_..::CunG::.._

Tanah Genting KRA

2012-07-16T15:51:00.002-07:00

Banyak orang tidak begitu mengetahui di mana Terusan Kra (tanah genting Kra) ini, dan apa pentingnya sehingga bisa mengubah geo-ekonomi global (khususnya Asia Timur). Kita tahu Asia Timur saat ini semakin hari semakin menjadi pusat ekonomi dunia, seiring dengan semakin turunnya pengaruh AS sebagai negara adidaya (terutama akibat krisis akhir-akhir ini).

Banyak yang mengatakan bahwa kelompok negara-negara Barat akan segera disaingi oleh kelompok BRIC (Brazil-Russia-India-China). Mereka adalah negara-negara yang sungguh-sungguh mampu berdikari dan punya tradisi otonom dari Barat. Terutama Russia dan China akan bangkit luar biasa. Ini semua mengindikasikan akan terjadinya perubahan geo-ekonomi global secara mendasar dalam waktu dekat ini.

Terusan Thai (sebelumnya disebut Terusan Kra atau Terusan tanah genting Kra) adalah rencana untuk terusan yang akan melewati Thailand selatan untuk mempersingkat transportasi di wilayah tersebut, seperti Terusan Panama dan Terusan Suez. Kemungkinan besarnya pemerintah Thailand akan membuka Terusan Kra pada 2011 mendatang. Thailand menganggarkan dana 21, 2 milyar Dollar AS untuk pengerukan Terusan Kra tersebut.

Alasan utamanya adalah karena Semenanjung Malaya memperpanjang rute transportasi di sekitar Asia. Kondisi kemacetan di Selat Malaka ini akan terus bertambah parah, melihat geliat pelayaran ke dan dari Cina. Belum lagi masalah terorisme maritim, perompak dsb.

Pembangunan Terusan Kra tersebut didasari data yang ada bahwa Selat Malaka sebagai jalur pelayaran sepanjang 612 mil yang menghubungkan antara laut Cina Selatan dengan Samudera Hindia. Selama ini kita tahu bahwa selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Kurang lebih 50 ribu kapal melintasi jalur ini setiap tahunnya dan lebih dari setengah kebutuhan energi Jepang dan Cina melewati selat ini.

Jelas Singapura akan bangkrut (hampir) total. The little dot yang penghasilan utamanya ada pada bidang jasa dan infrastruktur (selain industri manufaktur) jelas ekonominya akan goyang. Sumatra khususnya pelabuhan singgah juga akan terpengaruh.

Namun disisi lain, Sabang yang berada di ujung barat Indonesia bisa menjadi kota pelabuhan yang besar. Pemerintah sendiri sebenarnya telah melihat potensi besar tersebut. Dengan dikeluarkannya UU No 37/ 2000 menetapkan kembali Sabang menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Namun sayang, hingga saat ini Sabang belum tergarap secara optimal.

Kondisi ini membuat keberadaan Sabang Freeport sangat strategis. Ditunjang kedalaman laut yang memadai bagi kapal-kapal besar berukuran 100 000 ton untuk merapat ke dermaga. Sabang Freeport bisa menjadi pelabuhan transit menggantikan pelabuhan Singapura, yang overloaded.

Pelabuhan Sabang merupakan salah satu pelabuhan yang bebas pendangkalan, sehingga tidak perlu biaya pengerukan serbamahal seperti pelabuhan lain di Indonesia. Tapi Sabang Freeport sendiri masih harus berbenah dan mendatangkan banyak investor untuk terus memenuhi kelengkapan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mutlak kota pelabuhan dan perdagangan, seperti tanki minyak raksasa, dok terapung, gudang dan fasilitas lainnya. Sementara di luar pelabuhan, infrastrukturnya juga harus menunjang keberadaan bank, pusat-pusat pelayanan jasa sampai dengan restoran, toko, rumah-rumah penginapan dan tentu saja Hotel.

Jika pengembangan Sabang sebagai kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas berhasil, maka efek positifnya akan merambat ke wilayah-wilayah sekitar Sabang. Hasilnya akan sangat membantu mempercepat pemulihan Aceh pasca tragedi tsunami.

http://politikana.com/baca/2010/01/3...indonesia-lesu

Sigh, andaikan pemimpin kita ada yang sadar bahwa pengembangan Sabang sebagai pelabuhan sudah sangat penting Di masa depan kanal ini sudah pasti akan terbangun. Melihat bangkitnya RRT dan India, mereka pasti akan berinvestasi dalam kanal ini untuk menghemat cost mereka.

Kasus Penghianatan Amandemen Pasal 33 UUD 1945 Terhadap Pertanahan

2012-07-05T16:46:00.002-07:00

Pada artikel sebelumnya kita telah membahas tentang penghianatan pasal 33 UUD 1945 yang tercoreng atas nama “Amandemen Undang-Undang Dasar 1945”. Pada Pembahasan sebelumnya juga telah sempat kita menyinggung tentang Undang-undang Penanaman Modal dan Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) sadar ini berdampak salah satunya yakni tentang pertanahan (Agraria).

Pada kasus-kasus yang berkembang di masyarakat seperti sengketa pertanahan adat dalam artikel ini.

Desa Lelilef Sawai dan Gemaf, Kabupaten Halmahera Tengah (Kalteng) adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Hal itu terbukti dengan masuknya sejumlah perusahaan dari dalam dan luar negeri yang melakukan eksplorasi tambang Nikel. Salah satunya adalah PT Weda Bay Nikel. Persoalannya, sekitar 195 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di dua desa tersebut merisaukan rencana perluasan eksplorasi perusahaan tambang yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh negara Perancis itu.

Perluasan itu akan mengambil alih lahan yang secara turun temurun sudah digunakan warga untuk tinggal dan bercocok tanam. Selain bekerja sebagai nelayan, sebagian warga menggantungkan hidup dari bertani dan berkebun di tanah yang disebut sebagai tanah adat itu. Sehingga perluasan yang dilakukan WBN akan berpengaruh signifikan terhadap kehidupan warga.

Pada intinya warga di dua desa itu tidak mempersoalkan perluasan tersebut, tapi dengan syarat warga harus diberi kompensasi yang sesuai. Salah satu warga desa Lelilef Sawai, Yosepus Burnama, mengatakan sudah terdapat tanah warga yang diratakan oleh perusahaan, padahal tanah itu belum dibebaskan. Menurutnya, sudah ada delapan warga yang tanahnya diambil alih perusahaan tanpa ganti rugi.

Yosepus melanjutkan, WBN akan membangun pabrik untuk melakukan pengolahan serta eksplorasi di atas lahan adat milik warga kedua desa itu. Sayangnya, nominal ganti rugi yang ditawarkan harganya terlalu murah, yaitu Rp8 ribu/meter persegi. Pria yang sempat bekerja di WBN itu mengatakan sebagian warga menerima penawaran itu, sebagian lagi menolak dan menuntut ganti rugi dengan nominal Rp50 ribu/meter persegi.

Tuntutan tersebut sudah disuarakan oleh warga di kedua desa itu sejak 2009, namun tidak ditanggapi dengan baik oleh WBN dan pemerintah daerah (Pemda) setempat. Bahkan, kata Yosepus, sejumlah aparat desa terlihat berpihak kepada WBN ketimbang membela warganya. Ditambah lagi Bupati Halteng, Yasin Ali, selalu mengklaim bahwa lahan yang selama ini digunakan warga adalah tanah negara.

“Padahal tanah itu tanah leluhur, tanah nenek moyang kami, tanah adat,” kata Yosepus, Jumat (25/5).

Lantaran Pemda setempat dinilai tidak dapat menuntaskan persoalan, warga mengadu kepada Komnas HAM di Jakarta. Komnas HAM sudah melakukan investigasi secara langsung di kedua desa itu pada 19–21 Juni 2011. Sayangnya, rekomendasi yang diterbitkan Komnas HAM tidak diindahkan oleh pihak yang bersangkutan sehingga penyelesaian persoalan ini berlarut.

Tak menyerah, warga melaporkan permasalahan ini kepada DPD. Pada Kamis (24/5), Komite II DPD menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menindaklanjuti laporan warga. Rapat yang dipimpin Ketua Komite II, Bambang Susilo, dihadiri oleh perwakilan warga, WBN, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Bupati Halteng, Al Yasin Ali.

Komite II DPD akhirnya menerbitkan sejumlah kesimpulan yakni mengimbau agar pihak berkepentingan bermusyawarah untuk membahas persoalan ini. Pihak berkepentingan juga diimbau untuk tidak hanya terpaku pada besaran kompensasi, namun lebih kepada perihal yang realistis serta mempertimbangkan solusi lain seperti Community Social Responsibility (CSR) atau Community Development (CD).

Terkait status tanah, Komite II DPD akan melakukan cross check dengan Kementerian Kehutanan dan BPN, serta melakukan pengawasan agar ada kepastian yang jelas terkait lahan yang disengketakan. Selain itu, Komite II DPD meminta kepada WBN untuk tidak melakukan kegiatan di tanah warga yang belum mempunyai status pembebasan lahan. Kegiatan yang dilakukan WBN diperbolehkan jika sudah terdapat bukti status pengalihan lahan yang jelas. Komite II DPD juga berjanji turun langsung ke lokasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Yosepus berharap pemerintah dan anggota dewan mampu membantu menyelesaikan masalah ini. Bagi Yosepus, berdirinya WBN akan berpengaruh besar terhadap kehidupan warga, terutama faktor ekonomi. Soalnya, warga yang lahannya diserobot tanpa ganti rugi sudah tidak dapat lagi bercocok tanam. “Lahan saya sendiri yang telah digunakan secara turun-temurun terancam digusur,” keluhnya.

Di kesempatan yang sama, salah satu anggota tim yang mengadvokasi warga dari LBH Projustisia, Ferry J Mainassy, mengatakan upaya penyelesaian ini akan ditempuh dengan cara litigasi dan non litigasi. Namun, upaya yang telah dilakukan sampai saat ini untuk menyelesaikan persoalan baru pada tingkat non litigasi. Bagi Ferry, tidak menutup kemungkinan jika nanti upaya litigasi dilakukan.

Secara hukum, Ferry melihat persoalan pembebasan lahan warga seharusnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, salah satunya adalah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam ketentuan itu, ia melihat pembebasan lahan yang diperuntukkan bukan untuk kepentingan umum maka mekanisme yang dilalui adalah musyawarah–mufakat, yaitu dilakukan negosiasi antara pihak yang mau menggunakan dengan pemilik lahan.

Sayangnya, Ferry melihat pembebasan lahan yang ditawarkan kepada warga menggunakan mekanisme untuk kepentingan umum. Baginya, hal itu merugikan warga. “Pembebasan lahan itu harusnya dilakukan bukan berdasarkan pendekatan kepentingan umum,” ujarnya.

Ferry melanjutkan, tuntutan ganti rugi sebesar Rp50 ribu/meter persegi sebagaimana keinginan warga bukan tanpa sebab. Pasalnya, harga tersebut sudah dipertimbangkan dengan matang oleh warga dari berbagai macam aspek. Misalnya, perusahaan akan menggunakan lahan dalam kurun waktu sangat lama, ada tanaman umur panjang milik warga yang digusur dan lainnya.

Bantah Ikut Campur

Sementara itu, Bupati Halteng, Al Yasin Ali, mengatakan kompensasi yang diberikan kepada warga di dua desa yang lahannya akan dibangun pabrik oleh WBN mengacu pada beberapa hal. Pertama, mengacu pada harga yang sudah diterapkan di desa sekitar di mana terdapat perusahaan serupa. Kedua, negosiasi antar kedua belah pihak yaitu WBN dan warga.

Jika mengacu harga sebelumnya dalam soal ganti rugi lahan yang ada di kabupaten lain, Yasin mengatakan nominal kompensasi lahan warga harganya bervariasi mulai dari Rp4–9 ribu/meter persegi. Bahkan, jika lahan itu memiliki sertifikat harganya dapat mencapai Rp15 ribu/meter persegi. Dia juga menegaskan, Pemda tidak campur tangan dalam penentuan harga tersebut.

Bagi Yasin, tugas Pemda hanya sebatas sosialisasi mengenai harga. Misalnya, jika lahan itu digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit dan lainnya, maka nominal kompensasi berkisar diangka Rp2,5 ribu/meter persegi. Jika lahan diperuntukkan di luar kepentingan umum maka harganya lebih tinggi.

Ketika ditanya nilai kompensasi untuk tanah adat/ulayat, Yasin mengatakan di Kabupaten Halteng tidak ada tanah adat/ulayat. Namun, terdapat tanah yang berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang pengelolaannya berada di bawah wewenang Kementerian Kehutanan dan tergolong dalam tanah negara. “Di sana tidak ada tanah adat/ulayat,” kata Yasin ketika dikonfirmasi lewat telepon, Minggu (27/5).

Dia menambahkan, meski lahan warga yang menjadi sengketa termasuk tanah negara, warga sudah mengolah tanah itu secara turun-temurun. Sehingga di atas tanah itu terdapat tanaman berumur panjang seperti kelapa, pisang dan lainnya. Atas dasar itu, ia mengatakan kompensasi yang akan diberikan mengacu pada lahan yang sudah ditanami warga.

Selain itu, negosiasi harga yang dilakukan warga dapat juga mengarah pada kompensasi lainnya, seperti masyarakat mendapat bagian dari setiap bahan baku mentah yang dijual perusahaan. Menurut Yasin dana itu di luar dana CSR yang diberikan perusahaan.

Ketika ditanya soal izin WBN, Yasin mengatakan perusahaan tersebut sudah mengantongi izin. Di atas lahan yang terdapat di dua desa itu, katanya, akan digunakan untuk membangun pabrik dan fasilitas pendukung untuk mengolah bahan baku mentah Nikel. Mengacu pada potensi yang ada di Halteng, perusahaan tersebut akan beroperasi di sana dalam waktu cukup lama. “Lebih dari 50 tahun,” pungkasnya.

Sumber : hukumonline.com

KONFLIK INDONESIA BELANDA Dan perjuangan bersenjata Mempertahankan kemerdekaan

2012-07-02T12:06:00.003-07:00

1.1 Latar Belakang Konflik Indonesia – Belanda

Menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 membawa hikmah yang sangat besar kepada perkembangan bangsa Indonesia sebagai sebuah Negara yanag berdaulat. “Vacuum of Power”, yaitu kekosongan kekuasaan yang terjadi di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh para “Founding fathers” untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dilanjutkan dengan upaya melengkapi kelengkapan Negara melalui sidang PPKI tanggal 18, 19 dan 22 Agustus 1945. Maka lengkap dan sah lah Indonesia sebagai sebuah Negara berdaulat dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai peristiwa telah terjadi di Indonesia setelah Soekarno Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI. Di daerah daerah muncul berbagai peristiwa spontan dan heorik sebagai bentuk dukungan terhadap proklamasi, seperti :

1) Surat Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX (5 September 1945)

Berisi tentang pernyataan resmi Sri Sultan Hamengku Buwono IX, bahwa Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat menyatakan diri bergabung dengan RI sebagai daerah Istimewa.

“(Catatan Penting : bahwa Keraton Yogyakarta tidak pernah dijajah oleh Hindia Belanda, sehingga ketika Indonesia merdeka Yogyakarta adalah Negara/kerajaan mandiri. Karena menurut perjanjian internasional tahun 1896 wilayah Indonesia adalah Bekas Hindia Belanda)”.

Dengan pernyataan ini secara resmi Yogyakarta menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republic Indonesia.

2) Rapat Raksasa di Lap. Ikada (19 September 1945)

3) Insiden Bendera di Hotel Yamato (19 September 1945)

4) Pertempuran lima hari di Semarang

5) Dsb (materi ini dibahas di kelas 8)

Sebagai pemenang Perang Dunia II, tetap berusaha untuk masuk ke Indonesia. Pasukan Sekutu yang diwakili oleh AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies = Pasukan Sekutu dari Divisi Inggris) mendarat di Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945 dibawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christisson. Kedatangan pasukan AFNEI ini pada awalnya disambut dengan hangat oleh pemerintah RI, karena mereka mengemban tugas untuk :

1. melucuti sejata pasukan Jepang dan memulangkan tentara Jepang ke negaranya

2. membebaskan tawanan perang

3. mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada para penjahat aperang

Di Indonesia pasukan AFNEI dibagi dalam 3 divisi, yaitu :

1) Divisi India ke 23 ditempatkan di Jawa Barat, dipimpin oleh Mayjend. DC. Hawthorn

2) Divisi India ke 5 di tempatkan di Jawa Timur, dipimpin oleh Mayjend EC Mansergh

3) Divisi India ke 26 ditempatkan di Sumatera, dipimpin oleh Mayjend HM Chambers

Situasi berubah menjadi kecurigaan setelah bangsa Indonesia mengetahui bahwa kedatangan pasukan AFNEI diboncengi oleh NICA (Nederlands Indische Civil Administratie) dibawah komando Mayjend HJ Van Mook dan Mayjend Van der Plass. Kedatangan NICA ini menimbulkan kecurigaan bahwa Belanda akan mengambil kembali kekuasaannya di Indonesia. Kecurigaan tersebut semakin tampak setelah NICA mempersenjatai kembali KNIL (Pasukan Belanda di Indonesia) yang telah dibebaskan dari tawanan Jepang. Pasukan NICA mulai memancing perselisihan di berbagai daerah dengan tindakan yang provokatif, sehingga menimbulkan insiden-insiden pertempuran dengan para pejuang RI. Contoh konkrit tindakan provokatif NICA adalah : Insiden Bendera di Hotel Yamato Surabaya pada tanggal 19 September 1945.

1.2
Dua peristiwa yang terjadi secara bersamaan pada tanggal 19 September 1945 : 1. Sebelah kiri : insiden bendera di Hotel Yamato Surabaya 2. Sebelah kanan : suasana rapat raksasa (Komite Van Aksi) di lap. Ikada Jakarta

1.2 Perjuangan Rakyat dan Pemerintah di Berbagai Daerah Dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indoneisa

Peristiwa Heroik di Surabaya (10 Nopember 1945)

Pasukan Sekutu mulai memasuki kota Surabaya pada tanggal 20 Oktober 1945 dibawah pimpinan Mayor Jenderal AWS Mallaby. Mereka langsung menyerbu penjara republic untuk membebaskan tenatara sekutu dari tawanan para pejuang RI. Tindakan profokatif ini memancing insiden-insiden kecil, dan mencapai puncaknya dengan tewasnya Mallaby dalam insiden pertempuran di Jembatan Merah. Peristiwa ini dijadikan alasan oleh sekutu untuk mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya “ …………..para pemimpin dan orang orang Indoneisa yang bersenjata harus melapor dan menyerahkan senjatanya ditempat-tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya, menyerahkan diri dengan mengangkat tangan keaatas, dengan batas waktu tanggal 10 Nopember 1945 jam 06.00 pagi. Bila tidak, Saurabaya akan digempur dari darat, laut dan udara….”

Ultimatum in tidak dihiraukan oleh para pejuang Surabaya. Bung Tomo, dengan pidatonya yang berkobar-kobar dari RRI Stasiun Surabaya membakar semanagat juang rakyat Surabaya menentang kembalinya Sekutu dan Belanda.

Maka pada tanggal 10 Nopember 1945 terbuktilah ancaman dari Sekutu untuk mebombardir Saurabaya dari darat, laut dan udara. Pertempuran yang tidak seimbangpun terjadi. Sekutu dengan peralatan dan mesin tempur yang canggih, sedangkan para pejuang RI dengan senjata seadanya hasil rampasan dari Jepang.

“Sang Orator Bung Tomo” ; pembakar semangat juang dan pemimpin pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya. Beliau gugur dalam peristiwa yang sangat dahsyat itu. (Para veteran Sekutu mengatakan bahwa peristiwa 10 Nop. 1945 di Surabaya sebagai Inferno / neraka, yang kedahsyatan perangnya lebih mengerikan dibandingkan perang dunia II)

Sumber : 30 Th. Indonesia Merdeka

Pasukan BKR dari berbagai daerah di Indonesia berdatangan masuk ke Surabaya untuk bertempur bersama-sama rakyat Surabaya melawan Sekutu. Pertempuran baru berakhir tanggal 14 Desember 1945.

Palagan Ambarawa (12 – 15 Desember 1945)

Peristiwa ini bermula dari kedatnagan tentara Sekutu dibawah pimpinan Brigjend. Bethel di Semarang. Tujuan semula poasukan ini adalah mengurus tawanan perang Jepang. Namun NICA kemudian mempersenjatai para bekas tawanan ini untuk membuat kekacauan di Kota Magelang dan Ambarawa. Pertempuran sudah dimulai sejak 20 Nopember 1945. Pertempuran mencapai puncaknya pada tanggal 12 – 15 Desember 1945 dibawah komando kolonel Sudirman. Dengan strategi peperangan yang brillian dari Kolonel Sudirman, pasukan BKR berhasil memukul mundur pasukan Sekutu dari Semarang. Karena jasanya inilah Kolonel Sudirman kemudian diangkat sebagai Panglima TKR (menggantikan Syudancho Supriyadi yang tidak pernah muncul) dengan pangkat baru Panglima Besar Jenderal Sudirman.

Peristiwa ini diperingati sebagai hari infanteri setiap tanggal 15 Desember.

Bandung lautan Api (24 Maret 1946)

Peristiwa ini bermula dari tindakan Sekutu yang memerintahkan para pejuang RI di Bandung untuk menyerahkan senjata rampasan dari Jepang. Pertempuran pun pecah, dan mengakibatkan Kota Bandung terbagi menjadi dua dengan batas demarkasi jalan/rel kereta api yang membelah kota Bandung. Bandung Utara berhasil dikuasai Sekutu, sedangkan Bandung Selatan dikuasai TKR.

Berdasarkan Saurat Perintah Perdana Menteri Amir Syarifudin pada tanggal 20 Nopember 1945, antara pasukan Sekutu dan TKR harus mengadakan genjatan senjata /menghentikan tembak menembak.

Pada tanggal 23 Maret 1946 Sekutu mengeluarkan ultimatum kepada para pejuang RI untuk mengosongkan kota Bandung . Akibatnya pertempuran pun kembali menghebat. Pada saat itu datang dua buah surat perintah yang isinya membingungkan, yaitu :

1) Dari perdana Menteri Amir Syarifudin

Bahwa para pejuang / pasukan RI harus mundur dari kota Bandung sesuai dengan perjanjian antara pemerintah RI dengan Sekutu yanag saat itu sedang berlangsung di Jakarta.

2) Dari Panglima TKR (Jenderal Sudirman)

Bahwa para pejuang/pasukan RI harus mempertahankan Kota bandung sampai titik darah penghabisan.

Menghadapi dua perintah yang berbeda ini, akhirnya pada tanggal 24 Maret 1946 pasukan RI mengambil sikap untuk mundur dari kota Bandung dengan cara membumi hanguskan kota Bandung, supaya semua fasilitas yang ada tidak dapat dipergunakan oleh Sekutu. Maka terjadilah apa yang disebut dengan Bandung Lautan Api.

Medan Area (10 Dember 1945)

Pasukan Sekutu memasuki Kota Medan dibawah pimpin Brigadir Jenderal Ted Kelly, didahului oleh pasukan komando pimpinan Kapten Westerling

Pada tanggal 18 Oktober 1945 Sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya :

1) melarang rakyat membawa senjata

2) semua senjata harus diserahkan kepada pasukan Sekutu

Karena ultimatumnya tidak dihiraukan oleh rakyat Medan, Pasukan Sekutu mengerahkan kekuatannya untuk menggempur kota Medan dan sekitarnya. Serangan Sekutu ini dihadapi dengan gagah berani oleh pejuang RI dibawah koordinasi kolonel Ahmad Tahir

Puputan Margarana di Bali (18 Desember 1946)

Dalam bahasa bali, Puputan berarti perang sampai titik darah penghabisan. Peristiwa inilah yang terjadi di desa Margarana, Tabanan Bali pada tanggal 18 Desember 1946. Pasukan Ciung Wanara pimpinan Kolonel I Gusti Ngurah Rai dengan semangat puputan menyerbu tangsi / markas NICA di Tabanan untuk menggagalkan pembentukan Negara Indonesia Timur dalam Konferensi Denpasar yang saat itu sedang berlangsung. I Gusti Ngurah Rai dan seluruh anggota pasukannya gugur dalam pertempuran tersebut.

Peristiwa 11 Nopember 1946 di Sulawesi Selatan

Pada saat Belanda (Mayjend Van Mook) sedang mengadakan Konferensi Denpasar dalam rangka pembentukan negara Indonesia Timur dan negara-negara boneka lainnya, pada tanggal 11 Desember 1946 Belanda mengumumkan bahwa Sulawesi berada dalam status darurat perang dan hukum militer (akibat dari penolakan rakyat terhadap rencana (pembentukan Negara Indonesia Timur). Rakyat Sulawesi Selatan yang diangap menolak atau tidak setuju/menentang rencana tersebut dibantai habis oleh pasukan Belanda pimpinan Raymond Westerling yang mengakibatkan lebih dari 40.000 jiwa rakyat Sulawesi meninggal.

Robert Wolter Monginsidi dan Andi Matalatta yang memimpin pasukan untuk melawan kebiadaban Belanda akhirnya tertangkap dan dijatuhi hukuman mati.

Penghianatan Terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

2012-07-01T15:14:00.000-07:00

Oleh : Cungkring UMJ

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.[1]

Pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu amanah Jiwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mensejahterakan Rakyat Indonesia, yang termaktub dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar1945 Yaitu “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...... serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.[2]

Sebenarnya secara tegas Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang-seorang. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam adalah bertentangan dengan prinsip pasal 33.

Akan tetapi Amandemen pasal 33 ini dengan ditambahkannya ayat 4 seakan mengingkari secara halus ayat 1,2, dan 3-nya dimana perekonomian disusun secara prinsip demokrasi. Jadi siapa saja dapat mengusahakan perekonomian secara bebas alias liberalisasi perekonomian. hal ini tertuang dalam ayat selanjutnya yaitua ayt 5 diman ketentuan lebih lanjut diatur UU. UU yang mana? lihat saja UU penanaman modal dan UU PMA yang kental sekali nuansa liberalnya.

Bunyi pasal 33 UUD 1945 Amandemen sebagai berikut .

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.[3]

Ternyata sekarang sistem ekonomi yang diterapkan bersikap mendua. Karena ternyata hak menguasai oleh negara itu menjadi dapat didelegasikan kesektor-sektor swasta besar atau Badan Usaha Milik Negara buatan pemerintah sendiri, tanpa konsultasi apalagi sepersetujuan rakyat. “Mendua” karena dengan pendelegasian ini, peran swasta di dalam pengelolaan sumberdaya alam yang bersemangat sosialis ini menjadi demikian besar, dimana akumulasi modal dan kekayaan terjadi pada perusahaan-perusahaan swasta yang mendapat hak mengelola sumberdaya alam ini.

Sedangkan pengertian “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” menjadi sempit yaitu hanya dalam bentuk pajak dan royalti yang ditarik oleh pemerintah, dengan asumsi bahwa pendapatan negara dari pajak dan royalti ini akan digunakan untuk sebasar-besar kemakmuran rakyat. Keterlibatan rakyat dalam kegiatan mengelola sumberdaya hanya dalam bentuk penyerapan tenaga kerja oleh pihak pengelolaan sumberdaya alam tidak menjadi prioritas utama dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia.

Sehingga akhirnya sumber daya alam dan kenikmatan yang didapat hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja. Maka ada erosi makna pasal 33 yang seyogyanya diberikan untuk kepentingan orang banyak. Contoh nyata dalam pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) oleh Menteri Kehutanan pada 579 konsesi HPH di Indonesia yang didominasi hanya oleh 25 orang pengusaha kelas atas. Masyarakat lokal yang masih menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan dan ari generasi ke generasi telah berdagang kayu, harus diputuskan dari ekonomi kayu. Karena monopoli kegiatan pemanfaatan hutan dan perdagangan kayu pun diberikan kepada para pemegang Hak Pemilikan Hutan (HPH) ini. Monopoli kegiatan pemanfaatan ini malah disahkan melalui seperangkat peraturan, mulai dari UU Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1957 sampai peraturan pelaksanaannya yang membekukan hak rakyat untuk turut mengelola hutan. Seperti pembekuan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) bagi masyarakat lokal hanya melalui teleks Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur.

Begitu pula dalam bidang pertambangan Migas (Minyak dan Gas Bumi) dan Pertambangan Umum. Untuk kontrak bagi hasil dalam kuasa Pertambangan Migas, Pertamina (Perusahaan Minyak Negara) memang pemegang tunggal kuasa pertambangan Migas, tetapi kontrak bagi hasil dari eksploitasi sampai pemasarannya diberikan ke perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan dibidang pertambangan umum, rakyat penambang emas di Kalimantan Tengah dan Barat misalnya (Pemerintah mengistilahkan mereka sebagai PETI=Pengusaha Tambang Tanpa Ijin), harus tergusur untuk memberikan tempat bagi penambang besar. Dengan logika yang sama seperti di sektor kehutanan, penambang emas rakyat dianggap tidak mempunyai teknologi dan manajemen yang baik, sehingga ‘layak’ digusur hanya dengan dalih tidak mempunyai ijin. Sedangkan penambang emas besar dianggap akan memberikan manfaat besar karena kemampuan teknologi dan manajemen mereka. Rakyat pendulang emas tidak mendapat tempat sama sekali dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia, dan kehidupan mereka semakin buruk.

Praktek monopoli sumberdaya alam ternyata telah merambah kesektor pariwisata. Tempat-tempat yang menjadi tujuan wisata tidak bebas lagi menuju kepantai. Praktik ini banyak terlihat di tempat-tempat wisata baru di Indonesia, seperti di Anyer-Jawa Barat dan Senggigi-NTB.

Sementara penghasilan negara dari sektor pengelolaan sumberdaya alam ini tidaklah langsung ‘menetas’ pada masyarakat lokal di sekitar sumberdaya alam itu sendiri (seperti yang diagungkan oleh pendekatan trickle down effect), melainkan lebih banyak ke kantong para pengusahanya dan ke pusat pemerintahannya. Tingkat korupsi yang tinggi, lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi serta akuntabilitas pemerintah menyebabkan upaya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya dari sektor pengelolaan sumberdaya alam menjadi kabur dalam praktiknya.

Jadi KITA sadar apa maksud dan tujuan dari Amandemen UUD 1945, dan kemudian lahirlah Undang-undang Penanaman Modal dan UU Penanaman Modal Asing (PMA) yakni tepatnya UU No. 25 Pasal 10 (1), (2) Bab X, Tahun 2007.

Jadi untuk apa amandemen?? dan kepentingan siapa itu UU No. 25 Pasal 10 (1), (2) Bab X, Tahun 2007??

[1] Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 (Sebelum Amandemen)

[2] Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke 4

[3] Amandemen Ke 4 Tahun 2002 UUD 1945

Monopoli di Tubuh PLN

2012-07-01T12:49:00.001-07:00

Warga negara Indonesia menganggap bahwa listrik merupakan kebutuhan vital bagi kehidupannya sehari-hari. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia tidak dapat terlepas dari listrik. Bahkan di desa terpencil sekalipun saat ini sudah dapat menikmati fasilitas listrik. Namun kini, Indonesia sedang mengalami krisis listrik. Listrik menjadi sesuatu yang mahal dan langka disebabkan ketersediaannya yang sangat terbatas. Salah satu faktor yang menjadi pemicu kelangkaan listrik ini adalah pertumbuhan akan kebutuhan tenaga listrik yang semakin meningkat sementara tidak diimbangi oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang memadai.

PT. Perusahaan Listrik Negara Persero (PT. PLN) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan listrik di Indonesia. Namun faktanya, masih banyak kasus di mana mereka malah justru merugikan masyarakat. Di satu sisi kegiatan monopoli mereka dimaksudkan untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai UUD 1945 Pasal 33, namun di sisi lain, tindakan PT. PLN ini justru belum atau bahkan tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat[1].

Wacana mengenai krisis listrik ini sebenarnya telah muncul sejak awal tahun 2002 atau akhir tahun 2001. Pada waktu itu hingga sekarang muncul pemikiran untuk keterlibatan pihak swasta terhadap pengelolaan ketenagalistrikan di Indonesia yang selama ini dimonopoli oleh PLN. Keadaan krisis listrik yang parah ditunjukkan oleh fenomena listrik padam serentak se-Jawa Bali pada Rabu, 20 Februari 2008 karena terjadi defisit pasokan listrik hingga 1.044 MW. Saat itu, pemerintah bersiap untuk mengumumkan keadaan darurat jika defisit mencapai 1.500 MW. Krisis listrik di Indonesia bisa dikatakan sudah berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Di beberapa wilayah, tiada hari tanpa pemadaman berlgilir. Sistem Jawa-Bali yang paling maju dan terinterkoneksi juga masih sering mengalami masalah.

Krisis listrik memuncak saat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu, sekali sebulan. Semua industri di Jawa-Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa-Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang[2].

Minimnya pasokan listrik sebagian besar dipicu stagnasi produksi PLN. PLN sebagai pemasok 90% kebutuhan listrik nasional sulit meningkatkan produksi karena minimnya keuangan perusahaan sehingga sulit diharapkan dapat melakukan ekspansi. Produksi PLN yang sudah ada juga tidak optimal dan mahal karena sebagian besar pembangkit sudah tua, boros bahan bakar, kekurangan pasokan energi primer, dan sering mengalami kerusakan. PLN juga dikenal tidak efisien, seperti susut daya listrik yang besar, mahalnya harga pembelian listrik swasta, tingginya kasus pencurian listrih hingga korupsi. Stagnasi ini juga dipicu oleh pembangunan listrik yang tidak bervisi ke depan akibat subsidi BBM regresif membuat sebagian besar pembangkit PLN adalah pembangkit termal yang kini kian mahal. Selain mahal, konversi energi bahan bakar fosil menjadi listrik juga sangat tidak efisien (hanya sekitar 30%) dan tidak ramah lingkungan.

Hingga kini, sebagian besar produksi listrik nasional masih mengandalkan bahan bakar fosil. Kodisi PLN yang demikian ini akan menjadi semakin terpuruk apabila tidak dibenahi, karena permintaan listrik akan terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk. Pertumbuhan konsumsi listrik diperkirakan 8-10% per tahun hingga 2013. Dengan demikian krisis yang disebabkan kesenjangan (gap) antara permintaan dan pawaran sudah terprediksi sejak lama. Jika tidak ada tambahan kapasitas yang berarti, krisis pada sistem Jawa-Bali dan sistem interkoneksi Sumatra hanya tinggal menunggu waktu.

Beberapa dekade ini, fungsi PT. PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT. PLN. Saat ini telah ada 27 Independent Power Producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui & Co, Black & Veath Internasional, Duke Energy, Hoppwell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT. PLN sendiri. Artinya bahwa pihak swasta sangat dibutuhkan untuk ikut serta dalam usaha penyediaan tenaga listrik di samping PLN sebagai salah satu pelaksana kegiatan usaha penyediaan tenaha listrik di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam koridor kepentingan masyarakat luas terutama dalam hal menetapkan tarif yang dapat dijangkau masyarakat sesuai dengan kemampuan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat [3].

Keberadaan PLN saat ini sangat mendominasi dan memonopoli ketenagalistrikan di Indonesia. Tetapi keberadaannya tersebut malah tidak mampu melayani masyarakat pengguna listrik tersebut sementara keterlibatan swasta dalam bisnis listrik secara langsung (menjadi kompetitor PLN) sulit dilakukan karena terdapat preseden putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 001-021-022/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak memiliki kekuatan mengikat. UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan memiliki perbedaan signifikan dengan UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yang lama.[4]

Dalam UU No.20 Tahun 2002 dijelaskan bahwa semua pelaku usaha diberikan kesempatan yang lebih luas untuk dapat masuk dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Selain itu hal yang cukup berbeda ialah bahwa undang-undang ini telah mengatur hal-hal yang terkait dalam penerapan kompetisi di wilayah-wilayah tertentu. Sesungguhnya melalui UU No. 20 Tahun 2002 tersebut akan dimungkinkan keterlibatan swasta menjadi pelaku usaha yang menyediakan listrik di Indonesia. Telaah terhadap putusan MK tersebut menjadi menarik dikarenakan secara tidak langsung mendukung PLN dalam memonopoli ketenagalistrikan di Indonesia padahal secara prediktif pada tahun 2003 telah tergambar akan adanya krisis listrik disebabkan kemampuan PLN yang tidak cukup untuk menjamin pasokan listrik se Indonesia. Oleh karena itu, makalah ini akan mendeskripsikan persoalan monopoli yang dilakukan oleh PLN dalam perspektif hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pengertian Monopoli

Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidan industri atau bisnis tersebut. Dengan kata lain, pasar dikuasai oleh satu atau segelintir perusahaan, sementara pihak lain sulit masuk di dalamnya. Karena itu, hampir tidak ada persaingan berarti.

Secara umum, perusahaan monopoli menyandang dikonotasikan negatif dengan perolehan keuntungan yang melebihi normal dan penawaran komoditas yang lebih sedikit bagi masyarakat, meskipun dalam prakteknya tidak selalu demikian. Dalam ilmu ekonomi dikatakan ada monopoli jika seluruh hasil industri diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan yang disebut monopolis atau perusahaan monopoli.

Jenis monopoli

Ada dua macam monopoli yaitu monopoli alamiah dan yang kedua adalah monopoli artifisial. Monopoli alamiah lahir karena mekanisme murni dalam pasar. Monopoli ini lahir secara wajar dan alamiah karena kondisi objektif yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang menyebabkan perusahaan ini unggul dalam pasar tanpa bisa ditandingi dan dikalahkan secara memadai oleh perusahaan lain. Dalam jenis monopoli ini, sesungguhnya pasar bersifat terbuka. Karena itu, perusahaan ain sesungguhnya bebas masuk dalam jenis industri yang sama. Hanya saja, perusahaan lain tidak mampu menandingi perusahaan monopolistis tadi sehingga perusahaan yang unggul tadi relatif menguasasi pasar dalam jenis industri tersebut.

Yang menjadi masalah adalah jenis monopoli yang kedua, yaitu monopoli artifisial. Monopoli ini lahir karena persekongkolan atau kolusi politis dan ekonomi antara pengusaha dan penguasa demi melindungi kepentingan kelompok pengusaha tersebut. Monopoli semacam ini bisa lahir karena pertimbangan rasional maupun irasional. Pertimbangan rasional misalnya demi melindungi industri industri dalam negeri, demi memenuhi economic of scale, dan seterusnya. Pertimbangan yang irasional bisa sangat pribadi sifatnya dan bisa dari yang samar-samar dan besar muatan ideologisnya sampai pada yang kasar dan terang-terangan. Monopoli ini merupakan suatu rekayasa sadar yang pada akhirnya akan menguntungkan kelompok yang mendapat monopoli dan merugikan kepentingan kelompok lain, bahkan kepentingan mayoritas masyarakat.

Ciri pasar monopoli

Ciri-ciri dari pasar monopoli adalah sebagai berikut:

Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan

Dari definisi monopoli telah diketahui bahwa hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Dengan demikian barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain, kalau mereka menginginkan barang tersebut maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan monopoli itu, dan konsumen tidak dapat berbuat suatu apapun didalam menentukan syarat jual beli.

Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip

Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikann oleh barag lain yang ada didalam pasar. Barang-barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan.

Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk kedalam industri

Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Keuntungan perusahaan monopoli tidak akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain memasuki industri tersebut.

Dapat mempengaruhi penentuan harga

Perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual didalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya. Oleh sebab itu perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga.

Promosi iklan kurang diperlukan

Oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan didalam industri, ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Walau ada yang menggunakan iklan, iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, melainkan untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat.

Undang-undang tentang Monopoli

Dalam situasi tertentu kita membutuhkan perusahaan besar dengan kekuatan ekonomi yang besar dalam hal praktek monopoli, oligopoli, suap, harus dibatasi dan dikendalikan, karena apabila tidak dapat merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya dan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. MakaIndonesiapun kemudian membuat sebuah peraturan antimonopoli yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini menerjemahkan monopoli sebagai suatu tindakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Sedangkan praktik monopoli pada UU tersebut dijelaskan sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. UU ini dibagi menjadi 11 bab yang terdiri dari beberapa pasal.

Kasus Monopoli Perusahaan Listrik Negara

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengakui adanya dugaan pelanggaran UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh PT PLN (Persero) apabila BUMN sektor listrik itu meneruskan kebijakan capping untuk TDL sektor industri. KPPU akan mengkaji sesuai dengan prosedur lewat pemeriksaan selanjutnya. Kemungkinan pasal yang akan dikaji KPPU ialah pasal 19d di dalam Undang-Undang Nomor 5/1999 yang mengatur masalah diskriminasi terkait penerapan tarif terhadap para pelaku industri.Untuk itu, KPPU akan segera menelisik data-data PLN untuk melihat siapa saja pelanggan industri yang menikmati capping dengan yang tidak. Sementara ini, KPPU mengakui pada 2010 memang terdapat perbedaan tarif untuk golongan-golongan industri. Untuk golongan industri kecil atau rumah tangga yang dikenakan capping diganjar Rp803 per KWh. Sementara yang tidak kena capping dikenakan Rp916 per KWh. Sehingga ada disparitas harga sekitar Rp113 per KWh. Sementara untuk golongan menengah berkapasitas tegangan menengah berbeda Rp667 per KWh apabila dikenakan capping dan Rp731 KWh untuk yang tidak. Perbandingan bagi industri yang memakai capping dengan yang tidak, untuk tegangan menengah sebesar 23%. Untuk golongan tarif untuk keperluan industri besar, mereka yang dikenakan capping harus membayar sebesar Rp594 per KWh sementara yang tidak menjadi Rp605 per KWh (disparitas harga Rp11 per KWh). Berdasarkan indikasi-indikasi tersebut, KPPU akan segera melakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang ada berdasarkan surat yang masuk ke pihaknya pada 11 Januari silam.

KPPU juga akan panggil pihak yang selama ini diuntungkan dengan tarif lebih rendah atau yang iri terhadap perbedaan harga karena mereka dikenakan beban yang lebih tinggi dibanding yang lain. Selain itu, mereka juga akan memanggil Pemerintah dan Kementerian Keuangan dan Dirjen Listrik Kementerian ESDM untuk meminta pandangan dari mereka dan akan membuktikan di lapangan misal cek kuitansi supaya ada fakta dan data hukum tidak hanya data statistik[1].

Fungsi PT. PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik sebenarnya sudah mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT. PLN. Saat ini telah ada 27 Independent Power Producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui & Co, Black & Veath Internasional, Duke Energy, Hoppwell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT. PLN sendiri.

Krisis listrik kemudian juga memuncak saat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu, sekali sebulan. Semua industri di Jawa-Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa-Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang.

Akibat dari PT. PLN yang memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT. PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Banyak daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi.

Analisis Kasus

Kelistrikan di Indonesia adalah bentukan sejarah, keadaan geografis, dan keteresediaan sumber daya alam dari zaman dahulu. Dalam perjalanannya, pemerintah selalu mengambil peran yang sempurna dalam penyediaan listrik bagi rakyat yang didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945. Meskipun pada masa pemerintahan Kolonial Belanda dan setelah kemerdekaan telah ada perusahaan swasta komersial yang memproduksi listrik, namun pemerintah nasional mengambil peranan dalam pembangunan sektor ini selama 50 tahun terakhir. Perusahaan Umum Listrik Negara yang didirikan pada 1950 telah menjadi pemain kunci dalam cepanya pembangunan sektor kelistrikan. Data statistik menunjukkan bahwa PLN adalah salah satu perusahaan listrik terbesar di dunia dengan total pelanggan 22 juta dan lebih dari 50.000 karyawan serta hampir seluruh bagian masyarakat adalah stakeholders bagi PLN.[2]

PLN berdiri dilandaskan pada UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan pada tahun 2002 UU No.15 Tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 20 Tahun 2002. Namun kemudian melalui Putusan MK No 001-021-022/PUU-I/2003 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2004 menyatakan bahwa UU No. 20 Tahun 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Permasalahan inti dari persoalan UU No. 20 Tahun 2002 adalah pada Pasal 16, 17 dan 68 yang menjiwai dari UU ketenagalistrikan tersebut. Pasal 16 menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda. Pasal 17 menyatakan bahwa usaha pembangkitan listrik dilakukan berdasarkan kompetisi dan dilarang menguasai pasar. Larangan penguasaan pasar ini meliputi segala tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara lain:

menguasai kepemilikan;
menguasai sebagian besar kapasitas terpasang pembangkitan tenaga listrik dalam satu wilayah kompetisi;
menguasai sebagian besar kapasitas pembangkitan tenaga listrik pada posisi beban puncak;
menciptakan hambatan masuk pasar bagi Badan Usaha lainnya;
membatasi produksi tenaga listrik dalam rangka mempengaruhi pasar;
melakukan praktik diskriminasi;
melakukan jual rugi dengan maksud menyingkirkan usaha pesaingnya;
melakukan kecurangan usaha; dan/atau
melakukan persekongkolan dengan pihak lain.

Sedangkan Pasal 68 menyatakan bahwa Pada saat Undang-undang ini berlaku, terhadap Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dianggap telah memiliki izin yang terintegrasi secara vertikal yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dengan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sampai dengan dikeluar-kannya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Undang-undang ini.

Keputusan MK dalam hal ini menyatakan bahwa Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68 UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan berlawanan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meskipun yang berlawanan hanya tiga pasal tersebut, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan jantung dari UU No.20 Tahun 2002 padahal seluruh paradigma yang mendasari UU Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem unbundling dalam ketenagalistrikan tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia. MK berpendapat bahwa cabang produksi dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di bidang ketenagalisrikan harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit transmisi dan distribusi sehingga dengan demikian meskipun hanya pasal, ayat, atau bagian dari ayat tertentu saja dalam undang-undang a quo yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengkiat akan tetapi hal tersebut mengakibatkan UU No.20 Tahun 2002 secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan, karena akan menyebabkan kekacauan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Dalam siaran Pers Koalisi Masyarakat Anti Kenaikan Harga sebagai pihak yang mengajukan Judicial Review atas UU No. 20 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam UU No. 20 Tahun 2002 terlihat bahwa negara tidak lagi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan tidak ada lagi ketentuan yang menyebutkan agar harga listrik terjangkau oleh masyarakat sebagaimana semula ditetapkan dalam UU No. 15 Tahun 1985 terlebih lagi harga listrik diserahkan kepada pasar sehingga tidak mempertimbangkan daya beli atau kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini sangat merugikan kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia (merugikan kepentingan publik).

Akibat adanya pertentangan antara UU No.20 Tahun 2002 dengan UUD Pasal 33, menimbulkan dampak yang merugikan kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat (publik) Indonesia, PLN juga terkena dampaknya. PLN yang selama ini merupakan satu-satunya BUMN yang mengelola sektor ketenagalistrikan dan telah memberikan sumbangsih bagi bangsa, Negara, dan masyarakat yang telah menjalankan fungsi untuk menyediakan tenaga listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan harga terjangkau dan juga telah memberikan peran yang besar bagi perekenomian nasional, berdasarkan UU No. 20 tahun 2002 tidak lagi merupakan cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Akibatnya, tidak adanya jaminan dan kepastian bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh tenaga listrik dengan harga terjangkau dan justru akan merugikan perekonomian Negara yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Bahkan dapat pula mengganggu keamanan negara dan kedaulatan negara karena negara tidak lagi berkewajiban mengelola cabang produksi terpenting untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Putusan MK ini sejalan dengan pengalaman dunia akan tenaga kelistrikan yang telah membuktikan bahwa keberhasilan restrukturisasi sektor tenaga listik adalah mitos belaka. Sejumlah negara baik negara maju dan berkembang telah menerapkan restrukturisasi namun memberikan hasil yang serupa yaitu kenaikan tarif listrik, terjadinya pemadaman, menurunnya tingkat kehandalan, penguasaan sektor listrik oleh sebagian kecil perusahaan energi multinasional dan kegagalan negara melindungi kepentingan ekonomi dan kepentingan masyarakat.

Secara ekonomi, iklim kompetensi dan persaingan yang sehat dapat menghemat miliaran atau bahkan terilyunan rupiah uang konsumen yang harus dibayarakan ke produsen karena harga yang tidak wajar (overcharge) sebagai akibat kenaikan harga yang artifisial. Secara umum, terdapat beberapa manfaat yang didapat perekonomian jika pada sektor ketenagalistrikan terjadi kompetisi dan persaingan yang sehat, di antaranya adalah:

Harga yang wajar dilihat dari kualitas.

Dalam iklim persaingan, produsen akan berlomba-lomba menarik konsumen dengan menurunkan harga dan meningkatkan kualitas barang/jasa yang dijualnya. Hanya barang/jasa dengan harga yang rendah dengan kualitas terbaik yang akan dibeli oleh konsumen.

Konsumen memiliki banyak pilihan dalam membeli barang/jasa.

Pasar yang kompetitif akan menghasilkan barang/jasa yang ditawarkan pelaku usaha dengan pilihan harga dan kualitas yang bervariasi. Setiap konsumen pada dasarnya memiliki daya beli dan selera yang berbeda-beda. Karakteristik konsumen untuk memproduksi barang/jasa sesuai dengan kemampuan dan keinginan konsumen. Produsen dituntut untuk sensitif terhadap daya beli dan perubahan selera konsumen. Pelaku usaha yang tidak tanggap terhadap perubahan daya beli dan perubahan selera konsumen lambat laun akan tersingkir di pasar.

Persaingan memungkinkan timbulnya inovasi.

Persaingan usaha akan merangsang pelaku usaha berlomba-lomba membuat inovasi, baik inovasi produk untuk memenuhi selera konsumen, inovasi teknologi maupun inovasi metode produksi yang lebih efisien. Inovasi akan terus berkembang karena dalam pasar yang bersaing hanya pelaku usaha inovatif yang dapat bertahan dan bersaing. Terkait dengan sektor ketenagalistrikan, jika ada pesaing lain bagi PLN, tentunya akan mendorong PLN berpikir dan melakukan yang terbaik dalam menentukan harga dan memberikan pelayanan. Hal ini secara positif akan mendorong PLN pada efisiensi kinerja dan inovasi teknologi.

Namun, kompetisi yang dikehendaki agar dapat tercapai suatu iklim usaha yang sehat tidak dapat dilakukan dalam bidang ketenagalistrikan. Hal ini dikarenakan segmen yang bersifat monopoli alamiah tidak dikompetisikan dan diprioritaskan untuk dikelola oleh BUMN. Pada dasarnya usaha penyediaan ketenagalistrikan dilakukan secara monopoli, harga jual juga tetap dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dalam memberi izin tersebut. Meskipun demikian usaha penyediaan ketenagalistrikan juga dapat dilakukan secara terintegrasi atau satu jenis usaha saja. Namun karena PLN adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka diberi hak untuk diprioritaskan dalam memenuhi ketenagalistrikan. Dengan demikian ketersediaan listrik sesungguhnya merupakan tugas Pemerintah untuk menenuhinya. Keterlibatan swasta dalam penguasaan listrik tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pasar dikarenakan ketenagalistrikan merupakan sektor yang unik dan perlu penanganan khusus demi untuk tersedianya listrik yang relatif murah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, secara hukum masih terdapat berbagai perdebatan, apakah usaha yang dilakukan oleh PLN adalah tindakan monopoli yang diperbolehkan atau tidak. Namun melihat dari kerugian yang diterima oleh masyarakat, seharusnya tindakan monopoli ini tidak boleh dilakukan. Kerugian ini diduga karena kurang optimalnya kinerja PLN dalam penyedia listrik masyarakat. Sedangkan dari segi persaingan usaha, monopoli yang dilakukan PLN merupakan persaingan usaha yang tidak sehat karena mulai adanya pihak swasta yang juga menyediakan tenaga listrik di Indonesia. Persaingan ini dianggap sehat apabila PLN tidak menghalangi usaha perusahaan listrik swasta lainnya untuk menyediakan listrik bagi masyarakat, sedangkan dalam hal ini PLN malahan menghalangi perusahaan lain untuk bersaing di bidang ketenagalistrikan ini.

KESIMPULAN

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah melakukan tindakan monopoli, yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT. PLN ini telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, monopoli yang dilakukan oleh PLN dalam sektor ketenagalistrikan memiliki landasan yuridis yang kuat yakni melalui konstruksi hukum Pasal 33 UUD 1945, UU Ketenagalistrikan. Hanya saja, PLN belum mampu menunjukkan kinerjanya secara optimal sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia secara layak. Demikian ini merupakan suatu hal yang dilematis bagi penyelenggaraan ketenagalistrikan di Indonesia mengingat kedudukan PLN yang kuat secara yuridis tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata, sebaiknya pemerintah juga membuka kesempatan yang luas bagi penyedia listrik lain baik investor swasta maupun internasional dalam persaingan usaha ketenagalistrikan. Akan tetapi, Pemerintah harus tetap mengontrol dan memberikan batasan bagi investor tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Selain itu, Pemerintah hendaknya dapat memperbaiki kinerja PLN saat ini, sehingga menjadi lebih baik demi tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat banyak sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 001-021-022/PUU-I/2003.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

[1] Anonim. KPPU Duga PLN Lakukan Praktek Monopoli, http://hileud.com/hileudnews?title=KPPU+Duga+PLN+Lakukan+Praktek+Monopoli&id=511698 diunduh pada tanggal 29 Mei 2011, pkl 13.20.

[2] Banu Muhammad H, 2005, Urgensi Persaingan Usaha pada Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia, dalam Jurnal Konstitusi Volume 3 Mei 2005.

[1] Rifqi, Mohammed. Monopoli PLN dan Persaingan Usaha dalam Bidang Ketenagalistrikan Indonesia. http://rifqin.blogspot.com/2008/04/monopoli-pln-dan-persaingan-usaha-dalam.html diunduh 28 Mei 2011, pkl. 21.30.

[2] LPP Community. Etika Bisnis: Monopoli-Kasus PT. Perusahaan Listrik Negara. http://lppcommunity.wordpress.com/2009/01/08/etika-bisnis-monopoli-kasus-pt-perusahaan-listrik-negara/ diunduh 28 Mei 2011 pkl. 21.38.

[3] Taqdir. Monopoli PLN. http://www.taqdire.web.id/2010/10/monopoli-pt-pln.html diunduh 29 Mei 2011 pkl. 08.10.

[4] Rifqi, Mohammed. Monopoli PLN dan Persaingan Usaha dalam Bidang Ketenagalistrikan Indonesia. http://rifqin.blogspot.com/2008/04/monopoli-pln-dan-persaingan-usaha-dalam.html diunduh 28 Mei 2011, pkl. 21.30.

Napak Tilas Perjalanan Sejarah Bangsa Yang Terlupakan

2012-06-30T12:36:00.004-07:00

Republik Indonesia tidak lahir atas hadiah dengan karpet merah oleh Pemerintah Kerajaan Belanda ataupun Sekutu. Tetapi berkat perjuangan rakyat Indonesia yang disertai dengan pengorbanan jiwa, harta dan air mata.

Betapa hinanya mereka yang menodai cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia dengan korupsi, tindakan2 kekerasan dan perpecahan yang bertentengan dengan UUD 45 dan Panca Sila.Dibawah ini catatan sejarah selagi RI masih balita yang terus dilanda teror dan serangan militer baik oleh Sekutu maupun Belanda yang tidak rela Indonesia lepas dari genggamannya.

Kronologis Sejarah Republik Indonesia 1945 – 1949

17 Agustus 1945 jam 10:00. Pembacaan Proklamasi oleh Bung Karno dijalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta.

18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada 7 Agustus 1945, menetapkan bahwa:1. Mengesahkan UUD 45 sebagai UUD RI.. 2. Memilih Ir Soekarno dan Drs Mohd. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. 3. Sebelum MPR terbentuk, presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional.

22 Agustus 1945, PPKI membentuk: 1. Komite Nasional 2. Partai Nasional Indonesia. 3. Badan Keamanan Rakyat.

29 Agustus 1945, Pelantikan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan ketua Mr Kasman Singodimejo.

31 Agustus 1945, Pemerintah menetapkan pekik perjuangan yang mulai berlaku 1 Sepetember 1945 yaitu pekik: “Sekali Merdeka Tetap Merdeka”.

2 Sepetember 1945, Pelantikan Kabinet Pertama Republik Indonesia dan 8 orang Gubernur, di jalan Peganggsaan Timur 56, Jakarta.

5 Sepetember 1945, Sultan Hamengkubuwono IX, menyatakan bahwa “Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat” yang bersifat kerajaan sebagai Daerah Istimewa dalam Negara Republik Indonesia.

8 September 1945, Misi Sekutu yang pertama diterjunkan di lapangan terbang Kemayoran.

16 September 1945, Laksamana Muda WR Patterson, Wakil Panglima SEAC, mendarat di Tanjung Priok.

10 September 1945, Pengumuman Panglima Bala Tentara Kerajaan Jepang di Djawa menyatakan Pemerintahan akan diserahkan kepada Sekutu dan tidak kepada pihak Indonesia.

19 September 1945, Di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya terjadi insiden bendera, Karena beberapa orang Belanda menaikkan bendera merah putih biru di hotel tersebut yang menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Rakyat merebut dan merobek bagian birunya menjadi hanya bendera Sang Saka Merah Putih tercinta.

19 September 1945, Rapat Raksasa di-Lapangan Ikada, Jakarta untuk menyambut Proklamasi Kemerdekaan.

29 September 1945. Pendaratan Tentara Sekutu (AFNEI- Allied Forces Netherlands East Indies) yang terdiri dari 3 divisi di Jakarta.

2 Oktober 1945, Markas Besar Tentara Jepang di Surabaya menyerah kepada rakyat.

5 Oktober 1945, Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

7 Oktober 1945, Tentara Jepang di Yogyakarta menyerah.

15 Oktober 1945. Sekitar 30 km dari Semarang, 400 orang veteran AL Jepang dan 2000 orang dari batalion Jepang Kidobutai bersenjata lengkap memberontak dan bertempuir dengan rakyat dan TKR selama 5 hari. Sekitar 2000 rakyat Indonesia dan 100 orang Jepang tewas dalam pertempuran ini.

25 Oktober 1945. Pertemuan pertama Presiden Soekarno dengan pimpinan tentara Sekutu yaitu Panglima AFNEI, Letnan Jenderal Sir Philip Christison .

28 Oktober 1945. Pos-pos tentara Sekutu di seluruh kota Surabaya, diserang oleh rakyat Indonesia.

10 November 1945. Pertempuran Surabaya pecah. Gugur beribu-ribu pejuang Indonesia.

14 November 1945. Pembentukan Kabinet Kedua RI (Kabinet Syahrir).

17 November 1945. Pertemuan pertama antara RI, Belanda dan Sekutu.

21 November 1945. Pertempuran Ambarawa. TKR melawan Sekutu. Bantuan rakyat mengalir dari Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwekerto, Magelang, Semarang dan lain lain.

12 Desember 1945. Pasukan Indonesia berhasil menghalau tentara Inggeris dari Ambarawa dan mereka mundur ke Semarang.

18 Desember 1945. Pengangkatan Kolonel Soedirman menjadi Jenderal Panglima Besar TKR.

19 Desember 1945. Daerah Karawang Bekasi digempur dari darat dan udara oleh tentara Sekutu.

4 Januari 1946. Presiden dan Wakil Presiden Pindah Ke Yogya. Di akhir 1945 keamanan kota Jakarta semakin memburuk. Tentara Belanda kian meraja lela. Pendaratan pasukan marinir Belanda di Tanjung Priok pada 30 Desmber 1945 menambah gentingnya keadaan. Karena situasi yang terus memburuk di Jakarta, presiden dan wapres pindah ke Yogyakarta dan ibukota pindah ke Yogya. PM Syahrir sementara tetap di Jakarta.

10 Februari 1946. Permulaan Perundingan- perundingan Indonesia – Belanda atas desakan pihak Inggeris (Lord Killearn) pada Belanda.

23 Maret 1946. Bandung Lautan Api. Kota Bandung Selatan dibakar oleh TRI setelah dengan berat hati mematuhi perintah Pemerintah RI untuk mengosongkan kota ini karena diultimatum oleh tentara Sekutu. Selain kota Bandung, di Jawa Barat terjadi pertempuran-pertempuran antara TRI melawan Sekutu dan NICA (Netherland Indies Civil Administration)

28 April 1946 Penyerahan Tawanan Jepang kepada Sekutu.

15 Juli 1946. Konferensi Malino. Disebuah kota kecil di Sulawesi Selatan atas prakarsa Dr van Mook, wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

20 September 1946. Perundingan Gencatan Senjata antara RI, Sekutu dan Belanda. Indonesia Maj Jen Soedibyo, Kolonel Simbolon, Letkol Abdullah Kartawirana; Sekutu May Jen JFR Forman dan Brig Jen Lauder; Belanda, May Jen DH Buurman van Vreeden. Perundingan di Jakarta selama 10 hari hingga 30 September 1946, tetapi tidak membawa hasil

7 Oktober 1946. Perundingan Indonesia – Belanda. Perundingan antara delegasi Indonesia dipimpin oleh PM Sutan Syahrir dan Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn di kediaman Konsul Jenderal Inggeris di Jakarta.

10 November 1946. Perundingan Linggajati. Dekat Cirebon. Antara Pemerintah RI dengan Komisi Umum Belanda dipimpin oleh Lord Killearn

29 November 1946. Pertempuran Margarana , sebelah Utara Tabanan Bali. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya.

18 Desember 1946. Konferensi Denpasar. Berdirinya Negara Indonesia Timur bentukan Dr. Van Mook.

1 Januari 1947. Pertempuran Lima Hari Lima Malam di Palembang.

5 Januari 1947. Pertempuran Laut di Teluk Cirebon. Tenggelamnya KRI Gajah Mada.

25 Maret 1947. Penandatanganan Persetujuan Linggajati di Istana Rijswijk, sekarang Istana Negara.

4 Mei 1947. Proklamasi “Negara Pasundan” oleh Soeria Kartalegawa. Praktek politik memecah belah oleh Belanda.

9 Mei 1947. Pembentukan Dewan Federal Borneo Tenggara dan Daerah Istimewa Borneo Barat.

3 Juni 1947. Penetapan Presiden berdirinya Tentara Nasional Indonesia.

21 Juli 1947. Agresi Militer Belanda Pertama. (Dulu di Sekolah Rakyat tahun 50an diajarkan bahwa ini adalah Aksi Polisionil Belanda, seolah-olah penertiban oleh pemerintah Kerajaan Belanda pada pihak Indonesia yang mestinya sudah berdaulat dan merdeka).

27 Oktober 1947. Komisi Tiga Negara (KTN). Australia, Belgia dan Amerika Serikat untuk menengahi sengketa RI dan Belanda. Australia dipilih oleh Indonesia; Belgia oleh Belanda; Belgia dan Australia memilih Amerika Serikat.

8 Desember 1947. Perundingan Renville. RI dan Belanda diatas kapal perang USS Renville yang berlabuh diteluk Jakarta.

13 Januari 1948. Perundingan Kaliurang. Selama perundingan Renville, delegasi Indonesia selalu berkonsultasi dengan pemerintah pusat di Yogyakarta. Untuk membicarakan daerah kekuasaan RI, bertempat di Kaliurang diadakan perundingan antara KTN dan Republik Indonesia.

17 Januari 1948. Penanda Tanganan Perjanjian Renville dan perintah penghentian tembak menembak pada 19 Januari 1948.

23 Januari 1948. Pembentukan Negara Madura. Hasil politik memecah belah oleh Belanda.

16 Februari 1948. Konferensi pembentukan “Negara Jawa Barat” (Pasundan).

24 Maret 1948. Pembentukan “Negara Sumatera Timur”.

29 Mei 1948. Konferensi Federal Bandung.

18 September 1948. Pemberontakan PKI di Madiun.

16 November 1948. Pembentukan “Negara Jawa Timur”.

19 Desember 1948. Agresi Militer Belanda Kedua. Pukul 06:00 pagi, agresi militer kedua dilancarkan Belanda. Dengan pasukan lintas udara, serangan langsung ditujukan ke ibu kota RI, Yogyakarta. Lapangan terbang Maguwo dikuasai Belanda dan selanjutnya seluruh kota Yogyakarta.

Presiden, Wapres, dan beberapa pejabat tinggi lainnya ditawan Belanda. Presiden Soekarno diterbangkan ke Prapat dan Wapres Hatta ke Bangka. Presiden Soekarno kemudian dipindahkan ke Bangka.

Mr Syafruddin Prawiranegara diserahi tugas membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera.

19 Desember 1948. Long March Divisi Siliwangi yang berada di Jawa Tengah, kembali ke Jawa Barat.

24 Desember 1948. Long March Siliwangi diserang oleh tentara Belanda di Kebumen.

1 Maret 1949. Serangan Umum terhadap kota Yogya yang dikuasai Belanda.

7 Mei 1949. Persetujuan Roem Royen. Antara RI dipimpin oleh Mr Mohd Roem dan Belanda dketuai oleh Dr. van Royen.

29 Juni 1949. TNI masuk kota Yogya.

6 Juli 1949. Presiden dan Wapres kembali ke Yogyakarta. Setelah Yogyakarta dikosongkan dari tentara Belanda dan TNI sepenuhnya menguasai kota ini, maka Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta kembali ke Yogyakarta dari Bangka.

10 Juli 1949. Panglima Besar Soedirman kembali ke Yogyakarta.

13 Juli 1949. Pemerintahan Darurat RI di Sumatera Mengembalikan Mandat kepada Pemerintah Pusat di Yogyakarta.

19- 22 Juli 1949. Konferensi Inter – Indonesia di Yogyakarta.

23 Agustus 1949. Konferensi Meja Bundar di Den Hag, Belanda..

14 November 1949. di Solo diadakan serah terima kekuasan militer Belanda kepada Letkol Slamet Rijadi selaku wakil TNI.

14 Desember 1949. Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS).

15 Desember 1949. Pemilihan Presiden RIS.

17 Desember 1949. Pelantikan Ir Soekarno sebagai Presiden RIS.

27 Desember 1949. Mr Asaat sebagai Ketua KNIP diangkat oleh Presiden RIS Ir Soekarno sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia.

27 Desember 1949. Upacara Penandatangan Naskah Pengakuan Kedaulatan dilakukan serentak pada waktu yang bersamaan yaitu di Yogyakarta, Indonesia oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Pemerintah Kerajaan Belanda. Di Belanda, di ruang takhta Kerajaan Belanda, Ratu Juliana, PM Dr Willem Drees, dan Ketua Delegasi Indonesia Drs Mohd. Hatta.

28 Desember 1949. Presiden Soekarno kembali ke Jakarta.

Perdjoeangan Kita - Sutan Sjahrir

2012-06-28T17:28:00.000-07:00

Keadaan setelah dua bulan berdirinya Republik Indonesia dapat kita gambarkan sebagai berikut. Harapan dan keinginan untuk turut serta akan dapat mempertahankan kemerdekaan kita, umum ada pada segala lapisan bangsa kita. Belum pernah ditahun-tahun yang lalu gerakan kemerdekaan memuncak seperti sekarang. Terutama pada pemuda tampak, bahwa segenap jiwanya dipasangkan pada perjuangan kemerdekaan kita. Akan tetapi lambat laun rakyat banyak didesa dan dikota yang memperhebat perjuangan kita. Rakyat jelata turut tergolak kedalam gerakan kemerdekaan, didorong oleh kegelisahannya yang disebabkan oleh suasana masyarakatnya. Bagi rakyat jelata nyata, bahwa semboyan "merdeka" itu tidak saja berarti Negara Indonesia yang berdaulat pun tidak pula saja bendera merah putih baginya berarti simbol persatuan dan cita-citanya bangsa dan negara, akan tetapi terutama kemerdekaan dirinya sendiri dari sewenang-wenang, dari kelaparan dan kesengsaraan, dan merah-putih baginya terutama simbol perjuangan itu, yaitu perjuangan kerakyatan.

Ucapan-ucapan kegelisahan rakyat yang kerapkali merupakan perbuatan-perbuatan yang kejam serta pelanggaran hak milik dengan kekerasan, dapa dimengerti, jika dicari sebab-sebanya yang lebih dalam. Selama tiga setengah tahunpenjajahan Jepang sendi-sendi masyarakat didesa diobrak-abrik serta diruntuhkan dengan kerja paksa, dengan penculikan orang desa dijadikan romusha jauh dari tempat tinggalnya, dijadikan serdadu, dengan penyerahan hasil bumi dengan paksa, dengan penanaman hasil bumi dengan paksa, dengan sewenang-wenang yang tiada batasnya. Demikian pula diantara rakyat jelata dikota, ketidak pastian dalam kedudukannya, menyebabkan kegelisahan. Beribu-ribu orang yang sebelum Jepang datang, mempunyai pencaharian sebagai buruh, kehilangan mata pencahariannya. Berpuluh ribu orang-orang desa melarikan dirinya kekota untuk meluputkan diri dari sewenang-wenang serta kelaparan yang ada didesa. Berpuluh ribu pula orang pelarian romusha, heiho dan kerja paksa lainnya menambah banyaknya jiwa dikota yang tidak mempunyai pencaharian tertentu. Segala ini menyebabkan bahwa kegelisahan didalam masyarakat dikota terus memuncak. Bahaya segala ini akan meletus didalam pemberontakan dan kerusuhan terus bertambah besar untuk Jepang.

Setelah Jepang rubuh dan ia bersedia untuk ditawan, sehingga kekuasaan pemerintahannya lemah, bahaya akan meledaknya tenaga yang terhimpun didalam masyarakat itu, terus bertambah besar. Untuk menghindarkan bahaya itu, macam-macam muslihat Jepang yang digunakannya; antara lain diikhtiarkan untuk mengalirkan kegelisahan orang itu terhadap golongan-golongan lain.

Kebencian yang tambah lama tambah besar terhadap Jepang diputarkan oleh dengan agitasi dan propagandanya terhadap bangsa kulit putih, orang Tionghoa, pangrehpraja dan selanjutnya tak dapat kita mungkiri, bahwa propaganda dan agitasi Jepang itu banyak pengaruhnya dan berhasil juga baginya. Selama tiga setengah tahun negeri kita dikuncinya dari luar negeri, sehingga kita tidak mengetahui keadaan diluar dan ia leluasa mejual dustanya yang menjadi dasar propagandanya. Tatkala kebencian rakyat kita terhadap Jepang telah umum dan disana-sini timbul kerusuhan, digunakannya perasaan kebangsaan kita untuk mendinginkan kepanasan terhadap dia.

Dibentuknya Angkatan Muda untuk memperhebat agitasi kebangsaan, supaya dapat menghindarkan bahaya sosial yang mengancamnya. Agitasi kebangsaan itu memang memuaskan untuk pemuda-pemuda serta kaum terpelajar kita yang berada dalam kegelisahan dan kebimbangan. Pada umumnya adalah gerakan rahasia Jepang seperti Naga Hitam, Kipas Hitam dan lain-lain buatan kolone kelima Jepang, buatan Kempetai, Kaigun dan lain-lain sangat menunjukkan kegiatannya terhadap pemuda-pemuda kita dan memang ada juga yang dapat mempengaruhi jiwanya, meskipun pada lahirnya umum pemuda kita membenci Jepang. Degan tidak sadar, biasanya jiwanya terpengaruh juga oleh propaganda Jepang itu dan tingkah lakunya, hingga cara ia berfikir, adalh kerapkali mencontoh-contoh Jepang. Kegiatan jiwanya, terutama terlihat sebagai kebencian kepada bangsa-bangsa asing, yaitu sebenarnya yang ditujukan oleh Jepang untuk dimusuhi, bangsa Sekutu, bangsa Belanda, bangsa Indo (bangsa kita sendiri), Ambon Menado, kedua-duanya bangsa kita sendiri, Tionghoa, pangrehpraja; maksudnya tak lain, seluruh dunia boleh dibenci asalkan jangan membenci Jepang.

Demikian keadaan sebelum pernyataan Indonesia Merdeka, demikian pula bahan-bahan untuk mendirikan perumahan Indonesia Merdeka. Merdeka didirikan, rata-rata orang yang mengemudikannya adalah bekas pegawai dan pembantu Jepang. Hal ini menjadi halangan untuk membersihkan masyarakat kita dari penyakit Jepang yang berbahaya untuk jiwa pemuda kita itu. Pendidikan politik yang diwaktu jaman jajahan Belanda telah begitu tipis, didalam jaman Jepang sama sekali tidak ada, jiwa pemuda dibentuk untuk dapat menerima perintah saja, untuk tunduk dan mendewa-dewakan, seperti orang Jepang tunduk kepada Tenno dan mendewa-dewakannya. Demikian pula hanya diajar tunduk pada pemimpin dan mendewa-dewakannya, tidak diajar dan tidak cakap bertindak dengan bertanggung jawab sendiri. Kesadaran revolusioner yang harus berdasar pada pengetahuan kemasyarakatan, tipis benar. Oleh karena itu, kecakapannya untuk menyusun dan mempergunakan kemungkinan yang ada dalam masyarakat, sangat kecil. Oleh karena itu pula, maka senjata dan alat perjuangan yang seharusnya dapat dibentuk dari tenaga yang terhimpun dalam masyarakat sebagai kebencian terhadap penindasan dan pemerasan Jepang tidak terbentuk.

Segala kegelisahan yang ada didalam masyarakat dijuruskan oleh pemuda-pemuda kita, pada kebencian terhadap bangsa-bangsa asing yang hidup didalam negeri kita, pada berbaris-baris dengan tombak yang sekarang menjalar menjadi pembunuhan dan perampokan serta rupa-rupa kegiatan lain lagi, yang ditilik dengan kacamata peruangan kemasyarakatan tidak berarti atau reaksioner, seperti tiap-tiap tindakan fasis itu selamanya reaksioner.

Terlambat datangnya balatentara Sekutu untuk menggantikan balatentara Jepang yang tidak berkemauan lagi untuk memerintah, sebenarnya memberikan kesempatan yang baik bagi pemerintahan Negara Republik Indonesia. Akan tetapi hal ini tiada tercapai seperti seharusnya.

Sebab yang pertama ialah bahwa yang mengendalikan pemerintahan Negara Republik Indonesia bukan orang yang berjiwa kuat. Kebanyakan dari mereka telah terlalu biasa membungkuk serta berlari untuk Jepang atau Belanda; jiwanya bimbang dan nyata tidak sanggup bertindak dan bertanggung jawab.

Sebab yang kedua adalah bahwa banyak diantara mereka merasa berhutang budi kepada Jepang, yang mengkurniakan persediaan Indonesia Merdeka pada mereka. Akhirnya dianggapnya, bahwa ia menjadi pemerintah, ialah oleh karena bekerja bersama dengan Jepang.

Oleh karena itu maka sesudah kekuasaan Jepag menjadi lemah dan kemudian runtuh, serta pula belum digantikan oleh kekuasaan militer Sekutu, idak pula Negara Republik Indonesia dapat medirikan kekuasaan bangsa kita sendiri sehingga berupa negeri dan bangsa yang tak berpemerintah, sedangkan rakyat gelisah belum mendapat didikan dan belum mempunyai pengetahuan tenatng menyelesaikan soal kemasyarakatannya berhubung dengan pemerintahan. Maka timbullah kekacauan yang menjalar terus, didalam keadaan begini agitasi kebangsaan berakibat rupa-rupa yang tiada dikehendaki atau dikuasai oleh orang yang membuat agitasi. Pembunuhan bangsa asing serta perampokan yang jika kita tilik keadaan rakyat dapat dimengerti, tidak urung pula menyatakan kelemahan pemerintah Republik Indonesia yang belum dapat merasakan dirinya sebagai pemerintah yang dipandang dan dihormati oleh rakyatnya.

Pemuda-pemuda kita yang berikhtiar mempergunakan kegelisahan rakyat itu, tiada pula mempunyai syarat-syarat yang perlu untuk dapat memimpin rakyat dalam perjuangan yang seharusnya dilakukan. Pemuda kita umumnya hanya mempunyai keckapan untuk menjadi serdadu, yaitu berbaris, menerima perintah menyerang, menyerbu dan berjibaku dan tidak pernah diajar memimpin.

Oleh karena ia tidak berpengetahuan lain, cara ia megadakan propaganda dan agitasi pada rakyat banyak itu seperti dilihatnya dan diajarkannya dari Jepang, aitu fasistis. Sangat menyedihkan keadaan jiwa pemuda kita. Mereka terus didalam kebimbangan, meskipun semangatnya meluap-luap, mereka belum mempunyai pengertian tentang kemungkinan serta kedudukan perjuangan yang diperjuangkannya sehingga pandangannya tak dapat jauh. Pegangannya banyak kali tidak lain dari semboyan merdeka atau mati. Tiap kali kalau terasa, bahwa kemerdekaan belum pasti serta ia belum pula menghadapi mati, mereka berada terus didalam kebimbangan.

Obat untuk kebimbangan itu umumnya dicari dengan perbuatan yang terus-menerus, sehingga perbuatan dijadikan madat untuk jiwa. Bagi bangsa kita, mabuk perbuatan pemuda-pemuda ini, sebenarnya suatu keuntungan yang besar benar dan memang pula peruatan-perbuatan merekalah yang menjadi pendorong keras bagi perjuangan kita pada permulaannya, akan tetapi tentu pula perbuatan yang sebenarnya tiada berpengertian ini, banyak pula salah tubruk, sehingga merusakkan dan merugikan perjuangan kita. Dengan demikian umpamanya hasutan-hasutan dan perbuatan-perbuatan terhadap bangsa-bangsa asing, ang melemahkan kedudukan perjuangan kita didalam pandangan dunia internasional.

Terhadap cita-cita kita hendak mendirikan negara kita sendiri, dunia luar mulanya menyatakan simpatinya. Boleh dikatakan, bahwa pandangan umum dunia mula-mula memihak kita, terutama seluruh kaum buruh didunia, akan tetapi dengan bertambah banyaknya kejadian yang menunjukkan kekacauan diantara rakyat kita, yang sulit dapat dipahamkan sebagai ucapan perjuangan kemerdekaan, seperti pembunuhan serta perampokan, perasaan umum didunia terhadap perjuangan kita dapat berubah, seperti terbukti juga diwaktu yang akhir ini.

Pada umumnya sekalian tanda kekacauan dinegeri kita, hanya akan mengecewakan tidak saja kaum kapitalis akan tetapi juga kaum buruh seluruh dunia. Kaum kapital kecewa akan kemungkinan untuk modalnya yang diharapkan akan memberikan hasil jika keamanan sudah ada dinegeri kita. Kaum buruh kecewa akan tanda-tanda kekejaman fasistis, yang telah sangat terkenal didunia pada waktu ini, serta akan payah juga akan dapat menelan pembunuhan-pembunuhan orang asing, apalagi pembunuhan dan kekejaman terhadap orang Indo, Ambon dan Menado yang bangsa kita sendiri.

Sekalian ini hanya akan dimengerti sebagai kementahan didalam perasaan kebangsaan yang sebenarnya musti mengandung kesadaran politik kebangsaan pada pokoknya. Kebencian terhadap orang Indo, Ambon dan Menado hanya dapat diartikan oleh luar negeri, bahwa kesadaran diantara rakyat banyak terbukti masih sangat tipis atau belum ada sama sekali. Selama penduduk daerah yang satu masih dapat diadu-dombakan dengan penduduk daerah yang lain, memang sulit bagi dunia akan menerimanya sebagai bangsa baru yang pantas dihormati.

Untuk itulah akan dikemukakan dalam risalah ini beberapa kenyataan politik yang seharusnya dijadikan dasar di dalam perhitungan kita, demi berhasilnya perjuangan kita terhadap luar dan juga dalam negeri.

1. Kedudukan Indonesia Didunia Sekarang

Letak Indonesia dalam lingkungan daerah pengaruh kapitalisme-imperialisme Inggris-Amerika. Nasib Indonesia tergantung pada nasib kapitalisme-imperialisme Inggris-Amerika. Dalam waktu lebih dari satu abad terakhir ini, kekuasaan Belanda atasnegeri dan bangsa ini adalah buah dari pada perhitungan dan penetapan politikluar negeri Inggris. Kita ketahui bahwasetelah dipermulaaan abad kesembilan belas Inggris merampas dan mengembalikan Indonesia dari dan pada Belanda, sebenarnya Belanda berada dinegeri kita ini tidak lagi atas kekuatan sendiri akan tetapiatas kurnia Inggris serta bergantung semata-mata daripada politik Inggris. Politik Inggris terhadap Asia Timur ini dapatdijalankannya lebih dari seabad lamanya, meskipun tenaga dan keadaan baru timbul, seperti Rusia, Jepang, Amerika Serikat, Revolusi Tiongkok, akan tetapitak urung pula kedudukannya berobah, terutama di Tiongkok.

Perubahan yang besar terhadap daerah kita terjadi dengan pengusiran kekuasaan Belanda dari Indonesia oleh militer Jepang. Oleh karena Jepang kalah ia untuk sementara akan hilang dari alam politik Asia Tenggara ini, akan tetapi sebaliknya boleh dikatakan segala kedudukan Jepang itu akan jatuh ketangan Amerika Serikat yang sekarang telah menjadi kekuaan Pasifik yang jauh dan terbesar. Terhadap politik Inggris yang telah lebih dari seabad umurnya ia sekarang merasakan dirinya diseluruh Asia dan juga dinegeri kita sebagai perubah dan pembaru keadaan. Jika Inggris tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan politik Amerika Serikat yang dikuasai oleh hukum kehidupan kapitalismenya sendiri, nyata ia akhirnya akan kalah dengan tenaga Amerik Serikat. Nyata bahwa kekuasaan Belanda hingga waktu ini hanya suatu alat didalam percaturan politik Inggris. Nyata pula bahwa untuk politik AmerikaSerikat kekuasaan Belanda atas negeri kita tidak sama dengan untuk politik Inggris. Didalam kebenaran ini berada kemungkinan untuk kita mendapat kedudukan baru yang cocok dengan kehendak politik kekuatan raksasa Pasifik Amerika Serikat ini, akan tetapi juga batas kemungkinan bagi kita selama susunan dunia berupa kapitalistis dan imperialistis sepertis ekarang. Selama itu kita tetap akan berada didalam dan diliputi leh alam imperialisme-kapitalisme Amerika-Inggris,dan bagaimana juga usaha kita, kita sendiri tidak akan cukup tenaga untuk meruntuhkan alam itu, yang akan dapat memberi kita kemerdekaan yang sepenuh-penuhnya. Oleh karena itu maka nasib Indonesia, lebih dari daripada nasib bangsa-bangsa lain didunia tergantung pada keadaan dan sejarah internasional dan lebih pula dari bangsa lain, bangsa kita memerlukan berobahnya dasar-dasar pergaulan hidup kemanusiaan, yang akan menghilangkan imperialisme dan kapitalisme didunia ini.

Selama ini belum terjadi, maka perjuangan kebangsaan kita tidak akan dapat memuaskan sepenuh-penuhnya, serta kemerdekaan yang kita dapat, jika kita peroleh sepenuhnya terhadap Belanda, pun hanya berupa kemerdekaan seperti yang terlihat pada lain-lain negeri kecil, yang dibawah pengaruh negeri kapitalis besar, yaitu berupa kemerdekaan nama saja.

2. Revolusi Kerakyatan

Revolusi kita ini yang keluar berupa revolusi nasional, jika dipandang dari dalam berupa revolusi kerakyatan. Meskipun kita telah berpuluh tahun berada didalam lalu-lintas dunia modern, meskipun masyarakat negeri kita telah sangat dirobah dan dipengaruhi olehnya, akan tetapi diseluruh kehidupan rakyat kita terutama didesa, alam kehidupan serta pikiran orang masih feodal. Penjajahan Belanda berpegang pada sisa-sisa feodalisme itu untuk menahankemajuan sejarah bangsa kita. Begituumpamanya pangrehpraja tak lain daripada alat yang dibuat oleh penjajah Belanda dari warisan feodal masyarakat kita. Berupa-rupa aturan yang dilakukan atas rakyat kita tak lain daripada lanjutan yang lebih teratur dari kebiasaan feodal, demikian penghargaan yang begitu rendah terhadap diri orang desa, yang masih dipandang setengah budak-belian, bukan saja dalam mata kaum ningrat kita, akan tetapi juga didalam pandangan kaum penjajah Belanda.

Penjajahan Belanda itu mencari kekuatannya dengan perkawinan ratio-modern dengan feodalisme Indonesia, menjadi akhirnya contoh fasisme yang terutama yang terutama didunia ini. Fasisme ditanah jajahan jauh mendahului fasisme Hitler ataaupun Mussolini. Sebelum Hitler mengadakan consentratie kampBuchenwald atau Belzen, Boven-Digul sudah lebih dahulu diadakan. Oleh karena itu maka pergerakan rakyat kitadari sejak mula didalam menentang penjajahan asing sebenarnya menentangfeodal-bureaukratie dan akhirnya autokratie dan fasisme jajahan Belanda, danoleh karena itu pergerakan kerakyatan yang sejati. Tuntutan kedaulatan rakyat didalam pergerakankita itu memang sebagai gambaran yang sebenarnya tentang persoalan bangsa kita terhadap penjajahan asing yang autokratis dan fasistis itu. Rakyat didalam perjuangan sebagai bangsa menuntut hak-hak kemanusiaannya, yang akan memberi jaminan, bahwa ia tak akan diperlakukan lagi sebagai budak belian.

Oleh karena itu maka didalam pandangan kita revolusi kita sekarang adalah revolusi nasional dan revolusi kerakyatan yang bersangkutan dengan alam feodal dinegeri dan dimasyarakat kita, terutama didesa. Akan tetapi tentu saja kita tak dapat menyamakan revolusi kita ini dengan umpamanya revolusi Perancis. Kita berada didalam dunia yang telah dapat mempergunakan atom, dengan tehnik dan susunan serta kepintaran yang sama sekali tak dapat disamakan dengan dunia dan keadaan waktu jaman revolusi Perancis. Masyarakat kita sendiri mengenal susunan trust dan kartel, telegrap, radio, pabrik-pabrik dan perusahaan kapital besar seperti minyak dll, yang menyatakan pada kita, bahwameskipun kita menetapkan bawa revolusi kita ini revolusi kerakyatan,sekali-kali jangan keliru hingga hendak menyamakannya dengan revolusi Perancis,didalam kedudukan dan kemungkinannya. Tatkala revolusi Perancis belm ada kapitalisme dan imperialisme dunia, sepertiyang digambarkan diatas, serta dunia belum pula menjadi satu didalam perhubungan ekonomi seperti sekarang, dan pula susunan dan kedudukan masyarakat serta negeri Perancis berbeda sama sekali dengan susunan dan kedudukanmasyarakat dan negeri kia Indonesia sekarang.

Perancis serta revolusi Perancis adalah perintis serta pembuka jalan untukdunia yang kapitalistis-imperialistis, sedangkan revolusi kita ini sebenarnya harus dipandang revolusi yang akan turut menutup sejarah kapitalis-imperialistis, sehingga perjuangan sosial yang telah berlaku didunia sebagai akibat dari sistem kapitalis-imperialistis, yang merupakan perjuangan kaum buruh, perjuangan kaum sosialistis dan segala kemenangan-kemajuannya,seperti terdapat didunia pada waktu ini, tentu membedakan benar kedudukanrevolusi kita dari revolsi Perancis yang hanya demokratis-burgerlijk itu.

Jadi memang revolusi kita ini tak dapat lain dari juga bercorak sosial. Bahwa didalam revolusi kita ini kaum buruh berkedudukan yang pada pokoknya lain daripada kaum buruh dinegeriPerancis dijaman revolusi Perancis, meskipun dalam mentaliteitnya terdapat beberapa persamaan, yaitu tanda mudanya dan kekurangan kesadaran kelas.

Corak sosial revolusi kita ini menunjukkan pula kemungkinan sosial yang adadidalam revolusi kita. Sebab segala faktor ini dinamis. Tetapi seperti telah dikemukakan diatas segala-gala ini terutama bergantung pada keadaan serta kemungkinan internasional, untuk negeri kita. Subjektif memang corak sosial revolusi kita akan lebih jelas dan mendalam, akan tetapi objektif kemungkinan berlanjutnya akan sama sekali tergantung daripada perubahan-perubahan yang akan berlaku didunia. Batas-batasnya telah saya kemukan diatas.

3. Revolusi nasional

Keluar bentuk revolusiberupa nasional, kedalam menurut hukum masyarakat demokratis dengan corak sosial. Jika kurang memahamkan kebenaransehingga kedalam pun yang kita anjurkan hanya revolusi nasional saja dengantidak ada atau kurang pengertian tentang kedudukan demokrasi didalam pengobahanmasyarakat.

Bahaya sangat besar bahwa kita, oleh karena tidak dapat mengukur musuh kita feodalisme, kita berkawan dengan semangat feodalisme yang masih hidup menjadi nasionalisme yang mempunyai semacam solidarisme, yaitu solidarisme-fodal (yang hierarchis) menjadi fasisme alias musuh kemajuan dunia dan rakyat yang sebesar-besarnya. Ideologi yang kelihatan seperti kacau sekarang kerapkali taampak sebagai semacam nasionalisme atau nasional-komunisme ala Hitler atau Mussolini. Oleh karenaitu maka didalam menyusun kekuatan masyarakat dalam revolusi nasional, kita tidak boleh lupa mengadakanrevolusi-demokrasi, revolusi nasional hanya merupakan hasil dari revolusi-demorasi kita. Bukannasionalisme harus nomor satu akan tetapi demokrasi, meskipun kelihatannyalebih gampang kalau orang banyak dihasut membenci orang asing saja. Memang benar bahwa cara demikian buatsementara berhasil (lihat saja sukses Mussolini, Hitler, Franco, Chiang Kai Sek dll.), akan tetapi untuk kemajuan masyarakat perbuatan demikian tetapreaksioner dan bertentangan dengan kemajuan dunia dan perjuangan sosial seluruhdunia. Orang yang menganjurkannya tetap musuh rakyat, meskipun sedikit waktu didewakan rakyat seperti Hitler danMussolini.

4. Revolusi dan Pembersihan

Dengan penentuan alam perjuangan kita seperti diatas, maka nyata bahwarevolusi kita ini harus dipimpin oleh golongan demokratis yang revolusioner danbukan oleh golongan nasionalistis yang pernah membudak kepada fasis-fasis lain,fasis kolonial Belanda atau fasis militer Jepang.

Perjuangan demokrasi revolusioner itu memulai dengan membersihkan diri darinoda-noda fasis Jepang, mengngkung penglihatan orang-orang yang masih jiwanyaterpengaruh oleh propaganda Jepang dan didikan Jepang. Orang-orang yang sudah menjual jiwa dankehormatannya kepada fasis Jepang disingkirkan dari pimpinan revolusi kita(orang-orang yang pernah bekerja didalam propaganda, polisi rahasia Jepang,umumnya didalam usaha kolone kelima Jepang). Orang-orang ini harus dianggap sebagai pengkhianat perjuangan danharus dibedakan dari kaum buruh biasa yang bekerja hanya untuk sekedar memenuhikebutuhan hidupnya. Jadi sekalian kolaborasi politik dengan fasis Jepangseperti yang disebutkan diatas harus dipandang sebagai fasis sendiri atauperkakas dan kaki tangan fasis Jepang dan tentu sudah berkianat pada perjuangandan revolusi rakyat.

Negara Republik Indonesia yang kita jadikan alat dalam revolusi rakyat kitaharus kita jadikan alat perjuangan demokratis, dibersihkan dari sisa-sisaJepang dan fasismenya.

5. Memperjuangkan Isi Kemerdekaan

Negara Republik Indonesia yang kita perjuangkan sebagai alat di dalam revolusi kerakyatan kita mendapat harga yang penuh, jika kita isi dengankerakyatan yang tulen. Bagi kita kemenangan yang berarti itu ialah kemenangan yang berisi, bukan kemenangan namadan kehormatan saja. Pedoman yangsebenarnya untuk perjuangan politik kita harus ditujukan kepada isi itu. Perjuangan kebangsaan pada umumnya, tak luputdaripada bahaya terlalu terpengaruh oleh nama dan rupa. Oleh karena itu kerap kali apa yang dinamakankemenangan kebangsaan itu, terbukti kosong untuk rakyat banyak. Jika kita hargakan Indonesia Merdeka kitadengan harga demokrasi tulen, maka didalam perjuangan politik kita terhadapdunia, isinya itu yang dipertarungkan. Negara Republik Indonesia hanya nama yang kita berikan pada isi yangkita maksudkan dan kehendakkan itu.

6. Pembencian Bangsa Asing

Salah satu hal yang terpenting didalam perjuangan kita adalah sikap dan politik kita terhadap golongan-golongan yang agak mengasing diantara penduduk negeri kita, yaitu orang-orang asing, orang peranakan, Eropa atau Asia, orang yang beragama Kristen, orang Ambon, Menado dan sebagainya. Hingga sekarang kita belum mempunyai sikap dan politik yang memuaskan terhadap semua golongan ini. Malah dihari kemudian ini terjadi hal-hal yang terang salah dan merusakkan pada perjuangan kerakyatan kita. Sifat membenci pada golongan dan bangsa asing itu, memang suatu sifat yang tersembunyi dalam tiap-tiap gerakan kebangsaan, terlebih pada golongan atau bangsa yang rupanya berkedudukan dengan privilese, akan tetapi tiap gerakan kebangsaan yang memabukkan dirinya dengan nafsu membenci bangsa-bangsa asing untuk mendapat kekuatan, niscaya pada akhirnya pada akhirnya akan berhadapan dengan seluruh dunia dan kemanusiaan. Nafsu kebangsaan yang pada mulanya dapat merupakan suatu kekuatan itu mesti tiba pada satu jalan buntu dan akhirnya mencekik dirinya sendiri dalam suasana jibaku. Kekuatan yang kita cari, adalah pada pengobaran perasaaan keadilan dan kemanusiaan. Hanya semangat kebangsaan yang dipikul oleh perasaan keadilan dan kemanusiaan dapat mengantar kita maju dalam sejarah dunia.

Sebab pada akhirnya semua kebangsaan harus menemui ajalnya didalam suatu kemanusiaan yang meliputi seluruh dunia menjadi satu bangsa yaitu bangsa manusia yang hidup didalam pergaulan yang berdasarkan keadilan dan kebenaran, tidak lagi terbatas oleh perasaan-perasaan sempit yang memecah manusia sesama manusia oleh karena kulitnya berlainan warna, aau oleh karena turunan darahnya berlainan.

Pada habisnya perasaan-perasaan sempit ini sebagai pendorong tindakan dan kelakuan kita, baru habis ikatan buta kita pada sejarah kebiadaban kita. Bau kita dapat melihat terang perbedaan antara cinta pada tanah air dan perasaan membenci orang asing atau membenci golongan-golongan dalam negeri kita yang sebagai perbuatan sejarah terasing atau mengasingkan diri oleh karena turunan darahnya, darah yang bodoh dan darah yang biadab itu. Sikap kita terhadap sekalian ini harus berdasar penglihatan kemasyarakatan, berdasar atas penyelidikan yang jujur dan perhitungan didalam berbakti kepada cita-cita kemanusiaan dan keadilan sosial.

7. Kaum Buruh

Pada tingkatan kapitalisme ini dimana kapital dunia mengalami konsentrasi yang lebih besar, terutama di New York dan London, maka segenap produksi dunia yang kapitalistis lebih dahulu dikuasai oleh satu atau dua pusat kapital, terutama Wallstreet. Sebagai akibat peperagan ini maka boleh dikatakan seluruh dunia terikat hutang pada Wallstreet itu. Hal ini membuat bahwa kedudukan dan kekuatan dunia itu menjadi sungguh-sungguh internasional. Oleh karena itu maka pertahanan dan perjuangan kaum buruh terhadapnya hanya akan dapat berhasil baik, jika disusun dengan mengakui kenyataan ini. Susunan dan perjuangan kaum buruh pun harus berdasarkan internasional.

Kaum buruh kita sekarang menujukan perjuangan pada pertahanan Negara Indonesia Merdeka. Hal ini sudah selayaknya, akan tetapi didalam itu perlu kita kemukakan kebenaran yang diatas, oleh karena didalam perjuangan selanjutnya solidaritas kebangsaan kaum buruh itu mesti dapat solidaritas kebangsaan kaum buruh itu mesti dapat meningkatkan diri seukur dengan perjuangan kaum buruh didunia seluruhnya. Bagi kaum buruh semangat kebangsaan yang melupa-luap itu dapat menjadi halangan untuk melihat perjuangan internasionalnya dan penghargaan serta kesadaran tentang kedudukan didalam masyarakat kapitalis, sehingga membawanya kejurusan yang salah dan memundurkan dan melemahkan kedudukannya. Untuk menghindarkan bahaya, bahwa didalam perjuangan kebangsaan ia melupakan dan melepaskan dasar-dasar perjuangan sendiri, sehingga mudah tertipu dan diperkuda golongan masyarakat yang lain, maka juga didalam peruangan kebangsaan kaum buruh harus tahu memperjuangkan kedudukannya sebagai orang Indonesia dengan caranya sendiri, yaitu didalam susunan buruh dengan alat-alat perjuangan kaum buruh. Semangat yang perlu untuk dapat mengadakan perjuangan secara itu, ialah semangat kelasnya dan solidaritas kelasnya yang tidak boleh dilemahkan oleh semangat kebangsaan. Syarat-syarat untuk dapat menjernihkan kedudukannya itu, adalah didalam peruangan politiknya kaum buruh menuntut segala hak kerakyatan yang sepenuhnya, pun juga dari Negara Indonesia Merdeka sendiri, hak berbicara, menulis, berkumpul, berapat, bermogok, kepastian pencaharian, keadaan kesehatan, pelajaran untuk anak-anaknya, ketentuan gaji dan sebagainya. Kesadaran dan pengertian kelas itu harus terus diperdalam dan diperkuat hingga pada satu saat yang secepat-cepatnya dapat menjadi perasaan dan kesadaran kelas internasional, sehingga mudah dapat rapat pada saat penggabungan perjuangan kaum buruh kita dengan gabungan kaum buruh internasional.

Susunan serikat sekerja harus disusun menurut ukuran modern, yaitu didalam jalur industri, pendidikan kaum buruh harus sesuai dengan keperluan perjuangannya, yaitu setingkat pada kesadaran dan pengertian perjuangan internasional untuk menyusun dunia yang sosialistis.

Didalam berjuang untuk kemerdekaan Indonesia kaum buruh sejalan harus berjuan untuk mendapatkan kedudukannya sendiri yang terkuat, supaya sanggup menjadi pelopor didalam peruangan menentang imperialisme di Indonesia ini dan memperkuat perjuangan kaum buruh internasional terhadap kapitalisme dunia.

8. Kaum Tani

Bagi kaum tani kita perjuangan kemerdekaan ini hanya akan berarti jika kerakyatan dirasakan olehnya. Jika revolusi bangsa Indonesia yang sedang berlangsung sepenuhnya dapat dirasakan sebagai revolusi kerakyatan bagi Pak Tani sehingga ia tak dapat diperlakukan sewenang-wenang lagi oleh pemerintahan, sehingga ia dapat mengecap hasil keringatnya sepenuhnya dan tidak diganggu dengan rupa-rupa aturan yang dimaksudkan untuk menyenangkan orang yang memerintah. Revolusi kita harus membeantas feodalisme dilar kota-kota yang berupa tuan tanah, aturan pemerintahan feodal, pengerahan tenaga dan dan hasil orang tani secara feodal seperti digunakan oleh penjajahan Belanda. Penduduk desa sudah sesak padat, sehingga meskipun penghasilan tanah di Jawa dikerjakan dengan kekuatan yang sepenuhnya, untuk memberi makan penduduknya masih tak mencukupi untuk mempertinggi kehidupan rakyat kita umumnya.

Hal ini lebih hari lebih mendesak. Selain dri ikhtiar untuk membagi penduduk Indonesia lebih rata pada kepulauan Indonesia dengan interimigrasi, maka menilik bangun dan kedudukan pulau Jawa tak dapat dihindarkan, bahwa jawab yang langsung pada soal penduduk dan penghasilan di Jawa adalah industrialisasi. Jika kelebihan jiwa didesa dikurangkan sehingga desa lapang untuk meninggikan kehidupan dengan jalan usaha bersama (kooperasi), maka dengan industrialisasi yang diadakan menurut rencana dibawah pimpinan pemerintah sebagian besar kelebihan jiwa didesa dapat menghadapi kehidupan sebagai pekerja pabrik yang tetap bertambah baik dengan bertambahnya kemakmuran Indonesia umumnya, terutama dengan dasar kehidupan pak tani yang makmur. Pemerintahan didesa disehatkan dengan melaksanakan kerakyatan yang sempurna dengan menggunakan kebiasaan lama juga, pemilihan, rapat desa, yang diberi kekuasaan sepenuhnya dan ditambah kecerdasannya dengan mempertinggi pelajaran dan pendidikan didesa. Mengadakan pimpinan didalam segala usaha desa, memperbaharui dasar masyarakat kita, membawa rasionalisasi dan efisiensi, yang akan merombak tradisi didesa, supaya dengan tidak menjalani kehidupan kota dan pabrik, juga didesa timul modernisasi, elektrifikasi dan mesin pun dapat masuk menolong manusia didesa mempertinggikan derajat kehidupan manusia. Sarekat Tani yang harus didirikan harus menjadi perintis didalam mencocokkan semangat kaum tani pada tempo yang kita kehendaki itu. Persatuan tani memudahkan tidak saja urusan ini secara teratur dan besar-besaran, akan tetapi juga memudahkan persatuan dan perhubungannya dengan persatuan kaum buruh.

9. Pemuda

Soal yang kelihatan besar pada waktu ini adalah soal pemuda. Tak dapat dipungkiri, bahwa kelihatannya kebanguan kebangsaan yang kita alami ini, seolah-olah digugat oleh pemuda-pemuda kita. Seolah-olah mereka yang menentukan tempo perjuangan kita. Seolah-olah revolusi yang kita alami sekarang ini, bermula pada semangat dan kekerasan hati pemuda, jadi didorong oleh cita-cita semata-mata. Ini semua sepintas lalu. Akan tetapi jelaslah dari apa yang diuraikan diatas, bahwa kemungkinan meluapnya semangat pemuda itu dan kemungkinan disambutnya oleh masyarakat itu, adalah terletak pada keadaan masyarakat sendiri. Bagaimana keadaan itu telah digambarkan dengan singkat diatas, akan tetapi nyata pula bahwa kaum pemuda, terutama yang terpelajar yang sekarang berkobar-kobar dengan semangat kebangsaan tak akan dapat menjalankan terus kewajibannya sebagai perintis, jika semangat kebangsaannya itu tidak diisi dengan semangat kerakyatan dan semangat kemasyarakatan. Jika tidak, ia akan menemui jalan buntu yang dihadapi tiap-tiap semangat kebangsaan. Ia akan menemui saat, ia tidak akan dituruti lagi oleh rakyat ataupun ia akan ditentang. Dan ia akan mengalami bahwa bukan serdadu yang akan memenangi revolusi kita ini, akan tetapi rakyat banyak, kaum buruh dan kaum tani bersama-sama dengan kaum terpelajar , kaum muda. Saat kaum muda ini meluaskan pandangannya kepada dasar-dasar masyarakat telah tiba, dan pada itu ia harus mengerti, bahwa tenaga perjuangan tidak terpusat diantara angkatan muda, akan tetapi pada rakyat banyak, terutama pada kaum buruh yang tersusun serta mempunyai kesadaran yang tajam, pengertian tentang perjuangan buruh didunia umum. Jika pemuda-pemudi kita mengerti hal ini, ia tahu bahwa kedudukannya ada sebagai pahlawan kaum buruh dan kaum tani.

Nyata bahwa anggapan, yang angkatan muda harus memimpin perjuangan kemerdekaan kita, suatu kekeliruan yang akan dapat merusak perjuangan kita. Yang harus memimpin revolusi kita ini tidak lain daripada pusat kekuatan politiknya, merupakan partai kerakyatan yang revolusioner, pada larasnya angkatan muda hanya dapat menjadi lasykar perintis dari partai yang memimpin perjuangan. Keliru pula sama sekali orang yang mengirakan bahwa pemuda yang tergabung didalam ikatan balatentara, yaitu barisan dan pimpinan militer yang akan dapat memimpin revolusi kita. Kekeliruan ini dapat dimengerti. Tahun-tahun yang kemudian ini kita terlalu merasakan kekuasaan militer. Tak urung hal ini dan didikan militer yang diberikan pada pemuda-pemuda serta rakyat kita umumnya, dapat menimbulkan kekeliruan , seolah-olah perjuangan kita ini perjuangan militer yang harus dipimpin orang militer. Hanya pengertian tentang dasar kemasyarakatan perjuangan kita ini dapat menghindarkan kekeliruan ini. Pemuda kita tak mungkin berpembawaan fasistis atau feodal militeristis. Pengertian yang masih kurang benar didalam segala-galanya hal terhadap soal ini diselenggarakan. Sedang pemuda berjuang sekarang ini harus pengertiannya diisi dan penglihatannya dirobah supaya ia jangan merendah menjadi binatang berkelahi saja, akan tetapi dapat menjadi pemuda revolusioner yang menghadapi dunia baru, pemuda yang bercita-cita dan mempunyai kesadaran serta pengertian yang jernih tentang duduk perjuangannya untuk rakyat kita serta kemanusiaan umumnya.

10. Tentara

Meskipun demikian didalam keadaan dunia yang sekarang ini, memang perlu kita mempertinggi kesanggupan kita membela tanah air serta rakyat kita dengan susunan pertahanan yang selengkapnya. Kita memerlukan balatentara yang teratur menurut ukuran jaman sekarang. Pemuda kita seluruhnya harus dididik didalam kesanggupan itu. Oleh karena itu bukan saja kita memerlukan balatentara yang tersusun dan bersenjata modern, akan tetapi juga latihan militer segenap rakyat kita, terutama pemuda. Selekas mungkin kita harus dapat mengadakan milisi untuk rakyat kita, pada mana seluruh pemuda dari umur tertentu harus melalui latihan militer yang lamanya tertentu. Oleh karena syarat-syarat serta alat-alat yang terbatas serta segala syarat dan alat yang kurang dilengkapi. Terutama sekali tentunya harus diadakan pendidikan. Si pendidik yaitu akademi darat dan laut. Dalam hal ini kekurangan dalam negeri dapat dilengkapi dengan pertolongan dari luar negeri untuk dijadikan guru dan instruktur. Untuk melengkapi alat pertahanan yang berupa persenjataan pantas kita didalam keadaan kita sekarang, mengorbankan lain-lain keperluan. Pembikinan dan pembelian senjata itu dimasukkan dalam hal terutama didalam keadaan sekarang. Akan tetapi dengan pengakuan bahwa pengertian perkara dengan secara militer ini, sekali-kali kita tidak boleh melupakan sekejap mata perjuangan apa yang dikemukakan diatas, bahwa sekali-kali tak boleh kita keliru didalam penghargaan hal militer ini didalam revolusi. Dalam perjuangan kita yang berupa dan memakai alat Negara Indonesia, kita terpaksa harus mengadakan alat perjuangan kenegaraan yaitu balatentara. Itu tak boleh berarti bahwa kita menjadi abdi kenegaraan atau kemiliteran, alias fasis dan militeristis.

Batas-batasi hal ini, dengan semangat revolusi kerakyatan kita harus ditajamkan sehingga jangan kita membunuh semangat serta revolusi kita, oleh karena kita sesat pada militerisme dan fasisme.

JALAN KERAKYATAN - Pemikiran Sjahrir Dalam Konteks Kekinian

2012-06-26T00:00:00.000-07:00

Oleh Adie Marzuki

Tujuan Berdirinya Republik Indonesia

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini didirikan, yang secara resmi dicantumkan dalam konstitusi Negara sebagai kontrak sosial institusi Negara dengan seluruh entitas bangsa, adalah untuk membentuk suatu Pemerintahan yang melindungi segenap rakyatnya, memajukan kesejahteraan rakyatnya, mencerdaskan rakyatnya, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat negerinya. Dalam mencapai tujuan ini, telah disepakati dalam konstitusi tersebut untuk menempuh sebuah jalan yang pada dasarnya bertumpu kepada konsep Kedaulatan Rakyat, atau yang umum disebut dengan demokrasi. Baik dalam hal politik maupun ekonomi, jalan yang disepakati para pendiri untuk ditempuh oleh Negara adalah Kedaulatan Rakyat, atau demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Ketika mendirikan Negara ini, semangat para pendiri adalah menumbuhkan demokrasi berdasarkan ikatan solidaritas kolektif untuk merdeka dan keutamaan partisipasi politik rakyat yang jauh dari sistem ekonomi kapitalisme. Semangat Negara untuk berperan aktif, tidak saja dalam wilayah politik namun juga sosial ekonomi untuk memenuhi hajat hidup warganegaranya.

Definisi demokrasi politik yang dijabarkan dalam konstitusi tersebut mengacu kepada suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Merujuk kepada definisi itu, makna dari demokrasi ekonomi adalah suatu sistem ekonomi, dimana permasalahan produksi adalah diselenggarakan oleh rakyat dan untuk rakyat, dan karenanya mengandung pengertian partisipasi dan pemerataan. Secara umum, demokrasi ekonomi itu mencakup aspek akses terhadap sumber daya ekonomi, aspek tingkat pendapatan masyarakat, dan aspek partisipasi kaum pekerja dalam kegiatan ekonomi. Dengan mengacu kepada tujuan berdirinya Negara Kesatuan ini, maka terdapat pengertian bahwa nama Republik Indonesia adalah sebuah sebutan bagi pencapaian cita-cita kesejahteraan segenap rakyat didalamnya, berdasarkan kedaulatan rakyat yang berkeadilan sosial.

Demokrasi dan Sosialisme

Dalam kaidah ilmu pengetahuan mengenai kenegaraan, pencapaian cita-cita akan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, tanpa eksploitasi manusia dan sumber daya alam seperti yang tersirat dan tersurat di dalam konstitusi, hanya dapat diwujudkan melalui sebuah jalan yang disebut sosialisme. Kedaulatan rakyat tanpa sosialisme tidak akan dapat mewujudkan keadilan sosial. Sedangkan sosialisme tanpa demokrasi adalah kediktatoran, yang berarti masih terdapat penindasan manusia. Dengan kata lain, sosialisme menekankan dan memperjuangkan demokrasi di segala bidang kehidupan masyarakat, sebagai prakondisi terciptanya masyarakat sosialis yang sejahtera dan berdaulat penuh. Dalam konteks ini, demokrasi politik adalah pintu masuk ke arah pengembangan demokrasi di bidang lain yang lebih mendasar sifatnya, seperti demokrasi ekonomi dan demokrasi pendidikan.

Membangun masyarakat sosialis suatu bangsa harus diletakkan pada konteks historisnya, berdasarkan situasi riil yang dihadapi dan sangat tergantung pada tingkat perkembangan masyarakat suatu bangsa. Seperti yang sering dikatakan para pemikir sosialis di dunia, tidak ada model yang baku dalam mengimplementasikan sosialisme di setiap Negara, yang masing-masing memiliki perbedaan karakteristik dan kultur. Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beragam kultur dan karakter geografis yang unik. Sejarah panjang bangsa yang hidup di bumi Indonesia ini terdiri dari banyak kebudayaan dan etnis yang beragam. Kebudayaan-kebudayaan tersebut tumbuh dalam sistem monarki yang antara lain berbasis Hinduisme, sedikit Buddhisme, animisme dan agama Islam, yang tersebar di seluruh kepulauan dalam teritori Indonesia.

Sosialisme Kerakyatan

Berkembangnya sosialisme di Eropa pada mulanya adalah merupakan gerakan buruh, yang muncul akibat terjadinya penindasan masyarakat kelas dominan atau pemodal terhadap masyarakat kelas pekerja. Sedangkan sosialisme di Indonesia tumbuh dalam masyarakat feudal yang kurang dapat menerima ide pertentangan kelas. Munculnya sosialisme di Indonesia adalah lahirnya perlawanan kepada sejarah feudalisme dan birokrasi feudal yang diciptakan pada era kolonial. Faktor kebudayaan yang cenderung feudal dalam karakter Bangsa Indonesia menyebabkan masyarakat justru terbiasa dengan struktur masyarakat dengan kelas bertingkat, dan oleh karenanya tidak mampu menyerap substansi ajaran sosialisme Marxis yang mengedepankan pertentangan kelas. Walaupun demi pencapaian cita-cita bangsa ini tetap memerlukan proses revolusi diktum nilai-nilai secara kognitif, namun untuk mengakomodir karakteristik rakyatnya, Indonesia perlu mengembangkan sistem sosialisme sendiri yang berpihak pada kerakyatan dan kemanusiaan.

Dari kondisi-kondisi tersebut, nyata terlihat bahwa prioritas obyek awal revolusi di Indonesia adalah kesadaran manusia-manusia yang menjadi rakyatnya. Kesadaran ini bukan hanya tentang kemanusiaan, tetapi kesadaran untuk berpikir secara rasional, kritis dan berdaulat. Yaitu kedaulatan di semua bidang kehidupan, kesamaan kesempatan serta kedudukan bagi seluruh rakyat, dan mengedepankan hak-hak rakyat di atas segala kepentingan golongan atau individu. Dalam hal ini, terlihat perlunya penegasan bahwa sosialisme yang paling ideal bagi karakteristik dan psikografis rakyat Indonesia adalah sosialisme yang berpegang pada asas persamaan derajat manusia, tanpa memandang perbedaan suku, agama atau kelas social, yang oleh Soetan Sjahrir disebut dengan Sosialisme Kerakyatan. Kerakyatan di sini mengandung makna perjuangan mengangkat nasib, martabat dan harkat kaum yang lemah dalam posisi sebagai bangsa yang berdaulat.

Negara dan Pemimpinnya

Mengacu kepada hal-hal tersebut, maka Negara sebagai pembawa cita-cita Sosialisme Kerakyatan harus mampu mengakomodir dinamika masyarakat dan mengharmonisasikan sosio-diversifikasi yang ada di dalamnya. Fungsi Negara sebagai perangkat institusi yang dibutuhkan oleh sebuah bangsa dalam mencapai cita-cita bersama, harus juga peka terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berubah sesuai perkembangan jaman dan teknologi. Untuk tujuan tersebut, sudah sewajarnya jika Negara Republik Indonesia yang membawa cita-cita kesejahteraan dari segenap rakyatnya harus dipimpin oleh Pimpinan yang mampu merepresentasikan setiap golongan atau kepentingan tanpa kecuali, dan lahir dari kelompok-kelompok terbaik dalam masyarakat sosialis. Para Pimpinan tersebut harus tersusun dalam sebuah sistem yang menjamin terlaksananya desentralisasi pemerintahan agar dapat mewakili setiap kepentingan daerah secara merata, dan terpilih oleh rakyat yang berdaulat.

Namun pada perkembangan selama 66 tahun sejak Indonesia diproklamirkan, kondisi Negara saat ini telah melenceng jauh dari cita-cita pendiriannya. Di era globalisasi saat ini, Indonesia hanyut terombang-ambing dalam tarik-menarik hegemoni politik dan ekonomi antara Amerika Serikat dan Cina sebagai pemeran utama baru di panggung dunia. Analisa kronologi mengenai hilangnya kedaulatan tersebut dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah sentralistik Indonesia yang kekuasaannya sangat besar, lebih memilih pendekatan jalan pintas dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Langkah ini selain membawa pertumbuhan ekonomi yang semu, juga mengantarkan Indonesia ke tangan imperialisme model baru berbasis neoliberalisme. Akibatnya, sebagai kompensasi dari pertolongan tangan-tangan neoliberalisme asing yang hanya untuk kepentingan sesaat, kedaulatan rakyat Indonesia di berbagai bidang tergadaikan. Konsekuensi logis berikutnya adalah adanya belenggu kapital dan kepentingan penguasa yang dengan ketat membatasi peningkatan kualitas pemahaman dan pemerataan wawasan demokrasi dan sosialisme dalam masyarakat dengan segala cara, demi mempertahankan stabilitas kekuasaan tersebut.

Formalisme Negara

Kondisi ini telah menempatkan Indonesia pada posisi tanpa daya tawar dan tanpa daya kompetitif dalam arus deras globalisasi yang masuk dari segala pintu yang terbuka lebar. Indonesia tidak mampu memanfaatkan kondisi geopolitiknya untuk mengambil posisi tawar. Kuantitas impor yang semakin hari semakin meningkat, selain menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap Negara lain, juga menghilangkan kemampuan dan potensi produksi nasional. Di sisi lain, kekuasaan Pemerintah yang dibangun oleh sekelompok elit di masyarakat semakin menguat. Dukungan dari kepentingan neoliberalis asing dibelakang Pemerintah berhasil membangun hegemoni kekuasaan yang semakin menguat. Hegemoni yang dibangun dengan cara merasuk ke alam bawah sadar mayoritas rakyat, dan memaksa rakyat secara halus untuk menerima nilai-nilai moral, politik, prinsip ekonomi, etika dan budaya, melalui cara yang sistematis. Salah satu cara yang ditempuh adalah sistem formalisme yang melahirkan para pemegang titel dan melahirkan kelompok rakyat informal dalam masyarakat. Formalisme oleh Negara adalah satu bentuk imperialisme yang berbahaya.

Sementara intelektual saat ini terjebak dalam upaya untuk menyamakan antara realitas bangsa Indonesia dengan negeri lain, dan tidak melakukan upaya serius untuk mengidentifikasi karakteristik realitas nasional dan situasi konkret di dalam negeri, golongan mayoritas yang terdiri dari kalangan rakyat informal telah kehilangan kepercayaannya pada sistem kapitalis liberal yang diterapkan Negara. Mereka tidak lagi percaya kepada kalangan intelektual yang kerap mengacu pada praktik masa lalu untuk menjawab atau menyelesaikan tuntutan praktis di masa sekarang, dan kelompok ini sudah hampir sampai di ujung kesabarannya. Di sisi lain, kelompok masyarakat informal yang sederhana ini kurang menyukai pendekatan ilmiah dan kurang minat terhadap ilmu pengetahuan, sehingga mereka terjebak dalam situasi sulit tanpa solusi. Kelompok pembawa kepentingan modal sangat memahami hal ini, dan mereka mampu mengambil keuntungan secara optimal dari kurangnya wawasan masyarakat informal tersebut untuk kemudian memarjinalkan kelompok mayoritas tersebut dari percaturan ekonomi dan politik.

Masyarakat Informal

Ironinya, kelompok masyarakat pekerja informal ini adalah pelaku utama dalam perekonomian yang semakin vital perannya, karena jumlah pekerja formal atau buruh terus merosot, khususnya pekerja di sektor industri modern. Saat ini, jumlah pekerja informal mencapai 70-80% dari keseluruhan pekerja. Sedangkan pekerja di sektor manufaktur tidak melebihi 15 juta orang, dimana sekitar 55,21 juta orang atau 52,65 persen dari total angkatan kerja hanya mengantongi ijazah Sekolah Dasar. Industrialisasi pendidikan telah menutup jalan rakyat mayoritas untuk meraih kedaulatannya melalui pendidikan yang layak. Akibatnya, rakyat terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan. Sementara Negara mendorong de-industrialisasi dengan mendorong sebagian besar usaha ekonomi untuk bergerak pada sektor informal dan Usaha Kecil Menengah yang terfragmentasi, yang lebih mirip dengan ekonomi keluarga ketimbang ekonomi kapitalistis yang bertumpu pada industri modern.

Kondisi tersebut diperburuk dengan tertutupnya akses permodalan bagi masyarakat informal. Semangat kerakyatan yang dibawa dalam konstitusi Negara tertutup dengan besarnya kepentingan sekelompok masyarakat elit yang didukung oleh kepentingan asing yang lebih besar. Sistem formalisme yang dibentuk oleh kelompok-kelompok kepentingan Neoliberal itu nyata-nyata sangat bertentangan dengan semangat kerakyatan yang di cita-citakan Negara di awal pendiriannya. Sistem ini membawa semangat buruk sangka terhadap rakyatnya sendiri, dan mengutamakan kepentingan pemodal diatas segalanya, serta cenderung memposisikan rakyat hanya sebagai obyek pertumbuhan modal, ketimbang subyek pembangunan Negara. Rakyat kelas informal yang bercirikan kepemilikan kecil, terfragmentasi, dan kurang politis ini terdiri antara lain mulai dari para pedagang kaki lima, perdagangan kecil, pengrajin kecil, pertanian dalam skala kecil, nelayan kecil, dan lain-lain sampai wiraswasta kelas menengah. Golongan rakyat informal inilah yang paling menderita akibat penyelewengan cita-cita Negara oleh sekelompok elit pembawa kepentingan pemodal serta aparat politikusnya.

Kelompok Pembawa Kepentingan Modal

Kelompok elit pemodal ini menguasai kelompok-kelompok lain seperti politikus, militer, organisasi masyarakat, sampai jajaran pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu mereka dengan mudah memproteksi kepentingan dan modalnya melalui pembuatan kebijakan-kebijakan yang berindikasi anti-rakyat. Kedaulatan rakyat yang menjadi salah-satu cita-cita utama berdirinya Negara ini pun dapat dengan mudah digerus oleh mereka melalui hegemoni di segala bidang. Sektor yang dikuasai pemodal seperti politik, industri informasi, industri teknologi, sistem pemerintahan daerah, sampai ke industri mikro, membuat rakyat semakin sulit melepaskan ketergantungannya terhadap para pemodal tersebut. Apa yang telah nyata menjadi penyelewengan cita-cita bangsa ini adalah terjadinya industrialisasi pendidikan, industrialisasi kesehatan, industrialisasi keamanan, bahkan semakin jelas mengarah ke industrialisasi agama dan lain-lain kebutuhan yang menjadi hak asasi manusia. Namun dengan cerdiknya mereka mampu mempertahankan keberpihakan kelas menengah dengan segala cara, demi kestabilan ekonomi dan politiknya. Cara-cara yang ditempuh seringkali adalah pembodohan, penyanderaan masa depan, dan lain-lain cara yang membuat ketergantungan kelas menengah terhadap pembawa kepentingan modal tersebut sulit dihilangkan. Jalan bagi rakyat untuk mendapatkan kembali kedaulatannya telah ditutup dengan rapi dan sistematis.

Dalam kondisi ini, revolusi social pun seperti bukan solusi yang tepat. Fakta sejarah mengenai beberapa kali revolusi yang terjadi di masa lalu, memperlihatkan kegagalan substansial yang terjadi. Revolusi hanya mampu mengganti struktur pemerintahan, tetapi tidak mampu memberi solusi dari permasalahan utama, yaitu adanya sistem yang menggerakkan arus modal dan kepentingan segelintir elit untuk berkuasa di negeri ini. Faktor mendasar yang selama ini terjadi adalah kurangnya pemahaman dan wawasan di masyarakat mengenai arah dan proses pencapaian tujuan bangsa yang di cita-citakan. Reaksi masyarakat yang didorong oleh emosi sesaat hanya mampu mendorong terjadinya revolusi yang hanya merubah struktur, namun gagal mengganti sistem karena kurangnya ilmu dan wawasan. Apa yang terjadi pada tahun 1966 dan 1998 adalah contoh kongkrit bahwa diperlukan lebih dari sekedar revolusi fisik yang bergelora untuk menahan arus kepentingan modal, yang sebetulnya menjadi inti permasalahan. Peristiwa sejarah tersebut juga memberikan contoh kasus sempurna, bahwa perjuangan tidak cukup dengan semangat saja, tapi haruslah dilaksanakan dengan cerdas dan berintegritas.

Apakah Revolusi Menjadi Solusi?

Apakah masyarakat harus mengubur cita-cita yang dicanangkan diawal berdirinya Negara ini? Tentunya tidak! Pertama-tama harus disadari bahwa perjuangan mencapai tujuan tersebut lebih membutuhkan suatu kesabaran revolusioner daripada sebuah revolusi fisik. Tetapi jika diperlukan, revolusi fisik tidak ditabukan. Hanya persiapan kondisi subyektif masyarakat haruslah matang dan benar-benar siap mengambil alih jalannya pemerintahan yang benar-benar terputus dari jaringan arus modal. Rakyat haruslah dipersiapkan untuk mengisi situasi pasca revolusi dengan konsep kenegaraan yang ideal, dan para wakil-wakil rakyat yang diusung untuk mengambil alih jalannya roda pemerintahan haruslah muncul dari kalangan rakyat itu sendiri, dan bersih dari pengaruh kepentingan modal. Dalam hal ini, rakyat yang dimaksudkan adalah keseluruhan rakyat dari segenap pelosok negeri.

Bagaimana jalannya proses pengkondisian subyek dan obyek revolusi yang sesuai konsep kerakyatan itulah yang harus menjadi aspirasi dan semangat masyarakat. Aspirasi dan semangat rakyat tersebut harus dibawa dalam sebuah wadah yang tepat, yaitu wadah yang benar-benar memberikan komitmen 100 persen bagi berlangsungnya jalan Sosialisme Kerakyatan, yang saat ini telah nyata sebagai satu-satunya jalan ideal dalam proses meraih cita-cita kesejahteraan bangsa ini. Beberapa tahapan ideal dalam situasi dan kondisi yang berkembang saat ini mensyaratkan bentuk gerakan yang sistematis, terpola dan massif namun terkoordinir. Tahapan yang ditujukan untuk membangun kesadaran masyarakat secara massif untuk kembali mengusung cita-cita kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial, seperti yang dicanangkan diawal berdirinya Negara.

Tahapan Revolusioner

Tahapan awal yang harus dilewati adalah penyebaran wawasan dan proses kristalisasi gagasan dalam sebuah kegiatan pendidikan kader Sosialisme Kerakyatan yang matang, berintegritas dan berkomitmen tinggi terhadap cita-cita bangsa. Kader-kader tersebut akan menjadi agen-agen perubahan di setiap entitas yang diwakilinya, dan menjadi motor penggerak masyarakat yang memiliki keterikatan emosional yang tinggi terhadap cita-cita bangsa. Kader-kader tersebut dipilih dari daerah-daerah tingkat II yang nantinya akan dilatih untuk memiliki rasa Kebangsaan, Kerakyatan, Kemandirian, Integritas, Militansi dan berkarakter Problem Solver serta memiliki visi Negarawan.

Pembangunan Jalan Kerakyatan

Tahapan berikutnya adalah mendobrak sistem perindustrian dan formalitas ekonomi yang ada dengan memberdayakan sector informal dan membangun bisnis-bisnis jaringan, yang nantinya juga akan menjadi pendukung operasional gerakan. Beberapa pilihan usaha yang ideal adalah yang berkaitan dengan lingkungan, sesuai dengan visi rakyat sosialis yang tidak menghendaki eksploitasi manusia dan sumber daya alam. Gagasan-gagasan seperti desalinasi air laut untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat pesisir pantai atau pembangunan reactor mikro hidro untuk penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan adalah pilihan utama. Bisnis-bisnis tersebut akan dikelola dan dimiliki oleh rakyat setempat, dengan bantuan permodalan serta teknologi yang dikoordinir oleh pusat gerakan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga membawa misi-misi penyadaran akan perlunya perhatian tarhadap lingkungan, sebagai antisipasi perubahan iklim yang semakin menggejala.

Sementara itu, permasalahan-permasalahan dalam masyarakat yang timbul akibat aspek hegemoni kepentingan modal harus diselesaikan dengan solusi-solusi yang berdasarkan kerakyatan. Pengupayaan hal tersebut selain memperluas sebaran pemahaman sosialistis dalam masyarakat, juga menjadi langkah taktis dalam mengkondisikan masyarakat agar siap dengan antisipasi-antisipasi permasalahan yang bersumber dari gagasan neoliberalisme. Untuk itu perlu dibangun sebuah lembaga pengkajian ilmiah yang membahas permasalahan social dangan pendekatan Sosialisme Kerakyatan. Lembaga ini akan terdiri dari sekelompok pemikir intelektual yang bertugas menggali serta mengidentifikasi permasalahan kemasyarakatan yang timbul akibat gesekan kepentingan dengan kaum neoliberalis. Hasil kajian tersebut selain di carikan jalan pengimplementasiannya, juga diterbitkan dalam bentuk tabloid, yang disirkulasikan ke pusat-pusat masyarakat di seluruh negeri.

Lembaga Keuangan Mikro

Langkah taktis berikutnya adalah mengaktifkan para Kader yang telah siap dengan tugas-tugas kemasyarakatan, untuk segera terjun ke organisasi-organisasi masyarakat di daerahnya. Mereka akan mensosialisasikan gagasan Sosialisme Kerakyatan dan membuat wacana-wacana solusi yang diperlukan oleh setiap daerahnya masing-masing. Kegiatan ini bertujuan memperluas jejaring dan peningkatan kualitas masyarakat daerah agar siap menghadapi perubahan social yang mungkin terjadi akibat perubahan system yang sedang diperjuangkan. Dari perputaran bisnis-bisnis yang terjadi di setiap daerah, harus dialokasikan beberapa bagian keuntungan untuk pembentukkan suatu komunitas bisnis yang baru, melalui komunitas masyarakat yang di pilih oleh Kader-Kader yang diterjunkan di organisasi kemasyarakatan tersebut. Skema yang paling ideal adalah sebuah lembaga keuangan mikro, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tempat organisasi masyarakat itu berada. Model yang saat ini berjalan di Sumatera Barat adalah pilihan yang ideal.

Perputaran dana di setiap daerah tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk membangun bisnis-bisnis berikutnya, yang focus kepada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Alokasi tahapan berikutnya adalah membangun sekolah-sekolah lanjutan yang memberi solusi pendidikan bagi rakyat informal di setiap daerah. Pada tahapan ini, setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan harus mendapatkan akses pemberitaan di media masa local di setiap daerahnya. Kegiatan-kegiatan tersebut akan membutuhkan sebuah wadah-wadah atau badan-badan hukum tersendiri, yang dikhususkan untuk mengurusi setiap jenis kegiatan tersebut. Maka pembentukan organisasi badan hukum seperti yayasan atau koperasi akan diperlukan sebagai penanggung jawab hukum dari setiap kegiatan tersebut.

Mengembalikan Tujuan Negara

Ketika kegiatan yang berlangsung telah mencapai taraf kemandirian dan kematangan masyarakat luas secara ekonomi, social dan politik, maka tunailah revolusi kesadaran di masyarakat. Pada saat itu, kondisi politik dan ekonomi dunia sangat menentukan langkah berikutnya. Pada suatu kondisi tertentu, pencapaian gerakan masyarakat sudah cukup untuk mengambil alih jalannya roda pemerintahan secara demokratis, tanpa revolusi fisik. Kondisi yang dimaksud adalah melemahnya Negara-Negara pemain utama dunia, dan berkurangnya ketergantungan Indonesia atas bantuan atau dukungan produksi dari luar. Dalam kondisi tersebut, rakyat yang telah memiliki kesadaran serta wawasan yang cukup akan memiliki juga kekuatan politik yang signifikan. Rakyat tersebut akan sanggup mengembalikan cita-cita berdirinya bangsa ini ke tempatnya semula, yaitu membentuk suatu Pemerintahan yang melindungi segenap rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraannya, mencerdaskannya, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Proses Terjajahnya Kembali Indonesia Sejak Bulan November 1967

2012-06-20T11:03:00.001-07:00

Keterjajahan Indonesia Semakin Jelas Hari Ini dan pengaburan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai cita-cita dan tujuan Indonesia Merdeka semakin nyata, pada dasarnya hal ini sudah menjadi bahan pembicaraan dan pemikiran-pemikiran secara terbuka dan langsung dalam seminar-seminar dan diskusi serta forum-forum kebangsaan baik dikampus maupun diluar kampus dari tahun 2008 diantaranya artikel ini yang dikeluarkan pada September 2008.

Oleh : Kwiek Kian Gie

65 tahun sudah usia kemerdekaan Republik ini. Tetapi masih banyak rakyat bangsa ini yang mempertanyakan makna dan manfaat kemerdekaan itu bagi mereka. Betulkan kita sudah merdeka? Kalau sudah?! Mengapa sumber-sumber kekayaan alam negeri ini banyak yang dikelola dan dikuasai pihak asing? Dan Mengapa masih banyak rakyat bangsa ini hidup bergumul dalam kemiskinan dan tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, dan mengapa pula sejak zaman penjajahan pertumbuhan ekonomi negeri ini tidak pernah bergerak dari angka 4-7%. Itulah sederet pertanyaan yang timbul setiap rakyat bangsa ini merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus.

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat kita temui dan kita dengar salah satuya dari buku yang ditulis John Pilger dan yang juga ada film dokumenternya, dengan judul The New Rulers of the World, antara lain, dikatakan: "Dalam dunia ini, yang tidak dilihat oleh bagian terbesar dari kami yang hidup di belahan utara dunia, cara perampokan yang canggih telah memaksa lebih dari sembilan puluh negara masuk ke dalam program penyesuaian struktural sejak tahun delapan puluhan, yang membuat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin menjadi lebar”.

Penyesuaian struktural ini kemudian lebih dikenal istilah nation building dan good governance oleh “empat serangkai” yang mendominasi World Trade Organisation (WTO) yakni, Amerika Serikat, Eropa, Canada dan Jepang, dan triumvirat Washington (Bank Dunia, IMF dan Departemen Keuangan AS. Mereka mengendalikan setiap aspek detail dari kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kekuasaan mereka diperoleh dari utang yang belum terbayar, yang memaksa negara-negara termiskin membayar 100 juta dolar AS per hari kepada para kreditor Barat. Akibatnya adalah sebuah dunia yang elitenya – dengan jumlah lebih sedikit dari satu miliar orang – menguasai 80 persen kekayaan seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Sesungguhnya kita rakyat bangsa ini memang belum seutuhnya menikmati alam kemerdekaan. Coba simak cerita yang diungkapkan oleh John Pilger, dia antara lain mengungkapkan bahwa, ....“dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsosri konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambilalihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili: perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonom-ekonom Indonesia yang Top”. “Di Jenewa, Tim Indonesia terkenal dengan sebutan ‘the Berkeley Mafia’, karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, mereka menawarkan: .... buruh murah yang melimpah.... cadangan besar dari sumber daya alam.... pasar yang besar, ungkap John Pilger.

Pada hari kedua konferensi di Jenewa tersebut, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor. ‘Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler’ kata Jeffry Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan mahasiswanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Sampson, telah mempelajari dokumen-dokumen konferensi tersebut. ‘Mereka membaginya ke dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan: ini yang kami inginkan: ini, ini, dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvesatsi di Indonesia.

Kesimpulan dari konferensi tersebut, ssst... ini rahasia negara tolong jangan disebarluaskan.... ketahuilah ... Freeport mendapatkan bukit dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, dan Prancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatera, Papua dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Australia, dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Jadi sesungguhnya, sejak tahun 1967 Indonesia sudah tidak berdaulat – mulai dirampok atas dukungan para elit bangsa Indonesia sendiri yang saat itu berkuasa. Sebenarnya banyak lagi rahasia negara yang ingin saya bagikan kepada anda.... tapi saya takut diciduk... apalagi UU Rahasia Negara sudah di sahkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat.... cukup ini saja dulu... bahaya tau nggak..........

Sumber:

Artikel Ke 4 Kwiek Kian Gie

>>DOWNLOAD ARTIKEL<<

Demokrasi Telah Melunturkan Semangat Jiwa Pembukaan UUD 1945

2012-06-17T14:02:00.001-07:00

Apakah istilah demokrasi ini sudah tepat di implementasikan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia? dalam pembukaan UUD’45 alenia ke-empat menyatakan bahwa negara republik indonesia berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada pancasila. dimana dalam pancasila sila ke-empat menyatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah (ilmu) kebijaksanaan dalam permusyawaratan (bangsa) / perwakilan (negara).

Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang pertama kali sejak tahun 1955, dengan menggunakan UUDS’50 sebagai landasan konstitusionalnya. hal itu ditandai dengan pelaksanaan proses pemilihan umum untuk yang pertama kalinya diindonesia, pemilu ini bertujuan untuk membentuk dewan konstituante. dewan ini kemudian bertugas merumuskan kembali undang-undang dasar, untuk dijadikan sebagai landasan konstitusi negara yang baru menggantikan UUD’45. namun mengalami kegagalan, mengapa demikian?

Istilah demokrasi ini berasal dari bahasa yunani, yakni demokratia yang berarti “kekuasaan rakyat”. yang terbentuk dari kata demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 M dan abad ke4 SM di negara kota yunani khususnya athena. istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada ditangan orang banyak (rakyat).

Benarkah kekuasaan itu berada di tangan rakyat?

Mungkin saya selaku penulis akan menjelaskannya secara mendasar berdasar sesuai dengan sejarahnya, tidak ada maksud negative hanya ingin mendalami panggilan kesejarahan terhadap berdirinya Negara Kesatuan ini yang berbentuk Republik sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dimana ada beberapa kalimat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat tersebutkan kalimat yang pada akhirnya kita sebagai rakyat Indonesia mengenal nya akrab dengan sebutan Pancasila dan kita yakini bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara kita.

Pancasila dalam sila ke-empat dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa rakyat indonesia dipimpin oleh orang-orang yang senantiasa menggali ilmu kebijaksanaan dalam sebuah proses permusyawaratan untuk mencapai kemufakatan (perwakilan), yakni orang-orang terbaik yang terpilih untuk bertugas dinegara (eksekutif, legislatif, yudikatif). dimana mereka bermusyawarah? dalam UUD’45 sebelum amandemen pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya (100%) oleh majelis permusyawaratan rakyat, maknanya bahwa MPR adalah lembaga yang menegakkan kedaulatan rakyat. sehingga MPR menjadi sebuah wadah formal, yakni, tempat berkumpulnya orang-orang yang berilmu dan bijaksana untuk merumuskan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar dari pada Haluan Negara. sebagai koridor yang harus dikerjakan oleh negara dalam periode tertentu. maknanya kekuasaan itu berada ditangan para pemimpin yang berilmu dan bijaksana, yakni mereka para putra terbaik bangsa. sangat jelas sekali! lalu bagaimana bila kekuasaan berada ditangan rakyat?

Namun, selama sejarah perjalanan bangsa indonesia telah terjadi pemahaman yang salah. terutama mengenai kedaulatan rakyat. berbagai macam pandangan mengenai makna kedaulatan rakyat yang berkembang dimasyarakat, seperti kekuasaan rakyat yang mengandung makna pemilihan umum secara langsung (hak suara). bentuk pemahaman yang salah mengenai paradigma demokrasi tanpa akal yang dilakukan melalui proses pamilihan yang dilakukan secara berulang-ulang hingga membangun budaya dan adat istiadat baru telah membangun sebuah keyakinan yang menyesatkan seluruh rakyat indonesia dari sabang sampai merauke. dimana dalam sebuah proses pemilihan umum, kedaulatan seluruh rakyat indonesia diukur hanya dengan mencontreng / mencoblos gambar partai, foto caleg, foto capres. serendah itukah makna sebuah kedaulatan rakyat yang berdasar kepada pancasila?

Bila kita analogikan, sebetulnya demokrasi sangat tidak tepat digunakan oleh bangsa indonesia. mengapa demikian? karena bangsa indonesia adalah bangsa yang beradab. nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan nilai-nilai luhur bangsa indonesia yang digali berdasarkan perjalanan sejarah panjang bangsa indonesia. yakni nilai-nilai luhur bangsa indonesia yang memaknakan bahwa bangsa indonesia adalah bangsa yang bertuhan, berprikemanusiaan yang adil dan beradab melalui persatuan indonesia, rakyat yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang berilmu dan bijaksana, yakni mereka putra terbaik bangsa yang bertugas untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, melalui negara sebagai lembaga perwakilan.

Dampak yang ditimbulkan oleh sistem pemilihan umum yang digunakan oleh bangsa indonesia sejak tahun 1955, yang katanya pemilu yang paling demokratis. tanpa disadari perlahan tapi pasti telah membangun budaya politik diindonesia, yakni budaya politik yang melahirkan pemimpin bermental jongos dan penjilat dalam bentuk koruptor, kolusi dan nepotisme. sehingga negara sebagai sebuah simbol tatanan moral yang menjadi panutan melalui sosok keteladanan bagi rakyat yang dipimpinnya, mengalami kebobrokan moral yang sangat akut. kebobrokan moral ini kemudian membangun tatanan etika yang rusak dilingkungan bangsa indonesia, tatanan etika yang rusak ini berubah menjadi adat istiadat dan budaya yang baru saat ini, itulah faktanya. dan nilai-nilai luhur pancasila pun habis tergerus tanpa sisa. mengapa bisa terjadi demikian?

Katakanlah (Wahai Muhammad): “Wahai Tuhan Yang mempunyai Kuasa pemerintahan ! Engkaulah Yang memberi Kuasa pemerintahan kepada sesiapa Yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah Yang mencabut Kuasa pemerintahan dari sesiapa Yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga Yang memuliakan sesiapa Yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah Yang menghina sesiapa Yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (Q.S Ali Imran Ayat 26).

Sehingga makna dari kedaulatan rakyat yang sesungguhnya adalah sebuah kehendak untuk mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat indonesia. arti Kedaulatan Rakyat secara bahasa yakni, Kedaulatan berasal dari kata daulat yang berarti memposisikan, sehingga Kedaulatan Rakyat mengandung makna memposisikan rakyat (kepemimpinan) di dalam membangun aturan-aturan dasar yang di gunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bentuk terangkatnya harkat dan martabat hidup rakyat Indonesia. mengapa demikian? karena Allah SWT sesungguhnya akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan bertaqwa beberapa derajat.

Semenjak Indonesia memasuki masa demokrasi dan reformasi yang dimulai pada tahun 1998, telah banyak perubahan yang terjadi dalam dunia politik di tanah air. Terjadi perubahan sistem yang mendasar mencakup amandemen UUD 1945, struktur politik dan perundangan-undangan. Melalui mekanisme demokrasi, perubahan dilakukan secara bertahap dan terukur pada berbagai aspek kehidupan politik.

Keberadaan MPR sebagai Lembaga Pelaksana Kedaulatan Rakyat pun tergantikan, karena pasca amandemen UUD 1945 pada tahun 2002 kemarin, Kedaulatan rakyat sepenuhnya di atur oleh Undang-Undang dan hal ini merupakan pemahaman yang keliru atau sebuah kebijakan politik yang sesat pikir karena kedaulatan rakyat di gantungkan dan di atur secara otomatis menjadi hak pembuat Undang-Undang, lagi-lagi penguasa dalam hal ini memegang peranan yang sangat dominan dalam menentukan nasib bangsa dan Negara.

Saat ini, demokrasi di Indonesia masih pada tahapan “Broadening Democracy” yaitu masa euforia di mana setiap orang merasa bebas berbuat dan mengatakan apa saja setelah bebas dari masa rezim Orde Baru. Tahapan ini sungguh tidaklah sehat. Terlihat dari tumpang-tindih dan tidak terkoordinasinya berbagai macam kepentingan dalam public policy yang dihasilkan. Hal itu disebabkan oleh semua pihak merasa boleh berbuat apa saja tanpa memperhatikan hak-hak dari pihak lain yang seringkali berbenturan dengan hak mereka.

Sistem politik demokrasi sekalipun, jika tidak mampu menghasilkan public policy yang unggul maka hal itu akan sia-sia. Selama masa reformasi, Indonesia belum mampu menghasilkan dan mengelola public policy; yang baru dihasilkan adalah hanya beberapa peraturan dan perundangan. Padahal public policy adalah tugas pertama dan utama dari lembaga negara terutama eksekutif dan legislatif. Hal itu membuat biaya demokrasi di Indonesia terasa sangat mahal harganya. Bukan hanya ketidakmampuan lembaga negara untuk mengelolanya, namun juga makin menyebarnya korupsi pada “kerajaan-kerajaan kecil” yang lahir dari kebijakan otonomi daerah.

Sudah saatnya Indonesia masuk kepada tahapan “deepening democracy” di mana memperdalam kualitas dari demokrasi itu adalah tujuan utamanya karena sesungguhnya Demokrasi bukanlah hal yang harus di prioritaskan, Analogi sederhananya Demokrasi adalah seperti halnya sebuah pakaian sebagai pembukus atau kemasannya saja tapi sesungguhnya Kedaulatan Rakyat lah yang menjadi Tubuh Telanjang Badan ataupun isi dari apa yang ada di dalam kemasan (Menjadi Percuma Pakaian kita bagus, Rapi dan bahkan mahal tapi Tubuh Telanjang badannya penuh dengan luka dan bahkan mungkin cacat).

Demokrasi di Indonesia meluas secara kuantitas politik namun bukan kualitasnya. Sistem multipartai yang muncul pasca Orde Baru - dan juga pemekaran wilayah dan otonomi daerah membuat APBN semakin menggelembung untuk membiayai para elite politik di daerah. Padahal anggaran tersebut seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat; mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Dalam waktu 5 tahun, Indonesia yang mempunyai 33 provinsi dan semuanya akan mengadakan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada secara langsung yang berarti setiap 4 hari sekali ada dilangsungkan Pilkada di Indonesia. Sungguh hal yang tak diperkirakan sebelumnya sebagai efek dari kehidupan demokrasi politik pasca Orde Baru.

Seseorang yang mencalonkan diri menjadi bupati atau wali kota membelanjakan dana antara Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar. Untuk gubernur, percalon diperkirakan membelanjakan dana antara Rp 10 miliar hingga Rp 30 miliar. Di sebuah kabupaten kecil di Sumut, seorang calon membelanjakan Rp 15 miliar untuk menang, padahal Pendapatan Asli Daerah atau PAD dari daerah tersebut hanya Rp 5 miliar. Bagaimana membayangkan kepala daerah yang fokus kepada pembangunan jika ia harus terlebih dahulu mengembalikan investasi - semacam return on investment (ROI) - sebelum memikirkan rakyatnya. Terlihat bahwa demokrasi dan reformasi saja tidak cukup. Demokrasi sendiri tidaklah menyelesaikan masalah nasional kita. Demokrasi tidak secara otomatis menyelesaikan suatu permasalahan.

Yang lebih menarik lagi adalah Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin politisi yang kini menjadi tersangka kasus korupsi yakni di duga merampok sejumlah proyek APBN yang nilainya mencapai 6,037 triliun, atau bahkan begitu juga kasus Anggelina Sondakh Public Figure yang juga menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat yang kini menjadi tersangka dalam kasus korupsi mendiknas. Kasus itu seolah menyadarkan publik, bahwa demokrasi liberal pasca Orde Baru ternyata tak menyurutkan aksi perampokan anggaran negara.

Perampokan itu dinilai terjadi karena biaya demokrasi liberal yang semakin mahal dari satu periode ke periode lain. Partai politik, sebagai satu tonggak demokrasi, justru menjadi ‘biang keladi’ perampokan pundi-pundi pendapatan dan belanja negara. Kenyataan miris yang harus di alami Indonesia.

Kebenaran fakta sejarah perjalanan sejarah perjuangan bangsa indonesia, telah membuktikan bahwa bangsa indonesia yang lahir pada saat momentum sumpah pemuda pada tanggal 28 oktober 1928 dengan komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat indonesia melalui proses musyawarah/perwakilan, menetapkan pancasila sebagai dasar indonesia merdeka indonesia dalam sidang BPUPKI melalui proses musyawarah/perwakilan, memproklamasikan kemerdekaan bangsa indonesia pada tanggal 17 agustus 1945 melalui proses musyawarah/perwakilan, kemudian membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 agustus 1945 sebagai amanat penderitaan rakyat yang tertuang dalam dalam pembukaan UUD’45 melalui proses musyawarah/perwakilan.

Spirit pemuda pemudi Indonesia kemudian dikonsolidasikan menuju Kongres Pemuda I hingga lahirlah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Meskipun hanya persatuan yang menjadi utama dalam seluruh naskah Sumpah Pemuda (tanpa kesetaraan dan keadilan), tetapi tetap dihargai sebagai dasar kebangkitan Indonesia menuju proklamasi Republik Indonesia, 17 Agustus 1945. Lahar ideologi Kebangkitan Nasional kemudian dikongkritkan dalam Pancasila, selanjutnya teknisnya disusun founding fathers dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia Merdeka.

Sehingga berdasarkan fakta kebenaran sejarah tersebut,sesungguhnya secara filosofi Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki konstruksi bangsanya lahir terlebih dahulu, merdeka, membentuk negaranya kemudian. mengandung makna filosofi bangsa indonesia yang terlahir dan merdeka terlebih dulu ini berfungsi sebagai pondasi yang sangat menentukan kokoh atau tidak nya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah bangunan. yakni sebuah pemahaman yang unik tentang NKRI. dimana bangsa indonesia sebagai pondasi merupakan tatanan etika (permusyawaratan) dan negara sebagai bangunan merupakan tatanan moralnya (parwakilan), yakni bentuk keteladanan seorang pemimpin (putra terbaik bangsa) kepada rakyatnya. yang dijelaskan dalam UUD’45 pasal 1 ayat 1 yakni negara indonesia adalah negara kesatuan (kebangsaan) yang berbentuk republik (negara perwakilan) dan terangkatnya harkat dan martabat hidup rakyat indonesia (ukuran keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia) adalah suatu bentuk keniscayaan bagi bangsa indonesia.

Berdasarkan uraian singkat diatas, apakah masih relevan bila bangsa indonesia dikatakan sebagai bangsa yang demokratis? dengan menggunakan sistem pemilihan umum secara langsung yang dijadikan sebagai ukuran yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sebagai bentuk dari terangkatnya harkat dan martabat hidup rakyat indonesia. cita-cita luhur bangsa indonesia terlahir, merdeka dan membentuk negara, yakni hakikat kemerdekaaan 100%. ataukah memang benar bahwa realita kehidupan bernegara hari ini, jelas-jelas telah makar atau melakukan pengkhianatan terhadap pembukaan UUD’45 sebagai amanat penderitaan rakyat dan tujuan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menjadi penting untuk di garis bawahi adalah bahwa Demokrasi yang relevan terhadap Situasi Kehidupan Berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Demokrasi yang bertujuan dan berorientasi kepada Kedaulatan Rakyat, karena hal itu lah yang sebenarnya menjadi amanat dari Pembukaan UUD 1945.

Jangan Biarkan Sejarah hanya menjadi Interprestasi Penguasa, karena itu kita sebagai Generasi wajib meluruskannya. Dan Berdasarkan hal itu maka penulis beranggapan sekiranya menjadi wajar apabila:

BANGSA INDONESIA MENGGUGAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

1. Negara wajib mengakui kebenaran fakta sejarah bahwa tanggal 28 oktober 1928 adalah hari lahirnya bangsa indonesia, yang tertulis sangat jelas dalam isi teks sumpah pemuda.

2. Negara wajib mengakui kebenaran fakta sejarah bahwa tanggal 1 juni 1945 adalah hari ditetapkanya pancasila sebagai dasar indonesia merdeka, sebagai landasan filosofis yang menjadi sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan, sumber tehnik, sumber manajemen yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Negara wajib mengakui kebenaran fakta sejarah bahwa tanggal 17 agustus 1945 adalah hari proklamasi kemerdekaan bangsa indonesia, bukan sebagai hari ulang tahun terbentuknya negara (HUT RI). berdasarkan isi teks proklamasi serta fakta sejarah bahwa pada saat itu negara belum dibentuk.

4. Negara wajib mengakui kebenaran fakta sejarah bahwa tanggal 18 agustus 1945 adalah hari dibentuknya negara kesatuan republik indonesia sebagai amanat dari penderitaan rakyat. berdasarkan isi teks pembukaan UUD’45.

5. Negara wajib mengedepankan Kedaulatan Rakyat sebagai wujud konsistensi terhadap semangat Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Mudah-mudahan ini menjadi koreksi yang membangun untuk kita semua sebagai Generasi Penerus Bangsa yang seharusnya mampu meluruskan semua sehingga Bangsa ini menjadi Bangsa yang Besar dan akhirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat menjadi Negara kuat yang mampu menjadi mercusuar dunia. Seperti pesan Founding Father kita yang sekaligus sang Proklamator bahwa “ Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah” ( JAS MERAH). Saya Selaku Penulis hanya ingin menjelaskan bahwa apa yang saya tulis hanya bagian kecil dari panggilan kesejarahan saya sebagai anak bangsa. (PRAS_A)

Sumber :

Kompasian

>>DOWNLOAD ARTIKEL<<

Jenderal Sepuh dan Jati Diri Bangsa

2012-06-03T03:41:00.003-07:00

Oleh : Buya Syafii Ma'arif

Saya tidak tahu mengapa Jenderal Sepuh angkatan Jenderal Rudini ini selalu saja mengontak saya, apakah itu untuk seminar atau saat ia mendapat buku dan informasi baru yang berkaitan dengan karakter manusia. Sebagai orang yang lebih muda dalam usia sekalipun sudah kepala tujuh, saya benar-benar merasa sangat diperhatikan oleh jenderal yang satu ini.
Perhatian itu tidak ada pertautannya dengan urusan duniawi, tetapi sepenuhnya menyangkut dunia ide: jati diri dan karakter bangsa. Jenderal Sepuh ini jika berjalan sudah pakai tongkat dan bahkan tidak jarang dipapah, tetapi ia adalah di antara sedikit elite Indonesia yang telah menghabiskan sebagian besar usianya untuk memikirkan bagaimana memulihkan jati diri dan karakter bangsa yang semakin tidak jelas saja.

Mungkin karena kimia perasaan dan gelombang pemikirannya sebangun dengan apa yang sering saya lontarkan tentang hari depan bangsa ini, maka Jenderal Sepuh ini sudah sejak sekitar tiga tahun ini membangun komunikasi intensif dengan saya.

Tentu saya merasa mendapat kehormatan dan berterima kasih kepadanya. Saya banyak punya teman jenderal, tetapi yang satu ini sangat impresif. Bukan karena perawakan fisiknya yang masih gagah dan tinggi, tetapi karena ekspresi cintanya kepada bangsa ini teramat tajam, dalam, dan tulus, sesuatu yang saya kagumi.

Jenderal Sepuh ini tidak pernah lelah meneriakkan kepada kita semua agar jati diri dan karakter bangsa yang semakin kabur dan melemah jangan dibiarkan terus meluncur. Kita harus awas membaca iklim kultur yang serba kumuh ini, sebenarnya adalah pertanda SOS bagi bangsa ini secara keseluruhan.

Carut-marut politik dan sengketa para elite yang tak kunjung usai adalah bagian dari karakter bangsa yang sedang tenggelam proses pembusukan oleh kelakuan anak-anaknya sendiri yang larut dalam filosofi mumpungisme. Sahabat kita sang jenderal ini amat sangat prihatin, lalu bertanya: mengapa begini?

Untuk menjawab pertanyaan sulit ini, Jenderal Sepuh terus merenung, berpikir, menulis, dan berbuat, akhirnya ketemu jawaban: yang rusak adalah jati diri dan karakter bangsa. Jika pengamatan ini benar, dan saya cenderung untuk setuju, maka penyakit kita sudah terlalu serius dan kronis untuk dapat disembuhkan dalam tempo singkat. Karena itu Jenderal Sepuh sudah mengontak Depdiknas dan Depag untuk bergerak secara strategis, dan pasti akan memakan waktu lama, untuk berupaya mengobatinya melalui jalur pendidikan dan pencerahan.

Ini artinya Jenderal Sepuh sudah angkat tangan dengan kelakuan anak bangsa yang sedang menjadi pemain di panggung politik, ekonomi, dan bahkan di panggung agama dan budaya sejak beberapa dasawarsa terakhir ini. Hampir semuanya tenggelam dalam budaya hura-hura atau kebanggaan semu sambil berebut tulang dalam menggerogoti harta negara tanpa rasa malu. Dalam makalah yang baru saja saya terima dari Jenderal Sepuh, inilah filosofi tentang karakter yang menjadi acuannya:

When wealth is lost, nothing is lost
When health is lost, something is lost
When character is lost, everything is lost

Saya terjemahkan:
Manakala kekayaan yang hilang, tak satu pun yang hilang; manakala kesehatan yang hilang, ada sesuatu yang hilang; tetapi manakala karakter yang hilang, semuanya menjadi musnah. Jenderal Sepuh merasa sangat risau jika Indonesia terjerembab ke dalam bait ketiga itu.

Kalau begitu apa sebenarnya jati diri dan karakter itu? Jenderal Sepuh meringkasnya dalam ungkapan: "Jati diri adalah potensi yang merupakan perpaduan dari cipta, karsa, dan rasa yang mengacu kepada fitrah manusia, cahaya Tuhan, dan sifat-sifat dasar yang murni dari Tuhan." Sedangkan karakter adalah: "Nilai-nilai yang terpatri dalam diri kita melalui pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan, menjadi nilai intrinsik yang melandasi sikap dan prilaku kita." Lalu dilanjutkan bahwa "Jati diri adalah terberi (given)", sedangkan "Jati diri bangsa adalah pilihan (choice)".

Tentu pada akhirnya pembaca akan bertanya, siapa gerangan Jenderal Sepuh itu? Dia adalah Jenderal H. Soemarno Soedarsono, Ketua Umum Yayasan Jati Diri Bangsa, sahabat saya sejak beberapa tahun belakangan. Saya masih akan menulis tentang topik ini pada saatnya nanti, karena Jenderal Sepuh juga telah mengirimi saya fotokopi sebuah buku menarik tentang karakter manusia yang baru selintas saya baca.

Sumber :

maarifinstitute

Ongkos Demokrasi

2012-06-02T19:32:00.001-07:00

Oleh : Buya Syafii Ma'arif

Kesulitan kita dengan era modern adalah kenyataan peradaban umat manusia sampai detik ini belum menemukan sistem yang lebih baik dan lebih unggul dari demokrasi. Sistem kerajaan yang adil sekalipun, misalnya, jelas tidak menempatkan warga negara biasa pada posisi yang sama dibandingkan dengan mereka yang punya darah biru. Hak kerajaan adalah hak warisan. Dalam kerajaan absolut, lembaga pemilihan umum (pemilu) tidak diperlukan, sebab prinsip egalitarian yang membuka pintu pada semua warga untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan penting sama sekali tidak dikenal.
Raja atau sebutan lain seperti kaisar, khalifah, amir, sultan, selalu berada di posisi puncak. Perkara mereka adil atau zalim tidak pernah dipermasalahkan secara terbuka. Darah biru menutup pintu rapat-rapat bagi rakyat untuk 'menyeberang' pagar dinastik itu. Dengan bergulirnya zaman, sistem kerajaan semakin ditinggalkan, digantikan bentuk republik dengan demokrasi sebagai sistem politik yang dipilih. Kerajaan pun punya berbagai bentuk. Ada yang konstitusional, ada yang absolut, dan ada pula bercorak gabungan dari keduanya. Tetapi dalam satu hal, semuanya pasti menempatkan darah biru sebagai faktor penentu untuk jabatan puncak.
Pergerakan nasional kita telah memilih demokrasi sejak awal dan menolak sistem kerajaan. Pilihan itu, menurut saya, sudah benar dan tepat. Tapi, dalam perjalanan bangsa kita pascaproklamasi selama 63 tahun, apakah demokrasi yang telah dipilih itu semakin membawa kita pada tujuan kemerdekaan? Inilah masalah serius yang sedang kita hadapi, mengapa pertanyaan ini menjadi sangat relevan dengan situasi kita.

Untuk melaksanakan demokrasi, media pemilu adalah bagian yang menyatu dengan sistem itu. Indonesia telah mempraktikkan berbagai corak demokrasi: Liberal, Terpimpin, Pancasila, tanpa nama, seperti yang berlaku sejak reformasi. Demokrasi Liberal punya keunggulan dan kelemahan. Unggul karena memberi kebebasan kepada warga untuk terlibat secara bebas dalam proses politik; kelemahannya terletak pada kekuasaan partai yang terlalu dominan, sehingga kabinet jatuh-bangun dalam tempo singkat, tergantung kepada selera elite partai untuk memutuskan, bertahan atau keluar dari kabinet. Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila hanyalah demokrasi dalam nama, tidak dalam kenyataan. Dua corak demokrasi ini sama-sama berujung pada malapeta yang harus dibayar mahal oleh bangsa ini.
Sekarang sudah berjalan 10 tahun kita berada dalam kultur demokrasi tanpa nama. Banyak kemajuan yang dicapai dalam makna memberi kebebasan kepada warga untuk sepenuhnya menggunakan haknya dalam proses pengambilan keputusan politik melalui pemilu secara reguler. Jabatan presiden, gubernur, bupati/wali kota telah dibatasi sampai dua kali, dan mereka pun dipilih secara langsung. Bukankah ini sebuah terobosan politik yang penting? Tetapi, selalu ada 'tetapi'-nya.
'Tetapi' yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa tujuan kemerdekaan berupa 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' tidak semakin mendekat. Lautan kemiskinan seperti tontonan saja, di samping elite politik yang tidak tahu diri. Mereka menikmati keadaan yang sedang membusuk ini. Belum lagi kita berbicara tentang perpecahan partai disebabkan oleh perbedaan kepentingan jangka pendek di antara elite mereka. Jor-joran dalam meraup kekayaan negara sudah sangat nyata, sementara rakyat miskin semakin kehilangan harapan.
Berapa biaya demokrasi dengan sistem pemilihan langsung (pilsung) yang sekarang sedang berjalan? Baru-baru ini Prof Sofian Effendi, mantan rektor Universitas Gadjah Mada dengan mengutip hasil penelitian LIPI, mengatakan ongkos pilsung kita selama lima tahun yang harus dikeluarkan negara tidak kurang dari Rp 400 triliun. Cukup dahsyat, bukan? Sekiranya dengan ongkos itu ada bayangan bahwa tujuan kemerdekaan akan semakin dekat, mungkin dapat dipahami. Tetapi, yang terbayang adalah masa depan yang suram. Gejala golput semakin menguat, sebagai indikasi demokrasi kita tidak semakin sehat, boroknya malah bertambah.
Pertanyaan terakhir: apakah demokrasi harus diganti dengan sistem lain? Jawaban saya tunggal: demokrasi harus bertahan karena itu sudah menjadi pilihan kita sejak awal. Yang harus digugat secara keras adalah pelaku demokrasi yang semakin teler, menjadi penikmat demokrasi, sebuah pengkhianatan politik yang harus segera diakhiri. Bangsa ini harus berani menghalau dengan berani borok-borok kultur politiknya yang dapat membunuh masa depan kita semua.

Sumber :

www.republika.co.id
maarifinstitute

BERGELIMANG DALAM BUDAYA KUMUH

2012-06-02T19:25:00.001-07:00

Oleh : Buya Syafii Ma'arif

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, susunan J.S. Badudu-Sutan Mohammad Zain (Jakarta: Pustaka Sinara Harapan, 1994), perkataan “kumuh” mengandung tiga makna: 1. kotor; 2. kotor dan tidak teratur, tampak mesum; 3. keji. Untuk makna pertama, contoh kalimat yang diberikan adalah: “mukanya kumuh benar, cucilah dulu”; kedua, “perkampungan yang kumuh”; ketiga, “kelakuan keji yang dipertunjukkannya sungguh memuakkan.” Rasanya ketiga makna yang mirip itu telah lama membebani kultur Indonesia modern, apakah itu dalam politik, ekonomi, sosial, dan moral.

Ke mana pun kita bergerak, budaya kumuh itu sangat dirasakan dan terus dipergunjingkan orang dari desa sampai ke kota. Di kedai-kedai kecil di perkampungan, di atas pesawat, di hotel-hotel mewah, dalam simposium dan seminar, bahkan di dangau-dangau sawah, kekumuhan itu tetap menjadi topik pembicaraan. Memang baru pada tingkat “pembicaraan,” perbaikannya pasti memerlukan waktu lama, sampai bangsa benar-benar menjadi bangsa siuman. Setidak-tidaknya, kita masih punya warga yang muak dengan segala bentuk kekumuhan ini, sekalipun tidak tahu cara bagaimana yang efektif untuk terlepas dari cengkeramnnya. Sungguh sulit sekali. Diperlukan energi eksra dan stamina spiritual yng prima untuk melawannya.

Sekarang ini masih saja ramai dibicarakan tentang jaksa yang tertangkap tangan saat menerima sogok, anggota DPR yang idem dito, kapolsek yang “nyabu”, ujian yang bocor, si anu yang selingkuh dan tanpa rasa malu malah digelar dalam acara tv, dan 1001 contoh kumuh yang tidak pernah kering untuk diungkap. Kita sangat kaya dengan bermacam corak kekumuhan ini. Ketika KPK hendak menggeledah ruang kerja anggota DPR, Bung Agung Laksono, ketua dewan, tampil ke muka untuk melawannya. Bahkan ada anggota DPR yang mengusulkan agar KPK dibubarkan saja karena dinilai sudah overacting. Tetapi tampaknya KPK tetap saja bergerak tanpa menghiraukan perlawanan yang datang bertubi-tubi itu. Sebagai salah seorang yang turut membidani lahirnya pimpinan KPK yang sekarang ini, pesan saya tunggal: terus saja bergerak, tetapi jangan sampai tebang pilih. Menegakkan hukum, riskonya memang besar: dicaci-maki, dimusuhi, bahkan tidak mustahil dibunuh.

Dalam lingkungan budaya kotor, mesum, dan keji, kejahatan merajalela, aparat penegak hukum seperti tidak berdaya, uang maha kuasa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian aparat penegak hukum itu telah pula bergelimang dan larut dalam budaya kumuh itu dan bahkan bersahabat dengan penjahat, demi uang. Oleh sebab itu anda jangan terlalu berharap masalah BLBI akan tuntas dalam beberapa tahun ini, jika pimpinan negara tetap saja dalam keraguan untuk bertindak, sementara sebagian aparat penegak hukum tidak bisa membebaskan dirinya dari lingkungan yang keji dan kumuh itu. Pada dasa warsa pertama abad ke-21, tingkat peradaban Indonesia memang baru sampai di situ.

Lalu, kepada siapa bangsa ini harus mengadu? Tidak kepada siapa-siapa, kecuali kepada kekuatan moral yang masih tersisa dalam kultur kita. Kita jangan tenggelam dalam keputusasaan. Orang baik masih ada di mana-mana, sekalipun surga dan neraka juga bertetanga. Inilah dunia Bung. Kita tidak bisa lari dari lingkungan yang serba kusam itu. Usul fiqh mengajarkan tentang “akhaffu al-dhararain” (pilih yang paling ringan daya rusaknya), pada saat kita dihadapkan kepada lingkungan budaya yang busuk. Jelas tidak selalu mudah. Pada sebuah unit kerja misalnya, seseorang yang masih berupaya bertahan dalam idealisme, bisa saja tersingkir, disisihkan oleh penganut filosofi mumpungisme, jika tidak sekarang, kapan lagi. Tokh sebagian wakil rakyat, sebagian aparat penegak hukum, jangan ditanya lagi pengusaha hitam, telah lama bergelimang dalam kubangan yang keruh-pekat ini. Pamor sementara kiyai pun sudah merosot drastis karena rebutan posisi kekuasaan. Sekali agama dijadikan alat pembenar kekuasaan, risikonya hanya satu: kerusakan. Al-Qur’an menggunakan istilah al-fasād fī al-ardh (kerusakan di muka bumi). Korupsi adalah salah satu bentuk kerusakan yang terparah di Indonesia. Yang rumit adalah bahwa para perusak itu merasa berbuat baik dan dipercaya pula oleh sebagian orang sebagai manusia baik. Mereka sepintas lalu seperti layaknya para dermawan, semata-mata untuk menyembunyikan prilaku jahatnya. “Lā tufsidū fī al-ardh, qālū innamā nahnu mushlihūn”/Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi, jawab mereka: “Kami justru adalah orang-orang yang membangun perbaikan.” (Al-Baqarah: 11).

Saya yakin bahwa bangsa ini masih bisa dibenahi dengan syarat agar orang-orang baik dan berani harus ke luar kandang dan terus berteriak: hentikan kerusakan, hentikan kebinasaan. Jihad melawan kerusakan adalah jihad sejati. Jangan biarkan bangsa ini menjadi puing peradaban!

(Untuk Gatra, minggu kedua Mei 2008)

Jogjakarta, 3 Mei 2008

Terimalah Panggilan Sejarah, Mahasiswa Pemuda Pemimpin Strategis Bangsa

2012-03-19T17:19:00.004-07:00

Adalah merupakan hak dan kewajiban serta tanggungjawab setiap warga Negara untuk berfikir bebas, menyatakan pendapat tanpa rasa takut, memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kemanusian dimuka bumi ini.

Tidak ada pantangan dan tekanan serta hambatan bagi setiap orang berpikir positif untuk bangsa dan negaranya.

Bangsa ini telah terbagi menjadi rakyat kecil dan rakyat besar Rakyat kecil merupakan bagian “terbesar”, sedangkan rakyat besar merupakan bagian “terkecil”.

Rakyat besar yang merupakan bagian terkecil bangsa ini telah menikmati segala-galanya dari hasil pasca kemerdekaan Indonesia antara lain dalam bentuk KKN penguasa-pengusaha dan pengusaha-penguasa, Negara ini telah mereka robah menjadi NEGARA-MAFIA-KKN.

Dalam masa kegelapan masa pasca kemerdekaan Indonesia yang kembali bangsa berada dalam lilitan penjajahan apa yang diperbuat oleh para waratsatul anbiya (Ulama dan Kiayai)? Dan apa yang diperbuatnya dalam masa transisi pasca Orde Baru, apa yang diperbuat oleh para cendikiawan muslim, para professor doctor bidang ekonomi/hokum/social-politik dan kemasyarakatan, para pemimpin : Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Gereja Katholik, Gereja Kristen Protestan ?.

Ditangan “mereka” yang tersebut diataslah nasib bangsa ini terpetaruhkan, sadar maupun tidak sadar, mau atau tidak mau, suka maupun tidak suka. Sejarah “menunjukannya” demikian, terlepas hal ini mau disangkal atau tidak.

Yang sangat menyedihkan adalah ternyata yang muncul sebagai pemimpin bangsa ini adalah cukong dan/atau konglomerat karbitan sebagai mesin uang RRC.

Bangsa Apa Kita Ini ??

Berbarengan dengan itu beroperasi pula tangan-tangan kapitalis dalam sosok IMF, World Bank, ADB, dan IGGI/CGI. Kemunculan percukongan dan tangan-tangan kapitalis tersebut merupakan pelaksanaan lapangan dari suatu PERANG STRATEGI antara RRC versus Amerika Serikat.

Remuklah bangsa ini dikerjain oleh dua raksasa itu.

Keremukan ini semakin menguat setelah keberhasilan “mereka” melancarkan oprasi gergaji pembusukan dari dalam dengan operator-operator mereka yang berhasil menguasai watak dan tingkah laku penguasa-penguasa Triaspolitika beserta Tokoh-Tokoh Agama dan Masyarakat sehingga gerbang pertahanan etika dan moral roboh tanpa pertahanan dimana Penguasa dan Tokoh telah ditaklukan oleh Umara KKN atau Pejabat KKN maka mengalirlah ayat fulus dikalangan generasi muda.

Dengan begitu telah hancurlah benteng benteng PERTAHANAN MORAL dan mental bangsa, maka merajalelalah percukongan, konglomerat karbitan peliharaan penguasa dan tumbuhlah mental HIPOKRIT (Munafik) dan Jiwa OPORTUNIS di segala lapisan masyarakat.

Virus hipokrisi dan opportunistis telah “merasuki” jiwa bangsa, hal mana telah sampai mempengaruhi “pandangan hidup” generasi muda.

Remuknya benteng pertahanan moral dan mental bangsa ini meluncurkan kondisi Negara bangsa Indonesia berada dalam situasi penjajahan yaitu Indonesia berada dipusaran perang strategi dalam ancaman target Perang Moderen. Jadi bukan proses DISENTEGRASI melaikan PENJAJAHAN dari hasil operasi intelijen dan social politik serta penghancuran ekonomi, dari kekuatan-kekuatan 1 + 1 + 1/2 +1/2 = AS + RRC + (Perancis + Jerman + Rusia) + (Inggris + Belanda + Scandinavia + Australia).

Rumus 1 + 1 + 1/2 +1/2 Inilah problem bangsa Indonesia.

Bagaimana bisa mencapai kondisi (1 - 1) = (1/2 – 1/2)

atau kondisi (1 + 1/2) =(1 + 1/2) atau (1 – 1/2) = (1 – 1/2)

Untuk itu sungguh-sungguh dibutuhkan seorang PEMIMPIN BANGSA. Dan justru hal inilah yang tidak ada sejak Soekarno-Hatta-Sjahrir- Tan Malaka pergi. Menyedihkan, tetapi itulah kenyataannya. Sepeninggalan empat pemimpin terebut Indonesia engalam situasi hampa kepemimpinan bangsa.

Dan lebih menyedihkan lagi pada saat yang sama, bangsa Indonesia mengalami HAMPA IDIOLOGI. Dua kehampaan ini sekaligus datangnya, tetapi hanya sedikit anak bangsa ini yang sunggu-sungguh menyadarinya. Bila datang prengisi kehampaan yang satu tanpa dibarengi engan kehampaan yang satu lagi, itu berarti “pincang” bahwa bangsa ini “olak-oleng” diterpa gelombang pukulan dari bangsa lain, dari system kenegaraan lain, dari arus pemikiran opportunistis Internasional, dari konsep-konsep pemikiran liar dan sebagainya.

Bangsa dan Negara ini membutuhkan “orang besar”

PEMIMPIN BANGSA dan IDIOLOGI BANGSA.

Hiruk Pikuk Negeriku

2012-03-18T17:41:00.003-07:00

Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara-saudara beserta adek-adek ku Mahasiswa dan Pemuda.

Salam perjuangan sebangsa dan setanah air.

Ketika Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan BANGSA Indonesia, mungkin tidak satu orang pun yang menyangka bahwa akan ada suatu periode yang bernama Reformasi seperti saat ini, dan mungkin sangatlah terlalu jauh dari jangkauan prediksi waktu itu bahwa Negara dan bangsa yang sudah merdeka ini akan kembali berada dalam “PENJAJAHAN” dalam arti kwalitas yang sangat menyakitkan.

Sebelum kita masuk dalam penjelasan “PENJAJAHAN” rasanya saya perlu menjelaskan sesuatu kepada adek-adek dan saudara ku sekalian. Bahwa kita sebagai Negara merdeka berada dalam situasi “tawanan”, dimana setelah kehancuran Uni Sovyet maka Negara-negara blok barat terutama Amerika Serikat menjadi penguasa dunia. Pinjaman luar negeri, yang dipelesetkan sebagai bantuan luar negeri telah menciptakan nuansa serta nilai-nilai baru di kalangan pejabat Negara, kalangan pengusaha, kalangan politisi, kalangan ilmuwan, dan sebagainya. Salah satu akibat langsung maupun tidak langsung dari pengaruh Blok Barat yang kapitalistik itu adalah terciptanya Golongan Ekonomi Lemah dan Golongan Ekonomi Kuat. Kondisi ini berpengaruh kuat terhadap keadaan “tertawannya” Kemerdekaan Indonesia karena kelanjutannya adalah alam KKN merajalela. Para parvenue, tukang catut, kaum hipokrit, agen modal asing, agen intelejen ekonomi asing bergemah ripah loh jinawi di atas penderitaan rakyat mayoritas.

Tetapi apakah semua orang menjadi mati rasa ?

Atau menjadi penjilat menjadi budak modal asing, serta tunduk takluk kepada Amerika Serikat cs ?

Untuk lebih mantap kita menempatkan diri baiklah sejenak kita pastikan bahwa jatuhnya bung Karno tidak terlepas dari grand design serta campurtangan Amerika Serikat dan Inggris. Jatuhnya Suharto tidak terlepas dari grand design dan rekayasa CIA, MI-6, dengan penembakan di Trisakti serta pembakaran, pemerkosaan, tindakan anarkis, perampokan, dan sebagainya.

Sehingga seharusnya menjadi jelas bagi kita apa itu alam reformasi dan diperkuat dengan alam demokrasi reformasi hari ini….?

Karena siapa yang berani menyangkal diantara kita bahwa :

1. Alam demokrasi reformasi telah berhasil mengikis dan melemahkan budaya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotime) yang menjadi pondasi dasar hancurnya karakter bangsa sebagai bangsa yang berbudaya dan bersosial yang telah ditanamkan dalam nilai-nilai Pancasila.

2. Alam demokrasi telah menghancurkan tatanan nilai-nilai Jiwa Pembukaan UUD 1945 dengan melakukan Amandemen terhadap UUD 1945 sehingga kekisruhan hukum dan politik terjadi bahkan berujung kepada hilangnya tata nilai Bhineka Tunggal Ika dan eksistensi Negara Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan dan dilandasi kesenjangan ekonomi yang kita tahu benar bahwa dampak akibat atonomi daerah lebih kepada tumbuhnya raja-raja kecil dan terciptanya wilayah-wilayah tergadaikan dalam investasi dan penanaman modal dengan dasar pembangunan.

Catatan kita tidak akan pernah lupa dengan apa yang terjadi hari ini dengan Aceh atas nama demokrasi…. !!!, baru-baru ini dengan Irian Jaya atas kekayaan alam nya….!!! Dan menanti beberapa daerah kambali yang bergejolak akibat pengelolahan potensi sumber daya alam local….. sehingga menjadi pertanyaan besar kita “ Desintegrasi atau kemerdekaan di dalam keterjajahan”.

3. Alam demokrasi reformasi telah menutup matanya terhadap laju gerak situsi jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin bertambah besar dalam Republik tercinta ini yang sangat diperankan oleh gerak Negara-negara kapitalis, neo kolonialis, dan imperialis gaya baru telah melancarkan perang liberalisme dan perdagangan bebas terhadap kita serta Negara-negara berkembang lainnya. Kita telah dicengkram oleh IMF, WTO, ILO, Bank Dunia, embargo senjata, dan sebagainya. Bahkan kita semua telah ditipu mentah-mentah oleh mesin quick count dilain itu alam demokrasi reformasi juga membiarkan tanpa benteng pertahanan penguasa kita dikuasai oleh cukong-cukong Cina, operasi suap cina, serta dijadikan mesin uang RRC-Singapore-Hongkong-Taiwan. Keadaan inilah yang semakin mejerumuskan katidak mampuan pertahanan ekonomi nasional menjalankan peran dan fungsinya yang teramanatkan dalam nilai-nilai Pancasila serta cita-cita Negara Indonesia merdeka yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

4. Alam demokrasi reformasi tidak mampu membendung seluruh gerak operasi intelejen asing yang telah berhasil menjadikan Indonesia sebagai Negara yang penuh konflik, gerakan separatis dan tergedy-tragedy kemanusian yang berbau sara. Sehingga situsi ini membuat peran Keamanan dan Pertahanan yang di emban oleh TNI/POLRI tidak mampu berkutik menghadapi ini karena tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas.

5.Total Jendral alam demokrasi reformasi telah memporak porandakan empat pilar eksistensi Negara Indonesia sebagai Negara merdeka yaitu hancurnya nilai-nilai Pancasila, Pembukaan UUD 1945 serta batang tubuhnya UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan eksistensi kesatuan Negara kita dalam bingkai NKRI.

Lima poin diatas merupakan keperwakilan bahwa bangsa kita hari ini berada dalam keterjajahan di akui ataupun tidak di akui walaupun semua kondisi lima poin tadi menjadi sangat latent yang mudah dirasakan tapi sulit untuk di akui, oleh karena itu situasi yang berkembang saat ini tidak terputus dari rangkeyan lima poin diatas dengan mencuatnya kasus-kasus Bank Century, Gayus Tambunan, Susno Duaji, Miranda Gultom dan Nazarudin yang memperlihatkan secara jelas seperti apa Partai Demokrat hari ini serta kepemimpinan SBY, saya rasa public sudah mampu mencerna kondisi ini ditambah lagi pernyataan Marjuki Ali terhadap pembubaran KPK dan memaafkan koruptor yang sangat bertolak belakang dengan pernyataan SBY “PALING DEPAN BERANTAS KORUPSI”.

Prediksi Perkembangan Situasi Menjelang 2014

Perkembangan situasi menjelang 2014 menjadi perkembangan yang tidak menentu karena perkembangan nasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan internasional hal ini disebabkan Pemerintahan demokrasi reformasi hari ini banyak sekali meninggalkan PR yang dapat menimbulkan gejolak situasi baik secara politik, ekonomi dan pertahanan keamanan. Kering rasanya mulut kita bila kita membahas satu persatu PR pemerintahan hari ini yang sangat berpotensi terhadap gejolak situasi menjelang 2014 tetapi yang jelas segela bentuk usaha yang sedang dilakukan oleh pemerintah hari ini lebih tercium menjaga kelanggengan dan keamanan kekuasaan pasca 2014 kondisi ini lah yang memperburuk citra dan popularitas pemerintahan hari ini. Ini lah perkembangan situasi nasional yang sangat mempengaruhi ketidak menentuan menjelang 2014.

Dilain sisi situasi Internasional baik secara langsung dan tidak langsung merangsang situsi menjelang 2014 menjadi “peringatan” bagi pemerintahan hari ini akan kelanggengannya sampai tahun 2014 karena situasi Timur-Tengah yang bergejolak menjadikan bensin bagi beberapa pihak kekuatan yang terbuka untuk memanfaatkan kepentingan dan kelompok golongannya, begitu pula ini menjadi semangat kekuatan-kekuatan yang tertimbun dalam api sekam untuk menyala dalam gerakannya.

Situasi ini tidak ter-elakan dengan dikejutkannya peristiwa kerusuhhan yang terjadi pada Negara Inggris karena hal ini menjadi momok tersendiri bagi kerajaan Inggris sehingga menempatkan peran Inggris dalam aktifitas melonggor keluar dan memperketat kedalam sehingga keadaan ini berdampak kepada situasi gejolak Internasional dan Asia, yang terdekat ini berdampak kepada Malasiya serta Singapore. RRC tahu benar bagaimana dia harus berperan dalam kondisi situasi ini, sehingga hal ini menempatkan Filipina menjadi penting bagi Amerika Serikat. Prediksi situasi ini cepat atau lambat juga memperkuat bola salju situasi kepada Indonesia dan tinggal lagi bagaimana “kita” mampu melihat manover gerak Viatnam sebagai Negara tetangga kita menghadapi situasi gejolak ini.

Dampak Terhadap Kehidupan Bernegara dan Ber bangsa

Kembali Indonesia berada di alam cobaannya sebagai Negara yang merdeka, berdaulat dalam kesatuan NKRI dalam menghadapi perkembangan situasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dua hal yang akan dihadapi Negara Indonesia sebagai Negara yang makmur atau sebagai Negara yang gagal. Negara yang makmur adalah Negara yang secara serius dan tulus Indonesia kembali kepada rel nya yaitu :

1. Menjunjung tinggi eksistensi Kemerdekaan Indonesia yang telah di Proklamirkan Kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

2. Menegakkan Jiwa Pembukaan UUD 1945 sebagai filosofi dasar Negara-Bangsa yang berkedaulatan rakyat dalam bingkai NKRI.

3. Menjalankan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila bukan hanya sebatas idiologi Negara tetapi juga sebagai falsafah bangsa

4. Atas Kemerdekaannya Indonesia harus berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya.

Empat pilar inilah yang akan membawa Negara Indonesia sebagai Negara yang besar, aman dan makmur. Oleh karena itu perubahan boleh terjadi selama perubahan itu membawa kembali Indonesia di dalam relnya.

Apa bila perubahan dan kesempatan situasi hanya menjadikan empat pilar tersebut sebagai jargon perubahan maka bisa dipastikan Indonesia akan meluncur sebagai Negara yang gagal dan tidak henti-hentinya kekacauan akan terjadi karena sejarah telah mengajarkan kepada kita setiap dekade orde setalah lahir Indonesia sebagai Negara Merdeka yaitu Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, Orde Demokrasi Reformasi.

Penutup

saya kutipkan teks Pembukaan UUD 1945 untuk diresapi dan di jiwai oleh kita semua,

TEKS PEMBUKAAN UUD 1945

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rasanya semua omongan saya tadi akan kehilangan roh dan makna jika disini saya dan kita semua lupa menyatakan tegakkan empat pilar jati diri Indonesia, perang terhadap koruptor. Target perang kita yang lain adalah memusnakan kemiskinan dan kebodohan.

Satu hal lagi bahwa dalam situasi dan kondisi geo-politik, baik dihitungkan pada tataran Internasional maupun posisi dalam peta bumi politik nasional, bangsa, dan Negara :

Mahasiswa dan Pemuda adalah kawan strategis saya, beserta seluruh komponen-kompenen organisasi ke daerahan yang berbasiskan kebangsaan terhadap

SEMANGAT FALSAFAH PANCASILA

PENEGAKKAN JIWA PEMBUKAAN UUD 1945

BHINEKA TUNGGAL IKA

MENJUNJUNG TINGGI KEUTUHAN NKRI

Sekian. Terima kasih.

TTD,

ASRIL H. TANJUNG, S.IP

MAYOR JENDERAL TNI PURN

Renungan KITA

2012-03-16T10:11:00.001-07:00

26 Maret 2012

Seluruh Basis Sibuk untuk meyakinkan bahwa KUTIKA telah tiba... dan dengan sabar KITA mendengar ejekan serta cemooh sebagian mahasiswa mayoritas... kelompok pemimpi mau bergerak kembali.
Dengan sabar sambil membawa kardus dan selebaran pasukan Kaur Ka Ka Kha trus mensosialisasikan 27 Maret Mahasiswa Indonesia Telah Bersatu.

Jam 17:00

Pasukan Kaur Ka Ka Kha menghitung berapa hasil penggalangan dana dan mengukur berapa istimasi masa untuk besok. Dengan satu yang lainnya memberi semangat Kaur Ka Ka Kha.

Jam 21:00

Seluruh Pasukan Kaur Ka Ka Kha tidur dalam kondisi yang tak nyenyak menanti sang fajar mengganti hari yaitu 27 Maret 2012.

27 Maret 2012

Menatap sang pagi sambil berbisik didalam hati secara hikmat "Bunda Relakan Darah Djuang Kami, Pada mu Kami Mengapdi" dengan hikmatnya tanpa sadar 2 mata kita menjadi basah mengingat kekejaman pemerintah yang telah menindas orang tua kita rakyat Indonesia.

Jam 09:00

Berangkat kekampus dan terlibat aktif menggalang kekuatan untuk menuju titik berkumpulnya mahasiswa Indonesia bersatu

..........SELANJUTNYA.......

Hanya Allah yang tahu......Tapi hari itu adalah hari janji ditepati yaitu :
Bersatunya barisan KAUR KA KA KHA yang disatukan dalam Pertautan Garis Ruh dalam perjalanan TRAH DAN FITRAHNYA....
Yang di kemudian tahun menjadi cerita Kebanggaan Kesejarahan.....Karena Ratusan Pasukan KAUR KA KA KHA menjadi gelombang Ribuan bahkan Jutaan Pasukan KAUR KA KA KHA

DOAKAN KAMI ORANG TUA “KU” RAKYAT INDONESIA

2012-03-15T06:55:00.001-07:00

DOAKAN KAMI ORANG TUA “KU” RAKYAT INDONESIA

KARENA DOA MU ADALAH RAHMAT DARI-NYA

PUTRA-PUTRI MU

MAHASISWA PEMUDA PELAJAR INDONESIA

Surat telah kami sampaikan kepada mu orang tua ku Rakyat Indonesia tertanggal 18 September 2011, dalam kesadaran penuh dan mengemban tanggungjawab sikap Gerakan Kita terhadap Pemerintahan SBY-Budiono yang tidak ada jalan lain harus segera dihentikan, karena Pemerintahan SBY-Budiono telah menghianati kesejarahan eksistensi Indonesia Merdeka. Pesan telah kami sampaikan selayaknya anak bangsa terdidik pada tanggal 20, 28 Oktober dan 10 November 2011, tapi yang kami terima adalah kekerasan, dan kembali darah kami harus keluar dihari hari bersejarah menuju Indonesia Merdeka yaitu Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan.

Kering sudah rasanya tenggorokan kita dan sudah berbusa-busalah mulut kita dalam Gerakan Kita mengingatkan, dan menyampaikan kepada Pemerintahan SBY-Budiono bahwa ada yang “SALAH” dan kesalahan yang paling mendasar adalah penghianatan terhadap kesejarahan yang berarti penghianatan kepada kakek, nenek kita yang telah gugur untuk menggapai Indonesia Merdeka. “Penghianatan Kesejarahan Indonesia berarti Gelaplah sudah Kesejahtraan dan Keadilan bagi Rakyat Indonesia”.

Keterpanggilan “KESEJARAHAN” Gerakan Kita hari ini merupakan Renungan Dalam Cita-Cita dimana pada saat kami Mahasiswa, Pemuda dan Pelajar Indonesia masih berbentuk janin dalam kandungan ibu, ibu berkata “….Jadilah Anak yang berbakti kepada Negara serta berguna untuk nusa dan bangsa sebagai bentuk kebanggaan orang tua.. ”, setelah berjuang selama 9 bulan dan ibu melahirkan kita ayah berkata “….Jadilah Anak yang berbakti kepada Negara serta berguna untuk nusa dan bangsa sebagai bentuk kebanggaan orang tua..”, Tabungan yang telah dikumpulkan oleh jerih payah orang tua kita untuk pendidikan kita bermulai dari TK, SD, SMP, SLTA dan Universitas semenjak terhitung 6 s/d 23 tahun umur kita maka ada satu penanaman dasar yang sama dari guru serta pengajar kita yaitu :

Tanggal Kesejarahan	Keterangan Kesejarahan
17 Agustus 1945	Pembacaan Proklamasi oleh Bung Karno dijalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta.
18 Agustus 1945.	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada 7 Agustus 1945, menetapkan bahwa:1. Mengesahkan UUD 45 sebagai UUD RI.. 2. Memilih Ir Soekarno dan Drs Mohd. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. 3. Sebelum MPR terbentuk, presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional.
22 Agustus 1945,	PPKI membentuk: 1. Komite Nasional 2. Partai Nasional Indonesia. 3. Badan Keamanan Rakyat.
29 Agustus 1945,	Pelantikan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan ketua Mr Kasman Singodimejo.
31 Agustus 1945,	Pemerintah menetapkan pekik perjuangan yang mulai berlaku 1 Sepetember 1945 yaitu pekik: “Sekali Merdeka Tetap Merdeka”.
5 Sepetember 1945,	Sultan Hamengkubuwono IX, menyatakan bahwa “Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat” yang bersifat kerajaan sebagai Daerah Istimewa dalam Negara Republik Indonesia.
19 September 1945,	Di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya terjadi insiden bendera, Karena beberapa orang Belanda menaikkan bendera merah putih biru di hotel tersebut yang menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Rakyat merebut dan merobek bagian birunya menjadi hanya bendera Sang Saka Merah Putih tercinta.
19 September 1945,	Rapat Raksasa di-Lapangan Ikada, Jakarta untuk menyambut Proklamasi Kemerdekaan.
5 Oktober 1945,	Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
15 Oktober 1945.	Sekitar 30 km dari Semarang, 400 orang veteran AL Jepang dan 2000 orang dari batalion Jepang Kidobutai bersenjata lengkap memberontak dan bertempuir dengan rakyat dan TKR selama 5 hari. Sekitar 2000 rakyat Indonesia dan 100 orang Jepang tewas dalam pertempuran ini.
.28 Oktober 1945.	Pos-pos tentara Sekutu di seluruh kota Surabaya, diserang oleh rakyat Indonesia.
10 November 1945	Pertempuran Surabaya pecah. Gugur beribu-ribu pejuang Indonesia.
17 November 1945.	Pertemuan pertama antara RI, Belanda dan Sekutu.
21 November 1945.	Pertempuran Ambarawa. TKR melawan Sekutu. Bantuan rakyat mengalir dari Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwekerto, Magelang, Semarang dan lain lain
12 Desember 1945.	Pasukan Indonesia berhasil menghalau tentara Inggeris dari Ambarawa dan mereka mundur ke Semarang.
18 Desember 1945.	Pengangkatan Kolonel Soedirman menjadi Jenderal Panglima Besar TKR.
4 Januari 1946.	Presiden dan Wakil Presiden Pindah Ke Yogya. Di akhir 1945 keamanan kota Jakarta semakin memburuk. Tentara Belanda kian meraja lela. Pendaratan pasukan marinir Belanda di Tanjung Priok pada 30 Desmber 1945 menambah gentingnya keadaan. Karena situasi yang terus memburuk di Jakarta, presiden dan wapres pindah ke Yogyakarta dan ibukota pindah ke Yogya. PM Syahrir sementara tetap di Jakarta.
23 Maret 1946.	Bandung Lautan Api. Kota Bandung Selatan dibakar oleh TRI setelah dengan berat hati mematuhi perintah Pemerintah RI untuk mengosongkan kota ini karena diultimatum oleh tentara Sekutu. Selain kota Bandung, di Jawa Barat terjadi pertempuran-pertempuran antara TRI melawan Sekutu dan NICA (Netherland Indies Civil Administration)
7 Oktober 1946.	Perundingan Indonesia – Belanda. Perundingan antara delegasi Indonesia dipimpin oleh PM Sutan Syahrir dan Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn di kediaman Konsul Jenderal Inggeris di Jakarta.
10 November 1946.	Perundingan Linggajati. Dekat Cirebon. Antara Pemerintah RI dengan Komisi Umum Belanda dipimpin oleh Lord Killearn
1 Januari 1947.	Pertempuran Lima Hari Lima Malam di Palembang.
5 Januari 1947.	Pertempuran Laut di Teluk Cirebon. Tenggelamnya KRI Gajah Mada.
25 Maret 1947.	Penandatanganan Persetujuan Linggajati di Istana Rijswijk, sekarang Istana Negara.
3 Juni 1947.	Penetapan Presiden berdirinya Tentara Nasional Indonesia.
21 Juli 1947.	Agresi Militer Belanda Pertama. (Dulu di Sekolah Rakyat tahun 50an diajarkan bahwa ini adalah Aksi Polisionil Belanda, seolah-olah penertiban oleh pemerintah Kerajaan Belanda pada pihak Indonesia yang mestinya sudah berdaulat dan merdeka).
19 Desember 1948.	Long March Divisi Siliwangi yang berada di Jawa Tengah, kembali ke Jawa Barat.
24 Desember 1948.	Long March Siliwangi diserang oleh tentara Belanda di Kebumen.
1 Maret 1949.	Serangan Umum terhadap kota Yogya yang dikuasai Belanda.

Kesejarahan ini lah yang menegaskan kita bahwa penghianatan kesejarahan Indonesia adalah berarti Gelaplah sudah Kesejahtraan dan Keadilan bagi Rakyat Indonesia.

Maka kembali Gerakan Kita menegaskan

Kesadaran Mahasiswa dan Pemuda sudah pada puncaknya serta Kesabaran Mahasiswa dan Pemuda sudah pada batas akhirnya untuk mengembalikan Indonesia kepada relnya yaitu :

1. Menjunjung tinggi eksistensi Kemerdekaan Indonesia yang telah di Proklamirkan Kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

2. Menegakkan Jiwa Pembukaan UUD 1945 sebagai filosofi dasar Negara-Bangsa yang berkedaulatan rakyat dalam bingkai NKRI.

3. Menjalankan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila bukan hanya sebatas idiologi Negara tetapi juga sebagai falsafah bangsa

4. Atas Kemerdekaannya Indonesia harus berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya.

Empat pilar inilah yang akan membawa Negara Indonesia sebagai Negara yang besar, aman dan makmur.

Oleh karena itu, kehendak perubahanlah di dalam “KESEJARAHAN”

maka :

PEMERINTAHAN SBY-BUDIONO HARUS DIHENTIKAN dan PEMERINTAHAN TRANSISI dalam KOMITE NASIONAL INDONESIA HARUS SEGERA DIBENTUK DENGAN PENGAWALAN MAHASISWA PEMUDA SELAKU PEMIMPIN STRATEGIS BANGSA BERSAMA TNI-TENTARA RAKYAT KEKUATAN STRATEGIS BANGSA YANG DIDUKUNG OLEH KEKUATAN RAKYAT ATAS RIDHO YANG MAHA KUASA untuk membawa kembali Indonesia di dalam relnya:

Pemerintahan Transisi dalam bentuk Komite Nasional Indonesia bertanggungjawab terhadap :

1. Mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dan batalkan perubahan terhadap Pasal-Pasal UUD 1945 yang telah terjadi.

2. Batalkan semua “Undang-Undang penjajahan” yang telah ditelurkan oleh DPR susun Undang-Undang pro bangsa dan negara.

Untuk itu :

a) Kumpulkan 100 atau 200 orang serjana Hukum dari berbagai jurusan dengan komposisi

Ø 30% Profesor-Doktor Hukum;

Ø 30% berpredikat S3 dan S2 dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;

Ø 30% dari praktisi hukum lainnya yang swasta diluar Pemerintahan;

Ø 10% Mahasiswa Pemuda aktifis yang disaring secara ketat

b) Kumpulkan 100 orang Profesor-Doktor bidang Ekonomi, Perbankan, Pertambangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kelautan, Pertanahan, dsb. Kelompok Kerja ini bertitik berat pada “PENYELAMATAN” Sumber Daya Alam dari penjajahan dan penjarahan bangsa asing, kelompok a dan b bersinergi dan counter mengcounter setiap hari sampai semua Undang-Undang Penjajahan itu bersih dari muka bumi Republik Indonesia.

c) Di luar kelompok a dan b tersebut diatas, seluruh komponen masyarakat dan rakyat di seluruh daerah harus membentuk “presurre group” untuk mendesak, mengontrol, menekan, meng-inteli, mengamankan, dsb. Sampai Undang-Undang Penjajahan itu lenyap dari muka bumi Republik Indonesia.

3. Tangkap dan Adili seluruh Koruptor sebagai bentuk komitmen Pemerintahan Transisi terhadap kehendak Kedaulatan Rakyat.

4. Membentuk suatu Badan atau Lembaga Tinggi langsug dibawah Presiden pasca Pemerintahan Transisi yang bekerja untuk menghadapi Perang Strategi secara setrategis untuk menghalau bahaya pusaran Perang Modern terhadap Indonesia. Dengan itu Badan atau Lembaga Tinggi ini bukan dibawah MENKO, Menteri, MABES TNI, BIN. Badan/Lembaga ini harus “ber-hak” mendapatkan bahan apapun dari :

a) Seluruh Badan/lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif diseluruh strata.

b) MABES TNI serta MABES-MABES Angkatan

c) BIN

d) Organisasi-organisasi apapun yang “hidup” di negeri ini.

5. Membentuk Badan Intelejen Ekonomi yang berdiri sendiri dan “ber-hak” memperoleh bahan-bahan/informasi dari Badan-Badan intel apapun yang sudah ada termasuk dari BIN, dan aparatur ekonomi, keuangan, perbankan serta organisasi-organisasi bergerak dibidang bisnis.

“SIKAP” TNI yang positif mutlak diperlukan dalam hal ini sebagai wujud panggilan sejarah selaku TNI-Tentara Rakyat

KARENA GERAKAN INI DILAKUKAN SEPENUHNYA ATAS DASAR MEMBAWA KEMBALI INDONESIA DI DALAM RELNYA DENGAN KESEDARAN PENUH AKAN HAK DAN KONSTITUSI INDONESIA DENGAN BERPIJAKKAN

v Menjunjung tinggi eksistensi Kemerdekaan Indonesia yang telah di Proklamirkan Kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

v Menegakkan Jiwa Pembukaan UUD 1945 sebagai filosofi dasar Negara-Bangsa yang berkedaulatan rakyat dalam bingkai NKRI.

v Menjalankan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila bukan hanya sebatas idiologi Negara tetapi juga sebagai falsafah bangsa

v Atas Kemerdekaannya Indonesia harus berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya.

TTD

MAHASISWA PEMUDA PELAJAR INDONESIA

(Putra - Putri Mu)

Kesadaran Mahasiswa dan Pemuda sudah pada puncaknya

2012-03-15T05:28:00.002-07:00

Kesadaran Mahasiswa dan Pemuda sudah pada puncaknya serta Kesabaran Mahasiswa dan Pemuda sudah pada batas akhirnya untuk mengembalikan Indonesia kepada relnya yaitu :

1. Menjunjung tinggi eksistensi Kemerdekaan Indonesia yang telah di Proklamirkan Kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

2. Menegakkan Jiwa Pembukaan UUD 1945 sebagai filosofi dasar Negara-Bangsa yang berkedaulatan rakyat dalam bingkai NKRI.

3. Menjalankan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila bukan hanya sebatas idiologi Negara tetapi juga sebagai falsafah bangsa

4. Atas Kemerdekaannya Indonesia harus berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya.

Empat pilar inilah yang akan membawa Negara Indonesia sebagai Negara yang besar, aman dan makmur.

Oleh karena itu, kehendak perubahanlah di dalam “KESEJARAHAN” maka :

PEMERINTAHAN SBY-BUDIONO HARUS DIHENTIKAN dan PEMERINTAHAN TRANSISI dalam KOMITE NASIONAL INDONESIA HARUS SEGERA DIBENTUK DENGAN PENGAWALAN MAHASISWA PEMUDA SELAKU PEMIMPIN STRATEGIS BANGSA BERSAMA TNI-TENTARA RAKYAT KEKUATAN STRATEGIS BANGSA YANG DIDUKUNG OLEH KEKUATAN RAKYAT ATAS RIDHO YANG MAHA KUASA untuk membawa kembali Indonesia di dalam rel nya.

Sikap Anak Bangsa

2012-03-13T16:22:00.000-07:00

PERNYATAAN SIKAP
KONSOLIDASI NASIONAL MAHASISWA INDONESIA-JAKARTA
KONAMI JAKARTA

Mari kita renungkan sejenak “KUTIPAN” ini:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan inikemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Teks Pembukaan UUD 1945)

Kutipan di atas merupakan Lembaran dan pernyataan yang syah di Negara Republik Indonesia tercinta, artinya sangat dijunjung kebenaran sejarah dan konstitusinya hal ini lah yang menjadi dasar strategis objektif kenapa Gerakan Kita Mahasiswa Pemuda Indonesia kembali mengambil jalan turun ke jalan dalam bentuk gerakkan ekstra parlementer dan menyatukan tekat persatuan untuk menghentikan segera pemerintahan SBY-Boediono yang telah dengan tegas menghinati jiwa dan roh kesejarahan Indonesia yaitu :

1. Menjunjung tinggi eksistensi Kemerdekaan Indonesia yang telah di Proklamirkan Kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.
2. Menegakkan Jiwa Pembukaan UUD 1945 sebagai filosofi dasar Negara-Bangsa yang berkedaulatan rakyat dalam bingkai NKRI.
3. Menjalankan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila bukan hanya sebatas idiologi Negara tetapi juga sebagai falsafah bangsa
4. Atas Kemerdekaannya Indonesia harus berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya.

Dimana pernyataan ini merupakan bagian pandangan Propinsi yang telah disampaikan di depan mimbar paripurna pertemuan Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia di USNI-Jakarta (KONAMI) dengan pernytaan 21 Propinsi lainya sebagai dasar penguat

MAKLUMAT MAHASISWA BERSATU UNTUK RAKYAT

MENGGUGAT SBY-BOEDIONO UNTUK MUNDUR DARI JABATANNYA DAN HARUS DI ADILI SEADIL ADIL NYA DAN MENCABUT MANDAT DPR MPR

Maklumat ini harus segera diwujudkan sebagai bentuk tanggungjawab mahasiswa dan pemuda yang merupakan pengemban amanat penderitaan rakyat, yang sebentar lagi dalam hitungan hari akan kembali menerima beban “PENDERITAAN” yang berkepanjangan dengan niat pemerintah akan menaikan BBM dan TDL maka dengan tegas Konsolidasi Nasioanal Mahasiswa Indonesia Jakarta menyatakan sikap :

MENGGUGAT SBY-BOEDIONO UNTUK MUNDUR DARI JABATANNYA DAN HARUS DI ADILI SEADIL ADIL NYA DAN MENCABUT MANDAT DPR MPR.

TOLAK KENAIKAN HARGA BBM DAN TDL SEBAGAI BENTUK SIKAP MELAWAN “BUNG GUBERNUR JENDRAL BESERTA KOMPRADOR-KOMPRADORNYA”YANG TELAH MEMBAWA KEMBALI INDONESIA DIDALAM KETERJAJAHAN INTERVENSI ASING.

MENGECAM TEGAS TINDAKAN POLRI YANG TELAH MELAKUKAN PENCULIKAN TERHADAP MAHASISWA UNHALU KENDARI.

DIKELUARKAN OLEH :
JAKARTA 12 MARET 2012
USNI, UMJ, UBK, UNAS, UNPAM, UKI, UMT, USAHID, UNSADA, UIJ, UIN, IISIP, GUNADARMA, THAMRIN, STIKIP KN, STIT, BSI KRAMAT, BSI CIPULIR, UNINDRA, JAGAT RI

LUPAKAH “KAU” BUNG PRESIDEN

2012-03-02T09:05:00.000-08:00

LUPAKAH “KAU” BUNG PRESIDEN KENAPA ADA SERANGAN UMUM 1 MARET 1949

Dengan ini Gerakan Kita Jarigan Garda Teritorial Republik Indonesia (JAGAT RI) mengingatkan kepada “BUNG” yang telah menghianati kesejarahan Indonesia apa itu serangan umum 1 Maret 1949.

“Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah
Serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI - berarti juga Republik Indonesia - masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan.

Sekitar awal Februari 1948 di perbatasan Jawa Timur, Letkol. dr. Wiliater Hutagalung - yang sejak September 1948 diangkat menjadi Perwira Teritorial dan ditugaskan untuk membentuk jaringan pesiapan gerilya di wilayah Divisi II dan III - bertemu dengan Panglima Besar Sudirman guna melaporkan mengenai resolusi Dewan Keamanan PBB dan penolakan Belanda terhadap resolusi tersebut dan melancarkan propaganda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi.

Melalui Radio Rimba Raya, Panglima Besar Sudirman juga telah mendengar berita tersebut.
Panglima Besar Sudirman menginstruksikan untuk memikirkan langkah-langkah yang harus diambil guna meng-counter propaganda Belanda.

Hutagalung yang membentuk jaringan di wilayah Divisi II dan III, dapat selalu berhubungan dengan Panglima Besar Sudirman, dan menjadi penghubung antara Panglima Besar Sudirman dengan Panglima Divisi II, Kolonel Gatot Subroto dan Panglima Divisi III, Kol. Bambang Sugeng.

Pemikiran yang dikembangkan oleh Hutagalung adalah, perlu meyakinkan dunia internasional terutama Amerika Serikat dan Inggris, bahwa Negara Republik Indonesia masih kuat, ada pemerintahan (Pemerintah Darurat Republik Indonesia – PDRI), ada organisasi TNI dan ada tentaranya.

Untuk membuktikan hal ini, maka untuk menembus isolasi, harus diadakan serangan spektakuler, yang tidak bisa disembunyikan oleh Belanda, dan harus diketahui oleh UNCI (United Nations Commission for Indonesia) dan wartawan-wartawan asing untuk disebarluaskan ke seluruh dunia.

Untuk menyampaikan kepada UNCI dan para wartawan asing bahwa Negara Republik Indonesia masih ada, diperlukan pemuda-pemuda berseragam Tentara Nasional Indonesia, yang dapat berbahasa Inggris, Belanda atau Perancis. Panglima Besar Sudirman menyetujui gagasan tersebut dan menginstruksikan Hutagalung agar mengkoordinasikan pelaksanaan gagasan tersebut dengan Panglima Divisi II dan III.”

Jelas adanya kenapa Serangan Umum 1 Maret 1949 itu dilakukan bahwa menunjukan dan menyatakan kepada dunia Internasional Indonesia telah merdeka yang telah dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945 dari keterjajahan dan sebagai bangsa yang dijajah.

Dan bung presiden harus ingat bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945 disitulah ditetapkan Pembukaan UUD 1945 yang setiap alineanya memperjelas dan mempertegas tujuan kenapa Indonesia Merdeka.

Dan Gerakan Kita Jaringan Garda Teritorial Republik Indonesia (JAGAT RI) tidak akan pernah melupakan demi tujuan Indonesia Merdeka bahwa bukan hanya terjadi peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 saja karena telah terjadi rangkeyan patriotic dari leluhur-leluhur orang tua kakek kami yang juga telah gugur di pertempuran heroik
di Medan (Medan Area, Oktober 1945),
Palagan Ambarawa (12 – 15 Desember 1945),
Bandung Lautan Api (April 1946),
Perang Puputan Margarana Bali (20 November 1946), Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang (1 – 5 Januari 1947)
dan juga tidak melebihi semangat berjuang Divisi Siliwangi, ketika melakukan long march, yaitu berjalan kaki selama sekitar dua bulan – sebagian bersama keluarga mereka - dari Yogyakarta/Jawa Tengah ke Jawa Barat, dalam rangka melancarkan operasi Wingate untuk melakukan perang gerilya di Jawa Barat, setelah Belanda melancarkan Agresi II tanggal 19 Desember 1948.

Dan masih banyak lagi pertempuran heroik di daerah lain. Hingga waktu itu, yang sangat menonjol dan dikenal oleh rakyat Indonesia adalah perjuangan arek - arek Suroboyo pada Pertempuran di Surabaya / Peristiwa 10 November 1945, yang dimanifestasikan dengan pengukuhan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan.

Kesejarahan ini lah menjadi modal dasar Gerakan Kita hari ini dimana gerakan kita meyakini kebenaran akan kesejarahan menuju Indonesia merdeka dengan satu tujuan yang termaktup di dalam Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Pembukaan UUD 1945, serta nilai-nilai PANCASILA dengan karenanya atas kemerdekaan Indonesia harus berdaulat dibidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya.

@. Lalu apa hak “BUNG” Presiden menempatkan kembali Indonesia di dalam keterjajahan apa pun itu alasannya karena gerakan kita diajarkan bahwa posisi Presiden RI merupakan posisi yang mulia untuk menerima mandat menjalankan tujuan Indonesia Merdeka,

@. Lalu apa hak “BUNG” Presiden merendahkan kedudukan Presiden RI hanya sebatas Gubernur Jendral dan menjadikan perangkat jajaran “BUNG” hanya sebagai komprador-komprador intervensi asing di Republik Indonesia ini yang telah dinyatakan kemerdekaannya oleh Soekarno-Hatta atas nama Rakyat Indonesia.

@. Dan catatan keras kami Gerakan Kita JAGAD RI :
Apa hak bung SBY menodai kesejarahan orang tua kami SARWO EDI yang merupakan satu diantara tokoh-tokoh bangsa kami.

Kondisi ini lah maka menempatkan Kesadaran Gerakan Kita Mahasiswa dan Pemuda sudah pada puncaknya serta Kesabaran Gerakan Kita Mahasiswa dan Pemuda sudah pada batas akhirnya....Sebab sudah tidak ada jalan lain, sehingga gerakan mahasiswa dan pemuda harus kembali turun kejalan dan selanjutnya menyerahkan kepada kekuatan Yang Maha Kuasa untuk menggerakan kekuatan kesadaran rakyat bersatu kembali membela dan melindunggi Gerakan Kita Mahasiswa dan Pemuda yang menghendaki Perubahan hakiki menuju Kedaulatan Kesejahtraan Rakyat seperti kehendak hati kecil rakyat mengharapkan kesejatiaan kemerdekaan Indonesia.

Karena siapa yang berani menyangkal diantara kita bahwa :

1. Alam demokrasi reformasi tidak mampu mengikis dan melemahkan budaya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang menjadi pondasi dasar hancurnya karakter bangsa sebagai bangsa yang berbudaya dan bersosial yang telah ditanamkan dalam nilai-nilai Pancasila.

2. Alam demokrasi telah menghancurkan tatanan nilai-nilai Jiwa Pembukaan UUD 1945 dengan melakukan Amandemen terhadap UUD 1945 sehingga kekisruhan hukum, politik dan ekonomi terjadi terkhusus terhadap Pasal 33.
Sehingga bahkan berujung kepada hilangnya tata nilai Bhineka Tunggal Ika dan eksistensi Negara Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan dan dilandasi kesenjangan ekonomi yang kita tahu benar bahwa dampak akibat atonomi daerah lebih kepada tumbuhnya raja-raja kecil dan terciptanya wilayah-wilayah tergadaikan dalam investasi dan penanaman modal dengan dasar pembangunan.
Ini adalah hasi Perang Strategy dimana Indonesia berada dalam objek Perang Modern yang sama sekali tidak diantisipasi oleh tokoh-tokoh atau Pemimpin hari ini yang menjunjung tinggi alam Demokrasi Reformasi.

Catatan kita

Tidak akan pernah lupa dengan apa yang terjadi hari ini dengan Aceh atas nama demokrasi…. !!!, baru-baru ini dengan Irian Jaya atas kekayaan alam nya….!!! Dan menanti beberapa daerah kambali yang bergejolak akibat pengelolahan potensi sumber daya alam local….. sehingga menjadi pertanyaan besar kita “ Desintegrasi atau kemerdekaan di dalam keterjajahan”

3. Alam demokrasi reformasi telah menutup matanya terhadap laju gerak situasi jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin bertambah besar dalam Republik tercinta ini yang sangat diperankan oleh gerak Negara-negara kapitalis, neo kolonialis, dan imperialis gaya baru telah melancarkan perang liberalisme dan perdagangan bebas terhadap kita serta Negara-negara berkembang lainnya. Kita telah dicengkram oleh IMF, WTO, ILO, Bank Dunia, embargo senjata, dan sebagainya. Bahkan kita semua telah ditipu mentah-mentah oleh mesin quick count dilain itu alam demokrasi reformasi juga membiarkan tanpa benteng pertahanan penguasa kita dikuasai oleh cukong-cukong Cina, operasi suap cina, serta dijadikan mesin uang RRC-Singapore-Hongkong-Taiwan. Keadaan inilah yang semakin mejerumuskan katidak mampuan pertahanan ekonomi nasional menjalankan peran dan fungsinya yang teramanatkan dalam nilai-nilai Pancasila serta cita-cita Negara Indonesia merdeka yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Menjadi jelas dan tegas bahwa Indonesia berada dalam pusaran Perang Strategy antara Blok RRC vs Blok AS sehinnga Indonesia berada dalam cengkraman Perang Modern.

4. Alam demokrasi reformasi tidak mampu membendung seluruh gerak operasi intelejen asing yang telah berhasil menjadikan Indonesia sebagai Negara yang penuh konflik, gerakan separatis dan tergedy-tragedy kemanusian yang berbau sara. Sehingga situsi ini membuat peran Keamanan dan Pertahanan yang di emban oleh TNI/POLRI tidak mampu berkutik menghadapi ini karena tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas.

5. Total Jendral alam demokrasi reformasi telah memporak porandakan empat pilar eksistensi Negara Indonesia sebagai Negara merdeka yaitu hancurnya nilai-nilai Pancasila, Pembukaan UUD 1945 serta batang tubuhnya UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan eksistensi kesatuan Negara kita dalam bingkai NKRI.

Maka kembali Gerakan Kita menegaskan

Kesadaran Mahasiswa dan Pemuda sudah pada puncaknya serta Kesabaran Mahasiswa dan Pemuda sudah pada batas akhirnya untuk mengembalikan Indonesia kepada relnya yaitu :

1. Menjunjung tinggi eksistensi Kemerdekaan Indonesia yang telah di Proklamirkan Kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

2. Menegakkan Jiwa Pembukaan UUD 1945 sebagai filosofi dasar Negara-Bangsa yang berkedaulatan rakyat dalam bingkai NKRI.

3. Menjalankan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila bukan hanya sebatas idiologi Negara tetapi juga sebagai falsafah bangsa

4. Atas Kemerdekaannya Indonesia harus berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya.

Empat pilar inilah yang akan membawa Negara Indonesia sebagai Negara yang besar, aman dan makmur.
Oleh karena itu, kehendak KESEJARAHANLAH maka :

Jaringan Garda Teritorial Republik Indonesia (JAGAT RI) menyatakan

* TURUNKAN SBY-BUDIONO ADILI SEADIL-ADILNYA serta CABUT MANDAT DPR/MPR. (Maklumat Mahasiswa Bersatu untuk Rakyat –KONAMI- )

* MENYERAHKAN MANDAT PENDERITAAN RAKYAT KEPADA MAHASISWA PEMUDA SELAKU PEMIMPIN STRATEGIS BANGSA

“SIKAP” TNI yang positif mutlak diperlukan dalam hal ini sebagai wujud panggilan sejarah selaku TNI-Tentara rakyat

KARENA GERAKAN INI DILAKUKAN SEPENUHNYA ATAS DASAR MEMBAWA KEMBALI INDONESIA DI DALAM RELNYA DENGAN KESEDARAN PENUH AKAN HAK DAN KONSTITUSI INDONESIA DENGAN BERPIJAKKAN

Menjunjung tinggi eksistensi Kemerdekaan Indonesia yang telah di Proklamirkan Kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Menegakkan Jiwa Pembukaan UUD 1945 sebagai filosofi dasar Negara-Bangsa yang berkedaulatan rakyat dalam bingkai NKRI.

Menjalankan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila bukan hanya sebatas idiologi Negara tetapi juga sebagai falsafah bangsa

Atas Kemerdekaannya Indonesia harus berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya.

01 Maret 2012

Surat Buat Ye

2012-02-23T17:25:00.000-08:00

Surat Buat Yee

Ibu Pertiwi sekarang merintih sedih...
Negri ini terjajah kembali...
Dengan dalih globalisasi...
.Otoritas negara telah menjadi budak ... Hantu...
Neoliberalisme dan Kapitalisme...
Entah sudah berapa banyak energi dan kekayaan serta uang rakyat yang sudah di hisapnya...
Sampai anak cucu bangsa ini menanggung derita...
Ingatlah... hey rezim Penguasa...
Amanat penderitaan negri ini...

Demokrasi liberal yang kamu anut sama dengan transaksional...
Internasional paham-mu, sama dengan menjual diri untuk kepentingan asing...

Akal-akalan, adalah wujud dari GOMBALISASI di segala bidang...
Munafik...
Bohong kepada rakyat...
Adalah citra yang kau bangun...!!!
Negeri ini akan kau bawa kemana...???
Genderang perang sudah di depan mata...!!!

Koalisi-koalisi dan Korupsi adalah menu makananmu sehari-hari...
Entah sampai kapan sandiwara ini kau ahiri...
Hanya Tuhan dan Rakyat Semesta yang dapat menghakimi...
Akankah perubahan segera terjadi...???
Niscaya Pasti Terjadi...!!!
Coba Kau renungkan di lubuk hati yang paling dalam...
Umurmu tingal se umur jagung...
Rakyat sudah kesal, muak, dan marah...
Akan segera melakukan Perlawanan dan....
Nantikan, di hari engkau telah ingkar janji kepada Rakyatmu...

INDONESIA DI AMBANG KEHANCURAN

Surat Untuk Orang Tua Ku

2012-02-22T10:03:00.002-08:00

SURAT UNTUK ORANG TUA KU RAKYAT INDONESIA DAN TERIMALAH PANGGILAN SEJARAH MU WAHAI MAHASISWA DAN PEMUDA SERTA TNI-TENTARA RAKYAT

Kesadaran Gerakan Kita Mahasiswa dan Pemuda sudah pada puncaknya serta Kesabaran Gerakan Kita Mahasiswa dan Pemuda sudah pada batas akhirnya....Sebab sudah tidak ada jalan lain, sehingga gerakan mahasiswa dan pemuda harus kembali turun kejalan dan selanjutnya menyerahkan kepada kekuatan Yang Maha Kuasa untuk menggerakan kekuatan kesadaran rakyat bersatu kembali membela dan melindunggi Gerakan Kita Mahasiswa dan Pemuda yang menghendaki Perubahan hakiki menuju Kedaulatan Kesejahtraan Rakyat seperti kehendak hati kecil rakyat mengharapkan kesejatiaan kemerdekaan Indonesia.

Karena siapa yang berani menyangkal diantara kita bahwa :

1. Alam demokrasi reformasi tidak mampu mengikis dan melemahkan budaya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang menjadi pondasi dasar hancurnya karakter bangsa sebagai bangsa yang berbudaya dan bersosial yang telah ditanamkan dalam nilai-nilai Pancasila.

2. Alam demokrasi telah menghancurkan tatanan nilai-nilai Jiwa Pembukaan UUD 1945 dengan melakukan Amandemen terhadap UUD 1945 sehingga kekisruhan hukum, politik dan ekonomi terjadi terkhusus terhadap Pasal 33. Sehingga bahkan berujung kepada hilangnya tata nilai Bhineka Tunggal Ika dan eksistensi Negara Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan dan dilandasi kesenjangan ekonomi yang kita tahu benar bahwa dampak akibat atonomi daerah lebih kepada tumbuhnya raja-raja kecil dan terciptanya wilayah-wilayah tergadaikan dalam investasi dan penanaman modal dengan dasar pembangunan. Ini adalah hasi Perang Strategy dimana Indonesia berada dalam objek Perang Modern yang sama sekali tidak diantisipasi oleh tokoh-tokoh atau Pemimpin hari ini yang menjunjung tinggi alam Demokrasi Reformasi.

Catatan kita

Tidak akan pernah lupa dengan apa yang terjadi hari ini dengan Aceh atas nama demokrasi…. !!!, baru-baru ini dengan Irian Jaya atas kekayaan alam nya….!!! Dan menanti beberapa daerah kambali yang bergejolak akibat pengelolahan potensi sumber daya alam local….. sehingga menjadi pertanyaan besar kita “ Desintegrasi atau kemerdekaan di dalam keterjajahan”

3. Alam demokrasi reformasi telah menutup matanya terhadap laju gerak situasi jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin bertambah besar dalam Republik tercinta ini yang sangat diperankan oleh gerak Negara-negara kapitalis, neo kolonialis, dan imperialis gaya baru telah melancarkan perang liberalisme dan perdagangan bebas terhadap kita serta Negara-negara berkembang lainnya. Kita telah dicengkram oleh IMF, WTO, ILO, Bank Dunia, embargo senjata, dan sebagainya. Bahkan kita semua telah ditipu mentah-mentah oleh mesin quick count dilain itu alam demokrasi reformasi juga membiarkan tanpa benteng pertahanan penguasa kita dikuasai oleh cukong-cukong Cina, operasi suap cina, serta dijadikan mesin uang RRC-Singapore-Hongkong-Taiwan. Keadaan inilah yang semakin mejerumuskan katidak mampuan pertahanan ekonomi nasional menjalankan peran dan fungsinya yang teramanatkan dalam nilai-nilai Pancasila serta cita-cita Negara Indonesia merdeka yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Menjadi jelas dan tegas bahwa Indonesia berada dalam pusaran Perang Strategy antara Blok RRC vs Blok AS sehinnga Indonesia berada dalam cengkraman Perang Modern.

5. Total Jendral alam demokrasi reformasi telah memporak porandakan empat pilar eksistensi Negara Indonesia sebagai Negara merdeka yaitu hancurnya nilai-nilai Pancasila, Pembukaan UUD 1945 serta batang tubuhnya UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan eksistensi kesatuan Negara kita dalam bingkai NKRI.

Maka kembali Gerakan Kita menegaskan

Kesadaran Mahasiswa dan Pemuda sudah pada puncaknya serta Kesabaran Mahasiswa dan Pemuda sudah pada batas akhirnya untuk mengembalikan Indonesia kepada relnya yaitu :

1. Menjunjung tinggi eksistensi Kemerdekaan Indonesia yang telah di Proklamirkan Kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

2. Menegakkan Jiwa Pembukaan UUD 1945 sebagai filosofi dasar Negara-Bangsa yang berkedaulatan rakyat dalam bingkai NKRI.

3. Menjalankan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila bukan hanya sebatas idiologi Negara tetapi juga sebagai falsafah bangsa

4. Atas Kemerdekaannya Indonesia harus berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya.

Empat pilar inilah yang akan membawa Negara Indonesia sebagai Negara yang besar, aman dan makmur.

Oleh karena itu, kehendak perubahanlah maka :

Pemerintahan Transisi dalam bentuk Komite Nasional Indonesia bertanggungjawab terhadap :

1. Mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dan batalkan perubahan terhadap Pasal-Pasal UUD 1945 yang telah terjadi.

2. Batalkan semua “Undang-Undang penjajahan” yang telah ditelurkan oleh DPR susun Undang-Undang pro bangsa dan negara.

Untuk itu :

a) Kumpulkan 100 atau 200 orang serjana Hukum dari berbagai jurusan dengan komposisi

Ø 30% Profesor-Doktor Hukum;

Ø 30% berpredikat S3 dan S2 dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;

Ø 30% dari praktisi hukum lainnya yang swasta diluar Pemerintahan;

Ø 10% Mahasiswa Pemuda aktifis yang disaring secara ketat

3. Tangkap dan Adili seluruh Koruptor sebagai bentuk komitmen Pemerintahan Transisi terhadap kehendak Kedaulatan Rakyat.

a) Seluruh Badan/lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif diseluruh strata.

b) MABES TNI serta MABES-MABES Angkatan

c) BIN

d) Organisasi-organisasi apapun yang “hidup” di negeri ini.

“SIKAP” TNI yang positif mutlak diperlukan dalam hal ini sebagai wujud panggilan sejarah selaku TNI-Tentara rakyat

KARENA GERAKAN INI DILAKUKAN SEPENUHNYA ATAS DASAR MEMBAWA KEMBALI INDONESIA DI DALAM RELNYA DENGAN KESEDARAN PENUH AKAN HAK DAN KONSTITUSI INDONESIA DENGAN BERPIJAKKAN

Menjunjung tinggi eksistensi Kemerdekaan Indonesia yang telah di Proklamirkan Kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Menegakkan Jiwa Pembukaan UUD 1945 sebagai filosofi dasar Negara-Bangsa yang berkedaulatan rakyat dalam bingkai NKRI.

Menjalankan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila bukan hanya sebatas idiologi Negara tetapi juga sebagai falsafah bangsa

Atas Kemerdekaannya Indonesia harus berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya.

TTD

MAHASISWA PEMUDA INDONESIA

(PUTRA-PUTRI MU)

_..::CunG::.._

Tanah Genting KRA

Kasus Penghianatan Amandemen Pasal 33 UUD 1945 Terhadap Pertanahan

KONFLIK INDONESIA BELANDA Dan perjuangan bersenjata Mempertahankan kemerdekaan

Penghianatan Terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Monopoli di Tubuh PLN

Napak Tilas Perjalanan Sejarah Bangsa Yang Terlupakan

Perdjoeangan Kita - Sutan Sjahrir

JALAN KERAKYATAN - Pemikiran Sjahrir Dalam Konteks Kekinian

Proses Terjajahnya Kembali Indonesia Sejak Bulan November 1967

Demokrasi Telah Melunturkan Semangat Jiwa Pembukaan UUD 1945

Jenderal Sepuh dan Jati Diri Bangsa

Ongkos Demokrasi

BERGELIMANG DALAM BUDAYA KUMUH

Terimalah Panggilan Sejarah, Mahasiswa Pemuda Pemimpin Strategis Bangsa

Hiruk Pikuk Negeriku

Renungan KITA

DOAKAN KAMI ORANG TUA “KU” RAKYAT INDONESIA

Kesadaran Mahasiswa dan Pemuda sudah pada puncaknya

Sikap Anak Bangsa

Mari kita renungkan sejenak “KUTIPAN” ini:

Dimana pernyataan ini merupakan bagian pandangan Propinsi yang telah disampaikan di depan mimbar paripurna pertemuan Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia di USNI-Jakarta (KONAMI) dengan pernytaan 21 Propinsi lainya sebagai dasar penguat

DIKELUARKAN OLEH : JAKARTA 12 MARET 2012 USNI, UMJ, UBK, UNAS, UNPAM, UKI, UMT, USAHID, UNSADA, UIJ, UIN, IISIP, GUNADARMA, THAMRIN, STIKIP KN, STIT, BSI KRAMAT, BSI CIPULIR, UNINDRA, JAGAT RI

LUPAKAH “KAU” BUNG PRESIDEN

LUPAKAH “KAU” BUNG PRESIDEN KENAPA ADA SERANGAN UMUM 1 MARET 1949

Surat Buat Ye

Surat Buat Yee

Surat Untuk Orang Tua Ku

DIKELUARKAN OLEH :
JAKARTA 12 MARET 2012
USNI, UMJ, UBK, UNAS, UNPAM, UKI, UMT, USAHID, UNSADA, UIJ, UIN, IISIP, GUNADARMA, THAMRIN, STIKIP KN, STIT, BSI KRAMAT, BSI CIPULIR, UNINDRA, JAGAT RI