Turbulensi ekonomi di masa depan akan makin mudah dialami seiring kian rapatnya relasi ekonomi antarnegara, baik di sektor perdagangan, keuangan, maupun ketenagakerjaan. Krisis yang dialami oleh satu atau beberapa negara dengan cepat merembet ke negara lain akibat hubungan tali-temali yang pekat tadi. Tidak mudah untuk mengisolasi atau mencegah dari krisis ekonomi, sehingga mulai sekarang (bahkan sudah terjadi dalam satu dekade belakangan) sampai masa mendatang kinerja ekonomi suatu negara akan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor ini: kondisi ekonomi global, kekuatan fundamental ekonomi domestik, dan kepiawaian merumuskan kebijakan ekonomi domestik. Kondisi ekonomi global merupakan faktor eksogen/eksternal yang sulit untuk dikendalikan (paling mungkin hanya sekadar diantisipasi), sedangkan faktor fundamental ekonomi dan kepiawaian merumuskan kebijakan merupakan faktor endogen yang dapat dimitigasi secara lebih leluasa oleh pemerintah.

Prospek Ekonomi Dunia
Ekonomi AS dan Eropa sampai tahun depan masih belum bisa diharapkan sebagai penopang perekonomian dunia, termasuk memberikan kesempatan Indonesia untuk melakukan penetrasi ekspor. Pada 2013 memang perekonomian AS dan beberapa negara Eropa diproyeksikan akan mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi. Hampir seluruh negara di kawasan Eropa pertumbuhannya diperkirakan positif, kecuali Italia. Negara-negara maju Eropa diestimasi tumbuh 1,1% (dibanding proyeksi 2012  minus 0,1%), Inggris 2,0%, dan Swedia 2,3% (IMF, 2012). AS sendiri mungkin hanya akan tumbuh sekitar 2,5% pada tahun depan. Jepang dan Korsel pada 2013 diperkirakan juga tumbuh lumayan tinggi, sehingga bisa menjadi penyumbang yang berarti bagi pergerakan ekonomi dunia. Poinnya, meskipun di AS dan Eropa sudah mengalami perbaikan ekonomi, namun masih belum mampu mengembalikan perannya seperti semula, yakni sebagai lokomotif ekonomi global. Situasi ini nampaknya akan bertahan sampai 2015.

Situasi yang agak berbeda terjadi di kawasan Asia dan Asia Pasifik. Secara umum, Asia Pasifik pada 2013 diperkirakan akan tumbuh cukup mengesankan. Jepang diestimasi tumbuh 1,7%, Korsel 4%, China 8,8%, India 7,3%, Taiwan 4,7, Hongkong 4,2%, Indonesia 6,6%, Thailand 7,5%, dan Vietnam 6,3%  (IMF, 2012). Komposisi pertumbuhan ekonomi semacam itu cukup memberikan gambaran yang prospektif terhadap pergerakan ekonomi di Asia, meskipun belum setinggi pada 2010 dan 2011. Data itu juga menunjukkan bahwa negara-negara tersebut pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan proyeksi 2012, kecuali Jepang. Dua sub-kawasan yang pertumbuhannya paling menggiurkan adalah Asean dan emerging markets (Korsel, Taiwan, Hongkong, dan Singapura). Dengan deskripsi ini, diharapkan negara-negara tersebut akan memegang peranan kunci dalam perubahan konstelasi ekonomi dunia, setidaknya menggantikan peran AS dan Eropa untuk sementara waktu. Tentu saja, beberapa negara Amerika Latin dan Timur Tengah tidak bisa diabaikan.

Bagaimana halnya dengan Asean sendiri? Seperti sudah disinggung di muka, kawasan ini juga merupakan titik pergerakan ekonomi yang penting. Sekurangnya terdapat lima negara yang cukup besar di wilayah ini, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Pendapatan per kapita yang paling tinggi memang dipegang Singapura, tapi ukuran pendapatan negara (PDB) masih dipegang oleh Indonesia, diikuti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina karena faktor jumlah penduduk. Di wilayah Asean ini daya saing ekonominya juga bagus, sekurangnya hal itu tercermin dari pencapaian Singapura, Malaysia dan Thailand (juga Brunei). Data dari World Economic Forum 2012 menyebutkan Singapura ada di peringkat 2 dunia dalam daya saing ekonomi, Malaysia 25, Brunei 28, dan Thailand 38. Sayangnya, daya saing Indonesia justru melorot pada tahun ini menjadi ke peringkat 50 (tahun lalu 46). Fakta ini menunjukkan Asean bukan saja bagus prospek pertumbuhannya, tapi juga kuat daya saing ekonominya.

Di luar itu, pergerakan ekonomi dunia juga sedikit mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Sebagian ekonom sudah memberikan kompas negara-negara yang harus diperhitungkan peranannya dalam percaturan ekonomi global. Beberapa tahun terakhir akronim BRIC sangat populer, sehingga menempatkan Brazil, Rusia, India, dan China dalam radar ekonomi yang strategis. Realitas itu sebagian memang tak bisa dipungkiri karena ternyata empat negara tersebut pertumbuhannya cukup tinggi dan telah mengalami transformasi ekonomi yang luar biasa, khususnya di Rusia dan China. Dua negara itu telah menerima globalisasi dan liberalisasi ekonomi (nyaris) secara penuh, sehingga jejak sebagai bekas negara sosialis tak banyak kelihatan. Namun, September lalu peraih Nobel Ekonomi, Nouriel Roubini, memunculkan akronim baru yang berpotensi menggeser BRIC, yaitu MIST (Meksiko, Indonesia, South Korea/Korsel, dan Turki). Tentu saja warta ini melegakan, tapi harus disikapi secara jernih agar tak menjadi jebakan.

Kualitas Pembangunan Ekonomi
Di luar dugaan, perekonomian nasional sampai Semester I 2012 tetap tangguh di tengah krisis ekonomi global. Memang ada problem dengan neraca perdagangan sehingga sampai Agustus 2012 surplus baru pada kisaran US$ 400 juta. Pada April – Juli 2012 neraca perdagangan bahkan defisit. Pada krisis 2009 lalupun (saat pertumbuhan ekonomi hanya 4,5%) neraca perdagangan tidak mengalami situasi seperti ini. Tapi perlambatan ekspor itu bisa ditutup oleh pertumbuhan investasi yang fantastis, daya beli rumah tangga yang tetap kuat, dan pengeluaran pemerintah yang stabil. Sehingga, sampai Semester I 2012 pertumbuhan ekonomi masih bertengger pada angka 6,4%. BKPM pada awal Oktober 2012 sudah mengumumkan pertumbuhan investasi sampai Triwulan III (September) 2012, yang secara rata-rata (baik investasi dalam negeri maupun asing) tumbuh sekitar 27% dibanding tahun lalu (pada periode yang sama). Sampai akhir tahun diperkirakan pertumbuhan ekonomi sekurangnya berada pada level 6,3%.

Dengan panduan seperti itu, maka proyeksi pemerintah yang mematok pertumbuhan ekonomi 6,8% pada tahun depan bukanlah hal yang mustahil dicapai (meski saya sendiri memperkirakan angka yang realistis pada kisaran 6,5-6,6%). Tanpa ada perubahan situasi ekonomi global yang kelewat dramatis, hampir pasti pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik. Hal itu terjadi mengingat adanya perbaikan ekonomi dunia yang memungkinkan perdagangan (ekspor) bisa lebih meningkat. Investasi juga akan tetap tinggi sebab para investor global belum akan melirik wilayah AS dan Eropa sebagai tempat investasi yang laik tahun depan. Persaingan investasi akan diperebutkan oleh negara-negara Asia, seperti China, India, Asean, dan emerging markets. Di samping itu, konsumsi rumah tangga juga masih kuat, bahkan pada 2012 ini Indonesia meraih peringkat tertinggi indeks kepercayaan konsumen dengan nilai 120, mengalahkan  India, Filipina, Arab Saudi, dan lain-lain (Nielson, IMF, WEO, 2012).

Tapi, seperti yang sudah kerap diungkapkan, pertumbuhan ekonomi hanya menunjukkan sebagian kecil dari kualitas pembangunan ekonomi. Pada titik inilah banyak masalah yang masih mendera perekonomian nasional. Isu ketimpangan pembangunan (antarwilayah, sektoral, dan golongan) menjadi masalah serius. Pembangunan ekonomi dan investasi hanya menumpuk di Jawa (dan Sumatera) tanpa tanda-tanda akan berubah dalam jangka pendek. Sektor ekonomi yang pertumbuhannya mentereng sebagian besar adalah nontradeable (telekomunikasi, pengangkutan, keuangan, perdagangan, jasa, konstruksi, dan lain sebagainya), sementara sektor riil (tradeable) pertumbuhannya stagnan. Sektor pertanian tidak pernah lagi tumbuh di atas 4%, bahkan pernah di bawah 2%. Hal yang sama juga terjadi di sektor industri sehingga sumbangannya terhadap PDB tinggal 24%, padahal pada 2005 sempat 28%. Ketimpangan pendapatan juga kian menganga, untuk pertama kalinya Gini Rasio (ukuran ketimpangan pendapatan) pada 2011 menyentuh 0,41.

Di luar itu masih banyak lagi persoalan yang mengemuka, misalnya pembangunan infrastruktur yang tersendat, pembebasan lahan yang bertele-tele, perizinan yang masih lama dan mahal sehingga membuat peringkat daya saing dan iklim bisnis Indonesia merosot.  Peranan sektor keuangan juga masih dangkal, hal ini bisa dilihat dari rasio kredit terhadap PDB yang hanya di kisaran 36%, jauh dibandingkan Malaysia (126%), Vietnam (120%), Thailand (113%), dan bahkan Filipina (38%) [ADB, 2011]. Di sisi lain, laba perbankan luar biasa besar, meningkat dramatis tiap tahun. Hal itu antara lain disebabkan marjin bunga bersih (net interest margin/NIM) yang amat tinggi, sekitar 5-6%. Padahal di kawasan Asean, NIM tak lebih dari 2%. Oleh karena itu, problem-problem itu menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah jika menginginkan kualitas pembangunan ekonomi menjadi lebih baik. Jika hal itu tidak bisa dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi yang dicapai hanya menjadi perayaan lapisan atas masyarakat Indonesia. Jangan sampai hal tragis ini terjadi!

*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

Dua data berikut ini barangkali menarik disandingkan untuk membingkai pola pembangunan ekonomi nasional. Forbes (2012) baru saja melansir kekayaan para taipan Indonesia dan memperkirakan harta 40 orang terkaya mencapai Rp 850 triliun. Jumlah kekayaan itu kira-kira setara 10% PDB (produk domestik bruto) dan 60% APBN-P 2012. Pada 1993 silam, ekonomi nasional juga sempat heboh karena kekayaan 300 konglomerat paling top di Indonesia setara 75% APBN (saat itu). Data berikutnya, presiden mengumumkan pendapatan per kapita juga terus meningkat, di mana pada 2011 mencapai US$ 3450, meningkat lagi menjadi US$ 5000 pada 2015, dan naik 6 kali lipat pada 2030 menjadi US$ 30.000. Kedua data itu mewartakan berita bahagia: pembangunan ekonomi terus melaju sehingga memproduksi orang-orang dengan kekayaan yang luar biasa. Tapi, data itu juga menyimpan bara: ketimpangan pendapatan yang tak terperi.

Menyusun Anak Tangga
Secara teoritis dan empiris telah disampaikan argumen fakta pertumbuhan kesejahteraan ekonomi nasional yang diiringi dengan ketimpangan pendapatan tersebut. Pandangan yang paling terkenal, globalisasi dan liberalisasi ekonomi menghasilkan kesempatan baru dan luas sehingga terbuka lebar bagi pelaku ekonomi untuk mengambil aneka peluang ekonomi tersebut. Liberalisasi dipandang telah menghancurkan tembok pembatas yang menghalangi individu masuk ke pasar sehingga seluruh potensi ekonomi dapat dioptimalisasikan. Dengan begitu, liberalisasi dianggap sebagai instrumen paling ampuh untuk mewujudkan ekualisasi (persamaan) kesempatan bagi seluruh warga berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan menjadi sumber penting pertumbuhan ekonomi. Namun, akibat perbedaan yang sangat besar dalam derajat pengetahuan, kepemilikan kapital, dan intensitas prakarsa antarindividu menyebabkan hanya warga paling kompetitif yang dapat meraup berkah liberalisasi ekonomi.

Sudut pandang yang lain, pembangunan ekonomi itu dikiaskan seperti orang membangun anak tangga hingga mencapai ketinggian yang diharapkan. Anak tangga itu tak lain adalah level pembangunan yang terdiri dari banyak batu bata (kebijakan ekonomi) yang disusun satu demi satu hingga mencapai puncak tertentu. Namun, umumnya para penyusun anak tangga itu alpa mendesain tata kelola yang lain: siapa yang berhak dan diprioritaskan menaiki anak tangga tersebut? Itulah yang menjadi problem kekinian ekonomi nasional, di mana pembangunan ekonomi telah sampai pada level ketinggian tertentu (misalnya lewat ukuran pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita), tapi cuma sedikit anak bangsa yang bisa menapakinya. Data yang dilansir Forbes di atas hanyalah sedikit petunjuk saja terhadap penguat argumen ini, sebab di luar itu masih banyak data lain yang memiliki karakteristik sama.

Sekadar contoh, di sektor keuangan proporsi kredit UMKM terhadap PDB di Indonesia hanya 0,67%; bandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang masing-masing sebesar 17,43% dan 30,67%.  Demikian pula dengan persentase kredit UMKM terhadap total kredit perbankan nasional yang cuma 21,6%; jauh di belakang Malaysia dan Thailand yang sebesar 39% dan 35% (Siregar, 2012).  Pola yang sama juga dapat dilihat dari alokasi fiskal untuk sektor-sektor yang terkait dengan nasib petani, nelayan, sektor informal, dan usaha mikro/kecil yang anggarannya amat jauh dari jumlah cicilan utang sekalipun. Kebijakan serupa juga terjadi dalam hal kepemilikan lahan (perkebunan), penguasaan eksplorasi SDA, regulasi sektor perdagangan, dan lain-lain. Susunan kebijakan seperti inilah yang (tak) disadari telah mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu untuk turut menaiki anak tangga pembangunan ekonomi.

Dunia yang Terpisah
Di luar pilihan strategi dan kebijakan pembangunan, kebijakan ekonomi sebetulnya juga diukur dan dihidupi oleh imperatif moral. Moralitas ekonomi mengangkat kepatutan sosial atas pilihan-pilihan kebijakan yang diambil. Di AS hari ini muncul keprihatinan yang luar biasa soal pemusatan aset dan kekayaan ekonomi kepada segelintir orang akibat kebijakan ekonomi sesat maupun moral hazard yang tak bisa dibendung. Salah satu sumber pemusatan itu berasal dari praktik kebijakan penggajian pada level korporasi. Pada 1970-an, rata-rata pembayaran 100 CEO (chief executive officer) paling top di AS hanya 40 kali dari rata-rata pekerja, namun pada 2000 rata-rata pembayaran CEO itu melesat menjadi 1000 kali lipat! Secara ekonomis kenyataan itu absah, tapi sesungguhnya secara moral telah bangkrut.  Itulah yang kemudian mengilhami Jeffrey Sachs (2012) menggunakan istilah “the devided workplace” (dunia yang terpisah) untuk menjelaskan keganjilan fenomena ekonomi tersebut.

Tidak susah untuk mengatakan bahwa hal serupa juga terjadi di sini, bahkan mungkin dengan intensitas yang lebih tinggi. Upah minimum diregulasi (meskipun menjadi kontroversi tiap waktu) untuk membantu buruh bisa mencukupi kebutuhan laik, tapi batas atas gaji/bonus/pembayaran tak diatur. Garis kemiskinan dibikin untuk menunjukkan penduduk yang masih berada dalam kondisi kenestapaan ekonomi, tapi garis atas kekayaan diserahkan berjalan sesuai dengan diktum pasar: dibiarkan sampai menyundul langit. Obama hari ini tengah berjuang mengembalikan moralitas ekonomi AS dengan menaikkan pajak bagi orang kaya, demikian pula yang telah dilakukan oleh Presiden Perancis, Hollande. Mereka adalah pemimpin yang memiliki keyakinan bahwa ekonomi tak boleh menyimpang dari imperatif moral agar tidak menciptakan kerusakan dan kerakusan. Sebaliknya, hari ini pemerintah masih saja sibuk membanggakan prestasi penciptaan “the devided workplace”.

*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

Indonesia telah melewati masa 14 tahun pasca-reformasi ekonomi akibat krisis keuangan yang hebat pada 1997/1998. Saat akhir tahun seperti ini, seperti biasa, berita dan analisis ekonomi banyak diisi dengan aneka proyeksi ekonomi tahun depan. Tentu tradisi ini bermanfaat untuk melihat apakah prospek ekonomi akan lebih baik atau buruk, sambil pada saat bersamaan mengevaluasi kejadian setahun ke belakang. Tapi, tahun depan nampaknya ada perkecualian yang penting sehingga kebiasan melakukan proyeksi ekonomi pada tahun mendatang harus dilihat pada konteks yang lebih luas, yakni apakah reformasi ekonomi yang telah berjalan cukup panjang (tahun depan tepat 15 tahun) dan Indonesia pada 2014 nanti (saat terjadi perhelatan pergantian pemimpin nasional) dapat memulai era baru yang lebih mapan secara ekonomi? Eksplorasi terhadap pertanyaan ini akan memberikan ekspektasi masa depan ekonomi sambil mencari ruang menyusun agenda strategis untuk meraih kemapanan ekonomi.

Konsumsi Rumah Tangga
Perekonomian Indonesia sepanjang 2012 memberikan banyak pelajaran jika dilihat secara menyeluruh.
Pertama, krisis ekonomi global ternyata paling rentan menyergap ekonomi nasional dari sisi perdagangan internasional (ekspor). Nilai ekspor langsung jatuh sehingga bukan saja menggoyahkan neraca perdagangan, tetapi juga sempat melantakkan bangunan neraca pembayaran (sebagian karena tekanan impor minyak). Akibatnya, nilai tukar rupiah sempat tertekan, meskipun sekarang bisa dikendalikan.

Kedua, di luar dugaan sektor konsumsi rumah tangga tidak mengalami penurunan sehingga menjadi penyelamat pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan nasional (PDB). Stabilitas konsumsi rumah ini berperan penting menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, meskipun lebuh rendah dari proyeksi pemerintah. Sampai akhir tahun diperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 6,2-6,3%. Pertumbuhan ini masih tergolong tinggi di dunia, sedikit lebih rendah dari China dan kemungkinan lebih tinggi ketimbang India.

Ketiga, infrastruktur ekonomi, inefisiensi birokrasi, dan korupsi merupakan benih terburuk sehingga membuat panen ekonomi tidak dapat optimal. Sungguh pun begitu terdapat keganjilan terhadap fenomena berikut ini: pertumbuhan investasi tetap kencang meskipun terjadi krisis ekonomi global dan buruknya infrastruktur. Bagaimana ini mesti dijelaskan? Jawaban ini masuk akal tapi perlu diuji secara lebih lanjut: (i) Indonesia masih termasuk negara yang potensi pasarnya besar (dengan konumsi rumah tangga yang tinggi), sumber daya ekonomi yang melimpah, dan ditopang dengan tenaga kerja murah; dan (ii) kebijakan quantitative easing di AS memberikan berkah terhadap ekonomi nasional, yaitu modal terus mengalir ke emerging markets (termasuk Indonesia), baik lewat investasi langsung maupun portofolio.  Dengan begitu, pada titik tertentu faktor keterbatasan infrastruktur, inefisiensi birokrasi, dan korupsi belum begitu mengganggu perekonomian akibat adanya faktor-faktor tersebut.

Keempat, Indonesia merupakan salah satu kisah sukses keluar dari krisis ekonomi hebat 1997/1998, jika itu dilihat dari stabilitas makroekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan pengendalian pengangguran. Namun prestasi-prestasi tersebut harus ditelisik lebih mendalam agar didapatkan fakta yang lebih akurat. Soal kemiskinan terdapat informasi yang penting saat saya menghadiri International Business Research Conference di Monash University, 19-21 November 2012 lalu, di mana salah satu pembicara dari Vietnam (Minh Son Le) membuka data: kemiskinan Vietnam pada 2002 sebesar 28,9% dan tinggal 9,45% (2012). Pada kurun waktu yang sama kemiskinan Indonesia turun dari 17,9% (2002) menjadi 11,9% (2012). Artinya, dalam 10 tahun terakhir Indonesia cuma bisa mengurangi kemiskinan sebesar 6% dan Vietnam 19,5%! Kisah yang serupa juga terjadi dalam soal pengangguran, di mana tingkat pengangguran terbuka tinggal 6,8% (2012) tapi mereka yang bekerja di sektor informal sebesar 62,7% dari total tenaga kerja, sehingga kualitas ketenagakerjaan nasional dalam kondisi buruk.

Konsensus Pembangunan
Deskripsi di atas sebetulnya memberikan dua sinyal penting terhadap ekonomi nasional, yaitu soal kelemahan mutu kelembagaan (quality of institutions) dan kegagalan membangun konsensus pembangunan. Soal kualitas kelembagaan (aturan main/rules of the game) problem klasik yang tidak kunjung bisa diperbaiki adalah efektivitas pemerintahan, mutu dan kepastian regulasi, jaminan hak kepemilikan, dan pengendalian korupsi. Hal inilah yang membuat pembangunan ekonomi tidak bisa berjalan secara optimal. Investasi tersendat karena proses perizinan lama dan berbiaya mahal, pembajakan inovasi mandeg sebab pembajakan amat ditoleransi, dan pembangunan infrastruktur macet oleh akibat praktik korupsi dan pembebasan lahan yang berbelit. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa kualitas kelembagaan itulah yang akan menentukan laju pembangunan ekonomi di suatu negara (Acemoglu dan Robinson, 2012). Sebaliknya, Indonesia justru mendesain kelembagaan ekonomi yang menghisap (extractive economic institutions).

Sementara itu, konsensus pembangunan dibutuhkan untuk membuat pilar pembangunan ekonomi berdiri tegak mengatasi persoalan-persoalan mendasar. Problem kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan (termasuk investasi berdasarkan wilayah dan sektor) terjadi akibat tidak adanya konsensus soal basis pembangunan ekonomi nasional. Sampai kini pembangunan ekonomi berjalan tanpa pijakan sektor basis yang kukuh (endowment factor) sehingga secara umum perekonomian menjadi ringkih, gampang roboh diterpa gejolak ekonomi. Jika tidak ambruk, tetap saja akselerasi pembangunan hanya menguntungkan segelintir pelaku ekonomi, seperti yang sekarang terjadi. Saya percaya bahwa pertumbuhan ekonomi tahun depan sedikit lebih baik ketimbang tahun ini, tapi jika perbaikan kelembagaan dan konsensus pembangunan tidak segera diselesaikan, maka kualitas hasil pembangunan tetap rendah. Kita masih punya waktu sedikit untuk mengambil momentum tersebut, paling lambat pada 2014.

*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

Tak terasa tahun akan segera berganti menuju 2013. Sepanjang 2012 ini pasang surut silih berganti menandai perjalanan ekonomi nasional. Pada awalnya pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi 2012 akan melaju sampai 6,7%. Pada pertengahan tahun pemerintah melakukan revisi pertumbuhan ekonomi menjadi 6,5% setelah Triwulan I dan II pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 6,3-6,4%. Namun, tampaknya sampai akhir tahun pertumbuhan ekonomi nasional hanya akan mencapai 6,2-6,3%. Indef (2011) sejak akhir tahun lalu, saat mempublikasikan kajian dalam acara Proyeksi Ekonomi Indonesia (PEI) 2012, sudah mengestimasi pertumbuhan ekonomi 2012 hanya akan berada di kisaran 6,1-6,3%. Sungguh pun begitu, pasang surut ekonomi tersebut tidak hanya terjadi pada indikator pertumbuhan ekonomi, banyak variabel ekonomi lainnya yang laik ditelisik sebagai bahan evaluasi dan sekaligus memproyeksikan ekonomi Indonesia pada 2013.

Evaluasi 2012
Sekurangnya terdapat tiga aspek penting yang patut dicermati secara khusus dalam perekonomian sepajang 2012 ini. Pertama, perdagangan internasional menjadi titik paling lemah dari perekonomian nasional bila sedang terjadi guncangan krisis ekonomi internasional. Sebetulnya pemerintah sudah diingatkan sejak lama soal ini: ekspor terlalu tergantung dari komoditas primer dan negara tujuan ekspor hanya ke negara-negara tertentu saja, khususnya ke wilayah Eropa, Jepang,  Asean, dan AS. Di luar itu, komoditas olahan Indonesia sangat tergantung dari bahan baku impor. Akibatnya, ketika ekspor meningkat akan segera diiringi dengan kenaikan impor bahan penolong. Sampai semester I 2012, 72% impor adalah bahan baku, sisanya adalah barang modal dan konsumsi. Implikasi yang paling terasa ketika terjadi krisis ekonomi global: ekspor merosot, tapi impor sulit ditekan. Inilah yang menyebabkan neraca perdagangan tertekan sehingga selama empat bulan berturut-turut (April-Juli) neraca perdagangan mengalami defisit.

Kedua, daya saing Indonesia juga terus merosot, baik berdasarkan studi yang dilakukan oleh World Economic Forum/WEF maupun Bank Dunia. Peringkat daya saing ekonomi menurut WEF (2012) merosot ke urutan 46 (2012) dari semula 44  (2011). Hal yang sama juga dilaporkan oleh Bank Dunia, di mana peringkat kemudahan bisnis di Indonesia mengalami penurunan dibandingkankan 2011. Problem mendasar dari daya saing ekonomi itu masih sama dari tahun-tahun sebelumnya: inefisiensi birokrasi, korupsi, dan keterbatasan infrastruktur. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya sebenarnya ada perbaikan terhadap penanganan masalah-masalah itu, tapi jika dikomparasikan dengan negara lain perbaikan itu sangat lambat. Padahal dalam konteks globalisasi, di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang paling agresif menceburkan diri, perbaikan tidak cukup dilihat hanya dari komparasi terhadap tahun sebelumnya, tapi yang lebih penting perbandingannya dengan negara lain.

Ketiga, mungkin pemerintah terlambat menyadari soal genting ini: ketimpangan pendapatan kian tinggi dan berpotensi sulit ditangani di masa depan. Problem ini sungguh rumit, tapi secara umum berakar dari dua pokok soal: kesalahan memilih sektor basis dan kecepatan adopsi liberalisasi. Menyangkut sektor basis, terdapat proses asimetris atas transformasi ekonomi, di mana pergeseran dari sektor pertanian ke industri dan jasa berlangsung cukup cepat, namun tidak diimbangi dengan peralihan tenaga kerja dari sektor primer ke sekunedr/tersier sehingga menjadi sumber “ketimpangan internal”. Berikutnya, liberalisasi yang terlalu cepat tanpa memerhatikan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja membuat hanya segelintir pelaku ekonomi yang diuntungkan dari proses tersebut. Akibatnya, penduduk yang tidak memiliki keahlian bukan saja sulit memerbaiki akses perekonomian, tapi lebih parah lagi terdesak dari arena permainan ekonomi sehingga kondisinya makin menyedihkan.

Mendayagunakan Instrumen Fiskal

Pada 2013 perekonomian global masih akan tetap suram meski sedikit membaik daripada 2012. Oleh karena itu sulit bagi Indonesia mendongkrak ekspor seperti masa sebelum 2012. Terdapat dua hal yang bisa dilakukan untuk memerbaiki neraca perdagangan pada 2013: mengurangi impor bahan baku dan memercepat industri pengolahan berbasis komoditas pertanian/alam. Pengurangan impor bahan baku bukan hal yang mudah karena terkait dengan struktur industri pengolahan yang dikembangkan. Pengurangan bahan baku impor hanya mungkin dlakukan bila industri pengolahan yang dipilih bahan bakunya ada di dalam negeri. Oleh karena itu, dua agenda tersebut bisa dicapai dengan satu tarikan saja: geser industri pengolahan ke komoditas yang berbahan baku domestik, khususnya di subsektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya. Pola ini bermanfaat dalam dua hal sekaligus: mendorong pengurangan impor (bahan baku) dan peningkatan nilai tambah.

Soal daya saing dan perbaikan kemudahan bisnis menjadi pertaruhan pemerintah pada 2013. Pemerintah tinggal memiliki tempo setahun itu, sebab pada 2014 tidak mungkin pemerintah bisa memercepatnya akibat disibukkan urusan Pemilu. Korupsi barang kali sulit untuk dipangkas hanya dalam masa setahun, sehingga inefisiensi birokrasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih berpeluang untuk digarap secara lebih maksimal. Saya menyarankan pemerintah melakukan reformasi birokrasi secara selektif untuk urusan yang betul-betul terkait dengan kemudahan bisnis, seperti perizinan. Sementara itu, pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk perbaikan sarana dan prasarana logistik. Dalam dua hal itu, yaitu perizinan dan logistik, situasi Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain (bahkan di kawasan Asean sekalipun) sehingga  perbaikan di sisi tersebut akan sangat berarti bagi penguatan iklim investasi. Aspek-aspek lain terkait infrastruktur dan inefisiensi birokrasi tentu tetap penting, namun pemerintah harus memastikan dua hal itu diselesaikan terlebih dulu.

Seperti disampaikan di muka, perekonomian global masih akan terpuruk tahun depan sehingga butuh penanganan yang lebih serius dari pemerintah. Saya meyakini pertumbuhan ekonomi tahun depan akan lebih baik ketimbang 2012, namun tidak setinggi proyeksi pemerintah (6,8%). Pada 2013 pertumbuhan ekonomi rasanya cuma akan berada di kisaran 6,5-6,6%. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah fokus mengembangkan sektor pertanian dan industri agar kualitas pertumbuhan ekonomi lebih bagus, termasuk mengerem laju liberalisasi di sektor tersebut. Jika kualitas pertumbuhan itu diperbaiki, maka secara otomatis problem kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan dapat diatasi lebih cepat ketimbang 2012. Di sini kebijakan strategis yang bisa didayagunakan pemerintah adalah via instrumen fiskal. Syaratnya, penyerapan anggaran harus lebih baik, belanja modal betul-betul bisa dipakai seluruhnya sesuai dengan perencanaan, dan alokasi sektoral diperbesar untuk mengembangkan sektor riil. Jika pekerjaan “minimal” ini dikerjakan dengan baik, maka hasilnya akan jauh lebih solid ketimbang 2012.

*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

Dalam dokumen LoI (Letter of Intent) IMF 1998, khusus sektor pertanian, terdapat tiga “kontrak” yang harus dijalankan Indonesia untuk menyehatkan perekonomian: (i) mengurangi peran Bulog sebagai badan stabilisasi pangan melalui Keppres No. 19/1998. Intervensi yang terlalu eksesif dan patologi korupsi dianggap tidak kompatibel dengan tujuan stabilisasi (harga) pangan. Alhasil, peran Bulog dibatasi hanya mengurus beras; (ii) liberalisasi perdagangan difasilitasi demi menurunkan tensi harga yang melangit saat krisis ekonomi. Pada butir 40 LoI disebutkan semua peraturan yang membatasi pasar harus dicabut; dan (iii) proteksi dan subsidi pertanian dikurangi sedikit demi sedikit untuk mencegah distorsi. Sejarah mencatat, sejak saat itu terjadi perubahan besar di sektor pertanian.

Salah satu perubahan itu terlihat dari banjir impor komoditas pertanian yang makin meningkat. Mula-mula itu hanya terjadi pada komoditas pangan strategis, seperti beras, gula, jagung, kedelai, daging, dan susu. Tapi, lambat laun impor menyebar ke aneka komoditas pertanian lainnya, tak terkecuali produk hortikultura dan perikanan. Pada 2010 nilai impor pertanian baru US$ 6,2 miliar, namun pada 2011 sudah menembus US$ 9,3 miliar (BI, 2012). Di samping komoditas strategis, impor itu juga meluas dari mulai garam, ketela, buah-buahan, sayuran, bahan nabati, tembakau, biji coklat, sampai ikan laut. Impor tersebut tentu bukan cuma disebabkan membengkaknya permintaan akibat pertumbuhan penduduk, tapi juga melorotnya produksi karena insentif pertanian yang kian mengecil.

Menyadari hal itu, pemerintah mengeluarkan beragam kebijakan untuk mengkanalisasi banjir impor tersebut. Secara umum kebijakan itu bisa dibagi dalam dua lapis. Pertama, kebijakan peningkatan produksi domestik untuk mencukupi pertumbuhan kebutuhan pangan. Beberapa komoditas strategis sudah dibuat peta jalan (road map) swasembada, misalnya beras, kedelai, jagung, dan gula. Tapi, hasilnya masih nihil hingga kini. Gula, misalnya, semula dijadwalkan swasembada pada 2007, namun hingga kini masih jauh dari target. Kedua, mengurangi impor dengan beberapa kebijakan teknis, seperti penetapan kuota, penentuan importir terdaftar, atau menutup beberapa pintu pelabuhan (instrumen tarif impor nyaris tak pernah dipakai untuk membatasi impor).

Regulasi terakhir itu bisa dilihat dari keluarnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 dan 16 Tahun 2012 yang mengatur impor hortikultura hanya boleh masuk lewat Bandara Soekarno-Hatta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan Medan, dan Pelabuhan Makassar. Kebijakan ini mendapat protes dari negara mitra dagang Indonesia, tapi tetap dijalankan pemerintah karena volume dan nilai impor hortikultura yang makin tak terbendung. Impor buah-buahan, misalnya, meningkat dari (dalam US$ juta) 435 (2007), 452 (2008), 606 (2009), 655 (2010), hingga 829 (2011). Hal yang sama juga terjadi pada sayuran,  di mana nilai impor merangkak dari (dalam US$ juta) 245 (2007), 292 (2008), 299 (2009), 431 (2010), sampai 599 (2011) [Kementerian Perdagangan, 2012].

Dalam realisasinya, tidak lama setelah kebijakan itu dijalankan, memang terjadi penurunan arus masuk barang ke Pelabuhan Tanjung Priok, tapi di Pelabuhan Tanjung Perak terjadi kenaikan 30% kontainer produk holtikultura (www.tempo.co, 23 Juli 2012).  Bisa diduga, yang terjadi hanyalah pengalihan tempat tujuan pelabuhan, yang seterusnya komoditas akan menyebar ke penjuru nusantara, entah via darat ataupun laut. Secara teoritis harga komoditas impor memang menjadi lebih mahal (sehingga memungkinkan produk domestik dapat bersaing), namun bila produksi dalam negeri tidak mencukupi maka barang impor tersebut akan tetap dibeli. Efektivitas akan kian kecil bila pelabuhan-pelabuhan lain dapat diterobos akibat lemahnya pengawasan atau moral hazard.

Jadi, kebijakan penutupan pelabuhan sebagai tempat datangnya barang impor memiliki peran untuk mempertinggi harga produk karena biaya transportasi (logistik) yang lebih mahal, sehingga komoditas domestik bisa bersaing. Tapi kebijakan ini menjadi tumpul bila pasokan produksi domestik tidak mencukupi untuk memenuhi pasar dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan ini wajib ditopang oleh pemberian insentif yang membuat petani bergairah meningkatkan produksi. Insentif kebijakan itu merentang dari hulu (perluasan lahan, subsidi pupuk dan bibit, irigasi) hingga hilir (pemasaran, stabilisasi harga, distribusi, dan penguatan Bulog). Ibarat pertunjukan, impor pertanian ini mirip drama, yang akan berakhir bahagia jika skenario LoI di atas disingkirkan terlebih dulu.

(dimuat di Majalah Tempo edisi 12-19 November 2012)

*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

Minggu lalu berita bisnis di media disesaki dengan warta kenaikan laba perbankan yang fantastis, di tengah situasi ekonomi dan bisnis yang tak terlalu cerah. Pada periode Januari – September 2012 bank-bank besar meraup profit yang mencengangkan. Tujuh bank terbesar di Indonesia memeroleh keuntungan bersih sekitar Rp 32,5 triliun, atau naik 20,4% ketimbang periode yang sama tahun lalu. Bank Mandiri mecatat laba terbesar, yakni Rp 11,1 triliun, diikuti BCA (Rp 8,2 triliun), BNI (Rp 5 triliun), CIMB Niaga (Rp 3,1 triliun), Bank Danamon (Rp 2,9 trilun), BTN (Rp 1 triliun), dan BII (Rp 922 miliar). Perolehan laba jumbo ini melanjutkan tradisi tahun-tahun sebelumnya, sehingga menempatkan sektor perbankan sebagai salah satu kegiatan bisnis yang paling menggiurkan. Hampir seluruh pengelola bank menyatakan keuntungan itu merupakan hasil dari ekspansi (pertumbuhan) kredit dan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, meski tahun ini pertumbuhan ekonomi sedikit lebih rendah ketimbang tahun lalu.

NIM dan Inefisiensi Bank
Alasan laba besar diperoleh dari ekspansi kredit dan pertumbuhan ekonomi sebagian bisa diterima. Pada Desember 2007 total kredit baru mencapai Rp 1.002 triliun dan melesat menjadi Rp 2.199 pada Desember 2011. Sampai April 2012 total kredit sudah meningkat lagi menjadi Rp 1.317 triliun, atau tumbuh 25,7% (yoy). Sementara itu, DPK (Dana Pihak Ketiga) yang berhasil dikumpulkan perbankan pada April 2012 juga meningkat lumayan tinggi, yaitu 21,4% (yoy). Rasio kredit terhadap deposito (loan to deposit ratio) juga membaik, yang sekarang berada di kisaran 81%. Artinya, perbankan telah memiliki komitmen untuk menyalurkan kredit atas tabungan yang diterima. Seluruh pencapaian itu berjalan linier dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, di mana tahun lalu sebesar 6,5%. Catatannya, persentase kredit bank yang diberikan ke UMKM hanya 21,6% dari total kredit, di bawah Malaysia (30%) dan Thailand (35%) [Siregar, 2012].

Sungguh pun begitu, di balik kisah sukses tersebut terdapat fakta lain yang membuat miris, yakni tingginya net interest margin/NIM (selisih antara bunga pendapatan  dan bunga yang dibayarkan kepada pemberi dana, relatif terhadap jumlah aset).  Sampai saat ini NIM perbankan masih sebesar 5,9% (NIM tertinggi adalah BPD 8% dan diikuti Bank Persero 6,6%). Margin bunga itu jauh lebih tinggi dari Malaysia sebesar 2,8%, Vietnam 3,1%, Thailand 3,4% dan Filipina 4,8%. Bahkan NIM di Singapura hanya 1,9% (Infobank, 2012). Sekadar contoh, DBS Group (Singapura) menyalurkan kredit pada 2011 sebesar Rp 1357,9 triliun dan memeroleh laba Rp 21,1 triliun. Sebaliknya, Bank Mandiri meraup laba Rp 12,6 triliun hanya dengan menyalurkan kredit sebesar Rp 314,3 triliun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebab DBS Group NIM-nya cuma 1,84; sedangkan Bank Mandiri  5,29 (Investor, 2012). Oleh karena itu, kejujuran untuk melihat akar persoalan ini merupakan jalan terpenting yang harus dimiliki agar dapat ditemukan terapi yang manjur.

Pertama, BOPO (biaya operasional terhadap pendapatan operasional) sebagai indikator efisiensi perbankan luar biasa besar, yang berarti tidak efisien. Per akhir 2011, BOPO perbankan di Indonesia sebesar 85,4%. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga akan dijumpai data berikut: Malaysia sebesar 46%, Vietnam 46,9%, Thailand 49,3%,  dan Filipina 79,6% (Infobank, 2012). Perbankan kerap menyatakan bahwa tingginya BOPO disebabkan karena ekspansi cabang dan area Indonesia yang begitu luas dengan infrastruktur yang terbatas. Tapi argumen ini tidak sepenuhnya tepat, karena sebagian besar cabang yang dibuka oleh bank hanya berkutat di wilayah-wilayah yang infrastrukturnya sudah mapan dan terkonsentrasi di Jawa. Oleh karena itu, patut dikaji secara lebih mendalam apa yang sebetulnya menjadi sumber inefisiensi tersebut agar mudah divarikan terapinya. Lepas dari mana sumbernya, tingginya BOPO itulah yang kemudian menyulitkan penurunan NIM.

Perebutan Nasabah Kakap
Kedua, jumlah rekening sampai 2011 sekitar 101 juta. Dari jumlah tersebut mayoritas (97%) adalah rekening dengan tabungan di bawah Rp 100 juta, sedangkan yang di atas Rp 5 miliar hanya 0,04% (49 ribu rekening). Meskipun jumlah rekening di atas Rp 5 miliar sangat kecil, tapi akumulasi tabungan mereka sekitar 50% dari total tabungan, sehingga persaingan memperebutkan nasabah kakap tersebut sangat sengit. Implikasinya, perbankan kerap kali memberi insentif bunga yang lebih tinggi agar mereka mau menabung di bank mereka dan ini memicu tingginya NIM. Ketiga, NIM yang tinggi juga terkait dengan besarnya kredit yang tidak direalisasikan (undisbursed loan). Sampai Semester I 2012 kredit yang disetujui tapi tidak diserap sekitar Rp 750 triliun, atau hampir 30% dari total kredit. Tentu saja ini menjadi beban biaya bagi bank tersebut karena bunga simpanan atas uang itu harus dibayar terus. Celakanya, bank tidak berdaya atas situasi ini karena kredit yang tak terserap tadi biasanya bersinggungan dengan faktor luar, misalnya perizinan investasi, infrastruktur, dan lain-lain.

Tentu masih banyak lagi faktor yang dapat dianggap sebagai penyebab sulitnya NIM turun, misalnya struktur industri perbankan yang cenderung oligopoli (4 bank terbesar menguasai sekitar 44% DPK, kredit, dan aset) [BI, 2012], sehingga dalam banyak hal mereka merupakan “price leader”. Pada titik ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Pertama, pemerintah dan Bank Indonesia berjuang terus menurunkan inflasi dan BI rate. Kedua, regulasi pembatasan rasio gaji dan bonus terhadap total biaya operasional (memakai patokan perbankan di negara lain). Ketiga, BI menindak tegas praktik pemberian bunga kepada perorangan ataupun korporasi di atas bunga pihak lain (penabung kecil). Keempat, Kementerian BUMN dan BI perlu berkoordinasi untuk menurunkan NIM bank BUMN, yang nanti pasti akan diikuti oleh bank yang lain. Kelima, pemerintah memerbaiki iklim investasi sehingga kredit yang tak direalisasikan menjadi menurun. Ini semua harus dilakukan serentak agar bank tidak jatuh pada praktik penghisapan ekonomi berbungkus industri perbankan.

*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

Kasus yang terjadi di AS dan Eropa selama 2 tahun terakhir telah menerbitkan kecemasan terhadap masa depan perekonomian nasional, terutama dari sisi fiskal. Negara-negara maju itu roboh perekonomiannya akibat melakukan utang yang tidak terkontrol, sehingga akumulasi utang sudah lebih besar dari PDB, seperti yang terjadi di AS, Italia, Spanyol, Portugal, Yunani, dan lain-lain. Tidak pernah diduga sebelumnya, bahwa krisis ekonomi bisa datang dari tekanan krisis utang pemerintah tersebut. Hal inilah yang kemudian mendorong para ekonom mengingatkan kepada pemerintah agar tidak lupa diri untuk terus mengakumulasi utang, sebab hal tersebut berpotesi menjadi jebakan dalam jangka panjang. Saat ini pemerintah memang terlihat percaya diri sebab beberapa ukuran yang terkait dengan pengelolaan utang lebih kecil dari konsensus internasional, seperti rasio utang dan defisit fiskal terhadap PDB. Di luar itu, pemerintah mesti memerhatikan indikator lain agar lebih komprehensif memetakan keadaan.

Indikator Utang
Rasio utang terhadap PDB memang realatif aman bagi Indonesia karena terus menurun tiap tahun sehingga berada di bawah ambang batas konsensus internasional, yakni 60% terhadap PDB.  Pada 2004 rasio utang terhadap PDB masih 56,6%, kemudian terus turun menjadi 47,3% (2005); 39,0% (2006); 35,1% (2007); 33,0% (2008); 28,3% (2009); 26,0% (2010); 24,4% (2011); dan sekarang pada kisaran 22,9% (2012) [Bappenas, 2012]. Data inilah yang membuat pemerintah gembira dan menganggap manajemen utang telah berada pada jalur yang benar. Data itu masih ditopang dengan angka lainnya, di mana rasio defisit kecil terhadap PDB juga tidak pernah melebihi batas 3%. Negara-negara maju yang saat ini sedang mengalami krisis hebat juga mengalami masalah ini, sebab rasio defisit fiskalnya rata-rata melebihi 5%. Pada APBN 2012, misalnya, defisit direncanakan 2,1% dan pada RAPBN 2013 defisit anggaran diproyeksikan 1,6%. Dalam realisasinya, defisit fiskal itu biasanya lebih rendah dari rencana.

Namun, jika dilihat dari pintu yang lain, tampak persoalan utang nsaional tidak seaman yang dibayangkan. Sekurangnya hal ini dapat ditelisik dari tiga indikator ini. Pertama, rasio pembayaran utang dan bunga dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor (debt service ratio/DSR) memiliki tendensi yang terus meningkat. Rasio ini sebenarnya lebih menggambarkan kemampuan bayar utang ketimbang memakai indikator rasio utang terhadap PDB. Konsensus internasional menyatakan DSR di atas 20% berarti menggambarkan lampu kuning, atau harus ekstra hati-hati. Data yang ada menunjukkan DSR Indonesia terus meningkat oleh sebab kenaikan jumlah utang, sedangkan di sisi lain ekspor cenderung menurun pertumbuhannya. Pada Triwulan I-2012 DSR melejit menjadi 30,7%, padahal pada 2011 masih di kisaran 21,1%. Kedua, total jumlah utang terhadap penerimaan pemerintah (pajak dan pendapatan bukan pajak) selalu lebih tinggi. Misalnya, pada 2007 total penerimaan pemerintah Rp 706 triliun, namun utangnya mencapai Rp 1.389 triliun. Pada 2011 total penerimaan pemerintah Rp 1.205 triliun, tapi jumlah utang Rp 1.803 triliun.

Ketiga, percepatan jumlah utang dalam negeri sungguh fantastis sehingga hal ini menerbitkan keprihatinan. Utang luar negeri, misalnya, memerlukan waktu 43 tahun untuk meningkat dari hanya US$ 2,17 miliar (1968) menjadi US$ 67,32 miliar (1998) dan terus meningkat menjadi US$ 109,70 miliar (2011). Sebaliknya, utang dalam negeri hanya membutuhkan waktu sekitar 13 tahun untuk tumbuh dari Rp 0 menjadi Rp 1.188 triliun atau sekitar 63% dari total utang pemerintah pusat. Akumulasi utang baru terus bertambah pada 2012, termasuk dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Secara keseluruhan total utang pemerintah pada Juni 2012 mencapai Rp 1.960 triliun, atau meningkat sekitar Rp 156,16 triliun dari 2011 yang berjumlah Rp 1.803,49 triliun (Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Alternatif, 2012). Dalam beberapa hal utang dalam negeri memang memiliki kelebihan dibandingkan utang luar negeri, misalnya dilihat dari keleluasaan pemanfaatan. Namun utang dalam  negeri umumnya tingkat bunganya lebih tinggi.

Beban Anggaran
Akumulasi pertambahan utang dalam negeri yang super cepat tersebut tentu menimbulkan masalah dalam hal beban pembayaran. Rata-rata porsi pembayaran utang dalam APBN mengambil porsi sekitar 11%, sehingga membuat ruang fiskal menjadi sangat terbatas. Selama kurun waktu 2005-2011 total pembayaran utang pemerintah mencapai Rp 1.323,8 triliun, yang terdiri dari pembayaran cicilan bunga utang luar negeri dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 601,2 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dan jatuh tempo & buyback SBN Rp 722,5 triliun. Jumlah pembayaran itu tentu tidak sebanding dengan total alokasi anggaran untuk keperluan yang terkait dengan kegiatan ekonomi masyarakat, misalnya alokasi untuk fungsi sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan yang selama kurun 2005-2011 hanya berjumlah Rp 66,8 triliun. Data-data ini menunjukkan bahwa indikator yang selama ini digunakan, seperti rsaio terhadap PDB, sebetulnya hanya mendeskripsikan sebagian informasi saja.

Lebih mengenaskan lagi, penarikan utang yang terjadi secara terus-menerus tidak diiringi tingkat penyerapan yang baik. Selama 12 tahun terakhir (2000-2011), kemampuan untuk menyerap utang luar negeri oleh pemerintah setiap tahun rata-rata hanya berkisar 71,2%. Kondisi ini jelas merugikan keuangan negara, di mana utang luar negeri yang tidak diserap menyebabkan meningkatnya beban pembayaran commitment fee (biaya yang ditimbulkan akibat utang yang belum ditarik/dicairkan). Hingga Triwulan I 2012, akumulasi jumlah utang luar negeri yang sudah ditarik mencapai US$ 212,5 miliar, sedangkan jumlah pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya utang telah mencapai US$ 231,2 miliar, atau mengalami selisih transfer negatif sebesar US$ 18,6 miliar. Selain itu, jumlah utang luar negeri yang belum ditarik sebesar US$ 15,09 miliar atau setara Rp 147,9 triliun (Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Alternatif, 2012). Praktik ini tentu merupakan pemborosan yang besar, di tengah situasi kelangkaan anggaran untuk pembangunan lainnya, seperti infrastruktur.

Dari deskripsi di atas sebenarnya sudah dapat diraba sampai sejauh mana ketangguhan perekonomian dalam menghadapi tekanan utang. Secara makro memang rasio utang dan defisit fiskal terhadap PDB tergolong aman, namun terdapat aspek lain yang perlu diwaspadai. Di sini, pengurangan utang merupakan agenda mendesak yang mesti direalisasikan oleh beberapa sebab: (i) penyerapan utang tidak pernah mencapai 100% dari rencana; (ii) pembayaran beban bunga telah memperkecil ruang fiskal untuk melakukan pembangunan: (iii) penerimaan dalam negeri sebetulnya masih terdapat potensi untuk ditingkatkan, khususnya dari pajak; (iv) kinerja ekspor tidak pernah bisa selamanya diharapkan meningkat pertumbuhannya, terutama pada masa krisis ekonomi; dan (v) pemborosan pembayaran fee meski utang tersebut tidak ditarik atau tak diserap. Pemerintah mesti melihat soal ini secara lebih jernih dan jangan dininabobokan dengan ukuran-ukuran yang simplifistik agar perekonomian lebih sehat dalam jangka panjang.

*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar FEB Universitas Brawijaya;
Direktur Eksekutif Indef; dan Dewan Nasional Fitra

Para ekonom berteriak kencang soal RAPBN 2013 ini nyaris dalam satu hal saja: subsidi energi (khususnya BBM). Pemerintah dianggap keterlaluan karena membuang ratusan triliun untuk dibakar di jalan, tanpa memberikan manfaat bagi orang miskin. Demikian pula, rekomendasi mereka juga seragam, alihkan subsidi BBM tersebut ke infrastruktur. Namun, apakah soal RAPBN 2013 (dan APBN sebelum-sebelumnya) cuma itu? Tentu tidak, bahkan APBN perlu dirombak total karena selama ini disusun dengan menggunakan pendekatan konvensional, seakan-akan tanpa ada jalan lain (there is no alternative). Padahal, jika ditelisik secara lebih mendalam akan dijumpai beberapa skenario besaran, alokasi, dan postur APBN yang lebih adil dan bertenaga sehingga mendekati pencapaian tujuan bernegara. Intinya, APBN mesti disusun berdasarkan “alokasi nilai-nilai” yang termaktub dalam konstitusi dan selanjutnya dikaitkan dengan prioritas masalah yang hendak dipecahkan (priority-based budgeting).

Politik Defisit Anggaran
Sistem anggaran konvensional (conventional budget system) dapat diidentifikasi dari pola yang bertumpu pada input (input-focused). Mula-mula pemerintah menentukan anggaran patokan (baseline budget), yang umumnya memakai panduan anggaran tahun sebelumnya. Setelah itu dilekatkan dengan penambahan besaran anggaran yang terdiri dari variabel: inflasi, beban anggaran wajib (caseloads), program inisiatif, dan induksi perubahan kebijakan. Itulah yang kemudian menghasilkan anggaran normal (business-as-usual budget). Hal ini akan berbeda bila model yang dipakai adalah anggaran berbasis prioritas yang berfokus kepada output (output-based). Pertama-tama akan diputuskan fungsi utama pemerintah, lalu diikuti dengan pengukuran kinerja dan penyesuaian belanja (spending) berdasarkan prioritas (ALEC, 2011).  Alokasi belanja dan pengukuran kinerja dikawal lewat analisis ongkos berbasis aktivitas (activity-based costing) yang mendeskripsikan seluruh elemen-elemen biaya atas kegiatan tertentu.

Penyusunan anggaran konvensional salah satunya bisa dibaca dari politik defisit anggaran yang dirayakan terus-menerus dan dianggap sebagai rumus baku untuk menggerakkan ekonomi, meskipun perekonomian sedang tidak mengalami krisis. Sejak krisis 1998 lalu hingga kini (bahkan sejak masa Orde Baru), APBN selalu dibuat defisit tanpa ada urgensi dan prioritas yang jelas. Lebih parah lagi, defisit anggaran itu didesain di atas dua fakta pahit: inoptimalisasi penerimaan dan inefisiensi belanja. Dengan kata lain, defisit anggaran yang dibiayai utang (dalam dan luar negeri) merupakan instrumen yang sejak awal diciptakan untuk melanggengkan praktik yang tak laik tersebut, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Realitas itu makin menyedihkan karena rata-rata penyerapan utang luar negeri selama ini hanya 71,2%, sehingga memunculkan SAL (sisa anggaran lebih) pada akhir tahun anggaran. Pada 2011, misalnya, SAL mencapai Rp 96,6 triliun (Indef, 2012).

Berikutnya, fungsi APBN di samping sebagai stabilitator perekonomian juga memiliki peran alokasi dan distribusi. Saat ini perekonomian memiliki persoalan serius berupa anjloknya pertumbuhan sektor pertanian dan makin mengecilnya kontribusi sektor industri terhadap PDB. Padahal, kedua sektor itu sekurangnya menyerap 55% dari total tenaga kerja (TK). Di luar itu, sebagian besar tenaga kerja nasional bermasalah sebab 62,7% bekerja di sektor informal (BPS, 2012). Ini yang membuat pembangunan sektor pertanian dan industri menjadi keniscayaan. Namun, alokasi RAPBN 2013 tidak mencerminkan hal itu sehingga sukar mengharapkan kedua sektor itu bergerak secara maksimal. Seterusnya, ketimpangan pendapatan yang terus meningkat dalam 6 tahun terakhir juga tak terekam dalam fungsi distribusi RAPBN 2013. Jadi, praktis fungsi alokasi dan distribusi anggaran tersumbat akibat instrumen penyesuaian belanja berdasarkan prioritas (yang merupakan dari anggaran berbasis prioritas) mampet.

Alokasi Nilai-Nilai
Nasib yang mengenaskan itu masih pula ditambah dengan pertumbuhan belanja birokrasi yang terus melesat. Pada periode 2007-2012 rata-rata pendapatan negara meningkat 10,92%, namun belanja pegawai tumbuh 19% (Indef, 2012). Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, baru saja mengeluarkan pernyataan mengejutkan, di mana dikatakan hanya 20% saja aparat birokrasi yang bekerja (Tempo, 22-28 Oktober 2012). Sumber ini tentu valid, sehingga jika mereka yang betul-betul bekerja dinaikkan jadi 50%, belanja birokrasi masih mengandung inefisiensi sebesar 50%, atau setara Rp 200 triliun dari total nilai belanja pegawai dan barang. Jika ditambah dengan inefisiensi dari belanja modal, pengeluaran kementerian/lembaga, dan dana transfer pada kisaran 20% saja, maka ada penghematan lagi Rp 160-200 triliun. Jadi, total inefisiensi ini berkisar Rp 360-400 triliun atau 21-24% belanja APBN. Isu lainnya, di luar soal penghematan itu, apakah anggaran birokrasi itu pernah diukur outputnya?

Bagaimana halnya dari sisi penerimaan? Jika mengambil data pada 2012 akan dijumpai realitas berikut. Jumlah wajib pajak (pembayar pajak) orang pribadi sebanyak 19,8 juta dan badan 2,2 juta. Jadi, total pembayar pajak sebesar 22 juta. Pada 2011 hanya 32,72 pembayar pajak badan yang membayar dan 54,7% pembayar pajak pribadi yang taat menyetor pajak (Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Kesejahteraan, 2012). Jika diandaikan masing-masing kategori pembayar pajak itu tingkat ketaatannya menjadi 75%, maka bisa dihitung betapa banyaknya jumlah pajak yang bisa dikumpulkan pemerintah. Ini belum ditambah dengan jumlah pembayar pajak pribadi yang dari sisi potensi bisa dijaring sebanyak 30 juta. Dengan basis seperti itu, maka sebetulnya tidak terlampau sulit bagi pemerintah meningkatkan tax ratio pada kisaran 15-17% sehingga penerimaan pajak menjadi Rp 1400 triliun. Bila ini dijumlahkan dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 400 triliun, maka kekuatan APBN menjadi Rp 1800 triliun!

Apabila jumlah penerimaan anggaran sebesar itu, maka pemerintah sama sekali tidak perlu utang, malah surplus (meski tanpa melakukan efisiensi belanja). Surplus itu bisa dipakai sebagai saldo atau dihabiskan untuk ekspansi infrastruktur. Di atas segalanya, dalam pendekatan ekonomi politik, pemerintah adalah institusi yang memiliki otoritas mengalokasikan nilai-nilai (authoritative allocation of values). Pilihan terhadap nilai-nilai itulah yang akan menuntun alokasi anggaran sesuai prioritas masalah. Deskripsi di atas tidak saja menunjukkan absennya nilai-nilai dalam mengalokasikan APBN, tetapi juga keengganan untuk keluar dari zona nyaman praktik inefisiensi belanja dan inoptimalisasi penerimaan. Inilah yang membuat setiap upaya pengurangan subsidi energi menimbulkan kemarahan dan perlawanan sengit, karena rakyat tahu persis hal-hal yang tak patut lainnya justru didiamkan. Jadi, mari berikhtiar merombak APBN secara keseluruhan, bukan sepotong-potong, sehingga keadilan dan kesejahteraan ekonomi tegak di negeri ini.

*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

Belakangan makin banyak lembaga internasional yang memberi perhatian kepada Indonesia karena dianggap solid prospek ekonominya. Saat menggelar Indonesia Investment Day di New York Stock Exchange, di sela-sela pertemuan PBB beberapa minggu lalu, muncul akronim MIST (Meksiko, Indonesia, Korsel/South Korea, dan Turki) menggantikan BRIC (Brazil, Rusia, India, dan China) sebagai poros ekonomi baru. Sebaliknya, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) baru saja melansir kajian bertajuk “OECD Review of Agricultural Policies: Indonesia”, dengan substansi yang mengejutkan: Indonesia dianggap salah arah dalam merumuskan kebijakan pangan (pertanian). Kebijakan swasembada dipandang tak lagi relevan diadopsi Indonesia.

Indonesia dituduh keliru merumuskan kebijakan pertanian karena dua hal pokok: (i) subsidi yang diberikan ke petani sangat mahal dan tidak efektif, misalnya subsidi pupuk. Menurut OECD subsidi pupuk lebih banyak dinikmati produsen pupuk ketimbang petani; dan (ii) perdagangan internasional komoditas pangan dipandang terlalu protektif dibandingkan negara Asia lainnya, baik dalam bentuk pengenaan tarif impor (seperti beras dan kedelai) maupun pajak ekspor (misalnya CPO). Kebijakan ini menimbulkan situasi yang tidak nyaman bagi negara lain untuk melakukan perdagangan dengan Indonesia. Rekomendasi OECD: alihkan subsidi ke peruntukan lain dan percepat liberalisasi perdagangan untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian.

Analisis OECD itu bukanlah hal baru, meski tergolong pedas.  Harus diakui dengan terus terang bahwa subsidi di sektor pertanian memang kerap jatuh ke pihak yang tidak tepat, seperti pupuk. Di lapangan, pupuk subsidi jadi bancakan sektor industri atau rent-seeker agents. Pemerintah betul-betul tak mampu mengontrol persekongkolan di lapangan. Demikian pula, saat harga komoditas pangan internasional melambung (seperti kasus kedelai beberapa waktu lalu), kebijakan tarif impor makin memberatkan konsumen dalam negeri, termasuk pelaku usaha (kecil) yang membuat produk dengan bahan baku kedelai. Pada situasi seperti ini, relaksasi tarif impor merupakan pilihan paling masuk akal untuk melindungi kepentingan konstituen ekonomi domestik.

Namun, analisis OECD itu mengandung dua kesalahan elementer. Pertama, menganggap swasembada tak relevan merupakan kesimpulan rapuh. Dalam situasi fluktuasi ekonomi dunia yang kerap terjadi dan sulit diantisipasi (termasuk harga komoditas pertanian), ketergantungan terhadap produk impor merupakan malapetaka, seperti pernah dialami Indonesia pada awal 2008 dan 2012. Di luar itu, cadangan pangan merupakan hal yang vital bagi negara berkembang. Celakanya, cadangan pangan (beras) Indonesia cuma 4,3% dari total produksi, bandingkan dengan Thailand (61,5%), Brunei (52,1%), Vietnam (24,4%), Myanmar (18,2%), Filipina (16,5%), Laos (15,7%), dan Malaysia (10,8%) [Asean Food Security Information System, 2011]. Tentu, cadangan pangan komoditas strategis jauh lebih mudah diupayakan jika swasembada dicapai.

Kedua, sejak liberalisasi (pertanian) dikerjakan pada 1998 telah menciptakan serangkaian tragedi pangan di Indonesia. Realitas itu didukung oleh studi Wanki Moon (2011) yang secara lugas menyampaikan sektor pertanian tidak mungkin diliberalisasi karena tiga argumen berikut: (a) produksi pertanian secara kolektif terkait dengan barang dan jasa nonmarket (lahan, air, biodiversitas, hutan), baik di tingkat lokal maupun nasional; (b) pertanian secara intimatif terasosiasi dengan isu-isu kemanusiaan, semacam perubahan iklim, kesinambungan, dan ketahanan pangan (kemiskinan/kelaparan), khususnya di negara berkembang; dan (c) sektor pertanian memiliki peran dan kapasitas yang berbeda-beda antarnegara sehingga kekalahan dalam liberalisasi bisa menjadi petaka kemanusiaan.

Pemerintah tak usah surut langkah oleh publikasi OECD itu, tapi beberapa kebijakan pertanian memang harus dirombak dan sebagian mesti diperbaiki pada level implementasi. Kebijakan subsidi tak perlu dikurangi, jika perlu ditambah, namun dengan formula baru yang lebih efektif dan tepat sasaran (seperti di negara-negara maju). Liberalisasi pertanian tidak bisa dibuka seenaknya, sebab ini menyangkut nasib 43% dari total tenaga kerja (TK) nasional. Studi OECD itu hanya relevan di negara maju yang tak terlampau berpijak di sektor pertanian dan rata-rata pekerja yang terlibat di dalamnya hanya 2-5% dari total TK. Dalam soal swasembada, pemerintah harus makin mempertebal keteguhan bahwa hal itu merupakan langkah strategis dan niscaya. Pemerintah mesti yakin: “peperangan ekonomi global tak mungkin dimenangkan tanpa menaklukkan pertempuran di sektor pertanian.”

*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

Tidak ada yang memungkiri betapa pentingnya peran infrastruktur dalam pembangunan ekonomi. Dalam laporan Bank Dunia (Curbing Fraud, Corruption and Collusion in the Roads Sector, Mei 2011) ditunjukkan beberapa studi yang secara jelas memaparkan kaitan di antara keduanya. Di pedesaan India, misalnya, pembangunan jalan telah meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pertanian (Fan, Hazell, dan Thorat, 1999). Demikian pula, pembangunan jalan di China dan Thailand memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan output, baik dalam kegiatan pertanian maupun non-pertanian (Fan, et. al., 2000, 2002, 2004). Hal yang sama juga terjadi di Meksiko, di mana pembangunan jalan memberikan donasi yang kuat terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja (Deichman, et. al., 2002). Oleh karena itu, semua negara berkembang selama satu dekade terakhir berlomba-lomba memerbaiki infrastruktur untuk mendongkrak pembangunan ekonominya.

Dalam kasus pembangunan infrastruktur di Indonesia memang banyak permasalahan yang muncul, dua di antaranya adalah pembebasan lahan dan dana. Menyangkut pembebasan lahan ternyata tidak dengan sendirinya usai begitu undang-undang (UU) diterbitkan. Di lapangan, problem pemburu rente (rent-seekers) tidak bisa diatasi hanya dengan UU. Sekadar contoh, lahan yang hendak dibebaskan sudah tercium oleh para makelar lahan sehingga mereka membeli tanah tersebut atau bekerjasama dengan pemilik lahan (dengan skema tertentu), yang nantinya akan dijual kepada pemerintah dengan harga yang sangat mahal. Mafia lahan seperti inilah yang harus dicarikan pemecahan secara efektif, misalnya dengan adanya unit penilai harga lahan (land appraisal) permanen yang memiliki otoritas luas. Di luar itu, BPN (Badan Pertanahan Nasional) diefektifkan peranannya tidak sekadar bagian dari institusi sertifikasi lahan, tapi pencegahan praktik mafia lahan.

Di samping itu, soal pembangunan infrastruktur juga terkait dengan aspek korupsi yang masih menghantui, seperti yang disebutkan dalam laporan Bank Dunia tersebut. Dalam konteks ini harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.  Pertama, proses tender harus betul-betul dibuatkan aturan main yang ketat, bila perlu dilakukan oleh lembaga independen sehingga peluang terjadinya kolusi dapat diperkecil. Seperti dimaklumi, proses tender yang tidak benar pasti akan menjadi hulu terjadinya korupsi pada fase-fase berikutnya. Kedua, pengujian baku mutu terhadap pengerjaan proyek infrastruktur juga harus dijaga sangat rapi dengan menggunakan prosedur yang semestinya. Di sini harus dipisahkan antara pelaksana tender dan pengawas pekerjaan agar tidak muncul peluang terjadinya kolusi. Ketiga, pencairan tiap termin anggaran harus melalui persetujuan pengawas pekerjaan. Pencairan tidak hanya berdasarkan selesainya tahap pekerjaan, tapi juga telah sesuai dengan mutu pekerjaan.

Sementara itu, dalam persoalan pendanaan, saat ini pemerintah mengupayakan agar pembangunan infrastruktur memakai skema PPP (public-private partnership) karena keterbatasan anggaran. Tentu saja upaya ini sah dilakukan, namun ada baiknya dihitung manfaatnya di masa depan, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Dari segi ekonomi, sebagian infrastruktur itu memiliki prospek untuk mendapatkan profit, seperti jalan tol. Oleh karena itu, hitungan yang lebih matang perlu dilakukan agar proyek tersebut sebagian besar labanya tidak jatuh ke sektor swasta. Menurut saya skema pendanaan infrastruktur ini perlu dibuka sebanyak-banyaknya, termasuk menyinergikan kapasitas pendanaan dari BUMN. Pemerintah juga dapat menerbitkan obligasi infrastruktur dengan jaminan (underlying) proyek itu sendiri maupun aset BUMN. Dalam jangka pendek usulan membuat bank infrastruktur tampaknya tidak rasional, lebih baik mengkoordinasikan bank BUMN untuk komit terhadap pendanaan infrastruktur.

Dengan gambaran tersebut, sebetulnya persoalan penyediaan lahan dan modal bukanlah tanpa jalan keluar.  Intisari dari lahan adalah pemerintah tidak boleh takluk berhadapan dengan para mafia lahan yang motif utamanya hanya mengeruk profit, tanpa punya sensitivitas terhadap kepentingan publik. Di sinilah pemerintah harus betul-betul dapat menegakkan aturan, namun dengan tetap mengenal rambu-rambu yang telah disusun sendiri (bersama DPR). Sementara itu, pendanaan infrastruktur juga banyak alternatif yang bisa dikembangkan, tapi itu menghendaki komitmen pemerintah untuk mengkoordinasi seluruh potensi yang ada. Saat ini kredit perbankan yang tak terserap (undisbursed loan) sekitar Rp 750 triliun, sebagian dari itu pasti ada yang terkait dengan infrastruktur. Pemerintah dan Bank Indonesia harus cepat turun tangan mencari tahu mengapa hal semacam itu masih terjadi dan dicarikan pemecahan secepatnya. Dari sisi ini ada saja sebagian masalah pendanaan itu sebenarnya sudah dapat diselesaikan.

Akhirnya, sebagian masalah kelambanan pembangunan infrastruktur berhubungan dengan kapasitas birokrasi. Dalam banyak hal, ini tidak hanya tergambar dari persoalan pembangunan infrastruktur, tetapi juga bisa dibaca dari penilaian inefisiensi birokrasi yang mengakibatkan perizinan usaha lama dan biayanya mahal. Keterbatasan birokrasi dalam pembangunan infrastruktur antara lain terpantul dari: (i) packaging proyek infrastruktur tidak begitu bagus sehingga investor kurang antusias terlibat dalam pendanaan; (ii) koordinasi di pemerintahan yang lemah, khususnya antar-kementerian, dan kebijakan yang tidak sinkron, seperti kasus pembangunan jalur kereta api ke Bandara Soekarno Hatta; (iii) untuk proyek KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta/PPP) kapasitas petugas PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama), baik pada level kementerian, BUMN, maupun Pemda kurang mumpuni, khususnya dalam mengemas potensi proyek sehingga mengundang minat investor.

*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef