Akademi Asuransi

MoneeInsure: Identitas Baru SeaInsure yang Resmi Meluncur di Industri Asuransi

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Mon, 24 Nov 2025 14:22:00 +0000

Jakarta, 24 November 2025 — PT Asuransi Umum SeaInsure kini hadir dengan nama baru, PT Asuransi Umum MoneeInsure, setelah memperoleh persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor KEP-602/PD.02/2025 yang terbit pada 13 November 2025.

Transformasi nama ini menjadi langkah penting bagi perusahaan dalam menghadirkan wajah baru yang dinilai lebih segar dan lebih mencerminkan visi perusahaan ke depan.

Perusahaan menjelaskan bahwa nama “MoneeInsure” dipilih sebagai representasi dari komitmen untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi masyarakat, baik dalam aktivitas maupun aspek finansialnya.

Meski mengusung identitas baru, perusahaan menegaskan bahwa perubahan nama ini tidak mengubah status hukum maupun hubungan kerja sama yang telah berjalan. Seluruh aktivitas dan korespondensi resmi perusahaan kini akan menggunakan nama PT Asuransi Umum MoneeInsure, sebagaimana diinformasikan kepada para mitra reasuransi dalam pemberitahuan resmi perusahaan.

Dengan hadirnya brand MoneeInsure, perusahaan optimistis dapat menghadirkan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah dan mitra, sekaligus memperkuat posisinya di tengah persaingan industri asuransi nasional. Identitas baru ini diharapkan menjadi fondasi bagi terobosan dan inovasi perusahaan di masa mendatang.

Error & Omissions Clause dalam Asuransi Kendaraan Bermotor

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Tue, 10 Dec 2024 01:06:00 +0000

Isi Wording:

The Insured shall not be prejudiced by any unintentional and/or inadvertent omission error or incorrect description of the interest or property provided such notice is given to the Company as soon as practicable upon discovery of such error and omission.

Penjelasan:

Error & Omissions Clause (E&O Clause) dalam asuransi kendaraan bermotor adalah klausul yang memberikan perlindungan terhadap kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja yang dilakukan oleh pemegang polis atau perusahaan asuransi dalam hal administrasi, pengisian dokumen, atau pengungkapan informasi.

Ketentuan Utama Error & Omissions Clause

Perlindungan terhadap Kesalahan Administratif
Jika terdapat kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja dalam proses pembuatan atau pengisian polis, seperti kesalahan data kendaraan, nama pemilik, atau nomor identifikasi kendaraan (VIN), perlindungan tetap berlaku selama niat baik (good faith) terbukti.
Tidak Meniadakan Hak Polis
Selama kesalahan atau kelalaian tidak bersifat sengaja atau beritikad buruk, klaim tetap dapat diproses sesuai dengan ketentuan polis.
Cakupan Kesalahan yang Ditoleransi
- Kesalahan dalam penulisan informasi kendaraan (misalnya, salah ketik nomor plat).
- Kelalaian dalam menyertakan informasi kecil yang tidak memengaruhi risiko secara signifikan.
- Ketidaksesuaian teknis dalam dokumen pendukung.
Pengecualian
- Kesalahan yang bersifat disengaja atau akibat penipuan.
- Kesalahan yang berdampak signifikan pada analisis risiko, seperti ketidakjujuran dalam mengungkapkan kondisi kendaraan.
- Informasi material yang diabaikan, misalnya, penggunaan kendaraan untuk tujuan komersial padahal polis hanya mencakup penggunaan pribadi.

Contoh Penerapan

Kesalahan Penulisan Nomor Polisi
Jika nomor kendaraan yang tercatat dalam polis tertulis "B 1234 XYZ," padahal yang benar adalah "B 1235 XYZ," asuransi tetap berlaku asalkan kesalahan ini tidak disengaja dan tidak mengubah risiko.
Kelalaian Mengunggah Dokumen
Jika pemegang polis lupa melampirkan dokumen tertentu, tetapi kemudian melengkapinya saat proses klaim, asuransi dapat tetap memberikan perlindungan.

Manfaat Error & Omissions Clause

Fleksibilitas untuk Pemegang Polis dan Penanggung
Memberikan toleransi terhadap kesalahan kecil sehingga hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi tidak terpengaruh.
Meningkatkan Kepercayaan
Pemegang polis merasa lebih nyaman karena mengetahui bahwa kesalahan administratif yang tidak disengaja tidak langsung membatalkan perlindungan.

Hal yang Perlu Diperhatikan

Laporan dan Koreksi Segera
Jika kesalahan ditemukan, pemegang polis harus segera melaporkannya dan mengajukan koreksi kepada perusahaan asuransi.
Transparansi Penting
Pemegang polis wajib memastikan bahwa semua informasi material yang diberikan kepada perusahaan asuransi akurat dan lengkap sejak awal.

Kesimpulan:
Error & Omissions Clause merupakan fitur penting dalam polis asuransi kendaraan bermotor yang memberikan perlindungan terhadap kesalahan administrasi kecil yang tidak disengaja, selama kesalahan tersebut tidak memengaruhi risiko secara material dan dilakukan dalam itikad baik.

Lock & Keys Clause

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Tue, 10 Dec 2024 00:52:00 +0000

The Sum Insured extends to include the cost of replacing locks and keys and/or combination if, as a result of theft or any attempted theft, keys and/or combinations are stolen, or if there are any reasonable grounds to believe that they have been duplicated, also the cost of opening locked safes and/or strongrooms as a result of theft of keys and/or combinations.

Penjelasan:

Lock & Keys Clause dalam asuransi kendaraan bermotor adalah klausul yang mengatur perlindungan terkait kunci kendaraan, termasuk kehilangan atau kerusakan kunci dan sistem penguncian kendaraan akibat berbagai penyebab tertentu. Klausul ini biasanya ditemukan dalam polis asuransi kendaraan bermotor yang memberikan manfaat tambahan (rider) untuk hal-hal di luar perlindungan dasar.

Ketentuan Umum dalam Lock & Keys Clause

Kehilangan Kunci atau Sistem Penguncian
Polis memberikan perlindungan jika kunci kendaraan hilang, baik karena dicuri, hilang secara tidak sengaja, atau dirusak akibat upaya pencurian.

Penggantian atau Perbaikan
Asuransi akan menanggung biaya penggantian kunci, penggantian sistem penguncian, atau biaya pemrograman ulang sistem keamanan elektronik kendaraan.

Syarat dan Ketentuan

Kerugian harus dilaporkan ke perusahaan asuransi dalam periode tertentu (misalnya 24-48 jam setelah kejadian).
Biasanya, laporan polisi diperlukan jika kehilangan kunci disebabkan oleh pencurian.
Tidak mencakup kehilangan akibat kelalaian, seperti meninggalkan kunci dalam kendaraan tanpa pengawasan.

Batasan Klaim

Ada batas maksimum biaya yang akan ditanggung, biasanya disebutkan dalam polis (misalnya Rp 5 juta per kejadian).
Deductible (biaya sendiri) mungkin berlaku.

Contoh Penerapan

Seorang pemegang polis kehilangan kunci mobilnya karena dicuri saat dompetnya dirampas. Dengan adanya Lock & Keys Clause, pemegang polis dapat mengajukan klaim untuk mengganti kunci dan sistem penguncian mobilnya, dengan syarat memenuhi ketentuan dalam polis.

Manfaat dari Lock & Keys Clause

Memberikan perlindungan tambahan yang spesifik dan membantu pemilik kendaraan mengurangi risiko finansial akibat kehilangan atau kerusakan kunci.
Meningkatkan kenyamanan pemilik kendaraan karena tahu bahwa penggantian sistem keamanan kendaraan sudah dilindungi.

Namun, tidak semua polis kendaraan secara otomatis menyertakan klausul ini. Jika diinginkan, biasanya dapat ditambahkan sebagai manfaat tambahan dengan biaya premi tambahan.

Maipark Indonesia sebagai Pool Asuransi Gempa

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Fri, 13 Sep 2024 00:50:00 +0000

Maipark Indonesia beroperasi sebagai pool asuransi gempa, di mana semua perusahaan asuransi umum di Indonesia wajib menyerahkan sebagian dari risiko gempa bumi mereka kepada Maipark. Sistem ini memungkinkan penyebaran risiko secara kolektif di antara perusahaan-perusahaan asuransi anggota. Maipark juga memainkan peran penting dalam riset dan pengembangan model risiko gempa, memberikan data yang diperlukan untuk penilaian risiko yang lebih akurat. Selain itu, Maipark mengelola dana premi yang terkumpul untuk membayar klaim yang muncul akibat bencana gempa bumi.

Langkah-langkah utama dalam cara kerja Maipark:

Penyerahan Risiko: Perusahaan asuransi umum di Indonesia diwajibkan menyerahkan sebagian risiko asuransi gempa mereka ke Maipark. Ini berarti, untuk setiap polis yang diterbitkan dengan cakupan gempa, sebagian risiko tersebut akan dipindahkan ke Maipark. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah beban keuangan yang terlalu besar pada satu perusahaan asuransi jika terjadi bencana besar.
Pengumpulan Premi: Maipark mengumpulkan premi dari perusahaan asuransi anggota berdasarkan besaran risiko yang dialihkan. Premi ini kemudian digunakan sebagai dana untuk menghadapi klaim jika terjadi gempa besar.
Manajemen Risiko: Maipark menggunakan model risiko yang canggih dan melakukan penelitian terhadap potensi gempa di seluruh Indonesia. Hasil dari penelitian ini membantu perusahaan-perusahaan asuransi anggota dalam menentukan premi dan menilai risiko properti yang mereka asuransikan.
Pembayaran Klaim: Ketika terjadi gempa bumi dan klaim diajukan, Maipark membantu menanggung beban pembayaran klaim sesuai dengan risiko yang telah dialihkan kepada mereka. Ini membantu perusahaan asuransi menjaga stabilitas keuangan mereka meskipun terjadi gempa bumi dengan skala besar.
Riset dan Pengembangan: Maipark tidak hanya berfokus pada pengelolaan risiko, tetapi juga melakukan penelitian mendalam untuk meningkatkan model prediksi risiko gempa di Indonesia. Mereka bekerja sama dengan lembaga akademis dan profesional di bidang kebencanaan untuk memahami lebih baik potensi gempa bumi di Indonesia.

Dengan cara kerja ini, Maipark berperan penting dalam memperkuat daya tahan sektor asuransi Indonesia terhadap risiko gempa bumi, serta mendukung masyarakat dan ekonomi nasional dalam menghadapi bencana gempa yang bisa berdampak signifikan.

Sumber gambar: mediaasuransinews.co.id

Hak Pekerja PKWTT yang Mengundurkan Diri

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Tue, 30 Jul 2024 01:23:00 +0000

Sumber gambar: www.thehrdepartment.ie

Dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia, pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang ketika mereka memutuskan untuk mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Berikut adalah panduan lengkap mengenai hak-hak tersebut berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 50.

Syarat Pengunduran Diri yang Sah

Untuk mendapatkan hak-haknya, pekerja yang mengundurkan diri harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis: Permohonan ini harus diajukan paling lambat 30 hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
Tidak terikat dalam ikatan dinas: Pekerja yang masih terikat dalam ikatan dinas tidak memenuhi syarat untuk pengunduran diri sukarela ini.
Tetap melaksanakan kewajibannya hingga tanggal pengunduran diri: Pekerja harus tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hingga tanggal pengunduran diri yang disetujui.

Hak-Hak yang Diperoleh Pekerja

Berdasarkan ketentuan yang ada, pekerja yang mengundurkan diri berhak atas beberapa kompensasi sebagai berikut:

A. Uang Penggantian Hak

Sesuai dengan Pasal 40 ayat 4, pekerja berhak atas kompensasi berikut:

Sisa Cuti Tahunan yang Belum Diambil: Pekerja berhak menerima uang pengganti untuk cuti tahunan yang belum diambil hingga saat pengunduran diri.
Biaya atau Ongkos Pulang: Perusahaan wajib menyediakan biaya atau ongkos pulang bagi pekerja dan keluarganya ke tempat asal dimana pekerja diterima bekerja. Misalnya, jika pekerja bekerja di Banjarmasin namun diterima bekerja di Jakarta, perusahaan harus menanggung ongkos pulang dari Banjarmasin ke Jakarta.
Hal-Hal Lain yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja: Segala hal lain yang sudah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

B. Uang Pisah

Pekerja juga berhak atas uang pisah yang besarnya diatur dalam:

Perjanjian Kerja
Peraturan Perusahaan
Perjanjian Kerja Bersama

Ketentuan Jika Uang Pisah Belum Diatur

Dalam situasi dimana "Uang Pisah" belum diatur oleh perusahaan, hak pekerja atas uang pisah tersebut tetap ada. Ketiadaan pengaturan uang pisah di dalam peraturan perusahaan tidak otomatis menghilangkan hak pekerja atas uang pisah. Berikut adalah prosedurnya:

Kewajiban Perusahaan: Perusahaan tetap wajib memberikan uang pisah kepada pekerja.
Jika Terjadi Sengketa: Jika tidak ada kesepakatan mengenai besaran uang pisah, maka sengketa ini dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan yang akan memutuskan besaran nilai uang pisah yang harus diberikan oleh perusahaan kepada pekerja tersebut.

Kesimpulan

Pekerja PKWTT yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh PP No. 35 Tahun 2021 memiliki hak-hak tertentu yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Hak-hak tersebut termasuk uang penggantian hak dan uang pisah. Perusahaan harus memastikan bahwa semua ketentuan ini dipenuhi untuk menghindari sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan demikian, baik pekerja maupun perusahaan dapat menjalani proses pengunduran diri dengan jelas dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berbagai Contoh Pencucian Uang dalam Industri Asuransi

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Sun, 28 Jul 2024 13:54:00 +0000

Industri asuransi dapat menjadi sasaran pencucian uang karena menawarkan berbagai produk dan layanan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan, mentransfer, atau membersihkan dana ilegal. Produk-produk ini mencakup asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi properti dan kecelakaan, serta asuransi liability.

Pencuci uang dapat membeli polis asuransi jiwa dengan premi tinggi dan kemudian menerima manfaat saat polis jatuh tempo atau membuat klaim palsu untuk mendapatkan pembayaran besar. Polis asuransi kesehatan juga rentan terhadap klaim medis palsu yang memungkinkan pencuci uang menerima pembayaran besar dari perusahaan asuransi.

Dalam asuransi properti dan kecelakaan, pencuci uang dapat membuat klaim palsu atas kerugian atau kerusakan properti, misalnya dengan melebih-lebihkan nilai barang yang dicuri atau mengklaim kerusakan yang tidak terjadi. Asuransi liability juga bisa digunakan dengan cara yang sama, misalnya dengan mengajukan klaim cedera pribadi palsu atau kerusakan properti yang direkayasa.

Untuk mengurangi risiko pencucian uang, perusahaan asuransi dapat mengambil beberapa langkah praktis. Pertama, melakukan due diligence menyeluruh terhadap semua pelanggan, termasuk verifikasi identitas, pemeriksaan latar belakang, dan pemantauan transaksi untuk aktivitas mencurigakan.

Pendekatan berbasis risiko juga penting, dengan fokus pada pelanggan dan produk berisiko tinggi serta memastikan sumber daya yang memadai untuk mendeteksi dan mencegah pencucian uang.

Sistem pemantauan transaksi yang kuat diperlukan untuk mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan, termasuk pemantauan pola perilaku yang menunjukkan pencucian uang. Pelatihan reguler untuk karyawan tentang peraturan, risiko, dan praktik terbaik AML juga esensial, serta menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum untuk berbagi informasi dan berkolaborasi dalam investigasi.

Penggunaan analitik data untuk mengidentifikasi potensi aktivitas pencucian uang dan pemantauan transaksi untuk aktivitas mencurigakan juga merupakan strategi efektif. Dengan program kepatuhan AML yang kuat, perusahaan asuransi dapat memastikan bahwa risiko pencucian uang dikelola dengan baik dan terkendali.

Sumber gambar: narasi.tv

Cara Pulih dari Kejadian Kebakaran

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Sun, 28 Jul 2024 05:28:00 +0000

Setelah beberapa kejadian kebakaran besar, staf di Charles Taylor Adjusting Indonesia mengamati beberapa tantangan yang berulang.

“Masalah utama dalam proses pemulihan saat berurusan dengan reasuradur cadangan adalah kompleksitas dan ketidakkonsistenan, terutama dalam memperoleh dokumen yang memadai,” kata Chandra Adiyaksa, manajer konstruksi dan teknik di perusahaan tersebut.

“Masalah ini terjadi karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian klaim dan peningkatan biaya.

“Selain itu, banyak pemangku kepentingan yang kurang memahami persyaratan untuk pemulihan yang efektif.”

Kapasitas Reasuransi

Setelah kejadian kebakaran besar, Adiyaksa menyebutkan bahwa mungkin ada kekurangan kapasitas reasuransi. Hal ini dapat membuat sulit bagi cedant untuk menemukan reasuradur cadangan yang bersedia mengambil risiko.

“Serangkaian kejadian kebakaran besar dapat membebani cadangan sumber daya finansial reasuradur,” katanya. “Hal ini dapat membuat mereka kurang bersedia memberikan perlindungan di masa depan, atau mereka mungkin menaikkan tarif secara signifikan.”

Komunikasi yang efektif sangat penting dalam setiap hubungan reasuransi, tambahnya. “Namun, komunikasi dapat terputus setelah bencana besar, karena baik cedant maupun reasuradur menghadapi banyak klaim dan prioritas yang bersaing.”

Sebagai upaya mengatasi tantangan ini dan mencegah masalah serupa di masa depan, tim Charles Taylor Adjusting Indonesia menghasilkan ebook berjudul "Fire: RCA & Stock Quantification – Ways to Ensure a Smooth Recovery Process from Backup Re-Insurers."

Menurut Adiyaksa, tujuan ebook ini adalah memberikan pendekatan yang terstruktur kepada semua pihak, untuk memastikan mereka dapat menavigasi proses pemulihan dengan efektif dan efisien.

Informasi yang Tepat, Hasil yang Tepat

Ebook ini pada dasarnya menguraikan empat cara utama untuk memastikan pemulihan yang lancar setelah kejadian kebakaran besar. Semua terkait dengan komunikasi yang jelas:

Pembaruan Reguler — Berikan pembaruan pasar secara rutin dan pastikan semua pihak yang terlibat selalu mendapatkan informasi terbaru tentang kemajuan pemulihan.
Menjadi Mediator yang Baik — Untuk menjadi loss adjuster yang baik, Anda harus menjadi mediator yang baik.
Bahas Aspek Teknis — Angkat aspek teknis yang relevan yang sebelumnya dibahas dalam pertemuan atau diskusi dalam laporan adjuster berikutnya.
Buat Kesimpulan — Dari semua dokumen dan investigasi, simpulkan penyebab proksimal tertentu dan jumlah kerugian.

Komunikasi adalah lem yang menyatukan proses pemulihan yang lancar, kata Adiyaksa. Kegagalan komunikasi dapat menyebabkan masalah serius setelah kejadian yang memerlukan pemulihan.

“Ketika pembaruan rutin tidak diberikan, ketidakpercayaan dan kesalahpahaman bisa terjadi,” katanya. “Menjaga semua pihak tetap terinformasi dan diperbarui mendorong lingkungan kerja yang lebih kolaboratif.”

Setelah kehancuran Siklon Seroja, yang mempengaruhi sebagian Indonesia, Timor-Leste, dan Australia pada tahun 2021, banyak pemilik rumah merasa perusahaan asuransi tidak berkomunikasi dengan jelas tentang penolakan klaim atau penundaan pembayaran.

“Kurangnya komunikasi ini mengakibatkan frustrasi, kemarahan, dan proses pemulihan yang berkepanjangan bagi banyak orang,” jelasnya.

Studi Kasus: Apa yang Bisa Salah Setelah Kebakaran?

Jika proses pemulihan terbaik tidak diikuti, hal ini dapat menyebabkan keterlambatan yang signifikan, mengakibatkan gangguan bisnis yang berkepanjangan.

“Konflik dan ketidaksepakatan antara perusahaan asuransi, reasuradur, dan tertanggung dapat muncul karena kurangnya komunikasi dan koordinasi yang jelas,” kata Adiyaksa. “Misalnya, jika tidak ada metode kuantifikasi stok yang tepat, pihak tertanggung akan kesulitan membuktikan klaim mereka, yang mengakibatkan penyelesaian yang berkurang dan kerugian finansial. Selain itu, reasuradur mungkin menolak klaim sepenuhnya tanpa menetapkan penyebab proksimal.”

Adiyaksa menawarkan studi kasus untuk mengilustrasikan poinnya:

Sebuah perusahaan manufaktur berukuran sedang mengalami kebakaran besar yang menyebabkan kerusakan parah pada inventaris dan peralatannya. Polis asuransi perusahaan tersebut mencakup kerusakan akibat kebakaran, dan seorang loss adjuster ditugaskan untuk menangani klaim tersebut.

Namun, karena komunikasi yang buruk antara loss adjuster, kontraktor, dan tertanggung, beberapa masalah muncul:

Keterlambatan Dokumentasi — Kontraktor menunda memberikan dokumentasi yang diperlukan kepada loss adjuster, mengakibatkan penilaian kerusakan yang lambat.
Pembaruan yang Tidak Konsisten — Loss adjuster tidak memberikan pembaruan rutin kepada tertanggung, yang menyebabkan frustrasi dan ketidakpercayaan.
Kuantifikasi Stok yang Tidak Tepat — Tertanggung tidak memiliki metode yang tepat untuk mengkuantifikasi stok yang rusak, sehingga sulit untuk membuktikan klaim.
Masalah Koordinasi — Kurangnya koordinasi menyebabkan konflik antara perusahaan asuransi dan reasuradur, terutama mengenai penyebab proksimal kerusakan.

“Akibatnya, penyelesaian klaim tertunda secara signifikan, dan tertanggung menerima pembayaran yang berkurang karena dokumentasi yang tidak memadai,” kata Adiyaksa.

“Reasuradur pada akhirnya menolak sebagian klaim, dengan alasan kurangnya bukti yang jelas untuk penyebab proksimal. Hal ini memperpanjang gangguan bisnis, menyebabkan kerugian finansial yang besar, dan merusak hubungan tertanggung dengan baik perusahaan asuransi maupun reasuradur.

“Singkatnya, meskipun komunikasi sangat penting dalam memastikan proses pemulihan yang lancar, kegagalan komunikasi dapat menyebabkan keterlambatan yang signifikan dan hilangnya kepercayaan. Sebaliknya, komunikasi yang efektif dapat meningkatkan upaya pemulihan dan menjaga atau memulihkan kepercayaan di antara pemangku kepentingan.”

Artikel ditulis oleh Chris Sheedy dan dialihbahasakan dari website ANZIIF. Gambar diambil dari westone.uk.com

Tantangan Perubahan Iklim Mempertemukan Pesaing Asuransi

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Sat, 27 Jul 2024 06:07:00 +0000

Akibat perubahan iklim yang terus berlangsung, semakin sering dan parahnya kejadian cuaca ekstrem telah meningkatkan biaya klaim dan premi asuransi, membuat asuransi semakin sulit terjangkau. "Bagian-bagian dunia menjadi tidak dapat diasuransikan, yang akan menciptakan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keuangan yang serius," kata Ciaran McCormack, kepala pengembangan pasar di AXA Climate dan spesialis pendidikan keberlanjutan yang pernah bekerja dengan mantan Wakil Presiden Amerika Serikat, Al Gore.

"Saya percaya bahwa menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi untuk memahami, mengurangi, dan meningkatkan kesadaran tentang risiko-risiko ini."

Program Climate School oleh AXA

AXA Climate, bagian dari AXA Group yang berbasis di Paris, telah menciptakan Climate School, sebuah program dengan lebih dari 50 jam konten pelatihan digital yang dirancang untuk memberikan informasi dan memotivasi perubahan. "Pada awalnya saya sedikit skeptis," kata McCormack. "Ketika Anda berada di bidang ini, Anda sangat sadar akan skala dan urgensi tantangan yang ada. Anda ingin pekerjaan Anda seefektif mungkin dan saya tidak yakin bagaimana format ini akan bekerja.

"Tetapi, ketika saya memeriksanya, saya terkesan dengan ketelitian ilmiah di baliknya dan bagaimana materi tersebut menarik, bahkan bagi orang-orang dengan sedikit pengetahuan tentang perubahan iklim. Ada peluang bagi mereka yang lebih berpengetahuan untuk mendalami lebih jauh. Dan Climate School juga menyediakan tindakan konkret dan dapat dicapai bagi semakin banyak orang yang memahami keparahan masalah tetapi merasa lumpuh oleh besarnya tantangan tersebut."

Penerapan Climate School di Seluruh Dunia

Tujuan pertama AXA adalah menggunakan Climate School untuk melatih seluruh tenaga kerjanya — sekitar 150.000 karyawan di 51 negara. Karena tidak dapat menemukan penyedia yang bersedia bekerja dalam skala sebesar itu, AXA membangun program tersebut sendiri dan meluncurkannya pada tahun 2021. Kursus yang harus diselesaikan oleh semua karyawan AXA kini telah mencapai lebih dari 90 persen penetrasi di seluruh Eropa.

"Climate School juga dirancang untuk digunakan oleh organisasi dari semua ukuran di mana saja di dunia," kata McCormack. "Semua kontennya diberi label putih sehingga mereka dapat menggunakan merek mereka sendiri dan kompatibel dengan semua sistem manajemen pembelajaran."

Beberapa organisasi juga menyediakan pelatihan untuk rantai nilai mereka serta karyawan mereka. "Schneider Electric, misalnya, menggunakan konten tersebut untuk menciptakan budaya keberlanjutan yang sangat kuat," kata McCormack. "Pemasok mereka diharuskan mengikuti pelatihan tersebut, begitu pula dengan distributor layanan mereka."

McCormack bekerja untuk memperkenalkan Climate School ke pasar Australia dan Selandia Baru serta mendukung rekan-rekannya di seluruh Asia Pasifik. "Ini masih awal, tetapi Suncorp sudah meluncurkannya kepada 14.000 karyawan mereka, RACQ akan segera melakukan hal yang sama, dan beberapa perusahaan asuransi besar lainnya di Australia telah menunjukkan minat yang besar," katanya.

"Tidak ada rasa persaingan — bahkan sebaliknya. Perusahaan asuransi menyadari urgensi kebutuhan dan bersemangat untuk memulai dengan apa pun yang dapat memberikan dampak positif."

Inisiatif ESG oleh AIA

Pada tahun 2021, AIA Group mengumumkan strategi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) mereka. AIA New Zealand sejak itu telah melokalisasi dan mengintegrasikan konten tersebut. "Tujuan kami — membantu orang hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik — mendasari semua yang kami lakukan," kata Jackie Waddams, penasihat umum dan sekretaris perusahaan AIA New Zealand.

"Bersamaan dengan mewujudkan tujuan kami, prioritas ESG kami adalah menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan dan mempersiapkan organisasi kami untuk masa depan dengan menjadikan ESG integral dalam cara kami menjalankan bisnis."

Inisiatif seperti berinvestasi dalam Betashares Global Sustainability Leaders dan Australian Sustainability Leaders funds serta bermitra dengan Sustainable Business Council berkontribusi pada keberhasilannya di New Zealand Insurance Industry Awards 2023, di mana AIA New Zealand diakui untuk Keunggulan dalam Perubahan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola.

Pada tahun yang sama, organisasi ini meraih sertifikasi Toitū carbonreduce dan menjadi Entitas Pelaporan Iklim Wajib. "Kami telah menyiapkan pernyataan iklim pertama kami, termasuk tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target untuk mengurangi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim," kata Waddams.

"Memahami sumber emisi gas rumah kaca kami, mengukur emisi kami, dan menciptakan rencana tindakan untuk menguranginya menjadi net zero adalah fokus penting bagi bisnis kami. Kami bangga telah memulai perjalanan ESG kami dengan baik — tetapi secara terbuka mengakui bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan."

Menuju Net Zero

Pada Australian Insurance Industry Awards 2023, IAG menerima penghargaan untuk Keunggulan dalam Perubahan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola. Sejak itu, pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia di bulan Juni tahun ini, IAG mengumumkan dua perjanjian energi terbarukan yang signifikan: CleanPeak Energy akan menyediakan 100 persen energi terbarukan untuk situs-situs IAG di Australia selama enam tahun mulai 1 Januari 2025, sementara di Selandia Baru, Ecotricity sudah membeli 100 persen listrik terbarukan untuk operasinya.

"Kami senang telah mengambil langkah nyata lainnya dalam perjalanan kami menuju pencapaian target net zero pada tahun 2050," kata Lee McDougall, kepala keberlanjutan IAG.

Saat meneliti potensi sumber energi terbarukan, IAG Australia menemukan Grong Grong Solar Farm (GGSF). Ini adalah pembangkit listrik tenaga surya yang didanai oleh komunitas di kota kecil Grong Grong, New South Wales — dengan populasi 150. IAG sejak itu membentuk kemitraan dengan GGSF, difasilitasi oleh CleanPeak Energy, agar GGSF menyediakan sekitar 20 persen dari penggunaan energi IAG Australia.

"Aliansi dengan GGSF memberikan peluang yang luar biasa bagi IAG untuk mendukung salah satu komunitas yang kami layani sambil menunjukkan bagaimana perusahaan besar dapat berinovasi untuk berinvestasi dalam inisiatif yang dipimpin komunitas saat Australia beralih ke net zero," kata McDougall.

Tantangan Universal

Krisis iklim menyoroti peran penting asuransi dalam mendukung ekonomi dan komunitas. Saat risiko sistemik menghadapi perusahaan asuransi di seluruh dunia, sangat menggembirakan melihat begitu banyak organisasi yang memelopori cara untuk mengurangi dampaknya — dengan banyak di antaranya bergabung untuk mengatasi ancaman terhadap industri secara keseluruhan.

Dialihbahasakan dari tulisan Domini Stuart

Sumber: ANZIIF

Gambar Ilustrasi: Kompas.com

Apa Itu Asuransi Protection and Indemnity (P&I)?

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Wed, 24 Jul 2024 09:09:00 +0000

Asuransi Protection and Indemnity (P&I) adalah jenis asuransi yang sangat penting bagi pemilik kapal dan operator dalam industri maritim. Asuransi ini dirancang untuk melindungi mereka dari berbagai risiko dan tanggung jawab hukum yang mungkin timbul selama operasi kapal. Artikel ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang asuransi P&I, cakupan perlindungan yang ditawarkan, manfaatnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.

Pengertian Asuransi P&I

Asuransi Protection and Indemnity (P&I) adalah bentuk asuransi maritim yang memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko tanggung jawab hukum yang mungkin dihadapi oleh pemilik kapal atau operator. Jenis asuransi ini biasanya disediakan oleh klub P&I, yang merupakan organisasi non-profit yang dimiliki oleh anggotanya. Setiap anggota membayar kontribusi untuk menjadi bagian dari klub dan sebagai imbalannya, mereka mendapatkan perlindungan asuransi yang komprehensif terhadap berbagai risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi kapal tradisional.

Sejarah Asuransi P&I

Asuransi P&I memiliki sejarah panjang yang berawal pada abad ke-19 ketika asuransi maritim tradisional tidak dapat menutupi semua risiko yang dihadapi oleh pemilik kapal. Pada saat itu, pemilik kapal sering menghadapi klaim besar dari pihak ketiga yang tidak tercakup oleh polis asuransi kapal biasa. Untuk mengatasi masalah ini, kelompok pemilik kapal mulai membentuk klub mutual untuk berbagi risiko dan memberikan perlindungan terhadap tanggung jawab hukum tertentu. Klub-klub ini dikenal sebagai klub P&I, dan konsep ini terus berkembang hingga menjadi elemen penting dalam industri maritim modern.

Cakupan Asuransi P&I

Asuransi P&I mencakup berbagai risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi kapal tradisional. Beberapa cakupan utama dari asuransi P&I meliputi:

Tanggung Jawab Kargo: Melindungi pemilik kapal dari klaim yang timbul karena kerusakan atau kehilangan kargo yang diangkut oleh kapal mereka. Ini termasuk kerusakan fisik pada kargo, kehilangan selama pengangkutan, dan keterlambatan pengiriman yang menyebabkan kerugian finansial bagi pemilik kargo.
Cedera atau Kematian Kru: Menyediakan perlindungan terhadap klaim yang timbul dari cedera atau kematian anggota kru kapal. Biaya ini dapat mencakup biaya medis, kompensasi kepada keluarga, dan biaya repatriasi jenazah.
Pencemaran Lingkungan: Melindungi pemilik kapal dari tanggung jawab hukum yang timbul akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kapal mereka. Ini bisa mencakup tumpahan minyak, pencemaran bahan kimia, dan biaya pembersihan serta denda lingkungan.
Kerusakan Properti: Menanggung biaya yang timbul akibat kerusakan properti pihak ketiga yang disebabkan oleh kapal. Misalnya, jika kapal merusak fasilitas pelabuhan atau kapal lain, asuransi P&I akan menanggung biaya perbaikan dan kompensasi.
Biaya Penanganan Penumpang: Menyediakan perlindungan terhadap klaim dari penumpang kapal yang mengalami cedera atau kehilangan bagasi. Ini termasuk biaya medis, kompensasi atas keterlambatan atau gangguan perjalanan, dan biaya repatriasi penumpang yang sakit atau terluka.
Tanggung Jawab Hukum Lainnya: Asuransi P&I juga mencakup berbagai tanggung jawab hukum lainnya, seperti tanggung jawab atas tabrakan dengan kapal lain, biaya pengangkatan bangkai kapal, dan biaya mitigasi kerusakan akibat kejadian tak terduga.

Manfaat Asuransi P&I

Perlindungan Finansial: Asuransi P&I membantu melindungi pemilik kapal dari biaya besar yang mungkin timbul akibat klaim hukum. Dengan asuransi ini, pemilik kapal dapat menghindari kebangkrutan yang disebabkan oleh tuntutan hukum yang mahal.
Kepatuhan Hukum: Memiliki asuransi P&I membantu pemilik kapal memenuhi persyaratan hukum dan peraturan internasional yang berlaku dalam industri maritim. Banyak negara dan otoritas pelabuhan mengharuskan kapal memiliki asuransi P&I sebelum diizinkan beroperasi.
Ketentuan Tambahan: Klub P&I sering kali memberikan dukungan tambahan seperti layanan hukum, pelatihan keselamatan, dan penilaian risiko yang membantu anggota mengelola operasi mereka dengan lebih baik. Dukungan ini dapat mencakup konsultasi hukum gratis, bantuan dalam menangani klaim, dan program pelatihan untuk meningkatkan keselamatan di kapal.
Peningkatan Reputasi: Memiliki asuransi P&I yang komprehensif dapat meningkatkan reputasi perusahaan pelayaran. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut serius dalam mengelola risiko dan berkomitmen untuk memenuhi standar internasional dalam operasi maritim.
Fleksibilitas dalam Cakupan: Asuransi P&I biasanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pemilik kapal. Klub P&I sering menawarkan berbagai opsi cakupan tambahan yang dapat dipilih sesuai dengan jenis kapal dan operasi yang dilakukan.

Bagaimana Mendapatkan Asuransi P&I?

Untuk mendapatkan asuransi P&I, pemilik kapal atau operator harus bergabung dengan klub P&I. Proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk:

Pengajuan Aplikasi: Pemilik kapal harus mengajukan aplikasi ke klub P&I yang dipilih. Aplikasi ini biasanya mencakup informasi tentang kapal, operasi yang dilakukan, dan riwayat klaim sebelumnya.
Penilaian Risiko: Klub P&I akan melakukan penilaian risiko untuk menentukan tingkat risiko yang dihadapi oleh kapal. Ini bisa melibatkan inspeksi kapal, peninjauan dokumen, dan wawancara dengan pemilik atau manajer kapal.
Penentuan Kontribusi: Berdasarkan penilaian risiko, klub P&I akan menentukan kontribusi yang harus dibayar oleh pemilik kapal. Kontribusi ini biasanya dibayar setiap tahun dan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti ukuran kapal, jenis operasi, dan riwayat klaim.
Penerbitan Polis: Setelah kontribusi dibayar, klub P&I akan menerbitkan polis asuransi yang mencakup detail cakupan dan ketentuan perlindungan. Pemilik kapal akan menerima sertifikat keanggotaan yang mengonfirmasi bahwa kapal mereka diasuransikan oleh klub P&I.
Pemeliharaan Keanggotaan: Pemilik kapal harus mematuhi semua persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh klub P&I untuk mempertahankan keanggotaan. Ini termasuk membayar kontribusi tepat waktu, mematuhi standar keselamatan, dan melaporkan semua klaim atau insiden yang relevan.

Klub P&I Terkenal

Ada banyak klub P&I yang terkenal di seluruh dunia yang menawarkan berbagai layanan kepada anggota mereka. Beberapa klub P&I terkemuka meliputi:

The UK P&I Club: Salah satu klub P&I terbesar dan tertua di dunia, menawarkan cakupan yang luas dan layanan dukungan yang komprehensif.
The American Club: Klub P&I yang berbasis di Amerika Serikat dengan jaringan global dan cakupan yang luas.
Gard P&I Club: Klub P&I Norwegia yang terkenal dengan layanan pelanggan yang unggul dan cakupan yang komprehensif.
The Japan P&I Club: Klub P&I yang berbasis di Jepang yang melayani pemilik kapal Jepang dan internasional dengan layanan yang luas.

Kasus-Kasus Klaim P&I

Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana asuransi P&I bekerja, berikut adalah beberapa contoh kasus klaim P&I yang umum terjadi:

Kerusakan Kargo: Sebuah kapal yang mengangkut barang-barang elektronik mengalami kerusakan akibat badai. Barang-barang tersebut rusak dan pemilik kargo mengajukan klaim. Asuransi P&I menanggung biaya ganti rugi atas kerusakan kargo tersebut.
Pencemaran Lingkungan: Kapal tanker mengalami kebocoran minyak di laut, menyebabkan pencemaran lingkungan yang signifikan. Biaya pembersihan dan denda lingkungan yang tinggi ditanggung oleh asuransi P&I.
Cedera Kru: Seorang anggota kru terluka parah saat bekerja di kapal. Asuransi P&I menanggung biaya medis, kompensasi kepada keluarga, dan biaya repatriasi kru yang terluka.
Tabrakan dengan Kapal Lain: Kapal yang diasuransikan bertabrakan dengan kapal lain di pelabuhan, menyebabkan kerusakan signifikan pada kedua kapal. Asuransi P&I menanggung biaya perbaikan dan kompensasi kepada pihak ketiga yang dirugikan.

Tantangan dan Perkembangan Masa Depan

Industri maritim terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan baru yang mempengaruhi asuransi P&I. Beberapa tantangan dan perkembangan masa depan yang perlu diperhatikan meliputi:

Perubahan Regulasi: Regulasi internasional yang terus berubah dapat mempengaruhi cakupan dan ketentuan asuransi P&I. Pemilik kapal perlu memastikan bahwa mereka selalu mematuhi regulasi terbaru.
Risiko Siber: Dengan meningkatnya penggunaan teknologi di kapal, risiko serangan siber menjadi perhatian serius. Klub P&I mulai menawarkan cakupan tambahan untuk melindungi dari risiko siber.
Perubahan Iklim: Perubahan iklim dan cuaca ekstrem dapat meningkatkan risiko bagi kapal dan operator maritim. Asuransi P&I harus menyesuaikan cakupan untuk mengatasi risiko yang timbul akibat perubahan iklim.
Teknologi Baru: Penggunaan teknologi baru seperti kapal otonom dapat mengubah lanskap risiko dalam industri maritim. Klub P&I perlu mengembangkan produk asuransi yang sesuai untuk mengatasi risiko yang terkait dengan teknologi ini.

Asuransi Protection and Indemnity (P&I) adalah elemen penting dalam industri maritim yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap berbagai risiko hukum dan operasional. Dengan memahami manfaat dan cakupan asuransi ini, pemilik kapal dan operator dapat mengelola risiko mereka dengan lebih efektif dan memastikan operasi mereka berjalan dengan lancar. Memiliki asuransi P&I tidak hanya membantu melindungi keuangan perusahaan tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan.

Sumber ilustrasi gambar: himaya-insurance.com

Asuransi Protection and Indemnity (P&I) dalam Dokumen Skuld 2024

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Wed, 24 Jul 2024 08:50:00 +0000

Asuransi Protection and Indemnity (P&I) merupakan jenis asuransi yang sangat penting bagi pemilik kapal, menawarkan perlindungan terhadap berbagai risiko yang berkaitan dengan operasi kapal. Artikel ini akan membahas secara mendalam bagian kedua dari dokumen Skuld 2024 P&I Rules and Terms & Conditions, yang mencakup berbagai aspek perlindungan yang diberikan oleh asuransi ini.

1. Kargo

Asuransi standar mencakup tanggung jawab pemilik kapal atas kehilangan, kekurangan, kerusakan, atau keterlambatan kargo yang terjadi selama pengangkutan kargo di atas kapal yang diasuransikan. Namun, ada pengecualian tertentu, seperti kegagalan tiba atau keterlambatan kapal di pelabuhan muat, kerusakan yang terjadi sebelum pemuatan, dan penerbitan dokumen pengangkutan yang tidak sesuai.

2. Biaya Penanganan Kargo Tambahan

Asuransi ini juga mencakup biaya tambahan yang diperlukan untuk menangani atau membuang kargo yang rusak atau ditolak oleh konsumen, selama biaya tersebut wajar dan timbul langsung akibat kerusakan pada kargo atau kapal.

3. Awak Kapal

Perlindungan untuk awak kapal meliputi tanggung jawab pemilik kapal atas cedera, penyakit, atau kematian awak kapal. Ini termasuk biaya rumah sakit dan medis, biaya repatriasi, dan kehilangan atau kerusakan barang pribadi awak kapal. Perlindungan tambahan dapat diatur untuk awak kapal yang secara permanen dipekerjakan di darat atau awak kapal pengawas yang melayani di kapal baru.

4. Penumpang

Perlindungan ini mencakup tanggung jawab pemilik kapal terhadap penumpang yang mengalami cedera, sakit, atau kematian, serta kehilangan atau kerusakan bagasi penumpang. Biaya repatriasi dan pemeliharaan di darat juga termasuk dalam cakupan ini jika timbul dari kecelakaan kapal yang mengakibatkan kapal tidak dapat berlayar dengan aman.

5. Orang Lain di atas Kapal

Asuransi standar mencakup tanggung jawab terhadap orang lain yang berada di atas kapal, termasuk kerabat dekat awak kapal dan orang lain yang diperlukan untuk operasi rutin kapal atau yang keberadaannya di atas kapal telah disetujui oleh Asosiasi.

6. Orang yang Tidak Diangkut di atas Kapal

Asuransi ini mencakup tanggung jawab terhadap cedera, penyakit, atau kematian orang yang tidak diangkut di atas kapal, dengan pengecualian tertentu seperti tamu hotel dan restoran ketika kapal ditambatkan dan terbuka untuk umum.

7. Biaya Penyimpangan dan Terkait

Perlindungan mencakup biaya tambahan yang timbul akibat keberadaan stowaway, pengungsi, atau orang yang diselamatkan di laut di atas kapal, serta biaya penyimpangan kapal untuk tujuan medis atau penggantian awak kapal yang sakit, cedera, atau meninggal.

8. Tanggung Jawab Tabrakan dan Kontak

Perlindungan ini mencakup tanggung jawab pemilik kapal atas kerugian atau kerusakan akibat tabrakan antara kapal yang diasuransikan dan kapal lain, atau kontak antara kapal yang diasuransikan dengan objek tetap atau bergerak.

9. Tanggung Jawab Properti

Asuransi ini mencakup tanggung jawab pemilik kapal atas kerugian atau kerusakan properti yang tidak disebutkan dalam aturan lainnya.

10. Polusi

Perlindungan ini mencakup tanggung jawab atas pencemaran yang diakibatkan oleh kapal, termasuk biaya untuk mencegah atau meminimalkan pencemaran, serta biaya yang timbul dari partisipasi dalam perjanjian internasional seperti STOPIA dan TOPIA.

11. Pengangkatan dan Penghapusan Bangkai Kapal

Asuransi ini mencakup biaya pengangkatan, penghancuran, atau penandaan bangkai kapal yang diasuransikan jika diwajibkan oleh hukum atau diperlukan untuk menghindari atau menghilangkan bahaya atau rintangan navigasi.

12. Hambatan

Perlindungan ini mencakup tanggung jawab terhadap pemilik pelabuhan, dermaga, kanal, atau struktur serupa yang timbul dari kapal yang diasuransikan menyebabkan hambatan akibat kecelakaan.

13. Kontribusi General Average - Kargo

Asuransi ini mencakup kerugian anggota dalam pengeluaran general average, penyelamatan, dan biaya khusus yang seharusnya dibayar oleh pihak lain dalam petualangan maritim tetapi tidak dapat dipulihkan karena pelanggaran kontrak pengangkutan.

14. Kontribusi General Average - Hull

Perlindungan mencakup kerugian anggota dalam pengeluaran general average, penyelamatan, dan biaya khusus yang tidak dapat dipulihkan di bawah polis hull kapal hanya karena nilai kapal dinilai untuk kontribusi general average atau penyelamatan melebihi nilai yang diasuransikan.

15. Denda

Asuransi ini mencakup tanggung jawab pemilik kapal atas denda atau penalti yang dikenakan karena pelanggaran hukum atau peraturan imigrasi, pengiriman kargo yang kurang atau lebih, atau gagal mematuhi peraturan tentang deklarasi barang di atas kapal.

16. Konfiskasi

Perlindungan ini dapat mencakup, sesuai kebijakan Asosiasi, kerugian anggota akibat penyitaan kapal oleh otoritas hukum karena pelanggaran hukum atau peraturan bea cukai.

Kesimpulan

Asuransi Skuld P&I memberikan cakupan luas bagi pemilik kapal terhadap berbagai risiko yang berkaitan dengan operasi kapal. Dengan memahami secara mendalam ketentuan dan aturan yang berlaku, anggota dapat memastikan perlindungan maksimal dan mengelola risiko dengan lebih efektif. Memastikan kepatuhan terhadap semua persyaratan dan pengecualian yang ditetapkan sangat penting untuk memanfaatkan asuransi ini secara optimal.

Sumber ilustrasi gambar: insurancebusinessmag.com

Menyingkap Doktrin Privity dalam Hukum Kontrak Australia

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Wed, 24 Jul 2024 04:29:00 +0000

Doktrin privity dalam hukum kontrak merupakan salah satu konsep fundamental yang mempengaruhi bagaimana kontrak diperlakukan di Australia. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang doktrin ini, bagaimana penerapannya, dan pengecualian-pengecualian yang ada dalam praktik hukum Australia.

Apa itu Doktrin Privity?

Doktrin privity adalah prinsip dalam hukum kontrak yang menyatakan bahwa hanya pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kontrak yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan kontrak tersebut. Dengan kata lain, pihak ketiga yang tidak menandatangani kontrak tidak dapat menuntut atau dituntut berdasarkan ketentuan dalam kontrak tersebut.

Sejarah dan Evolusi

Prinsip privity telah lama menjadi bagian dari hukum kontrak Inggris dan diadopsi oleh hukum Australia. Salah satu kasus terkenal yang menegaskan prinsip ini adalah Tweddle v Atkinson (1861), di mana pengadilan memutuskan bahwa pihak ketiga tidak memiliki hak untuk menuntut meskipun mereka adalah penerima manfaat dari kontrak.

Penerapan di Australia

Di Australia, doktrin privity diterapkan secara ketat. Hanya pihak yang secara langsung menandatangani kontrak yang dapat menuntut untuk penegakan atau mendapatkan ganti rugi. Ini berarti bahwa pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat atau menuntut ganti rugi atas dasar kontrak yang tidak mereka tanda tangani.

Pengecualian dan Pengecualian Terkenal

Meskipun doktrin privity diterapkan secara ketat, ada beberapa pengecualian yang diakui oleh hukum Australia:

Trust: Jika kontrak dibuat untuk kepentingan pihak ketiga dan dinyatakan secara eksplisit bahwa pihak ketiga tersebut memiliki hak sebagai beneficiary dalam trust, maka pihak ketiga dapat menuntut berdasarkan trust tersebut.
Collateral Contracts: Terkadang, kontrak tambahan yang terpisah namun terkait dengan kontrak utama dapat memungkinkan pihak ketiga untuk menuntut.
Statutory Exceptions: Undang-undang tertentu memberikan hak kepada pihak ketiga untuk menuntut meskipun mereka bukan pihak dalam kontrak. Misalnya, Insurance Contracts Act 1984 memungkinkan penerima manfaat dari asuransi untuk menuntut perusahaan asuransi.

Reformasi Hukum

Ada sejumlah usulan reformasi untuk melonggarkan penerapan doktrin privity di Australia. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa penerapan doktrin ini terlalu kaku dan menghambat keadilan bagi pihak ketiga yang seharusnya menerima manfaat dari suatu kontrak. Namun, hingga saat ini, doktrin privity tetap menjadi prinsip yang kuat dalam hukum kontrak Australia.

Kesimpulan

Doktrin privity dalam hukum kontrak Australia menegaskan bahwa hanya pihak yang terlibat langsung dalam kontrak yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan kontrak tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa pengecualian penting yang memungkinkan pihak ketiga untuk menuntut berdasarkan kondisi tertentu. Pemahaman yang baik tentang doktrin ini sangat penting bagi praktisi hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kontraktual di Australia.

Untuk informasi lebih lanjut dan rincian tentang doktrin privity, Anda dapat mengunjungi Australian Contract Law.

Sumber gambar: australiancontractlaw.info

Jaminan Asuransi Third Party Liability (TPL) Khusus di Malaysia

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Wed, 24 Jul 2024 01:13:00 +0000

Asuransi Third Party Liability (TPL) untuk kendaraan pribadi di Malaysia dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap tuntutan dari pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan oleh pemegang polis. Berikut adalah tinjauan komprehensif mengenai jaminan TPL berdasarkan wording polis asuransi yang tersedia.

Apa yang Dijamin oleh Asuransi TPL?

Asuransi TPL memberikan perlindungan terhadap dua jenis klaim utama:

Klaim atas Cedera atau Kematian Pihak Ketiga: Polis ini akan mengganti kerugian yang harus dibayar oleh pemegang polis atau pengemudi yang sah kepada pihak ketiga yang mengalami cedera tubuh atau kematian akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan tertanggung.
Klaim atas Kerusakan Properti Pihak Ketiga: Asuransi ini juga mencakup kerugian yang dialami oleh pihak ketiga atas kerusakan properti mereka akibat kecelakaan tersebut.

Batasan Tanggung Jawab

Polis asuransi TPL menetapkan batasan maksimum jumlah yang akan dibayarkan untuk klaim pihak ketiga:

Jumlah tidak terbatas untuk klaim cedera atau kematian pihak ketiga.
Hingga maksimum RM 3 juta (sekitar Rp 10,35 miliar) untuk kerusakan properti pihak ketiga.

Pengecualian dari Cakupan

Ada beberapa pengecualian penting dalam polis TPL yang perlu diperhatikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

Cedera atau kematian penumpang yang dibawa untuk tujuan komersial.
Klaim dari pekerja yang cedera atau meninggal dalam menjalankan tugasnya.
Kerusakan properti yang berada di bawah kendali pemegang polis atau pengemudi yang sah.
Klaim yang diajukan di luar wilayah Malaysia, Singapura, atau Brunei.
Biaya hukum yang tidak dikeluarkan atau tidak dapat dipulihkan di Malaysia, Singapura, atau Brunei.

Prosedur Klaim

Setelah terjadi kecelakaan, pemegang polis harus segera melaporkan insiden tersebut kepada perusahaan asuransi dan mengisi formulir klaim. Langkah-langkah yang harus diikuti meliputi:

Melaporkan insiden kepada polisi dalam waktu 24 jam.
Mengumpulkan dan menyampaikan semua dokumen pendukung kepada perusahaan asuransi.
Tidak mengakui tanggung jawab atau menyelesaikan klaim tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan asuransi.

Hak Pemulihan

Jika pemegang polis atau pengemudi melanggar syarat-syarat polis atau klaim berada di luar cakupan yang disediakan oleh asuransi, perusahaan asuransi berhak untuk menolak memberikan ganti rugi. Namun, jika perusahaan asuransi diwajibkan oleh hukum untuk membayar klaim tersebut, mereka berhak meminta pemegang polis atau pengemudi untuk mengganti jumlah yang dibayarkan beserta biaya yang dikeluarkan.

Estimasi Premi Tahunan untuk Jaminan TPL Only

Perusahaan asuransi di Malaysia umumnya menggunakan analisis risiko untuk menentukan premi, yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis kendaraan, riwayat klaim, usia pengemudi, dan penggunaan kendaraan. Mereka tidak menggunakan tarif tetap, melainkan menyesuaikan premi berdasarkan profil risiko individu. Kisaran harga premi TPL di Malaysia tanpa perluasan berkisar antara RM 150 hingga RM 600, yang setara dengan Rp 517.500 hingga Rp 2.070.000.

Klausul Khusus dan Endorsemen

Polis TPL juga mencakup beberapa klausul khusus dan opsi endorsement tambahan yang dapat dibeli dengan premi tambahan. Misalnya, tanggung jawab hukum terhadap penumpang dapat diperluas dengan endorsement khusus, dan batasan tanggung jawab untuk kerusakan properti pihak ketiga dapat ditingkatkan hingga RM 20 juta (sekitar Rp 69 miliar) dengan endorsement 105.

No Claim Discount (NCD)

No Claim Discount (NCD) adalah bentuk pengurangan premi yang diberikan kepada pemegang polis yang tidak mengajukan klaim dalam periode asuransi sebelumnya. Berikut adalah skala NCD yang diterapkan:

Setelah 1 tahun tanpa klaim: 25%
Setelah 2 tahun tanpa klaim: 30%
Setelah 3 tahun tanpa klaim: 38,33%
Setelah 4 tahun tanpa klaim: 45%
Setelah 5 tahun atau lebih tanpa klaim: 55%

Jika pemegang polis atau pengemudi mengajukan klaim, hak NCD akan hilang dan NCD akan kembali ke nol pada renewal polis berikutnya. Namun, NCD tidak akan terpengaruh jika klaim yang diajukan bukan karena kesalahan pemegang polis atau pengemudi yang sah.

Kesimpulan

Asuransi Third Party Liability (TPL) di Malaysia memberikan perlindungan yang penting bagi pemilik kendaraan dengan melindungi mereka dari tuntutan pihak ketiga atas cedera atau kerusakan properti. Meskipun ada beberapa pengecualian, cakupan dasar yang diberikan sangat penting untuk memastikan bahwa pemegang polis tidak harus menanggung beban finansial yang signifikan akibat kecelakaan yang tidak disengaja. Dengan prosedur klaim yang jelas dan opsi tambahan untuk memperluas cakupan, serta adanya No Claim Discount yang mendorong pengemudi untuk berkendara dengan hati-hati, asuransi TPL merupakan komponen esensial dari manajemen risiko bagi setiap pemilik kendaraan di Malaysia.

Sumber gambar: domestiquecap.com

Konsorsium Asuransi Wajib TPL: Pembelajaran dari Pengalaman DPVAT di Brasil

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Tue, 23 Jul 2024 12:06:00 +0000

Industri asuransi menunjukkan dukungan positif terhadap program asuransi wajib kendaraan bermotor yang mencakup tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Implementasi program ini masih menunggu diterbitkannya peraturan resmi, yang diharapkan paling lambat pada tahun 2025.

Asuransi kendaraan yang mencakup tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga (third party liability/TPL) adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan kepada pihak lain yang mengalami kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan oleh tertanggung atau pemegang polis asuransi. Pertanggungan ini mencakup biaya santunan, pengobatan, serta perbaikan kerusakan material yang dialami oleh pihak ketiga.

Menurut Wayan Pariama, Wakil Ketua Bidang Teknik 3 AAUI, pada Kamis (16/5/2024), pendapatan premi yang diperoleh Jasa Raharja dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada tahun 2021 mencapai Rp 4 triliun. Diperkirakan, pendapatan dari premi asuransi wajib TPL dapat mencapai dua kali lipat dari jumlah tersebut.

Program asuransi wajib TPL ini disambut dengan cepat oleh ide pembentukan konsorsium. Pada Senin (18 Juli 2024), AAUI mengusulkan pembentukan konsorsium ini. Menurut AAUI, jika seluruh anggotanya yang berjumlah 72 perusahaan ikut sebagai penyelenggara, maka nasabah akan kebingungan dalam memilih.

Belajar dari Konsorsium Serupa di Brasil

Konsorsium asuransi untuk kendaraan dan TPL ini cukup sulit ditemukan di negara maju maupun berkembang. Konsorsium asuransi lebih umum ditemui dalam konteks lain, seperti untuk risiko khusus atau industri spesifik dengan risiko besar. Namun, ada satu konsorsium yang bernama Consórcio DPVAT di Brasil.

Consórcio DPVAT adalah konsorsium asuransi yang dibentuk untuk mengelola DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre), yaitu asuransi kecelakaan lalu lintas wajib di Brasil. Konsorsium ini memberikan kompensasi finansial kepada korban kecelakaan lalu lintas, baik pengendara, penumpang, maupun pejalan kaki, yang mengalami kematian, cacat permanen, atau biaya medis akibat kecelakaan hingga R$ 101,10 atau setara dengan Rp 40 juta. Asuransi ini wajib bagi semua pemilik kendaraan bermotor yang dibayarkan setiap tahun di awal tahun dan berlaku dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Konsorsium ini terdiri dari beberapa perusahaan asuransi besar di Brasil. Konsorsium mengumpulkan premi dari pemilik kendaraan bermotor melalui pembayaran tahunan yang disertakan dalam pajak kendaraan. Dana yang dikumpulkan dari premi asuransi DPVAT dikelola oleh Seguradora Líder, yang merupakan entitas pengelola utama konsorsium. Dana ini digunakan untuk membayar klaim korban kecelakaan lalu lintas.

Dalam beberapa tahun terakhir, DPVAT menghadapi kritik dan tuduhan skandal yang menyebabkan pengawasan ketat dan reformasi dalam operasionalnya. Beberapa eksekutif dan pejabat yang terlibat dalam pengelolaan dana DPVAT melakukan manipulasi data klaim dan menggelembungkan jumlah klaim untuk menggelapkan dana. Kerugian akibat skandal ini diperkirakan mencapai miliaran reais Brasil, meskipun angka pastinya sulit dipastikan karena melibatkan banyak klaim palsu dan manipulasi data.

Celah utama yang memungkinkan terjadinya korupsi adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana dan pengawasan internal yang lemah. Struktur pengawasan internal yang lemah membuat sulit untuk mendeteksi dan mencegah tindakan korupsi.

Belajar dari pengalaman Brasil dengan Consórcio DPVAT, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika Indonesia ingin menerapkan konsorsium asuransi TPL:

Libatkan Semua Perusahaan Asuransi: Buka peluang bagi semua perusahaan asuransi untuk bergabung dengan konsorsium ini sesuai dengan syarat permodalan dan produk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Transparansi dan Akuntabilitas: Pastikan transparansi dalam pengelolaan dana dan adanya mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana.
Pengawasan Internal yang Kuat: Perlu ada struktur pengawasan internal yang kuat dan audit independen secara berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan asuransi.
Partisipasi Pemangku Kepentingan: Libatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengawasan dan pengelolaan konsorsium untuk memastikan kepentingan masyarakat terwakili dengan baik.

Dengan memperhatikan poin-poin di atas, Indonesia dapat belajar dari pengalaman Brasil dan menghindari masalah yang sama dalam implementasi konsorsium asuransi TPL.

Ilustrasi: blog.usezapay.com.br

POJK No 23 Tahun 2023 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Tue, 23 Jul 2024 07:39:00 +0000

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 20 ayat (5), Pasal 27 ayat (8), Pasal 40 ayat (6), Pasal 41 ayat (4), Pasal 69 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Pasal 83 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, untuk memperkuat kapasitas industri perasuransian, serta guna menyesuaikan pengaturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dengan perkembangan industri perasuransian di Indonesia perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6456);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

4. Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, konsultasi dan keperantaraan asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau penilaian kerugian asuransi syariah.

5. Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

6. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

7. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

8. Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

9. Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

10. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.

11. Perusahaan adalah perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan perusahaan reasuransi syariah.

12. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum.

13. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa.

14. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.

15. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah.

16. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah.

17. Perusahaan Asuransi Syariah adalah Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.

18. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi.

19. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.

20. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

21. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.

22. Dana Jaminan adalah kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dilikuidasi.

23. Modal Disetor adalah modal disetor bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.

24. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

25. Kelompok Usaha Perusahaan yang selanjutnya disebut KUPA adalah Perusahaan yang berada dalam satu kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau Pengendalian yang terdiri dari 2 (dua) Perusahaan atau lebih.

26. Perusahaan Induk adalah badan hukum yang mengonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas KUPA.

27. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.

28. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.

29. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.

30. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

31. Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk memengaruhi tindakan dan/atau menentukan Direksi, Dewan Komisaris, atau yang setara dengan Direksi atau Dewan Komisaris.

32. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah Pihak yang memiliki secara langsung saham atau modal Perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau Pihak yang memiliki secara langsung saham atau modal Perusahaan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian.

33. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

34. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perusahaan.

35. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/ atau keahlian tertentu yang ditunjuk dan bekerja secara penuh sebagai Tenaga Ahli pada satu Perusahaan tempatnya bekerja.

37. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk Asuransi atau produk Asuransi Syariah.

38. Asosiasi adalah asosiasi dari Perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kegiatan atau jenis usaha dari masing-masing Perusahaan.

39. Badan Hukum Asing adalah badan yang tercatat atau terdaftar pada otoritas negara lain sebagai suatu badan hukum.

40. Kepemilikan Asing adalah kepemilikan warga negara asing dan/atau Badan Hukum Asing pada Perusahaan.

41. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perusahaan atau lebih yang bidang usahanya sejenis untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Perusahaan baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

42. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perusahaan lain yang telah ada dan bidang usahanya sejenis yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perusahaan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

43. Pemisahan Unit Syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi untuk memisahkan Unit Syariah yang mengakibatkan sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi beralih karena hukum kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.

44. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perusahaan yang mengakibatkan beralihnya Pengendalian.

45. Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas yang selanjutnya disebut KPPE adalah pengelompokan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Rereasuransi yang didasarkan pada Ekuitas yang dimiliki.

46. Aktuaris Perusahaan adalah orang perseorangan yang telah memperoleh sertifikasi dari asosiasi yang membawahkan bidang aktuaris, yang ditunjuk dan bekerja secara penuh sebagai aktuaris pada Perusahaan tempatnya bekerja.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, NAMA PERUSAHAAN, PERMODALAN DAN DANA JAMINAN

Bagian Kesatu

Bentuk Badan Hukum

Pasal 2

Bentuk badan hukum Perusahaan terdiri atas:

a. perseroan terbatas;

b. koperasi; atau

c. usaha bersama yang telah ada pada saat Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan.

Bagian Kedua

Kepemilikan

Pasal 3

(1) Perusahaan hanya dapat dimiliki oleh:

a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau

b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bersama-sama dengan warga negara asing atau Badan Hukum Asing yang harus merupakan Perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis.

(2) Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh warga negara asing atau Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian dan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

(1) Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan melalui transaksi di bursa efek.

(2) Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. penyertaan langsung pada Perusahaan;

b. transaksi di bursa efek atas Perusahaan; dan/atau

c. penyertaan pada badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan melalui:

1. penyertaan langsung; atau

2. transaksi di bursa efek.

Pasal 5

(1) Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh Badan Hukum Asing melalui penyertaan langsung pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2) huruf a dan penyertaan langsung pada badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 1, wajib memenuhi kriteria:

a. merupakan perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau merupakan perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis;

b. memiliki ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan pada saat pendirian dan pada saat perubahan kepemilikan Perusahaan; dan

c. memiliki rating paling rendah A atau yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional.

(2) Bagi Badan Hukum Asing yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, persyaratan kriteria rating sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dipenuhi dengan rating dari salah satu anak perusahaannya yang bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis.

(3) Kewajiban pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Kepemilikan Asing melalui penyertaan langsung pada badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 1 dengan persyaratan memiliki Pengendalian terhadap Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dengan persentase kepemilikan saham lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).

(4) Kewajiban pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing yang menjadi pemegang saham Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi kepemilikan saham Perusahaan oleh Badan Hukum Asing melalui:

a. transaksi di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b; dan

b. transaksi di bursa efek atas badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 2.

Pasal 6

(1) Perusahaan wajib mengidentifikasi dan melaporkan:

a. Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);

b. Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh warga negara asing secara tidak langsung; dan

c. pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Penghitungan kepemilikan saham oleh Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan:

a. secara langsung berdasarkan penghitungan persentase kumulatif kepemilikan saham oleh seluruh Badan Hukum Asing yang tercatat dalam daftar pemegang saham terakhir Perusahaan; dan

b. secara tidak langsung:

1. penghitungan Kepemilikan Asing dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia yang merupakan perseroan tertutup berdasarkan penghitungan persentase kumulatif kepemilikan saham oleh seluruh Badan Hukum Asing sampai dengan pemegang saham terakhir (ultimate shareholders); dan/atau

2. penghitungan Kepemilikan Asing dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia yang merupakan perseroan terbuka berdasarkan penghitungan persentase kumulatif kepemilikan saham oleh seluruh Badan Hukum Asing yang tercantum dalam struktur kepemilikan yang terdapat pada bursa efek sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 7

Perusahaan wajib melaporkan hasil identifikasi Kepemilikan Asing dan pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6:

a. setiap bulan yang dilaporkan sebagai bagian dari laporan berkala Perusahaan sesuai dengan ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan berkala Perusahaan; dan

b. pada saat Perusahaan melakukan aksi korporasi yang menyebabkan perubahan kepemilikan.

Pasal 8

(1) Bagi pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia wajib memiliki Ekuitas paling sedikit 1 (satu) kali dari jumlah penyertaan langsung.

(2) Ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham Perusahaan yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Bagi lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan.

(4) Jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan:

a. penyetoran modal pada saat pendirian Perusahaan;

b. penyertaan langsung sebagai pemegang saham baru Perusahaan setelah Perusahaan mendapatkan izin usaha; dan/atau

c. penambahan penyertaan pada Perusahaan yang berasal dari setoran tunai dan konversi/pengalihan pinjaman.

Pasal 9

(1) PSP yang berbentuk badan hukum harus memiliki dan menunjukkan kinerja keuangan yang baik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:

a. PSP merupakan badan hukum yang berdiri paling lama 2 (dua) tahun dan merupakan hasil aksi korporasi berupa Penggabungan, Peleburan, atau pemisahan termasuk Pemisahan Unit Syariah;

b. PSP merupakan badan hukum Indonesia yang didirikan dengan penyertaan modal dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; dan/atau

c. PSP yang akan melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan dalam rangka pemenuhan rencana tindak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan nonbank.

Pasal 10

(1) Sumber dana yang digunakan oleh pemegang saham untuk penyertaan dan/atau penambahan modal kepada Perusahaan dilarang berasal dari:

a. pinjaman; dan

b. kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak berlaku dalam hal pemegang saham Perusahaan merupakan:

a. pemerintah pusat;

b. pemerintah daerah; dan/atau

c. badan hukum yang dikendalikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Nama Perusahaan

Pasal 11

(1) Perusahaan harus menggunakan nama Perusahaan yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata:

a. Asuransi, insurance, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Asuransi;

b. reasuransi, reinsurance, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Reasuransi;

c. Asuransi Syariah, sharia insurance, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Asuransi Syariah; atau

d. reasuransi syariah, sharia reinsurance, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Reasuransi Syariah.

(2) Penggunaan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

(3) Penggunaan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai koperasi dan pengesahan koperasi.

(4) Penggunaan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan usaha wajib mengacu pada nama Perusahaan, bentuk badan hukum Perusahaan, dan kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

(5) Nama Perusahaan wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor, iklan, kop surat Perusahaan, dan/atau dokumen Perusahaan lainnya.

(6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan untuk mengubah nama Perusahaan jika nama Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

(7) Perusahaan wajib memenuhi instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Keempat

Modal Disetor pada saat Pendirian

Pasal 12

(1) Perusahaan Asuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

(2) Perusahaan Reasuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

(3) Perusahaan Asuransi Syariah harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

(4) Perusahaan Reasuransi Syariah harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

(5) Modal Disetor pada saat pendirian harus disetor secara tunai dan penuh yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan pada:

a. bank umum, bank umum syariah, dan/atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; atau

b. bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Bagian Kelima

Dana Jaminan

Pasal 13

(1) Pada saat pengajuan izin usaha, Perusahaan harus memiliki Dana Jaminan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Modal Disetor minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi, Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan dalam bentuk:

a. deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang tidak terafiliasi dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan; dan/atau

b. surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, yang memiliki sisa jangka waktu jatuh tempo paling singkat 1 (satu) tahun pada saat tanggal permohonan izin usaha.

(3) Bagi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah, Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan dalam bentuk:

a. deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang tidak terafiliasi dengan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang bersangkutan; dan/atau

b. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, yang memiliki sisa jangka waktu jatuh tempo paling singkat 1 (satu) tahun pada saat tanggal permohonan izin usaha.

(4) Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha wajib menyesuaikan jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perkembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan, dengan ketentuan tidak kurang dari yang dipersyaratkan pada awal pendirian.

(5) Dalam hal terdapat kelebihan Dana Jaminan, Perusahaan dapat mencairkan kelebihan Dana Jaminan.

(6) Dalam hal terdapat klaim yang jatuh tempo, Perusahaan wajib menggunakan kelebihan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pembayaran klaim yang jatuh tempo.

Bagian Keenam

Sanksi Administratif

Pasal 14

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), ayat (4), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (4), ayat (5), ayat (7), dan/atau Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. penurunan tingkat kesehatan.

(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Ketujuh

Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 15

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB III

PERIZINAN USAHA

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Pasal 16

(1) Setiap Pihak yang melakukan Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, atau Usaha Reasuransi wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan bersama dengan:

a. daftar persyaratan dokumen permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tercantum dalam Lampiran pada tabel I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

b. permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

(4) Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan format permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

(1) Setiap Pihak yang melakukan Usaha Asuransi Umum Syariah, Usaha Asuransi Jiwa Syariah, atau Usaha Reasuransi Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Izin usaha sebagai Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah dilakukan dengan cara mengajukan permohonan:

a. pendirian baru Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah;

b. konversi dari Perusahaan Asuransi menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau konversi dari Perusahaan Reasuransi menjadi Perusahaan Reasuransi Syariah; atau

c. Pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.

(3) Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diajukan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf 2

Pendirian Baru Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah

Pasal 18

(1) Permohonan izin usaha pendirian baru Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, disampaikan bersama dengan:

a. daftar persyaratan dokumen permohonan izin usaha pendirian baru Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah tercantum dalam Lampiran pada tabel II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

b. permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

(2) Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dan format permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Paragraf 3

Konversi dari Perusahaan Asuransi menjadi Perusahaan Asuransi Syariah dan Konversi dari Perusahaan Reasuransi menjadi Perusahaan Reasuransi Syariah

Pasal 19

Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil konversi harus memiliki Ekuitas pada saat konversi paling sedikit sesuai Ekuitas minimum yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 20

(1) Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(2) huruf b wajib memenuhi ketentuan:

a. merupakan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang sehat dan tidak sedang dikenakan sanksi;

b. rencana konversi telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan kecuali konversi terjadi atas instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan;

c. tidak mengurangi hak dari pemegang polis dan/atau tertanggung;

d. dilakukan dengan pemberitahuan kepada pemegang polis dan/atau tertanggung mengenai rencana konversi dan tata cara penyelesaian hak pemegang polis dan/atau tertanggung; dan

e. memindahkan portofolio pertanggungan kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi lain, membayarkan bagian premi, dan/atau membayarkan nilai tunai pertanggungan, bagi pemegang polis dan/atau tertanggung yang tidak bersedia menjadi pemegang polis dan/atau peserta dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil konversi.

(2) Pemberitahuan kepada pemegang polis dan/atau tertanggung mengenai rencana konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi:

a. sebelum mengajukan permohonan izin usaha konversi kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan

b. setelah diperoleh izin usaha konversi dari Otoritas Jasa Keuangan, sebelum pelaksanaan konversi.

(3) Pemberitahuan kepada pemegang polis dan/atau tertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

a. media massa berbahasa Indonesia secara elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional; dan

b. surat atau media komunikasi elektronik kepada setiap pemegang polis dan/atau tertanggung.

(4) Pemberitahuan sebelum Perusahaan melaksanakan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang dilakukan melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah memperoleh izin usaha konversi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21

(1) Permohonan izin usaha konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, harus diajukan oleh Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersama dengan:

a. daftar persyaratan dokumen permohonan izin usaha konversi dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi menjadi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah tercantum dalam Lampiran pada tabel III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

b. permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil konversi.

Pasal 22

Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil konversi wajib melakukan penyelesaian pelaksanaan konversi dengan cara:

a. memindahkan portofolio pertanggungan kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi lain, membayarkan bagian premi, dan/atau membayarkan nilai tunai pertanggungan, bagi pemegang polis dan/atau tertanggung yang tidak bersedia menjadi pemegang polis dan/atau peserta dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil konversi;

b. penyesuaian atau pengalihan pertanggungan Asuransi menjadi Asuransi Syariah dan reasuransi menjadi reasuransi syariah; dan

c. penyesuaian penempatan atau pengalihan seluruh instrumen investasi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah menjadi instrumen investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah,

paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin usaha konversi ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

(1) Perusahaan hasil konversi dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelaksanaan konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan menyampaikan alasan dan dokumen yang mengakibatkan penyelesaian tidak dapat dilakukan sesuai batas waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Berdasarkan permintaan Perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelaksanaan konversi paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga

Persetujuan dan Penolakan Permohonan Izin Usaha

Pasal 24

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan izin usaha diterima secara lengkap.

(2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:

a. analisis atas kelengkapan dokumen;

b. verifikasi sumber dana dan setoran modal;

c. analisis kelayakan atas rencana bisnis Perusahaan dalam rangka persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, Pasal 18 ayat (1) huruf a, dan Pasal 21 ayat (1) huruf a;

d. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama;

e. analisis pelaporan persetujuan/pencatatan produk Asuransi atau produk Asuransi Syariah; dan

f. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Perusahaan untuk memastikan kesiapan operasional Perusahaan.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekurangan dokumen, Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan izin usaha.

(7) Perusahaan yang membatalkan permohonan izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan bagi Perusahaan untuk mencairkan dana yang diperuntukkan sebagai Dana Jaminan.

(8) Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin usaha kepada Perusahaan.

(9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

(10) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan untuk pencairan Dana Jaminan bagi Perusahaan yang membatalkan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan Perusahaan yang permohonan izin usahanya ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak berlaku bagi pembatalan atau penolakan izin usaha konversi.

Pasal 25

(1) Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

(3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dilampiri dengan bukti kegiatan pertanggungan/kepesertaan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah atau bukti pertanggungan/kepesertaan ulang yang telah dilakukan oleh Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah.

(4) Dalam hal Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan belum melakukan kegiatan usaha sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

(5) Ketentuan pencairan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (10) berlaku mutatis mutandis bagi Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan belum melakukan kegiatan usaha sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Sanksi Administratif

Pasal 26

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (4), Pasal 22, dan/atau Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. penurunan tingkat kesehatan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

(4) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Kelima

Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 27

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB IV

PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN PENGENDALI

Bagian Kesatu

Pemegang Saham Pengendali

Pasal 28

(1) Setiap Pihak hanya dapat menjadi PSP pada 1 (satu) Perusahaan Asuransi Jiwa, 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum, 1 (satu) Perusahaan Reasuransi, 1 (satu) Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan 1 (satu) Perusahaan Reasuransi Syariah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila PSP adalah Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Pengendali

Pasal 29

(1) Perusahaan wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) Pengendali.

(2) Perusahaan wajib mengajukan permohonan penetapan Pengendali bersama dengan permohonan kemampuan dan kepatutan calon Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Pihak yang dikategorikan sebagai Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. PSP

b. pemegang saham; atau

c. bukan pemegang saham.

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk perhitungan atas kepemilikan saham secara kumulatif antar pemegang saham didasarkan pada:

a. adanya hubungan kepemilikan; dan/atau

b. adanya hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua.

(5) Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pengendali dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

(6) Pengendali wajib ikut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dalam hal kerugian dimaksud disebabkan oleh tindakan Pengendali, pengaruh Pengendali, dan/atau tindakan Pihak dalam pengendaliannya.

Pasal 30

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan:

a. Pengendali, jika Perusahaan tidak menetapkan Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1); dan/atau

b. Pengendali lain di luar Pengendali yang telah ditetapkan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

(2) Untuk menetapkan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan untuk menyampaikan data yang mendukung penunjukkan calon Pengendali termasuk melakukan konfirmasi terhadap calon Pengendali di luar Pengendali tersebut.

(3) Perusahaan wajib memenuhi instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Perusahaan tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Tata cara penetapan Pengendali oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 31

(1) Pihak yang telah ditetapkan menjadi Pengendali tidak dapat berhenti menjadi Pengendali tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan pemberhentian Pengendali.

(3) Dalam hal Perusahaan hanya memiliki 1 (satu) Pengendali, Perusahaan harus terlebih dahulu menetapkan Pengendali yang baru untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pemberhentian Pengendali yang disampaikan Perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan.

(5) Persetujuan atau penolakan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap atau ditetapkannya laporan hasil pemeriksaan.

(6) Bagi Pihak yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan untuk berhenti menjadi Pengendali pada Perusahaan, namun yang bersangkutan masih melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan yang bersangkutan sebagai Pengendali.

Pasal 32

(1) Perusahaan wajib melaporkan perubahan Pengendali kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan:

a. daftar pemegang saham;

b. rincian masing-masing kepemilikan saham; dan

c. rincian seluruh struktur kelompok usaha yang terkait Perusahaan dan badan hukum pemilik Perusahaan sampai dengan pemilik terakhir disertai dokumen pendukung.

(2) Perubahan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:

a. penambahan Pengendali;

b. perubahan nama Pengendali;

c. pemberhentian Pengendali; dan/atau

d. penggantian Pengendali.

(3) Perubahan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Perusahaan.

(4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui pemberhentian Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil penilaian kemampuan dan kepatutan atas Pengendali yang lama menjadi tidak berlaku.

Pasal 33

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan calon Pengendali dari Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan pelaporan perubahan Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan penetapan Pengendali.

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif

Pasal 34

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (6), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (2), dan/atau Pasal 32 ayat (1), ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. penurunan tingkat kesehatan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

(5) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Keempat

Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 35

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB V

KONSOLIDASI PERUSAHAAN

Pasal 36

Perusahaan dapat melakukan konsolidasi untuk:

a. mewujudkan penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perasuransian;

b. meningkatkan skala ekonomi Perusahaan; dan/atau

c. menghadapi tantangan dan tuntutan inovasi produk serta layanan Asuransi atau Asuransi Syariah berbasis teknologi.

Pasal 37

(1) Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilakukan melalui skema:

a. Penggabungan atau Peleburan;

b. Pengambilalihan yang diikuti dengan Penggabungan atau Peleburan; atau

c. pembentukan KUPA.

(2) Skema konsolidasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi Pihak yang telah menjadi PSP Perusahaan, baik antar Perusahaan yang dimiliki oleh PSP yang sama atau dengan Perusahaan yang dimiliki oleh PSP lain.

(3) Skema konsolidasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi Pihak yang:

a. telah menjadi PSP dan melakukan Pengambilalihan 1 (satu) Perusahaan atau lebih; atau

b. akan menjadi PSP, yang melakukan Pengambilalihan 2 (dua) Perusahaan atau lebih, yang diikuti dengan Penggabungan atau Peleburan.

(4) Skema konsolidasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku bagi:

a. Perusahaan yang merupakan PSP dari 1 (satu) Perusahaan atau lebih; atau

b. PSP merupakan badan hukum lembaga keuangan bukan Perusahaan, badan hukum bukan lembaga jasa keuangan, warga negara Indonesia, Badan Hukum Asing, dan/atau warga negara asing yang memiliki 2 (dua) Perusahaan atau lebih.

BAB VI

PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

(1) Perusahaan dapat melakukan:

a. Penggabungan; atau

b. Peleburan.

(2) Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan:

a. berbentuk badan hukum yang sama;

b. memiliki bidang usaha yang sejenis; dan

c. memiliki prinsip penyelenggaraan usaha yang sama.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku dalam hal Penggabungan atau Peleburan diikuti dengan penyesuaian prinsip kegiatan usaha dari konvensional menjadi Prinsip Syariah.

Pasal 39

(1) Perusahaan yang melakukan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan harus memenuhi persyaratan:

a. rencana Penggabungan atau Peleburan telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan;

b. Penggabungan atau Peleburan tersebut tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta;

c. kondisi keuangan Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut harus tetap memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan dengan hasil penilaian peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2; dan

d. calon pihak utama Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Untuk memperoleh persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan:

a. daftar persyaratan dokumen permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan tercantum dalam Lampiran pada tabel IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

b. permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan.

Pasal 40

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan diterima secara lengkap.

(2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:

a. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3);

b. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan;

c. penilaian kemampuan dan kepatutan calon pihak utama hasil Penggabungan dan Peleburan; dan

d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perasuransian.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan terdapat kekurangan dokumen, Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan.

(6) Dalam hal permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada Perusahaan yang bersangkutan.

(7) Dalam hal permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 41

(1) Perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) telah terlampaui dan Perusahaan belum melaksanakan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan, Otoritas Jasa Keuangan dapat membatalkan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan yang sebelumnya telah diberikan.

Bagian Kedua

Penggabungan

Pasal 42

(1) Perusahaan yang menerima Penggabungan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.

(2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan tercantum dalam Lampiran pada tabel V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 43

Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan:

a. melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2);

b. mencabut izin usaha dari Perusahaan yang menggabungkan diri dan izin pembentukan Unit Syariah dari Perusahaan yang menggabungkan diri, yang mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan

c. memberikan persetujuan perubahan nama Unit Syariah dalam rangka Penggabungan yang mulai berlaku efektif terhitung sejak perubahan anggaran dasar disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 44

(1) Perusahaan yang menerima Penggabungan wajib melaporkan pelaksanaan Penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

(2) Pelaporan pelaksanaan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen berupa salinan perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 45

Penggabungan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peleburan

Pasal 46

(1) Perusahaan hasil Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.

(2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan tercantum dalam Lampiran pada tabel VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 47

Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan:

a. melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2);

b. mencabut izin usaha Perusahaan yang meleburkan diri dan izin pembentukan Unit Syariah Perusahaan yang meleburkan diri yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan

c. memberikan persetujuan atau penolakan:

1. izin usaha kepada Perusahaan yang merupakan hasil Peleburan; dan

2. izin pembentukan Unit Syariah kepada Perusahaan yang merupakan hasil Peleburan,

yang mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 48

(1) Perusahaan hasil Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

(2) Pelaporan pelaksanaan Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen berupa salinan anggaran dasar yang telah disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 49

Perusahaan yang melakukan Peleburan dilarang:

a. menjalankan kegiatan operasional; dan

b. memasarkan produk Asuransi atau produk Asuransi Syariah, dengan nama Perusahaan baru hasil Peleburan sebelum pelaksanaan Peleburan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 50

Peleburan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sanksi Administratif

Pasal 51

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (1),

Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), Pasal 48

ayat (1), Pasal 49, dan/atau Pasal 50 dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. penurunan tingkat kesehatan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), dan/atau Pasal 48 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(5) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Kelima

Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 52

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB VII

KELOMPOK USAHA PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

(1) KUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dibentuk oleh Perusahaan Induk dan/atau pelaksana Perusahaan Induk yang dinilai mampu memenuhi kecukupan permodalan dan likuiditas Perusahaan yang berada dalam KUPA.

(2) KUPA dapat dibentuk dalam hal rencana Penggabungan atau Peleburan Perusahaan tidak dapat meningkatkan skala usaha secara signifikan terhadap Perusahaan setelah dilakukan Penggabungan, atau Peleburan dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 54

(1) Struktur KUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. Perusahaan sebagai Perusahaan Induk atau pelaksana Perusahaan Induk; dan

b. Perusahaan anak.

(2) Perusahaan Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:

a. PSP; atau

b. Pemegang saham selain PSP yang memiliki saham paling sedikit 10% (sepuluh persen) pada Perusahaan.

(3) Pelaksana Perusahaan Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Perusahaan yang memiliki pemegang saham yang sama dengan Perusahaan anak dimana pemegang saham dimaksud bukan merupakan Perusahaan Induk.

(4) Pelaksana Perusahaan Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus merupakan Perusahaan yang memiliki Ekuitas yang paling besar.

(5) Perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat merupakan 1 (satu) atau lebih:

a. Perusahaan yang dimiliki oleh Perusahaan Induk atau pelaksana Perusahaan Induk; dan/atau

b. Perusahaan yang memiliki pemegang saham yang sama dengan Pelaksana Perusahaan Induk dimana pemegang saham yang dimaksud bukan merupakan Perusahaan Induk.

Bagian Kedua

Pembentukan KUPA

Pasal 55

(1) Perusahaan yang bertanggung jawab sebagai Perusahaan Induk atau pelaksana Perusahaan Induk harus menyampaikan rencana pembentukan KUPA kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai:

a. struktur KUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1);

b. dokumen penunjukan sebagai pelaksana Perusahaan Induk dari PSP bagi Perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana Perusahaan Induk oleh PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1); dan

c. dokumen yang menyatakan komitmen pemegang saham Perusahaan anak dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas Perusahaan anak.

(2) Dalam hal KUPA memenuhi persyaratan pembentukan KUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat penegasan terhadap rencana pembentukan KUPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perusahaan sebagai Perusahaan Induk atau pelaksana Perusahaan Induk.

(3) Surat penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rencana pembentukan KUPA disertai dengan struktur KUPA yang diterima Otoritas Jasa Keuangan untuk pembentukan KUPA terhadap Perusahaan yang telah dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal terdapat perubahan struktur KUPA, Perusahaan Induk atau pelaksana Perusahaan Induk harus menyampaikan rencana perubahan struktur KUPA kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penegasan.

(5) Ketentuan mengenai pembentukan KUPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan struktur KUPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VIII

PENINGKATAN EKUITAS MINIMUM DAN PENGELOMPOKAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Ekuitas Minimum Perusahaan

Pasal 56

(1) Perusahaan wajib memenuhi Ekuitas minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Kewajiban pemenuhan Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap:

a. tahap pertama dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2026, Perusahaan wajib memiliki Ekuitas minimum paling sedikit:

1. Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) bagi Perusahaan Asuransi;

2. Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Reasuransi;

3. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Asuransi Syariah; dan

4. Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan

b. tahap kedua dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2028, Perusahaan memiliki Ekuitas minimum berdasarkan pengelompokan Perusahaan yang terdiri atas:

1. KPPE 1 wajib memiliki Ekuitas minimum paling sedikit:

a) Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Asuransi;

b) Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) bagi Perusahaan Reasuransi;

c) Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Asuransi Syariah; dan

d) Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan

2. KPPE 2 wajib memiliki Ekuitas minimum paling sedikit:

a) Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) bagi Perusahaan Asuransi;

b) Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) bagi Perusahaan Reasuransi;

c) Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Asuransi Syariah; dan

d) Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) bagi Perusahaan Reasuransi Syariah.

(3) Pengelompokan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Otoritas Jasa Keuangan dalam menentukan strategi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat berdasarkan Ekuitas minimum Perusahaan.

(4) Pengelompokan Perusahaan yang masuk ke dalam KPPE 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dilarang menyelenggarakan kegiatan usaha dan/atau produk Asuransi atau Asuransi Syariah selain kegiatan usaha dan/atau produk Asuransi sederhana atau Asuransi Syariah sederhana.

(5) Pengelompokan Perusahaan yang masuk ke dalam KPPE 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 huruf b dapat menyelenggarakan seluruh kegiatan usaha dan/atau produk Asuransi atau Asuransi Syariah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 57

Perusahaan yang memiliki jumlah Ekuitas minimum kurang dari Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

56 ayat (2) huruf a pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib menyusun rencana pemenuhan Ekuitas minimum.

Pasal 58

(1) Perusahaan wajib menyampaikan rencana pemenuhan Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

(2) Dalam hal diperlukan, rencana pemenuhan Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua

Ekuitas Minimum bagi Perusahaan dalam Pembentukan KUPA

Pasal 59

Bagi Perusahaan yang melakukan konsolidasi dengan skema pembentukan KUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, Ekuitas minimum yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Induk dan pelaksana Perusahaan Induk mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b angka 2.

Pasal 60

Bagi Perusahaan yang melakukan konsolidasi dengan skema pembentukan KUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, Ekuitas minimum yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan anak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a.

Pasal 61

Dalam kondisi tertentu, atas permohonan Perusahaan Otoritas Jasa Keuangan berwenang memperpanjang batas waktu pemenuhan Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2).

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif

Pasal 62

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 57, Pasal 58 ayat (1), Pasal 59, dan/atau Pasal 60 dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. penurunan tingkat Kesehatan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Keempat

Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 63

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB IX

UNIT SYARIAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

Ketentuan Unit Syariah berlaku bagi:

a. Unit Syariah yang telah mendapatkan izin pembentukan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; dan

b. Unit Syariah yang mendapatkan izin pembentukan sebagai akibat Peleburan.

Bagian Kedua

Pembukuan Unit Syariah

Pasal 65

(1) Unit Syariah wajib memiliki pembukuan terpisah dari Perusahaan induknya.

(2) Laporan keuangan Unit Syariah wajib disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Bagian Ketiga

Pimpinan Unit Syariah

Pasal 66

(1) Unit Syariah wajib dipimpin oleh seorang pimpinan Unit Syariah.

(2) Pimpinan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional Unit Syariah.

(3) Pimpinan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:

a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;

b. memiliki keahlian, pengalaman, dan/atau bukti pelatihan di bidang keuangan Syariah; dan

c. tidak merangkap jabatan pada fungsi lain pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang sama, kecuali pimpinan Unit Syariah dijabat oleh Direksi.

Pasal 67

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melaporkan perubahan pimpinan Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengangkatan pimpinan Unit Syariah.

(2) Pelaporan perubahan pimpinan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan perubahan pimpinan Unit Syariah tercantum dalam Lampiran pada tabel VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

Bagian Keempat

Penutupan Unit Syariah

Pasal 68

(1) Dalam hal:

a. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah mengajukan permohonan penutupan Unit Syariah; atau

b. Unit Syariah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin pembentukan Unit Syariah,

dilakukan Penutupan Unit Syariah.

(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi mengajukan permohonan penutupan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan permohonan tersebut dengan disertai rencana penutupan Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Rencana penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. alasan atau latar belakang penutupan Unit Syariah;

b. uraian mengenai kondisi Unit Syariah, termasuk data mengenai jumlah polis yang masih berlaku (in-force), jumlah pemegang polis atau peserta, jumlah kewajiban Unit Syariah kepada pemegang polis atau peserta dan kewajiban lainnya; dan

c. rencana penyelesaian hak dan kewajiban kepada pemegang polis atau peserta dan Pihak lainnya.

(4) Berdasarkan permohonan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas rencana penutupan Unit Syariah.

Pasal 69

(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang telah memperoleh persetujuan atas rencana penutupan Unit Syariah wajib:

a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Unit Syariah;

b. mengumumkan rencana penghentian kegiatan usaha Unit Syariah dan rencana penyelesaian kewajiban Unit Syariah dalam:

1. media massa berbahasa Indonesia secara elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional dan situs web Perusahaan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat penetapan persetujuan rencana penutupan Unit Syariah; dan

2. surat atau media komunikasi elektronik kepada setiap pemegang polis, peserta, atau tertanggung; dan

c. menyelesaikan seluruh kewajiban Unit Syariah paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat persetujuan rencana penutupan Unit Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah wajib dilaporkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penghentian.

Pasal 70

(1) Setelah seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) diselesaikan, Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) yang paling sedikit memuat:

a. pelaksanaan penghentian kegiatan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a;

b. pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b;

c. pelaksanaan penyelesaian hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c;

d. neraca akhir Unit Syariah yang telah diaudit oleh auditor independen; dan

e. surat pernyataan dari Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Unit Syariah telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal neraca akhir Unit Syariah diaudit oleh auditor independen.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan:

a. penelitian atas laporan pelaksanaan rencana penutupan Unit Syariah; dan

b. menetapkan keputusan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.

Bagian Kelima

Sanksi Administratif

Pasal 71

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (2), Pasal 69, dan/atau Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. penurunan tingkat kesehatan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 69 ayat (2), Pasal 70 ayat (2) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Keenam

Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 72

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB X

FUNGSI DALAM ORGANISASI PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 73

(1) Perusahaan wajib memiliki susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan.

(2) Perusahaan wajib memiliki satuan kerja yang menangani fungsi paling sedikit:

a. underwriting;

b. aktuaria;

c. penyelesaian administrasi klaim;

d. pemasaran;

e. keuangan termasuk pengelolaan investasi;

f. manajemen risiko;

g. audit internal;

h. administrasi dan akuntansi;

i. kepatuhan dan pengendalian fraud;

j. penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan kejahatan keuangan lain;

k. literasi dan inklusi keuangan; dan

l. pelayanan dan penyelesaian pengaduan.

(3) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.

(4) Perusahaan wajib memiliki susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik dan komite yang mempunyai fungsi khusus.

(5) Perusahaan wajib memiliki pegawai yang bertanggung jawab atas masing-masing fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Pengelolaan Perusahaan wajib didukung paling sedikit dengan sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 74

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. penurunan tingkat kesehatan.

(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Ketiga

Penilaian Kembali Terhadap Pihak Utama

Pasal 75

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XI

RANGKAP JABATAN DAN SERTIFIKASI PIHAK UTAMA SERTA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 76

(1) Perusahaan wajib memiliki anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris masing-masing paling sedikit 3 (tiga) orang.

(2) Perusahaan dilarang memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris melebihi jumlah anggota Direksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Rangkap Jabatan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Pasal 77

(1) Perusahaan dilarang mengangkat anggota Direksi yang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau yang setara, anggota dewan komisaris atau yang setara, atau dewan pengawas syariah pada perusahaan perasuransian dan/atau perusahaan lain.

(2) Larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi anggota Direksi selain direktur utama atau yang setara untuk menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris atau yang setara pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi.

Pasal 78

(1) Perusahaan dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai:

a. anggota Dewan Komisaris atau yang setara pada perusahaan perasuransian yang memiliki bidang usaha sejenis;

b. anggota DPS pada perusahaan perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sejenis; dan/atau

c. anggota Direksi atau yang setara pada perusahaan perasuransian dan/atau perusahaan lain.

(2) Perusahaan dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan selain sebagai anggota dewan komisaris atau yang setara atau anggota dewan pengawas syariah pada paling banyak 3 (tiga) perusahaan lain yang:

a. bukan merupakan perusahaan perasuransian; dan/atau

b. merupakan perusahaan perasuransian yang bukan bidang usaha sejenis.

(3) Perusahaan dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris independen Perusahaan yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris independen pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memiliki bidang usaha sejenis.

Pasal 79

(1) Perusahaan dilarang mengangkat anggota DPS yang merangkap jabatan sebagai:

a. anggota Direksi pada perusahaan perasuransian; atau

b. anggota Dewan Komisaris pada perusahaan perasuransian yang memiliki bidang usaha sejenis.

(2) Perusahaan dilarang mengangkat anggota DPS yang merangkap jabatan selain sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah paling banyak pada 5 (lima) lembaga jasa keuangan lain.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 80

(1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari LSP di bidang manajemen risiko.

(2) Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penilaian kemampuan kepatutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 81

(1) Perusahaan dapat mempekerjakan tenaga kerja asing.

(2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:

a. hanya dapat menduduki jabatan sebagai:

1. Tenaga Ahli yang merupakan Pejabat Eksekutif;

2. aktuaris; atau

3. konsultan; dan

b. hanya dapat ditugaskan untuk menangani fungsi:

1. underwriting;

2. aktuaria;

3. pemasaran; dan/atau

4. sistem informasi.

(3) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memenuhi jangka waktu:

a. bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan sebagai Tenaga Ahli yang merupakan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, hanya dapat dipekerjakan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun;

b. bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan sebagai aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, hanya dapat dipekerjakan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 5 (lima) tahun; dan

c. bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, hanya dapat dipekerjakan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Perusahaan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi ketentuan:

a. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya;

b. tenaga kerja asing tersebut menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia; dan

c. memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan.

(5) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai Tenaga Ahli yang merupakan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, penugasan tenaga kerja asing sebagai Tenaga Ahli yang merupakan Pejabat Eksekutif wajib didampingi oleh tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi.

(6) Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing sebagai aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 wajib memenuhi ketentuan:

a. memiliki kualifikasi sebagai aktuaris;

b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang aktuaria asuransi paling singkat 3 (tiga) tahun; dan

c. mendapat rekomendasi dari asosiasi profesi aktuaris di Indonesia yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinilai layak untuk bekerja pada Perusahaan di Indonesia bagi aktuaris selain anggota asosiasi profesi aktuaris.

(7) Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 wajib memenuhi ketentuan:

a. penugasan tenaga kerja asing hanya untuk melaksanakan proyek atau program tertentu di bidang perasuransian; dan

b. penugasan tenaga kerja asing didampingi oleh tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi.

(8) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan untuk memberhentikan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7).

(9) Perusahaan wajib memberhentikan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 82

(1) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, harus terlebih dahulu mencantumkan rencana penggunaan tenaga kerja asing dalam rencana bisnis.

(2) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing dan telah mencantumkan rencana penggunaan tenaga asing dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebelum tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan.

(3) Pelaporan rencana mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan rencana mempekerjakan tenaga kerja asing tercantum dalam Lampiran pada tabel VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 83

(1) Perusahaan wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian tenaga kerja asing kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan atau pemberhentian.

(2) Pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing tercantum dalam Lampiran pada tabel IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(3) Pelaporan pemberhentian tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai alasan pemberhentian.

Pasal 84

(1) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, wajib menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pegawai Perusahaan.

(2) Alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuat dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan tahunan kepada pegawai Perusahaan.

(3) Penyelenggaraan program alih pengetahuan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan tahunan kepada pegawai Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan oleh Perusahaan dalam laporan realisasi rencana bisnis.

Bagian Kelima

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 85

(1) Perusahaan wajib menyusun dan menyampaikan rencana program pengembangan kualitas sumber daya manusia setiap tahun dalam rencana bisnis.

(2) Pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dianggarkan dan direalisasikan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia tahunan.

(3) Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan dalam laporan realisasi rencana bisnis.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keenam

Sanksi Administratif

Pasal 86

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77 ayat (1), Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), ayat (3),

ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), Pasal 82 ayat (2) , Pasal 83 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 85 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. penurunan tingkat kesehatan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Ketujuh

Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 87

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XII

TENAGA AHLI, AKTUARIS, AUDITOR INTERNAL, DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Bagian Kesatu

Tenaga Ahli Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah

Pasal 88

(1) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli.

(2) Tenaga Ahli pada Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:

a. memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko asuransi umum atau asuransi umum syariah paling singkat 3 (tiga) tahun; dan

c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.

(3) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib menyesuaikan dan memenuhi kualifikasi dan kuantifikasi Tenaga Ahli sesuai dengan:

a. jenis dan lini usaha yang diselenggarakan;

b. kompleksitas usaha; dan

c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level paling rendah satu tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

b. memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha yang diselenggarakan dari LSP di bidang perasuransian;

c. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan

d. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.

(5) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dilarang mempekerjakan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang merangkap jabatan sebagai:

a. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada Perusahaan yang sama; dan/atau

b. anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pegawai pada perusahaan perasuransian dan/atau perusahaan lain.

(6) Ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikecualikan untuk Tenaga Ahli yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi.

Bagian Kedua

Tenaga Ahli Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

Pasal 89

(1) Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli.

(2) Tenaga Ahli pada Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:

a. memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah paling singkat 3 (tiga) tahun; dan

c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.

(3) Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib menyesuaikan dan memenuhi kualifikasi dan kuantifikasi Tenaga Ahli sesuai dengan:

a. jenis dan lini usaha yang diselenggarakan;

b. kompleksitas usaha; dan

c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

b. memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha yang diselenggarakan dari LSP di bidang perasuransian;

c. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan

d. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.

(5) Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dilarang mengangkat Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang merangkap jabatan sebagai:

a. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada Perusahaan yang sama; dan/atau

b. anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pegawai pada perusahaan perasuransian dan/atau perusahaan lain.

(6) Ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikecualikan untuk Tenaga Ahli yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi.

Bagian Ketiga

Tenaga Ahli Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Pasal 90

(1) Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli.

(2) Tenaga Ahli pada Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

b. memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian dalam hal Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah menjalankan kegiatan usaha reasuransi jiwa atau reasuransi jiwa syariah;

c. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko reasuransi paling singkat 3 (tiga) tahun; dan

d. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.

(3) Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib menyesuaikan dan memenuhi kualifikasi dan kuantifikasi Tenaga Ahli sesuai dengan:

a. jenis dan lini usaha yang diselenggarakan;

b. kompleksitas usaha; dan

c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

b. memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

c. memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha dari LSP di bidang perasuransian;

d. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan

e. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.

(5) Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah dilarang mengangkat Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang merangkap jabatan sebagai:

a. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada Perusahaan yang sama; dan/atau

b. anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pegawai pada perusahaan perasuransian dan/atau perusahaan lain.

(6) Ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikecualikan untuk Tenaga Ahli yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik reasuransi.

Bagian Keempat

Tenaga Ahli Unit Syariah

Pasal 91

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah wajib mempekerjakan Tenaga Ahli yang khusus ditugaskan pada Unit Syariah paling sedikit 1 (satu) orang.

(2) Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus setiap saat memenuhi ketentuan:

a. memiliki sertifikat keahlian asuransi umum syariah bagi Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada Unit Syariah Perusahaan Asuransi Umum dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

b. memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa syariah bagi Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

c. memiliki sertifikat keahlian asuransi umum syariah bagi Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada Unit Syariah Perusahaan Reasuransi dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

d. memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa syariah bagi Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada Unit Syariah Perusahaan Reasuransi yang menjalankan kegiatan usaha reasuransi jiwa syariah dengan level paling rendah satu tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

e. memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha dari LSP di bidang perasuransian;

f. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan

g. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.

(3) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dilarang mengangkat Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merangkap jabatan sebagai:

a. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pimpinan Unit Syariah pada Perusahaan yang sama; dan/atau

b. anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pimpinan Unit Syariah pada perusahaan perasuransian dan/atau perusahaan lain.

(4) Ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikecualikan untuk Tenaga Ahli yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi.

Bagian Kelima

Tenaga Ahli pada Kantor di Luar Kantor Pusat

Pasal 92

(1) Perusahaan wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah kualifikasi tertinggi pada setiap kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan/kepesertaan dan/atau klaim.

(2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerja penuh waktu dan ditempatkan pada kantor yang bersangkutan sesuai dengan surat penugasan dari Perusahaan.

(3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setiap saat memenuhi ketentuan:

a. memiliki sertifikat keahlian sesuai lingkup usaha dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko asuransi paling singkat 2 (dua) tahun; dan

c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.

Bagian Keenam Aktuaris

Pasal 93

(1) Perusahaan wajib mempekerjakan 1 (satu) orang aktuaris sebagai Aktuaris Perusahaan yang memimpin fungsi aktuaria sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b.

(2) Perusahaan wajib mempekerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup sesuai dengan:

a. jenis dan lini usaha yang diselenggarakan; dan

b. kompleksitas usaha.

(3) Perusahaan dilarang mempekerjakan Aktuaris Perusahaan yang merangkap jabatan sebagai:

a. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pejabat selain fungsi aktuaria pada Perusahaan yang sama;

b. konsultan aktuaria; dan/atau

c. aktuaris, Tenaga Ahli, anggota direksi, atau pejabat pada perusahaan lain.

(4) Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan aktuaris yang dipekerjakan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:

a. memiliki kualifikasi sebagai aktuaris yang mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;

b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang aktuaria asuransi paling singkat 3 (tiga) tahun; dan

c. menjadi anggota asosiasi profesi aktuaris atau mendapat rekomendasi dari asosiasi profesi aktuaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinilai layak untuk bekerja pada Perusahaan di Indonesia bagi aktuaris selain anggota asosiasi profesi aktuaris.

Pasal 94

(1) Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan aktuaris yang dipekerjakan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) paling sedikit bertugas melakukan evaluasi terhadap kewajiban Perusahaan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan aspek teknis aktuaria lainnya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan aktuaris yang dipekerjakan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) harus berpedoman pada standar praktik dan kode etik profesi yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Auditor Internal

Pasal 95

(1) Perusahaan wajib memiliki fungsi audit internal sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan.

(2) Fungsi audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam standar pelaksanaan fungsi audit internal yang paling sedikit mencakup hal yang diatur dalam standar profesional audit internal.

(3) Pelaksanaan fungsi audit internal didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai.

Pasal 96

(1) Satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal Perusahaan bertanggung jawab secara langsung kepada direktur utama atau yang setara.

(2) Dalam melaksanakan tugas, satuan kerja audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada:

a. direktur utama atau yang setara; atau

b. Dewan Komisaris.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, komite audit, dan direktur atau yang setara yang membawahkan fungsi kepatuhan.

(4) Satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang auditor internal.

(5) Auditor internal yang memimpin satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit internal yang independen dan objektif.

(6) Auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama atau yang setara setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi komite audit.

Pasal 97

Satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) mempunyai wewenang:

a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi audit internal;

b. melakukan komunikasi secara langsung dengan:

1. Direksi;

2. Dewan Komisaris;

3. komite audit; dan

4. DPS bagi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah;

c. menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan:

1. Direksi;

2. Dewan Komisaris;

3. komite audit; dan

4. DPS bagi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah;

d. melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal;

e. mengikuti rapat yang bersifat strategis; dan

f. kewenangan lain berkaitan dengan pelaksanaan fungsi audit internal.

Pasal 98

Tugas pokok satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), mencakup:

a. membantu tugas direktur utama atau yang setara dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;

b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan bidang lain;

c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;

d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen; dan

e. tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi audit internal.

Pasal 99

(1) Perusahaan wajib:

a. menetapkan satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal dengan kualifikasi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit internal terhadap Perusahaan secara menyeluruh;

b. memastikan satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional; dan

c. memastikan satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan.

(2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) orang anggota satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perasuransian dengan Prinsip Syariah.

Bagian Kedelapan

Pejabat Eksekutif

Pasal 100

(1) Perusahaan wajib melakukan penilaian sendiri terhadap calon Pejabat Eksekutif sebelum melakukan pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif.

(2) Penilaian terhadap calon Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi yang relevan dengan bidang pekerjaan calon Pejabat Eksekutif.

(3) Penilaian terhadap calon Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:

a. penilaian rekam jejak termasuk sanksi yang pernah diberikan Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi, asosiasi profesi di sektor jasa keuangan, Perusahaan, atau perusahaan lain sebelumnya;

b. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di lembaga jasa keuangan dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;

c. penilaian terkait rekam jejak atas aspek kepailitan dan/atau pengalaman menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;

d. latar belakang pendidikan baik formal maupun informal;

e. kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat; dan

f. rangkap jabatan.

(4) Pejabat Eksekutif wajib setiap saat memenuhi persyaratan:

a. integritas;

b. reputasi keuangan; dan

c. memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang pekerjaan calon Pejabat Eksekutif.

(5) Perusahaan wajib memberhentikan Pejabat Eksekutif yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal berdasarkan penilaian atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Pejabat Eksekutif Perusahaan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan untuk memberhentikan Pejabat Eksekutif dimaksud.

(7) Perusahaan wajib memenuhi instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Perusahaan wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan yang dilaporkan sebagai bagian dari laporan berkala Perusahaan sesuai dengan ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan berkala Perusahaan.

Pasal 101

(1) Dalam hal adanya kekosongan jabatan Pejabat Eksekutif atau Pejabat Eksekutif yang menjabat tidak dapat menjalankan tugas selama lebih dari 3 (tiga) bulan, Perusahaan dapat melakukan penunjukan sementara Pejabat Eksekutif.

(2) Penunjukan sementara Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1).

(3) Perusahaan wajib mengangkat Pejabat Eksekutif yang definitif paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penunjukan sementara Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesembilan

Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris Perusahaan, dan Auditor Internal

Pasal 102

(1) Perusahaan wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris Perusahaan, dan auditor internal kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan atau pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris Perusahaan, dan/atau auditor internal.

(2) Pelaporan pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris Perusahaan, dan/atau auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris Perusahaan, dan/atau auditor internal tercantum dalam Lampiran pada tabel X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(3) Pelaporan pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris Perusahaan, dan/atau auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kesepuluh

Sanksi Administratif

Pasal 103

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 89 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 90 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 91 ayat (1), ayat (3), Pasal 92 ayat (1), ayat (2), Pasal 93 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 95 ayat (1), Pasal 96 ayat (2), Pasal 99, Pasal 100 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), Pasal 101 ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 102 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. penurunan tingkat kesehatan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Kesebelas

Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 104

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XIII

KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 105

(1) Perusahaan dapat membuka kantor di luar kantor pusat di dalam atau di luar negeri.

(2) Kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kantor di luar kantor pusat yang:

a. memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim; dan

b. tidak memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim.

(3) Perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kantor yang dimiliki/dikelola oleh:

a. Perusahaan; atau

b. pihak lain yang diberi izin menggunakan nama Perusahaan.

Bagian Kedua

Pembukaan Kantor di Luar Kantor Pusat yang Memiliki Kewenangan untuk Membuat Keputusan mengenai Penerimaan dan Penolakan Pertanggungan/Kepesertaan dan Klaim

Pasal 106

(1) Perusahaan wajib mencantumkan setiap rencana pembukaan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a dalam rencana bisnis Perusahaan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.

(3) Perusahaan yang akan membuka kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a harus:

a. memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas untuk 4 (empat) triwulan terakhir;

b. memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2;

c. memiliki Tenaga Ahli yang bekerja secara penuh dan ditempatkan pada kantor yang bersangkutan; dan

d. tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Dalam hal Perusahaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan untuk menghentikan sementara kegiatan operasional dari kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan dimaksud.

(5) Perusahaan wajib memenuhi instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Penghentian sementara kegiatan operasional Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sampai dengan Perusahaan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 107

(1) Perusahaan wajib melaporkan setiap pembukaan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak kantor tersebut beroperasi.

(2) Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan tercantum dalam Lampiran pada tabel XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 108

Perusahaan dilarang bekerja sama dengan Pihak lain dalam pengelolaan kantor kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a.

Bagian Ketiga

Pembukaan Kantor di Luar Kantor Pusat yang Tidak Memiliki Kewenangan untuk Membuat Keputusan mengenai Penerimaan dan Penolakan Pertanggungan/Kepesertaan dan Klaim

Pasal 109

(1) Perusahaan wajib mencantumkan setiap rencana pembukaan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b dalam rencana bisnis Perusahaan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.

Pasal 110

Pengelolaan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat

(2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Perusahaan atau dikerjasamakan dengan Pihak lain.

Bagian Keempat

Penutupan Kantor di Luar Kantor Pusat yang Memiliki Kewenangan untuk Membuat Keputusan mengenai Penerimaan dan Penolakan Pertanggungan/Kepesertaan dan Klaim

Pasal 111

(1) Perusahaan yang akan menutup kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai:

a. rencana penutupan kantor di luar kantor pusat; dan

b. prosedur penyelesaian hak dan kewajiban.

(2) Prosedur penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan memperhatikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Pasal 112

(1) Perusahaan wajib melaporkan penutupan kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penutupan kantor di luar kantor pusat.

(2) Pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) harus disampaikan Direksi bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan/kepesertaan dan/atau klaim tercantum dalam Lampiran pada tabel XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kelima

Sanksi Administratif

Pasal 113

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), ayat (5), Pasal 107 ayat (1), Pasal 108, Pasal 109 ayat (1), Pasal 111, dan/atau Pasal 112 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. penurunan tingkat kesehatan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Keenam

Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama Perusahaan

Pasal 114

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XIV

KEANGGOTAAN PADA ASOSIASI

Bagian Kesatu

Kewajiban Menjadi Anggota Asosiasi

Pasal 115

(1) Setiap Perusahaan wajib menjadi anggota salah satu Asosiasi yang sesuai dengan jenis usahanya.

(2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asosiasi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen permohonan persetujuan asosiasi tercantum dalam Lampiran pada tabel XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 116

(1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. penurunan tingkat kesehatan.

(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Ketiga

Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 117

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XV

PENDAFTARAN AGEN ASURANSI

Bagian Kesatu

Kewajiban Pendaftaran Agen Asuransi

Pasal 118

(1) Agen Asuransi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Agen Asuransi yang bekerja pada badan usaha.

(3) Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setiap saat memenuhi ketentuan:

a. memiliki sertifikat keagenan dari LSP di bidang perasuransian yang masih berlaku;

b. memiliki perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah;

c. tidak sedang terikat perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah yang memiliki bidang usaha sejenis dan prinsip penyelenggaraan usaha yang sama;

d. tidak pernah dikenakan sanksi dari Asosiasi sesuai dengan bidang usahanya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir; dan

e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir.

(4) Dalam memenuhi kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Agen Asuransi harus menyampaikan permohonan pendaftaran melalui Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah kepada Asosiasi sesuai dengan bidang usahanya, bersama dengan daftar persyaratan dokumen permohonan pendaftaran agen asuransi tercantum dalam Lampiran pada tabel XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(5) Asosiasi melakukan verifikasi permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Dalam hal permohonan pendaftaran telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Asosiasi menyampaikan hasil verifikasi berupa daftar data calon Agen Asuransi yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Asosiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh).

(8) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan bukti terdaftar berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima Otoritas Jasa Keuangan.

(9) Bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Asosiasi terkait.

(10) Dalam melaksanakan verifikasi pendaftaran Agen Asuransi, Asosiasi menyusun dan menetapkan mekanisme permohonan pendaftaran Agen Asuransi.

(11) Perusahaan dilarang mempekerjakan Agen Asuransi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua

Kode Etik Agen Asuransi

Pasal 119

(1) Asosiasi menyusun kode etik bagi Agen Asuransi.

(2) Agen Asuransi wajib mematuhi kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(3) Perusahaan wajib memastikan bahwa Agen Asuransi mematuhi kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(4) Untuk menyelesaikan permasalahan keagenan, Asosiasi membentuk majelis kehormatan.

(5) Asosiasi menyampaikan laporan pelanggaran kode etik oleh Agen Asuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga

Keberlanjutan Agen Asuransi

Pasal 120

(1) Agen Asuransi yang telah mendapatkan bukti terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (8) wajib mengikuti pendidikan atau pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi, lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan di bidang perasuransian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Bukti terdaftar Agen Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (8) dapat dibatalkan dalam hal Agen Asuransi:

a. dinyatakan melanggar kode etik oleh Asosiasi yang bersangkutan;

b. melakukan perbuatan tercela di bidang jasa keuangan;

c. melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang keuangan;

d. tidak memenuhi persyaratan Agen Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3);

e. tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ; dan/atau

f. pengunduran diri secara sukarela.

(3) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan pembatalan bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:

a. usulan Asosiasi; atau

b. penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Dalam hal pembatalan bukti terdaftar agen asuransi diusulkan oleh Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan pembatalan bukti tanda terdaftar paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak usulan diterima Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Pembatalan bukti terdaftar disampaikan kepada Asosiasi terkait.

Pasal 121

Otoritas Jasa Keuangan memiliki akses terhadap data Agen Asuransi yang dikelola oleh Asosiasi.

Bagian Keempat

Sanksi Adminsitratif

Pasal 122

(1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (11), Pasal 119 ayat (2),

ayat (3), dan/atau Pasal 120 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. penurunan tingkat kesehatan.

(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Kelima

Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 123

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XVI

PERUBAHAN KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 124

(1) Setiap perubahan kepemilikan, Perusahaan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. perubahan komposisi saham;

b. Pengambilalihan;

c. penambahan pemegang saham baru; dan

d. perubahan status Perusahaan tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya.

(3) Dalam hal Perusahaan terbuka memperdagangkan sahamnya di bursa efek, persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperoleh dalam hal terdapat perubahan Pengendali.

(4) Rencana perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam rencana bisnis Perusahaan.

(5) Pemenuhan persyaratan terkait pencantuman rencana perubahan kepemilikan dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berlaku bagi Perusahaan yang akan melakukan perubahan kepemilikan untuk memenuhi Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan/atau target tingkat solvabilitas minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan.

(6) Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh adanya penambahan Modal Disetor, penambahan Modal Disetor dimaksud dilarang dilakukan selain dalam bentuk:

a. setoran tunai;

b. konversi/pengalihan saldo laba;

c. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau

d. saham bonus.

(7) Dalam kondisi tertentu, bentuk penambahan Modal Disetor dapat dilakukan melalui bentuk lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 125

(1) Perusahaan yang melakukan perubahan kepemilikan melalui Pengambilalihan wajib menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Kewajiban penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Perusahaan yang akan melakukan:

a. perubahan kepemilikan melalui Pengambilalihan yang merupakan hasil warisan;

b. perubahan kepemilikan untuk pemenuhan Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;

c. perubahan kepemilikan dalam restrukturisasi grup Perusahaan; dan/atau

d. perubahan kepemilikan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Penyesuaian dengan ketentuan mengenai Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pada saat pelaksanaan perubahan kepemilikan.

Bagian Kedua Persetujuan Perubahan Kepemilikan

Pasal 126

(1) Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) mengakibatkan adanya Pengendali baru, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pengendali.

(2) Untuk memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), calon pemegang saham atau yang setara melalui Direksi harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersama dengan:

a. daftar persyaratan dokumen permohonan persetujuan perubahan kepemilikan tercantum dalam Lampiran pada tabel XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

b. permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama.

(4) Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dan format permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 127

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan perubahan kepemilikan diterima secara lengkap.

(2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:

a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) huruf a;

b. analisis kelayakan rencana perubahan kepemilikan;

c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pengendali, jika terdapat perubahan kepemilikan melalui Pengambilalihan; dan

d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(3) Untuk mendukung proses analisis terhadap kelayakan rencana perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Perusahaan menyampaikan dokumen pendukung selain dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) huruf a.

(4) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Dalam hal Perusahaan telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan perubahan kepemilikan.

(7) Dalam hal permohonan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan kepada Perusahaan.

(8) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 128

(1) Dalam hal perubahan kepemilikan Perusahaan memerlukan persetujuan RUPS, Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dari Otoritas Jasa Keuangan, harus melaksanakan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) telah terlampaui dan Perusahaan belum melaksanakan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan persetujuan perubahan kepemilikan yang sebelumnya telah diberikan.

Pasal 129

(1) Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

(2) Pelaporan perubahan pelaksanaan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan tercantum dalam Lampiran pada tabel XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif

Pasal 130

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), ayat (3), ayat (6), Pasal 125 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 129 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. penurunan tingkat kesehatan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(5) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Keempat

Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 131

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XVII

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 132

(1) Perusahaan yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat:

a. persetujuan;

b. pengesahan; atau

c. penerimaan pemberitahuan, dari instansi yang berwenang.

(2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. perubahan nama Perusahaan termasuk dalam hal terjadi Penggabungan atau Peleburan atas 2 (dua) Perusahaan atau lebih yang salah satunya memiliki Unit Syariah dan nama yang digunakan adalah nama Perusahaan yang tidak memiliki Unit Syariah;

b. perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan dan/atau kantor pusat Unit Syariah;

c. penambahan Modal Disetor bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas termasuk penambahan Modal Disetor pada Perusahaan terbuka yang memperdagangkan sahamnya di bursa efek dan tidak mengakibatkan perubahan Pengendali; dan/atau

d. perubahan anggaran dasar lainnya berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Pelaporan perubahan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan perubahan nama Perusahaan tercantum dalam Lampiran pada tabel XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(4) Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan tercantum dalam Lampiran pada tabel XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(5) Pelaporan penambahan Modal Disetor Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan penambahan Modal Disetor Perusahaan tercantum dalam Lampiran pada tabel XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(6) Pelaporan perubahan anggaran dasar yang disebabkan adanya penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perusahaan dalam hal penambahan modal dimaksud tidak mengakibatkan terjadinya:

a. perubahan komposisi saham;

b. Pengambilalihan; dan/atau

c. penambahan pemegang saham baru.

Bagian Kedua

Pelaporan Perubahan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Perubahan Nama Pemegang Saham

Pasal 133

(1) Perusahaan yang melakukan:

a. perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS; dan/atau

b. perubahan nama pemegang saham,

wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

(2) Bagi Perusahaan Asuransi Jiwa berbentuk usaha bersama yang melakukan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal:

a. akta penegasan pengangkatan bagi akta notaris yang didalamnya memuat syarat tangguh pengangkatan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; atau

b. akta notaris yang didalamnya tidak memuat syarat tangguh pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

(3) Pelaporan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan tercantum dalam Lampiran pada tabel XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(4) Pelaporan perubahan nama pemegang saham Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan perubahan nama pemegang saham tercantum dalam Lampiran pada tabel XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Ketiga

Pelaporan Perubahan Alamat

Pasal 134

(1) Perusahaan wajib melaporkan perubahan alamat:

a. kantor pusat; dan/atau

b. kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a,

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan alamat.

(2) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan perubahan alamat kantor dan kantor di luar kantor pusat tercantum dalam Lampiran pada tabel XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Keempat

Pelaporan Penambahan Modal Kerja Unit Syariah

Pasal 135

(1) Perusahaan wajib melaporkan penambahan modal kerja Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penambahan modal kerja.

(2) Pelaporan penambahan modal kerja bagi Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan salinan bukti penempatan modal kerja pada rekening Unit Syariah yang dilegalisasi oleh bank.

Bagian Kelima

Sanksi Administratif

Pasal 136

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), Pasal 133 ayat (1), ayat (2), Pasal 134 ayat (1), dan/atau Pasal 135 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. penurunan tingkat kesehatan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), Pasal 133 ayat (1),

ayat (2), Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Keenam

Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 137

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XVIII

KERJA SAMA DALAM SATU KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 138

(1) Perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan Perusahaan lain yang memiliki hubungan kepemilikan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan yang memenuhi kondisi:

a. Perusahaan merupakan PSP dari Perusahaan lain;

b. Perusahaan dimiliki oleh PSP atau Pengendali yang sama; atau

c. Perusahaan tergabung dalam 1 (satu) KUPA.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:

a. permodalan; dan

b. manajemen Perusahaan, yang meliputi:

1. Direksi;

2. Dewan Komisaris;

3. Tenaga Ahli;

4. Aktuaris bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;

5. komite yang diwajibkan dibentuk oleh Perusahaan; dan

6. Pejabat Eksekutif.

(4) Pihak independen yang menjadi anggota komite pada Perusahaan dalam 1 (satu) kepemilikan dapat merangkap jabatan sebagai pihak independen yang menjadi anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 5 pada Perusahaan lain dalam satu kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan beralihnya tanggung jawab dan risiko dari 1 (satu) Perusahaan kepada Perusahaan lain.

Pasal 139

Dalam hal Perusahaan melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) dalam bentuk penggunaan jaringan kantor Perusahaan pada alamat yang sama, Perusahaan harus memenuhi persyaratan:

a. terdapat pemisahan antara kantor Perusahaan dan kantor Perusahaan lain; dan

b. tidak menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi bagi masing-masing Perusahaan.

Pasal 140

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) dilakukan dengan perjanjian kerja sama secara tertulis.

(2) Perjanjian kerja sama secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:

a. tujuan dan ruang lingkup perjanjian kerja sama;

b. jangka waktu perjanjian kerja sama; dan

c. hak dan kewajiban masing-masing pihak paling sedikit:

1. rencana alih pengetahuan jika kerja sama bisnis melibatkan sumber daya manusia Perusahaan;

2. kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi Perusahaan serta pemegang polis, tertanggung, atau peserta Perusahaan;

3. tanggung jawab atas kerugian; dan

4. penanganan pengaduan pemegang polis, tertanggung, atau peserta jika kerja sama bisnis berhubungan dengan pemegang polis, tertanggung, atau peserta Perusahaan.

(3) Perusahaan harus melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah dibuat.

Bagian Kedua

Persetujuan Kerja Sama

Pasal 141

(1) Perusahaan yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan kerja sama dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dalam hal terdapat perubahan perjanjian kerja sama, Perusahaan yang bekerja sama wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan perubahan perjanjian kerja sama dari Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Untuk memperoleh persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau perubahan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan yang bekerja sama harus terlebih dahulu mencantumkan rencana kerja sama dalam rencana bisnis Perusahaan.

(4) Perusahaan yang menjadi PSP dari Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf a, Perusahaan Induk, atau pelaksana Perusahaan Induk dari Perusahaan yang tergabung dalam 1 (satu) KUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf c menyampaikan permohonan:

a. persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau

b. perubahan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Perusahaan lain yang mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama.

(5) Dalam hal kerja sama dilakukan oleh Perusahaan yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

138 ayat (2) huruf b yang tidak menjadi bagian dari KUPA, permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh salah satu Perusahaan.

(6) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai daftar persyaratan dokumen permohonan persetujuan kerja sama dalam hubungan kepemilikan tercantum dalam Lampiran pada tabel XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(7) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum pelaksanaan kerja sama.

Pasal 142

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (6) paling lama 60 (enam puluh) hari setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen persyaratan permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dalam hal diperlukan tambahan cakupan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2), dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (6), dan/atau penjelasan berkenaan dengan penelaahan permohonan persetujuan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, batas waktu 60 (enam puluh) hari dihitung sejak Perusahaan melengkapi perjanjian kerja sama, dokumen persyaratan, dan/atau memberikan penjelasan yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Perusahaan yang melakukan kerja sama.

(4) Dalam hal terdapat perubahan perjanjian kerja sama, Perusahaan wajib menyampaikan perubahan perjanjian kerja sama kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan perjanjian kerja sama.

Pasal 143

(1) Perusahaan harus melaksanakan kerja sama paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan belum melaksanakan kerja sama, persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan batal dan menjadi tidak berlaku.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Penghentian Kerja Sama

Pasal 144

Perusahaan yang melaksanakan kerja sama wajib mencantumkan laporan realisasi pelaksanaan kerja sama dalam laporan realisasi rencana bisnis masing-masing Perusahaan dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 145

(1) Perusahaan dapat melakukan penghentian kerja sama dalam hubungan kepemilikan sebelum jangka waktu kerja sama berakhir.

(2) Perusahaan wajib melaporkan setiap rencana penghentian kerja sama kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Perusahaan lainnya, disertai dengan persyaratan dokumen pelaporan penghentian kerja sama dalam hubungan kepemilikan tercantum dalam Lampiran pada tabel XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(3) Laporan rencana penghentian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penghentian kerja sama.

Bagian Keempat

Sanksi Administratif

Pasal 146

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), ayat (2), Pasal 142 ayat (4), Pasal 144, dan/atau Pasal 145 ayat (2), ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. penurunan tingkat kesehatan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dan/atau ayat (2), dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(5) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Kelima

Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 147

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XIX

PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 148

(1) Permohonan perizinan, persetujuan, atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 44 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat (2), Pasal 70 ayat (1), Pasal 82 ayat (3), Pasal 83 ayat (2), Pasal 102 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 115 ayat (3), Pasal 126 ayat (3), Pasal 127 ayat (4), Pasal 129 ayat (2), Pasal 132 ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 133 ayat (3), ayat (4), Pasal 134 ayat (2), Pasal 135 ayat (2), Pasal 141 ayat (6), dan/atau 142 ayat (2), harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dengan penyampaian permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan tidak perlu menyampaikan dokumen cetak.

(3) Perusahaan wajib menyimpan dokumen cetak atas kelengkapan dokumen perizinan, persetujuan, dan pelaporan yang telah disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Perusahaan wajib mempertanggungjawabkan kebenaran dan kesesuaian setiap dokumen yang disampaikan secara elektronik dengan dokumen cetak yang dimiliki oleh Perusahaan.

(5) Dalam hal dibutuhkan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan/atau validasi atas kebenaran dan kewajaran dokumen cetak permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disampaikan oleh Perusahaan secara elektronik.

(6) Perusahaan wajib menyediakan dokumen cetak permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disampaikan oleh Perusahaan secara elektronik pada saat pelaksanaan verifikasi dan/atau validasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Seluruh dokumen yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang dipersamakan dengan dokumen cetak.

(8) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan teknis, penyampaian permohonan perizinan, persetujuan, atau pelaporan, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 149

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. penurunan tingkat kesehatan.

(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Ketiga

Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 150

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 151

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 152

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, permohonan persetujuan yang telah diterima dan belum memperoleh persetujuan atau penolakan dari Otoritas Jasa Keuangan, diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Pasal 153

Pada saat program penjaminan polis berlaku, ketentuan mengenai persyaratan untuk melampirkan laporan awal Dana Jaminan beserta bukti penempatan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hanya berlaku bagi:

a. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta program penjaminan polis; atau

b. Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang akan mengajukan izin usaha.

Pasal 154

(1) Agen Asuransi yang memiliki tanda terdaftar yang masih berlaku dan tercantum dalam daftar dari Asosiasi sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan harus melakukan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Untuk pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), asosiasi harus menyampaikan daftar Agen Asuransi yang masih memiliki tanda terdaftar yang berlaku dari asosiasi dan aktif sebagai Agen Asuransi pada Perusahaan, kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 155

Badan usaha Agen Asuransi yang telah mendapatkan izin usaha atau surat tanda terdaftar sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan tetap dapat menjalankan usahanya.

Pasal 156

Kewajiban penyesuaian rangkap jabatan bagi Perusahaan yang memiliki anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS yang masih merangkap jabatan atau pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79, diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

Pasal 157

Kewajiban penyesuaian rangkap jabatan bagi Perusahaan yang memiliki Tenaga Ahli yang masih merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5), ayat (6), Pasal 89 ayat (5), ayat (6), Pasal 90 ayat (5), ayat

(6) , dan/atau Pasal 91 ayat (3), ayat (4), diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

Pasal 158

(1) Pelanggaran atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990) yang diketahui pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990).

(2) Perusahaan yang dikenai sanksi administratif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990) dan belum dapat memperbaiki pelanggaran, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 159

(1) Pelanggaran atas ketentuan mengenai rangkap jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2),

Pasal 23, Pasal 33, dan/atau Pasal 41 ayat (1), ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6450), yang diketahui pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6450);

(2) Perusahaan yang dikenai sanksi administratif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6450) dan belum dapat memperbaiki pelanggaran, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 160

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990); dan

b. ketentuan mengenai rangkap jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23, Pasal 33, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6450), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 161

Ketentuan mengenai Ekuitas minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33/OJK), dan Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 9/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34/OJK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 162

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR

POJK No 20 Tahun 2023 Tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Produk Suretyship

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Tue, 23 Jul 2024 07:29:00 +0000

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG
PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN SYARIAH DAN PRODUK SURETYSHIP ATAU SURETYSHIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

bahwa untuk menjaga tingkat eksposur risiko produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah dan suretyship atau suretyship syariah dikelola secara hati-hati, dan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pihak yang berkepentingan, perlu untuk menyesuaikan peraturan mengenai penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit dan suretyship;
bahwa peraturan mengenai penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit dan suretyship yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar sehingga perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN SYARIAH DAN PRODUK SURETYSHIP ATAU SURETYSHIP SYARIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

3. Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

4. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

5. Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

6. Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

7. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum.

8. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa.

9. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah.

10. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah.

11. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.

12. Perusahaan Asuransi Syariah adalah Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.

13. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

14. Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban finansial atau utang berdasarkan perjanjian kredit, pembiayaan, pembiayaan syariah, atau transaksi kredit.

15. Kreditur adalah pihak yang memiliki hak finansial atau piutang berdasarkan perjanjian kredit, pembiayaan, pembiayaan syariah, atau transaksi kredit.

16. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, termasuk kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Kreditur dan Debitur, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

17. Pembiayaan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa-menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Kreditur dan Debitur, yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil, ujrah, margin, atau tanpa imbalan.

18. Asuransi Kredit adalah lini Usaha Asuransi Umum yang memberikan pertanggungan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial Debitur kepada Kreditur sesuai dengan perjanjian Kredit.

19. Asuransi Pembiayaan Syariah adalah lini Usaha Asuransi Umum Syariah yang memberikan pengelolaan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial Debitur kepada Kreditur sesuai dengan perjanjian Pembiayaan Syariah.

20. Asuransi Jiwa Kredit adalah produk Asuransi jiwa yang memberikan paling sedikit pertanggungan atas risiko meninggal dunia dan dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban finansial Debitur kepada Kreditur sesuai dengan perjanjian Kredit.

21. Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah adalah produk Asuransi jiwa syariah yang memberikan paling sedikit pengelolaan atas risiko meninggal dunia dan dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban finansial Debitur kepada Kreditur.

22. Suretyship adalah lini Usaha Asuransi Umum yang memberikan jaminan atas kemampuan principal dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara principal dan obligee.

23. Suretyship Syariah adalah lini Usaha Asuransi Umum Syariah yang memberikan jaminan atas kemampuan principal dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara principal dan obligee.

24. Surety adalah Perusahaan Asuransi Umum atau Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang memasarkan produk Suretyship atau Suretyship Syariah.

25. Principal adalah pihak dalam perjanjian Suretyship atau Suretyship Syariah yang harus memenuhi kewajiban kepada obligee berdasarkan perjanjian pokok.

26. Obligee adalah pihak dalam perjanjian Suretyship atau Suretyship Syariah yang berhak menerima pemenuhan kewajiban dari Principal berdasarkan perjanjian pokok.

27. Pemasar adalah pihak yang melakukan pemasaran produk asuransi.

BAB II

PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN KREDIT OLEH PERUSAHAAN ASURANSI UMUM DAN PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH PERUSAHAAN ASURANSI UMUM SYARIAH

Pasal 2

(1) Perusahaan Asuransi Umum dapat memasarkan produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit.

(2) Perusahaan Asuransi Umum Syariah dapat memasarkan produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah.

(3) Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

produk Asuransi Kredit atas transaksi penyaluran Kredit;
produk Asuransi Kredit atas transaksi perdagangan; dan
produk Asuransi kecelakaan diri yang memberikan manfaat pembayaran kewajiban finansial Debitur kepada Kreditur atas risiko berupa:
Debitur meninggal dunia akibat kecelakaan;
Debitur mengalami cacat tetap keseluruhan atau sebagian akibat kecelakaan;
Debitur mengalami kondisi sakit kritis; dan/atau
Debitur kehilangan pekerjaan yang bukan disebabkan:

a)   permintaan Debitur;
b)   perbuatan melanggar hukum; dan/atau
c)   pelanggaran perjanjian kerja oleh Debitur.

(4) Produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

produk Asuransi Pembiayaan Syariah atas penyaluran Pembiayaan Syariah;
produk Asuransi Pembiayaan Syariah atas transaksi perdagangan;
produk Asuransi kecelakaan diri yang memberikan manfaat pembayaran kewajiban finansial Debitur kepada Kreditur atas risiko berupa:
Debitur meninggal dunia akibat kecelakaan;
Debitur mengalami cacat tetap keseluruhan atau sebagian akibat kecelakaan;
Debitur mengalami kondisi sakit kritis yang menyebabkan tidak mampu membayar kewajiban finansialnya; dan/atau
Debitur kehilangan pekerjaan yang bukan disebabkan:

a) permintaan Debitur;
b) perbuatan melanggar hukum; dan/atau
c) pelanggaran perjanjian kerja oleh Debitur.

(5) Produk Asuransi Kredit dan Produk Asuransi Pembiayaan Syariah hanya dapat menanggung risiko kegagalan Debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.

(6) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang akan memasarkan produk yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah, harus memenuhi ketentuan:

tingkat kesehatan dengan peringkat komposit paling rendah peringkat 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank;
tingkat solvabilitas minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah; dan
kecukupan investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

Pasal 3

(1) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dilarang memberikan pertanggungan/ pengelolaan atas risiko meninggal dunia alami.

(2) Dalam hal terdapat pertanggungan atas risiko meninggal dunia alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi Umum wajib melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi Jiwa.

(3) Dalam hal terdapat pengelolaan atas risiko meninggal dunia alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi ketentuan mengenai produk asuransi bersama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi.

(5) Dalam hal Perusahaan Asuransi Umum dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kondisi:

sedang dikenai larangan memasarkan produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit berdasarkan instruksi Otoritas Jasa Keuangan;
sedang dikenai larangan memasarkan produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau
perjanjian kerja sama berakhir,

Perusahaan Asuransi Umum dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa wajib menghentikan pemasaran produk asuransi bersama tersebut dan melanjutkan pertanggungan yang sedang berjalan sampai dengan masa pertanggungan berakhir.

(6) Dalam hal Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kondisi:

sedang dikenai larangan memasarkan produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah berdasarkan instruksi Otoritas Jasa Keuangan;
sedang dikenai larangan memasarkan produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
perjanjian kerja sama berakhir,

Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib menghentikan pemasaran produk asuransi bersama tersebut dan melanjutkan kepesertaan yang sedang berjalan sampai dengan masa kepesertaan berakhir.

Pasal 4

(1) Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan produk Asuransi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang memasarkan produk Asuransi Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b wajib:

a. setiap saat memiliki:

bagi Perusahaan Asuransi Umum:

a) rasio likuiditas paling rendah 150% (seratus lima puluh persen); dan
b) ekuitas minimum paling sedikit:

1) Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) atau 150% (seratus lima puluh persen) dari ketentuan ekuitas minimum yang berlaku, mana yang lebih tinggi sampai dengan tanggal 31 Desember 2028; atau
2) Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) setelah tanggal 31 Desember 2028; atau

bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah:

a) rasio likuiditas dana perusahaan dan dana tabarru’ masing-masing paling rendah 150% (seratus lima puluh persen); dan
b) total ekuitas dana perusahaan setelah memperhitungkan kebutuhan untuk pemberian qardh kepada dana tabarru’ paling sedikit:

1) Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau 150% (seratus lima puluh persen) dari ketentuan ekuitas minimum yang berlaku, mana yang lebih tinggi sampai dengan tanggal 31 Desember 2028; atau
2) Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) setelah tanggal 31 Desember 2028;

b. memiliki sistem informasi yang paling sedikit mampu digunakan untuk:

1. memperoleh, memelihara, dan mengolah informasi mengenai objek Asuransi atau Asuransi Syariah untuk:

a) penilaian tingkat risiko dari objek Asuransi atau Asuransi Syariah;
b) penentuan premi/kontribusi;
c) valuasi cadangan teknis atau penyisihan teknis; dan
d) pemantauan dan evaluasi kinerja produk; dan

2. mengecek kebenaran penutupan Asuransi atau Asuransi Syariah;

c. memiliki satuan kerja atau fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah;

d. memiliki tenaga ahli asuransi yang merupakan penanggung jawab satuan kerja atau fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, yang memenuhi persyaratan:

memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai underwriter lini usaha Asuransi Kredit, Asuransi Pembiayaan Syariah, atau sebagai analis kredit; dan
pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan yang khusus diselenggarakan di bidang Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah;

e. memiliki pegawai pada kantor pusat dan kantor cabang yang ditugaskan khusus untuk mengelola Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah; dan

f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah.

(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang telah memasarkan produk Asuransi Kredit atau produk Asuransi Pembiayaan Syariah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dilarang memasarkan produk Asuransi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dan produk Asuransi Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b.

Pasal 5

(1) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib memiliki pembagian risiko dengan Kreditur dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Kredit dan Asuransi Pembiayaan Syariah.

(2) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib menetapkan risiko yang ditanggung Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari nilai saldo Kredit atau Pembiayaan Syariah pada waktu terjadi risiko yang ditanggung.

(3) Bagian risiko yang ditanggung Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam polis asuransi.

(4) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dilarang menerima pertanggungan risiko atas bagian risiko yang ditanggung Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 6

(1) Nilai pertanggungan/manfaat bruto dan nilai retensi sendiri untuk setiap risiko pada Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah berlaku ketentuan:

nilai pertanggungan/manfaat bruto, paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah; dan
nilai retensi sendiri, paling tinggi 5% (lima persen) dari ekuitas Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah.

(2) Dalam hal terdapat jaminan kas tunai pada Kredit atau Pembiayaan Syariah, nilai pertanggungan/manfaat bruto dan nilai retensi sendiri untuk setiap risiko pada Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah dikurangi jaminan kas tunai.

Pasal 7

(1) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dilarang menerapkan subrogasi untuk produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c.

(2) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dapat menerapkan subrogasi untuk produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dan produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b.

(3) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang menerapkan subrogasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki prosedur standar untuk pelaksanaan subrogasi.

(4) Hasil pemulihan kerugian berdasarkan subrogasi dibagi antara Perusahaan Asuransi Umum atau Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Kreditur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan kewajaran.

Pasal 8

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan/atau Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis; dan/atau
penurunan tingkat kesehatan.

(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Pasal 9

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB III

ASURANSI JIWA KREDIT OLEH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DAN ASURANSI JIWA PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH

Pasal 10

(1) Perusahaan Asuransi Jiwa dapat memasarkan produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit dalam bentuk Asuransi Jiwa Kredit.

(2) Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dapat memasarkan produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah dalam bentuk Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah.

(3) Perusahaan Asuransi Jiwa yang memasarkan produk Asuransi Jiwa Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang memasarkan produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan pertanggungan selain atas risiko:

Debitur meninggal dunia;
Debitur mengalami cacat tetap keseluruhan atau sebagian akibat kecelakaan; dan/atau
Debitur mengalami kondisi sakit kritis.

Pasal 11

Perusahaan Asuransi Jiwa yang memasarkan produk Asuransi Jiwa Kredit dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang memasarkan produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah wajib:

memiliki sistem informasi yang paling sedikit mampu digunakan untuk:
memperoleh, memelihara, dan mengolah informasi mengenai objek Asuransi atau Asuransi Syariah untuk:
a) penilaian tingkat risiko dari objek Asuransi atau Asuransi Syariah;
b) penentuan premi/kontribusi;
c) valuasi cadangan teknis atau penyisihan teknis; dan
d) pemantauan dan evaluasi kinerja produk; dan
mengecek kebenaran penutupan Asuransi atau Asuransi Syariah; dan
memiliki satuan kerja atau fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan Asuransi Jiwa Kredit atau Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah.

Pasal 12

Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dilarang menerapkan subrogasi untuk produk Asuransi Jiwa Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 13

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11, dan/atau Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis; dan/atau
penurunan tingkat kesehatan.

(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Pasal 14

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB IV
SURETYSHIP DAN SURETYSHIP SYARIAH

Pasal 15

(1) Perusahaan Asuransi Umum dapat memasarkan produk Suretyship.

(2) Perusahaan Asuransi Umum Syariah dapat memasarkan produk Suretyship Syariah.

(3) Produk Suretyship sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

penjaminan pengadaan barang/jasa;
penjaminan kepabeanan;
penjaminan cukai; dan
kontra bank garansi.

(4) Produk Suretyship Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

penjaminan syariah pengadaan barang/jasa;
penjaminan syariah kepabeanan;
penjaminan syariah cukai; dan
kontra bank garansi syariah.

(5) Produk Suretyship Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan akad kafalah bil ujrah.

(6) Akad kafalah bil ujrah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:

Perusahaan Asuransi Umum Syariah bertindak sebagai Surety;
Perusahaan Asuransi Umum Syariah tidak dapat menjamin transaksi dan objek yang bertentangan dengan prinsip syariah; dan
Pembayaran klaim hanya bersumber dari dana Perusahaan Asuransi Umum Syariah.

Pasal 16

(1) Perusahaan Asuransi Umum yang akan memasarkan produk Suretyship dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang akan memasarkan produk Suretyship Syariah harus memenuhi ketentuan:

tingkat kesehatan dengan peringkat komposit paling rendah peringkat 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank;
tingkat solvabilitas minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah; dan
kecukupan investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

(2) Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan produk Suretyship sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang memasarkan produk Suretyship Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib:

a. setiap saat memiliki:

bagi Perusahaan Asuransi Umum:

a) rasio likuiditas paling rendah 150% (seratus lima puluh persen); dan
b) ekuitas minimum paling sedikit:

bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah:

b. memiliki sistem informasi yang paling sedikit mampu digunakan untuk:

1. memperoleh, memelihara, dan mengolah informasi mengenai objek Asuransi atau Asuransi Syariah untuk:

a) penilaian tingkat risiko dari objek Asuransi atau Asuransi Syariah;

b) penentuan premi/kontribusi;

c) valuasi cadangan teknis atau penyisihan teknis; dan

d) pemantauan dan evaluasi kinerja produk; dan

2. mengecek kebenaran penutupan Suretyship atau Suretyship Syariah;

c. memiliki satuan kerja atau fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan Suretyship atau Suretyship Syariah;

d. memiliki tenaga ahli asuransi yang merupakan penanggung jawab satuan kerja atau fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai underwriter Suretyship atau Suretyship Syariah;
pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan yang khusus diselenggarakan di bidang Suretyship atau Suretyship Syariah; dan
memiliki kualifikasi sertifikasi underwriter di bidang Suretyship atau Suretyship Syariah yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang asuransi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;

e. memiliki pegawai pada kantor pusat dan kantor cabang yang ditugaskan khusus untuk mengelola Suretyship atau Suretyship Syariah yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang Suretyship atau Suretyship Syariah; dan

f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Suretyship atau Suretyship Syariah.

(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang telah memasarkan Suretyship atau Suretyship Syariah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dilarang memasarkan produk Suretyship sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan produk Suretyship Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 17

(1) Nilai jaminan bruto dan nilai jaminan retensi sendiri untuk setiap risiko pada produk Suretyship atau Suretyship Syariah berlaku ketentuan:

nilai jaminan bruto, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah; dan
nilai jaminan retensi sendiri, paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah.

(2) Dalam hal terdapat jaminan kas tunai pada produk Suretyship atau Suretyship Syariah, nilai jaminan bruto dan nilai jaminan retensi sendiri untuk setiap risiko pada produk Suretyship atau Suretyship Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah dikurangi jaminan kas tunai.

Pasal 18

(1) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dapat menerapkan subrogasi untuk produk Suretyship dan Suretyship Syariah.

(2) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang menerapkan subrogasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki prosedur standar untuk pelaksanaan subrogasi.

(3) Hasil pemulihan kerugian berdasarkan subrogasi dibagi antara Perusahaan Asuransi Umum atau Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Kreditur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan kewajaran.

Pasal 19

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis; dan/atau
penurunan tingkat kesehatan.

(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Pasal 20

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB V
PREMI, KONTRIBUSI, UNDERWRITING, DAN KLAIM

Pasal 21

(1) Perusahaan menetapkan besaran premi/kontribusi dengan ketentuan:

sesuai dengan risiko yang ditanggung/dikelola, dan manfaat yang dijanjikan; dan
ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif.

(2) Penetapan premi/kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

(3) Penetapan premi/kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk produk Asuransi Kredit, Asuransi Pembiayaan Syariah, Suretyship, dan Suretyship Syariah wajib dilakukan dengan memperhitungkan paling sedikit:

a. premi/kontribusi murni yang ditentukan berdasarkan paling sedikit:

1. data profil risiko dan kerugian jenis asuransi yang bersangkutan untuk minimal 5 (lima) tahun terakhir, atau dalam hal tidak tersedia, dapat digunakan:

1. 1. data profil risiko dan kerugian jenis asuransi yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun terakhir; atau
  2. informasi yang akurat dari sumber terpercaya untuk dapat memprediksi frekuensi dan besaran risiko (severity) pada objek asuransi atau penjaminan;

2. hasil penilaian atas risiko pada masing- masing objek asuransi atau penjaminan; dan

3. jangka waktu asuransi atau penjaminan; dan

b. biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya umum lainnya, dan margin keuntungan.

(4) Penilaian risiko pada objek asuransi atau penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 harus mempertimbangkan:

a. untuk produk Asuransi Kredit dan Asuransi Pembiayaan Syariah paling sedikit:

1. kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajiban keuangannya;
2. kualitas portofolio Kredit atau Pembiayaan Syariah dari Kreditur;
3. tingkat risiko pada objek asuransi untuk masing-masing jenis risiko yang dipertanggungkan (proximate cause); dan
4. ketersediaan subrogasi; atau

b. untuk produk Suretyship dan Suretyship Syariah paling sedikit kemampuan Principal untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pokok dan ketersediaan subrogasi.

(5) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib dilakukan untuk masing-masing tertanggung atau peserta, baik untuk polis individual maupun polis kumpulan.

(6) Penetapan premi/kontribusi produk Asuransi Jiwa Kredit dan Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah wajib dilakukan dengan memperhitungkan paling sedikit:

a. premi/kontribusi murni yang ditentukan berdasarkan:

1. Tingkat mortalita dan/atau morbidita (kejadian cacat);
2. Hasil penilaian atas tingkat risiko berdasarkan kondisi Debitur; dan
3. jangka waktu asuransi; dan

b. biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya umum lainnya, dan margin keuntungan.

(7) Penilaian atas tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 2 paling sedikit dilakukan terhadap usia dan riwayat kesehatan Debitur.

(8) Biaya akuisisi untuk pertama kali ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari tarif premi/kontribusi.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan premi/kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) serta penyesuian besaran biaya akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22

(1) Perusahaan wajib memiliki pedoman seleksi risiko (underwriting) untuk setiap produk yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah, dan Suretyship atau Suretyship Syariah yang mencerminkan bahwa pelaksanaan proses seleksi risiko dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan praktik asuransi yang berlaku umum.

(2) Pedoman seleksi risiko (underwriting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:

kriteria objek asuransi atau penjaminan yang dapat ditanggung atau dijamin;
pembatasan ruang lingkup risiko yang dapat dijamin, termasuk syarat dan ketentuan pertanggungan, pengecualian, jangka waktu asuransi atau penjaminan, dan pembagian risiko dengan pemegang polis jika ada;
besaran pertanggungan yang dapat diterima Perusahaan dengan mempertimbangkan kapasitas Perusahaan dan dukungan reasuransi;
data dan informasi yang diperlukan untuk penilaian risiko pada objek asuransi atau penjaminan; dan
tahapan dan tata cara seleksi risiko dan penetapan premi/kontribusi, termasuk kewenangan dan tanggung jawab setiap jenjang jabatan dalam tahapan tersebut.

(3) Perusahaan wajib melakukan seleksi risiko sesuai dengan pedoman seleksi risiko (underwriting).

(4) Dalam melakukan seleksi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib memastikan:

telah memiliki informasi yang memadai mengenai tingkat risiko dari objek asuransi atau penjaminan; dan
pemberian Kredit atau Pembiayaan Syariah telah dilakukan sesuai dengan prosedur standar yang dimiliki oleh Kreditur.

Pasal 23

(1) Perusahaan yang memasarkan produk Asuransi atau produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan/atau produk Suretyship atau Suretyship Syariah wajib menetapkan:

jangka waktu asuransi atau penjaminan;
nilai pertanggungan, manfaat, atau penjaminan;
retensi sendiri; dan
dukungan reasuransi, berdasarkan kemampuan Perusahaan untuk menanggung, mengelola, atau menjamin risiko.

(2) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:

produk Asuransi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b; dan
Produk Asuransi Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b, ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan jangka waktu Kredit atau Pembiayaan syariah berdasarkan hasil evaluasi berkala yang dilakukan oleh perusahaan atas profil risiko objek Asuransi atau Asuransi Syariah.

Pasal 24

(1) Nilai pertanggungan/manfaat pada produk Asuransi Jiwa Kredit, Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah, dan asuransi kecelakaan diri yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah ditetapkan sebesar kewajiban finansial Debitur pada waktu terjadi risiko yang dipertanggungkan.

(2) Dalam hal nilai pertanggungan/manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari kewajiban finansial Debitur pada waktu terjadi risiko yang dipertanggungkan, Perusahaan wajib memenuhi ketentuan:

selisih lebih nilai pertanggungan/manfaat tersebut diberikan kepada tertanggung, peserta, atau penerima manfaat; dan
Memperhitungkan seluruh nilai pertanggungan/ manfaat tersebut dalam penetapan premi/kontribusi.

Pasal 25

(1) Perusahaan wajib melakukan pembayaran klaim, manfaat, atau jaminan kepada:

Kreditur;
penerima Kredit atau Pembiayaan Syariah; atau
Obligee.

(2) Perusahaan yang memasarkan produk asuransi bersama bertanggung jawab atas pembayaran klaim sesuai dengan risiko yang ditanggung atau dikelola masing-masing Perusahaan sesuai dengan polis asuransi.

(3) Perusahaan dilarang memperlambat pembayaran klaim, manfaat, atau jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sebagai berikut:

Perusahaan belum menerima pembayaran dari reasuradur atas klaim bagian reasuransi;
Perusahaan sedang melakukan upaya agar pihak Principal dapat memenuhi kewajibannya, tanpa adanya persetujuan dari Obligee;
Perusahaan belum menerima pembayaran premi/kontribusi dengan syarat belum melewati periode tenggang (grace period) pembayaran premi/kontribusi; dan/atau
salah satu atau lebih Perusahaan yang tergabung dalam kerja sama produk asuransi bersama belum membayarkan klaim atau manfaat.

Pasal 26

(1) Perusahaan dapat memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah melalui saluran pemasaran yang merupakan Kreditur dan/atau Pemasar.

(2) Dalam hal tertanggung atau peserta merupakan Debitur dari pemegang polis atau Kreditur pada perjanjian Kredit atau Pembiayaan Syariah yang ditawarkan oleh pemegang polis, Perusahaan dapat menggunakan polis kumpulan.

(3) Dalam hal produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah menggunakan polis kumpulan:

a. premi/kontribusi dapat dibebankan kepada:

1. tertanggung atau peserta yang merupakan:

1. 1. Debitur dari pemegang polis; atau
  2. pemberi dana pada perjanjian Kredit atau Pembiayaan Syariah yang ditawarkan dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi; atau

2. pemegang polis; dan

b. Perusahaan wajib memberikan polis kepada pemegang polis dan sertifikat asuransi kepada masing-masing tertanggung atau peserta.

(4) Dalam hal terdapat pengembalian premi/kontribusi untuk periode asuransi yang belum terlewati, premi/kontribusi dibayarkan kepada pihak yang dibebankan premi/kontribusi.

(5) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah wajib memiliki perjanjian kerja sama dengan Kreditur atau Pemasar yang dituangkan dalam dokumen tertulis.

(6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat paling sedikit:

a. jangka waktu perjanjian;

b. prosedur atau tata cara beserta hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak dalam proses:

1. penyampaian informasi mengenai produk asuransi kepada tertanggung atau peserta;
2. penyampaian permohonan Asuransi atau Asuransi Syariah bagi tertanggung atau peserta;
3. penyampaian data dan informasi mengenai calon tertanggung atau peserta dan profil risiko kredit terkait calon tertanggung atau peserta dari mitra kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;
4. pembayaran premi/kontribusi kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, termasuk jangka waktunya;
5. penyampaian polis dan/atau sertifikat polis kepada tertanggung atau peserta;
6. pengkinian atau rekonsiliasi data pertanggungan atau kepesertaan;
7. pembayaran klaim, termasuk jangka waktunya;
8. pelaksanaan subrogasi apabila berdasarkan polis asuransi atau perjanjian kerja sama terdapat subrogasi, termasuk rekonsiliasi data subrogasi;
9. penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen; dan
10. penyelesaian perselisihan antar para pihak;

c. besaran komisi pemasaran untuk Pemasar; dan

d. evaluasi dan peninjauan ulang kerja sama.

(7) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang bertentangan dengan syarat dan ketentuan polis asuransi, termasuk berupa perluasan atau pengurangan ruang lingkup pertanggungan yang tercantum di dalam polis asuransi.

Pasal 27

(1) Perusahaan wajib memiliki dan mengkinikan data profil risiko:

produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah;
Suretyship; dan
Suretyship Syariah.

(2) Perusahaan wajib melakukan kajian secara berkala atas profil risiko pada produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah paling sedikit berdasarkan jenis:

Kreditur atau Pemasar;
Kredit atau Pembiayaan Syariah;
risiko yang ditanggung; dan
kategori tertanggung atau peserta.

(3) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib melakukan evaluasi secara berkala atas profil risiko pada produk Suretyship atau Suretyship Syariah paling sedikit berdasarkan jenis penjaminan dan Principal.

Pasal 28

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 22 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 26 ayat (3) huruf b, ayat (5), ayat (6), ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis; dan/atau
penurunan tingkat kesehatan.

(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Pasal 29

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 31

Ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak berlaku bagi produk asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah yang dipasarkan dalam rangka mendukung program pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Pertanggungan atau kepesertaan yang sudah berjalan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa pertanggungan berakhir.

(2) Perusahaan dan unit syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah, dan/atau produk Suretyship sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dapat tetap memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan/atau produk Suretyship.

(3) Perusahaan dan unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan/atau produk Suretyship sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

(4) Penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dan Pasal 11 bagi unit syariah pada Perusahaan Asuransi dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi yang memiliki unit syariah tersebut.

(5) Penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 bagi unit syariah pada Perusahaan Asuransi Umum mengikuti besaran nilai ekuitas bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 Desember 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 37/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

POJK No 8 Tahun 2024 Tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Tue, 23 Jul 2024 07:03:00 +0000

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2024 Tentang
Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5A dan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai penggunaan polis asuransi secara elektronik atau digital dan tata kelola perhitungan premi/kontribusi secara lebih hati-hati dalam rangka memastikan perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dapat memenuhi seluruh kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi perlu disesuaikan dengan perkembangan inovasi produk asuransi dan pemasaran produk asuransi yang semakin variatif serta dinamis, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan proses persetujuan produk asuransi dengan tetap mengedepankan aspek prudensial dan perilaku pasar;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PRODUK ASURANSI DAN SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI.

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

Produk Asuransi adalah program jasa pertanggungan/pengelolaan atas risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi umum dan/atau perusahaan asuransi jiwa termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan pelindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
Produk Asuransi Bersama adalah Produk Asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah.
Produk Asuransi Mikro adalah Produk Asuransi yang didesain untuk memberikan pelindungan atas risiko keuangan yang dihadapi oleh masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, dan dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, serta memuat perjanjian antara perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, yang dibuat secara tertulis baik dalam bentuk cetak atau elektronik.
Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa
Dana Tabarru‘ adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah.
Dana Tanahud adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi tanahud, hasil investasi dana tanahud, qardh dari dana perusahaan kepada dana tanahud, dan/atau dana tanahud dari reasuradur, yang penggunaannya sesuai dengan akad hibah dana tanahud.
Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan pelindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.
Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi.
Peserta adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah.
Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana Tabarru’ dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
Aktuaris Perusahaan adalah orang perseorangan yang telah memperoleh sertifikasi dari asosiasi yang membawahkan bidang aktuaria, yang ditunjuk dan bekerja secara penuh sebagai aktuaris pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tempatnya bekerja.
Bancassurance adalah aktivitas kerja sama antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dengan bank dalam rangka memasarkan Produk Asuransi melalui bank.

BAB II PRODUK ASURANSI

Bagian Kesatu

Jenis dan Kriteria Produk Asuransi

Pasal 2

(1) Produk Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah meliputi:

program yang menjanjikan pelindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
program yang menjanjikan pelindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait meninggal dunia dan/atau hidupnya Tertanggung/Peserta, atau anuitas asuransi jiwa;
program yang menjanjikan pelindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, atau pihak lain yang berhak terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungkan; dan
program yang menjanjikan pelindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.

(2) Selain Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dapat memasarkan:

program yang memberikan pertanggungan/pengelolaan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian kredit, atau program yang memberikan pengelolaan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah;
program yang memberikan jaminan atas kemampuan principal dalam melakukan perjanjian sesuai perjanjian pokok antara principal dan obligee; dan
PAYDI

Pasal 3

Produk Asuransi harus:

memberikan pelindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan;
memiliki Premi/Kontribusi yang sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif; dan
memiliki Polis Asuransi yang tidak mengandung kata, frasa, atau kalimat yang dapat:

1. menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup, kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, dan kewajiban Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan/atau
2. mempersulit Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengurus haknya.

Pasal 4

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan PAYDI wajib setiap saat memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. memiliki Aktuaris Perusahaan;
2. memiliki tenaga pengelola investasi;
3. memiliki sistem informasi yang memadai; dan
4. memiliki sumber daya yang mampu mendukung pengelolaan PAYDI.
PAYDI wajib memenuhi kriteria:
1. memiliki proporsi pelindungan terhadap risiko kematian dan manfaat yang dikaitkan dengan investasi;
2. memiliki masa pertanggungan tertentu; dan
3. memiliki strategi investasi yang
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan PAYDI wajib:
1. melakukan pencatatan dan pelaporan aset dan liabilitas setiap subdana secara terpisah dengan aset dan liabilitas lain yang dimiliki atau dikelola Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah;
2. memiliki dan menerapkan kebijakan dan strategi investasi untuk PAYDI;
3. mengalokasikan investasi dari masing-masing Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sesuai dengan subdana yang dipilih oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan
4. menerapkan manajemen risiko yang efektif terhadap risiko nilai tukar atas liabilitas dalam mata uang asing.

4. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan PAYDI wajib melaksanakan pengelolaan aset dan liabilitas PAYDI mencakup:

1. menetapkan kecukupan Premi/Kontribusi;
2. mengalokasikan bagian Premi/Kontribusi untuk pembentukan nilai tunai;
3. memiliki strategi investasi yang spesifik untuk setiap subdana;
4. melaksanakan strategi investasi;
5. menyesuaikan penempatan investasi sesuai dengan strategi investasi;
6. melakukan penghitungan nilai aktiva bersih;
7. menetapkan pengenaan biaya;
8. melakukan penatausahaan seluruh aset yang bersumber dari PAYDI yang mencakup penyimpanan, pencatatan, dan pembukuan; dan
9. memiliki perjanjian penggunaan layanan

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dapat menyelenggarakan PAYDI, kriteria PAYDI, serta pengelolaan aset dan liabilitas PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

Produk Asuransi Bersama dilarang dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung/dikelola risikonya melalui mekanisme kerja sama selain antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan:
1. usaha asuransi umum dengan usaha asuransi umum lainnya;
2. usaha asuransi umum syariah dengan usaha asuransi umum syariah lainnya;
3. usaha asuransi jiwa dengan usaha asuransi jiwa lainnya;
4. usaha asuransi jiwa syariah dengan usaha asuransi jiwa syariah lainnya;
5. usaha asuransi umum dengan usaha asuransi jiwa; atau
6. usaha asuransi umum syariah dengan usaha asuransi jiwa syariah.
Pembagian risiko antara para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Produk Asuransi Bersama wajib sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing bidang usaha Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah.
Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pertanggungan bersama yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dengan bidang usaha yang sejenis dalam rangka penyebaran risiko untuk 1 (satu) objek pertanggungan yang bersifat kasus per kasus.

Pasal 6

Penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus didasarkan pada perjanjian tertulis.
Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
1. susunan keanggotaan, termasuk Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua yang akan mengkoordinir kegiatan pemasaran Produk Asuransi Bersama;
2. hak dan kewajiban masing-masing perusahaan yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama, termasuk:
  1. tugas Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua; dan
  2. kewajiban para pihak untuk menjaga kerahasiaan data Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
3. spesifikasi dan desain Produk Asuransi Bersama yang menjadi objek perjanjian atau pemasaran;
4. risiko yang ditanggung/dikelola masing-masing Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing, dan Produk Asuransi Bersama yang diselenggarakan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dengan bidang usaha sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dengan ketentuan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua harus menanggung porsi risiko yang lebih besar;
5. klausul mengenai prosedur atau tata cara:
  1. permohonan asuransi;
  2. seleksi risiko (underwriting) dan penetapan Premi/Kontribusi;
  3. penerimaan Premi/Kontribusi dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
  4. penerusan Premi/Kontribusi kepada seluruh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama;
  5. penyelesaian dan pembayaran klaim; dan
  6. penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
6. jangka waktu perjanjian kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama;
7. prosedur penyelesaian perselisihan antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama; dan
8. kondisi yang menyebabkan berakhirnya
Penyelesaian klaim atas Produk Asuransi Bersama wajib dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan Produk Asuransi Bersama sesuai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Dalam hal 1 (satu) atau lebih Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah mengakhiri perjanjian kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama atau dilarang untuk memasarkan Produk Asuransi Bersama maka:
1. seluruh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama tetap wajib bertanggung jawab atas pertanggungan/kepesertaan yang sedang berjalan sesuai dengan ruang lingkup risiko yang dijamin oleh masing-masing Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah sesuai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. risiko yang ditanggung/dikelola dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama wajib disesuaikan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang masih tergabung; dan
3. penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama wajib diakhiri apabila tidak terdapat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dapat menanggung risiko asuransi yang sesuai dengan bidang usaha yang sejenis dengan risiko yang ditanggung oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang mengakhiri kerja sama atau dikenai larangan untuk memasarkan Produk Asuransi Bersama.

Pasal 7

Produk Asuransi Mikro harus memiliki karakteristik:
1. sederhana;
2. mudah;
3. ekonomis; dan
4. segera.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah merupakan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan Pasal 2 ayat (2).
Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah merupakan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c.
Produk Asuransi Mikro yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah merupakan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali PAYDI dan lini usaha asuransi umum atau asuransi umum syariah yang bersifat kompleks.
Produk Asuransi Mikro yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah merupakan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali anuitas asuransi jiwa dan PAYDI.
Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperluas dengan mengikuti perluasan ruang lingkup usaha asuransi.

Pasal 9

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan Produk Asuransi kumpulan wajib memastikan bahwa Tertanggung/Peserta memiliki hubungan kepentingan dengan Pemegang Polis dan/atau penerima manfaat atas objek, manfaat, atau risiko yang dipertanggungkan dalam Produk Asuransi kumpulan.

Pasal 10

Penyelenggaraan anuitas asuransi jiwa atau anuitas asuransi jiwa syariah untuk program dana pensiun oleh Perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan dana pensiun.

Pasal 11

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah harus memberi nama untuk setiap Produk Asuransi yang dipasarkan.
Nama Produk Asuransi yang dipasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
1. menggunakan kata asuransi, insurance, kata lain yang semakna, atau kata yang mencirikan kegiatan Perusahaan Asuransi;
2. menggunakan kata asuransi syariah, sharia insurance/takaful, kata lain yang semakna, atau kata yang mencirikan kegiatan Perusahaan Asuransi Syariah;
3. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan merupakan Produk Asuransi; dan
4. sesuai dengan nama Produk Asuransi pada saat dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Nama dari Produk Asuransi Mikro harus menggunakan frasa “asuransi mikro” atau frasa lain yang semakna.
Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk mengubah nama Produk Asuransi jika nama Produk Asuransi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memenuhi instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua
Polis Asuransi

Pasal 12

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan Produk Asuransi wajib menerbitkan Polis Asuransi yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

saat mulai berlaku dan berakhirnya pertanggungan/ kepesertaan;
uraian manfaat yang diperjanjikan dan risiko yang dikecualikan, termasuk besaran, waktu, persyaratan, dan kondisi pemberian manfaat;
cara dan waktu pembayaran Premi/Kontribusi;
tenggang waktu pembayaran Premi/Kontribusi;
penggunaan kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing jika pembayaran Premi/Kontribusi dan/atau manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;
waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi/Kontribusi;
kebijakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan apabila pembayaran Premi/Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;
periode pada saat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi pada Produk Asuransi jiwa atau kesehatan dengan masa pertanggungan/kepesertaan lebih dari 1 (satu) tahun;
tabel nilai tunai, untuk Produk Asuransi yang memiliki nilai tunai yang dijamin sesuai dengan Polis Asuransi;
cara perhitungan besaran nilai tunai untuk Produk Asuransi yang memiliki manfaat nilai tunai yang besarannya tidak dijamin sesuai dengan Polis Asuransi;
perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang menjanjikan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis;
penghentian pertanggungan/kepesertaan, baik dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah maupun dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, termasuk syarat, penyebab, kewajiban masing-masing pihak, dan hak atau manfaat yang diperoleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;
tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim;
penyelesaian perselisihan paling sedikit memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan;
bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih;
tata cara penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
periode mempelajari polis untuk Polis Asuransi yang memiliki periode lebih dari 1 (satu) tahun; dan
periode menunggu jika

Pasal 13

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan Produk Asuransi dengan Prinsip Syariah wajib menerbitkan Polis Asuransi yang memuat ketentuan mengenai:

jenis akad yang digunakan;
hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak berdasarkan akad yang disepakati;
besar Kontribusi yang dialokasikan ke dalam Dana Tabarru’, Dana Tanahud, ujrah, dan/atau dana investasi Peserta;
besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah;
besar, waktu, dan cara pemotongan ujrah dalam hal menggunakan akad wakalah bil ujrah;
alokasi penggunaan surplus underwriting untuk Dana Tabarru’, dana Peserta, dan/atau dana Perusahaan Asuransi Syariah;
pemberian qardh oleh Perusahaan Asuransi Syariah; dan
penggunaan Dana Tabarru’, Dana Tanahud, dan/atau dana investasi Peserta sesuai dengan jenis akad yang

Pasal 14

Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan dan memasarkan Produk Asuransi Mikro wajib menerbitkan Polis Asuransi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g huruf h, huruf l, huruf m, huruf n, huruf p, huruf q, dan huruf s.

Pasal 15

Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan dan memasarkan Produk Asuransi Mikro dengan Prinsip Syariah wajib menerbitkan Polis Asuransi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, huruf m, huruf n, huruf p, huruf q, huruf s, dan Pasal 13 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.

Pasal 16

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan dan memasarkan PAYDI wajib mengikuti ketentuan Polis Asuransi untuk PAYDI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai PAYDI.

Pasal 17

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan Produk Asuransi Bersama wajib memuat bagian risiko yang akan ditanggung oleh masing-masing Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama dalam Polis Asuransi untuk Produk Asuransi
Polis Asuransi untuk Produk Asuransi Bersama diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.
Polis Asuransi untuk Produk Asuransi Bersama harus ditandatangani oleh:
1. seluruh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama; atau
2. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.
Dalam hal Polis Asuransi untuk Produk Asuransi Bersama ditandatangani hanya oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama, perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Polis Asuransi untuk Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat ketentuan:
1. persetujuan dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama kepada ketua untuk menandatangani Polis Asuransi; dan
2. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama terikat sesuai porsi risiko masing-masing.

Pasal 18

Dalam ketentuan Polis Asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dilarang mencantumkan ketentuan yang membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan di tempat kedudukan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

Pasal 19

Polis Asuransi harus ditulis dengan jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
Dalam hal Polis Asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai:
1. pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditutup berdasarkan Polis Asuransi yang bersangkutan; dan/atau
2. pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah,

bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak dengan huruf tebal atau miring sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengecualian atau pembatasan penyebab risiko atau adanya pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

Pasal 20

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan Produk Asuransi wajib:
1. menerbitkan Polis Asuransi; dan
2. menyampaikan Polis Asuransi tersebut kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
Polis Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan disampaikan dalam bentuk cetak atau elektronik kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau
Dalam hal Polis Asuransi diterbitkan dan disampaikan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib memberikan akses kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk memperoleh dan/atau mencetak salinan atas Polis Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Dalam hal Polis Asuransi diterbitkan dan disampaikan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dilarang meminta persyaratan dokumen pengajuan klaim berupa Polis Asuransi dalam bentuk cetak.
Dalam hal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta meminta Polis Asuransi dalam bentuk cetak, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib menyampaikan Polis Asuransi dalam bentuk cetak dan diperkenankan untuk membebankan biaya pengiriman Polis Asuransi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Pasal 21

Dalam pemasaran Produk Asuransi kumpulan, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib menerbitkan:
1. Polis Asuransi induk yang dilampirkan dengan daftar nama Tertanggung/Peserta dan masa pertanggungan dari masing-masing Tertanggung/Peserta; dan
2. bukti kepesertaan dalam bentuk cetak atau elektronik bagi masing-masing Tertanggung/peserta.
Polis Asuransi dari Produk Asuransi kumpulan wajib mencantumkan hubungan kepentingan, antara Tertanggung/Peserta dan/atau objek yang dipertanggungkan dengan Pemegang Polis dan/atau penerima manfaat atas objek, manfaat, atau risiko yang
Dalam hal bukti kepesertaan diterbitkan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib memberikan akses kepada Tertanggung/ Peserta untuk memperoleh dan/atau mencetak salinan atas bukti kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
Dalam hal bukti kepesertaan diterbitkan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dilarang meminta persyaratan dokumen pengajuan klaim berupa bukti kepesertaan dalam bentuk cetak.

Pasal 22

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dapat menggunakan polis standar asuransi yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi.
Setiap polis standar asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan oleh ketua asosiasi industri asuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh surat persetujuan.
Polis standar asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan mengenai Polis Asuransi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 23

Dalam setiap penutupan asuransi, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib memastikan penerbitan Polis Asuransi telah sesuai dengan spesimen Polis Asuransi yang merupakan bagian dari Produk Asuransi yang telah:
1. mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. dilaporkan kepada Otoritas Jasa
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Produk Asuransi yang tidak wajib mendapatkan persetujuan atau tidak wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 24

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa dalam ketentuan Polis Asuransi atau polis standar asuransi terdapat hal yang dapat merugikan:
1. Pemegang Polis;
2. Tertanggung/Peserta; dan/atau
3. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah,

Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan/atau asosiasi industri asuransi untuk mengubah ketentuan Polis Asuransi atau polis standar asuransi dimaksud.

2. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan/atau asosiasi industri asuransi wajib memenuhi instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Premi atau Kontribusi

Pasal 25

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam mengelola Premi/Kontribusi dari Pemegang Polis harus dapat menghitung risiko dan manfaat yang akan didapat oleh Pemegang Polis serta memastikan tidak terjadi kegagalan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
Dalam menghitung risiko dan manfaat yang akan didapat oleh Pemegang Polis serta memastikan tidak terjadi kegagalan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib melakukan:
1. perhitungan Premi/Kontribusi yang didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum; dan
2. penetapan Premi/Kontribusi didasarkan pada risiko atas objek asuransi dan manfaat yang didapat oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau

Pasal 26

Perhitungan Premi/Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah wajib dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
1. Premi/Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan data profil risiko dan kerugian jenis asuransi yang bersangkutan minimal 5 (lima) tahun terakhir; dan
2. biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya umum lainnya, dan margin keuntungan.
Dalam hal data profil risiko dan kerugian jenis asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tersedia, digunakan:
1. data profil risiko dan kerugian jenis asuransi yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau
2. informasi yang akurat dari sumber terpercaya untuk memprediksi frekuensi dan besaran risiko pada objek asuransi.
Perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah wajib meninjau kembali perhitungan tarif Premi/Kontribusi setelah memiliki data profil risiko dan kerugian yang cukup.
Perhitungan Premi/Kontribusi PAYDI, Produk Asuransi kesehatan, dan/atau Produk Asuransi kecelakaan diri, yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah wajib dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
1. Premi/Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan data profil risiko, tingkat bunga/tingkat diskonto, tabel mortalita, dan/atau tabel morbidita;
2. perkiraan hasil investasi dari Premi/Kontribusi; dan
3. biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya umum lainnya, dan margin keuntungan.
Perhitungan Premi/Kontribusi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah wajib dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
1. Premi/Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan data profil risiko, tingkat bunga/tingkat diskonto, tabel mortalita, dan/atau tabel morbidita;
2. perkiraan hasil investasi dari Premi/Kontribusi; dan
3. biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya umum lainnya, dan margin keuntungan.

Pasal 27

Dalam penetapan Premi/Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib melakukan penilaian dan seleksi risiko dalam setiap penutupan asuransi atau asuransi syariah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
Hasil penilaian dan seleksi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam penetapan Premi/Kontribusi yang dibebankan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau

Bagian Keempat
Penghentian Pertanggungan/Kepesertaan

Pasal 28

Penghentian pertanggungan/kepesertaan, baik atas kehendak Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah maupun Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dan/atau elektronik.
Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan/kepesertaan pada Produk Asuransi, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib menginformasikan dan memastikan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta memahami konsekuensi atas biaya yang timbul dan risiko yang dibebankan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau
Kewajiban menginformasikan dan memastikan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta memahami konsekuensi atas penghentian pertanggungan/kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didokumentasikan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
Pada saat penghentian pertanggungan/kepesertaan pada Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembalian Premi/Kontribusi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang dicantumkan dalam Polis Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal 6 ayat (3), ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (5), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan/atau Pasal 28 ayat (2), ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
2. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
3. larangan untuk memasarkan Produk Asuransi atau Produk Asuransi dengan Prinsip Syariah untuk lini usaha tertentu.
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Keenam
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 30

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

BAB III
Mekanisme Penyelenggaraan Produk Asuransi

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam penyelenggaraan Produk Asuransi wajib:
1. menerapkan manajemen risiko secara efektif; dan
2. memperhatikan kesesuaian penyelenggaraan Produk Asuransi dengan strategi dan rencana bisnis Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Produk Asuransi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
1. pelindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan; dan
2. inovasi teknologi sektor keuangan, jika penyelenggaraan Produk Asuransi merupakan inovasi keuangan digital.
Dalam menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah harus:
1. mencantumkan rencana pengembangan Produk Asuransi dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;
2. melakukan identifikasi dan penilaian sendiri atas rencana pengembangan Produk Asuransi terkait kategori Produk Asuransi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
3. mendapatkan penetapan oleh komite pengembangan Produk Asuransi atas hasil identifikasi dan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
Pencantuman rencana pengembangan Produk Asuransi dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus memuat:
1. gambaran umum setiap Produk Asuransi yang akan dikembangkan;
2. Produk Asuransi yang mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum dipasarkan; dan
3. Produk Asuransi yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikecualikan dalam pengembangan Produk Asuransi untuk pelaksanaan program Pemerintah dan/atau bersifat insidental pada jangka waktu tertentu.
Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tidak memiliki Aktuaris Perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk menghentikan pemasaran Produk Asuransi.
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib memenuhi instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Kedua
Persetujuan Produk Asuransi

Pasal 32

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelenggaraan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, berupa Produk Asuransi baru dan Produk Asuransi dengan kriteria tertentu.
Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Produk Asuransi yang:
1. tidak pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang bersangkutan; atau
2. merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan dan mengakibatkan adanya perubahan material dari desain Produk Asuransi yang telah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, yang cakupan perubahannya meliputi:
  1. risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung; dan/atau
  2. metode perhitungan nilai tunai.
Produk Asuransi yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
1. Produk Asuransi yang memiliki unsur tabungan atau nilai tunai;
2. Produk Asuransi kredit atau Produk Asuransi pembiayaan syariah; dan
3. Produk Asuransi pada lini usaha suretyship atau suretyship syariah.

Pasal 33

Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang berada dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu dalam setiap penyelenggaraan Produk Asuransi.
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib memenuhi instruksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), permohonan persetujuan harus disampaikan oleh direksi atau yang setara dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
Dalam hal penyelenggaraan Produk Asuransi merupakan Produk Asuransi Bersama, untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), permohonan persetujuan harus disampaikan oleh direksi atau yang setara dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua dalam penyelenggaraan Produk Asuransi

Pasal 35

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang mengajukan permohonan persetujuan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus:
1. memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas minimum dan kecukupan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan Prinsip Syariah; dan
2. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal permohonan persetujuan Produk Asuransi baru dimaksud merupakan bagian dari rencana tindak yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan.
Untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta dokumen dan/atau informasi terkait dengan penyelenggaraan Produk Asuransi baru dimaksud.
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah harus menyampaikan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan Produk Asuransi kredit, Produk Asuransi pembiayaan syariah, suretyship, dan/atau suretyship syariah wajib memenuhi persyaratan/kriteria lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah dan produk suretyship atau suretyship syariah.
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan PAYDI wajib memenuhi persyaratan/kriteria lain mengenai PAYDI yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 36

Dalam setiap permohonan persetujuan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah harus melampirkan dokumen:

hasil identifikasi dan penilaian sendiri yang telah mendapatkan penetapan dari komite pengembangan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c;
formulir permohonan persetujuan Produk Asuransi;
proyeksi pendapatan Premi/Kontribusi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
deskripsi Produk Asuransi;
spesimen Polis Asuransi;
opini dari dewan pengawas syariah, untuk produk asuransi syariah; dan
matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan, jika Produk Asuransi baru yang dilaporkan merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang sudah dipasarkan dan mengakibatkan adanya perubahan material.

Pasal 37

Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah harus melampirkan dokumen perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) jika Produk Asuransi Bersama merupakan Produk Asuransi baru yang tidak pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a.
Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah harus melampirkan surat persetujuan Produk Asuransi Bersama yang terdahulu jika Produk Asuransi Bersama merupakan Produk Asuransi baru yang merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b.

Pasal 38

Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan dan memasarkan PAYDI harus melampirkan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai PAYDI.

Pasal 39

Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat persetujuan atas Produk Asuransi baru dan Produk Asuransi yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

Pasal 40

Dalam hal permohonan penyelenggaraan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau belum memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dan/atau dokumen yang harus dilengkapi kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah melalui:
1. surat;
2. surat elektronik;
3. pertemuan dengan pihak perusahaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan;
4. sistem elektronik; dan/atau
5. cara lain yang dapat ditelusuri dan disimpan
Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tidak memenuhi persyaratan dan/atau melengkapi dokumen, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dianggap membatalkan penyelenggaraan Produk Asuransi.
Apabila Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tetap bermaksud memasarkan Produk Asuransi baru setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah harus menyampaikan kembali permohonan persetujuan penyelenggaraan Produk Asuransi dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, dan format permohonan persetujuan penyelenggaraan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 40 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan Produk Asuransi

Pasal 42

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dapat menyelenggarakan dan memasarkan Produk Asuransi terlebih dahulu tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk:
1. Produk Asuransi yang tidak pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan Produk Asuransi tersebut tidak memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3);
2. Produk Asuransi yang merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan mengakibatkan adanya perubahan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, namun tidak memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); dan
3. Produk Asuransi yang merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), namun tidak mengakibatkan adanya perubahan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b.
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Produk Asuransi dimaksud dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

Pasal 43

Laporan penyelenggaraan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) wajib melampirkan dokumen:

hasil penilaian sendiri yang telah mendapatkan penetapan dari komite pengembangan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c;
surat pernyataan Aktuaris Perusahaan dan direktur Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah;
spesimen Polis Asuransi;
matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan, khusus untuk Produk Asuransi yang dilaporkan merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang sudah dipasarkan;
opini dari dewan pengawas syariah, untuk produk asuransi syariah; dan
perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) untuk Produk Asuransi

Pasal 44

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa Produk Asuransi dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) merupakan Produk Asuransi baru dan Produk Asuransi dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk menghentikan pemasaran Produk Asuransi dimaksud.
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib memenuhi instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, dan format pelaporan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 46

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (7), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (5), ayat (6), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43, dan/atau Pasal 44 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
2. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
3. larangan untuk memasarkan Produk Asuransi atau Produk Asuransi dengan Prinsip Syariah untuk lini usaha tertentu.
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar 000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Kelima
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 47

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

BAB IV
SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah hanya dapat memasarkan Produk Asuransi melalui saluran pemasaran:
1. secara langsung;
2. agen asuransi;
3. Bancassurance;
4. badan usaha selain bank; dan/atau
5. tenaga pemasar khusus untuk Produk Asuransi
Ketentuan lebih lanjut mengenai saluran pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 49

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang akan memasarkan Produk Asuransi melalui saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d wajib memiliki perjanjian tertulis dengan pihak yang melakukan pemasaran.

Pasal 50

Saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dapat menggunakan media komunikasi jarak jauh.
Pemasaran Produk Asuransi melalui media komunikasi jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, Produk Asuransi yang ditawarkan, serta syarat dan ketentuan Polis Asuransi.
Saluran pemasaran dengan menggunakan media komunikasi jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk PAYDI wajib diikuti dengan pertemuan langsung secara tatap muka atau tatap muka secara digital dengan media video conference.
Tatap muka secara digital dengan media video conference sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan dengan ketentuan:
1. menyebutkan identitas diri secara lengkap;
2. menunjukkan dokumen identitas sebagai tenaga pemasar produk asuransi;
3. memastikan kesesuaian wajah dan informasi dari calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dengan informasi terkini dari calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang bersangkutan; dan
4. dokumentasi dalam bentuk rekaman video dan/atau audio yang harus diverifikasi, disimpan, dan dipelihara sesuai dengan kebijakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah agar dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam hal terjadi

Pasal 51

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan Produk Asuransi melalui agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, wajib memastikan bahwa Agen Asuransi tersebut memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai agen asuransi.

Pasal 52

Pemasaran Produk Asuransi melalui Bancassurance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan dengan model bisnis:
1. referensi;
2. distribusi; dan/atau
3. integrasi
Perusahaan yang memasarkan Produk Asuransi melalui Bancassurance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib terlebih dahulu memperoleh surat persetujuan Bancassurance dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 53

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan Produk Asuransi melalui badan usaha selain bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d dengan kriteria tertentu wajib terlebih dahulu memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran Produk Asuransi melalui badan usaha selain bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 54

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan Produk Asuransi Mikro melalui tenaga pemasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e wajib menyelenggarakan atau mengadakan pelatihan bagi tenaga pemasar
Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
1. pelatihan mengenai Produk Asuransi Mikro yang akan dipasarkan; dan
2. pelatihan mengenai pengetahuan dasar
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran Produk Asuransi Mikro melalui tenaga pemasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa

Pasal 55

Dalam hal pemasaran Produk Asuransi dilakukan melalui saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib:

memastikan bahwa pihak yang melakukan pemasaran dimaksud menyampaikan informasi yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai Produk Asuransi kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebelum calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan
bertanggung jawab atas semua tindakan pihak yang melakukan pemasaran yang berkaitan dengan Produk Asuransi yang dipasarkan.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 56

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 51, Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), dan/atau Pasal 55 dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
2. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
3. larangan untuk memasarkan Produk Asuransi atau Produk Asuransi dengan Prinsip Syariah untuk lini usaha tertentu.
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Pasal 53 ayat (1) dan dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan
Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Ketiga
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 57

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

BAB V
PENYELENGGARAAN PRODUK ASURANSI SECARA DIGITAL

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Produk Asuransi Secara Digital

Pasal 58

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dapat menyelenggarakan dan memasarkan Produk Asuransi secara digital baik sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain yang menjadi partner Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berdasarkan pada suatu perjanjian kerja sama.
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan dan memasarkan Produk Asuransi secara digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
1. memiliki tanda daftar penyelenggara sistem elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik;
2. memiliki dan menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur manajemen risiko teknologi informasi; dan
3. memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan sistem

Pasal 59

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan dan memasarkan Produk Asuransi secara digital melalui kerja sama dengan pihak lain yang menjadi partner Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
Sistem elektronik yang digunakan untuk penyelenggaraan Produk Asuransi secara digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) wajib memuat informasi mengenai identitas Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, Produk Asuransi yang ditawarkan, syarat dan ketentuan Polis Asuransi, serta menyediakan ringkasan informasi produk dan layanan.
Dalam hal pemasaran sebagaimana dimasud dalam Pasal 58 ayat (1) menggunakan sistem elektronik pihak lain, sistem elektronik pihak lain tersebut harus terhubung dengan sistem elektronik Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan kerja sama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dengan pihak lain yang menjadi partner Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 60

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang melakukan penyelenggaraan Produk Asuransi secara digital wajib memastikan Produk Asuransi yang dipasarkan memenuhi kriteria:
1. menggunakan polis individual; dan
2. memiliki proses seleksi risiko yang sederhana.
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang melakukan penyelenggaraan Produk Asuransi secara digital wajib melakukan penilaian sendiri secara internal atas kesesuaian jenis dan karakteristik Produk Asuransi yang dipasarkan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 61

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 60 dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
2. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
3. larangan untuk memasarkan Produk Asuransi atau Produk Asuransi dengan Prinsip Syariah untuk lini usaha tertentu.
Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Ketiga
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 62

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

BAB VI
PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH

Bagian Kesatu
Pemenuhan Prinsip Syariah

Pasal 63

Perusahaan Asuransi Syariah dan unit syariah dari Perusahaan Asuransi wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam setiap penyelenggaraan Produk
Pemenuhan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan:
1. fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagai dasar dalam penyelenggaraan Produk Asuransi; dan
2. opini dari dewan pengawas syariah atas penggunaan akad tertentu untuk kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
Opini dari dewan pengawas syariah Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah dari Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit:
1. Produk Asuransi harus berdasarkan pada fatwa dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah;
2. kesesuaian Produk Asuransi dengan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, paling sedikit mencakup:
  1. Polis Asuransi;
  2. akad yang digunakan telah sesuai dengan karakteristik penyelenggaraan Produk Asuransi;
  3. obyek dan tujuan pengelolaan risiko;
  4. kebijakan dan prosedur pengelolaan kekayaan;
  5. kesesuaian penetapan Kontribusi dengan akad yang digunakan; dan/atau
  6. penghentian kepesertaan dan penetapan biaya dalam penghentian kepesertaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai format opini dari dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 64

Dalam hal Produk Asuransi yang telah dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah dari Perusahaan Asuransi bertentangan dengan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah yang baru diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah dari Perusahaan Asuransi wajib menyesuaikan Produk Asuransi dengan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah tersebut dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak penetapan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah tersebut.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 65

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan/atau Pasal 64 dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
2. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
3. larangan untuk memasarkan Produk Asuransi atau Produk Asuransi dengan Prinsip Syariah untuk lini usaha tertentu.
Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Ketiga
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 66

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

BAB VII
MANAJEMEN PRODUK ASURANSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 67

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memiliki dan menerapkan pedoman pengembangan dan pemantauan Produk Asuransi yang paling sedikit memuat:

tata kelola penyelenggaraan Produk Asuransi;
manajemen risiko;
pengendalian internal dalam pengembangan dan evaluasi Produk Asuransi; dan
tanggung jawab masing-masing unit kerja atau fungsi dalam manajemen Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam pengembangan dan pemantauan Produk Asuransi.

Bagian Kedua
Pengembangan Produk Asuransi

Pasal 68

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memiliki rencana pengembangan dan pemasaran Produk Asuransi yang ditetapkan oleh direksi atau yang setara.
Rencana pengembangan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi
Ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyusunan rencana pengembangan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 69

Dalam setiap pengembangan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib terlebih dahulu melakukan kajian atau pengujian atas Produk Asuransi.
Kajian atau pengujian atas Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui potensi risiko kerugian terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, serta Pemegang Polis, Tertanggung, atau
Kajian atau pengujian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup aspek:
1. kesesuaian pengembangan Produk Asuransi dengan rencana bisnis Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah;
2. potensi dampak terhadap kinerja dan kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah;
3. kesiapan operasional Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, paling sedikit mencakup;
  1. kecukupan prosedur seleksi risiko;
  2. kesesuaian penetapan Premi/Kontribusi dengan praktik yang berlaku umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. kecukupan dukungan reasuransi;
  4. kecukupan estimasi atau asumsi yang digunakan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah terkait besar portofolio risiko atas Produk Asuransi yang akan dipasarkan dapat memenuhi hukum bilangan besar asuransi;
  5. kesiapan infrastruktur sistem informasi pendukung;
  6. kesiapan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia; dan
  7. manajemen risiko terkait dengan pemasaran dan pengelolaan Produk Asuransi; dan
4. pelindungan calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, paling sedikit mencakup:
  1. kesesuaian desain Produk Asuransi dengan kebutuhan dan karakteristik target pasar;
  2. kesiapan pelaksanaan pelatihan tenaga pemasar atau pihak lain yang akan memasarkan Produk Asuransi dan edukasi konsumen; dan
kesesuaian informasi yang akan disampaikan dalam pemasaran dan ketentuan Polis Asuransi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan pelindungan konsumen.
Hasil kajian atau pengujian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada komite pengembangan Produk Asuransi sebagai dasar untuk pemberian rekomendasi pengembangan Produk Asuransi.

Bagian Ketiga
Komite Pengembangan Produk Asuransi

Pasal 70

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memiliki komite pengembangan Produk Asuransi.
Komite pengembangan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. direktur yang membawahi fungsi pengembangan Produk Asuransi selaku penanggung jawab utama;
2. pejabat yang bertanggung jawab terhadap fungsi operasional;
3. pejabat yang bertanggung jawab terhadap fungsi manajemen risiko;
4. pejabat yang bertanggung jawab terhadap fungsi pemasaran; dan
5. Aktuaris Perusahaan.

Pasal 71

Komite pengembangan Produk Asuransi bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan dan memberikan rekomendasi atas:
1. pengembangan Produk Asuransi berdasarkan hasil kajian atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
2. pengklasifikasian Produk Asuransi sebagai Produk Asuransi yang:
  1. mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); atau
  2. dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2); dan

2. pemasaran Produk Asuransi, berupa:

1. melanjutkan pemasaran Produk Asuransi;
2. mengubah Produk Asuransi; dan/atau
3. menghentikan pemasaran Produk

3. Pemberian rekomendasi atas perubahan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja setiap Produk Asuransi yang dilakukan oleh Aktuaris Perusahaan dan/atau anggota komite pengembangan Produk Asuransi lain.

Bagian Keempat
Pemantauan Kinerja Produk Asuransi

Pasal 72

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib melakukan pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi dengan melakukan pengelompokan atas setiap lini usaha, Produk Asuransi, dan saluran pemasaran Produk Asuransi.
Pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengevaluasi paling sedikit:
1. kesesuaian asumsi tingkat risiko dan biaya yang digunakan dalam penetapan tarif Premi/Kontribusi Produk Asuransi dengan realisasi tingkat risiko dan biaya; dan
2. dampak terhadap profitabilitas Produk Asuransi
Pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Aktuaris Perusahaan sesuai dengan standar praktik dan kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi aktuaris Indonesia.
Pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan seluruh fungsi dalam Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

Bagian Kelima
Penghentian Produk Asuransi

Pasal 73

Penghentian Produk Asuransi dilakukan atas dasar:
1. inisiatif Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang bersangkutan; atau
2. perintah Otoritas Jasa
Perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan mempertimbangkan:
1. hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggaraan Produk Asuransi dinilai atau berpotensi:
  1. menimbulkan kerugian yang material dan/atau signifikan terhadap kondisi keuangan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah;
  2. meningkatkan risiko hukum atau reputasi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah secara signifikan karena adanya pengaduan atau tuntutan dari nasabah; dan/atau
  3. berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan;

b. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tidak menerapkan manajemen risiko yang memadai atas Produk Asuransi yang diselenggarakan; dan/atau

c. kondisi lain.

3. Penghentian Produk Asuransi atas dasar perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berlaku sementara atau permanen berdasarkan penilaian Otoritas Jasa

Pasal 74

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menghentikan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b wajib:

menghentikan penawaran, pemasaran, dan/atau penutupan pertanggungan/kepesertaan baru atas Produk Asuransi;
menyampaikan informasi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas penghentian Produk Asuransi;
menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan atas penghentian Produk Asuransi paling lama 1 (satu) bulan sejak Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah diperintahkan untuk menghentikan Produk Asuransi; dan
mengimplementasikan rencana

Pasal 75

Penghentian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dilarang mengurangi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Pasal 76

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib melaporkan penghentian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak penghentian Produk Asuransi.
Pelaporan penghentian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh direktur Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah atau yang setara dilengkapi dengan:
1. penjelasan mengenai alasan penghentian pemasaran Produk Asuransi; dan
2. data Polis Asuransi yang masih aktif.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, dan format pelaporan penghentian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 78

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), ayat (4), Pasal 70 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 74, Pasal 75, dan/atau Pasal 76 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
2. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
3. larangan untuk memasarkan Produk Asuransi atau Produk Asuransi dengan Prinsip Syariah untuk lini usaha tertentu.
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar 000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan
Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Ketujuh
Penilaian Kembali bagi Pihak Utama

Pasal 79

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali bagi pihak utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Surat persetujuan atau pencatatan atas Produk Asuransi yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
Proses pelaporan Produk Asuransi yang belum selesai pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif lanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770) dinyatakan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 83

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770); dan
Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2024
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 10/OJK

Silabus LSPP AAMAI 106 - Asuransi Pengangkutan, Edisi 2023 dst

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Fri, 19 Jul 2024 04:02:00 +0000

Dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian untuk mendapatkan gelar AAAIK, sebuah silabus baru dengan kode unit 2.106 berjudul "Asuransi Pengangkutan" telah diluncurkan. Silabus ini dirancang untuk membantu para calon ahli asuransi memahami dan mengelola risiko, ruang lingkup bisnis dan hukum, serta luas jaminan dari asuransi pengangkutan barang. Selain itu, silabus ini juga membahas aspek underwriting dan prosedur klaim dalam asuransi pengangkutan barang.

Deskripsi Mata Ujian:

Silabus ini mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan pengelolaan risiko asuransi pengangkutan barang. Berikut adalah poin-poin utama yang dibahas:

Mengidentifikasi Risiko Pengangkutan Sesuai Ruang Lingkup Bisnis dan Legal
- Mengaplikasikan ruang lingkup bisnis impor dan ekspor serta ruang lingkup hukum yang menjadi elemen dasar dalam asuransi pengangkutan.
- Mengidentifikasi karakteristik jenis-jenis barang yang diangkut dan ketentuan utama serta pengaruhnya terhadap risiko-risiko barang dalam pengangkutan.
- Menerapkan prinsip utama dalam perdagangan yang digunakan dan tanggung jawab dalam asuransi pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mengidentifikasi Luas Jaminan Asuransi Barang dalam Pengangkutan dan Tanggung Jawab Hukum
- Menganalisis karakteristik dan sifat jaminan utama, termasuk struktur dan isi polis sesuai dengan prosedur.
- Mengidentifikasi konsep peran custody and control, risiko miss-delivery, serta batasan tanggung jawab hukum.
- Menerapkan hubungan antara tanggung jawab hukum dari haulage contractor dan tanggung jawab hukum dari freight forwarders, warehouses, dan ports for goods in transit sesuai ketentuan yang berlaku.
Menerapkan Evaluasi dan Underwriting Risiko Barang, serta Berbagai Pertimbangan dan Prosedur Klaim dalam Asuransi Pengangkutan
- Mengaplikasikan berbagai profil dan karakteristik risiko serta prinsip utama asuransi pengiriman barang.
- Mengidentifikasi akumulasi risiko, bagaimana risiko berakumulasi dalam praktik, dan pentingnya pengawasan akumulasi risiko.
- Menerapkan metode pencegahan kerugian dan metode pendekatan khusus rate premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batasan Variable:

Silabus ini harus dikuasai sepenuhnya oleh setiap penyandang gelar Ajun Ahli Asuransi Kerugian yang bertanggung jawab atas pengelolaan praktik asuransi yang sehat dan kredibel pada setiap perusahaan asuransi kerugian. Para kandidat ujian diharapkan mampu mengimplementasikan pengetahuan tentang:

Ruang lingkup bisnis dan hukum mengenai risiko pengangkutan.
Luas jaminan dari asuransi pengangkutan barang.
Underwriting dan prosedur klaim dari asuransi pengangkutan barang.

Kepatuhan terhadap Regulasi:

Para kandidat diharapkan mematuhi semua peraturan perundang-undangan tentang usaha perasuransian beserta semua peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang merupakan turunannya serta undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait dengan usaha jasa dan pelayanan masyarakat. Selain itu, mereka harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan praktik standar yang berlaku dalam usaha perasuransian serta etika usaha yang profesional.

Panduan Penilaian:

Metode Assesmen:
- Bukti-bukti dikumpulkan menggunakan metode ujian tertulis untuk memastikan unjuk kerja yang konsisten.
Konteks Penilaian:
- Unit ini dinilai berdasarkan hasil uji kompetensi melalui metode tertulis. Penilaian dititikberatkan pada penguasaan konsep dasar dan penerapan dalam praktik yang berlaku secara umum.
Penguasaan Unit Kompetensi:
- Menerapkan pengelolaan praktik asuransi pada penyelenggaraan usaha asuransi.
- Menerapkan sistem hukum pada penyelenggaraan usaha asuransi.
- Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian praktik underwriting pada perusahaan asuransi kerugian.
Pengetahuan yang Diperlukan:
- Memahami ruang lingkup hukum dan luas jaminan polis asuransi pengangkutan.
- Memahami proses, prosedur, dan penyelesaian klaim asuransi pengangkutan.
Keterampilan yang Diperlukan:
- Merumuskan strategi usaha perusahaan sesuai dengan nilai-nilai serta visi-misi perusahaan.
- Merumuskan pengelolaan dan evaluasi risiko serta underwriting asuransi pengangkutan.
Aspek Kritis:
- Mendemonstrasikan pengelolaan risiko dan akseptasi lini usaha asuransi pengangkutan.

Referensi dan Bacaan Tambahan:

Untuk memperkaya pemahaman, beberapa referensi utama yang disarankan adalah:

Study text P90: Cargo And Goods In Transit – The Chartered Insurance Institute.
Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
KUHD Buku Kedua.

Anda bisa membeli buku soal jawab LSPP AAMAI yang terbaru pada website Insurtech Indonesia atau Tokopedia.

Catatan:

Meskipun ujian akan menguji materi sesuai silabus, kandidat disarankan untuk membaca sumber-sumber pengetahuan tambahan dan 10% dari nilai ujian dialokasikan untuk pengetahuan dari sumber-sumber lain serta penggunaan contoh yang relevan.

Dengan silabus yang komprehensif ini, diharapkan para calon profesional asuransi dapat memahami dan menerapkan pengelolaan risiko asuransi pengangkutan dengan lebih baik, serta mampu menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Silabus LSPP AAMAI 105 - Asuransi Harta Benda, Kepentingan Keuangan, dan Personal, Edisi 2023 dst

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Fri, 19 Jul 2024 03:58:00 +0000

Dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian untuk mendapatkan gelar AAAIK, sebuah silabus baru dengan kode unit 2.105 berjudul "Asuransi Harta Benda, Kepentingan Keuangan, dan Personal" telah diluncurkan. Silabus ini dirancang untuk membantu para calon ahli asuransi memahami dan mengelola risiko, jaminan polis, dan praktik pasar asuransi harta benda serta gangguan usaha. Selain itu, silabus ini juga membahas persepsi risiko, asesmen risiko, dan hal-hal yang berkaitan dengan underwriting asuransi harta benda dan kepentingan keuangan, serta praktik pasar asuransi rumah tangga.

Deskripsi Mata Ujian:

Silabus ini mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan pengelolaan risiko asuransi harta benda, gangguan usaha, dan asuransi pribadi. Berikut adalah poin-poin utama yang dibahas:

Mengakses Risiko dan Luas Jaminan yang Terkait dengan Asuransi Harta Benda, Gangguan Usaha, dan Pribadi
- Memahami karakteristik dan konsep umum the fire triangle, fire inception, propagation hazards, fire load, serta kebutuhan asuransi gangguan usaha.
- Menganalisis hazard bahan-bahan yang digunakan dalam konstruksi bangunan, kondisi polis asuransi gangguan usaha, serta sifat dasar risiko pencurian.
- Mengidentifikasi metode dan formula klaim yang digunakan untuk menghitung risiko asuransi harta benda, gangguan usaha, dan pribadi.
- Menerapkan konsep jaminan dasar, persyaratan polis, dan kondisi pengecualian polis asuransi harta benda, gangguan usaha, dan pribadi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Mengidentifikasi Penilaian Risiko dan Underwriting Asuransi Harta Benda, Gangguan Usaha, dan Pribadi
- Menerapkan pertimbangan utama dalam proses underwriting dan standar risiko.
- Mengidentifikasi kriteria risiko yang digunakan dalam underwriting dan dasar penetapan tarif.
- Menerapkan metode perhitungan premi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Menerapkan Konsep Dasar Luas Jaminan Polis dan Pertimbangan Penetapan Tarif Premi
- Mengaplikasikan luas jaminan polis dan konsep subsidence and associated underwriting issues.
- Mengidentifikasi jenis dan pertimbangan perluasan jaminan.
- Menerapkan faktor-faktor dan metode dalam penetapan tarif premi sesuai dengan jenis dan karakteristik risiko asuransi.

Batasan Variable:

Risiko utama, jaminan polis, dan praktik pasar asuransi harta benda serta gangguan usaha.
Persepsi risiko, asesmen risiko, dan hal-hal yang berkaitan dengan underwriting asuransi harta benda dan kepentingan keuangan.
Praktik pasar asuransi rumah tangga (household insurance), jaminan polis, pertimbangan penetapan tarif premi, prosedur klaim, serta aspek-aspek utama dari bisnis asuransi pribadi dan rumah tangga.

Kepatuhan terhadap Regulasi:

Panduan Penilaian:

Metode Assesmen:
- Bukti-bukti dikumpulkan menggunakan metode ujian tertulis untuk memastikan unjuk kerja yang konsisten.
Konteks Penilaian:
- Unit ini dinilai berdasarkan hasil uji kompetensi melalui metode tertulis. Penilaian dititikberatkan pada penguasaan konsep dasar dan penerapan dalam praktik yang berlaku secara umum.
Penguasaan Unit Kompetensi:
- Menerapkan pengelolaan praktik asuransi pada penyelenggaraan usaha asuransi.
- Menerapkan sistem hukum pada penyelenggaraan usaha asuransi.
- Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian praktik underwriting pada perusahaan asuransi kerugian.
Pengetahuan yang Diperlukan:
- Memahami luas jaminan polis asuransi harta benda, kepentingan keuangan, dan asuransi pribadi.
- Memahami proses, prosedur, dan penyelesaian klaim asuransi harta benda, kepentingan keuangan, dan asuransi pribadi.
Keterampilan yang Diperlukan:
- Merumuskan strategi usaha perusahaan sesuai dengan nilai-nilai serta visi-misi perusahaan.
- Melakukan pengelolaan dan evaluasi risiko serta underwriting asuransi harta benda, kepentingan keuangan, dan asuransi pribadi.
Aspek Kritis:
- Mendemonstrasikan pengelolaan risiko asuransi kendaraan bermotor dan asuransi tanggunggugat pada asuransi kerugian.

Referensi dan Bacaan Tambahan:

Untuk memperkaya pemahaman, beberapa referensi utama yang disarankan adalah:

Study text P93: Commercial Property and Business Interruption Insurances – The Chartered Insurance Institute.
Study text P86: Personal Insurances – The Chartered Insurance Institute.
Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI).
Polis Property All Risks, MunichRe Wording.
Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia (PSAKDI).
Polis Asuransi Gempa Bumi Indonesia: Klausula Tambahan Standar AAUI.
Undang-Undang No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Undang-Undang No.2 Tahun 1992 dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya.
Peraturan Menteri Keuangan – PMK No.74 Tahun 2007 dan peraturan terkait lainnya.
Jurnal AAMAI.
KUHD.
Buku/diktat yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan asuransi di Indonesia yang berhubungan dengan Pengantar Asuransi Pribadi.

Anda bisa membeli buku soal jawab LSPP AAMAI yang terbaru pada website Insurtech Indonesia atau Tokopedia.

Catatan:

Dengan silabus yang komprehensif ini, diharapkan para calon profesional asuransi dapat memahami dan menerapkan pengelolaan risiko asuransi harta benda, kepentingan keuangan, dan asuransi pribadi dengan lebih baik, serta mampu menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Silabus LSPP AAMAI 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat, Edisi 2023 dst

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Fri, 19 Jul 2024 03:48:00 +0000

Dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian untuk mendapatkan gelar AAAIK, sebuah silabus baru dengan kode unit 2.104 berjudul "Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat" telah diluncurkan. Silabus ini dirancang untuk membantu para calon ahli asuransi memahami dan mengelola risiko yang berkaitan dengan asuransi kendaraan bermotor dan asuransi tanggunggugat.

Deskripsi Mata Ujian:

Silabus ini mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan pengelolaan risiko asuransi kendaraan bermotor dan tanggunggugat. Berikut adalah poin-poin utama yang dibahas:

Mengidentifikasi Faktor Utama dan Luas Jaminan Asuransi Kendaraan Bermotor
- Memahami karakteristik dan jenis risiko kendaraan bermotor serta tanggung jawab pihak ketiga.
- Mengetahui pengaturan pokok dari road traffic acts, ketentuan utama tentang keselamatan jalan, serta perizinan mengemudi.
- Menerapkan ruang lingkup asuransi kendaraan bermotor dan peran underwriting dalam pengawasan risiko kendaraan bermotor.
- Menerapkan gantirugi dan jenis jaminan utama, polis kendaraan bermotor, serta jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mengidentifikasi Proses Bisnis dan Evaluasi Underwriting, serta Proses Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor
- Mengaplikasikan proses dan tahapan bisnis baru, perubahan polis, dan proses perpanjangan termasuk kegiatan dokumentasinya.
- Menyusun karakteristik dan faktor yang berpengaruh terhadap underwriting.
- Mengidentifikasi prinsip-prinsip penanganan klaim sesuai dengan karakteristik dan jenis asuransi kendaraan bermotor.
- Menerapkan prosedur tahapan pengukuran kerugian dan resolusi penyelesaian yang terstruktur sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
Mengklarifikasi Hakekat Risiko dan Jaminan Asuransi Tanggung Gugat
- Mengaplikasikan konsep pengelolaan risiko asuransi tanggunggugat employers’ liability, public and product liability, professional indemnity, serta directors’ and officers’ liability.
- Menerapkan fitur dan fungsi utama setiap jenis asuransi tanggunggugat.
- Mengidentifikasi risiko utama yang berkaitan dengan karakteristik dan jenis asuransi tanggunggugat.
- Menerapkan luas jaminan operative clause dan berbagai bentuk ganti rugi, serta klausula pengecualian, kondisi, dan perluasan pada umumnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
Melaksanakan Pengelolaan dan Evaluasi Risiko Tanggung Gugat
- Menerapkan penilaian risiko untuk jenis-jenis bahaya, identifikasi dan persepsi risiko, analisis risiko, peran manajer risiko, dan risk controls.
- Mengidentifikasi pengaruh sistem hukum terhadap underwriting tanggunggugat.
- Menerapkan evaluasi historical claims record – pendekatan utama dan garis besar keuntungan serta kerugian sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Menerapkan Prosedur dan Pertimbangan Utama Asuransi Tanggung Gugat
- Mengidentifikasi operative clause dan perbedaan triggering events, serta jaminan biaya-biaya.
- Menerapkan underwriting risiko – faktor-faktor rating utama, penetapan biaya klaim, rate final, pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tertentu, dan penerapan rate terhadap waktu.
- Menerapkan ketentuan polis yang timbul dari admitted and non-admitted policies, DIL/DIC and umbrella clauses, serta peningkatan limit polis sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Batasan Variable:

Risiko-risiko dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan asuransi kendaraan bermotor.
Luas jaminan asuransi kendaraan bermotor pribadi, sepedamotor, dan kendaraan komersial.
Aspek utama bisnis asuransi kendaraan bermotor.
Pertimbangan utama underwriting dan praktik klaim yang berkaitan dengan asuransi kendaraan bermotor.
Risiko-risiko yang berkaitan dengan asuransi tanggunggugat pemberi kerja (employers’ liability), tanggunggugat publik dan produk (public and product liability), professional indemnity, dan directors’ and officers’ liability.
Luas jaminan polis dan market practices yang berkaitan dengan seluruh asuransi tersebut di atas.
Pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat.

Kepatuhan terhadap Regulasi:

Panduan Penilaian:

Metode Assesmen:
- Bukti-bukti dikumpulkan menggunakan metode ujian tertulis untuk memastikan unjuk kerja yang konsisten.
Konteks Penilaian:
- Unit ini dinilai berdasarkan hasil uji kompetensi melalui metode tertulis. Penilaian dititikberatkan pada penguasaan konsep dasar dan penerapan dalam praktek yang berlaku secara umum.
Penguasaan Unit Kompetensi:
- Menerapkan pengelolaan praktik asuransi pada penyelenggaraan usaha asuransi.
- Menerapkan sistem hukum pada penyelenggaraan usaha asuransi.
- Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian praktik underwriting pada perusahaan asuransi kerugian.
Pengetahuan yang Diperlukan:
- Memahami luas jaminan polis asuransi kendaraan bermotor dan asuransi tanggunggugat.
- Memahami proses, prosedur, dan penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor dan asuransi tanggunggugat.
Keterampilan yang Diperlukan:
- Merumuskan strategi usaha perusahaan sesuai dengan nilai-nilai serta visi-misi perusahaan.
- Melakukan pengelolaan dan evaluasi risiko dan underwriting asuransi kendaraan bermotor dan asuransi tanggunggugat.
Aspek Kritis:
- Mendemonstrasikan pengelolaan risiko asuransi kendaraan bermotor dan asuransi tanggunggugat pada asuransi kerugian.

Referensi dan Bacaan Tambahan:

Untuk memperkaya pemahaman, beberapa referensi utama yang disarankan adalah:

Study text P94: Motor Insurance – The Chartered Insurance Institute.
Study text P96: Liability Insurances – The Chartered Insurance Institute.
KUH Perdata Pasal 1365 – 1380.
Undang-Undang RI No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas.
Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.
Ketentuan yang berlaku (market agreement) untuk asuransi kendaraan bermotor di Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.74 Tahun 2007 dan peraturan terkait lainnya.
Jurnal AAMAI.
The Journal, London: CII.
Undang-Undang RI No.3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Undang-Undang RI No.33/1964 jo.PP No.17/1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
Undang-Undang RI No.34/1964 jo.PP No.18/1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
Undang-Undang RI No.22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.
Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Anda bisa membeli buku soal jawab LSPP AAMAI yang terbaru pada website Insurtech Indonesia atau Tokopedia.

Catatan:

Dengan silabus yang komprehensif ini, diharapkan para calon profesional asuransi dapat memahami dan menerapkan pengelolaan risiko asuransi kendaraan bermotor dan tanggunggugat dengan lebih baik, serta mampu menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Silabus LSPP AAMAI 103 - Tata Kelola dan Manajemen Bisnis Asuransi, Edisi 2023 dst

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Thu, 18 Jul 2024 14:02:00 +0000

Dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian untuk mendapatkan gelar AAAIK, sebuah silabus baru dengan kode unit 2.103 berjudul "Tata Kelola dan Manajemen Bisnis Asuransi" telah diluncurkan. Silabus ini dirancang untuk membantu para calon ahli asuransi memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan serta penggunaan rasio keuangan dalam menganalisis bisnis dan kekuatan keuangan perusahaan asuransi.

Deskripsi Mata Ujian:

Silabus ini mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan tata kelola dan manajemen bisnis asuransi. Berikut adalah poin-poin utama yang dibahas:

Mengidentifikasi Struktur Bisnis dan Konsep Manajemen Asuransi
- Mengidentifikasi konsep pertumbuhan, strategi merger dan akuisisi perusahaan, serta pendelegasian wewenang.
- Mendeskripsikan tujuan dan fungsi sistem informasi manajemen dalam kegiatan operasional perusahaan.
- Menerapkan perencanaan, pengawasan, dan proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan perusahaan asuransi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Mengidentifikasi Faktor Utama Tata Kelola dan Fungsi Manajemen Perusahaan
- Menerapkan faktor dan konsep tata kelola perusahaan serta karakteristik utama manajemen perusahaan asuransi.
- Memahami fungsi manajemen pemasaran dan sumber daya manusia yang diperlukan oleh perusahaan.
- Mengidentifikasi konsep dasar dan prinsip akuntansi keuangan perusahaan.
- Menerapkan prinsip tata kelola manajemen perusahaan asuransi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Menerapkan Penggunaan Rasio Keuangan dalam Penilaian Kekuatan Keuangan Perusahaan Asuransi
- Mengaplikasikan konsep, tujuan, dan fungsi rasio keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.
- Memahami manfaat laporan keuangan perusahaan asuransi.
- Mengidentifikasi prosedur pencadangan dan metode penyusunan keamanan keuangan asuransi.
- Menerapkan prosedur pengambilan keputusan tentang kekuatan keuangan perusahaan asuransi berdasarkan faktor keuangan sesuai dengan regulasi.

Batasan Variable:

Struktur bisnis asuransi
Manajemen bisnis asuransi
Aspek pokok tentang tata kelola perusahaan
Fungsi lainnya dalam organisasi asuransi
Prinsip dan praktik akuntansi pokok
Praktik dasar dari pembukuan perusahaan
Penggunaan rasio keuangan untuk menganalisis bisnis
Kekuatan keuangan perusahaan asuransi

Kepatuhan terhadap Regulasi:

Panduan Penilaian:

Metode Assesmen:
- Bukti-bukti dikumpulkan menggunakan metode ujian tertulis untuk memastikan unjuk kerja yang konsisten.
Konteks Penilaian:
- Unit ini dinilai berdasarkan hasil uji kompetensi melalui metode tertulis. Penilaian dititikberatkan pada penguasaan konsep dasar dan penerapan dalam praktek yang berlaku secara umum.
Penguasaan Unit Kompetensi:
- Menerapkan pengelolaan praktik asuransi pada penyelenggaraan usaha asuransi.
- Menerapkan sistem hukum pada penyelenggaraan usaha asuransi.
Pengetahuan yang Diperlukan:
- Kemampuan memahami prinsip dan praktik akuntansi dan keuangan.
- Kemampuan menggunakan rasio keuangan untuk menganalisis bisnis dan memahami kekuatan keuangan perusahaan asuransi.
Keterampilan yang Diperlukan:
- Kemampuan merumuskan strategi usaha perusahaan sesuai dengan nilai-nilai serta visi-misi perusahaan.
- Kemampuan menganalisis kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan pemasaran dan sumber daya manusia.
Aspek Kritis:
- Kemampuan mendemonstrasikan pengelolaan praktik bisnis asuransi dan keuangan perusahaan asuransi kerugian.

Referensi dan Bacaan Tambahan:

Untuk memperkaya pemahaman, beberapa referensi utama yang disarankan adalah:

Study text P92: Insurance Business and Finance - The Chartered Insurance Institute.
Perundang-undangan yang ada kaitan dengan bisnis asuransi dan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Jurnal AAMAI.
Buku/diktat yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga pendidikan asuransi di Indonesia yang berhubungan dengan bisnis dan keuangan asuransi.

Anda bisa membeli buku soal jawab LSPP AAMAI yang terbaru pada website Insurtech Indonesia atau Tokopedia.

Catatan:

Dengan silabus yang komprehensif ini, diharapkan para calon profesional asuransi dapat memahami dan menerapkan tata kelola serta manajemen bisnis asuransi dengan lebih baik, serta mampu menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Silabus LSPP AAMAI 102 - Legal Aspek Penyelenggaraan Usaha Asuransi, Edisi 2023 dst

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Thu, 18 Jul 2024 13:52:00 +0000

Dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian untuk mendapatkan gelar AAAIK, sebuah silabus baru dengan kode 2.102 berjudul "Legal Aspek Penyelenggaraan Usaha Asuransi" telah diluncurkan. Silabus ini dirancang untuk membantu para profesional asuransi memahami dan mengimplementasikan sistem hukum yang menjadi dasar perjanjian asuransi serta penyelenggaraan usaha asuransi.

Deskripsi Mata Ujian:

Silabus ini mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan hukum asuransi, mulai dari perjanjian/kontrak hingga regulasi pemerintah yang mengatur penyelenggaraan usaha asuransi. Berikut adalah poin-poin utama yang dibahas:

Menerapkan Aspek Hukum dan Perjanjian/Kontrak
- Pengertian dan klasifikasi hukum perdata dan pidana serta sumber-sumber hukumnya diaplikasikan.
- Memahami asas hukum perjanjian Indonesia, pengertian perjanjian/kontrak, dan jenis-jenis perjanjian.
- Mengklasifikasikan syarat-syarat sahnya perjanjian/kontrak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- Mengidentifikasi asas personal dari perjanjian/kontrak.
- Menerapkan pengalihan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian/kontrak dan perjanjian asuransi sesuai regulasi yang berlaku.
Mengidentifikasi Sistem Keagenan dan Perjanjian Asuransi
- Mengaplikasikan konsep, tujuan, dan hakekat hubungan antara principal, agen, dan pihak ketiga.
- Mengklasifikasikan prosedur, tanggung jawab, dan wewenang agen.
- Mengidentifikasi prinsip dan konsep yang mengatur terbentuknya perjanjian asuransi.
- Menerapkan konsep dan faktor yang berpengaruh dalam perjanjian asuransi sesuai kebijakan yang berlaku.
Menerapkan Konsep Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Sesuai Regulasi Pemerintah
- Mengklasifikasikan konsep penyelenggaraan dan jenis serta bidang usaha perasuransian.
- Mengaplikasikan penutupan obyek asuransi dan bentuk hukum usaha perasuransian, kepemilikan, dan permodalan.
- Mengidentifikasi perijinan, persyaratan pendirian, dan ketentuan tenaga ahli.
- Menerapkan prinsip mengenal nasabah (know your customer) sesuai ketentuan yang berlaku.

Referensi dan Bacaan Tambahan:

Untuk memperkaya pemahaman, beberapa referensi utama yang disarankan adalah:

Study Text P05: Insurance Law - The Chartered Insurance Institute.
Pokok-Pokok Hukum Perdata: Prof. Subekti, SH (Bab VIII, Bab IX, Bab X).
Hukum Perjanjian: Prof. Subekti, SH (Bab I s/d Bab XII).
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (Bab IX).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga (Bab I, II, III, IV, VIII, XVI).
Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
Peraturan Pemerintah No.63/1999; 39/2008; dan 81/2008 (terkait ketentuan tentang batas kepemilikan pihak asing dan permodalan usaha perasuransian).
Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan dalam perasuransian sebagai pelaksanaan Undang-Undang No.2/1992.

Selain itu, bacaan tambahan seperti "Pengantar Tata Hukum Indonesia" karya Hartono Hadisaputro, SH, "Hukum Pertanggungan" karya Prof. Emmy Pangaribuan, SH, dan "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggungan" karya H.M.N. Purwosutjipto, SH sangat dianjurkan untuk memperdalam wawasan.

Anda bisa membeli buku soal jawab LSPP AAMAI yang terbaru pada website Insurtech Indonesia atau Tokopedia.

Catatan Penting:

Para kandidat ujian disarankan untuk tidak hanya bergantung pada materi yang ada di silabus. Pengetahuan dari sumber tambahan dan penggunaan contoh relevan sangat dihargai, dengan alokasi 10% dari nilai ujian untuk pengetahuan dari sumber lain.

Dengan silabus yang komprehensif ini, diharapkan para calon profesional asuransi dapat memahami dan menerapkan aspek hukum dalam penyelenggaraan usaha asuransi dengan lebih baik, serta mampu menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Silabus LSPP AAMAI 101 - Prinsip dan Pengelolaan Asuransi, Edisi 2023 dst

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Thu, 18 Jul 2024 13:44:00 +0000

Dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian untuk mendapatkan gelar AAAIK, sebuah silabus baru dengan kode 2.101 berjudul "Prinsip dan Pengelolaan Asuransi" telah diluncurkan pada Ngopi Bareng AAMAI, Maret 2024 yang lalu. Silabus ini dirancang untuk membekali para calon profesional asuransi dengan pengetahuan mendalam tentang prinsip dasar asuransi, hukum perjanjian asuransi, serta tanggung jawab dan peran underwriter dalam operasional perusahaan asuransi.

Deskripsi Mata Ujian:

Silabus ini mencakup berbagai aspek penting dalam asuransi, mulai dari pengelolaan prinsip dasar hingga prosedur underwriting yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berikut adalah poin-poin utama yang dibahas:

Mengidentifikasi Konsep Struktur Asuransi dan Karakteristik Manajemen Risiko
- Menjelaskan tujuan dasar asuransi dan manfaatnya.
- Menguraikan konsep, fungsi, dan karakteristik manajemen risiko.
- Mendeteksi peril dan hazard serta hubungan antara frequency dan severity dalam kontrak asuransi.
- Mengidentifikasi struktur pasar asuransi, layanan perantara, dan kanal distribusi sesuai regulasi.
Melaksanakan Prinsip-Prinsip Asuransi dan Prosedur Underwriting
- Menerapkan prinsip dasar asuransi dalam perjanjian asuransi.
- Mengidentifikasi physical hazard dan moral hazard serta konsekuensi non-disclosure dalam industri asuransi.
- Mengetahui aspek hukum penerbitan cover note, polis, dan sertifikat asuransi.
- Melaksanakan prosedur underwriting sesuai regulasi yang berlaku.
Menerapkan Prinsip dan Praktek Underwriting dalam Penetapan Premi
- Mengidentifikasi sumber, ketersediaan, dan jenis data serta informasi yang diperlukan dalam proses underwriting.
- Memahami sifat risiko dan loss ratio klaim terhadap premi.
- Menerapkan konsep perbedaan tahun underwriting, tahun polis, tahun pembukuan, dan tahun kalender.
- Melaksanakan prinsip underwriting dalam penetapan premi sesuai kebijakan yang berlaku.

Referensi dan Bacaan Tambahan:

Untuk memperkaya pemahaman, beberapa referensi utama yang disarankan adalah:

Study Text IF1: Insurance, Legal and Regulatory – The Chartered Insurance Institute.
Study Text IF3: Insurance Underwriting Process – The Chartered Insurance Institute.
Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan peraturan-peraturan pelaksananya.
Naskah polis-polis standar asuransi Indonesia terbitan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.

Selain itu, bacaan tambahan seperti jurnal AAMAI dan buku/diktat dari lembaga pendidikan asuransi di Indonesia sangat dianjurkan untuk memperdalam wawasan.

Anda bisa membeli buku soal jawab LSPP AAMAI yang terbaru pada website Insurtech Indonesia atau Tokopedia.

Catatan Penting:

Dengan silabus yang komprehensif ini, diharapkan para calon profesional asuransi dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip asuransi dengan lebih baik, serta mampu menjalankan tugas sebagai underwriter dengan lebih efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Buku Soal Jawab LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi Tahun 2024

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Mon, 19 Feb 2024 01:30:00 +0000

Telah terbit buku Latihan Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, Edisi 2024. Buku ini adalah buku latihan untuk mempersiapkan ujian LSPP AAMAI subject Ujian: K.651210.102.01 “MENERAPKAN SISTEM HUKUM PADA PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI” untuk sepanjang tahun 2024. Buku ini disusun dengan penambahan soal-soal ujian online tahun 2022 dan 2023. Buku ini juga dilengkapi dengan 55 soal latihan untuk menguji ketajaman pemahaman Anda terhadap materi buku ini, agar siap menempuh ujian LSPP AAMAI di sepanjang tahun 2024.

Judul Buku: Latihan Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, Edisi 2024

Tahun Terbit: Februari 2024

Jumlah Halaman: 307 termasuk cover dan lampiran

Harga: Rp. 55,000 / buku

Bentuk: ebook / pdf

Preview:

Cara Pembelian

Transfer uang sebesar Rp. 55,000 + Rp. XYZ ( 3 DIGIT AKHIR NOMOR HP ANDA) ke salah satu dari nomor rekening ini:

Bank Central Asia – BCA a.n. Afrianto Budi no: 357-0414-576	Jenius / BPTN a.n. Afrianto Budi no: 90010964684 / $afriantobudi
Gopay a.n. Afrianto Budi no: 081381024460	OVO a.n. Afrianto Budi no: 0813-8102-4460
Seabank a.n. Afrianto Budi no: 9012-4154-3346	Bank Jago a.n. Afrianto Budi no: 1040-2110-0156

Misal:
Nomor HP anda 081234567890
Maka, Rp. XYZ adalah Rp. 890

Pilih salah satu Bank di atas, kemudian transfer langsung senilai Rp. 55.890

Setelah selesai melakukan transfer, kirimkan email ke afriantobudi@ymail.com dengan format:

KODE BUKU (SPASI) EMAIL ANDA (SPASI) 3 DIGIT TERAKHIR

NO HP ANDA (SPASI) BCA / BRI/OVO

Contoh:
PDF101 alamatemailanda@yahoo.com 890 BCA
Kirimkan bukti pembayaran Anda agar proses verifikasi menjadi lebih cepat

Daftar Kode Buku Soal-Jawab:

PDF101 – Untuk Soal Jawab LSPP 101: Praktek Asuransi
PDF102 – Untuk Soal Jawab LSPP 102: Hukum Asuransi
PDF103 – Untuk Soal Jawab LSPP 103: Bisnis Asuransi dan Keuangan
PDF104 – Untuk Soal Jawab LSPP 104: Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat
PDF106 – Untuk Soal Jawab LSPP 106: Asuransi Pengangkutan
PDF107 – Untuk Soal Jawab LSPP 107: Praktek Underwriting
PDF108 – Untuk Soal Jawab LSPP 108: Praktek Klaim

Jika pembayaran terverifikasi, kami akan mengirimkan PDF tersebut melalui email Anda dalam waktu maksimal 24 jam. Kami pastikan bahwa PDF dapat diterima dengan baik.

Jika Anda kesulitan, silakan kontak saya via email di: afriantobudi@ymail.com atau via whatsapp 081381024460. Kami akan senang membantu Anda.

Tag pencarian: buku ujian LSPP AAMAI 102 Tahun 2024, kunci jawaban ujian LSPP AAMAI 2024, Soal Jawab Praktek Asuransi 102 Tahun 2024

Buku Soal Jawab LSPP AAMAI 103: Praktek Bisnis Asuransi dan Keuangan Tahun 2024

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Mon, 19 Feb 2024 01:11:00 +0000

Telah terbit buku Latihan Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI 103: Praktek Bisnis Asuransi dan Keuangan, Edisi 2024. Buku ini adalah buku latihan untuk mempersiapkan ujian LSPP AAMAI subject Ujian: K.651210.103.01 “Menerapkan Konsep Tata Kelola Pada Penyelenggaraan Usaha Asuransi” untuk sepanjang tahun 2024. Buku ini disusun dengan penambahan soal-soal ujian online tahun 2022 dan 2023. Buku ini juga dilengkapi dengan 55 soal latihan untuk menguji ketajaman pemahaman Anda terhadap materi buku ini, agar siap menempuh ujian LSPP AAMAI di sepanjang tahun 2024.

Judul Buku: Latihan Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI 103: Praktek Bisnis Asuransi dan Keuangan, Edisi 2024

Tahun Terbit: Februari 2024

Jumlah Halaman: 576 termasuk cover dan lampiran

Harga: Rp. 55,000 / buku

Bentuk: ebook / pdf

Preview:

Cara Pembelian

Transfer uang sebesar Rp. 55,000 + Rp. XYZ ( 3 DIGIT AKHIR NOMOR HP ANDA) ke salah satu dari nomor rekening ini:

Bank Central Asia – BCA a.n. Afrianto Budi no: 357-0414-576	Jenius / BPTN a.n. Afrianto Budi no: 90010964684 / $afriantobudi
Gopay a.n. Afrianto Budi no: 081381024460	OVO a.n. Afrianto Budi no: 0813-8102-4460
Seabank a.n. Afrianto Budi no: 9012-4154-3346	Bank Jago a.n. Afrianto Budi no: 1040-2110-0156

Misal:
Nomor HP anda 081234567890
Maka, Rp. XYZ adalah Rp. 890

Pilih salah satu Bank di atas, kemudian transfer langsung senilai Rp. 55.890

Setelah selesai melakukan transfer, kirimkan email ke afriantobudi@ymail.com dengan format:

KODE BUKU (SPASI) EMAIL ANDA (SPASI) 3 DIGIT TERAKHIR

NO HP ANDA (SPASI) BCA / BRI/OVO

Contoh:
PDF103 alamatemailanda@yahoo.com 890 BCA
Kirimkan bukti pembayaran Anda agar proses verifikasi menjadi lebih cepat

Daftar Kode Buku Soal-Jawab:

PDF101 – Untuk Soal Jawab LSPP 101: Praktek Asuransi
PDF102 – Untuk Soal Jawab LSPP 102: Hukum Asuransi
PDF103 – Untuk Soal Jawab LSPP 103: Bisnis Asuransi dan Keuangan
PDF104 – Untuk Soal Jawab LSPP 104: Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat
PDF106 – Untuk Soal Jawab LSPP 106: Asuransi Pengangkutan
PDF107 – Untuk Soal Jawab LSPP 107: Praktek Underwriting
PDF108 – Untuk Soal Jawab LSPP 108: Praktek Klaim

Jika pembayaran terverifikasi, kami akan mengirimkan PDF tersebut melalui email Anda dalam waktu maksimal 24 jam. Kami pastikan bahwa PDF dapat diterima dengan baik.

Jika Anda kesulitan, silakan kontak saya via email di: afriantobudi@ymail.com atau via whatsapp 081381024460. Kami akan senang membantu Anda.

Tag pencarian: buku ujian LSPP AAMAI 103 Tahun 2024, kunci jawaban ujian LSPP AAMAI 2024, Soal Jawab Praktek Asuransi 103 Tahun 2024

Buku Soal Jawab LSPP AAMAI 101: Praktik Asuransi Tahun 2024

noreply@blogger.com (Afrianto Budi) — Mon, 19 Feb 2024 00:53:00 +0000

Telah terbit buku Latihan Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI 101: Praktik Asuransi, Edisi 2024. Buku ini adalah buku latihan untuk mempersiapkan ujian LSPP AAMAI subject Ujian: K.651210.101.01 “MENERAPKAN PENGELOLAAN PRAKTIK ASURANSI PADA PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI” untuk sepanjang tahun 2024. Buku ini disusun dengan penambahan soal-soal ujian online tahun 2022 dan 2023. Buku ini juga dilengkapi dengan 55 soal latihan untuk menguji ketajaman pemahaman Anda terhadap materi buku ini, agar siap menempuh ujian LSPP AAMAI di sepanjang tahun 2024.

Judul Buku: Latihan Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI 101: Praktik Asuransi, Edisi 2024

Tahun Terbit: Februari 2024

Jumlah Halaman: 611 termasuk cover dan lampiran

Harga: Rp. 55,000 / buku

Bentuk: ebook / pdf

Preview:

Cara Pembelian

Transfer uang sebesar Rp. 55,000 + Rp. XYZ ( 3 DIGIT AKHIR NOMOR HP ANDA) ke salah satu dari nomor rekening ini:

Bank Central Asia – BCA a.n. Afrianto Budi no: 357-0414-576	Jenius / BPTN a.n. Afrianto Budi no: 90010964684 / $afriantobudi
Gopay a.n. Afrianto Budi no: 081381024460	OVO a.n. Afrianto Budi no: 0813-8102-4460
Seabank a.n. Afrianto Budi no: 9012-4154-3346	Bank Jago a.n. Afrianto Budi no: 1040-2110-0156

Misal:
Nomor HP anda 081234567890
Maka, Rp. XYZ adalah Rp. 890

Pilih salah satu Bank di atas, kemudian transfer langsung senilai Rp. 55.890

Setelah selesai melakukan transfer, kirimkan email ke afriantobudi@ymail.com dengan format:

KODE BUKU (SPASI) EMAIL ANDA (SPASI) 3 DIGIT TERAKHIR

NO HP ANDA (SPASI) BCA / BRI/OVO

Contoh:
PDF101 alamatemailanda@yahoo.com 890 BCA
Kirimkan bukti pembayaran Anda agar proses verifikasi menjadi lebih cepat

Daftar Kode Buku Soal-Jawab:

PDF101 – Untuk Soal Jawab LSPP 101: Praktek Asuransi
PDF102 – Untuk Soal Jawab LSPP 102: Hukum Asuransi
PDF103 – Untuk Soal Jawab LSPP 103: Bisnis Asuransi dan Keuangan
PDF104 – Untuk Soal Jawab LSPP 104: Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat
PDF106 – Untuk Soal Jawab LSPP 106: Asuransi Pengangkutan
PDF107 – Untuk Soal Jawab LSPP 107: Praktek Underwriting
PDF108 – Untuk Soal Jawab LSPP 108: Praktek Klaim

Jika pembayaran terverifikasi, kami akan mengirimkan PDF tersebut melalui email Anda dalam waktu maksimal 24 jam. Kami pastikan bahwa PDF dapat diterima dengan baik.

Jika Anda kesulitan, silakan kontak saya via email di: afriantobudi@ymail.com atau via whatsapp 081381024460. Kami akan senang membantu Anda.

Tag pencarian: buku ujian LSPP AAMAI 101 Tahun 2024, kunci jawaban ujian LSPP AAMAI 2024, Soal Jawab Praktek Asuransi 101 Tahun 2024

Akademi Asuransi

MoneeInsure: Identitas Baru SeaInsure yang Resmi Meluncur di Industri Asuransi

Error & Omissions Clause dalam Asuransi Kendaraan Bermotor

Ketentuan Utama Error & Omissions Clause

Contoh Penerapan

Manfaat Error & Omissions Clause

Hal yang Perlu Diperhatikan

Lock & Keys Clause

Ketentuan Umum dalam Lock & Keys Clause

Contoh Penerapan

Manfaat dari Lock & Keys Clause

Maipark Indonesia sebagai Pool Asuransi Gempa

Hak Pekerja PKWTT yang Mengundurkan Diri

Syarat Pengunduran Diri yang Sah

Hak-Hak yang Diperoleh Pekerja

A. Uang Penggantian Hak

B. Uang Pisah

Ketentuan Jika Uang Pisah Belum Diatur

Kesimpulan

Berbagai Contoh Pencucian Uang dalam Industri Asuransi

Cara Pulih dari Kejadian Kebakaran

Kapasitas Reasuransi

Informasi yang Tepat, Hasil yang Tepat

Studi Kasus: Apa yang Bisa Salah Setelah Kebakaran?

Tantangan Perubahan Iklim Mempertemukan Pesaing Asuransi

Program Climate School oleh AXA

Penerapan Climate School di Seluruh Dunia

Inisiatif ESG oleh AIA

Menuju Net Zero

Tantangan Universal

Apa Itu Asuransi Protection and Indemnity (P&I)?

Pengertian Asuransi P&I

Sejarah Asuransi P&I

Cakupan Asuransi P&I

Manfaat Asuransi P&I

Bagaimana Mendapatkan Asuransi P&I?

Klub P&I Terkenal

Kasus-Kasus Klaim P&I

Tantangan dan Perkembangan Masa Depan

Asuransi Protection and Indemnity (P&I) dalam Dokumen Skuld 2024

Menyingkap Doktrin Privity dalam Hukum Kontrak Australia

Apa itu Doktrin Privity?

Sejarah dan Evolusi

Penerapan di Australia

Pengecualian dan Pengecualian Terkenal

Reformasi Hukum

Kesimpulan

Jaminan Asuransi Third Party Liability (TPL) Khusus di Malaysia

Apa yang Dijamin oleh Asuransi TPL?

Batasan Tanggung Jawab

Pengecualian dari Cakupan

Prosedur Klaim

Hak Pemulihan

Estimasi Premi Tahunan untuk Jaminan TPL Only

Klausul Khusus dan Endorsemen

No Claim Discount (NCD)

Kesimpulan

Konsorsium Asuransi Wajib TPL: Pembelajaran dari Pengalaman DPVAT di Brasil

Belajar dari Konsorsium Serupa di Brasil

POJK No 23 Tahun 2023 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANGPERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

POJK No 20 Tahun 2023 Tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Produk Suretyship

SALINANPERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANGPRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN SYARIAH DAN PRODUK SURETYSHIP ATAU SURETYSHIP SYARIAH

POJK No 8 Tahun 2024 Tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2024 TentangProduk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi

Silabus LSPP AAMAI 106 - Asuransi Pengangkutan, Edisi 2023 dst

Silabus LSPP AAMAI 105 - Asuransi Harta Benda, Kepentingan Keuangan, dan Personal, Edisi 2023 dst

Silabus LSPP AAMAI 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat, Edisi 2023 dst

Silabus LSPP AAMAI 103 - Tata Kelola dan Manajemen Bisnis Asuransi, Edisi 2023 dst

Silabus LSPP AAMAI 102 - Legal Aspek Penyelenggaraan Usaha Asuransi, Edisi 2023 dst

Silabus LSPP AAMAI 101 - Prinsip dan Pengelolaan Asuransi, Edisi 2023 dst

Buku Soal Jawab LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi Tahun 2024

Buku Soal Jawab LSPP AAMAI 103: Praktek Bisnis Asuransi dan Keuangan Tahun 2024

Buku Soal Jawab LSPP AAMAI 101: Praktik Asuransi Tahun 2024

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG
PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN SYARIAH DAN PRODUK SURETYSHIP ATAU SURETYSHIP SYARIAH

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2024 Tentang
Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi