Belajar Menulis

Iklan Hari Pahlawan, Pelajaran Berharga Bagi PKS

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Mon, 17 Nov 2008 08:02:00 +0000

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), beberapa hari terakhir menuai kecaman dan gugatan dari beberapa elemen masyarakat. Antara lain dari organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Hal ini terkait dengan penayangan iklan partai bernomor urut 8 itu di beberapa stasiun televisi.

Dalam iklan tersebut, PKS memasang foto para tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, Ahmad Dahlan, Hasyim Asy’ari, Soetomo serta Jenderal Besar Sudirman. Celakanya, PKS juga menayangkan gambar mantan Presiden Indonesia yang pernah berkuasa selama 32 tahun, Soeharto. Inilah yang menjadi pangkal timbulnya kritik dan gugatan.

Terlepas dari jasa-jasa yang pernah ditorehkannya kepada bangsa ini, Soeharto masih tetap dianggap sebagai tokoh yang paling bertanggungjawab terhadap segala kejahatan kemanusiaan kepada anak bangsa ini. Karena itu, mensejajarkan Soeharto dengan tokoh-tokoh tersebut jelas merupakan sebuah tindakan yang kurang tepat.

"Pemuatan tersebut jelas-jelas pure bermuatan kepentingan politik jangka pendek PKS dan merugikan persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan budaya, sosial, dan keagamaan," demikian dalam siaran resmi PP Pemuda Muhammadiyah yang di tandatangani ketuanya Armyn Gultom, seperti yang dikutip dari Detik.com, Jumat (31/10/2008).

Sebelumnya, kecaman juga muncul dari Gerakan Pemuda Nahdhatul Ulama. Mereka tidak ingin pendiri mereka Hasyim Asy’ari disamakan dengan Soeharto. Kedua ormas terbesar di tanah air ini juga menuntut PKS agar segera menarik iklan tersebut dari televisi secepatnya.

Bagian dari Kampanye Politik

Setelah sempat berdalih alasan penayangan iklan tersebut untuk rekonsiliasi bangsa, akhirnya PKS mengakui bahwa iklan tersebut bertujuan meraih simpati massa sebanyak-banyaknya guna menghadapi Pemilu 2009 mendatang.

Hal itu dikatakan Sekjen PKS Anis Matta dalam diskusi Radio Trijaya, "Parpol Krisis Tokoh", Sabtu (15/11), di Jakarta.

Digunakannya gambar tokoh-tokoh itu, diakui Anis, tak meminta izin kepada keluarga ataupun kelompok-kelompok yang mengklaim 'memiliki' mereka.

"Memang enggak izin, karena itu domain publik. Kita tidak mengingkari (iklan) ini bagian dari kampanye politik untuk meraih dukungan. Kalau partai lain menjual tokoh, kami menjual ide," kata Anis.

Dampak

Menjelang pemilihan umum 2009, partai-partai politik di tanah air memang melakukan berbagai strategi guna meraup simpati dan dukungan massa sebanyak-banyaknya. Partai tak ubahnya menjadi counter hp yang memasarkan barang dagangannya dengan kemasan sedemikian rupa agar konsumen tertarik membeli. Walaupun, cara ini harus ditebus dengan harga mahal. Seperti yang dilakukan PKS.

Menurut penulis, dalam konteks politik, iklan rekonsiliasi ini dapat memberikan akibat wajar (konsekuensi logis) yang negatif bagi PKS. Alih-alih mendapat simpati, justru keberadaan iklan ini-apabila tidak segera ditarik dari peredaran-akan berdampak pada turunnya simpati pada partai berlambang bulan sabit dan bintang ini. Apalagi, bila kita setback, PKS justru lahir dari gerakan anti Soeharto pada masa reformasi digulirkan.

Cita-cita PKS yang berplatform religius sedikit banyaknya akan “terusik” karena ternyata PKS juga menokohkan Soeharto sebagai tokoh bangsa. Simpati kepada PKS juga tidak akan datang dari keluarga para korban tindak kekerasan dan pelanggaran HAM semasa Soeharto menjabat. Apalagi, sampai hari ini penyelesaian kasus kemanusiaan tersebut belum memuaskan. Belum lagi persoalan korupsi dengan Soeharto dan kroni-kroninya sebagai pelaku utama.

Pelajaran Berharga

Sejatinya, peristiwa ini merupakan pelajaran berharga bagi PKS, terutama para elitenya yang selama ini memakai sistem terpusat, agar lebih selektif lagi dalam meramu strategi pemasaran (baca : pencitraan) politik partainya.

Masih banyak cara yang dapat dilakukan untuk meraih simpati pemilih. Apalagi PKS selama ini dikenal sebagai partai yang bersih dan tak pernah terlibat dalam skenario “melukai perasaan publik “ seperti melakukan tindak kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Yang harus dilakukan oleh PKS adalah konsisten dengan khittah perjuangannya dan tak pernah berhenti memberdayakan umat. Simpati, dukungan, bahkan pilihan akan datang dengan sendirinya bila PKS tetap istiqomah dengan kedua hal ini. Tapi, tentu saja, selagi kedua hal ini diramu dengan strategi yang selektif.

Sumpah Pemuda, Kemerdekaan dan Pembangunan

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Fri, 14 Nov 2008 02:32:00 +0000

Tanggal 28 Oktober 1928 sungguh bermakna penting dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Pada saat itu para pemuda yang terdiri dari berbagai suku, ras dan golongan (Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Perhimpunan Pelajar Indonesia) menyatakan tekad satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa. Kebulatan tekad ini kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda.

Cita-cita mereka saat itu begitu sederhana. Yakni ingin mewujudkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Walaupun dalam realitasnya keinginan tersebut baru tercapai 27 tahun kemudian, saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, namun spirit 28 Okober, selain spirit menjadi inspirasi perjuangan kala itu.

Kini , 80 tahun sudah ikrar Sumpah Pemuda dikumandangkan. Begitu pula, kita telah mengecap 63 tahun kemerdekaan lepas dari cengkeraman kaum penjajah. Apa hikmah yang bisa dipetik dari kedua peristiwa ini?

Tak lain adalah, kaum muda merupakan pelopor kebangkitan dan perubahan Indonesia. Sulit membayangkan bagaimana “wajah” Indonesia bila kaum mudanya tidak bangkit dan melakukan perubahan. Pun telah banyak kita baca dalam literatur, bagaimana peran utama pemuda dari berbagai penjuru dunia dalam perjuangan, baik secara fisik maupun lewat jalur diplomasi, organisasi sosial politik, dan intelektual.

Perang merebut dan mempertahankan kemerdekaan sejatinya memang merupakan ladang bagi tumbuh suburnya heroisme pemuda. Generasi muda yang hidup dalam suasana pergolakan akan cenderung memiliki kreativitas tinggi untuk melakukan perubahan atas berbagai kerumitan yang dihadapi.

Sebaliknya, para pemuda yang hidup dalam nuansa nyaman dan tenang, cenderung mempertahankan situasi yang ada tanpa berupaya melakukan perubahan kearah yang lebih baik dan produktif.

Tentu saja, sebagai generasi penerus, kaum muda kita tak harus berperang secara fisik dulu untuk meneladani serta melanjutkan spirit para pendahulu-muda-kita. Kendati demikian, di era keterbukaan saat ini tantangan bagi generasi muda kita lebih berat dan kompleks.

Sayangnya, kaum muda kita sekarang cenderung merupakan generasi yang terkesan tanpa semangat, terjebak dalam kehidupan yang hedonistik serta gamang mencari identitas kedirian mereka.

Karena itu, kaum muda perlu segera berbenah. Dimasa sekarang, spirit sumpah pemuda dan proklamasi kemerdekaan harus dimaknai ulang sebagai sebuah sistem untuk membangun kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik.

Cita-cita Sumpah Pemuda dan Kemerdekaan harus diterjemahkan dengan prestasi dan kerja nyata. Syaratnya, kaum muda harus mendayagunakan segenap potensi dan kemampuannya, serta membekali dirinya dengan semua sarana yang memungkinkan mereka agar bisa mandiri baik secara personal maupun komunal. Keterlibatan dalam derap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi suatu hal yang tak dapat ditawar-tawar lagi.

Disisi lain, pemerintah sebagai pengambil kebijakan pun mesti tanggap. Generasi muda perlu dilibatkan dalam setiap perencanaan pembangunan, sehingga pelayanan dapat lebih disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai. Progresifitas kaum muda tak hanya penting dalam kerangka pemberdayaan, tapi juga memberikan kontribusi bagi penyiapan generasi selanjutnya, serta regenerasi kepemimpinan di masa mendatang. Semua ini bukan cuma untuk pemuda, tapi untuk kita juga, Rakyat Indonesia.

2009, Palembang akan Perbanyak Sekolah Kejuruan

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Thu, 13 Nov 2008 04:37:00 +0000

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang pada 2009 mendatang rencananya akan menambah jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lebih banyak dari Sekolah Menengah Atas atau SMA.

“SMA akan kita kurangi atau paling tidak sama, sebab terbukti angka pengangguran saat ini lebih banyak dari tingkat SMA,” kata Walikota Palembang Ir H Eddy Santana Putra MT,Eddy, usai menghadiri laporan komisi-komisi di DPRD tentang LKPJ Wali Kota 2007 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Palembang, Rabu (20/8).

Saat ini, jumlah SMA di kota metropolis lebih banyak dibandingkan dengan sekolah kejuruan dengan rasio 70 persen berbanding 30 persen. Sayangnya, para lulusan SMA ini sangat minim keahlian sehingga susah bersaing untuk mendapatkan pekerjaan.

“Penambahan sekolah kejuruan ini penting agar lebih banyak menampung siswa yang siap kerja dan memiliki keterampilan lebih untuk berwirausaha. Lulusan SMK juga bisa terus melanjutkan ke perguruan tinggi,” kata Eddy.

Pemerintah dalam dua hingga tiga tahun mendatang menargetkan rasio SMK dan SMA bisa berimbang. Kendati untuk membangun SMK yang berkualitas memerlukan pendanaan lebih besar dibandingkan SMA. Karena fasilitas pendukung untuk praktik jauh lebih komplet, termasuk alat peraga, workshop, atau laboratorium.

“Pembangunan SMK akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Bahkan, bila perlu SMA dapat diubah menjadi SMK dan hanya menambah sejumlah fasilitas pendukung praktik,” ujar Eddy sembari menambahkan, pihaknya saat ini sedang memproses pembelian tanah seluas 4 hektare milik PT Perumnas guna membangun SMKN di Talang Kelapa.

Sementara itu, Kasubdin SMP/SMA Dinas Pendidikan Kota Palembang Riza Fahlevi mengatakan, minat siswa yang akan masuk SMK di Palembang masih minim.

“Saat ini jumlah SMK hanya berkisar 23 sekolah,” ujar Reza.

Padahal, kata dia, SMK merupakan sekolah yang dapat menciptakan siswa berketerampilan lebih dan berdaya saing karena materi pelajaran yang terapkan lebih banyak praktik dibanding teori. (yat)

2010, Sumsel Akan Bangun Lapas Wanita

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Thu, 13 Nov 2008 04:26:00 +0000

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2010 mendatang rencananya akan membangun lembaga permasyarakatan (Lapas) Kelas II A khusus wanita. Lapas ini diperkirakan dapat menampung sekitar 1.500 orang dan nantinya akan berlokasi di Rumah Tahanan (Rutan) di Jalan Merdeka saat ini.

“Sementara penghuni Rutan Merdeka akan dialihkan ke LP Kelas I Pakjo Palembang. Dan penghuni LP Pakjo akan dipindahkan ke LP Merahmata, Kabupaten Banyuasin,” terang Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumsel Chairudin Indris, Selasa (12/8).

Pengalihan fungsi Rutan Merdeka, menurut Chairudin, karena Sumsel sama sekali belum memiliki LP khusus wanita. Selama ini para narapidana (napi) wanita di gabung dengan penghuni lapas lain di 16 rutan dan lapas yang tersebar di Sumsel.

”Padahal, dari 16 lapas dan rutan sebagian di antaranya mengalami over capacity,” ujar Chairudin.

Untuk mengantisipasinya, kata Chairudin, pihaknya kini tengah membangun Lapas Kelas I di Merahmata, Kabupaten Banyuasin. Pembangunan LP Merahmata ini sudah dimulai sejak 2005 dengan dana yang bersumber dari APBN sebesar Rp 20 miliar.

”Kini pengerjaan pembangunan LP sudah mencapai 70 persen. Selain itu, dilakukan pula perehabilitasian di sejumlah rutan dan LP. Yaitu LP Kelas II A Lubuklinggau, LP Kelas II B Muaraenim, LP Kelas II B Sekayu, dan Cabang Rutan Martapura,” jelasnya.

Kelebihan Daya Tampung

Sementara itu, berdasarkan laporan dari departemen Hukum dan HAM Sumsel pada akhir Juli 2008, jumlah napi di 16 lapas dan rutan di Sumsel ternyata mengalami over kapasitas. Jumlah napi mencapai 6.233 orang, sedangkan daya tampung hanya 4.089 orang.

”Bahkan, beberapa napi terpaksa dipindahkan ke LP lain di wilayah hukum yang berbeda,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM Sumsel Abdul Malik.

Disisi lain, Anggota DPRD Sumsel dari Fraksi PDI-Perjuangan Fahlevi Maizano merespon positif upaya Kanwil Departemen Hukum dan HAM yang telah membangun LP Kelas 1 di Banyuasin. (yat)

foto : google

Ganti Lampu, Bundaran Air Mancur Lebih Indah

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Thu, 13 Nov 2008 04:17:00 +0000

• Berkilau empat warna

• Hemat daya hingga 4000 watt

Kawasan Bundaran Air Mancur (BAM) depan Masjid Agung Palembang dipastikan akan bertambah indah dan menarik. Ini setelah PT Philips Indonesia memberikan bantuan kepada Pemerintah Kota Palembang berupa 16 lampu sorot berteknologi Light Emited Diode (LED) yang lebih hemat energi, berwarna dan tahan lama.

Selain itu, PT Philips Indonesia juga menyerahkan 1.000 unit lampu 14 watt untuk di bagikan pemerintah kota kepada warga sekitar. Lampu ini terangnya setara dengan 75 wat lampu biasa. Bantuan itu diserahkan langsung CEO and VP Philips ASEAN, Paul Peeters, di dampingi Rob Flecther, CEO Philips Indonesia, kepada Walikota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra MT, di Gedung Pemkot Palembang, Selasa (19/8).

“Selama ini, lampu Air Mancur hanya itu saja. Dengan lampu baru ini, bisa berubah-rubah warna. Kita pelajari dulu, apakah dapat digunakan dan mengganti lampu yang ada. Mungkin bisa digunakan disebelah kiri jembatan Ampera yang mengarah ke pasar 16 Ilir,” kata Eddy Santana, usai penyerahan sekaligus penandatangan kesepakatan bersama.

Eddy mengucapkan terima kasih kepada PT Philips yang terus berkomitmen dengan pemerintah kota. Eddy bahkan menawarkan kepada Paul Peeters untuk menanamkan investasinya di Palembang dan pihaknya berjanji akan memberikan kemudahan perizinan.

“Kita berharap PT Philips juga mau menamkan investasi di Palembang, kita juga komitmen untuk menggunakan lampu-lampu dari Philips,” ujar Eddy.

CEO and VP Philips ASEAN, Paul Peeters mengatakan bantuan yang diberikan merupakan komitmen dari pihaknya untuk menyukses program-program Pemerintah Kota Palembang seperti program Visit Musi 2008.

Pada sisi lain, Kristovo Rus, Project Dealer Philips Palembang, mengatakan, sistem LED mengunakan beberapa warna dasar, seperti merah, hijau dan biru. Warna tersebut akan di kombinasikan dengan sistem komputerisasi sehingga dapat menampilkan ribuan warna yang menarik.

Meski begitu, menurut Direktur PT Philips Indonesia Rob Flecther, lampu di luar ruangan system LED ini ternyata tidak diperjualbelikan secara bebas.

“Harganya pun tergantung dari warna-warna yang ditampilkan. Makin banyak warna, makin mahal harganya,” katanya.

Lebih hemat

Dengan empat warna dasar yang dapat digabung menjadi ribuan warna, BAM akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung maupun warga yang melintas. Menariknya, kehadiran lampu hemat energi ini juga membuat pemerintah dapat berhemat.

“Selama ini ada 16 lampu sorot di BAM. Daya yang digunakan mencapai 400 wat/lampu juga merek Philips. Sekarang sudah diganti dengan 16 lampu LED, dayanya hanya 70 watt/lampu. Total penghematan mencapai 4.000 watt tiap penggunaan,” terang Kepala Dinas Penerangan Jalan, Sarana Utilitas dan Pertamanan Kota Palembang, Ir H Taufik Sya’roni.

Dengan penghematan sebanyak 4.000 wat, Taufik mengharapkan jumlah tagihan lampu jalan, dapat berkurang

“Ada 16.000 unit lampu di jalanan kota. Jumlah tagihan mencapai Rp1,9 M. Mudah-mudahan, tagihan ke PLN dapat dikurangi,” katanya. (yat)

14 Tiang Untuk Jembatan Ampera

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Thu, 13 Nov 2008 04:11:00 +0000

Jembatan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) yang di bangun sejak 1962 memang saat ini kondisinya masih kokoh sebagai lalu lintas transportasi di kota metropolis. Kendati demikian, beberapa tahun ke depan tidak ada jaminan jembatan ini kondisinya masih tetap stabil.

Karena itu, PT Partono Foundas Eng Consultant (PT PFEC) menawarkan pembangunan struktur fender (dolphin). Pembangunan struktur fender dimaksudkan untuk menjaga agar kapal atau tongkang yang melintas di bawah Jembatan Ampera tidak menumbuk secara langsung pilar Jembatan Ampera yang berakibat kerusakan pada struktur jembatan tersebut.

“Konsep fender yang ditawarkan PT PFEC yaitu fender yang ekonomis berbentuk oval dengan panjang 17 meter dan lebar 9 meter. Tiang pancangnya dari pipa baja dan direncanakan sebanyak 14 buah dengan diameter 1 meter. Konfigurasi tiang pancangnya akan dipasang tegak dan miring sesuai dengan perkiraan arah tumbukan kapal,” terang Direktur PT PFEC Dr Ir FK Supartono, saat presentasi di di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, beberapa waktu lalu.

Hadir pada acara ini Sekda Provinsi Sumsel Musyrif Suwardi, Asisten I Pemprov Sumsel Abdul Shobur, Kadishub Kota Palembang Syaidina Ali, Perwakilan PT BA, Perwakilan Pelindo, Bappeda, PU Bina Marga, PU Pengairan, PU Cipta Karya, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Supartono menerangkan, struktur ini ditawarkan ini setelah pihaknya melakukan beberapa survey. Antara lain survei bathimetri (kedalaman dasar sungai), survei kecepatan arus sungai Musi, koleksi data penyelidikan tanah, konsep dan kriteria perencanaan, modelisasi struktur, analisis struktur, desain struktur fender, dan gambar rencana struktur.

Dimensi fender terdiri dari pelat beton setebal 1,5 meter, balok beton berukuran 0,6 meter x 2,8 meter mengelilingi pelat beton dan tiang pancang dari 14 pipa baja diameter 1 meter dan tebal 16 milimeter.

”Perencanaan dilakukan berdasarkan suatu metode energi dimana energi kinetik dari kapal atau ponton yang menumbuk akan diserap sebagian oleh fender,” kata Supartono.

Ditabrak 50 Kali Tetap Aman

Struktur tersebut dengan spesifikasi tongkang berkapasitas 6500-7500 ton dengan panjang 92 meter dan lebar 25 meter. Pada beban tersebut, diperkirakan kedalaman tongkang akan mencapai -5,5 meter. Spesifikasi tiang pipa baja berdiameter 1 meter, tebal pipa 16 mm, mutu baja SS400, tegangan putus 400 MPa, tegangan leleh 240 MPa, tegangan ijin 160 MPa, dan proteksi karat menggunakan pembungkus serat sintetik setebal 1 mm.

”Kondisi terburuknya, bila ponton meluncur tanpa kendali mengikuti kecepatan arus 0,7 meter/detik, gaya tumbukan kapal ke fender diperkirakan 1,96 juta newton meter (Nm). Karena adanya tahanan air pada tiang-tiang fender maka gaya tersebut di perkirakan berkurang menjadi 1,47 juta Nm. Dan fender yang tepat menurut kita adalah super arch fender jenis SV1000H grade V1,” terang Supartono.

Supartono menjelaskan, struktur fender yang akan dibangun selama 4 bulan ini di harapkan dapat memproteksi keamanan pilar-pilar Jembatan Ampera. Bahkan menurut dia, meskipun sampai pada hitungan 50 kali ditabrak, kondisi Ampera akan tetap aman.

“Telah dilakukan simulasi tumbukan tongkang/kapal terbesar (sesuai dengan data yang diberikan PT BA) yang menumbuk pada fender dalam 4 variasi tumbukan dengan asumsi kapal/tongkang bergerak tidak terkendali sesuai dengan kecepatan arus sungai normal (dari hasil pengukuran). Hasil analisa, usai terjadinya tumbukan antara kapal dengan fender, deformasi (lendutan) dolphin sesaat diperkirakan 10-17 cm,” kata Partono sembari mengingatkan, kendati fender ini sudah kuat bukan berarti boleh ditabrak-tabrak.

Asisten I Pemprov Sumsel, Abdul Shobur mengatakan pada prinsipnya Pemprov menyambut baik rencana pembangunan fender ini, namun perlu pembicaraan lebih lanjut terkait masalah pendanaan.

“Kita perlu ada koordinasi lagi mengenai pendanaan. Apakah biaya membangun fender ini dibebankan kepada Pemprov, Pemkot Palembang atau ada pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti PT BA yang kapalnya selalu melalui jembatan atau pihak swasta lainnya,” kata Shobur.

”Kita ingin pembangunan ini konkrit dan dananya tersedia hingga bisa segera di lakukan,” tambah Shobur.

Sementara itu, Direktur Operasi Distribusi PT BA Milawarman mengatakan dana untuk pembangunan fender tersebut diperkirakan Rp 10 miliar. Namun, untuk mulai pembangunan masih perlu koordinasi lebih lanjut terkait proses tender pengerjaan, pendanaan, serta konsultan pengawasan.

“Masih akan dibahas lebih lanjut, termasuk paparan ini,” ujarnya. (yat)

Bagian Tengah Jembatan Ampera akan Difungsikan

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Thu, 13 Nov 2008 04:06:00 +0000

Jembatan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) merupakan jembatan kebanggaan masyarakat Sumsel.

Jembatan terpanjang di Pulau Sumatera dan mulai dibangun pada 1962 di masa Presiden RI Pertama Ir. Soekarno ini dikenal unik dan memiliki banyak keistimewaan.

Bagian tengah jembatan ini dulunya dapat diangkat ketika sebuah kapal besar melintas. Terdapat juga sebuah lift untuk menaiki menara dan menikmati pemandangan indah di sekitarnya. Sayang, jembatan yang pengerjaannya selesai pada 1965 di masa penjajahan Jepang ini, karena faktor usia sekarang tidak berfungsi lagi.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) berkeinginan memfungsikan kembali sistem hidraulik pengangkatan bagian tengah dan lift menara jembatan Ampera. Bila sistem pengangkatan difungsikan banyak manfaat yang akan diperoleh.

“Misalnya pada momen tertentu, kita angkat bagian tengah jembatan dan dimeriahkan dengan acara tertentu. Tentu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi Kota Palembang,” ujar Asisten Pemerintahan Setda Prov Sumsel H Abdul Shobur.

Pun apabila lift difungsikan, kata Shobur, maka kian menarik minat bagi para pengungjung maupun wisatawan yang ingin menikmati Ampera dari atas menara.

“Tetapi semua itu masih membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama, tetapi layak dipikirkan,” ujarnya.

Secara teknis, dalam estimasi Kepala Satuan Kerja Nonvertikal Tertentu Jalan dan Jembatan Kota Palembang Aidil fiqri, setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp 200 hingga 300 miliar guna merenovasi serta memfungsikan kembali Jembatan Ampera seperti sediakala.

“Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan sumber pendanaan yang sangat besar yang hampir menyamai biaya pembangunan jembatan baru,” tegas Aidil.

Sementara itu, menurut Kepala Bappeda Palembang Lukman Hakim, wacana renovasi Jembatan Ampera meski menelan dana yang sangat besar sangat dimungkinkan.

“Asalkan didukung dengan penyiapan infrastruktur pendukung, seperti jembatan pendamping yang lain, seperti Jembatan Musi III,” kata Lukman. (yat)

caption : bagian tengah Jembatan Ampera yang dulunya bisa diangkat. Karena faktor usia, bagian tengahnya tidak berfungsi lagi.
foto by : net

Bung Tomo, Pekik "Merdeka atau Mati"

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Wed, 12 Nov 2008 10:50:00 +0000

"Saudara-saudara rakyat Surabaya.

Bersiaplah! Keadaan genting.
Tetapi saya peringatkan sekali lagi.
Jangan mulai menembak.
Baru kalau kita ditembak.
Maka kita akan ganti menyerang mereka itu.
Kita tunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang benar-benar ingin merdeka.
Dan untuk kita saudara-saudara.
Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka.
Semboyan kita tetap.
Merdeka atau mati.
Dan kita yakin, Saudara-saudara.
Akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita.
Allah selalu berada di pihak yang benar.
Saudara-saudara!Tuhan akan melindungi kita sekalian.
Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Merdeka!

Kalimat diatas merupakan isi pidato dari Sutomo, lebih dikenal dengan Bung Tomo. Pidato yang di ucapkan penuh semangat dan berapi-api tersebut, terbukti mampu membangkitkan semangat rakyat Surabaya dalam melawan penjajah Belanda melalaui tentara NICA-nya. Perlawanan gigih pada 10 November 1945 tersebut kemudian di peringati sebagai Hari Pahlawan.

Siapa sebenarnya Sutomo?

Masa Muda

Sutomo dilahirkan di Kampung Blauran, di pusat kota Surabaya, 3 Oktober 1920. Ayahnya bernama Kartawan Tjiptowidjojo, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Sementara ibunya adalah wanita berperangai lembut yang berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda dan Madura.

Sutomo dibesarkan di rumah yang sangat menghargai pendidikan. Bicaranya lantang, terus terang dan penuh semangat. Sutomo muda dikenal sebagai seorang pekerja keras. Ia tak pernah sungkan melakukan berbagai pekerjaan selagi ia mampu.

Pendidikan awal ditempuhnya di Sekolah Rakyat (SR), kemudian MULO, dan terakhir di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

"Saat kuliah Bung Tomo sempat berhenti beberapa kali karena terlibat gerakan perjuangan. Ia masuk tahun 1957 dan menyelesaikannya pada 1969," kata pengamat sejarah Syafaruddin SPd, SH.

Sutomo kemudian bergabung dengan Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI). Prestasinya di organisasi ini sangat baik. Pada usia 17 tahun, ia menjadi populer ketika berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Sebelum pendudukan Jepang pada 1942, peringkat ini hanya dicapai oleh tiga orang Indonesia.

Sutomo pernah pula bekerja sebagai wartawan. Ketika empat tokoh yaitu Soemanang, AM Sipahoetar, Adam Malik dan Pandu Kartawiguna mendirikan Kantor Berita Antara, Sutomo menjadi wartawan ANTARA di Surabaya, selain juga bekerja untuk Asia Shimbun.

Ia kemudian bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Ketika terpilih pada 1944 untuk menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru yang disponsori Jepang, hampir tak seorang pun yang mengenal Sutomo. Namun semua ini mempersiapkan Sutomo untuk peranannya yang sangat penting satu tahun berikutnya.

Iman dan Perjuangan yang Teguh

Saat itu, situasi politik di tanah air tidak menentu. Belanda mencoba “comeback” menjajah Indonesia lewat tentara NICA. Sikap pemerintah yang terkesan lambat dan lebih banyak memilih jalur diplomasi, membuat Sutomo bersama para pejuang lain mendirikan Barisan Perjuangan Rakyat Indonesia (BPRI) pada tanggal 12 Oktober 1945. Tujuannya hanya satu, mempertahankan kemerdekaan negara kita yang baru berusia beberapa bulan.

Sutomo dalam setiap kesempatan senantiasa menekankan kepada anggota kelompok pejuang ini agar dekat kepada Allah Yang Maha Esa. Bagi Sutomo, keimanan adalah landasan berjuang yang maha penting. Contoh berikut ini adalah bukti bila keimanan yang kokoh akan berbuah manfaat. Dalam sebuah perjalan gerilya pada Oktober 1945, Sutomo dan para pejuang telah terkepung dengan pesawat-pesawat tempur Belanda.

Dengan kecemasan yang tinggi seorang rekan Bung Tomo meminta untuk mundur dan mencari pepohonan yang rindang, sedangkan pepohonan itu hanya ada di posisi yang jauh. Maka Bung Tomo berusaha menenangkan mereka

"Tenanglah, pertolongan Allah akan datang, kita telah merelakan diri kita untuk negara dan Agama ini. Merdeka atau Mati Syahid. Allaahu Akbar!!".

Slogan perjuangan sekaligus keimanan yang selalu digemakan Sutomo ini terbukti efektif. Luluh-lah rasa takut pada diri para pejuang mendengar semangat dan keihlasan Sutomo memohon perlindungan kepada Rabb-nya.

Apa yang terjadi? Sesaat setelah mengucapkan kata-kata tersebut, gumpalan awan hitam menutupi Sutomo dan rekan seperjuangan sehingga pesawat terhalang pandangannya kebawah dan akhirnya meninggalkan tempat tersebut tanpa memuntahkan amunisinya.

Pecahnya peristiwa 10 November 1945 dipicu oleh ultimatum Tentara Sekutu yang di keluarkan Mayor Jenderal Mansergh, pengganti Brigadir Jenderal Mallaby yang terbunuh dalam sebuah kontak bersenjata. Isi ultimatum menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan diatas. Batas ultimatum adalah jam 6.00 pagi tanggal 10 November 1945. Bagi para pejuang dan rakyat, pernyataan ini merupakan penghinaan. Sebab, Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri (walaupun baru saja diproklamasikan), dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sebagai alat negara juga telah dibentuk. Karena itu terjadilah pertempuran.

Disinilah peran Bung Tomo sangat kentara. Pekik “Merdeka Atau Mati” yang diucapkannya mampu membakar semangat sehingga seluruh pemuda di Surabaya bangkit melakukan perlawanan. Peristiwa bersejarah itu bermula dari perobekan warna biru pada bendera Belanda di Hotel Yamato atau Hotel Orange (sekarang Hotel Majapahit) di Surabaya pada 27 September 1945.

"Seluruhnya itu benar-benar seluruhnya, termasuk para pemuda dari berbagai daerah yang saat itu tinggal di kota Surabaya, juga para ’bondo nekat’, maling, begal, perampok dan sebagainya. Bung Tomo mampu membangkitkan nasionalisme mereka," kata Syafaruddin.

Ia juga mengatakan, kepahlawanan Bung Tomo antara lain ditulis oleh Ktut Tantri dalam dua bukunya, masing-masing berjudul "The New Paradise" (1957) dan "Revolusi di Nusa Damai" (Gramedia, 1982).

Ktut Tantri adalah wanita Amerika Serikat keturunan Inggris yang datang ke Bali untuk belajar melukis. Belakangan ia diangkat anak oleh Raja Bali dan diberi nama Indonesia.

Dalam sejarah perjuangan, Bung Tomo termasuk lima pendiri Tentara Keamanan Rakyat. Empat pendiri lainnya adalah Jenderal Sudirman, Jenderal Urip Sumoharjo, Laksamana Laut Natzir, dan Mayor Sungkono.

Setelah Kemerdekaan

Selepas masa perjuangan, Bung Tomo menjalani karier militer dan politik. Bung Tomo pernah diangkat menjadi mayor jenderal dan menempati pucuk pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama Jenderal Soedirman.

Dia bertugas sebagai Koordinator Bidang Intelijen dan Perlengkapan Perang untuk Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Ketika diminta memilih untuk terus berpidato atau menjadi jenderal oleh Menteri Pertahanan Amir Syarifudin, Bung Tomo justru memilih menanggalkan pangkat jenderalnya. "Persetan, ora dadi jenderal ya ora pateken," ujarnya dalam logat Surabaya seperti tertulis dalam buku Sulistina Sutomo, Bung Tomo Suamiku, Biar Rakyat yang Menilai Kepahlawananmu, Visimedia, 2008 (Cetakan II).

Selain sebagai Koordinator Bidang Intelijen dan Perlengkapan Perang, Bung Tomo juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata/ Veteran/Menteri Sosial Ad Interim (1955-1956), anggota DPR (1956-1959), Ketua II Mabes Legium Veteran, dan pendiri Partai Rakyat. Berkat jasa-jasanya, Bung Tomo dianugerahi Satya Lencana Kemerdekaan dan Bintang Gerilya.

Meski kiprah politiknya tak berlangsung lama, Bung Tomo dikenal sebagai sosok yang tak kenal takut kepada siapa pun, termasuk penguasa. Kiprah Bung Tomo sendiri di kancah politik bukan sebagai representasi ambisi kekuasaan, tetapi lebih pada bentuk lain pengabdian bagi bangsa dan negara.

Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2008, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Bung Tomo. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Bersatu, Muhammad Nuh pada tanggal 2 November 2008 di Jakarta. Selain Bung Tomo, gelar serupa juga diberikan kepada Mohammad Natsir dan KH Abdul Halim.

Persoalan gelar pahlawan nasional untuk Bung Tomo memang sempat mencuat sebagai kontroversi. Maklum, sejak 1982--setahun setelah wafatnya--, masyarakat Jawa Timur mengajukan permohonan agar nama Bung Tomo dimasukkan dalam daftar pahlawan nasional. Namun, pemerintah saat itu dengan sejuta dalih menolaknya. Setelah 26 tahun berlalu, lewat Keputusan Presiden Nomor 041/TK/TH 2008 pada 6 November lalu, gelar itu pun diberikan.

Peneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Taufik Abdullah bisa memaklumi mengapa proses penentuan gelar pahlawan nasional kepada Bung Tomo butuh waktu lama. Sebab, di Indonesia gelar pahlawan nasional masuk dalam ranah hukum yang harus mengikuti perundang-undangan yang berlaku lewat sebuah proses panjang. Diawali dari pengajuan daerah asal, kemudian harus diikuti oleh seminar yang membahas tokoh yang bersangkutan.

Di samping itu, harus ada buku yang ditulis secara ilmiah yang mengungkap peran kepahlawanan sang tokoh sebelum akhirnya ditetapkan dalam surat keputusan presiden.

Setidaknya, untuk menyandang gelar pahlawan nasional, seseorang harus "bersentuhan" dengan sejumlah sumber hukum, di antaranya UU No 33 Prps Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan, UU No 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, PP No 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom,PP No 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Pada masa Orde Lama, gelar pahlawan bisa langsung melekat kepada sang tokoh ketika ditetapkan Presiden Soekarno. Ketika dianggap layak0 mendapat gelar pahlawan, gelar itu langsung melekat kepada tokoh yang bersangkutan. Berbeda halnya dengan masa Orde Baru, mereka memberlakukan kebijakan lebih ketat.

Menanggapi kasus Bung Tomo, Taufik menilai sisi lain kehidupan Bung Tomo yang berkiprah di dunia politik menjadi salah satu persoalan mengapa gelar kepahlawanan lama diberikan. Maklum, Bung Tomo dikenal sebagai sosok yang juga pernah berseberangan secara politis dengan penguasa Orde Lama dan Orde Baru. Terbukti, Bung Tomo pernah dipenjara beberapa tahun terkait keterlibatannya di peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari).

"Mungkin karena itulah kenapa sosok Bung Tomo dilupakan," ujar Taufik.

Selama ini, keluarga besar Bung Tomo juga tidak pernah mempermasalahkan gelar tersebut. Bagi sebagian orang, gelar pahlawan nasional bisa menjadi sesuatu yang berprestise, tetapi tidak bagi Bung Tomo. Dia menginginkan dirinya menjadi pahlawan rakyat, sebagaimana yang dituliskan sang istri: "Biar rakyat yang menilai kepahlawananmu."

Riwayat Bung Tomo berakhir ketika ia meninggal dunia di Padang Arafah dan dikuburkan di Wadi, Madinah, Arab Saudi, Pada 7 Oktober 1981. Dua tahun kemudian makamnya dibongkar dan tulang-tulangnya dibawa pulang untuk dimakamkan kembali di tanah kelahirannya. Bung Tomo tidak dimakamkan di Makam Pahlawan, melainkan di Tempat Pemakaman Umum Ngagel di Surabaya. Bagi Bung Tomo, seorang pejuang harus dekat dengan rakyat dan matinya pun harus bersama rakyat jelata. (yat/disarikan dari berbagai sumber)

Setelah Clean Land, Apa lagi?

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Wed, 12 Nov 2008 10:15:00 +0000

Seperti kata pepatah, makin tua makin menjadi. Pun seperti ilmu padi, kian berisi kian merunduk, yang menggambar kearifan pelakunya, seperti itulah Kota Palembang.

Menyandang predikat sebagai kota tertua di Indonesia (berdasarkan Prasasti Kedukan Bukit 605 saka), tidak serta merta menjadikan Palembang juga “tua” dalam kinerja pembangunan. Justru, prestasi pembangunan dari kota yang dijuluki “Venesia dari Timur” karena kekhasan wisata airnya ini kian membanggakan.

Dalam bidang kebersihan misalnya. Secara berturut-turut (2007-2008), Palembang meraih Piala Adipura. Adipura merupakan penghargaan tertinggi pada level nasional untuk kota yang dinilai berkomitmen terhadap lingkungan dan kebersihan. Untuk 2008 Palembang bahkan mendapat dua Adipura sekaligus. Yakni Adipura untuk predikat sebagai Kota Metropolitan Terbesih dan predikat sebagai kota dengan Rasio Hutan Kota Terbaik.

Sukses meraih penghargaan dua tahun berturut-turut membuat pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada Palembang. Bersama dengan DKI Jakarta, Palembang diutus sebagai wakil Indonesia dalam ajang Piala Adipura se- ASEAN.

Selain Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar dan Laos juga turut ambil bagian dalam kegiatan lingkungan yang baru pertama kali digelar ini. Sementara tim penilai terdiri dari negara Singapura, Italia, Australia dan Swedia.

Hasilnya? Palembang berhasil meraih penghargaan sebagai Kota Terbersih berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan atau Environmental Suistainable City Award 2008. Penghargaan ini diberikan oleh The ASEAN Environment Minister dan diterima langsung Walikota Palembang Ir H Eddy Santana Putra MT di Hanoi, Vietnam, Senin (8/9).

Menurut Chairperson kelompok kerja kota-kota berwawasan lingkungan dan berkelanjutan tingkat ASEAN(ASEAN Working Group Sustainable Enviromentally City/AWGSEC), yang juga staf ahli Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, Liana Bratasida, keberhasilan memperoleh penghargaan karena Palembang tak hanya mampu mempertahankan penghargaan Adipura, tetapi juga berhasil menjadi kota tercepat menuntaskan permasalahan kebersihan kota.

Pembangunan Berwawasan lingkungan

Wacana pembangunan kota berwawasan lingkungan telah lama digulirkan. Pembangunan berwawasan lingkungan mensyaratkan adanya sejumlah kawasan yang tetap di pertahankan berada dalam status alaminya. Ini berguna untuk menjaga kualitas air, perlindungan sumberdaya plasma nutfah, perlindungan kawasan berpemandangan indah, serta kesempatan untuk menikmati lingkungan alami sehingga menjamin kelestarian sumber daya alam.

Adanya pembangunan tanpa disadari telah berdampak pada munculnya masalah-masalah perkotaan, seperti terbatasnya air bersih, polisi udara, asap, masalah drainase dan banjir, pengelolaan sampah yang semrawut dan berbagai persoalan lingkungan.

Apalagi di Indonesia. Pertumbuhan dan pembangunan kota-kotanya secara umum berjalan secara alami tanpa dilandasi perencanaan kota yang terpadu. Kecuali pada kota-kota baru yang memang direncanakan sejak awal. Kota-kota kita tidak begitu di persiapkan dan direncanakan untuk dapat menampung pertumbuhan penduduk yang besar dimasa yang akan datang. Karena itu, kota-kota besar di Indonesia selalu menampilkan wajah ganda.

Di satu sisi terlihat perkembangan pembangunan yang sangat mengesankan dalam wujud arsitektur modern dan gedung-gedung pencakar langit disepanjang jalan utama kota. Di sisi lain, juga menjamur lingkungan kumuh dengan kondisi lingkungan yang memprihatinkan, mengabaikan estetika, kesehatan serta budaya.

Sungai yang semula mengalir jernih dan berfungsi sebagai sumber kehidupan penduduk, tidak lagi bisa melanjutkan fungsinya karena pencemaran yang melampaui batas. Taman dan ruang terbuka yang semula cukup banyak tersedia, beralih menjadi bangunan yang semakin memperpadat lingkungan.

Lingkungan hijau yang semula berperan sebagai penjaga ekologis, berubah fungsi jadi kawasan pemukiman, perdagangan, perhotelan dan kegiatan komersial lainnya. Akibatnya mudah ditebak. Kota kian padat, sumpek dan semrawut. Hal ini berdampak pada luntur bahkan hilangnya jati diri serta kekhasan suatu kota.

Dengan kondisi tersebut, tidak mudah bagi sebuah daerah di tanah air untuk mengimplementasikan pembangunan dengan tetap mengacu pada keselarasan lingkungan. Dibutuhkan perencanaan yang matang, komitmen, serta kerja keras dan kesadaran semua pihak.

Untungnya, Pemerintah dan warga Kota Palembang memiliki semua persyaratan ini. Padahal, 2 tahun lalu kota ini sempat mendapat predikat sebagai kota terjorok di tanah air. Plaza Benteng Kuto Besak sebagai contoh. Kawasan ini dulunya merupakan pasar tradisional dan permukiman padat. Tak hanya jadi tempat gubuk-gubuk dan rumah kumuh berdiri, tapi juga jadi tempat kubangan sejumlah hewan, baik unggas, sapi maupun kambing.

Hingga akhirnya pada 2003 pemerintah kota dipimpin Eddy Santana Putra yang saat itu baru menjabat sebagai Walikota, menertibkan para pedagang dan penghuni gubuk liar di kawasan tersebut. Bersamaan dengan itu, pemerintah membangun pasar induk di Jakabaring dan menyulap lokasi BKB menjadi taman kota yang indah.

Kini, menikmati matahari terbenam sambil bersantai di pinggir Sungai Musi, dekat Jembatan Ampera, menjadi salah satu aktivitas menarik yang dilakukan warga dan wisatawan yang datang ke Kota Palembang. Pada hari-hari libur, tempat ini kerap dijadikan arena bermain bagi kaula muda. Even-even berskala nasional maupun internasional pun banyak digelar.

Air Bersih, Sampah, hingga Sejuta Pohon

Komitmen terhadap pembangunan berwawasan lingkungan diimplementasikan Pemerintah Kota Palembang dalam beberapa kebijakan. Antara lain melalui program pengolahan sampah dengan pola pengomposan, program penghijauan, penyediaan air bersih, serta kampung ramah lingkungan.

Sistem pengomposan terdiri dari pengomposan untuk skala industri, skala pasar dan skala rumah tangga. Untuk industri, semua sampah yang dihasilkan melalui proses industri tidak dibuang begitu saja tapi dimanfaatkan. Seperti bau yang diproses menghasikan gas metan.

“Sementara limbah organiknya dapat dijadikan pupuk kompos sehingga nantinya volume sampah yang dibawa ke tempat pembuangan akhir hanya sedikit dan merupakan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan lagi,” terang Kepala Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Palembang, Kemas Abu Bakar.

Agar pengelolaan sampah ini lebih optimal, pemerintah juga menyediakan tempat pembuangan sampah tak hanya di jalan-jalan utama, tapi juga hingga ke lorong-lorong dan gang. Setiap hari petugas kebersihan membersihkan dan mengangkut sampah untuk kemudian diproses ketempat pembuangan akhir (TPA).

Selain pengomposan, pemerintah juga menyiapkan pohon pelindung yang terdiri dari dua jenis, yakni pohon hias dan pohon peneduh. Pohon peneduh diantaranya pohon Akasia, Beringin dan pohon Angsana. Sementara Cemara, Palm dan bunga-bunga termasuk pohon hias. Bila Anda berjalan di sepanjang jalan protokol di kota metropolis ini, kedua jenis pohon tersebut sangat mudah dijumpai.

Pemerintah pun telah mencanangkan gerakan menanam sejuta pohon. Program untuk menyelamatkan paru-paru dunia akibat ketidakseimbangan lingkungan sebagai dampak dinamisnya pembangunan serta pengaruh pemanasan global ini terus digencarkan. Yang teranyar adalah penanaman pohon di sepanjang jalan Alang-alang Lebar dan Tanjung Api-Api yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota Palembang dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia.

Di bidang pelayanan publik, penyediaan air bersih kian menunjukkan trend positif. Target 80 persen warga kota dialiri air bersih sudah terwujud dan bahkan target tersebut diperluas lagi hingga 90 persen.

“80 persen pelayanan air bersih itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Tidak semua pemerintah kabupaten maupun kota bisa melakukannya,” ujar Walikota Palembang, Eddy Santana Putra.

Kampung Ramah Lingkungan

Kampung Ramah Lingkungan merupakan program lingkungan yang komprehensif. Program ini
merupakan pengembangan dari program RT dan RW ramah lingkungan. Hanya saja dalam lingkupnya ditambahkan unsur sanitasi lingkungan (sistem dan pembuangan limbah rumah tangga).

Setiap tahun, pemerintah menambahkan 2 kelurahan untuk menjadi kampung ramah lingkungan. Prosedur pengajuan kampung ini adalah melalui lurah. Lurah kemudian mengajukan ke camat kemudian diteruskan kepada Bapedalda untuk dilakukan penilaian. Kriteria penilaian terdiri dari pemilihan sampah, pengomposan serta penghijauan. Jika dinilai layak, maka Bapedalda akan mengusulkan kepada pemerintah untuk dijadikan titik pantau Adipura.

Banyak lagi upaya yang dijalankan pemerintah. Diantaranya menggalakkan program kali bersih, gotong royong kebersihan setiap minggu di setiap kecamatan serta upaya penyadaran lingkungan lainnya. Tak lupa, kepada 1.200 petugas kebersihan kota atau pasukan kuning yang bekerja tanpa kenal lelah, pemerintah juga memberi apresiasi berupa kenaikan gaji, serta kado umroh bagi beberapa petugas.

“Ini sebagai penghargaan atas pengabdian mereka serta diharapkan dapat memacu mereka lebih semangat dalam menjaga kebersihan Kota Palembang,” kata Zulkifli Simin, Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang.

Kebanggaan

Keberhasilan memperoleh Adipura tingkat ASEAN berdampak positif bagi citra Palembang, tak hanya pada skala nasional tapi juga internasional. Kota pempek ini bahkan mulai disejajarkan dengan kota-kota di negara lain, seperti Temburong District di Brunei Darussalam, Municipality of Phnom Penh di Cambodia, North Kucing City Hall (Malaysia), Bangkok City (Thailand) dan kota-kota internasional lain sebagai kota terbersih berwawasan lingkungan.

“Ini akan menjadikan kita lebih giat lagi memacu supaya kota kita Palembang lebih bersih. Tidak hanya daratan, tetapi juga sungai dan udaranya. Demi mewujudkan Palembang BARI,” ujar Eddy.

“Katakanlah penghargaan clean land ini sebagai kegembiraan. Tidak hanya bagi pemerintah kota tapi juga seluruh masyarakat Palembang,” tambah Asisten Tata Praja, Abdullah Farhan

Ya, kesadaran menjaga kebersihan lingkungan dan berprilaku hidup bersih bukan tugas pemerintah semata, melainkan tugas kita semua. Dan syukurlah kerjasama ini telah dan diharapkan terus berjalan. Apa yang didapat? Tentu saja kebanggaan sebagai warga. Seperti yang diungkapkan Ahmad seorang pelajar SMA, saat arak-arakan Adipura ASEAN .

“Setelah Clean Land, apa lagi penghargaan yang bakal didapat Kota Palembang.“

Pernyataan Ahmad tidaklah berlebihan. Dengan komitmen yang kuat serta kerja keras, nama Palembang sebagai kota yang bervisi internasional sejahtera dan berbudaya akan terus mengakar. Tak hanya pada skala nasional, tapi juga pada level internasional. Dan, penghargaan Clean Land yang diterima baru merupakan langkah awal. (yat)

Kota-kota yang Meraih Penghargaan Asean Environmentally Sustainable City Award 2008

Temburong District (Negara Brunei Darussalam)
Municipality of Phnom Penh (Cambodia)
Palembang City (Indonesia)
Luang Prabang District (Lao PDR)
North Kucing City Hall (Malaysia)
Taugyi City (Myanmar)
Puerto Princesa City (Philippines)
The South West Community Development Council (Singapore)
Bangkok City (Thailand)
Ha Long City (Vietnam)

caption :

Walikota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra mengangkat Piala Adipura Asean yang diraih Palembang.

foto by : wiwin

10 November, Dana BLT Tahap III Dicairkan

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Sat, 08 Nov 2008 07:14:00 +0000

Setelah sebelumnya sukses mencairkan dana bantuan langsung tunai untuk rumah tangga sasaran (BLT-RTS) tahap I dan II, PT Kantor Pos Besar Palembang kembali akan mencairkan bantuan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin ini.

“Pencairan BLT tahap III rencananya pada 10 November mendatang dan akan di berikan kepada 3.635 RTS,” kata Kepala Kantor Pos Palembang, Gustaf Marpaung, saat jumpa pers di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika, Sabtu (8/11) siang tadi.

Hadir dalam jumpa pers ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Drs H Rismaljani, serta Kasubdin Jaminan Bantuan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang, Bambang Kusnadi.

Pencairan BLT direncanakan berlangsung selama 5 hari. Untuk hari pertama (Senin, 10 November 2008), dibagikan kepada warga yang berhak memperoleh BLT di Kecamatan Ilir Barat I, Ilir Barat II dan Gandus. Hari kedua dibagikan kepada warga Ilir Timur I dan Ilir Timur II. Hari ketiga (Seberang Ulu I, II, Kertapati). Selanjutnya kepada warga Kecamatan Sukarame dan Sako, serta hari terakhir kepada warga di Kecamatan Kalidoni dan Kemuning.

Agar kegiatan pencairan BLT-RTS berjalan lancar, kata Gustaf, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan. Diantaranya mengoptimalkan 8 kantor pos cabang yang tersebar di kota ini. Ke-8 kantor pos cabang itu terdapat di Jalan A Rivai, Mayor Ruslan, Sekojo, Sungai Buah, Sukarame, Plaju, Tangga Takat serta Kertapati.

“Selain itu, untuk pendataan, kita juga telah berkerjasama dengan para camat untuk melakukan verifikasi ulang. Karena ada warga penerima yang mungkin telah meninggal, pindah, perekonomiannya sudah meningkat, maupun dengan kesadarannya sendiri tidak mau menerima BLT. Walaupun yang satu ini kasusnya belum terjadi ,” papar Gustaf.

Masalah percaloan juga disikapi dengan serius oleh pihak kantor pos. Selain berkoordinasi dengan aparat kepolisian, pihak kantor pos juga terjun langsung ke lapangan untuk mengantisipasi.

“Kami tidak akan mentolerir masalah percaloan. Apalagi bila ada karyawan kami sendiri yang terlibat. Tentu akan diberikan sanksi,” Gustaf menegaskan.

Secara umum, penyaluran BLT bagi RTS di Palembang sudah berjalan optimal. Berdasarkan data dari Kantor Pos Palembang, BLT tahap I pada bulan Juni sudah di bagikan kepada 99.396 RTS atau terserap sekitar 96 persen. Sementara BLT tahap II di bagikan kepada 95.602 RTS atau sekitar 95,64 persen. Total dana BLT tahap I dan II yang telah dibagikan adalah senilai Rp 38 milyar lebih.

Komitmen Pemerintah

Pada sisi lain, Kepala Dinas komunikasi dan Informatika Kota Palembang, Rismaljani, mengatakan, pihaknya tetap konsisten memberikan informasi kepada warga Kota Palembang.

“Selain sosialisasi secara intensif, kita juga berkoordinasi dengan instansi terkait. Termasuk juga menjalin kemitraan dengan media-media cetak dan elektronik di Palembang. Dengan cara ini, diharapkan informasi dapat terserap dan bisa di sampaikan kepada masyarakat secara cepat dan akurat,” terang Rismaljani.

Komentar senada juga dilontarkan oleh Bambang Kusnadi. Menurutnya dinas kesejahteraan terus melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kesejahteraan warga. (yat)

caption :

Drs H Rismaljani, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

foto by : rio

Seperti Inilah Palembang

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Fri, 31 Oct 2008 09:26:00 +0000

Kota Palembang memang tak muda lagi. Bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2008, kota metropolis ini menginjak usia yang ke-1325. Suatu rentang waktu yang sangat panjang dan sarat dengan pasang surut perjalanan. Kendati demikian, kota yang dijuluki Venesia dari Timur” karena kekhasan kota airnya ini tidak serta merta “tua” dalam kinerja pembangunan.

Bak kata pepatah, tua-tua keladi makin tua makin menjadi. Pun seperti ilmu padi, kian berisi kian merunduk, yang melambangkan kewibawaan sekaligus kearifan “pelaku-nya”. Seperti itulah Kota Palembang.

Sempat mengalami fase yang tidak mengenakkan dalam perjalanannya sebagai kota tertua di Indonesia (berdasarkan Prasasti Kedukan Bukit 605 saka, ada yang mengatakan 604 saka) Kota Palembang perlahan-lahan mewujudkan sifat aslinya.

Kenapa sifat asli? Sejarah masih tercatat dengan rapi, bahwa Palembang dahulu kala adalah suatu peradaban (Kerajaan Sriwijaya) yang sangat disegani oleh seantero nusantara, bahkan mancanegara. Lalu lintas perdagangan via transportasi lautnya merupakan poros utama bagi kerajaan-kerajaan dinusantara. Singkatnya, Palembang dengan Kerajaan Sriwijaya-nya adalah barometer bagi segala kemajuan kala itu.

Seiring dengan pudarnya kerajaan sriwijaya, dari waktu ke waktu Palembang pun terus mengalami kemunduran. Era 1980-an sedikit sekali prestasi yang ditorehkan oleh kota pempek ini. Bahkan, Palembang sempat dijuluki sebagai kota rawan kriminalitas, daerahnya kumuh, dan dianggap sebelah mata oleh kota-kota lain ditanah air.

Namun itu dulu. Sekarang semua mata telah tertuju kepada kota ini, sembari mengungkapkan kekagumannya. Mengapa demikian? Karena kota terbesar nomor dua setelah Kota Medan, Sumatera Utara ini telah kembali menampilkan watak aslinya. Prestasi dan kemajuan.

Apalagi di era sekarang. Palembang telah benar-benar menjadi barometer kinerja pembangunan disegala lini kehidupan. Suasana yang serba kondusif, pembangunan berkelanjutan, pelayanan publik yang optimal dan berkualitas adalah password dari segala kemajuan saat ini.

Cobalah Anda berjalan dimalam hari. Yang nampak hanyalah gedung-gedung yang tertata rapi, sudut-sudut kota yang bersih serta rasa aman yang terkendali. Hal ini tak lepas dari tingginya kesadaran, kokohnya semangat, serta kegigihan dari masyarakat dan pengambil kebijakan memacu diri.

Tapi Palembang tidak tinggi hati. Bahkan terus berbenah diri. Hasilnya Adipura kembali diraih, kehidupan masyarakatnya tetap religi, serta menjadi contoh dan inspirasi di tanah air ini.

Tentu saja dalam upaya mengembalikan kebesaran Palembang seperti sediakala, masih banyak aral yang dihadapi. Pun kekurangan masih tetap ditemui disana-sini. Tantangan ke depan memang semakin berat. Apalagi di era globalisasi saat ini. Tapi kita yakin dan percaya, bila kita sebagai warga dan pemerintah sebagai penyelenggara bersatupadu, konsisten serta bekerja lebih keras lagi, hari esok yang lebih cerah telah menanti. (yat)

Tahu, Makanan Favorit yang Keamanannya Perlu Diwaspadai

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Fri, 31 Oct 2008 08:58:00 +0000

Oleh : Eddy Setyo Mudjajanto

Peningkatan kualitas sumber daya manusia salah satunya ditentukan oleh kualitas pangan yang dikonsumsinya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 menyatakan bahwa kualitas pangan yang dikonsumsi harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya adalah aman, bergizi, bermutu, dan dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Aman yang dimaksud di sini mencakup bebas dari cemaran biologis, mikrobiologis, kimia, logam berat, dan cemaran lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Salah satu makanan yang sering dikonsumsi adalah tahu.

Tahu merupakan pangan yang populer di masyarakat Indonesia walaupun asalnya dari China. kepopuleran tahu tidak hanya terbatas karena rasanya enak, tetapi juga mudah untuk membuatnya dan dapat diolah menjadi berbagai bentuk masakan serta harganya murah.

Selain itu, tahu merupakan salah satu makanan yang menyehatkan karena kandungan proteinnya yang tinggi serta mutunya setara dengan mutu protein hewani. Hal ini bisa dilihat dari nilai NPU ( net protein utility) tahu yang mencerminkan banyaknya protein yang dapat dimanfaatkan tubuh, yaitu sekitar 65 persen, di samping mempunyai daya cerna tinggi sekitar 85-98 persen.

Oleh karena itu, tahu dapat dikonsumsi oleh segala lapisan masyarakat. Tahu juga mengandung zat gizi yang penting lainnya, seperti kemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang cukup tinggi.

Selain memiliki kelebihan, tahu juga mempunyai kelemahan, yaitu kandungan airnya yang tinggi sehingga mudah rusak karena mudah ditumbuhi mikroba. Untuk memperpanjang masa simpan, kebanyakan industri tahu yang ada di Indonesia menambahkan pengawet. Bahan pengawet yang ditambahkan tidak terbatas pada pengawet yang diizinkan, tetapi banyak pengusaha yang nakal dengan menambahkan formalin.

Selain itu, banyak juga menambahkan pewarna methanyl yellow. Formalin dan metahnyl yellow merupakan bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang penggunaannya dalam makanan menurut peraturan Menteri Kesehatan (Menkes) Nomor 1168/Menkes/PER/X/1999.

Formalin

Formalin adalah nama dagang larutan formaldehid dalam air dengan kadar 3040 persen. Di pasaran, formalin dapat diperoleh dalam bentuk sudah diencerkan, yaitu dengan kadar formaldehidnya 40, 30, 20 dan 10 persen serta dalam bentuk tablet yang beratnya masing-masing sekitar 5 gram.

Formalin merupakan bahan beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Jika kandungannya dalam tubuh tinggi, akan bereaksi secara kimia dengan hampir semua zat di dalam sel sehingga menekan fungsi sel dan menyebabkan kematian sel yang menyebabkan keracunan pada tubuh.

Selain itu, kandungan formalin yang tinggi dalam tubuh juga menyebabkan iritasi lambung, alergi, bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker) dan bersifat mutagen (menyebabkan perubahan fungsi sel/jaringan), serta orang yang mengonsumsinya akan muntah, diare bercampur darah, kencing bercampur darah, dan kematian yang disebabkan adanya kegagalan peredaran darah. Formalin bila menguap di udara, berupa gas yang tidak berwarna, dengan bau yang tajam menyesakkan, sehingga merangsang hidung, tenggorokan, dan mata.

Pewarna makanan merupakan bahan tambahan pangan yang dapat memperbaiki penampakan makanan. Penambahan bahan pewarna makanan mempunyai beberapa tujuan, di antaranya adalah memberi kesan menarik bagi konsumen, menyeragamkan dan menstabilkan warna, serta menutupi perubahan warna akibat proses pengolahan dan penyimpanan.

Secara garis besar pewarna dibedakan menjadi dua, yaitu pewarna alami dan sintetik. Pewarna alami yang dikenal di antaranya adalah daun suji (warna hijau), daun jambu/daun jati (warna merah), dan kunyit untuk pewarna kuning.

Kelemahan pewarna alami ini adalah warnanya yang tidak homogen dan ketersediaannya yang terbatas, sedangkan kelebihannya adalah pewarna ini aman untuk dikonsumsi.

Jenis yang lain adalah pewarna sintetik. Pewarna jenis ini mempunyai kelebihan, yaitu warnanya homogen dan penggunaannya sangat efisien karena hanya memerlukan jumlah yang sangat sedikit. Akan tetapi, kekurangannya adalah jika pada saat proses terkontaminasi logam berat, pewarna jenis ini akan berbahaya.

Selain itu, khusus untuk makanan dikenal pewarna khusus makanan (food grade). Padahal, di Indonesia, terutama industri kecil dan industri rumah tangga, makanan masih sangat banyak menggunakan pewarna nonmakanan (pewarna untuk pembuatan cat dan tekstil).

Pewarna pada tahu

Penelitian yang dilakukan oleh Mena (1994) menemukan bahwa tahu yang beredar di pasar tradisional Jakarta 70 persen mengandung formalin dengan kadar 4.08-85.69 ppm (part per million).

Penelitian Tresniani (2003) di Kota Tangerang menunjukkan terdapat 20 industri tahu yang terdiri dari 11 industri tahu kuning dan sembilan industri memproduksi tahu putih. Kandungan formalin tahu berkisar dari 2-666 ppm, sedangkan kandungan methanyl yellow-nya hanya terdapat pada tiga jenis tahu yang semuanya diperoleh dari pasar, yaitu berkisar antara 3.41-10.25 ppm.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Melawati (2004) terhadap lima sampel tahu Sumedang yang diambil langsung dari produsen tahu yang terletak di Jalan Mayor Abdurrahman (tiga pabrik) dan Jalan 11 April (dua pabrik) semuanya menunjukkan hasil negatif atau semuanya tidak mengandung formalin. Hal ini bisa dimengerti karena produsen tidak perlu menambahkan pengawet karena tahu yang diproduksinya habis hanya dalam tempo satu hari.

Tahu kalau tidak diawetkan hanya tahan disimpan selama dua hari bila direndam dalam air sumur atau air keran yang bersih.

Beberapa cara pengawetan yang biasa dilakukan adalah:
• Tahu direbus selama 30 hari kemudian direndam dalam air yang telah dimasak, daya simpannya bisa menjadi empat hari.
• Tahu direbus, kemudian dibungkus plastik dan disimpan di lemari es, memiliki daya tahan delapan hari;
• Tahu diawetkan dengan direndam natrium benzoat 1.000 ppm selama 24 jam dapat mempertahankan kesegaran selama tiga hari pada suhu kamar;
• Tahu direndam dalam vitamin C 0,05 persen selama empat jam dapat mempertahankan tahu selama dua hari pada suhu kamar;
• Tahu direndam dalam asam sitrat 0,05 persen selama delapan jam akan segar selama dua hari pada suhu kamar.

Tips memilih tahu

Tahu yang mengandung formalin dapat ditandai dengan:
• Semakin tinggi kandungan formalin, maka tercium bau obat yang semakin menyengat; sedangkan tahu tidak berformalin akan tercium bau protein kedelai yang khas;
• Tahu yang berformalin mempunyai sifat membal (jika ditekan terasa sangat kenyal), sedangkan tahu tak berformalin jika ditekan akan hancur;
• Tahu berformalin akan tahan lama, sedangkan yang tak berformalin paling hanya tahan satu dua hari.
• Tahu yang memakai pewarna buatan dapat ditandai dengan cara melihat penampakannya. Jika tahu memakai pewarna buatan, warnanya sangat homogen/seragam dan penampakan mengilap. Sedangkan jika memakai pewarna kunyit, warnanya cenderung lebih buram (tidak cerah). Jika kita potong tahunya, maka akan kelihatan bagian dalamnya warnanya tidak homogen/seragam. Bahkan, ada sebagian masih berwarna putih.*

Penulis adalah dosen Departemen Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga, Fakultas Pertanian, IPB

sumber : (Tip Sehat )

Kaum Muda Jangan Melupakan Kebangkitan 28

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Thu, 30 Oct 2008 10:30:00 +0000

Angka 28 merupakan angka yang bermakna penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ya, tepatnya pada 28 Oktober 1928 para pemuda yang berasal dari berbagai ras, suku dan golongan (Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Perhimpunan Pelajar Indonesia) menyatakan tekad satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa. Kebulatan tekad ini kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda.

Seiring berjalannya waktu, semangat dan kebulatan tekad itu mengalami pasang surut. Sikap dan cara pandang kita sebagai bangsa saat ini terkesan luntur bahkan mengalami titik nadir. Para pemuda yang merupakan generasi penerus peradaban bangsa terkesan tanpa semangat, terjebak dalam kehidupan yang hedonistik dan gamang mencari identitas kedirian mereka.

Karena itulah, guna membangkitkan kembali ghirah (semangat) 28, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sumatera Selatan menggelar seminar sehari bagi pemuda. Seminar yang bertajuk “Bangkitkan Semangat Juang 28” ini berlangsung di Hotel Swarna Dwipa, Selasa (28/10) dan dibuka secara resmi oleh Walikota Palembang Ir H Eddy Santana Putra, MT.

Seminar yang diikuti oleh ratusan pelajar, mahasiswa serta beberapa elemen organisasi di Kota Palembang ini menghadirkan tiga narasumber. Dr H Didik Susetyo, SE, MSi yang memaparkan makalah tentang Pemuda dan Ekonomi, kemudian Yandes Effriady, SH yang mengangkat tema Mencari Kembali Pemuda Indonesia, serta Budi Santoso yang menyoroti peran dan pemberdayaan para pemuda. Acara ini pandu oleh aktivis pemuda Muhammad Iqbal Marshal.

Eddy Santana dalam sambutannya mengajak semua elemen masyarakat terutama kaum muda generasi penerus bangsa untuk bekerja lebih keras dan tidak melupakan sejarah kebangkitan 28.

“Semangat juang 28 harus terus digulirkan. Para pemuda dituntut kreatif dan melakukan berbagai inovasi yang dapat menggugah semangat seperti yang dilakukan para pendahulu kita. Prinsipnya hari esok harus lebih baik dari hari ini. Teruskan semangat 28, merdeka!” kata Eddy, mengobarkan semangat para pemuda yang dibalas dengan teriakan merdeka! oleh para peserta.

Dalam konteks keekonomian, pemateri Didik Susetyo menekankan Sumpah Pemuda harus dijadikan spirit bagi generasi penerus untuk menjadi pelaku dan pelopor ekonomi rakyat.

“Momentum kebangkitan pemuda harus menjadi modal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” ujar Didik.

Sementara Yandes Effriady mengajak para pemuda untuk meneladani semangat para founding father seperti Soekarno, Hatta, Soetomo dan Cokroaminoto.

“Kaum muda merupakan motor penggerak perubahan (agent of change). Para pendahulu kita di usia mereka yang relative sangat muda, 20 hingga 30 tahun, telah berhasil menemukan jati diri bangsa. Mereka dengan idealismenya telah berfikir demi kemajuan bangsa bahkan rela mengorbankan jiwa dan raganya demi semangat nasionalisme. Semangat dan kegigihan mereka inilah yang harus diteladani,” papar Yandes.

Apalagi di era globalisasi saat ini. Era yang ditandai dengan keterbukaan informasi dan perubahan yang cepat hampir disemua sektor kehidupan ini sudah barang tentu harus disikapi dengan cermat dan arif serta persiapan yang matang. Jika tidak, sebagai bagian dari penerus peradaban, kaum muda tentu akan tergerus oleh zaman.

“Kaum muda harus mempunyai keunggulan kompetitif dan mempunyai daya saing global. Hal ini dapat dimulai dengan pencetakan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga punya kekuatan emosional dan spiritual. Ini tantangan yang harus kita hadapi dan wujudkan,” kata Budi Santoso. (yat)

Indonesia Today : Hari-hari Penuh Eksekusi (Uneg-uneg Soal Keadilan)

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Thu, 30 Oct 2008 10:25:00 +0000

Beberapa hari terakhir, sejumlah media massa di tanah air, baik cetak maupun elektronik ramai memberitakan tentang pelaksanaan hukuman (eksekusi) mati para pelaku tindak kejahatan berat, pembunuhan-berencana.

Puncaknya adalah pagi tadi, Sabtu (19/7/08). Beberapa pelaku tindak pidana telah di eksekusi mati oleh pihak berwenang. Diantaranya Sumiarsih, Sugeng dan Tubagus Yusuf Mulyana alias Usep.

Sumiarsih dan Sugeng adalah pelaku pembunuhan berencana atas Letkol Purwanto beserta keluarganya di Sidoarjo, Jawa Timur, 20 tahun silam. Sementara Usep (dukun Usep Padeglang), merupakan pelaku pembunuhan terhadap 8 orang “pasiennya” di Banten.

Para pelaku dieksekusi mati setelah segala upaya hukum yang mereka tempuh (banding, kasasi, peninjauan kembali) ditolak oleh Mahkamah Agung RI. Begitu juga dengan hak mendapatkan grasi dan amnesti dari presiden, semuanya menemui jalan buntu.

Menyimak semua prosesi jelang pelaksaan hukuman mati bagi para pelaku pembunuhan tersebut membuat penulis, jujur, sangat jujur bahkan, terhenyak. Di benak ini timbul pertanyaan, mengapa eksekusi mati ini begitu “wah”. Begitu banyak aparat keamanan yang dikerahkan untuk “mengamankan” pelaksanaan eksekusi mati ini. Sedikitnya 6 buah kendaraan (klo gak salah) yang dilibatkan dalam pelaksanaan eksekusi ini. Itu baru untuk satu orang terpidana mati. Bagaimana bila banyak, (pasti mobil rental akan laku keras!).

Tapi sudahlah, penulis kemudian berpikir, itu mungkin sudah aturan “baku” dan prosedur tetap pihak eksekutor di republik ini. Justru, yang menjadi pikiran penulis-dan ini lebih penting- adalah, mengapa hukuman mati di negara terkorup nomor 3 di dunia setelah Ethiopia dan India ini masih diberlakukan. Tidak cukupkah para pelaku diberikan hukuman seumur hidup? Hukuman seumur hidup diyakini (setidaknya dalam pemahaman awam penulis) akan memberikan efek jera dan psikologis yang dahsyat bagi pelaku pembunuhan maupun pelaku tindakan kriminal berat lainnya. Begitu juga dampak bagi keluarga.

Penulis sengaja tidak membawakan referensi hukum dalam membuat uneg-uneg (namanya juga uneg-uneg, ditambah penulis juga kurang paham soal hukum di republik ini, habis kompleks banget sih!).
Tapi penulis (selanjutnya disebut aku) tidak juga menegasikan beban moral dari para keluarga korban yang ditinggalkan. Sudah pasti rasa kehilangan apalagi dengan cara yang tidak nyaman pasti akan terus membekas dihati dan benak mereka. Kendati demikian, aku tidak akan menyoroti keluarga pelaku dan keluarga korban lebih jauh lagi. Cukup sampai disini.

Aku hanya memimpikan Indonesia menjadi sebuah negeri yang berlaku adil. Bukan apa-apa. Sudah menjadi anggapan umum (aku kurang sepakat dengan pemakaian istilah rahasia umum. Soalnya klo rahasia pribadi ya boleh disimpan oleh yang bersangkutan. Tapi klo rahasia umum, buat apalagi dirahasiakan, orang satu kampung pasti sudah tahu semua, apalagi yang menyangkut kemaslahatan publik) bahwa Indonesia adalah sebuah negeri yang masyarakatnya (masyarakat yang mana?) terkesan munafik (hipokrit).

Kemunafikan itu, salah satu indikasinya, terefleksi dari lemahnya penegakan sistem hukum (law enforcement system) di negeri ini. Bila pelaku tindak kejahatan ringan (dalam beberapa kasus, seperti mencuri ayam karena kelaparan setelah segala upaya dioptimalkan untuk mendapatkan sesuap nasi tidak kunjung berhasil?) pelaku langsung ditahan dan kadangkala mengalami penyiksaan terlebih dahulu (dimassa-kan). Proses persidangan hingga penetapan keputusan begitu singkatnya digelar. (upps! Si pencuri ayam tadi sudah dikirim ke Hotel Prodeo).

Namun, untuk kejahatan yang sejatinya memberikan efek global bagi tatanan sistem hukum dan cara pandang masyarakat, pada gilirannya cara bersikap, seperti kejahatan korupsi (korupsi termasuk kejahatan gak sih di Indonesia?), proses penanganannya begitu bertele-tele dan terkesan birokratif.

Apalagi bila tesangka kasus korupsi itu seorang pejabat publik maupun orang-orang berpengaruh, akan banyak penundaan sidang dan sidang-sidang lanjutan (biasanya alasan kemanusiaan selalu dikedepankan, seperti tersangka sedang sakit-perlu perawatan-tidak memungkinkan untuk dihadirkan di kursi pesakitan hingga penghilangan barang bukti- baca : Sydney Sheldon, Rages of Angel/Malaikat Keadilan) dan seabreg alasan lainnya.

“Asas praduga tak bersalah harus dikedepankan. Kita ini negara hukum dan hukum adalah landasan yang harus kita junjung tinggi,” begitulah kira-kira ungkapan yang hampir berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali kita dengar dari para penegak hukum (apalagi pengacara tersangka kasus korupsi!).

Dari hasil diskusi dengan kawan-kawan Mahasiswa Fakultas Ekonomi, khususnya dari Organisasi Forum Kajian Sosial (FKS), dan mahasiswa Hukum Universitas Sriwijaya 7 tahun silam, dengan topik Pengacara dan Upaya Menjaga Moral Bangsa, kami berkesimpulan bahwa yang namanya pengacara itu tugasnya hanyalah mendampingi, memberikan pembelaan hukum, serta mengusahakan peringanan hukuman bagi clientnya bila sudah terbukti dinyatakan bersalah (tentunya dilengkapi dengan sejumlah bukti-bukti penguat). Jadi tidak ngotot dan membela mati-matian terdakwa agar dilepaskan.

Dan biasanya pula, secara moral, di negara-negara western, setelah tersangka ditahan, sang pengacara yang dimintai bantuan hukum oleh tersangka maupun ditunjuk oleh negara atas ketidakmampuan tersangka membayar pangacara, akan mengajak clientnya berbicara dari hati ke hati. Sang pengacara meminta dengan takzim agar clientnya berterus terang bahwa apabila dia benar-benar melakukan perbuatan seperti yang dilaporkan, maka pengacara akan melakukan upaya peringanan hukuman dengan melihat sebab-sebab penguat yang melandasi perbuatan tersebut. Jadi, sekali lagi, tidak menutup mata atas realitas. Tapi ini juga membutuhkan kejujuran (bukan kemunafikan) dari sang client.

“Ini yang repot. Mayoritas orang tidak mau dinyatakan bersalah kemudian ditahan karena akan memberikan dampak negatif tidak hanya kepada dirinya, tapi juga kepada orang-orang terdekat serta relasi bisnisnya. Padahal, bila dia benar-benar “berpikir” bersalah, kemudian ia mengaku, akan ada reward moral dari masyarakat dan perhitungan dari Sang Pencipta. Ini yang hilang dari masyarakat kita, kejujuran dan perasan selalu di awasi oleh Penciptanya,” seorang teman dari fakultas ekonomi menganalisis.

Dia menambahkan, ”Di satu sisi, pengacara pun membiarkan tersangka bergelimang dengan dosanya karena motif tertentu. Seperti motif imbalan finansial yang besar bila berhasil membebaskan tersangka sebebas-bebasnya dari segala tuduhan. Maupun motif karena vested interest (kepentingan sesaat) dan prestise si pengacara yang terlanjur mempunyai reputasi yang handal. Jadi, sekali lagi, dalam konteks penegakan hukum, kejujuran yang hilang dari masyarakat kita. Kejujuran berbagai pihak termasuk juga hakim dan jaksa.”

Apa kaitan antara pelaku pembunuhan berencana seperti pengantar tulisan di awal dengan pelaku korupsi dan penggiat sistem hukum? Benang merah yang mungkin bisa disimpulkan adalah pemerintah tidak seharusnya “melupakan” masalah penegakan sistem hukum.

Bagaimanapun hukum harus ditegakkan. Bukan hanya pada pelaku kejahatan kriminal seperti pembunuhan, pemerkosaan maupun pencurian. Tapi hukum harus ditegakkan, bahkan lebih diutamakan, pada pelaku korupsi di negeri ini tanpa pandang bulu. Mengingat dampaknya yang sangat luarbiasa pada tatanan kehidupan bermasyarakat. Bahkan tatanan berbangsa dan bernegara.

Miliran bahkan triliunan uang negara-rakyat yang dijarah oleh para pelaku korupsi. Dan mirisnya, sampai hari ini semua pelaku belum ada yang terjamah hukum. Mereka bahkan masih bisa menghirup udara segar (sebagian dari mereka bisa mondar-mandir ke luar negeri). Kalaupun ada, itu pun belum menyentuh “kelas kakapnya”

Mengutip sebuah hadist dari Rasullullah Muhammad SAW, beliau menyatakan, “Yang menyuap dan yang disuap sama-sama di dalam neraka”

Apa bedanya menyuap dan disuap dengan pelaku korupsi dan penerima jatah uang korupsi? Semuanya merupakan perbuatan tercela yang mendapat balasan menyakitkan, ditempatkan di dalam neraka.

Rasulullah Muhammad SAW memahami secara komprehensif bahwa suap/sogok/korupsi atau apapun namanya, merupakan antiklimask dari pembentukan karakter dan jati diri individu maupun kelompok, negara-bangsa dalam suatu peradaban. Tak heran, dimasa beliau maupun setelahnya, langka ditemui kasus penyalahgunaan uang umat tersebut.

Atau, okelah kalau kita tidak mau membicarakan soal neraka maupun surga. Yang pasti pelaku korupsi dan kroni-kroni-nya, jika masih memiliki moralitas yang tinggi, (kejujuran), pasti tak korupsi karena akan merasakan “bagai di neraka”.

Cina dan Iran merupakan contoh terbaik dalam hal ini. Di Cina, pemerintah setempat tidak akan berkompromi bila ada warga, terlebih lagi pejabat pemerintahan, melakukan tindak pidana korupsi. Hukuman mati merupakan harga mati bila ternyata terbukti. Begitu juga di Iran. Negeri para mullah ini maju karena sistem penegakan hukum yang dibangun benar-benar diterapkan. Setali tiga uang dengan Cina dan Iran adalah Jepang. Alih-alih melakukan korupsi, jika ada pejabat yang karena kelalaiannya menyebabkan kenyamanan publik terganggu (seperti kasus kecelakaan kereta api beberapa waktu lalu) maka sang pejabat dengan gentleman akan mengakui kesalahannya dan “menghukum diri sendiri” dengan mengundurkan diri dari jabatannya. (Apatah lagi bila di negeri matahari terbit ini pejabatnya melakukan korupsi, mungkin akan terjadi fenomena harakiri sebagai sebuah bentuk kesadaran akan hukum secara umum).

Di negara tercinta ini sebaliknya. Atas nama hukum mereka berani menciderai hukum dan bahkan sistem hukum itu sendiri. Sampai-sampai seorang teman aku pernah berujar, “Sudahlah, hukum di Indonesia ini dibuat untuk dilanggar.” Terdengar skeptis memang. Tapi ini bukan akhir dari segala-galanya. Indonesia belum kiamat.

Masih ada harapan untuk mengembalikan harkat dan martabat bangsa ini asalkan semua komponen anak bangsa menyadari pentingnya penegakan hukum ini dengan pemberantasan korupsi sebagai titik awalnya. Mengharapkan Komis Pemberantasan Korupsi (KPK)-konon kabarnya KPK era struktur baru sekarang lebih garang dari yang sebelumnya (tapi kenapa rapat dengan wakil rakyat tempo hari digelar secara tertutup pak?)- sebagai aktor tunggal pemberantasan korupsi tidaklah cukup. Perlu, sekali lagi, kesadaran semua pihak untuk memberantas korupsi, bukan cuma menyatakan.

Dan ini bisa dimulai dari penyadaran sekaligus pendidikan moral di dalam diri individu, keluarga maupun masyarakat. Kepada pemerintah dan penegak hukum, bersikap adil, arif dan konsistenlah dalam menegakkan hukum ini. Teruskanlah proses pemberantasan korupsi ini tanpa pengecualian. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang mulia. Semua ini demi kita juga, rakyat Indoensia.

Memaknai Kemerdekaan dengan Spirit Optimis!

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Mon, 27 Oct 2008 08:44:00 +0000

Negeri indah bernama Indonesia pada Minggu, 17 Agustus 2008 lalu genap berusia 63 tahun. Di usia yang boleh dikatakan menginjak usia kearifan, tak henti-hentinya bangsa ini didera berbagai rintangan dan persoalan.Mulai dari persoalan politik, ekonomi, sosial, lingkungan hingga persoalan kegamangan mencari identitas kedirian bangsa.

Cita-cita kemerdekaan yang digemakan oleh para founding father yang telah berjuang dengan keringat, harta, darah bahkan jiwa demi mewujudkan Indonesia yang bermartabat terkesan hambar bila kita napak tilas perjalanan bangsa hingga detik ini. Tak heran bila pemaknaan dan definisi tentang merdeka ataupun kemerdekaan di berbagai kalangan masyarakat tak pernah satu kata. Sebagian kalangan bahkan merasa belum mengecap kemerdekaan dalam arti sebenarnya. Ada bentuk penjajahan lain yang saat ini menerpa kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di awal kemerdekaan, rakyat Indonesia benar-benar merasakan kemerdekaan lepas dari cengkeraman dan ekspolitasi bangsa lain. Sekarang, ancaman penjajahan justru muncul dari kalangan sendiri. Menghirup udara bebas dan merdeka tak lagi nyaman bagi kelompok minoritas dan berbeda pandangan dengan masyarakat kebanyakan. Konflik vertikal dan bahkan horizontal yang mengarah kepada disintegrasi bangsa kian mengalami titik nadir.

Kemandirian dan martabat Indonesia saat ini sedang diuji. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan menyebabkan perekonomian bangsa jatuh-bangun. Ekonomi kerakyatan dengan koperasi sebagai fundamennya yang pada awalnya merupakan modal khas bangsa tergerus oleh oleh modal asing. Eksploitasi ekonomi pun tak terhindarkan. Disisi lain, semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan semakin memudar, digantikan dengan keserakahan dan sikap individualistik.

Gedung-gedung pencakar langit bermunculan dan berdiri angkuh di tengah pemukiman kumuh. Suatu kondisi yang sangat ironi.

Ketika badai krisis menerpa pada 1997, keberhasilan yang sudah tercapai pun sirna. Dampaknya terus terasa sampai saat ini, utang menumpuk. Hampir 50 persen anggaran pendapatan dan belanja negara hanya untuk melunasi utang. Keadaan makin memprihatinkan karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme terus membudaya dan meluas sampai ke daerah-daerah

Kendati demikian, terhadap kondisi bangsa saat ini kita tidak boleh berpikiran skeptis. Spirit optimis harus tetap dikedepankan dalam melangkah dan berbuat. Tidak ada yang tidak mungkin bila kita sebagai bagian dari anak bangsa tetap bahu-membahu dan bekerja keras dengan spirit negara kesatuan republik Indonesia sebagai bingkainya.

Apalagi stabilitas politik saat ini yang menjadi barometer daya tahan bangsa kian menggembirakan. Kehidupan demokrasi semakin baik. Ini dibuktikan dengan pemilihan kepala daerah di beberapa provinsi, kabupaten maupun kota di tanah air relatif berjalan lancar. Artinya, kita cenderung sudah dewasa dalam berpolitik.

Karena itu, ada baiknya momentum kemerdekaan ini kita jadikan re-orientasi dan re-evaluasi konsep awal cita-cita kemerdekaan, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur, tanpa pemaksaan, tanpa rekayasa. Sekali lagi jika kita mau, tak ada yang mustahil. Dirgahayu Republik Indonesia!

Kuaci Mencegah Serangan Prostat

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Fri, 24 Oct 2008 06:24:00 +0000

Djoko Hargono*

Biji labu merah bukan cuma enak dibikin kuaci sebagai camilan di kala senggang. Ternyata kuaci juga berkhasiat sebagai obat maupun mencegah pembesaran kelenjar prostat. Begitu juga buah saw palmetto.

Orang Jawa Tengah menyebut labu merah sebagai waluh. Daging buahnya yang berwarna kuning bersemu merah kalau sudah masak, enak disayur atau dikolak. Sedangkan bijinya yang berkulit putih, dan sedikit lebih besar dari biji semangka yang berkulit hitam, juga biasa diolah sebagai kuaci yang gurih rasanya.

Ada dua jenis labu merah, Cucurbita moschata Duch ex Poir dan Cucurbita pepo L. (Gembong Tjitrosoepomo, 1994). Tanaman dan buah ini mudah dijumpai di Tanah Air. Sedangkan saw palmetto jauh dari tempat kita, yaitu di Amerika Serikat bagian selatan, mulai dari Kalifornia Selatan hingga Florida.

Dalam biji labu merah (ada juga yang bilang labu kuning) itulah terletak khasiatnya dalam mencegah maupun mengatasi hipertrofi atau pembesaran prostat jinak (benign prostatic hyperplasia). Sedangkan khasiat saw palmetto tersimpan pada buahnya.

Sejalan dengan proses menua

Gangguan berupa pembesaran prostat jinak (PPJ) ini hanya mengancam ayah atau kakek kita. Sebab, kelenjar prostat hanya dimiliki kaum pria.

Fungsinya saja memproduksi cairan prostat yang menyediakan zat makanan bagi sperma. Kelenjar yang kira-kira seukuran biji kacang tanah itu letak persisnya ada di antara tulang kemaluan dan anus, mengelilingi pangkal saluran kemih atau air seni (uretra).

PPJ dibandingkan dengan gangguan lain, misalnya kanker prostat, memang paling sering terjadi. Penyebab PPJ belum diketahui secara pasti. Diduga, erat kaitannya dengan proses penuaan. Makanya, PPJ biasanya mulai timbul atau dirasakan pada usia 40 - 45 tahun. Sejalan dengan proses penuaan, terjadi perubahan pada sistem hormonal dalam tubuh.

Secara bertahap terjadi proses reduksi biologis terhadap hormon testosteron - akibat pengaruh enzim 5-alfa-reduktase - menjadi hormon dihidrotestosteron. Perubahan yang berlangsung secara bertahap ini menyebabkan makin tingginya kadar dihidrotestosteron. Hormon inilah yang berpengaruh pada pembesaran kelenjar prostat (Ariawan Soejoenoes, dkk., 1996).

Yang juga ikut andil dalam kasus pembesaran kelenjar prostat ini ialah bertambahnya zat prostaglandin dalam jaringan prostat. Beta-sitosterol berperan menghambat pembentukan prostaglandin. Karena itu PPJ dapat juga dicegah oleh beta-sitosterol (Bombardelli, E., Morrazoni, P., 1997).

Jika kelenjar prostat membesar, saluran air seni atau uretra di dekat pintu masuk kandung kemih seolah-olah tercekik. Otomatis pengeluaran air seni jadi terganggu. Makanya, penderita akan sering kencing, terutama pada malam hari. Adakalanya tak tertahankan sampai mengompol segala.

Bila jepitan pada uretra meningkat, keluarnya air seni pun makin sulit dan pancaran kencing jadi melemah lalu mendadak berhenti. Akibatnya, timbul rasa amat nyeri pada perut karena air seni yang tertahan. Keadaan ini selanjutnya dapat menimbulkan infeksi pada kandung kencing.

Apabila PPJ sudah sedemikian rupa, dan aliran air seni terhenti, untuk mengeluarkan air kecing harus digunakan kateter. Cara ini akan dirasakan sakit oleh penderita. Pada tahap serius, dokter terpaksa melakukan pembedahan dengan memotong kelenjar prostat (Ariawan Soejoenoes, dkk., 1996).

Tapi, mencegah jelas merupakan langkah bijaksana. Makanya, jika timbul gejala-gejala hipertrofi prostat jinak, seyogianya segera mengonsumsi obat. Labu merah atau saw palmetto bisa di jadikan pilihan alternatif. Biji labu merah bisa dikonsumsi dalam bentuk kuaci, direbus, atau di sangrai. Tidak ada batasan berapa banyak yang harus dimakan.

Sebenarnya, pemanfaatan biji labu merah sebagai obat PPJ sudah ada sejak zaman dulu. Dr. W. Devrient dari Berlin, Jerman, menganjurkan kepada pasien PPJ agar mengonsumsi biji labu merah secara teratur untuk menghambat pembesaran kelenjar prostat. Malah biji labu merah di katakan punya khasiat memudakan kembali daya seksualitas pria. Nah, apa nggak untung, sekali merengkuh dayung dua pulau terlampaui?

Di Eropa dan Amerika, biji labu merah populer sebagai obat pencegah gangguan prostat. Terbukti, pria yang terbiasa makan biji labu merah secara teratur tidak mengalami gangguan kelenjar prostat selama hidupnya (Richard Lucas, 3).

Apanya yang berhasiat ?

Dalam biji labu merah terkandung sejumlah zat antara lain jenis asam amino yang langka (seperti m-karboksifenilalanina, pirazoalanina, asam aminobutirat, etilasparagina, dan sitrulina) dan sejumlah asam amino lain yang diperlukan kelenjar prostat (semisal alanina, glisina, dan asam glutamat).

Biji labu merah juga mengandung unsur mineral Zn (seng) dan Mg (magnesium) yang sangat penting bagi kesehatan organ reproduksi, termasuk kelenjar prostat. Kandungan lainnya berupa asam lemak utama, yaitu asam linoleat, asam oleat, dan sedikit asam linolenat. Selain itu vitamin E (tokoferol) dan karotenoid, yakni lutein dan beta-karoten juga ada di dalam daging bijinya.

Sementara buah saw palmetto mengandung sejumlah asam lemak, meliputi asam laurat, asam linoleat, asam linolenat, asam miristat, asam oleat, asam palmitat, dan asam stearat. (Bombardelli, E., Morrazoni, P., 1997).

Namun, dalam hal ini yang paling pegang peranan di antara semua itu ialah kandungan hormon beta-sitosterol pada biji labu merah maupun buah saw palmetto (selain beta-sitostreol, buah ini juga mengandung sterol lain seperti stigmasterol dan aukosterol).

Hormon beta-sitosterol itulah yang menyimpan khasiat menghambat atau menekan kerja enzim 5-alfa-reduktase. Enzim ini akan mengurangi terbentuknya hormon dihidrotestosteron dari hormon testosteron. Dengan begitu, membesarnya kelenjar prostat dapat dicegah.

Hormon beta-sitosterol dalam biji labu merah ataupun buah saw palmetto itu juga menghambat terbentuknya prostaglandin dalam jaringan prostat. Artinya, menurunnya kadar prostaglandin akan mencegah pembesaran kelenjar prostat. Atau dengan kata lain kelenjar prostat yang sudah mengalami pembesaran akan mengecil kembali.

Unsur Zn dan magnesium dalam biji labu merah juga sangat menunjang upaya untuk menyehatkan kelenjar prostat. Hasilnya, pembesaran kelenjar prostat jinak dapat teratasi. Namun, perlu diketahui, biji labu merah atau buah saw palmetto tidak mampu mengatasi gangguan prostat akibat kanker kelenjar prostat (Ariawan Soejoenoes, dkk., 1996).

Obat jadinya mahal

Tumbuhan saw palmetto memiliki nama latin Serenoa repens [Bartr.] J.K. Small., sinonim dengan Serenoa serrulatum Hook. F., atau Sabal serrulatum Schult. f. Mereka ini termasuk tumbuhan sejenis palem yang hidup dan tumbuh di tanah berpasir. Tumbuhan ini spesifik dengan batang yang menjalar mendatar sepanjang 1,8 - 3 m, dan bercabang. Pada ujungnya tumbuh batang pendek, yang muncul di permukaan tanah dengan daun berbentuk menjari. Pada bagian tepi daun berbagi seperti gergaji, dengan panjang tangkai daun 1,5 m. Perbungaan malai dengan tangkai sepanjang tangkai daun.

Bagi kalangan penduduk di sana, buahnya memang digunakan sebagai obat untuk mengatasi iritasi kandung kencing, uretra, dan kelenjar prostat. Sebab, zat-zat yang terkandung di dalamnya dapat menstimulasi selaput lendir saluran air seni. Selain itu juga digunakan sebagai tonikum, obat bronkitis, pelancar air seni dan sedatif (Bombardelli, E., Morrazoni, P., 1997).

Obat gangguan prostat produksi industri yang beredar selama ini kebanyakan berasal dari buah saw palmetto. Harganya lumayan mahal, maklum tanaman ini asli Amerika Serikat. Andaikata obat itu diracik dari biji labu merah yang melimpah di Indonesia, tentu harganya akan tidak semahal yang berasal dari buah saw palmetto.

Barangkali para pakar tanaman obat di Tanah Air perlu membahas pengolahan biji labu merah sebagai obat untuk gangguan prostat. Sebelum itu terlaksana, anjuran Dr. W. Devrient dari Berlin itu mungkin perlu diikuti: makanlah secara teratur biji labu merah agar dapat terhindar dari gangguan prostat, hiperplasia prostat jinak, terutama bagi para pria dewasa.
(Kompas Cyber Media)

*Penulis adalah pecinta dan pemerhati obat bahan alami

Makan Kurma Mengurangi Resiko Serangan Stroke

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Fri, 24 Oct 2008 06:10:00 +0000

Buah-buahan dikenal sebagai sumber utama vitamin, terutama vitamin C dan mineral. Sudah begitu, kandungan energi atau kalorinya pun rendah, sebab lemak yang dikandungnya juga rendah. Namun, ada pengecualian, misalnya kurma.

Kandungan lemak pada kurma juga bisa diabaikan. Namun, karbohidratnya yang tinggi membuat buah ini bisa menyediakan energi yang tinggi pula. Malah paling tinggi diantara keluarga besar buah-buahan. Keunggulan lainnya, kurma mengandung zat gizi penting bagi fungsi tubuh, terutama jantung dan pembuluh darah, yaitu kalium. Fungsi mineral ini membuat denyut jantung makin teratur, mengaktifkan kontraksi otot, serta membantu mengatur tekanan darah.

Itulah sebabnya kurma menjadi istimewa. Apalagi, beberapa penelitian membuktikan, makanan tinggi kalium ini bisa menurunkan risiko serangan stroke.

Cukup Lima Butir Sehari..!

Dari penelitian terhadap pola makan yang dilakukan terhadap 859 orang pria dan wanita berusia di atas 50 tahun di Kalifornia Utara, AS, diketahui, perbedaan kecil konsentrasi kalium pada pola makan bisa memprediksi mereka yang diperkirakan berpeluang meninggal akibat stroke 12 tahun kemudian. Tak ada seorang pun yang asupan kaliumnya paling tinggi (lebih dari 3.500 mg setiap hari) meninggal akibat stroke.

Sebaliknya, orang yang secara teratur mengonsumsi kalium paling rendah (kurang dari 1.950 mg setiap hari) mempunyai risiko stroke fatal jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Di antara mereka yang konsumsi kaliumnya paling rendah, harapan meninggal akibat stroke 2,6 kali pada pria dan 4,8 kali pada wanita.

Makin banyak makanan kaya kalium yang dikonsumsi biasanya makin kecil kemungkinan orang menderita stroke. Para peneliti menyimpulkan dengan hanya makan satu porsi ekstra makanan kaya kalium (minimal 400 mg setiap hari) risiko fatal bisa diturunkan sampai 40 persen. Batas krisis 400 mg kalium itu mudah sekali Anda penuhi dengan makan kurma kering sekitar 65 g saja, atau setara dengan lima butir kurma.

Makanan tinggi kalium, menurut Dr. Louis Tobian, Jr, pakar penyakit darah tinggi dari Minnesota University AS, juga bisa membantu menurunkan tekanan darah serta bisa memberi kekuatan tambahan dalam mencegah stroke secara langsung, bagaimana pun kondisi tekanan darah seseorang.

Untuk membuktikan hal itu, Dr. Tobian melakukan eksperimen pada dua kelompok tikus yang terserang hipertensi. Satu kelompok tikus diberi diet tinggi kalium dan kelompok lain diet kalium normal. Hasilnya luar biasa. Diantara kelompok tikus yang mendapat asupan kalium tinggi, tak satu pun mengalami perdarahan otak. Sementara 40 persen pada kelompok tikus yang mendapat kalium normal menderita stroke ringan yang dibuktikan dengan adanya perdarahan otak.

Dari hasil penelitian itu, Dr Tobian menarik kesimpulan, konsumsi ekstra kalium bisa menjaga dinding arteri tetap elastis dan berfungsi normal. Keadaan ini membuat pembuluh darah tidak mudah rusak akibat tekanan darah.
Jadi jelas, kurma yang secara tradisional disuguhka sebagai salah satu hidangan untuk berbuka puasa di Bulan Ramadhan, bukan makanan pembuka yang biasa. Diam-diam ia menyimpan senjata potensial antistroke dan antiserangan jantung.

Memiliki Aktivitas Seperti Aspirin

Selain kalium yang berguna bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah, kurma juga mengandung salisilat. Zat ini, dikenal sebagai bahan baku aspirin, obat pengurang atau penghilang rasa sakit dan demam.

Salisilat bersifat mencegah pembukan darah, antiinflamasi, dan berdampak melenyapkan rasa nyeri. Kecuali itu, menurut Nurfi Afriansyah, staf peneliti KIE Gizi Puslitbang Gizi Bogor, seperti dikutip Ayahbunda, salisilat juga bisa mempengaruhi prostaglandin (kelompok asam lemak hidroksida yang merangsang kontraksi otot polos, menurunkan tekanan darah).

Sementara itu, Jean Carper lewat bukunya Food,Your Miracle Medicine menyatakan kurma mempunyai aktivitas seperti aspirin. Kurma kering , katanya, sangat tinggi kandungan salisilat alias aspirin alaminya. Buah ceri, prune dan kismis kering yang juga kaya akan kalium ikut beruntung karena mereka juga mengandung salisilat.

Di lain pihak, para pakar tergugah rasa ingin tahunya terhadap perkembangan bahwa salisilat pada makanan bisa memberikan prestasi yang sama dengan minum aspirin. Memang, ada studi yang membuktikan, aspirin reguler dosis rendah (kurang atau separuh dosis yang biasa diminum per hari) sanggup membantu mencegah serangan jantung atau stroke.

Berdasarkan hal itu, para pakar mengharapkan, dosis rendah salisilat dalam makanan yang dikonsumsi secara kontinyu bisa juga meredakan sakit kepala.

Komposisi Gizi

Buah kurma bisa disantap langsung, dalam keadaan kering atau segar. Disamping itu, juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai hidangan seperti aneka produk roti, permen, es krim, selada dan sirup.

Di negeri Arab kurma bahkan mendapat tempat yang cukup baik di masyarakat. Buah berbentuk silinder dengan biji beralur tunggal ini biasanya dikonsumsi bersama hasil olahan susu. Nilai gizi utama yang diandalkan memang kandungan karbohidrat sederhananya, alias gulanya, yang tinggi. Kandungan karbohidratnya berkisar dari sekitar 60% pada kurma lembek (yang dipanen sewaktu masih lembek dan mentah) hingga sekitar 70% pada kurma kering (yang mengering di pohon, terjemur matahari).

Kebanyakan varietas kurma mengandung gula glukosa (jenis gula yang ada dalam darah) atau fruktosa (jenis gula yang terdapat dalam sebagian besar buah-buahan). Namun, satu varietasnya yang bernama Deglet Noor yang tumbuh di Kalifornia hanya mengandung gula sukrosa (dikenal juga sebagai gula pasir).

Menurut dr. Anwar El Mufti dari Mesir, seperti dikutip harian "Buana Minggu", kurma mengandung zat gula 70%. Sebagian besar zat gula yang terdapat di dalamnya sudah diolah secara alami dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Seperti halnya gula pada buah-buahan yang dinamai fruktosa, zat ini mudah dicerna dan mudah dibakar oleh tubuh. Dengan demikian akan menghasilkan tenaga yang tinggi, tanpa mempersulit tubuh untuk mnegolah, mencerna, dan menjadikannya sebagai gizi yang baik. Itu sebabnya mengapa kurma dianggap sebagai buah yang ideal untuk hidangan berbuka puasa ataupun sahur.

Segelas air yang mengandung glukosa, menurut Dr. David Conning, direktur jenderal British Nutrition Foundation, seperti dikutip Panasea, akan diserap tubuh dalam 20-30 menit, tetapi gula yang terkandung dalam kurma baru habis terserap dalam tempo 45-60 menit. Makanya, orang yang makan cukup banyak kurma pada waktu sahur akan menjadi segar dan tahan lapar, sebab bahan pangan ini juga kaya akan serat.

Keunggulan kurma lainnya mengandung berbagai vitamin penting, seperti vitamin A, tiamin, dan riboflavin dalam jumlah yang bisa diandalkan, serta niasin dan kalium dalam jumlah yang sangat andal. Selain itu, buah ini ternyata juga memuat berbagai zat gizi lain seperti zat besi, vitaminB, asam nikotinat serta serat (bukan zat gizi) dalam jumlah memadai.

Dalam setiap 100 g kurma kering terkandung vitamin A 50 IU, tiamin 0,09 mg, riboflavin 0,10 mg, niasin 2,20 mg, serta kalium 666 mg. Zat-zat gizi itu berfungsi membantu melepaskan energi, menjaga kulit dan saraf agar tetap sehat serta penting untuk fungsi jantung.

Riboflavin dan niasin. Misalnya, akan membantu melepaskan energi dari makanan, sementara tiamin membantu melepaskan energi dari karbohidrat. Vitamin A dan niasin memainkan peranan dalam membentuk dan memelihara kulit yang sehat. Tiamin penting bagi sel-sel saraf, sementara niasin menjaga fungsi normal saraf.

Kurma juga mengandung banyak mineral penting, seperti magnesium, potasium dan kalsium. Mineral-mineral itu sangat diperlukan oleh tubuh. Serat yang terdapat dalam kurmaberfungsi melunakkan usus dan mengaktifkannya, yang secara alami bisa mempermudah buang air besar. Dalam kurma juga terdapat semacam hormon (potuchsin) yang bisa menciutkan pembuluh darah dalam rahim, sehingga bisa mencegah perdarahan rahim. Jadi tunggu apalagi, segeralah makan buah kurma! (Intisari. Kompas.Com)

Demi Efisiensi, Panitia Anggaran Pangkas APBD Perubahan

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Fri, 24 Oct 2008 06:03:00 +0000

Efisiensi nampaknya merupakan harga mati bagi Panitia Anggaran DPRD Palembang. Tak heran, dalam rapat mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Palembang Tahun 2008, panita tersebut akhirnya memangkas anggaran dari semula sebesar Rp 54,77 miliar akhirnya disetujui hanya sebesar Rp 49,19 miliar.

Menurut Anggota Panitia Anggaran DPRD Palembang Irmaidi, semula APBD 2008 berjumlah Rp 1,28 triliun. Tetapi dengan tambahan dari APBD-P, jumlahnya meningkat menjadi Rp 1,32 triliun.

“Jadi, terjadi penghematan untuk belanja modal, barang, dan jasa,” ujar Irmaidi, Senin (10/9).

Pemangkasan anggaran demi upaya efisiensi ini dilakukan pada beberapa pos, salah satunya adalah anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum. Usulan awal yang diajukan oleh dinas ini adalah sebesar Rp 132,9 miliar namun kemudian hanya disetujui sebesar Rp 3,9 miliar saja.

Dengan kondisi ini, dinas pekerjaan umum sudah barang tentu harus melakukan penundaan pekerjaan dan memprioritaskan pelaksanaan pembangunan fisik berdasarkan skala prioritas.

“Mana yang bisa ditunda, tentu akan ditunda,” kata Irmaidi.

Ia menerangkan, salah satu proyek dinas PU yang ditunda adalah pembangunan jalan masuk ke Pasar Buah Jakabaring serta pembangunan pelataran parkir di Pasar Plaju.

“Pembangunan banyak ditunda karena dananya kurang, sekaligus untuk meminimalisasi defisit anggaran,” ungkap Irmaidi seraya menambahkan, selain dinas pekerjaan umum, anggaran Badan Perencanaan Pengembangan Daerah (Bappeda) pun mengalami penyesuaian sehingga bantuan sosial dipangkas Rp 400 juta dari Rp 21,4 miliar.

Banyak Terserap Gaji PNS

Irmaidi menjelaskan, perolehan tambahan anggaran berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp 174,8 miliar bertambah Rp 2,55 miliar. Peningkatan terjadi di sektor pajak dan retribusi daerah. Imbasnya, belanja langsung dapat dikurangi sebesar Rp 4,8 miliar.

Pada sisi lain, pemerintah pun mengalami defisit anggaran. Meski dapat ditekan menjadi Rp 9,36 miliar dari perkiraan defisit sebesar Rp 16,74 miliar, namun jumlah ini masih dirasakan terlalu besar.

Hal ini diakibatkan tambahan anggara belanja banyak terserap untuk pembayaran gaji PNS hingga 85 persen. Apalagi pemerintah pusat menaikkan gaji PNS sebesar 20 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2008 dan adanya pengangkatan tenaga honorer dan tenaga pendidik, serta tenaga kesehatan menjadi PNS.

“Idealnya, defisit berada di bawah Rp 5 miliar. Namun, pemangkasan dana dirasakan sudah cukup maksimal,” katanya sembari meminta eksekutif tidak melakukan pinjaman ke bank guna menutupi defisit karena hal itu dapat membebani anggaran.

Sementara itu, menurut Kepala Bappeda Palembang Lukman Hakim, tidak adanya penambahan anggaran pada sejumlah dinas maupun badan salah satu penyebabnya adalah akibat perubahan asumsi ekonomi makro karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Kondisi keuangan saat ini memang mengharuskan setiap dinas/badan melakukan efisiensi,” ujar Lukman. (yat)

Pemerintah Tak Siap Lakukan Konversi

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Fri, 24 Oct 2008 04:56:00 +0000

Pemerintah dinilai tegesa-gesa dan terkesan kurang siap melaksanakan program konversi minyak tanah ke gas. Masih ditemuinya kelangkaan elpiji 3 kilogram sebagai pengganti minyak tanah merupakan salah satu bukti kekurangsiapan pemerintah.

Di sisi lain, sosialisasi yang dilakukan pun terlampau singkat, sehingga membuat masyarakat kurang siap dan kewalahan.

Menurut Ketua DPD II Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Sumbagsel Djunaidi Ramli, setidaknya dibutuhkan sosialisasi empat hingga lima tahun sebelum suatu program yang berlaku nasional dijalankan.

“Ini agar masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut benar-benar paham dan mengerti maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Selain itu, waktu sosialisasi di perlukan agar leading sector program berbenah dan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sehingga ketika program dijalankan tidak ada lagi kendala yang menghadang,” bebernya.

Menurut Djunaidi, singkatnya persiapan konversi ini membuat Pertamina selaku pihak pelaksana kesulitan mendapatkan tabung gas elpiji 3 kg. Ketidakmampuan para produsen dalam negeri memproduksi tabung seperti yang diminta Pertamina sehingga tabung ini harus didatangkan dari luar negeri alias mengimpor, kian memperpanjang daftar ketidaksiapan pemerintah terhadap program ini. Padahal, secara kualitas tabung gas impor tersebut masih diragukan.

Komentar lebih pedas datang dari Ketua Umum Migas Watch Sumsel Firdaus Bustomi. Menurut dia, program pemerintah ini justru menyengsarakan dan bukan menyejahterakan masyarakat.

“Masyarakat menggunakan gas karena minyak tanah sudah tidak ada lagi di pasaran. Seharusnya Pertamina fair, ada gas ya ada juga minyak tanah. Jadi, masyarakat bisa memilih,” kata Firdaus.

Ketidaksiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang ada di Pertamina, menurut Firdaus, berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat bawah dalam memahami program tersebut. Imbasnya, di lapangan banyak terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Sudah berapa banyak peristiwa ledakan tabung gas 3 kg yang mengakibatkan kebakaran besar dan menghilangkan nyawa warga. Belum lagi sering terhambatnya distribusi elpiji ke daerah yang telah dikonversi yang membuat aktivitas masyarakat tertunda,” ungkapnya, sembari meminta Pertamina lebih tanggap lagi terhadap persoalan ini. (yat)

Perlu Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah Soal Anggaran Pendidikan

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Fri, 24 Oct 2008 04:48:00 +0000

Walikota Palembang Ir H Eddy Santana Putra MT meminta pemerintah pusat menjelaskan secara rinci teknis realisasi 20 persen anggaran pendidikan bagi kabupaten maupun/kota di tanah air.

Pasalnya, bila daerah-daerah harus melaksanakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBD, hal ini dirasakan masih terlalu berat. Apalagi bila anggaran tersebut tidak termasuk gaji para guru.

“Tidak semua pemerintah kabupaten/kota mampu melakukan hal itu. Karena terbentur dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang kecil atau tidak sama disetiap daerah. Di khawatirkan malah akan mengancam pembangunan di daerah,” kata Eddy.

Eddy mencontohkan, Kota Palembang saat ini bahkan sudah menganggarkan dana APBD senilai Rp550 miliar atau sekitar 41 persen untuk pendidikan. Tapi nominal sebesar itu sudah mencakup gaji guru.

“Dengan APBD sebesar Rp1,3 triliun, bila Rp700 miliar dianggarkan untuk pendidikan, mengakibatkan pos-pos strategis lain, seperti kesehatan atau infrastruktur, bisa tidak kebagian,” ungkap Eddy sembari menambahkan bila dikurangi gaji guru, APBD murni untuk pendidikan hanya sebesar 8 persen.

Kendati demikian, kata Eddy, masyarakat Palembang boleh berbangga. Karena pendidikan di kota metropolis ini menurutnya sudah berjalan sangat baik. Palembang bahkan selangkah lebih maju dibandingkan daerah-daerah lain karena telah berhasil menuntaskan program wajib belajar 9 tahun

“Secara nasional saja, baru akan mewujudkan wajib belajar 9 tahun, belum tentu semua daerah bisa,” tegasnya.

Meskipun begitu, Eddy yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini tetap berharap adanya sinergi kebijakan serta bantuan dari pemerintah pusat agar alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dapat dipenuhi.

Tingkatkan PAD

Ketua Komisi IV DPRD Palembang Irmaidi mengatakan, anggaran pendidikan Kota Palembang pada 2008 ini sebesar Rp 581 miliar. Dari jumlah itu Rp 486 miliar digunakan untuk menggaji guru.

”Sisanya, tinggal Rp 95 miliar atau sekitar 8 persen saja,” kata Irmaidi.

Bila diasumsikan 20 persen dana pendidikan di luar gaji, ditambah adanya mekanisme restruktur gaji pegawai maupun bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi, kata Irmaidi, APBD kabupaten/kota tidak terlalu terganggu.

“Bayangkan, DAU (dana alokasi umum-red) dari pusat sebagian besar habis untuk gaji PNS. Sisanya sangat minim untuk pengembangan infrastruktur,” terang Irmaidi.

Pada sisi lain, Wospodo, pengamat pendidikan dari Universitas Sriwijaya (Unsri) mengatakan, dalam jangka pendek dan menengah, Pemkot Palembang mau tidak mau harus mencari cara dan strategi jitu guna meningkatkan PAD agar pembiayaan sektor pendidikan tetap berjalan. Menurutnya, alokasi pendidikan merupakan faktor penentu sebagai investasi sumber daya manusia. Apalagi bila sebagaian dana tersebut dialokasikan bagi peningkatan kesejahteraan guru-guru.

“Kesejahteraan guru meningkat, kualitas pendidikan juga meningkat,” katanya. (yat)

Segera Wujudkan Pelayanan Satu Atap

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Tue, 21 Oct 2008 08:40:00 +0000

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang telah merancang program pelayanan satu atap di kota metropolis. Dana APBD dengan pola tahun jamak senilai Rp 18,5 miliar dari total dana Rp 40 miliar yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung di eks Hotel Musi, Jalan Merdeka Palembang ini, pun telah dianggarkan oleh pemerintah kota.

Pemerintah berharap, melalui program ini, semua sistem pelayanan dan perizinan birokrasi yang selama ini terpisah-terpisah, akan ditempatkan pada satu lokasi sehingga diharapkan memudahkan pelayanan publik bagi warga masyarakat.

Sayangnya, realisasi pembangunan gedung satu atap hingga saat ini belum kunjung rampung. Pemerintah masih terkendala pada pembebasan lahan serta terus melakukan pengkajian dengan pihak terkait termasuk soal sistem pelayanan maupun perizinan.

Dalam Surat Keputusan (SK) Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan satu atap antara lain disebutkan bahwa dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara dalam hal ini dititikberatkan kepada aparatur pemerintah, hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan barang dan jasa.

SK Menpan itu selanjutnya menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, pemerintah beserta instansi yang terkait hendaknya sesegera mungkin mewujudkan program pelayanan satu atap yang sudah digulirkan sejak beberapa tahun yang lalu oleh Menteri Pendayaan Aparatur Negara ini. Bukan apa-apa. Jika sistem pelayanan satu atap itu diterapkan, banyak pihak yang bakal merasakan manfaatnya. Terutama koperasi, usaha mikro-kecil dan menengah (UMKM). Maklum, kelompok usaha inilah yang selama ini sering mengeluhkan pelayanan yang berbelit-belit.

Para investor atau pemilik modal, baik domestik maupun mancanegara pun akan tertarik berinvestasi di kota ini bila proses perizinan lancar dan tidak birokratif. Tentu saja, bila investasi sudah banyak yang masuk, pada gilirannya dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) dan memerluas akses lapangan pekerjaan bagi warga Palembang. Akan banyak tenaga kerja yang terserap. Artinya, upaya akselerasi untuk mengatasi pengangguran, pada gilirannya mengentaskan kemiskinan, akan menjadi suatu keniscayaan.

Sejalan dengan itu, pemerintah pun perlu memikirkan langkah-langkah terbaik agar pelayanan satu atap ini benar-benar berjalan dengan efektif dan efisien. Pemerintah harus menjamin bila pelayanan satu atap ini berjalan, tidak akan lagi pungutan-pungutan liar yang kerap terjadi.

Hal ini dimaksudkan agar proses pelayanan publik yang diberikan benar-benar berkualitas, memberikan rasa aman dan dijiwai dengan semangat dan paradigma clean and good government seperti yang disuarakan selama ini. Semoga saja!

caption : bekas Hotel Musi yang dijadikan lahan parkir sementara oleh Pemerintah Kota Palembang. lokasi ini direncanakan jadi gedung pelayanan satu atap.

foto by : rio

Wawako Serahkan Dana Stimulan Pembangunan Kelurahan

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Tue, 21 Oct 2008 08:00:00 +0000

Wakil Walikota Palembang H Romi Herton SH MH, hari ini, Selasa (21/10) sekitar pukul 10.00 WIB, di Lapangan Sepakbola SMPN 23, Sekojo Ujung, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, menyerahkan dana stimulan pembangunan kelurahan bagi 107 kelurahan dalam wilayah Kota Palembang.

Setiap kelurahan mendapat dana stimulan sebesar Rp 35 juta yang bersumber dari APBD Palembang tahun 2008.

Dana stimulan pembangunan kelurahan merupakan salah satu komponen pembangunan daerah dalam rangka memberdayakan masyarakat. Pemberian dana ini telah dimulai pada 2005 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berturut-turut pada 2005, 2006, 2007 dan 2008, jumlah dana yang diterima setiap kelurahan sebesar Rp 20 juta, Rp 30 juta, Rp 35 juta dan Rp 35 juta.

“Dana ini adalah milik masyarakat untuk merangsang, mendorong dan menggerakkan pembangunan kelurahan. Karenanya, dana tersebut harus diterima secara utuh oleh kelurahan demi percepatan pembangunan,” kata Romi.

Dijelaskan Romi, dengan dana tersebut setiap kelurahan dapat mendorong berfungsinya lembaga-lembaga kelurahan seperti LPMK, PKK, RT dan RW, serta untuk peningkatan produksi, kelancaran transportasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam kesempatan yang sama Romi juga secara resmi melakukan penutupan Bulan Bakti Gotong-Royong Masyarakat Kota Palembang Tahun 2008. Kegiatan ini telah dicanangkan pada 16 Juli 2008 lalu di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, dengan pelaksanaan kegiatan meliputi bidang kemasyarakatan, bidang sosial budaya dan keagamaan, serta bidang lingkungan.

Saat pencanangan tersebut pemerintah kota juga memberikan dana dukungan senilai Rp 1 juta per kelurahan sebagai dana pancingan untuk menyerap swadaya gotong-royong masyarakat.

Upaya pemerintah ini ternyata cukup efektif. Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palembang Drs Azhari Said, dari hasil evaluasi dan pemantauan selama pelaksanaan bulan bakti, jumlah dana swadaya murni masyarakat yang terserap mencapai Rp 366,368 juta.

Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I merupakan kelurahan dengan penyerapan swadaya tertinggi sebesar Rp 198,5 juta sehingga terpilih sebagai Kelurahan Terbaik I. Diikuti kemudian oleh Kelurahan Sekip Jaya dengan penyerapan sebesar Rp 100 juta (terbaik II), serta Kelurahan 20 Ilir Daerah I Kecamatan Ilir Timur I dengan penyerapan sebesar Rp 2,3 juta (terbaik III).

Sementara untuk kelurahan pelaksanan kegiatan terbanyak, Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning menempati peringkat pertama dengan 14 kegiatan, Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami di urutan kedua dengan 12 kegiatan, serta Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako di urutan ketiga dengan 7 kegiatan.

Romi berharap, melalui kegiatan ini partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan lebih besar lagi. Menjawab pertanyaan mengenai peningkatan bantuan bagi kelurahan di tahun-tahun mendatang, Romi mengatakan pihaknya masih akan melakukan evaluasi terlebih dahulu.

“Ya kita lihat prosesnya, bila evaluasi sesuai perencanaan dan bermanfaat bagi masyarakat, maka secara bertahap akan kita naikkan. Namun besarannya kita sesuaikan dengan anggaran pemerintah daerah,” ujar Romi.(yat)

Sesekali di Pinggiran Jalan Kota

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Mon, 20 Oct 2008 08:36:00 +0000

Suasana malam di kota Palembang tak hanya menawarkan rezeki bagi kalangan pemilik resto maupun Cafe dengan modal besar dan cita rasa kuliner khas saja. Tapi, dengan bekal kesederhanaan, menu praktis bahkan instant pun bisa.

Setidaknya, ini berlaku bagi Rudi Hartoyo yang mulai membuka warung kopi pinggiran sejak tahun 1997 di Jalan Letkol Iskandar. Warung Pinggiran ini setiap hari selalu ramai dikunjungi para pembeli. Bahkan tak jarang para calon pembeli antri untuk membeli daganganya.

“Mereka tak hanya berasal dari masyarakat sekitar kawasan ini. Karyawan dari Matahari IP, karyawan counter HP, para mahasiswa, bahkan PNS seperti guru-guru serta staff kejaksaan pun sering mampir ke tempat ini,” kata Rudi.

Selain menjual mie goreng sebagai menu utamanya, warung kopi Rudi juga menyediakan makanan dan minuman ringan. Seperti kopi, kopi susu, teh, es teh, es jeruk,telur setengah matang, pempek dan bakwan. Harganya pun murah meriah. Secangkir kopi ukuran kecil dijual seharga Rp1000, kopi susu Rp2000, teh ukuran kecil Rp500, ukuran sedang Rp1000 dan Rp2000 untuk gelas besar. Es jeruk Rp2500, es teh Rp2000, telur setengah matang Rp3500 dua buah, pempek serta bakwan Rp.500 satu buahnya. Sedangkan menu utama mie goreng satu porsinya dijual seharga Rp3500 tanpa telur dan Rp5000 dengan telur.

Warung kopi pinggiran milik Rudi ini mulai buka sejak pukul 5 sore hingga 1 dinihari setiap harinya. Khusus hari minggu, Rudi memilih untuk tidak berjualan.

“Hari minggu biasanya saya pergunakan untuk keluarga dan anak-anak, sembari beristirahat serta mempersiapkan segala sesuatunya buat jualan hari berikutnya. Namun pada hari-hari besar maupun bulan puasa saya tetap berjualan seperti biasa,” terang bapak dari dua orang anak ini.

Berawal dari jamu

Sebenarnya, warung kopi pinggiran yang digelutinya ini merupakan warisan dari orang tuanya yang mulai berjualan sejak tahun 1980-an. Sebelumnya, awal tahun 1950-an orangtuanya berjualan jamu. Namun, seiring gencarnya pembangunan pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran dilahan tempat berniaga, ditambah ketatnya persaingan usaha sejenis, dagangannya pun beralih bentuk. Berjualan jamu ditinggalkan, dan sebagai gantinya membuka usaha warung pinggiran sejak 1997, seiring dengan makin menurunnya kesehatan orang tua Rudi karena faktor usia.

“Modal awalnya sekitar 7 juta rupiah, termasuk pembuatan gerobak dan pembelian bahan-bahan baku serta peralatan lainnya. Alhamdulillah, keuntungan bersih yang saya dapat cukup memadai. Sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah setiap harinya,” papar putra bungsu dari enam bersaudara ini.

Dengan keuntungan sebesar itu, Rudi yang pernah mengenyam pendidikan Diploma Satu (D1) otomotif serta sempat pula mengajar selama beberapa tahun di Perguruan Tinggi Widya Dharma ini, mengaku dapat menyisihkan sebagian keuntungan yang didapat untuk keperluan lain.

“Sebagian saya tabung untuk keperluan hari tua. Sebagian lagi digunakan untuk keperluan rumah tangga dan biaya anak-anak sekolah,” terangnya.

Rudi tak punya pilihan lain manakala suatu saat nanti harus berhadapan bahkan tersingkir dari tempat berjualannya . Ia sadar, mencari nafkah dengan berjualan di jalan tertentu meskipun pada waktu malam hari mungkin saja beresiko. Misalnya, keamanan dan kebersihan atau bahkan di bongkar oleh Pemerintah Kota dengan aparatnya, Polisi Pamong Praja (Pol PP).

“Hingga saat ini, alhamdulillah tak ada masalah keamanan di tempat saya, tapi saya berharap pemerintah Kota Palembang lebih memperhatikan nasib para pedagang kaki lima seperti kami. Dengan memberikan kebebasan kepada kami untuk berjualan. Kami juga sadar dan berusaha untuk tetap menaati peraturan seperti menjaga kebersihan dan ketertiban, serta tidak berjualan di bahu jalan,” jelas Rudi. (yat)

caption : Rudi Hartoyo tetap

Diperlukan, Kurikulum Muatan Lokal tentang Pendidikan Lingkungan

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Mon, 20 Oct 2008 07:34:00 +0000

Pemerintah didesak proaktif dan konsisten mengatasi kerusakan lingkungan yang selama ini kerap mengemuka. Pada sisi lain, pengenalan lingkungan kepada generasi penerus perlu ditanamkan sejak dini agar terbentuk kesadaran melestarikan lingkungan secara menyeluruh.

Hal ini dapat dimulai dengan dimasukkannya pemberian pendidikan berbasis lingkungan dalam kurikulum muatan lokal pendidikan bagi siswa SD dan SMP di Provinsi Sumsel.

“Melalui pendidikan lingkungan, selain dapat memahami seriusnya masalah lingkungan, para siswa juga akan memiliki pengharapan dan komitmen untuk melakukan perubahan,” kata Direktur Wahana Bumi Hijau (WHB) Sumsel, Deddy Permana, Rabu (3/9).

Sebagai negara berpenduduk padat, Indonesia tentunya tak lepas dari kompleksitas persoalan lingkungan. Seperti erosi, penebangan liar (illegal logging), kebakaran hutan. Belum lagi persoalan banjir, penumpukan limbah yang melebihi kemampuan pengolahan, serta ancaman-ancaman kerusakan lingkungan bagi sumber daya pertanian, tanah, air,dan udara.

“Perlu ada generasi yang mampu menekan dan mengatasi masalah lingkungan,” tegas Deddy.
Desakan pemberlakuan kurikulum muatan lokal tentang lingkungan juga dikemukakan Yulius, Koordinator Sahabat Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel. Menurut dia, pendidikan lingkungan memiliki cakupan lebih besar karena menggabungkan beberapa ilmu pengetahuan atau pelajaran, seperti sains, teknologi, ekonomi, geografi.

“Pendidikan lingkungan bertujuan menciptakan SDM yang peduli dengan nilai-nilai keterampilan dan pengetahuan agar ke depan mampu mengelola lingkungan secara lebih bijaksana,” katanya.

Yulius mengakui beberapa daerah di Sumsel telah menerapkan sistem pengajaran lingkungan ini, terutama di daerah yang memiliki hutan lindung dan taman nasional.

“Seperti kawasan Hutan Sembilang Banyuasin, Kawasan Gunung Dempo Pagaralam, serta sejumlah tempat di Kabupaten Musi Banyuasin,” sebut Yulius.

Namun, kata Yulius, kurikulum pendidikan lingkungan di daerah-daerah tersebut cenderung disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat yang banyak terdapat lahan basah seperti hutan manggrove, rawa, dan hutan gambut.

“Akibatnya, bahan ajar yang diterapkan juga terkait hal tersebut,” ujar Yulius.

Perlu Pembahasan

Pada sisi lain, menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel, Tarmizi Mairu, pendidikan lingkungan sebenarnya telah ada atau menempel di sejumlah mata pelajaran ilmu alam maupun ilmu sosial yang diajarkan selama ini.

Kendati demikian, lanjutnya, untuk mengakomodir usulan ini diperlukan pembahasan terlebih dahulu dengan dengan pihak-pihak terkait dan kompeten seperti akademisi, ahli lingkungan, dan dinas pendidikan. Pembahasannya pun harus jelas.

“Misalnya bentuk penerapan pendidikan lingkungan itu seperti apa dan apa saja cakupannya,” kata Tarmizi.

Menurutnya, masing-masing sekolah bisa saja menerapkan kurikulum muatan lokal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan.

“Jika pendidikan lingkungan memang dianggap penting untuk dimasukkan ke dalam kurikulum muatan lokal dalam satu mata pelajaran khusus, silakan saja. Jika itu memang dianggap baik untuk diterapkan,” tambahnya. (yat)

Palembang Miliki Pasar Tradisional Termodern di Indonesia

noreply@blogger.com (Hidayatullah Adronafis) — Thu, 16 Oct 2008 10:21:00 +0000

Warga Palembang patut berbangga. Pasalnya kota metropolis ini telah memiliki pasar tradisional modern yang disebut-disebut sebagai pasar tradisional berkonsep modern paling wah ditanah air.

Pasar yang berlokasi di Kecamatan Plaju ini diresmikan pemakaiannya oleh Walikota Palembang Ir H Eddy Santana Putra, MT pada Kamis (16/10) sekitar pukul 15.00 WIB.

Menurut Ketua Pusat Koperasi Melati Ahmad Damiri Syarifuddin, Pasar tradisional modern Plaju merupakan salah satu pasar di Indonesia yang menerapkan konsep pengelolaan seperti mal dalam pola manajemennya. Pasar serupa sudah ada di Bumi Serpong Damai (BSD), Jakarta.
“Namun BSD hanya memiliki satu lantai. Sementara kita punya dua lantai dengan eskalator (tangga naik-turun otomatis-red). Selain itu, pasar ini juga berlantai keramik dan dilengkapi dengan sarana seperti air bersih, listrik dan kebersihan,” ulas Damiri.

Berbelanja di pasar ini terasa nyaman. Karena disamping desain atapnya yang tinggi, pihak pengelola pun menyediakan 24 unit exosfan serta 23 kipas angin untuk sirkulasi udara. Keamanannya pun terjamin. Khusus untuk kios dan rumah toko (ruko) dilengkapi dengan pintu rooling door.

Layaknya mal-mal, pasar ini juga menyiapkan 25 orang petugas keamanan serta 15 orang tenaga kebersihan (cleaning service) yang diambil dari masyarakat di sekitar pasar sebagai tanggungjawab pemberdayaan sosial.

Damiri menerangkan, pasar tradisional modern Plaju berdiri di atas lahan seluas 6,248 meter persegi. Pembangunan pasar menghabiskan dana senilai Rp 22 miliar yang dibiayai oleh Bank BNI Syariah. Bangunan dua tingkat ini dibagi menjadi 4 blok. Pihak pengelola juga mengelompokkan kios, lapak dan ruko sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Untuk kebutuhan barang-barang basah seperti sembako dan sayuran ditempatkan dilantai I. Sementara lantai II bagi barang-barang kering seperti pakaian, kelontong dan jenis barang lain.

Pihak pengelola yaitu Koperasi Melati menyediakan 404 unit kios, 352 unit lapak serta 17 rumah toko (ruko). Harga sewa untuk lapak ditetapkan sebesar Rp 275 ribu per bulan, sementara untuk kios di jual dengan harga sebesar Rp 37.500 juta-42.500 juta. Adapun ruko dijual dengan harga Rp 446 juta.

“Hampir semua kios, lapak dan ruko telah terisi,” kata Damiri dengan antusias.

“Pasar ini merupakan ujicoba pasar modern yang tak hanya membangun pasar, tapi juga memberdayakan pereekonomian rakyat,” tambahnya.

Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, pemerintah kota tetap konsisten membangun pasar tradisonal berkonsep modern demi memberdayakan pereekonomian rakyat secara bertahap.

‘Ini adalah pembangunan pasar yang ke-empat selain pasar Pasar Retail di Jakabaring, pasar di Alang-alang Lebar serta pasar buah di 16 Ilir. Nanti juga akan di bangun atau dibenahi pasar di 26 ilir,” kata Eddy, seraya menambahkan, dalam waktu dekat pemerintah segera akan merehabilitasi pasar tempat pedagang berjualan sebelumnya guna pembangunan terminal. (yat)