Transaksi penerimaan dan pengeluaran dapat dirinci sesuai dengan akun yang Anda buat. Pertama, Anda perlu membuat rekening yang digunakan untuk keluar-masuknya uang Anda. Bisa bank, kas, bahkan PayPal dan kartu kredit. Kedua, siapkan rekening pihak yang memberi uang kepada Anda (misal: kantor, klien, dan penerbit). Juga pihak yang menerima pembayaran Anda (misal bank, PLN, sekolah anak, dan operator seluler).

Ketiga, Anda perlu membuat anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk maisng-masing rekening atau pos anggaran. Kalau belum tahu berapa, isikan saja perkiraan Anda, toh nanti bisa disesuaikan dengan realisasi transaksi.

Keempat, catatlah setiap transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran. Sebisa mungkin, jangan menunda catatan, karena mudah terlupakan. Selain mencatat data transaksi, Anda juga dapat melengkapinya dengan foto dokumen transaksi.

Kelima, Anda dapat melihat laporan kegiatan keuangan Anda, setiap saat. Anda dapat melihat di bagian mana pengeluaran Anda sangat banyak atau melebihi anggaran. Dengan demikian, Anda dapat lebih berhati-hati mengelola uang Anda.

Sebelum menggunakan AndroMoney, saya sudah menggunakan Money Lover, Monefy, dan Daily Expenses. Sebenarnya, saya juga masih memakai ketiganya.

Anda tinggal memilih menu Add Device, lalu tentukan koneksinya (IrDA atau WiFi), pilih jenis alatnya (AC, TV, pemutar CD, dsb), pilih mereknya, lalu cobalah tombol-tombol penting (misalnya power on/off atau volume up/down). Kalau belum berhasil, pilih Next untuk menemukan kombinasi yang cocok. Kalau sudah cocok, pilih Accept lalu simpan.

Dengan aplikasi ini, Anda dapat mengendalikan berbagai perangkat dengan ponsel Anda. Tetapi saya membayangkan, bisa jadi televisi di tempat-tempat publik seperti di bandara, terminal, atau pertokoan, akan mudah diganti-ganti salurannya oleh para pemilik ponsel yang memakai aplikasi ini. Semoga sih tidak banyak yang usil ya…

Pengelolaan BBM selama ini mengandung beberapa kelemahan. Pertama, subsidi diberikan kepada komoditas, yaitu langsung ke BBM, padahal seharusnya subsidi diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan, misalnya masyarakat kurang mampu secara ekonomis, atau kepada instansi pemerintah yang menjalankan tugas negara, dan perusahaan yang menggerakkan roda perekonomian. Saat ini mobil-mobil pribadi dan mobil mewah yang boros BBM pun ikut menikmati subsidi. Sungguh tidak adil, karena pemilik mobil pribadi dan mobil mewah harusnya tidak perlu menerima subsidi BBM.

Kedua, penggunaan BBM tidak dibatasi. Siapapun boleh membeli BBM sebanyak-banyaknya. Tidak ada mekanisme untuk mengendalikan BBM. Padahal persediaan BBM semakin terbatas. Seharusnya, para pemilik mobil hanya dibatasi penggunaan BBM-nya, terutama kalau memang masih harus disubsidi. Misalnya saja, sebuah mobil hanya akan disubsidi 10 liter BBM (pembelian dengan harga subsidi). Angka Selebihnya, harus dengan harga nonsubsidi.

Ketiga, semua orang yang memiliki atau menggunakan mobil, bisa membeli BBM dengan hak yang sama, seperti pada butir pertama dan kedua di a tas. Harusnya ada pembedaan, misalnya kendaraan pribadi sangat dibatasi penggunaan BBMnya, terutama BBM bersubsidi. Sedangkan mobil–mobil yang bertugas melayani masyarakat banyak tetap harus disubsidi, misalnya mobil angkutan umum, mobil angkutan barang, operasional pelat merah, mobil patroli polisi, mobil angkutan logistik tentara, ambulan, tidak perlu dibatasi. Meskipun demikian, tetap perlu diawasi penggunaan BBMnya. Jangan sampai ada mobil angkutan umum yang tangkinya sudah diubah menjadi drum yang dapat diisi 100-200 liter BBM sekali isi. Bahkan di Jawa Timur pernah ada sebuah bus yang diisi hingga 6.000 liter solar!

Upaya yang selama ini sudah dilakukan adalah melarang mobil pelat merah untuk membeli BBM bersubsidi. Sebetulnya mobil pelat merah, terutama yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat, biarlah tetap menggunakan BBM murah. Kalau mobil dinas para pejabatnya bolehlah diharuskan membeli BBM tanpa subsidi.

Penggunaan BBM harus dikontrol

Kabarnya, persediaan minyak bumi di Indonesia tinggal 13 tahun lagi. Berarti kebutuhan untuk membatasi penggunaan BBM tak terbarukan harus segera dibatasi dan dicari penggantinya. Sebetulnya, membatasi dan mengontrol konsumsi BBM tidaklah sulit, asal menggunakan teknologi yang sekarang sudah tersedia. Penggunaan teknologi yang diusulkan di sini tidak hanya dapat digunakan untuk membatasi dan mengelola penggunaan BBM, tetapi bahkan dapat digunakan untuk hal-hal lain, misalnya perpanjangan STNK dapat dilakukan di lain propinsi. Bagaimana caranya?

Pertama, pemerintah harus mengubah STNK kendaraan yang sekarang berlaku menjadi STNK digital atau eSTNK, seperti KTP digital juga lah. Bentuk STNK yang ada sekarang sangat tidak praktis dan sulit untuk ditambahi aplikasi. STNK harusnya cuma seukuran KTP dan saya sudah mencoba merancang ulang informasi yang ada di STNK lama, dapat diringkas menjadi satu kartu seukuran KTP saja. Di dalam STNK digital ini terdapat informasi lebih lengkap mengenai data kendaraan, misalnya contoh warna (tidak cuma disebut biru atau hijau, karena ternyata ada biru tua, biru muda, dan sebagainya). Yang penting lagi, di dalam STNK ini ada keterangan bahwa mobil ini berhak mendapat subsidi BBM berapa liter dalam seminggu, selebihnya harus dengan harga nonsubsidi.

Kedua, semua pompa SPBU harus dilengkapi dengan alat EDC (electronic data capture) atau pembaca kartu digital, seperti yang sudah banyak digunakan di toko-toko. Pembeli harus menyerahkan STNK digital ke petugas, dan petugas akan memasukkan kartu tersebut ke mesin pembaca. Mesin pembaca langsung dapat memutuskan apakah mobil ini masih berhak mendapat BBM bersubsidi minggu ini. Bisa saja seorang membeli 30 liter BBM, yang 20 liter dengan harga subsidi, yang 10 liter dengan harga normal. Esok harinya, bila dia membeli lagi 30 liter, pasti akan dikenai harga nonsubsidi sepenuhnya oleh sistem.

Dengan cara begini, subsidi BBM akan sangat mudah dibatasi, tanpa menimbulkan gejolak di dalam masyarakat, karena masyarakat yang berhak mendapat subsidi, akan tetap mendapatkan haknya. Sedangkan pemilik mobil pribadi yang tidak berhak mendapat subsidi, atau mendapat subsidi sedikit, juga tetap akan menikmati hak dan kewajibannya.

Jangan mengatakan kita belum siap atau terlalu sulit, seperti KTP digital yang selama ini belum tahu mau diapakan atau dipakai untuk apa. Cobalah lihat Kabupaten Jembaran di Bali, yang merupakan kabupaten miskin dan boleh dibilang tertinggal di bidang ekonomi. Namun mereka sudah menerapkan KTP digital sejak sepuluh tahun yang lalu. KTP digital di Jembrana digunakan untuk pemilihan kepala daerah dari bupati hingga lurah (kepala banjar) sehingga di sana tidak perlu lagi ada kartu suara, kotak suara, tinta, dan alat coblos atau centang. Pemilih tinggal datang ke TPS, taruh KTP di komputer, lalu pilih calon yang disukainya. Sore harinya, hasil pilkada sudah diketahui dengan pasti dan tidak perlu ada keributan karena salah perhitungan.

Memang masih ada pihak-pihak yang takut dengan teknologi, karena mereka tidak lagi bisa ‘bermain’. Prinsip mereka adalah, kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Lalu, mereka akan mengajukan berbagai alasan klasik: SDM belum siap lah, teknologi belum mendukung lah, dana tidak ada lah, dan kejelekan-kejelekan lainnya. Mereka tidak melihat hari esok yang cerah.

Rupanya kegemaran masyarakat Indonesia ini dilihat secara jitu oleh banyak bank (besar) di Indonesia. Mereka menyelenggarakan berbagai undian berhadiah dengan hadiah yang hampir tidak mungkin dibeli oleh kebanyakan nasabahnya. Lihat saja ada uang milyaran, mobil mewah atau setidaknya mobil kelas atas, rumah besar, dan jumlahnya pun tidak hanya 1 atau 5 mobil, bahkan sampai puluhan mobil dan ratusan sepeda motor. Belum lagi pengumumannya dilakukan dengan menyewa slot premium di televisi terkenal, dengan pembawa dan pengisi acara bintang-bintang terkenal pula.

Untuk mengikuti undian berhadiah, bank memasang iklan satu halaman penuh, berwarna pula, di harian-harian terkenal. Televisi juga mendapat jatah iklan ini. Sayangnya, iklan-iklan itu hanya memuat petunjuk semu karena tidak jelas apa maksudnya. Misalnya saja: ayo segera tabungan di bank kami, atau, tingkatkan terus saldo tabungan Anda. Ada juga yang: lakukan terus transaksi e-banking agar Anda semakin mudah memenangkan hadiah. Tapi, coba lihat, bagaimana seorang nasabah akan diikutkan undian, atau bagaimana proses pengundiannya, tidak banyak bank yang mengumumkannya. Misalnya seorang nasabah membuka tabungan sebesar Rp500.000, apakah dia akan mendapat poin undian? Sepertinya tidak, karena kebanyakan bank akan mengikutkan undian kalau nasabah membuka tabungan minimal Rp1 juta.

Lalu bagaimana kalau Anda menyisihkan Rp250.000 per bulan dari gaji Anda untuk ditabung. Akankah Anda mendapat poin undian? Tidak jelas. Anda baru saja menjual salah satu motor Anda seharga Rp10 juta lalu membuka tabungan di sebuah bank ternama. Lalu, bolehkah Anda bermimpi untuk memenangkan hadiah utama sebuah mobil mewah dan Anda mulai sering membersihkan sejengkal halaman rumah karena akan dipakai parkir mobil itu? Sepertiny Anda keliru, karena yang diikutkan dalam undian mobil mewah, tidak jelas apakah semua nasabah, atau nasabah tertentu saja. Dari salah satu situs bank yang saya buka, Anda hanya akan diikutkan dalam poin undian mobil mewah kalau saldo minimal Anda Rp500 juta rupiah! Setiap tambahan Rp50 juta, Anda akan mendapat 1 poin undian.

Tentu tidak banyak di antara Anda yang beruntung memiliki saldo tabungan hingga 9 apalagi 10 digit. Anda beruntung kalau nama Anda dipinjam oleh kantor atau perusahaan untuk menyimpan dananya yang ratusan juta atau milyaran rupiah. Tapi kalau Anda menang undian pun, besar kemungkinan hadiah mobil akan disita si boss dan Anda akan diberi ‘ganti rugi’ sebuah ponsel BlackBerry seri terendah.

Jadi, sebelum Anda memutuskan untuk ikut undian berhadiah yang diselenggarakan oleh bank (atau perusahaan lainnya), usahakan mengetahui dulu secara rinci bagaimana aturan mainnya. Sayangnya tidak banyak bank yang merinci tata cara pengundiannya. Situs http://www.bri.co.id cukup rinci menjelaskan undian, meskipun masih kurang lengkap. Situs lain lebih banyak memberi iming-iming. Siapa yang pernah memenangkan undian juga tidak diceritakan profilnya. Mestinya mereka bisa memberi testimoni. Ini merupakan satu hal yang mutlak diperlukan di dunia maya sekarang ini.

Nah, jadi, apakah Anda masih perlu bersih-bersih halaman rumah Anda yang sempit itu sambil membayangkan akan memarkir mobil mewah di situ? Oh, kalau bersih-bersihnya sebaiknya tetap jalan terus, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Tetapi mimpi untuk memenangkan mobil mewah segera dibuang jauh-jauh. Terimalah kenyataan bahwa Anda tetap harus ke kantor naik motor butut Anda dengan memakai jas hujan yang sudah sobek di ujungnya ketika hujan turun. (Artikel ini sudah dimuat di harian KR, Yogyakarta, sekitar pertengahan tahun 2012. Maaf lupa mencatat tanggal muatnya).

Menurut Mabes Polri pada tanggal 17 April 2012 yang lalu, kartu INAFIS akan berisi data lengkap seorang penduduk. Di dalam kartu INAFIS, terdapat chip seperti yang ada di kartu ATM dan chip ini bisa menampung  biodata kehidupan pemegang kartu. Tidak hanya nama, tempat tanggal lahir, dan foto, tapi juga sidik jari, nomor kendaraan, nomor BPKB, nomor sertifikat rumah, dan nomor rekening di bank. Hebat sekali bukan?

Setiap penduduk yang akan memiliki kartu SIM harus membuat kartu INAFIS, sudah barang tentu dengan membayar ongkos Rp35.000. Menurut POLRI, kebijakan ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Taris atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kepolisian. Biaya itu sudah pasti di luar biaya untuk mendapatkan SIM. Nantinya, bila penduduk sudah memiliki kartu INAFIS, untuk memperpanjang SIM cukup menunjukkan kartu INAFIS dan membayar saja, tidak perlu lagi diambil sidik jarinya dan difoto ulang seperti yang selama ini berlaku.

Namun, apakah proyek Polri ini mendapat dukungan dari berbagai pihak? Sepertinya justru menuai banyak protes. Pertama, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane mengatakan bahwa proyek senilai Rp43,2 milyar ini tidak transparan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Muhammad Taufik mengatakan pengadaan kartu INAFIS sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Namun  saat ditanya bagaimana proses tender pengadaannya berjalan, Brigjen M. Taufik mengaku tidak tahu. Bahkan ketika ditanya perusahaan pemenang tendernya, hanya disebut peserta lelang nomor 376044, tanpa menyebut nama perusahaan.

Kedua, jelas terlihat bahwa kartu INAFIS menunjukkan proyek identifikasi penduduk yang sangat tumpang tindih dengan program KTP elektronik, dengan pelayanan NPWP perpajakan, dengan penerbitan kartu SIM, bahkan juga dengan BPKB dan STNK. Bahkan juga tumpang tindih dengan program Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Induk Guru Nasional (NIGN), dan NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional).

Memang POLRI berdalih bahwa kartu INAFIS diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah kriminal, sedang KTP elektronik lebih digunakan untuk menyelesaikan masalah administrasi kependudukan dan perpajakan. Tetapi cobalah kita lihat dari sisi seorang penduduk, mereka tetap saja harus mengisi berbagai data yang sama, ke instansi yang berbeda-beda. Meskipun selalu dijanjikan hanya akan diambil data sekali saja, namun kita belum melihat buktinya.

Menurut saya, sebaiknya POLRI tidak perlu membuat kartu identitas baru, karena dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang lain. Saat ini Kementrian Dalam Negeri sedang bersusah payah menyelesaikan KTP elektronik yang kabarnya juga memakai chip di KTP terbitannya. Anggaran yang dikeluarkan oleh Kemdagri dan Polri dapat dihemat. Demikian juga waktu pembuatan dan waktu yang dibuang oleh seorang penduduk.

Sebaiknya POLRI justru berkonsentrasi untuk mengubah STNK yang bentuknya sangat tidak praktis dan tidak bermanfaat itu, dengan kartu digital yang juga seukuran KTP. Di dalam STNK elektronik itu tidak hanya tersimpan data kendaraan, tetapi juga foto kendaraan, dan yang terpenting, kuota BBM yang boleh dipakai untuk kendaraan tersebut, serta jenis harga yang boleh digunakan. Bila bekerja sama dengan Pertamina, kartu STNK ini akan jauh lebih bermanfaat untuk pengendalian distribusi BBM.

Mungkin kita tidak perlu menyalahkan Polri sepenuhnya, karena mereka membuat program INAFIS card ini dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Mereka memerlukan data untuk menuntaskan berbagai kasus, namun data itu sulit diperoleh. Akhirnya mereka membuat data sendiri. Padahal data yang dibutuhkan Polri, sudah tersedia di berbagai instansi. Yang diperlukan sebenarnya adalah koordinasi antardepartemen, bagaimana mereka dapat saling membaca data tanpa saling mengganggu. Misalnya Polri memasukkan data kejahatan oleh seseorang, maka hanya data kriminal saja yang dicatat oleh Polri ke dalam sistem. Data asli penduduk tersebut masih ada di catatan Kementrian Dalam Negeri.

Demikian juga ketika seorang warga membeli sebidang tanah, maka BPN hanya akan mencatat transaksi tanah yang dibeli oleh warga tersebut. Data pribadi tidak dapat diubah oleh BPN. Lalu, seandainya seseorang mendapat ijin mendirikan perusahaan, maka data perusahaannya akan dicatat oleh Kementrian Perindustrian dan Perdagangan. Lagi-lagi, data pribadi penduduk tidak akan diutak-atik. Lebih luas lagi, hal ini menunjukkan perwujudan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Antarinstansi, departemen, kantor, dapat saling menggunakan data yang terintegrasi. Sekarang ini, semua data dicatat, tetapi hanya data utang terlambat yang selalu diperbarui.

Sebenarnya, sudah saatnya kita malu dengan negara-negara tetangga kita, yang semua urusan penduduknya cukup diselesaikan dengan satu kartu. Itupun dengan waktu yang cepat, murah, pasti, dan menyenangkan. Haruskah kita menunggu 2014 untuk itu?

Pengelolaan BBM oleh Pemerintah menghadapi masalah yang permanen. Dua di antara masalah utamanya adalah pengadaan dan pendistribusian, serta penentuan harga dan sekaligus penentuan subsidi yang berkaitan dengan BBM. Pengadaan dan pendistribusian BBM menjadi masalah, karena meskipun Indonesia memiliki banyak tambang minyak, tetapi produksinya hanya sepertiga dari kebutuhan total BBM. Kekurangannya harus dicukupi dengan membeli dari perusahaan atau negara lain, yang sudah barang tentu menggunakan harga pasar BBM yang lebih sering naik daripada turunnya.

Setelah jumlah BBM tercukupi, masalah utama kedua muncul, yaitu penentuan harga jual ke para pengguna BBM alias kepada rakyat. Akhir Maret 2012 lalu kita semua mendapat suguhan berita demo di berbagai kota, tidak sedikit yang dilakukan dengan cara anarkis. Memang patut kita sesalkan, tetapi para aktivis demonstran mengatakan melalui Internet, kalau tidak begitu, mana mungkin di dengar oleh para wakil partai di Senayan? Sudah dilakukan dengan keras pun sepertinya tidak mengusik pendapat para politisi.

Terlepas dari pro-kontra penaikan harga BBM yang hingga kini masih menyimpan bara, sebenarnya terlihat dengan jelas, harga BBM akan senantiasa naik. Ini disebabkan karena kebutuhan di tingkat dunia semakin tinggi, sementara produksi semakin terbatas. Di Indonesia saja diperkirakan tambang minyak akan habis dan berhenti beroperasi sekitar tahun 2025 nanti. Namun antisipasi dari Pemerintah sepertinya belum jelas terlihat, misalnya membangun infrastruktur transportasi umum, penggunaan energi alternatif, dan seterusnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan yang strategis, tidak hanya sekadar menaikkan harga BBM.

Kini sudah saatnya pengelolaan BBM dilakukan dengan cara komprehensif. Harga jual BBM tidak dapat lagi ditetapkan dengan harga tunggal. Harus ada pembedaan antara rakyat yang mampu secara ekonomis, rakyat yang perlu disubsidi, industri, dan instansi negara. Untuk rakyat yang mampu, ditunjukkan dengan mobilnya yang mewah, sangat tidak lucu kalau dibiarkan membeli BBM bersubsidi. Bahkan sebenarnya, semua pemilik mobil harus membeli BBM tanpa subsidi.

Sedangkan rakyat yang boleh membeli BBM dengan harga subsidi, adalah rakyat yang naik sepeda motor, baik roda dua maupun roda tiga. Orang kaya yang di rumah memiliki lima mobil mewah, sepanjang dia bersedia naik sepeda motor, biarkanlah menikmati BBM bersubsidi. Namun sepeda motor dengan mesin besar, katakanlah 500 cc ke atas, harus membeli BBM non-subsidi.

Pihak lain yang masih boleh menggunakan BBM bersubsidi adalah kendaraan angkutan barang dan angkutan umum. Kendaraan ini didominasi oleh plat kuning. Kalau ada kendaraan operasional perusahaan, sepanjang bukan mobil dinas atau mobil tamu, berlakukan sebagai kendaraan yang boleh memakai BBM bersubsidi. Jangan lupa, instansi pemerintah atau negara, yang diperlukan untuk operasional, termasuk mobil TNI dan POLRI, harus dengan BBM bersubsidi. Lagi-lagi, bukan untuk mobil dinas para pejabatnya.

Lalu bagaimana Pemerintah mengatur itu semua? Bukankah menjadi rumit? Ya, zaman sekarang segalanya memang serba rumit. Namun selalu ada jalan keluarnya, yaitu dengan memakai SITI (Sistem Informasi dan Teknologi Informasi). Sekarang transaksi bisnis, kegiatan pemerintah, dan aktivitas penduduk serta perusahaan, harus dicatat dengan SITI. KTP dan SIM yang masih dikelola secara manual, pasti mudah menimbulkan masalah.

Demikian pula dengan proses dan hasil persidangan, kecurangan para politisi dan petinggi negeri, pengelolaan subsidi, kalau semuanya tidak dikelola dengan SITI, hasilnya akan selalu amburadul, tidak akurat, dan menjengkelkan. Tentu tidak semuanya begitu, namun gejalanya atau kemungkinan besarnya, akan seperti itu.
Kembali ke pengelolaan BBM, juga harus berbasis SITI. Semua STNK kendaraan harus diubah menjadi kartu yang dilengkapi chip seperti pada kartu kredit, kartu ATM, dan kabarnya seperti KTP digital. Dengan STNK digital, informasi kendaraan akan tercatat dengan lengkap, apakah ini kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Di dalam STNK itu juga diberi jatah, sepeda motor mendapat jatah 5 liter per hari misalnya, sedang kendaraan plat kuning bisa bervariasi. Untuk taksi 50 liter perhari, bis antar propinsi bisa 100 liter per hari. Penentuan ini harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan itu mudah sekali dilakukan. Kendaraan yang ingin membeli melebihi jatah, harus dengan harga non subsidi.

Mobil pribadi dan sepeda motor besar, meskipun dikenai harga nonsubsidi, bila perlu juga dibatasi hak pembeliannya. Pembatasan ini untuk mendidik mereka agar tidak boros BBM. Pendidikan ini juga berlaku bagi kendaraan umum dan sepeda motor. Khusus pemakai BBM bersubsidi, kalau tidak dibatasi, mereka akan membeli BBM dengan harga subsidi dengan jumlah sangat banyak, lalu dijual dengan harga miring. Ini sudah terjadi di beberapa tempat, bahkan di Jawa Timur ada bis yang dijadikan tanker sehingga mampu membawa 20.000 liter BBM! Itu yang tertangkap aparat, mungkin masih ada bis-bis tanker yang lainnya.

Dengan STNK digital, setiap kali pembeli mau membeli BBM, petugas akan menempelkan atau membaca STNK itu melalui mesin, yang cara kerjanya mirip ATM. Sebenarnya kartu tidak perlu dimasukkan ke mesin, bisa juga cukup ditempelkan. Mesin akan membaca berapa liter yang boleh dibeli oleh kendaraan ini, dan sudah terpakai berapa liter. Meskipun pembelinya orang yang galak atau penguasa, tapi petugas SPBU tidak dapat memberi harga subsidi, karena yang menentukan adalah mesin.

Dengan penggunaan STNK digital, mesin-mesin SPBU yang terambung ke SITI milik Pemerintah, maka Pemerintah akan dapat dengan mudah mengetahui kemana saja larinya BBM, siapa saja pembelinya, SPBU mana saja yang tiba-tiba menjual jauh melebihi kuota. Akan segera ketahuan dan dapat segera diambil tindakan. Tindakan ini juga tidak bisa diselesaikan secara sembunyi-sembunyi, karena semuanya tercatat dengan jelas oleh SITI.

Pemerintah tidak dapat menunda lagi penggunaan SITI untuk mengelola BBM. Kalau tidak segera dimulai, maka akan selalu terjadi bentrok antara mahasiswa dan Polisi, antara aliansi buruh dengan perusahaan, dan antara Pemerintah dengan wakil partai. Sebenarnya tidak hanya BBM yang harus dikelola dengan SITI, tetapi juga layanan masyarakat, Pemilu, pendidikan, dan masih banyak lagi. Ahlinya sudah banyak, alat sudah tersedia. Tinggal kemauan saja yang belum terlihat.

Bulan Februari 2012 ini telah terbit buku saya yang berjudul “Menguasai iDevice: iPod, iPhone, iPad”, penerbitnya adalah Elex Media Komputindo. Buku seharga Rp47.800 ini terdiri atas 10 bab yang tersebar ke 237 halaman.

Bab 2 menguraikan cara menggunakan iPod dan iPhone, mulai dari membuat Apple ID, melakukan registrasi, sampai memperbarui sistem operasi iOS dan membuat backup. Bab 3 menjelaskan tentang jailbreak, serta alasannya. Selama ini orang beranggapan bahwa jailbreak identik dengan pembajakan, padahal bukan itu alasan perlunya jailbreak. Salah satunya adalah untuk menambah kemampuan iDevice, agar ikonnya tidak hanya dapat digeser kekiri-kekanan, tetapi juga dapat dibuat ke atas-ke bawah. Bab 4 membahas cara menginstal aplikasi, baik langsung melalui iPod/iPhone maupun melalui komputer.

Bab 5 dan Bab 6 khusus membahas mengenai iPad dan iPad 2. Bab 5 menguraikan cara penggunaan iPad, baik vesi 3G maupun yang versi wi-fi saja. Sedangkan upacara melakukan jailbreak dibahas di Bab 6. Seperti pada Bab 3, Bab 6 ini membahas perbedaan antara tethered jailbreak dan untethered jailbreak. Tethered jailbreak memerlukan PC atau Mac setiap kali iDevice di-booting, sedangkan untethered tidak memerlukan PC atau Mac ketika iDevice di-booting. Itulah sebabnya pengguna iDevice lebih memilih untethered jailbreak.

Bab 7 menunjukkan contoh-contoh aplikasi, dengan membagi tiga kelompok, yaitu aplikasi untuk iPhone, aplikasi untuk iPad, dan aplikasi yang perlu diinstal di PC atau Mac. Bab 8 mengajak pembaca untuk menjadikan iPhone 3GS dan iPad 3G Anda sebagai pemancar wi-fi (wi-fi router). Bab 9 buku ini membahas berbagai perangkat tambahan yang dapat meningkatkan penggunaan atau kinerja iDevice Anda dan Bab 10 menunjukkan berbagai bacaan yang dapat menambah wawasan maupun keterampilan pemilik iDevice.

Seperti banyak dibahas di berbagai situs, tablet pc ini memang sangat cantik, tipis (lebih tipis 2 mm dibanding iPad2) dan ringan (lebih ringan 200 gram dibanding iPad2). Sistem operasinya sudah Honeycomb 3.1, RAM 1GB, storage 16 GB, bisa HSDPA (bahkan ada situs yang bilang bisa LTE hingga 14 MBPS).

Nilai plus yang sangat saya sukai adalah adanya tombol capture screen (ikon ke-4 dari kiri, di sudut kiri bawah layar). Padahal biasanya, agar dapat menangkap tampilan layar, perangkat Android harus di-root dulu (diubah-ubah sistem di dalamnya). Fasilitas ini sangat membantu saya untuk menulis buku (tunggu ya, moga-moga November ini kelar lah) dan menulis artikel, baik di koran maupun blog.

Nilai plus lainnya adalah kemampuannya untuk terkoneksi melalui wi-fi (baik di rumah, kantor, maupun tempat publik), yang lumayan cepat (meskipun ini tergantung layanannya juga ya). Saya juga mencoba memasang kartu GSM 3. Mengapa 3? Karena kartu perdananya murah, cuma Rp45.000 bisa untuk Internetan 1 bulan dengan kuota 1 GB. Saya coba di rumah (seputaran alun-alun kidul Yogyakarta), kampus Fakultas Teknik UGM, maupun kantor saya di STIE YKPN Jalan Seturan. Koneksi di ketiga daerah tersebut ternyata cukup bagus, karena saya sering mendapat HSDPA dan beberapa kali 3G, dengan sinyal hampir selalu penuh (memangnya 3 sudah banyak BTS 3G-nya ya?). Sesekali memang hilang sinyalnya, tapi itu hanya dalam hitungan detik. Salut deh sama 3, tapi moga-moga penggunanya tidak meningkat drastis gara-gara baca tulisan saya ini ya

Sedikit kelemahan yang saya rasakan adalah layarnya mudah kotor. Saya bermain iPad, layarnya relatif tetap bersih. Tab 8.9″ meninggalkan bekas sentuhan jari setiap kali saya sentuh. Selain itu, saya masih kesulitan mencari kovernya (mungkin karena saya membeli gadget ini terlalu awal ya? hiikss). Selain itu, saya sudah instal Kies (software untuk sinkronisasi dengan PC, baik Windows maupun Mac). Fungsi-fungsi sinkronisasi lancar saja, namun ketika saya menyalin beberapa file lagu, yang muncul di Tab 8.9″ kok hanya satu lagu saja, itupun yang pertama. Setelah saya telusur pakai File Explorer dari Tab maupun dari Windows/Mac, semua lagu yang saya salin, ada lho. Jadi saya belum berhasil memutar lagu berdasarkan playlist nih. Paling memakai File Explorer, lalu saya tap 2x, barulah lagunya terdengar. Tapi kan harus satu per satu

Overall, saya puas menggunakan Tab 8.9″ ini, yang mereknya dari Korea, tapi produksinya di Vietnam.

Saya memakai SGT 8.9″ versi 3G 16 GB dengan harga Rp5 juta lebih. Anda yang juga memakai tablet ini, perlu mengetahui beberapa hal. Saya sudah mendapat beberapa info dari situs berikut ini. Silakan saja Anda menengok sendiri ke sana ya. Lalu saya tunggu cerita Anda

1. Mengenal aplikasi untuk menghubungkan Samsung Tab ke PC, yaitu Samsung Kies.
2. Petunjuk menyalin dan mensinkronkan file dari PC ke Samsung Tab dengan Samsung Kies.
3. Download Kies dan Firmware terbaru.
4. Petunjuk cara mem-backup data dan aplikasi.
5. Petunjuk cara meng-update Samsung Tab 8.9 ke Honeycomb 3.1 ada di sini.
6. Menjadikan Samsung Tab sebagai pemancar hotspot.
7. Me-root Samsung Tab dengan cara langsung atau dengan SuperOne Click.

Saya tunggu cerita Anda ya…

Hitungan yang panjang tersebut harus dilakukan secara manual, terutama ketika harus ujian (boleh lah menggunakan kalkulator). Namun untuk mencocokkan apakah hitungan tersebut sudah benar, dapat digunakan program Ms Excel. Untuk mahasiswa saya yang mengikuti mata kuliah Akuntansi Biaya, silakan mengunduh file latihan tersebut di alamat di bawah ini. Namun perlu diingat, tetap kerjakan soal-soal latihan dengan berlatih seperti di kelas, jangan mengerjakan soal-soal latihan dengan file ini.

Unduh file latihan Kos Proses contoh pertama di sini.

Unduh file latihan Kos Proses 2 Departemen di sini.