Feeds Budaya Dayak Kalimantan Barat

PERAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

yakobuskumis66@gmail.com (Yakobus Kumis) — Thu, 22 Jan 2015 15:29:00 +0700

PERAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Oleh: Drs. Yakobus Kumis

Pendahuluan

Jauh sebelum Indonesia Merdeka telah ada komunitas-komunitas Masyarakat Adat Dayak, dalam wujud bermacam-macam sub suku Dayak yang tersebar di seantero Pulau Kalimantan.

Dari peninggalan orang-orang tua pendahulu kita, serta tulisan-tulisan atau buku tentang orang Dayak, tidak banyak di tulis tentang kemampuan orang Dayak berniaga. Ada juga penuturan kebiasaan Dayak Punan yang sejak lama melakukan bisnis seperi barter. Apabila kita ingin mendapatkan emas kita taruh/letakkan tembakau, garam, beras, atau lainya di depan goa kekediaman mereka dan besok kita akan menerima beberapa gram emas.

Komunitas – komunitas Dayak masa lalu memeliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan sumber daya alamnya (SDA) disekitas wilayahnya, dan kehidupan social dalam komunitas-komunitas tersebut diatur beradasarkan hak adat.

Mungkin karena kebiasaan-kebiasaanya tersebut orang Dayak sampai saat ini tidak banyak yang berwiraswasta, dan jiwa entrepreneur-nya kurang berkembang, sehingga sampai saat ini bisnis dan perdagangan/ekonomi dikuasai oleh Tionghua, Madura, bugis, padang dan lain-lain.

Tradisi awal masyarakat Adat Dayak ditancapkan pada rapat besar Perdamaian di Tumbang Anoi tahun 1894 yang dihadiri oleh kurang lebih 400 utusan dari berbagai sub suku Dayak dari berbagai wilayah di Kalimantan.

Salah satu hasil musyawarah Tumbang Anoi tahun 1894, adalah hidup dalam kejujuran, bebersamaan, kesetaraan demi kedamaian dan kesejahteraan bersama. Maka tidak ada kata lain, bahwa untuk membangun daerah, khususnya Dayak, ekonomi perlu diperjuangkan bersama, yaitu para pebisnis/masyarakat yang berjiwa enterfreneur didorong dan di fasilitasi kebutuhannya, bahkan mulai dari bangku SD harus didorong jiwa entrepreneur nya.

Memasuki Indonesia merdeka tahun 1945, masyarakat adat Dayak sepakat dan berkomitmen ikut berjuang dan bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI), melalui partai Persatuan Dayak (PPD), walaupun komitmen masyarakat Dayak terus diciderai oleh perlakuan yang tidak adil (diskriminatif sampai detik ini)

Dalam upaya pemulihan dampak berbagai krisis berkepanjangan yang sedang melanda Indonesia khususnya bagi anggota masyarakat yang rentan terkena akibat paling parah, baik dalam bentuk kekurangan pangan maupun penurunan derajat kesehatan, pendidikan, hilangannya lapangan pekerjaan, menurunya mentalitas generasi muda dan semakin menipisnya rasa kesetiakawanan social, diperlukan pemberdayaan ekonomi di tingkat akar rumput (Grass-root). Pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat adat, terutama mereka yang berekonomi lemah. Krisis Global yang melanda negeri ini tampaknya belum terpulihkan. Kegiatan ekonomi di sector riil tampaknya mandek, meskipun Pemerintah tetap mengeluarkan skim kredit murah untuk pembiayaan pengusaha lemah, kecil dan koperasi spread bunga perbankan yang negative.

Problematik dan Kondisi Riil yang dihadapi Masyarakat adat

Salah satu topic yang hangat didiskusikan akhir-akhir ini di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat adalah terabaikannya hak Masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam oleh Pemerintah dan para pengusaha. Coordinator Program Pelestarian Hutan dan Mitigasi Bencana WWF Indonesia, Fitrian Ardiansyah, menilai Indonesia ketinggalan dibanding Papua Nugini (PNG) dalam hal penghormatan terhadap hak adat. Menurutnya, hukum positif yang mengatur masalah kelesatarian alam di Indonesia, belum banyak memberi tempat kepada Hak Masyarakat adat. “Hutan masih sepenuhnya dikuasai Negara. Masyarakat adat di sekitarnya tidak mendapatkan banyak keuntungan dari hutan itu,” katanya. Masyarakat adat yang semestinya berhak penuh atas hutan di sekitarnya menjadi benar-benar tak berdaya. Mereka hanya bisa melihat ketika hutannya dibabat. PNG telah memasukan hak adat atas hutan dalam undang-undang dasar mereka. Hal ini juga diakui Direktur Eksekutif Center For Environmental Law and Community Right (Cellor) --LSM Damien Ase.

Menurutnya, segala pembudidayaan hutan di negaranya, harus mendapat izin dari Masyarakat adat. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa jika Masyarakat adat tidak merestuinya. Selain masuk undang-undang dasar, katanya, hak adat juga masuk undang-undang pertanahan, dan undang-undang kehutanan.

Pentingnya Hak Adat dihormati dalam upaya pelestarian alam juga ditekankan Koordinator Sawit Wacth, Rudy Lamaru.

Menurutnya, banyak kearifan Masyarakat adat yang belum terkomunikasikan dengan baik. Dia mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki hutan yang sama sekali tidak boleh ditebang. Setelah diteliti, katanya, ternyata hutan-hutan terlarang itu memiliki nilai konservasi yang sangat tinggi. (Rudy Lamuru: Sawit Watch.Com).

Reformasi politik 1998 yang mengemban terwujudnya demokratisasi dan desentralisasi bergayung dengan tuntutan Masyarakat adat selama ini untuk memperoleh haknya yang telah dirampas oleh Orde Baru dengan memiliki kembali suatu “pemerintahan” otonom diwilayah komunitasnya sesuai dengan kepentingannya. Masa Orde Baru merupakan suatu masa kegelapan bagi Masyarakat adat sehingga melahirkan suatu proses marginalisasi di segala bidang. Marginalisasi itu tampak dari berbagai bentuk .

Dengan lahirnya UU no. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa , maka Masyarakat adat tidak lagi memiliki suatu pemerintahan local yang otonom.
Lembaga adat yang melayani kepentingan komunitasnya kemudian dikebiri dengan dijadikan sebagai bagian dari organisasi state corporatisme. Oleh karenanya ditingkat propinsi, kabupaten sampai kecamatan diluar jawa muncul apa yang disebut Lembaga Masyarakat Adat.
Kalaupun lembaga adat masih dibiarkan hidup tetapi fungsinya dibatasi pada hal-hal yang tidak mengurangi hegemoni Negara atas masyarakat asli, misalnya mempertahankan berlakunya hukum adat secara terbatas karena masyarakat masih mempertahankannya.
Masyarakat adat menjadi semakin terasing dengan dunia politik dilingkungannya dan tidak mempunyai suatu kepemimpinan local yang sejalan dengan worldviewnya. Akibatnya, masyarakat adat menjadi tidak mempunyai bargaining power dalam menghadapi kekuatan dari luar baik yang merepresentasikan Negara maupun ekonomi akar rumput (grass rood). Salah satu hambatan adalah hancurnya modal social kepemimpinan dan kebersamaan yang mereka miliki untuk mewujudkan suatu kekuatan bersama dalam mengembangkan komunitasnya, dan rendahnya capacity building untuk mengelola organisasi adat serta ketrampilan demokrasi untuk mengelola konfik dan kepentingan. Akibatnya proses konsolidasi antar elit / pemimpin adat dengan masyarakatnya serta antara elit adat itu sendiri berjalan lambat. Sementara ancaman dari luar pun tidak dapat diabaikan. Ini terlihat perjuangan mereka yang sarat dengan tuduhan untuk mewujudkan gerakan saparatisme yang mengancam Negara kesatuan serta persatuan bangsa. Sementara itu, mereka harus mampu berhadapan dengan berbagai stakeholder seperti lembaga legislative, eksekutif, press, dan sector swasta yang mempunyai kepentingan berlainan dan dapat menghambat proses revitalisasi masyarakat adat ke depan.(Urgensi Memberdayakan Masyarakat Adat: ireyogya.org)

Masyarakat adat yang berada pada level akar rumput pada umumnya sering menghadapi benturan dalam mengembangkan usahanya. Benturan utama yang menjadi penghalang adalah kurangnya modal yang mereka miliki. Sebagai contoh kecil, petani yang mencoba mengembangkan usaha kebunnya dengan bercocok tanam sawit seadanya. Hasilnya tentu takkan membuahkan suatu hasil yang bisa diandalkan untuk memenuhi semua keperluan rumah tangga. Begitu juga halnya yang dialami petani karet kita.

Mereka malah sering dipermainkan oleh cukong-cukong yang justru menekan harga dan mereka tetap tak berdaya untuk mensejahterakan dirinya. Dalam hal ini masyarakat kita butuh perubahan. Perubahan itu muncul bila ada arus modal yang masuk kedalam roda perekonomian masyarakat. Modal itu tentunya tidak bisa terus-menerus mengandalkan suntikan dana dari pemerintah pusat yang sudah memiliki utang Negara yang sangat besar. Untuk itu, bagi masyarakat, terutama Masyarakat adat yang ada di daerah-daerah, butuh arus modal dari saluran selain dari Pemerintah Daerah.

Salah satu arus modal yang bisa membantu peningkatan perekonomian masyarakat adat itu adalah masuknya investor-investor asing dan domestic yang menanamkan modalnya bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Kalimantan termasuk salah satu tempat berinvestasi yang sangat potensial bagi para investor. Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Kalimantan Barat sangatlah kaya, namun demikian hal itu tidak di imbangi dengan Sumber Daya Manusianya. Kosekuensinya, banyak lahan dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada tidak terekplorasi dengan baik dan potensi yang ada membeku dan tidak memberi manfaat bagi Masyarakat adat. Bisa dikatakan bahwa landscape dan geosfer Kalimantan Barat sangat potensial untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan dan pertambangan.

Akankah sumber daya alam dan lahan yang ada dibiarkan begitu saja tanpa diefektivitaskan menjadi lahan yang menghasilkan tanaman produksi yang memberi hasil yang signifikan bagi Masyarakat adat?

Namun demikian, sering terjadi bahwa Masyarakat adat sering alergi dan apriori kalau mendengar yang namanya perkebunan dan pertambangan. Perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit sering dianggap sumber malapetaka.Benarkah masyarakat adat apriori? Atau mungkin apakah ada yang salah dengan sistim yang selama ini dilakukan? Bagaimana peran Lembaga adat dan juga Pemerintah mensikapi semua persoalan Perkebunan dan Pertambangan yang selama ini menjadi Momok bagi masyarakat Adat.

Pustaka

Bdk. Rudy Lamuru dalam, Sawit Watch.Com
Institute for research and empowerment (IRE) Yogyakarta, “ Urgensi Memberdayakan Masyarakat Adat”, dalam Website ireyogya.org.

PERAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT 2

yakobuskumis66@gmail.com (Yakobus Kumis) — Thu, 22 Jan 2015 15:06:00 +0700

Pola-pola Perkebunan Yang Ada Dalam Masyarakat

Oleh: Drs. Yakobus Kumis

Menyikapi sikap masyarakat adat itu, ada dua kriteri untuk menilai system dan pola yang dianut oleh perusahaan yang menanamkan modalnya. Pertama, pola Kapitalis. Kedua, Pola Kemitraan. Pola pertama sering dipakai oleh pengusaha atau infestor yang ingin memperkaya diri, tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat. Masyarakat setempat hanya berfungsi sebagai buruh-buruh perusahaan yang tergantung dan tidak punya akses apa-apa atas kebijakan perusahan. Masyarakat adatpun kurang dihargai, malah perusahaan menjadikan Masyarakat adat sebagai penghalang usahanya. Keterlibatan masyarakat dalam perusahaan sangat minim bahkan tidak ada.

Berbeda dengan pola kedua, yakni Pola Kemitraan (Partnership Pattern), yang melibatkan masyarakat (including the society in investment) dalam proses produksi, distribusi, dan kebijakan perusahan dalam posisi dan porsi yang proporsional. Pola kerjasama yang menganut Pola Kemitraan (Partnership Pattern) tersebut diyakini akan dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam suatu economic-cycle (lingkaran produksi ekonomi). Dengannya, masyarakat adat merasa lebih memiliki perusahaan dan perusahaan bukan menjadi bos bagi buruh-buruh perusahaan, tetapi sebagai mitra yang saling memperhatikan. Adakah perusahaan perkebunan atau pertambangan yang menawarkan pola seperti ini bagi Masyarakat adat ? bila ada, mengapa tidak segera diwujutkan kesempatan baik tersebut? Ataukah Masyarakat adat tetap bersikap apriori dan menolak semua perusahaan dan infestor yang akan masuk untuk berinvestasi.

Pola yang ditawarkan dalam membangun perspektif dan orientasi yang baru ini adalah dengan memfokuskan kepada pembangunan social ekonomi Masyarakat adat. Jelas pertama-tama perlu disampaikan bahwa pengertian “social” tidak dimaksudkan sebagai suatu substansi yang berbeda dengan ekonomi yang pada dasarnya juga memperhatikan segi-segi kehidupan masyarakat. “Sosial” dalam pengertian ini lebih dimasudkan sebagai perspektif global atau holistic yang menekankan kepada keseluruhan masyarakat manusia (civil society) di mana ekonomi hanya merupakan salah satu aspek pengamatan terhadap realitas social itu sendiri.

Fokus bukanlah capital atau uang atau keuntungan melainkan kehidupan manusia atau masyarakat manusia itu sendiri. Focus seperti itu pada umumnya bisa direalisasikan dalam system ekonomi kemitraan, dimana setiap hak-hak setiap pelaku ekonomi, termasuk masyarakat akar rumput (masyarakat paling bawah dan kaum marginal) dilindungi dan diberi prioritas yang adil dan demokratis. Untuk menciptakan system ekonomi kemitraan tersebut, para infestor membutuhkan pemerintahan yang baik dan cerdas, yang bisa diajak bekerja sama dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat adat. Untuk itu dalam hal ini, perlu sekali ditekankan pada sebuah paradigm baru menuju ke pemerintahan yang baik.

PERAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT 3

yakobuskumis66@gmail.com (Yakobus Kumis) — Thu, 22 Jan 2015 14:49:00 +0700

Good Governance

Oleh: Drs. Yakobus Kumis

Sebuah paradigma baru menuju kepemerintahan yang baik (good governance) menekankan 10 (sepuluh) Prinsip. (ireyogya.org: Mengkaji ulang Good Government). Salah satu prinsipnya adalah pemerintahan yang menetapkan diri sebagai milik masyarakat, bukan yang mendikte masyarakat. Dalam konteks kita, hal itu berarti bahwa pemerintah tidak perlu mengambil peran terlalu banyak apabila warga masyarakat dapat melakukan sendiri, apalagi membatasi warga Negara. Kesepuluh prinsip good governance itu adalah:

Customer-Driven Government (Pemerintah yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat)
Mission-Driven Government (Pemerintah yang mempunyai misi yang jelas untuk ekonomi masyarakat)
Anticipatory Government (Pemerintah yang memiliki sifat antisipasi yang kokoh)
Result-Orientied Government (pemerintah yang berorientasi keberhasilan pembangunan)
Competitive Government (pemerintah yang mempunyai daya saing yang sehat)
Entreprising Government
Decentralized Government (dengan memaksimalkan otonom daerah (otda) dalam memberdayakan ekonomi rakyat setempat
Community-Oriented Government, Suatu pemerintahan yang berorientasi kesejahteraan komunitas Masyarakat adat
Catalytic Government (Pemerintah yang menyediakan fasilitas bagi pertumbuhan ekonomi Masyarakat adat), bukan Regulatic Government yang melulu membatasi dan mengatur masyarakat dan investor secara kaku
Market-Oriented Government, suatu pemerintahan yang berorientasi pasar, bukan hanya menjadi penguasa yang pasif dan hanya mengambil roti yang seharusnya menjadi milik masyarakat. (Dr. Yanuarius Koli Bau:2004).

Dari pengalaman diberbagai tempat dapat disimpulkan bahwa intervensi Negara dalam aktivitas ekonomi Masyarakat adat hanya dapat dibenarkan apabila warga Negara tidak mampu melakukannya sendiri, atau dengan kata lain apabila pasar mengalami kemacetan (Market-failure). William J Bamol (Welfare Economics and the Theory of State, 1952), Paul Samuelson (The Pure Theory Of Public Expenditure, 1954), hinga tulisan-tulisan terkini seperti B Guy Peters dan Jon Pierre dalam Politician, Bureaucrats and Administrative Reform, 2001) dan Robert Quinn (deep Change, 2003), selalu mengisyaratkan keharusan agar Negara mengambil peran minimal dalam aktifitas ekonomi agar warga masyarakat sendirilah yang melakukannya secara efektif dan efisien dengan dukungan para investor, baik domestik maupun asing yang beminat untuk mengembangkan usaha Masyarakat adat.

Pustaka

Bdk.Institute for research and empowerment (IRE) Yogyakarta,” Mengkaji ulang Good Government”, dalam website ireyogya.org
Bdk. Dr. Yanuarius Koli Bau, “ Masa Depan CU dan CU Masa Depan” dalam Indomedia.com Tgl 23 September 2004, hal 1-4

PERAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT 4

yakobuskumis66@gmail.com (Yakobus Kumis) — Thu, 22 Jan 2015 14:22:00 +0700

Lembaga Adat sebagai Motivator: “Kemitraan sebagai Satu System yang Efektif dan Efisien dalam Berinvestasi”

Oleh: Drs. Yakobus Kumis

Salah satu upaya untuk mencapai efekitivitas dan efesiensi tampaknya bisa dilakukan oleh Lembaga Adat dalam perannya sebagai pengerak, komunikator dan Motivator bagi masyarakat adat dengan para investor. Lembaga Adat harus menekankan bahwa investor harus menempatkan dan memposisikan masyarakat adat sebagai mitra wajib perusahaan, bukan sebagai sapi perah yang ditindas. Dengan demikian, keseluruhan inisiatif, proses, pembiayaan, pengawasan dan penilaian atas operasional perusahaan dilakukan antar investor dan masyarakat adat itu sendiri sehingga Negara terbebas dari beban yang tidak perlu, sementara masyarakat adat dididik untuk mandiri dan terbebas dari kepentingan politik Negara dan perangkatnya sebagai omnicompetent institusion. System yang menganut Pola kemitraan, diyakini memberikan hasil yang sangat luar biasa baik. Selain menguntungkan pihak perusahaan dan bertambahnya kas daerah, juga terutama ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan.

Sebagai sebuah pola baru yang harus dianut oleh investor, system kemitraan dengan masyarakat adat tersebut akan membentuk watak, mendidik demokrasi ekonomi dalam membangun bangsa kita ini. Bersediakan pemerintah bekerjasama dengan para investor agar dalam kerjasamanya menganut pola kemitraan, bukan sebagai hubungan yang saling menekan dan menghambat? Bukankah pemerintahan berasal dari rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat? Dalam skop ini, lembaga adat harus mendorong agar pemerintah dan investor harus menganut kerjasama kemitraan dengan masyarakat adat dalam mengembangkan ekomoni kerakyatannya. Bila kerjasama dengan pola itu tidak dibuat maka akan menciptakan ekonomi masyarakat yang labil, tergantung, dan kapitalistik yang hanya menguntungkan kelompok dan orang-orang tertentu. Pelaku bisnis bisa dikatakan besar kalau ia tidak tumbuh besar sendiri. Ia menjadi besar juga kalau sekaligus mengajak orang untuk ikut tumbuh, tidak menikmati keberhasilan dan pertumbuhanya sendiri tanpa peduli sekitar. Apalagi pemilik perusahaan tidak akan bisa lebih maju tanpa bantuan dan dukungan dari masyarakat luas. Dengan system kemitraan, setiap orang diajak juga mengurangi resiko dan biaya perusahaan, karena semua saling mendukung dan saling menopang. Hal semacam itu telah dilakukan oleh berbagai perusahaan besar, katakanlah seperti perusahaan perkebunan di Malaysia, dimana hak Tanah Masyarakat di jadikan sebagai saham dalam perusahaan. PT. TELKOMSEL yang mulai menyerahkan pusat-pusat pelayanan kepada mitra, dengan pola Franchising, dan demikian juga seperti terjadi di jawa, rata-rata indusrti besar melibatkan usaha kecil sekitar perusahan dalam proses produksi sehingga terjadi pola kemitraan bapak angkat.

Pola Kemitraan adalah pola kerjasama usaha yang saling membutuhkan, menguntungkan dan saling menguatkan secara berkesinambungan. Dalam hal ini, pengembangan pola kemitraan yang melibatkan pemerintah, swasta, dalam hal ini investor dan masyarakat sudah saatnya dilakukan dan dilaksanakan. Pada pola kemitraan itu juga, para petani dalam hal ini masyarakat adat setempat, diajak turut bertanggungjawab dalam kegiatan on-farm suatu perusahan perkebunan misalnya, antara lain terlibat langsung dalam penyediaan lahan, penerapan teknologi budidaya yang dianjurkan dan menjual hasilnya keperusahan induk sebagai mitra kerja yang mengayomi dan memberikan modal usaha.

Yang penting adalah komitmen, baik pemerintah maupun masyarakat adat, terutama dari pihak investor. Ini sebenarnya yang disebut building proses. Hal ini membutuhkan waktu sehingga komitmen ini tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi harus dipersiapkan dengan baik (Good Preparation). Yang penting adalah komitmen antara masyarakat, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Jangan sampai akses ini juga digunakan untuk hal-hal lain. Pengalaman menunjukan banyak pihak yang mengatas namakan kepentingan masyarakat adat, tetapi bukan untuk kepentingan masyarakat adat. Malah hanya mengutungkan kelompok dan orang-orang tertentu. Untuk itu dibutuhkan peran dan pendampingan Lembaga Adat agar pola-pola yang ada ,berpihak kepada masyarakat adat.

Lalu, moitivasi apa yang dapat diperankan oleh lembaga adat dibalik pola kemitraan yang harus dianut oleh investor?

Motivasi utama itu adalah meningkatkan taraf hidup social ekonomi masyarakat adat. Selama ini masyarakat adat menjadi masyarakat yang disingkirkan. Maraknya illegal logging meng-indikasikan bahwa mereka tidak merasakan buat apa sumber daya hutan itu, tidak ada efeknya bagi mereka. Operasi mendadak dan sangat rahasia oleh Tim Operasi Pengamanan Hutan Fungsional yang dilakukan 28 Juni 2002, dan hanya berlangsung selama 2,5 jam (05.00 s.d. 07.30) berhasil menagkap basah 15 unit truk kayu bermuatan kayu olahan yang akan diselundupkan ke Malaysia. Sementara data, pada tahun 2002 berdasarkan penafsiran citra satelit, di Kal-Bar tidak kurang terdapat 33 jalur darat yang bisa dilalui untuk menyeberangkan kayu ke Malaysia. Salah satu jaur resmi yang banyak dilalui secara formal adalah PPLB Entikong, sedangkan 32 jalur lainya merupakan jalur yang relative jauh dari pengawasan. Akibatnya, Negara dirugikan dalam bentuk daya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp. 64.000/M3, Dana Reboisasi (DR) US $ 16/M3 dan Pajak Ekspor (PE) Rp. 160.000. Bila dihitung basaran kerugian per M3 sebesar Rp. 364 Ribu, maka per bulan kerugian Negara di Kal-Bar dari Jalur darat sebesar Rp. 182 Milyar. Selain itu banyak PETI (Pertambangan Emas Liar, seperti di Monterado dan sekitarnya) dan hampir disemua Kabupaten terdapat PETI, namun masyarakat yang kebanyakan buruh tidak ikut sejahtera. Oleh Karena itu lembaga adat harus mampu menjadi media informasi dan pendamping agar masyarakat mampu mengelola hutan dan lahanya sendiri secara terpadu dan bila ada investor yang berminat maka pola kemitraan harus diterapkan secara efisien. Dengan demikian, meraka mampu melaksanakan prinsip pengelolaan hutan lestari dan juga mampu bersaing. Ini merupakan tanggung jawab kita semua lebih-lebih lembaga adat yang berada lebih dekat dengan masyarakat adatnya.

Dalam meningkatkan potensi social ekonomi masyarakat adat, perlu juga kita kaji bersama Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan masyarakat adat. Hal itu penting karena pemahaman yang beragam tentang masyarakat adat di Indonesia dan pandangan yang merendahkan terhadap mereka membuat kita alpa untuk menggali potensi-potensi yang termuat didiri masyarakat adat itu. Salah satu potensi mereka yang bisa digarap untuk pengembangan ekonomi adalah ketrampilan dan pemahaman (traditional knowledges) mereka akan seni, termasuk tari-tarian, lagu-lagu, ukir-ukiran, tenunan, lukisan (motif), pengetahuan pemulihan tanaman dan pengetahuan tentang obat-obatan. Sementara pemahaman masyarakat adat akan khasiat tumbuhan obat-obatan masih dihargai rendah (under value) oleh masyarakat luas, bahkan oleh kebijakan pemerintah. Padahal dari sekitar 230 juta penduduk Indonesia ini hanya 10-20 % persen saja yang bisa dilayani oleh Rumah Sakit, Pusat-pusat Kesehatan Mayarakat, maupun Obat-obatan mutakhir lainya, sisanya masyarakatlah yang memelihara kesehatan mereka lewat jamu-jamuan dan obat-obatan tradisional. Jika pengetahuan mereka akan tumbuhan obat-obatan dikembangkan melalui perlindungan hak eksekutif, tentunya akan memberi semangat kepada mereka untuk tetap mempertahankan – bahkan meningkatkan – pengetahuan itu. Pada tataran lain jika kita berbicara soal pengetahuan masyarakat adat di bidang sumber-sumber tanaman (plant resources), ini menyangkut plasma nutfah (germplasm) dan pengetahuan petani tentang tumbuhan domestic, serta produk-produk natural yang dihasilkan tanaman alam dan pengetahuan tentang tanaman dan produk-produknya (Brush : 1996). Masih pula dihargai rendah bahkan tidak dapat perlindungan yang layak.

Lalu apa saja yang dapat dilakukan Lembaga Adat Dayak dalam mengaktualisasikan perannya?

Lembaga Adat harus mampu menjadi mediator dan komunikator agar Investor tetap menganut system kemitraan, dimana masyarakat diikut sertakan dalam membuka perkebunan yang berada disekitar areal induk perusahaan. Masyarakat diberi forsi yang proporsional dan adil untuk ikut terlibat secara penuh dan transparan dalam melakukan kerjasama, sesuai kemampuannya masing-masing.
Lembaga adat mendorong Pemerintah bekerja sama dengan investor memberdayakan ekonomi masyarakat adat, dengan:

Investor menyediakan permodalan dan managemen.
Masyarakat Adat akan memperoleh Saham atas lahan yang mereka miliki pada saat kebun sudah menghasilkan.
Masyarakat setempat selain memperoleh saham, juga akan memperoleh Upah/Gaji apabila bekerja di perusahaan.
Dalam mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat, maka Perusahan akan menurunkan tenaga-tenaga ahli sebagai mitra masyarakat yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat tentang bagaimana mengelola, membangun dan pekebunan yang dimilikinya, dengan baik dan benar.
Pengaturan pembagian saham(pemasaran hasil perkebunan) akan diatur oleh sebuah koperasi yang dibentuk dan dikelola sendiri oleh masyarakat. Aturannya dibuat oleh masyarakat. Lewat koperasi inilah masyarakat memperoleh hasil/sahamnya. Koperasi juga akan meng-handle keperluan dan kebutuhan masyarakat.

Lebih jauh lagi, pemerintah dan investor perlu melakukan perlindungan terhadap pengetahuan dan karya mereka, salah satu caranya adalah dengan memberikan hak kekayaan intelektual (HAKI) atas pengetahuan dan buah karya mereka, dalam hal ini termasuk lahan dan hasil-hasil perkebunan mereka. Namun, ide ini memerlukan waktu yang panjang untuk diterapkan;

pertama, karena hukum nasional kita belum mendukung. Seperti belum ada yang mengakomodir apakah sekelompok kekerabatan bisa memperoleh hak cipta dan hak paten / tidak ada pengakuan bahwa pengetahuan tradisional dianggap sebagai temuan sehingga bisa menjadi objek hak cipta dan hak paten. Kedua, karena belum ada kesepakatan diantara aktivis pro masyarakat adat mengenai HAKI ini. Para aktivis pro masyarakat adat masih ambigu apakah perlu untuk memperjuangkan HAKI bagi masyarakat adat atau tidak. Pandangan bahwa HAKI adalah bagian dari system kapitalis yang menegaskan prinsip religo magis yang banyak dianut masyarakat adat, serta bersifat individual karena hanya memberikan hak pada seseorang atau sekelompok orang, bertentangan dengan sifat masyarakat adat yang lebih menonjolkan kebersamaan. Pendekatan kapitalis dan individual tersebut dianggap tidak selaras dengan jiwa masyarakat adat.

Sebagai contoh sederhana, di Indonesia sendiri belum ada pihak yang khusus mendalami aspek hukum HAKI bagi masyarakat adat. UU tentang HAKI sama sekali tidak mengatur hal diatas. Dari beberapa survei awal, HAKI lebih berkembang untuk melindungi hak cipta dibidang musik (dengan adanya yayasan karya cipta Indonesia = YKCI yang memperjuangkan hak cipta pemusik), sementara hak-hak cipta bagi penulis, perupa, pemahat, maupun pelukis masih jauh dari yang diharapkan. Terbentuknya YKCI dan disusul dengan berdirinya masyarakat HAKI sebenarnya membuka peluang perdebatan tentang HAKI namun isu HAKI bagi masyarakat adat belum pernah muncul kepermukaan. Sementara para pengacara / ahli hukum yang mendalami HAKI, tentu saja lebih memikirkan hak paten dan hak cipta merek-merek dagang terkenal. Pendek kata, berbicara tentang masyarakat adat masih belum mencapai platform bersama, apalagi berbicara tentang HAKI bagi masyarakat adat dianggap bukan isu sentral. Padahal justifikasi kearah sana sangat sahih, Konvensi Keanekaragaman Hayati (Biodifersity Connvention) yang telah diratifikasi melalui UU no. 5 tahun 1994 mengaku tentang masyarakat adat yang berhubung dengan keanekaragaman hayati, Konvensi ILO 169 mengaku hak kolektif dan hukum kebiasaan masyarakat adat (yang sayangnya belum diratifikasi oleh Indonesia). Sementara arus globalisasi - perlahan tapi pasti – akan terus melaju, salah satu yang terus berkembang adalah persetujuan TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Propery Rights) yang disepakati dalam Putaran Uruguai 1993.

Pada tataran yang sama, potensi social ekonomi Masyarakat adat Indonesia belum seluruhnya tergali dan dimaksimalkan dengan baik. Sangat disayangkan bahwa belum ada data statistic yang mendukung tentang potensi dan jumlah mereka. Namun jika kita berpatokan bahwa umumnya Masyarakat adat adalah masyarakat pedesaan, maka angka itu bisa mencapai 80 % penduduk Indonesia atau 184 juta jiwa. Potensi ini bukanlah kecil. Potensi dalam jumlah yang sangat besar ini kalau diberdayakan akan menghasilkan gebrakan pengembangan social ekonomi mayarakat adat yang maha dasyat. Tinggal kita menyiapkan kunci pembuka pintu kemitraan dengan mengundang masuknya investor luar atau domestic yang bisa diajak kerjasama membangun suatu kemitraan yang saling membangun.

Kedepan Adat Istiadat, Hukum Adat dan lembaga adat Dayak diharapkan mampu perperan sebagai pelaku atau subjek dan alat (tools) dalam mempertahankan dan memperkokoh eksistensi harkat dan martabat Dayak, disegala bidang khususnya ekonomi dan pembangunan daerah, sekaligus berperan sebagai mitra “Pemerintah dan hukum nasional” dalam pembangunan.

Lembaga adat perlu lebih pro aktif mengajak semua fihak untuk membuka wacana berfikir tentang perlunya memaksimalkan ekonomi masyarakat adat lewat usaha kemitraan yang didalamnya mengutamakan peran serta (partisipatory) masyarakat dalam membangun perekonomiannya. Yang pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi Nasional Bangsa dan Negara yang tercinta ini.

Semboyan Dayak Nasional

yakobuskumis66@gmail.com (Yakobus Kumis) — Thu, 22 Jan 2015 13:28:00 +0700

SEJARAH SINGKAT, PENGERTIAN DAN MAKNA ADIL KA’ TALINO, BACURAMIN KA’ SARUGA, BASENGAT KA’ JUBATA SEIRING PERKEMBANGAN LEMBAGA ADAT DAYAK

Sejarah Munculnya Kata Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata

Sebelum Tahun 1985. Sejak tahun 1975, kata, “ Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata”, sudah menjadi salam atau falsafah bagi lembaga adat Dayak Kanayatn, khususnya Dewan Adat Dayak Kanayatn di Tingkat Kecamatan, seperti Dewan Adat Dayak Kanayatn Kecamatan Sengah Temila, Dewan Adat Dayak Kanayatn Kecamatan Mempawah Hilir dan lainnya di Kabupaten Pontianak (sebelum pemekaran).
Sesudah Tahun 1985. Namun secara Formal semboyan atau falsafah Kata Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata ditetapkan pada tanggal 26 Mei 1985, pada saat Upacara Adat Naik Dango yang pertama di Anjungan, Kabupaten Pontianak. Dimana pada saat itu dirumuskan oleh beberapa orang tokoh adat dayak seperti, Bapak F. Bahudin Kay, Bapak Drs. M. Ikot Rinding, Bapak Salimun, BA, Bapak R.A. Rachmad Syahuddin, B.Sc , dan lain-lain. Kata Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata, sejak saat itu resmi digunakan secara formal dalam berbagai kegiatan upacara adat dan kegiatan Masyarakat Adat Dayak di Kabupaten Pontianak. Dimana setiap kata Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata yang di ucapkan dibalas dengan kata Auk (diucapkan Auuuuuk) yang artinya ya atau amin.

Perkembangan Penggunaan Semboyan atau Falsafah Adil Ka’ Talino

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika Majelis Adat Dayak (MAD) Provinsi Kalimantan Barat yang dideklarasikan oleh sembilan orang penandatangan sebagai deklarator berdirinya Majelis Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, yaitu: Bapak Yakobus Frans Layang, SH., Bapak Drs. M. Ikot Rinding, Bapak Drs. Paulus Djudah, Bapak Drs. F. M. Adjun Lock, Bapak Drs. V. E. Ritih Kenyeh, Piet Andjioe Nyangun, SE., Bapak Pius Alfret Simin., Bapak Drs. Yakobus Kumis dan Bapak Drs. J. Numsuan Madsun,. pada tanggal 21 Agustus 1994 , maka semboyan atau falsafah Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata di masukan di dalam Anggaran Dasar Majelis Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat sebagai semboyan atau salam masyarakat Dayak Kalimantan Barat. Ke Sembilan orang deklarator berdirinya MAD Kalimantan Barat juga merangkap sebagai formatur pembentukan pengurus pertama dengan Ketua Umum; S. Jacobus E. Frans L., BA., SH, Sekretaris Umum; Thadeus Yus, SH., MPA dan Bendahara Umum; Alex Akoran, B.Sc. Kemudian salam atau falsafah tersebut di Kukuhkan dalam Musyawarah Dewan Adat Dayak (Musdad) yang pertama pada tahun 1996 yang menetapkan Kepengurus MAD Hasil Musdad Pertama, Ketua Umum; S. Jacobus E. Frans L., BA., SH, Sekretaris Umum; DR. Piet Herman Abik, dan Bendahara Umum; Bapak BL. Atan Palil.
Kemudian terjadi perubahan jawaban setiap mengakhiri kata Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata, yang dulunya di jawab Auk, kemudian disepakati dalam Musyawarah Dewan Adat Dayak II tanggal 18 – 21 September 2001 Dimana pada saat itu terpilih Ketua Umumnya Bp. RA. Rachmad Syahudin, B.SC, Sekretaris Umumnya, Drs. Agustinus Clarus, M.Si dan Bendahara Umumnya, Yohanes Nenens, SH. Dalam salah satu keputusannya, setiap setelah diucapkannya kata, Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata, semua yang hadir membalas dengan kata, Arus….arus….arus (harus, harus, harus,/ terus, terus terus mengalir seperti air/permisi/meng-amini)
Pada Tanggal 12 Nopember 2001, sebanyak 29 orang atas nama masyarakat Dayak se-Kalimantan (sesuai dokumen asli daftar hadir yang saya miliki) Kaltim, Kalteng, Kalbar dan Kalsel, di Balik Papan, Kalimantan Timur, mendeklarasikan berdirinya Dewan Adat Dayak Nasional. Kepengurusan pertamanya adalah; Ketua Umum Pdt. Barnabas Sebilang, Sekretaris Jendral, DR. Eliyanto S. Lasam, SE., M.Si, dan Bendahara Umum, Pangeran Agustinus Acang. Pada saat kepengurusan ini belum di rumuskan salam atau semboyan organisasi.
Kemudian pada tahun 2003 dilaksanakan Musyawarah Nasional Pertama Dewan Adat Dayak se-Kalimantan, yang memilih pengurus, Ketua Umum, Michael Andjioe, S.Ip., MBA, Sekretaris Jendral, Drs. Yakobus Kumis, dan Bendahara Umum, Ir. Albertus Euseg.
Pada Tahun 2006, Setelah melalui musyawarah yang cukup melelahkan, Dewan Adat Dayak se-Kalimantan, dalam Musyawarah Nasionalnya yang kedua pada tanggal 2-4 September 2006 telah menetapkan kata Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata sebagai semboyan atau falsafah masyarakat Dayak secara Nasional (se-Indonesia). Tidak hanya itu dalam Munas DAD se-Kalimantan ke II, yang dimotori Atan Palil sebagai Ketua Umum Panitia dan Makarius Sentong, SH., MH, sebagai Sekretaris Umum Panitia, telah berhasil menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Menetapkan perubahan nama Dewan Adat Dayak se-Kalimantan, menjadi Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) sebagai lembaga adat dayak tertinggi tingkat Nasional.
Menetapkan Dewan Adat Dayak (DAD) sebagai nama lembaga adat dayak ditingkat Provinsi hingga Kecamatan seluruh Indonesia.
Menetapkan Lagu Mars Dayak, sebagai lagu mars MADN, Ciptaan DR. Aloysius Mering, M.Pd
Menetapkan Hymne Dayak, sebagai lagu Hymne MADN, Ciptaan DR. Aloysius Mering, M.Pd
Menetapkan Bapak Agustin Teras Narang, SH sebagai Ketua Umum MADN (sekarang ini berubah menjadi Presiden MADN)

Penggunaan Semboyan Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata dalam Pembentukan Borneo Dayak Forum .

Dalam Soft Lounching, Borneo Dayak Forum tanggal 9 Agustus 2010 di Kuching, Sarawak, maka semboyan Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata ditetapkan sebagai Salam atau Falsafah masyarakat Dayak seluruh Dunia.
Maka wajib di sampaikan “Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata” dalam setiap pertemuan masyarakat Dayak di Seluruh Dunia.

Pengertian Kata Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata

Adil Ka’ Talino :

Adil artinya Bersikap Adil,
Ka’ Talino artinya kepada sesama manusia. Jadi Adil Ka’ Talino berarti kita harus bersikap Adil terhadap sesama manusia.

Bacuramin Ka’ Saruga :

Bacuramin artinya bercermin
Ka’ Saruga artinya ke Surga. Jadi, Bacuramin Ka’ Saruga berarti kita harus bersikap dan berbuat seperti kehidupan di Surga (perbuatan-perbuatan yang baik)

Basengat Ka’ Jubata :

Basengat artinya bernapas atau hidup
Ka’ Jubatan artinya kepada Tuhan. Jadi Basengat Ka’ Jubatan berarti bernapas/ hidup kita tergantung dari Tuhan, atau Tuhan sebagai kehidupan atau yang memberi hidup.

Pengertian Keseluruhan

Pengertian Secara Keseluruhan dari “ Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata adalah bahwa dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur tidak diskriminatif, terhadap sesama manusia, dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik seperti di surga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penjabaran makna dari kata, “ Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata”

Adil Ka’ Talino, memiliki makna:

Bersikap Adil terhadap sesama manusia
Tidak semena-mena terhadap orang lain
Menghormati dan menghargai hak-hak orang lain
Bersikap jujur
Bernai membela kebenaran dan keadilan
Mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
Memiliki sikap tenggang rasa terhadap sesama

Bacuramin Ka’ Saruga, memiliki makna:

Berperilaku dan berbuat sesuai dengan keadaan di surga
Melakukan kehendak Jubata (Tuhan) dan Menjauhi larangannya
Cintai terhadap sesama manusia
Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
Suka membantu dan menolong orang lain
Suka melakukan kegiatan kemanusiaan
Selalu mengembangkan dan melakukan perbuatan yang luhur dan mulia
Mampu menjaga kelestarian alam

Basengat Ka’ Jubata, memiliki makna:

Percaya bahwa hidup dan mati kita ada di tangan Jubata (Tuhan)
Pasrah kepada kehendak Tuhan
Mengakui bahwa Tuhanlah yang memberi napas dan kehidupan kepada kita
Tuhan sebagai tempat memohon dan meminta
Tuhan sebagai tempat sandaran hidup
Percaya bahwa rezeki yang kita terima berasal dari Tuhan
Yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Tuhan.

Penutup

Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata, sungguh suatu salam atau falsafah yang mengandung arti dan makna yang sungguh agung dan mulia, yang dapat menggambarkan sikap dan kepribadian masyarakat Dayak yang sesungguhnya yang telah hidup ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu di tanah leluhurnya yaitu Borneo tercinta.
Salam atau falsafah atau semboyan Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata, kita yakini akan mampu memberikan semangat, dorongan dan motivasi kepada masyarakat Dayak se Borneo untuk hidup lebih maju dan sejahtera sehingga mampu mewujudkan cita-cita satu Borneo, satu suku, satu suara.

Di susun dan di tulis secara sederhana sebagai bahan informasi
untuk kajian lebih lanjut

Oleh,
Drs. Yakobus Kumis

Perbedaan Hukum Adat dan HUkum Nasional

yakobuskumis66@gmail.com (Yakobus Kumis) — Thu, 22 Jan 2015 13:15:00 +0700

Menelaah dari sisi praktis hukum adat Dayak dan hukum Nasional, bahwa ada kecendrungan masyarakat Dayak lebih memilih hukum adat dari pada hukum nasional disebabkan oleh beberapa permasalahan prinsip sbb:

Hukum Adat	Hukum Nasional
Hukum adat adalah warisan dari leluhur.	Hukum nasional adalah warisan dari hukum feodal.
Penyelenggaraan, dan waktu penyelesaian lebih singkat dan sederhana,	Penyelenggaraan dan waktu penyelesaian sangat birokratis (berbelit-belit), sehingga memerlukan waktu yang cukup lama.
Dalam pengurusan tidak memerlukan biaya yang besar, karena berada dalam lingkungan adat setempat,	Dalam pengurusan pekara memerlukan biaya yang besar, karena lokasi tempat peradilannya di wilayah kab/kota.
Sangsi adat tidak berlebihan, adil, seimbang dan tidak diskriminatif,	Ada kecendrungan ber kolusi dan kepentingan tertentu, sehingga keputusan yang dihasilkan kadang kurang memenuhi rasa keadilan/tidak adil.
Hukum adat bersifat religius sehingga dapat mengembalikan keseimbangan emosional (penciptanya, sesama dan alam) kedua pihak,	Menimbulkan sikap dendam bagi pihak yang merasa dirugikan,
Hukum adat lebih memberikan perasaan malu, rendah diri di lingkungannya,	Keputusannya kurang menimbulkan perasaan malu dan rendah diri,
Keputusan didasarkan pada saksi-saksi dan bukti-bukti serta pengakuan dari pihak	Keputusan didasarkan pada kemampuan pembela,

Demikian penjelasan singkat mengenai perbedaan hukum adat dan hukum nasional. Semoga bermanfaat.

PEDOMAN UMUM PERADILAN ADAT DAN TUPOKSI 3

yakobuskumis66@gmail.com (Yakobus Kumis) — Mon, 19 Jan 2015 01:18:00 +0700

PEMANGKU ADAT DAYAK TIMANGGONG/ DOMONG/ KEPALA ADAT DAYAK ATAU SEBUTAN LAINNYA SE KALIMANTAN BARAT (3)

C. DASAR FORMAL BERLAKUNYA HUKUM ADAT

Masyarakat adat, Hukum Adat, fungsionaris adat serta hak-hak tradisionalnya sudah ada jauh sebelum lahirnya negara, namun demikian setelah ada negara sangat baik kalau secara formal ada pengaturannya dalam Peraturan Perundangan untuk menjadi dasar pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara dan kebijakan pemerintah. Dasar hukum formal berlakunya Hukum Adat di Indonesia antara lain adalah:

HUKUM FORMAL	ISI/ URAIAN
UUD 1945 (Sebelum Perubahan): Pada bagian Penjelasan Umum I	UUD sutau Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. UUD ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbuldan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis.
Tap. MPR no. IX/2001, Pasal 4 j:	Salah satu prinsip dalam pembaruan agraria dan pengelolaan sumber Dayak alam yang harus dilaksanakan adalah mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber Daya agraria/ sumber Dayak alam.
UU No. 5/1960 (UUPA): Pasal 3 dan Pasal 5	Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang besandar pada hukum agama.
UU No. 39/1999 ttg HAM: Pasal 6 Ayat 1 dan Pasal 6 Ayat 2	Dalam rangka penegakkan HAM, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat Hukum Adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan Pemerintah. Identitas budaya masyarakat Hukum Adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
UU No. 32/2004: tentang Pemda Pasal 203 ayat 3 dan Pasal 216 ayat 2	Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan Masyarakat hukum Adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan Hukum Adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada PP. Perda, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat Desa.
Peraturan Mendagri No. 3/1997	Tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat-Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah.
Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 5/1999	Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
ILO/Organisasi Buruh Internasional:	Keberadaan Masyarakat Adat, Hukum Adat dan Hak Ulayat diakui dan dihormati dalam Konvensi Mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka, yaitu Konvensi ILO No.169 yang disahkan Juni 1989 oleh International Labour Organization (ILO).
Hasil Kongres Pemuda 1928	Selain melahirkan Sumpah Pemuda, juga sepakat bahwa Hukum Adat merupakan salah satu dasar persatuan bangsa Indonesia; Dasar persatuan yang lain adalah Kemauan, Sejarah, Bahasa, Kependidikan dan Kepanduan.

D. LAMBANG DAN MAKNA PERADILAN ADAT

Gantang : Adalah alat takaran yang terbuat dari kayu/ kulit kayu, yang melambangkan sejauhmana kebenaran dan kesalahan seseorang.
Pamipis : adalah alat untuk memipis/menakar yang terbuat dari kayu, yang melambangkan Keputusan yang Adil
Segi Lima : Melambangkan bahwa dalam kehidupan Manusia Dayak terkandung lima asfek yaitu:

Adat Istiadat
Peraga Adat
Bahasa Adat
Kesenian dan Cerita Adat
Hak Tanah Adat/Hutan Adat

Kata Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata, artinya: bahwa dalam peradilan kita harus bersikap adil, jujur tidak diskriminatif terhadap sesama manusia, dengan mengedepankan perbuatan baik seperti surga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Lambang Peradilan adat ini juga digunakan sebagai Kop Surat untuk Timanggong/Domong/Kepala Adat Dayak atau sebutan lainnya yang ada di Kalimantan Barat.

E. MAKSUD DAN TUJUAN PERADILAN ADAT

Maksud diciptakannya Hukum Adat adalah sebagai pedoman bagi masyarakat adat dalam mengatur perilaku kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi kesalahan dalam bertindak yang merugikan orang lain.
Hukum Adat di mana saja diciptakan manusia (talino) bukan hanya berfungsi untuk menghukum saja, tetapi lebih dari pada itu, yakni untuk membina, dan mendidik seseorang agar menjadi manusia yang beradat, berbudaya yang baik, bermoral, bertaqwa, jujur, adil dan berdisiplin.

F. STRUKTUR PERADILAN ADAT DAYAK

Suku bangsa Dayak merupakan suku bangsa yang memiliki Jumlah sub suku terbesar di Indonesia, dengan bahasa dan adat yang berbeda. Walaupu terdapat perbedaan, namun memiliki kesamaan dalam hal pemberlakuan hukum adat, yakni sama-sama masih kental dan kuat menjalankan adat dan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini semakin diperkuat dengan adanya lembaga adat Dayak yang mulai tertata dari tingkat nasional hingga ketingkat masyarakat yang lebih kecil, seperti sruktur berikut ini.

G. KETENTUAN DAN PEDOMAN DALAM PELETAKAN SANKSI HUKUM ADAT

1. Ketentuan dalam Peletakan Sanksi Hukum Adat

Kejahatan dan pelanggaran adat tidak dapat dikenai sanksi adat apabila Nama, Identitas dan Alamat tempat tinggal tersangka tidak jelas.
Ketentuan Hukum Adat di Kalimantan Barat ditetapkan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tindak kejahatan dan pelanggaran adat dalam masyarakat, baik yang berhubungan dengan masyarakat adat maupun lingkungannya. Semua orang sama diperlakukan di muka hukum, patuh, tunduk dan menghormati hukum adat dengan selalu berpegang ”Dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung”.
Sanksi Adat/Hukum Adat yang diberlakukan kepada seseorang diluar suku Dayak bukan untuk menghukum Sukunya tetapi yang disanksi adalah tindakan/perbuatannya yang salah, yang melanggar adat/hukum adat.
Pemberlakuan Hukum Adat harus didasarkan pada azas kepatutan dan keselarasan, sehingga terciptanya ketenangan, kedamaian, keharmonisan, kebenaran dan keadilan dalam masyarakat.
Dalam menyelesaikan kasus perkara adat/hukum adat harus dilakukan oleh mereka yang benar-benar sebagai Pemangku Adat/Praktisi hukum adat seperti: Timanggong/Domong/Kepala Adat atau Pasirah/Pangaraga atau istilah lainnya. Di luar fungsionaris/praktisi hukum adat dilarang keras mengatur atau menjatuhkan sanksi hukum adat terhadap siapapun.
Pengurus Dewan Adat Dayak tidak dibenarkan menjatuhkan sanksi hukum adat, kecuali yang bersangkutan merangkap sebagai Timanggong/Domong/Kepala Adat atau sebutan lainnya.
Seseorang yang bukan kewenangannya mengatur/manjatuhkan sanksi hukum adat dapat dikenai sanksi Hukum Adat.
Setiap Sanksi/Hukum adat yang sudah di bayar oleh terdakwa kepada penuntut melalui Pemangku Adat/praktisi hukum adat wajib diselenggarakan penyerahan Adatnya melalui Upacara Penyelesaian Hukum Adat (Munuh Adat), yang dihadiri oleh kedua belah pihak yakni terdakwa dan penuntut beserta ahli warisnya, pengurus dewan adat dan Pemangku Adat/praktisi hukum adat.
Pelaksanaan Penyelesaian/Munuh adat dapat dilaksanakan di beberapa tempat sesuai dengan atauran dan kebiasaan masyarakat adat setempat, seperti:

Rumah Adat/Balai Adat
Rumah Pemangku Adat/Praktisi Hukum Adat
Rumah Penuntut
Balai Pertemuan yang ada di wilayah hukum adatnya
Rumah/tempat yang wajar dan sesuai dengan tatanan adat istiadat setempat.

Mengingat suku Dayak terdiri dari sub suku-sub suku memiliki beragam adat istiadat dan Hukum Adat, maka Hukum Adat yang dipakai dalam menjatuhkan sanksi adat adalah:

Jika Penuntut dan terdakwa adalah suku Dayak, maka Hukum Adat yang digunakan adalah hukum adat Sub Suku Penuntut.
Jika Penuntut dari suku Dayak dan terdakwa dari Non suku Dayak, maka Hukum Adat yang digunakan adalah hukum adat Sub Suku Penuntut.
Jika Penuntut dari suku non Dayak dan terdakwa dari suku Dayak, maka Hukum Adat yang digunakan adalah hukum adat Sub Suku terdakwa.

Pemangku Adat/Praktisi Hukum Adat yang mengurus dan menjatuhkan sanksi adat ditempat lain atau daerah lain yang bukan wilayah hukumnya, harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dewan Adat atau fungsionaris/praktisi hukum adat setempat. Atau memberikan kuasa atau mandat atau pelimpahan kepada fungsionaris/praktisi hukum adat setempat.
Hukum adat/Sanksi adat yang sudah diputuskan oleh fungsionaris/praktisi hukum adat dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak (penuntut dan terdakwa) serta ahli warisnya, tidak dapat diganggu gugat kembali.
Dalam melakukan proses pengurusan perkara adat/hukum adat disarankan agar setiap Pemangku Adat/Praktisi Hukum Adat seperti Timanggong/Domong/ Kepala Adat (Pasirah, Pangaraga) atau sebutan lainnya, menyediakan perangkat administrasi atau blangko seperti:

Surat Pengaduan/laporan perkara yang di isi oleh Pelapor/Penuntut
Surat Pernyataan bersedia Menyelesaikan perkara dengan hukum adat dan membayar sanksi adat, yang di isi oleh terdakwa.
Berita acara Penyelesaian Perkara.
Surat Pernyataan Damai antara Penuntut dan terdakwa

2. Pedoman Atau Ajaran Dalam Peletakan Sanksi Adat

Dalam menyelesaikan berbagai kasus, khususnya pada saat peletakan sanksi adat kepada seseorang yang dikenai hukum adat, para Pemangku Adat/Praktisi Peradilan Adat atau Tetua Adat terikat pada ajaran adat seperti misalnya yaitu:

“Adil ka’ Talino, bacarumin ka’ Saruga, basengat ka’ Jubata” (adil terhadap sesama manusia(talino), bercermin kepada Kebaikan surga, Tuhan member hidup/kehidupan), arti makna tersebut adalah; bahwa dalam setiap menyelesaikan perkara kita harus bersikap adil, jujur tidak diskriminatif terhadap sesama manusia dengan mengedepankan perbuatan baik seperti surga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Adat labih jubata bera, adat kurang antu bera” (adat dilebihkan Tuhan marah, adat kurang hantu marah), artinya sanksi adat yang ditetapkan tidak boleh dilebihkan atau kurang dari yang sepatutnya.
“Pamangkong ame’ patah, tanah ame’ lamakng, ular ame’ mati” (pemukul jangan patah, tanah jangan berbekas, ular jangan mati), artinya bahwa dalam mengambil keputusan tidak melukai hati kedua pihak yang bersengketa, bagaimana agar hubungan kedua pihak menjadi baik kembali, bukan justru membuat putus hubungan kedua pihak atau membuat situasi dan kondisi semakin rumit. Karena prinsifnya Hukum Adat itu Mendamaikan dan memberikan ketenangan.

PEDOMAN UMUM PERADILAN ADAT DAN TUPOKSI 2

yakobuskumis66@gmail.com (Yakobus Kumis) — Sat, 17 Jan 2015 10:46:00 +0700

PEMANGKU ADAT DAYAK TIMANGGONG/ DOMONG/ KEPALA ADAT DAYAK (2)

B. ISTILAH DALAM PERADILAN ADAT DAN TUPOKSI PEMANGKU ADAT (TIMANGGONG/DOMONG/KEPALA ADAT DAYAK/SEBUTAN LAINNYA)

Adat Istiadat adalah seperangkat nilai/ norma, kaidah dan keyakinan social yang tumbuh dan bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan / atau satuan masyarakat lainya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan- kebiasan dalam kehidupan masyarakat setempat.
Hukum Adat (Hukum Positif tidak tertulis) adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola social budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional.
Hukum Adat adalah tindakan kebijaksanaan yang mengatur adat istiadat setempat, guna terciptanya keamanan, ketertipan, ketentraman, kedamaian, kebenaran, kejujuran dan keadilan dimasyarakat.
Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan, atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat serta menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku, melalui Pemangku Adat (Fungsionaris Peradilan Adat)
Lembaga Peradilan Adat adalah merupakan perangkat mengenai sanksi-sanksi dalam tindak kejahatan dan pelanggaran adat dalam kehidupan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti proses penyelesaiannya, serta didalamnya adalah pemangku-pemangku adat yang memiliki hak dan kewenangan menetapkan putusan-putusan, mengadili, menyidik, memeriksa untuk kepentingan dalam penuntutan perkara adat oleh Pemangku Adat ( Timanggong, Domong/Kepala Adat/ Pasirah dan Pangaraga, atau sebutan lainnya).
Wilayah Adat adalah wilayah satuan budaya tentang adat istiadat yang tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat dan hukum adat yang bersangkutan.
Hak Adat adalah hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagai mana tercantum dalam lembaga adat, berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu.
Laporan adalah pemberitahuan terhadap yang disampaikan seseorang karena hak dan kewajibannya, kepada pengurus adat yang diduga akan terjadi kejahatan maupun pelanggaran adat.
Pengaduan adalah Pemberitahuan yang disertai permintaan tindaklanjut oleh pihak yang berkepentingan kepada pengurus adat untuk melakukan tindakan hukum kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan maupun pelanggaran adat.
Pemangku Adat adalah Orang yang diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas Peradilan Adat dengan mendatangi rumah / keluarga korban dan pelaku / keluarga pelaku serta saksi-saksi serta memanggil, menyidik, memeriksa, menyita, menetapkan penuntutan, mengadili dan menyerahkan adat kepada korban / keluarga korban. Yang disebut Pemangku adat, seperti: Pangaraga, Pasirah, Timanggong/Domong /Kepala Adat atau sebutan lainnya.
Mendatangi Rumah dimaksudkan Pemangku Adat mendatangi rumah korban dan pelaku serta saksi untuk dimintai keterangannya, guna kepentingan penyidikan dan pemeriksaan
Pemanggilan adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan setelah pengurus adat mendatangi rumah pelaku dan korban serta saksi, yang sebelumnya diberitahukan untuk dipanggil guna mendengarkan pembacaan surat penuntutan dari Pemangku Adat.
Panggilan adalah Pemberitahuan untuk datang kesidang Pengadilan Adat guna mendengarkan pembaca Surat Penuntutan, dilakukan secara sah, kepada tersangka, korban serta saksi yang surat panggilannya dialamatkan di tempat kediaman terakhir, dan apbila tidak ada tempat kediaman terakhir, maka surat panggilan disampaikan kepada keluarganya atau RT setempat.
Penyidik adalah Pemangku Adat yang diberi wewenang oleh Lembaga Peradilan Adat atau Sesepuh masyarakat adat.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menangani kasus / masalah tindak kejahatan menurut aturan/cara adat dan hukum adat.
Penyelidikan adalah usaha untuk mencari dan menemukan informasi suatu peristiwa/kejadian yang diduga sebagai perbuatan kejahatan dan pelanggaran adat yang dapat dikenai sanksi adat.
Penyelidikan hanya ada pada pihak keluarga korban atau yang dirugikan, dan hasil penyelidikan harus dapat dipertanggungjawabkan untuk dilaporkan kepada Pemangku Adat/Pengurus Adat setempat, dan hasil penyelidikan itu juga dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian, untuk penuntutan adat.
Pemeriksa adalah orang mempunyai kewenangan (Pemangku adat: Pasirah, Pangaraga, Timanggong/Domong/Kepala Adat atau sebutan lainnya) untuk melakukan pemeriksaan atau sebagai penyidik.
Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan saksi/saksi ahli dan barang bukti serta unsur-unsur kejahatan dan pelanggaran yang telah terjadi, sehingga peranan seseorang maupun barang bukti tersebut menjadi jelas dan dibuat dalam bentuk surat keterangan tersangka/sanksi serta barang bukti.
Penyitaan adalah suatu tindakan Pemangku Adat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dalam penguasaan barang untuk kepentingan pembuktian dan penuntutan.
Penuntutan diajukan setelah adanya pengakuan tersangka yang disertai barang bukti yang cukup dan sumpah tersangka sendiri, kemudian surat penuntutan dibacakan dihadapan tersangka dan ahli warisannya atau disampaikan secara tertulis. (Penuntutan sebelumnya diajukan oleh korban, dan apabila penuntutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan aturan adat/hukum adat yang berlaku, maka tuntutan tersebut dipertimbangkan lagi oleh Pemangku Adat).
Penuntut adalah korban/keluarga korban yang mengajukan tuntutan sanksi adat kepada pelaku kejahatan dan pelanggaran adat, kemudian tuntutan itu dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Pemangku Adat sesuai ketentuan adat/hukum adat yang berlaku.
Mengadili adalah suatu tindakan Pemangku Adat untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara adat berdasarkan “Adl Ka’ Talino”, sesuai perasaan hukum masyarakat.
Putusan Peradilan Adat adalah Pernyataan Pemangku Adat yang diucapkan dalam persidangan adat secara terbuka yang dapat menentukan kesalahan seseorang.
Penerima Adat adalah orang yang menerima/yang menuntut termasuk keluarga ahli warisnya dari terdakwa/pelaku setelah adat tersebut diserahkan oleh pengurus adat dalam pelaksanaan acara penyerahan adat ( Munuh Adat) yang sudah dicabut/dipotong “lantatn” (bagian Pemangku Adat), sesuai dengan Tata Hukum adat masing-masing. Penyerahan adat yang sudah diputuskan oleh Pemangku Adat ( Timanggong/ Domong/Kepala Adat, Pasirah, Pangaraga atau sebutan lainnya) dilaksanakan 2 (dua) tahapan sebagai berikut:

Tahapan pertama kepada pengurus adat.
Tahap kedua dilaksanakan penentuan pelaksanaan penyerahan adat (Munuh Adat), dan pada pelaksanaan munuh adat itulah pengurus adat menyerahkan kembali kepada pihak penerima adat bersama keluarga ahli waris dengan surat berita acara penyerahan adat (Munuh adat) dan mengundang kedua belah pihak, pengurus adat dan lembaga yang terkait.

Pemangku wilayah, Binua, Nagari adalah Jabatan Kehormatan kepada orang yang dipilih oleh masyarakat setempat yang dapat dijadikan panutan, tauladan, contah dan pengayoman kepada masyarakatnya. Seseorang Pemangku Wilayah, Binua Atau Nagari pengangkatannya dilakukan dengan Adat Siam Pahar. Yang dapat diajukan sebagai Pemangku Wilayah, Binua, Nagari adalah orang Dayak yang menjabat seperti Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua Organisasi Masyarakat Dayak Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota atau tingkatan lainnya yang di anggap layak.
Pemangku Wilayah, Binua, Nagari tidak ada hak dan kewenangan untuk menjatuhkan atau menetapkan sanksi adat kapada sipelanggar adat.
Penahanan adalah tindakan yang hanya bisa dilakukan terhadap tersangka yang tertangkap basah semata-mata untuk kepentingan dalam proses pemeriksaan dan penuntutan, setelah korban/keluarga korban melaporkan kejadian tersebut kepada Pengurus adat.
Untuk proses selanjutnya, tersangka, korban dan saksi diperiksa beserta barang bukti yang cukup, kemudian tersangka dikembalikan kepada keluarganya setelah pemeriksaan dan penuntutan sudah selesai.
Tersangka adalah orang yang diduga melakukan kejahatan/kesalahan dan pelanggaran adat di masyarakat.
Terdakwa adalah seseorang tersangka yang sudah dijatuhi sanksi adat dan sudah diputuskan oleh Peradilan Adat.
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan, guna kepentingan pemeriksaan, penuntutan tentang sesuatu dalam perkara adat yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara adat berupa keterangan dari saksi mengenai hal tempat kejadian perkara (TKP) yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan yang ia ketahui.
Saksi Ahli adalah orang yang memberikan kesaksian sesuai keahliannya.
Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus dalam suatu perkara, guna kepentingan pemeriksaan dan penuntutan.
Keluarga

Dalam proses kasus perkara adat yang dimaksud keluarga adalah hubungan darah /perkawinan dengan seseorang.
Orang Non Dayak yang dituntut Hukuman Adat, kemudian meminta pembelaan kepada orang dayak untuk menjadi kuasa hukumnya atau dikuasakan adalah tidak dibenarkan dan bila itu terjadi maka sanksi adat akan dikenakan kepada yang diberi kuasa, karena proses hukum adat tidak mengenal kuasa hukum atau pembela, terkecuali keluarga korban maupun keluarga tersangka atau pelaku masih ada hubungan darah seperti pada butir 1 (satu) diatas.

Ahli Waris adalah wakil dari keluarga yang diperiksa atau yang masih ada hubungan darah dengan korban / keluarga korban / keluarga pelaku / tersangka / keluarga tersangka dalam penyelesaian kasus perkara adat yang mempunyai hak dan kewenangan membela, menuntut , memberi saran berdamai.
Kejahatan adalah perbuatan yang patut dikenai sanksi adat.
Bungkar Mulakng (tuntut balik) adalah sikap atau tindakan tersangka atau keluarga tersangka menuntut balik pihak pelapor kepada Pemangku Adat akibat tidak terbuktinya tuduhan atau sangkaan si pelapor dalam proses penanganan perkara adat/hukum adat

PEDOMAN UMUM PERADILAN ADAT DAN TUPOKSI

yakobuskumis66@gmail.com (Yakobus Kumis) — Sat, 17 Jan 2015 10:20:00 +0700

PEMANGKU ADAT DAYAK TIMANGGONG/ DOMONG/ KEPALA ADAT DAYAK ATAU SEBUTAN LAINNYA SE KALIMANTAN BARAT

A. UMUM

Hukum Adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat adat merupakan bagian dari kebudayaan (aspek kebudayaan), oleh karena itu Hukum Adat tidak akan hilang di muka bumi ini selama masih terdapat masyarakat adat.
Keberadaan dan keberlakuan Hukum Adat merupakan fakta yang tidak dapat ditiadakan oleh pihak manapun, kecuali oleh pihak masyarakat adat yang bersangkutan itu sendiri.
Hukum Adat merupakan sumber utama bagi pembentukan Hukum Nasional, karena itu hukum adat tidak bertentangan dengan hukum nasional.
Hukum Adat merupakan hukum yang hidup (The Living Law) pada suatu masyarakat adat, menjadi pedoman, ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat adat.
Hukum Adat bersifat mendidik dan membina seseorang agar berbuat baik seperti; bertingkah laku baik, berlaku sopan dan santun, bertatakrama yang baik, memiliki etika, menghormati hak orang lain, patuh pada nasehat orang tua, bertaqwa, jujur, adil, berdisplin serta memiliki rasa malu.
Kalau Aturan atau adat dilanggar maka muncullah sanksi adat, yang disebut juga Hukum Adat. Kepada yang melanggar akan dikenakan sanksi adat.
Sanksi/Hukum adat tidak begitu saja dikenakan kepada yang melanggar adat, melainkan melalui keputusan para tetua adat yang diketuai oleh seorang Ketua Adat. Seseorang yang menjabat sebagai Ketua Adat pada masyarakat adat Dayak pada umumnya disebut Pemangku Adat seperti: Temenggung (Timanggong/Tamanggong)/Domong/Kepala Adat atau sebutan lain pada masing-masing masyarakat adat