Jalan Pemikiran Islami

Depag Dulu dan Sekarang

2011-12-07T21:02:00.000-08:00

Bila sekarang ini Kementrian Agama sangat identik dengan tingkat korupsi yang sangat parah, ternyata tidak demikian halnya dengan Depag pada zaman dulu. Yang menarik adalah ternyata depag zaman dahulu selain menghormati keberagaman pemahaman dalam masyarakat umat islam, juga sangat menghargai kelompok-kelompok yang berbeda dari mainstream, seperti Ahmadiyah. Salah satu bukti yang paling otentik adalah dari Al-Quran terbitan Depag pada masa-masa awal (tahun 1965 dan 1976).

Pada masa itu Depag RI bukan saja mengcopy teks Arab Alquran terbitan Jemaat Ahmadiyah (yang mereka terbitkan tahun 1976, pada era Menteri Agama Mukti Ali dan Sekjen Menag Bachrum Rangkuti) dan yang terbitan sebelumnya tahun 1965; bahkan Kata Pengantarnya juga mengambil Rujukan dari buku “Pengantar Untuk Mempelajari Alquran” karya Hazrat Mirza Bashirud-din Mahmud Ahmad, Khalifah Jemaat Ahmadiyah ke-II r.a. “The Introduction to the Study of the Holy Qur’an”, yang diterbitkan tahun 1947 oleh Pusat Jemaat Ahmadiyah; yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Bapak-bapak Sukri Barmawi dan Syafi R.Batuah, cetakan I tahun 1966 dan cetakan II tahun 1989; yang diperiksa oleh Dewan Naskah Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang diketuai oleh Bapak Gunawan Jayaprawira. Bahkan pada terbitan Depag tahun 1965 itu nama “Mirza Bashirud-din” pun masih dicantumkan dalam Daftar Kepustakaannya, yang pada terbitan Depag belakangan sudah tidak ada lagi nama beliau dalam daftar ini.

Begitu MPP dari Pertamina sejak 5/6 Mei 1991, Alhamdulillah saya beserta istri berkesempatan naik Haji ke Mekkah, berada di Arafah tanggal 9 Dzul-Hijjah 1411 H bertepatan hari Sabtu 22 Juni 1991. Kepada kami semua peserta naik haji dibagikan Al Qur’an dan Terjemahnya, hadiah dari Khadim al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn ‘Abd al ‘Aziz Al Sa’ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, mendapat kehormatan sebagai penganjur untuk dicetaknya Al Qur’an dan Terjemah ini (demikian yang dikutip tulisan dari Kitab ini, dengan Kata Sambutan dari Menteri Agama R.I. H. Munawir Sadzali, tanpa tanggal – Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur’an, 1 Maret 1971; Lajnah Pentash-hiih , Jakarta 28 Sya’ban 1410 H, 26 Maret 1990 ).
Walaupun nama Ahmadiyah sudah tidak disinggung lagi dalam Al-Quran terbitan Depag RI yang belakangan ini, namun nuansa isinya banyak mengikuti apa yang pernah ditulis di dalam “The Introduction” terbitan Jemaat Ahmadiyah, inilah beberapa kutipan contohnya:
A: Ahmadiyah (Pengantar, terbitan tahun 1989; cetak ulang dari terbitan 1966).

D: Depag RI (terbitan 1990):

A – hal. 7 : Keperluan akan Alquran
D – hal. 37 : Perlunya Al Qur’an diturunkan
A – hal. 7 : Pada ujung Arabia lainnya tinggal orang-orang Iran, dan mereka juga percaya kepada seorang Nabi dan sebuah kitab. Walaupun Zend Avesta telah mengalami perubahan-perubahan karena ulah manusia, namun ia dijunjung tinggi oleh beberapa ratus ribu orang yang mempercayainya, dan suatu Negara besar ada dibelakangnya.
D – hal 37: Di sebelah ujung lain negeri Arab, hiduplah orang-orang Persia yang juga mempercayai seorang nabi dan sebuah kitab suci. Sekalipun kitab Zend Avesta telah mengalami perubahan-perubahan oleh tangan manusia, tetapi kitab itu masih dianggap suci oleh beratus ribu pengikutnya dan suatu negeri yang kuat menjadi pendukungnya.
A – hal. 7 : Di India, Kitab Weda dipuja orang selama beribu-ribu tahun. Ada juga kitab Gita dari Sri Kresna dan ajaran Budha. Agama Kong Hu Cu berkuasa di Cina tetapi pengaruh Budha kian besar.
D – hal. 37 : Adapun di India maka kitab Weda dipandang suci beribu-ribu tahun lamanya. Di situ ada juga kitab Gita dari Shri Krisna dan ajaran Buddha. Agama Khong Hu Cu menguasai negeri Tiongkok, tetapi pengaruh Buddha makin hari makin meluas di negeri itu.
A – hal 8 : Tuhan dalam Bible adalah Tuhan Kebangsaan.
D - hal 38 : Nabi Isa a.s. diutus untuk sesuatu kaum tertentu.
A - hal 9 : Maka Isa-pun keluar dari sana, serta berangkat ke daerah pantai Tsur dan Sidon …
D – hal 38 : Maka Jesus keluarlah dari sana, serta berangkat ke jajahan Tsur dan Sidon ….
A – hal. 10 : Weda juga Kitab Kebangsaan.
D – hal. 38 : Kitab Weda adalah Kitab untuk sesuatu golongan.
A – hal. 12 : Agama bukan hasil karya cipta manusia.
D – hal. 39 : Agama adalah bukan hasil pemikiran umat manusia.

Dst. dst.

Jadi? Kesimpulannya silahkan anda tarik sendiri.

Sumber: Diambil dari milis tetangga.

Arifinto Merasa Sedang Sial Saja

2011-04-12T00:32:00.000-07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi V DPR, Arifinto, menggelar keterangan pers di Gedung DPR pada Jumat sore setelah tepergok melihat gambar-gambar tak senonoh melalui perangkat tablet Samsung Galaxy Tab miliknya pada rapat paripurna, Jumat (8/4/2011). Arifinto sekali lagi memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak sengaja membuka link berisi gambar-gambar tersebut.

"Ceritanya begini. Saya kan lagi di paripurna tadi. Kita tahu sama tahu kondisi di paripurna tadi. Saat mendengarkan pidato ketua DPR, saya menerima e-mail. Biasa itu menerima e-mail dari tenaga ahli atau staf ahli dan buka lewat Galaxy saya. Kalau ada notifikasi pesan, kami kan enggak tahu ini dari siapa saja. Ternyata memang gambar tak senonoh jadi saya tak ingin melihatnya lebih lanjut. Lalu saya tutup dan langsung saya hapus," katanya kepada wartawan.
Dia menilai saat itu sedang sial saja. Ketika jenuh mengikuti paripurna, menjelang shalat Jumat, tiba-tiba dia mendapat e-mail yang kemudian berisi link-link menuju alamat web berisi konten porno.
"Saya cuma buka beberapa detik, tetapi seolah-olah saya melihatnya sampai kiamat," ujarnya diikuti gelak para jurnalis.
Politisi PKS ini mengaku sering kali masuk gambar-gambar maupun data yang sifatnya "sampah" ke e-mail maupun ke gadget Blackberry. Namun, menurut dia, jika ada sesuatu yang tak pantas dilihat, ia segera menghapusnya secara permanen.
Arifinto juga mengaku tak ingat dengan pengirim e-mail itu. Dia mengaku memang sedang dalam kondisi tak berkonsentrasi pada saat mengulik-ngulik isi e-mail-nya.
"Saya itu tidak dalam kondisi serius melihat e-mail, tidak dalam kondisi konsentrasi melihat itu. Jadi karena ada link-nya, maka saya klik saja. Lalu ketika itu tak sesuai dan tak cocok menurut saya, lalu saya hapus," ujarnya.

Ba'asyir Sebut Arifinto PKS Islam Sesat

2011-04-12T00:23:00.000-07:00

INILAH.COM, Jakarta - Pemimpin Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) Abu Bakar Ba'asyir sangat menyayangkan kelakuan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Arifinto, yang ketahuan melihat gambar porno saat sidang paripurna, Jumat (8/4/2011).

"Masak ngaku Islam nonton video seks, Islam sesat itu," ucap Ba'asyir di ruang sel tahanan khusus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (11/4/2011).

Ba'asyir meminta agar Arifinto dipecat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena telah terbuki melakukan kesalahan. "Ini jelas-jelas mungkar, apalagi dari partai PKS," ujarnya.

Seperti diberitakan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Arifinto tertangkap kamera sedang melihat gambar porno saat sidang paripurna penutupan masa sidang III tahun 2010-2011, Jumat (8/4/2011).

Arifinto mengaku mendapatkan link email. Setelah diklik ternyata isinya gambar porno. Anggota Komisi V tersebut mengaku menghapus gambar tersebut setelah melihatnya. [bar]

Kepada Saudaraku Yang di Tangannya Ada Kekuasaan

2011-03-31T23:46:00.000-07:00

Oleh: M. Qasim Mathar

Saya mulai tulisan ini dengan harapan manusia bisa meresapkan ideal moral (ruh) yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Alquran yang artinya sebagai berikut. "Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, wejangan yang baik, dan debatlah mereka dengan cara tercanggih. Sesungguhnya Tuhanmulah yang paling tahu siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dia yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk". "Dan Kami telah turunkan kepadamu Alkitab (Alquran) dengan kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya), dan menjadi tolok ukur bagi kitab-kitab itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Bagi tiap umat di antara kalian, kami jadikan masing-masing jalan dan metode. Sekiranya Allah mau niscaya Dia jadikan kalian satu umat saja. Akan tetapi, Dia mau menguji kalian tentang pemberian-Nya kepada kalian.
Maka berpaculah berbuat kebaikan, kepada Allah tempat kembali kalian semua, lalu Dia memberitahu kalian perihal yang kalian perselisihkan." Janganlah sekali-kali kebencian kepada satu kaum mendorong kalian untuk tidak fair; fair-lah karena itulah (jalan) terdekat kepada ketakwaan."

Amat sering Nabi Muhammad mengimbau warga Madinah agar menyebarkan kedamaian ("afsy al-salam") dan mengingatkan bahwa orang muslim ialah yang mengayomi yang lain dari bahaya lidah dan tangannya.
Saudaraku, saya membaca dan sangat sering mendengar orang berkata bahwa konstitusi (UUD) negara kita menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sama dengan itu saya diajar sudah lama bahwa kebebasan memilih dan menganut agama dan keyakinan adalah hak asasi setiap orang (HAM). Pada sisi yang sejalan, Alquran juga mendidikku sudah lama bahwa tidak ada paksaan dalam agama.
Saudaraku, muslim Ahmadiyah adalah produk sejarah kaum muslimin seperti muslim Sunni dan Syiah, post-qur'anic, sesudah masa kenabian. Ahmadiyah, Sunni, Syiah bersama mazhab/sekte/pecahannya masing-masing adalah milik dan kekayaan kaum muslimin.

Pembubaran terhadap suatu organisasi yang berdasarkan keyakinan keagamaan, bukanlah solusi. Karena selain melanggar konstitusi, HAM, dan ideal moral atau ruh dari Alquran, keyakinan tersebut akan menjadi potensi laten di dalam negara, yang menunggu munculnya seorang penguasa yang mengangkatnya kembali menjadi legal. Orang Ahmadiyah adalah muslim, dengan beberapa perbedaan tafsir tentang Islam dengan yang lainnya. Perbedaan tafsir dan pemahaman dalam soal agama yang sama (Islam) tidak perlu menimbulkan reaksi yang berlebihan. Perbedaan tafsir dan pemahaman keagamaan akan menjadi positif dan produktif jika didekatkan dan dicairkan melalui dialog tanpa henti (sabar) dan pendidikan yang baik.
Pembubaran tidak akan memuaskan pihak yang menuntutnya, selama pihak yang menuntut menginginkan agar Islam yang berlaku di negeri ini sesuai dengan tafsir Islam yang dianutnya. Karena itu, akan tiba saatnya, pihak mana lagi berikutnya yang dituntut/didemo untuk dilarang dan dibubarkan.
Mari kita ingat ajaran Kongfutsu yang kini legal kembali setelah di"laten"kan dalam masa panjang dari sang penguasa. Ada baiknya juga kita belajar pada Pakistan yang mengusir Ahmadiyah dari tanah air mereka dan kini, negara Islam itu terganggu terus oleh kelompok muslim radikal yang menghendaki Islam di negara itu menurut tafsirnya sendiri.
Saudaraku yang di tangannya ada kekuasaan. Ingin saya sampaikan juga bahwa masalah Ahmadiyah adalah perkara beda tafsir yang melahirkan masalah teologis yang rumit, sehingga tidaklah bijak bila diatasi dengan pembubaran. Dari segi budaya lokal, memang ada budaya "sipakatau", "sipatengngareng", "sipakalebbi" di samping "sianre bale", "ejatompi nadoang". Terserah kita memilih sikap budaya yang mana. Karena yang positif dan negatif ada dalam tradisi kita. Bagi saya, saya akan memilih budaya yang disebut kearifan lokal, bukan yang berbau anarkis dan memendam rasa sakit. Jika demokrasi mau dipakai, saya memahami demokrasi adalah "bukan kekuasaan/dominasi mayoritas (yang banyak dan kuat) atas minoritas (yang sedikit dan lemah)." Tetapi demokrasi adalah "kekuasaan/dominasi yang mayoritas dengan mengayomi yang minoritas."
Saudaraku yang di tangannya ada kekuasaan. Kekuasaan yang ada di tanganku hanya mengklik tombol komputer, laptop, atau HP seperti saat ini. Atau, menggerakkan setangkai pena di atas kertas menjadi tulisan. Adapun akan dibaca atau didengar orang, itu kuasa penerbit dan media. Saudaraku, birokrasi, organisasi, dan kelompok, juga klaim sebagai mayoritas, membuat kekuasaan di tangan semakin kuat dan kita merasa semakin berkuasa. Semoga kekuasaan itu kita letakkan di atas meja konstitusi, HAM, dan ruh agama. Sekiranya Allah itu seorang presiden, gubernur, walikota/bupati, camat, atau ketua umum parpol/ormas, dan melihat mudarat dan munkarat yang dilakukan manusia, tentu Dia dengan kekuasaannya tak akan membubarkan siapa dan kelompok apapun. Namun yang Allah lakukan seperti yang sudah Dia lakukan sejak dulu sampai sekarang. Yaitu, mengirim nabi dan rasul serta pembaharu agama-Nya pada setiap kurun waktu sepanjang sejarah manusia guna mengingatkankan manusia pada rel fitrahnya.

Sumber : Fajar Online

Pakistanisasi Indonesia

2011-03-24T00:34:00.000-07:00

Oleh: Moh Yasir Alimi, Canberra | TheJakartaPost.com

Image dari okezone.com

Dekrit anti-Ahmadiyah di Jawa Barat dan di Jawa Timur telah memicu kekhawatiran di antara hati banyak orang bahwa negara ini menuju "Pakistanization".
Pakistan adalah "sebuah laboratorium penyalahgunaan atas nama agama" dan jalan Pakistan dalam kekerasan keagamaan yang intens dimulai dengan peraturan anti-Ahmadiyah.
Pada tahun 1984, Presiden Zia ul Haq mengadopsi Ordonansi XX untuk meng-kriminalisasi terhadap kegiatan pengikut Ahmadiyah. Pakistan senantiasa beralasan bahwa pelarangan Ahmadiyah atau menyatakan Ahmadiyah sebagai non-Muslim akan menghapus kekerasan terhadap Ahmadiyah dan akan menstabilkan negara itu.
Bagaimanapun juga argumen yang kini biasa digunakan oleh kelompok Islam garis keras dan beberapa pejabat negara di Indonesia ini, adalah omong kosong.

Kenyataan yang terjadi di Pakistan menunjukkan ini. Sebuah negara yang dibangun di atas nilai-nilai egaliter, Pakistan sekarang menjadi tempat yang hancur oleh kelompok agama, tempat yang mencekik oleh bau anyir darah, tempat di mana Ahmadiyah, sekte Islam dan minoritas keagamaan dianiaya, tempat pemboman berlangsung setiap hari, mengakibatkan melemahnya kekuatan bangsa untuk membangun.
Dalam kondisinya saat ini, Pakistan adalah negara yang gagal. Human Rights Watch mencatat bahwa setelah Ordonansi XX yang mendeklarasikan pengikut Ahmadiyah sebagai non-Muslim pada tahun 1984, penganiayaan terhadap Ahmadiyah telah meningkat secara signifikan.
Seperti di Pakistan, dekrit di Jawa Barat dan Jawa Timur akan mengkriminalisasi kegiatan keagamaan Ahmadiyah dan akan menambah keberanian kelompok ekstremis keagamaan untuk lebih jauh lagi menganiaya pengikut Ahmadiyah. SK tersebut terlihat seperti lisensi untuk membunuh. Dan karena keyakinan tidak akan pernah mati, maka kekerasan pun akan terus berlanjut.
Pengalaman di Pakistan menunjukkan bahwa peraturan kejam semacam itu mendukung aksi main hakim sendiri kelompok agama dan melemahkan komitmen negara atas konstitusi, suatu nilai-nilai fundamental yang di atasnya bangsa dibangun.
Hasilnya adalah menakutkan. Sebuah negara yang dibangun di atas nilai-nilai egaliter, seperti Pakistan, dapat beralih menjadi tempat kekerasan agama. Ali Jinnah, bapak pendiri, adalah seorang demokrat yang sangat bersemangat, dan ia mendirikan Pakistan atas dasar konsensus dan pluralistik dan keyakinan bahwa supremasi umum akan menang dan bukan hanya Islam di dalamnya. Apa yang tersisa dari cita-cita itu?
Pengalaman Pakistan menunjukkan bahwa setelah penerbitan regulasi, kekerasan terhadap Ahmadiyah akan timbul dalam berbagai bentuk: pembunuhan di depan polisi, serangan tehadap masjid, pengusiran Ahmadiyah dari banyak perguruan tinggi negeri, lebih banyak kekerasan secara luas, pengecualian Ahmadiyah dari pemungutan suara, perusakkan dan pembakaran terhadap mereka rumah, tempat usaha dan masjid, penodaan dari kuburan mereka dan banyak lagi.
Ordonansi XX sebenarnya tidak hanya mengkriminalisasi "kegiatan keagamaan" dari Ahmadiyah, tapi juga "kehidupan sehari-hari" dari pengikut Ahmadiyah.
Kemudian, efeknya akan keluar dari sekedar pengikut Ahmadiyah; kelompok radikal akan menjangkau kelompok-kelompok Islam yang lain dan pejabat pemerintah yang menurut mereka berbeda atau tidak sejalan dengan agenda mereka.
Misalnya, seorang gubernur dengan suara moderat, Salman Taseer, dibunuh awal tahun ini karena ia mengkritik hukum penghujatan yang dianggap sebagai "aturan hitam" tidak konsisten dengan konstitusi nasional Pakistan.
Kami khawatir bahwa Indonesia dapat jatuh dalam situasi yang sama. Indonesia adalah negara dengan keberagaman, yang juga tercermin dalam keragaman praktek Islam yang religius.
Ada banyak praktik keagamaan yang dianggap sebagai bid'ah, banyak dilakukan oleh umat Islam Indonesia. Setelah Ahmadiyah, hanya masalah waktu sebelum para pelaku praktik keagamaan seperti itu di tanah air ini akan dianiaya.
Apakah konsekuensi lainnya yang mungkin terjadi? Ketika negara gagal melindungi warga negaranya, banyak kelompok dalam masyarakat akan membuat tentara paramiliter sendiri untuk melindungi diri. Kita bisa memprediksi konsekuensi dari situasi seperti itu.
Oleh karena itu, bukan saja Surat Keputusan di Jawa Barat dan Jawa Timur itu terang-terangan melanggar hukum hak asasi manusia internasional, Konstitusi serta mimpi para pendiri negara kita, tetapi mereka juga akan mengancam keamanan nasional kita dan eksistensi bangsa.
Dalam jangka panjang, keputusan tersebut pasti akan memperkuat ormas-ormas agama dan melemahkan kekuasaan negara. Akan terjadi ketidakamanan agama dan politik yang lebih parah.
Keputusan ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental Islam (Adz dhoruriyyatul khomsah): hifdhu ad-din (melindungi kebebasan beragama/berkeyakinan), hifd an-nafs (melindungi jiwa), nasl al-aql (melindungi kebebasan ekspresi), hifd an-nasb (melindungi keberlanjutan manusia) dan hifd al-mal (melindungi hak-hak properti).
Untuk alasan agama dan keamanan, pemerintah pusat, khususnya Menteri Dalam Negeri, harus mengevaluasi peraturan-peraturan daerah untuk menghentikan laju dari "Pakistanisasi".
Keanekaragaman tetap yang paling berharga milik para pemimpin negara di tingkat manapun juga. Pemerintah pusat harus menjamin bahwa semua aparat negara di berbagai tingkatan tidak melanggar Konstitusi Nasional, dan harus mewujudkan kesadaran keanekaragaman. Ini adalah urat nadi Indonesia modern dan alasan keberadaan kita.
Indonesia memiliki karakteristik budaya sendiri dan tidak boleh mengikuti jalan yang berbahaya seperti Pakistan. Sejarah mengatakan bahwa negara yang dibangun di atas visi egaliter dapat menjadi sarang kekerasan agama ketika kesadaran keragaman tidak dipupuk, dan ketika para pejabat kehilangan cita-cita para pendiri bangsa.
Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas PBB telah meminta Komisi Hak Asasi Manusia untuk menekan Pemerintah Pakistan agar mencabut Ordonansi XX. Sungguh ironis bahwa Indonesia malah mengadopsi peraturan tersebut.
Seperti kasus di Pakistan, ulama juga terlibat dalam mobilisasi peraturan anti-Ahmadiyah. Kepada para ulama tersebut, saya mengundang mereka untuk menyegarkan keimanan kita pada Tuhan, Yang Maha Pengasih (rahman) dan Penyayang (rahim). Para ulama perlu mewujudkan dua sifat Allah ini,jika tidak mereka akan miskin rohani.
Krisis moral terdalam terjadi ketika para pemimpin agama tidak mewujudkan rahman rahim dalam diri mereka atau ketika mereka mulai melihat orang lain hanya dari pakaian luar mereka, bukan dari dalam batin kemanusiaan mereka. Ketika kedua karakteristik ini tidak hadir, berkat-berkat Tuhan akan meninggalkan kita.

Penulis adalah dosen di Universitas Negeri Semarang (UNNES), mantan koordinator Majelis Kataman Quran Canberra Australia.

Cukup Sudah untuk Ahmadiyah

2011-03-20T21:57:00.000-07:00

Ketika Joni Jailani yang berusia 55 tahun menjadi kepala desa Ciaruteun Udik di Bogor dua tahun lalu, tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa dia akan masuk dalam surat kabar, apalagi dalam artikel yang sama dengan ketua Majelis Ulama Indonesia serta kepala kantor Departemen Agama setempat.

Namun persis itulah apa yang terjadi tak lama setelah 33 orang dari sesama warga desanya, termasuk anak-anak, menyatakan mereka ingin kembali ke kelompok Islam mainstream - setelah sekian lama telah memilih menjadi pengikut dari sekte Ahmadiyah yang kontroversial.

"Artikel ini mengatakan kebenaran, tetapi berita di televisi sudah berlebihan," kata Joni kepada The Jakarta Globe, menunjuk ke sebuah artikel baru-baru ini diterbitkan oleh sebuah koran lokal, yang katanya akan dibingkai dan diletakkan di dinding sebagai pengingat akan "prestasi"-nya dalam mengkonversi mereka yang mengikuti sekte yang "menodai" keyakinan.

"Tidak pernah ada intimidasi, pemaksaan atau bahkan persuasi, sebagaimana laporan televisi. Para Ahmadi sini hanya ingin hidup damai dengan tetangga mereka. Ya, beberapa dari mereka memutuskan untuk tinggal dengan Ahmadiyah dan pergi, tetapi apa untungnya melakukan itu? Di tempat baru pun mereka tidak akan diterima, karena keyakinan mereka. "

Isu Ahmadiyah

Dalam beberapa tahun terakhir, penganiayaan dan serangan kekerasan telah menandai kehidupan Ahmadiyah yang hidup di seluruh Indonesia. Pada 6 Februari, tiga Ahmadiyah di Kecamatan Cikeusik, Banten tewas dalam serangan brutal oleh lebih dari 1.500 penyerang. Dan lebih banyak serangan yang mengikuti sejak itu.

Alih-alih melindungi sekte minoritas ini, pemerintah malah menuduh Ahmadiyah telah “menyesatkan” lebih banyak lagi Muslim.

Pokok utama perdebatan adalah pandangan Ahmadiyah mengenai Nabi Muhammad.

Sebuah prinsip penting dalam Islam adalah bahwa Muhammad adalah nabi terakhir dan Alquran adalah kitab suci nya. Tapi organisasi-organisasi Muslim arus utama menuduh Ahmadiyah menganggap pendirinya, Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), menjadi nabi juga.

Menteri Agama Suryadharma Ali juga telah berulang kali mengatakan bahwa pejabat-pejabatnya telah menemukan bahwa Ahmadiyah juga memiliki kitab suci yang berbeda: Tazkirah.

Di sini para Ahmadi bagaimanapun juga telah membantah keras kedua klaim tersebut, menekankan bahwa Mirza tidak lebih dari pembaharu Islam, dan Tazkirah hanyalah kompilasi dari tulisan-tulisan Mirza yang digunakan hanya sebagai sebuah buku pembelajaran falsafah keagamaan.

Pemerintah Indonesia di berbagai level tidak mau mengambil risiko apapun. Beberapa daerah telah mengeluarkan peraturan dengan dasar SKB menteri 2008, yang melarang anggota Ahmadiyah untuk berdakwah.

Baru-baru ini, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menerbitkan keputusan yang lebih lanjut membatasi pergerakan dan aktivitas sekte ini.

Jawa Barat mengambil hal langkah lebih lanjut, koordinasi dengan perintah militer setempat dan mendesak umat Islam mainstream untuk menempati masjid Ahmadiyah, dengan non-Ahmadi terkemuka khotbah shalat Jumat dengan harapan untuk membuat orang Ahmadiyah untuk "masuk Islam."

Hanya seminggu setelah dekrit Jawa Barat dikeluarkan, puluhan orang tak dikenal datang ke Ciaruteun Udik, rumah bagi 18 keluarga Ahmadiyah, menyerang rumah para Ahmadi , melempari mereka dengan batu. Tetapi kepala desa Joni mengklaim serangan itu tidak ditujukan untuk merubah [keyakinan] mereka.

"Saya bahkan tidak tahu siapa para penyerang itu. Ya, beberapa warga di sini telah terprovokasi dan ikut menyerang," katanya. "Setelah kejadian itu, empat warga Ahmadiyah meninggalkan keyakinan mereka dan bergabung dengan Islam. Inisiatif tersebut adalah dari mereka sendiri. Saya bahkan tidak mencoba untuk membujuk mereka."

Kepala Desa menambahkan bahwa empat Ahmadiyah lainnya segera mengikutinya. "Saya katakan pada mereka, jika mereka benar-benar serius dalam menyangkal iman mereka, mereka harus membuat pernyataan tertulis. Dan mereka lakukan."

Taubat Dibawah Tekanan?

Joni setuju untuk menunjukkan pernyataan yang ditulis tangan ditandatangani oleh yang baru bertobat.

"Anda lihat, mereka membuat pernyataan sendiri. Ini tidak dirumuskan oleh pemerintah. Anda dapat melihat tulisan tangan mereka sendiri dalam laporan," katanya.

"Lihat, surat ini ditulis oleh seorang pria yang tidak menyelesaikan sekolah dasar. Anda tidak akan dapat memalsukan tulisan tangan yang sangat buruk seperti ini."

Tapi para peserta taubat di Ciaruteun Udik, sebagaimana juga komunitas Ahmadiyah di desa-desa tetangga Cimanggu dan Cisalada, menceritakan cerita yang berbeda. "Anda harus bertanya pada diri sendiri, jika tidak ada serangan di Ciaruteun Udik, apakah akan terjadi pertaubatan? Tentu saja tidak," kata seorang wanita Ahmadi yang berbicara kepada Globe dengan syarat tidak ingin diketahui identitasnya.

Wanita itu menambahkan bahwa setelah empat warga Ahmadiyah di Ciaruteun Udik meninggalkan iman mereka, pejabat lokal membujuk seluruh komunitas Ahmadiyah, mendesak mereka untuk mengikutinya. "Mereka mendatangi rumah kita, memojokkan kami. Bahkan memanggil kami sepanjang waktu. Kami benar-benar diintimidasi," katanya.

"Saya tidak tahu apakah ini kebetulan atau tidak. Tapi [pada tanggal 13] sekitar pukul 18:00, puluhan orang menyerang rumah anggota Ahmadiyah di Cibuntu [Jawa Barat]. Setelah itu, mereka berbaris ke Cimanggu dan mengobrak-abrik rumah Ahmadiyah 'di sekitar 8:30 malam "

Serangan ini membawa korban terhadap Ahmadiyah yang tersisa di Ciaruteun Udik. Sebanyak 29 pria, wanita dan anak-anak dengan cepat mengumumkan mereka akan meninggalkan iman mereka.

"Pada saat itu saya merasa sudah cukup,"kata Nur Hasan, 47 tahun kepada Globe. "Saya hanya ingin hidup dalam damai. Saya tidak ingin melarikan diri. Kemana saya pergi? Ke mana anak-anak saya pergi?"

Dia baru saja meninggalkan keyakinannya, Ahmadiyah, dan berhasil membujuk istri dan empat anak-anak untuk melakukan hal yang sama. Ayah dan saudara kandung Hasan merasakan tekanan serupa dan melakukannya juga.

Sisa dari mereka yang menolak untuk merubah keyakinan, diperkirakan sekitar 60 orang, kini telah meninggalkan desa dengan harta benda mereka, mencari perlindungan di tempat lain. Rumah mereka, yang sebagian rusak parah akibat serangan, tetap ditinggalkan.

Di antara mereka yang melarikan diri dari Ciaruteun Udik, ketakutan untuk keselamatan mereka adalah Dayat 70 tahun, seorang tokoh Ahmadiyah yang keberadaannya tidak diketahui.

"Faktanya adalah, orang-orang yang bertobat tidak pernah merasa terintimidasi oleh serangan itu. Mereka memberitahu saya bahwa mereka selalu ingin masuk Islam, namun setiap kali Dayat mengatakan kepada mereka untuk tidak," ujar Joni.

Seruan untuk Kekerasan

Di Ciaruteun Udik, ada keheningan menakutkan yang terbayang di setiap sudut desa kecil yang berpenduduk kurang dari 500 jiwa ini.

Di luar hampir setiap rumah orang telah memasang tanda-tanda baca "Ahlusunnah Wal Jamaah" - menandakan rumah tersebut milik anggota komunitas Muslim mainstream. Tanda-tanda ini disiapkan dengan harapan bahwa mereka tidak akan menjadi korban serangan lebih lanjut.

Dengan pengecualian dari Hasan, yang setuju untuk berbicara di rumah Joni, para mantan anggota Ahmadiyah lainnya menolak untuk berbicara tentang alasan mereka menyangkal kepercayaan mereka. Ketika didekati oleh Globe, seseorang yang baru ‘keluar’ secara khusus meminta untuk dihubungi melalui telepon menyatakan bahwa tidak aman untuk membicarakan masalah ini secara terbuka di Ciaruteun Udik.

"Tetangga memonitor saya, mengamati setiap langkah saya untuk memastikan saya tidak mengamalkan keyakinan Ahmadiyah secara rahasia. Saya juga tidak bisa membiarkan Anda ke rumah saya, mereka mungkin akan curiga dan saya bisa berada dalam kesulitan jika saya lakukan," kata pria itu.

Kemudian upaya oleh Globe untuk menghubungi dia melalui telepon lebih lanjut tidak lagi berhasil.

Muhammad Isnur, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH), mengatakan Ahmadiyah di Ciaruteun Udik dan Leuwisadeng, juga di kabupaten Bogor, termasuk Dayat, diamankan sehari setelah serangan pertama pada tanggal 11 Maret, tak lama setelah shalat Jumat.

"Mereka mendapat pengarahan oleh Polisi Bogor, petugas dari komando militer regional dan ulama desa [pemimpin agama], antara lain, tentang isi keputusan gubernur baru," katanya. Meskipun keputusan itu sendiri adalah inkonstitusional, Muhammad mengatakan, Ahmadiyah itu sangat disarankan untuk patuh.

"Khotbah di masjid-masjid telah semakin parah - ada seruan untuk membunuh, menyerang dan menggantung Ahmadiyah," katanya.

Kelompok hak asasi manusia lokal dan internasional juga telah mendokumentasikan kasus-kasus di mana pejabat militer telah mengunjungi rumah Ahmadiyah di beberapa kabupaten di Jawa Barat, mengumpulkan data dan meminta orang untuk menandatangani pernyataan sumpah menyangkal keyakinan mereka.

"Mereka diintimidasi untuk menandatangani pernyataan," kata Firdaus Mubarik, juru bicara Kongregasi Ahmadiyah Indonesia (JAI).

"Pemimpin pemerintahan desa juga memberitahu mereka bahwa jika mereka bersikeras tetap sebagai Ahmadiyah, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan KTP, dan untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah."

"Para Ahmadi juga ditawari hingga Rp 150.000 [$ 14] untuk meninggalkan keyakinan mereka."

Ruhdiyat Ayyubi Ahmad, seorang pemimpin JAI, mengatakan ia tidak tahu di mana Ciaruteun Udik Ahmadiyah yang menolak untuk meninggalkan keyakinan mereka bersembunyi.

"Ahmadiyah datang ke Indonesia tidak melalui kekerasan atau paksaan, tetapi dalam damai, jadi saya sedih melihat bahwa diperlukan kekerasan dan intimidasi untuk membuat mereka melepaskan iman mereka," kata Ruhdiyat Globe.

"Saya bisa mengerti mengapa beberapa saudara dan saudari kami merasa mereka harus meninggalkan Ahmadiyah. Kami tidak melihat mereka sebagai musuh atau pengkhianat. Saya yakin bahwa beberapa diantara mereka, masih merasa bahwa Ahmadiyah adalah jalan yang benar untuk mereka."

---------
Note: Artikel ini merupakan terjemahan bebas dari artikel bahasa Inggris dalam Thejakartaglobe.com oleh Nivell Rayda. Silahkan baca artikel aslinya disini.

Dua Versi Ahmadiyah

2011-03-13T19:08:00.000-07:00

Sejak tahun 2005, Ahmadiyah di Indonesia ada dua versi. Ada Ahmadiyah versi Ahmadiyah, dan ada Ahmadiyah versi MUI.
Ahmadiyah versi Ahmadiyah, meyakini Rasululah SAW., sebagai Khaataman-Nabiyyin (nabi terakhir, penutup segala nabi), dan sepenuhnya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW,.
Sedangkan Ahmadiyah versi MUI, tidak meyakini Rasululah SAW., sebagai Khaataman-Nabiyyin (nabi terakhir, penutup segala nabi), dan meyakini ada lagi nabi yang ke-26, bernama Mirza Ghulam Ahmad, dengan Tadzkirah sebagai kitab sucinya.
Demikian kutipan isi press release yang diterbitkan DPW JAI Jateng terkait sebuah artikel dalam Suara Merdeka Jumat, (11/03), hal. 2 berjudul: "Habib Lutfi Ajak Ahmadiyah Kembali ke Ajaran Yang Benar".

_____________________________
JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA
Badan Hukum Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. JA.5/23/13 Tgl.13-3-1953
PIMPINAN WILAYAH JATENG-PANTURA

Jl. Erlangga Raya No. 7-A, Tlp. 024-8440190, Semarang – 50241, Jateng
Email: dpwjatengutara@gmail.com

PRESS RELEASE
DPW JAMAAH AHMADIYAH JAWA TENGAH

Tanggapan Atas Berita Suara Merdeka, Jumat (11/03), hal. 2 berjudul :
Habib Lutfi Ajak Ahmadiyah Kembali ke Ajaran Yang Benar

Terkait berita harian Suara Merdeka, Jumat (11/03), hal. 2, berjudul, Habib Lutfi Ajak Ahmadiyah Kembali ke Ajaran Yang Benar, kami sampaikan tanggapan sbb :

Jemaah Ahmadiyah Jateng mengucapkan Al-hamdulillah, terimakasih dan Jazakumullah ahsanal Jaza, kepada Habib Lutfi yang telah berkenan mengajak kami warga Ahmadiyah kembali kepada ajaran syariat Islam yang benar. Diabnding dengan fatwa MUI yang menyatakan Ahmadiyah bukan Islam, sesat dan menyesatkan, kemudian mendesak pemerintah agar membuabrkan Ahmadiyah, ajakan Habib Lutfi, sungguh sejuk sekali, dan perlu di apresiasi.
Namun, hemat kami, ajakan Habib Lutfi salah alamat jika ditujukan kepada warga Ahmadiyah yang tergabung dalam Jamaah Ahmadiyah Indonesia.
Warga Ahmadiyah yang tergabung dalam Jamaah Ahmadiyah Indonesia, sejak semula meyakini Islam sebagai agama, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW., berakidah sesuai dengan akidah enam rukun iman, dan beribadah sesuai dengan lima rukun Islam. Syahadat Ahmadiyah, dua kalimah, yaitu : Asyhadu al-laa ilaaha ilallaahu, wa asyhadu anna Muhammadar-rasulullaahu. Tidak ada yang namanya Ajaran Ahmadiyah, seluruh amalan dari Jemaah Ahmadiyah adalah Ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW,.
Sejak Ahmadiyah berdiri (23 Maret 1889), di Indonesia sejak 1925, hingga saat ini, setiap orang yang hendak menyatakan bergabung kedalam Jemaah Ahmadiyah, diwajibkan untuk menyatakan ikrar bai’at – berjanji bersumpah setia, sbb : 1) Di masa yang akan datang hingga masuk ke dalam kubur senantiasa akan menjauhi syirik, 2) Senantiasa akan mengindarkan diri dari segala corak bohong, zina, pandangan birahi terhadap bukan muhrim, perbuatan fasiq, kejahatan, aniaya, khianat, mengadakan huru-hara, dan memberontak serta tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsunya meskipun bagaimana juga dorongan terhadapnya, 3) Senantiasa akan mendirikan shalat lima waktu semata-mata karena mengikuti perintah Allah Ta’ala dan Rasul-Nya, dan dengan sekuat tenaga akan senantiasa menegakkan shalat tahajjud, dan mengirim salawat kepada Junjungannya Yang Mulia Rasulullah Muhammad S.A.W.,…….4) Benar-benar akan menjunjung tinggi perintah Al-Qur’an Suci di atas dirinya. Firman Allah dan Sabda Rasul-Nya itu akan menjadi pedoman baginya dalam tiap langkahnya.......5) Akan menghargai agama, kehormatan agama dan mencinatai Islam lebih daripada jiwanya, hartanya, anak-anaknya, dan dari segala yang dicintainya………dll
Jika ukuran Islam yang benar adalah meyakini Nabi Muhammad S.A.W., sebagai Khaataman-Nabiyyin - nabi terakhir, tidak ada lagi nabi sesudahnya, Jemaah Ahmadiyah sejak Ahmadiyah berdiri (23 Maret 1889), di Indonesia sejak 1925, hingga saat ini, dan seterusnya, meyakini dengan teguh, Rasulullah Muhammad S.A.W., adalah Khaataman-Nabiyyin - nabi terakhir, tidak ada lagi nabi sesudahnya. Pendiri Ahmadiyah berkata : “Sebab itu, diatas kenabian ini habislah semua kenabian. Memang sudah sepantasnya demikian, sebab sesuatu yang ada permulaannya tentu ada pula kesudahannya”.[1]
Tidak hanya itu, Ahmadiyah yang tergabung dalam Jamaah Ahmadiyah Indonesia meyakini dengan teguh, Islam adalah agama terakhir, dan Al-Quran adalah Kitab Suci terakhir. Pendiri Ahmadiyah, berkata : “Tidak ada kitab kami selain Al - Qur’an Syarif dan tidak ada Rasul kami kecuali Muhammad Mustafa shallallaahu ‘alaihi wasallam. Tidak ada agama kami kecuali Islam dan kita mengimani, Nabi kita, Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam. adalah Khaatamul Anbiya’, dan Al - Qur’an Syarif adalah Khaatamul Kutub.[2]
Ahmadiyah yang tergabung dalam Jamaah Ahmadiyah Indonesia bahkan meyakini, karena Rasulullah Muhammad S.A.W., adalah Khaataman-Nabiyyin, maka sesudah beliau S.A.W., tidak boleh lagi datang nabi, baik nabi lama – seperti nabi Isa as, yang diyakini umat Islam akan datang di akhir zaman, maupun nabi baru – yang bawa agama baru, kitab suci baru, dan kalimah syahadat baru. Nabi Isa as, yang dijanjikan akan datang oleh Rasulullah S.A.W., dalam pemahaman dan keyakinan Ahmadiyah, bukan nabi Isa as yang dahulu – karena nabi Isa as yang dahulu sudah wafat dalam usia 120 tahun[3], melainkan orang lain dari kalangan umat Islam yang di-misal-kan seperti Isa as.[4], atau yang memiliki sepirit Isa as, sehingga ia bergelar Isa as.[5], dan juga menjadi zhillun-Nabi Muhammad S.A.W., - bayangan Nabi Muhammad S.A.W., sehingga kedatangannya tidak merusak “segel” khaataman-nabiyyin Nabi Muhammad S.A.W. ‘Alim-‘ulama juga berpendapat, Nabi Isa as. yang dijanjikan akan datang oleh Rasulullah S.A.W., tidak menghalangi Nabi Nabi Muhammad SAW., sebagai yang terakhir, sebab dia datang hanya akan melaksanakan syariat Nabi Muhammad S.A.W.[6]
Dalam kepercayaan Ahmadiyah, meyakini ada lagi nabi baru, yang membawa agama baru, kitab suci baru, dan kalimah syahadat baru, adalah suatu kekufuran dan kesesatan, dan menyimpang dari ajaran Islam.
Mirza Ghulam Ahmad, Pendiri Ahmadiyah, dalam keyakinan Ahmadiyah yang tergabung dalam Jamaah Ahmadiyah Indonesia, dalam istilah umum umat Islam dikenal sebagi : al-‘ulama al-warasatul anbiya – ‘ulama pewaris Nabi Muhammad S.A.W., dalam Jemaah Ahmadiyah dikenal sebagai zhillun-nabi Muhammad S.A.W., – bayangan Nabi Muhammad S.A.W,. Dalam bahasa Hadits, ia adalah Mujaddid - yang dijanjikan akan bangkit pada setiap permulaan abad [7], atau Al-Masih al-Mau’d, dan Al-Mahdi al-Mauud – Al-Masih dan Al-Mahdi yang Dijanjikan Kedatangannya oleh Rasulullah S.A.W.[8] Keyakinan Ahmadiyah tentang kedatangan Nabi Isa as, di akhir zaman sama dengan keyakinan para ‘ulama dan umat Isam pada umumnya.[9]
Sejak tahun 2005, Ahmadiyah di Indonesia ada dua versi. Ada Ahmadiyah versi Ahmadiyah, dan ada Ahmadiyah versi MUI.
Ahmadiyah versi Ahmadiyah, meyakini Rasululah SAW., sebagai Khaataman-Nabiyyin (nabi terakhir, penutup segala nabi), dan sepenuhnya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW,.
Sedangkan Ahmadiyah versi MUI, tidak meyakini Rasululah SAW., sebagai Khaataman-Nabiyyin (nabi terakhir, penutup segala nabi), dan meyakini ada lagi nabi yang ke-26, bernama Mirza Ghulam Ahmad, dengan Tadzkirah sebagai kitab sucinya.
Ahmadiyah versi Ahmadiyah sangat aktif berdakwah ke seluruh penjuru dunia, mempromosikan Islam sebagai agama yang benar, sempurna dan lengkap, Islam sebagai agama yang toleran dan damai, Islam yang menghargai dan menghormati semua nabi, dan mempropagandakan Al-Quran sebagai Kitab Suci, Kitabullah dan Kalamullah. Untuk keperluan dakwah pula, Ahmadiyah versi Ahmadiyah telah berhasil menterjemahkan Al-Quran ke dalam 100 bahasa besar dunia.
Sedangkan Ahmadiyah versi MUI, aktif berdakwah ke seluruh pelosok tanah air, mempropagandakan ada lagi nabi yang ke-26, bernama Mirza Ghulam Ahmad, dan mempropagandakan Tadzkirah sebagai kitab suci Ahmadiyah. Ahmadiyah versi MUI dipropagandakan antara lain oleh : KH. Ma’ruf Amin, KH. Amidhan, KH Umar Sihab, Habib Riziq, Muhammad Al-Khaththat, Amin Jamaluddin, dll.
Dalam pandangan Ahmadiyah versi Ahmadiyah (Ahmadiyah yang tergabung dalam Jamaah Ahmadiyah Indonesia), Ahmadiyah versi MUI memang sesat dan menyesatkan, dan layak diajak kemabali kepada ajaran Islam yang benar.
Ajakan Habib Lutfi, agar Ahmadiyah kembali kepada ajaran syariat Islam yang benar, sangat tepat jika disampaikan kepada warga Ahmadiyah versi MUI, Ahmadiyah yang dipropagandakan oleh : KH. Ma’ruf Amin, KH. Amidhan, KH Umar Sihab, Habib Riziq, Muhammad Al-Khaththat, Amin Jamaluddin, dll.
Demikian Press Release yang kami sampaikan. Atas perhatian Suara Merdeka dihaturkan terimakasih dan Jazakumullah ahsanal Jaza!

Semarang, 12 Maret 2011
DPW Ahmadiyah Jawa Tengah
Ttd
(H.M. Arief Syafi’ie)
Ketua

[1] Mirza Ghulam Ahmad, Al-Wasiat, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2006:24
[2] Maktubaat-e-Ahmadiyyah, jld.5, No. 4
[3] Dalam Kitab Kanzul ‘Umal, Alaudin Alhindi, Muassasatur Risalah, Beirut, 1989, Jld. X, hal. 479, tercantum sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani, Fatimah r.a., menerangkan bahwa Rasulullah SAW., bersabda : Sesungguhnya Isa ibnu Maryam usianya 120 tahun.
[4] Az-Zuhruf, 43:57
[5] Di dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary dan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW, bersabda : ﻜﻴﻒﺍﻨﺘﻢﺍﺬﺍﻨﺰﻞﺍﺒﻦﻤﺮﻴﻢﻔﻴﻜﻢﻮﺍﻤﺎﻤﻜﻢﻤﻨﻜﻢ Hadits ini memberi petunjuk, Nabi Isa as yang dijanjikan akan datang oleh Rasulullah SAW., bukan nabi Isa yang dahulu, nabinya Bani Israel, melainkan berasal dari lingkungan umat Islam, akan jadi imam umat Islam dan dari antara umat Islam. Ia menyandang gelar Isa ibnu Maryam, karena ia memiliki spirit Isa ibnu Maryam.
[6] Ahkam al Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Diantama-LTN-NU, Cet. Ketiga, Pebruari 2007: 47-49, Pengantar : KH. MA. Sahal Mahfudz.
[7] H.R. Abu Dawud, dalam Misykatul Mashaabih, hal. 36, dalam Tiga Masalah Penting, H. Mahmud Ahmad Cheema H.A., hal. 47-48
[8] Musnad Ahmad bin Hambal, Jld. II, hal 411, dalam Tiga Masalah Penting, H. Mahmud Ahmad Cheema H.A., hal. 48-49
[9] Ahkam al Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Diantama-LTN-NU, Cet. Ketiga, Pebruari 2007: 47-49. Pengantar: KH. MA. Sahal Mahfudz.

Demokrat Sesalkan Soekarwo Keluarkan SK Anti-Ahmadiyah

2011-03-07T18:21:00.000-08:00

TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyesalkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur soal pelarangan aktivitas Jamaah Ahmadiyah di seluruh wilayah Jawa Timur. Apalagi, Soekarwo adalah anggota Dewan Pembina Partai Demokrat dalam kepengurusan 2010-2015.

"Itu saya sesalkan. Sebagai partai, Demokrat tidak pernah mendukung hal itu. Ini murni kebijakan lokal dari para kepala daerah," kata Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla di Jakarta, Minggu 6 Maret 2011.

DPP Partai Demokrat, kata Ulil, saat ini tengah memikirkan langkah untuk memberikan instruksi kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah Demokrat untuk menyatakan sikap menolak segala kebijakan lokal yang melarang keberadaan dan aktivitas Ahmadiyah.

"Kami masih memikirkan hal itu. Semoga saja ada semacam usaha untuk mencegah supaya ini tidak menyebar kemana-mana, karena agak berbahaya," kata dia.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Sember: Tempointeratif.com

Djoko Suyanto: Pemerintah Tidak Bisa Melarang Kepercayaan

2011-03-07T18:14:00.000-08:00

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah memang belum memberi keputusan untuk menanggapi desakan pembubaran aliran Ahmadiyah di Indonesia. Tapi, sikap pemerintah sudah jelas, sebuah kepercayaan tidak bisa dilarang. "Bagaimana pun, kita tidak boleh membekukan atau melarang kepercayaan orang," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto kepada Tempo, Minggu (6/3).

Sedangkan mengenai munculnya peraturan-peraturan daerah soal pelarangan aktivitas Ahmadiyah, menurut Djoko, aturan-aturan tersebut harus mengacu pada dua landasan, yakni, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Pasal 29 serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri soal Ahmadiyah. "(Dua aturan) itu harus menjadi dasar peraturan daerah," ujarnya.

Pasal 28 UUD 1945 mengatur soal warga negara dan penduduk. Dalam pasal 28 E butir pertama dinyatakan, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." Butir kedua menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."

Adapun pasal 29 mengatur soal agama yang berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," (butir 2).

Karena itu, Djoko telah menginstruksikan Menteri Dalam Mendagri Gamawan Fauzi untuk mengevaluasi peraturan-peraturan daerah yang dinilai tak sesuai dengan dua landasan tersebut. Mendagri, kata Djoko, sudah tentu akan memperhatikan aturan-aturan di daerah yang melarang aktivitas Ahmadiyah. "Karena daerah tidak bisa bikin aturan sendiri tanpa memperhatikan acuan itu," kata dia.

Evaluasi terhadap peraturan daerah soal pelarangan Ahmadiyah akan dilakukan, sembari pemerintah membahas bagaimana mencari solusi tuntas tentang Ahmadiyah. "Kalau keluar dari dua acuan itu, (perda) tidak bisa diterapkan."

Namun di sisi lain, Djoko meminta media tak hanya mengutip soal pelarangan terhadap Ahmadiyah-nya saja. Sebab sejumlah aturan daerah juga mengatur soal pelarangan warga masyarakat untuk bertindak dengan melakukan kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah. Menurut Djoko, silahkan saja jika ada pihak-pihak yang tidak senang dengan keberadaan Ahmadiyah. "Tetapi ketidaksenangan itu tidak boleh lantas digunakan untuk menghakimi orang lain, menganiaya orang lain, atau membunuh," ujarnya.

Djoko meyakini sebelum daerah mengeluarkan peraturan gubernur atau peraturan daerah, sudah melibatkan para stakeholder seperti tokoh agama, termasuk dari pihak Ahmadiyah sendiri. "Karena yang tahu eskalasi di daerah adalah daerah itu sendiri."

Sebelumnya, sejumlah kalangan juga tak setuju dengan aturan daerah yang melarang aktivitas Jamaah Ahmadiyah. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat, Marwan Jafar, menyebut perda anti-Ahmadiyah itu sebagai intervensi terhadap kehidupan umat beragama, karena aturan itu memuat larangan aktivitas keagamaan. "Kepercayaan tak boleh dibunuh," katanya.

Persoalan Ahmadiyah, kata Marwan, seharusnya diselesaikan dengan dialog, yang melibatkan pemuka agama, organisasi keagamaan, dan pemerintah. Ia mendesak pemerintah segera mengevaluasi perda maupun surat keputusan gubernur anti-Ahmadiyah. Marwan khawatir beleid itu akan memantik konflik baru terhadap kelangsungan hidup penerus ajaran Ahmadiyah.

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra juga menilai pelarangan terhadap aktivitas Ahmadiyah di daerah itu bertentangan dengan konstitusi. "Perda itu inkonstitusional karena tak sesuai dengan UUD 1945, yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan serta berserikat dan berkumpul," katanya.

Dimas

Sunni, Syiah dan Ahmadiyah

2011-03-06T20:05:00.000-08:00

Prof.DR.H.Hamka Haq, ketua DPP PDI-P dan ketum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), dalam akun twitter-nya @hamkahaq menguraikan mengenai perbedaan antara Islam Sunni, Syiah dan Ahmadiyah dengan cara yang sangat lugas dan berani. Berikut ini kutipan timeline twitter-nya terkait hal tersebut.

Mahasiswa bertanya: "Yang mana lebih dekat persamaan dengan SUNNI, Ahmadiyah atau Syiah?" Kepadanya saya jawab sebagai berikut:

Syiah menolak Khulafau Rasyidun SUNNI, Abu Bakar, Umar, Utsman, kecuali Ali RA. Ahmadiyah menerima dan hormat pada semua Khulafa Rasyidun
Syiah menolak semua hadits SUNNI, terutama riwayat Aisyah, kecuali riwayat dri Ali, sedang Ahmadiah menerima semua hdits Sunni tanpa kecuali
Syiah hanya mengakui ketokohan turunan ahli bait (turunan Ali RA) sedang Ahmdiyah menerima ketokohan kaum SUNNI
Bedanya dengan kita kaum SUNNI, Ahmadiyah percaya bahwa Nabi Isa yang dijanjikan dalam hadits sudah datang, itulah Mirza Ghulam Ahmad
Sedang Syiah yakin bahwa Nabi Isa yang dijanjikan dalam hadits masih ditunggu2, dan jika ia datang nanti ia bergelar IMAM MAHDI keturunan Ali RA
Sedang kaum SUNNI, sebagian besar percaya bahwa Nabi Isa yang djanjikan dalam hadits adl ISA IBN Maryam yang dulu dtang ke Bani Israel, itu blum datang
Sebagian ulama SUNNI tidak terima secara harfiyah tentang janji datangnya Nabi ISA, a.l.Syekh Moh.Abduh, Rasyid Ridha, Syaltut (eks Syekh AlAzhar)
Perbedaan pokok SUNNI- Ahmadiyah hanya soal kenabian Ghulam Ahmad. Tidak banyak bedanya, karena Ahmdiah memang awalnya SUNNI, [lalu] jadi sempalan
Karena bedanya sangat mendasar pada soal Nabi, maka SUNNI lebih memusuhi Ahmadiyah ketimbang Syiah. Syiah hanya beda dengan SUNNI pada soal khalifah
Tapi Syiah dan Ahmadiyah masing2 punya jasa bagi SUNNI. Syiah berjasa mendirikan Univ.Al Azhhar, ketika Mesir diperintah Khilafah Fatimiah
Sedang Ahmadiyah berjasa sebagai yang pertama2 membawa Islam ke Eropa di zaman Modern, yang nanti banyak kembali ke SUNNI setelah datangnya emigran Arab
Jadi buat apa kita bermusuhan,lebih baik membangun persaudaraan keislaman, lalu bersama segenap umat agama lain membangun peradaban dunia yang damai
Untuk sekadar tambahan, Muslim pertama pemenang Nobel bidang Sains ialah Abdu Salam, seorang Ahmdiyah dari Pakistan.
mereka (Ahmadiyah) tidak mau [menjadi] agama baru, karena nabi mereka,Ghulam Ahmad, dipandang sebagai nabi yang tidak membawa syriat baru, jadi syariatnya tetap Islam
Tesis S1 saya (1978) ttg "Kekeliruan Ahmadiah Qadyan." Tapi sbg sesama bangsa Indo saya anggap mereka sbg saudara sebangsa yg harus diperlakukan baik2.

Azyumardi Azra: Mendagri Harus Cabut SK Pelarangan Ahmadyah

2011-03-05T00:59:00.000-08:00

Liputan6.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi harus segera mencabut surat keputusan pelarangan Ahmadiyah yang telah dikeluarkan beberapa pemerintah daerah. Demikian diungkapkan pengamat politik Azyumardi Azra dalam seminar bertajuk "International Seminar on Islam, Piece, and Justice" di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (5/3).

"Depdagri harus mencabut Perda semacam itu. SKB masih problematis. Yang diperlukan bukan Perda yang bisa saja ditarik seperti karet," ujar Azyumardi Azra. Menurut Azumardi, peraturan daerah atau SK pelarangan Ahmadiyah itu inkonstitusional. "Tak jauh berbeda dengan SKB kalau mengambil langkah-langkahnya sendiri, baik provinsi maupun kabupaten," katanya.

Azra menilai Ahmadiyah ini status quo dengan SKB maka SKB yang harus disosialisasikan. "Tegaskan isi SKB, supaya masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri," tandasnya. Ahmadiyah juga harus menahan diri, jangan lagi bersifat eksklusif. "Perda bisa mendrong emosi. Mendagri bisa mencabut perda-perda yang melanggar konstitusi," imbuhnya.(JUM)

Sumber: liputan6.com

Azyumardi Azra: Perda Pembekuan Ahmadiyah Inkonstitusional

2011-03-05T00:23:00.000-08:00

Sabtu, 05 Maret 2011 , 13:13:00 WIB
Laporan: Kristian Ginting

RMOL. Peraturan daerah yang melarang kegiatan Jamaah Ahmadiyah adalah inkonstutisional. Pemerintah pusat juga dianggap tidak tegas dan membiarkan polemik hingga pemimpin di daerah mengambil langkah sendiri.

"Menurut saya Perda atau SK pelarangan Ahmadiyah itu inkonstitusional. Tak jauh berbeda dengan Surat Keputusan Bersama (SKB). Mendagri harus mencabut Perda semacam itu," ujar cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra, kepada wartawan di Hotel Sahid Jakarta, Sabtu (5/3).

Menurutnya, munculnya Perda-Perda itu di saat SKB masih problematis dan tidak ada langkah apapun dari pemerintah untuk memperjelas isi SKB.

"Yang diperlukan bukan Perda yang bisa saja ditarik seperti karet. Saya kira kalau Ahmadiyah ini status quo dengan SKB, maka SKB yang harus disosialisasikan, tegaskan isi SKB, supaya masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri," ucap Azyumardi.

Dia juga menyarankan Ahmadiyah untuk menahan diri dan jangan lagi bersifat eksklusif. "Perda bisa mendorong emosi," tegasnya.[ald]

Sumber: Rakyat merdeka online

Ahmadiyah, salafy dan Adnan Buyung

2011-03-04T23:42:00.000-08:00

Oleh:
Nur Hidayat
Dosen Univ. Brawijaya - Malang, Jatim.

Ada sesuatu yang menarik di masyarakat kita terutama pemeluk agama Islam. Islam di Indonesia sangat beragam dalam pemahamannya. Ketika Ahmadiyah diketahui mengakui adanya nabi setelah Muhammad SAW, mereka meminta dibubarkan bahkan masjid yang tidak bersalahpun ikut dihancurkan, penduduk diusir jika perlu dibunuh (menurut salah satu Ustadz) dan Adnan Buyung nasution yang berbicara dari sisi hukum terhadap perusakan dan intimidasi bagi masyarakat Ahmadiyah juga dicap yang bukan-bukan bahkan di demo habis-habisan dengan mengatas namakan Islam. Saya sendiri meyakini ajaran Ahmadiyah ada yang salah. hanya kita juga perlu bercermin sudahkan kita yakin bahwa Islam yang kita yakini benar? jangan-jangan kita menganggap benar karena mengatakan Nabi Muhammad adlh Nabi terakhir. Kalau itu mudah sekali Islam.

Islam dilandasi oleh Syahadat. yang mengakui bahwa Allah SWT adalah satu-satunya tuhan kita. Benarkah itu sudah ada di hati kita. kalau kita menyembelih kerbau dan menanam kepalanya, atau membuat sesaji di pinggir jalan pada malam jum’at, bertanya pada dukun dan sebagainya apakah kita sudah benar-benr bersyahadat meski kita rajin sholat?

Atau apakah kita benar menyebut Muhammad sebagai Rasul Allah, jika yang ada kita bukan mengikuti ajarannya tapi mendewakan beliau bahkan hampir sama dengan Allah. mau bukti? banyak orang memuja Rasulullah sampai dalam salah satu sylawatnya menyatakan Dialah yang mampu menyembuhkan dan berbagai kemampuan yang lain yang mana kemampuan itu adlaah milik Allah. Silahkan baca terjemahan shalawat yang harus dibaca 4444 kali agar permintaan kita dikabulkan. apakah ini bukan menuhankan Muhammad?

Ketika ada perbedaan, maka selalu menganggap dirinya yang paling benar. Gus Dur bilang perbedaan adalah rahmat tapi apakah akar rumput ikut? lihatlah di Lombok. Kelompo yang disebut Salafy dihancurkan rumahnya dan dikejar-kejar orangnya karena tidak mau tahlilan yanng biasan diakukan masyarakat. masyarakat disana menganggap Salafy adlah aliran sesat karena tidak mau tahlil. Padahal Muahmmadiyah juga tidak tahlilan tapi tidak dianggap sesat. lalu apa definisi sesat? Betapa mudahnya kita menyatakan sesat pada seseorang.

Apakah tidak sebaiknya kita saling menghargai? jika saudara kita meyakini itu adalah suatu kebenaran, persilahkanlah dia meykininya. Jika ada perbedaan mari kita diskusi (bukan bantah-bantahan) dengan menggunakan Al Qur’an dan Hadits, jika ada penfsiaran itulah perbedaan karena penafsiran bukan asal beda.
semoga hati kita makin jernih, agar Islam memang menjadi rahmatan lil alamin.

Baca di laman aseli >>

NU, Ahmadiyah, dan FPI

2011-03-04T23:30:00.000-08:00

Oleh Edy M. Ya'kub

Hanya dalam satu bulan Februari 2011 tercatat tiga kerusuhan bernuansa agama yakni di Cikeusik, Pandeglang, Banten (6/2); Temanggung, Jateng (8/2); dan Pasuruan, Jatim (15/2).

Rentetan peristiwa itu agaknya membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap keras dengan mengeluarkan "warning" tentang kemungkinan pembubaran ormas anarkis.

Dalam sikapnya, Presiden tidak menyebut ormas yang dimaksud secara spesifik, namun Front Pembela Islam (FPI) merupakan ormas yang sering menjadi kelompok tertuduh dalam anarkisme bernuansa agama.

Walhasil, tiga kerusuhan bernuansa agama itu akhirnya tidak hanya berhenti pada penegakan hukum, melainkan juga mendorong persoalan mengerucut pada polemik tentang Ahmadiyah di berbagai daerah, bahkan para petinggi FPI pun turut meramaikan polemik itu.

Adalah Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang merupakan kepala daerah yang pertama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di wilayahnya.

Surat tertanggal 28 Februari 2011 itu disampaikan Gubernur di depan anggota Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dan pimpinan sejumlah media massa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya (28/2/2011).

Dalam SK tersebut terdapat tiga pasal. Pertama, melarang aktivitas JAI yang dapat memicu dan/atau menyebarkan terganggunya ketertiban masyarakat Jawa Timur.

Pasal kedua berisi empat poin; a) menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, maupun melalui media elektronik; b) memasang papan nama organisasi JAI di tempat umum; c) memasang papan nama pada masjid, mushalla, lembaga pendidikan, dan lain-lain dengan identitas JAI; dan d) menggunakan atribut JAI dalam segala macam bentuknya.

Gubernur Soekarwo menegaskan bahwa pihaknya tidak berwenang membubarkan ajaran Ahmadiyah. "Kami hanya bisa melarang aktivitasnya, bukan membubarkan, karena pusat yang berwenang (membubarkan). Urusan agama merupakan salah satu dari lima kewenangan pusat," ujarnya.

Sikap Gubernur Jatim yang juga mendorong sikap serupa di Jabar dan provinsi lain itu mengundang protes dari Jaring Masyarakat Anti-Kekerasan (Jamak) dan Aliansi Anak Bangsa Peduli HAM.

"Dari diskusi panjang lebar tentang kekerasan dalam beragama, kami mendesak Gubernur Jatim untuk mencabut SK Larangan Aktivitas JAI," kata Presidium Jamak Jatim, Ahmad Zainul Hamdi, di Surabaya (3/3).

Mereka menganggap SK tersebut salah alamat dan harus dicabut, karena SK itu seharusnya bukan dialamatkan kepada JAI, melainkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah.

"Ahmadiyah selama ini selalu menjadi korban. Penerbitan SK pelarangan Ahmadiyah menunjukkan kalau pemerintah kalah dengan kelompok tertentu. Khususnya negara sudah kalah dengan masyarakat yang kalap. Negara juga sudah gagal dalam memberikan jaminan keamanan kepada masyarakatnya, terlebih pada masyarakat kelompok minoritas," katanya.

Menanggapi protes itu, Gubernur mempersilakan para pemprotes untuk menggugatnya secara hukum, karena upaya hukum lebih bagus daripada demonstrasi (demo).

"Yang jelas, esensi SK hanya melarang aktivitas JAI di Jatim dan bukan membubarkan organisasinya. Akidah dan ritualnya tidak bisa dilarang. Hanya aktivitasnya, seperti pemasangan 'plang' (papan nama) dan penyebaran melalui lisan dan tulisan. Itu juga sesuai SKB Menag, Mendagri, dan Jakgung," ujarnya.

Sikap yang sama dikeluarkan Gubernur Jawa Barat melalui Pergub Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah di Jabar yang esensinya sama dengan SK Gubernur Jatim tentang Ahmadiyah.

Sikap NU
Di tengah polemik itu, pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dalam menyikapi tiga kerusuhan (6-15/2) itu agaknya cukup menarik untuk disimak, termasuk soal Ahmadiyah dan FPI itu sendiri.

Hal itu karena NU merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Indonesia, sehingga sikapnya menjadi rujukan bagi ormas lain untuk menilai konflik legalitas Ahmadiyah (Cikeusik), konflik antaragama (Temanggung), dan konflik Sunni-Syiah (Pasuruan).

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mendukung pembekuan kegiatan Jamaah Ahmadiyah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri tertanggal 9 Juni 2008.

"Soal keyakinan itu tidak dapat dipaksakan, namun bisa didialogkan. Karena itu kami mendukung SKB Ahmadiyah yang intinya membekukan kegiatan Ahmadiyah yang menyimpang," kata Sekretaris PWNU Jatim HM Masyhudi Muchtar kepada ANTARA di Surabaya (21/2).

SKB Ahmadiyah itu antara lain berbunyi peringatan kepada jamaah Ahmadiyah untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya Nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Didampingi Rais Syuriah PWNU Jatim KH Miftachul Akhyar, Masyhudi Muchtar mengatakan Ahmadiyah itu menyimpang dari ajaran Islam dan paham NU, karena jamaah Ahmadiyah dari aliran Qadian dan Lahore itu sama-sama mengakui Mirza Ghulam Ahmad pernah menerima wahyu untuk menerima tugas sebagai Imam Mahdi atau Isa Almasih.

"Kami mendukung SKB Menag, Mendagri, dan Jaksa Agung, karena pelarangan atau pembekuan itu merupakan peluang pemerintah dan tokoh agama untuk bertindak sesuai porsi masing-masing yakni pemberintah menindak secara hukum dan tokoh agama melakukan pembinaan atau dialog dengan jamaah Ahmadiyah," katanya.

Hal itu penting, karena keyakinan agama itu merupakan keyakinan asasi yang tidak bisa dipaksakan kepada orang lain, tapi perlu dilakukan kompromi melalui dialog. "Islam sendiri mengajarkan 'mauidhoh hasanah' atau cara-cara yang baik dan menjauhi cara-cara kekerasan. Hidayah itu hak Tuhan," katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Forum Cendekiawan Ahmadiyah Jatim Ustadz Hamid Ahmad kepada ANTARA di Surabaya (28/2) mengaku siap berdialog, karena Ahmadiyah itu menggunakan Al Quran, membaca syahadat, kiblat untuk shalat, nabi, dan hal-hal lainnya yang sama dengan umat Islam pada umumnya.

"Kalau dibilang kami punya kitab suci Tadzkirah itu nggak betul, karena kita suci kami tetap Al Quran. Mirza Ghulam Ahmad itu juga bukan nabi, tapi penerus nabi seperti Imam Mahdi atau Isa Almasih," paparnya.

Namun, Rais Syuriah PBNU KH Hasyim Muzadi berpendapat sebaliknya. Ia menilai aktivitas dan penyebaran Ahmadiyah ini memang harus dilarang dan dihentikan seperti SK Gubernur Jatim atau SKB Menag, Mendagri, dan Jakgung itu.

"Ajaran Ahmadiyah itu memang harus dihentikan, karena rawan terhadap umat Islam itu sendiri, kecuali kalau Ahmadiyah itu menjadi satu agama sendiri dan bukan Agama Islam. Itu (Ahmadiyah) tidak ada kaitannya dengan kebebasan beragama, tapi justru penodaan agama," ucap mantan Ketua Umum PBNU itu.

Tapi, kata Sekjen International Conference of Islamic Scholar (ICIS) tersebut, kebebasan hidupnya sebagai warga negara tetap dilindungi dan SK atau SKB itu justru melindungi mereka dari oknum yang menggunakan atau memanfaatkan kerawanan untuk memicu konflik.

Senada dengan itu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqiel Siradj menegaskan bahwa Ahmadiyah memang menyimpang dan tidak sejalan dengan NU, karena pandangan yang menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW itu tidak sejalan dengan akidah NU (Aswaja).

"Namun pembubaran Ahmadiyah adalah domain Pemerintah dan NU tidak berada dalam wilayah itu. Selain itu, perbedaan keyakinan tidak bisa menjadi pembenar untuk melakukan tindakan kekerasan atau kesewenang-wenangan," katanya.

Agaknya, NU selalu bersikap "jalan tengah" (tawassuth, i'tidal, musawah, tasamuh). NU menyalahkan ajaran Ahmadiyah, tapi tidak menyalahkan pemeluknya terkait hidayah Tuhan. NU menyalahkan cara kekerasan FPI, tapi NU tidak menyalahkan atau membubarkan organisasinya terkait hidayah Tuhan juga.

Baca di halaman aseli >>

Pandangan Tokoh Islam Indonesia tentang Ahmadiyah

2011-03-04T23:18:00.000-08:00

Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah bagian dari Jamaah Ahmadiyah Internasional yang didirikan oleh Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani pada tahun 1889 di Qadian India. Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad kami yakini adalah Almasih dan Imam Mahdi yang kedatangannya telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Keyakinan tentang datangnya Imam Mahdi dan Nabi Isa di akhir Zaman adalah keyakinan seluruh umat Islam dari golongan manapun. Tugasnya adalah menghidupkan kembali agama Islam dan menegakkan kembali syariat Islam.

Jemaat Ahmadiyah pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1925, diundang oleh Persatuan Mahasiswa Jawa Sumatra di India ketika itu, yang akhirnya Maulana Rahmat Ali HAOT merupakan Muballigh pertama yang diutus ke Indonesia oleh Hadhrat Al-Hajj Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad rh., Khalifah Ahmadiyah ketika itu.

Jemaat Ahmadiyah berperan aktif dalam proses pendirian NKRI dan salah seorang anggotanya, Sayyid Shah Muhammad adalah Ketua Panitia Pemulihan Pemerintahan RI. Beliau mendapat bintang jasa kehormatan dari pemerintah Republik Indonesia atas jasa-jasanya.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia dikukuhkan ber-Badan Hukum sesuai bunyi Lembaran Berita Negara no. 26 tahun 1953 dengan penetapan Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 tanggal 13 Maret 1953. Pandangan beberapa tokoh bangsa dan tokoh Islam Indonesia terhadap Ahmadiyah antara lain:

1. Prof. Dr. Hamka, tidak asing lagi bagi masyarakat kita, seorang alim terkemuka, berpengaruh dan termasuk orang yang menentang Ahmadiyah. Namun demikian Prof. Dr. Hamka “DIPAKSA” oleh hati nuraninya untuk berkata dan menulis tentang KEBENARAN dan Jasa Ahmadiyah seperti berikut:
“Adapun Kaum Ahmadi (Ahmadiyah) dan Usahanya Menyebarkan Islam di benua Eropa dan Amerika, dengan dasar ajaran mereka, faedahnya bagi Islam ada juga. Mereka Menafsirkan Qur’an ke dalam bahasa-bahasanya yang hidup di Eropa. Padahal di zaman 100 tahun yang lalu masih merata kepercayaan tidak boleh menafsirkan Qur’an. Penafsiran Qur’an dari kedua golongan Ahmadiyah itu membangkitkan minat bagi golongan yang Menginginkan Kebangkitan Ajaran Muhammad kembali buat memperdalam selidiknya tentang Islam … ” [Pelajaran Agama Islam, hal. 199, cetakan pertama 1956, Penerbit Bulan Bintang].

2. Dr. H Abdul Karim Amarullah alias haji Rasul, ayahanda Dr. Hamka, salah satu ulama terkemuka di negara kita pada zamannya dan PENENTANG PERTAMA Mubaligh Ahmadiyah di Sumatera Barat tahun 1925/1926. Sekalipun memusuhi Ahmadiyah namun beliau TIDAK SEGAN MEMUJI DAN MENGAKUI JASA DAN UPAYA Ahmadiyah meng-Islamkan kaum Keristen. Beliau mengatakan dalam sebuah bukunya [Al-Qaulush- Shahih hal. 149, Bukit Tinggi, 1926]:
“Di atas nama Islam dan kaum Muslimin sedunia kita memuji sungguh kepada pergerakan Ghulam Ahmad tentang mereka banyak menarik kaum Nasrani (Keristen) masuk agama Islam di tanah Hindustan dan lain- lain tempat …

3. Dalam Almanak Muhammadiyah hal. 42 tahun 1347 Hijriah; “Mubaligh-mubaligh Ahmadiyah telah bermukim di Barat sangat keras mengembangkan agama Islam dan meratakan pengajarannya, begitullah berangsur-angsur terus menerus yang datang pada kemudiannya, hingga di antara mubaligh itu ada yang menuju pusatnya kaum Keristen di tanah Roma, Italia dan hendak di-Islamkannya …

4. H. Agus Salim dan H.O.S Cokroaminoto “Kongres Serikat Islam 26-29 januari 1928 di Jogjakarta memperingati hari S.I. 15 tahun. Sebagai dimaksudkan dahulu itu, diadakan juga Majelis Ulama itu, tetapi Muhammadiyah tidak mau turut duduk di Majelis itu sebenarnya Majelis S.I. adanya, jadi di luar organisasi ini, tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Di Kongres itu dibicarakan juga tafsir Qur’an yang sedang dikerjakan oleh Cokroaminoto. Dari penerbitan-penerbit an pertama, ternyatalah bahwa tafsir itu didasarkan atas Tafsir Ahmadiyah. Lantran ini timbullah dalam kalangan sendiri perlawanan yang keras. Salim menerangkan, bahwa dari segala jenis tafsir Qur’an, yaitu dari kaum kuno, kaum Muktazilah, ahli sufi dan golongan moderen (di antaranya Ahmadiyah, Wahabi baru, dan kaum Theosofi), Tafsir Ahmadiyah-lah yang paling baik untuk memberi kepuasan kepada pemuda-pemuda Indonesia yang terpelajar”. [Mr. A.K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakkan- pergerakan Rakyat Indonesia, 1946, cetakan kelima, halaman 47, Penerbit Pustaka Rakyat]

5. Prof. Dr. Hasbullah Bakry; Seorang penulis terkenal, Ulama dan Guru Besar Hukum Islam dan Perbandingan Agama. “Akhirulkalam kami berpendapat Ghulam Ahmad adalah ulama besar seperti ulama besar lainnya sedangkan pengikutnya adalah umat Islam tanpa perlu diragukan Islamnya, dan salah besar mereka yang menganggap kafir. Semoga Allah SWT. menguatkan selanjutnya pendapat kami ini dengan menggerakkan para ulama lainnya dalam membelanya, amin”. [Pedoman Islam di Indonesia, hal. 441, cetakan ke lima 1990, Penerbit Universitas Indonesia, Press).

6.. Ir. Soekarno (Presiden RI Pertama) “Ahmadiyah adalah besar pengaruhnya, juga di luar India. Ia bercabang di mana-mana, ia menyebarkan banyak perpustakaannya ke mana-mana. sampai di Eropa dan Amerika orang baca ia punya buku- buku, sampai di sana ia sebarkan punya propagandis- propagandis. Corak ia punya Sistem adalah memprogandakan Islam dengan cara apologetis, yakni mempropagandakan Islam dengan mempertahankan Islam itu terhadap serangan-serangan dunia Nasrani; mempropagandakan Islam dengan membuktikan kebenaran Islam di hadapan kritikannya dunia Nasrani, ya … Ahmadiyah adalah salah satu faktor penting di dalam pembaharuan pengertian Islam di India, dan satu faktor penting pula di dalam mempropagandakan Islam di benua Eropa khususnya, di kalangan kaum intelektuil seluruh dunia umumnya.

7. Prof. Dr. Amien Rais ( Mantan Ketua MPR RI/PP Muhamadiyah ). “Ahmadiyah bukan gerakan politik. Beberapa stasiun televisi mereka di Eropa hanya bicara tentang ajaran,Islam, akhlak, dan ekonomi.Di Pakistan mereka tetap eksis. Mereka naik haji ke Mekkah dan Madinah,juga tetap salat lima waktu. Bahkan setahu saya, banyak jenderal angkatan laut, darat, dan udara di Pakistan orang Ahmadiyah. Bahkan pemenang Nobel Fisika, Dr Abdussalam, juga orang Ahmadiyah. Jadi mereka itu sekumpulan orang intelektual. Bahkan, kalau mau jujur, yang menyiarkan agama Islam di Eropa, ya, orang-orang Ahmadiyah lewat stasiun televisi dan stasiun radio. (Majalah Tempo, 28 April 2008).

8. Forum Kyai Peduli Khittah Nahdatul Ulama. Kiai-kiai sepuh yang tergabung dalam Forum kyai Peduli Khittah Nahdatul Ulama 26 Cirebon menyatakan sikap menolak rekomendasi tersebut. Mereka menyayangkan sikap Bakorpakem yang menyatakan ajaran Ahmadiyah. sesat, tanpa terlebih dulu mengetahui pengertian sesat menurut agama. “Nanti jangan-jangan semua aliran Islam yang masih ada oleh Bakorpakem dinyatakan sesat,” ujar KH Syarif Usman Yahya. (Tribun Timur.com, 24 April 2008).

9. Prof. Dr. Dawam Rahardjo, Tokoh Muhamadiyah Padahal Ahmadiyah sendiri tidak menganggap dirinya sebagaikelompok non-Muslim. Mereka hanya mengaku sebagai sebuah sekte atau mazhab dalam Islam. Bahkan mereka juga menganggap diri mereka sebagai salah satu bentuk danmanifestasi gerakan kebangkitan Islam pada abad ke-19.

10. Adnan Buyung Nasution pengacara senior; "Pemerintah wajib melindungi seluruh warga negaranya, tidak terkecuali Ahmadiyah."

11. Din Syamsudin Ketua PP Muhammadiyah; Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan.

12. Todung Mulya Lubis ( Pengacara Senior ) Pernyataan yang menuding Ahmadiyah sesat adalah pernyataan arogan, Negara tidak punya hak masuk domain pribadi. Kita akan melawan setiap pembubaran organisasi. (Detiknews.com, 04 Mei 2008).

13. Goenawan Muhamad (Redaktur Senior Tempo) SKB Ahmadiyah jangan dikeluarkan karena bertentangan dengan kebebasan beragama . Jika Ahmadiyah dibubarkan , satu lagi bagian penting Negara dikhianati (Detiknews.com, 04 Mei 2008).

14. Yudi Latif – Hasil Survey PSIK Paramadina.Mayoritas warga menyatakan Ahmadiyah berhak hidup di Indonesia (Kompas online, 22 April 2008).

15. Ade Armando ( Mantan Wartawan Republika/ Pemred Majalah Madina) “Ahmadiyah itu sudah ada di Indonesia sejak 1920an. Pernahkah kita mendengar mereka melakukan aksi kekerasan dan menyerang pihak lain? Tidak. Dan ini bisa dijelaskan dengan merujuk pada salah satu dasar ajaran Ahmadiyah. Mereka memang anti menggunakan kekerasan untuk memperjuangkan Islam. Istilah jihad dalam komunitas Ahmadiyah dipercaya sebagai penyebaran ajaran dengan cara dakwah dan persuasif. (Majalah Madina)

16. Sobri Lubis ( Sekjen FPI ) “Bunuh, bunuh, bunuh, BUNUH! PERANGI AHMADIYAH, BUNUH AHMADIYAH, BERSIHKAN AHMADIYAH DARI INDONESIA! Ahmadiyah halal darahnya! Persetan HAM! Tai kucing HAM! Allahu Akbar” ( Video Tablig Akbar, FUI, Banjar , 14 Feb 2008)

17. Maftuh Basyuni ( Menteri Agama RI Menag mengecam keras pelaku pembakaran Masjid Ahmadiyah. Dia menilai aksi pembakaran tersebut adalah tindak kejahatan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang berakal sehat.”Itu satu kejahatan yang harus dibasmi .( Media Indonesia, 30 April 2008).
18. Tersangka Pembakar Mesjid Ahmadiyah Tidak Ditahan karena jaminan MUI (Antara News, 29 April 2008)

19. Prof. Dr. Hamka Haq ( Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia)Pelarangan dan aksi kekerasan atau ancaman terhadap jemaat Ahmadiyah merupakan tindakan yang melanggar konstitusi. kontroversi soal Ahmadiyah hanya merupakan perbedaan penafsiran, tidak ada perbedaan keyakinan yang prinsipil. Dia juga menyatakan Fatwa MUI yang melarang dan mengharamkan Ahmadiyah dikatakannya tidak tepat.

Sultan: Yogya Tak Perlu Aturan Larangan Ahmadiyah

2011-03-04T04:34:00.000-08:00

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan Yogyakarta tidak perlu mengikuti daerah lain seperti Jawa Timur dan Jawa Barat yang mengeluarkan peraturan soal pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Sultan menilai wilayah Yogyakarta selama ini memiliki kehidupan beragama yang dilandasi toleransi tinggi masyarakatnya sehingga tak perlu merespons dengan menerbitkan peraturan seperti itu.

Selengkapnya disini..>>

Amien Rais: Tangan PKS Satunya Salaman, Tangan Lainnya Tusuk Pemerintah

2011-03-04T04:16:00.000-08:00

Hery Winarno - detikNews

Jakarta - Resah dan gelisah. Itulah yang dirasakan Partai Demokrat karena ada 1-2 partai dalam Setgab Partai Koalisi yang 'nakal'. Amien Rais maklum karena ada partai yang 'bermuka dua'.

"Ya saya maklum. Karena PKS itu tangan yang satunya salaman dengan pemerintah, tapi tangan yang lainnya menusuk pinggang atau perut pemerintah," sindir Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PAN itu.

Hal itu disampaikan Amien usai mengikuti peresmian ruang rapat Fraksi PAN di lantai 20, Gedung Nusantara I, DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/3/2011).

Ketika ditanya apakah perlu hukuman bagi partai yang bandel, Amien lebih suka menyerahkannya pada kewenangan SBY. Namun yang jelas, Setgab Koalisi harus ditata ulang. Apalagi pemerintahan masih berjalan 3 tahun lagi.

"Dan harus tahu dirilah. Jadi kalau sudah jelas menentang pemerintah, sebiknya keluar dari pemerintah dan jadi oposisi yang bermartabat. Jangan tangan satu salaman, tangan yang lainnya menusuk perut pemerintah," ucap Amien.

Amien juga menyampaikan, Koalisi sudah tidak ada ukurannya sama sekali. "Koalisi seperti keluar masuk toilet atau warung tegal. Bisa seenaknya. Lepas dari masalah substansi, koalisi etikanya sudah dilanggar habis," kata mantan Ketua MPR ini.

(vit/nrl)

Baca di laman aseli >>

KH Said Aqil Siroj: Saya Tidak Pernah Minta Ahmadiyah Dibubarkan

2011-03-01T14:32:00.000-08:00

Jakarta, NU Online
Ramainya pemberitaan mengenai sikap PBNU mendesak Pemerintah membubarkan Ahmadiyah dibantah oleh Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj. “Saya terkejut melihat berita itu (PBNU Desak Pemerintah Tegas Bubarkan Ahmadiyah). Saya tidak pernah mengeluarkan statemen itu,” tegas Kang Said, Selasa, 1 Maret 2011.
“Ahmadiyah memang menyimpang dan tidak sejalan dengan NU. Namun pembubaran Ahmadiyah adalah domain Pemerintah dan NU tidak berada dalam wilayah itu,” lanjut Kang Said, dalam akun twitternya @saidaqil.

Bagi NU, pandangan yang menganggap ada nabi setelah Muhammad SAW tidak sejalan dengan akidah NU yaitu ahlussunnah wal jamaah. Namun PBNU menegaskan bahwa perbedaan keyakinan tidak bisa menjadi pembenar untuk melakukan tindakan kekerasan atau kesewenang-wenangan.

“Allah dan Rasulnya menghendaki bagi kelompok mayoritas harus tetap rendah hati, sehingga bisa menjadi pelindung bagi keompok minoritas yang lain,” tambah Kang Said.

NU mendesak pemerintah untuk bersungguh-sungguh dalam menunaikan kewajibannya, yaitu menegakkan hukum serta memberikan perlindungan kepada segenap warga negara tanpa membedakan agama dan keyakinannya. (bil)

Baca juga di halaman aseli >>

Gus Nuril: Ahmadiyah adalah Islam

2011-02-28T18:23:00.000-08:00

"Ahmadiyah sudah menegaskan bersahadat.maka haram darahnya dan haram dia aniaya.maka kalau ada orang yang meminta Ahmadiyah keluar dari Islam sesungguhnya dia tidak mengenal agama,atau malah sengaja meminta orang yang sudah muslim untuk menjadi kafir.Karena persoalan sahadat adalah persoalan syariat,tidak menyangkut bathinnnya,siapa yang tahu batin seseorang ?" Demikian tertulis di wall facebook DR. KH Nuril Arifin Husein, MBA atau lebih akrab dipanggil Gus Nuril.

Gus Nuril Pimpinan Ponpes Soko Tunggal Abdurahman Wahid, Jakarta dan Semarang , mengusung konsep Bhinika Tunggal Ika untuk mengasuh Pondok Pesantren MULTI AGAMA.

Baca statement diatas pada laman aseli >>

Quraish Shihab: Pelaku Penganiayaan Ahmadiyah Sesat

2011-02-27T18:52:00.000-08:00

... siapapun yang melakukan penganiayaan terhadap jamaah Ahmadiyah, karena ajaran itu sesat maka orang itu lah yang sebenarnya sesat. Karena Islam tidak mengajarkan penganiayaan maupun kekerasan terhadap jamaah lain.

Baca selengkapnya di Okezone.com

Habib Al Musawwa: "Hentikan Demo Ahmadiyah.."

2011-02-27T18:07:00.000-08:00

... Saudaraku Muslimin Muslimat yg kumuliakan, hentikan Demo Ahmadiyah, hentikan kekerasan atas AHmadiyah, hentikan tuntutan untuk pembubaran atas Ahmadiyah, karena dengan perbuatan saudara saudara kita yg memerangi Ahmadiyah dengan kasar dan menuntut dengan desakan keras pada pemerintah untuk pembubaran Ahmadiyah justru bukanlah membuat Ahmadiyah sirna, justru sebaliknya..!, bagaimana…?? Subhanallah…, inilah yg sangat menakutkan dan berbahaya, justru bukan Ahmadiyah nya yg tak mencapai 1% jumlah muslimin, namun justru Muslimin yg membela dan melindungi Ahmadiah berubah menjadi jutaan banyaknya…!, pendukung Ahmadiyah semakin banyak, yg mendukungnya kini bukan hanya Negara Adikuasa musuh islam, namun kini jutaan Muslimin muslimat menaruh simpatik dan iba terhadap Ahmadiyah, Mungkin sebagian muslimin yg awam kini akan memberi infak besar dan rela melindungi Ahmadiyah dari kejaran muslimin karena tak tega melihat mereka dikejar kejar dan didholimi....

Baca selengkapnya di laman asli >>

Download ebook lengkap penjelasan Ahmadiyah

2011-02-22T14:57:00.000-08:00

alislam.org

Ahmadiyah sudah berkali-kali menjadi bahan perbincangan masyarakat. Berbagai segi ajarannya yang kontroversial dianggap telah menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat luas yang beragama Islam. Kebencian yang timbul di berbagai tempat bahkan bukan hanya sampai sebatas hujatan dan umpatan, bahkan hingga mengarah kepada berbagai bentuk pemaksaan disertai kekerasan yang berujung tragedi berdarah.
Kita bertanya-tanya seperti apa sebenarnya penjelasan ahmadiyah mengenai akidah-akidah mereka? Apakah benar semua yang dituduhkan dalam berbagai artikel serta buku-buku anti-ahmadiyah selama ini.
Berikut ini adalah kumpulan file-file yang siap pakai dalam bentuk .pdf yang berisikan tanggapan dan penjelasan ahmadiyah atas berbagai masalah yang selama ini menjadi keberatan pihak-pihak lawan. Diantaranya adalah:

Almasih Sudah Datang
Apakah Ahmadiyah Itu
BANTAHAN LENGKAP Seputar Keberatan Atas Beberapa Wahyu Di Dalam Tazkirah
Bukan Sekedar Hitam Putih
Dimana Letak Kesesatan dan Bahaya Ahmadiyah
Kami Meyakini Turunnya Imam Mahdi dan Nabi Isa as sebagai bukti kesetiaan kpd Islam
Mahzarnamah
Memahami Alasan Ahmadiyah Tidak Salat Di Belakang Non Ahmadiyah

Ebook tersebut dapat anda dowload dengan menekan tombol dibawah ini.

Atau bagi anda yang mahir berbahasa inggris, anda dapat melihat langsung di situs resmi ahmadiyah, www.alislam.org

Ketua MK: Perda Tidak Boleh Bertentangan dengan Kesatuan Ideologi

2011-02-21T04:06:00.000-08:00

Ketua MK, Moh. Mafud MD (kiri), saat menjadi

narasumber dalam konferensi ICRP di Jakarta.

Jakarta, MKOnline - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Moh. Mahfud MD menyatakan, negara tidak boleh memberlakukan hukum agama. Dalam arti, negara tidak boleh mewajibkan apa yang diwajibkan oleh agama dan tidak boleh melarang apa yang dilarang oleh agama. Namun demikian, negara harus melindungi setiap warga negara yang ingin menjalankan ajaran agama.

“Itulah bedanya antara mewajibkan dengan melindungi, dalam hal pemberlakuan hukum agama,” ungkap Mahfud saat menjadi narasumber Konferensi Tokoh Agama Indonesian Conference Religion & Peace “Meneguhkan Kebebasan Beragama di Indonesia” pada Senin (5/10) di Wisma Serba Guna, Istora Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan itu Mahfud juga menyinggung masalah perda syariah yang dibuat berdasarkan kekuatan mayoritas di suatu tempat. Dijelaskannya, bila hal itu dibiarkan, nanti di tempat lain bisa membuat perda sendiri sesuai agama mayoritas daerah tersebut. Ia mencontohkan, orang Aceh akan membuat perda syariah karena mayoritas penduduknya Islam.

“Maka di Bali, orang harus boleh membuat perda sesuai hukum Hindu, karena mayoritas penduduknya beragama Hindu,” tambahnya.

Namun Mahfud tetap menilai munculnya perda semacam itu bertentangan dengan prinsip kesatuan ideologi dan teritori. Oleh karena itu, menurutnya, hal itu tidak benar bila dilihat dari prinsip penuntun hukum. Prinsipnya, keberadaan hukum-hukum seperti itu tidak diperbolehkan.

Konferensi Tokoh Agama yang berlangsung dua hari itu, juga menampilkan narasumber MM Billah yang mantan Komisioner Komnas HAM, dan beberapa narasumber lainnya. (Nano Tresna A.)

>> Baca di laman aseli <<

SBY menganjurkan dialog untuk solusi masalah Ahmadiyah

2011-02-19T15:24:00.000-08:00

Negeri ini sangat terbagi karena masalah Ahmadiyah, dengan satu sisi bersikeras bahwa itu dinyatakan agama yang terpisah dari Islam dan yang lainnya mengatakan bahwa Konstitusi menetapkan bahwa pengikutnya memiliki hak untuk menyebut diri mereka Muslim.

Selama pertemuan Kabinet Kamis, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan para menteri untuk mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin agama, aktivis hak asasi manusia dan Ahmadiyah untuk menemukan solusi terbaik untuk mengakhiri penganiayaan berulang atas kelompok minoritas.

SBY suggests dialogue for Ahmadiyah solution
Ina Parlina, The Jakarta Post, Jakarta | Fri, 02/18/2011 11:10 AM | Headlines

The country is deeply divided over the issue of the Ahmadiyah, with one side insisting that it be declared a religion separate from Islam and the other saying that the Constitution stipulates that its followers have the right to call themselves Muslims.

During a Cabinet meeting Thursday, President Susilo Bambang Yudhoyono instructed his ministers to hold talks with religious leaders, human rights activists and the Ahmadis to find the best solution to end the recurring persecution of the minority group.

The Ahmadiyah, whose teachings are considered heretical and blasphemous against Islam by the Indonesian Ulema Council (MUI), has been a target of mob attacks in recent years. The latest incident in Banten left three Ahmadis dead.

The government has yet to find a solution beyond reviewing the 2008 joint ministerial decree on the Ahmadiyah, which critics say is often used to justify violence against the religious sect.

The nation remains deeply divided over the sensitive issue.

MUI deputy chairman Amidhan said his office agreed to exclude Ahmadiyah from Islam and allow them to exist as a new religion. “This is actually an internal problem of Muslims in Indonesia. This is not a matter of religious tolerance,” Amidhan said.

“The Ahmadis claim to believe in Islam but they do not follow its teaching,” he said, adding that for that reason it must abandon Islam and form a new religion.

“They are like a thorn in the flesh. If they do not do it, I’d say conflict will break out,” he said.

In Pakistan, the government officially declared the Ahmadiyah to be non-Muslims, but rights activists have denounced such a move.

Setara Institute human rights watch director Hendardi said that asking the Ahmadis to form a new religion was against their rights and no guarantee that they would be free from persecution.

“The policy of the Pakistani government is definitely not a good example as it does not deter violence against the group,” he said, recalling that the 2010 extremist attack against two Ahmadi mosques in Lahore took the lives of 93 congregation members.

The best solution, he said, was for the government to pass a law upholding religious freedom. “If any members of different faiths were involved in a conflict, they would be subject to criminal penalties.”

Law and Human Rights Minister Patrialis Akbar said the government would discuss the possibility of requiring the Ahmadis to declare themselves to be non-Muslims.

The chairman of Yudhoyono’s Democratic Party, Anas Urbaningrum, said that if the government could clarify the status of the Ahmadiyah by declaring it a new religion, it would create a more positive perspective toward the sect.

“If we declare Ahmadiyah a ‘religion of Ahmadiyah’ and not Islam, then people would apply the principle of ‘lakum dinukum waliyadin’ [to you your religion and to me mine]. It would create mutual respect.”

University of Indonesia sociology professor Imam Prasodjo said it was too soon to make a decision on whether to disband or to declare Ahmadiyah a new religion. “It would be unwise to decide now,” Imam said.

“I’d say the best strategy is to facilitate dialogue between Ahmadiyah and Muslims.”

Ahmadiyah, Surga-Neraka, Urusan Allah

2011-02-19T04:10:00.000-08:00

Rais Syuriah PBNU Masdar F.Masudi: Ahmadiyah, Surga-Neraka, Urusan Allah

Jumat, 11 Februari 2011 16:30 Wawancara

JAKARTA- Rais Syuriah PBNU KH Masdar Farid Mas'udi di kantornya di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat memberikan wawancara seputar penyerangan, kekerasan, dan pembunuhan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, seperti yang diungkapkan detikcom sebagai berikut:

Bagaimana tanggapan anda soal penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten?
Pertama-tama yang ingin saya tegaskan, negara itu wajib melindungi rasa aman dari seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan agama, keyakinan maupun suku dan sebagainya. Itu pertama yang harus betul-betul ditunaikan tanpa tawar-menawar lagi. Dan untuk itu, negara sudah memiliki segala persyaratan yang dibutuhkan, ada aparat kepolisian dengan perangkatnya termasuk untuk penindakan sampai intelijennya. Kalau polisi tidak sanggup, bisa menggunakan aparat lainya seperti militer.

Kalau perlu Nahdlatul Ulama (NU) siap membantu dan amankan segenap warga. Jangan sampai ada kezaliman di antara warga dan sesama warga. Pertumpahan darah itu mutlak harus dihidarkan. Satu nyawa hilang itu sudah terlalu banyak. Kalau nyawa sampai hilang bukan karena nyawa, tapi itu sama saja menghilangkan seluruh umat manusia, ini adalah sesuai Alquran.

Jadi membiarkan seorang warga negara terbunuh tanpa alasan pembunuhan, maka sebenarnya sama saja membiarkan seluruh warga negara ini terbunuh. Bahkan di dalam Alquran bukan hanya seluruh warga negara, tapi seluruh umat manusia, bila ada nyawa seorang dibiarkan melayang tanpa alasan yang setimpal.

Berkaitan dengan soal keimanan, negara kita kan bukan negara agama, bukan negara agama tertentu. Tetapi negara yang melindungi keyakinan segenap warganya, maka negara tidak boleh mendiskriminasi perlindungan kepada warga negara atas pertimbangan keyakinan tertentu, itu tidak boleh. Dan, NU berada di belakang misi negara itu.

Apakah konflik terjadi karena perbedaan keyakinan di antara warga itu sendiri?

Itu yang sebenarnya tidak boleh. Perbedaan keyakinan memang tidak mungkin dihindari, karena agama memang teksnya terlalu mendalam dan luas. Oleh karena itu tafsir terhadap teks agama itu suatu keniscayaan. Tidak ada suatu ajaran agama yang hanya ada satu tafsir dan semua tafsir sebenarnya itu dilindungi. Bahwa ada yang mengaku dirinya benar dan yang lain itu salah, itu biasa. Tetapi kalau semua mengaku benar dan semua mengaku yang lain salah, maka sesungguhnya tidak ada yang mutlak benar.

Perbedaan keyakinan tidak bisa menjadi alasan untuk memaksa keyakinan saya terhadap orang lain. Karena yang memberikan petunjuk ke jalan benar itu hanya Allah. Innaka laa tahdi man ahbabta walakinnallaaha yahdi man yasya, sesungguhnya kamu tidak bisa memastikan hidayah kepada orang lain, hanya Allah lah yang dapat memasukan hidayah kepada hamba-Nya yang dikehendaki (surat Al Qoshosh ayat 56).

Di dunia ini kan bukan surga dan juga bukan neraka. Jadi di sini itu ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang tersesat dan ada yang mendapatkan hidayah, inilah dunia. Jangan berpikir dunia ini adalah surga, dan semuanya harus mukmin. Dan jangan berpikir bahwa dunia ini adalah neraka, semuanya harus kafir, tidak seperti itu.

Soal surga-neraka, tersesat dan mendapatkan hidayah hanya Allah yang tahu. Bahkan
dalam Islam, kalau ada orang mengkafirkan orang lain, maka boleh jadi sesungguhnya
dia kafir. Jadi jangan gampang mengkafirkan orang. Anda boleh saja meyakini seyakin-yakinnya apa yang anggap anda imani benar, tapi jangan pada saat yang sama mengaku sayalah satu-satunya paling benar, orang lain salah atau menuding keyakinan orang lain itu salah.

Jadi bagaimana sebaiknya menghadapi jemaat Ahmadiyah?

Saya ambil contoh di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat asuhan almarhum KH Ilyas Ruhyat (mantan Rais Am PBNU), di sekitar itu sudah berpuluh-puluh tahun ada sebuah masjid Ahmadiyah. Pas bertetanggaan dengan pesantren, dan dari dahulu tidak pernah ada santri yang menggruduk atau mengejek anggota jemaat Ahmadiyah. Mereka bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, itulah yang terjadi di lingkungan NU sebenarnya.

Bahwa anda memiliki keyakinan seperti itu dan anda bertekad menjalankannya, itu hak anda. Memang kita memang mempunyai kewajiban moral untuk melakukan dialog, memberi tahu atau dakwah. Tetapi melakukan dakwah mengajak orang mendekatkan dengan keyakinan kita harus dengan bil hikmah atau bijaksana. Tidak ada kata paksaan dalam dakwah itu. Apabila kita sudah berdakwah atau kita sedikit bermujadalah (perdebatan). Kok masih tidak mau menerima apa keyakinan kita, ya sudah, kewajiban kita sudah gugur. Tidak ada keimanan yang bisa dipaksakan. Mungkin orang bisa dipaksa tubuhnya, tapi hatinya tidak bisa dipaksa.

Dakwah yang paling efektif itu dakwah melalui perilaku, bukan dengan kata-kata, apalagi dengan kekerasan. Kalau orang Islam memperlakukan orang lain dengan kekerasan dan kekejaman, itu sebetulnya dia sedang melecehkan secara telak agamanya sendiri. Karena orang akan bertanya, loh agamanya mulia, tapi kenapa perilaku dan akhlaknya buruk dan kejam? Jadi orang Islam yang suka dan sering memekikan suara keras dan jihad, sesungguhnya dia bukan membela Islam, tapi sedang meruntuhkan kewibawaan dan nama baik Islam.

Kawasan Cikeusik, Pandeglang, Banten walau dikenal masyarakatnya keras tapi belum pernah terjadi bentrokan antar keyakinan agama. Apakah ini ada rekayasa untuk memicu kekerasan itu sendiri?

Memang belakangan ini, sekitar sepuluh tahun belakangan terakhir ini pengaruh dari kelompok-kelompok radikal yang dibiayai dengan uang yang banyak dari Timur Tengah menjalar ke mana-mana. Meskipun kita ketahui dalam dunia Islam, perbedaan mazhab dan perbedaan tafsir itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sejak zaman para sahabat itu sudah ada orang menafsiri sebuah ayat yang sama dengan tafsir yang berbeda. Jadi sesungguhnya itu sudah alami dan memang tafsir itu bisa berbeda-beda.

Tapi tafsir yang berbeda dan diikuti dengan pemaksaan, penistaan sampai pembunuhan baru belakangan ini lebih marak. Jadi dahulu pernah ada pada zaman klasik itu. Misalnya konflik antara lain dengan kaum Khawarij dan Syiah sampai pertumpahan darah dan lainnya. Kemudian orang berpikir bila lama-lama seperti ini bisa habis, maka wisdom atau kearifan yang muncul, bahwa tidak ada di dunia manapun yang memiliki satu tafsir, tapi banyak dan berbeda-beda.

Untuk mensikapi adanya tafsir-tafsir yang berbeda ini, ya sudah kita sama-sama menghormatinya. Bahwa kami juga minta dihormati untuk mengikuti tafsir kami, sebagaimana anda juga kami menghormati untuk mengikuti tafsir anda. Itulah yang paling fair (adil), toh kita sama-sama tidak tahu siapa yang sesungguhnya secara hakiki di jalan yang benar. Kita hanya berdoa saja kepada Allah SWT untuk dibimbing di jalan yang benar. Kita tidak boleh mengklaim bahwa saya sudah sepenuhnya berada
di jalan yang benar, itu tidak boleh karena itu namanya takabur.

Kita salat setiap hari lima waktu ada 17 rakaat, kita setiap rakaat selalu baca Al Fatihah dengan doa ihdinash shiroothol mustaqiim, tunjukilah kami ke jalan yang benar. Itu artinya apa? Orang Islam setiap menjalankan ibadahnya sekalipun tidak boleh mengklaim bahwa saya sudah ada di jalan yang benar. Justru kita harus terus memohon kepada Allah untuk dibimbingnya. Justru kita harus rendah hati dan jauh untuk mengklaim saya sudah ada di jalan yang benar, apalagi sambil menuding orang lain kau sesat dengan diikuti tindakan kekerasan. Ini nauzubillah minzaliq, itu jauh dari kebenaran.

Apakah bisa dikatakan semakin banyaknya tindak kekerasan mengatasnamakan agama karena pengaruh radikalisme Timur Tengah?

Memang tindakan manusia tidak pernah bisa disederhanakan pada satu faktor saja, selalu ada multi faktor. Taruhlah faktor faham radikalisme itu memiliki peranan, meskipun tidak seratus persen. Tapi juga ada faktor-faktor lainnya, misalnya faktor adanya provokator dan yang tidak kalah penting faktor kelambanan aparat pemerintah dalam bertindak preventif. Ini sangat penting sekali.

Oleh karena itu, ini harus menjadi catatan yang sangat kuat bagi kita bahwa semua faktor-faktor yang bersifat pemahaman tidak bisa berdiri sendiri. Kalau ada orang yang berbeda faham, kemudian tumbuh menjadi saling curiga sampai saling membenci. Tapi kalau aparat keamanan pemerintah bertindak tegas, tentunya tidak akan meledak menjadi kenyataan. Itu yang kita sesalkan, kenapa aparat keamanan tidak bertindak tepat waktu.

Sebenarnya beliau-beliau itu sudah tahu ada riak-riak seperti di Banten atau Temanggung, itu sudah diketahui dua hari sebelumnya gelagat-gelagat itu. Persoalannya kenapa tidak dilakukan pencegahan? Sebenarnya itu hak aparat keamanan untuk mencegahnya, apalagi sudah ada tanda-tanda datangnya rombongan dari Solo, Semarang, Pekalongan ke Temanggung untuk melakukan tindakan kekerasan atas protes putusan pengadilan. Kenapa ini tidak dicegat di tengah jalan? Sebelum sampai ke tempat kejadian. Membiarkan mereka sampai ke tempat kejadian dan berkumpul ribuan orang itu pasti
akan sulit sekali. Tapi kan bisa dicegah sebelumnya, kan jarak Pekalongan-Temanggung, Solo-Temanggung tidak dekat. Sepanjang puluhan dan ratusan kilometer kan bisa dilakukan pencegahan. Ini yang kami sesalkan kenapa aparat tidak bertindak semestinya sesuai tanggung jawabnya melindungi masyarakat agar tidak bertumpah darah.

Kelambanan atau kelalaian aparat keamanan dan pemerintah ini bisa diartikan juga sebagai upaya memperkeruh konflik antar kelompok masyarakat beragama ini?

Kelambanan itu bisa dituduh sebagai by omission atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi karena pembiaran dan tidak mengambil tanggung jawab. Sekali lagi kami katakan, aparat keamanan harus ambil tanggung jawab melindungi masyarakat, apalagi yang menyangkut perbedaan keyakinan ini. NU sendiri akan mensupport aparat keamanan kalau soal ini.

Jadi bagaimana seharusnya menghadapi jemaat Ahmadiyah ini?

Kewajiban kita kepada orang yang berbeda keyakinan, kalau kita merasa terpanggil, ya dakwah atau mengajak dengan bijak. Kalau memang diperlukan semacam diskusi, dialog atau berdebat, adu argumentasi dengan cara santun daripada orang yang kita hadapi. Kalau sudah cara-cara itu kita lakukan dan mereka tidak mau berubah, ya sudah, kita sudah selesai kewajibannya.

Tidak ada sedikitpun ruang bagi kita untuk memaksa mereka agar meyakini apa yang kita yakini. Kalau kita memaksakan begitu, lagi-lagi kita telah mengklaim saya sudah berada di jalan yang sepenuhnya benar dan anda di jalan kesesatan. Kita harus terus memohon petunjuk kepada Allah SWT. Artinya kita harus lebih redah hati dan jauhkan mengklaim diri kita sudah berada di jalan yang benar. Kita berdoa semoga kita bisa dibimbing ke jalan yang benar, bukan kita yakin betul kita sudah berada di jalan yang benar.

Betulkah ada dalil yang membenarkan untuk memerangi kelompok semacam Jemaat Ahmadiyah atau aliran sesat lainnya?

Tidak ada, tidak ada dalil yang mengatakan orang bisa dibunuh karena perbedaan keyakinan. Memang dalam Alquran ada izin untuk memerangi orang lain dengan alasan agama, kalau memang kita diperangi. Kalau kita tidak pernah diperangi mereka, ya kita tidak boleh memerangi mereka.

Justru kalau kita hadapi dengan kelembutan, tentu hasilnya akan lebih baik. Ini sama ketika Rasulullah SAW akan dibunuh, tapi pedang musuhnya terjatuh. Nabi membiarkannya dan mengampuninya. Itu begitu kuatnya akhlak dan kelembutan hati yang bisa mengubah orang. Cara efektif mengubah keyakinan itu dengan akhlak yang baik, kesalehan amal, bukan dengan pedang.

Begitu juga di NU, kita akan menghadapi kelompok-kelompok ini dengan cara-cara santun dan dakwah yang bijak. Kalau ada yang melawan dengan kekerasan, kami serahkan kepada negara yang memiliki hak dan tanggung jawab. Negara punya hak monopoli untuk menindak pelaku kekerasan demi melindungi masyarakat lainnya. Tidak boleh masyarakat menggunakan alat kekerasan.

Bagaimana solusinya agar tidak terjadi pemaksaan dan penyerangan kepada kelompok agama yang beda keyakinan?

Jangan kita pernah memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Biarkan itu diserahkan kepada Allah yang akan memberikan hidayah. Memang dalam beberapa kasus belakangan ini, banyak yang menunjukan keimanan dengan cara penuh kesombongan. Padahal kesombongan ini lebih buruk dari kesesatan atau kejahatan itu sendiri serta lebih buruk dari dosa besar lainnya. Kesombongan atas keimanan kita itu lebih berbahaya dari yang lainnya.

Sumber: detikcom/(zal/iy)