsung. Sengketa itu bermula ketika masyarakat menuntut pengembalian tanah yang diklaim milik mereka.

Menurutnya, dari 14.000 hektare lahan tebu yang dikuasai PTPN VII, hanya 6.000 ha yang memiliki hak guna usaha (HGU). "Suasana sudah kondusif. Tidak ada pembakaran lahan oleh warga dan blokade juga sudah dibuka," klaim Hadi. Menurutnya, masyarakat hanya mematok lahan yang diyakini merupakan milik mereka.

Kapolda Sumsel: Kondisi PTPN VII Cinta Manis Kondusif

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Wed, 30 May 2012 10:26:00 +0000

INDRALAYA - Kapolda Sumsel Irjen Pol Didik M Arief Mansyur, melalui Kabag Humas AKBP Drs R Djarod Pandakova, kepada Sripoku.com, Selasa (29/5), menegaskan, suasana di PTPN VII Cinta Manis dalam keadaan aman dan kondusif.

Tidak ada pergolakan massa. Hanya saja manajemen perusahaan menghentikan sementara produksinya.

Hal ini disampaikan Djarod, ketika menyambangi Mapolres OI, saat akan meninjau langsung lokasi pabrik dan perkebunan tebu PTPN VII Cinta Manis serta mengadakan dialog dengan warga setempat.

"Tidak ada aktivitas warga yang berbuat cenderung anarkis, namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sejak beberapa hari ini manajemen perusahaan menyetop dahulu produksi perusahaan," kata Djarod.

Menurut Djarod, Polda Sumsel datang ke lokasi untuk menyampaikan imbauan supaya warga tetap tenang dan tidak merusak karena dapat merugikan warga sendiri.

Dia menyebutkan, rencananya pada hari Kamis mendatang akan dilakukan negosiasi dan pertemuan antara pihak kepolisian, Direksi PTPN, masyarakat dan anggota dewan guna untuk membahas kelanjutan dari tuntutan warga yang menghendaki lahan mereka dikembalikan.

"Kami akan memberikan pengamanan dan pengawalan ketat untuk pelaksanaan pertemuan tersebut, agar tidak ricuh," tuturnya kepada Sripoku.com.

Seperti diberitakan sebelumnya, tuntutan warga agar lahan mereka dikembalikan sudah meluas hingga ke seluruh desa yang berbatasan dan di daerahnya ada kebun tebu PTPN VII Cinta Manis.

Warga beralasan, waktu lahan mereka diambil untuk jadi kebun tebu antara tahun 1982 hingga 1983 ada unsur intimidasi dan paksaan sehingga mereka tidak terima.

Untuk membuktikan mereka tetap bersikukuh agar lahan mereka dikembalikan, saat ini warga sudah membangun posko-posko di lahan yang akan mereka rebut kembali tersebut.

Catatan Sripo, setidaknya lebih dari 10 desa dalam beberapa kecamatan di OI yang berbatasan langsung dengan kebun tebu PTPN VII sudah bergerak untuk siap mematok lahan mereka.

Desa-desa itu seperti Sribandung, Tanjung Atap, Srikembang masuk dalam Kecamatan Tanjung Batu.

Kemudian Desa Meranjat I, II, Ilir, Kecamatan Indralaya Selatan, Desa Betung, Ketiau dalam Kecamatan Kubuk Keliat dan lainnya.

Warga dengan tegas menolak kompromi dan memilih harga mati untuk lahan mereka dikembalikan.

Sumber : sripoku.com

Kisruh Warga-Cinta Manis- Disperindag Jamin Persediaan Gula

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Wed, 30 May 2012 10:00:00 +0000

PALEMBANG – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumsel segera menurunkan tim ke PTPN VII unit usaha Cinta Manis untuk mengetahui kondisi di lapangan serta dampak permasalahan terhadap pasokan gula di Provinsi Sumsel.

“Besok (hari ini) atau lusa kita turunkan tim langsung ke lapangan untuk mempersiapkan langkah- langkah antisipatif yang mesti dilakukan untuk menjamin ketersediaan gula di Sumsel, khususnya menjelang bulan puasa,” ujar Kepala Disperindag Sumsel Nasrun Umar di ruang kerjanya kemarin. Hasil tinjauan,kata dia,akan disampaikan ke pemprov supaya dapat dipelajari pengaruhnya terhadap persediaan gula di Sumsel.“Mudah-mudahan Senin mendatang sudah ada hasil dari tim yang kita turunkan. Kalau nanti ditemukan indikasi berbahaya akan dicari solusi terbaik agar stok gula di Sumsel aman, khususnya bulan puasa mendatang,”ujarnya.

Stok gula saat ini,menurut dia,aman karena cukup sampai tiga bulan ke depan dan tidak ada kenaikan harga gula di pasaran.Namun, permasalahan PTPN VII unit usaha Cinta Manis harus segera diselesaikan. “Karena pabrik gula milik negara tersebut merupakan salah satu pemasok gula terbesar untuk provinsi,” katanya. Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag Sumsel Uron menuturkan, untuk mengetahui kenaikan atau kelangkaan sembilan bahan pokok (sembako) di pasaran,harus dilakukan kontrol harga dan stok pada distributor setiap hari.

“Kita memiliki petugas khusus yang setiap hari melakukan monitor harga di lapangan dan setiap seminggu sekali melakukan monitor stok barang di tangan para distributor. Hasilnya masih bagus dan aman hingga akhir bulan enam mendatang atau sampai musim giling tebu dimulai,” ungkapnya. Sementara itu, Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Polisi Dikdik M Arief Mansur kemarin sekitar 10.00 WIB meninjau lokasi pabrik PTPN VII unit usaha Cinta Manis di Kecamatan Tanjung Raja,Kabupaten Ogan Ilir (OI).

Kapolda meninjau tiga rayon PTPN, yakni III, IV, dan V, yang sebagian lahannya disengketakan warga. Pantauan SINDO, kondisi pabrik di tiga rayon tersebut terlihat lumpuh total. Tidak ada kegiatan operasional maupun produksi dilakukan. Sementara, di luar lokasi pabrik terlihat kondusif dan warga setempat menjalankan rutinitas seperti biasanya. “Sejumlah petugas kepolisian sampai saat ini masih bersiaga menjaga lokasi pabrik PTPN VII Cinta Manis guna meminimalisasi aksi lanjutan. Apabila warga melanjutkan aksi serupa dan mengarah ke anarkistis, kami segera mengambil tindakan tegas,” paparnya kemarin.

Sementara itu, Direktur Produksi PTPN VII unit usaha Cinta Manis Muhammad Nasir menuturkan tidak dapat berbuat banyak terkait tuntutan warga. “Kami tidak berwenang melepas aset negara karena itu adalah hak Menteri BUMN. Sampai saat ini persoalan sengketa lahan antara PTPN dengan warga masih dilakukan pembahasan bersama di Kementerian BUMN,” ungkapnya. cr2/darfian jaya suprana

Walhi ingatkan kewajiban laksanakan reforma agraria

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Wed, 30 May 2012 09:11:00 +0000

Bandarlampung - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengingatkan jajaran pemerintahan untuk segera menjalankan kewajiban melaksanakan Reforma Agraria, sehingga tidak ada lagi warga miskin akibat ketiadaan sumber daya lahan.

Sikap Walhi itu disampaikan kepada ANTARA di Bandarlampung, Selasa, berkaitan dengan pernyataan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII yang berkantor pusat di Lampung atas konflik lahan dengan warga Desa Sribandung, Kecamatan Tanjungbatu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang mengakibatkan penggilingan tebu di Pabrik Gula Cinta Manis terhenti dan menimbulkan kerugian belasan miliar rupiah.

Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Anwar Sadat, didampingi Kepala Divisi Pengembangan dan Pengorganisasian, Hadi Jatmiko, dalam pernyataan sikapnya, mendesak Pemprov Sumsel, khususnya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, untuk segera menjalankan Reforma Agraria sejati sesuai mandat UU Pembaharuan Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

"Kami yakin, bila ini dilaksanakan, dapat dipastikan tak akan ada lagi kemiskinan melanda masyarakat di perdesaan, dan kami pastikan juga tidak akan terjadi konflik agraria yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan secara signifikan," kata Sadat lagi.

Walhi minta dalam penyelesaian sengketa lahan warga Sribandung dengan PTPN VII, lahan milik warga seluas 3.000 hektare segera dikembalikan.

Selain itu, pihak PTPN VII harus menghentikan upaya provokasi berupa kebohongan publik dan pengkambinghitaman terhadap warga Desa Sribandung karena semua itu hanya akan memperkeruh keadaan yang saat ini telah kondusif.

"Kami mendukung setiap upaya rakyat di mana pun berada yang ingin merebut hak atas tanahnya yang direbut paksa oleh korporasi," kata dia.

Sadat menyatakan bahwa sengketa agraria merupakan masalah yang cenderung selalu dibiarkan oleh aparatur pemerintahan.

Konflik terjadi akibat adanya ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia, mengingat data statistik menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2010, hanya sekitar 0,2 persen penduduk Indonesia yang kini justru menguasai 56 persen aset nasional, termasuk tanah. Sisanya dikuasai korporasi asing maupun nasional.

Menanggapi pihak PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis, Sabtu (26/5), menyatakan bahwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp15 miliar lebih akibat terbakar seluas 310,8 hektare areal tebu dan pemblokiran akses jalan oleh warga, seperti disampaikan Syufri Gunawan, Kepala Tanaman Unit Usaha Cinta Manis, Walhi selaku pendamping warga itu berbalik menyatakan bahwa selama ini masyarakat Desa Sribandung yang tergabung dalam Petani Sri Bandung Bersatu (PSB) tidak melakukan perusakan sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak PTPN VII.

Tindakan warga Desa Sri Bandung melakukan pematokan lahan seluas 3.000 ha itu merupakan akumulasi kekecewaan warga akibat pihak PTPN VII tidak pernah menanggapi keinginan warga setempat, katanya menandaskan.

Selain itu, pembukaan perkebunan tebu PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis pada tahun 1982, dituding penuh dengan pemaksaan, intimidasi, dan proses ganti rugi yang tidak layak.

Salah satu contoh, lahan 5 hektare milik warga, hanya 1 hektare saja yang diganti rugi, dan hingga hari ini masih ada warga yang memiliki lahan belum diganti rugi oleh pihak perusahaan milik negara itu.

Selanjutnya, berdasarkan hasil kesepakatan antara warga dan PTPN VII di gedung DPRD Ogan Ilir pada tanggal 23 Mei lalu, difasilitasi serta disaksikan oleh Kapolres, Dandim, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Ogan Ilir, menyepakati bahwa pihak perusahaan tidak keberatan warga Sribandung melakukan pematokan lahan dan mendirikan tenda selama tidak mengganggu aktivitas perusahaan hingga jenjang waktu negosiasi tanggal 31 Mei nanti.

Hal itu tercantum dalam surat perjanjian dan rekomendasi yang ditandatangani oleh semua pihak, baik perusahaan, masyarakat, aparat kepolisian,TNI, dan DPRD Ogan ilir.

Walhi menyatakan, di lapangan warga Sribandung tetap mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, sejak Rabu (23/5) sore telah membuka blokade jalan dan mempersilakan pihak PTPN VII untuk memanen tebu tanpa gangguan.

Selain itu, kata Sadat, tuduhan serta pernyataan dari PTPN VII bahwa kerugian yang mereka alami akibat dari terjadi kebakaran di lahan tebu seluas 310 ha adalah pernyataan bohong karena berdasarkan fakta di lapangan tidak ada 1 hektare pun lahan tebu milik perusahaan ini yang dibakar oleh masyarakat.

"Jika pun terjadi kebakaran, bukanlah di lahan tebu produktif, melainkan di lahan yang di atasnya terdapat sampah bekas tanaman tebu yang telah dipanen oleh perusahaan," ujarnya.

Kebakaran itu pun telah dipadamkan oleh masyarakat secara bersama sama, dengan sebelumnya telah dikoordinasikan dulu kepada pihak kepolisian bahwa ada titik api di lahan dimaksud.

Menurut dia, bila perusahaan menyatakan mengalami kerugian besar akibat dari aksi yang dilakukan masyarakat beberapa hari belakangan ini, seharusnya perusahaan juga menghitung kerugian materi maupun non-materi yang dialami masyarakat selama 30 tahun (sejak 1982) akibat lahan produktif milik mereka diambil paksa oleh PTPN VII.

"Asumsi kami, jika lahan seluas 3.000 hektare tersebut diusahakan oleh masyarakat dengan tanaman karet, maka dalam satu bulan per hektare-nya masyarakat dapat mengantongi keuntungan rata rata sebesar Rp5 juta, jika dikalikan selama 30 tahun, dipastikan tidak akan ada kemiskinan yang melanda sedikitnya 800 KK di desa itu," ujar Sadat lagi.

Apalagi menurut keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel bahwa PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis hanya mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) seluas 6.000 ha, dan itu tidak berada di desa Sribandung tetapi berada di Desa Burai, Kecamatan Tanjung Alai, Kabupaten Ogan Ilir.

Sebelumnya, menurut warga Desa Sribandung, pendudukan lahan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis, akibat upaya dialog dan mediasi sebelumnya dinilai gagal dan tidak memberikan keputusan yang jelas.

Koordinator Petani Sri Bandung Bersatu (PSB), Abdul Muis, menjelaskan, justru aksi warga itu dipicu oleh kejadian perampasan tanah warga Desa tersebut oleh PTPN VII Cinta Manis yang sudah berlangsung lama sejak tahun 1982.

Waktu itu, kata dia, warga tidak memiliki pilihan selain pasrah ketika kebun karet dan nanas mereka digusur oleh pihak PTPN VII tanpa mendapatkan ganti rugi yang layak.

Proses ganti rugi tahun 1982 pun menurut dia, dipenuhi tekanan, intimidasi dan sikap represif aparat keamanan.

Ganti rugi itu pun dinilai warga di sini tidak adil, seperti dari lima ha lahan hanya satu hektare saja yang diganti, dan lebih parah kagi, hingga saat ini masih ada tanah warga yang masih belum diganti rugi oleh pihak PTPN VII, kata dia lagi.

Berbagai upaya dialog dan mediasi juga telah ditempuh warga, namun pihak PTPN VII dituding selalu mengulur waktu dan cenderung tidak memberi keputusan yang tegas.

Akhirnya, pada Senin (21/5), warga memutuskan untuk memblokade akses jalan menuju pabrik pengolahan gula pasir PTPN VII Unit Cinta Manis, dan warga kemudian mendirikan tenda serta mematok lahan seluas 3.000 ha di sana.

Aksi tersebut merupakan puncak kekecewaan warga terhadap keberadaan PTPN VII yang dinilai selama ini tidak menguntungkan rakyat sekitar, ujar dia lagi.

Dia menyebutkan, dari jumlah tenaga kerja 70 persen didatangkan dari luar.

Kemudian, sungai di daerah itu yang tadinya bisa dijadikan tempat mencari ikan, kini sudah tercemar dan ikan-ikan sudah mulai punah akibat limbah.

Selanjutnya, debu pembakaran tebu dari Pabrik Gula (PG) Cinta Manis PTPN VII masuk ke permukiman warga dan mengganggu aktivitas mereka.

Karena itu, warga Sribandung menuntut, agar tanah warga yang telah dirampas oleh PTPN VII sejak tahun 1982 segera dikembalikan kepada warga.

Apabila hal itu tidak dipenuhi, warga akan terus menginap dan melakukan aktivitas penanaman serta pematokan di lokasi, kata Abdul Muis pula.

Penggilingan Tebu Berhenti
Menanggapi aksi warga Sribandung itu, PTPN VII menyayangkan aksi mereka yang berakibat buruk bagi aktivitas perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) di Kabupaten Ogan Ilir itu.

Sekretaris Perusahaan PTPN VII, Sonny Soediastanto, atasnama Direksi yang berkantor di Bandarlampung, membenarkan aksi unjuk rasa disertai dengan pendudukan lahan dan pemblokiran jalan oleh warga di PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis di Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel itu terus meluas.

Akibatnya, menurut Sonny, aktivitas Pabrik Gula Cinta Manis di sana yang menggiling tebu, berhenti total sejak 25 Mei lalu.

Selain mengancam produksi gula pasir nasional, aktivitas perekonomian masyarakat pada mata rantai produksi gula juga terancam, akibat aksi pendudukan lahan yang membuat penggilingan tebu terhenti, kata dia.

"Banyak yang kehilangan pendapatan dengan penghentian aktivitas pabrik, seperti pekerja tebang, muat, usaha angkutan, dan ikutannya yang melibatkan ribuan orang," ujar Sonny lagi.

Aksi unjuk rasa menuntut pengembalian lahan yang dilakukan warga hingga sepekan ini, bukan saja hanya dilakukan oleh warga Desa Sribandung, Kecamatan Tanjungbatu, melainkan juga dilakukan oleh warga 13 desa di sekitar.

Mereka terus melakukan pematokan lahan dan memblokir jalan, sehingga aktivitas tebang, muat, dan angkut tebu tak bisa dilakukan, ujar dia pula.

Menurut Sonny, dengan berhenti giling, bukan hanya perusahaan yang dirugikan, melainkan juga masyarakat dan pekerja yang pendapatannya bergantung dari proses produksi gula pasir di PG Cinta Manis itu.

Pada musim giling saat ini saja, ada sekitar 2.500 orang tenaga borong tebang dan muat, dan sekitar 250 tenaga sopir angkutan yang menggantungkan hidupnya dari proses produksi gula pasir itu, kata dia.

"Kalau pabrik berhenti, mereka kehilangan mata pencaharian yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerawanan sosial," ujar dia lagi.

Bila banyak warga yang kehilangan mata pencaharian, juga akan menimbulkan keresahan dan kegalauan yang bisa memicu konflik horizontal antara petani, pekerja, dan masyarakat yang akan merugikan banyak pihak, kata Sonny.

Karena itu, manajemen PTPN VII berharap semua pihak, terutama aparat pemerintah dan aparat keamanan serta para tokoh masyarakat membantu memulihkan situasi dan kondisi agar menjadi kondusif sehingga aktivitas produksi gula bisa kembali dilakukan secepatnya.

"Kami berharap, aksi tersebut tidak anarkis dan berkelanjutan, karena bisa mengancam perekonomian masyarakat dan perekonomian daerah," kata dia.

Sonny juga mengatakan, sebenarnya tuntutan warga terhadap lahan perusahaan bisa dimusyawarahkan, meski sebenarnya lahan yang dituntut warga tersebut sebenarnya sudah "clear", dan perolehannya melalui prosedur yang benar.

Perolehan lahan berdasarkan SK Gubernur Sumsel No: 379/Kpts/I/1981 tanggal 16 November 1981, Perihal Pencadangan Tanah Negara seluas 20.000 ha untuk Proyek Pabrik Gula di Kecamatan Tanjungraja, Muarakuang, Inderalaya, dan Tanjungbatu, Kabupaten Dati II Ogan Komering Ilir.

Hal itu berdasarkan surat tugas Bupati Kdh. Tingkat II OKI No: AG.210-243/1981 tanggal 10 April 1981 untuk mengadakan inventarisasi tanah, tanam tumbuh, dan bangunan rakyat terhadap lokasi yang akan dibebaskan oleh PTP XXI-XXII (Persero) di Marga Tanjungbatu, Meranjat, Lubukkeliat, dan Marga Rambang IV Suku di Kecamatan Tanjungbatu dan Muarakuang.

Sesuai hasil inventarisasi itu, tanah rakyat di Rayon III, di Ketiau seluas 374 ha yang ganti ruginya diberikan kepada 133 warga; di Sribandung, Sritanjung, dan Tanjungatap seluas 1.479 ha, dan ganti ruginya diberikan kepada 894 warga.

"Jadi lahan milik rakyat yang diganti rugi seluas 1.853 ha dengan jumlah pemilik sebanyak 1.027 orang," ujar dia pula.

Sedangkan sisanya merupakan tanah negara eks tanah marga, kata Sonny, seraya menegaskan pula, berdasarkan kronologis tersebut, jelas PTPN VII telah melalui prosedur dalam memperoleh lahan dimaksud.

Polres Ogan Ilir berkaitan aksi pendudukan lahan itu, tetap meminta kepada warga untuk tidak melakukan tindakan anarkis dalam menuntut lahan tersebut, apalagi sampai melakukan pembakaran terhadap aset PTPN VII Cinta Manis yang merupakan aset negara dan harus dilindungi bersama.

Walhi Sumsel selaku pendamping warga juga tetap berharap aksi itu dilakukan tanpa terjadi bentrok atau tindakan anarkis, mengingat tuntutan warga adalah dapat mengembalikan hak mereka sebelumnya.

Diharapkan ada dialog antara warga dengan pihak penentu kebijakan di PTPN VII, sehingga dapat segera dicarikan titik temu dan solusi yang dapat diterima para pihak dengan baik

Sumber : lampung.antaranews.com

WALHI : PETANI TAK BAKAR LAHAN PTPN VII

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Tue, 29 May 2012 12:25:00 +0000

Cuma api dari Ban ini yang kami temui dilapangan, dan kami tidak menemukan lahan 310 ha yang kat pihak PTPN VII terbakar (Foto WALHI Sumsel)

Petani Sribandung, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang bersengkata lahan dengan PT Perkebunan Nusantara VII menegaskan tidak membakar lahan milik perusahaan tersebut tetapi mereka hanya memblokade jalan sampai, Rabu (23/5).

Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan Anwar Sadat di Palembang, Senin, mengatakan pihaknya memastikan tidak ada pembakaran lahan yang dilakukan petani terkait dengan aksi blokade jalan menuju pabrik gula Cinta Manis.

Namun, mereka membenarkan memang ada kebakaran di lokasi perkebunan yang tidak produktif lagi dan menjadi tempat pembuangan sampah tebu bekas.

Ia menjelaskan, mereka bersama petani Sribandung melakukan aksi menuntut dikembalikannya lahan seluas 3.000 hektare yang diklaim milik perusahaan perkebunan tersebut.

Tuntutan itu telah berulangkali disampaikan petani sejak sengketa lahan terjadi tahun 1982. Memang ada warga yang menerima ganti rugi tetapi dari lima hektare yang diklaim PTPN VII hanya satu hektare yang dibayarkan kepada petani.

Menurut dia, terkait dengan aksi massa blokade jalan yang dilakukan petani Desa Sribandung dan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir itu merupakan akumulasi dampak dari sikap PTPN VII yang tidak pernah mengubris tuntutan masyarakat.

Bukan hanya ganti rugi lahan yang mereka tuntut tetapi perusahaan juga tidak pernah memberdayakan warga di daerah itu untuk bekerja di pabrik milik perkebunan tebu itu.

Dia mengatakan, sesuai dengan kesepakatan bersama warga dan PTPN VII yang disaksikan perwakilan pemkab dan aparat kepolisian serta TNI, Rabu (23/5) petani dipersilahkan mematok lahan dan mendirikan tenda asal tidak menganggu aktivitas perusahaan sampai masa negosiasi, Kamis (31/5).

Sesuai dengan kesepakatan tersebut, petani telah membuka blokade dan sama sekali tidak melakukan tindakan apapun yang menganggu aktivitas perusahaan termasuk kegiatan memanen tebu.

Anwar menegaskan bahwa sampai hari ini petani tidak pernah melakukan pembakaran lahan tebu seluas 310 hektare seperti yang dituduhkan perusahaan.

Sebab, faktanya sejak tahun 1982 sebanyak 800 kepala keluarga dari dua desa itu mengalami 'pemaksaan' menjadi miskin karena lahan mereka dikuasai perusahaan perkebunan itu, padahal jika mereka tanami karet saja sudah berapa besar pendapatan yang dihasilkan dari produksi getah itu sejak 30 tahun lalu.

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional Sumsel perusahaan itu hanya mengantongi hak guna usaha lahan seluas 6.000 hektare dan lokasinya bukan di Desa Sribandung atau Tanjung Batu melainkan di Desa Burai Kecamatan Tanjung Alai-Ogan Ilir.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Sjakhyakirti Palembang, Prof Edwar Juliartha menanggapi berlarut-larutnya masalah sengketa lahan antara PTPN VII dan warga bukti dari tidak berjalannya komunikasi yang baik.

Semestinya perusahaan yang notabene menjadi pendatang di wilayah tersebut membangun komunikasi yang bagus sehingga masalah bisa diselesaikan bukan malah meruncing seperti saat ini.

Apalagi ia menambahkan kondisi di desa yang tidak jauh dari pabrik cinta manis tersebut kesejahteraan warga sangat berbeda dengan pegawai perusahaan yang berkecukupan sehingga wajar kalau terjadi kecemburuan sosial.

Karena itu, PTPN VII hendaknya tidak hanya mengandalkan hak guna usaha sebagai landasan operasional perusahaan tetapi memperhatikan masyarakat petani di daerah itu.

Masyarakat juga diharapkan memberikan keterangan yang jujur atas kepemilikan lahan mereka sehingga tidak adalagi masalah rebutan lahan.

Pemerintah juga diingatkan untuk memposisikan diri sebagai mediator yang tidak memihak tetapi mencarikan jalan keluar yang benar untuk kepentingan bersama, katanya.

Sumber : sumsel.antaranews.com

15 Ribu Hektar lahan PTPN VII Cinta Manis Belum HGU

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Mon, 28 May 2012 09:27:00 +0000

INDRALAYA - Ternyata dari 21 ribu hektare lahan yang dikuasai PTPN VII Cinta Manis, hanya sekitar 6.600 hektare yang mengantongi surat Hak Guna Usaha (HGU) yang berada di Rayon I Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (OI). Sementara 15 hektare lagi di Rayon II kawasan Desa Payolingkung Kecamatan Lubuk Keliat dan Rayon III Desa Sribandung Kecamatan Tanjung Batu masih dalam proses.

Bahkan dari data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel, justru hanya 6 ribu hektare lahan PTPN VII, berstatus HGU, sisanya belum memiliki status. “Sebetulnya, hanya 6 ribu hektare itulah lahan yang berhak dikelola Cinta Manis dan selebihnya harus dilepas,” ujar Ketua Walhi Sumsel Anwar Sadat, pendamping warga Sribandung, kemarin.

Sementara Asisten Ogan Ilir, H Herman SH MSi ketika dikonfirmasi mengaku, kalau lahan PTPN VII yang sudah mengantongi HGU hanya 6.600 hektare di Rayon I Desa Burai. Sedangkan 8.866 hektare di Rayon II dan 4.883 hektar di Rayon III masih dalam proses pengajuan HGU. “Secara detail saya lupa, apakah lahan yang dirayon II dan III dalam rangka perpanjangan atau pengajuan baru HGU. Namun yang jelas, baru 6.600 hektare itulah lahan yang dikelola PTPN VII sudah berstatus HGU sejak 1995,” ujar Herman.

Herman juga menjelaskan, jika masa HGU berlaku 25-35 tahun dan bisa diperpanjang kembali sampai 25 tahun.Setelah perpanjangan itu habis, maka keberadaan perusahaan akan dievaluasi kembali. Jika ternyata masih produktif dan tidak bermasalah, maka perusahaan dapat melanjutkannya, namun bukan diperpanjang tapi melakukan izin kembali. 

Sementara informasi terbaru, sudah 6 desa di Kecamatan Tanjung Batu dan Indralaya Selatan melakukan pematokan lahan yang dikuasai PTPN VII Cinta Manis, setelah lebih dulu ratusan warga Desa Sribandung menduduki dan mematok lahan perusahaan perkebunan tebu di Rayon III.Desa dimaksud, warga Tanjung Atap, Kecamatan Tanjung Batu, kemudian Desa Meranjat I, Meranjat II, Meranjat Ilir dan Desa Beti, Kecamatan Indralaya selatan. “Sebab bukan hanya lahan di Desa Sribandung yang diserobot oleh PTPN VII, tetapi ada ribuan hektar lahan lagi milik warga lima Desa di Kecamatan Indrlaya utara dan Tanjung batu juga diambil paksa,” kata Ruslan, warga Desa Meranjat.

Sumber : Palembang-post.com

PTPN VII jangan Provokasi dan Bohongi Rakyat.

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Mon, 28 May 2012 07:49:00 +0000

Siaran Pers

Eksekutif Daerah Walhi Sumatera Selatan

“ PTPN VII jangan Provokasi dan Bohongi Rakyat”

Salam Adil Dan Lestari !!!

Sengketa agraria merupakan masalah yang selalu dibiarkan oleh aparatur pemerintahan. Konflik terjadi akibat adanya ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dalam data statistik Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2010, hanya sekitar 0,2 persen penduduk Indonesia kini menguasai 56 persen aset nasional termasuk tanah. Sisanya dikuasi korporasi asing maupun nasional.

Dengan demikian, menanggapi siaran Pers yang dilakukan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis (Sabtu,26/05) di Palembang yang salah satunya menyatakan bahwa “Perusahaan alami kerugian sebesar Rp 15 Milyar lebih, akibat terbakarnya 310,8 hektare areal tebu dan diblokirnya akses jalan oleh warga" kata Syufri gunawan Kepala Tanaman Unit Usaha Cinta Manis, yang di kutip oleh www.sumsel.antaranews.com

Kami menyatakan bahwa selama ini masyarakat Desa Sri Bandung Kecamatan Tanjung Batu-Ogan Ilir Sumatera Selatan yang tergabung dalam Petani Sri Bandung Bersatu (PSB) tidak melakukan perusakan sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak PTPN VII dalam siaran persnya.

Tindakan warga Desa Sri Bandung melakukan pematokan lahan seluas 3000 ha merupakan akumulasi kekecewaan warga akibat pihak PTPN VII tidak pernah menanggapi keinginan warga setempat. Selain itu, pembukaan perkebunan tebu PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis pada tahun 1982 penuh dengan pemaksaan, intimidasi dan proses ganti rugi yang tidak layak. Salah satu contoh, lahan 5 ha milik warga, hanya 1 ha saja yang diganti rugi, hingga hari ini masih ada warga yang memiliki lahan belum diganti rugi oleh pihak perusahaan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil kesepakatan antara warga dan Pihak PTPN VII di gedung DPRD Ogan Ilir pada tanggal 23 mei 2012 lalu, yang difasilitasi serta disaksikan oleh Kapolres, Dandim, Ketua dan wakil ketua DPRD Ogan Ilir, bahwa pihak perusahaan tidak keberatan jika warga desa Sri Bandung melakukan pematokan lahan dan mendirikan tenda selama tidak mengganggu aktivitas perusahaan hingga jenjang waktu negosiasi tanggal 31 Mei Mendatang. Hal ini tercantum dalam surat perjanjian dan rekomendasi yang ditanda tangani oleh semua pihak baik Perusahaan, Masyarakat, Aparat kepolisian,TNI, dan DPRD Ogan ilir.

Berdasarkan hal tersebut, sejauh ini menurut pantauan kami dilapangan warga Sri Bandung mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, mereka sejak rabu (23/5) sore telah membuka blokade jalan dan mempersilahkan pihak PTPN VII untuk memanen tebu tanpa gangguan.

Selain itu tuduhan serta pernyataan dari Pihak PTPN VII bahwa kerugian yang mereka alami akibat dari terjadinya kebakaran dilahan tebu seluas 310 hektar adalah pernyataan bohong, karena berdasarkan fakta dilapangan tidak ada 1 hektarpun lahan tebu milik Perusahaan dibakar oleh masyarakat, dan jikapun ada kebakaran bukanlah dilahan tebu produktif tetapi dilahan yang diatasnya terdapat sampah bekas tanaman tebu yang telah di panen oleh perusahaan dan itupun telah dipadamkan oleh masyarakat secara bersama sama, yang sebelumnya telah dikoordinasikan dulu kepada pihak kepolisian bahwa ada titik api dilahan.

Hal lain, jika perusahaan menyatakan mengalami kerugian besar akibat dari aksi yang dilakukan masyarakat beberapa hari belakangan ini, seharusnya perusahaan juga menghitung kerugian materi maupun non materi yang dialami masyarakat selama 30 tahun (sejak 1982) akibat lahan produktif milik mereka diambil paksa oleh PTPN VII. Yang asumsi kami jika lahan seluas 3000 hektar tersebut diusahakan oleh masyarakat dengan tanaman karet, maka dalam 1 bulan perhektarnya masyarakat dapat mengantongi keuntungan rata rata sebesar Rp 5 juta, yang jika dikalikan selama 30 tahun maka dipastikan tidak akan ada kemiskinan yang melanda sedikitnya 800 KK di desa ini.

Apalagi menurut keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sumsel, bahwa PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis hanya mengantongi Hak Guna Usaha seluas 6000 ha dan itu tidak berada di desa seri bandung tetapi berada di Desa Burai Kecamatan Tanjung Alai-Ogan Ilir.

Atas dasar hal yang kami uraikan diatas maka kami menyatakan :

PTPN VII harus segera mengembalikan lahan milik warga seri Bandung kecamatan tanjung raja Ogan ilir seluas 3000 hektar.
PTPN VII harus menghentikan upaya provokasi (kebohongan Publik) dan pengkambing hitaman terhadap warga desa seri bandung, karena hal itu hanya akan memperkeruh keadaan yang saat ini telah kondusif.
Kami mendukung setiap upaya rakyat dimanapun berada yang ingin merebut hak atas tanahnya yang direbut paksa oleh koorporasi.
Menuntut Pemerintah Propinsi Sumatera selatan khususnya Pemerintah kabupaten ogan ilir untuk segera menjalankan Reforma Agraria Sejati sesuai mandat UU Pembaharuan Agraria no 5 tahun 1960. yang jika ini dilaksanakan maka kami pastikan tak akan ada lagi kemiskinan melanda masyarakat di pedesaan, dan kami pastikan juga tidak akan terjadi konflik agraria yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan secara signifikan.

Demikian siaran pers ini kami buat, besar harapan kami dapat segera di publikasikan.

“Pulihkan Sumsel, utamakan keselamatan rakyat”

Palembang, Mei 2012

Eksekutif Daerah Walhi Sumsel

Anwar Sadat

Direktur

Kontak Person :

Anwar Sadat (Direktur) : 08127855725
Hadi Jatmiko ( Kadiv Pengembangan dan pengorganisasian) : 0812 731 2042

Warga seri bandung duduki lahan setelah dialog gagal

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Mon, 28 May 2012 06:18:00 +0000

Warga Desa Sribandung, Kecamatan Tanjungbatu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan menduduki lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Unit Usaha Cinta Manis, akibat upaya dialog dan mediasi sebelumnya dinilai gagal dan tidak memberikan keputusan yang jelas.

Koordinator Petani Sri Bandung Bersatu (PSB), Abdul Muis, memberikan penjelasan yang diterima di Bandarlampung, Minggu, berkaitan aksi unjuk rasa dan diikuti pendudukan lahan PTPN VII itu, sekaligus untuk menanggapi penjelasan pihak PTPN VII sebelumnya atas aksi warga tersebut.

Menurut dia, justru aksi warga itu dipicu oleh kejadian perampasan tanah warga Desa tersebut oleh PTPN VII Cinta Manis yang sudah berlangsung lama sejak tahun 1982.

Waktu itu, kata dia, warga tidak memiliki pilihan selain pasrah ketika kebun karet dan nanas mereka digusur oleh pihak PTPN VII tanpa mendapatkan ganti rugi yang layak.

Proses ganti rugi tahun 1982 pun menurut dia, dipenuhi tekanan, intimidasi dan sikap represif aparat keamanan.

Ganti rugi itu pun dinilai warga di sini tidak adil, seperti dari lima ha lahan hanya satu hektare saja yang diganti, dan lebih parah kagi, hingga saat ini masih ada tanah warga yang masih belum diganti rugi oleh pihak PTPN VII, kata dia lagi.

Berbagai upaya dialog dan mediasi juga telah ditempuh warga, namun pihak PTPN VII dituding selalu mengulur waktu dan cenderung tidak memberi keputusan yang tegas.

Akhirnya, pada Senin (21/5), warga memutuskan untuk memblokade akses jalan menuju pabrik pengolahan gula pasir PTPN VII Unit Cinta Manis, dan warga kemudian mendirikan tenda serta mematok lahan seluas 3.000 ha di sana.

Aksi tersebut merupakan puncak kekecewaan warga terhadap keberadaan PTPN VII yang dinilai selama ini tidak menguntungkan rakyat sekitar, ujar dia lagi.

Dia menyebutkan, dari jumlah tenaga kerja 70 persen didatangkan dari luar.

Kemudian, sungai di daerah itu yang tadinya bisa dijadikan tempat mencari ikan, kini sudah tercemar dan ikan-ikan sudah mulai punah akibat limbah.

Selanjutnya, debu pembakaran tebu dari Pabrik Gula (PG) Cinta Manis PTPN VII masuk ke permukiman warga dan mengganggu aktivitas mereka.

Menurut dia, dari luas lahan 20.000 ha yang diusahakan PTPN VII Unit Cinta Manis, hanya 6.000 ha yang diketahui memiliki hak guna usaha (HGU) berlokasi di daerah Burai, Kecamatan Rantau Alai.

Karena itu, warga Desa Sribandung, Kecamatan Tanjungbatu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel yang tergabung dalam organisasi Petani Sribandung Bersatu (PSB), menuntut agar tanah warga yang telah dirampas oleh PTPN VII sejak tahun 1982 segera dikembalikan kepada warga.

Apabila hal itu tidak dipenuhi, warga akan terus menginap dan melakukan aktivitas penanaman serta pematokan di lokasi, kata Abdul Muis pula.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel, Anwar Sadat, selaku pendamping warga, menyatakan, bila secara hukum pihak perusahaan dinilai telah banyak melakukan penyimpangan.

Menurut dia, dari sekitar 20.000 hektare lahan yang dikelola PTPN VII itu, hanya 6.000 ha yang memiliki HGU dan lokasinya berada di Desa Burai, Kecamatan Tanjungbatu.

Artinya lebih dari situ, lahan perusahaan itu tidak mempunyai alas hak, termasuk di kawasan Desa Sribandung, ujar dia lagi.

Karena itu, kata dia, tidak berlebihan bila warga Sribandung secara harga mati minta agar lahannya dikembalikan tanpa syarat.

Pabrik Gula Berhenti Giling
Sebelumnya, pihak PTPN VII menyayangkan aksi warga itu, karena berakibat buruk bagi aktivitas perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) di Kabupaten Ogan Ilir itu.

Sekretaris Perusahaan PTPN VII, Sonny Soediastanto, atasnama Direksi yang berkantor di Bandarlampung, membenarkan aksi unjuk rasa disertai dengan pendudukan lahan dan pemblokiran jalan oleh warga di PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis di Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel itu terus meluas.

Akibatnya, menurut Sonny, aktivitas Pabrik Gula Cinta Manis di sana yang menggiling tebu, berhenti total sejak 25 Mei lalu.

Selain mengancam produksi gula pasir nasional, aktivitas perekonomian masyarakat pada mata rantai produksi gula juga terancam, akibat aksi pendudukan lahan yang membuat penggilingan tebu terhenti, kata dia.

"Banyak yang kehilangan pendapatan dengan penghentian aktivitas pabrik, seperti pekerja tebang, muat, usaha angkutan, dan ikutannya yang melibatkan ribuan orang," ujar Sonny lagi.

Aksi unjuk rasa menuntut pengembalian lahan yang dilakukan warga hingga sepekan ini, bukan saja hanya dilakukan oleh warga Desa Sribandung, Kecamatan Tanjungbatu, melainkan juga dilakukan oleh warga 13 desa di sekitar.

Mereka terus melakukan pematokan lahan dan memblokir jalan, sehingga aktivitas tebang, muat, dan angkut tebu tak bisa dilakukan, ujar dia pula.

Menurut Sonny, dengan berhenti giling, bukan hanya perusahaan yang dirugikan, melainkan juga masyarakat dan pekerja yang pendapatannya bergantung dari proses produksi gula pasir di PG Cinta Manis itu.

Pada musim giling saat ini saja, ada sekitar 2.500 orang tenaga borong tebang dan muat, dan sekitar 250 tenaga sopir angkutan yang menggantungkan hidupnya dari proses produksi gula pasir itu, kata dia.

"Kalau pabrik berhenti, mereka kehilangan mata pencaharian yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerawanan sosial," ujar dia lagi.

Kalau banyak warga yang kehilangan mata pencaharian, juga akan menimbulkan keresahan dan kegalauan yang bisa memicu konflik horizontal antara petani, pekerja, dan masyarakat yang akan merugikan banyak pihak, kata Sonny.

Karena itu, manajemen PTPN VII berharap semua pihak, terutama aparat pemerintah dan aparat keamanan serta para tokoh masyarakat membantu memulihkan situasi dan kondisi agar menjadi kondusif sehingga aktivitas produksi gula bisa kembali dilakukan secepatnya.

"Kami berharap, aksi tersebut tidak anarkis dan berkelanjutan, karena bisa mengancam perekonomian masyarakat dan perekonomian daerah," kata dia.

Sonny juga mengatakan, sebenarnya tuntutan warga terhadap lahan perusahaan bisa dimusyawarahkan, meski sebenarnya lahan yang dituntut warga tersebut sebenarnya sudah "clear", dan perolehannya melalui prosedur yang benar.

Perolehan lahan berdasarkan SK Gubernur Sumsel No: 379/Kpts/I/1981 tanggal 16 November 1981, Perihal Pencadangan Tanah Negara seluas 20.000 ha untuk Proyek Pabrik Gula di Kecamatan Tanjungraja, Muarakuang, Inderalaya, dan Tanjungbatu, Kabupaten Dati II Ogan Komering Ilir.

Hal itu berdasarkan surat tugas Bupati Kdh. Tingkat II OKI No: AG.210-243/1981 tanggal 10 April 1981 untuk mengadakan inventarisasi tanah, tanam tumbuh, dan bangunan rakyat terhadap lokasi yang akan dibebaskan oleh PTP XXI-XXII (Persero) di Marga Tanjungbatu, Meranjat, Lubukkeliat, dan Marga Rambang IV Suku di Kecamatan Tanjungbatu dan Muarakuang.

Sesuai hasil inventarisasi itu, tanah rakyat di Rayon III, di Ketiau seluas 374 ha yang ganti ruginya diberikan kepada 133 warga; di Sribandung, Sritanjung, dan Tanjungatap seluas 1.479 ha, dan ganti ruginya diberikan kepada 894 warga.

"Jadi lahan milik rakyat yang diganti rugi seluas 1.853 ha dengan jumlah pemilik sebanyak 1.027 orang," ujar dia pula.

Sedangkan sisanya merupakan tanah negara eks tanah marga, kata Sonny, seraya menegaskan pula, berdasarkan kronologis tersebut, jelas PTPN VII telah melalui prosedur dalam memperoleh lahan dimaksud.

Polres Ogan Ilir berkaitan aksi pendudukan lahan itu, tetap meminta kepada warga untuk tidak melakukan tindakan anarkis dalam menuntut lahan tersebut, apalagi sampai melakukan pembakaran terhadap aset PTPN VII Cinta Manis yang merupakan aset negara dan harus dilindungi bersama.

Walhi Sumsel selaku pendamping warga juga tetap berharap aksi itu dilakukan tanpa terjadi bentrok atau tindakan anarkis, mengingat tuntutan warga adalah dapat mengembalikan hak mereka sebelumnya.

Diharapkan berlangsung dialog antara warga dengan pihak penentu kebijakan di PTPN VII, sehingga dapat segera dicarikan titik temu dan solusi yang dapat diterima para pihak dengan baik

sumber : lampung.antaranews.com

Kembalikan Lahan Harga Mati

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Fri, 25 May 2012 12:18:00 +0000

Warga Sribandung Tolak Negoisasi

INDRALAYA - Tekad warga Desa Sribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (OI), yang mendesak kembalikan lahan seluas 2.500 hektare yang dikuasai PTPN VII Cinta Manis merupakan harga mati. Mereka menolak negoisasi dengan pihak perusahaan yang menginginkan adanya pertemuan.

“Saya memang sempat dihubungi lewat SMS oleh petinggi PTPN VII Cinta Manis yang ingin mengadakan pertemuan. Namun langsung saya balas, tidak ada negoisasi lagi. Permintaan warga hanya kembalikan lahan yang telah dikuasai 30 tahun silam,” ujar Rusdi Tahar, anggota DPRD Sumsel, sekaligus putra daerah Sribandung, kemarin.

Menurut Tahar, keinginan warga Sribandung sudah bulat untuk mendapatkan lahan mereka kembali. Masyarakat inginnya mengolah lahan untuk dijadikan perkebunan karet dan sudah bosan menjadi buruh perusahaan yang hanya mendapatkan upah sangat minim.

“Oleh sebab itu, apa pun yang terjadi mereka bertekad merebut lahan yang masih dikuasai perusahaan perkebunan tebu tersebut,” ujarnya.

Saat ini warga memberi batas waktu sampai Rabu (23/5), kepada perusahaan untuk memanen tebu. Jika tiba waktunya belum juga, maka warga Sribandung telah merencanakan untuk menebang paksa tebu-tebu yang terhampar dilokasi perkebunan itu. “Muda-mudahan keinginan warga sudah diketahui perusahaan, sehingga mereka dapat mengambil sikap,” ujar Tahar.

Sementara Koordinator Gabungan Petani Sribandung Bersatu (GPSB), Abdul Muis juga menyatakan, saat ini bukan hanya warganya yang melakukan pematokan lahan, tapi sejumlah warga desa lainnya seperti Betung, Rengas, Tanjung Atap dan desa lainnya juga berbuat serupa. Sebab, ribuan hektare lahan mereka juga ikut dicaplok PTPN VII Cinta Manis sejak dibuka perkebunan tebu sejak 1982 silam.

Hasil pantauan kemarin sore, situasi di rayon III Desa Sribandung terus dikerumuni warga. Bahkan sejak dua hari lalu, di lokasi tersebut sudah terpasang tenda sehingga menjadi pusat pertemuan masyarakat.
Selain itu, tiga portal di tiga titik di sekitar Rayon III menuju pabrik Cinta Manis masih terpasang, sehingga aktivitas penggilingan tebu lumpuh total. Sebab, puluhan truk yang mengangkut batang tebu dari lokasi perkebunan masih tertahan, karena tidak bisa melintas.

Sedangkan Direksi PTPN VII Cinta Manis melalui Kabag Humas, Abdul Hamid yang sempat dihubungi masih belum mau berkomentar. “Maaf, kami masih melakukan rapat belum mau berkomentar,” ujar Abdul Hamid mengelak saat dimintai konfirmasinya.

Sementara Kapolres OI, AKBP Deni Dharmapala ketika dimintai keterangan terkait aksi warga mengaku sudah menurunkan puluhan petugas, terutama sekitar pabrik untuk mengantisipasi aksi anarkis. “Kita tidak segan-segan bertindak tegas, jika sampai ada aksi pengrusakan atau anarkis lainnya,” tegas Deni.

Tuntut Pengembalian Lahan, Warga Duduki Perkebunan Tebu PTPN VII

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Fri, 25 May 2012 12:15:00 +0000

PALEMBANG - Aksi unjuk rasa warga Desa Sribandung, Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel) terus berlanjut. Pada Senin (21/5) , warga memasang patok di lahan BUMN perkebunan. Saat ini, Selasa (22/5) warga memilih menduduki lahan tersebut.

Dalam aksi yang berlangsung sejak Ahad (20/5) warga tetap pada sikap mereka. Warta menuntut PTPN VII yang saat ini mengoperasikan pabrik gula (PG) Cinta Manis di tempat tersebut, mengembalikan lahan warga seluas 2.500 hektar yang dikuasai BUMN yang berkantor pusat di Bandarlampung tersebut.

Beberapapengunjuk rasa menyatakan menolak melakukan negosiasi atau pembicaraan ganti ruga dengan manajemen PTPN VII. “Kami menuntut lahan kami yang dikuasai PTPN dikembalikan ke warga,” kata seorang pengunjuk rasa.

Anggota DPRD Sumsel Rusdi Tahar yang mendampingi aksi warga tersebut menjelaskan bahwa ia sempat dihubungi oleh pimpinan PTPN VII melalui pesan singkat di telepon seluler. Dalam pesan singkat itu, PTPN, ungkap Rusdi menyatakan ingin mengadakan pertemuan.

“Pesan itu saya balas, dengan melihat sikap dan tuntut warga di lapangan, warga menyatakan, tidak ada negoisasi lagi. Permintaan warga hanya meminta PTPN VII mengembalikan lahan kepada warga yang sudah dikuasai perusahaan sejak 30 tshun silam,” kata Rusdi Tahar. Sementara itu Sandri Kamil Humas PTPN VII yang berada di Bandarlampung saat dihubungi Republika mengatakan belum bisa memberikan penjelasan terhadap aksi warga tersebut. “Kita di kantor pusat belum memperoleh laporan resmi dari Cinta Manis. Memang sebelumnya pernah ada penjelasan bahwa ini masalah lama yang lembali dipermasalahkan warga,” ujarnya.

Sumber : Republika

Warga Duduki Lahan PTPN VII

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Fri, 25 May 2012 12:11:00 +0000

NDERALAYA– Konflik antara warga dengan PTPN VII semakin memanas. Kemarin ratusan warga Desa Sribandung, Kabupaten Ogan Ilir (OI) menduduki lahan perusahaan tersebut.

Menurut staf Humas PTPN VII Hasanudin, ratusan buruh yang sudah meninggalkan perusahaan sebanyak 130 orang jumlah tersebut dari 32 kepala keluarga (KK). ”Karena ratusan warga sudah menduduki lahan, sehingga buruh kita merasa ketakutan, sekarang mereka yang tinggal di Kamp rayon III sudah meninggalkan kamp untuk mencari tempat yang aman,”ujar Hasanudin.

Saat ini warga sudah mendirikan tenda di lahan yang berjarak sekitar 100 meter dari Kamp Rayon III Desa Sribandung.” Kita berharap masyarakat tidak berbuat anarkistis dengan menyakiti para buruh kita, mereka tidak tahu apa-apa selama ini hanya sebagai buruh saja, para buruh itu mayoritas berasal dari pulau Jawa,”ungkapnya.

Informasi yang dihimpun SINDOkemarin,bahwa ratusan warga tersebut sudah menutup semua akses masuk ke lahan dan pabrik gula Cinta Manis, aksi ini sudah dilakukan sejak Senin (21/05) hingga sekarang. Selain itu pihak PTPN sendiri, juga mulai mengungsikan kendaraan seperti truk pengangkut tebu, alat berat untuk mencengkeram tumpukan tebu dan semua jenis mobil truk ke arah Kecamatan Rantau Alai.

Semantara aparat Kepolisian dari Brimob dan TNI masih melakukan penjagaan di lokasi untuk mencegah agar masyarakat tidak berbuat anarkistis. Ratusan warga juga sudah mulai memasang patok di lahan 3.000 hektare yang diklaim milik nenek moyang mereka di kawasan Rayon III dan sekitarnya. Selain itu, warga juga telah mencabut seluruh portal di jalan perlintasan yang menuju Pabrik Gula Cinta Manis.

Salah seorang tokoh masyarakat Desa Sribandung Abdul Kori mengatakan, aksi pematokan lahan itu sudah mendapat izin pihak PTPN VII Cinta Manis sambil menunggu keputusan rapat berikutnya yang direncanakan, Kamis (31/5) mendatang.“Warga berani mematok lahan itu karena sudah diketahui pihak PTPN VII Cinta Manis, usai pertemuan warga dengan pihak perusahaan 2 hari lalu,”ujar Kori.

Menurut Kori, sebagian besar lahan yang telah dipatok itu masih ditanami tebu PTPN VII.Oleh sebab itu,warga mendesak kepada pihak perusahaan agar segera memanen tebu yang siap digiling tersebut. “Seyogyanya mulai kemarin, pihak perusahaan sudah memanen tebu yang ada di Rayon III tersebut. Namun hingga sore kemarin belum terlihat. Ini sudah komitmen bersama, warga siap buka portal dan pihak PTPN VII segera memanen,”kata Kori.

Sementara itu kondisi di Posko Rayon III di Desa Sribandung, ratusan warga mulai mendaftarkan diri untuk mendapatkan lahan tersebut. Namun mereka belum ditentukan banyaknya lahan yang bakal diterima, tapi hanya sebatas mendata jumlah kepala keluarga (KK) di setiap rumahnya.

Koordinator Gabungan Petani Sribandung Bersatu, Abdul Muis mengatakan, bila yang melakukan pematokan lahan itu bukan hanya warganya, namun banyak pula warga desa tetangganya yang ikut mamatok lahan mereka. Seperti Desa Tanjung Atap,Betung,Ketiau, Rengas dan lainnya.“Permasalahannya memang sama, sebab dulunya bukan saja lahan Desa Sribandung yang diambil paksa, tapi juga lahan warga desa-desa tersebut,”kata Abdul Muis.

Kapolres OI AKBP Deni Darmapala, mengatakan saat ini personelnya terus melakukan penjagaan di lokasi untuk mencegah jangan sampai terjadi aksi anarkistis

Sumber : seputar Indonesia

PTPN VII Cinta Manis Terancam Bubar

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Fri, 25 May 2012 11:49:00 +0000

INDRALAYA-Keinginan warga Kabupaten Ogan Ilir, khususnya di kecamatan yang desanya ada kebun tebu milik PTPN VII Cinta Manis mulai bergerak mematok lahan, Kamis (24/5/2012).

Semula hanya warga Desa Sribandung yang mengadakan pertemuan dengan PTPN VII dan diperbolehkan untuk mematok lahan, kenyataannya, hampir seluruh desa yang di wilayahnya ada kebun tebu turut memberikan tanda lahan.

Informasi yang dihimpun dari warga Desa Sribandung Kecamatan Tanjung Batu OI, Kamis (24/5/2012) menyebutkan, warga yang ikut melakukan pematokan lahan terdiri dari warga Desa Sribandung, Srikembang, Tanjungatap, Sritanjung, yang masuk dalam Kecamatan Tanjung Batu.

Sedangkan desa lainnya, seperti Desa Ketiau, Betung masuk wilayah Kecamatan Lubuk Keliat dan warga Desa Rengas Kecamatan Payaraman juga ikut mematok lahan tebu di desanya masing-masing. Sementara sebagian besar wilayah perkebunan tebu milik PTPN VII Cinta Manis di Kabupaten OI, berada di tiga kecamatan tersebut Jika semua warga sudah mematok kahan yang dikuasai PTPN VII tersebut, dipastikan PTPN VII Cinta Manis terancam bubar karena tidak memiliki lahan lagi.

Warga Desa Sribandung sendiri sudah memulai mematok lahan tebu PTPN VII. Mereka memasang tiang tinggi yang diberi bendera dari sudut ke sudut lahan yang mereka anggap miliknya. Selain tiang tinggi berbendera, warga juga memasang patok kayu yang diberi cat merah di pinggir lahan tebu dengan jarak sekitar 50 meter antara satu patok dengan patok berikutnya.

Kordinator Petani Sribandung Bersatu, Abdul Muis dihubungi via ponselnya, kemarin menjelaskan, warga desa Sribandung kini sudah mulai mematok lahan. Hari pertama ini sudah sekitar 500 hektar yang berhasil dipatok. Namun, terjadi kendala karena masalah batas desa dengan desa lainnya.

"Sebab bukan Desa Sribandung saja yang melakukan pematokan, tetapi desa-desa lain dan desa dari kecamatan lain," ujar Abdul Muis.

Sementara pihak PTPN VII, Cinta Manis, seperti terungkap dalam rapat pertemuan yang dihadiri langsung Manager Distrik PTPN Banyuasin, Bambang Santoso dan Manager PTPN VII Cinta Manis, Purwanto didampingi kuasa hukum PTPN VII, Fahmi SH, tidak protes keputusan warga diizinkan untuk mematok lahan.

Hanya saja, kuasa hukumnya, menegaskan agar masyarakat yang merasa memiliki lahan tidak bisa sembarangan mengambil lahan tersebut. Menurutnya, harus melalui proses hukum terutama menyangkut bukti-bukti kepemilikan lahan.

Ketika tebu Tak manis Lagi

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Fri, 25 May 2012 07:05:00 +0000

Langit menerangi hamparan tebu. Pucuk tanaman manis setinggi badan itu nampak merunduk, pasrah menunggu parang para penebang. Namun langit bersih itu tak mampu menghapus wajah muram warga dan terangi masa depan mereka. Puluhan tahun warga teguh menanti bumi, karena menurut warga, meskipun langit itu indah, selama ini tak bisa ditanami apa-apa.

Tak seperti malam sebelumnya, tiga malam terakhir pertengahan bulan mei ini hujan tidak turun, tak terbayangkan kalau hal itu terjadi. Ibu –ibu akan berlarian, anak-anak berebut mencari tempat berteduh, tungku dapur umum pasti padam, sedangkan marung (pondok) didirikan warga hanya di pintu masuk dan keluar akses perkebunan. Jika turun hujan, kami semua dipastikan menggigil dan lapar, karena tenda induk tak bisa menampung seluruh warga yang menginap dilahan.

Foto Walhi Sumsel,(22/5) Blokade warga seri bandung di Jalan menuju PTPN VII

Sejauh ini masyarakat Desa Sri Bandung tetap bertahan menduduki lahan tebu PTPN VII Cinta Manis Ogan Ilir-Sumsel. Mereka menuntut pengembalian lahan seluas 3000 ha yang telah diambil paksa oleh perkebunan tebu PTPN VII Cinta Manis sejak tahun 1982. Warga tidak akan berhenti, sebelum tanah mereka bisa diolah kembali, menanam nanas, menanam balam (karet) yang diimpikan selama puluhan tahun.

Angin malam mulai berhembus, meniupkan aroma tebu, sebagian menahan kantuk, sisanya menerawang peristiwa puluhan tahun silam, mengenang derap langkah aparat, mengingat raung buldozer.

Kisah Sri Bandung menginggatkan peristiwa pada 4 desember 2009 silam, ketika aparat Brimob dengan bengisnya mengeluarkan peluru dari moncong senjatanya kearah petani tanpa senjata, yang sedang berada diatas lahan mereka, yang sejak puluhan tahun silam diklaim oleh PTPN VII. Peristiwa berdarah ini menyisakan kisah tragis hingga saat ini, akan tetapi tindakan kekerasan yang mereka alami tersebut tidaklah menyurutkan langkah warga untuk tetap bertahan dan menanami lahan itu dengan pohon balam.

“ Balam kami la besa sekarang, dua tahun lagi pacak kami panen”.Tutur Bu Adi (begitu kami sering menyapanya) merupakan salah satu korban kekerasan aparat Brimob di Desa Rengas, Payaraman-Ogan Ilir, Sumsel. Perempuan yang lahir 59 tahun silam inisekarang agak lega, karena lahan yang dulu dirampas PTPN VII Cinta Manis sekarang bisa ia kelola bersama warga lainnya.

“ Itu Dek ! pisang dari lahan lemak nian kami makan, teraso mimpi kami makan pisang dari lahan yang selama puluhan tahun kami harapkan”. Seusai menyapu airmata, tangannya menunjuk tandan pisang yang ia letakan disudut dapur.

Ibu Adi adalah salah satu warga desa Rengas yang “lapar” tanah. Tidak ada alasan lagi bagi negara untuk tidak memberikan hak yang mereka tuntut. Karena menurut data PTPN VII tahun 2011, total luas lahan lahan tebu unit usaha Cinta Manis sebanyak 9.990,20 ha. Sedangkan menurut keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumsel, Hak Guna Usaha (HGU) Cinta Manis hanya 6000 ha yang berlokasi di Desa Burai Kecamatan Rantau Alai.

Kembali kepada peristiwa tiga tahun lalu , ketika menyaksi tangan Bu Adi bergetar, menemani pertama kali ia tancapkan bibit karet dilahan yang ia damba selama 27 tahun lamanya. Bapak-bapak pun menahan haru, menyaksi 25 marung telah berdiri. Marung yang akan menjadi bukti kesetiaan mereka terhadap masa depan anak cucu.

Warga Dirikan Pondok di tengah perkebunan Tebu

Kini gerakan rakyat telah menyebar. Selain getah balam, pisang dan buah nanas, Desa rengas telah membuahkan gerakan rakyat bagi sejumlah desa disekitar PTPN VII Cinta Manis. Contohnya Warga Desa Sri Bandung, Ketiaw, Lubuk Bandung, Betung mulai sadar, bahwa tebu dihadapan mereka rasanya “ Tak Lagi Manis”. Bahwa tebu dihadapan mereka telah menjadi simbol keserakahan para tuan.

Bersahutan kokok ayam mulai terdengar, waktu sudah menjelang pagi. Dan pagi ini, seperti pagi yang lain, menjadi hal terindah dalam hidup, menemani mereka menyemai bibit perdana. kita bisa sakiskan raut muka, tangan mereka, degup jantung mereka dan air mata mereka. sungguh sayang jika momentum itu dilewatkan, karena hari selanjutnya kita sudah “kesiangan”.

Ditulis WALHI Sumsel

PTPN VII harus Kembalikan Tanah Warga Seri Bandung

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Thu, 24 May 2012 10:09:00 +0000

TUNTUTAN WARGA DESA SRI BANDUNG

KECAMATAN TANJUNG BATU-OGAN ILIR

SUMATERA SELATAN

Hidup Petani !

Perampasan tanah warga desa Sri Bandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan Oleh PT. Perkebunan Nusantara ( PTPN ) VII Cinta Manis sudah berlangsung lama, yakni sejak jaman rezim Soherato berkuasa, berkisar tahun 1982. Waktu itu warga tidak memilki pilihan selain pasrah ketika kebun karet dan nanas mereka digusur oleh PTPN VII tanpa ganti rugi yang layak. Proses ganti rugi tahun 1982 pun penuh dipenuhi tekanan, intimidasi dan sikap refresif aparat keamanan. Ganti rugi itu pun dinilai tidak adil, contohnya dari 5 ha lahan hanya 1 ha saja yang diganti, lebih parah hingga saat ini ada tanah warga yang masih belum diganti rugi oleh pihak PTPN VII.

Berbagai upaya dialog dan mediasi telah ditempuh warga, namun pihak PTPN VII selalu mengulur waktu dan cenderung tidak memberi keputusan yang tegas. Akhirnya, pada hari senin tanggal 21 Mei 2012, warga mmetuskan untuk memblokade akses jalan menuju pabrik pengolahan gula PTPN VII, selain itu warga mendirikan tenda dan mematok lahan seluas 3000 ha.

Aksi tersebut merupakan puncak kekecewaan warga terhadap keberadaan PTPN VII yang dinilai tidak menguntungkan rakyat sekitar. Hal itu bisa dilihat, dari jumlah tenaga kerja yang 70 % didatangkan dari luar. Kemudian, sungai yang tadinya bisa dijadikan tempat mencari ikan, kini sudah tercemar dan ikan-ikan sudah mulai punah akibat limbah. Selanjutnya, debu pembakaran tebu dari pabrik gula PTPN VII masuk ke pemukiman warga dan menganggu aktivitas.

Hal lain, dari luas lahan 20.000 ha yang diusahakan PTPN VII Cinta Manis hanya 6000 ha memilki HGU berlokasi di daerah Burai kecamatan Rantau Alai. untuk itu, Warga Desa Sri Bandung Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir-Sumatera Selatan yang tergabung dalam organisasi Petani Sri Bandung Bersatu (PSB) menuntut : Agar Tanah Warga yang telah dirampas oleh PTPN VII sejak tahun 1982 dikembalikan kepada warga. Apabila hal itu tidak dipenuhi, warga akan terus menginap dan melakukan aktivitas penanaman serta pematokan dilokasi.

Sri Bandung 21 Mei 2012

Hormat Kami

Koordinator Petani Sri Bandung Bersatu (PSB)

Abdul Muis

Mediasi Warga Vs PTPN VII, Buntu.

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Thu, 24 May 2012 10:03:00 +0000

INDERALAYA– Rapat Mediasi untuk mencari solusi konflik antara Warga Desa Seri bandung dengan Pihak PTPN VII, yang di mediasi oleh DPRD Ogan ilir,kemarin alami kebuntuan.

Rapat yang berlangsung selama kurang lebih 4 jam itu sempat memanas, karena perwakilan dari perusahaan Negara PTPN VII Cinta Manis yang dalam hal ini dihadiri oleh manager cinta manis Purwanto dan manajer distrik PTPN VII banyuasin bambang santoso beralasan tidak bisa mengambil keputusan.Pertemuan dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD OI Arhandi TB, sedangkan perwakilan dari pihak warga sebanyak 20 orang, dan dihadiri juga dari pihak Walhi Sumsel selaku pendamping warga.

Dalam rapat itu,perwakilan warga Sribandung menuntut agar lahan mereka seluas 3.000 hektare yang selama 30 tahun telah dirampas oleh perusahaan dan dijadikan perusahaan sebagai lahan perkebunan tebu agar segera dikembalikan. “kami minta agar perusahaan kembalikan ribuan hektare lahan kami,” kata latifudin, perwakilan warga. Namun pihak PTPN VII,menyatakan tidak dapat memnuhi permintaan warga dengan alasan penguasaan lahan itu sudah melalui pembebasan dan ganti rugi oleh Tim 9 waktu itu ditahun 1982.

Sementara Advokat PTPN VII Cinta Manis,Fahmi menjelaskan, masyarakat tidak bisa meminta lahan yang dikelola perusahaan. Kalau pun masyarakat punya alas hak untuk membuktikan kepemilikannya juga harus melalui proses hukum. “Bagi warga yang merasa punya alas hak silakan menggugat ke pengadilan,”katanya.

Pernyataan ini membuat suasana di ruangan ramai.Warga yang tidak menyetujui pernyataan tersebut mulai satu persatu membantah dan membeberkan fakta sejarah tentang praktek pelanggaran HAM (pemaksaan dan kekerasan) pada tahun 1982 yang dilakukan oleh Perusahaan untuk mendapatkan tanah mereka. “Pada saat pengambilan tanah oleh perusahaan di tahun 1982 lalu, kami diancam dipaksa untuk memberikan tanah kepada perusahaan dengan ganti rugi tidak sepadan dan malah banyak yang tidak mendapatkan ganti rugi ,” ujar masyarakat.

”Begitulah kondisi di zaman dulu sehingga rakyat ketakutan,” kata Latif,warga Sribandung. Seterusnya perbincangan meluas setelah anggota DPRD OI Sonedi menyatakan sangat menyesalkan upaya PTPN VII Cinta Manis yang tidak bisa mengambil keputusan.Karena janjinya, akan menghadirkan orang-orang yang dapat mengambil keputusan pada pertemuan ini.

“Saya kira rapat ini sia-sia,karena pihak perusahaan tidak bisa memutuskan,” kata Sonedi. Ketua Walhi Sumsel Anwar Sadat pun juga ikut berbicara. Selaku pendamping warga,menyatakan, bila secara hukum pihak perusahaan banyak melakukan penyimpangan. Sebab dari sekitar 20.000 hektare lahan yang dikelola perusahaan, hanya 6.000 yang memiliki HGU dan lokasinya berada di Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu Artinya lebih dari situ, lahan perusahaan itu tidak mempunyai alas hak, termasuk di kawasan Desa Sribandung.

“Lahan sekitar 14.000 hektare yang dikuasai PTPN VII itu hasil mencuri. Sehingga tidak berlebihan bila warga Sribandung secara harga mati minta agar lahannya dikembalikan tanpa syarat,” timpal Sadat. Kapolres OI AKBP Deni Dharmapala tetap meminta kepada warga untuk tidak melakukan tindakan anarkistis dalam mengambil alih lahan tersebut. Apalagi sampai melakukan pembakaran terhadap aset PTPN VII Cinta Manis

Lahan Diduduki Warga, Buruh PTPN VII Cinta Manis Sumsel Mengungsi

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Thu, 24 May 2012 09:24:00 +0000

Jakarta Konflik lahan antara warga dengan PTPN VII Cinta Manis kembali mencuat. Sudah tiga hari ini, ratusan warga menduduki lahan seluas 3.000 hektare yang dikuasai perusahaan tersebut. Akibatnya sebanyak 130 warga dari 32 kepala keluarga yang menghuni di kamp perusahaan tersebut di Rayon III Desa Sribandung kabur.

"Ya, suasana memang cukup mencemaskan mereka, sehingga mereka sebagian sudah mengungsikan diri. Apalagi kamp berjarak sekitar 100 meter dengan tenda yang didirikan warga," kata Hasanuddin, staf Humas PTPN VII yang dihubungi detikcom, Kamis (24/05/2012).

Dijelaskan Hasanuddin, pendudukan lahan oleh warga dilakukan sejak Senin (21/05/2012) hingga Rabu (23/05/2012) malam. Mereka telah menutup semua akses masuk ke lahan dan pabrik gula Cinta Manis.

Ke-130 warga itu merupakan buruh PT PPN VII dan anggota keluarganya. Mereka ini umumnya berasal dari pulau Jawa.

"Kami berharap massa tidak bersikap anarkis apalagi mencederai para buruh tersebut," kata Hasanuddin.

Pihak PTPN sendiri, sejak sore kemarin mengungsikan kendaraan berat sepeti truk pengangkut tebu, alat berat untuk mencengkeram tumpukan tebu dan semua jenis mobil truk ke arah Kecamatan Rantau Alai. Di
lokasi ini sekitar dua peleton Brimob berjaga.

Sebagai informasi, ratusan warga datang silih berganti untuk merebut lahan seluas 3.000 hektare yang dikuasai PTPN VII Cinta Manis khususnya di Rayon III Desa Sribandung, Kecamatan Tanjung Batu
Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan. Sebagian warga ini senjata tajam seperti parang.

Menurut Mukodi (73) dan Subadi (35), dua warga Desa Ketiau Kecamatan Rantau Alai, kepada wartawan, mengatakan pihaknya akan menuntut lahan mereka dikembalikan PTPN VII seperti tuntutan warga Desa Rengas dan Desa Sribandung. Menurut, Mukodi, dia adalah saksi sejarah sebagai pemilik lahan yang diambil PTPN tanpa ganti rugi. Sementara PTPN VII menguasai lahan tersebut, berdasarkan ganti rugi yang dilakukan Tim 9 pada tahun 1982.

Sementara hasil dari pertemuan antara pihak PTPN VII dengan DPRD OI, disebutkan pihak PTPN VII tidak berwenang untuk memberikan keputusan terhadap masalah lahan yang dituntut warga tersebut. PTPN berjanji, mereka minta tenggang waktu sampai Kamis, pekan depan. Dan, mulai hari ini Kamis (24/05/2012) warga diperbolehkan mematok lahan tetapi diminta tidak merusak tanaman tebu yang belum dipanen.

Sumber : Detik.com

Ratusan Warga Blokade Jalan PTPN VII

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Tue, 22 May 2012 05:38:00 +0000

INDERALAYA – Ratusan warga Desa Sribandung,Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir (OI),yang semula melakukan aksi demo, kemarin memblokade jalan menuju PTPN VII Cinta Manis.

Aksi pemblokadean jalan yang dilakukan warga ini sebagai wujud merebut kembali lahan mereka yang dikuasai perusahaan sekitar 30 tahun silam. Akibat pemblokadean dan pemasangan portal, aktivitas perusahaan di Desa Ketiau,Kecamatan Lebuk Keliat, yang melakukan penggilingan tebu lumpuh total. Sebab, puluhan truk yang biasa mengangkut batang tebu dari lokasi perkebunan menuju pabrik PTPN VII Cinta Manis tidak bisa melintas.

Selain itu, warga memasang tenda di tengah jalan serta mematok lahan sekitar 2.500 hektare yang sekarang ditanami tebu. Hasil pantauan SINDO, pemblokadean jalan yang dibarengi pemasangan portal berupa pipa itu dilakukan di kawasan work shop rayon III Desa Sribandung atau arah menuju pabrik. Portal lain juga dipasang di tengah jalan menuju Desa Betung dengan menggali lubang sedalam 1 meter menggunakan ekskavator.

Dengan portal itu,semua kendaraan roda empat tidak bisa melintas, termasuk truk perusahaan yang mengangkut batang tebu. Di samping itu, di setiap pemasangan portal, warga juga membakar ban bekas sehingga dari kejauhan terlihat seperti lahan tebu yang terbakar.Warga berjanji terus memasang portal sampai pihak PTPN VII mau menyerahkan lahan mereka.

Bahkan,warga mendesak pihak perusahaan segera memanen tebunya karena akan ditanami pohon pisang oleh masyarakat. Koordinator Gabungan Petani Sribandung Bersatu (GPSB) Abdul Muis mengatakan, tujuan pemasangan portal itu sebagai bentuk protes masyarakat terhadap perusahaan yang telah mencaplok lahan mereka sejak 1982. “Kini saatnya kami harus bangkit untuk mengambil kembali lahan yang telah dikuasai Cinta Manis,” ujar Muis.

Menurut Muis yang didampingi anggota DPRD Sumsel Rusdi Tahar, lahan yang dicaplok perusahaan pabrik gula itu sekitar 2.500 hektare merupakan milik masyarakat. “Memang sebagian kecil warga yang mempunyai lahan pernah diganti rugi tapi tidak sesuai harga.Bahkan,sebagian besar warga justru tidak diganti rugi, dengan alasan tidak punya surat. Padahal, sejak zaman nenek moyang, warga sudah mengusahakan lahan tersebut,”katanya.

Sementara itu, anggota DPRD Sumsel Rusdi Tahar mengatakan, sejak lahan warganya dicaplok pihak perusahaan, masyarakat Desa Sribandung yang kehidupannya tergantung dari hasil perkebunan menjadi miskin.“Mereka hanya menjadi buruh di perusahaan pabrik gula itu dengan upah sangat minim. Karena itu, sudah saatnya PTPN VIICintaManishengkang dari Bumi Caram Seguguk ini dan lahan itu dikembalikan kepada masyarakat selaku yang berhak,”kata dia.

Salah seorang warga Sribandung, Adnan, 58, yang mengaku memiliki lahan 3 hektare, hanya bisa meratapi nasibnya sejak investor PTPN VII Cinta Manis berkuasa di wilayahnya. “Kami dulu dipaksa harus menjual lahan dengan harga murah karena bila tidak dituruti akan ditangkap. Akhirnya, sebagian besar warga ketakutan dan terpaksa merelakan lahannya diambil paksa pihak lain,”katanya.

Aksi pemblokadean jalan itu masih dalam kawalan ketat aparat Polres OI yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Yuskar Effendi dan Kapolsek Tanjung Batu AKP Edhie Suratno. Namun, petugas berharap aksi warga itu tidak menimbulkan anarkistis dan pelanggaran hukum lainnya. Sementara, dari pihak perusahaan hanya terlihat memantau dari kejauhan, tapi belum dapat memberikan keterangan

Ratusan Massa Patok Lahan PTPN VII

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Tue, 22 May 2012 05:22:00 +0000

Ratusan warga kembali mematok lahan di PTPN VII di Cinta Manis Rayon III Desa Sri Bandung Tanjungbatu, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Senin (21/5/2012).

Mereka mematok sekitar 2.500 hektare lahan yang mereka klaim sebagai lahan warga yang diambil PTPN VII tanpa prosedur. Kejadian itu terjadi sekitar tahun 1980 silam.

Warga saat ini masih berkumpul di lahan yang hendak mereka kuasai. Hingga berita ini diturunkan, warga berangsur-angsur meninggalkan lokasi dan berencana akan mengulangi aksi mereka, Selasa (22/5/2012) besok.

Aksi warga ini belum mendapat respon dari aparat keamanan dan pihak PTPN VII. Namun adabeberapa anggota Polres yang berada di sekitar lokasi tempat warga beraksi.

Rusdi Tahar, anggota DPRD Sumsel yang juga warga Desa Sribandung membenarkan aksi ratusan warga tersebut. Menurutnya, aksi itu tindaklanjut dari aksi unjuk rasa yang dilaksanakan Minggu (20/5/2012) di Timbangan Indralaya.

Warga Payaraman Tuntut Bubarkan PTPN Cinta Manis

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Tue, 22 May 2012 05:21:00 +0000

Sekitar 500 ratusan warga Desa Rengas Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, menggandeng HMI dan Walhi, menggelar aksi di Simpang Timbangan 32 Indralaya, Minggu (20/5).

Sebelum menuju Timbangan, mereka berkumpul di Terminal Indralaya sekitar pukul 14.30 dan diadakan briefing dengan koordinator dan keamanan dari Polres OI.

Salah satu warga mengaku salah satu tuntutan warga dalam aksi ini adalah mendesak pemerintah membubarkan Perusahaan Tebu Perusahaan Negara (PTPN) VII Cinta Manis di Kabupaten Ogan Ilir.

Alasannya keberadaan PTPN VII tidak banyak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Nampak dalam rombongan aksi itu anggota dewan Sumsel dan anggota dewan OI dan para perwira di jajaran Polres OI yang mengawal aksi.

Yakin Atasi Banjir, Tapi Palembang Terendam Air

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Mon, 21 May 2012 06:34:00 +0000

INILAH.COM, Jakarta - Alex Noerdin, Gubernur Sumatera Selatan dan calon gubernur DKI Jakarta, berjanji mengatasi banjir di ibu kota dalam tiga tahun. Padahal, sejak 2008 hingga kini, Palembang selalu direndam banjir.

"Easy said than done." Pepatah bule itu benar adanya. Memang lebih mudah berbicara daripada melakukan, apalagi merealisasikan. Kalimat itu, agaknya, pas disematkan buat Alex Noerdin, calon Gubernur DKI Jakarta yang kini masih menjabat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

Bagaimana tidak? Dalam berbagai aksi sosialisasi pencalonannya, Alex berulang kali berbicara soal penanggulangan banjir di Jakarta. Ia bahkan berjanji bakal membebaskan masyarakat Jakarta dari banjir, dalam waktu tiga tahun sejak dirinya terpilih. Artinya, jika dia memenangkan Pilkada dan menjadi gubernur pada 2012 ini, Jakarta bakal tak kebanjiran lagi di tahun 2015.

Begitu pun dalam hal mengatasi kemacetan, Alex sangat optimistis. “Komitmen saya, kalau tidak bisa menyelesaikan masalah kemacetan dalam waktu tiga tahun, saya akan mundur,” kata Alex saat mengumumkan bahwa dirinya berpasangan dengan Nono Sampurno untuk maju sebagai kandidat, pada Maret lalu.

Mampukah janji-janji itu dipenuhi? Kita lihat saja nanti. Sebab, mengatasi banjir Jakarta juga kemacetannya bukanlah perkara gampang. Dan reputasi Alex dalam hal ini, maaf, belum teruji. Lihat saja yang terjadi pada pertengahan April lalu, saat hujan deras mengguyur Palembang. Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tempat Alex berkantor, ternyata ikut-ikutan terendam air.

Padahal, banjir di Kota Palembang juga bukan masalah baru. Pada November 2008, saat Alex baru saja menjabat gubernur, Palembang juga dihajar banjir besar. Saat itu, Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Sumatera Selatan bahkan menyebut angka kerugian akibat kerusakan dan kehilangan harta benda mencapai Rp5 miliar.

“Akibat banjir selama November (2008) saja, banyak sekolah yang terendam sehingga harus diliburkan. Selain itu, banyak dampak lain, seperti imateriil yang jumlahnya bisa jauh lebih besar," kata Sri Lestari Kadariah, Direktur eksekutif Walhi Sumsel.

Nah, agaknya problem sejak 2008 silam, tak juga terurai hingga memasuki 2012 ini. Banjir yang sempat menggenangi kantor Pak Gubernur, jalan protokol, hingga pemukiman warga, pada April lalu, membuktikan bahwa tidak ada upaya serius dari pemerintah provinsi untuk mengatasi problem tahunan tersebut.

TAK ADA ANGGARAN
Toh, Alex tak kehabisan akal. Menurutnya, persoalan banjir di Palembang merupakan pekerjaan rumah bagi eddy Santana Putra, Walikota Palembang. Sementara dirinya sebagai gubernur, hanya bertugas membantu pemerintah kota dalam mengatasi genangan yang terjadi.

Menurut Alex, banjir di Kota Palembang hanya terjadi pada saat hujan, dan itu disebabkan kurangnya perencanaan atau masterplan dalam penanggulangan banjir. Pemerintahan Kota Palembang telah diminta oleh Alex untuk membuat masterplan penanganan banjir yang terbaik.

“ya, masterplan mengenai penanggulanan banjir itu mesti dikerjakan dulu oleh Pemerintah Kota Palembang. Nah, jika telah ada masterplan, baru setelah itu perencanaannya. Jadi bisa dipadukan, komprehensif dan tidak sepotong-sepotong,” ujarnya, seusai mengikuti acara debat kandidat Gubernur DKI, di universitas Indonesia, Depok, pada Jumat (27/4).

Masih menurut Alex, Pemprov Sumsel pasti akan membantu dalam menangani banjir di Kota Palembang, dan akan menyediakan anggaran untuk itu. Tetapi, Pemerintah Kota Palembang harus membuat surat resmi kepada Pemprov Sumsel dalam hal administrasinya. “Kami lebih dari siap untuk membantu Pemkot Palembang dalam menanggulangi banjir. Tapi perlu adanya surat resmi untuk permintaan bantuan,” katanya.

Tak hanya itu. Dalam pandangan Alex, ada perbedaan men dasar antara banjir di Palembang dan Jakarta. “Itu beda. Itu (di Palembang) bukan banjir. Itu karena sistem kita belum selesai,” katanya. Sementara banjir di Jakarta, menurutnya, lebih disebabkan kurang sterilnya 13 sungai kecil yang datang dari daerah yang berbatasan dengan Jakarta. “Oleh sebab itu, penanganan banjir di Jakarta tak bisa ditangani oleh Jakarta sendiri,” katanya.

Terlepas dari opini Alex soal banjir di Jakarta, agaknya menarik melihat fakta yang disampaikan Yudha Rinaldi, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel. Menurutnya, di dalam APBD Sumsel tahun 2012 yang diajukan gubernur, sama sekali tidak ada anggaran untuk penanggulangan masalah banjir. “untuk penanggulangan masalah banjir pada APBD Sumsel tahun 2012, memang tidak ada anggarannya,” kata Yudha.

Masih menurut yudha, anggaran di Dinas Pekerjaan umum Pengairan Sumsel pada tahun ini, hanya sedikit untuk normalisasi air di kawasan olahraga Jakabaring, Palembang. “Sedangkan di daerah perkotaan seperti Palembang tidak ada,” katanya menegaskan.

Namun melihat kondisi Kota Palembang saat banjir April lalu, pihak DPRD Sumsel mulai berpikir untuk mengusulkan anggaran penanggulangan banjir dalam APBD perubahan mendatang. “Meski sejauh ini memang belum ada usulan mengenai anggaran untuk mengatasi banjir di Palembang,” katanya.

Wah, agaknya sinyalemen Gubernur Alex kepada Walikota eddy Santana Putra tadi bakal terbukti. yakni agar Eddy ‘berkirim’ surat resmi meminta bantuan kepada gubernur. Jadi, jangan-jangan birokrasi seperti ini pula yang kelak bakal diterapkan di Jakarta. Dan buat para walikota di DKI, bersiap-siaplah menerima ‘pekerjaan rumah’ untuk mengatasi banjir di wilayah masing-masing. Karena Pak Gubernur nanti hanya akan sekedar membantu. [mah]

Taman Kota Disulap Jadi Taman Buah

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Mon, 14 May 2012 04:35:00 +0000

PALEMBANG– Usaha untuk terus melakukan penghijauan Kota Palembang terus digencarkan. Penghijauan dengan memberikan sentuhan baru dalam bentuk penanaman pohon buahbuahan dinilai lebih bermanfaat.

Berdasarkan program penghijauan, Dinas Pertanian,Perikanan dan Kehutanan (DP2K) Kota Palembang,menilai 2.285 hektare wilayah Palembang dapat dijadikan hutan kota. “Kita sudah terus lakukan beberapa upaya penghijauan disetiap titik Kota Palembang seperti di Pulau Kemaro, Pulo Kerto di Gandus, Jakabaring dan daerah lainnya.Progres tersebut sudah mencapai 20% penambahan dari 2.285 hektare wilayah Palembang yang dapat dijadikan kawasan hijau,”kata Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (DP2K) Kota Palembang SudirmanTegoeh kemarin.

Dikatakan Sudirman,penghijauan difokuskan kepada penanaman pohon yang bermanfaat. Selain berdampak kepada subtansi target penghijauan kota, daerah hijau bisa lebih berguna.“Sekarang kita tidak lagi fokus kepada penanaman pohon kayu untuk penghijauan. Strateginya lebih kepada penanaman pohon buahbuahan karena lebih bermanfaat dan bisa berguna bagi masyarakat,”ujar dia. Dengan demikian memberikan intruksi lebih banyak menamam pohon buah-buahan terutama mangga.

”Semua buah-buahan akan kita tanam. Tetapi yang lebih bermanfaat adalah buah mangga. Sebab, selain buahnya bisa dimakan konsep penghijauan lebih terasa karena pohonnya lebih rindang,”tuturnya. Lebih lanjut, untuk mencapai target penghijauan kota progres penanaman pohon dilakukan secara cepat tanpa pembibitan. “Kita langsung menanam pohon tidak lagi bibit biar cepat tumbuh. Upaya ini tidak hanya kami yang melaksanakan tetapi juga masyarakat sangat berperan. Banyak sudah dilakukan penghijauan. Harapan saya masyarakat menanam pohon buahbuahan dan bisa dimanfaatkan hasilnya,”pungkasnya.

Terpisah,DirekturEksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan Anwar Sadat meminta pemerintah konsisten menjalankan program penghijauan. ”Sangat bagus dan baik menurut saya.Tapi pemerintah tidak hanya menambah penghijauan kota dengan menanam pohon saja. Dikhawatirkan nantinya program tidak berkelanjutan,”katanya.

Walhi dan WBH Soroti 5 Masalah Lingkungan di Muba

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Thu, 03 May 2012 15:01:00 +0000

Sedikitnya lima masalah lingkungan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mendapatkan sorotan. Kelima masalah tersebut berkaitan dengan kasus illegal logging, pengelolaan kawasan hutan tanpa izin, sengketa pertanahan, banjir dan pencemaran.

Manajer Kampanye Dan Riset Yayasan Wahana Bumi Hijau (WBH), Aidil Fitri yang bekerjasama dengan Walhi Sumsel mengatakan kelima masalah lingkungan di Muba harus mendapatkan perhatian penuh Pemkab Muba dengan memasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk 5 tahun yang berbasiskan pada kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan warga. langkah dua lembaga swadaya lingkungan ini agak berbeda dengan kebiasaan yang mereka jalankan. Jika selama ini mereka fokus di lapangan berupa pendampingan ke masyarakat, kali ini Walhi dan WBH masuk ke dalam sistem perencanaan pembangunan dengan sistem asistensi.

“Kelima masalah itu terjadi di Kabupaten Muba seperti illegal logging, Pengelolaan kawasan hutan tanpa izin, sengketa pertanahan, banjir dan pencemaran menjadi permasalah serius. Kalau terus dibiarkan maka bisa memicu ketidakpuasan masyarakat yang berakibat pada tindakan-tindakan negatif dan melanggar hukum, “ ungkap Aidil di Sekayu kemarin.

Menurut Aidil, perlu dilakukan tindak pencegahan dan penyelamatan lingkungan sehingga sejalan dengan visi misi Muba dengan slogan Permata Muba diantaranya meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan dan berwawasan lingkungan . “Disini kita yakin pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Muba memiliki komitmen yang cukup tinggi untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan,” terangnya.

Untuk itu, WBH dan Walhi memanfaatkan celah rentang waktu penyusunan RPJMD dengan merekomendasikan dua point penting untuk masalah lingkungan yakni memisahkan antara misi pembangunan berbasis infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang terfokus terhadap masalah lingkungan hidup. Yang diantarannya bagaimana penataan tata ruang perkotaan, kawasan budidaya dan daerah rawan bencana. Juga melakukan pengawasan terhadap potensi sumberdaya alam dan pengelolaan secara terus menerus. Mengembangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM), pembangunan pengendalian eksternalitas negatif dari kegiatan usaha atau bisnis, pembangunan masyarakat sadar lingkungan. Dan melakukan pengawasan dan penegakkan hukum secara ketat dan tegas serta peningkatan kawasan konservasi daerah tangkapan dan resapan air.

Dengan langkah masuk ke dalam sistem pemerintahan, baik Walhi maupun WBH meyakini dapat mencegah terjadinya perusakan lingkungan secara dini. Selain itu, menurutnya, perlu juga pengembangan energi alternatif berbasis limbah kelapa sawit penyediaan energi listrik. Dengan program tersebut akan memperkuat dan berorientasi untuk pengembangan sumber daya lokal. “Bisa dikembangkan sumber energi alternatif seperti microhydro, solar cell dan bio energy,” terangnya.

Sumber : www.Beritapagi.co.id

Ratusan Warga Sinar Harapan Minta PT BPP Kembalikan Lahan

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Thu, 03 May 2012 14:57:00 +0000

Ratusan warga dari Desa Sinar Harapan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Selasa (27/3) sekitar pukul 10.00 WIB kemarin menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Muba.

Kedatangan ratusan warga dengan menggunakan 4 unit truk bersama tiga organisasi yakni Serikat Hijau Indonesia (SHI) dan Mahasiswa Hijau Indonesia (MHI) serta Walhi Sumsel mendesak Pemkab Muba untuk segera menyelesaikan konflik sengketa lahan warga Sinar Harapan seluas 915 Ha dengan PT Bumi Persada Permai (BPP) dan 72 Ha terhadap PT Sinar Mas.

Selang satu jam menggelar orasi, perwakilan warga bersama ketiga organisasi tersebut diterima oleh Plt Sekda Muba di ruang rapat Setda Muba. Dalam pertemuan berlangsung cukup tegang dimana perwakilan warga meminta pemkab untuk serius menangani konflik lahan warga Sinarmas. Jika tidak dikhawatirkan akan terjadi kasus Sodong II di Kabupaten Muba.

Diancam akan ada “Sodong Dua”, membuat Plt Setda Pemkab Muba, Drs Yuliansyah, naik pitam. Pernyataan tersebut langsung dicatat oleh pihak Polres Muba atas perintah Setda.

Awalnya, pertemuan dengan perwakilan dari Desa Sinar Harapan, Kecamatan Tungkal Jaya tersebut berjalan alot. Satu per satu perwakilan memberikan pernyataan terkait perampasan lahan dari dua perusahaan atas tanah hak mereka seluas 920 hektare dari PT Bumi Persada Permai (BPP) dan PT Sinar Mas seluas 72 hektare.

Namun, saat Koordinator Aksi, Dedek Chaniago memberikan pernyataan, membuat naik pitam Plt Setda Pemkab Muba. ”Akan ada aksi Sodong Dua jika kasus ini tidak selesai,” ujar Dedek Chaniago saat pertemuan tersebut.

Mendengar pernyataan ini, Setda langsung meminta perwakilan Polres Muba untuk mencatat pernyataan Koordinator Aksi ini. ”Polres, catat pernyataan tersebut bahwa akan ada aksi Sodong Dua,” pinta Setda bernada marah. Sehingga, suasana pertemuan menjadi panas walaupun berpendingin udara.

Namun, pertemuan ini sedikit mencair saat salah seorang perwakilan menjelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak mengenai aksi anarkis yang akan dilakukan seperti di Sodong. ”Kami takutnya, kalau tidak ada penyelesaiannya, warga akan bertindak anarkis, itu yang kami takutkan, jadi kalau bisa cepat diselesaikan terkait perampasan lahan yang menjadi hak kami,” ujar Sudarto Marelo dari Serikat Hijau Indonesia (SHI) ini.

Aksi unjuk rasa ini, merupakan aksi pertama seteah dua bulan sebelumnya melayangkan surat ke Muba, Pahri Azhari untuk meminta penyelesaiannya. Namun, hingga saat ini tidak ada tanggapan dari Pemkab Muba, sehingga warga berjumlah 400 orang yang semuanya transmigran ini langsung datang ke Pemkab Muba. Mereka datang menumpang enam truk pengangkut untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh tiga organisasi yakni Serikat Hijau Indonesia (SHI) dan Mahasiswa Hijau Indonesia (MHI) serta Walhi Sumsel yang didatangi secara langsung oleh Direktur Walhi Sumsel, Anwar Sadat. Mereka mendesak agar hak tanah mereka dikembalikan untuk dikelola.

”Tanah tersebut merupakan tanah warga dan harus dikembalikan, karena mereka punya anak dan istri yang harus dihidupi,” teriak Anwar Sadat.

Anwar Sadat menjelaskan, tanah warga yang diklaim jadi milik perusahaan, dijaga oleh beberapa oknum anggota Brimobda Sumsel. Bahkan, warga pernah diusir dan ditangkap saat mengolah tanah di tempat mereka sendiri.

”Ada tiga ribu warga di desa tersebut yang mata pencahariannya sebagai petani yang mencari makan dari tanah seluas dua hektare per kepala keluarga,” ujarnya.

Selain itu, permasalahan lainnya yakni ada kepemilikan dua sertifikat tanah di wilayah mereka yakni milik warga dan milik perusahaan. Sehingga, membuat warga menjadi bingung dengan adanya dua sertifikat tersebut. Ini juga yang menjadi permasalahan warga di lapangan atas kalim kepemilikan lahan. "Tanah diusahakan masyarakat, terbit izin WKS tahun 2004, sementara masyarakat sudah membuka lahan sebelum itu. ciri-cirinya ada tanam tumbuh," ungkap Syarial Ahmad mantan Kepala Desa (Kades) Sinar Harapan yang turut hadir dalam kesempatan itu.

Sumber : Sumselpost.com 28 maret 2012

Masalah Lingkungan Jadi Perhatian

noreply@blogger.com (Hadi jatmiko ( Malixs )) — Thu, 03 May 2012 06:04:00 +0000

SEKAYU - Sedikitnya lima masalah lingkungan di Kabupaten Muba harus mendapatkan perhatian. Kelima masalah tersebut berkaitan dengan illegal logging, pengelolaan kawasan hutan tanpa izin, sengketa pertanahan, banjir dan pencemaran.

Manajer Kampanye dan Riset Yayasan Wahana Bumi Hijau (WBH) Aidil Fitri yang bekerja sama dengan Walhi Sumsel, mengatakan,kelima masalah lingkungan itu harus mendapatkan perhatian penuh dari Pemkab Muba dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

“Kalau terus dibiarkan, bisa memicu ketidakpuasan masyarakat yang berakibat pada tindakan-tindakan negatif dan melanggar hukum,” kata Aidil di Sekayu kemarin. Menurut dia, perlu dilakukan tindak pencegahan dan penyelamatan lingkungan yang sejalan dengan visi-misi Muba.

Untuk itu, WBH dan Walhi merekomendasikan dua poin penting untuk masalah lingkungan, yakni memisahkan antaramisipembangunanberbasis infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang terfokus pada masalah lingkungan hidup. Sementara itu,Kepala Bappeda Kabupaten Muba Akmal Edi mengatakan,masalah lingkungan hidup sudah menjadi bagian dalam program pembangunan di Muba.