MAKALAH GRATIS

Ber-Qurban Untuk Orang Yang Telah Meninggal Dunia

2012-10-18T21:32:00.000-07:00

Jika sebelum meninggal dunia orang tersebut berwasiat untuk disembelihkan hewan qurban atau ia mewaqafkan barang waqafan dengan tujuan berqurban, semua ulama' sepakat memperbolehkan menyembelihkan hewan qurban untuk orang tersebut. Yang masih diperselisihan hukumnya adalah apabila sebelum meninggal orang tersebut tidak berwasiat atau mewaqafkan sesuatu untuk disembelihkan hewan qurban, kemudian ada orang yang ingin menyembelihkan hewan qurban untuknya dan dari uangnya sendiri.

Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ;

1. Menurut pendapat yang ashoh dari kalangan madzhab syafi'i hal tersebut tidak diperbolehkan dengan alasan bahwa berqurban merupakan ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri pada Alloh (Taqorrub Ilalloh), selain itu berquban itu menyerupai penebusan jiwa seorang manusia, karena itulah pelaksanaannya harus dengan seizin orangnya. Sebagaimana firman Alloh :

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya". (An-Najm ; 39)

2. Menurut sebagian ulama' dari madzhab syafi'i dan pendapat dari madzhab Hanafi, Maliki (hanya saja menurut madzhab Maliki makruh) dan Hanbali hukumnya boleh denganalasan bahwa berqurban adalah salah satu jenis dari sedekah, sedangkan sedekah yang diperuntukkan bagi orang yang telah meninggal itu sah dan pahalanya bisa sampai.
Pendapat ini juga dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan Abu Rofi' :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ النَّاسَ أَتَى بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلَّاهُ فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ بِالْمُدْيَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ» ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْآخَرِ فَيَذْبَحُهُ بِنَفْسِهِ وَيَقُولُ: «هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» ، فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعًا الْمَسَاكِينَ وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا، فَمَكَثْنَا سِنِينَ لَيْسَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يُضَحِّي قَدْ كَفَاهُ اللَّهُ الْمَئُونَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Sesungguhnya Rasulullah jika menyembelih membeli dua ekor kambing jantan yang gemuk dan bertanduk, dan jika telah shalat dan berkhutbah membawa salah satu dari keduanya dalam keadaan berdiri dilapangan dan menyembelihnya sendiri dengan pisau (potong), kemudian mengatakan Ya Allah ini dari umatku seluruhnya yang telah bersaksi kepadaMu dengan tauhid dan bersaksi bagiku dengan penyampaian risalah, kemudian didatangkan lagi yang lainnya, lalu menyembelihnya dan mengatakan : Ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian beliau membagi-bagi keduanya kepada para fakir miskin, dan beliau beserta keluarganya memakan sebagian dari keduanya. Maka kami tinggal beberapa tahun tidak ada seorangpun dari Bani Hasyim yang berkurban. Sungguh, Allah telah mencukupkan hutang dan nafkah dengan Roasulullah”. ( Musnad Ahmad, no.27190 ).

Imam Al-Haitsami dalam Majma'uz Zawaid menyatakan bahwa sanad hadits ini hasan.

Referensi :

1. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Juz : 5 Hal : 106

2. Al-Majmu' Juz : 8 Hal : 406-407

3. Tuhfatul Muhtaj Wa Hawasyai Asy-Syarwani Wal Ubadi, Juz : 9 Hal : 368

4. Hasyiyata Qulyubi Wa Umairoh, Juz : 4 Hal : 526

5. Mughnil Muhtaj, Juz : 6 Hal : 137-138

6. Asnal Matholib, Juz : 3 Hal : 60

7. Majma'uz Zawa'id,Juz : 4 Hal : 21

Sumber: Fiqih Kontemporer

Dari : Mazz Rofi'i, Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy dan Siroj Munir

Hukum Memakan Daging Hewan Qurban Sendiri

2012-10-18T21:05:00.001-07:00

Pertama,

Tidak diperbolehkan bagi orang yang berqurban untuk memakan daging hewan qurbannya sendiri jika qurban yang dikerjakan adalah qurban wajib. Begitu pula tidak diperbolehkan memakan daging hewan qurban yang ia qurbankan untuk orang lain, termasuk untuk orang yang sudah meninggal dunia atau orang tersebut murtad sewaktu pelaksanaan qurban.

Sedangkan apabila qurban yang dikerjakan adalah qurban sunat, maka diperbolehkan ikut memakan daging tersebut berdasarkan peng-qiyas-an pada firman Alloh ;

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

"Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir". (Al-Hajj : 28)

Sebagian ulama' madzhab Safi'i dan sebagian ulama' salaf berpendapat bahwa memakan daging qurban tersebut hukumnya wajib berdasarkan dhohir ayat diatas. Namun mayoritas ulama' madzhab Syafi'i menyatakan bahwa perintah tersebut tidak wajib dengan pertimbangan ayat lainnya, yaitu ;

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah". (Al-Hajj : 36)

Dari ayat ini mereka berkesimpulan bahwa sesuatuyang dijadikan untuk kita, berarti kita boleh memilih antara mengerjakannya atau tidak. Sedangkan menurut pendapat yang mayoritas kalangan ulama' madzhab Syafi'i hukum memakan daging qurban sunat adalah sunat untuk tujuan tabarruk (mendapatkan keberkahan), dan ini juga merupakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah . Pendapat ini dikuatkan dengan hadits Nabi ;

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: " هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَاليَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

"Dari Abu 'Ubaid , budak Ibnu Azhar, ia berkata; "Saya menyaksikan Ied bersama Umar bin Khatthab . Dia berkata; 'Ada dua hari yang Rasulullah shollallohu 'alaihi wasallam melarang untuk berpuasa; hari raya Idul Fitri kalian ini, dan hari di mana kalian memakan binatang kurban kalian". (Shohih Bukhori, no.1990)

Kedua,

Dalam satu hadits disebutkan ;

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَأْكُلَ شَيْئًا , وَإِذَا كَانَ الْأَضْحَى لَمْ يَأْكُلْ شَيْئًا حَتَّى يَرْجِعَ , وَكَانَ إِذَا رَجَعَ أَكَلَ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ

"Ketika hari raya Idul Fitri, Rosululloh tidak keluar dulu sebelum makan sesuatu, dan ketika hari raya qurban beliau tidak memakan apapun sampai keluar. Saat kembali, beliau memakan hati dari hewan qurbannya". (As-Sunan Al-Kubro Lil-Baihaqi, no.6161).

Berdasarkan hadits diatas ulama' menyatakan kesunatan untuk memakan hati hewan qurbannya sebagaimana yang dilakukan oleh Rosululloh.Adapun hikmah pemilihan hati dari hewan tersebut adalah tafa'ul (mengharapkan kebaikan) bisa masuk surga, sebab makanan pertama yang dihidangkan kepada penghuni surga adalah hati ikan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhori ;

أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ زِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ

"Makanan yang pertama dimakan oleh penghuni surga adalah hati dari ikan".

Ketiga,

Menurut qoul jadid (pendapat Imam Syafi'i yang baru) dan ini merupakan pendapat yang mu'tamad dalam madzhab Syafi'i batasan maksimal daging yang boleh dimakan adalah sepertiganya, sedangkan menurut qoul qodim batasannya adalah separuhnya. Dan yang paling afdhol adalah hanya memakan sedikit saja dari daging qurbannya, dan mensedekahkan kelebihannya.

Keempat,

Imam Rofi'i menyatakan bahwa orang yang berqurban mendapatkan pahala mengerjakan qurban secara keseluruhan, sedangkan pahala sedekah yang ia dapatkan tergantung dari berapa daging yang tersisa jika ia ikut memakannya. Pendapat ini juga didukung oleh Imam Nawawi sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Majmu'. Wallohu A'lam

Referensi :

1. Tuhfatul Muhtaj, Juz : 9 Hal ; 363-365

2. Nihayatul Muhtaj, Juz : 8 Hal : 141-142

3. Mughnil Muhtaj, Juz : 6 Hal : 134

4. Asnal Matholib, Juz : 1 Hal : 545

5. Hasyiyah Al-Jamal, Juz : 5 Hal : 260

6. Hasyiyah Qulyubi Wa Umairoh, Juz : 4 Hal : 255

7. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Juz : 8 Hal : 419

8. Tafsir Al-Munir, Juz : 17 Hal : 196

9. Shohih Bukhori, Juz : 8 Hal : 113

Sumber : Fiqih Kontemporer

Oleh : Assubky Al Masyriq, Choirul Amanah, Kudung Khantil Harsandi Muhammad dan Siroj Munir

Hukum Mengirimkan Qurban Keluar Daerah

2012-10-18T20:43:00.000-07:00

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' mengenai hukum memindahkan qurban kedaerah diluar daerah orang yang berqurban, perbedaan pendapat ini didasarkan pada perbedaan pendapat ulama' seputar hukum memindahkan zakat.

Sebagian ulama' madzhab Syafi'i melarang pemindahan qurban keluar daerah.Yang dimaksud dalam pelarangan ini adalah memindahkan kadar daging qurban yang wajib disedekahkan kepada faqir miskin. Alasannya adalah bahwa orang-orang fakir miskin sangat mengharapkan pemberian daging hewan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Romli. Sedangkan menurut sebagian ulama' lainnya hukum pemindahan tersebut diperbolehkan, dan mereka mengklaim bahwa ini adalah pendapat yang shohih.

Dari tinjauan madzhab lain, ulama'-ulama' madzhab Hanafi menyatakan bahwa qurban yang dipindah ketempat lain itu sudah mencukupi, namun pemindahan tersebut hukumnya makruh, kecuali jika pemindahan itu bertujuan untuk diberikan kepada kerabatnya atau orang yang yang lebih membutuhkan. Adapun menurut madzhab Maliki, apabila pemindahan tersebut mencapai jarak diperbolehkannya qoshor atau jarak yang lebih jauh lagi, maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali jika tempat yang dituju lebih membutuhkan daripada tempat penyembelihan qurban. Kalau tempat yang dituju lebih membutuhkan maka bagian yang paling banyak wajib dikirimkan kedaerah tersebut, sedangkan yang ditempati cukup mendapat sedikit dari daging itu saja.

Jadi, meskipun sebagian ulama' memperbolehkan untuk memindahkan daging qurban ketempat lain,alangkah lebih bijaksananya, jika ditempat tersebut masih ada yang membutuhkan, dagingnya dibagikan ditempat tersebut, kecuali jika ada daerah yang lebih membutuhkan daripada daerah tersebut. Wallohu A'lam.

Referensi :

1. Al Majmu' Syarah Muhadzdzab, Juz : 8 Hal : 425

2. Hasyiyah As-Syibromilsi Ala Nihayatul Muhtaj, Juz : 8 Hal : 142

3. Asnal Matholib, Juz : 1 Hal : 547

4. Mughnil Muhtaj, Juz : 6 Hal : 135

5. Kifayatul Akhyar, Juz : 2 Hal: 242

6. Fatawi Ar-Romli, Juz : 4 Hal : 68

7. Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, Juz : 4 Hal : 2742

Sumber: Fiqh Kontemporer
Oleh : Kudung Khantil Harsandi Muhammad dan Siroj Munir)

Definisi Qurban Dan Hukumnya

2012-10-15T07:51:00.002-07:00

A. Definisi Qurban

Pengertian qurban secara terminologi syara' tidak ada perbedaan, yaitu hewan yang khusus disembelih pada saat Hari Raya Qurban ('Idul Al-Adha 10 Dzul Hijjah) dan hari-hari tasyriq (11,12, dan 13 Dzul Hijjah) sebagai upaya untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT.

Dalam Islam qurban disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Saat itu Rasulullah keluar menuju masjid untuk melaksanakan shalat 'Idul Adha dan membaca khutbah `Id. Setelah itu beliau berqurban dua ekor kambing yang bertanduk dan berbulu putih.

B. Hukum Berqurban

Hukum berqurban adalah sunnah muakkadah bagi kita artinya kesunnahan yang sangat ditekankan namun bagi Rasulullah Saw berqurban adalah wajib sebagai kekhususan beliau. Kesunnahan tadi terbagi dua ada kalanya sunnah kifayah yaitu bagi tiap-tiap muslim yang sudah baligh, berakal, memiliki kemampuan untuk berqurban dan hidup dalam satu keluarga. Artinya jika ada salah satu anggota keluarga berqurban, maka gugurlah tuntutan untuk berqurban dari tiap-tiap anggota keluarga itu. Namun tentunya yang mendapat pahala qurban adalah khusus bagi orang yang melakukannya.Dan ada kalanya hukum qurban sunnah 'ain yaitu bagi mereka yang hidup seorang diri, tidak memiliki sanak saudara. Atau dengan kata lain sunnah 'ain adalah sasaran kesunnahannya ditujukan pada indifidu atau personal semata.

Yang dimaksud 'memiliki kemampuan' disini adalah orang yang memiliki harta yang cukup untuk dibuat qurban dan cukup untuk memenuhi kebutuhannya pada hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyriq. Bahkan Imam As Syafi'i berkata, "Saya tidak memberi dispensasi / keringanan sedikitpun pada orang yang mampu berqurban untuk meninggalkannya". Maksud perkataan ini adalah makruh bagi orang yang mampu berqurban, tapi tidak mau melaksanakannya (lihat: Iqna' II/278)

Meskipun hukum qurban adalah sunnah, namun suatu ketika bisa saja berubah menjadi wajib, yaitu jika dinadzarkan. Maka konsekwensinya jika sudah menjadi qurban wajib dia dan keluarga yang dia tanggung nafkahnya tidak boleh mengambil atau memakan sedikitpun dari daging qurban tersebut.

C. Waktu Pelaksanaan Kurban

Waktu pelaksanaan kurban adalah seusai melakukan sholat Idul Adha, 10 Dzul Hijjah sampai terbenamnya matahari pada akhir hari Tasyriq yaitu 13 Dzul Hijjah. Jadi tersedia waktu selama empat hari.Sedangkan teknis penyembelihan hewan kurban, orang yang berkurban boleh melakukannya sendiri, sebagaimana hal ini dilakukan oleh Rasulullah saw. Boleh pula penyembelihannya diwakilkan kepada yang lebih ahli, sebagaimana beliau mengizinkan sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih hewan kurban beliau. Dan jika penyembelihan itu diwakilkan kepada orang lain, maka dianjurkan kepada orang yang berkurban untuk menyaksikan proses penyembelihan, sebagaimana perintah Beliau kepada puterinya As Sayyidah Fatimah.Pembagian kurban.Daging kurban disyaratkan untuk dibagikan mentah, agar oleh si penerima yang berhak, dapat digunakan sesuka hatinya atau menjualnya. Maka tidak cukup dengan mengundang fakir miskin dan disuguhkan kepada mereka masakan dengan daging kurban tersebut.

Mengenai pembagian daging kurban, asalkan bukan kurban nadzar, maka orang yang berkurban berhak mengambil sebagian daging kurban dan selebihnya dibagikan (disedekahkan) kepada fakir miskin. Sebagian ulama berpendapat, daging kurban didistribusikan menjadi 3 bagian, sepertiga dimakan oleh yang berkurban, sepertiga lagi untuk disimpan oleh yang berkurban dan sepertiga yang lain disedekahkan kepada fakir miskin atau orang lain. Sementara imam Syafi’I dalam qoul jadidnya berpendapat, sepertiga untuk dimakan sendiri dan dua pertiganya untuk disedekahkan.

Adapun salafush shalih mereka menyukai membagi tiga bagian, sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga disedekahkan kepada fakir miskin dan sepertiga lagi dihadiahkan kepada orang yang kaya.Sementara menurut pendapat Imam Ibnu Qasim Al Ghizi, yang paling utama adalah menyedekahkan seluruh daging kurban tersebut, kecuali sekedar beberapa suapan saja bagi yang berkurban untuk mendapat keberkahan (At Tabarruk) dengan kurban itu.

Adanya hak orang yang berkurban mengambil daging kurbannya itu tidaklah mengurangi nilai ibadah kurbannya. Oleh karena nilai kurbannya telah terwujud pada proses penyembelihan, penumpahan darah hewan kurban. Perbuatan yang dilarang dalam hal ini adalah menjual daging kurban sekalipun kulitnya atau memberikan upah berupa sebagian daging kurban kepada orang yang diserahi menyembelih.

Tapi jika kurban itu dinadzarkan, seperti dia mengatakan: “ wajib kepadaku agar aku berkurban untuk Allah”, atau “Aku bernadzar akan berkurban”, atau, “ binatang ini aku jadikan sebagai kurban”, maka dengan kalimat-kalimat itu dia telah dianggap bernadzar atau dengan kata lain menjadi wajib baginya berkurban, dan dalam hal ini, dia tidak boleh nantinya setelah disembelih untuk mengambil bagian dari daging kurbannya sekalipun sedikit, demikian pula tidak boleh mengambilnya orang-orang yang berada dalam tanggungan nafakahnya, seperti anak dan isterinya.

D. Kesunnahan saat menyembelih.

Disunnahkan pada saat menyembelih beberapa hal, diantaranya: membaca basmalah dan sholawat kepada Rasulullah sebelum menyembelih, menghadap ke kiblat dan binatang kurban juga dihadapkan ke kiblat, mengucapkan takbir 3 kali sebelum basmalah atau sesudahnya, seperti dikatakan imam Al Mawardi dan juga disunnahkan untuk berdoa agar kurban tersebut diterima oleh Allah, seperti dia berdoa: “ Ya Allah inilah kurban dariMu dan untukMu, maka terimalah kurban ini”, maksudnya adalah “ Ya Allah binatang kurban ini sebagai nikmat dariMu kepadaku dan aku mendekatkan diriku kepadaMu dengannya maka terimalah ini” Disunnahkan bagi yang hendak berkurban untuk tidak memotong rambutnya, bulu ketiak dan kukunya pada tanggal 10 Dzul Hijjah sampai dia menyembelih binatang kurbannya.

E. Binatang yang dikurbankan

Binatang yang dikurbankan adalah ternak tertentu yang telah ditentukan oleh syari’, yaitu kambing, sapi (lembu) dan onta. Satu kambing untuk satu orang, sedangkan satu sapi dan onta cukup untuk 7 orang. Artinya boleh berkurban secara patungan tetapi terbatas untuk sapi dan onta, masing-masing untuk 7 orang. Ini adalah pendapat imam Syafi’I, Ahmad, Sufyan Ats Tsauri dan Ibnul Mubarak, disasarkan pada hadits Abu Dawud dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah bersabda (yang artinya):“ Seekor sapi patungan dari tujuh orang dan seekor onta juga patungan dari tujuh orang “.

Dan yang paling utama adalah berkurban dengan onta, kemudian sapi dan kemudian kambing. Onta disyaratkan berumur 5 tahun yang menginjak ke 6 tahun. Sapi berumur 2 tahun yang menginjak ke 3 tahun. Domba (kibas) berumur 1 tahun menginjak ke 2 tahun dan kambing kacang berusia 2 tahun menginjak ke 3 tahun.Jika dilihat dari warna bulu binatang kurban, maka yang paling utama adalah yang berwarna putih kemudian kuning kemudian cokelat muda (seperti warna tanah) kemudian merah kemudian belang (hitam putih) kemudian hitam.

Juga disyaratkan binatang-binatang tersebut tidak cacat, seperti: salah satu matanya picek yang tampak atau buta, atau kakinya timpang atau pincang yang jelas kepincangannya, atau binatang itu terkena penyakit yang jelas sehingga tampak kurus atau dagingnya rusak karena penyakit itu, atau telinganya putus atau sebagiannya atau diciptakan memang tanpa telinga atau semua ekornya atau sebagiannya terputus, maka kesemuanya ini menjadikan kurbannya tidak cukup (tidak sah).

Tapi jika binatang itu tidak bertanduk atau tanduknya pecah atau dua buah pelirnya terputus, tetap dibolehkan berkurban dengan binatang tersebut. Dan dikatakan sudah cukup dan sah. Wallahu A’lam .Maraji’: Kitab Hasyiyah Al Baijuri juz II, hal. 295-302 dan sumber lain.

F. Pertanyaan Seputar Qurban

a. Pertanyaan: Apakah boleh si pemotong qurban untuk mengambil bagian kaki dan kepala qurban itu ?

Jawaban: Yang dimaksud si pemotong qurban dalam hal ini tentu adalah orang yang diwakilkan untuk memotong atau menyembelihnya bukan pemilik qurban itu sendiri. Jika si pemotong diberikan kaki dan kepala atau kulit sebagai upah pemotongan, maka hukumnya tidak boleh. Karena dengan demikian berarti bagian itu dijual. Sedang orang yang menjual bagian qurbannya maka tidak ada udhiyah / qurban baginya, atau dengan kata lain tidak sah qurbannya.

Adapun memberikan si pemotong kepala dan kaki atau kulit tadi sebagai shadaqah atau hadiah yang tidak dikaitkan dengan pemotongan, sedang upahnya dibayar tersendiri dan ditanggung yang berqurban, maka boleh dan tidak ada larangan padanya.

Dalam kitab Busyral Karim (II/128) disebutkan, "Tidak boleh menjual sedikitpun bagian dari qurban dan tidak boleh memberikan si pemotong bagian qurban sebagai upahnya walaupun kulit. Tetapi ongkos atau upah pemotongan itu ditanggung oleh orang yang berqurban". Oleh karena itu sebaiknya bagi panitia Qurban, selain menerima qurban juga memberitahukan bahwa orang yang berqurban harus membayar upah pemotongannya.

b. Pertanyaan: Bolehkah orang yang sudah menerima daging qurban kemudian menjualnya kepada orang lain?.

Jawaban: bagi orang yang berqurban, tidak boleh menjual sedikitpun bagian dari qurbannya. Adapun orang yang menerima qurban, jika dia adalah faqir miskin maka setelah qurban itu berada di tangannya jadilah itu haknya seperti daging biasa. Oleh karenanya boleh orang yang faqir atau miskin tadi menjualnya, tetapi harus dijual kepada orang islam.Adapun orang kaya, jika mereka dikirimi atau diberikan qurban, maka dia hanya boleh mempergunakan daging tadi sebagai makanan atau jamuan atau disedekahkan kepada orang lain. Tidak boleh dia menjualnya. (Busyral Karim II/128)

c. Pertanyaan: Yang diharamkan untuk makan daging qurban/aqiqah yang wajib atau nadzar, apakah khusus bagi orang yang qurban/aqiqah saja, ataukah juga keluarganya yang masih wajib dinafkahi?

Jawaban: Yang diharamkan adalah orang yang qurban/aqiqah wajib atau nadzar dan juga orang yang wajib dinafkahinya, termasuk anak dan isterinya. Referensi: Al Baajuri II/300

d. Pertanyaan : daging qurban wajib setelah diterima oleh yang berhak kemudian diberikan kembali kepada orang yang qurban, apakah orang yang qurban tidak boleh memakan daging tersebut?

Jawaban: Boleh, karena daging itu sudah dimiliki oleh orang yang berhak tadi, dan setelah dimilikinya maka dia berhak menggunakan daging itu untuk apapun. Jadi jika diberikan lagi kepada orang yang berkurban maka boleh-boleh saja dan boleh memakannya, karena sekarang daging itu sudah tidak menjadi daging kurban lagi, tetapi menjadi daging hibbah atau shodaqah. Referensi : Al Baajuri II/302

e. Pertanyaan : apakah dibolehkan memindahkan hewan qurban dari daerahnya orang yang berqurban ke daerah lain?

Jawaban: Boleh, baik hewan tersebut sudah disembelih atau belum.Referensi: Kifaayatul Akhyar II/242, Itsmidul ‘Ainain hal.78

f. Pertanyaan: Bolehkan menjual tanduk dan kikil (teracak, jawa) dari hewan qurban wajib untuk ongkos orang yang mengurusinya?

Jawaban: Tidak boleh, sekalipun dari hewan qurban sunnah.Referensi: Al Baajuri II/311, I’anatuth Thalibin II/333

g. Pertanyaan : Bolehkah aqiqah untuk salah seorang anak sekaligus diniati sebagai qurbannya anak tersebut?

Jawaban: kalau aqiqah dan qurbannya itu sama-sama sunnah dan kambingnya satu, dalam hal ini ada perbedaan pendapat, menurut imam Ibnu Hajar Al Haitami tidak boleh sedangkan imam Ar Romli mengatakan boleh. Begitu pula jika kambingnya dua atau lebih tapi diniati sekaligus, artinya tidak ditentukan mana yang untuk aqiqah dan mana yang untuk qurban, maka juga khilaf antara ulama seperti diatas.Tapi kalau kambingnya dua atau lebih dan masing-masing ditentukan, mana yang untuk aqiqah dan mana yang untuk qurban maka sah/ boleh, tidak ada khilaf antara ulama.Referensi: Al Baajuri II/304, Al Qulyubi IV/255, Itsmidul ‘Ainain hal.77

h. Pertanyaan: Bolehkah kulit kambing kurban dimiliki (diambil) oleh sebagian orang dari panitia kurban, yang juga mereka telah memperoleh pembagian dagingnya?

Jawaban: Boleh kulit kambing diberikan kepada mereka, dalam hal ini yang dilarang baik dalam kurban wajib atau sunnah, adalah menjual sebagian daging atau kulit kurban atau menjadikan kulit atau kikilnya sebagai upah (ongkos) bagi yang mengurusi penyembelihan.Referensi: Al Baajuri II/302

Mana Lebih Afdhal, Haji Kesekian Kali atau Bersedekah?

2012-10-11T22:58:00.000-07:00

Seperti kita ketahui bersama bahwa haji merupakan salah satu rukun Islam, sebagaimana sholat dan zakat. Setiap orang yang sudah muslim yang mampu wajib melaksanakannya. Perhatikan Ali Imrah ayat 97 “…mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah”. Haji sendiri fardhunya sekali dalam seumur hidup. Adapun haji selanjutnya sunnah hukumnya. Lantas lebih utama mana melaksanakan pengulangan dalam ibadah haji dengan amal atau shodaqah yang mempunyai fungsi sosial jauh lebih luas? semisal pembangunan madrasah, pembangunan jembatan atau mushalla.Memang banyak tipe manusia, bermacam rupa pola pikirnya. Ada yang telah mampu dan memenuhi syarat haji tetapi tidak juga melaksanakan kewajibannya. Ada yang –sebenarnya- belum memenuhi syarat dan belum mampu, tetapi memaksakan diri untuk melaksanakannya. Dan adalagi yang telah menunaikan haji tetapi merasa belum puas sehingga mengulang lagi melaksanakan haji untuk yang kedua kali atau yang kesekian kalinya.

Sedangkan orang yang berulang-ulang pergi haji juga bermacam-macam motifnya. Ada yang merasa haji pertamanya tidak sah sebab tidak memenuhi rukunnya, sehingga memerlukan pergi haji lagi guna mengqadhanya. Ada pula haji yang kedua untuk menghajikan kedua orang tuanya. Ada pula yang beralasan kurang puas dengan haji yang pertama. Jika alasannya ‘puas-tidak puas’ tentunya ini berhubungan dengan kemantapan di hati. Entah merasa kurang khusu’ atau memang merasa ketagihan dengan pengalaman bathin ketika haji pertama. Memang perlu dicatat banyak sekali haduts yang menerangkan keutamaan haji misalnya:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة (متفق عليه)

Rasulullah saw bersabda: Umrah ke umrah itu menghapus dosa antar keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surge.(Muttafaq Alaih) dan masih banyak lagi hadits semacam ini.

Jika demikian, pertanyaa lebih afdhal mana menggunakan dana untuk mengulang haji dan amal yang bermanfaat umum? Jawabannya tergantung dari mana sudut pandangnya. Karena masing-masing memiliki dalil fadhilah, dan keduanya bisa dibenarkan. Namun hendaknya perlu dipertimbangkan satu kaedah fiqih yang berbunyi:

المتعدى أفضل من القاصر

Amal yang mberentek (manfaatnya meluas) lebih afdhal dari amal yang terbatas.

Artinya, amal yang jelas-jelas memiliki manfaat lebih luas lebih afdhal dari pada amal yang hanya memuaskan diri sendiri. Oleh karena itu Imam Syaf’ir pernah berujar “menuntut ilmu lebih utama dari pada sholat sunnah”. Dengan kata lain menuntut ilmu yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang banyak, lebih utama dari pada sholat sunnah yang pahalanya hanya dirasakan untuk individu.

Meski demikian, namanya juga manusia sering kali terkalahkan oleh ego pribadinya. apalagi jika ia memiliki legitimasi dalil keagamaan ataupun dalil social yang lain. Seolah apa yang ia lakukan adalah sebuah kebenaran. Oleh karena itu, jawaban dari pertanyaan ini adanya di dalam hati. Karena banyak sekali orang yang mementingkan diri sendiri. Yang penting dirinya masuk surga tak peduli saudara dan tetangga masuk neraka. Seperti halnya mereka yang tega kenyang sendiri sementara tetangga dan keluarga lain kelaparan.

Sumber:

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,34574-lang,id-c,syariah-t,Mana+Lebih+Afdhal++Haji+Kesekian+Kali+atau+Bersedekah+-.phpx

Fiqih Keseharian Gus Mus

Menghianati Pancasila dan NKRI adalah Tindakan Bughat

2012-10-11T22:38:00.000-07:00

Hari kesaktian pancasila adalah sebutan untuk mengingatkan bangsa Indonesia akan tragedy sejarah penghianatan bangsa yang dilakukan oleh suatu kelompok yang ingin mengubah Pancasila sebagai dasar Negera Kesatuan Republik Indonesia dengan komunisme sebagai dasar Negara Indonesia. Momentum ini seharusnya menjadi pelajaran bagi segenap bangsa bahwa segala upaya penggantian dasar NKRI dan usaha menyingkirkan Pancasila merupakan sebuah tindakan penghianatan terhadap bangsa. Dan dengan ‘kesaktian’-nya, Pancasila akan menindak tegas hal tersebut. Karena Pancasila dengan segenap butir-butirnya merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri Negara Indonesia yang telah disesuaikan dengan karakter bangsa dan telah terbukti hingga kini .

Dengan demikian uapaya penggantian Pancasila dengan ideologi lainnya apapun (namanya) merupakan bentuk perlawanan kepada pemerintah Indonesia yang sah. Sebagaimana termaktub dalam الإمــامــة الــعــظــمـى عند اهل السنة والجماعة

ذَهَـــبَ غَــالِــبُ أهْـــلِ الــسُّــنـَّـةِ وَالــجَــمَــاعَــةِ إلَـَى أنـَّــهُ لا يَــجُــوزُ الــخُـــرُوجُ عَــلـَـى أئِــمَّــةِ الــظُّـلْــمِ وَالــجَــوْرِ بِــالــسَّــيْــفِ مَــا لـَـمْ يَـصِــلْ بِــهِــمْ ظُــلـْـمُــهُــمْ وَجَـــوْرُهـُـمْ إلـَى الـكـُـفْــرِ البـَـوَاحِ أوْ تـَـرْكِ الــصَّــلاةِ وَالــدَّعـْـــوَةِ إلـَـيــهَــا أوْ قِــيـَـادَةِ الأُمـَّـةِ بِــغـَـيْــرِ كِــتـَـابِ اللهِ تـَــعــالـَى كـَـمـَـا نـَـصَّــتْ عَــلَــيــهـَـا الأحَــادِيــثُ الــسَّــابِـــقـَـةُ فَِــي أسْــبَــابِ الــعَـــزْلِِ

Mayoritas golongan ahlussunnah wal jama’ah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan membangkang terhadap pemimpin-pemimpin yang dhalim dan menyeleweng dengan jalan memerangi selama kedhaliman dan penyelewengannya tidak sampai kepada kekufuran yang jelas atau meninggalkan shalat dan da’wah kepadanya atau memimpin umat tanpa berdasarkan kitab Allah sebagaimana dijelaskan oleh hadits-hadits yang sudah lalu dalam menerangkan sebab-sebab pemecatan imam.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, jika membangkang dari pemerintahan yang dhalim saja tidak boleh apalagi membangkan dari pemerintah Indonesia yang sah dengan mengganti pancasial yang telah terbukti mengamankan bangsa ini dari perpecahan dan pertikaian.

Walaupun usaha penggantian itu bertujuan menjadikan Indonesia lebih baik. Karena sesungguhnya tujuan menjadi lebih baik itu masih bersifat wahm (asumsi) , sedangkan keadaan yang baik ini yang sudah berjalan hingga kini (dari 1945-2012) bersifat pasti. Maka berlakulah kaedah dar’ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih. Apalagi jika penggantian itu dipastikan membawa keburukan. Demikian diterangkan oleh Syaikh Abdul Qadir Audah dalam al-Tasyri’ al-Jina’

ومع ان العدالة شرط من شروط الامامة الا ان الرأي الراجح في المذاهب الاربعة ومذهب الشيعة الزيدية هو تحريم الخروج على الامام الفاسق الفاجر ولو كان الخروج للامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان الخروج على الامام يؤدي عادة الى ماهو انكر مما فيه وبهذا يمتنع النهي عن المنكر لان مشروطه لايؤدي الانكار الى ماهو انكر من ذلك الى الفتن وسفك الدماء وبث الفساد واضطراب البلاد واضلال العباد وتوهين الامن وهدم النظام

Memang sikap adil merupakan salah satu syarat-syarat menjadi imam / pemimpin, hanya saja pendapat yang egar (unggul) dalam kalangan madzhab empat dan madzhab Syi’ah Zaidiyyah mengharamkan bertindak egar terhadap imam yang fasik lagi curang walaupun egar itu dengan dalih amar ma’ruf nahi munkar. Karena egar kepada imam biasanya akan mendatangkan suatu keadaan yang lebih munkar dari pada keadaan sekarang. Dan sebab alasan ini maka tidak diperbolehkan mencegah kemungkaran, karena persyaratan mencegah kemungkaran harus tidak mendatangkan fitnah, pembunuhan, meluasnya kerusakan, kekacauan egara, tersesatnya rakyat, lemah keamanan dan rusaknya stabilitas.

Bahkan dalam literatur fiqih usaha pembinasaan Pancasila sebagai dasar Negara sah Republik Indoneia dapat dikategorikan sebagai tindakan pembangkangan bughot. Yaitu menyalahi imam (pemerintah) yang adil dengan cara memberontak dan tidak menta’atinya serta menolak segala perintahnya. Demikian diterangkan dalam Kifayatul Akhyar

والباغي فى اصطلاح العلماء هو المخالف للإمام العدل الخارج عن طاعته بامتناعه من اداء ما وجب عليه ...

Demikian juga sebaliknya jika perubahan faham Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebuah kemadharatan yang nyata. Maka usaha dan perjuangan menyelamatkan Pancasila dan melanggengkan sesuatu yang bersifat baik hukumnya fardhu kifayah. Seperti yang dijelaskan dalam kitab كشاف القناع

وَمِنْ فُرُوْضِ الْكَفَايَاتِ الأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

Diantara fardlu kifayah yaitu memerintahkan kebajikan dan melarang kemungkaran.

Sumber:

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,40049-lang,id-c,syariah-t,Menghianati+Pancasila+dan+NKRI+adalah+Tindakan+Bughat-.phpx

Redaktur: Ulil Hadrawy

Hukum TKI Ilegal dan Gajinya

2012-10-11T21:36:00.001-07:00

Sebuah hadits Rasulullah menerangkan betapa sebuah usaha yang sangat payah dan hina jauh lebih utama dari pada meminta-minta.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ. (متفق عليه واللفظ للبخاري)

Bila diangan-angan hadits di atas sangat memihak kaum buruh yang dengan gigih berusaha mencari nafkah demi menutupi kebutuhan keluarga. Walaupun terkadang pekerjaan itu ternilai hina dan mengandung bahaya. Demikian telah wajar terjadi di Negara kita.

Sulitnya ekonomi dan rendahnya upah tenaga kerja di dalam negeri telah mendorong banyak orang untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dengan berbagai cara.

Di antara mereka menempuh cara-cara illegal, misalnya dengan dokumen-dokumen palsu atau dengan menggunakan visa kunjungan. Fakta ini telah menyisakan permasalahan yang menyangkut hukum Islam mengenai statusnya sebagai TKI illegal atau tidak resmi dan gaji yang diperolehnya.

Bagaimanakah hukum TKI illegal dan gajinya tersebut?

Hukum bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dengan menempuh cara-cara illegal atau tidak resmi adalah tetap sah dan gajinya tetap halal.

Tetapi penggunaan cara-cara illegal atau tidak resmi yang terlarang menurut agama tetap haram. Hal ini diqiyaskan dengan larangan jual beli ketika adzan Jum’at dikumandangkan bagi orang yang berkewajiban shalat jum’at.

Dengan kata lain jual beli yang dilakukan adalah tetap sah, tetapi hukumnya menjadi haram karena melanggar larangan.

Begitu yang termaktub dalam Al-Majmu’ Syarhul Muhaddzab

قال الشافعي في «الأم» والأصحاب إذا تبايع رجلان ....... من أهل فرضها أو أحدهما من أهل فرضها ....... وإن كان بعد جلوسه على المنبر وشروع المؤذن في الأذان حرم البيع على المتبايعين جميعـاً سواء كانا من أهل الفرض أو أحدهما، ولا يبطل البيع

Demikian pula dalam Khasyiyah Bujairami

قوله أولى من قوله ويحرم الخ لأنه لا يلزم من الحرمة عدم الصحة كالبيع وقت نداء الجمعة فإنه صحيح مع الحرمة.

Sumber:

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,40201-lang,id-c,syariah-t,Hukum+TKI+Ilegal+dan+Gajinya-.phpx

Keputusan Rakernas Lembaga Bahtsul Masail di Cibubur 2007 Redaktur: Ulil Hadrawy

5 Rahasia Shalat Maktubah

2012-10-11T21:21:00.000-07:00

Shalat adalah ibadah terpenting bagi seorang muslim. Shalat menjadi tolak ukur kesalehan seseorang. Bahkan shalat merupakan amal kunci bagi segala amal lainnya. Meski demikian jarang sekali orang mengerti bahwa masing-masing waktu shalat yang lima itu mengandung hikmah dan memiliki sejarah masing-masing.Shalat Subuh adalah shalat pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Adam As. Dua rakaat Subuh dijalankan oleh Nabi Adam di bumi setelah diturunkan dari surga. Waktu itu pertama kalinya Nabi Adam melihat kegelapan. Begitu gelapnya sehingga ia merasakan ketakutan yang amat sangat. Namun kemudian kegelapan itu secara lamban mulai sirna mengusir rasa takut, dan perlahan terbitlah terang. Itulah pergantian waktu malam menuju pagi. Oleh karenanya, dua rakaat Subuh dilaksanakan sebagai rasa syukur atas sirnanya kegelapan pengharapan atas datangnya kecerahan.

Nabi Ibrahim As adalah orang pertama yang melaksanakan shalat Dhuhur. Empat rakaat dhuhur dilaksanakan, ketika Allah menggantikan Ismail yang rencananya disembelih sebagai kurban dengan seekor domba. Ini terjadi tatkala siang, tatkala matahari bergeser sedikit dari titik tengahnya. Empat rekaat itu menunjukkan beberapa perasaan Nabi Ibrahim. Satu raka’at adalah penanda kesyukuran atas digantikannya Ismail. Satu reka’at karena kegembiraan, satu raka’at untuk mencari keridhaan Allah dan satu raka’at lagi sebagai rasa syukur atas domba pemberian Allah swt.

Kemudian riwayat shalat Ashar berhubungan erat dengan Nabi Yunus As. ketika diselamatkan oleh Allah dari perut ikan Hut. Hut adalah nama ikan yang menelan nabi Yunus mengarungi lautan. Dikisahkan bahwa bentuk ikan hut hampir menyerupai burung, namun tanpa sayap. Ketika di dalam perut hut itu Nabi Yunus As merasakan empat macam kegelapan, gelap karena kekhawatiran hasya, gelap di dalam air, gelap malam dan gelap di dalam perut ikan. Demikianlah Nabi Yunus As keluar ketika matahari mulai condong kebarat dan shalatlah beliau empat rekaat sebagai penanda tebebas dari empat macam kegelapan itu

Sedangkan tiga rakaat shalat Maghrib mempunyai sejarahnya sendiri yang tiak bisa dilepaskan dari nabi Isa As. ketika berhasil keluar dari kaumnya di penghujung senja. Tiga rakaat sangat bermakna bagi Nabi Isa As. Satu rakaat menandai perjuangan beliau menegakkan tauhid dan menafikan semua bentuk sesembahan keculai Allah. Satu raka’at untuk menafikan hinaan dan tuduhan kaumnya atas ibundanya yang melahirkannya tanpa ayah. Dan ini sekaligus menunjukkan betapa ketuhanan itu hanya milik Allah semata yang Maha Kuasa, inilah makna satu rekaat yang terakhir.

Dihilangkannya empat kesedihan yang menimpa Nabi Musa As. oleh Allah swt ketika meninggalkan kota Madyan menjadi sejarah ditetapkannya shalat Isya empat rekaat. Tercatat empat kesedihan itu berhubungan dengan istrinya, saudaranya yang bernama Harun, anak-anaknya, dan kesedihan karena kekuasaan Fir’aun. Dan ketika semua kesedihan itu diangkat oleh Allah swt di waktu malam, Nabi Musapun melaksanakan shalat empat rakaat sebagai rasa syukur atas segalanya.

Demikianlah semua hikmah yang melatar belakangi lima shalat fardhu yang diwajibkan kepada semua orang muslim hingga kini sesuai dengan tuntunan syariah.

Sumber :

Syarah Sulamun Najah Redaktur : Ulil Hadrawy

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,10-id,39953-lang,id-c,ubudiyyah-t,5+Rahasia+Shalat+Maktubah-.phpx

Nama Baru Setelah Pulang Haji

2012-10-11T21:13:00.000-07:00

Diantara tradisi yang berlaku di masyarakat kita dalam ibadah haji adalah nama baru yang ‘didapat’ dari tanah suci. Nama baru ini tentunya sangat islami dan berbau Arab. Misalkan Abdul Rasyid atau Rasyidah sebagai nama pengganti Sugiarmo atau Supangati. Sebenarnya perubahan nama ini tidak harus dilakukan setelah menjalankan ibadah haji, bisa kapan saja waktunya. Akan tetapi sebagaian masyarakat lebih senang menjadikan ibadah haji sebagai momentum perubahan nama. Dengan harapan meningkatkan semangat peribadatan.

Dalam pandangan fqih perubahan nama itu adakalanya wajib, sunnah dan atau mubah. Perubahan nama bisa menjadi wajib apabila namanya yang selama ini digunakan terlarang (haram), seperti Abdusysyaithan (hamba setan) atau Abdul Ka’bah. Dan hukumnya sunnah, apabila namanya yang sudah ada itu makruh (dibenci), seperti nama Himar, Monyong, dan Pencor. Dan adakalanya hukumnya mubah apabila namanya itu tidak haram, juga tidak makruh semisal Sani, Midi dan lain sebagainya. Sebagaimana diterangkan dalam Tanwir al-Qulub

وَيَجِبُ تَغْيِيْرُ اْلأَسْمَاءِ الْمُحَرَّمَةِ وَيُسْتَحَبُّ تَغْيِيْرُ اْلأَسْمَاءِ الْمَكْرُوْهَةِ.

Mengubah nama-nama yang haram itu hukumnya wajib, dan nama-nama yang makruh hukumnya sunah.
Demikian juga disebutkan dalam Hasyiyah al-Bajuri

وَيُسَنُّ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ لِخَبَرِ أَنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ أَبَائِكُمْ فَحَسِّنُوْا أَسْمَائَكُمْ إِلَى أَنْ قَالَ: وَتُكْرَهُ اْلأَسْمَاءُ الْقَبِيْحَةُ كَحِمَارٍ وَكُلِّ مَا يُتَطَيَّرُ نَفْيُهُ أَوْ إِثْبَاتُهُ وَتَحْرُمُ التَّسْمِيَّةُ بِعَبْدِ الْكَعْبَةِ أَوْ عَبْدِ الْحَسَنِ أَوْ عَبْدِ عَلِيٍّ وَيَجِبُ تَغْيِيْرُ اْلاسْمِ الْحَرَامِ عَلَى اْلأَقْرَبِ لِأَنَّهُ مِنْ إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ تَرَدَّدَ الرَّحْمَانِيُّ فِيْ وُجُوْبِهِ وَنَدْبِهِ .

Dan disunahkan memperbagus nama sesuai dengan Hadis: “Kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian, maka perbaguskanlah nama-nama kalian”. Dimakruhkan nama-nama yang berarti jelek, seperti himar (keledai) dan setiap nama yang diprasangka buruk (tathayyur) penafian atau penetapannya .. Haram menamai dengan Abdul Ka’bah, Abdul Hasan atau Abdu Ali (Hamba Ka’bah, Hamba Hasan atau Hamba Ali). Menurut pendapat yang lebib benar wajib mengubah nama yang haram, karena berarti menghilangkan kemungkaran, walaupun al-Rahmani ragu-ragu apakah mengubah nama demikian, wajib atau sunah.

Sumber:

Ahkamul Fuqaha Keputusan Muktamar ke-8 di Jakarta 12 Muharram 1352 H,Redaktur: Ulil Hadrawy

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,10-id,40066-lang,id-c,ubudiyyah-t,Nama+Baru+Setelah+Haji-.phpx

DILEMA PENYELESAIAN PERKARA PERMOHONAN PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA

2012-09-10T19:32:00.001-07:00

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Realita yang berkembang saat ini, banyak sekali akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan bagi isteri yang dipoligami dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan agar anak-anak hasil pernikahan poligami dibawah tangan ini mempunyai kekuatan hukum dan menimbulkan hak-hak keperdataan yang dapat mengukuhkan status anak-anak tersebut.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut diatas, penulis mencoba menawarkan solusi dengan mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak. Akan tetapi dalam praktek di lapangan, penyelesaian dengan cara seperti ini sangatlah dilematis, karena akan berbenturan dengan Permohonan Pengesahan Nikah.

B. Rumusan Masalah

Dalam pemeriksaan permohonan penetapan asal-usul seorang anak, apakah harus dibuktikan sampai pada soal sah tidaknya pernikahan orang tua dari anak yang dimohonkan asal-usulnya, atau cukup didasarkan pada pengakuan orang tua bahwa anak dimaksud adalah anak yang lahir dari pernikahan kedua orang tua tersebut;
Jika pemeriksaan permohonan penetapan asal-usul seorang anak digali sampai pada persoalan sah tidaknya pernikahan kedua orang tua anak dimaksud, apakah hal ini tidak terlalu berlebihan, karena untuk mengetahui sah tidaknya pernikahan seseorang itu adalah kompetensi permohonan Pengesahan Nikah;
Jika pemeriksaan permohonan penetapan asal-usul seorang anak cukup didasarkan pada pengakuan kedua orang tuanya (tentu saja didukung alat bukti) tanpa mengungkap sah tidaknya pernikahan, apakah tidak memberikan peluang untuk terjadinya penyelundupan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan poligami dibawah tangan yang Itsbat Nikahnya ditolak oleh Pengadilan Agama.

BAB II

PEMBAHASAN

Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia, penetapan asal usul anak dapat dilakukan secara sukarela dan pengakuan yang dipaksakan. Pengakuan anak secara sukarela adalah pernyataan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum perdata bahwa seorang ayah dan ibunya atau ibunya mengakui seorang anak yang lahir dari seorang ibunya itu betul anak dari hasil hubungan biologis mereka dan hubungan itu tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, serta bukan karena hubungan zina dan sumbang. Sedangkan pengakuan yang dipaksakan adalah pengakuan yang terjadi karena adanya putusan hakim dalam suatu gugatan asal usul seorang anak. Hal ini berkaitan dengan Pasal 287 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata di mana disebutkan apabila terjadi salah satu kejahatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 285-288, 294 atau 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka atas kejahatan itu dapat diajukan ke Pengadilan. Berdasarkan bukti-bukti yang kuat, hakim dapat menetapkan bahwa laki-laki yang berbuat jahat itu sebagai bapak yang sah dari seorang anak yang lahir dari perbuatan jahatnya.

Sebernarnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mencantumkan penetapan asal usul anak menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama. Oleh karena adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1977 yang masih membatasi kewenangan Peradilan Agama, maka penetapan asal usul anak itu masih dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Baru setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989 kewenangan tentang penetapan asal usul anak bagi yang beragama Islam menjadi kewenangan Peradilan Agama. Penetapan asal usul anak bagi yang beragama Islam berlaku hukum perdata Islam dan diselesaikan oleh lembaga Peradilan Agama. Penetapan atau putusan Pengadilan Agama menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk mengeluarkan akta kelahiran anak bagi yang memerlukannya.

Perkara penetapan asal usul anak termasuk perkara volunteer. Oleh karena itu,pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan perkara volunteer yang lain dengan produk penetapan, bukan putusan, perkara penetapan asal usul anak dapat menjadi perkara contentious jika ada pihak-pihak yang dijadikan tergugat dalam perkara tersebut. Jika perkara penetapan asal usul anak diajukan dengan cara contentious, maka pemeriksaannya dilaksanakan dengan cara pembuktian yang lengkap (istbat nasab bil bayyinah) tidak lagi dengan cara pemeriksaan yang lazim berlaku dalam perkara volunteer atau prosedur penetapan asal usul anak dengan pengakuan (istbat nasab bil ikrar). Dalam pemeriksaan perkara penetapan perkara volunteer yang lain. Dalam pemeriksaan perkara penetapan asal usul anak yang harus dibuktikan adalah syarat-syarat pengakuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bukan benar tidaknya pengakuan itu. Apabila syarat-syarat telah ditetapkan oleh hukum Islam sudah terpenuhi, maka sahlah pengakuan tersebut. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pengakuan tersebut tidak dapat dibenarkan dan permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan itu ditolak.

Salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana yang tertuang didalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah penetapan asal-usul seorang anak. Tentang asal usul anak ini telah diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam.

Di dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) dijelaskan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Kemudian pada ayat (2) nya disebutkan bahwa, Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Kalau dicermati secara mendalam bunyi pasal 55 ayat (2) tersebut diatas, terkandung makna bahwa dalam memeriksa perkara permohonan asal usul anak harus benar-benar memperhatikan kondisi riil di lapangan apakah anak yang dimohonkan asal-usulnya itu benarbenar anak yang lahir dari hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mengaku sebagai ayah ibu dari anak tersebut atau sekedar anak yang diakui oleh laki-laki dan perempuan yang mengaku sebagai ayah ibunya.

Dalam konteks pengertian perkawinan diatas, ada dua persepsi yang dapat dikembangkan yaitu apakah perkawinan dimaksud adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat formil dan materiil ataukah pernikahan yang hanya memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya:

1. Kedua calon mempelai,

2. Wali Nikah,

3. Dua orang saksi dan

4. Ijab Kabul.

Bagi praktisi hukum yang berprinsip pernikahan harus memenuhi syarat formil dan materiil, maka tertutp peluang bagi pihak-pihak yang ingin memohonkan penetapan asal-usul anak yang diperoleh dari hasil pernikahan Poligami dibawah tangan, karena dalam Pasal 9 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali telah diizinkan oleh Pengadilan. Akan tetapi bagi yang berpedoman bahwa sahnya pernikahan adalah apabila telah terpenuhi unsure a, b, c, d tersebut diatas, maka peluang untuk memohonkan penetapan asal-usul anak sangat besar karena anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan anak sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

Kedua pola pikir diatas cenderung mengarah pada pola pemeriksaan perkara Pengesahan Nikah dan jika hal ini dipedomani, maka akan timbul kerancuan dimana wilayah Pengesahan Nikah dan dimana pula yang menjadi wilayah Asal-usul anak.

Adapun bagi praktisi hukum yang berprinsip bahwa pemeriksaan penetapan asal-usul anak cukup didasarkan pada pengakuan orang tuanya saja (tentu saja ya didukung bukti), maka akan terbuka peluang untuk terjadinya penyelundupan hukum bagi orang-orang yang melegalkan. Poligami dibawah tangan karena sepanjang anak hasil poligami dibawah tangan tersebut diakui oleh orang tuanya yang dikuatkan dengan kesaksian orang-orang yang tahu akan keberadaan pasangan suami isteri yang melahirkan anak tersebut, maka anak tersebut akan memperoleh hak-hak keperdataan seperti layaknya anak yang lahir dari pasangan suami isteri yang pernikahannya dicatat didalam Register Akta Nikah.

Berpijak dari dua gambaran tersebut diatas, maka dalam menyelesaikan perkara Penetapan Asal-usul anak ini timbul semacam dilema, apakah dalam pemeriksaannya harus mengungkap sah tidaknya pernikahan orang tua anak tersebut atau cukup diperiksa sebatas pengakuan orang tuanya. Sebab kalau diungkap sampai soal sah tidaknya pernikahan orang tua dari anak dimaksud, maka hal ini masuk wilayah Pengesahan Nikah. Sebaliknya kalau hanya dibatasi pada pengakuan orang tuanya saja, maka akan menimbulkan terjadinya penyelundupan hukum yang berakibat timbulnya hukum baru dalam bidang keperdataan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkara Permohonan Penetapan Asal-usul anak merupakan salah satu kompetensi absolute Pengadilan Agama yang penyelesaiannya masih bersifat Dilematis

2. Dikatakan dilematis karena disatu sisi Asal-usul anak itu sama dengan perkara Pengesahan Nikah dan disisi lain perkara tersebut mempunyai wilayah bidang garap sendiri yang konsekuensinya harus diselesaikan dengan acara tersendiri, bukan dengan acara yang berlaku pada pengesahan Nikah.

3. Kalau diselesaikan dengan acara yang berlaku pada pemeriksaan Asal-usul anak, maka akan memudahkan terjadinya penyelundupan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2008.

Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta : Kencana, 2008.

M. Fauzan. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2007.

M. Zein, Satria Efendi. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta : Kencana, 2004.

Hibah Dan Wasiat (Kajian Kompilasi Hukum Islam, Fiqih Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

2011-12-10T07:06:00.000-08:00

Hibah dan wasiat adalah perbuatan hukum yang mempunyai arti dan peristiwa yang berbeda dan sekilas tampaknya begitu sepele apabila dilihat dari perbuatan hukum dan peristiwanya sendiri. Meskipun tampaknya sepele tetapi apabila pelaksanaannya tidak dilakukan dengan cara-cara yang benar dan untuk menguatkan atau sebagai bukti tentang peristiwa hukum yang sepele tadi, padahal khasanah materi hukum Islam dibidang hibah dan wasiat ini bukan hukum ciptaan manusia, tetapi hukumnya ditetapkan Allah SWT dan RasulNya(Al-Baqarah ayat 177 dan ayat 182).Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA) dan kompilaasi HukumIslam (KHI) kata wasiat disebut lebih dahulu dari kata hibah, tetapi didalam kitab-kitab fiqih dan KUH Perdata hukum hibah lebih dahulu dibahas, baru kemudian wasiat. Tidak prinsip memang antara yang lebih dahulu disebut atau dibahas antara hukum hibah dan hukum wakaf, namun sistematika pembahasan terhadapmateri tersebut dalam tnini hukum hibah dan hukum wakaf dimulai membahas hibah, perbuatan hukum yang berlakunya setelah kematian pemberi wasiat.Hibah dam wasiat berdasarkan hukumislam dalam konteks kompetensi absolut Badan-badan Peradilan di Indonesia adalah kewenangan Peradilan Agama (pasal 49 ayat(1) UUPA, sedang hibah dan wasiat didalam KHI merupakan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama khususnya untuk menyelesaikan masalah-masalah berkenan bidang hukum yang terdapat didalamnya (Inpres nomor 1 Tahun 1990).

Hibah dan wasiat yang dirumuskan dalam pasal demi pasal KHI tidak lepas dari kitab-kitab fiqih dan justru memang bersumber dari al-Quran, hadist dan kitab-kitab fiqih. Mengaitkan materi KHI dengan kajian fiqih dalam tulisan ini, karena hibah dan wasiat yang dimuat dalam KHI bukanlah suatu ketentuan yang final dan telah mencakup permasalahan hibah dan wasiat. Disebutkan dalam impres, bahwa KHI merupakan pedoman yang mengisyaratkan patokan umum yang memerlukan perkembangan dan pengkajian lebih lanjut yang tidak lain pengembangannya merujuk pada kajian fiqih, karena dalam kitab fiqih dijelaskan latar belakang dan lahirnya pendapat Ulama Fiqih terhadap obyek yang dikaji dan segala kemungkinan yang akan timbul, sehingga dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqih merupakan dasar untuk mengembangkan dan menafsirkan lebih lanjut hasil kajian yang sudah ada.

Disamping itu sudah menjadi kodrat, bahwa hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini KHI tidak menampung permasalahan hukum yang timbul dalam kehidupan manusia, yang senantiasa berubah dengan membaur permasalahan yang baru, apalagi hibah dan wasiat yang belum diatur dalam KHI hanya terdiri beberapa pasal yang tidak menutup kemungkinan permasalahan hukum di bidang hibah dan wasiat belum diatur yang memerlukan penafsiran hukum dalam penerapannya. Hampir setiap hukum yang diatur dalam peraturan prundangundangan tidak mampu menampung permasalahan hukum yang berakselerasi dengan perkembangan masyarakat. Wajarlah kalau dikatakan hukum berjalan tertatih-tatih dibelakang perkembangan zaman, karena hukum tidak mampu mengantisipasi perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bagaimanapun lengkapnya suatu kitab hukum, tidak mampu mengantisipasi persoalan hukum yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Adalah suatu kodrat, bahwa kehidupan dan perilaku pergaulan manusia secara kontinyu mengalami perubahan. Para ahli ilmu sosial mengajarkan, bahwa sesungguhnya tidak ada masyarakat yang statis, tidak bergerak, melainkan yabg ada adalah masyarakat manusia yang secara terus menerus mengalami perubahan. Hanya saja gerak perubahan dari masyarakat yang lain, ada yang cepat, tetapi ada pula yang lambat. Hal ini merupakan ciri dari kehidupan masyarakat. W. Fridmann yang diikuti oleh Teuku Muhammad Radhi, SH. mengatakan, tempo dari perubahan-perubahan sosial pada zaman ini telah berakselerasi pada titik dimana asumsi-asumsi pada hari ini mungkin tidak berlaku dalam beberapa tahun yang akan datang (Teuku Muhammad Radhi, SH, 1981 : 8). Ibnu Kholdun (1332-1440) mengatakan, bahwa keadaan umat manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah pada suatu gerak dan khittoh yang tetap, melainkan berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan tempat, maka keadaan ini terjadi pula pada dunia dan negara. Sungguh sunnatullah berlaku pada hamba-hambaNya (Subhi Mahmassani, 1981 , 160).

Adapun tulisan ini menyisipkan pembahasan hibah dan wasiat dalam KUH Perdata dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam dengan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, sebab wasiat dan hibah yang diatur dalam KUH Perdata tidak lepas dari pengaruh hukum Islam. Meskipun atas pengaruh hukum Islam, tetapi berbeda nilai idiilnya dengan hukum islam, karena dalam KUH Perdata hibah dan wasiat digolongkan perjanjian cuma-cuma yang tidak mengandung unsur kasih sayang dan tolong menolong. sedangkan dalam hal islam perbuatan hukumnya dilihat dari kamul khomsah pada assanya sunnah (Al-Baqoroh ayat 177 dan 180). Hibah dalam KUH Perdata merupakan bagian dari hukum perjanjian dan digolongkan perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu diwaktu hidupnya (Subekti,1991,1).

Pada asasnya suatu perjanjian adalah bersifat timbal balik, seseorang menyanggupi memenuhi prestasi disebabkan dia akan menerima kontra prestasi dari pihak lain. Meskipun hibah termasuk hokum perjanjian cuma-cuma, karena hanya ada prestasi dari satu pihak saja (Penghibah), sedangkan penerima hibah tidak ada kewajiban untuk memberikan kontra prestasi kepada penghibah. Dikatakan diwaktu hidupnya untuk membedakan hibah dengan testamen atau hibah antara suami istri dalam islam diperbolehkan. Hibah dalam KUH perdata tidak boleh ditarik kembali, sedang dalam islam dapat ditarik kembali, khusus hibah orangtua kandung kepada anak kandungnya.Hibah dan Wasiat dalam KUH Perdata (BW)Materi hukum tentang hibah dan wasiat dalam KUH Perdata sendiri bukan diambil dari codex justinianus carpus juris civilis yang menurut para sejarah sebagai sumber hokum modern dan bukan pula hibah dan wasiat diambil dari kitab undang-undang hasil imajinasi napolion yang dimuat dalam codex napolion yang merupakan sal usul KUH perdata (BW), tetapi codex napolion justru ide dasarnya ditranformasikan dari kitab fiqih karya imam Asy-Syarkowi yang kemudian dalam aplikasinya terdapat perbedaan yang mendasar antara hibah dan wasiat dalam KUH Perdata dengan hibah dan wasiat dalam hukum Islam. Masih melekat dikalangan dunia hukum, bahwa hukum modern selalu dikaitkan dengan negara Eropa, karena memang sejarah hukum senantiasa dikaitkan dengan hukum Romawi, mengingat pengaruh hukum Romawi terhadap perkembangan hukum pada negaranegaradi Eropa sangat besar, khususnya dibidang hukum perdata yang dikembangkan melalui hukum universal atau hukum umum (jus comune, jus gentium). Jus comune atau jus gentium ini merupakan codex justinianusyang pada abad ke VI dikodifikasikan sebagai sebuah hukum tertulis oleh Negara-negara Eropa pada abad ke XV dan abad ke XVI. Codex justinianus khususnya hukum perdata menjadi sumber utama dari hukum perdata modern(Theo Huibers, 1990:34).Meskipun Codex Justinianus khususnya dibidang hukum perdata yang dikatakan menjadi sumber utama dari hukum perdata modern, namun BW (KUH Perdata) yang sekarang berlaku di Indonesia yang doberlakukan berdasarkan pasal II Aturan peralihan UUD 1945 adalah bersumber dan meniru kitab fiqih hasil karya Ulama Islam.Kitab fiqih mazhab sudah ada sejak tahun 800 M sedangkan BW Eropa baru pada awal abad XIX M, yakni berdasarkan code napolion yang disusun setelah napolion kembalidari bermukim di Mesir selama kurang lebih 15 bulan antara Bulan Mei 1798 sampai bulan Agustus 1799. Sejarah KUH Perdata (BW) Indonesia sendiri adalah mengikuti kodeifikasi BW di negeri Belanda (1838), sedangkan BW belanda mengikuti BW perancis yang terkenal code napolion (1807). Adapun kodifikasi Hukum Perancis yang merupakan cikal bakal hukum perdata modern Eropa sekarang sesungguhnya berpangkal pada 2 (dua) sumber yaitu Hukum Romawi dan Hukum Islam, hukum Romawi terkenal dengan kodifikasi Yustinianus (483-565) yang disebut Codex Justinianus atau justinianus corpus juris civilis. Sedangkan hukum fiqih Islam diambil oleh Napolion dan dimuat dalam Code napolion berasal dari kitab fiqih susunan Abudalah Asy-Syarkowi (1737-1812 M).Pada waku Napolion menduduki Kairo Mesir, jabatan Asy-Syarkowi adalah Syaikhul Azhar yang diminya napolion membantu hokum Perancis, yaitu Portalis, Tronchet, Bigot De Preameneu dan Mallevilie yang keempatnya adalah para Sarjana Hukum Prancis yang turut Napolion ke Mesir. Hasil karya tim hukum Prancis tersebut yang dibantu oleh Imam Asy-Syarkowi inilah BW Prancis disusun tersebar di nagar-negara Eropa yang dikatakan sumber hukum modern, termasuk yang diadopsi belanda dan diberlakukan pada negara jajahannya termasuk Indonesia yang sampai sekarang BW Belanda tersebut masih berlaku positif di Indonesia yang dikenal dengan KUH Perdata, padahal di Belanda sendiri KUH Perdata tersebut sudah dilakukan perubahan. Oleh karena itu tidak aneh kalau dalam KUH Perdata memuat atau membicarakan materi hukum hibah dan wasiat dalam pasal-pasalnya yang tidak lain adalah diambil dari kitab fiqih Imam Asy-Syarkowi, meskipun telah dilakukan perubahan yang justru telah bertentangan dengan ketentuan hibah dan wasiat dalam hokum Islam. pasal 874 sampai dengan pasal 1022 KUH Perdata tentang wasiat dan hibah adalah berdasarkan pada prinsipprinsip kitab fiqih. pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 KUH Perdata adalah tentang hibah mendekati persamaan dengan yang dibahas dalam kitab fiqih, kecuali dalam syarat-syarat tertentu ada perbedaan yang mendasar. Kalau diteruskan lagi mengkaji isi KUH Perdata dengan kitab fiqih, maka tentang penitipan barang dalam pasal 1729 KUHPerdata merupakan terjemahan bebas dalam kitab fikih tentang wadiah (penitipan barang) berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat (58) (Hasbullah bakry, 1985:9).Hibah dan Wiasiat dalam Islam Ketentuan tentang hokum hibah dan wasiat adalah berdasarkan dalil dalam Al-Qur’an dan hadits, sehingga semua Ulama fiqih sepakat (Ijma) tentang ditetakannya wasiat dan hibah. Ketentuan wasian dalam Al-Qur’an disebutkan antara lain dalam Surat Al-Baqoro ayat 180, An-Nisa ayat 12 dan ayat 58, sedangkan dalam Hadits adalah hadits Bukhiri Muslim.

Ketentuan hibah disebutkan surat Al-Baqoroh ayat 177 dan surat Al-Maidah ayat 2, sedangkan hadits adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim. Hibah dan wasiat sendiri pada dasarnya untuk tujuan yang baik, karena pada asasnya adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pahala dari Allah SWT. Faktor yang paling dalam disyariatkan hibah dan wasiat ini adalah faktor kemanusiaan, keikhlasan dan ketulusan dari penghibah yang berwasiat. Kalapun akan di bedakannya hanya waktu pelaknasaannya, yaitu hibah dilaksanakan semasa penghibah masih hidup, sedang wasiat dilaksanakan setelah pewasiat wafat. Dikatakan hibah dan wasiat pada asanya adalah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pahala dari Allah SWT karena arti harfiah dari 2 (dua) kata ini mendekati arti yang sama. wasiat artinya menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan menyambung, memerintah, mewajibkan. Sedangkan hibah diartikan pemberian tanpa syarat tanpa mengharapkan pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu oleh mazhab Maliki hibah sama dengan hadiah, hibah menurut mazhab Syafi’i adalah pemberian untuk menghormati atau memuliakan seseorang tanpa bermaksud mengharapkan pahala dari Allah SWT. Menurut mazhab Syafi’i hibah mengandung dua pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus, pengertian umum mencakup hadiah dan sedekah dan pengertian khusus yang disebut hibah apabila pemberian tersebut tidak bermaksud menghormati atau memuliakan dan mengharapkan ridho Allah SWT. Jika pemberian(hadiah) tersebut bermaksud menghormati atau memuliakan yang diberi disebut hadiah, jika pemberian mengharapkan ridho Allah SWT atau menolong untuk menutupi kesusahannya disebut sedekah. Hibah dan wasiat dilihat dari Hikmatu Al-Tasyri (Filsafat Hukum Islam) adalah untuk memenuhi hasrat berbuat bagi umat islam yang beriman kepada Allah SWT (Al-Baqoroh ayat 177). Hibah dan wasiat adalah hak mutlak pemilik harta yang akan dihibahkan atau yang akan diwasiatkan karena hukum Islam mengakui hak bebas pilih (Free Choise) dan menjamin bagi setiap muslim dalam melakukan perbuatan hukum terhadap haknya (Khiyar Fil-kasab). Oleh karena itu apabila (misalnya) ayah atau ibu dari anak akan menghibahkan atau mewasiatkan hartanya, maka tidak seorangpun dapat menghalanginya, karena sedekat-dekatnya hubungan anak dengan ayanya masih lebih dekat ayahnya itu dengan dirinya sendiri, Syari’at Islam hanya menolong hak anak dengan menentukan jangan sampai hibah dan wasiat melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta atau jangan sampai kurang 2/3 (dua pertiga) dari warisan ayah yang menjadi hak anak. Oleh karena itu pula wasiat selalu didahulukan dari pembagian waris, tingkat fasilitasnya sama dengan membayar zakat atau hutang (jika ada) berkenaan dengan perbuatan hukum dan peristiwa hukum elaksanaan hibah dan wasiat yang tampak sepele sehingga karena dianggap sepele cenderung dilakukan tanpa perlu dibuatkan akta sebagai alat bukti. Memang hukum hibah ansich tidak menimbulkan masalah hukum, karena hibah ansich adalah pemberian yang bersifat final yang tidak ada seorangpun yang ikut campur, namun apabila hibah dikaitkan dengan wasiat apabila wasiat behubungan dengan kewarisan, maka akan menimbulkan masalah hukum.Walaupun hibah dan wasiat berdasarkan hukum Islam merupakan salah satu tugas pokok atau wewenang Peradilan Agama(pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006), namun diantara perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama jarang sekali, bahkan hampir tidak ada yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama dibandingkan dengan perkara perceraian dan yang assesoir dengan perkara perceraian, seperti pemeliharaan anak, nafkah anak, harta bersama dan lain-lain serta perkara kewarisan. hal ini mungkin karena hibah dan wasiat dianggap perbuatan baik, maka tidak diperlukan akta sebagai alat buktiatau nilai objek hibah dan wasiat tidak bernilai ekonomi tinggi, atau mungkin sudah dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan kemungkinan lain karena tidak memiliki bukti (walaupun terjadi sengketa), maka tidak diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian sulit mendapatkan putusan yang bernilai yurisprudensi (stare decicis) tentang penemuan hukum oleh hakim dibidang wasiat dan hibah ini untuk dianalisis dan kajian ilmia serta diuji dari metode dan teori hukum Islam.

Hibah dan wasiat yang diatur dalam KHI dimuat dalam Bab V (wasiat pasal 194-209) dan Bab VI (hibah pasal 210-214). Ketentuan wasiat yang diatur didalamnya menyangkut mereka yang berhak untuk berwasiat, jenis-jenis wasiat, hal-hal lain yang boleh dan tidakboleh dalam wasiat. Sedangkan ketentuan hibah diatur secara singkat yang terdiri dari 4 pasal. Meskipun ketentuan wasiat dan hibah telah diatur dalam KHI yang notabene merupakan transformasi dari ketentua syari’ah dan fiqih, namun karena jarang terjadi sengketa yang sampai diselesaikan di Pengadilan Agama, maka dengan sendirinya belum ada permasalahan hukum yang timbul diluar yang ditentukan dalam KHI. lain halnya kalau dilihat dari pembahasan dalam kitab-kitab fiqih yang begitu detail dan antipatifnya pendapat Ulama Fiqih tentang kemungkinan-kemungkinan masalah yang timbul, sehingga lazim terjadi perbedaan pendapat diantara Ulama fiqih dalam mengkaji setiap permasalahan yang terjadi. Hibah yang diatur dalam pasal 210 KHI dan fiqih dibatasi sebanyak-banyaknya 1/3 harta benda dari harta benda yang merupakan hak penghibah, malah Ibu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim menganjurkan sebanyak-banyaknya 1/4 dari seluruh harta. yaitu pemberian benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pengertian hibah dalam kajian fiqih adalah pemberian sesuatu untuk menjadi milik orang lain dengan maksud untuk berbuat baik yang dilaksanakan semasa hidupnya tanpa imbalan dan tanpa illat (karena sesuatu). Definisi yang diatur dalam KHI dan yang terdapat dalam kitab fiqih pada dasarnya tidak ada perbedaan, namun dalam kajian fiqih dijelaskan pengertian shadaqah dan illat untuk mengharapkan pahala dari Allah SWT, sedangkan hadiah semata-mata untuk memuliakan orang yang diberi hadiah yang dampaknya akan melahirkan saling mengasihi(tahaaduu tahaabuu). dalam KHI disyaratkan penghibah sudah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa paksaan yang sama maknanya dengan kajian fiqih, bahwa anak kecil dan wali tidak sah menghibahkan, karena belum cukup umur (ahliyatul ada’al-kamilah) dan bagi wali karena benda yang dihibahkan bukan miliknya.Pelaksanaan hibahdisyaratkan ijab kabul, sedangkan dalam shadaqah dan hadiah tidak disyaratkan ijab kabul.

Dalam pasal 211 KHI disebutkan hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Maksud dapat diperhitungkan berarti harta yang dihibahkan dapat dijadikan bagian waris yang bagian waris sendiri dapat lebih kecil karena karena sudah mendapatkan hibah. Dalam fiqih hak anak terhadap orang tuannya dapat diperoleh dari 2 jalan, yaitu hibah atau hibah wasiat dan waris. Pasal 212 KHI disebutkan hibah kepada anak dapat ditarik kembali. Ketentuan ini merupakan garis hukum islam berdasarkan hadits Rasulullah yang diwriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang pada intinya dapat dicabut secara sepihak, tetapi ketentuan ini tidak mudah dilaksanakan apabila harta hibah sudah berganti tangan dalam bentuk benda lain. Oleh karena itu Ulama fiqih berpendapat apabila benda hibah masih dimiliki anak atau masih bergabung dengan milik orang tuanya dapat dicabut, tetapi apabila sudah bercampur dengan harta miliknya, istrinya atau dengan harta orang lain tidak dapat dicabut kembali. pasal 213 KHI hibah yang diberikan pada pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya harus mendapat persetujuan ahli warisnya. Ketentuan ini menurut kajian fiqih orang yang sakit dapat menghibahkan 1/3 hartanya dengan dianalogkan dengan wasiat dengan dasar istishhabul-hal menganggap tetap berlakunya sesuatu yang sama karena ijma, menetapkan orang yang sakit boleh menghibahkan hartanya.Hukum Hibah dan wasiatWasiat yang diatur dalam 194 pasal 209 KHI yang disebutkan diatas memuat mereka yang berhak untuk berwasiat, bentuk wasiat, jenis-jenis wasiat, hal-hal lain yang boleh dan tidak boleh dalam wasiat. Perbedaan hibah dan wasiat dilaksanakan setelah kematian pemberi wasiat (pasal 194 ayat (3) KHI). Ketentuan ini disepakati oleh Imam 4 mazdhab (Maliki,Hanafi,Hambali, dan Al-Syafi’i). melaksanakan hibah hukumna sunnah dan hukum berwasiat menurut Imam emapt mazdhab pada asanya sunah berdasarkan kata yuridu (arab) dala hadits yang diriwayatkan Imam Maliki dari An-Nafi sebagai berikut :”Tidak ada hak bagi seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang (yuridis) ingin diwasiatkannya yang sampai bermalam dua malam, maka wasiat itu wajib tertulis baginya”. Para Imam empat mazdhab berpendapat bahwa berwasiat hendaknya sunah dengan alasan, karena tidak ada dalil yang menyatakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya melaksanakanya. Namun demikian wasiat dapat beralih hukumnya wajib, mubah, dan makruh bahkan haram tergantung pada maksud dan tujuannya.1.Wajib apabila selama hidupnya belum melunasi kewajibannya terhadap Allah SWT, misalnya membayar kifarat, zakat atau haji maupun kewajiban terhadap manusia, misalnya hutang dan lainnya.2.Sunah adalah berwasiat kepada kerabat yang tidak mendapat warisan.3.Haram apabila berwasiat untuk hal-hal yang dilarang oleh agama.4.Makruh apabaila yang berwasiat mengenai hal-hal yang dibenci agama.5.Mubah apabila berwasiat untuk kaum kerabat atau orang lain yang berkecukupan Sehubungan wasiat wajib atau wasiat wajibah adala wasiat yang dianggap ada walaupun yang sesungguhnya tidak ada karena demi kemaslahatan. Wasiat wajibah ini bersifat Ijtihadiyyah, karena tidak ada nash yang shorih, sehingga yang berkenaan dengan rukun dan syarat sah dan batalnya wasiat wajibah merupakan lapangan kajian hukum. dasar hukum wasiat wjibah adala firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 180, sehingga para ulama setelah masa tabi’in seperti Sa’idbin Musayyab, hasan bashri, Thawus, Imam Ahmad bin Hamabal, daud Az-Zhahiri,Ibu jarir Al-Tobari Ishaq bin Rahawaih, Ibnu hazm dan lain-lain berdasarkan hal ayat tersebut berpendapat wajib untuk berwasiat kepada kerabat yang tidak berhak mendapat waris karena terhijab oleh ahli waris yang lainnya. Tersebut bersifat muhkam, yang tetap berlaku bagi kerabat yang tidak mendapat bagian waris.

Apabila seorang meninggal tanpa meninggalkan wasiat wajibah, Ibnu Hazm Cs membatasi hanya pada cucu sebanyak bagian ayah atau ibunya apabila keduanya masih hidupdan tidak boleh lebih dari 1/3 harta (Ibrahim Husen, 1985:24). Sebagaimana yang diketahui dalam hukum waris bahwa menurut pendapat jumhur posisi cucu di hijab oleh anak pewaris sehingga cucu yang orang tuanya (ayah atau ibu) meninggal dunia dihijab oleh pamannya (saudara ayah atau ibu) sedangkan pendapat lain yang tidak mu’tamad, tetapi mencerminkan rasa keadilan berpendapat seseorang yang meninggalkan anak tidak putus hak kewarisan anak atas hak orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu dari orang tuannya, tetapi tetap tersambung meneruskan juarinnya (keturunannya). Tetapi berbeda ketentuannya antara wasiat wajibat dengan ahli waris pengganti (plaatsvervangend erfgenaam). Wasiat wajibah maksimal mendapat 1/3 bagian berdasarkan hadits Sa’ad bin Abi Waqqosh, bahkan menurut Ash-Shon’ani pengarang kitab Subulussalam para ulama sepakat membatasi wasiat 1/3. Kalaupun akan mewasiatkan hartanya lebih dari 1/3 harus seizin ahli waris. Tanpa seizin ahli waris wasiat lebih dari 1/3 batal demi hukum. Sedangkan porsi atau hak yang diperolehpada ahli waris pengganti tergantu pada posisi ahli waris yang diganti, mungkin pada posisi mendapat bagian lebih banyak atau pada posisi mendapat bagian lebih sedikit. Tetapi apabila memperhatikan ketentuan ahli waris pengganti dengan wasiat wajibah diukur dari rasa keadilan, maka menggunakan dasar ahli waris pengganti lebih adil dari pada berdasarkan berdasarkan wasiat wajibah. Tidak adil dirasakan dalam ketentuan fiqih, bahwa paman menghijab anak saudaranya yang mininggal lebih dahulu, padahal andaikan dia masih hidup tentu posisinya sama dengan saudaranya itu (paman dari anak-anaknya). Dengan dasar rasa keadilan sebagai jalan mewujudkan keadilan inilah ketentuan ahli waris pengganti yang bersifat ijtihadiyah menjadi ketentuan kewarisan yang diatur dalam pasal 185 KHI. Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Pemberian harta melalui hibah dan wasiat, baik kepada ahli waris maupun kerabat dan orang lain dapat melindungi hak yang bersangkutan dari ahli waris yang lain. Misalnya seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya dan mempunyai anak keturunan. Kemudian suami kawin lagi dengan perempuan lain (istri yang kedua) dan mempunyai anak. Dalam kasus ini apabila suaminya meninggal tentu ada hak waris anak dari istri yang telah bercerai dengannya,sedangkan anaknya tersebut sebelumnya telah diberi harta ketika bercerai dari ibunya. Agar anak dari istri yang keduanya terlindungi dari pembagian waris yang akan mengurangi jumlah bagiannya (karena anak dari istri yang diceraikan masih berhak atas harta peninggalan ayahnya), maka melaui hibah ini suami dapat menghibahkan hartanya kepada anak dari istri yang keduanya tersebut, sehingga dengan demikian anak tersebut mendapat perlehan memadai. Selain dari itu sering terjadi dalam perkara perceraian, suami istri menghibahkan harta bersama misalna tanah berikut bangunan rumah diatasnya kepada salah satu pihak dari suami atau istri atau kepada anak-anaknya. Putusan Pengadilan Agama tentang hibah tersebut tentu perlu ditindaklanjuti oleh para pejabat yang diberi wewenang atau instansiterkait dengan persoalan benda tidak bergerak. Tetapi putusan ini sayangnya tidak serta merta dapat dilaksanakan, mengapa? Karena apabila akan dilakukan balik nama terhadap benda yang dihibahkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama tersebut masih harus mensyaratkan menyertakan pihak penerima hibah dan pemberi hibah serta syarat-syarat administratif lainnya, misalnya KTP atau surat kuasa, karena pejabat atau instansi yang berangkutan terikat pada Peraturan Perundang-undangan tentang pertanahan atau hukum perjanjian. Kalau dikaji lebih lanjut penyelesaian perkara di Peradilan Agama dengan menggunakan hukum acara yang berlaku berdasarkan Pasal 54 UUPA sesungguhnya banyak tidak relevan dengan kaakteristik perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama.

Salah satu contoh yang tidak relevan adalah ketentuan eksekusi yang diatur dalam HIR atau Rbg, karena ketentuan eksekusi yang diatur dalam HIR atau Rgb adalah menyangkut perkara sengketa milik, hutang piutang dan ganti rugi adalah dengan lelang, sdangkan perkara yang diselesaikan oleh Peradilan Agama sama sekali tidak menyentuh perkara sengketa milik, hutang piutang dan ganti rugi. Pelaksanaan putusan Pengadilan Agama dengan memperhatikan ciri-ciri eksekusi lelang, sesungguhnya tidak perlu dengan lelang dan memang tidak melalui lelang, tetapi putusan Pengadilan Agama ditindaklanjuti oleh instansi yang terkait dengan pokok perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama. Masalahnya belum ada peraturan perundang-undangan atau setidak-tidaknya perlu SKB antara Mahkamah Agung RI sebagai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan merupakan Pengadilan Negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan (UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman) dengan lembaga atau instansi pemerintah untuk menindaklanjuti putusan-putusan Pengadilan Agama. Putusan pengadilan deklarator, konstitutif maupun kondemnator pada asasnya melahirkan hukum baru terhadap peristiwa hukuhm yang diputuskan. Oleh karena itu mestinya dengan putusan Pengadilan Agama dalam perkara yang terkait dengan hibah atau harta kekayaan lainnya, instansi yang bersangkutan atau pejabat yang menangani harta kekayaan, misalnya Notaris, PPAT atau BPN terikat isi putusan pengadilan in casu Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak dan pihak lain. Apabila putusan Pengadilan Agama dalam perkara hibah ini tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak dan pihak lain, maka dapat saja yang bersangkutan mempersulit atau mengingkari putusan tersebut, bahkan mengesampingkan putusan. Wallahu A’lamu-showab.

Problematika Pembagian Harta Warisan Suami Menikah Lebih Dari Satu Kali (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dengan Hukum Perdata BW)

2011-12-10T07:04:00.001-08:00

Bahwa dalam pembagian harta warisan baik itu menurut hukum Islam maupun hukum perdata BW, yang lebih diutamakan adalah orang yang mempunyai hubungan darah (nasab) dengan pewaris, sesuai dalam pasal 832 KUH perdata dan pasal 174 KHI serta dalam surat An-Nisa ayat 7. Maka isteri dan anak-anaknya sangatlah berperan dalam pembagian warisan. Dan pembagian warisan antara kedua hukum yaitu hukum waris Islam dan hukum waris perdata BW berbeda karena adanya perbedaan asas yang dipakai.Pembagian warisan untuk suami menikah lebih dari satu kali sering menimbulkan masalah yaitu apa yang menjadi problematika kewarisan suami menikah lebih dari satu kali, bagaimana pembagian harta warisan suami menikah lebih dari satu kali menurut hukum Islam dan hukum perdata BW.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah :
Untuk mengetahui problematika kewarisan suami menikah lebih dari satu kali.
Untuk mengetahui pembagian harta warisan suami menikah lebih dari satu kali menurut hukum Islam dan Hukum perdata BW.

Adapun metodelogi penulisan yang penulis gunakan ada tiga macam yaitu pertama pendekatan masalah yang berbentuk yuridis normatif, metodelogi yang kedua yaitu sumber data dan analisa data meliputi data sekunder penulis menggunakan study pustaka (library research) dan data hukum primer diantaranya dari bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu al-quran dan hadist, KUHPerdata, KHI dan peraturan hukum lainnya. Dan yang terakhir teknik analisa data yang menggunakan analisa data deskriptif kualitatif.

Problematika kewarisan yang timbul dengan adanya praktek poligami yang tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan, karena bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 mengatakan, yaitu apabila suami meninggal dunia, maka hak kewarisan isteri dan anak-anak yang ditinggalkan sebagai ahli waris menjadi hilang. Dan perkawinan tersebut secara hukum dianggap tidak pernah ada dan terjadi.

Menurut Hukum Islam bahwa akibat hukum kewarisan suami menikah lebih dari satu kali (poligami) secara legal, jika suami yang berpoligami tersebut meninggal dunia, maka pembagian harta bersama dalam perkawinannya adalah separuh harta bersama yang diperoleh dengan isteri pertama dan separuh harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua dan masing-masing terpisah dan tidak ada percampuran harta. Kecuali jika diadakan perjanjian khusus mengenai harta bersama tersebut, sebelum atau sesudah aqad perkawinan dilangsungkan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan pembagian harta warisan suami menikah lebih dari satu kali (poligami) menurut hukum Islam, sama besarnya antara isteri pertama dengan isteri kedua, ketiga dan keempat terhadap bagian masing-masing, asal mereka mempunyai anak, maka bagian isteri yang seharusnya 1/8, berhubung isterinya ada dua maka 1/8 dibagi 2 menjadi 1/16, sebaliknya berbeda jika salah satu isteri tidak mempunyai anak maka bagian isteri adalah 1/4, sedangkan bagian anak-anaknya baik dari isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat, jika anak perempuan hanya seorang maka mendapat bagian 1/2 tetapi jika ada dua atau lebih maka mendapat bagian 2/3 tetapi jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki tersebut adalah dua banding satu (2:1).

Menurut hukum perdata BW bahwa dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya, berlakulah demi hukum persatuan harta kekayaan secara bulat antara suami dan isteri kedua atau selanjutnya, selama dalam perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain sesuai dalam pasal 180 KUHPerdata.

Sedangkan pembagian harta warisan suami menikah lebih dari satu kali menurut hukum perdata BW yaitu bagian untuk isteri dalam perkawinan yang kedua kali atau selanjutnya ialah tidak boleh lebih besar dari bagian anak-anaknya pada perkawinan pertama atau tidak boleh lebih besar dari ¼ yakni dibatasi dengan ¼ bagian saja. Sedangkan bagian anak-anaknya baik anak dari perkawinan pertama, kedua, atau selanjutnya yaitu sama dengan bagian isteri kedua yaitu dibatasi dengan ¼ bagian , dengan tidak membedakan jenis kelamin antara anak laki-laki maupun anak perempuan dan urutan kelahiran dari anak tersebut.

Pada akhir penulisan ini ada beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, dalam pembagian harta warisan khususnya harta bersama dalam perkawinan poligami terhadap para ahli warisnya, hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hal ini untuk mencegah adanya perselisihan antara para ahli waris yang ada

Setahu saya, istri mendapat 1/4 atau 1/8 yang menjadi patokan adalah suami yang meninggal bukan istri. istri ada anak atau tidak baik istri pertama, kedua atau seterusnya tidak ada masalah, kalau suami yang meninggal ada anak maka istri semuanya sepakat mendapat 1/8 tidak akan berbeda mereka.

Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia

2011-12-10T05:06:00.000-08:00

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia.[2] Menurut survey yang dilakukan oleh Mixed Couple Club, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campur juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain.[3] Dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di indonesia.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 57 :

”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara indonesia dengan warga negara asing, mengacu pada UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu UU ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak.

Barulah pada 11 Juli 2006, DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. Lahirnya undang-undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan warga negara asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar Undang-undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. UU kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.

B. Identifikasi Masalah

Dengan lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru, sangat menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh lahirnya UU ini terhadap status hukum anak dari perkawinan campuran, berikut komparasinya terhadap UU Kewarganegaraan yang lama. Secara garis besar perumusan masalah adalah sebagai berikut :

Bagaimana pengaturan status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran sebelum dan sesudah lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru?

Apakah kewarganegaraan ganda ini akan menimbulkan masalah bagi anak?

BAB II

PEMBAHASAN

ANAK SEBAGAI SUBJEK HUKUM

Definisi anak dalam pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHP memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup.[4] Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Berdasarkan pasal 1330 KUHP, mereka yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, dan mereka yang dibawah pengampuan. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum.

PENGATURAN MENGENAI ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Menurut Teori Hukum Perdata Internasional

Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan[5], apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Sejak dahulu diakui bahwa soal keturunan termasuk status personal[6]. Negara-negara common law berpegang pada prinsip domisili (ius soli) sedangkan negara-negara civil law berpegang pada prinsip nasionalitas (ius sanguinis).[7] Umumnya yang dipakai ialah hukum personal dari sang ayah sebagai kepala keluarga (pater familias) pada masalah-masalah keturunan secara sah. Hal ini adalah demi kesatuan hukum dalam keluarga dan demi kepentingan kekeluargaan, demi stabilitas dan kehormatan dari seorang istri dan hak-hak maritalnya.[8] Sistem kewarganegaraan dari ayah adalah yang terbanyak dipergunakan di negara-negara lain, seperti misalnya Jerman, Yunani, Italia, Swiss dan kelompok negara-negara sosialis.[9]

Dalam sistem hukum Indonesia, Prof.Sudargo Gautama menyatakan kecondongannya pada sistem hukum dari ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anak–anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka (ouderlijke macht) tunduk pada hukum yang sama. Kecondongan ini sesuai dengan prinsip dalam UU Kewarganegaraan No.62 tahun 1958.[10]

Kecondongan pada sistem hukum ayah demi kesatuan hukum, memiliki tujuan yang baik yaitu kesatuan dalam keluarga, namun dalam hal kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, lalu terjadi perpecahan dalam perkawinan tersebut maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama bila anak-anak tersebut masih dibawah umur

Menurut UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958

1. Permasalahan dalam perkawinan campuran

Ada dua bentuk perkawinan campuran dan permasalahannya:
Pria Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI)

Berdasarkan pasal 8 UU No.62 tahun 1958, seorang perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang asing bisa kehilangan kewarganegaraannya, apabila selama waktu satu tahun ia menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut, ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Apabila suami WNA bila ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNA biasa.[11] Karena sulitnya mendapat ijin tinggal di Indonesia bagi laki laki WNA sementara istri WNI tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satu dan lain hal( faktor bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjaan pendidikan,dll) maka banyak pasangan seperti terpaksa hidup dalam keterpisahan.[12]

Wanita Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Pria Warga Negara Indonesia (WNI)

Indonesia menganut azas kewarganegaraan tunggal sehingga berdasarkan pasal 7 UU No.62 Tahun 1958 apabila seorang perempuan WNA menikah dengan pria WNI, ia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yang sama ia juga harus kehilangan kewarganegaraan asalnya. Permohonan untuk menjadi WNI pun harus dilakukan maksimal dalam waktu satu tahun setelah pernikahan, bila masa itu terlewati , maka pemohonan untuk menjadi WNI harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa.[13] Untuk dapat tinggal di Indonesia perempuan WNA ini mendapat sponsor suami dan dapat memperoleh izin tinggal yang harus diperpanjang setiap tahun dan memerlukan biaya serta waktu untuk pengurusannya. Bila suami meninggal maka ia akan kehilangan sponsor dan otomatis keberadaannya di Indonesia menjadi tidak jelas Setiap kali melakukan perjalanan keluar negri memerlukan reentry permit yang permohonannya harus disetujui suami sebagai sponsor.[14] Bila suami meninggal tanah hak milik yang diwariskan suami harus segera dialihkan dalam waktu satu tahun.[15] Seorang wanita WNA tidak dapat bekerja kecuali dengan sponsor perusahaan. Bila dengan sponsor suami hanya dapat bekerja sebagai tenaga sukarela. Artinya sebagai istri/ibu dari WNI, perempuan ini kehilangan hak berkontribusi pada pendapatan rumah tangga.
2. Anak hasil perkawinan campuran

Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) UU No.62 Tahun 1958 :

“Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarga-negaraan.”

Dalam ketentuan UU kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing :
Menjadi warganegara Indonesia.

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara asing dengan pria warganegara Indonesia (pasal 1 huruf b UU No.62 Tahun 1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, kalaupun Ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya.[16] Bila suami meninggal dunia dan anak anak masih dibawah umur tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak anak nya yang menjadi WNI di Indonesia. Bila suami (yang berstatus pegawai negeri)meningggal tidak jelas apakah istri (WNA) dapat memperoleh pensiun suami.[17]

Menjadi warganegara asing.

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warganegara Indonesia dengan warganegara asing.[18] Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negara asing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada pasal 3 UU No.62 tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan.

Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam UU No.62 Tahun 1958, hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa (belum berusia 18 tahun atau belum menikah). Hilangnya kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun/ belum menikah) menjadi hilang (apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya).[19]

Menurut UU Kewarganegaraan Baru Pengaturan Mengenai Anak Hasil Perkawinan Campuran

Undang-Undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:[20]
- Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang

- Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.[21]

Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.[22]

Kewarganegaraan Ganda Pada Anak Hasil Perkawinan Campuran

Berdasarkan UU ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia.[23]

Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda , dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya.[24] Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.[25]

Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewaranegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.

Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional peninggalan Hindia Belanda. Dalam hal status personal indonesia menganut asas konkordasi, yang antaranya tercantum dalam Pasal 16 A.B. (mengikuti pasal 6 AB Belanda, yang disalin lagi dari pasal 3 Code Civil Perancis). Berdasarkan pasal 16 AB tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Hal ini berati warga negara indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya , tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional indonesia, sebaliknya, menurut jurisprudensi, maka orang-orang asing yang berada dalam wilayah Republik indonesia dipergunakan juga hukum nasional mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal mereka.[26] Dalam jurisprudensi indonesia yang termasuk status personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang dibawah umur.[27]

Bila dikaji dari segi hukum perdata internasional, kewarganegaraan ganda juga memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana. Lalu bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum[28] pada ketentuan negara yang lain.

Sebagai contoh adalah dalam hal perkawinan, menurut hukum Indonesia, terdapat syarat materil dan formil yang perlu dipenuhi. Ketika seorang anak yang belum berusia 18 tahun hendak menikah[29] maka harus memuhi kedua syarat tersebut. Syarat materil[30] harus mengikuti hukum Indonesia sedangkan syarat formil[31] mengikuti hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Misalkan anak tersebut hendak menikahi pamannya sendiri (hubungan darah garis lurus ke atas), berdasarkan syarat materiil hukum Indonesia hal tersebut dilarang (pasal 8 UU No.1 tahun 1974), namun berdasarkan hukum dari negara pemberi kewarganegaraan yang lain, hal tersebut diizinkan, lalu ketentuan mana yang harus diikutinya.

Hal tersebut yang tampaknya perlu dipikirkan dan dikaji oleh para ahli hukum perdata internasional sehubungan dengan kewarganegaraan ganda ini. Penulis berpendapat karena undang-undang kewarganegaraan ini masih baru maka potensi masalah yang bisa timbul dari masalah kewarganegaraan ganda ini belum menjadi kajian para ahli hukum perdata internasional.

Kritisi terhadap UU Kewarganegaraan yang baru

Walaupun banyak menuai pujian, lahirnya UU baru ini juga masih menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satu pujian sekaligus kritik yang terkait dengan status kewarganegaraan anak perkawinan campuran datang dari KPC Melati (organisasi para istri warga negara asing).

“Ketua KPC Melati Enggi Holt mengatakan, Undang-Undang Kewarganegaraan menjamin kewarganegaraan anak hasil perkawinan antar bangsa. Enggi memuji kerja DPR yang mengakomodasi prinsip dwi kewarganegaraan, seperti mereka usulkan, dan menilai masuknya prinsip ini ke UU yang baru merupakan langkah maju. Sebab selama ini, anak hasil perkawinan campur selalu mengikuti kewarganegaraan bapak mereka. Hanya saja KPC Melati menyayangkan aturan warga negara ganda bagi anak hasil perkawinan campur hanya terbatas hingga si anak berusia 18 tahun. Padahal KPC Melati berharap aturan tersebut bisa berlaku sepanjang hayat si anak.[32]

Penulis kurang setuju dengan kritik yang disampaikan oleh KPC Melati tersebut. Menurut hemat penulis, kewarganegaraan ganda sepanjang hayat akan menimbulkan kerancuan dalam menentukan hukum yang mengatur status personal seseorang. Karena begitu seseorang mencapat taraf dewasa, ia akan banyak melakukan perbuatan hukum, dimana dalam setiap perbuatan hukum tersebut, untuk hal-hal yang terkait dengan status personalnya akan diatur dengan hukum nasionalnya, maka akan membingungkan bila hukum nasional nya ada dua, apalagi bila hukum yang satu bertentangan dengan hukum yang lain. Sebagai contoh dapat dianalogikan sebagai berikut :

“Joko, pemegang kewarganegaraan ganda, Indonesia dan Belanda, ia hendak melakukan pernikahan sesama jenis. Menurut hukum Indonesia hal tersebut dilarang dan melanggar ketertiban hukum, sedangkan menurut hukum Belanda hal tersebut diperbolehkan. Maka akan timbul kerancuan hukum mana yang harus diikutinya dalam hal pemenuhan syarat materiil perkawinan khususnya.”

Terkait dengan persoalan status anak, penulis cenderung mengkritisi pasal 6 UU Kewarganegaraan yang baru, dimana anak diizinkan memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Bagaimana bila anak tersebut perlu sekali melakukan pemilihan kewarganegaraan sebelum menikah, karena sangat terkait dengan penentuan hukum untuk status personalnya, karena pengaturan perkawinan menurut ketentuan negara yang satu ternyata bertentangan dengan ketentuan negara yang lain. Seharusnya bila memang pernikahan itu membutuhkan suatu penentuan status personal yang jelas, maka anak diperbolehkan untuk memilih kewarganegaraannya sebelum pernikahan itu dilangsungkan. Hal ini penting untuk mengindari penyelundupan hukum, dan menghindari terjadinya pelanggaran ketertiban umum yang berlaku di suatu negara.

BABIII

KESIMPULAN

Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam UU Kewarganegaraan yang baru, memberi pencerahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena UU baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran.

UU Kewarganegaraan yang baru ini menuai pujian dan juga kritik, termasuk terkait dengan status anak. Penulis juga menganalogikan sejumlah potensi masalah yang bisa timbul dari kewarganegaraan ganda pada anak. Seiring berkembangnya zaman dan sistem hukum, UU Kewarganegaraan yang baru ini penerapannya semoga dapat terus dikritisi oleh para ahli hukum perdata internasional, terutama untuk mengantisipasi potensi masalah.

Perdebatan Pengertian Walad Dalam Kewarisan Islam

2011-12-10T01:18:00.000-08:00

Perdebatan menghijab atau tidak keberadaan anak perempuan terhadap saudara kandung pewaris untuk memperoleh bahagian harta warisan adalah berangkat dari substansi pengertian kata walad sebagaimana yang disebutkan oleh Qur’an Surat an- Nisa ayat 176.Dalam bidang kewarisan pendapat yang popular di kalangan para ahli hukum Islam adalah anak perempuan tidak menghijab atau menghalangi saudara kandung dari pewaris untuk memperoleh harta warisan.Al-Qurtubi dalam tafsirnya al-Jami’ li Ahkam al-Quran menjelaskan Jumhur Ulama berpendapat bahwa anak perempuan tidak menjadi penghalang bagi saudara laki-laki si pewaris untuk mendapat harta warisan, sedangkan anak laki-laki pewaris dianggap menjadi penghalang bagi saudara laki-laki si pewaris untuk mendapat harta waris, alasannya adalah ayat 176 an-Nisa yang artinya “ Mereka akan minta fatwa kepadamu. Katakanlah : Allah member fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu laki-laki mati (padahal) tidak ada baginya walad (anak) tetapi ada baginya seorang saudara perempuan, maka saudara perempuan ini dapat separoh dari apa yang ia tinggalkan dan saudara laki-laki itu jadi warisnya pula jika tidak ada baginya walad (anak).Jika saudara perempuan dua orang maka mereka berdua dapat dua pertiga dari apa yang ia tinggalkan dan jika mereka itu adalah laki-laki dan perempuan, maka yang laki –laki dapat bagian dua bahagian perempuan”

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak, maka baik saudara laki-laki maupun sudara perempuan dari yang meninggal itu mendapat bahagian dari harta peninggalan si mayit. Berdasarkan argumentum a contrario atau Mafhum mukhalafah dari ayat tersebut menunjukan “bahwa jika seseorang meninggal dunia dan mempunyai anak (walad) maka saudara kandung dari si mayit terhijab untuk mendapatkan bagian harta peninggalan si mayit.Sekarang persoalannya adalah apa yang dimaksud dengan kata walad (anak) dalam ayat tersebut yang menghijab bagi saudara kandung si pewaris untuk memperoleh harta waris ?

Menurut Jumhur Ulama bahwa yang dimaksud dengan walad (anak) dalam ayat tersebut adalah khusus anak laki-laki, dalam arti tidak mencakup anak perempuan.Dengan demikian keberadaan anak perempuan tidak menghijab saudara kandung si pewaris, sehingga masing-masing dari mereka mendapat bahagian dari harta peninggalan si mayit.

Berbeda dengan pendapat Jumhur tersebut diatas, Ibnu Abbas menafsirkan bahwa kata walad dalam ayat 176 surat an-Nisa adalah mencakup anak laki-laki dan anak perempuan alasanya antara lain adalah kata walad dan yang seakar dengannya dipakai dalam al-Qur’an bukan saja untuk anak laki-laki saja tetapi juga untuk anak perempuan.Misalnya dalam ayat 11 surat an-Nisa Allah berfirman dengan memakai kata awlad ( jama’ dari walad) yang artinya “ Allah wajibkan kamu tentang awlad (anak-anak kamu) buat seorang anak laki-laki adalah seperti bahagian dua anak perempuan.

Kata awlad dalam ayat tersebut mencakup anak laki-laki dan anak perempuan.Sejalan dengan pengertian tersebut, maka kata walad dalam ayat 176 surat an-Nisa tersebut diatas juga mencakup anak laki-laki dan anak perempuan.Menurut pendapat ini, baik anak laki-laki maupun anak perempuan masing-masing menghijab atau menghalangi saudara kandung si pewaris untuk mendapatkan bahagian harta peninggalan.Dan pendapat inilah yang sekarang dipegangi oleh Mahkamah Agung dengan putusan-putusanya.

Pengesahan (Itsbat) Pengangkatan Anak

2011-12-10T01:10:00.000-08:00

Sejak diundangkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006, Pengadilan Agama secara yuridis formal baru memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam (Penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 angka 37 Pasal 49 huruf a nomor 20). Sementara sebelum lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006, perkara permohonan pengangkatan anak hanya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu Pasal 39, 40, dan 41, hukum pengangkatan anak yang digunakan oleh Pengadilan Negeri bersumber dari hukum perdata barat yang akibat hukumnya bertentangan dengan hukum Islam.

Pengangkatan anak dalam istilah hukum perdata barat disebut adopsi. Sumber hukum adopsi adalah Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 tanggal 29 Maret 1917, yang merupakan satu-satunya pelengkap bagi BW yang memang tidak mengenal masalah adopsi. BW hanya mengatur masalah adopsi atau pengangkatan anak luar kawin. Yang perlu dicatat adalah bahwa adopsi yang diatur dalam ketentuan Staatsblad tersebut adalah hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa.

Ketentuan tentang pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Pasal 5 s.d 15 antara lain:

a. Suami istri atau duda yang tidak mempunyai anak laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik keturunan dari kelahiran atau keturunan karena pengangkatan. Orang demikian diperbolehkan mengangkat anak laki-laki sebagai anaknya;

b. Seorang janda (cerai mati) yang tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak dilarang oleh bekas suaminya dengan suatu wasiyat; (Pasal 5 )

c. Yang boleh diangkat adalah anak Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan tidak sedang dalam status diangkat oleh orang lain. (Pasal 6)

d. Usia yang diangkat harus 18 tahun lebih muda dari suami dan 15 tahun lebih muda dari istri; (Pasal 7 ayat 1)

e. Adopsi harus dilakukan atas kata sepakat;

f. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris; (Pasal 10)

g. Pengangkatan terhadap anak perempuan dan pengangkatan dengan cara tidak membuat akta otentik batal demi hukum ( Pasal 15 ayat 2 ). Di samping itu, adopsi atas tuntutan oleh pihak yang berkepentingan juga dapat dinyatakan batal;

h. Suatu adopsi tidak dapat dibatalkan dengan kesepakatan para pihak ( Pasal 15 ayat 1 ). Pasal tersebut merupakan penyimpangan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata ( BW ) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah dapat dibatalkan dengan sepakat para pihak yang membuat perjanjian yang bersangkutan.

i. Secara yuridis formal, motif tidak ada ketentuannya. Akan tetapi, secara kultural motif pengangkatan anak dalam sistem adat Tionghoa agar dapat meneruskan keturunan, agar dapat menerima abu leluhur, dan sebagai pancingan agar dapat memperoleh keturunan laki-laki.

j. Akibat hukum pengangkatan anak tersebut, antara lain:

1) Pasal 12 memberikan ketentuan, bahwa adopsi menyebabkan anak angkat tersebut berkedudukan sama dengan anak sah dari perkawinan orang tua yang mengangkatnya. Termasuk, jika yang mengangkat anak tersebut seorang janda, anak angkat (adoptandus) tersebut harus dianggap dari hasil perkawinan dengan almarhum suaminya.

2) Adopsi menghapus semua hubungan kekeluargaan dengan keluarga asal, kecuali dalam hal:

a) Penderajatan kekeluargaan sedarah dan semenda dalam bidang perkawinan;

b) Ketentuan pidana yang didasarkan atas keturunan;

c) Mengenai perhitungan biaya perkaradan penyanderaan;

d) Mengenai pembuktian dengan saksi;

e) Mengenai saksi dalam pembuatan akta autentik.

3) Oleh karena akibat hukum adopsi menyebabkan hubungan kekeluargaan dengan keluarga asalnya menjadi hapus, maka hal ini berakibat juga pada hukum waris, yaitu: anak angkat tidak lagi mewaris dari keluarga sedarah asalnya, sebaliknya sekarang mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengadopsi dirinya.

Ketentuan-ketentuan asal mengenai adopsi tersebut kini memang tidak berlaku secara konsisten. Seiring dengan perkembanagan zaman pelaksanaannya pun mengalami perubahan. Menurut J. Satrio setidaknya ada dua perubahan mendasar dari penerapan ketentuan adopsi tersebut, yaitu:

a. Keberlakuan Staatsblad nomor 129 tahun 1917 kini tidak lagi berlaku bagi golongan Tionghoa;

b. Anak yang diangkat tidak hanya anak laki-laki saja tetapi juga anak perempuan. (Satrio, 2000: 245)

Sementara menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak dapat menyebabkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat, dan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dalam sejarah, Rasulullah saw pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat beliau. Sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat Arab pada saat itu, maka beliau menganggap Zaid sebagai anak kandung dan memanggilnya dengan nama Zaid bin Muhammad. Kemudian Al-Qur’an menanamkan nilai-nilai, bahwa pengangkatan anak tidak dapat menyebabkan hubungan nasab anak angkat dengan orangtua angkat, sehingga tidak ada larangan untuk menikahi bekas istri anak angkat (Q.S. Al-Ahzab (33): 4-5; 37).

Kondisi yang demikian ini mengakibatkan orang-orang Islam tidak terjamin hak-hak sipilnya dalam melakukan pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam sebelum lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006. Akibatnya, banyak di antara orang-orang Islam yang melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan sesuai dengan hukum Islam.

Sebelum lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006, sebenarnya telah lahir UU Nomor 23 Tahun 2002, dalam mana terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak, yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam Pasal 39 ayat (2) diatur bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Kemudian dalam ayat (3) diatur bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Namun demikian, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak baru diundangkan pada 3 Oktober 2007, yaitu melalui PP Nomor 54 Tahun 2007. Sebelum lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2002, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa aturan terkait pengangkatan anak, di antaranya SEMA No. 2 Tahun 1979 dan SEMA No. 6 Tahun 1983. Sedangkan setelah lahirnya UU No. 23 Tahun 2002, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2005 dan SEMA No. 2 Tahun 2009. Namun demikian, SEMA yang dikeluarkan sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 juga tidak mengatur tentang akibat hukum pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam. Akibatnya, banyak di kalangan orang-orang Islam yang melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan sesuai dengan hukum Islam.

Praktek-praktek pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang Islam di luar pengadilan tersebut dalam perkembangannya memerlukan perlindungan hukum dan kepastian hukum untuk menjamin hak-hak yang timbul akibat pengangkatan anak. Oleh karena itu, perkara itsbat (pengesahan) pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang Islam sebelum lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006, perlu diakomodir oleh Pengadilan Agama.

Persoalannya kemudian adalah ke mana permohonan pengesahan (itsbat) pengangkatan anak diajukan dan hal-hal apa saja yang perlu diperiksa dalam perkara permohonan itsbat pengangkatan anak?

Terkait dengan masalah pengangkatan anak, terdapat beberapa aturan hukum yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah SEMA No. 2 Tahun 1979, UU Nomor 4 tahun 1979, SEMA No. 6 Tahun 1983, Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984, UU No. 23 Tahun 2002, SEMA No. 3 Tahun 2005, UU No. 12 Tahun 2006, PP No. 54 tahun 2007, dan SEMA No. 2 Tahun 2009. Dari berbagai aturan tersebut harus dipilah mana yang masih berlaku setelah lahirnya PP Nomor 54 Tahun 2007, dan mana yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam dalam pengangkatan anak.

Permohonan pengesahan (itsbat) pengangkatan anak ini diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang diangkat. Domisili anak tersebut dijelaskan dalam lampiran SEMA Nomor 6 Tahun 1983 angka IV sebagai berikut:

Domisili anak mengikuti domisili orang tuanya
Anak yang orang tuanya bercerai mengikuti kediaman walinya. Karena perceraian dalam Islam tidak menyebabkan hilangnya kekuasaan orang tua atas anak, maka bagi anak yang orang tuanya bercerai mengikuti orang tua yang memiliki hak asuh anak, atau orang tua yang mengasuh anak tersebut.
Anak di luar nikah mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman ibunya.
Anak yang dibesarkan oleh selain orang tuanya mengikuti domisili yang sehari-hari merawat anak tersebut.

Pemeriksaan terhadap perkara permohonan itsbat pengangkatan anak lebih menekankan pada terjadinya peristiwa pengangkatan anak, baik kapan peristiwa itu terjadi, apa status anak angkat pada saat itu, berapa umur dan apa agama anak angkat pada saat itu, berapa umur dan apa agama orang tua angkat pada saat itu, bagaimana kondisi orang tua kandung pada saat itu, bagaimana kondisi orang tua angkat pada saat itu, apakah ada persetujuan dari orang tua kandung, apa motif orang tua kandung memberikan persetujuan pengangkatan anak pada saat itu, apa motif orang tua angkat melakukan pengangkatan anak pada saat itu, di mana peristiwa pengangkatan anak itu terjadi, bagaimana kondisi anak angkat selama ini, dan bagaimana hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat selama ini.

Perlu dicatat bahwa dengan penetapan pengadilan tentang itsbat pengangkatan anak, maka hak-hak yang timbul akibat pengangkatan anak menjadi memiliki kekuatan hukum, seperti hak untuk mendapatkan bagian harta peninggalan maksimal 1/3 dari jumlah harta peninggalan melalui wasiat wajibah, baik bagi anak angkat maupun bapak angkat. Oleh karena itu, hakim harus lebih berhati-hati dalam memeriksa perkara ini untuk menghindari adanya upaya penyelundupan hukum yang hanya berorientasi untuk memperoleh bagian harta peninggalan.

Adapun amar penetapan istbat pengangkatan anak dapat dirumuskan sebagai berikut “Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama……bin/binti…....., alamat…………terhadap anak laki-laki/perempuan bernama…………bin/binti..........., umur…………di................. pada..........................”

Problematika Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

2011-12-10T01:01:00.000-08:00

Oleh : Jasmani Muzajin*

A. PENDAHULUAN

Pada suatu sore hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009, pimpinan memberi tugas kepada penulis untuk membuat sebuah tulisan tentang problematika nikah sirri. Tulisan tersebut harus sudah selesai hari Senin pagi tanggal 2 Nopember 2009 karena akan dibawa oleh pimpinan ke dalam forum rapat kerja Pengadilan Agama se Sumut tahun 2009. Atas perintah tersebut penulis merasa mendapat kehormatan sekaligus tantangan, sehingga dengan segala keterbatasan dan minimnya waktu, penulis berusaha sedemikian rupa sehingga tersusunlah makalah yang sangat sederhana ini. Namun demikian penulis berharap bahwa sumbangan pemikiran yang sedikit dan sederhana ini dapat memberi kontribusi sebagai makalah pembanding dari sekian banyak aneka ragam makalah atau pemikiran yang telah ada tentang problematika nikah sirri, yang dalam hal ini penulis beri judul: Problematika Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”.[1]

Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri berdasar akad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, untuk menjaga kesucian lembaga perkawinan itu, maka perkawinan atau pernikahan bagi umat Islam hanya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perkawinan atau pernikahan bagi umat Islam, di samping harus dilakukan menurut hukum Islam, juga setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (vide Ps. 2 UU No.1/1974 jo. Ps.2 (1) PP. No.9/1975).

Pada kenyataannya tidak semua umat Islam Indonesia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga masih ada di antara masyarakat muslim dengan berbagai alasan melakukan pernikahan di bawah tangan, dalam arti pernikahan tersebut tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Fenomena semacam ini dalam masyarakat kita lebih dikenal dengan istilah nikah sirri.

B. PENGERTIAN NIKAH SIRRI

Dalam bahasa Indonesia istilah pernikahan sering disebut juga perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[2]

Secara literal Nikah Sirri berasal dari bahasa Arab “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi)[3]. Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.[4] Sedangkan kata Sirri berasal dari bahasa Arab “Sirr” yang berarti rahasia.[5] Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari public dengan berbagai alasan, dan biasanya dihadiri hanya oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipestakan dalam bentuk resepsi walimatul ursy secara terbuka untuk umum.

Apabila kita berpedoman dari pengertian etimologis nikah sirri sebagaimana tersebut di atas, maka setidaknya ada 3 (tiga) bentuk atau model nikah sirri yang dilakukan dalam masyakat, yaitu: Pertama: pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur yang dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah namun hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak diumumkan dalam suatu resepsi walimatul ursy. Pernikahan model ini sengaja dilakukan secara diam-diam (sirri) dengan alasan misalnya calon suami isteri tersebut dua-duanya mendapat tugas belajar S2 ke luar negeri secara mendadak, sehingga untuk menjaga kehalalan hubungan mereka selama menjalani studi mereka segera dinikahkan secara sederhana di hadapan PPN. Kedua, pernikahan antara seroang pria dan seorang wanita yang masih di bawah umur menurut undang-undang, kedua-duanya masih bersekolah. Pernikahan ini atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab. Biasanya setelah akad nikah mereka belum kumpul serumah dulu. Setelah mereka tamat sekolah dan telah mencapai umur perkawinan, lalu mereka dinikahkan lagi secara resmi di hadapan PPN yang menurut istilah jawa disebut “munggah”. Pernikahan semacam ini pernah terjadi di sebagian daerah di Jawa Tengah pada tahun 1970an ke bawah. Ketiga, model pernikahan antara seroang pria dan seroang wanita yang sudah cukup umur menurut undang-undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini di bawah tangan, tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Pernikahan ini mungkin terjadi dengan alasan menghemat biaya, yang penting sudah dilakukan menurut tatacara agama sehingga tidak perlu dicatatkan di KUA. Atau mungkin, walaupun orang kaya akan tetapi tidak mau repot dengan berbagai macam urusan aministrasi dan birokrasi sehingga lebih memilih nikah sirri saja. Pernikahan semacam ini juga mungkin terjadi, misalnya dalam beberapa kasus kawin poligami liar, pernikahan dilaksanakan tidak di hadapan dan dicatat oleh PPN karena tanpa sepengetahuan isteri pertama.

Dari tiga model pernikahan sirri tersebut di atas, pernikahan sirri model terakhir adalah yang paling relevan dengan topic bahasan dalam tulisan ini. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Nikah Sirri dalam tulisan ini ialah suatu pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau dengan kata lain disebut dengan Nikah di bawah tangan.

C. HUKUM MELAKUKAN PERKAWINAN

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa segolongan fuqaha’, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukukmnya sunnah. Golongan zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirrin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain.[6] Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara’ yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah (mandub) dan adakalanya mubah. Ulama Syafiiyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di sampkng ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.[7] Di Indonesia umumnya memandang hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama Syafi’iyah. Untuk mengetahui lebih jelas status masing-masing hukum nikah sesuai dengan kondisi al ahkam al khamsah, berikut ini akan ditelaah secara sekilas:

1. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada rasionalitas hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jikan penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itu wajib sesuai dengan kaidah: Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukum wajib juga.

2. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Sunnah

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

3. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehigga bila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

4. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya terfgelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

5. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan bila melakukannya juga tidak akan menterlantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

D. PERMASALAHAN PERKAWINAN SIRRI

Kalau kita perhatikan uraian tentang hukum keadaan orang menikah yang terdiri dari lima kategori hukum tersebut di atas, tidak ditemukan bahasan larangan hukum nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Dengan demikian, hukum pernikahan sirri pada dasarnya juga tidak terlepas dari kategori hukum perkawinan tersebut, yaitu adakalanya wajib, sunnah, makruh dan sunnah. Sedangkan keadaan “sirri” dalam arti tidak dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan PPN bukan menjadi factor penyebab sah atau tidaknya suatu perkawinan tersrebut.

Apabila kondisi seperti ini dihubungkan dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, tentu tidak sejalan dengan semangat ketentuan hukum positif Indonesia yang menentukan bahwa perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut tatacara agamanya juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang (vide Ps. 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Th.1974, jo. Ps. 4 dan Ps.5 ayat (1) dan (2) KHI. Permasalahannya adalah, bagaimanakah penerapan hukum perkawinan terhadap masayarakat muslim Indonesia, dan bagaimana kedudukan nikah sirri dalam perspektif hukum positif Indonesia?

D. PEMBAHASAN MASALAH

Untuk membahas permasalahan atau problematika nikah sirri dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perlu kita telaah dua hal pokok yakni factor penyebab nikah sirri dan kedudukan hukum nikah sirri dalam perspektif hukum positif.

1. Faktor Penyebab Nikah Sirri

Fenomena pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas. Kondisi demikian terjadi karena beberapa factor yang melatarbelakanginya. Tentu saja untuk mengetahui berapa besar persentase pelaku nikah sirri dan factor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan sirri tersebut masih memerlukan penelitian yang seksama. Akan tetapi secara umum nikah sirri dapat disebabkan oleh beberapa factor, yaitu:

a. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Masih banyak di antara masyarakat kita yang belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka; menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat; atau pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi; belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut.

Permasalahannya ialah, mengapa begitu rendah kesadaran hukum sebagian masyarakat kita, dan bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka, semua itu tentu merupakan tanggung jawab kita bersama. Kalau suatu kelompok masyarakat dalam suatu wilayah hukum di Indonesia belum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, hal ini tentu bukan semata-mata kesalahan masyarakat itu sendiri melainkan juga disebabkan kurang maksimalnya peran dan upaya lembaga pemerintahan yang ada, dalam hal ini Departeman Agama dan Pemerintah Daerah setempat kurang intensif memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang betapa pentingnya mencatatkan perkawinan mereka.

Di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya mencatatkan perkawinan dapat kita lihat di beberapa desa yang mayoritas penduduknya muslim di Kecamatan Pahae Jae, ternyata ada banyak masyarakat yang perkawinannya tidak dicatat oleh KUA setempat. Hal ini dapat diketahui dengan jelas, dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan pengesahan perkawinan mereka secara hukum Negara.

Banyaknya perkara permohonan isbat nikah tersebut tidak terlepas dari usaha pimpinan Pengadilan Agama Tarutung yang telah berupaya mengadakan penyuluhan hukum terutama di daerah kecamatan tertentu yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam yaitu di Kecamatan Pahae Jae. Melihat antusiasme masyarakat untuk mendapatkan pegnesahan nikah mereka di Pengadilan Agama setelah memperoleh pemahaman hukum tersebut, menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat justeru mulai bangkit. Diharapkan dimulai dari meningkatnya kesadaran tersebut merupakan awal yang baik bagi terciptanya kesadaran masyarakat secara keseluruhan di kawasan daerah tersebut. Karena dengan kesadaran ini setidaknya kalau mereka menikahkan anak-anaknya nanti tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama yang pernah mereka lakukan.

Dengan demikian, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat seperti itu perlu ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan hukum baik secara formal yang dilakukan oleh lembaga instansi terkait maupun secara informal melalui para penceramah di forum pengajian majelis ta’lim dan lain sebagainya.

b. Sikap Apatis Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum

Sebagian masyarakat ada yang bersikap masa bodoh terhadap ketentuan peraturan yang menyangkut perkawinan. Kasus pernikahan Syekh Puji dengan perempuan di bawah umur bernama Ulfah sebagaimana terkuak di media massa merupakan contoh nyata sikap apatis terhadap keberlakuan hukum Negara. Dari pemberitaan yang ada, dapat kita pahami terdapat dua hal yang diabaikan oleh Syekh Puji yaitu, pertama, pernikahan tersebut merupakan poligami yang tidak melalui izin di pengadilan, dan kedua, beliau tidak mau mengajukan permohonan dispensasi kawin meskipun sudah jelas calon isteri tersebut masih di bawah umur.

Sikap apatisme semacam itu, terutama yang dilakukan oleh seorang public figure, sungguh merupakan hambatan besar bagi terlaksananya keberlakuan hukum. Karena apa yang dilakukan oleh seorang tokoh biasanya akan dicontoh oleh mereka yang mengidolakannya. Oleh karena itu penanganan secara hukum atas kasus yang menimpa Syekh Puji adalah tepat agar tidak menjadi preseden yang buruk bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang berusaha memposisikan supremasi hukum.

c. Ketentuan Pencatatn Perkawinan Yang Tidak Tegas

Sebagaimana kita ketahui, ketentuan pasal 2 UU No.1 / 1974 merupakan azas pokok dari sahnya perkawinan. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai syarat kumulatif, bukan syarat alternative sahnya suatu perkawinan. Dari fakta hukum dan/atau norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi dasar bagi umat Islam terhadap wajibnya mencatatkan perkawinan mereka. Akan tetapi ketentuan tersebut mengandung kelemahan karena pasal tersebut multi tafsir dan juga tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dengan kata lain ketentuan pencatatan perkawinan dalam undang-undang tersebut bersifat tidak tegas.

Itulah sebabnya beberapa tahun terakhir pemerintah telah membuat RUU Hukum Terapan Pengadilan Agama Bidang Perkawinan yang sampai saat ini belum disahkan di parlemen. Dalam RUU tersebut kewajiban pencatatan perkawinan dirumuskan secara tegas dan disertai sanksi yang jelas bagi yang melanggarnya.

Pasal 4 RUU menegaskan: setiap perkawinan wajib di catat oleh PPN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 5 ayat (1) menyatakan: untuk memenuhi ketentuan pasal 4, setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan PPN. Kewajiban pencatatan sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) tersebut disertai ancaman pidana bagi yang melanggarnya.

Ketentuan pidana yang menyangkut pelanggaran pencatatn perkawinan tersebut dinyatakan dalam Pasal 141 RUU tersebut menyebutkan: setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukumuan kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 145 RUU menyatakan: PPN yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 146 RUU menyatakan: setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai PPN dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 21 dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Dengan demikian, ketidak-tegasan ketentuan pencatatan dalam undang-undang yang berlaku selama ini masih memberi ruang gerak yang cukup luas bagi pelaksanaan nikah sirri bagi sebagian masyarakat yang melakukannya dan menjadi salah satu factor penyebab terjadinya pernikahan sirri.

d. Ketatnya Izin Poligami

UU No.1/1974 menganut azas monogami, akan tetapi masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami (salah satunya agama Islam) dengan persyaratan yang sangat ketat. Seseorang yang hendak melakukan poligami hanrus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternative yang ditentukan secara limitative dalam undang-undang., yaitu:

isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
isteri tidak dapat melahirkan keturunan (ps.4 ayat (2) UU 1/1974)

Sebaliknya pengadilan akan mempertimbangkan dan akan memberi izin poligami bagi seseorang yang memohonnya apabila terpenuhi syarat kumulatif sebagai berikut:

adanya persetujuan dari isteri/isteri-siterinya;
adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-siteri dan anak-anak mereka;
adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka;

Yang dimaksud mampu menjamin keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya adalah sangat relative sifatnya. Demikian pula suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya adalah sangat subjektif sifatnya, sehingga penilaian terhadap dua persyaratan tersebut terakhir akan bergantung pada rasa keadilan hakim sendiri.

Bila kita telaah sulitnya untuk dipenuhinya syarat-syarat tersebut di atas oleh seorang suami, maka hal tersebut dapat menimbulkan: perkawinan “clandestine” dan hidup bersama (samenleven). Perkawinan “clandestine” adalah perkawinan yang pelangsungannya secara sah memenuhi syarat, akan tetapi terdapat cacat yuridis di dalamnya.[8] Misalnya seorang calon suami dalam pemberitahuan kehendak kawin mengaku jejaka atau menggunakan izin palsu.

Ketatnya izin poligami juga menyebabkan yang bersangkutan lebih memilih nikah di bawah tangan atau nikah sirri karena pelangsungan (tata cara) pernikahan di bawah tangan lebih sederhana dan lebih cepat mencapai tujuan yaitu kawin itu sendiri.

Khusus bagi pegawai negeri baik sipil maupun militer, untuk dapat poligami kecuali harus memenuhi syarat tersebut di atas juga harus memperoleh izin atasan yang berwenang, sesuai dengan PP No.10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS jo. PP 45/1990.. Demikian pula bagi TNI harus memperoleh izin dari atasannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga bagi yang bersangkutan wajib menempuh proses panjang.

Sulit dan lamanya proses serta hambatan berupa birokrasi dalam pemberian izin memang bertujuan untuk memperkuat secara selektif akan perkenan poligami bagi PNS serta menghindari kesewenang-wenangan dalam hal kawin lebih dari satu, sehingga PNS diharapkan jadi contoh dan teladan yang baik sesuai dengan fungsinya sebagai abdi Negara dan abdi masyarrakat. Akibat larangan berpoligami atau sulitnya memperoleh izin poligami justru membuka pintu pelacuran, pergundikan, hidup bersama dan poligami illegal.[9]

Menurut Soetojo, dengan berlakunya UU 1/1974 angka kawin lebih dari satu (poligami: Pen) menunjukkan menurun drastis [10] namun poligami illegal dengan segala bentuknya semakin banyak, yang disebabkan oleh:[11]

1. tidak adanya kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat;

2. bagi mereka yang terikat oleh pengetatan tertentu karena kedinasannya dibayangi oleh rasa takut kepada atasan di samnping prosedurnya yang terlalu lama dan sulit;

3. tidak adanya tindakan yang tegas terhadap poligami illegal;

Bentuk poligami illegal yang banyak dijumpai dalam masyarakat ialah:

1. hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dan sering dikenal dengan sebutan: hidup bersama, pergundikan, wanita simpanan;

2. bagi mereka yang beragama Islam, melakukan poligami tanpa pencatatan nikah.

Hasil penelitian Soetojo tersebut terakhir menunjukkan bahwa ketatnya izin poligami merupakan salah satu factor timbulnya pernikahan di bawah tangan, atau pernikahan yang tidak dicatat, alias nikah sirri.

2. Kedudukan Hukum Nikah Sirri Dalam Pespektif Hukum Positif

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan illegal dan tidak sah.

Bagi kalangan umat Islam Indonesia, ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif yang menjadikan perkawinan mereka sah menurut hukum positif, yaitu: pertama, perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam, dan kedua, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh PPN sesuai UU No.22/1946 jo. UU No.32/1954. Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu dari ketentuan dalam pasal 2 tersebut menyebabkan perkawinan batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Akan tetapi kalau ketentuan pasal tersebut masih dipahami sebagai syarat alternative, maka perkawinan dianggap sah meskipun hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dicatatkan di KUA. Permasalahan hukum mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan akan selalu menjadi polemic berkepanjangan bila ketentuan undang-undangnya sendiri tidak mengaturnya secara tegas. Dalam arti kewajiban pencatatan tersebut harus dinyatakan secara tegas dan disertai sanksi bagi yang melanggarnya.

Bagi umat Islam, kepentingan pencatatan itu sendiri sebenarnya mempunyai dasar hukum Islam yang kuat mengingat perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian luhur dan merupakan perbuatan hukum tingkat tinggi. Artinya, Islam memandang perkawinan itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian biasa. Dalam Islam, perkawinan itu merupakan perjanjian yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan). Bagaimana mungkin sebuah ikatan yang sangat kuat dipandang enteng? Mengapa logika sebagian umat Islam terhadap wajibnya pencatatan perkawinan seperti mengalami distorsi? Perlu kita yakinkan kepada umat Islam bahwa pencatatan perkawinan hukumnya wajib syar’i. Sungguh sangat keliru apabila perkawinan bagi umat Islam tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan ikatan perjanjian biasa, misalnya semacam utang piutang di lembaga perbankan atau jual beli tanah misalnya saja perlu dicatat, mengapa ikatan perkawinan yang merupakan perjanjian luhur dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa adanya pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Adalah ironi bagi umat Islam yang ajaran agamanya mengedepankan ketertiban dan keteraturan tapi mereka mengebaikannya.

Allah SWT berfirman dalam QS. An Nisa’ Ayat: 59 yang berbunyi sebagai berikut:

يا ايها الذين امنوا اطيعواالله و اطيعوا الرسو ل و اولى الأ مر منكم

Artinya : Wahai orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan Ulil Amri diantara kalian.

Berdasarkan dalil Firman Allah SWT tersebut di atas, dapat ditarik garis tegas tentang adanya beban hukum “wajib” bagi orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul SAW dan juga taat kepada Ulil Amri. Sampai pada tahapan ini kita semua sepakat bahwa sebagai umat yang beriman memikul tanggung jawab secara imperative (wajib) sesuai perintah Allah SWT tersebut. Akan tetapi ketika perintah taat kepada Ulil Amri diposisikan sebagai wajib taat kepada pemerintah, otomatis termasuk di dalamnya perintah untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan, maka oleh sebagian umat Islam sendiri terjadi penolakan terhadap pemahaman tersebut sehingga kasus pernikahan di bawah tangan masih banyak terjadi dan dianggap sebagai hal yang tidak melanggar ketentuan hukum syara’. Permasalahan masih banyaknya nikah sirri di kalangan umat Islam adalah terletak pada pemahaman makna siapakah yang dimaksud Ulil Amri dalam ayat tersebut di atas. Ada banyak pendapat mengenai siapakah ulil amri itu, antara lain ada yang mengatakan bahwa ulil amri adalah kelompok Ahlul Halli Wa Aqdi dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ulil amri adalah pemerintah. Dalam tulisan ini, penulis tidak ingin memperdebatkan tentang siapakah Ulil Amri itu. Yang perlu dikedepankan adalah bahwa pemahaman terhadap hukum Islam itu harus komprehensif sesuai dengan katakteristik hukum Islam itu sendiri.

Komprehensifitas (dari hukum Islam) itu dapat dilihat dari keberlakuan hukum dalam Islam di mayarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, yaitu bahwa: Hukum tidak ditetapkan hanya untuk seseorang individu tanpa keluarga, dan bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk satu masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup umat Islam, dan ia tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa di dunia yang lainnya, baik bangsa penganut agama ahlulkitab maupun kaum penyembah berhala (paganis).[12]

Dalam konteks ini perlu kiranya memahami penalaran hukum pada ayat tersebut di atas secara komprehensif. Oleh sebab itu, pendekatan terhadap penalaran makna Ulil Amri dalam hubungannya dengan kewajiban pencatatan perkawinan bagi umat Islam, dapat kita pahami bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan itu adalah merupakan produk legislasi nasional yang proses pembuatannya melibatkan berbagai unsur mulai dari Pemerintah, DPR, Ulama dan kaum cerdik pandai serta para ahli lainnya yang keseluruhannya merupakan Ahlul Halli wal Aqdi. Dengan demikian, apabila Undang-undang memerintahkan perkawinan harus dicatat, maka wajib syar’i hukumnya bagi umat Islam di Indonesia untuk mengikuti ketentuan undang-undang tersebut.

Pernikahan bagi umat Islam adalah sebuah keniscayaan dan ia merupakan sesuatu yang haq. Oleh karena pernikahan adalah suatu kebenaran (haq) dalam Islam, maka perlu ada nizham atau system hukum yang mengaturnya. Sungguh sangat relevan penulis nukilkan Atsar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, r.a.:

الحق بلا نظام سيغلبه الباطل باالنظام

ِArtinya : Sesuatu yang hak tanpa nizham (system aturah hukum yang baik) akan dikalahkan oleh kebatilan dengan nizham.

E. PENUTUP

Dari uraian di atas dapat diturunkan beberapa kesimpulan bahwa pernikahan sirri atau pernikahan tanpa pencatatan baik nikah tunggal maupun karena poligami, adalah pernikahan yang illegal, Ini terjadi disebabkan kurangnya pemahaman hukum dan minimnya kesadaran hukum dari sebagian masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan mereka. Pernikahan di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi, pernikahan sirri merupakan perbuatan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum dalam sebuah Negara hukum bernama Indonesia. Oleh sebab itu masyarakat Islam Indonesia harus menghindari praktek perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri.

Masyarakat Islam Indonesia perlu diyakinkan bahwa pencatatan perkawinan adalah wajib hukumnya, bukan saja dipandang dari perspektif hukum positif melainkan juga dalam perspektif hukum Islam itu sendiri.

Perkawinan adalah awal terbentuknya rumah tangga yang merupakan unit masyarakat terkecil dari sebuah bangsa besar Indonesia. Oleh karena itu penguatan aturan hukum perkawinan merupakan keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Pandangan masyarakat terhadap “nikah sirri adalah perbuatan yang sah-sah saja” perlu diluruskan agar tidak menjadi preseden bagi generasi masa depan. Wallahu a’lam bis shawab.

Penulis

Jasmani Muzajin, SH

* Penulis adalah Hakim Pengadilan Agama Kotabumi.

[1] Judul makalah tersebut merupakan pengembangan dari sebuah tema tentang PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI yang diberikan oleh PTA Medan ketika penulis masih bertugas di Pengadilan Agama Tapanuli Utara.

[2] Abd.Rahman Gazaly, Fiqh Munakahat, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 7

[3] Lihat Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, Subul Al Salam, Bandung; Dahlan, tt, Jilid 3 hlm 109

[4] Op Cit

[5] Abddullah bin Nuh dan Umar Bakri, Kamus Arab Indonesia Inggris, Jakarta, Penerbit Mutiara, MCMLXXIV, hlm132

[6] Abd.Rahman Gazaly, Op Cit, hlm 16

[7] Ibid, hlm 18

[8] Prof.DR.R.Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 1994, hlm 51

[9] Ibid, hlm 53

[10] Hasil penelitian Soetojo dapat dilihat pada tabel I dan II, dalam tabel penelitian tersebut mengambil sample kodya Surabaya antara tahun 1976 s.d. 1985. Terlihat penurunan cukup drastis yaitu pada tahun 1976 nikah sebanyak 9345 poligami 50 dan pada tahun 1985 nikah sebanyak 10604 poligami 3, sebagaimana dimuat dalam buku: Pluralisme Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, hlm 169

[11] Ibid

[12]Yusuf Qardhawi, Pengantar Kajian Islam: Studi Analistik Komprehensif Tentang Pilar-pilar Substansial, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, Cet.4, Jakarta, Pustaka Alkautsar, 2000, hal 156

Problematika Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian

2011-12-10T01:00:00.000-08:00

Umumnya masyarakat berpandangan, sengketa hanya bisa diselesaikan melalui jalur peradilan. Pendapat tersebut tidak seluruhnya benar. Perlu diketahui, jalur peradilan bukanlah satu-satunya cara untuk menyclesaikan sengketa. Banyak cara yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses persidangan di pengadilan, di antaranya adalah mediasi.

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah, sama seperti konsiliasi (tim penyusun Kamus Hukum Ekonomi FLIPS, 1997, Kamus Ekonomi FLIPS, Jakarta: Flips Project, hlm. 111).

Menurut Gary Goodpaster, "Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekcrja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan". (Rachmadi Usman, SH., Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 79).

Jadi, mediasi adalah suatu proses di mana kedua belah pihak yang bersengketa atau lebih menunjuk pihak ketiga yang netral dan impartial untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian sengketa dan mencoba menggugah para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dari sengketa. Selain itu, mediasi bersifat pribadi, rahasia, dan kooperatif dan tidak terikat dengan aturan-aturan formal sebagaimana proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Mediasi yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan (win-win solution) dan memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa serta bersifat problem solving, bukan untuk mencari kalah menang (win or loss). Karena itu, dalam suatu mediasi, mediator hanya menjadi fasilitator yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.

Mediator berbeda dengan hakim atau arbiter dalam kewenangannya menyelesaikan sengketa. Menurut Gary Goodpaster, mediator tidak berwenang memutuskan sengketa para pihak, melainkan hanya membantu para pihak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, dan itu pun jika para pihak menguasakan kepadanya untuk membantu penyelesaian sengketa.

Mediasi sebagai salah satu alternative dispute resolution (ADR) sudah lama dikenal dalam Islam, khususnya dalam bidang perkawinan. Mediasi tersebut dilakukan dengan bantuan hakamain yang ditunjuk dari kerabat kedua belah pihak sebagaimana Surah an-Nina' ayat 35. Pengangkatan hakamain dalam penyelesaian sengketa perkawinan khususnya syiqaq juga telah diintegrasikan dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Hal itu dibuktikan dengan diaturnya masalah pengangkatan hakamain dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 Ayat (2). Namun, pada kenyataannya jarang sekali atau hampir tidak ada hakim mengangkat hakamain sebagaimana maksud pasal tersebut di atas.

Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 telah mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi penumpukan perkara.

Pasal 4 peraturan ini, mengisyaratkan bahwa seluruh sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian damai dengan bantuan mediator kecuali sengketa yang diselesaikan melalui proses pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dan keberatan atas putusan komisi persaingan usaha. Sengketa perdata yang dimaksud dalam pasal ini termasuklah sengketa perkawinan.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI ini dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan sejalan dengan Hukum Islam, di mana perceraian adalah suatu perbuatan yang paling dibenci sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.:

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Bersabda Rasulullah SAW. "Perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq (cerai). (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim) [Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlaany, Sublu al-Salam, Dahlam, Bandung, tth., hlm. 168]

Bahkan Pasal 7 Ayat (1) perma ini telah mewajibkan hakim untuk memerintahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme mediasi. Selain itu, Pasal 2 Ayat (4) mengharuskan hakim memasukkan hasil mediasi ke dalam pertimbangan hukumnya dan jika tidak menempuh prosedur mediasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154 RBg yang berakibat putusan batal demi hukum sebagaimana Pasal 2 Ayat (3) Perma ini. Dengan demikian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata.

Diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Namun perlu diingat, bahwa sengketa perkawinan (perceraian) yang diajukan ke Pengadilan tidak jarang saat hari persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon tidak diketahui alamat pastinya. Di sinilah akan muncul permasalahan, apakah persidangan ditunda untuk memanggil Tergugat/Termohon atau pihak yang tidak hadir sebagaimana Pasal 127 HIR/151 RBg, atau ditunda untuk mediasi.

Pada kenyataannya, ada dua pandangan yang sementara ini muncul terhadap perkara ghoib atau perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir saat sidang pertama; pertama: ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir, dan; dan untuk perkara ghoib tidak ada mediasi kedua: ditunda untuk mediasi.

Kelompok pertama berpendapat, jika salah satu pihak tidak hadir pada saat sidang pertama, maka persidangan ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 127 HIR/151 RBg dan jika tetap tidak hadir, maka proses mediasi tidak dilakukan, begitu pula dalam hal perkara ghoib.

Kelompok kedua berpendapat, sidang ditunda untuk mediasi, terlepas apakah kedua belah pihak hadir saat sidang pertama atau hanya salah satu pihak saja yang hadir. Pandangan kelompok kedua ini didasari pada Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008.

Dalam hal ini, penulis lebih cenderung kepada pendapat kelompok pertama. Kecenderungan itu didasari pada beberapa alasan:

Pertama: Mediasi dilakukan jika ada dua belah pihak atau lebih yang bersengketa atau beda pendapat dan keduanya bersepakat untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat tersebut di luar pengadilan melalui bantuan mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus sepakat untuk mediasi, dan mediasi tidak akan terjadi jika hanya ada satu pihak saja. Bagaimana akan dilakukan mediasi jika salah satu pihak tidak pernah hadir/datang. Dan bagaimana pula seorang mediator bisa membantu para pihak menyelesaikan sengketanya, jika mediator hanya bisa mendengarkan satu pihak saja karena ketidakhadiran pihak lainnya. Dengan demikian, sangat mustahil bisa tercapai kesepakatan-kescpakatan yang merupakan win win solution.

Kedua: Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 menyebutkan: "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan kedua para pihak menempuh mediasi, (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi". Pada Pasal 7 Ayat (1) sudah sangat jelas disebutkan "yang dihadiri kedua belah pihak", artinya, hakim baru dapat mewajibkan mediasi kepada para pihak jika kedua belah pihak hadir saat persidangan Mafhum al-mukhalafah dari Ayat (1) adalah jika salah satu pihak tidak hadir, maka hakim tidak dapat mewajibkan mediasi. Sementara Ayat (2) merupakan pengecualian bagi Turut Tergugat bukan Tergugat, karena pihak yang sebenarnya bersengketa adalah Penggugat dan Tergugat.

Ketiga: Tidak menempuhnya mediasi oleh hakim karena alasan salah satu pihak tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan bukanlah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154 RBg sebagaimana Pasal 2 Ayat (3). Sebab tidak ditempuhnya mediasi dalam kasus ini bukanlah atas kehendak dan kemauan hakim yang memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut, akan tetapi lebih dikarenakan ketidakinginan salah satu pihak (pihak Tergugat) untuk mempertahankan hak-haknya. Walaupun demikian, hakim tetap berusaha mendamaikan dan menasihati pihak yang hadir. Jadi di dalam pertimbangannya hakim cukup menyebutkan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan.

Keempat: Pasal 19 mengisyaratkan keterpisahan mediasi dengan litigasi. Jika sidang ditunda untuk mediasi sementara pada sidang tersebut salah satu pihak tidak hadir, maka secara tidak langsung telah menjadikan mediasi sebagai bagian dari hukum acara. Padahal kita tahu bahwa mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan mekanisme-nya sudah pasti berbeda dan terpisah dari mekanisme dan proses litigasi.

Kelima: Jika tetap dipaksakan mediasi sementara salah satu pihak tidak pernah hadir, maka akan timbul kesan bahwa berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Coba bayangkan, berapa lama waktu yang diperlukan oleh para pencari keadilan yang pihak tergugatnya tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti (ghoib) jika tetap harus menempuh mediasi.

Untuk selanjutnya, alangkah baiknya jika ada petunjuk pelaksanaan terhadap mediasi dalam perkara perceraian, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam penerapan mediasi di Pengadilan Agama.

Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam Perspektif Madzhab Nasional

2011-12-10T00:27:00.000-08:00

A. PENDAHULUAN

Masalah yang terus muncul dalam kehidupan sosial adalah jika terjadi suatu penyelarasan relasi antara teori hukum dan perubahan sosial (modernisasi-pembangunan). Hukum yang diasumsikan tidak akan mengalami perubahan ternyata juga menuntut adanya adaptabilitas hukum ketika ia menghadapi perubahan sosial. Bahkan, karena dampak yang ditimbulkan oleh perubahan sosial begitu hebat, hal itu menyebabkan hukum menjadi teralienasi. Akibatnya, muncul kebutuhan baru akan suatu filsafat hukum yang mampu merespon perubahan sosial.

Ya, perubahan sosial tidak bisa dihindarkan dari kehidupan yang nyata, seperti asumsi dan pandangan sebagian muslim bahwa hukum Islam adalah sesuatu yang sakral dan eternal. Sehingga muncul asumsi bahwa perubahan sosial harus menyesuaikan dengan hukum Islam, bukan sebaliknya, perubahan sosial mempengaruhi penetapan hukum. Sebuah fenomena yang menjadikan munculnya penilaian bahwa hukum Islam adalah hukum yang memiliki validitas abadi.[1]

Untuk menyikapi sakralitas dan keabadian hukum Islam, maka dilakukan penangguhan terlebih dahulu sifat hubungan yang seolah-olah transendent, antara Islam (sebagai agama) dengan formalisasi hukum Islam, yang selama ini dikenal sebagai syari’ah. Oleh Abdullah Ahmed an-Na’im, syari’ah bukanlah Islam itu sendiri, melainkan ia hanyalah interpretasi terhadap nash yang pada dasarnya dipahami dalam konteks historis tertentu,[2] atau istilah Sahal Mahfud, merupakan sebuah refleksi dari hukum Islam.

Fenomena tersebut terjadi pada hukum kewarisan Islam di Indonesia yang mengalami perdebatan diantara “Madzhab Nasional”, sebutan istilah dari Hasbi ash-Shiddieqy yang kemudian dilakukan perubahan oleh Hazairin menjadi “Madzhab Indonesia”, suatu konsep yang jelas mengantisipasi ide Fiqh Indonesia sebagaimana yang pernah ditawarkan oleh Hasbi ash-Shidieqy.[3] Dengan meminjam dari hasil penelitian Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, SH. MH,[4] Hakim PTA Pontianak, ada beberapa hal dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya tentang ahli waris pengganti yang kurang jelas pengaturannya dan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Di antara sumber perdebatan yang terjadi antara lain tentang :

· Apakah penggantian ahli waris bersifat tentatif atau imperatif.

· Apakah ahli waris pengganti hanya berlaku bagi ahli waris garis ke bawah atau juga berlaku bagi ahli waris garis menyamping.

· Apakah ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, atau secara relatif.

Dalam makalah ini, penulis lebih menarik pembahasan yang ditawarkan oleh Firdaus Muhammad A. tersebut yang sebelumnya pernah dilakukan sebuah penelitian pada Hakim Kalimantan Barat. Dengan alasan, wacana tentang ahli waris pengganti sejak diundangkannya KHI pada tanggal 22 Juli 1991 hingga sekarang selalu berkutat pada perbedaan sebagaimana tersebut di atas. Tidak hanya itu, bahkan beliau memberikan solusi pemecahannya untuk meminimalisir terjadinya multi-interpretasi jika nantinya KHI diperlukan harus dirubah.

B. PENGERTIAN AHLI WARIS PENGGANTI

Istilah ahli waris pengganti dalam bahasa Belanda disebut dengan plaatsvervulling. Penggantian tempat dalam hukum waris disebut dengan penggantian ahli waris, yaitu meninggal dunianya seseorang dengan meninggalkan cucu yang orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu. Cucu ini menggantikan posisi orangtuanya yang telah meninggal untuk mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya.

Besarnya bagian yang seharusnya diterima oleh cucu adalah sejumlah bagian yang seharusnya diterima orangtuanya jika mereka masih hidup. Istilah penggantian tempat ini hanya dikenal dalam hukum barat (BW) dan hukum adat namun tidak dikenal dalam hukum Islam.

Menurut Raihan A. Rasyid[5], istilah ahli waris pengganti dibedakan antara orang yang disebut “ahli waris pengganti” dan “pengganti ahli waris”. Menurutnya, ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

Sedangkan pengganti ahli waris adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan namun tetap dalam status bukan sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris meninggalkan anak bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Keberadaan cucu disini sebagai pengganti ahli waris.

Apa yang disebut dengan plaatsvervulling dalam KUHPerdata, wasiat wajibah dalam undang-undang Mesir dan pasal 185 KHI oleh Raihan A.Rasyid dinamakan pengganti ahli waris, bukan ahli waris pengganti. Namun demikian, apapun sebutannya, yang pasti dalam KHI digunakan sebutan ahli waris pengganti.

Dalam kitab Faraid klasik yang termuat dalam kitab fiqih, telah mengenal ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris yang di gantikan kedudukannya oleh anak keturunannya. Namun istilah yang digunakan bukan ahli waris pengganti, Apapun istilahnya pada hakekatnya sama, namun tidak mutlak. Menurutnya, yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris Pengganti hanya keturunan dari anak laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris, yakni hanya cucu laki-laki dan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki (Ibnul-Ibni dan Bintul-Ibni) yang dapat menerima warisan dari kakeknya, itu pun bagiannya telah ditentukan secara pasti baik sebagai ashobah maupun dzawil-furudl. Contoh, bintu ibnin jika menerima bersama seorang anak perempuan maka mendapat bagian 1/6. sedangkan cucu laki-laki maupun cucu perempuan dari keturunan anak perempuan (Ibnul-Binti dan Bintul-Binti) tidak dapat menerima bagian warisan dari kakek/neneknya karena termasuk dzawul Arham.

C. KONSEP AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SISTEM HUKUM

Konsep ini mengetengahkan beberapa pandangan yang berbeda dari berbagai kalangan baik akademisi, praktisi dan ulama yang pro dan kontra tentang ahli waris pengganti sebagai bagian kewarisan yang sah menurut hukum. Misalnya perdebatan dikalangan peserta Rakernas tahun 2009 di Palembang, diawali dengan presentasi Habiburrahman (Hakim Agung MA) yang mengritik pemikiran Hazairin bahwa Hazairin sebagai anak hukum adat yang menginduk kepada Van Vollenhoven dan Snouck Hourgronje. Di bukunya, Hazairin mengaku sebagai mujtahid tetapi tulisan-tulisannya tidak mencerminkan layaknya mujtahid.[6] Oleh karenanya, Hazairin dianggap tidak layak untuk menafsirkan ketentuan ahli waris pengganti berdasarkan hukum adat.

Kemudian menuai respon beragam oleh peserta salah satunya seperti Mukhsin Asyrof, KPTA Palembang mengungkapkan ketentuan ahli waris pengganti meskipun tidak disebutkan dalam fiqih sebagaimana wasiat wajibah namun ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan kepada para ahli waris. Sementara K.H. Azhar Basyir yang memimpin rapat penyusunan KHI menyebutkan bahwa pasal ahli waris pengganti ini disahkan melalui kesepakatan para ulama.

Ahli Waris Pengganti Perspektif Hazairin.

Konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin [7] merupakan hasil pemikirannya dalam menafsirkan kata mawali yang ada dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 33 :

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ

Terjemahannya, “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

Secara bebas Hazairin menerangkan bahwa teks Ayat 33 Surah an-Nisa mengandung makna bahwa Allah mengadakan mawali [8] untuk si fulan dari harta peninggalan orangtua dan keluarga dekat (serta allazina ‘aqadat aymanukum) dan bahwa untuk itu berikanlah kepada mawali itu (hak yang menjadi) bagiannya. Fulan dianggap sebagai ahli waris, karena diiringkan dengan kata walidan dan aqrabun yang menjadi pewaris. Apabila yang menjadi pewaris adalah orangtua (ayah atau ibu), ahli waris adalah anak dan atau mawali anak, demikian menurut Hazairin. Jika anak-anak itu masih hidup, tentu merekalah yang secara serta merta mengambil warisan berdasarkan Ayat 11 Surah an-Nisa.[9]

Ketentuan ini oleh Hazairin sesuai dengan sistem kewarisan yang dikehendaki dalam Islam yang menganut azas bilateral.[10] Berbeda dengan Bangsa Arab yang menganut azas patrilineal [11] akibat interaksi budaya yang mempengaruhinya. Dengan demikian, konteks Indonesia lebih tepat dengan sistem kewarisan Islam berdasarkan asas bilateral, seperti umumnya yang telah berjalan di masyarakat Jawa dan sekitarnya.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi mawali tampil sebagai ahli waris, yaitu: 1) orang yang menghubungkan antara mawali dengan pewaris harus telah meninggal lebih dahulu, dan 2) antara mawali dengan pewaris terdapat hubungan darah. Dengan adanya syarat hubungan darah ini, maka bagi janda dan duda tidak mempunyai mawali. Mawali-mawali tersebut meliputi :

a. Mawali untuk anak, baik laki-laki maupun perempuan

b. Mawali untuk saudara, baik laki-laki maupun perempuan

c. Mawali untuk ibu, dan

d. Mawali untuk ayah

Ahli Waris Pengganti Perspektif KUHPerdata

. Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (plaatsvervulling) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam Pasal 841 s/d 848 KUH Perdata. Ahli waris pengganti dalam KUHPerdata menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya.

Dalam KUHPerdata dikenal tiga macam penggantian (representatie) yaitu [12] :

a) Penggantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas.

b) Penggantian dalam garis ke samping.

c) Penggantian dalam garis ke samping menyimpang.

Ahli Waris Pengganti Perspektif UU Mesir

Dalam Undang-undang Mesir [13] dikatakan, bahwa jika mayat tidak memberikan suatu wasiat kepada keturunan dari anak laki-lakinya yang telah mati pada saat masih hidup atau mati bersamanya meskipun secara hukum, warisan dari peninggalannya seperti bagian yang berhak diterima oleh si anak laki-laki ini, maka diwajibkanlah wasiat wajibah untuk keturunan dari anak laki-laki ini pada harta peninggalan ayahnya sesuai ketentuan anak laki-laki ini dalam batas-batas sepertiga.

Wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai zawil arham atau terhijab oleh ahli waris lain.[14]

Menurut pandangan ini, cucu pewaris yang mendapatkan bagian warisan dari ayahnya yang meninggal lebih dahulu dari kakeknya berdasarkan ketentuan wasiat wajibah bukan ahli waris pengganti yang menduduki posisi ayahnya sebagai ahli waris sebagaimana tersebut di atas. Oleh karenanya bagiannya tidak lebih dari sepertiga dari harta peninggalan. Ketentuan wasiat wajibah ini dengan mempertimbangkan mengingat cucu pewaris adalah termasuk kerabat dekat (aqrabuun) dan tidak terjadi gesekan yang mengakibatkan putusnya tali silaturrahim antar keluarga. Pendapat ini memahami sebagaimana dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 180.[15]

Prinsip ini sebagaimana yang dipahami dalam konsep kewarisan Islam di Indonesia selama ini yang cenderung mengikuti madzhab jumhur ulama fiqh seperti as-Syafi’i dan al-Maliki. Menurutnya, bagian waris hanya dapat dibagikan kepada dzawil furudh dan ashobah, selain itu, jika keduanya tidak ada, maka diserahkan harta peninggalan tersebut kepada baitul mal. Dengan asumsi bahwa, harta yang diserahkan ke baitul mal lebih manfaat karena untuk kepentingan umum dan oranng banyak dari pada diserahkan kepada kerabat (dzawul arham) keluarga pewaris yang bersifat individu.

Ahli Waris Pengganti Perspektif KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

a) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

b) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dilihat dari tujuannya, pembaharuan hukum kewarisan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa. Dalam kaitannya dengan hal ini, Soepomo dalam bukunya bahkan mengatakan bahwa munculnya institusi pergantian tempat didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga sejak semula memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan turunannya. Jika seorang anak meninggal sedang orangtuanya masih hidup, anak-anak dari orang yang meninggal dunia tersebut akan menggantikan kedudukan bapaknya sebagai ahli waris harta benda kakeknya.

Namun demikian, KHI juga memberi batasan bahwa harta yang didapat oleh sang cucu bukanlah keseluruhan dari harta yang seharusnya didapat sang ayah, melainkan hanya 1/3 bagiannya saja. Hal ini dapat dipahami dari pasal 185 ayat (2) dengan mengungkapkan ‘tidak boleh melebihi’. Yang secara tidak langsung telah memberi batasan bagian yang diterima. Walaupun demikian, dalam pembaharuan yang terjadi di beberapa Negara muslim lainnya seperti Mesir, Tunisia dan Pakistan, dalam konteks ini sang cucu bisa berlaku menghabiskan seluruh warisan ayahnya yang beralih kepadanya karena sang ayah sudah meninggal dunia terlebih dahulu.[16]

Secara tegas dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama [17] tentang azas ahli waris langsung dan azas ahli waris Pengganti.

1) Ahli waris langsung (eigen hoofed) adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 KHI.

2) Ahli waris Pengganti (plaatvervulling) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada pasal 174 KHI. Diantara ahli waris pengganti yang disebutkan dalam Buku II adalah :

a) Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya.

b) Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah dan seibu) mewarisi bagian yang digantikannya.

c) Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama.

d) Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.

e) Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ayah.

f) Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ibu. Selain yang tersebut di atas tidak termasuk ahli waris pengganti.[18]

Seiring dengan perkembangannya azas persamaan hak dan kedudukan (equal rightand equal status) maka ketentuan pasal 185 KHI. yang menegaskan: “Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”, kalimat ‘anaknya’ tersebut dapat dipahami bahwa baik keturunan dari anak laki-laki maupun anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu dari orang tuanya mempunyai kedudukan yang sama.

Dari rumusan bunyi pasal 185 yang mengatur tentang ahli waris pengganti timbul beberapa permasalahan yang mengundang silang pendapat, antara lain mengenai:

a. Apakah penggantian ahli waris bersifat tentatif atau imperatif.

b. Apakah jangkaun garis hukum penggantian ahli waris hanya berlaku untuk ahli waris garis lurus ke bawah atau juga berlaku untuk ahli waris garis menyamping.

c. Apakah ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak atau secara relatif.

D. ANALISIS DAN PEMECAHANNYA[19]

a. Sifat Penggantian Ahli Waris.

Rumusan pasal 185 ayat (1) yang menggunakan kalimat “dapat digantikan” memunculkan ketidakpastian tampilnya ahli waris pengganti. Kata “dapat” mengandung pengertian yang bersifat fakultatif atau tentatif sehingga bisa ditafsirkan ada ahli waris yang mungkin dapat digantikan dan ada yang mungkin tidak dapat digantikan.[20]

Terhadap sifat tentatif-nya pasal 185 ini menurut Raihan A.Rasyid[21] justeru merupakan pengaturan yang tepat sekali, sebab tujuan dimasukkannya penggatian ahli waris dalam KHI karena melihat kenyataan dalam beberapa kasus, adanya rasa kasihan terhadap cucu pewaris. Artinya penerapan ketentuan penggantian ahli waris ini bersifat kasuistis, sehingga fungsi hakim sangat menentukan dalam menetapkan dapat digantikan atau tidak dapat digantikannya ahli waris.

Pendapat Raihan ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh sistem kewarisan Jumhur yang cenderung berbentuk patrilineal sehingga penggantian waris ini semata-mata dipandang sebagai jalan keluar atas rasa belas kasihan kepada cucu yang ditinggal mati orang tuanya lebih dahulu dari pewaris, bukan didasarkan atas statusnya sebagai anggota kerabat.

Pendapat Raihan ini mendapat kritik dari Ahmad Zahari[22] yang mengatakan bahwa pendapat seperti itu sebagai bentuk diskriminatif dan tidak adil. Selain itu jika penentuan penggantian ahli waris digantungkan kepada pertimbangan hakim, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sifat tentatifnya pasal 185 menurut Ahmad Zahari, harus dimaknai bukan digantungkan kepada pertimbangan hakim, melainkan digantungkan kepada kehendak ahli waris pengganti, apakah ia akan menempatkan posisi yang telah disediakan atau tidak.

Lanjut Raihan, Pemberian hak kepada ahli waris pengganti merupakan kebijakan yang sangat baik dan sejalan dengan misi Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. Menurutnya, pemberian hak kepada ahli waris pengganti ini merupakan penggambaran atas fenomena ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, sehingga sepantasnya apabila cucu diberikan bagian dari harta warisan kakek atau neneknya.

Pandangan Raihan di atas ada benarnya, namun kiranya tidak tepat jika pemberian hak kewarisan kepada ahli waris pegganti semata-mata didasarkan atas rasa belas kasihan karena faktor ekonomi. Jika pemberian hak mewaris itu didasarkan oleh faktor ekonomi tentu al-Qur’an membatasi pemberian hak kewarisan hanya kepada ahli waris yang ekonominya lemah, sedangkan ahli waris yang ekonominya kuat tidak perlu diberikan hak, namaun pada kenyataannya al-Qur’an menetapkan tidak demikian.

Al-Qur’an dalam menetapkan hak kewarisan tidak hanya terbatas kepada ahli waris yang miskin saja, melainkan juga kepada ahli waris yang kaya. Meskipun orang tua pewaris kaya raya, sementara anak-anak pewaris sangat miskin, al-Qur’an telah menetapkan hak bagi orang tua pewaris. Demikian juga sebaliknya, meskipun anak-anak pewaris kaya raya sedangkan orang tuanya sangat miskin, Al-Quran tetap memberikan hak kepada anak-anak pewaris.

Ini membuktikan bahwa Al-Qur’an dalam menetapkan pemberian hak kewarisan kepada seseorang bukan digantungkan kepada kondisi ekonomi, melainkan didasarkan kepada kedudukannya sebagai anggota kerabat. Adapun faktor ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Raihan, hal itu hanyalah menjadi penguat perlunya memberikan hak kepada ahli waris pengganti.

Persoalan lain akibat sifat tentaifnya aturan ahli waris pengganti adalah dapat menimbulkan ketidakkonstannya kedudukan ahli waris pengganti ketika mempunyai dua kedudukan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki yang ditinggal mati ayahnya bisa mempunyai dua kedudukan sekaligus yaitu sebagai ahli waris ashabah dan sebagai ahli waris pengganti. Apabila cucu tersebut diberikan kebebasan untuk memilih, sudah tentu akan memilih kedudukan yang lebih menguntungkan.

Sebagai contoh misalnya, seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki mewarisi bersama delapan orang anak perempuan. Jika cucu menempati kedudukan ahli waris pengganti dan diberikan kedudukan sama seperti anak laki-laki, maka bagian yang diterima 2/10 (asal masalah 2+8=10), sedangkan jika diberi bagian tidak boleh melebihi bagian bibinya, maka bagian yang diterima akan lebih kecil yakni paling banyak 1/9 (asal masalah 1+8=9).

Bagian cucu akan menjadi lebih besar apabila cucu menempati kedudukaannya selaku ashabah yaitu mendapat bagian 1/3, sedang yang 2/3 untuk delapan anak perempuan selaku zawil furudl. Apabila cucu diberikan kebebasan untuk memilih sudah barang tentu cucu akan memilih menempati kedudukannya sebagai ashabah.

Kebolehan untuk memilih seperti ini tentu dirasa tidak adil oleh anak perempuan, sebab kalau saja saudaranya (anak laki-laki pewaris) tidak meninggal lebih dahulu, maka mereka bersama-sama menduduki kedudukan ashabah bil ghair sehingga bagian anak laki-laki hanya 2/10 dan anak perempuan 1/10.

Menempatkan cucu sebagai ashabah dengan menerima bagian 1/3 tentu dirasa tidak adil, sebab bagian yang diterima jauh lebih besar dari bagian ayahnya jika masih hidup yakni 2/10. Oleh karena itu hak opsi yang dikemukakan oleh Ahmad Zahari bahwa ahli waris pengganti boleh memilih antara menempatkan atau tidak menempatkan dirinya sebagai ahli waris pengganti dapat menimbulkan ketidakadilan di samping mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum.

Adanya opsi dalam satu tatanan hukum akan menghilangkan sifat keuniversalan sebuah aturan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam membuat suatu aturan harus selalu diupayakan dapat diberlakukan secara konstan dalam kondisi dan situasi papun untuk mewujudkan kepastian hukum.

Satu-satunya cara untuk mengatasi problem tentang kedudukan ahli waris pengganti ini adalah dengan memberlakukan penggantian ahli waris secara imperatif yakni setiap ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris harus digantikan oleh anak-anaknya. Mereka tidak diberi peluang untuk memilih kedudukan mana yang menguntungkan, sebab jika diberikan peluang untuk itu, maka pasti akan ada ahli waris lain yang dirugikan. Adapun cara yang ditempuh untuk merubah sifat tentatifnya pasal 185 ayat (1) adalah dengan menghilangkan kata “dapat“ sehingga berbunyi: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”. Dengan merubah bunyi pasal tersebut, maka tidak ada lagi opsi untuk memilih bagian yang menguntungkan dan tidak ada lagi penentuan ahli waris pengganti digantungkan kepada pertimbangan hakim. Dengan demikian, maka sifat diskrimainatif, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dapat teratasi. Sebelum dilakukannya perubahan atas bunyi pasal 185 KHI, kiranya Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan mengenai petunjuk penerapan pasal 185 ayat (1) dengan memberlakukannya secara imperatif.

b. Jangkauan Garis Hukum Penggantian Ahli Waris.

Permasalahan lain berkaitan dengan ahli waris pengganti adalah apakah penggantian ahli waris hanya berlaku bagi ahli waris garis lurus ke bawah atau juga berlaku untuk ahli waris garis menyamping.

Terhadap masalah ini, Raihan [23] berpendapat bahwa penggantian ahli waris hanya diberlakukan dalam garis lurus ke bawah, itupun jika ahli warisnya hanya antara anak dan cucu. Raihan menambahkan, pemberlakuan yang lebih luas ke garis menyamping dapat diberlakukan dengan syarat mendapat persetujuan dari ahli waris lain yang akan berkurang bagiannya.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Idris Djakfar dan Taufiq Yahya.[24] Menurut mereka, jangkauan penggantian ahli waris meliputi seluruh garis hukum, baik garis ke bawah maupun menyamping. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sistem kewarisan KHI berbetuk bilateral, maka sebagai konsekuensinya tidak ada pembedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sampai garis hukum manapun. Oleh karena itu jika KHI konsisten menghapuskan diskriminasi tersebut, maka mau tidak mau jangkauan penggantian ahli waris ini harus meliputi seluruh garis hukum.

Apabila KHI memandang adanya ketidak-adilan yang dirasakan oleh cucu dari anak perempuan yang menurut Jumhur tidak mendapat bagian karena berstatus zawil arham, atau oleh cucu perempuan dari anak laki-laki karena terhijab oleh anak laki-laki, tentunya KHI juga harus memandang adanya ketidakadilan terhadap sepupu (anak perempuan paman) yang tidak dapat menerima bagian akibat adanya anak laki-laki paman. Mereka merupakan orang-orang yang sama-sama tidak bernasib baik dilahirkan sebagai perempuan.

Mengenai jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris ini, sebenarnya telah terakomodir dalam bunyi pasal 185 ayat (1) yang menyatakan: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”. Apabila dicermati bunyi pasal tersebut, polemik tentang hal ini tidak perlu terjadi karena secara harfiah sudah memberikan makna bahwa jangkauan penggantian ahli waris itu meliputi seluruh garis hukum baik ke bawah maupun menyamping. Pemahaman demikian, dapat diperoleh dengan menyimak dua kata kunci yang ada pada pasal tersebut yaitu kata “ahli waris” dan kata “anaknya”.

Dari segi bahasa kata ahli waris merupakan lafal “nakirah“ yang mencakup seluruh ahli waris tidak terbatas kepada ahli waris tertentu. Dengan demikian, maka kata anaknya memberi pengerian anak dari semua ahli waris baik dari garis ke bawah maupun menyamping.

Apabila dalam suatu ketentuan hukum tidak ditemukan adanya pembatasan atas keumumannya, maka keumuman itu yang diberlakukan. Dengan berpedoman kepada keumuman lafal tersebut, maka cucu, maupun sepupu meskipun sampai jauh mereka dapat menjadi ahli waris pengganti.

Kesimpulan ini didukung oleh tidak dikenalnya zawil arham dalam KHI. Dengan tidak dikenalnya zawil arham memberi petunjuk bahwa semua kerabat pewaris dapat tampil sebagai ahli waris melalui penggantian ahli waris sepanjang tidak terhijab oleh ahli waris yang lebih utama. Oleh karena itu anak-anak saudara laki-laki maupun anak-anak saudara perempuan baik laki-laki atau perempuan serta anak-anak paman baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti.

c. Kedudukan Ahli waris Pengganti dan Bagiannya.

Permasalahan kedudukan ahli waris pengganti timbul akibat adanya pembatasan bagian sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (2) yang menyatakan: “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Yang menjadi permasalahan, mengapa dalam pasal ini menggunakan kalimat “yang sederajat”, tidak mencukupkan dengan kalimat “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti” dengan menghilangkan kalimat ‘yang sederajat’.

Terjadi perbedaan pendapat dalam memaknai maksud pasal 185 ayat (2). Ahmad Zahari [25] berpendapat makna sederajat itu meliputi tempat, kedudukan dan hak-hak tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga ahli waris pengganti menempati kedudukan orang tuanya secara mutlak.

Penggantian tempat artinya menggantikan tempat orang tuanya, dan penggantian derajat artinya menggantikan derajat laki-laki dengan laki dan derajat perempuan dengan perempuan, sedangkan penggantian hak artinya menggantikan hak sesuai dengan hak yang dimiliki orang tuanya.

Jika orang tua yang digantikan itu laki-laki, maka ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai laki-laki meskipun ahli waris pengganti itu sendiri perempuan. Sebaliknya jika orang tua yang digantikan itu perempuan, maka ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai perempuan meskipun ahliwaris pengganti itu sendiri laki-laki. Pendapat Ahmad Zahari ini sama dengan konsep mawalinya Hazairin.

Sedangkan pendapat lain, di antaranya Syaifuddin (Hakim PA Binjai) menyatakan, yang dimaksud sederajat adalah jihat kekerabatannya sama dan dihubungkan oleh orang yang sama tanpa membedakan laki-laki dan perempuan [26], misalnya anak sederajat dengan anak, saudara sederajat dengan saudara dan sebagainya. Dengan penafsiran ini maka bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian anggota kerabat yang sederajat jihatnya, seperti cucu laki-laki dari anak laki yang menggantikan kedudukan ayahnya tidak boleh melebihi bagian bibinya (anak perempuan pewaris) karena kedudukan bibi sederajat dengan ayahnya. Pendapat demikian sama dengan pendapat beberapa hakim agama di lingkungan PTA Kalimantan Barat.

Pendapat Syafuddin dan para hakim agama Kalimantan Barat ini dikritik oleh Ahmad Zahari [27] dengan menyatakan bahwa cara seperti itu tidak sesuai dengan arti penggantian yang seharusnya, bersifat diskriminatif dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Perbedaan pendapat di atas disebabkan perbedaan penggunaan metode penemuan hukum. Ahmad Zahari cenderung menggunakan metode penafsiran komparasi (comparatief) dengan membandingkan kepada pendapat Hazairin, sedangkan Syaifuddin dan para hakim agama Kalimantan Barat menggunakan metode penafsiran gramatikal dengan melihat susunan kalimatnya.

Kedua penafsiran ini secara ilmiah dapat diterima, tetapi tidak mungkin keduanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh KHI. Jika tidak ada penafsiran lain, pastilah hanya satu di antara keduanya yang sesuai.

Apabila mendasarkan kepada kaidah umum bahwa setiap penggantian mempunyai konsekuensi menggantikan segala sesuatu yang ada pada orang yang digantikan baik kedudukan, hak maupun kewajibannya, maka pendapat Ahmad Zahari dipandang lebih logis. Namun apakah demikian yang dikehendaki oleh KHI, atau barangkali pendapat Syaifuddin dan para hakim agama Kalimantan Barat yang lebih sesuai. Untuk mengetahui hal tersebut perlu memperhatikan latar belakang dibuatnya aturan itu, atau dengan kata lain perlu dilakukan penafsiran historis.

Menurut Yahya Harahap salah seorang yang terlibat langsung dalam mempersiapkan sekaligus merumuskan KHI menyatakan, bahwa diadakannya aturan ahli waris pengganti adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan di mana seorang tidak wajar dihukum untuk tidak mendapatkan warisan dari kakeknya hanya karena orang tuanya telah meninggal lebih dahulu [28]. Pendapat tersebut hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Raihan A.Rasyid sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Drs. H. Taufiq, SH. M.Hum mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I yang juga terlibat dalam penyusunan KHI memberikan penjelasan bahwa pada saat disusunnya KHI terjadi perdebatan yang hangat antara pihak yang kental memegangi pendapat Jumhur dengan pihak yang menghendaki perubahan dengan mengadopsi sebagian pendapat Hazairin.

Dengan adanya perbedaan pendapat itu, maka hasil maksimal yang diperoleh sebagaimana tertuang dalam KHI.

Memperhatikan latar belakang pengaturan ahli waris pengganti di atas, maka pendapat Syaifuddin dan para hakim agama Kalimantan Barat lebih sesuai dengan maksud bunyi pasal 185 ayat (2) KHI.

Terlepas dari penafsiran di atas, yang pasti pemberian bagian kepada ahli waris pengganti dalam KHI merupakan solusi atas ketidakadilan yang selama ini terjadi akibat pemberlakuan hukum kewarisan yang cenderung patrininealistik. Sebagai jalan tengah antara pihak yang menghendaki perubahan dengan pihak yang mempertahankan kemapanan, kiranya wajar jika bagian ahli waris pengganti (untuk sementara) dibatasi sebesar bagian saudara yang digantikan.

Dengan memperhatikan beberapa segi negatif atas pembatasan seperti itu, maka seyogyanya penggantian ahli waris itu bersifat mutlak. Artinya ahli waris pengganti selalu menduduki kedudukan orang yang digantikan dan mendapat bagian sebesar bagian yang seharusnya diterima apabila ia hidup.

E. PENUTUP

Perbedaan tentang eksistensi ahli waris pengganti selalu muncul dalam setiap diskusi mengenai hukum kewarisan di Indonesia, sumber permasalahan terletak pada sifat tentatifnya penggantian ahli waris, kedudukan ahli waris pengganti, dan jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris. Akibat dari perbedaan sudut pandang tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum serta dapat menimbulkan ketidakadilan akibat digunakannya opsi yang menguntungkan.

Sebuah aturan yang ideal adalah apabila ketentuan yang ada tidak mengundang multi tafsir sehingga kepastian hukum dapat diperoleh dan keadilan dapat terwujud. Untuk mengatasi permasalahan ini, seyogyanya kententuan tentang ahli waris pengganti dalam KHI ditinjau kembali dengan merubah beberapa prinsip yang menjadi sumber perdebatan.

Perubahan dimaksud adalah merubah sifat tentatifnya penggantian ahli waris menjadi sifat imperatif. Ahli waris pengganti harus didudukan dalam kedudukan orang tuanya tanpa adanya hak opsi dan diberikan bagian sama dengan yang digantikan. Selain itu jangkaun penggantian ahli waris harus meliputi garis hukum ke bawah dan menyamping.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran al-karim

2. Abdullah Ahmed an-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, (Yogyakarta: LKIS, 1994).

3. Abu Zahrah, Ushul al-Fiq, Kairo, Dar al-Fikri al-Arabiah, t.t.

4. Abdullah Siddik, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, Wijaya, 1980.

5. Ahmad Azhar Basyir, Corak Lokal Dalam Hukum Positif, Sebuah Tinjauan Filosofis, dalam Cik Hasan Basri, Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1998.

6. Ahmad Zahari, Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, (Syafi’i, Hazairin dan KHI), Pontianak, Romeo Grafika, 2006.

7. Ali Parman, Kewarisan dalam Al-Qur’an, Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.

8. Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Jakarta, Gunung Agung, 1984.

9. Amir Nurruddin, Ijtihad Umar Ibn al-Khattab, Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam, Jakarta, Rajawali Press, 1987.

10. Anwar Haryono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, Jakarta, Bulan Bintang 1968.

Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

2011-11-03T16:40:00.000-07:00

Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia . dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa “tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yanng bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” senada pula dengan bunyi Pasal 3 KHI bahwa tujuan perkawinan adalah” untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Begitu indah dan mulia tujuan perkawina itu. Akan tetapi….ternyata untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut tidaklah segampang yang diucapkan, tidaklah semudah yang diangankan. Karena manakala setelah perkawinan itu dijalani, banyak onak dan duri menghalangi, kerikil dan karang terjal menghadang,ombak dan gelombang pasang menerjang, maka biduk yang bernama rumah tangga itupun kerap tenggelam dan ahirnya karam. Maka ketika sebuah biduk perkawinan telah usai, dan penumpangnya bercerai berai, yang tersisa tinggallah puing-puing permasalahan. dan yang paling menderita akibat karamnya sebuah biduk perkawinan adalah anak..!

A. Ketika perkawinan tak lagi dapat dipertahankan.

Sebuah perkawinan tidak selamanya baik-baik saja, tak selalu damai-damai saja, manakala ikatan cinta kasih sebagai fondasi penting dalam perkawinan itu sudah terurai dan tidak bisa dipertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan yang kerap diambil suami atau isteri untuk menyelesaikan permasalahannya..

Perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “ berahirnya hubungan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang selama ini hidup dalam sebuah atap yang bernama rumah tangga.

Putusnya perkawinan secara yuridis adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang akan membawa akibat-akibat hukum, baik hukum kekeluargaan maupun hukum kebendaan.

Dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ( Prof. DR. Amir Syarifuddin) dikatakan bahwa bila suatu ikatan perkawinan putus, maka ada hukum yang berlaku sesudahnya yaitu:

Hubungan antara keduanya berlaku seperti antara dua orang yang saling asing. Putusnya perkawinan mengembalikan status halal yang tadinya didapat dari perkawinan melalui akad nikah menjadikan kembali pada status semula yaitu haram, tidak boleh berpandangan, bersentuhan, apalagi melakukan hubungan suami isteri yang sebutannya menjadi perbuatan zina.
Adanya suatu keharusan bagi suami memberi mut’ah kepada isteri yang diceraikannya sebagai suatu konpensasi. Namun dalam kewajiban memberi mut’ah ini dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. golongan Zahiriyah merpendapat bahwa mut.ah itu hukumnya wajib.dasar wajibnya adalah terdapat dalam ayat 241 surat Al-Baqarah, yang artinya “ Untuk isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah ada pemberian dalam bentuk mut’ah secara patut, merupakan hak atas orang yang bertaqwa”. Golongan ulama Malikiyah berpendapat hukumnya mut’ah itu adakah sunnah dengan alasan karena lafadz “haqqan “alal Muttaqien” itu tidak menunjukan wajib’. Golongan lain mengatakan bahwa kewajiban memberi mut’ah itu berlaku tergantung pada keadaan tertentu, dalam keadan tertentu itupun terdapat perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah mengatakan hukumnya wajib untuk suami yang akan menceraikan isterinya sebelum digauli dan maharnya belum ditentukan sebelumnya. Golongan ini mendasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 236. Sedangkan Jumhur ulama berpendapat bahwa mut’ah itu hanya wajib diberikan oleh suami yang menghendaki perceraian, seperti thalak. Mungkin inilah yang mendasari pemberlakuan keharusan pemberian mut’ah bagi suami yang akan menceraikan isteri, yang berlaku dalam hukum perkawinan di Indonesia, yang tertuang dalam KHI Pasal 158 huruf a dan b sementara hanya sunnah saja bagi suami memberi mut’ah apabila tidak memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 158 tersebut.
Melunasi utang yang yang wajib dibayarnya dan belum dibayar ketika sedang dalam ikatan perkawinan, berupa maskawin atau nafakah.
Adanya iddah yang berlaku atas isteri yang diceraikan yang menjalani masa iddah itu adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai akibat ditinggalkan mati oleh suaminya, sedang dalam keadaan mengandung (hamil) ataupun tidak wajib menjalani masa iddah.
Adanya akibat hukum bagi pemeliharaan anak atau hadlanah.

B. Ada hak isteri yang didapat pasca perceraian

1. Bila terjadi perceraian atas inisiatif suami, maka bekas isteri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suami selama masa iddah.

Hal tersebut tercantum dalam pasal 149 KHI huruf (b). Dan dalam pasal 151KHI tersebut diwajibkan bahwa “bekas isteri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain” maka konsekwensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut, kecuali isteri berlaku nusyuz, maka tak ada hak nafkah iddah baginya. Namun perlu diketahui pula bahwa hak nafkah yang diterimanya apakah secara penuh atau tida juga adalah tergantung dari pada bentuk perceraiannya, bukan pada lamanya masa iddahnya.

Hak isteri yang bercerai dari suaminya dihibungkan dengan hak yang diterimanya itu ada 3 (tiga), macam ( Prof.DR. Amir Syarifuddin) yaitu:

1). Isteri yang dicerai dalam bentuk talak Raj’I, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak yang diterima bekas isteri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku pada saat berumah tangga sebelum terjadi perceraian, baik sandang maupun pangan dan tempat kediaman.

2). Seorang isteri yang dicerai dalam bentuk Ba’in, apakah itu ba’in sughra atau ba’in kubra, dan dia sedang hamil berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini para ulama sepakat, dasar hukum yang diambil oleh golongan ini adalah Al-Qur’an surat At-Thalaq ayat 6. Tetapi bila isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka terdapat perbedaan pendapat seperti antara lain Ibnu Mas’ud, Imam Malik dan Imam Syafi’i bekas isteri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal dan tidak berhak atas nafkah. Adapun Ibnu Abbas dan Daud Adzdzahiriy dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa bekas isteri tersebut tidak mendapat hak atas nafkah juga tempat tinggal, mereka mendasarkan pendapatnya pada alasan bahwa perkawinan itu telah putus sama sekali serta perempuan itu tidak dalam keadaan mengandung.. Mungkin pendapat ini yang dipakai dasar dalam ketentuan KHI dalam hal istri dijatuhi dengan bain dan dalam keadaan tidak hamil tidak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah ( Pasal 149 huruf (b) KHI.

3). Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Bila si isteri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat isteri itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu: al. Imam Malik. Imam Syafi’iy mengatakan “berhak atas tempat tinggal”, sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila isteri tidak hamil maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.

2. Hak isteri atas harta bersama

Harta bersama dalam khazanah Fiqh Islam memang pada dasarnya tidak populer, sehingga tidak ada pembahasan khusus dalam fiqh.Namun di Indonesia harta sejenis ini memang dikenal dan ada dihampir semua daerah. sehingga lahirlah berbagai istilah yang ada di masyarakat. seperti antara lain di sunda dikenal dengan seburtan “ guna kaya atau tumpang kaya”, di Madura dikenal dengan sebutan”ghuna –ghana” istilah suku Jawa adalah” gono-gini. dan lain sebagainya. Mungkin atas dasar keadaan adat di Indonesia seperti inilah sehingga dalam UU No.1 Thun 1974 Tentang Perkawinann Pasal 35, 36 dan 37 serta tercantum pula dalam KHI mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97.

Berdasarkan kenyataan bahwa banyak suami isteri yang sama-sama membanting tulang dalam upaya memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sehari-hari, dan fenomena kekinian yang justru banyak isteri yang mendapat penghasilan lebih banyak daripada suami. Saat ini peraturan mengenai harta bersama ini masih berlaku pembagian sama yang didapat oleh istri maupun suami dengan tanpa melihat apakah dan siapakah yang paling banyak menghasilkan income selama berumah tangga. Tetapi mungkin saat ini kita boleh mengharap dengan adanya RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang mudah2an dapat melahirkan aturan yang berkeadilan gender.

Dalam pembagian harta bersama ini mungkin diharapka lebih pada prinsip keadilan dan perlunya kesadaran dari kedua belah pihak agar tidak terjadi kezaliman yang berawal dari pelanggaran hak.

3. Hak atas Mut’ah

Menurut Fiqh Islam telah disinggung sebelumnya, sedangkan dalam KHI terdapat 3 (tiga) Pasal yang membicarakan tentang mut’ah ini, yaitu dalam Pasal 158, 159, dan Pasal 160, yang menyebutkan bahwa seorang suami yang hendak mencerai isterinya wajib memberi mut’ah dengan syarat:

a. Belum ditetapkan maharnya bagi isteri yang qobla dukhul;

b. Perceraian itu atas kehendak suami;

Tetapi pemberian mut’ah ini hanyalah sunnah diberikan oleh bekas suami bila tanpa syarat-syarat tersebut, dan besarnya mut’ah juga di isesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

4. Hak atas hadlanah

Dalam istilah Fiqh hadlanah ini disebut juga dengan Kafalah yang pengertiannya sama yaitu ”pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Seorang isteri yang bercerai dengan suaminya juga mempunyai hak atas pengasuhan anak yang belum mumayiz, kecuali ditentukan lain oleh UU yang membatalkan haknya tersebut.

Menurut Guru besar fiqh Islam dari suriyah Wahbah Az-Zuhaili: “Hak hadlanah adalah hak berserikat antara ibu, ayah dan anak, meski bila terjadi pertentangan hak yang diprioritaskan adalah hak anak.” Ketika penulis mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Pusat Studi Wanita dalam kegiatan penyusunan best praktis hak-hak dalam keluarga, hak isteri atas hadlanah ini juga termasuk dibicarakan karena maraknya kasus seorang isteri yang dicerai oleh suaminya sangat alot dalam mempertahankan dan memperjuangkan keinginanya untuk memelihara anaknya yang masih belum mumayiz, yang oleh suaminya dipertahankan pula. dengan tanpa melihat kepentingan si anak yang masih sangat membutuhkan dekapan kasih sayang seorang ibu karena masih menyusu misalnya.

C. Ketika perspektif hukum kurang adil gender

Ketika seorang istri sudah tidak lagi dapat menahan beban tekanan fisik dan psikis, ekonomi bahkan seksual, yang ahirnya membawa langkah kakinya memohon pada pengadilan untuk bercerai dengan suaminya dan memohon atas haknya tersebut, namun apa mau dikata hukum dan keadilan yang diharapkannya kerap tidak berfihak padanya, meski di pengadilan terungkap fakta, bahwa dibalik alasan gugat cerainya itu adalah karena sudah sampai pada titik jenuh, muak dan benci atas prilaku suami yang sudah tak dapat lagi ia tanggung, justru harus gigit jari, karena hukum saat ini masih kurang pro gender.

Dinamika sosial baru yang terus didukung berbagai kalangan diharapkan dapat melakukan terobosan pembaharuan hukum yang adil gender sehingga melahirkan pembentukan peundang-undangan yang konstruktif bagi pemenuhan hak-hak perempuan. meski demikian spirit dari pemikiran berkeadilan gender saat ini telah dapat menginspirasi sebagian besar para hakim Pengadilan agama baik karena adanya tuntutan balik dari pihak istri atau pun atas dasar kewenangan hakim secara ex officio dapatlah memutus dengan adil gender yang memang sudah seharusnya menjadi hak seorang istri yang diceraikan oleh suami.

D. Manfaatkan peluang yang ada.

ahirnya pada sebuah pemahaman bahwa sesungguhnya isteri yang bercerai dengan suaminya mempunyai hak yang bisa diraihnya, namun keadaanlah yang memaksa sehingga masih banyak bekas istri yang tidak bisa mendapatkan hak-haknya tersebut, namun sesungguhnya ada banyak peluang yang bisa diambil oleh para hakim, dalam rangka setidaknya mengurangi ketimpangan relasi gender. Hanya diperlukan terobosan dan keberanian dalam membaca yang tersurat dan tersirat, baik dalam konteks sebuah aturan atau menoleh pada aspek philososi sosial dan nilai-nilai hukum yang dapat diambil untuk kita wujudkan dalam memenuhi rasa keadilan bagi suami ataupun istri.

Peluang itu antara lain adalah:

1. Mengoptimalkan Pasal 41 UU No. 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 27 PP No. 9 Tahun1975

2. Menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung : isteri yang menggugat suami tetap memiliki hak atas nafkah terhadap kesalahan yang dilakukan oleh suami.

Mungkin ini hanya sebuah tulisan yang tidak bermakna apa2-apa tetapi dengan niat yang iklas semoga ada manfaatnya meskipun hanya sejumput debu. Dan mungkin pula terlalu banyak kekurangannya namun dari lubuk hati yang paling dalam tulisan ini diakui sangat jauh dari sempurna karena hanya Allah lah Sang pemilik Kesempurnaan.

Wassalam.

Hak-Hak Istri Dalam Proses Perceraian

2011-11-03T16:31:00.000-07:00

I. PENDAHULUAN

Dalam sebuah hadits Riwayat Al Khatib dari Ans Rasulullah SAW bersabda : Al Jannatu tahta agdamil ummahati, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa seseorang pernah menghadap Rasulullah SAW dan bertanya : “siapakah orang yang lebih berhak aku layani dengan sebaik-baiknya. Rasulullah menjawab : “Ibumu”. Kemudian siapa? Tanya orang itu lagi, nabi menjawab “ibumu”, lalu siapa? “ibumu”. Kemudian siapa lagi : “Bapakmu”.

Alangkah hebatnya penghormatan yang diberikan ajaran Islam terhadap seorang wanita sebagai ibu. Penghormatan kepada ayah hanya sepertiga bagian dari penghormatan yang diberikan kepada ibu sebuah penghormatan yang luar biasa dan istimewa.
Akan tetapi hal ini sering hanya berhenti pada tataran teoritik. Dalam praktek sering terjadi perlakuan kekerasan dan pelecehan dari seorang laki-laki (suami) terhadap seorang perempuan (istri).

Data statistik pada Ditjen Badilaq MARI tahun 2009 menunjukkan bahwa alasan perceraian karena menyakiti jasmani sebanyak 1965 kasus dan menyakiti mental sebanyak 587 kasus. Sedang untuk tahun 2010 sampai dengan bulan Juli, alasan perceraian karena menyakiti jasmani sebanyak 1312 kasus dan menyakiti mental 218 kasus dan lebih menyedihkan terdapat 61.128 kasus untuk tahun 2009, dan 40.823 kasus (sampai Juli 2010), alasan perceraian karena tidak ada tanggung jawab.

Sejak berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif undang-undang telah memberikan jaminan kedudukan yang terhormat dan seimbang kepada perempuan sebagai istri. Terdapat perubahan signifikan terhadap dominasi laki-laki (suami) kepada perempuan (istri) dalam kehidupan berumah tangga. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan hak dan kedudukan seimbang antara seorang istri dengan seorang suami. Penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan angka 4 huruf F menyatakan : “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam rumah tangga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri .

Asas-asas dalam Undang-undang ini, adalah mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Hak untuk menjatuhkan talak tidak lagi menjadi hak mutlak seorang suami, yang dapat dilakukan kapan saja dia mau, akan tetapi harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, dan juga dengan kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri dalam proses perceraian tersebut.

II. ¬HAK-HAK ISTRI DALAM PROSES PERCERAIAN

1. Adanya hak suami dan istri yang seimbang untuk mengajukan perceraian.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ada diskriminasi, antara suami dan istri dalam hak untuk mengajukan perceraian. Suami memiliki hak mutlak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Kapan saja suami dapat menjatuhkan talak tanpa kewajiban apapun kepada istri.

Sementara istri apabila akan mengajukan perceraian, harus mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dan dengan mengajukan gugatan tersebut, istri akan kehilangan hak-haknya karena, mengajukan gugatan dianggap perbuatan nusyuz sehingga istri harus rela kehilangan hak, hanya karena istri mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Undang-undang nomor 7 tahun 1989, telah merubah keadaan tersebut, dan memberikan hak yang sama kepada suami atau istri untuk mengajukan perceraian. Baik suami ataupun istri dapat mengajukan perceraian melalui sidang Pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan harus ada alasan yang ditentukan di dalam Undang-undang yaitu :
- Suami dapat menceraikan istri dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan di tempat kediaman Termohon (Istri) .
- Sedangkan istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan di tempat kediaman Penggugat (isteri)

2. Hak Mengajukan Komulasi

Di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 memberikan hak untuk mengajukan gugatan komulasi. Yaitu istri dapat mengajukan gugatan perceraian secara komulasi dengan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri, atau dapat diajukan sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian juga suami dapat mengajukan permohonan talak dikomulasikan dengan permohonan penguasaan anak, nafkah anak nafkah istri dan harta bersama atau dapat diajukan setelah pelaksanaan ikrar talak suami kepada istri.

3. Hak Mut’ah, nafkah idah dalam cerai talak

Dalam hal perceraian karena permohonan cerai talak suami kepada istri, pasal 149 dan pasal 158 KHI, dengan tegas mewajibkan suami untuk memberi :
a. Mut’ah yang layak kepada bekas isteri
b. Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah
c. Melunasi mahar dengan masih terhutang
d. Biaya hadlonah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi membebankan kwajiban tersebut dalam beberapa format :
a. Dalam bentuk Rekonpensi

Dalam permohonan cerai talak suami di PA, istri mengajukan gugatan Rekonpensi, agar suami dihukum untuk membayar kwajiban-kwajiban hal dalam pasal 149 dan pasal 158 tersebut. Dalam putusan kasasi nomor 347 k / Ag / 2010, Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan Rekonpensi dari istri dan memperbaiki putusan PA dan PTA.

Dalam pertimbangan MA, menyebutkan bahwa jumlah mut’ah kurang memenuhi rasa keadilan sehingga jumlah mut’ah suami tersebut harus disesuaikan dengan rasa keadilan. Sehingga dinaikkan dari Rp. 30.000.000,- menjadi Rp. 70.000.000. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan Rekonpensi istri berupa :
- Nafkah, maskan kiswah selama dalam iddah
- Nafkah madliyah
- Mut’ah .

b. Secara ex officio

Mahkamah Agung telah membuat suatu terobosan dengan mewajibkan suami sekalipun tidak terdapat gugatan Rekonpensi, dengan membebankan kewajiban secara ex officio untuk membayar :
- Mut’ah
- Nafkah, maskan, kiswah tepat istri selama dalam masa iddah.
- Nafkah dua orang anak.
Dalam perkara nomor 410 k/Ag/2010 :
PA : Telah memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan ikrar talak tanpa pembebanan kewajiban suami kepada istri.
PTA : Permohonan tersebut ditolak
MA : Mengabulkan permohonan suami untuk mengucapkan ikrar talak dan secara ex officio (karena tidak ada gugatan Rekonpensi) telah membebankan kepada suami untuk membayar :
- Mut’ah
- Nafkah, maskan, kiswah selama dalam iddah
- Nafkah 2 orang anak.
Pertimbangan Mahkamah Agung, bahwa dalam perkara ini Pemohon sebagai suami telah mengajukan permohonan cerai talak dan istri dalam pemeriksaan tidak terbukti berbuat nusyuz .

4. Hak Mut’ah dan nafkah iddah dalam Cerai Gugat

Dalam cerai gugat undang-undang maupun KHI tidak menentukan / mengatur kewajiban suami atau hak-hak istri seperti yang diatur pasal 149 dan 158 KHI. Sehingga dalam putusan PA, masih terdapat pengadilan yang tidak membebankan kewajiban suami yang menjadi hak islam, yaitu mut’ah nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah.

Dalam perkara kasasi nomor 276 k / Ag / 2010 Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan cerai istri kepada suami yang dikomulasikan dengan tuntutan, mut’ah, hadlonah untuk anak, dan nafkah anak yaitu dengan membebankan mut’ah sebesar Rp. 50.000.000,-. Pertimbangan MA, karena perceraian tersebut diajukan oleh istri disebabkan suami kawin lagi dengan perempuan lain. Padahal kesetiaan istri lebih dari cukup. Sikap Termohon yang menikah lagi adalah Sikap yang tidak terpuji dan sangat menyakitkan bagi seorang istri yang setia.

Di dalam Buku II Pedoman Teknis Pengadilan Agama ditentukan bahwa apabila gugatan cerai dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah

5. Hak Istri untuk didampingi seorang pendamping

Dalam proses pemeriksaan cerai talak istri dalam gugatan Rekonpensi dapat mengajukan gugatan provisi yaitu permohonan istri sebagai korban KDRT untuk didampingi oleh seorang pendamping.

Demikian juga dalam gugatan perceraian, istri sebagai penggugat dapat mengajukan gugatan provisi yaitu permohonan istri sebagai korban KDRT untuk didampingi oleh seorang pendamping.

III. KESIMPULAN

1. Dalam proses perceraian baik dengan prosedur cerai talak maupun cerai gugat, selama istri tidak berbuat nusyuz tetap mempunyai hak :
- Nafkah madliyah
- Mut’ah
- Nafkah, maskan, kiswah selama dalam iddah
- Hak hadlonah
- Nafkah anak
2. Penetapan hak-hak istri : mut’ah, nafkah, maskan, kiswah selama iddah, dan nafkah anak tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan Rekonpensi dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara ex officio, sebagaimana putusan kasasi tersebut di atas.
3. Dalam hal alasan perceraian KDRT, istri dapat mengajukan gugatan provisi, yaitu permohonan istri sebagai korban KDRT untuk didampingi oleh seorang pendamping.
4. Penetapan jumlah kwajiban suami sebagai hak istri harus disesuaikan dengan rasa keadilan, sehingga sesuai dengan putusan Hukum Kasasi pada MARI.

Email Sebagai Alat Bukti Persidangan

2011-11-03T16:29:00.000-07:00

Penggolongan Alat Bukti

Dalam ketentuan hukum acara di Indonesia, penggolongan alat bukti dapat dibagi dalam 2 bagian besar yaitu alat bukti menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Dalam persidangan perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil walaupun secara eksplisit dalam HIR, Rbg maupun BW tidak satu pasal pun yang menyebutkan kebenaran formil dimaksud. Sistem peradilan perdata mendasarkan kebenaran formil, artinya hakim akan memeriksa dan mengadili perkara perdata terikat mutlak dengan cara tertentu yang diatur dalam HIR/Rbg. Sistem pembuktiannya juga mendasarkan pada kebenaran formil yang berarti hakim terikat pada apa yang dikemukakan para pihak. Itulah sebabnya mengapa alat bukti surat dijadikan sebagai alat bukti utama dalam persidangan perdata. Hukum Acara Perdata mengenal 5 macam alat bukti yang sah, yaitu (Ps. 164 HIR):

Surat
Saksi
Persangkaan
Pengakuan
Sumpah

Berbeda dengan sistem pembuktian pada perkara pidana yang menganut sistem negatief wettelijke. Sistem pembuktian dalam perkara pidana para ahli hukum berpendapat bahwa kebenaran yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil (materiele waarheid). Kebenaran disini tidak semata-mata mendasarkan pada alat bukti yang sah dan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara di sidang pengadilan, tetapi juga harus disertai dengan keyakinan hakim. Itulah sebabnya mengapa surat tidak dijadikan sebagai alat bukti utama, melainkan keterangan yang diberikan oleh saksi. Hukum Acara Pidana mengenal 5 macam alat bukti yang sah, yaitu (Ps. 183 KUHAP):

Keterangan saksi
Keterangan ahli
Surat
Petunjuk
Keterangan terdakwa

2. E-mail sebagai Alat Bukti

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, maka pada saat ini telah terdapat perluasan alat bukti disamping yang telah disebutkan diatas. Hal ini dapat diakui seiring dengan diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan UU ITE ini, disebutkan bahwa:

Ps. 5 (1)

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”

Ps. 5 (2)

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”

Dalam UU ITE, adapun yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, telecopy atau secenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Ps. 1 angka 1). Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Ps. 1 angka 4)

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan UU ITE e-mail telah secara tegas dinyatakan sebagai salah satu Dokumen Elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Dalam Ps. 5 (4) UU ITE, tidak semua e-mail dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah. E-mail tidak termasuk sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam hal sebagai berikut:

Terhadap surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis
Terhadap surat beserta dokumen pendukungnya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.

Asas Legalitas Dalam Islam

2011-11-03T16:25:00.000-07:00

Asas legalitas adalah suatu prinsip dimana suatu perbuatan baru dapat dianggap melanggar hukum jika waktu peristiwa itu terjadi sudah ada peraturan yang melarangnya.Walaupun asas legalitas merupakan istilah hukum modern namun ajaran Islam juga menjunjung tinggi asas tersebut .Hal ini dapat dilihat dalam ajaran Al-Qur’an yang menjelaskan, bahwa Allah swt. Tidak akan menyiksa seseorang dalam arti belum dianggap melanggar hukum, kecuali setelah ada peraturan yang melarang atau mengaturnya. Oleh karena itu sebelum datang Al-Qur’an, umat manusia belum diminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatannya, kecuali masyarakat yang pernah dijangkau oleh kewenangan dakwah para Rasul sebelumnya ( Q.S. al-Isra ayat 15).

Penegasan asas legalitas lebih lanjut ditunjukan oleh ayat lain yang berbicara tentang pembatalan salah satu bentuk praktek perkawinan di masa pra Islam yaitu bilamana ada seorang ayah beristeri muda, setelah ia wafat, isteri mudanya menjadi rebutan anak laki-lakinya dari isteri yang tua.Ada dua cara yang dikenal waktu itu.Pertama, anak laki-laki yang paling berhak untuk menikahi janda muda ayahnya itu adalah anaknya yang tertua.Kedua, yang paling berhak adalah yang menang dalam undian dengan cara masing-masing melempar kain hitam kepada janda itu.Lemparan kain hitam siapa yang paling lebih dahulu mengenai wanita itu dan disambutnya secara baik, maka dialah yang paling berhak untuk menikahi janda ayah kandungnya itu.Praktek perkawinan seperti ini dikenal dengan istilah “zawaj al-maqti” yang kemudian diharamkan oleh ayat 22 surat an-Nisa yang artinya:” Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau.Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah swt. Dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh”.

Ayat tersebut diatas, memberikan pengecualian :……” illa maqad salafa (terkecuali pada masa yang telah lampau)”.Penggalan ayat inilah yang kemudian dijadikan alasan bahwa hukum tidak berlaku surut.Artinya, haram melakukan zawaj al-maqti yang ditegaskan dalam ayat tersebut, mulai berlaku semenjak ayat itu diturunkan, tidak berlaku pada masa sebelumnya.Orang-orang yang melakukan praktek perkawinan zawaj al-maqti sebelum turunnya ayat tersebut tidak dianggap melanggar hukum dan konsep inilah yang kemudian dikembangkan oleh para ulama sebagai asas legalitas dalam hukum Islam.

Namun dalam Islam asas legalitas tidak berlaku terhadap peristiwa hadist al-ifki (berita bohong) berupa tuduhan dari pihak yang tidak senang dengan perkembangan Islam bahwa Aisyah isteri Rasulullah sengaja tertinggal dari rombongan sehabis peperangan Bani al-Mushtaliq dengan maksud berbuat serong dengan Safwan.Berita itu selama sebulan berkembang dalam masyarakat, sedangkan Aisyah sendiri bungkam tanpa memberikan pembelaan terhadap dirinya.Dalam situasi demikian turunlah ayat yang menyatakan bahwa Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina), dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera….”( Q.S an-Nur ayat 4,5,11 dan 12). Ayat ini berbicara teantang hukuman terhadap kejahatan qadaf yaitu menuduh orang baik-baik berbuat zina tanpa mampu mengajukan empat orang saksi.Yang perlu dicatat disini adalah ayat ini diturunkan setelah satu bulan adanya peristiwa tuduhan atas diri Aisyah.Namun ayat itu diberlakukan terhadap peristiwa berita bohong (hadist ifki) dimana semua orang yang menuduh Aisyah itu oleh Rasulullah saw. tetap dihukum dera delapan puluh kali. (Ajun-PA Ktb)

Meninjau Syarat Dan Ketentuan Terhadap Pemberlakuan Perikatan Bersyarat

2011-10-17T16:42:00.000-07:00

Pengertian mengenai perikatan bersyarat, telah tercantum dalam Pasal 1253, bahwa suatu perikatan adalah bersyarat manakala Ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi , baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Apabila diperhatikan, maka yang diartikan syarat disini adalah peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi.

Perikatan bersyarat dilawankan dengan perikatan murni, yaitu perikatan yang tidak mengandung sesuatu syarat. Syarat didalam bahasa hukum digunakan dalam berbagai-bagai pengertian, dapat diartikan syarat perjanjian (contractbeding), syarat yang menentukan daya kerja dari perikatan , dapat pula peristiwa itu sendiri ataupun tidak terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan menangguhkan atau membatalkan perikatan.

Adanya peristiwa (syarat) didalam perikatan tidak memerlukan pernyataan tegas dari para pihak, tetapi suatu syarat itu ada dalam perikatan, apabila dari keadaan dan tujuan perikatan terlihat dan ternyata adanya syarat itu. Syarat yang demikian disebut syarat diam.

Pengertian tentang perikatan bersyarat adalah sebagai berikut :

1. Syarat yang tidak mungkin atau tidak pantas.

Menurut Pasal 1254, bahwa semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tidak ungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal, dan berakibat bahwa persetujuan yang
digantungkan padanya tidak berdaya.

2. Syarat yang tidak mungkin terlaksana .

Menurut Pasal 1255, bahwa syarat yang bertujuan tidak melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, tidak membuat perikatan yang digantungkan padanya, tidak berdaya.
Undang-undang menentukan syarat-syarat yang tidak boleh dicantumkan pihak didalam suatu perikatan. Apabila syarat itu dicantumkan, maka perikatan tersebut batal. Syarat-syarat tersebut adalah : a) bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana (Pasal 1254 KUHPerdata), b) bertentangan dengan kesusilaam, c) dilarang undang-undang (Pasal 1254 KUHPerdata), d) pelaksanaannya bergantung dari kemauan orang yang terikat.

3. Syarat yang pelaksanaannya digantungkan pada salah satu pihak (Potestatif).
Syarat prostetif adalah syarat-syarat yang pelaksanaannya bergantung dari kemauan salah satu pihak yang terikat didalam perikatan. Menurut Pasal 1256, bahwa semua perikatan adalah batal, jika pelaksanaannya semata-mata bergantung pada kemauan orang yang terikat, tetapi jika perikatan bergantung pada suatu perbuatan yang pelaksanaannya berada didalam kekuasaan orang tersebut, padahal perbuatan itu sudah terjadi, perikatan adalah sah.

4. Syarat yang dimaksud oleh pihak-pihak.

Menurut Pasal 1257, bahwa semua syarat harus terpenuhi secara yang mungkin dikehendaki dan dimaksudkan oleh kedua belah pihak. Maksud ketentuan ini ialah bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat tentang pengertian syarat, maka arti dan maksud syarat harus ditentukan dengan penafsiran sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pihak-pihak.

5. Syarat dengan ketetapan waktu (syarat positif)

Pengertian dari syarat positip, karena digantungkan pada peristiwa yang akan datang dan belum pasti terjadi. Menurut Pasal 1258, bahwa jika suatu perikatan bergantung pada syarat bahwa sesuatu peristiwa akan terjadi didalam suatu waktu tertentu, maka syarat tersebut dianggap tidak ada, apabila waktu tersebut telah lampau dengan tidak terjadinya peristiwa tersebut. Jika waktu tidak ditentukan, maka syarat tersebut setiap waktu dapat terpenuhi dari syarat itu tidak dianggap tidak ada sebelum ada kepastian bahwa peristiwa tidak akan terjadi. Misalnya A akan membayar utangnya kepada B kalau rumah A laku dijual.

6. Syarat negatif (digantungkan pada suatu peristiwa tidak akan terjadi didalam suatu waktu tertentu).

Menurut Pasal 1259, bahwa jika suatu perikatan bergantung pada suatu syarat bahwa sesuatu peristiwa didalam suatu waktu tertentu tidak akan terjadi, maka syarat tersebut telah terpenuhi apabila waktu tersebut lampau dengan tidak terjadinya peristiwa. Begitu juga syarat telah terpenuhi, jika sebelum waktu tersebut lampau, telah ada kepastian bahwa peristiwa tidak akan terjadi , tetapi jika tidak ditetapkan suatu waktu, syarat itu tidak terpenuhi sebelum ada kepastian bahwa peristiwa tersebut tidak akan terjadi.

7. Syarat terpenuhi jika debitur menghalangi terpenuhinya syarat itu.

Menurut Pasal 1260, bahwa syarat dianggap terpenuhi jika si berutang yang terikat olehnya telah menghalang-halangi terpenuhinya syarat itu.

Didalam ketentuan ini, pembentuk undang-undang berpedoman kepada itikad baik yang tidak dijunjung tinggi oleh debitur, sehingga pembenmtuk undang-undang dalam hal ini menciptakan suatu anggapan bahwa syarat itu telah terjadi, dengan demikian maka keseimbangan kedudukan antara debitur dan kreditur tetap terjamin.

8. Syarat tangguh yang terpenuhi

Pasal 1261, menyatakan bahwa apabila syarat telah terpenuhi, maka syarat itu berlaku surut hingga saat lahirnya perikatan. Jika si berpiutang meninggal sebelum terpenuhinya syarat, maka hak-haknya karena itu berpindah kepada ahli warisnya.
Pengertian dalam berlaku surut, adalah dalam hal syarat batal terjadi, maka kekuatan berlaku surut itu mempunyai daya kerja kebendaan. Maksudnya : a) bahwa kekuatan berlaku surut itu mempunyai daya kerja kebendaan (zakelijke werking), maka dengan terjadinya syarat batal, debitur berhak menuntut benda yang telah diserahkannya terhadap setiap pihak yang menguasai miliknya itu, b) bahwa kekuatan berlaku surut itu mempunyai daya kerja pribadi (persoonlijk), maka dengan terjadinya syarat batal, debitur tidak dapat menuntut benda yang telah diserahkan, yang dikuasai pihak ketiga.

9. Hak kreditur mengadakan persiapan (konservation)

Dinyatakan dalam pasal 1262 bahwa si berpiutang dapat, sebelum terpenuhinya syarat melakukan segala usaha yang perlu untuk menjaga jangan sampai haknya hilang.

10. Syarat tangguh

Dalam pasal 1263 dinyatakan bahwa suatu perikatan dengan suatu syarat tangguh adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi , atau yang bergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal yang pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum, peristiwa telah terjadi dalam hal yang kedua perikatan mulai berlaku sejak hari Ia dilahirkan. Pada perikatan dengan syarat tangguh ini, pemenuhan perikatan itu hanya dapat dituntut oleh kreditur apabila syarat tangguh tersebut telah terpenuhi. Selama syarat itu belum dipenuhi , maka kewajiban berprestasi oleh debitur belum lagi ada , walaupun hubungan hukum antara pihak-pihak tetap ada. Jadi, syarat tangguh menyebabkan suatu perikatan belum lagi mempunyai daya kerja atau pemenuhan perikatan itu belum lagi dapat dilaksanakan . Daya kerja perikatan itu belum lagi pasti , masih bergantung pada terjadinya suatu peristiwa.

11. Resiko pada perikatan dengan syarat tangguh
Pada pasal 1264, dikatakan bahwa jika perikatan bergantung pada suatu syarat tangguh, maka barang yang menjadi pokok perikatan tetap menjadi tanggungan si berutang, yang hanya berwajib menyerahkan barang itu apabila syarat terpenuhi. Jika barang tersebut sama sekali musnah di luar kesalahan si berutang, maka baik pada pihak yang satu maupun pada pihak yang lainnya tidak ada lagi suatu perikatan. Jika barangnya merosot, harganya diluar kesalahan si berutang, maka si berpiutang dapat memilih apakah Ia akan memutuskan perikatan ataukah menuntut penyerahan barangnya di dalam keadaan dimana barang itu berada, dengan tidak ada pengurangan harga yang dijanjikan. Jika barangnya merosot harganya karena kesalah si berutang, maka si berpiutang berhak memutuskan perikatan atau menuntut penyerahan barangnya di dalam keadaan di mana barang itu berada, dengan penggantian kerugian.

12. Keadaan memaksa dalam perjanjian bersyarat

Undang-undang dalam hal adanya keadaan memaksa, menentukan resiko ada pada debitur, yang wajib menyerahkan barang, apabila syarat terpenuhi. Apabila benda yang diperjanjikan musnah seluruhnya, diluar kesalahan debitur, maka resiko menjadi beban dari kedua belah pihak dan perikatannya berakhir. Apabila harga barang merosot di luar kesalahan debitur, maka kreditur dapat memilih tindakan sebagai berikut : (a) memutuskan perikatan , atau (b) menuntut penyerahan barangnya di dalam keadaan dimana barang itu berada, dengan tidak adanya pengurangan harga yang telah dijanjikan. Apabila harga barang merosot karena kesalahan debitur maka kreditur dapat memilih antara : (a)memutuskan perikatan, atau (b) menuntut penyerahan barangnya di dalam keadaan dimana barang itu berada, dengan pergantian kerugian. Kita lihat, ukuran yang dipergunakan pembentuk undang-undang dalam mengatur akibat-akibat yang timbul karena adanya keadaan memaksa ini adalah "kepatuhan".

13. Syarat Batal

Menurut pasal 1265, suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menangguhkan pemenuhan perikatan ; hanyalah mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.

14. Ingkar janji adalah syarat batal dalam perjanjian timbal balik.

Pada pasal 1266, syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewjibannya. Dalam hal yang demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa (discretionnaire functie) untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Pengaturan tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik dijelaskan secara khusus dalam pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdata. Undang-undang tersebut menentukan bahwa syarat yang membatalkan perjanjian timbal balik adalah kalau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (ingkar janji). Ketentuan dalam pasal 1266 KUHPerdata menarik perhatian, karena di dalamnya banyak terkandung kelemahan-kelemahan yang kadang-kadang satu sama lain mempunyai sifat yang bertentangan, sebagai terlihat dalam ayat-ayat berikut :

a) Ayat 1, menyatakan bahwa syarat batal (vervalbeding) dianggap selamanya ada didalam perjanjian timbal balik.

b) Ayat 2, menyatakan pula bahwa syarat batal itu tidak membatalkan perjanjian dengan sendirinya, tetapi harus dimintakan kepada hakim.

c) Ayat 3, menyatakan bahwa permintaan itu juga dilakukan walaupun syarat batal itu dinyatakan didalam perjanjian

d) Ayat 4, menyatkan bahwa dalam hal syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian. Hakim leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan tergugat memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya.

Apabila undang-undang diatas diteliti ayat demi ayat, maka sifat yang bertentamngam itu akan terlihat, sebagai berikut :

a) Materi yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2). Ayat pertama menyatakan bahwa syarat batal itu dianggap selalu ada didalam perjanjian timbal balik, tetpi ayat (2) menyatakan bahwa kalau syarat batal terjadi, perjanjian itu tidak batal dengan sendirinya, melainkan harus diucapkan oleh hakim.

b) Pembentuk undang-undang memandang atau meletakkan sayarat dan kewajiban memenuhi prestasi itu dalam kedudukan yang sederajat.

c) Apabila syarat batal, maka segala sesuatu kembali kekeadaan semula. Ketentuan ini mengandungkelemahan karena tidak mendekati keadilan. Pihak yang tidak lalai dibebani pula dengan suatu kewajiban untuk menerima kembali segala apa yang mungkin telah diserahkannya.

Kebijaksanaan hakim (discretionnaire functie) untuk memberikan jangka waktu tertentu (term de grace) dimana debitur mendapat kesempatan untuk memenuhi prestasi (Pasal 1266 ayat (4)) tidak selaras dengan otomatis berlakunya syarat yang membatalkan.

Pembentuk undang-undang memberikan kesempatan kepada hakim atas dasar pemikiran untuk memberikan kemungkinan kepada hakim menilai dan mengawasi wanprestasi , yakni apakah kesalahan tersebut tidak lebih dahulu berasal dari kreditur sendiri. Apabila sebab tidak dipenuhinya prestasi itu adalah karena kreditur sendiri terlebih dahulu sudah melakukan ingkar janji maka debitur dapat mengajukan tangkisan mengenai keadaan ini kepada hakim hingga hakim dapat memberikan keputusan lain (exeptie non adimpleti contractus).

Apabila pada perjanjian timbal balik dengan syarat batal itu hakim mengabulkan gugatan kreditur untuk memutuskan perikatahn karena terjadinya wanprestasi, timbul persoalan tentang sifat dari keputusan hakim tersebut. Dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu :
1) menyatakan bahwa sifat dari keputusan hakim itu adalah deklaratoir. Dalam hal ini berarti putusnya perikatan itu adalah disebabkan karena adanya wanprestasi itu sendiri.
2) Menyatakan bahwa sifat dari keputusan hakim itu adalah konstitutif, artinya bahwa putusannya bukan karena adanya wanprestasi, tetapi karena adanya putusan hakim.

15. Hak Kreditur Terhadap Debitur yang Ingkar Janji

Masalah ini dinyatakan dalam Pasal 1267, bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah Ia, jika itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, apakah Ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Sumber pustaka : Mariam,D.B., Sutan Remy .S., Heru.S., Faturrahman Dj., dan Taryana Soenandar. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan., Ed. Pertama., Citra Aditya Bakti., Bandung.

Meninjau Secara Umum Terhadap Teori Perikatan Di Indonesia

2011-10-17T16:34:00.000-07:00

Menurut hukum perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu, sedangkan menurut Vollmar bahwa ditinjau dari isinya, perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim. Pengertian prestasi adalah apabila dua orang mengadakan perjanjian ataupun apabila undang-undang dengan terjadinya suatu peristiwa untuk menciptakan suatu perikatan untuk memenuhi sesuatu kewajiban.

Perikatan memiliki empat unsur, yaitu : a) hubungan hukum, b) kekayaan, c) pihak-pihak dan d) prestasi (obyek hukum). Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan hak pada satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali. Untuk menilai suatu hubungan hukum perikatan atau bukan, maka hukum mempunyai kriteria tertentu yaitu ukuran-ukuran yang digunakan terhadap sesuatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat disebutkan suatu perikatan.

Didalam perkembangan sejarah, apa yang dipakai sebagai kriteria itu tidak tetap, dahulu yang menjadi kriteria ialah hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang atau tidak. Apabila hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum tersebut merupakan suatu perikatan. Sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukum pun akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tersebut sebagai suatu perikatan.

Apabila hubungan hukum tadi dijajaki lebih jauh lagi maka hubungan hukum itu harus terjadi antara dua orang atau lebih, yaitu pihak yang aktif adalah kreditur atau yang berpiutang dan pihak yang pasif adalah debitur atau yang berutang. Mereka ini yang disebut subyek perikatan. Seorang debitur harus selamanya diketahui, karena seseorang tentu tidak dapat menagih dari seseorang yang tidak dikenal, lain halnya dengan kreditur boleh merupakan seseorang yang tidak diketahui, artinya penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak tanpa bantuan debitur, bahkan dalam lalu lintas perdagangan yang tertentu penggantian itu telah disetujui terjadi sejak semula. Apabila dalam suatu perikatan kreditur itu ditentukan atau dikenal, maka kreditur yang seperti ini disebut kreditur yang memiliki gugatan atas nama (vordering op naam). Dengan demikian maka penggantian kedudukan debitur hanya dapat terjadi apabila kreditur telah memberikan persetujuan, misalnya pengambilalihan utang (schuldoverneming)

Didalam perikatan pihak-pihak kreditur dan debitur itu dapat diganti. Penggantian debitur harus diketahui atau persetujuan kreditur, sedangkan penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak, bahkan untuk hal-hal tertentu pada saat suatu perikatan lahir antara pihak-pihak, secara apriori disetujui hakikat penggantian kreditur. Pada setiap perikatan sekurang-kurangnya harus satu orang kreditur dan sekurang-kurangnya satu orang debitur, namun tidak menutup kemungkinan dalam satu perikatan itu tedapat beberapa orang kreditur dan beberapa orang debitur.

Seorang kreditur dapat mengalihkan haknya atas prestasi kepada kreditur baru, hak mana adalah merupakan hak-hak pribadi yang kualitatif, sehingga kewajiban memenuhi prestasi dari debitur dinamakan kewajiban kualitatif Penggantian kreditur dapat pula terjadi dengan subrogasi. Menurut Asser"s (Handeling tot de beofening van het Ned Burgerlijkrecht, 1967) bahwa sejak saat suatu perikatan dilakukan, pihak kreditur dapat memberikan persetujuan untuk adanya penggantian debitur, misalnya didalam sutu perjanjian jual beli dapat dijanjikan seseorang itu membeli untuk dirinya sendiri dan untuk pembeli-pembeli yang berikutnya. Apabila didalam jual beli ini debitur (pembeli) belum melunaskan seluruh harga beli, maka dalam hal benda itu dialihkan kepada pembeli baru, maka kewajiban untuk membayar tersebut dengan sendirinya beralih kepada pembali itu. Kedudukan debitur dapat berganti dapat atau beralih dengan subrogasi.

Menurut pasal 1234 KUHPerdata, bahwa prestasi dibedakan atas : a) memberikan sesuatu, b) berbuat sesuatu, c) tidak berbuat sesuatu. Kedalam perikatan untuk memberikan sesuatu termasuk pemberian sejumlah uang, memberi benda untuk dipakai (menuewa), penyerahan hak milik atas benda tetap dan bergerak, perikatan untuk melakukan sesuatu misalnya membangun rumah, sedangkan perikatan untuk tidak melakukan sesuatu misalnya A membuat perjanjian dengan B ketika menjual apoteknya untuk tidak menjalankan usaha apoteknya dalam daerah yang sama.

Sumber perikatan menurut Pasal 1352 KUHPerdata, bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang saja (uit de wet alleen) atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang (uit de wet ten gevolge van's mensen toedoen), sedangkan pasal 1353 KUHPerdata mengatakan bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad).

Perikatan yang bersunber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) diantara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut, misalnya kematian dengan meninggalnya seseorang, maka perikatan yang pernah mengikat orang tersebut beralih kepada ahli warisnya, demikian pula kelahiran anak timbul perikatan antara ayah dan ank, dimana si ayah wajib memelihara anak tersebut. Menurut pasal 1321 KUHPerdata, bahwa tiap-tiap anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya dan para keluarga sedarahnya dalam garis keatas apabila mereka dalam keadaan miskin.

Perkatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang maksudnya ialah bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku oleh seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Tingklah laku sesorang tadi mungkin merupakan perbuatan yang menurut hukum dibolehkan undang-undang atau mungkin pula merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan undang-undang (melawan hukum). Perikatan sebagai akibat perbuatan orang yang melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa undang-undang menetapkan kewajiban orang itu untuk memberi ganti rugi. Dengan meletakan kewajiban memberi ganti rugi antara orang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum kepada orang yang menderita kerugian karena perbuatan itu, lahirlah suatu perikatan diluar kemauan kedua orang tersebut, sedangkan perikatan akibat perbuatan mengurus kepentingan orang lain secara suka rela (zaakwaarneming) diatur dalam pasal 1354 KUHPerdata yang menyatakan jika seseorang dengan sukarela, tanpa mendapat perintah untuk itu, mengurus urusan orang lain, maka Ia berkewajiban untuk meneruskan menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Pihak yang kepentingannya diwakili diwajibkan memenuhi perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh si wakil itu atas namanya, dan mengganti semua pengeluaran yang sudah dilakukan oleh si wakil tadi.

Sumber pustaka : Mariam,D.B., Sutan Remy .S., Heru.S., Faturrahman Dj., dan Taryana Soenandar. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan., Ed. Pertama., Citra Aditya Bakti., Bandung.

Perjanjian Bukan Lagi Sumber Sengketa

2011-10-17T16:18:00.000-07:00

Di dalam perkembangan masyarakat yang komplek seperti sekarang ini, kita sering menyaksikan dan mendengarkan, baik melalui media informasi maupun di dalam pergaulan masyarakat, ada seseorang yang dengan teganya melakukan penyiksaan, pencurian bahkan pembunuhan kepada rekannya atau kerabatnya yang disebabkan persoalan hutang piutang atau persoalan yang berasal dari perjanjian yang telah mereka lakukan.

Tulisan ini akan berusaha menjelaskan dan menerangkan kepada setiap pembaca mengenai hal-hal yang penting yang harus diketahui dalam melakukan sebuah perjanjian.
Mengingat, walaupun perjanjian sangat sederhana dan biasa dilakukan oleh masyarakat, tetapi tidak sedikit permasalahan besar muncul akibat perjanjian yang disebabkan kurangnya pengetahuan dari perjanjian yang telah mereka sepakati.

Sebelum kita melangkah lebih jauh hendaknya perlu diketahui bahwa sebuah perjanjian dilandasi oleh tiga azas yaitu :

1. Azas konsensualitas, seperti tercantum dalam pasal 1320 KUHPDT yang berarti setiap perjanjian timbul apabila telah adanya kesepakatan dari para pihak yang melakukan perjanjian tersebut;

2. Azas kekuatan mengikat, seperti tercantum dalam pasal 1338 KUHPDT yang berarti setiap perjanjian yang telah dibuat akan berlaku mengikat seperti Undang-Undang terhadap pihak-pihak yang telah melakukan perjanjian tersebut;

3. Azas kebebasan berkontrak yang berarti setiap orang bebas menentukan isi perjanjian dan bebas memilih dengan siapa Ia melakukannya, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta kepentingan umum.

Secara umum ada dua syarat yang menentukan sahnya sebuah perjanjian yaitu :

1. Syarat subjektif yaitu tidak terpenuhinya persyaratan ini mengakibatkan sebuah perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ini terbagi atas :

a. Adanya kesepakatan tercantum dalam pasal 1320 KUHPDT yang berarti perjanjian harus dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan dapat terlihat dari adanya pemberian dan penerimaan hak dan kewajiban antara para pihak. Kesepakatan tidak berlaku apabila dilakukan dengan penipuan, pemaksaan, kekhilafan atau pemalsuan. Hal ini dilandasi dengan adanya Pasal 1321, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327 serta 1328 KUHPDT;

b. Cakap, seperti yang tercantum dalam Pasal 1330 KUHPDT, yang berarti seseorang yang melakukan perjanjian harus dianggap mampu, seperti telah dewasa, tidak sakit ingatan, tidak dalam pengampuan atau tidak sedang dicabut haknya;

2. Syarat objektif yaitu tidak terpenuhinya persyaratan ini mengakibatkan perjanjian batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Syarat objektif ini terbagi atas :

a. Hal tertentu [objek perjanjian], seperti yang tercantum dalam Pasal 1333 dan Pasal 1334 KUHPDT, yang berarti setiap objek yang diperjanjikan harus ditentukan terlebih dahulu. Seperti jenis, kualitas atau kuantitas dari barang atau jasa yang dijadikan objek perjanjian. Selain itu, objek yang diperjanjikan harus bersifat halal yang berarti tidak bertentangan dengan kepentingan umum, norma dan hukum yang berlaku;

b. Suatu sebab yang halal, seperti tercantum dalam Pasal 1335, 1336 serta Pasal 1337 KUHPDT, yang berarti setiap orang yang terlibat dalam sebuah perjanjian harus memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, norma-norma yang berkembang dan hukum positif yang berlaku. Contoh, dilarang melakukan perjanjian untuk meledakkan sebuah bahan peledak yang bertujuan negatif.

Setelah perjanjian dibuat, maka kita harus mengetahui pada saat apa perjanjian tidak dapat diberlakukan lagi. Di dalam KUHPDT terutama bab 4 buku 3 pasal 1381 dapat membantu kita untuk menentukan pada saat kapan perjanjian sudah tidak berlaku lagi.

Ada beberapa hal yang dapat kita ambil sebagai ukuran sebuah perjanjian dapat dikatakan tidak berlaku lagi, diantaranya :

1. Telah adanya pembayaran atau pelaksanaan dari isi perjanjian;

2. Adanya pembaharuan perikatan atau perjanjian yang mengakibatkan terhapusnya isi perjanjian sebelumnya,seperti yang tercantum dalam Pasal 1413 KUHPDT;

3. Adanya perjumpaan utang, ini berarti sejumlah hutang piutang dapat diselisihkan antara utang satu dengan yang lainya apabila diantara pihak yang melakukan hutang piutang sama-sama memiliki tagihan antara satu dengan lainya, seperti yang tercantum dalam Pasal 1425 KUHPDT;

4. Adanya pembebasan hutang atau perjanjian oleh orang atau pihak yang memiliki hak dalam suatu perjanjian, seperti yang tercantum dalam bagian 6 buku 3 KUHPDT;

5. Musnahnya barang yang menjadi objek perjanjian. Perlu diketahui, bahwa musnahnya objek perjanjian bukan disengaja dan bukan bertujuan untuk melepaskan kewajiban dalam melaksanakan isi perjanjian, seperti yang tercantum dalam Pasal 1444 KUHPDT;

6. Adanya pembatalan perjanjian karena isi perjanjian telah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku ataupun telah bertentangan dengan kepentingan umum, seperti yang dijelaskan dalam bagian 8 Buku 3 KUHPDT;

7. Perjanjian yang telah dibuat telah memasuki waktu kadaluarsa. Biasanya waktu kadaluarsa ditentukan oleh Undang-Undang atau didasarkan atas persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian kedua belah pihak.

Setelah mengetahui secara umum dan singkat mengenai unsur-unsur penting dari sebuah perjanjian dan faktor-faktor penghapus dari sebuah perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, maka penulis menyarankan, supaya para pihak yang mengadakan perjanjian memperhatikan hal-hal seperti di bawah ini :

1. Sebelum kita melakukan sebuah perjanjian hendaknya harus dipahami mengenai hak dan kewajiban yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak.

2. Hendaknya setiap perjanjian yang akan dibuat dilakukan secara tertulis, terperinci, bersaksi atau bermaterai, apabila isi dan pelaksanaan dari perjanjian merupakan hal penting dan besar. Hal ini bertujuan untuk menghindari sengketa dari kedua belah pihak di kemudian hari.

3. Hendaknya di dalam isi perjanjian dicantumkan penyelesaian alternatif, apabila sengketa yang berkaitan dengan perjanjian yang telah disepakati terjadi. Hal ini bertujuan supaya setiap sengketa yang mungkin terjadi dapat diselesaikan secara baik-baik dan tidak merugikan kedua belah pihak yang bersengketa.

4. Hendaknya setiap pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, seperti yang telah disepakati dalam perjanjian.

5. Hendaknya setiap pihak yang menyepakati perjanjian tersebut dapat melakukannya dengan itikad baik.

Dengan adanya pengetahuan mengenai unsur-unsur penting yang ada dalam sebuah perjanjian, seperti yang telah dijelaskan di atas, diharapkan masyarakat secara umum dapat melakukan perjanjian, melaksanakan isi perjanjian, serta menyelesaikan sengketa yang timbul karena perjanjian secara bijak dan dewasa. Mengingat dalam setiap perjanjian selalu memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang menyepakati perjanjian tersebut.

Dengan alasan demikian, perjanjian yang telah disepakati, tidak dapat lagi dijadikan alasan perpecahan atau pun pertentangan diantara pergaulan antar individu di dalam masyarakat.

*Artikel telah disusun, dan telah ditulis oleh Rizky Harta Cipta SH. MH,