ALIMAT

Perjuangan Hukum Keluarga yang Setara di Maroko

noreply@blogger.com (ALIMAT) — Wed, 14 Apr 2010 02:34:00 +0000

Hari Selasa siang, 13 April 2010, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kedatangan dua orang aktivis perempuan dari Maroko. Mereka adalah Amina dan Rabea Nasiri dari Universitas Demokrasi Perempuan di Maroko. Komnas Perempuan mengadakan diskusi dengan mereka yang juga dihadiri oleh teman-teman aktivis perempuan lainnya termasuk dari ALIMAT. Nur Rofi'ah dari ALIMAT membuatkan catatan diskusinya dan membaginya disini.

Sesi Presentasi:

Maroko adalah sebuah negara berbentuk kerajaan dengan populasi sebanyak 31.993.000 jiwa, lebih banyak sedikit dari populasi Propinsi Jawa Tengah dengan yang memiliki jumlah penduduk 30.775.846 jiwa. Bahasa utamanya adalah Arab dan bahasa Asing terpopulernya adalah Perancis. Penganut Muslim mencapai 99% dengan madzhab sunni. Jadi Muslim Sunni menjadi mayoritas tunggal.

Pada tahun 2004, Maroko mencatat sejarah dengan disahkannya Hukum Keluarga (Mudawwanah al-Usrah) yang mengakomodir kesetaraan laki-laki dan perempuan. Undang-undang ini merupakan revisi atas Hukum Keluarga yang telah berlaku selama setengah abad. Beberapa perubahan yang berhasil digolkan adalah (1) Keluarga adalah tanggungjawab bersama antara laki-laki dan perempuan merevisi aturan sebelumnya bahwa laki-laki adalah penanggung jawab tunggal keluarga, (2) perempuan tidak membutuhkan ijin wali untuk menikah, sehingga perempuan secara hukum dilindungi UU untuk menentukan sendiri calon suaminya, (3) batas usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama-sama 18 tahun merivisi aturan sebelum di mana perempuan 15 tahun, sedangkan laki-laki 17 tahun, (4) poligami mempunyai syarat yang sangat ketat merevisi aturan sebelumnya yang membebaskan poligami.

Strategi yang diambil oleh kawan-kawan Maroko adalah (1) Melakukan kordinasi dengan aktifis-aktifis perempuan lintas sektoral. Koalisi para aktifis perempuan diakui Amina dan Rabea sebagai kekuatan dahsyat yang memungkinkan revisi ini, (2) Merumuskan Hukum Keluarga seperti apa yang ingin dicapai dan perubahan-perubahan apa yang dikehendaki, (3) membangun argumentasi teologis maupun non teologis yang kuat dari berbagai perspektif termasuk HAM dan CEDAW, (4) advokasi ke pengambil kebijakan. Tuntutan perubahan Hukum Keluarga dengan berbagai argumentasi tersebut dikemukakan kepada anggota DPR yang mempunyai otoritas membuat UU, pemerintahan, dan partai, (5) pembentukan opini publik agar masyarakat memahami dan menyadari apa yang sedang diperjuangkan, baik melalui media, demontrasi di jalan-jalan dan memobilisasi massa dari berbagai elemen masyarakat dan kekuatan politik.

Persoalan ini selalu dibahas di mana saja hingga ke kerajaan dengan Raja Muhammad al-Malik as-Sa'id. Di Maroko seorang raja diakui sebagai penguasa politik sekaligus agama sehingga otoritasnya sangat besar. Setelah proses yang cukup lama akhirnya tuntutan perubahan Hukum Keluarga tersebut mendapat sambutan yang positif dari Raja dengan dibentuknya Komisi Khusus. Komisi ini kemudian yang menelaah draft usulan perubahan Hukum Keluarga dan selalu melibatkan kalangan aktifis perempuan dalam setiap pembahasannya. Setelah tiga tahun diproses oleh Komisi Khusus ini, akhirnya Raja mengesahkan Revisi Hukum Keluarga (Mudawwanah al-Usrah) pada tahun 2004.

Proses perjuangan tidak kalah penting dengan hasilnya. Terbitnya Hukum Keluarga yang mengakomodir perempuan dalam setiap prosesnya merupakan jalan bagi terwujudnya demokrasi bagi perempuan di Maroko. Tentu peran serta Raja tidak bisa diabaikan dalam hal ini karena beliau sendirilah yang menghadapi serangan dari kelompok Muslim Konservatif. Namun tidak sedikit dari kalangan konservatif yang kemudian menyetujui revisi tersebut dan menyadari bahwa penolakan tersebut bukanlah soal agama melainkan politik. Misalnya mereka mengatakan bahwa keharusan ijin wali bagi perempuan untuk menikah hanyalah soal politk (bukan agama)

Dari kiri ke kanan: Maria Ulfah (Alimat), Amina, Rabea Nasiri, dan Nur Rofi'ah (Alimat)

Satu catatan penting dari keberhasilan reformasi Hukum Keluarga ini adalah pentingnya membangun argumentasi yang didasarkan pada tradisi agama dan kemasyarakatan Maroko sendiri sehingga masyarakat dapat diyakinkan bahwa reformasi ini adalah dari dan untuk mereka sendiri. Perspektif sosial merupakan arugumen yang utama. Perubahan sosial saat ini telah memungkinkan banyak perempuan terlibat dalam mengurus negara dengan menjadi anggota legislatif dan menjalankan tugas negara. Tidak mungkin ketika perempuan bisa mengendalikan negara, tidak bisa mengendalikan diri sendiri!. Artinya, Perempuan yang sudah bisa mengendalikan negara pastilah bisa mengendalikan diri sendiri. Fakta yang paradoks di mana di satu sisi perempuan sudah maju dan menentukan arah negara namun di sisi lain dia diperlemah sampai tidak bisa menikah tanpa wali.

Secara teologis pun ternyata banyak ditemukan tradisi pemikiran Islam di berbagai bidang yang dapat dijadikan argumentasi untuk mendukung perubahan Hukum Keluarga ini. Tafsir agama yang bias itu berada dalam wilayah politik karena apapun akan selalu tergantung pada penafsiran dan penafsiran tergantung pada kekuasaan, terutama penafsiran Syariat atas persoalan masyarakat yang ada.

Sesi Tanya Jawab

Di Maroko, lembaga termasuk LSM perempuan punya keterkaitan dengan partai politik kiri sehingga dukungan partai menjadi kekuatan yang perlu diperhitungkan. Pada akhir tahun 1980'an di Maroko terjadi keterbukaan politik yang memunculkan kekuatan baru, yaitu kekuatan partai politik. Kekuatan baru ini melengkapi kekuatan Islam yang sebelumnya menjadi kekuatan tunggal. Meskipun dua kekuatan ini tampak bertentangan dalam menyikapi gerakan perempuan, namun kedua kekuatan tersebut pada faktanya memegang peranan penting. Perseteruan dua kekuatan ini kemudian melahirkan kesadaran bahwa persoalan garakan perempuan tidaklah hanya terkait dengan perempuan saja melainkan juga persoalan masyarakat dalam setiap kelas sosial. Kesadaran lain yang juga tumbuh adalah keyakinan dalam amsyarakat bahwa mereka bisa mempunyai gagasan yang berbeda dengan mayoritas dan bagaimana memperjuangkannya sehingga tidak perlu takut dengan kelompok konservatif atau siapa pun yang menentang gagasan tersebut. Faktanya ulama konservatif yang menentang pun menjadi pecah ada yang mendukung dan menolak.

Catatan: Ada sebuah buku yang memuat argumentasi teologis maupun non teologis yang digunakan kawan-kawan aktifis Maroko dalam menggolkan Hukum Keluarga ini. Judulnya mohon Mbak Nana informasikan dan saya juga punya Hukum Keluarga Maroko dalam bahasa Arab.

Usul: Alimat menerjemahkan UU tersebut sebagai bahan Hukum Keluarga Impian Alimat yang mempertimbangkan kondisi spesifik Indonesia seperti agama dan etnik yang plural, fenomena BMI dan PRT'nya, dll khas Indonesia.

Terima kasih semoga sharing ini bermanfaat.
(Nur Rofiah)

Wujudkan Partisipasi Publik yang Sejati

noreply@blogger.com (ALIMAT) — Wed, 03 Mar 2010 05:26:00 +0000

Siaran Pers Hasil Pertemuan Nasional ALIMAT :
Wujudkan Partisipasi Publik yang Sejati

ALIMAT adalah gerakan pemikiran dan aksi masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. Gerakan untuk Keadilan Keluarga ini didirikan pada tanggal 12 Mei 2009 di Jakarta oleh sejumlah aktivis baik individu maupun yang tergabung dalam organisasi yang memiliki kepedulian dan keprihatinan terhadap kondisi perempuan dalam tatanan keluarga. Sejumlah aktivis organisasi diantaranya berasal dari Komnas Perempuan, Fatayat NU, ’Aisyiyah, Nasyiatul ’Aisyiyah, Fahmina-institute, Gerakan Perempuan Pembela Buruh Migran (GPPBM), Rahima, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LAKPESDAM NU, Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Pekalongan, dan Universitas Pancasila.

ALIMAT diinisiasi oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui kegiatan “Konsultasi Nasional: Menciptakan Kebijakan Hukum Keluarga yang Adil dan Setara Gender” pada tanggal 3-4 Februari 2009 di Jakarta. ALIMAT merupakan gerakan yang mensinergikan ikhtiar-ikhtiar gerakan perempuan muslim Indonesia pada masa sebelumnya dan gerakan global dalam menciptakan keadilan keluarga.

ALIMAT hadir sebagai respon atas maraknya kekerasan terhadap perempuan akibat relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga Indonesia. Ketimpangan relasi gender disebabkan oleh banyak hal sebanyak problem yang dihadapi kaum perempuan. Di antara sebab yang signifikan adalah tatanan hukum keluarga Indonesia dan konstruksi budaya masyarakat yang masih belum menempatkan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara. Sejalan dengan posisi strategis agama dalam konteks sosial masyarakat Indonesia, tafsir agama juga memiliki andil yang sangat berarti dalam pembentukan tatanan keluarga tersebut.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPA) tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 dan Revisi Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Prolegnas Periode 2010 – 2014, saat ini menjadi perbincangan publik. ALIMAT memberikan perhatian khusus pada persoalan ini sesuai dengan visi dan misinya.

Pertemuan Nasional ALIMAT pada tanggal 26 – 27 Februari 2010 menyampaikan sikap dan rekomendasi sebagai berikut :

Mendorong semua pihak untuk terlibat secara aktif untuk mewujudkan Hukum Keluarga yang adil dan setara gender. RUU HMPA Bidang Perkawinan harus benar-benar memastikan supaya secara filosofis, normatif, dan sosiologis dapat memberi rasa keadilan bagi perempun, laki-laki dan anak dalam tatanan keluarga.

Meminta agar Pemerintah dan Legislatif untuk mempublikasikan draft resmi RUU HMPA Bidang Perkawinan yang akan atau sedang dibahas kepada publik guna mewujudkan proses yang transparans sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan serta untuk menghindari pemahaman yang parsial dan kontraproduktif.

Meminta agar Pemerintah dan Legislatif membuat mekanisme konsultasi publik yang dapat menjamin adanya ruang - ruang partisipasi bagi semua pihak untuk dapat memberikan masukan. Ruang partisipasi ini harus diawali dengan menggunakan media sebagai saluran yang paling mudah dan murah sehingga bisa diakses oleh semua pihak tanpa kecuali.

ALIMAT siap melakukan diskusi, dialog dan berbagai bentuk kerjasama lainnya dengan berbagai pihak (Pemerintah, Legislatif, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media) demi mewujudkan hukum keluarga yang menjamin kesetaraan dan keadilan.

Jakarta, 27 Februari 2010 / 13 Rabiul Awal 1431 H

Maria Ulfah Anshor
Sekretaris Jenderal

Profil ALIMAT

noreply@blogger.com (ALIMAT) — Wed, 03 Mar 2010 03:03:00 +0000

Penjelasan Nama

ALIMAT adalah gerakan keadilan keluarga Indonesia. Nama ALIMAT (bahasa Arab) adalah bentuk plural (jama’ mu’annats salim) dari bentuk tunggal (mufrad) ‘Alimah yang berarti “perempuan berilmu” atau dengan kata lain “ulama-perempuan.” Nama ini secara sadar dipilih dengan harapan ALIMAT menjadi simpul gerakan pemikiran dan aksi masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. Pemikiran dan gerakan ALIMAT menjadikan perempuan sebagai subyek dan perspektif sekaligus dalam penciptaan tatanan keluarga yang adil dan setara gender.

Warna ungu dalam logo ALIMAT adalah warna rahim. Rahim—yang juga nama Allah SWT dan berarti kasih sayang--adalah tempat di mana semua manusia pernah singgah lebih dari 8 (delapan) bulan sebelum lahir di dunia. Rahim juga adalah rumah pertama setiap manusia yang berfungsi sebagai pelindung, pemelihara, dan pemupuk kehidupan setiap manusia. ALIMAT secara sengaja memilih warna rahim dengan dua harapan. Pertama, perempuan menjadi subyek dan perspektif untuk penciptaan keadilan dan kemaslahatan. Kedua, gerakan keadilan keluarga Indonesia menjadi rumah kasih sayang yang menjadi pelindung, pemelihara, dan pemupuk kehidupan setiap manusia.

Latar Belakang

ALIMAT didirikan didirikan pada tanggal 12 Mei 2009 di Jakarta oleh sejumlah aktivis baik individu maupun yang tergabung dalam organisasi yang memiliki kepedulian dan keprihatinan terhadap kondisi perempuan dalam tatanan keluarga. Sejumlah aktivis organisasi diantaranya berasal dari Komnas Perempuan, Fatayat NU, ’Aisyiyah, Nasyiatul ’Aisyiyah, Fahmina-institute, Gerakan Perempuan Pembela Buruh Migran (GPPBM), Rahima, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LAKPESDAM NU, Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Pekalongan, dan Universitas Pancasila.

ALIMAT diinisiasi oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui kegiatan “Konsultasi Nasional: Menciptakan Kebijakan Hukum Keluarga yang Adil dan Setara Gender” pada tanggal 3-4 Februari 2009 di Jakarta. ALIMAT merupakan gerakan yang mensinergikan ikhtiar-ikhtiar gerakan perempuan muslim Indonesia pada masa sebelumnya dan gerakan global dalam menciptakan keadilan keluarga.

ALIMAT hadir sebagai respon atas maraknya kekerasan terhadap perempuan akibat relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga Indonesia. Ketimpangan relasi gender disebabkan oleh banyak hal sebanyak problem yang dihadapi kaum perempuan. Di antara sebab yang signifikan adalah tatanan hukum keluarga Indonesia dan konstruksi budaya masyarakat yang masih belum menempatkan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara. Sejalan dengan posisi strategis agama dalam konteks sosial masyarakat Indonesia, tafsir agama juga memiliki andil yang sangat berarti dalam pembentukan tatanan keluarga tersebut.

ALIMAT meyakini bahwa misi dasar ajaran agama pada dasarnya adalah mewujudkan keadilan (‘adalah), kemaslahatan (mashlahat), kebijaksanaan (hikmah), dan kasih sayang (rahmat), termasuk dalam urusan kekeluargaan (al-ahwal asy-syakhshiyyah). Agama bisa menjadi sumber kekuatan dan basis pengetahuan untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kemaslahatan tersebut. Akan tetapi, penafsiran atas ajaran agama dalam kenyataannya tidak selalu mencerminkan keadilan, kemaslahatan, kebijaksanaan, dan kerahmatan yang menjadi tujuan utama syari’at Islam.

Atas dasar ini, ALIMAT berkomitmen untuk mereformasi hukum keluarga (al-ahwal asy-syakhshiyyah) dan tatanan kebudayaan masyarakat untuk perwujudan keadilan keluarga Indonesia dengan berbagai pendekatan dan strategi, serta multidisipliner. Sebagai bagian dari gerakan keadilan sosial, kemanusiaan, dan kemaslahatan gender, ALIMAT menjadi simpul jaringan gerakan dan pemikiran keluarga Indonesia yang adil dan setara gender.

Visi

Visi ALIMAT adalah terwujudnya tatanan keluarga Indonesia yang berkeadilan dan
berkesetaraan gender.

Misi

Menciptakan kerangka hukum yang menjamin tatanan keluarga yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.

Menciptakan sistem sosial-budaya keluarga yang adil dan setara gender.

Tujuan

Membangun kesadaran kolektif baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional tentang keadilan keluarga melalui jalinan kemitraan dan kerjasama berbagai organisasi yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga di Indonesia.

Mengubah kerangka hukum dan sistem sosial-budaya masyarakat Indonesia untuk memberikan jaminan keadilan dan kesetaraan keluarga melalui jalinan kerjasama dalam:

Pengembangan kajian dan penelitian terkait dengan permasalahan keluarga.

Peningkatan penyebaran dan pertukaran informasi ke berbagai media publik tentang keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga.

Mendorong perubahan kebijakan hukum dan anggaran yang menjamin keadilan dan kesetaraan keluarga.

Landasan Nilai dan Prinsip Dasar

ALIMAT dalam keseluruhan proses dan hasilnya menganut dan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, pluralitas, demokrasi, persaudaraan, transparansi, dan kebebasan.

Adapun prinsip kerja organisasi ALIMAT adalah non-sektarian, non-partisan, non-diskriminasi, anti-kekerasan, menghargai hak asasi manusia, mandiri, dan menagih tanggung jawab negara.

Kepengurusan

KOMITE KEBIJAKAN
Husein Muhammad
Nani Zulminarni
Nurni Akma
Neng Dara Affiah
Kunthi Tridewiyanti
Ninik Rahayu
Kamala Chandrakirana
Helmi Ali

SEKRETARIS JENDERAL
Maria Ulfah Anshor

BIDANG-BIDANG

Pengembangan Jaringan dan Sumber Daya Manusia:
Masruchah (Koordinator)
Syafirah Hardani
Aditiana Dewi Eridani
Firmansyah
Shinta Dewi Rismawati

Advokasi:
Tati Krisnawaty (Koordinator)
Evi Sofia Inayati
AD. Kusumaningtyas
Kodar Tri Wusananingsih
Asmaniar

Pendidikan dan Pelatihan:
Ala’i Najib (Koordinator)
Abidah Muflihati
Abd. Moqsith Ghazali
Siti Aisyah

Penelitian:
Athiyatul Ulya
Badriyah Fayumi
Desmaniar
Hamim Ilyas
Marzuki Wahid
Zaitun Abdullah (Koordinator)

Publikasi dan Dokumentasi:
Eko Bambang Subiantoro
Eko Setyo Utomo
Khotimun Sutanti
Lolly Suhenty (Koordinator)
Saherman

Kerjasama Internasional:
Faqihudin Abdul Qodir
Nur Rofi’ah (Koordinator)
Nina Nurmila
Sri Wiyanti Eddyono
Siti Ruhaini Dzuhayatin

Sekretariat

Jl. Latuharhari 4B Jakarta 10310, Indonesia
Telp. +62 21 3903963 | +62 0816 1152 351
Email: alimatjkt@gmail.com
Milist: alimat@googlegroups.com
Weblog: http://alimatindonesia.blogspot.com