World Environmental Issues

Sejarah tentang AMDAL

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 12 Nov 2012 23:32:00 -0800

LAHIRNYA AMDAL :

1. Reaksi Terhadap Kerusakan Lingkungan
2. Amerika Serikat Mengeluarkan UU tentang Lingkungan Hidup: National Environmental Policy Act (NEPA) Thn 1969, berlaku Januari 1970

AMDAL INDONESIA :
1. Secara formal thn 1982, sejalan lahirnya UU No 4 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan LH
2. Pelaksanaan AMDAL diatur PP.29 /1986
3. PP.51/1993 Penyempurnaan PP.29/1986
4. Tahun 1997 penyempurnaan UULH No 4/1982 menjadi UU No 23/1997 tentang Pengelolaan LH dan PP.51/1993 disempurnakan menjadi PP.27/1999

PENGERTIAN AMDAL

PP.27/ 1999 : Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada LH yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan

Undang Undang RI No.32 Th 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penjelasannya : Amdal merupakan salah satu alat bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan atau kegiatan terhadap L.H guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif

PENGERTIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Dampak Perbedaan antara keadaan lingkungan yang diprakirakan akan ada tanpa adanya proyek atau kegiatan dan yang diprakirakan akan ada dengan adanya proyek atau kegiatan
Dampak bersifat positif atau negatif.
Kesalahan umum, dampak berkonotasi negatif

Bencana Alih Fungsi Lahan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 31 Oct 2012 21:32:00 -0700

Alih fungsi lahan bukan hanya areal sawah melainkan areal hutan yg sampai akhir thn 2011 sdh mencapai 95.000 hektare di hutan negara.produksi limbah domestik dan industri yg semakin bertambah.

“Tingkat konsumsi sekitar yg semakin besar akan berdampak pada peningkatan produksi sampah domestik. Cepat atau lambat, rakyat Indonesia khususnya di Kalimantan Sumatera Papua Barat bakal menghadapi bencana lingkungan yg super dahsyat akibat penggerusan bumi oleh perusahaan tambang batubara, baik yg punya izin maupun tidak.

Kerusakan lingkungan fase pertama sudah dirasakan rakyat ketika sumber daya hutan ditebangi. Kerusakan lingkungan secara terus-menerus (masif) menjadi bom waktu yg menyumbang terjadinya bencana. Perusakan lingkungan terus-menerus tsb tanpa disadari bakal menciptakan potensi bencana juga akan menyebabkan Indonesia kehilangan kehati (biodiversity) yg pada akhirnya menyebabkan bencana dan krisis pangan, air, energi bahkan bencana yg lebih besar lagi.

Bencana Lingkungan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 31 Oct 2012 21:29:00 -0700

Isu lingkungan memang tidaklah poluler, Hanya dibicarakan intens pada saat terjadinya bencana lingkungan. Ketika banjir pihak-pihak terkesan serius, tetapi isu segera surut seiring banjirnya surut.

Ketika tanah longsor pihak-pihak bicara, konsolidasi dan evakuasi, tetapi isu segera terkubur seiring korban selesai dikubur Ketika terjadi kebakaran hutan/lahan pihak-pihak bicara tentang lingkungan, tetapi isu segera padam seiring padamnya api.

Ketika konferensi tentang pemanasan global diadakan di Bali, mata dunia tertuju ke Indonesia. Negara yg memiliki iklim tropis dan hutan yg luas ini, akankah masih tetap dan bisa menjadi paru-paru dunia?

Bencana baik yg berasal dari kondisi alam yg ekstreem dan buatan dlam beberapa thn terakhir telah berlangsung dan terjadi di wilayah Indonesia tanpa ada indikasi bencana akan reda yg merugikan moril dan materiil. Bahkan dari perkembangan yg muncul akhir-akhir ini terkesan semakin meningkat dan meluas hingga di kawasan yg semula tdk terjadi bencana juga telah berlangsung kondisi ini. Hal ini akan dpt kita pelajari dan kaji atas musibah dampak bencana ini. variabilitas cuaca dan iklim mulai awal hingga beberapa hari terakhir dgn munculnya bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor yg terjadi dan terakhir dgn adanya angin kencang/puting beliung dan guntur telah berlangsung di dlm wilayah Indonesia.

KETENTUAN UMUM TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 29 Oct 2012 23:43:00 -0700

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Penanganan pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, dan penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan.Penelaahan pengaduan adalah kegiatan mempelajari atau mengkaji materi aduan serta mengklasifikasikan jenis pengaduan dan kewenangan penanganannya. Verifikasi pengaduan adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran pengaduan. Pelanggaran tertentu adalah pelanggaran yang apabila tidak dihentikan seketika akan menimbulkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang lebih berat: Pelanggaran yang serius adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah pegawai negeri sipil pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Menteri. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh gubernur atau bupati/walikota. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di pusat dan/atau daerah.

Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang mengadukan dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Instansi terkait adalah instansi yang tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan materi aduan yang bukan merupakan pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

PERMASALAHAN PENAATAN LINGKUNGAN

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 28 Oct 2012 23:21:00 -0700

Antara lain :
- Pembuangan limbah illegal - Kualitas air limbah atau emisi gas buang melebihi baku mutu
- Tidak mempunyai Ijin pembuangan air limbah
- Tidak melakukan self monitoring
- Tidak melaporkan hasil self monitoring
- Tidak melaporkan kapasitas produksi dan debit air limbah
- Tidak mempunyai alat ukur debit dan lain-lainnya

Meningkatnya pencemaran lingkungan telah menurunkan kualitas dan kuantitas Lingkungan hidup khususnya media air dan akhirnya mencemari laut

Hasil pemantauan kualitas sungai di 33 provinsi di Indonesia (KLH 2005-2008) berdasarkan parameter tertentu (DO, BOD, COD, fecal coli, dan total coliform) mayoritas sudah tidak memenuhi kriteria mutu kelas satu menurut PP 82 2001. Sampah menumpuk di Sungai yang akhirnya menuju ke laut. Selain menemari laut juga mengganggu propeler kapal sehingga mesin kapal terganggu. PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh PPLH dan PPLHD untuk mengetahui tingkat ketaatan Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

MANFAAT MSDS BAGI PENGELOLA DAN PENGAWAS

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 24 Oct 2012 20:28:00 -0700

Menunjukan sifat-sifat kimia, fisik dan karakteristik bahan;
Menentukan kecocokan bahan kimia dan pencampurannya dengan benar;
Memberikan informasi tentang tatacara penyimpanan dan penanganan dengan benar;
Memudahkan pencegahan kerugian-kerugian bahan yang kedaluwarsa;

Menunjukkan tindakan pencegahan keamanan yang benar serta tindakan pengawasan yang diperlukan termasuk penggunaan alat pelindung diri (PPE);
Informasi tentang keadaan darurat bila terjadi tumpahan, kebakaran, ledakan dsb;
Menunjukkan langkah-langkah P3K;
Merinci tingkat bahaya B3 sebagai petunjuk tentang dampak yang terjadi pada air, tanah dan kesehatan manusia;

Merinci titik nyala (flash point) yaitu suhu terendah dimana bahan kimia memberikan uap yang menyala. Makin rendah titik nyala makin bahaya bahan kimia tersebut sebagai sumber bahan bakar untuk pembakaran atau peledakan; Merinci titik didih untuk menentukan kemampuan menguap bahan.
Makin rendah titik didih makin tinggi kemampuan menguapnya.

Dimana anda dapat memperoleh/memeriksa MSDS?

Semua penghasil dan pemasok secara hukum wajib menyiapkan dan menyediakan informasi tentang B3 kepada pembeli tentang sifat-sifat bahaya tersebut;

Tanyakan kepada personil yang bertanggung jawab dlm pengelolaan B3 utk memastikan bahwa B3 dikelola secara memadai;

Untuk memastikan sblm inspeksi dilakukan anda dpt browsing di Internet utk memperoleh MSDS B3 tertentu.

PENYIMPANAN, PENGGUNAAN, PENGANGKUTAN DAN PEREDARAN b3

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 24 Oct 2012 20:23:00 -0700

PENYIMPANAN, PENGGUNAAN, PENGANGKUTAN DAN PEREDARAN b3 PENYIMPAN

Wajib mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan; Wajib memiliki MSDS; Wajib mengemas setiap B3 sesuai klasifikasinya dan memberikan simbol dan label; Wajib memiliki sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3; Wajib melakukan penanggulangan kecelakaan dan keadaan darurat; Wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja; Wajib menyampaikan laporan kegiatan.

PENGGUNA
Wajib mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
Wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
Wajib memiliki MSDS; Wajib memasang simbol dan labelsesuai klasifikasinya;
Wajib melakukan penanggulangan kecelakaan dan keadaan darurat;
Wajib memiliki prosedur penanganan dan keadaan darurat; Wajib menyampaikan laporan kegiatan.

PENGANGKUT
Wajib mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
Wajib memiliki MSDS; Wajib menggunakan sarana yang layak operasi;
Wajib mengemas B3 sesuai klasifikasinya dan meberi simbol dan label;
Wajib melengkapi sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3;
Wajib melakukan penanggulangan keadaan darurat dan kecelakaan;
Wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
Wajib menyampaikan laporan kegiatan.

PENGEDAR
Wajib melakukan pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
Wajib memiliki MSDS; Wajib mengemas sesuai dengan klasifikasinya, memberi simbol dan label;
Wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
Wajib melakukan penanggulangan kecelakaan dan keadaan darurat;

KLASIFIKASI B3 menurut Karakteristiknya

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 24 Oct 2012 20:17:00 -0700

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahan yang karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.

Pengelolaan B3 Kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan membuang B3

KLASIFIKASI B3 menurut karakteristiknya

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahan yang karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.

Pengelolaan B3 Kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan membuang B3

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENGELOLA B3
PENGHASIL
Wajib mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
Wajib meregistrasikan B3 yg diproduksi;
Wajib membuat MSDS;
Wajib mengemas setiap B3 sesuai klasifikasinya serta memberi simbol dan label;
Wajib memiliki tempat penyimpanan yang memnuhi syarat;
Wajib melengkapi sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3;
Wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
Wajib menanggulangi kecelakaan dan keadaan darurat; Wajib menyampaikan laporan kegiatan.

Jenis Bahan Penyebab Pencemaran Udara

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 24 Oct 2012 00:13:00 -0700

Pencemar udara dibedakan menjadi dua yaitu, pencemar primer dan pencemar sekunder.

1.Zat pencemar primer, yaitu zat kimia yang langsung mengkontaminasi udara dalam konsentrasi yang membahayakan.

Zat tersebut bersal dari komponen udara alamiah seperti karbon dioksida, yang meningkat diatas konsentrasi normal, atau sesuatu yang tidak biasanya, ditemukan dalam udara, misalnya timbal.

2.Zat pencemar sekunder, yaitu zat kimia berbahaya yang terbentuk di atmosfer melalui reaksi kimia antar komponen-komponen udara. Sumber bahan pencemar primer dapat dibagi lagi menjadi dua golongan besar :
1.Sumber alamiah Beberapa kegiatan alam yang bisa menyebabkan pencemaran udara adalah kegiatan gunung berapi, kebakaran hutan, kegiatan mikroorganisme, dan lain-lain. Bahan pencemar yang dihasilkan umumnya adalah asap, gas-gas, dan debu.

2.Sumber buatan manusia (Anthropogenik) Kegiatan manusia yang menghasilkan bahan-bahan pencemar bermacam-macam antara lain adalah kegiatan-kegiatan berikut :
a. Pembakaran Seperti pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, industri, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Bahan-bahan pencemar yang dihasilkan antara lain asap, debu, grit (pasir halus), dan gas (CO dan NO).
b. Proses peleburan Seperti proses peleburan baja, pembuatan soda,semen, keramik, aspal. Sedangkan bahan pencemar yang dihasilkannya antara lain adalah debu, uap dan gas-gas.
c. Pertambangan dan penggalian Seperti tambang mineral and logam. Bahan pencemar yang dihasilkan terutama adalah debu.
d. Proses pengolahan dan pemanasan Seperti pada proses pengolahan makanan, daging, ikan, dan penyamakan. Bahan pencemar yang dihasilkan terutama asap, debu, dan bau.
e. Pembuangan limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Pencemarannya terutama adalah dari instalasi pengolahan air buangannya. Sedangkan bahan pencemarnya yang teruatam adalah gas H2S yang menimbulkan bau busuk.

Pencemaran Udara dan Masalah Dunia

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 24 Oct 2012 00:10:00 -0700

Banyak kota didunia dilanda oleh permasalahan lingkungan,paling tidak adalah semakin memburuknya kualitas udara.terpapar oleh polusi udara saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kota-kota seluruh dunia.Informasi yang ada menunjukkan bahwa pedoman kualitas udara dari WHO secara teratur telah disebar diberbagai kota, bahkan di beberapa tempat tersebar luas.

Angka yang didapat dari kota-kota yang sedang berkembang dan umumnya banyak diantara mereka tidak ada ukuran pengontrol polusi, kemungkinan akan terjadi pencemaran bagi buruh,dan kualitas hidup sebagian besar penduduk kota akan semakin memburuk.

Walaupun beberapa kemajuan talah dicapai dalam pengendalian polusi udara dinegara-negara Industri lebih dari dua dekade terakhir ini, Kualitas udara terutama sekali dikota-kota besar negara sedang berkembang lebih buruk. Udara adalah suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan bumi.komposisi campuran gas tersebut tidak selalu konstan.

Komponen yang konsentrasinya paling bervariasi adalah air dalam bentuk H2O dan karbondioksida (CO2). jumlah uap air yang berada di udara bervariasi tergantung cuaca dan suhu. Polusi atau pencemar merupakan masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain kedalam lingkungan yang menyebabkan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam. Polusi dapat juga diartikan sebagai masuknya bahan pencemar (Polutan) sebagai akibat dari kegiatan manusia atau proses alam yang ditemukan di tempat, saat, dan jumlah yang tidak selayaknya. Pencemaran udara merupakan kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya, mengganggu estetika dan kenyamanan dalam kegiatan beraktifitas manusia, serta dalam kondisi tertentu dapat merusak properti.

Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun dari kegiatan manusia seperti kegiatan aktivitas pabrik dan industry – industry besar. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global. Definisi lain menyebutkan bahwa polusi udara adalah penambahan komponen di udara atau pula suatu bahan kimia yang kehadirannya dalam jumlah tertentu dapat membahayakan organisme suara.

Landasan Hukum Pengawasan Kerusakan Pesisir dan Laut

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 14 Oct 2012 23:15:00 -0700

Landasan Hukum Pengawasan Kerusakan Pesisir dan Laut

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU PPLH 32/2010 Psl 21 : Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan LH Kriteria baku kerusakan ekosistem pesisir dan laut :
KEPMEN LH 04/2001 Terumbu Karang KEPMEN LH 200/2004 Padang Lamun
KEPMEN LH 201/2004. Mangrove Peraturan

Pemerintah No. 19 Tahun 1999 Pengendalian Pencemaran dan /atau Perusakan Laut Pasal 19, PP 19/1999 Pengendalian Pencemaran dan/atau

Perusakan Laut (penanggung jawab kegiatan harus mengizinkan PPLH untuk melakukan pengawasan Selain hal tersebut, ketentuan maupun beberapa hal yang dipersyaratkan dalam perizinan dan Dokumen Amdal, UKL & UPL maupun dokumen lingkungan lainnya dapat dipakai sebagai dasar dalam melakukan pengawasan lingkungan.

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

TAHAPAN KEGIATAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SUMBER PENCEMAR AIR PADA SUMBER AIR

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 10 Oct 2012 23:13:00 -0700

Kegiatan inventarisasi merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Hal ini disebabkan oleh sumber pencemar air yang diidentifikasi selalu berkembang dari waktu ke waktu tergantung dinamika pembangunan, pertumbuhan ekonomi,sosial, dan budaya masyarakat setempat.

Namun demikian,pada kenyataanya, pengembangan kegiatan inventarisasi sering dibatasi oleh kendala waktu dan sumber daya. Untuk itu,penyusunan rencana, tahapan kegiatan yang simultan menjadi satu kunci terlaksananya kegiatan inventarisasi secara berkesinambuangan.

Beberapa hal yang mempengaruhi kesinambungan kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air antara lain:
1. Indentifikasi dan pendataan keterbatasan dalam pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air.
2. Penetapan prioritas usaha-usaha pengembangan inventarisasi.
3. Adanya kepastian bahwa sumber daya yang terbatas betul betul efektif secara anggaran biaya untuk beberapa hal yang menjadi prioritas inventarisasi.

Tahapan Persiapan Inventarisasi
kegiatan inventarisasi dan identifikasi meliputi: Merupakan kegiatan pengumpulan data awal yang diperlukan dalam kegiatan inventarisasi. Dalam inventarisasi, kegiatan pengumpulan data dan informasi merupakan hal yang sangat penting dimana ketersediaan informasi dan data yang diperlukan akan menentukan tingkat keakuratan hasil inventarisasi. Sumber informasi dan data terdapat di berbagai instansi terkait,sehingga diperlukan kerjasama dengan instansi penyedia informasi tersebut.

Secara garis besar, tahapan pelaksanaan perencanaan dan persiapan inventarisasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Tahap perencanaan merupakan tahapan yang mencakup kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penetapan tujuan dan skala inventarisasi, pembentukan tim dan pembagian kerja, penyusunan penganggaran, dan penjadwalan yang disesuaikan dengan tujuan, skala dan kebijakan daerah setempat

b. Pengumpulan Data Awal Data awal ini akan digunakan sebagai rujukan dasar dalam melakukan identifikasi sumber pencemar air dan pemetaan (plotting) lokasi baik itu sumber pencemar air ataupun daerah tangkapan (water catchment area). Tabel 1 berikut menyajikan rangkuman jenis data, sumber data, dan tujuan penggunaannya dalam persiapan kegiatan inventarisasi.

PEDOMAN INVENTARISASI DAN INDENTIFIKASI SUMBER PENCEMAR AIR

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 10 Oct 2012 23:03:00 -0700

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah, pemerintah provinsi,dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang melaksanakan inventarisasi.

Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air tersebut yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota disampaikan kepada Menteri secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Inventarisasi sumber pencemar air merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui sebab dan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air. Hasil inventarisasi sumber pencemar air diperlukan antara lain untuk penetapan program kerja pengendalian pencemaran air. Di dalam pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi, banyak variable yang mempengaruhi keberhasilannya termasuk perhitungan teknis yang harus dilakukan.

Untuk itu, diperlukan sebuah pedoman yang memberikan panduan bagi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air.

Standar Operating Procedur (SOP) PROPER

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 1 Oct 2012 20:30:00 -0700

TUJUAN : ini merupakan panduan tim PROPER untuk melaksanakan kegiatan PROPER secara sistematis sehingga sesuai dengan tujuan PROPER.

Panduan merupakan acuan bagi pelaksana kegiatan seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan PROPER yang mencakupi
•Tim teknis •Sekretariat
•Dewan pertimbangan ,
•Pejabat Pengawas LH, -Ada No anggota yang jelas untuk PPLH -Memperjelas status dan legal status PPLH
•Pusat Pengelolaan LH Regional
•Bapedalda provinsi
•Bapedalda kabupaten/kota

Panduan ini juga menjadi acuan umum dalam pelaksanaan setiap tahapan kegiatan PROPER. LINGKUP KEGIATAN

Prosedur yang perlu diterapkan dalam Pelaksanaan PROPER ini berlaku dalam semua tahapan yang mencakup kegiatan :
I. Tahap Persiapan
1. Penyusunan kriteria Penilaian PROPER
2. Pemilihan perusahaan yang diikutsertakan PROPER
3. Pemberitahuan ke Pemda dan industri
4. Sosialisasi
5. Pengiriman kuesioner

II Tahap Pelaksanaan
1. Inspeksi lapangan
2. Penyusunan laporan inspeksi
3. Verifikasi lapangan
4. Penyusunan laporan verifikasi
5. Penentuan peringkat awal
6. Review tahap I
7. Review tahap II
8. Verifikasi lapangan apabila diperlukan
9. Review tahap III
10 Verifikasi lapangan apabila diperlukan

III Tahap Penentuan Peringkat
1. Penentuan peringkat sementara
2. Pemberitahuan peringkat sementara ke perusahaan
3. Sanggahan/klarifikasi perusahaan
4. Review hasil klarifikasi Dewan Pertimbangan
5. Verifikasi lapangan apabila diperlukan
6. Penentuan peringkat akhir

IV Tahap Pengumuman PROPER
1. Pembuatan Laporan MENLH ke Presiden RI
2. Penyusunan Surat Keputusan MENLH
3. Penyampaian Surat Keputusan MENLH ke perusahaan
4. Penyusunan Bahan Pengumuman
5. Pengumuman PROPER

V Tahap Tindak Lanjut (Pasca Pengumuman PROPER)
1. Tindak lanjut terhadap Perusahaan yang berperingkat Merah 2x atau Hitam 1
2. Tindak lanjut terhadap Perusahaan yang berperingkat Merah > 2x atau Hitam

KEWENANGAN PENANGANAN PENGADUAN

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 30 Sep 2012 23:59:00 -0700

Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penanganan pengaduan yang memenuhi kriteria:

a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Menteri;

b. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota tetapi Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius; dan/atau

c. pengaduan pernah disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di provinsi, tetapi tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Instansi yang bertanggung jawab di provinsi melakukan penanganan pengaduan yang memenuhi kriteria:
a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh gubernur;

b. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup diterbitkan oleh bupati/walikota tetapi instansi yang bertanggung jawab di kabupaten/kota tidak melaksanakan pengelolaan pengaduan setelah dilakukan pembinaan oleh pemerintah provinsi; dan/atau

c. pengaduan pernah disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di kabupaten/kota, tetapi tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Instansi yang bertanggung jawab di kabupaten/kota melakukan penanganan pengaduan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh bupati/walikota. Penanganan pengaduan pada Kementerian Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penegakan hukum lingkungan. Penanganan pengaduan pada instansi yang bertanggung jawab di provinsi maupun kabupaten/kota dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penanganan pengaduan.

Peran Masyarakat dalam Pengelolaan LH

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 30 Sep 2012 23:51:00 -0700

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peran masyarakat dapat berupa:
a. pengawasan sosial;
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Peran masyarakat dilakukan untuk :
a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Prinsip- prinsip yang perlu difahami oleh PPLH

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 30 Sep 2012 21:14:00 -0700

PRINSIP DASAR K3

•Melindungi orang lain terhadap risiko keselamatan
atau kesehatan berkaitan dengan aktifitas yang
berlangsung
•Memberikan jaminan hukum bagi korban
kecelakaan kerja
•Memastikan kesehatan, keselamatan, kenyamanan
orang sedang bekerja
•Tanggungjawab kesehatan dan keselamatan di
tempat kerja terletak pada manajemen perusahaan
dan karyawan tersebut,
•Sesuai Peraturan Perusahaan, Ketentuan
pemerintah dan kerjasama manajemen dan
kesepakatan pekerja (SPSI)

Prinsip- Prinsip yang perlu difahami oleh PPLH meliputi :

•Identifikasi bahaya
•Bahaya yang sering diabaikan
•Identifikasi Rambu-rambu dalam K3

Pencegahan Kecelakaan Kerja (PerMenNaker No. PER 05/MEN/1996 tentang SMK3) :

•Menetapkan kebijakan K3 dan menjamin penerapan SMK3.
•Merencanakan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan K3.
•Menerapkan kebijakan K3 secara efektif dengan pendukung
•Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja K3 serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. •Meninjau kesinambungan pelaksanaan SMK3

DASAR DASAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 30 Sep 2012 20:58:00 -0700

LANDASAN DAN KAIDAH HUKUM

UU 32/ 2009 Tentang Pengendalian dan pengelolaan LH menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia (ps 3 ayat2)PPLH potensial berhadapan dengan bahaya

UU 1/1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur syarat keselamatan kerja memberi APD pada para pekerja Kewajiban pimpinan menjelaskan bahaya di tempat kerja, penggunaan APD dan sikap yang aman dalam bekerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3 terdiri dari 10 bab dan 12 pasal, sebagai Pedoman Penerapan Sistem Manajemen K-3 (SMK3),mirip OHSA 18001 di Amerika atau BS 8800 di Inggris. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 tentang hak buruh utk memperoleh perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.Pasal 87 Kewajiban perusahaan menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Perusahaan.

DASAR PENETAPAN UU RI NO 1/ 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan effisien bahwa setiap orang yang berada di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya. Pasal 3: Persyaratan keselamatan kerja mencegah dan mengurangi kecelakaan dan bahaya peledakan;memberi pertolongan pada kecelakaan;memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;

Karakteristik Limbah B3

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 27 Sep 2012 20:48:00 -0700

Karakteristik Limbah B3

1.Pengamatan secara langsung, yang dapat seketika maupun menunggu beberapa waktu Mudah meledak (eksplosif) (misal : bahan peledak) Mudah terbakar ( misal: bahan bakar, solven) Bersifat reaktif (misal: bahan-bahan oksidator) Menyebabkan infeksi : (limbah bakteri/rumah sakit) Bersifat korosif (asam kuat) Bersifat irritatif (basa kuat)

2.Uji toksikologi , uji sifat akut ,uji sifat kronis Berbahaya/harmful (misal logam berat) Beracun (HCN, Cr(VI)) Karsinogenik, Mutagenik dan Teratogenik (merkuri, turunan benzena) Bahan Radioaktif (Uranium, plutonium,dll)

PP 18 jo PP 85 th 1999 :
Meliputi :
Reduksi/pengurangan limbah B3.
Penyimpanan limbah B3 Pengumpulan limbah
B3 Pengangkutan limbah B3 Pemanfaatan limbah
B3 Pengolahan limbah B3 Perlakuan/treatmen hasil pengolahan limbah B3

Jenis-Jenis Sampah

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 25 Sep 2012 19:09:00 -0700

Dari sesuatu yang tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) tetapi bukan yang biologis atau suatu bahan yang terbuang dari sumber aktifitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

Bentuk sampah berupa padat cair dan gas
1. Sampah Organik Yaitu sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makanan, sayuran daun-daun kering dan sebagainya.
2. Sampah An Organik Yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah pembungkus makanan , botol, kaleng, besi dan sebagainya.

Sumber sampah : 1. Manusia Bahan buangan yang dikeluarkan oleh tubuh manusia, sebagai hasil pencernaan (tinja , air seni ) 2. Hewan Bahan buangan yang dikeluarkan oleh hewan (sapi, babi. ayam dll), sebagai hasil pencernaan (faeces , urine ) 3. Air limbah buangan rumah tangga maupun pabrik. Limbah cair rumah tangga, seperti sisa air mandi, bekas cucian dan limbah dapur. Limbah pabrik sebelum dibuang ke alam bebas perlu diolah secara khusus. 4. Sisa proses industri atau hasil sampingan kegiatan rumah tangga. Sampah lapuk (sayur mayur, dll). Sampah tidak lapuk dan tidak mudah lapuk (plastik, kaca dan mika)

Sumber Kewenangan Penerapan Sanksi Administrasi

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 24 Sep 2012 20:47:00 -0700

Penerapan sanksi administrasi oleh pejabat di dasarkan atas tiga sumber kewenangan yaitu :
1.Atribusi : (wewenang) atau kewenangan yang langsung berdasarkan perintah undang-undang.

2.Delegasi : wewenang atau kewenangan yang diperoleh atas dasar penyerahan dari badan/organ yang lain, dimana sifat delegasi yaitu penyerahan bersumber dari wewenang atribusi. Akibat hukum dari delegasi adalah kewenangan menjadi tanggung jawab penuh penerima delegasi (delegataris).

3.Mandat : pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Adapun tanggung jawab hukum dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (mandataris).

SIFAT ATAU CIRI SANKSI ADM
1.Ditujukan pada suatu perbuatan 2.Bersifat menghentikan pelanggaran, pemulihan pada keadaan semula (reparatoir) 3.Memberikan hukuman (condemnatoir) 4.Represif non-yustisial yaitu pengenaan sanksi diberikan oleh pejabat administrasi yang berwenang (Pejabat TUN) yg dilakukan secara langsung tanpa melalui proses peradilan 5.Penarikan kembali keputusan izin (regresif)

Sanksi Administrasi dan Jenis-Jenisnya

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 24 Sep 2012 20:42:00 -0700

Sanksi Administratif adalah instrumen hukum publik yang dapat didayagunakan oleh pemerintah sebagai hukuman atas perbuatan ketidaktaatan melaksanakan kewajiban, perintah dan/atau larangan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan.

•Sanksi Administratif Teguran Tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada penganggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan. Namun pelanggaran tersebut secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

•Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah adalah sanksi administratif yang berupa tindakan nyata (feitelijke handeling) untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula. (lihat Psl 80 UUPPLH)

•Sanksi Administratif Pembekuan Izin Lingkungan adalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan.

•Sanksi administratif Pencabutan Izin adalah tindakan hukum yang tidak memberlakukan secara tetap izin lingkungan, sehingga usaha dan/atau kegiatan berhenti secara permanen.

TUJUAN PENGAWASAN dan HASIL PENGAWASAN

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 24 Sep 2012 20:35:00 -0700

TUJUAN PENGAWASAN
Untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

a.kewajiban yg tercantum dalam PUU bidang pencemaran dan/atau kerusakan LH b.Kewajiban untuk melakukan pengelolaan LH dan pemantauan LH sebagaimana tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL atau persyaratan lingkungan yg tercantum dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lh.

APA HASIL PENGAWASAN DATA, FAKTA DAN TEMUAN :
Memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan izin Pembinaan Melakukan Pelanggaran SANKSI SANKSI ADMINISTRATIF PERDATA/SENGKETA PIDANA Sanksi Administratif adalah instrumen hukum publik yang dapat didayagunakan oleh pemerintah sebagai hukuman atas perbuatan ketidaktaatan melaksanakan kewajiban, perintah dan/atau larangan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan.

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 24 Sep 2012 20:29:00 -0700

RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1.PERENCANAAN
2.PEMANFAATAN
3.PENGENDALIAN
4.PEMELIHARAAN
5.PENGAWASAN
6.PENEGAKAN HUKUM

PENGERTIAN PENCEMARAN LH 

Pasal 1 angka 14 UUNo.32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa ”pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya mahluk hidup,zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Dengan demikian unsur-unsur pencemaran lingkungan meliputi :

1.Adanya mahluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang masuk atau dimasukannya ke media lingkungan yang menyebabkan lingkungan tercemar;
2.Adanya baku mutu yang dilanggar berdasarkan hasil uji laboratorium;
3.Kejelasan siapa yang melakukan atau subyek hukum pelaku;
4.Kegiatan tersebut dilakukan karena ”kelalaian” atau”sengaja” (masuk atau dimasukannya);
5.Sifat dampak yang ditimbulkan.

PENGERTIAN PENGAWASAN
Pengawasan LH adalah kegiatan yg dilaksanakan secara langsung/tidak langsung oleh PPLH dan PPLHD untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan PUU pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH

TUGAS PEJABAT PENGAWAS LH

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 23 Sep 2012 23:27:00 -0700

Melakukan pengawasan thd kegiatan dan/atau usaha

- Peraturan PUU PPLH

- Izin Lingkungan

Setiap orang yang dengan sengaja :

-          mencegah,

-          menghalang-halangi

-          Menggagalkan

-          Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (pasal 115 UU No. 32 tahun 2009)

Pelaksanaan tugas PPLH/PPNS

-          Meminta keterangan

-          Membuat catatan

-          Membuata salinan dokumen

-          Memasuki tempat tertentu

-          Memotret

-          Membuat rekaman audio visual

-          Mengambil sampel

-          Memeriksa peralatan

-          Memeriksa instalasi/alat Transportasi

-          Pemantauan

-          Menghentikan pelanggaran tertentu