Asslamu alaikum wrwb
Hallo para pengusana dan entrepreneur sekalian
Selama ini banyak pengusaha khususnya pemilik Perseroan Terbatas (PT) , merasa sudah cukup patuh hukum hanya karena usahanya jalan, pajak dibayar, dan izin usaha aktif. RUPS tahunan?
“Ah, nanti saja.”
“Atau malah tidak perlu, toh tidak ada sanksinya.”

Sayangnya, pola pikir ini tidak lagi aman mulai tahun 2026.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkum) Nomor 49 Tahun 2025, negara secara resmi menutup “celah pembiaran” yang selama ini terjadi. Jika Anda direksi PT dan masih mengabaikan RUPS Tahunan, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang bisa menghambat bisnis secara nyata, bukan sekadar urusan administrasi di atas kertas.

Nah kita akan coba membahas apa yang berubah, apa risikonya, dan apa yang harus dilakukan pengusaha—dengan bahasa yang mudah dipahami.

Masalah Klasik Pengusaha: RUPS Tahunan Dianggap Tidak Penting

Secara hukum, kewajiban RUPS Tahunan bukan hal baru.
Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menyatakan bahwa:

PT wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir.

Namun, dalam praktik RUPS Tahunan sering diabaikan. Alasannya klasik:

• Tidak ada sanksi langsung
• Tidak berdampak ke operasional harian
• Tidak diminta oleh klien atau vendor
• Tidak pernah dicek oleh sistem perizinan

Sebaliknya, RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) justru rajin dilakukan karena berkaitan langsung dengan bisnis: ganti direksi, tambah KBLI, pindah domisili, atau perubahan modal. Masalahnya, pola “asal jalan” inilah yang kini dianggap tidak patuh hukum oleh regulator.

Apa yang Diubah Permenkum No. 49 Tahun 2025?

Permenkum No. 49 Tahun 2025 yang terbit pada 11 Desember 2025 membawa satu perubahan mendasar:

RUPS Tahunan tidak hanya WAJIB dilakukan, tapi juga WAJIB DILAPORKAN ke Menteri Hukum melalui SABH.

Beberapa poin krusialnya:

1. RUPS Tahunan Wajib Dilaporkan

Direksi PT wajib melaporkan pelaksanaan RUPS Tahunan ke Kementerian Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Artinya:

• RUPS bukan lagi urusan “internal”
• Negara kini punya data siapa PT yang patuh dan tidak

2. Ada Sanksi Administratif yang Nyata

PT yang tidak melaporkan RUPS Tahunan dapat dikenakan sanksi administratif bertahap, mulai dari:

• Teguran
• Pembatasan layanan
• Hingga pemblokiran akses SABH

Dan di sinilah masalah serius dimulai.

Apa Dampaknya Kalau Akses SABH Diblokir?

Bagi sebagian pengusaha, SABH mungkin terdengar “urusan notaris”. Padahal, dampaknya langsung ke bisnis Anda.

Jika akses SABH diblokir:

Tidak bisa perubahan data PT

• Ganti direksi/komisaris
• Tambah KBLI
• Ubah modal
• Ubah alamat

Padahal perubahan-perubahan ini seringkali dibutuhkan mendadak untuk peluang bisnis.

Terhambat urusan perpajakan

Dalam praktik, pemblokiran administrasi bisa berdampak pada:

• Kesulitan akses layanan pajak
• Masalah saat penerbitan faktur pajak
• Tidak sinkronnya data PT di berbagai sistem

Bisa gagal ikut tender atau kerja sama besar

Banyak tender dan kerja sama mensyaratkan:

• Data PT bersih dan aktif
• Tidak bermasalah secara administrasi
• Riwayat kepatuhan hukum yang baik

PT yang “terkunci” di SABH berpotensi gugur di awal, meskipun secara bisnis sangat kompeten.

Mengapa Negara Sekarang Lebih Ketat?

Pertanyaan penting: kenapa baru sekarang ditegakkan?

Ada beberapa alasan logis:

1. Digitalisasi sistem hukum (SABH, OSS, pajak) sudah terintegrasi
2. Negara ingin meningkatkan kepatuhan korporasi, bukan hanya UMKM orang perorangan
3. RUPS Tahunan adalah sarana akuntabilitas direksi
4. Banyak PT “hidup di atas kertas” tanpa tata kelola yang sehat

Singkatnya, pemerintah ingin memastikan bahwa PT benar-benar dikelola, bukan sekadar “nama badan hukum”.

RUPS Tahunan Itu Sebenarnya Menguntungkan, Bukan Beban

Ironisnya, banyak direksi melihat RUPS Tahunan sebagai formalitas. Padahal, jika dimanfaatkan dengan benar, RUPS Tahunan justru melindungi direksi.

Dalam RUPS Tahunan:

• Direksi menyampaikan laporan pengurusan
• Laporan keuangan disahkan
• Direksi bisa memperoleh acquit et de charge (pembebasan tanggung jawab)

Artinya, RUPS Tahunan bisa menjadi tameng hukum jika di kemudian hari muncul sengketa atau gugatan.

Apa yang Harus Dilakukan Pengusaha Mulai Sekarang?

Agar tidak panik di tahun 2026, ada beberapa langkah praktis:

1. Audit Kepatuhan Internal

Cek:

• Apakah RUPS Tahunan pernah dilakukan?
• Apakah ada risalah RUPS?
• Apakah pernah dilaporkan ke SABH?

2. Jadwalkan RUPS Tahunan Secara Rutin

Buat RUPS Tahunan sebagai agenda tahunan tetap, bukan insidental.

3. Libatkan Notaris atau Legal Officer

Agar:

• Risalah RUPS sesuai ketentuan
• Pelaporan SABH tidak salah input
• Tidak bermasalah di kemudian hari

4. Jangan Menunggu Teguran

Begitu ada teguran administratif, posisi PT sudah tidak ideal. Lebih aman patuh sejak awal.

Penutup: Jangan Tunggu Bisnis Anda Terkunci

Permenkum No. 49 Tahun 2025 adalah sinyal jelas:
era “RUPS Tahunan boleh diabaikan” sudah berakhir.

Mulai 2026, kepatuhan hukum bukan lagi pilihan, tapi syarat kelangsungan bisnis. PT yang tertib akan melaju. PT yang abai berisiko tersandung di tengah jalan—bukan karena bisnisnya buruk, tapi karena administrasi hukumnya bermasalah.

Jika Anda pengusaha, direksi, atau legal officer, sekarang adalah waktu yang tepat untuk bertanya:

“Apakah PT saya sudah benar-benar patuh, atau hanya terlihat patuh di permukaan?”

Karena dalam dunia usaha modern, yang lalai administrasi bisa kalah lebih cepat daripada yang kalah modal.

Semoga bermanfaat

The post Aturan Baru !! Tidak RUPS TAHUNAN Perusahaan Bisa di BLOKIR appeared first on YULEKO.COM.

Perkumpulan sendiri adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dengan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016).

Dalam sistem badan hukum di Indonesia, kata perkumpulan memiliki beberapa istilah lain yang sering digunakan diantaranya perhimpunan, perikatan, ikatan, persatuan, kesatuan, serikat, asosiasi dan lain-lain, kesemuanya memiliki arti yang sama yakni perkumpulan. Jadi kalau kita mau mendirikan jenis-jenis oraganisasi diatas maka dalam perundangan kita akan mendirikan perkumpulan.

MANFAAT PERKUMPULAN UNTUK BISNIS

Sesuai dengan fungsinya seperti disebutkan dalam permenkumham 3/2016 diatas, perkumpulan dibangun untuk mencapai tujuan bersama, dimana orang-orang  yang memiliki tujuan bersama bisa saling bahu membahu untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk untuk bisnis diantaranya :

1. Menambah relasi dan jaringan
2. Pertukaran Ilmu
3. Pertukaran Informasi sumber daya
4. Saling bantu dalam permodalan
5. Memperkuat posisi usaha yang kita miliki
6. Saling bantu dalam perizinan
7. Pertukaran informasi peluang usaha
8. Kerjasama dalam menyelesaikan proyek atau pekerjaan
9. dan lain-lain

CARA MENDIRIKAN PERKUMPUMLAN

Perkumpulan dapat didirikan dengan atau tanpa badan hukum, bisa berbentuk asosiasi, komunitas, paguyuban atau lainnya. Namun jika ingin resmi dan diakui negara sebaiknya dibuat dengan badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di indonesia. adapau cara pendiriannya sebagai berikut :

1. Menyiapkan Nama Perkumpulan
2. Menyiapkan anggaran dasar dan angaran rumah tangga perkumpulan
3. Membuat akta notaris
4. Notaris akan membuat mengajukan pengesahanya ke kemenkumham
5. Mengurus izin-izin lanjutan yang diperlukan sesuai dengan bidang perkumpulan

Demikian kurang lebih informasi seputar perkumpulan untuk lebih jelas teman-teman bisa menyimak video yang sudah kami sediakan diatas, sukses selalu buat anda semua wassalamu alaikum wrwb

Jika butuh bantuan untuk mendirikan perkumpulan, klik disini

>> Kembali Ke Materi Lainnya << 

The post Cara Mendirikan Perkumpulan (Ormas, Komunitas, Asosiasi, Dll) appeared first on YULEKO.COM.

Apa itu NIB

NIB atau singkatan dari Nomor Induk Berusaha adalah identitas berusaha yang digunakan oleh para  pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1)

Apa Manfaat NIB

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah diatas, NIB adalah identitas yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha baik badan maupun perorangan, adapun manfaatnya antara lain :

1. Sebagai Identitas Pelaku Usaha
2. Sebagai syarat mengurus berbagai perizinan berusaha lainnya
3. Sebagai syarat membuka rekening bank atas nama badan usaha
4. Sebagai syarat untuk mengakses fitur permodalan/penjaman dari lembaga keuangan
5. Sebagai syarat bila ingin mengikuti tender
6. dll

Syarat Memiliki NIB

Untuk usaha perorangan syaratnya cukup mudah yaitu :

1. Memiliki eKTP
2. Memiliki NPWP
3. Memiliki Email dan No HP yang aktif

Betul hanya itu saja, cukup sederhana dan mudah disiapkan bukan ?

Cara Membuat NIB

NIB dapat diajukan secara online melalui web : https://oss.go.id
Untuk lebih jelas mengenai prosedur pengajuan NIB sudah kami siapkan dalam bentuk video, silahkan para mitra usaha indonesia sekalian bisa menyaksikannya sendiri pada video yang sudah kami sediakan diatas.

Jika Membutuhkan bantuan untuk membuat NIB silahkan klik disini

Demikian penjelasan dari kami mengenai cara membuat NIB untuk usaha perorangan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan dikolom komentar atau silahkan hubungi nomor kontakyang sudah kami siapkan dihalaman kontak portal belajar wira usaha ini, semoga bermanfaat dan sukses terus para pengusaha Indonesia.

wassalamu alaikum wrwb

>> Kembali Ke Kelas Pengusaha <<<

The post Cara Membuat NIB Untuk Usaha Perorangan appeared first on YULEKO.COM.

Baik sebelum lebih lanjut ada pertanyaan yang harus dijawab yaitu “Apakah CV bisa dirubah menjadi PT ?” Jawabannya secara prosedural sebenarnya :  “tidak bisa” hehe. Hal tersebut dikarenakan  memang tidak ada layanan resmi jika kita mengajukan perubahan tersebut kekemenkumham, jika mengajukan perubahan kita hanya menemukan prosedur perubahan antar lembaga saja contohnya CV ke CV atau PT ke PT tidak ada pengajuan perubahan lintas lembaga.

Lalu Bagaimana Jika Kita Ingin Merubah CV Menjadi PT ?

Namun jika memang secara bisnis kita harus merubah atau mengganti Perseroan Komanditer kita menjadi Perseroan Terbatas ada beberapa hal yang bisa dilakukan :

1. Menutup CV lama
2. Mendirikan PT Baru
3. Menutup semua perizinan yang berkaitan dengan CV lama (termasuk NPWP)
4. Kemudian Mengajukan Izin Baru Untuk PT Kita

Memang akhirnya pengurusannya akan jadi jauh lebih panjang, lebih rumit dan tentunya menghabiskan biaya yang lebih banyak namun jika itu kebutuhan bisnis kita maka tidak ada salahnya prosedur tersbut dilakukan dengan cara yang benar. selain itu kami menyaarankan sebelum mendirikan perusahaan sebaiknya difikirkan baik-baik sesuai dengan rencana bisnis kita kedepan.

Pelajari Juga : Cara Mendirikan Perseroan Terbatas 

Demikian penjelasan kami mengenai cara merubah CV Menjadi PT semoga bisa bermanfaat dan sukses terus para pengusaha Indonesia, wasalamu alaikum wr wb

>> Kembali Ke Kelas Pengusaha <<

The post Cara Merubah CV Menjadi PT appeared first on YULEKO.COM.

Namun demikian karena kita menjalankan usaha ada baiknya kita memahai dasar-dasar perpajakan terutama dibidang yang kita jalani agar tidak menjadi masalah dikemudian hari, sekaligus sebagai kontribusi kita sebagai warga negara yang baik dari sektor perpajakanan

Alasan Kenapa Kita Harus Tertib pajak

1. Memenuhi Kewajiban Sebagai Warga Negara
   Sebagai warga negara yang baik tentu kita juga harus turut andil membiayai negara terutama dari sektor perpajakan
2. Kelancaran Usaha
   Dalam bisnis terkadang kita diminta NPWP dan kewajiban pajak lainnya, jika kita bisa memenuhi maka akhirnya ada klient atau konsumen yang tidak mau berbisnis dengan kita sehingga kita berpotensi kehilangan peluang bisnis tersebut.
3. Menghindari Denda
   Pebisnis atau pelaku usaha yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya akan dikenakan denda yang jumlahnya sebagai berikut :
   1. Perorangan : Rp, 100.000,-/tahun
   2. Badan Hukum : Rp. 1.000.000,-tahun
   3. PKP (Pengusaha Kena Pajak) : Rp.500.000,-/bulan

Denda diatas cukup lumayan bukan ?! yang sedikit banyak bisa mengurangi pendapatan kita.

Baca Juga :  Cara Membuat NPWP 

Besaran Pajak UMKM

UMKM adalah Usaha orang pribadi maupun badan yang omsetnya masih dibawah 4,8 Milyar pertahun bisa menggunkan pajak UMKM yang besar 0,5% dari omset kotor, dan teman-teman cukup melakukan pencatatan dari pemasukan saja tanpa harus membuat pembukuan.

Sedangkan usaha perorangan yang nilai omsetnya masih dibawah Rp.500 Juta mendapat keringanan BEBAS PAJAK, seru ya ?

Untuk penjelasan detailnya bisa teman-teman simak Pada Video diatas

Masa Berlaku Pajak UMKM

Namun teman-teman juga harus tahu kalau pemberlakukan pajak UMKM diatas juga tidak selamanya, melainkan ada batas waktunya sebagai berikut :

1. Untuk Perorangan : 7 Tahun
2. Untuk CV : 4 Tahun
3. Untuk PT : 3 tahun

Setelah masa berlaku diatas habis maka teman-teman harus melaporkan pajak dengan menggunkan pembukuan, namun kita tidak perlu khawatir sekarang sudah banyak softtware-software instan untuk membuat pembukuan dengan mudah.

Dapatkan Software Akuntansi untuk membuat pembukuan dengan mudah : klik disini 

Demikian sedikit uraian kami mengenai besaran pajak UMKM, semoga bisa bermanfaat dan sukses terus para pebisnis dan wirausahawan Indonesia, wasalamu alikum wr wb

>>> Kembali Ke Kelas Pengusaha <<<

The post Cara Menghitung Pajak Perusahaan (UMKM) appeared first on YULEKO.COM.

Konsekuensianya maka setiap warga negara Indonesia sudah terdaftar sebagai wajib pajak tanpa harus mengajukan kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Lagi.

Namun para mitra usaha Indonesia sekalian tidak perlu khawatir itu bukan berarti semua penghasilan kita akan kena pajak. Melainkan hanya kita yang penghasilannya diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), untuk yang penghasilannya dibawah PTKP tetap tidak akan dikenakan pajak.

Keuntungan dari diterapkannya aturan ini anta lain jika ingin membuka usaha tidak perlu repot-repot lagi membuat NPWP baik kekantor pajak maupun secara online. Hal ini akan mempercepat proses kelegkapan dokumen sekaligus menghemat pengeluaran negara karena tidak perlu lagi menyediakan budget untuk mencetak Kartu NPWP.

Namun auturan diatas baru berlaku sekitar awal januari 2024, bagi anda yang membaca artikel ini sebelum aturan tersebut berlaku dan ingin membuat NPWP, silahkan baca panduan membuat NPWP yang sudah kami tuliskan sebelumnya.

Nah seperti apa detailnya mengenai aturan tersebut dan bagaimana cara aktivasi KTP menjadi NPWP silahkan simak video diatas, semoga dapat bermanfaat dan sukses terus para pebisnis dan wirausahawan Indonesia.

>>> LIHAT MATERI LAINNYA DI KELAS PENGUSAHA <<<

The post KTP Jadi NPWP appeared first on YULEKO.COM.

KENAPA HARUS DIBUBARKAN

Perusahaan yang sudah tidak aktif atau tidak kita gunakan lagi sebaiknya segera dibubarkan dengan alasan sebagai berikut :

1.  Agar Semua Permasalahan Tuntas
   Biasanya PT dibubarkan karena sebab tertentu diharapkan dengan membubarkan segala permasalahan selesai bersamaan dengan pembubaran PT tersebut
2. Agar Bisa Lepas dari semua Kewajiban yang melekat
   Pada saat kita mendirikan PT ada banyak kewajiban yang melekat seperti lapor pajak, ketenaga kerjaan dll, dengan dibubarkan maka para pemilik PT bisa lepas dari kewajiban-kewajiban tersebut
3. Agar Bisa Membuka Usaha Baru
   Dalam UU monopoli dinyatakan bahwa seseorang tidak boleh menjabat sebagai direktur atau komisaris diperusahaan berbeda dengan bidang yang sama. Untuk itu jika kita ingin mendirikan perusahaan baru dengan bidang yang sama sebaiknya PT yang lama dibubarkan terlebih dahulu.

SYARAT PT BOLEH DIBUBARKAN

Menurut ketentuan UU ada beberapa syarat agar PT bisa dibubarkan :

1. Telah tercapainya maksud & tujuan
2. Telah habis masa berlaku pendirian
3. Diputuskan Pailit/Bangkrut Oleh Pengadilan Niaga
4. Dicabutnya Izin usaha yang menyebabkan PT tidak bisa beroperasi
5. Atas kehendak Para Pemegang saham

Baca Juga : Panduan Mendirikan Perseroan Terbatas

PROSEDUR PEMBUBARAN PT

Dari berbagai sebab dibubarkannya PT diatas, berikut kami uraikan prosedur kehendak para pemegangan saham :

1. RUPS penutupan
   Minimal harus dihadiri oleh 3/4 pemegang saham dan disetujuai oleh 3/4 yang hadir
2. Membuat Akta Notaris Penutupan
   Akta penutupan dibuat oleh notaris berdasarkan keputusan RUPS
3. Menunjuk Likuidator
   Likuidator bertugas untuk menyelsaikan selurh urusan PT seperti  : penyelesaian kewajiban, laporan keuangan, perpajakan dll
4. Pengumuman Koran
   Sesuai UU PT harus dibuat pengumuman koran selama 60 hari (2bulan) untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang ingin mengajukan tagihan
5. SK Pembubaran
   Setelah 2 bulan Notaris akan mengeluarkan SK pembubaran dan mengumumkan diberita negara
6. RUPS Pertanggung jawabab likuidator
   Setelah 2 bulan pengumuman dan semua persoalan dibereskan oleh likuidator
7. Pengumuman Koran
   Mengumumkan jika Pt sudah benar-benar dibubarkan

Demikian Prosedur pembubran PT sesuai dengan UU No.40 tahun 2007, jika ada yang hendah ditanyakan silahkan tuliskan dikolom komentar

Jika butuh bantuan penutupan PT, Klik disini

>> KEMBALI KE KELAS PENGUSAHA <<

The post Cara Menutup atau Membubarkan PT appeared first on YULEKO.COM.

Modal dasar dan modal disetor bisa ditentukan atas berapa alasan diantaranya :

1. Modal Real 
   Artinya modal yang benar-benar dimiiki dan disetorkan oleh pendiri PT, karena banyak PT yang menentukan modal tidak real misalnya asal tulis saja tetapi tidak benar-benar menyetorkan modal, hal tersebut tidak baik buat usaha maupun jalannya perusahaan. sebaiknya modal disusun berdasarkan kenyataan yang disetorkan oleh para pemilik modal
2. Kebutuhan Usaha
   Ada usaha-usaha yang membutuhkan modal besar misalnya beberapa KBLI konstruksi mewajibkan modal diatas 1 milyar, maka jika izin kita ingin keluar untuk bidang usaha tersebut modal kita harus diatas 1 Milyar, namun tentu saja harus tetap mempertimbangkan poin nomer 1 diatas

Berapa Modal Dasar Untuk Mendirikan PT ?

Sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja modal dasar PT sudah tidak dibatasi lagi, artinya sesuai dengan kemampuan dan kenyataan yang disetorkan oleh pemilik modal saja.

Berapa  Minimal Modal Disetor ?

Untuk modal disetor aturannya masih sama yaitu minimal 25 % dari Modal dasar

Untuk lebih jelasnya silahkan simak video yang sudah kami sediakan diatas, semoga bermanfaat wasalamu alaikum wrwb dan sukses terus para pengusaha Indonesia

Pelajari Materi wirausaha secara terstruktur, klik disini

The post Cara Menentukan Modal Dasar dan Modal Disetor Perseroan Terbatas appeared first on YULEKO.COM.

Sahabat Mitra Usaha Indonesia sekalian, banyak yang mengira bahwa OSS PT perorangan sama dengan OSS usaha perorangan sehingga banyak yang bertanya kepada saya bagaimana cara meng-edit atau merubahnya. Nah yang perlu teman-teman ketahui bahwa keduanya berbeda sehingga pendaftarannyapun berbeda, sehingga tidak bisa di edit melainkan harus buat buat baru untuk PT perorangan yang dimiliki terpisah dari usaha pribadinya.

Syarat-syarat
Sebelum mendaftar sebaiknya disiapkan dulu beberapa syarat sebagai berikut :

1. Nomer AHU sertifikat pengesahan
2. NPWP PT Perseorangan
3. Alamat perusahaan
4. Identitas Direktur (Nama, alamat, NIK, dll)
5. Email perusahaan
6. No telp perusahaan

Tahapan Pendafataran
Setelah semua syarat-syarat disiapkan, silahkan lakukan proses sebagai berikut :

1. Kunjungi https://Oss.go.id 
2. Klik Menu DAFTAR (dipojok kanan atas)
3. Pilih : UMK
4. Pilih : Badan Usaha
5. Pilih : PT Perseorangan
6. Lalu isi formulir pendaftaran

Untuk lebih jelas mengenai proses pendaftaran sudah saya buatkan videonya dan teman-teman tinggal lihat saja video diatas, semoga bermanfaat dan suskes selalu para pengusaha Indonesia. Wassalamu alaikum wrwb

Ikuti kelas pengusaha, Gratis, klik disini

The post Pendaftaran OSS Untuk PT Perseorangan appeared first on YULEKO.COM.

Para mitra usaha sekalian, untuk anda yang mendirikan CV dibawah Agustus 2018 biasanya belum memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari kemenkumham. Hal tersebut disebabkan karena memang dahulu mendataran Perseroan Komanditer memang bukan melalui kemenkumham tetapi melalui pengadilan negri, yang ditandai dengan adanya stempel pengadilan negri sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan kita.

Kenapa harus punya SKT ?

Mulai Agustus 2018 Pengesahan CV beralih dari pengadilan negri ke kementrian hukum dan ham, dimana proses  pengesahanyapun berubah dari stempel pengadilan negri menjadi dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh kementriin hukum dan hak asasi manusia.

Baca juga : Panduan Mendirikan CV (Perseoan Komanditer)

CV yang sudah terdaftar dipengadilan negri pada dasarnya sudah sah berdiri, hanya saja karena perizinan saat ini diurus secara online melalui web OSS milik Kementrian Investasi/BKMPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Dan salah satu syarat untuk untuk mendaftar di OSS hanrus memiliki nomer pengesahan dari kemenkumham, itulah yang menjadikan SKT Menkumham menjadi dokumen wajib yang harus dimiliki oleh perusahaan

Cara Mendapatkan SKT Menkumham untuk CV

Untuk CV yang baru berdiri SKT Menkumham secara otomatis dikeluarkan oleh notaris yang mendirikan, AWAS !! dokumen ini kadang hilang atau tercecer karena bentukanya hanya selembar kertas, sehingga sering dianggap tidak penting, padalah tanpa dokumen itu kita tidak bisa mengurus perizinan, tidak bisa buka rekening, membuat NPWP perusahaan, mengikuti tender dan berbagai keperluan penting lainnya.

Sedang untuk pemilik CV yang sebelumnya hanya mendapatkan stempel dari pengadilan Negri, SKT menkumham bisa didapat dengan cara mendatangi notaris tempat CV kita dibuat atau Notaris mana saja yang terdekat yang bisa kita temui, karena untuk saat ini pendaftaran CV ke kemenkumham hanya bisa dilakukan melalui Notaris.

Dokumen yang harus dibawa saat pencatatan diantaranya :

1. Akta Pendirian CV
2. NPWP CV
3. KTP + NPWP para pemilik CV

Karena ada beberapa data yang harus dimasukan ke dalam pencatatan, biasanya notaris akan meminta pernyataan atau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan data yang akan di Input ke kemenkumham.

Demikian sedikit uraian mengenai cara mendapatkan SKT menkumham, untuk lebih jelasnya rekan-rekan sekalian bisa menyaksikan video yang sudah kami buat. Semoga bermanfaat dan suskes terus para pengusaha indonesia, wasalamu alaikum wrwb.

Jika butuh bantuan pencatatan CV ke kemenkumham, klik disini

>> Lihat Materi Lainnya <<<

The post Cara Mendapatkan SKT Menkumham Untuk CV appeared first on YULEKO.COM.