WikiUrban

Manajemen Perkotaan : Pencegahan Dan Mitigasi Sebagai Bentuk Tanggap Bencana

2012-01-09T09:34:00.001+07:00

Secara geografis Indonesia terletak di daerah katulistiwa dengan morfologi yang beragam dari daratan sampai pegunungan tinggi. Keragaman morfologi ini banyak dipengaruhi oleh faktor geologi terutama dengan adanya aktivitas pergerakan lempeng tektonik aktif di sekitar perairan Indonesia diantaranya adalah lempeng Eurasia, Australia dan lempeng Dasar Samudera Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng tektonik tersebut menyebabkan terbentuknya jalur gempa bumi, rangkaian gunung api aktif serta patahan-patahan geologi yang merupakan zona rawan bencana gempa bumi dan tanah longsor.
Wilayah kota sebagai daerah hunian merupakan kawasan yang sangat rawan bencana, oleh karena itu perlu diupayakan langkah-langkah strategis untuk melindungi setiap warga negara dengan langkah-langkah penanggulangan bencana yang dimulai dari sebelum, pada saat dan setelah bencana terjadi.
Salah satu upaya yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya bencana adalah pencegahan dan mitigasi, yang merupakan upaya untuk mengurangi atau memperkecil dampak kerugian atau kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh bencana. Salah satu upaya pencegahan dan mitigasi ini adalah melalui penetapan kebijakan penanggulangan bencana.

Indonesia merupakan Negara yang sangat rawan bencana. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya berbagai bencana yang melanda berbagai wilayah secara terus menerus, baik yang disebabkan oleh faktor alam (gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung api, tanah longsor, angin ribut, dll), maupun oleh faktor non alam seperti berbagai akibat kegagalan teknologi dan ulah manusia. Umumnya bencana yang terjadi tersebut mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat, baik berupa korban jiwa manusia kerugian harta benda, maupun kerusakan lingkungan serta musnahnya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.
Dari beberapa fakta dan data yang ada, Indonesia telah mengalami berbagai bencana yang menyebabkan kerugian jiwa dan materi yang besar. Bencana banjir Jakarta di awal tahun 2002 menunjukkan betapa besarnya kerugaian yang ditimbulkan. Untuk pemulihan kondisi perkotaan setelah kejadian banjir di Jakarta, diperkirakan akan menghabiskan dana lebih dari 15 trilyun rupiah. Kerugian ini belum termasuk kerugian yang diderita oleh masyarakat secara langsung. Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi percepatan program pembangunan kota serta menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Khusus dalam hal bencana yang disebabkan oleh gempa bumi, misalnya, sebagai gambaran hasil penelitian dan kajian beberapa pakar, menunjukkan bahwa selama 25 tahun kejadian gampa di Indonesia, korban bencana lebih diakibatkan oleh kerusakan bangunan rumah sederhana seperti jatuhnya atap, runtuhnya kolom, hancurnya dinding, dll. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi bencana gempa bumi melalui pengembangan disain rumah tahan gempa sampai saat ini belum sepenuhnya berhasil.
Selain gempa bumi, sejak tahun 1987 sampai sekarang telah terjadi lebih dari 800 kejadian bencana tanah longsor yang menimbulkan korban lebih dari 700 jiwa, dimana setengah dari kejadian tanah longsor tersebut terjadi di Propinsi Jawa Barat dan Banten. Hal ini dapat dipahami mengingat kondisi daerah Jawa Barat dan Banten merupakan daerah perbukitan yang padat penghuninya dan memiliki curah hujan yang tinggi.
Disamping bencana gempa bumi dan tanah longsor, gejala anomali iklim global El Nino telah menyebabkan terjadinya bencana kekeringan yang menyebabkan menurunnya hasil produksi pertanian secara signifikan dan kebakaran yang menyebabkan kerugian lebih dari US$ 0,88 Juta dan kerugian negara-negara ASEAN sedikitnya US$ 9 Milyar. Sementara itu gejala La Nina, yang memperbanyak curah hujan, telah banyak menimbulkan bencana banjir dan beberapa diantaranya diikuti dengan tanah longsor. Kerugian dari gejala anomali iklim tersebut meliputi bidang pertanian, transportasi, pariwisata, dan beberapa aktivitas ekonomi, dan belum termasuk biaya kesehatan, kehilangan keanekaragaman hayati, kerusakan akibat kebakaran, dan degradasi lingkungan yang tidak terukur. Kerugian-kerugian baik jiwa maupun materi yang timbul akibat berbagai bencana bukanlah suatu jumlah yang kecil. Hal ini harus mulai menjadi perhatian dan pemikiran bagi pemerintah Indonesia.

1.1 POTENSI BENCANA
Dilihat dari potensi bencana yang ada, Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana (hazard potency) yang sangat tinggi. Beberapa potensi bencana yang ada antara lain adalah bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Potensi bencana yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok utama, yaitu potensi bahaya utama (main hazard) dan potensi bahaya ikutan (collateral hazard). Potensi bahaya utama (main hazard potency) ini dapat dilihat antara lain pada peta potensi bencana gempa di Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah wilayah dengan zona-zona gempa yang rawan, peta potensi bencana tanah longsor, peta potensi bencana letusan gunung api, peta potensi bencana tsunami, peta potensi bencana banjir, dan lain-lain. Dari indikator-indikator diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi bahaya utama (main hazard potency) yang tinggi. Hal ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi negara Indonesia.
Disamping tingginya potensi bahaya utama, Indonesia juga memiliki potensi bahaya ikutan (collateral hazard potency) yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator misalnya likuifaksi, persentase bangunan yang terbuat dari kayu, kepadatan bangunan, dan kepadatan industri berbahaya. Potensi bahaya ikutan (collateral hazard potency) ini sangat tinggi terutama di daerah perkotaan yang memiliki kepadatan, persentase bangunan kayu (utamanya di daerah pemukiman kumuh perkotaan), dan jumlah industri berbahaya, yang tinggi. Dengan indikator diatas, perkotaan Indonesia merupakan wilayah dengan potensi bencana yang sangat tinggi.

1.2 TINGKAT KERENTANAN
Tingkat kerentanan (vulnerability) perkotaan di Indonesia adalah suatu hal penting untuk diketahui sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya ‘bencana alami’, karena bencana baru akan terjadi bila ‘bahaya alam’ terjadi pada ‘kondisi yang rentan’, seperti yang dikemukakan Awotona (1997:1-2): “....... Natural disasters are the interaction berween natural hazards and vulnerable condition”.
Tingkat kerentanan kota-kota di Indonesia dapat ditinjau dari kerentanan fisik (infrastruktur), sosial kependudukan, dan ekonomi. Kerentanan fisik (infrastruktur) menggambarkan perkiraan tingkat kerusakan terhadap fisik (infrastruktur) bila ada faktor berbahaya (hazard) tertentu. Melihat darib erbagai indikator sebagai berikut : persentase kawasan terbangun; kepadatan bangunan; persentase bangunan konstruksi darurat; jaringan listrik; rasio panjang jalan; jaringan telekomunikasi; jaringan PDAM; dan jalan KA, maka perkotaan Indonesia dapat dikatakan berada pada kondisi yang sangat rentan karena persentase kawasan terbangun, kepadatan bangunan dan bangunan konstruksi darurat di perkotaan tinggi sementara di lain pihak persentase, jaringan listrik, rasio panjang jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan PDAM, jalan KA rendah.
Kerentanan sosial menunjukkan perkiraan tingkat kerentanan terhadap keselamatan jiwa/kesehatan penduduk apabila ada bahaya. Dari beberapa indikator antara lain kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk usia tua-balita dan penduduk wanita, maka kota-kota di Indonesia memiliki kerentanan sosial yang tinggi. Belum lagi jika kita melihat kondisi sosial saat ini yang semakin rentan terhadap bencana non-alam (manmade disaster), seperti rentannya kondisi sosial masyarakat terhadap kerusuhan, tingginya angka pengangguran, instabilitas politik, dan tekanan ekonomi.
Kerentanan ekonomi menggambarkan besarnya kerugian atau rusaknya kegiatan ekonomi (proses ekonomi) yang terjadi bila terjadi ancaman bahaya. Indikator yang dapat kita lihat menunjukkan tingginya tingkat kerentanan ini misalnya adalah persentase rumah tangga yang bekerja di sektor rentan (sektor jasa dan distribusi) dan persentase rumah tangga miskin.
Beberapa indikator kerentanan fisik, ekonomi dan sosial tersebut di atas menunjukkan bahwa kota-kota di Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, sehingga hal ini mempengaruhi/menyebabkan tingginya resiko terjadinya bencana di wilayah perkotaan Indonesia.

1.3 RESIKO BENCANA
Berdasarkan potensi bencana dan tingkat kerentanan yang ada, maka dapat diperkirakan resiko ‘bencana’ yang akan terjadi di perkotaan Indonesia tergolong tinggi. Resiko bencana pada wilayah perkotaan Indonesia yang tinggi tersebut disebabkan oleh potensi bencana yang dimiliki wilayah-wilayah tersebut yang memang sudah tinggi, ditambah dengan tingkat kerentanan yang sangat tinggi pula Sementara faktor lain yang mendorong semakin
tingginya resiko bencana ini adalah menyangkut pilihan masyarakat (public choice). Banyak penduduk yang memilih atau dengan sengaja tinggal di kawasan yang rawan/rentan terhadap bencana dengan berbagai alasan seperti kesuburan tanah, atau opportunity lainnya yang dijanjikan oleh lokasi tersebut.

1.4 MITIGASI BENCANA PERKOTAAN DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DI ERA DESENTRALISASI
Dari latar belakang tentang bencana alam di perkotaan Indonesia, mitigasi bencana perkotaan merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana. Sesuai dengan tujuan utamanya yaitu mengurangi dan/atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul, maka titik berat perlu diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana, yaitu terutama kegiatan penjinakan/peredaman atau dikenal dengan istilah Mitigasi. Mitigasi dilakukan untuk memperkecil, mengurangi dan memperlunak dampak yang ditimbulkan bencana. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik yang termasuk ke dalam bencana alam(natural disaster) maupun bencana sebagai akibat dari perbuatan manusia(man-made disaster). UU No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999, serta PP No. 25 tahun 2000 memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Pemerintah Kota (dan Kabupaten) untuk mengelola pembangunan kotanya, khususnya dalam administrasi pemerintahan dan keuangan. Oleh karena itu sekarang ini pemerintah kota mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang tertujuan meningkatkan peran kota sebagai pusat pertumbuhan wilayah, penggerak pembangunan, pusat jasa pelayanan dalam segala bidang, serta pusat informasi dan inovasi – termasuk dalam hal teknologi mitigasi bencana. Akan tetapi, konsentrasi peran yang besar di kota-kota tersebut, tidak lepas dari kenyataan bahwa kota-kota di Indonesia terletak pada lokasi-lokasi yang rawan terhadap bencana alam, dan karena sangat heterogen dan pluralnya sistem sosial dan perekonomian yang terjadi juga sekaligus rawan terhadap bencana sosial, bencana teknologi, atau bencana buatan manusia lainnya.
Dalam konteks Indonesia, perbedaan antara bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia cenderung tidak jelas. Banyak kejadian alam dan bencana yang disebabkan oleh kesalahan manusia dalam penggunaan sumber daya dan tindakan yang tidak memadai serta kurangnya pandangan jauh ke depan. Oleh karena itu sudah saatnya para pemerintah kota, yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), maupun pemerintah kabupaten (yang juga mempunyai kawasan perkotaan), yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), berinisiatif dan secara lebih proaktif mengembangkan sistem perencanaan pembangunan kota yang berkelanjutan dan berwawasan mitigasi bencana.

1.5 PENTINGNYA KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA PERKOTAAN
Selama ini, di dalam praktek, penanggulangan bencana masih ditekankan pada ‘saat’ serta ‘setelah (pasca)’ terjadinya bencana. Sementara itu, pada tahap ‘sebelum (pra)’ bencana yang telah diakomodasikan masih terbatas pada tahapan pencegahan (prevention), yaitu dengan menghindari pemanfaatan kawasan yang ‘rawan bencana’ untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Kebiijaksanaan yang ada juga belum memadukan berbagai program pembangunan perkotaan yang berwawasan keamanan dan keselamatan warga kota dari bencana yang mungkin terjadi. Selain itu juga disadari bahwa kebijakan nasional penanggulangan bencana yang ada masih mengandung beberapa kelemahan yang cukup esensial, selain dalam hal substansinya (yang masih sangat umum, tidak khusus untuk perkotaan yang jauh lebih rentan), juga pada tingkat kemungkinan ‘applicability’ dari kebijaksanaan tersebut di dalam tataranpraktik sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Oleh karenanya, sejak diterapkannya UU No. 22 tahun 1999 peran pemerintah pusat di era desentralisasi baru yang lebih terbatas pada penyusunan pedoman, standard, atau aturan kebijakan pokok. Hal tersebut berimplikasi pada tuntutan penyusunan kebijakan nasional mitigasi bencana yang lebih baik, dalam artian kebijakan nasional yang lebih layak secara teknik (efektif dan cukup), ekonomi dan finansial (efisien, keefektifan biaya), politis (diterima masyarakat, responsif, legal), dan secara administratif dapat dilaksanakan (otoritas, komitmen, kapasitas, dan prasarana & sarana pendukung).
Khusus dalam kebijakan penanggulangan bencana alam, kebijakan yang telah ada saat ini umumnya juga lebih menekankan pada pencegahan/penghindaran dalam menyikapi kawasan yang rentan terhadap bencana. Hal ini khususnya berlaku untuk kawasan yang belum terbangun, yaitu dengan menjadikannya sebagai kawasan lindung/preservasi, yang tidak boleh sama sekali dibangun. Dalam hal tertentu, kebijaksanaan tersebut kadang-kadang dapat menimbulkan persoalan dalam pembangunan, khususnya terkait dengan hilangnya kesempatan sosial ekonomi atas lokasi-lokasi yang strategis di perkotaan.
Kepadatan penduduk yang terpusat di perkotaan, ditambah dengan pertumbuhan penduduknya yang cukup tinggi (proses itensifikasi), menyebabkan daerah perkotaan tersebut menjadi rawan/rentan terhadap bencana baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia. Permintaan lahan untuk perumahan dan industri (proses ekstensifikasi) juga menyebabkan bertambahnya area yang potensial terhadap bencana. Mengingat bahwa mitigasi ditujukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko akibat bencana terhadap manusia dan harta bendanya, maka prioritas perlu diberikan untuk kawasan-kawasan perkotaan yang secara inherent mengandung potensi resiko yang tinggi jika terjadi bencana sebagai akibat akumulasi dari tingkat kerentanan (vulnerability level), yang relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan wilayah yang secara umum kurang terbangun, dengan potensi bahaya (hazard potency) yang dimilikinya.
Setiap pemerintah kabupaten/kota perlu mempunyai suatu kebijakan mitigasi bencana dengan mengikuti pedoman atau Arahan Kebijaksanaan Mitigasi Bencana Perkotaan yang diharapkan dapat digunakan sebagai titik tolak untuk mengembangkan dan memadukan berbagai program pembangunan perkotaan yang berwawasan keamanan dan keselamatan warga kota dari bencana yang mungkin terjadi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan. Salah satu sebab pentingnya penyusunan kebijaksanaan mitigasi perkotaan ini, disamping mengurangi dampak dari bencana itu sendiri adalah juga untuk menyiapkan masyarakat ‘membiasakan diri’ hidup bersama dengan bencana, khususnya untuk lingkungan yang sudah (terlanjur) terbangun, yaitu dengan mengembangkan sistem peringatan dini dan memberikan pedoman bagaimana mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana yang biasa terjadi, sehingga masyarakat dapat merasakan keamanan serta kenyamanan dalam kehidupannya.
Secara umum, dalam prakteknya mitigasi dapat dikelompokkan ke dalam mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural berhubungan dengan usaha-usaha pembangunan konstruksi fisik, sementara mitigasi non struktural antara lain meliputi perencanaan tata guna lahan disesuaikan dengan kerentanan wilayahnya dan memberlakukan peraturan (law enforcement) pembangunan. Dalam kaitan itu pula, kebijakan nasional harus lebih memberikan keleluasan secara substansial kepada daerah-daerah untuk mengembangkan sistem mitigasi bencana yang dianggap paling tepat dan paling efektif-efisien untuk daerahnya.

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PESISIR AMBON BERBASIS WATER FRONT CITY

2011-10-30T22:45:00.003+07:00

Sumberdaya pesisir dan lautan, merupakan salah satu modal dasar pembangunan Indonesia saat ini, disamping sumberdaya alam darat. Tetapi sumberdaya alam darat seperti minyak dan gas bumi serta mineral-mineral tertentu, semakin berkurang akibat eksploitasi yang berlangsung sejak lama.

Melihat keterbatasan sumberdaya alam darat, sudah saatnya melirik dan memanfaatkan potensi sumberdaya lautan. Didalam lautan terkandung sumber pangan yang sangat besar yakni ikan dan rumput laut. Sumberdaya laut lainnya adalah bahan tambang lepas pantai yang berperan penting untuk menyuplai energi, serta masih banyak lagi potensi sumberdaya hayati dan non hayati laut lainnya sehingga peranan sumberdaya pesisir dan laut semakin penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Peran serta Masyarakat dan Pelaku Pembangunan, Penataan ruang dapat dilihat sebagai kebijakan publik yang mengoptimalisasikan kepentingan antar pelaku pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam pemanfaatan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga di dalam proses perencanaan tata ruang yang demokratis dan akomodatif terhadap semua kepentingan pelaku pembangunan.

Konsep Waterfront City Ambon

Konsep Water Front City (WFC) yang akan dikembangkan oleh Pemkot Ambon merupakan sebuah program pemberdayaaan kawasan Teluk Ambon sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsep ini telah sepenunya mendapat dukungan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) DKP dan tidak menutup kemungkinan akan mengadopsinya untuk diterapkan di daerah lain yang juga memiliki karakteristik wilayah yang sama dengan Kota Ambon.

Di Indonesia terdapat 226 kabupaten/kota yang bercirikan dan berkarakteristik sama dengan Kota Ambon, akan tetapi belum ada yang berinisiatif untuk mengelola potensi tersebut secara optimal. Baru Makassar, Sulawesi Selatan saja yang yang mulai mengembangkan konsep WFC, khususnya untuk pengembangan kawasan Pantai Losari.

google earth Teluk Ambon

Untuk pengembangan kawasan pantai Losari, Makassar, DKP harus menyediakan anggaran sebesar Rp 25 miliar, bukan sebuah dana yang sedikit karena di pantai Losari harus dilakukan reklamasi sehingga biayanya menjadi mahal. Akan tetapi rencana pengembanan di Kota Ambon tidak diperlukan reklamasi sehingga dana yang diperlukan akan jauh lebih efisien.

Konsep Water Front City merupakan cara Pemkot Ambon untuk memuliakan laut sekaligus mengembalikan lagi kejayaan Teluk Ambon.Kejayaan Teluk Ambon di masa lampau adalah sebagai ladang ikan umpan bagi perikanan tuna, sedangkan saat ini hanya tinggal kenangan karena aktivitas masyarakat di darat sulit dikendalikan.

Topografi Kota Ambon yang berbukit di sekitar teluk harus dikembangkan dengan perencanaan yang baik karena kecenderungan pemukiman akan mengarah ke perbukitan. Dan apabila tidak diawasi maka bencana longsor bisa terjadi setiap tahun dan pengaruhnya juga akan terasa di laut, terutama di Teluk Ambon.

Guna mendukung pengembangan konsep WFC ini, maka Pemkot Ambon harus menyusun Rencana Strategi Pengolahan pesisir kota, rencana zonasi pesisir Pulau Ambon dan sistem pengolahan limbah cair.

Saat ini master plan pengembangan WFC Kota Ambon sedang disusun oleh Tim independen dan diharapkan rampung dalam waktu dekat dan diikuti dengan pembuatan peraturan daerah (Perda) tentang pengembangan pesisir Teluk Ambon sebagai sentra ekonomi baru.

Program pengembangan kawasan pesisir sebagai pusat ekonomi juga akan berdampak menjadikan Kota Ambon sebagai kota jasa pelayanan pariwisata bahari di Maluku sekaligus merupakan cara untuk mencegah permasalahan tanah yang merupakan faktor penghambat masuknya investasi di daerah ini.

Konsep WFC di Kota Ambon mendasari penataan Teluk Ambon berdasarkan empat wilayah pengembangan yakni kawasan ekowisata hutan bakau, wisata Air Salobar, kawasan Pantai Mardika dan kawasan Hatiwe Kecil.

Kondisi Eksisting

Kawasan hutan Bakau di desa Passo, Kecamatan Baguala, akan dikembangkan menjadi kawasan ekowisata dan di areal ini akan dibangun sarana jelajah hutan bakau dan cafe-cafe buat para wisatawan dengan nilai investasi sebesar Rp 5,1 miliar.

Kawasan wisata Air Salobar yang saat menjadi tempat piknik alternatif bagi warga kota Ambon akan ditata menjadi lokasi wisata modern dengan pedestarian, kios dan wisata kuliner dengan nilai investasi mencapai Rp 10,2 miliar. Kawasan ini akan dibangun tanpa mengurangi lebar jalan raya yang ada sekarang dan juga dilakukan tanpa menggunakan reklamasi pantai, tetapi menggunakan sistem floting atau terapung.

Kawasan Pantai Mardika juga akan ditata dengan jalur hijau, pedestarian, ruang publik dan restoran atau cafe terapung dengan investasi Rp 5,1 miliar, sedangkan kawasan Hatiwe Kecil akan ditata dengan konsep yang sama, tetapi dipaketkan dengan pembangunan Pasar "Ole-Ole" dan total nilai investasinya direncanakan mencapai Rp 53,2 miliar.

Sekitar 80 persen investasi untuk WFC Ambon berasal dari pihak swasta, bukan pemerintah, pemerintah hanya menyediakan infrastruktur, misalnya pembangunan jalan boulevard di sepanjang pesisir. Diperkirakan pengembangan potensi kawasan Teluk Ambon dan potensi wisatanya akan menyerap tenaga kerja lebih dari 200 ribu orang. Akibatnya akan terbuka kesempatan kerja bagi 200 ribu orang sebagai tenaga profesional di restoran, cafe tempat diving, sekolah diving dan lain-lain. Sehingga tidak menutup kemungkinan dalam kurun waktu 10 tahun mendatang tidak ada lagi warga Kota Ambon yang menganggur.

Berikut konsep WFC Ambon untuk lebih jelasnya :

------------------- PLEASE ADD YOUR COMMENT :))) -----------------------

KERAJAAN MAJAPAHIT (REVIEW)

2011-10-13T17:46:00.004+07:00

Majapahit adalah sebuah kerajaan di Indonesia yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 M. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya dan menjadi Kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389.

Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan.

sumber wikipedia

Sejarah Berdirinya Majapahit

Sebelum berdirinya Majapahit, Singhasari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, penguasa Dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Meng Chi ke Singhasari yang menuntut upeti. Kertanagara, penguasa kerajaan Singhasari yang terakhir menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Kublai Khan marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293.

Ketika itu, Jayakatwang, adipati Kediri, sudah membunuh Kertanagara. Atas saran Aria Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Raden Wijaya kemudian diberi hutan Tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa itu dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja, dan rasa "pahit" dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang-kabut karena mereka berada di teritori asing. Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka harus terpaksa menunggu enam bulan lagi di pulau yang asing.

Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang tepercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawe, Sora, dan Nambi memberontak melawannya, meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil. Slamet Muljana menduga bahwa mahapatih Halayudha lah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang tepercaya raja, agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontak terakhir (Kuti), Halayudha ditangkap dan dipenjara, dan lalu dihukum mati. Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309.

Anak dan penerus Wijaya, Jayanegara, Pararaton menyebutnya Kala Gemet, yang berarti "penjahat lemah". Kira-kira pada suatu waktu dalam kurun pemerintahan Jayanegara, seorang pendeta Italia, Odorico da Pordenone mengunjungi keraton Majapahit di Jawa. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya, Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya, akan tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi bhiksuni. Rajapatni menunjuk anak perempuannya Tribhuwana Wijayatunggadewi untuk menjadi ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribhuwana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapatih, pada saat pelantikannya Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribhuwana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di kepulauan Nusantara. Tribhuwana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya, Hayam Wuruk.

Kejayaan Majapahit

Hayam Wuruk, juga disebut Rajasanagara, memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389. Pada masanya Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan mahapatihnya, Gajah Mada. Di bawah perintah Gajah Mada (1313-1364), Majapahit menguasai lebih banyak wilayah.

Menurut Kakawin Nagarakretagama pupuh XIII-XV, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatra, semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik ( Singapura) dan sebagian kepulauan Filipina. Sumber ini menunjukkan batas terluas sekaligus puncak kejayaan Kemaharajaan Majapahit.

Namun demikian, batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tampaknya tidaklah berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang mungkin berupa monopoli oleh raja. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Campa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok.

Selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan. Kemungkinan karena didorong alasan politik, Hayam Wuruk berhasrat mempersunting Citraresmi (Pitaloka), putri Kerajaan Sunda sebagai permaisurinya. Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan. Pada 1357 rombongan raja Sunda beserta keluarga dan pengawalnya bertolak ke Majapahit mengantarkan sang putri untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Akan tetapi Gajah Mada melihat hal ini sebagai peluang untuk memaksa kerajaan Sunda takluk di bawah Majapahit. Pertarungan antara keluarga kerajaan Sunda dengan tentara Majapahit di lapangan Bubat tidak terelakkan. Meski dengan gagah berani memberikan perlawanan, keluarga kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya dikalahkan. Hampir seluruh rombongan keluarga kerajaan Sunda dapat dibinasakan secara kejam. Tradisi menyebutkan bahwa sang putri yang kecewa, dengan hati remuk redam melakukan "bela pati", bunuh diri untuk membela kehormatan negaranya. Kisah Pasunda Bubat menjadi tema utama dalam naskah Kidung Sunda yang disusun pada zaman kemudian di Bali. Kisah ini disinggung dalam Pararaton tetapi sama sekali tidak disebutkan dalam Nagarakretagama.

Kakawin Nagarakretagama yang disusun pada tahun 1365 menyebutkan budaya keraton yang adiluhung, anggun, dan canggih, dengan cita rasa seni dan sastra yang halus dan tinggi, serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Sang pujangga menggambarkan Majapahit sebagai pusat mandala raksasa yang membentang dari Sumatera ke Papua, mencakup Semenanjung Malaya dan Maluku. Tradisi lokal di berbagai daerah di Nusantara masih mencatat kisah legenda mengenai kekuasaan Majapahit. Administrasi pemerintahan langsung oleh kerajaan Majapahit hanya mencakup wilayah Jawa Timur dan Bali, di luar daerah itu hanya semacam pemerintahan otonomi luas, pembayaran upeti berkala, dan pengakuan kedaulatan Majapahit atas mereka. Akan tetapi segala pemberontakan atau tantangan bagi ketuanan Majapahit atas daerah itu dapat mengundang reaksi keras.

Pada tahun 1377, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut untuk menumpas pemberontakan di Palembang.

Meskipun penguasa Majapahit memperluas kekuasaannya pada berbagai pulau dan kadang-kadang menyerang kerajaan tetangga, perhatian utama Majapahit nampaknya adalah mendapatkan porsi terbesar dan mengendalikan perdagangan di kepulauan Nusantara. Pada saat inilah pedagang muslim dan penyebar agama Islam mulai memasuki kawasan ini.

Jatuhnya Majapahit

Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan takhta. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani, yang menikahi sepupunya sendiri, pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya Wirabhumi yang juga menuntut haknya atas takhta. Perang saudara yang disebut Perang Paregreg diperkirakan terjadi pada tahun 1405-1406, antara Wirabhumi melawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangi Wikramawardhana, semetara Wirabhumi ditangkap dan kemudian dipancung. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah taklukannya di seberang.

Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut Dinasti Ming yang dipimpin oleh laksamana Cheng Ho, seorang jenderal muslim China, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai 1433. Sejak tahun 1430 ekspedisi Cheng Ho ini telah menciptakan komunitas muslim China dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa, seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel; maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa.

Wikramawardhana memerintah hingga tahun 1426, dan diteruskan oleh putrinya, Ratu Suhita, yang memerintah pada tahun 1426 sampai 1447. Ia adalah putri kedua Wikramawardhana dari seorang selir yang juga putri kedua Wirabhumi. Pada 1447, Suhita mangkat dan pemerintahan dilanjutkan oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya. Ia memerintah hingga tahun 1451. Setelah Kertawijaya wafat, Bhre Pamotan menjadi raja dengan gelar Rajasawardhana dan memerintah di Kahuripan. Ia wafat pada tahun 1453 AD. Terjadi jeda waktu tiga tahun tanpa raja akibat krisis pewarisan takhta. Girisawardhana, putra Kertawijaya, naik takhta pada 1456. Ia kemudian wafat pada 1466 dan digantikan oleh Singhawikramawardhana. Pada 1468 pangeran Kertabhumi memberontak terhadap Singhawikramawardhana dan mengangkat dirinya sebagai raja Majapahit.

Ketika Majapahit didirikan, pedagang Muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Di bagian barat kemaharajaan yang mulai runtuh ini, Majapahit tak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke Sumatera. Sementara itu beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara, satu per satu mulai melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit.

Singhawikramawardhana memindahkan ibu kota kerajaan lebih jauh ke pedalaman di Daha (bekas ibu kota Kerajaan Kediri) dan terus memerintah disana hingga digantikan oleh putranya Ranawijaya pada tahun 1474. Pada 1478 Ranawijaya mengalahkan Kertabhumi dan mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Ranawijaya memerintah pada kurun waktu 1474 hingga 1519 dengan gelar Girindrawardhana. Meskipun demikian kekuatan Majapahit telah melemah akibat konflik dinasti ini dan mulai bangkitnya kekuatan kerajaan-kerajaan Islam di pantai utara Jawa.

Waktu berakhirnya Kemaharajaan Majapahit berkisar pada kurun waktu tahun 1478 (tahun 1400 saka, berakhirnya abad dianggap sebagai waktu lazim pergantian dinasti dan berakhirnya suatu pemerintahan) hingga tahun 1527.

Dalam tradisi Jawa ada sebuah kronogram atau candrasengkala yang berbunyi sirna ilang kretaning bumi. Sengkala ini konon adalah tahun berakhirnya Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 Saka, atau 1478 Masehi. Arti sengkala ini adalah “sirna hilanglah kemakmuran bumi”. Namun demikian yang sebenarnya digambarkan oleh candrasengkala tersebut adalah gugurnya Bhre Kertabumi, raja ke-11 Majapahit, oleh Girindrawardhana.

Menurut prasasti Jiyu dan Petak, Ranawijaya mengaku bahwa ia telah mengalahkan Kertabhumi dan memindahkan ibu kota ke Daha (Kediri). Peristiwa ini memicu perang antara Daha dengan Kesultanan Demak, karena penguasa Demak adalah keturunan Kertabhumi. Peperangan ini dimenangi Demak pada tahun 1527. Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke pulau Bali. Pengungsian ini kemungkinan besar untuk menghindari pembalasan dan hukuman dari Demak akibat selama ini mereka mendukung Ranawijaya melawan Kertabhumi.

Dengan jatuhnya Daha yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527, kekuatan kerajaan Islam pada awal abad ke-16 akhirnya mengalahkan sisa kerajaan Majapahit. Demak dibawah pemerintahan Raden (kemudian menjadi Sultan) Patah (Fatah), diakui sebagai penerus kerajaan Majapahit. Menurut Babad Tanah Jawi dan tradisi Demak, legitimasi Raden Patah karena ia adalah putra raja Majapahit Brawijaya V dengan seorang putri China.

Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis (Tome Pires), dan Italia (Pigafetta) mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak, antara tahun 1518 dan 1521 M.

Demak memastikan posisinya sebagai kekuatan regional dan menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di tanah Jawa. Saat itu setelah keruntuhan Majapahit, sisa kerajaan Hindu yang masih bertahan di Jawa hanya tinggal kerajaan Blambangan di ujung timur, serta Kerajaan Sunda yang beribukota di Pajajaran di bagian barat. Perlahan-lahan Islam mulai menyebar seiring mundurnya masyarakat Hindu ke pegunungan dan ke Bali. Beberapa kantung masyarakat Hindu Tengger hingga kini masih bertahan di pegunungan Tengger, kawasan Bromo dan Semeru.

Raja-raja Majapahit
Para penguasa Majapahit adalah penerus dari keluarga kerajaan Singhasari, yang dirintis oleh Sri Ranggah Rajasa, pendiri Wangsa Rajasa pada akhir abad ke-13. Berikut adalah daftar penguasa Majapahit. Perhatikan bahwa terdapat periode kekosongan antara pemerintahan Rajasawardhana (penguasa ke-8) dan Girishawardhana yang mungkin diakibatkan oleh krisis suksesi yang memecahkan keluarga kerajaan Majapahit menjadi dua kelompok.

Nama Raja	Gelar	Tahun
Raden Wijaya	Kertarajasa Jayawardhana	1293 - 1309
Kalagamet	Sri Jayanagara	1309 - 1328
Sri Gitarja	Tribhuwana Wijayatunggadewi	1328 - 1350
Hayam Wuruk	Sri Rajasanagara	1350 - 1389
Wikramawardhana		1389 - 1429
Suhita	Dyah Ayu Kencana Wungu	1429 - 1447
Kertawijaya	Brawijaya I	1447 - 1451
Rajasawardhana	Brawijaya II	1451 - 1453
Purwawisesa atau Girishawardhana	Brawijaya III	1456 - 1466
Bhre Pandansalas atau Suraprabhawa	Brawijaya IV	1466 - 1468
Bhre Kertabumi	Brawijaya V	1468 - 1478
Girindrawardhana	Brawijaya VI	1478 - 1498
Patih Udara		1498-1518

sumber wikipedia

Mengintip Negeri Tetangga – Singapura

2011-10-12T16:34:00.002+07:00

Pada kesempatan lain, setelah puas berkeliling di dunia Indonesia Timur, saya berkesempatan untuk melihat negara tetangga terdekat kita : Singapura. Well seperti kata orang, kita ini adalah makhluk yang selalu belajar, maka saya mencoba membagikan pengalaman saya di sana. Semoga dapat berguna bagi anda sekalian.

Kapal Cepat Menuju Singapura

Saya mencoba berangkat melalu Batam. Kata orang-orang bila melalu Batam biaya fiskalnya tidak terlalu mahal. Jadi dari Kota Surabaya saya naik pesawat menuju Batam, dari sana saya bertolak dengan kapal cepat menuju pelabuhan Harbour Front di Singapura.

Ternyata… kapal cepat yang digunakan untuk menuju Singapura mempunyai tipe yang sama dengan kapal cepat dari Ambon menuju Masohi. Cuma label kapalnya saja yang berbeda.

(Hics.. jadi teringat masa-masa sulit di Pulau Seram…)

Sesampainya di negeri tetangga, setelah tengok sana tengok sini sebentar, saya lalu mencoba naik Mass Rapid Transit (MRT) guna menuju tempat menginap saya. Dasar orang udik, pertama kali mencoba bingung ga karuan. Bagaimana prosedurnya, bagaimana mendapatkan tiket MRTnya, bagaimana cara masuk dan keluar MRTnya? (Supaya tidak nyasar). Untunglah ada yang membantu saya.

Lho pak bicaranya pakai bahasa apa? So pasti bahasa Inggris. Saya tidak menemukan kesulitan untuk berbahasa inggris, namun konyolnya… saya kesulitan dalam “mendengarkan” pembicaraan dalam bahasa inggris. “Listening” saya harus dilatih lagi nampaknya.. Logat inggris di Singapura bukan logat inggris asli, penduduk setempat lebih menyebutnya sebagai sing-lish. Makanya saya agak “ndeso” dalam berbicara di sana.

MRT - jalur atas

MRT jalur atas

MRT di Singapura mempunyai 2 jenis platform, platform upperground dan underground. Pada Foto di atas dapat dilihat untuk platform upperground (di atas tanah). Sebenarnya antara upperground dan underground jalurnya saling terkoneksi. Pada daerah kota (Orchard dkk), kereta MRT dilewatkan pada bawah tanah, namun setelah stasiun Bishan, perlahan-lahan rel tersebut menanjak naik menuju Upperground. Konsep ini kurang lebih sama dengan yang akan diterapkan di kota Jakarta. MRT dari arah Lebak Bulus akan diposisikan di atas tanah, sedangkan ketika melewati depan senayan, MRT tersebut secara perlahan-lahan akan terbenam dan masuk ke dalam tanah. (Kapan Surabaya…? )

MRT jalur bawah

Suasana di dalam MRT

Coba perhatikan pada foto MRT jalur bawah, mereka sangat memperhatikan jalur orang buta. Strip-strip stainless pada lantai (foto di atas) merupakan jalur khusus untuk orang buta. Memang di sana pejalan kaki adalah nomor satu. Bila ada terjadi papasan antara mobil dengan pejalan kaki, yang menang adalah pejalan kaki. Bandingkan dengan di Surabaya, mau menyeberang di lampu merah saja, zebracrossnya sudah di-occupied sama sepeda motor yang berjubel padat.

MRT itu sendiri tidak jauh berbeda dengan kereta api di Indonesia. Hanya saja sumber tenaganya berasal dari listrik. Kalau di Indonesia kan dari Solar + mesin diesel. Perbedaan lain yang paling mencolok adalah tingkat kebersihannya serta maintenancenya. Luar biasa “kinclong”. Padahal umur kereta yang saya naikin sudah sekitar 3 tahun. Bandingkan dengan Komuter Sidoarjo – Surabaya kita yang baru 1 tahun sudah terlihat ” tua renta”? (Tanya kenapa? )

Kembali ke perjalanan saya menuju tempat menginap. Sembari membawa koper, koper saya ada rodanya jadi saya tarik. Selama menarik koper, saya tidak perlu mengangkat koper tersebut sama sekali. Bila trotoar tersebut berpotongan dengan jalan, maka trotoar tersebut akan melandai turun lalu kemudian naik lagi. (Istilah arsitekturnya adalah RAMP.) Semua perpotongan jalan dan trotoar diberikan ramp. Wow, tentunya pengguna wheelchair sangat berbahagia di negara ini.

Setelah sampai tujuan, saya beristirahat dan menikmati malam pertama di negara tetangga ini.

Keesokan paginya, saya mencoba untuk naik bus. (Di Surabaya saya hampir tidak pernah naik Bus umum, pernah hampir kecopetan). Ternyata naik bus di Singapura benar-benar menyenangkan. Jauh dari kesan kumuh. Bersihnya minta ampun, keamanan terjamin dan yang pasti…. tidak ada asap rokok! Naik bus jadi terasa bertamasya. Baru kali ini saya menjumpai bus seperti ini. Sistem pembayarannya bisa menggunakan uang tunai atau kartu berlangganan yang dapat diisi ulang.

Halte Bus - masyarakat di sana terbiasa untuk antri

Halte Bus di Sembawang Way

Kondisi Bus yang super nyaman

Bagi mereka yang berdomisili jauh dari akses MRT atau bus, biasanya mereka naik sepeda pada awal kerja. Kemudian sepeda tersebut mereka kunci pada tiang halte Bus. (Lihat gambar di atas, banyak sepeda yang parkir). Setelah itu mereka pun berangkat kerja dengan menggunakan MRT atau Bus. Sepulang kerja mereka cukup menuju halte semula dan pulang dengan mengendarai sepeda mereka. (Bila di Surabaya dalam waktu 5 menit sepeda mereka pasti sudah amblas.. hics..)

Perjalanan kemudian saya lanjutkan kembali dengan berjalan kaki. Setelah berjalan kaki cukup lama (merupakan penderitaan tiada tara bagi seorang manusia yang tidak pernah jarang berjalan kaki..) sampailah saya pada kawasan Novena. Nampaknya tipikal penghijauan di Singapura hampir sama. Pohonnya besar-besar. Rimbun dan teduh. Kebanyakan merupakan jenis pohon trembesi. ciri khasnya pohon ini berupa ranting dan dahan pada bagian bawah, namun rimbun penuh daun pada bagian atasnya. Bagaimana jembatan penyeberangannya? Wow asri nan indah.

Vegetasi pada Pedestrian Way

Pohon Trembesi pada koridor Jalan Raya

JPO dan Koridor Jalan Raya

JPO, manakah reklamemu?

Satu hal yang saya tidak temui adalah …. Reklame. Di Surabaya, reklame merupakan sebuah lahan pendapatan tersendiri. Hal tersebut menyebabkan kota yang indah dijejali beragam model papan iklan, spanduk, dan banner. Penataan antar reklame semrawut saling tumpang tindih antar satu dengan lainnya. Pohon pun dikepras demi reklame. Ouch!

Pada JPO yang saya amati, terdapat tanaman perdu pada bagian tepi kiri-kanan dari jembatan. Pada JPO lainnya lagi, “kaki”nya diberikan tanaman bersulur yang tumbuh subur. Asri sekali. Bila disingkat secara kata-kata mungkin seperti : Citraland-Graha Famili dengan luas sebesar kota/negara.

Pada prinsipnya, saya kira setiap orang pasti mau berjalan kaki bila setiap pedestriannya seperti ini :

Wow, very nice pedestrian walks!!

Sarana transportasi umum massal atau Mass Rapid Transit merupakan ciri khas dari sebuah negara maju. Apapun bentuknya (Bus, MRT, LRT, Monorail, Aeromovel dsb). Dengan adanya sarana tersebut, penggunaan kendaraan pribadi dapat kita ditekan, otomatis polusi lebih berkurang kan? Dan semakin banyak orang yang berjalan kaki. Semakin sehatlah bangsa kita. Semoga kita dapat menelurkan bangsa kaki baja daripada pantat baja.

oleh erwin4rch

2011-10-11T02:05:00.005+07:00

Urban design involves place-making - the creation of a setting that imparts a sense of place to an area. This process is achieved by establishing identifiable neighborhoods, unique architecture, aesthetically pleasing public places and vistas, identifiable landmarks and focal points, and a human element established by compatible scales of development and ongoing public stewardship. Other key elements of placemaking include: lively commercial centers, mixed-use development with ground-floor retail uses, human-scale and context-sensitive design; safe and attractive public areas; image-making; and decorative elements in the public realm.

Uban Design practice areas range in scale from small public spaces or streets to neighborhoods, city-wide systems, or whole regions.

Urban design operates at 3 scales:

the region

city and town

the neighborhood
district and corridor

the block

street and building

Some of the best urban design comes from Italy

The art of creating and shaping cities and towns

2011-10-11T01:30:00.001+07:00

Urban design involves the arrangement and design of buildings, public spaces, transport systems, services, and amenities. Urban design is the process of giving form, shape, and character to groups of buildings, to whole neighborhoods, and the city. It is a framework that orders the elements into a network of streets, squares, and blocks. Urban design blends architecture, landscape architecture, and city planning together to make urban areas functional and attractive.

Urban design is about making connections between people and places, movement and urban form, nature and the built fabric. Urban design draws together the many strands of place-making, environmental stewardship, social equity and economic viability into the creation of places with distinct beauty and identity. Urban design is derived from but transcends planning and transportation policy, architectural design, development economics, engineering and landscape. It draws these and other strands together creating a vision for an area and then deploying the resources and skills needed to bring the vision to life.

~ PROBLEMATIKA KEPENDUDUKAN ~

2011-10-10T23:57:00.001+07:00

Masyarakat yang tinggal atau mendiami suatu wilayah tertentu disebut penduduk. Jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah menentukan padat tidaknya tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Dalam tulisan ini akan membahas beberapa problematika atau masalah kependudukan yang terjadi di negara kita. Masalah-masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia antara lain persebaran penduduk yang tidak merata, jumlah penduduk yang begitu besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, rendahnya kualitas penduduk, rendahnya pendapatan per kapita, tingginya tingkat ketergantungan, dan kepadatan penduduk.

Persebaran penduduk yang ada di negara kita tidak merata. Padahal kita mengetahui bahwa wilayah negara kita sangat luas. Ada daerah yang sangat padat, namun ada juga daerah yang sangat jarang penduduknya. Contoh daerah yang sangat penduduknya adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Menurut sensus tahun 2000, setiap satu kilometer persegi didiami lebih dari dua belas ribu orang. Hal ini sangat berbeda dengan Provinsi Kalimantan Barat. Di sana hanya ada 27 orang yang mendiami wilayah seluas satu kilometer persegi.

Kemudian mengenai jumlah penduduk yang begitu besar. Kita tahu bahwa jumlah penduduk di negara kita sangat banyak. Indonesia sendiri menduduki urutan keempat dunia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Menurut publikasi BPS pada bulan Agustus 2010, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus ini adalah sebanyak 237.556.363 orang.

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, jumlah ini akan terus bertambah karena angka pertumbuhan jumlah penduduk juga tinggi. Hal ini disebabkan oleh angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian.

Selain itu Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Tentu hal ini sangat mempengaruhi kualitas atau mutu penduduk Indonesia. Masyarakat Indonesia kurang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bekerja. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Selanjutnya hal ini akan memicu rendahnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita artinya rata-rata pendapatan penduduk setiap tahun. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia sendiri masih tergolong rendah. Rendahnya pendapatan per kapita rendah sangat berkaitan dengan banyaknya masyarakat miskin.

Ditambah lagi dengan tingginya tingkat ketergantungan. Penduduk yang tidak bekerja atau yang tidak memiliki penghasilan merupakan penduduk yang tidak produktif. Biasanya penduduk yang tidak bekerja adalah yang telah berusia lanjut atau masih anak-anak dan remaja. Mereka ini disebut usia nonproduktif. Penduduk nonproduktif menggantungkan hidupnya kepada penduduk produktif (bekerja). Karena usia nonproduktif tinggi, maka menyebabkan tingkat ketergantungan di Indonesia cukup tinggi.

Beberapa kota besar lainnya di Indonesia juga memiliki kepadatan penduduk yang sangat padat. Tingginya kepadatan penduduk menyebabkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, meningkatnya tindak kejahatan, terciptanya pemukiman kumuh, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan masih banyak lagi.

Pemerintah sendiri terus berupaya mengatasi masalah-masalah kependudukan di atas. Upaya yang sudah dijalankan pemerintah antara lain : dengan menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana (KB), melaksanakan program transmigrasi, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, membuka lapangan kerja sebanyak mungkin, dan lain sebagainya.

NB : mari budayakan memberi komentar atau masukan :D

All About Planning

2011-10-10T23:46:00.002+07:00

WHAT DOES A TOWN PLANNER DO?

A Town Planner is a very useful person to know and a valuable member of a local community. They can work for local or state governments or within the private sector and often work in conjunction with other professionals in related fields such as architecture, the environmental sciences, engineering, community services, archaeology and heritage

Town planners act to protect important community values and environmentally sensitive places. They work to create more liveable communities, business growth, strategic opportunities and ecologically sustainable places for new and existing residents to enjoy, through a variety of means, but primarily through facilitation of quality design outcomes and formulation, adoption, review and implementation of relevant plans and policies

In NSW, planners must have a comprehensive understanding of the Environmental Planning and Assessment Act 1979 and relevant state, regional and local policies and plans that impact on the form and nature of development for given areas

Lastly, as most development involves competing interests, just as living in a community or family does, town planners must be good problem solvers, communicators and negotiators

You may be surprised by the difference a good town planner (or two) will make to your next development or planning problem

ABOUT PLANNING PTY LTD

The company, All About Planning Pty Ltd, was formed in July 2003 and is headed by Directors, Michelle and Peter Chapman. Michelle and Peter collectively have over 20 years planning experience in both metropolitan, regional and coastal NSW

Our work is characterized by attention to detail and personal service and we are valued for our honesty, integrity and professionalism

We have developed considerable expertise in communicating, negotiating and resolving local development assessment issues and working with local government and their processes to achieve quality and timely outcomes

We are committed to staying abreast of all planning issues and recent legislative and policy changes of significance for coastal, regional and metropolitan NSW

ABOUT MICHELLE CHAPMAN

Michelle has considerable broad ranging experience of local and state government gleaned through:

	Running her planning consultancy in Sydney
	Undertaking local community consultation, development submission, strategic planning and development assessment work
	Her work with the Local Government and Shires Associations of NSW as a local government representative, advocate and special project policy officer.
	Various senior assessment and strategic planning positions within local government
	Acting as an expert witness in hearings before the Land and Environment Court of NSW

Michelle has an Honours Degree in Urban and Regional Planning and a Masters in Town Planning

ABOUT PETER CHAPMAN

Peter has considerable broad ranging experience of local and state government gleaned through:

	His work as a consultant Strategic Planner and Project Coordinator for the Area 13 and Area 14 urban release areas under the Hastings Urban Growth Strategy (HUGS) with Hastings Council
	Undertaking local private consultant planning work on (amongst others matters) large scale residential flat developments and rural - residential subdivisions.
	10 years in local government, including several years in senior assessment, management and leadership positions
	More recent private sector work with one of Sydney’s leading multi-disciplinary planning consultancies, City Plan Services
	Acting as an expert witness in hearings before the Land and Environment Court of NSW

Peter holds a Degree in Urban and Regional Planning and a Diploma in Local Government and Environmental Law

-------------------------------------------------------------------------------------------------