...the light of wisdom...

"Pemikiran Martin Heidegger"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 09 Oct 2014 15:36:00 +0000

Dasar pemikiran Martin Heidegger yaitu terdapat dua hal, pertama yaitu kekecewaannya atas filsafat barat yang melupakan makna being. Kekecewaan itu lahir dari kesejarahan pemikiran tentang being, yang kemudian menjadi hal yang berubah artinya. Being menjadi hal yang universal tetapi tidak terkonsepkan.

"After all, the term 'Being' has a long history in philosophy as the most universal but indefinable concept and it is also one of those words that is frequently thrown around but, on heidegger's view, rarely understood."
"to repeat his fundamental claim, Being has been understood as thing(s), as objectively present and 'there', and my metaphysical account of reality is then constructed on the basis of this prior understanding of the meaning of Being"

Kedua ialah berasal dari gurunya, Husserl. Yang pertama, Heidegger merasa pencarian filosofis terhadap being dari dulu di awal permulaan filsafat yaitu yunani klasik sampai sekarang, telah tertutupi oleh pencarian filosofis terhadap "ada" itu sendiri. Misalnya dalam pemikiran plato, konsep "ada" telah menutupi konsep being karena semuanya secara telak mau dikembalikan pada dunia idea yang dianggapnya sangat sempurna. Kemudian pemikiran Immanuel Kant, yang ingin menyamaratakan konsep ada dan konsep being, dengan mengembalikannya pada kategorisasinya. Being dan "ada" disatukan dalam satu konsep yang sama. Jadi jelas, konsep being selalu tertutupi oleh konsep "ada". Heideger tak mau dianggap sebagai filsuf eksistensialis, karena ia selalu mendasarkan pada ontologi. Filsafat Barat dianggapnya seakan-akan meminggirkan permasalahan being, karena dianggap tidak layak dipertanyakan atau malah dianggap sudah jelas. Maka dari itu, pertanyaan Heidegger mengenai being menjadi pertanyaan dengan argumentasi sejarah, yaitu sejarah kelupaan atas makna being.

Kemudian yang kedua adalah berasal dari gurunya yaitu Edmund Husserl. Husserl malah kebalikan dari Heidegger, ia tak pernah tertarik pada pertanyaan sejarah filosofis. Malah sebaliknya, semuanya harus dikembalikan kepada deskripsi pengalaman. Tetapi, bagi Heidegger, ini berarti bahwa pemahaman atas pengalaman ialah selalu sudah ada keterkaitannya dengan dunia. Jadi, kesadaran atas pengalaman tersebut ada secara disengaja, dengan arti yaitu selalu menujur atau mengarahkan diri pada dunia.

Hal tersebut dalam fenomenologi disebut sebagai intensionalitas, yaitu keterarahan keluar. Suatu being tak mungkin dapat mengenali dirinya sendiri apabila tak ada dunia eksternal. Hal ini juga mengkritik secara implisit terhadap Cartesian, yang beranggapan bahwa being adalah keterarahan pada diri sendiri, dan meminggirkan dunia luar. Kita bisa mengenal diri kita sendiri, tanpa adanya dunia luar. Seperti subjek yang terarah pada subjeknya sendiri. Padahal, dalam metode keraguan Descartes, pertama-tama ia meragukan dulu hal-hal diluar dirinya, yaitu dunia luar. Segala hal yang ada di dunia luar dapat disangsikan kebenarannya, Jadi, memang pada awalnya selalu ada keterarahan dulu keluar diri. Itulah pandangan Heidegger dimana kesadaran manusia harus ditekankan pada kesadaran subjek yang terarah pada dunia luar. Selalu ada subjek dan objek. Kedua hal itupun harus ditekankan relasinya, dimana selalu ada keterbukaan di keduanya. Subjek membuka diri dengan kesadarannya dengan keterarahannya keluar, dan objek membuka dirinya agar dapat direfleksikan pada diri. Sehingga kesadaran dalan fenomenologi itu aktif. Berbeda dengan kesadaran dari empirisme atau rasionalisme yang pasif, dan ada yang disebut sebagai kesadaran palsu.

Pemikiran ontologi Heidegger berbeda dengan idealis yang bisa menitikberatkan kepada teorinya terlebih dahulu. Karena fenomenologi selalu menekankan kepada keterikatan terhadap realitas. Manusia itu menemukan dirinya, dunia dan semua ada karena dia adalah mahluk yang bertindak, yang berurusan dengan segalanya yang ada di sekelilingnya.

Intensionalitas menyebabkan segala yang ada berkaitan dengan ada-ada yang lain. Maka dari itu, keterikatan antara ada dan dunia itu pasti dan satu. Dan Heidegger menyebutnya dengan in-der-welt-sein, ada dalam dunia. Tetapi dalam fenomenologi Heidegger, berfokus pada being manusia yang harus dibedakan dengan being-being yang lain. Heidegger beranggapan bahwa being manusia ialah makna-ada-yang-mengada-disana, yang ia sebut dengan Das sein. Das sein berbeda dengan ada yang lain, karena ada yang lain dianggap tidak mengada seperti manusia. Ada yang lain biasa disebut dengan Das man, atau pengertiannya ialah being in it self. Tetapi manusia yang disebut Das sein memiliki pengertian being for it self, ada yang mengadakan dirinya sendiri, ada yang mempertanyakan suatu ada. Pertanyaan akan suatu ada selalu muncul oleh suatu mahluk yang mempertanyakannya. Yaitu manusia yang selalu bisa mempertanyakan tentang ada. Jadi, manusia ialah satu-satunya yang dapat mengemukakan pertanyaan tentang ada sekaligus menjawabnya. Memahami suatu ada merupakan hal yang istimewa, yang dampaknyapun istimewa.

In-der-welt-sein bukan hanya sekedar menjadi tempat naungan subjek dan objek, tapi bisa juga menjadi realitas itu. Dalam in-der-welt-sein, manusia pasti menemui benda-benda yang lain. Sedangkan benda-benda sudah tertentukan dan terdeterminasi dalam keberadaannya tersebut. Disinalah yang disebut dengan esensi mendahului eksistensi. Segala benda telah memiliki esensinya terdahulu sehingga membatasi eksistensinya. Tetapi, manusia itu berlainan dengan benda-benda, karena hanya manusia yang dapat menentukan caranya untuk berada. Berarti disini manusia awalnya tidak memiliki esensi, sehingga manusia mempunyai keluasan untuk memilih sendiri cara keberadaannya/eksistensinya.

Keterlibatan dasein dalam dunia menjadikan dunia sebagai yang terdiri dari banyak benda menjadikan benda itu sebagai hal untuk menyadarkan dirinya sendiri. Sama dengan prinsip intensionalitas, yaitu keterarahan keluar dan keterlibatan secara aktif. Misal dalam analogi yang sangat terkenal dari Heidegger ialah analogi palu. Palu merupakan salah satu benda di dalam dunia ini, dan kita untuk dapat sadar akan diri sendiri melalui palu ini, harus mengenal dan terlibat dengannya. Palu biasa kita kenal sebagai benda yang terbuat dari gagang kayu dan ujungnya besi, yang berguna untuk mengeratkan paku. Tapi kita tak bisa hanya mengenalnya untuk menyadarkan diri sendiri, tapi harus terlibat. Keterlibatan dengan palu itu adalah "saya menggunakan palu itu untuk mengeratkan paku". Hal ini disebut Heidegger dengan ready to hand.

Jadi, benda dalam dunia ini dianggap mempunyai tiga faktor penting. Pertama yaitu benda mempunyai fungsinya masing-masing. Kedua, benda tersebut bertujuan sebagai fungsi untuk dasein. Dan ketiga ialah totalitas atau equipment. Yaitu, segala benda saling mempunyai guna dan fungsi sehingga membentuk kesatuan instrumentalitas sebagai totalitas.

Ada beberapa hal yang penting dalam pemikiran Heidegger, salah satunya yaitu fallenness atau keterlemparan. Apabila das sein dipertanyakan, apa yang memungkinkan kedisanaan anda? Maka satu-satunya jawaban ialah ia terlempar di dunia. Kemudian yang kedua ialah faktisitas, yaitu suatu kondisi yang memang sudah terberi dari das sein, kondisi yang tidak mungkin lain dari itu. Keterberian ini berawal dari hubungan ada dengan dunia (in-der-welt-sein) yang memang awalnya telah bermakna/bernama. Kedua hal itu merupakan perwujudan dari keterikatannya dengan in-der-welt-sein secara pasti.

Maka dari itu, das sein juga terikat dengan waktu. Karena waktu ialah hal yang memang sudah terberi dalam dunia ini. Waktu ialah hal yang dapat menyadarkan das man menjadi das sein. Karena dengan kesadarannya terikat dengan waktu, menjadi ingat dengan kematian. Kematian membuat seseorang jadi ingin menjalani kehidupannya secara utuh dengan individualitasnya yang mewaktu dan menyejarah. Saat pencarian individualitas itulah seseorang dapat menjadi das sein.

Lalu bagaimana bentuk eksistensial yang otentik menurut Heidegger? Karena keterlibatan dengan dunia dan waktu adalah hal yang pasti menurut Heidegger, maka pencarian eksistensialis yang metafisis itu tidak benar. Mencari jawaban eksistensial ialah hal yang sia-sia, karena hal itu tak akan pernah dapat menemukan akhirnya. Yang otentik ialah orang yang memang menjalani keterikatannya dengan dunia dan waktu, tetapi tidak tenggelam di dalamnya. Tetap menjalani rutinitas sehari-hari, tetapi tidak tenggelam dan melupakan makna das seinnya sendiri. Karena apabila ia tetap tenggelam dan melupakan dirinya sendiri, maka ia menjadi das man.

Eksistensial yang otentik menurut Heidegger ialah hal yang bisa dipilih. Orang dapat memilih membiarkan dirinya terhanyut oleh rutinitas ataupun tidak. Dan ada juga orang dapat menjadi das man dengan membiarkan dirinya terhanyut oleh kerumunan banyak orang/kelompok. Disini sosialitas dalam eksistensial Heidegger muncul. Orang yang termakan oleh kepentingan kelompok, dan menganggap bahwa identitas dirinya ialah identitas kelompok maka ia bukan das sein. Ia adalah das man, karena ia tidak dapat membedakan dirinya dengan yang lainnya. Kita juga tetap bisa menjadi das man walau tidak membedakan dirinya dengan yang lain, yaitu karena kita saat itu tidak seutuhnya kita.

Disini muncul permasalahan sosialitas yang lain dalam pemikiran Heidegger. Jika das sein secara pasti terikat dengan in-der-welt-sein, bukan berarti mengekang individu dalam keterikatannya dengan dunia dan waktu. Malah sebaliknya, individu tersebut bukannya terisolasi, melainkan malah tersosialisasi secara pasti dengan waktu dan dunianya. Berarti juga memiliki keterikatan yang pasti dengan in-der-mit-andern-sein. Yaitu kepastian keterikatan dengan das sein yang lain. Maka, kebebasan tiap individu dalam keterikatannya itu muncul dengan dialektika negosiasi sosial yang ada.

Dalam ready-to-hand pastilah jika ada orang yang menggunakan suatu benda, benda tersebut mungkin juga akan digunakan oleh orang lain. Dari benda-benda yang sudah ada dalam dunia ini, pasti ada juga keterikatan dengan orang lain. Ini artinya bahwa, dunia sudah secara faktisitas dikonsepkan untuk saling share satu sama lain.

Keterbukaan manusia bagi dunia dan bagi sesamanya oleh Heidegger dibagi menjadi tiga, yaitu Befindlichkeit atau kepekaan, Verstehen atau pemahaman, dan Rede atau kata-kata untuk berbicara.

Pertama dalam kepekaan yang dimaksud ialah suatu perasaan atau emosi manusia. Dalam kepekaan ini muncul perasaan yang bukan berasal dari suatu pengamatan terhadap dunia, tetapi memang karena berada-dalam-dunia. Jadi, kepekaan yang memunculkan emosi ini ialah asali ada dalam diri manusia. Walaupun nantinya emosi tiap manusia dapat ditahan, diubah, ataupun diekspresikan, tetapi emosi itu akan selalu dialami oleh manusia.

Kemudian tentang pemahaman, disini bukan berarti pemahaman dalam pengertian yang biasa, tetapi yang dimaksud ialah dasar segala pengertian. Pemahaman/Verstehen ini dikaitkan dengan kebebasan manusia. Berawal dari kesadaran akan manusia yang dapat mengisi sendiri eksistensinya, disini manusia akan dapat menggunakan segala kebebasannya untuk memilih segala kemungkinan yang ada. Tetapi jelas, pemilihan akan eksistensi ini sesuai dengan yang apa manusia itu inginkan. Jadi, manusia akan menggunakan kebebasan ini dengan suatu rencana yang sudah dipahami secara jelas. Berarti, Verstehen ini ialah cara berada manusia.

Yang terakhir ialah Rede atau bicara. Kata kata merupakan sarana komunikasi tiap manusia, yang sedang saling membentuk eksistensinya masing-masing. Tetapi, melalui pembicaraan, manusia dapat juga kehilangan eksistensinya. Misalnya karena ia termakan oleh pembicaraan orang lain, meniru pendapat orang lain, dan lain-lain. Pembicaran yang telah kian meluas akan menjadi pandangan banyak orang, dan biasanya Das sein termakan oleh ini dan menjadi dasman, yaitu menggantungkan pilihannya terhadap yang lain.

Eksistensialisme yang ditimbulkan oleh analitik dari Heidegger ini sangatlah berguna dalam kehidupan kita. Karena memang pada dasarnya kita tidak akan bisa hidup tanpa apa yang ada dalam sekitar kita. Yang menjadi kekaguman saya ialah, bagaimana panjangnya proses dari pemikiran ontologi melebar sampai pada eksistensialisme, dan sangat berbobot. Padahal, pada awalnya Heidegger hanyalah mendeskripsikan tentang apa yang ada secara sejelas-jelasnya. Dia hanya memberikan analisisnya secara jelas tentang apa itu ada, apa saja jenis-jenis ada, bagaimana ada itu mengada dan sebagainya. Dari pada para pemikir filsafat barat dari dulu yang selalu berbicara tentang ada, tetapi tidak mempunyai perluasan kepada eksistensial manusia, bahkan tidak pernah terkonsepkan secara jelas. Disini sistematika filsafat yang terdiri dari tiga hal penting yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi rasanya bisa dicapai dengan pemikiran Heidegger ini. Jadi, walaupun Heidegger adalah seorang filsuf di abad setelah modern, dia masih memiliki spirit yang sama dengan zaman modern, yaitu komprehensif dapat merangkum tiga hal dalam sistematika filsafat itu.

"Hamas: Israel Senang Negara Arab Diam Sikapi Agresi Militer"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 11 Jul 2014 13:14:00 +0000

Gerakan perlawanan Islam Palestina, Hamas menuding sebagian besar negara Arab diam dalam menghadapi pembunuhan massal terhadap rakyat Palestina.

Mengutip Izzat Al Rishq, anggota Biro Politik Hamas, situs berita Felestin Online, Jumat (11/7) melaporkan, sebagian besar negara Arab hanya diam dalam menyikapi kejahatan-kejahatan rezim Zionis Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat, atau mengeluarkan statemen-statemen formalitas.

Anggota Biro Politik Hamas mengatakan, "Israel sangat gembira dengan diamnya negara-negara Arab. Dengan memperhatikan sikap media-media Israel, terlihat kegembiraan media-media tersebut atas diamnya negara-negara Arab menanggapi serangan-serangan militer Israel."

Al Rishq mengumumkan, "Sungguh disayangkan negara-negara Arab tidak mendukung perlawanan Palestina dalam menghadapi serangan dan agresi Israel. Mereka meninggalkan Palestina di medan tempur sendirian."

Rezim Israel sejak 8 Juli lalu dengan dalih penemuan tiga mayat warga Zionis di Tepi Barat, melancarkan serangan-serangan udara ke Jalur Gaza yang sampai saat ini telah mengakibatkan 98 warga Palestina gugur syahid dan ratusan lainnya terluka. (IRIB Indonesia/HS)

Berita Dikutip dari: (http://indonesian.irib.ir/)

"Membangun Demokrasi dalam Kerangka Etika"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 17 Dec 2013 15:12:00 +0000

Berangkat dari pemahaman mengenai demokrasi bahwa demokrasi telah menjadi istilah yang sangat diagungkan dalam sejarah pemikiran manusia tentang tatanan sosio-politik yang ideal. Bahkan mungkin dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung dari penganut demokrasi itu sendiri. Kedudukan demokrasi yang juga merupakan sentral telah menjadi nilai tawar untuk meluluhlantakkan teori-teori lainnya mengenai tatanan kekuasaan yang baik yang ditawarkan oleh kalangan filsuf, ahli hukum, dan pakar ilmu politik.

Kepercayaan atas kuat dan sempurnanya bangunan demokrasi belum dapat tergoyahkan secara filosofis, sosiologis maupun dalam format yuridis ketatanegaraan. Kedudukan dari demokrasi itu sendiri juga diperkuat dengan konsep lainnya yaitu human right, civil society, maupun konsep good governance membuat posisi demokrasi sebagai konsep terbaik yang pernah dicapai oleh pemikiran manusia. Demokrasi juga merupakan sebagai suatu teori yang dapat diterima dalam beberapa pandangan.

Disamping hal tersebut, demokrasi juga diyakini memiliki prinsip-prinsip universal yang merupakan ciri dari keberadaan demokrasi itu sendiri. Prinsip-prinsip universal tersebut yaitu adanya: (i) kebebasan, (ii) kesamaan, (iii) kedaulatan dari suara mayoritas. Prinsip kebebasan dan kesamaan dilaksanakan melalui metode kalkulasi kuantitatif yaitu "majority principle" atau melalui "voting". Yang merupakan salah satu ciri penting dari adanya prinsip kebebasan, kesetaraan dan kedaulatan suara mayoritas (rakyat) adalah dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu). Selain dari itu, adanya hubungan kekuasaan yang dimasukkan di dalam kerangka metode kalkulasi kuantitatif. dalam hal tersebut bahwa objektititas dari konstruksi keputusan dari teori demokrasi yang dianggap benar dan adil itu sendiri didasarkan pada kuantitasnya dan bukan berdasarkan pada kualitasnya. Hal ini memberi arti bahwa pelaksanaan dari demokrasi menggunakan pendekatan kuantitatif dan logika induktif empiris sebagai jalan keluar dari penataan kekuasaan yang kompleks. Pemecahan konkrit tentang penentuan dari kehendak umum secara nyata dicapai dan diukur lewat kehendak mayoritas yang dimana mekanisme voting menjadi faktor determinan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa arti dari kedaulatan rakyat tidak diartikan sebagai kehendak dari seluruh rakyat melainkan kehendak dari suara terbanyak atau mayoritas.

Pemahaman dari demokrasi dalam batas-batas kedaulatan mayoritas semata membuat fenomena kekuasaan akan lebih terlihat nyata dimana terjadi kedaulatan mayoritas atas ketundukan minoritas. Voting dan kuantifikasi menjadi tolak ukur untuk menemukan kebenaran dan keadilan versi mayoritas yang pada akhirnya akan menjadi substansi hukum yang dalaksanakan untuk dan atas nama dari kepentingan bersama. Metode tersebut juga menjadi pembenaran dari tindakan politik karena dianggap menjadi suatu proses demokrasi yang beradap dan menjadi janji untuk menjamin hak minoritas suara hanya akan masuk sebagai daftar tunggu (waiting list) yang bisa dilaksanakan ataupun yang tidak bisa dilaksanakan dalam konteks kepentingan politik.

Dari hal tersebut bahwa sepanjang demokrasi hanya dalam batas-batas rasionalisasi dari kedaulatan mayoritas semata, maka demokrasi akan selalu diartikan pembenaran atas fenomena kekuasaan, sebagai refresentasi rezim elit politik atas nama mayoritas dengan menggunakan hukum sebagai alat legitimasi dan alat untuk memobilisasi rakyat (massa). Demokrasi juga dapat menjadi perangkat praktis yang berpeluang untuk memberlakukan hal-hal yang tidak adil, tidak etis dan serta atas pelanggaran atas martabat manusia. Dalam demokrasi dimana hukum tidak menempati moralitas di dalamnya, dan hukum hanya sebagai alat rezim elit politik yang berkuasa atas nama mayoritas. Pemahaman konvensional atas nama demokrasi telah menunjukkan kelemahan yang fundamental dari demokrasi sebagai teori politik modern.

Namun sebagai langkah solutif bahwa demokrasi akan menghasilkan keputusan etis apabila dilandasi dan diformat dalam kerangka etika dasar yang utuh dimana rakyat harus dibimbing secara etis sebelum membuat keputusan-keputusan yang signifikan bagi pengembangan potensi kemanusiaan secara universal. Metodologi dari demokrasi perlu dikembangkan ke arah penyelamatan nilai-nilai kemanusiaan sebagai tujuan esensial dari prosesnya. Suara terbanyak atau hukum mayoritas harus digantikan dengan kesepakatan musyawarah dari enlightened people (orang-orang yang tercerahkan: negarawan) yang ditunjuk menjadi wakil. Negara seharusnya mendirikan lembaga pendidikan khusus yang dapat menghasilkan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengurusi negara secara adil dan profesional.

Hal yang seharusnya diutamakan atau hal esensial adalah demokrasi harus dapat membawa pada keadilan yaitu keadilan politik, keadilan ekonomi, keadilan sosial dan kultural. Mestilah butuh perenungan dan upaya maksimal , bahwa dengan adanya keadilan maka akan menyelamatkan manusia pada kehidupan dan martabat manusia. Keadilan akan membawa pada kemakmuran yang bermakna. Sehingga dapat disimpulkan bahwa "Jika demokrasi tidak membawa kondisi keadilan padanya, maka kita tidak menemukan apapun dari yang dinamakan demokrasi"

"KEDUDUKAN DAN FUNGSI WAKIL MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 13 Dec 2013 08:35:00 +0000

ABSTRAK

Al Qadri Nur (B11106213), Kedudukan dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia, dibimbing oleh Aminuddin Ilmar (selaku Pembimbing I) dan Naswar Bohari (selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan dan fungsi wakil menteri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan antara wakil menteri dan menteri dalam struktur organisasi kementerian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta dan pada Kantor Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Serta pengkajian data-data yang berupa dokumen-dokumen yang akan dianalisis, serta wawancara dari beberapa pihak dan data lainnya yang dapat dijadikan sebagai data sekunder untuk menunjang penelitian yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Temuan yang dapat diperoleh bahwa Ketentuan Konstitusi mengenai pengangkatan Wakil Menteri adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksakan tugas-tugasnya. Tidak adanya perintah maupun larangan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberi arti berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa "sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan" dan dimasukkan di dalam Undang-Undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan-ketentuan lain di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa posisi jabatan Wakil Menteri tidak bertentangan dengan konstitusi. Sedangkan, mengenai hubungan Menteri dan Wakil Menteri dalam Kementerian Negara yaitu Wakil Menteri memberikan dukungan di dalam pelaksanaan tugas Menteri untuk meningkatkan kinerja Kementerian Negara.

"Belenggu antara Kebaikan dan Keburukan"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 12 Dec 2013 17:50:00 +0000

"Jika berkali-kali terulang maka semua selalu terasa lebih. Saat diri sebagai manusia menyadari sepenuhnya bahwa Ia hidup maka saat itu pula terasa menyakitkan bahwa diri ini mungkin sudah lama mati."

Sebagian manusia terlihat sangat aneh di mataku. Sebagian manusia tersebut juga bicara seolah tahu mengenai apa itu kebaikan dan keburukan? seakan mereka menyadari bahwa apa yang mereka anggap baik maka itulah KEBAIKAN dan apa yang mereka anggap buruk maka itulah KEBURUKAN. Terlihat jelas di mataku "Noda Hitam" bagi mereka yang tidak melihat. Mereka yang bicara atas nama kebaikan, mereka menyeru pada keluhuran, mereka yang menasehati dalam kebenaran ternyata tidak pernah terlepas dari "Belenggu Noda" yang melilit dengan erat.

Ada diantara mereka yang berkata "Kasihanilah Sesama" tetapi di waktu mereka berjalan, pandangan matanya tidak pernah beralih ketika ada seorang anak kecil yang menangis di depan mereka. Seorang anak yang menangis itu sudah menjadi hal yang biasa sehingga hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan lagi. Begitu terbiasanya hingga lupa kalau ada...,yah begitulah kenyataan yang terlihat.

Seringkali Ia berbicara etika yang luhur, seringkali Ia berbicara tentang kasih sayang terhadap sesama manusia, tetapi mengapa sebuah tangisan dari seorang anak kecil tidak menusuknya begitu dalam. Padahal seorang anak tersebut menangis karena mungkin Ia belum makan sejak pagi sampai malam hari. Bukankah sangat mudah untuk memberi makanan? ya mudah sekali, tetapi pada kenyataannya sangat sulit untuk tahu bahwa ada seorang anak kecil yang menangis karena kelaparan. Dalam pikiran sebagian orang mungkin mengatakan "biasalah anak kecil menangis, yah paling-paling cuma karena kenakalan anak kecil". Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana bisa tahu kalau tidak pernah terusik untuk tahu? bagaimana bisa peduli kalau tidak pernah terusik untuk peduli? Semua orang bisa peduli tetapi hanya sedikit orang yang terusik untuk peduli.

Ada di antara mereka yang berkata "Perlakukanlah orang lain sebagaimana kau ingin diperlakukan". Perkataan yang sungguh sangat mulia. Kukatakan bahwa ingin sekali kuhormati orang yang berkata begitu jika seandainya saja aku tidak melihat ketika ada orang tua yang berkata kepadanya "Maaf saya sedang sakit" dan Ia menjawab "cari orang lain saja, maaf saya sedang sibuk". Tidak tahukah Ia bahwa orang tua tersebut berjalan kesana kemari dikarenakan entah mengapa semua orang menjadi sibuk disaat orang tua tersebut dalam keadaan sakit. Sungguh seperti tidak ada yang patut disesali, karena rasa sakit orang lain terasa tidak begitu nyata dengan rasa penat dan letih yang dialami. Siapapun ingin ketika dirinya merasa dalam keadaan sakit, maka Ia mendapat pertolongan dari mereka yang mampu menolongnya. Orang tua tersebut sangat sederhana, dalam anggapannya setiap mereka yang tampak putih adalah orang yang tepat untuk diminta tolong. Benar sekali, hanya saja satu-satunya yang tidak diketahui oleh orang tua tersebut adalah mereka yang tampak putih itu mungkin juga dalam keadaan sakit.

Ada juga diantara mereka yang berkata "Hormatilah pendapat orang lain". Ini merupakan kebaikan yang sangat biasa dan sangat umum. Tetapi anehnya kebaikan ini ternyata juga luar biasa ketika ada banyak noda yang menghiasinya. Tidak jarang hanya karena berbeda tempat dan bagian maka semua hal tersebut menjadi begitu berbeda. Ia boleh saja menjadi seorang yang ahli tetapi bukan berarti bahwa mereka yang tidak diakui sangat ahli adalah merupakan orang yang sangat mudahnya diacuhkan. Mungkin karena Ia tidak menganggap semua pendapat selainnya itu salah tetapi cuma dikarenakan Ia tidak mengacuhkan bahwa orang lain bisa lebih benar dari dirinya dalam kasus tertentu. Orang tersebut bersikap sederhana dengan ide yang universal bahwa semua orang harus dihormati pendapatnya, tetapi dirinya begitu mudah mengeluarkan kata-kata 'gimana sih anda ini, begitu saja tidak bisa", atau "aduh,jangan buat saya tertawa" atau "yang atasan disini siapa?", atau "memangnya anda ini siapa?". Ternyata memang kita harus menghormati orang lain sesuai dengan statusnya, siapakah dia atau dari golongan manakah dia.

Siapa saja tidak bisa menerima kata-kata kasar. Itu merupakan hal yang sudah menjadi kesepakatan umum, tetapi sayangnya tidak semua orang menyadari bahwa hampir sebagian orang mudah sekali berkata kasar. Hal yang sederhana kadang membuat orang lain mudah sekali marah jika Ia sedang benar-benar dalam keadaan lelah. Teringat seorang lelaki yang berkata kepada seseorang "Pak tolong lihat ayah saya, ayah saya sedang menggigil". Orang tersebut menjawab "kenapa sih anda ini, daritadi kerjanya mengeluh terus". Sungguh sangat dimakhlumi kalau orang tersebut benar-benar dalam keadaan lelah karena kerjanya berjalan kesana kemari menangani orang-orang yang mengeluh dengan berbagai macam keluhan. Tetapi bukankah laki-laki tersebut tidak tahu? Tetapi Ia cuma ingin menolong ayahnya yang sedang menggigil. Seanginya mungkin orang tersebut bisa menolong atau menyembuhkan ayahnya sendiri, tetapi ketidakmampuan telah membuatnya berfikir bahwa satu-satunya yang bisa dimintai tolong dan mampu disitu adalah orang yang ternyata sudah begitu lelah untuk mengurusi orang lain. Sepertinya faktor kelelahan mudah sekali menginduksi menjadi kekasaran dan disitu juga sepertinya kezaliman yang kecil bermain dangan sangat mudahnya.

Setelah memandang semua hal tersebut kepada manusia selain diri sendiri. maka pandangan tersebut kualihkan pada diriku. Betapa mengerikannya ketika kulihat "Belenggu yang melilitku jauh lebih banyak dan noda itu jauh lebih pekat". Betapa hal tersebut membuat diri ini benar-benar jatuh. Jatuh di dalam keputusasaan akan apa yang dinamakan kebaikan dan keburukan itu sendiri. Pikiran akan menjadi sangat terganggu. Betapa banyak orang yang baik tetapi ternyata adalah orang yang hanya dikira baik. Betapa banyak orang yang mulia tetapi sama saja buruknya pada kebanyakan orang yang buruk. Betapa banyak keburukan yang tersemat dalam kebaikan. "Keburukan Yang Terbelenggu Dengan Erat Dalam Kebaikan Manusia".

"TUGAS DAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN BANK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG OTORITAS"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 31 Oct 2013 16:34:00 +0000

TUGAS DAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN BANK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG OTORITAS

JASA KEUANGAN

Oleh: Bisdan Sigalingging, SH, MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan Sumatera Utara

Amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI menentukan tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dengan mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa lembaga tersebut berfungsi antara lain melakukan pengawasan terhadap bank…. dan seterusnya. Amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI menekankan kepada lembaga tersebut untuk bertindak sebagai dewan pengawas (supervisory board), dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank secara berkoordinasi dengan BI.

Namun ternyata setelah diundangkannya UU OJK menentukan lain, yakni memberikan kewenangan luas kepada OJK untuk membuat pengaturan dan pengawasan bahkan kewenangannya dapat bertindak sebagai penyidik layaknya seperti KPK. Sebagai contoh dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditegaskan OJK berwenang melaksanakan pengaturan dan pengawasan, padahal diketahui sebelumnya seperti yang telah ditentukan dalam amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI, wewenangnya adalah mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank, namun fakta yuridisnya menentukan kewenangan OJK meliputi mengatur, mengawasi, memeriksa, dan bahkan sebagai penyidik. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan dalam UU OJK tampak menjadikan OJK sebagai lembaga super bodybukan supervisory board.

1. Tugas Pengaturan dan Pengawasan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

Ketentuan tugas pengaturan dan pengawasan yang ditentukan dalam Pasal 5 UU OJK berarti tugas mengatur dikombinasi dengan tugas mengawai, dengan kata lain OJK memiliki kewenangan kedua-duanya secara sekaligus yakni mengatur dan mengawasi. Kombinasi antara kedua tugas tersebut sebagaimana ditentukan lebih lanjut pada Pasal 6 huruf a UU OJK yang ditentukan, “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan”. Oleh karena OJK memiliki tugas untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan tersebut, maka OJK diberi kewenangan untuk itu.

Wewenang adalah sesuatu yang dilimpahkan atau dari kekuasaan, hak yang dimiliki untuk mengambil keputusan, sikap atau tindakan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan. Dengan demikian, kewenangan berarti hak bagi yang menerimanya dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain atau lembaga lain kecuali dialihkan oleh otoritas terkait melalui surat kuasa untuk mengalihkan kewenangan tersebut atau perintah dari yang berhak kepada pihak lain untuk melakukan kewenangan dimaksud.

Kombinasi kewenangan OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, dapat dilihat ketentuan Pasal 7 UU OJK, bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;

2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;

3) Sistem informasi debitur;

4) Pengujian kredit (credit testing); dan

5) Standar akuntansi bank;

c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

1) Manajemen risiko;

2) Tata kelola bank;

3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

5) Pemeriksaan bank.

Selain menjadi kewenangan OJK tentang perizinan untuk pendirian bank maupun pembukaan kantor bank, juga menjadi kewenangan BI sebagaimana ditentukan pada Pasal 15 ayat (1) huruf b UU BI, yakni “melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran”, kemudian ditentukan pula dalam Pasal 24 UU BI yakni “…Bank Indonesia menetapkan peraturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Mengenai merger, konsolidasi, dan akusisi bank menjadi kewenangan OJK untuk membuat pengaturan dan pengawasannya, kewenangan ini juga menjadi kewenangan BI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e UU BI pada penjelasannya disebutkan salah satu pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam PBI adalah merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Pencabutan izin usaha bank yang menjadi kewenangan OJK juga menjadi kewenangan BI untuk mengatur dan mengawasi sebagaimana pada penjelasan Pasal 25 ayat (2) huruf j UU BI, ditentukan pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank juga menjadi kewenangan BI.

Mengenai kewenangan OJK tentang pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan kesehatan bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU OJK, tidak ditentukan sebagai kewenagan BI dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 UU BI akan tetapi mengenai pengaturan dan pengawasan kesehatan bank menjadi wewenang BI dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan monter sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 11 ayat (3) UU BI. Hal ini berarti BI juga dapat bertindak untuk membuat pengaturan dan pengawasan terhadap bank jika menyangkut pelaksanaan kebijakan moneter.

Kewenangan OJK untuk membuat pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 7 UU BI juga menjadi kewenangan BI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1) UU BI bahwa, “Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesiaberwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian”.

Berdasarkan kesamaan kewenangan antara BI dan OJK sebagaimana ditentukan di atas, merupakan kombinasi kewenangan tugas mengatur dan mengawasi antara BI dan OJK. Oleh sebab itu, dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan mengatur dan mengawasi bank sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan kedua lembaga ini melalui koordinasi yang terintegrasi. Jika tidak dilakukan melalui koordinasi yang terintegrasi, niscaya sinergi pembuatan pengaturan dan pengawasan bank antara BI dan OJK tidak akan sinkron artinya pada suatu waktu bisa menimbulkan ketidaksesuaian substansi dalam pengaturan dan menimbulkan benturan kepentingan dalam rangka pengawasan terhadap bank.

2. Tugas Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

Dalam UU OJK terdapat ketentuan yang menentukan secara khusus tentang kewenangan OJK yang berkaitan dengan tugas mengatur bank yakni terdapat pada Pasal 8 UU OJK. Akan tetapi ketentuan ini dipandang tidak konsisten menentukan tugas OJK sebagai pembuat peraturan sebab aspek yang ditentukan dalam Pasal 8 UU OJK adalah “Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang”. Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 6 UU OJK itu adalah kombinasi antara pengaturan dan pengawasan terhadap bank. Selengkapnya ketentuan Pasal 8 UU OJK menentukan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;

h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Persoalannya adalah, jika yang dimaksud dalam Pasal 8 UU OJK adalah tugas pengaturan, mengapa disebutkan dalam redaksinya “…..sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, …….”. Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 6 UU OJK itu adalah kombinasi antara pengaturan dan pengawasan terhadap bank. Hal ini berarti Pasal 8 UU OJK juga mengkombinasi kewenangan pengaturan dan pengwasan OJK terhadap bank, berarti sama saja dengan ketentuan dalam Pasal 7 UU OJK tentang kewenangan pengaturan dan pengawasan.

Jika dianalisa pasal-pasal dalam UU OJK secara keseluruhan, tidak ada satupun pasal yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah yang dibuat oleh pemerintah dalam arti luas. Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 37 ayat (6) UU OJK di bagian penjelasannya dijelaskan bahwa yang menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah memuat antara lain: tata cara penetapan, jenis, besaran, waktu penagihan dan pembayaran pungutan, dan sanksi denda adalah OJK itu sendiri. Demikian pula halnya dalam UU BI tidak ada satupun pasal yang mengamanatkan kepada BI untuk membuat Peraturan Pemerintah, melainkan BI diberikan amanat oleh undang-undang untuk membuat PBI. Hal ini berarti dalam rangka menjalankan kewenangan tugas mengatur, BI dan OJK berwenang membuat peraturan pelaksananya bukan pemerintah dalam arti luas.

3. Tugas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

Dalam UU OJK terdapat ketentuan yang menentukan secara khusus tentang kewenangan OJK yang berkaitan dengan tugas pengawasan terhadap bank yakni terdapat pada Pasal 9 UU OJK. Ketentuan ini juga dipandang tidak konsisten menentukan tugas OJK untuk pengawasan bank sebab aspek yang ditentukan dalam Pasal 9 UU OJK adalah “Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang”. Pasal 9 UU OJK ini juga menentukan “….sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, …” yang berarti adalah kombinasi antara pengaturan dan pengawasan terhadap bank. Selengkapnya ketentuan Pasal 9 UU OJK menentukan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;

c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;

e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;

f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;

g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

h. Memberikan dan/atau mencabut:

1) Izin usaha;

2) Izin orang perseorangan;

3) Efektifnya pernyataan pendaftaran;

4) Surat tanda terdaftar;

5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;

6) Pengesahan;

7) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan

8) Penetapan lain,

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Aspek yang dikritik dalam hal ini tepatnya berada pada bagian pengantar Pasal 9 dan juga Pasal 8 UU OJK bahwa ketentuan ini tidak konsisten menentukan mana yang menjadi tugas mengawasi, mana tugas mengatur serta mana tugas mengawasi dan mengatur. Jika yang ingin dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 9 UU OJK adalah tugas pengawasan, mengapa mesti disebutkan lagi dengan redaksi “…..sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, …….”. Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 6 UU OJK itu adalah kombinasi antara pengaturan dan pengawasan terhadap bank. Hal ini berarti Pasal 9 UU OJK juga mengkombinasi kewenangan pengaturan dan pengwasan OJK terhadap bank, seperti dalam Pasal 7 UU OJK tentang kewenangan pengaturan dan pengawasan.

Jika dibaca sepintas lalu maksud ketentuan Pasal 9 UU OJK adalah menentukan kewenangan OJK yang berkaitan dengan pengawasan. Akan tetapi karena digunakan redaksi “…..sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, …….”, sehingga tampak ketentuannya benar-benar tidak konsisten sebab Pasal 9 UU OJK juga merupakan kombinasi kewenangan OJK untuk mengatur dan mengawasi bank.

Jika maksud pembuat undang-undang untuk menentukan kewenangan OJK untuk mengawasi dalam ketentuan ini, maka seharusnya redaksi yang digunakan di bagian pengantar Pasal 6 UU OJK adalah:

”OJK melaksanakan tugas pengaturan, pengawasan, pengaturan dan pengawasan terhadap:

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

Sehingga dengan redaksi yang demikian di atas, akan tampak dengan jelas bidang-bidang apa saja yang menjadi kewenangan OJK untuk pengaturan, bidang apa saja yang menjadi kewenangan OJK untuk pengawasan, serta bidang apa saja yang menjadi kewenangan OJK untuk pengaturan dan pengawasan. Jika UU OJK khususnya Pasal 6 tetap menggunakan redaksi “….pengaturan dan pengawasan…” saja, maka ketentuan ini jelas bisa membuka peluang besar kepada lembaga OJK untuk masuk pada semua aspek dan termasuk hal-hal yang bersifat khusus yang seharusnya hal itu menjadi kewenangan BI. Selanjutnya dengan menggunakan redaksi “….pengaturan dan pengawasan…” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU OJK tersebut, jelas-jelas DPR ingin menjadikan OJK adalah lembaga super bodybukan dewan pengawas (supervisory board) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) UU BI.

4. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia Tentang Penilaian Terhadap Kesehatan Bank

Berkaitan dengan tugas pengawasan BI khususnya masalah penilaian kesehatan terhadap bank yang bermasalah. Misalnya ketentuan dalam Pasal 31 UU No.23 Tahun 1999, yang menentukan:

a. Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan.

b. Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesiawajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut.

c. Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh bukti yang cukup, Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya, berkaitan dengan penilaian BI terhadap bank, juga ditentukan dalam Pasal 33 UU No.23 Tahun 1999, sebagai berikut:

Dalam hal keadaan suatu menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku.

Makna dari ketentuan Pasal 31 UU No.21 Tahun 1999 tersebut, sesungguhnya BI berwenang memberikan penilaian terhadap bank yang melakukan transaksi yang patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan, bahkan BI berwenang dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu menurut penilaiannya.

Melalui penilaian BI juga berpeluang untuk menghentikan sementara atau seluruh kegiatan transaksi bank terkait dengan temuan-temuan yang membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional (vide: Pasal 33 UU No.23 Tahun 1999).

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 33 UU No.23 Tahun 1999 tersebut di atas, menentukan kewenangan BI hanya sampai sebatas memberikan penilaian terhadap bank dan menghentikan sementara kegiatan transaksi tertentu. Untuk melakukan tindakan selanjutnya, BI tidak berwenang menentukan sehat atau tidak sehatnya bank dimaksud tersebut. Sebab kewenangan BI sebagai Bank Sentral berhenti pada tahap memberikan penilaian dan penghentian sementara kegiatan transaksi tertentu, kemudian selanjutnya dialihkan menurut ketentuan Pasal 40 UU OJK yang menentukan:

a. Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

b. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.

c. Laporan hasil pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.

Pengalihan kewenangan untuk menentukan tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) di atas, tidak ditujukan kepada OJK dan OJK sekalipun juga tidak berwenang menentukan sehat atau tidaknya bank dimaksud. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU OJK, diketahui bahwa OJK hanya diberi kewenangan melakukan upaya penyehatan terhadap bank dan menginformasikannya kepada LPS mengenai bank bermasalah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika OJK diberi kewenangan untuk menyehatkan bank dimaksud, maka tidak ada ubahnya peran OJK dalam konteks ini serupa dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 76 ayat (2) UU BI.

Baik BI maupun OJK sama-sama tidak berwenang menetapkan tingkat kesehatan bank yang bermasalah, akan tetapi OJK berwenang melakukan upaya penanganan pertama pada bank dimaksud. Jika tidak bisa ditangani untuk disehatkan, maka dapat dirujuk kepada ketentuan dimaksud dalam Pasal 44 tentang Protokol Koordinasi untuk dilakukan pengambilan keputusan secara musyawarah sesuai dengan penilaiannya masing-masing.

Sebagaimana kewenangan BI untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap bank seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya khususnya pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tetap dilakukan oleh BI. Akan tetapi dalam hal wewenangnya melakukan pemeriksaan khusus, sesuai Pasal 40 ayat (1) UU OJK, BI menyampaikan atau memberitahukannya secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

Ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU OJK menentukan: “Dalam hal Bank Indonesiauntuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK”.

Ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU OJK ini tidak menentukan “kewajiban” kepada BI untuk menyampaikan terlebih dahulu kepada OJK melainkan ditentukan dengan redaksi “….dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK”. Dengan demikian tidak ada kewajiban BI untuk menyampaikan terlebih dahulu kepada OJK menurut ketentuan ini. Itu berarti, BI bisa sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan tanpa harus memberitahukannya kepada OJK.

5. Tugas Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan yang Berkaitan Dengan Pengawasan Bank

Pengaturan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank antara BI dan OJK dilakukan melalui koordinasi di mana OJK meminta penjelasan dari BI tentang keterangan data makro yang diperlukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) UU BI, yang dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) berikut ini:

Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga ini (supervisory board) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam Undang-undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud. Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan”.

Dalam penjelasan tersebut sesungguhnya amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI menentukan tugas OJK adalah mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap bank dengan koordinasi dengan BI. Jika yang dibicarakan dalam konteks ini, mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank, maka peran OJK tidak lain hanya sebagai dewan pengawas (supervisory board).

Amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI jelas menentukan tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dengan mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank. Amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI menekankan kepada lembaga OJK untuk bertindak sebagai dewan pengawas (supervisory board), dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank yang sifatnya koordinasi dengan BI.

Namun ternyata setelah diundangkannya UU OJK sebagaimana telah dijelaskan di atas menentukan lain, yakni memberikan kewenangan luas kepada OJK untuk membuat pengaturan dan pengawasan bahkan kewenangannya dapat bertindak sebagai penyidik layaknya seperti KPK. Sebagai contoh dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditegaskan OJK berwenang melaksanakan pengaturan dan pengawasan, padahal diketahui sebelumnya seperti yang telah ditentukan dalam amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI, wewenangnya adalah mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank, tetapi norma pengaturannya menentukan kewenangan OJK meliputi mengatur, mengawasi, memeriksa, dan bahkan sebagai penyidik. Amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI bernuansa politis bukan mencerminkan aspek yuridisnya sebab amanat tersebut pada perkembangannya atau setelah diundangkannya UU OJK, ketentuan-ketentuan dalam UU OJK tampak menjadikan OJK sebagai lembaga super body bukan supervisory board.

"Rohani: Israel Harus Bergabung dengan NPT"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 27 Sep 2013 05:21:00 +0000

Presiden Republik Islam Iran, Hassan Rohani seraya menjelaskan bahwa tidak ada bangsa yang boleh memiliki senjata nuklir menekankan, Rezim Zionis Israel harus segera bergabung dengan Traktat Non Proliferasi Nuklir (NPT).

FNA melaporkan, Hassan Rohani yang berpidato di sidang pelucutan senjata nuklir dunia di PBB menekankan bahwa Tel Aviv harus menandatangani perjanjian NPT.

Selain itu, mewakili Gerakan Non Blok (GNB), Rohani mengusulkan 26 September diperingati sebagai hari dunia pemusnahan senjata nuklir.

Di awal pidatonya, Rohani memuji negara-negara non nuklir yang bersedia mundur secara sukarela dari memanfaatkan senjata atomnya atau memusnahkan senjata haram ini. Menurut Rohani sikap ini sangat penting dalam pelucutan senjata pemusnah massal.

Rohani menambahkan, "Saya ingin mengakui peran vital kawasan bebas senjata nuklir dalam proses pelucutan senjata pemusnah massal dan perdamaian serta keamanan internasional. Dan saya harus memuji peran menentukan negara-negara non nuklir khususnya negara anggota GNB yang menjadi bangian terbesar kawasan ini."

Ia menekankan, "Saya mewakili GNB meminta seluruh negara nuklir dunia meratifikasi protokol tambahan terhadap seluruh perjanjian terkait pembentukan zona bebas nuklir dan menghormati kondisi non nuklir kawasan tersebut."

"Saya meminta dengan sangat kepada negara berkekuatan nuklir segera menandatangani protokol terkait perjanjian kawasan bebas senjata nuklir di wilayah Asia Tenggara dan dokumen yang berkaitan dengannya," kata Rohani.

Ia menjelaskan, Israel sebagai satu-satunya non anggota NPT di kawasan ini harus segera bergabung dengan traktat tersebut sehingga seluruh aktivitas nuklirnya berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Menurut Rohani, masyarakat internasional harus segera menggalang upaya ganda dalam mendukung terbentuknya zona bebas nuklir di mana terbentuknya kawasan ini akan memberi sumbangsih besar dalam terealisasinya pelucutan senjata nuklir.

(IRIB Indonesia/MF)

"Fatamorgana Posmodernism"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 26 Sep 2013 03:08:00 +0000

Sejarah peradapan Barat memiliki perjalanan yang amat panjang dan berliku. Setelah sekian lama manusia Barat terkungkung dalam kebodohan akibat ulah mayoritas rohaniawan Kristen yang selalu mengatasnamakan agama dalam perilaku yang tidak sesuai dengan akal dengan berdalih sakralitas yang tidak bisa diganggu gugat, mereka mengadakan pemaksaan dogma-dogma sakralitas ke benak setiap manusia Barat. Pemerkosaan keyakinan dan pembunuhan intelektual, itulah kata ekstrim dalam menggambarkan situasi zaman itu. Masa kegelapan (dark ages), itulah istilah yang sering dipakai manusia Barat ketika mengingat masa suram abad pertengahan (Midle Ages, 325-1300). Tekanan demi tekanan yang dilakukan penguasa Gereja ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan membinasakan mereka.

Selain dogma agama yang mereka sampaikan tidak memberi jalan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bahkan tak jarang dogma-dogma itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang berkembang. Sementara disisi lain, perilaku mereka yang tidak konsekuen atas ajaran agama yang selama itu digembor-gemborkan semakin membuat muak para manusia Barat. Diam-diam para intelektual Barat mengumpulkan daya dan upaya untuk lepas dari belenggu para rohaniawan Kristen. Para ilmuwan mulai mengais-ngais kembali budaya Yunani klasik di kantung-kantung peradaban yang selama ini terlupakan. Pada akhirnya, awal abad ke-14 adalah puncak protes manusia Barat, mereka mengadakan pergolakan besar-besaran sebagai reaksi atas prilaku Gereja dengan mengadakan gerakan pembaharuan, perombakan budaya. Renaissance, itulah puncak pergolakan yang selama ini mereka nantikan. Lepas dari belenggu pembodohan dan bebas dari ikatan-ikatan dogmatis agama yang tak jarang bersifat irrasional, mereka ibaratkan bagai terlahir kembali.[1] Namun, kenyataannya, kebebasan radikal tidak lebih baik dari belenggu pembodohan, dua hal yang telah keluar dari garis netral.

Berbagai isme-isme bermunculan di Barat ibarat cendawan di musim hujan, membuat semakin bingung banyak kalangan. Tidak hanya manusia Timur, bahkan manusia Barat sendiri banyak terjebak dalam kebingungan tersebut. Belum lagi menyelesaikan kendala-kendala epistemologis masa ‘enlightenment’ (age of reason) yang masih “bermasalah”, mereka sudah dibenturkan pada masalah batas kemampuan rasio manusia dalam konsep humanisme. Belum lagi tuntas penentuan batas liberalitas kehendak manusia, mereka telah dihadang dengan permasalahan baru, modernisme. Belum lagi teori modernisme terpecahkan secara tuntas, dimunculkan ide baru, postmodernisme. Dari sini, banyak sekali kecurigaan muncul, ada apa dengan isme-isme tersebut? Apakah gerangan di balik dimunculkannya isme-isme tadi? Adakah manusia Barat hanya sekedar ingin bermain-main dengan isme-isme tadi, ataukah ada target di balik semua itu? Apa kaitan postmodernisme dengan kita sebagai manusia beragama? Tulisan ringkas ini, akan menganalisa postmodernisme yang terhitung isme terakhir dari sekian isme lain yang dimunculkan oleh manusia Barat.

Postmodernisme

Istilah postmodernism, pertama kali dilontarkan oleh Arnold Toynbee pada tahun 1939.[2] Kendati sampai saat ini belum ada kesepakatan dalam pendefinisiannya, tetapi istilah tersebut berhasil menarik perhatian banyak orang di Barat.[3] Pada tahun 1960, untuk pertama kalinya istilah itu berhasil diekspor ke benua Eropa sehingga banyak pemikir Eropa mulai tertarik pada pemikiran tersebut. J. Francois Lyotard, salah satu contoh pribadi yang telah terpikat dengan konsep tersebut. Ia berhasil menggarap karyanya yang berjudul “The Post-Modern Condition” sebagai kritikan atas karya “The Grand Narrative” yang dianggap sebagai dongeng hayalan hasil karya masa Modernitas. Ketidakjelasan definisi sebagai mana yang telah disinggung menjadi penyebab munculnya kekacauan dalam memahami konsep tersebut. Tentu, kesalahan berkonsep akan berdampak besar dalam menentukan kebenaran berpikir dan menjadi ambigu. Sedang kekacauan akibat konsep berpikir akibat ketidakjelasan akan membingungkan pelaku dalam pengaplikasian konsep tersebut.

Banyak versi dalam mengartikan istilah postmodernisme ini. Foster menjelaskan, sebagian orang seperti Lyotard beranggapan, postmodernisme adalah lawan dari modernisme yang dianggap tidak berhasil mengangkat martabat manusia modern. Sedang sebagian lagi seperti Jameson beranggapan, postmodernisme adalah pengembangan dari modernitas seperti yang diungkap Bryan S. Turner dalam Theories of Modernity and Post-Modernity-nya. Dapat dilihat, betapa jauh perbedaan pendapat antara dua kelompok tadi tentang memahami Post-modernisme. Satu mengatakan, konsep modernisme sangat berseberangan dengan postmodernisme bahkan terjadi paradoks, sedang yang lain menganggap bahwa postmodernisme adalah bentuk sempurna dari modernisme, yang mana tidak mungkin kita dapat masuk jenjang postmodernisme tanpa melalui tahapan modernisme. Dari pendapat terakhir inilah akhirnya postmodernisme dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain: Post-Modernism Ressistace, Post-Modernism Reaction, Opposition Post-Modernisme dan Affirmative Post-Modernism.[4]

Akibat dari perdebatan antara dua pendapat di atas, muncullah pendapat ketiga yang ingin menengahi antara dua pendapat yang kontradiktif tadi. Zygmunt Bauman dalam karyanya yang “Post-Modern Ethics” berpendapat, kata “Post” dalam istilah tadi bukan berarti “setelah” (masa berikutnya) sehingga muncullah kesimpulan-kesimpulan seperti di atas tadi. Menurut Bauman, postmodernisme adalah usaha keras sebagai reaksi dari kesia-siaan zaman modernis yang sirna begitu saja bagai ditiup angin. Adapun penyebab dari kesia-siaan zaman modernis adalah akibat dari tekanan yang bersumber dari prasangka (insting,wahm) belaka.

Asas Pemikiran Postmodernisme

Berbagai isme dan aliran pemikiran lain di Barat selalu bertumpu dan berakhir pada empat pola pemikiran; epistemologi materialisme, humanisme, liberalisme dan sekularisme. Tidak terkecuali dengan postmodernisme. Dikarenakan manusia Barat berpikir atas dasar epistemologi materialis sehingga berakhir pada anggapan bahwa (jenis) manusia adalah simbol kesempurnaan. Dikarenakan manusia adalah eksistensi sempurna, maka ia dianggap tolok ukur dan kutub semua eksistensi dan sebagai micro-cosmos. Dari sinilah muncul pemikiran Humanisme. Ungkapan “aku berpikir, maka aku ada” adalah perwujudan dari pemikiran di atas. Karena manusia memiliki rasio, maka ia bisa menjadi poros alam. Jadi Rasiolah yang menjadi pusat kesempurnaan manusia. Selain itu, manusia juga memiliki ‘kebebasan berkehendak’ (free will) yang tidak boleh dihalangi, demi kemajuan manusia. Maka berdasarkan rasio dan kebebasan inilah muncul pemikiran liberalisme yang berarti meminimilir secara optimal batas gerak manusia. Pembatas gerak manusia dapat terwujud dalam berbagai bentuk; adat istiadat, kebiasaan maupun norma agama. Dari situ dimunculkan Sekularisme yang berarti pembatasan dan meminimilir campur tangan agama pada kehidupan manusia.

Walaupun muncul berbagai persepsi yang berbeda-beda tentang postmodernisme, namun ada satu kesamaan di antara semua persepsi tadi, asas-asas pemikiran postmodernisme. Selain bertumpu pada empat hal di atas, aliran ini juga bertumpu pada enam hal dibawah ini, yang mana antara satu dengan yang lain terdapat kaitan yang amat erat:

Pertama:

Penafian atas ke-universal-an suatu pemikiran (totalism). Para penganut postmodernisme beranggapan, tidak ada realita yang bernama rasio universal. Yang ada adalah relativitas dari eksistensi plural. Oleh karenanya, mereka berusaha merubah cara berpikir dari “totalizing” menuju “pluralistic and open democracy” dalam segala aspek kehidupan, termasuk berkaitan dengan agama. Dari sini dapat diketahui, betapa postmodernisme sangat bertumpu pada pemikiran individualisme sehingga dari situlah muncul relativisme dalam pemikiran seorang postmodernis.

Kedua:

Penekanan akan terjadinya pergolakan pada identitas personal maupun sosial secara terus-menerus, sebagai ganti dari permanen (tsabat) yang amat mereka tentang. Manusia postmodernis beranggapan, hanya melalui proses berpikir yang dapat membedakan manusia dengan makhluk lain. Oleh karena itu, jika pemikiran manusia selalu terjadi perubahan, maka perubahan tadi secara otomatis akan dapat menjadi penggerak untuk perubahan dalam disiplin lain. Dari sini jelas sekali bahwa postmodernisme menolak segala bentuk konsep fundamental bersifat universal yang memiliki nilai sakralitas dan yang menjadi tumpuan konsep-konsep lainnya. Manusia postmodernis diharuskan selalu kritis dalam menghadapi semua permasalahan, termasuk dalam mengkritisi prinsip-prinsip dasar agama.

Ketiga:

Pengingkaran atas semua jenis ideologi. Selayaknya dalam konsep berideologi, ruang lingkup dan gerak manusia akan selalu dibatasi dengan mata rantai keyakinan prinsip yang permanen. Sedang setiap prinsip permanen dengan tegas ditolak oleh kalangan postmodernis. Oleh karenanya, manusia postmodernis tidak boleh terikat pada ideologi permanen apapun, termasuk ideologi agama.

Keempat:

Pengingkaran atas setiap eksistensi obyektif dan permanen. Atas dasar pemikiran relativisme yang mereka yakini, manusia postmodernis berusaha meyakinkan bahwa tidak ada tolok ukur sejati dalam penentuan obyektifitas dan hakekat kebenaran. Tuhan yang dianggap sakral oleh manusia agamis pun mereka ingkari. Ungkapan Nietzsche “God is Dead” atau ungkapan lain seperti “The Christian God has ceased to be believable”, terus merebak dan semakin digemari oleh banyak kalangan di banyak negara Barat, sebagai bukti atas usaha propaganda mereka.[5] Ingat, ungkapan mereka tidak hanya berkaitan dengan agama Kristen, namun akan mereka generalisasi kesemua agama, termasuk Islam.

Kelima:

Kritik tajam atas semua jenis epistemologi. Kritik tajam secara terbuka merupakan asas pemikiran filsafat postmodernisme. Pemikiran ataupun setiap postulat yang bersifat prinsip yang berkaitan dengan keuniversalan, kausalitas, kepastian dam sejenisnya akan diingkari. Berbeda halnya pada zaman Modernis, semua itu dapat diterima oleh manusia modernis. Tentu, hal itu bukan berarti bahwa semua pemikiran yang dulu terdapat pada masa modernisme ditolak mentah-mentah oleh postmodernisme. Rencana postmodernisme pada kasus tersebut adalah dalam rangka mengevaluasi kembali segala pemikiran yang pernah diterima pada masa modernisme, dengan cara mengkritisi dan menguji ulang. Henry Girao, seorang interpretator postmodernisme mengatakan, “Tugas filsafat adalah untuk meminimilir kedekatan jarak antara modernisme dan postmodernisme, terutama dalam bidang tujuan maupun target pendidikan dan pengajaran.”[6]

Keenam:

Pengingkaran akan penggunaan metode permanen dan paten dalam menilai maupun berargumen. Dengan kata lain, para manusia postmodernis cenderung menggunakan metodologi berpikir “asal comot” tanpa dasar standar logika yang jelas. Konsep berfilsafat dalam era postmodernisme adalah hasil penggabungan dari berbagai jenis pondasi pemikiran. Mereka tidak mau terkungkung dan terjebak dalam satu bentuk pondasi pemikiran filsafat tertentu. Hal ini mereka lakukan demi menentang kaum tradisional yang selama ini mereka anggap tidak memiliki pemikiran maju karena mengacu pada satu asas pemikiran saja. Padahal tanpa mereka sadari, pengadopsian berbagai pondasi pemikiran sangat rawan dalam kesalahan berpikir. Berapa banyak paradok terjadi antara pemikiran filsafat satu dengan yang lain. Itulah yang sekarang ini dihadapi oleh para pendukung postmodernisme, paradoksi pemikiran. Untuk menutupi rasa malunya, para pendukung postmodernisme –seperti Rorty- menganggap bahwa apa yang mereka dapati sekarang ini adalah apa yang disebut dengan post philosophy, puncak perbedaan dengan filsafat modernis. Dengan jenis filsafat inilah, mereka ingin meyakinkan masyarakat Barat bahwa dengan berpegangan dengan konsep dan ideologi tersebut mereka akan dapat meraih berbagai hal yang menjadi impian dalam kehidupannya.[7] Namun, mereka tetap tidak dapat lari dan bersembunyi dari segala bentuk paradoksi pemikiran yang selalu menghantui dan menghadangnya.

Analisa atas Dasar-Dasar Pemikiran Postmodernisme

Dari enam asas utama postmodenisme di atas dapat diketahui, betapa manusia postmodernis memandang sesuatu selalu melalui sudut pandang idealis, bukan realis. Tentu, pada tataran realita tidak mungkin akan kita dapati praksis yang sesuai dengan teori yang berasas hal-hal di atas. Jika setiap orang tetap akan memaksakan pengaplikasian di alam realita, niscaya kehancuran yang bakal terwujud, bukan perdamaian. Bagaimana mungkin seseorang tidak boleh dibatasi oleh suatu hal prinsip yang permanen, atau berpikir benar tanpa landasan standar logika yang pasti. Sedang banyak hal-hal prinsip dan paten (permanen) yang secara ‘necessary preponderances’ (badihiaat-awwaliyaat) harus diterima oleh manusia yang berakal sehat. Karena segala prinsip logika untuk menjadi kebenaran pasti harus kembali kepada tata cara penerapan ‘silogisem’ (qiyas) dengan bentuk ‘demonstratif’ (burhan), sedang silogy demonstratif itu sendiri premis-premisnya (mayor-minor) harus dari sesuatu yang ‘pasti’ (necessary, badihiaat)—sehingga hal tersebut bisa dijamin kebenarannya, dimana premis pasti ini bertumpu pada kemustahilan ‘bertemunya dua hal paradok’ (ijtima’ an-naqidzain) yang masuk kategori ‘necessary preponderances’ (badihiaat-awwaliyaat). Semua itu telah dibahas secara rinci dalam ilmu logika.

Jika dilihat dari sisi epistemologis, skala berpikir yang disodorkan oleh teori postmodernis sangatlah dangkal. Banyak paradoksi yang akan kita dapati dari teori tersebut, jika dipaksakan pada dataran praksis akan terjadi apa yang disebut dengan “nihilisme”, kekosongan. Kosong dari prinsip, ideologi, argumentasi rasional, logika sehat, pemahaman teks, konsep beragama dsb. Menurut keyakinan postmodernisme, tidak ada satu hal pun yang bersifat universal dan permanen. Sedang disisi lain, doktrin mereka, manusia selalu dituntut untuk selalu mengadakan pergolakan. Lantas, bagaimana mungkin manusia akan selalu mengadakan pergolakan, sementara tidak ada tolok ukur jelas dalam penentuan kebenaran akan pergolakan? Bagaimana mungkin manusia selalu mengkritisi segala argumentasi yang muncul, sedang tidak ada tolok ukur kebenaran berpikir? Bagaimana mungkin manusia bisa beragama, sedang konsep beragama harus dibarengi dengan keimanan, sementara menurut postmodernis tidak ada keimanan dan keyakinan universal dan permanen? dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang bisa dimunculkan dari asas-asas dasar postmodernisme.

Salah satu masalah prinsip yang bisa dilontarbalikkan kepada para pendukung aliran ini adalah; adakah asas-asas postmmodernisme di atas pun bersifat universal atau permanen? Pasti berdasar pondasi pemikiran mereka jawabannya negatif, berarti postmodernisme tidak memiliki asas-asas yang jelas (baca: universal dan permanen). Bagaimana mungkin akal sehat manusia dapat menerima sesuatu yang tidak jelas asas dan landasannya? Jika jawaban mereka positif, jelas sekali, hal itu bertentangan dengan statemen mereka sendiri. Sebagaimana postmodernis selalu menekankan untuk mengingkari bahkan menentang hal-hal yang bersifat universal dan permanen. Maka atas dasar postmodernisme pula seseorang dapat menggugat ke-universal-an dan ke-permanen-an asas-asasnya yang telah mereka sepakati. Jadi, atas dasar pemikiran postmodernisme seorang individu dapat menolak postmodernisme, hal itu dikarenakan postmodernisme tidak meyakini adanya prinsip logika yang jelas dalam menentukan tolok ukur kebenaran berpikir, relativitas kebenaran. Ini salah satu bukti—dari sekian banyak—kerancuan berpikir dalam konsep postmodernisme.

Lantas, apakah mungkin sebagai manusia beragama kita dapat menerima konsep tersebut? Para pengikut postmodernisme meyakini pengetahuan agama tidak berbeda dengan pengetahuan-pengetahuan lain yang dihasilkan dari pikiran manusia yang tidak akan lepas dari perubahan. Kritisi atas semua ajaran agama apapun bentuknya merupakan titik kesamaan antara budaya modernis dan postmodernis. Oleh karena postmodernisme lebih radikal dalam menilai agama dibanding dengan modernisme, maka penekanannya atas sekularisme terhadap beragama lebih besar. Walaupun sebagian pengikut postmodernisme seperti John Milbank berusaha untuk mencari ‘pembenaran’ berkaitan dengan hubungan antara agama dan konsep postmodernisme, namun berdasarkan asas-asas postmodernisme yang telah disepakati mereka akan banyak mendapati berbagai benturan.[8] Semakin kuat tertanam asas-asas postmodernisme pada diri seseorang, menyebabkan ia semakin jauh dari konsep beragama. Belum lagi ideologi liberalisme radikal mereka yang terus berusaha untuk meminimilasi semua pembatas, termasuk batas-batas yang telah ditentukan oleh Tuhan dalam agama.

Dalam konsep etika menurut kacamata postmodernisme pun akan dapat ditemui banyak sekali kejanggalan. Penganut postmodernisme meyakini, kesepakatan etika yang obyektif dan bersifat universal adalah sesuatu yang mustahil diraih. Hanya kesepakatan kelompok tertentu saja yang mungkin saja terjadi. Kesepakatan jenis itu saja yang dapat menjadi sumber dan legalitas hukum. Jadi, sumber dan legalitas hukum bersumber pada demokrasi, yang berubah-ubah (tidak permanen) sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi. Dikarenakan penentuan norma etika ditentukan oleh masing-masing individu—sementara tidak jarang antara setiap individu terjadi perbedaan persepsi atas dasar latar belakang masing-masing yang mengakibatkan pergesekan, maka konsep etika merupakan hal subyektif yang bersifat relatif. Jadi, konsep etika menjadi lebih rumit dan tidak dapat dikenal karena masing-masing individu bisa mengaku bahwa prilaku dirinya sesuai dengan konsep etika yang sesuai dengan dirinya. Jika itu diterapkan, dapat diperkirakan apa yang bakal terjadi di tengah-tengah komunitas manusia yang heterogen.

Singkat kata, terlampau banyak konsekuensi-konsekuensi pahit yang harus diterima saat menerima konsep postmodernisme. Yang kasat mata adalah kerancuan berpikir.

Kesimpulan

Banyak pemikiran budaya Barat yang dimunculkan sebagai reaksi akan ketertindasan mereka pada abad pertengahan. Mereka tidak mau pengalaman pahit itu terulang kembali. Demi kebebasan berpikir, mereka korbankan jiwa religiusitas yang terpendam dalam kalbu mereka. Mereka anggap, dengan memberi peluang besar terhadap kebebasan berpikir untuk meneguk nikmatnya air kebebasan akan secara otomatis menghilangkan dahaga jiwa religius yang terdapat dalam diri mereka. Memang, sekilas isme-isme yang mereka bikin akan memberi angin segar bagi kebebasan berpikir. Namun hakekatnya, kemarau panjang akan menghantui pikiran religius mereka. Kecenderungan agamis adalah suatu yang fitri, tidak dapat ditutup-tutupi.

Banyak masyarakat Barat pada akhir-akhir mulai kembali merindukan ajaran-ajaran agama. Survei akhir-akhir ini menunjukkan, kecenderungan manusia Amerika dan Eropa terhadap agama kian meningkat. Hal itu dikarenakan mereka telah melihat, mendengar, bahkan merasakan merasakan, betapa Liberlisme, Humanisme, Feminisme, Scintisisme dan isme-isme lain tidak dapat memberikan ketenangan batin buat mereka, bahkan menyengsarakannya. Isme-isme itu hanya dipakai oleh kalangan tertentu yang merasa kuat untuk menindas kalangan lain yang lemah atau dianggap lemah. Mereka merindukan agama yang selain memberi kesejukan buat jiwa religi mereka, yang juga menjanjikan “kebebasan” dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Bagaimana dengan Islam? Agama Islam bisa menjadi alternatif ataukah sama saja dengan sisa-sisa warisan agama di Barat? Dengan tanpa ragu hanya Islam yang mewakili hal tersebut yang berani dengan sumber-sumber otentiknya meladeni kepuasan rasional dan spiritual manusia. Al-Quran sebagai sumber utama Islam yang universal dan permanen menyebutkan tidak kurang dari lima ratus ayat yang menekankan penggunaan dan penghargaan atas rasio (akal), belum lagi ditambah dengan riwayat-riwayat dari Rasul SAW dan Ahlulbait Nabi as. Itu semua sebagai bukti bahwa betapa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai rasionalitas dan ilmu pengetahuan. Sejarah juga telah mencatat, berapa banyak ilmuwan Islam muncul yang mengusai banyak disiplin ilmu-ilmu pengetahuan sehingga manusia Barat banyak berhutang budi kepada mereka sebagaimana diakui oleh Will Durrant dan William M. Watt. Hal inilah yang kemudian akan menimbulkan ‘kecemburuan’ Barat terhadap Islam. Puncak kecemburuan tersebut akan berakhir dengan apa yang telah diramalkan oleh Samuel Huntingtom, “The Clash of Sivilication”. Pertikaian antar kebudayaan, Barat dan Islam. [ISLAT]

“Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Qur’an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama (ideologi pen.), walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai“ (at-Taubah:33 dan as-Shaf:9)

Pustaka:

[1]Selengkapnya lihat karya Will Durant, Lucas yang mengupas sejarah peradaban Barat.

[2]Thomas Docherty, Post-Modernism: A Reader.

[3]Neil J. Flinders, A Restorationist Views the Modernis/Post-Modernist Debate.

[4]Barry Smart, Modernty, Post-Modernity and the Present.

[5]Lihat Michael Luntley, Reason, Truth and Self, The Post-modern Reconditioned.

[6]Lihat Howard Ozmon and Samuel Craver, Philosophical Foundations of Education.

[7]Lawrence E Cahoone, From Modernis to Post-Modernis.

[8]Lihat John Milbank, Problematizing the Secular the Post – Postmedern Agenda “in Shadow of Spirit Postmodern.

"Fatwa Penyesatan dan Serangan Terhadap Warga Syiah Sampang"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 24 Sep 2013 13:12:00 +0000

Kasus serangan terhadap warga Syiah di Sampang Madura, masih menjadi topik hangat berbagai media massa nasional. Berbagai analisa terus bermunculan terkait sebab dari insiden ini, mulai dari masalah keluarga, bentrokan antar mazhab (Sunni-Syiah) hingga tanggapan akan adanya tangan-tangan asing yang sengaja ingin mengobarkan kerusuhan di Indonesia.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ahlul Bait Indonesia, Habib Hasan Daliel Alaydrus, menilai ada intervensi asing di balik aksi kekerasan terhadap komunitas Syiah Sampang, Madura, Jawa Timur. Habib Hasan menuding Arab Saudi dan Israel sebagai negara yang bertanggungjawab terhadap terbelahnya umat Islam Indonesia.

"Ada tangan setan yang bermain di Indonesia. Jadi ada upaya untuk membenturkan Syiah dan Sunni di Sampang," kata Habib Hasan dalam doa bersama Ahlul Bait Indonesia untuk korban Sampang di Tugu Proklamasi, Jakarta Selatan, Selasa malam (28/8/2012).

Menurut Habib Hasan, Arab Saudi dan Israel punya kepentingan untuk memecah muslim Syiah-Sunni Indonesia. Sebab, kata Habib Hasan, muslim Syiah dan Sunni punya potensi menjadi kekuatan besar yang ditakuti dunia. "Jika dua sayap ini bersatu maka bisa menghadang kekuatan-kekuatan jahat dunia," terang Habib Hasan.

Habib Hasan mengatakan Syiah-Sunni bukan semata dua aliran dalam Islam. Masing-masing aliran itu, dia menegaskan, mewakili Iran dan Indonesia, dua negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang punya hubungan mesra. "Indonesia mayoritas Sunni sedangkan Iran mayoritas Syiah. Kererasan di Sampang bertujuan untuk memisahkan Iran dan Indonesia. Dua negara ini hendak diadu domba," kata Habib Hasan.

Habib Hasan menilai Israel jelas ketakutan jika muslim Iran dan Indonesia bersatu. Sedangkan Arab Saudi, kata dia, dikenal sebagai negara yang paling gampang menuduh sesat terhadap aliran Islam yang berseberangan dengan mazhab resmi negara Osama Bin Laden itu, yakni Wahabi. "Di mana posisi Saudi Arabia. Kita sering saksikan mereka main api untuk memecah kaum muslimin dan membid'ahkan (menyesatkan) kelompok lain," kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin tidak sependapat bila bentrokan yang terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur, murni persoalan keluarga.

Din menilai, konflik Sampang dipicu sikap ulama yang sering memutlakkan kebenaran pada kelompok sendiri dengan membuat fatwa sesat terhadap kelompok lain.

"Dalam konflik Sampang, warna konflik internal keluarga memang ada, tetapi pada dasarnya konflik di itu adalah aliran antara Sunni dan Syiah. Ada motif ideologi dan teologi di dalamnya. Salah satunya, dipicu sikap sebagian ulama yang membuat situasi semakin panas," kata Din.

Ini dikatakan Din usai membuka masa ta'aruf mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) tahun ajaran 2012 di Gor UMS, Solo, Jawa Tengah,Rabu (29/8/2012).

Menurut Din, tidak hanya di Sampang, di berbagai tempat, para ulama baik atas nama organisasi maupun pribadi, mengeluarkan pendapat yang memicu persoalan.

"Sampai kapan pun dan di mana pun, saya menentang keras sikap ulama yang menyesatkan aliran lainnya. Terlepas setuju atau tidak dengan paham yang diyakini aliran lain, tetapi tidak boleh menyebut sesat," papar Wakil Ketua MUI Pusat itu.

Sementara itu, mengenai wacana agar warga Syiah di Sampang direlokasi, Din menilai langkah itu dilakukan akan menjadi preseden buruk pada kerukunan umat beragama di Indonesia.

"Ada banyak bibit atau bara persoalan yang mengancam kita saat ini. Jika relokasi dilakukan, maka itu akan menjadi preseden buruk di kemudian hari. Terpenting, ulama jangan memberi dorongan timbulnya sentimen, politikus juga jangan memancing di air keruh," tegasnya.

Reaksi Jusuf Kalla

Hukum yang tidak ditegakkan mengakibatkan marak beragam konflik horizontal yang menyebabkan korban jiwa yang berjatuhan, seperti saat penyerangan warga Syiah Sampang, Madura, Jawa Timur.

Menurut mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tindakan tegas aparat keamanan dinilai penting agar konflik horizontal tidak meluas. "Ya, bagaimanapun aparat keamanan harus bertindak tegas, karena kalau tidak maka akan terulang-ulang terus," ujar Kalla di Jakarta, Kamis (30/8).

Lebih lanjut, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini menegaskan Pemerintah harus bertindak tegas agar kasus serupa yang bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tidak terulang di masa mendatang.

Menurutnya, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu terkait perbedaan ideologi antarwarga negara dan penegakan hukum. "Perbedaan ideologi jangan membuat kita saling membunuh, harus diatasi dengan dakwah. Kedua, siapapun yang bersalah harus dihukum," tegasnya.

Untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi kerusuhan Sampang, sebuah Posko Solidaritas Sampang terus mengirimkan bantuan logistik kepada para pengungsi. Para pegiat kemanusiaan di Posko Solidaritas Sampang ini mengirimkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan beberapa kebutuhan khusus untuk para wanita dan bayi.

"Hingga hari ini bantuan terus mengalir, hari ini bantuan dikirimkan sebanyak 1 mobil boks penuh. Jumlahnya saya kurang tahu persis. Bantuan tersebut meliputi makanan, pakaian dan beberapa kebutuhan khusus seperti pembalut dan susu bayi," ujar Koordinator Posko Solidaritas Sampang Ahmad Zainul Hamdi.

(IRIB Indonesia/Okezone/Micom)

"Kontroversi Mobil Murah"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 24 Sep 2013 07:10:00 +0000

"Kota yang maju bukan dilihat dari kondisi bahwa orang miskinnya bisa membeli mobil, melainkan ketika orang kayanya menggunakan transportasi publik," kata Enrique Penalosa, Wali Kota Bogota 1999-2002.

Ungkapan bekas Wali Kota Bogota itu menjadi relevan setelah konsep mobil murah dan ramah lingkungan, atau low cost and green car (LCGC), yang diluncurkan pemerintah berkembang menjadi kontroversi.

Tidak kurang dari Wapres Boediono pun ikut mengemukakan pendapat terkait dengan program mobil murah. Dalam kesempatan membuka pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara, Indonesia International Motor Show (IIMS) Ke-21 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (19/9), Wapres mengatakan melarang masyarakat Jakarta membeli mobil bukanlah solusi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

Wapres mengungkapkan hal itu setelah Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi menulis surat kepada Wapres dan menyatakan tidak setuju dengan program pengadaan mobil murah tersebut. Menurut Jokowi, kebijakan mobil murah itu hanya akan membuat jalan-jalan di kota besar yang sudah macet seperti Jakarta akan menjadi lebih macet lagi.

Menurut Wapres, Pemprov DKI bisa melakukan sejumlah kebijakan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta seperti peningkatan alat transportasi publik serta penerapan electronic road pricing.

Apalagi industri otomotif Indonesia diharapkan menjadi tulang punggung industri dan industrialisasi masa depan.

Namun, penanganan kemacetan tersebut harus dilakukan secara komprehensif, dari hulu ke hilir. Kebijakan di hulu antara lain tidak mengobral kemudahan orang membeli mobil.

Lalu, belajar dari persoalan penghematan bahan bakar minyak yang selama ini belum sepenuhnya dapat diselesaikan, menjadi bijak jika pemerintah mengkaji ulang kebijakan mobil murah tersebut.

Kebijakan itu juga tidak sejalan dengan program untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang terus melambung. Memudahkan setiap warga membeli mobil sama artinya mendorong konsumsi BBM ke level yang tidak terbatas. Kendati disebut-sebut sangat irit bahan bakar, tetap saja mobil tersebut bakal menambah konsumsi BBM karena ada pembelian kendaraan baru.

Di sisi lain, defisit neraca perdagangan kita selama ini salah satunya disumbang impor BBM yang semakin besar dari tahun ke tahun. Memudahkan setiap orang membeli mobil sama artinya dengan mendorong agar defisit neraca perdagangan kita semakin lebar.

Kita memahami sepenuhnya kerisauan Jokowi bahwa program mobil murah akan membuat persoalan kemacetan yang sedang dicoba diselesaikan Jokowi menjadi semakin sulit dipecahkan. Karena itu, kita mendesak agar antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI lebih bersinergi terkait dengan isu tersebut.

Pembangunan transportasi publik yang aman, nyaman, dan murah untuk Jakarta harus lebih diutamakan daripada mendorong setiap warga DKI untuk memiliki mobil. Infrastruktur jalan di Jakarta sudah kelebihan kapasitas untuk menampung lebih banyak kendaraan.

Kita memahami bahwa sektor otomotif memang menjadi salah satu penggerak utama roda ekonomi nasional. Karena itu, apa yang diungkapkan Wapres Boediono bukan pernyataan yang mengada-ada. Kita mendorong agar mobil murah itu lebih dipasarkan sebagai produk ekspor yang akan mengurangi defisit neraca pembayaran kita.

Jusuf Kalla: Tak Adil jika Mobil Murah Dilarang

Mantan Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum PMI pusat, mendukung kebijakan mobil murah di Indonesia. Menurut Kalla, tidak adil jika ada pihak yang melarang dan tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Hal itu menghilangkan hak rakyat berkemampuan pas-pasan yang ingin memiliki mobil.

"Tujuannya untuk melarang atau tidak setuju dengan adanya mobil murah karena dinilai bisa menimbulkan kemacetan, itu boleh-boleh saja, tetapi tidak tepat. Kalau rakyat kecil tak boleh membeli mobil murah, mengapa orang kaya boleh membeli mobil. Bukankah itu juga membuat menambah kemacetan?" tanya Kalla seusai mengikuti Singapore Summit di Singapura, Jumat (20/9) tengah malam.

Menurut Kalla, sebenarnya program mobil murah cukup baik. Alasannya, pemerintah tidak diskriminatif terhadap rakyatnya. "Sebab, rakyat yang uangnya tak banyak bisa punya kesempatan beli murah dengan harga minimal Rp 70 juta. Jangan hanya orang kaya yang bisa beli mobil," katanya.

Kalla menyatakan, dari sisi keuntungan, para pemasok kendaraan, termasuk dirinya, juga tidak bisa mengambil keuntungan besar jika menjual mobil murah. "Coba hitung kalau keuntungan 5 persen x Rp 70 juta, berapa? Bandingkan dengan mobil mahal yang harganya di atas Rp 200 juta. Tentu, kalau jual mobil mahal, keuntungannya juga jauh sangat besar," ungkapnya.

Dari sisi ukuran, tambah Kalla, mobil murah lebih pendek dan kecil sehingga tidak memakan banyak tempat atau ruas jalan. "Kalaupun dia punya mobil murah dan mahal, kan, tidak semua mobil dipakai jalan semuanya. Yang satu pasti ditinggal di rumah," ujarnya.

Menurut Kalla, agar program mobil murah bisa efektif dan mengurangi kemacetan, pemerintah bisa mengenakan pajak tinggi secara progresif, pengaturan lalu lintas yang baik, dan kenakan biaya parkir yang mahal kalau mobil itu parkir di mal-mal atau tempat umum. "Jadi, tidak usah dilarang karena bisa diskriminatif," tandasnya.

Marzuki: Jangan Kaitkan Mobil Murah dengan Kemacetan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan, sebaiknya tidak dikaitkan antara memajukan industri otomotif oleh pemerintah pusat dan kemacetan di kota-kota besar. Menurut Marzuki, mengatasi kemacetan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Hal ini terkait polemik produksi low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan. Kebijakan itu ditentang berbagai pihak, salah satunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Alasan utamannya, LCGC bakal menambah parah kemacetan di kota besar seperti Jakarta.

"Kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan jalan, transportasi umum dengan sebaik-baiknya. Jangan dikaitkan dengan industrialisasi, ini ngawur kita," kata Marzuki di Jakarta, Sabtu (21/9).

Marzuki mengatakan, pemerintah harus segera mengembangkan industri untuk menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Misalnya, jika unggul dalam bidang otomotif, kata dia, maka perlu dikembangkan.

"Kita nanti ada pasar tunggal pada tahun 2015. Jangan nanti pasar ASEAN justru dipenuhi oleh mobil-mobil produk dari negara ASEAN lainnya. Kalau begitu, kita berbahaya nantinya. Kalau kita tidak siap, kita juga akan terima mobil murah dari negara lain. Mau tidak mau, suka enggak suka loh," kata politisi Partai Demokrat itu.

Marzuki menambahkan, industri mobil murah juga bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja. Jadi, kata dia, jangan dikaitkan dengan kemacetan.

Ketika ditanya apakah program mobil murah itu bertolak berlakang dengan keinginan pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak, Marzuki menjawab, tidak perlu berbicara jangka pendek soal BBM.

"Jangan kita bicara jangka pendek. Ini 2015, kurang dari 2 tahun. Bicara kemacetan itu tugas kita semua, khususnya kepala daerah. Transportasi umum ya disiapkan. Jadi enggak usah diributkan soal industrialisasi. Diributkan, ini membuat rakyat kita jadi bodoh," kata Marzuki.

Jadi, menurut Anda, Jokowi lepas tanggung jawab mengatasi kemacetan? "Saya gak mau komentar itu," jawab kandidat Konvensi Calon Presiden Demokrat itu.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) harus mengonsumsi BBM nonsubsidi.

Hal ini sesuai dengan keinginan pemerintah untuk mengurangi kecenderungan kenaikan kuota BBM bersubsidi.

Saat ini pemerintah memang sedang fokus mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi di pasar. Sementara teknis peraturan tentang keharusan mobil murah mengonsumsi BBM nonsubsidi akan diserahkan ke Kementerian Perindustrian.

(IRIB Indonesia/Metrotvnews/Kompas)

"Ibu, Malaikat yang Berwujud Manusia"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 26 May 2013 18:02:00 +0000

Derajat dan tingkat kecenderungan anak dan model perilaku seorang ibu tidak sama di semua masyarakat. Tapi tetap masih ada titik temu dan kesamaan di antara mereka. Kesamaan paling kecil adalah sarana yang berasal dari fitrah dan kemampuan untuk melakukan kewajiban ibu bagi perempuan. Allah Swt telah meletakkan kecenderungan yang bersifat fitrah kepada ibu dalam mendidik anak. Kecenderungan dan dorongan ini telah muncul di masa balig dan pada masa kehamilan muncul dalam bentuknya yang paling sempurna.

Ibu adalah seorang yang bertanggung jawab besar atas pendidikan anak sejak masa kehamilan dan setelahnya. Ibu melakukan kewajiban ini dengan penuh keikhlasan. Perhatian seorang ibu dimulai ketika anaknya masih bayi hingga besar. Bagaimana di malam hari ia sering terjaga dan segala kesulitan dihadapi, semua itu tidak dilakukan dengan harapan anaknya ketika telah dewasa akan membantunya. Seorang ibu dalam banyak hal membahayakan dirinya demi bayinya dan yang diinginkannya hanya kebaikan anaknya. Dengan dasar ini, dapat dikatakan bahwa ibu adalah seorang malaikat dari langit yang menjelma di dunia. Manifestasi kasih sayangnya menyamai kesucian malakuti.

Ibu adalah orang yang mengetahui bagaimana menerapkan sifat-sifat kemuliaan dan keagungan dalam mendidik anak dan di jalan ini ia mengorbankan segala sarana dan fasilitas pribadinya. Seorang ibu dalam mendidik anaknya merelakan ketenangan, kenyamanan dan kenikmatan pribadi. Terkadang seorang ibu dalam upayanya melindungi anaknya tidak lagi mengenal keburukan dan keindahan.

Ibu adalah keutamaan malakuti yang menjelma dalam wujud manusia yang diciptakan dari tanah. Pada diri seorang ibu, kejujuran, kasih sayang, keadilan dan ketakwaan muncul dalam bentuknya yang paling tinggi. Ia meninggalkan anaknya di jalan kebaikan dan kebahagiaan. Ibu adalah seni yang indah dibarengi ketelitian luar biasa yang membuat perilakunya di sepanjang masa begitu teliti dan profesional. Karya paling hebat dari seni ini adalah mendidik anak, sehingga anak-anak ini mendapat pendidikan baik, menjadi bertakwa dan melangkah di jalan kebenaran.

Ibu adalah teknik yang mendalam disertai prinsip-prinsip yang detil yang bersemayam dalam diri perempuan dan dari hari ke hari semakin menyempurna dan profesional. Sebuah teknik yang bila terjadi kesalahan maka dampaknya akan muncul pada kerusakan generasi dan hancurnya masyarakat. Melindungi ibu akan membuat masyarakat lebih baik dan sempurna.

Ketika seorang ibu disebut sebagai teknik dikarenakan pekerjaannya adalah mendidik anak, membentuk manusia, melatih dan kemudian menyerahkannya kepada masyarakat. Menciptakan teladan akhlak dan kemanusiaan, menciptakan masyarakat yang baik di masa depan, mengelola masyarakat dan memperbaikinya tidak bisa dilakukan oleh siapa saja.

Ibu memiliki cinta tanpa syarat. Cinta yang dibarengi emosi dan terkadang tanpa campur tangan akal. Cinta seorang ibu begitu kuat dan luar biasa yang merupakan manifestasi kehidupan manusia. Seorang ibu penuh pengorbanan dan pemaaf. Pengorbanan ini merupakan pancaran dari kemuliaan seorang ibu yang hanya mengenal pengorbanan dan membantu yang lain. Hakikat kehidupan seorang ibu adalah cinta dan pengorbanan.

Ibu bukan berarti hanya menerima kesulitan di masa kehamilan dan kelahiran. Tidak terbatas pada menyusui anaknya. Seorang ibu bukan petugas yang memakaikan baju kepada anak saja. Tapi lebih dari itu, seorang ibu benar-benar seorang pendidik. Inti pekerjaan seorang itu setidak-tidaknya dari sejak hamil hingga akhir periode penting pendidikan anak. Selama itu pula ibu bertanggung jawab untuk mendidik fisik, akal, emosi, akhlak dan akhirnya membentuk manusia. Seorang ibu harus berusaha dengan sadar mengetahui masalah sosial, psikologi, pendidikan dan kesehatan anak serta melaksanakannya dengan baik demi menciptakan manusia yang berguna.

Menjadi seorang ibu menjadi sulit, karena ia bertanggung jawab tidak hanya kepada dirinya saja, tapi juga kepada suami, anak, masyarakat dan Allah. Seorang ibu akan dimintai pertanggungjawaban di balik semua kewajiban ini. Oleh karenanya, sebelum ia melangkah untuk memperbaiki orang lain, maka sudah semestinya ia mendidik dirinya terlebih dahulu dan masalah ini sendiri bukan hal yang mudah.

(IRIB Indonesia / Saleh Lapadi)

"SOSIOLOGI ILMU PENGETAHUAN BERPARADIGMA GANDA (George Ritzer) "

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 29 Nov 2012 06:41:00 +0000

BAB I

Status Paradigma Sosiologi

Dalam paparan awalnya George Ritzer menggambarkan dan menjelaskan tentang asal-usul lahirnya sebuah ilmu sosiologi. Dimana George Ritzer menerangkan sejarah lahir dan terbentuknya cabang ilmu ini mulai pemisahan diri dari filsafat positif hingga memiliki nilai empiris bahkan terbentuknya paradigma sosiologi. Thomas Kuhn sebagai penggagas konsep tentang istilah pertamakali paradigma menempati posisi sentral ditengah perkembangan sosiologi hingga menempati kurun dekade yang cukup lama.

Gagasan Kuhn mengenai paradigma inilah yang mendorong generasi setelahnya yaitu Robert Friederich, Lodahl dan Cordon, Philips, Efrat ikut mempopulerkan istilah paradigma yang digagas oleh Kuhn. Kuhn melihat bahwa ilmu pengetahuan pada waktu tertentu didominasi oleh satu paradigma tertentu. Yakni suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan (subject matter) dari suatu cabang ilmu.

Lantas, istilah Kuhn ini menjadi suatu yang sangat tidak memiliki kejelasan hingga timbul istilah paradigma dipergunakan tak kurang dari dua puluh satu konsep paradigma yang kemudian direduksir oleh Masterman menjadi 3 bagian besar yaitu :

Paradigma Metafisik
Paradigma Sosiologi
Paradigma Konstrak

Sehingga oleh Ritzer dapat ditarik kesimpulan bahwa sosiologi itu terdiri atas kelipatan beberapa paradigma. Dimana diantaranya terdapat pergulatan pemikiran yang terjelma dalam eksemplar, teori-teori, metode, serta perangkat yang digunakan masing-masing komunitas ilmuwan yang termasuk dalam paradigma tertentu.

BAB II

Paradigma Fakta Sosial

Fakta sosial inilah yang menjadi pokok persoalan penyelidikan sosiologi. Fakta sosial dinyatakan oleh Emile Durkheim sebagai barang sesuatu (Thing) yang berbeda dengan ide. Barang sesuatu menjadi objek penyelidikan dari seluruh ilmu pengetahuan. Ia tidak dapat dipahami melalui kegiatan mental murni (spekulatif). Tetapi untuk memahaminya diperlukan penyusunan data riil diluar pemikiran manusia. Fakta sosial ini menurut Durkheim terdiri atas dua macam :

Dalam bentuk material : Yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial inilah yang merupakan bagian dari dunia nyata contohnya arsitektur dan norma hukum.
Dalam bentuk non-material : Yaitu sesuatu yang ditangkap nyata ( eksternal ). Fakta ini bersifat inter subjective yang hanya muncul dari dalam kesadaran manusia, sebagai contao egoisme, altruisme, dan opini.

Pokok persoalan yang harus menjadi pusat perhatian penyelidikan sosiologi menurut paradigma ini adalah fakta-fakta sosial. Secara garis besar fakta sosial terdiri atas dua tipe, masing-masing adalah struktur sosial dan pranata sosial. Secara lebih terperinci fakta sosial itu terdiri atas : kelompok, kesatuan masyarakat tertentu, system sosial, peranan, nilai-nilai, keluarga, pemerintahan dan sebagainya. Menurut Peter Blau ada dua tipe dasar dari fakta sosial :

Nilai-nilai umum ( common values )
Norma yang terwujud dalam kebudayaan atau dalam subkultur.

Ada empat varian teori yang tergabung ke dalam paradigma fakta sosial ini. Masing-masing adalah :

Teori Fungsionalisme-Struktural, yaitu teori yang menekankan kepada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah : fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifestasi, dan keseimbangan.
Teori Konflik, yaitu teori yang menentang teori sebelumnya (fungsionalisme-struktural) dimana masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantar unsure-unsurnya.
Teori Sistem, dan
Teori Sosiologi Makro

Dalam melakukan pendekatan terhadap pengamatan fakta sosial ini dapat dilakukan dengan berbagai metode yang banyak untuk ditempuh, baik interviu maupun kuisioner yang terbagi lagi menjadi berbagai cabang dan metode-metode yang semakin berkembang. Kedua metode itulah yang hingga kini masih tetap dipertahankan oleh penganut paradigma fakta sosial sekalipun masih adanya terdapat kelemahan didalam kedua metode tersebut.

BAB III

Paradigma Defenisi Sosial

Paradigma pada definisi ini mengacu pada apa yang ditegskan oleh Weber sebagai tindakan sosial antar hubungan social. Inti tesisnya adalah “ tindakan yang penuh arti “ dari individu. Yang dimaksudkannya adalah sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Ada tiga teori yang termasuk kedalam paradigma definisi sosial ini. Masing-masing : Teori Aksi (action theory), Interaksionisme Simbolik (Simbolik Interactionism), dan Fenomenologi (Phenomenology).

Ketiga teori diatas mempunyai kesamaan ide dasarnya bahwa menurut pandangannya : manusia adalah merupakan aktor yang kreatif dari realitas sosialnya. Selain itu dalam ketiga pembahasan ini pula mempunyai cukup banyak kebebasan untuk bertindak diluar batas kontrol dari fakta sosial itu. Sesuatu yang terjadi didalam pemikiran manusia antara setiap stimulus dan respon yang dipancarkan, menurut ketiga teori ini adalah merupakan hasil tindakan kreatif manusia. Dan hal inilah yang menjadi sasaran perhatian paradigma definisi sosial. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa penganut ketiga teori yang termasuk kedalam paradigma definisi sosial ini membolehkan sosiolog untuk memandang manusia sebagai pencipta yang relatif bebas didalam dunia sosialnya.

Disini pula terletak perbedaan yang sebenarnya antara paradigma definisi sosial ini dengan paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial memandang bahwa perilaku manusia dikontrol oleh berbagai norma, nilai-nilai serta sekian alatpengendalian sosial lainnya. Sedangkan perbedaannya dengan paradigma perilaku sosial adalah bahwa yang terakhir ini melihat tingkahlaku mansuia sebagai senantiasa dikendalikan oleh kemungkinan penggunaan kekuatan (re-enforcement).

BAB IV

Paradigma Perilaku Sosial

Seperti yang dipaparkan pembahasan sebelumnya, bahwa paradigma ini memiliki perbedaan yang cukup prinsipil dengan paradigma fakta sosial yang cenderung perilaku manusia dikontrol oleh norma. Secara singkat pokok persoalan sosiologi menurut paradigma ini adalah tingkahlaku individu yang brelangsung dalam hubungannya dengan faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan menimbulkan yang berpengaruh terhadap perubahan tingkahlaku. Jadi terdapat hubungan fungsional antara tingkahlaku dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan aktor.

Penganut paradigma ini mengaku memusatkan perhatian kepada proses interaksi. Bagi paradigma ini individu kurang sekali memiliki kebebasan. Tanggapan yang diberikannya ditentukan oleh sifat dasar stimulus yang dating dari luar dirinya. Jadi tingkahlaku manusia lebih bersifat mekanik dibandingkan dengan menurut pandangan paradigma definisi sosial.

Ada dua teori yang termasuk kedalam paradigma perilaku sosial.

Behavioral Sociology Theory, teori ini memusatkan perhatiannya pada hubungan antara akibat dari tingkahlaku yang terjadi di dalam lingkungan aktor dengan tingkahlaku aktor, khususnya yang dialami sekarang oleh si aktor.
Exchange Theory, teori ini dibangun dengan maksud sebagai rekasi terhadap paradigma fakta sosial, terutama menyerang ide Durkheim secara langsung dari tiga jurusan :

Pandangannya tentang emergence
Pandangannya tentang psikologi
Metode penjelasan dari Durkheim

Paradigma perilaku sosial ini dalam penerapan metodenya dapat pula menggunakan dengan dua metode sebelumnya yaitu kuisioner, interview, dan observasi. Namun demikian, paradigma ini lebih banyak menggunakan metode eksperimen dalam penelitiannya.

BAB V

Perbedaan Antar Paradigma (Suatu Penilaian)

Melalui penjelasan-penjelasan singkat diketiga bab diatas, maka tugas bab ini adalah mencari perbedaan-perbedaan yang terjadi diketiga paradigma diatas. Satu hal yang penting untuk diangkat adalah sisi point dari bab yang cukup panjang ini adalah dengan membaginya menjadi beberapa pointer-pointer penting, diantaranya adalah sebagai berikut :

Behaviorisme selain disukai banyak sosiolog juga merupakan perspektif utama sosiologi kontemporer. Sebagian besar analisa sosiologi mengabaikan arti penting behaviorisme.
Konsepsi umum yang memisahkan antara teori fungsionalisme struktural dan teori konflik adalah menyesatkan. Kedua teori itu lebih banyak unsur persamaannya ketimbang perbedaannya, karena keduanya tercakup dalam satu paradigma. Perbedaan fundamental dalam sosiologi terdapat diantara ketiga paradigma yang telah dibicarakan.
Implikasi lain ialah adanya hubungan antara teori dan metode yang selalu dikira dipraktekkan secara terpisah satu sama lain. Umumnya terdapat keselarasan antara teori dan metode.
Ada irrasionalitas dalam sosiologi. Kebanyakan sosiolog yang terlibat dalam pekerjaan teoritis dan metodologis tidak memahami kaitan erat antara keduanya. Teoritisi yang mengira bahwa mereka beroposisi sama sekali antara yang satu dengan yang lain (antara teori konflik dan fungsionalisme struktural), nyatanya berkaitan satu sama lain. Terlihat bahwa peneliti sering memakai metode yang tak cocok untuk mencapai yujuan penelitian mereka.
Terakhir dan terpenting, pertentangan antar paradigma sosiologi sangat bersifat politis. Tiap paradigma bersaing disetiap bidang sosiologi. Kebanyakan upaya dicurahkan semata-mata untuk menyerang lawan dari paradigma lain dengan berondongan kata-kata yang berlebih-lebihan. Seharusnya kita mencurahkan waktu sesedikit mungkin untuk menyerang lawan dan sebanyak-banyaknya untuk memahami pendapat mereka. Kita sudah semestinya mulai memahami bagaimana caranya memanfaatkan pemikiran paradigma lain guna mengembangkan perspektif yang lebih menyatu.

BAB VI

Menuju Paradigma Sosiologi Yang Terpadu

Paradigma Sosiologi yang terpadu itu harus menjelaskan :

kesatuan makro-obyektif seperti birokrasi,
struktur makro-subyektif seperti kultur,
fenomena mikro-obyektif seperti pola-pola imteraksi sosial, dan
fakta-fakta mikro-subyektif seperti proses pembentukan realitas.

Paradigma fakta sosial memusatkan perhatian terutama kepada realitas sosial pada tingkatan makro-obyektif dan makro-subyektif. Paradigma definisi sosial memusatkan perhatian kepada realitas sosial pada tingkatan mikro-subyektif dan sebagai mikro-obyektif yang tergantung kepada proses-proses mental (tindakan). Paradigma perilaku sosial menjelaskan sebagian realitas sosial pada tingkatan mikro-obyektif yang tak tercakup kepada proses mental atau proses berfikir, yakni yang menyangkut tingkahlaku yang semata-mata dihasilkan stimuli yang dating dari luar diri actor, yang disini disebut sebagai ‘behavior’ itu.

KESIMPULAN

Sosiologi adalah ilmu pengetahuan berparadigma banyak, mengapa dikatakan demikian? hal ini dikarenakan, antara paradigma yang satu dengan paradigma yang lain terdapat perbedaan bahkan pertentangan pandangan tentang disiplin sosiologi sebagai suatu kebulatan dan tentang batas-batas bidang paradigma itu masing-masing. Dalam bidang ilmu ini terdapat bebrapa paradigma yang memaparkan dan menjelaskan cabang-cabang paradigmanya dan spsesifikasi bidangnya masing-masing. Setidaknya terdapat 3 paradigma yang mendasari ilmu sosiologi ini diantaranya :

Paradigma Fakta Sosial, yang dibagi lagi menjadi dua objek kajian :

struktur sosial, dan
pranata sosial

2. Paradigma Definisi Sosial, yang terbagi menjadi tiga teori diantaranya :

Teori Aksi (action theory),
Interaksionisme Simbolik (Simbolik Interactionism), dan
Fenomenologi (Phenomenology).

3. Paradigma Perilaku Sosial, terbagi menjadi dua teori diantaranya :

Behavioral Sociology Theory
Exchange Theory

Ketiga paradigma teori tersebut telah dipaparkan penjelasannya diatas beserta dengan cabang-cabang teori yang mendukung kostrruk paradigmanya. Selain itu juga banyak spesifikasi yang diberikan oleh para ahli dalam memberikaj suatu asumsi-asumsi terhadap paradigma tersebut dengan penjelasannya masing-masing.

Tanggapan

Substansi buku ini telah dapat dikatakan sempurna dikarenakan Ritzer mengangkat tema-per temanya sesuai dengan penjelasan yang tepat diberikan oleh para ahli dibidangnya masing-masing. Dalam buku ini Ritzer pun tak jarang memberikan bantahan-bantahannya, atau bahkan terkadang memberikan komparatif terhadap satu paradigma dengan paradigma lainnya. Namun mungkin yang ada adalah kelemahan dari penyadurnya, dimana buku yang diterjemahkannya ini masih terdapat seringkali keruwetan dalam penggunaan tanda baca. Dan juga seperti apa yang dituliskan oleh penyadurnya yaitu kelemahan dari buku yang disadurnya adalah berpangkal dari keterbatasan dan kemampuan dalam mencernakan ‘grand theories’ dari Ritzer ini.

Sumber Resume :

Ritzer, George, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda ( penyadur : Drs. Alimandan ), CV. Rajawali, Jakarta: Januari 1985

"Dinamika Lembaga-lembaga Negara Mandiri di Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 28 Nov 2012 09:21:00 +0000

A. Pendahuluan

Salah satu fenomena yang sangat penting pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bertebarannya lembaga-lembaga negara mandiri (state auxiliary agencies) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, undang-undang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden saja.

Dasar hukum yang berbeda-beda itu menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara mandiri itu dibentuk berdasarkan isu-isu parsial, insidental, dan sebagai jawaban khusus terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Hal ini mengakibatkan komisi-komisi itu berjalan secara sendiri-sendiri dan tidak saling melengkapi satu sama lain, sehingga dalam implikasi yang lebih jauh dapat mengakibatkan efektivitas keberadaan komisi-komisi itu dalam struktur ketatanegaraan masih belum tampak berjalan sesuai dengan tujuan mulia pembentukan lembaga yang ekstralegislatif, ekstraeksekutif, dan ekstrayudikatif itu.

B. Pasang-Surut Lembaga Negara

Suatu perubahan konfigurasi politik dari otoritarianisme menuju demokrasi yang diterapkan dalam sebuah negara mutlak menuntut adanya pergeseran pengelolaan kekuasaan dari yang semula bersifat personal menjadi bersifat impersonal. Pada saat yang bersamaan, hal ini mengakibatkan pembagian kekuasaan negara yang sebelumnya dianggap sebagai doktrin yang mapan mengalami koreksi dan dirasakan tidak cukup lagi sekadar mengklasifikasikannya menjadi kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman. Sekadar menunjuk contoh, di Inggris komplikasi persoalan-persoalan kemasyarakatan yang timbul akibat adanya perubahan konfigurasi sosial-politik berupa Revolusi Industri pada abad ke-18 dan 19 tidak bisa diselesaikan dengan mengandalkan mekanisme kelembagaan yang telah ada sebelumnya, melainkan direspons dengan membentuk badan-badan yang bersifat khusus yang dilakukan oleh parlemen.[1] Pembentukan badan-badan yang bersifat khusus ini dianggap sebagai jawaban yang paling tepat dan diidealkan mampu menangani dan menyelesaikan kompleksitas persoalan-persoalan ketatanegaraan melalui cara yang terlembagakan dengan baik.[2]

Oleh karena itu, bersamaan dengan derasnya komplikasi persoalan-persoalan kemasyarakatan yang muncul itu ratusan badan yang sama sekali baru didirikan dengan tujuan untuk melakukan tugas-tugas semacam (1) membuat peraturan, seperti Komisi Keselamatan dan Kesehatan Kantor Perdagangan yang Jujur (The Health and Safety Commission The Office of Fair Trading); (2) memberikan nasihat, seperti Komisi Daerah (Countryside Commission); dan (3) menyelesaikan perselisihan, seperti Komisi untuk Persamaan Rasial (The Commission for Racial Equality).[3] Alasan utama yang ditunjuk berkenaan dengan pembentukan badan-badan tersebut adalah untuk meminimalisasi pengaruh kaum aristokrat dan memberikan penegasan terhadap konsep pemisahan kekuasaan. Nomenklatur yang diberikan untuk lembaga-lembaga itu pun berlainan satu sama lain, seperti korporasi publik, quoqos(badan non-pemerintah semiotonom), badan non-departemen, badan publik, komisi, dewan, atau badan ad hoc yang biasanya dasar pembentukannya dapat berupa undang-undang, piagam kerajaan, tindakan administratif, atau perjanjian.[4]

Pembentukan lembaga-lembaga ekstra serupa juga terjadi di Amerika Serikat seiring dengan meluasnya peran parlemen dalam struktur ketatanegaraan sebagai akibat akselerasi dinamika masyarakat yang semakin kompleks dan menghadirkan tantangan-tantangan yang berbeda dari sebelumnya, sehingga membutuhkan jawaban-jawaban baru yang harus segera ditemukan. Oleh karena itu, parlemen Amerika Serikat membentuk suatu badan yang bertanggung jawab kepadanya dalam pelbagai urusan khusus berkenaan dengan fungsi legislasi, seperti Komisi Komunikasi Federal (The Federal Communications Commission), Dewan Penerbangan Sipil (Civil Aeronautics Board), Komisi Sekuritas dan Kurs (Securities and Exchange Commission), Dewan Kerja Sama Buruh Nasional (National Labor Relation Board), Komisi Kekuasaan Federal (Federal Power Commission), Komisi Perdagangan Antarnegara Bagian (Interstate Commerce Commission), Komisi Perdagangan Federal (Federal Trade Commission). Dalam catatan Jimly Asshiddiqie, di seluruh Amerika Serikat, badan-badan seperti ini tercatat tidak kurang dari 30 buah yang merupakan badan-badan khusus yang relatif independen dengan tugas menjalankan fungsi yang bersifat semiyudisial dan semilegislatif.[5]

Kedudukan badan-badan khusus itu di Amerika Serikat meskipun secara administratif tetap berada di lingkungan pemerintahan, tetapi pengangkatan dan pemberhentian para anggota badan-badan khusus itu ditentukan dengan pemilihan oleh Kongres.[6]

Sementara itu, di negara-negara Skandinavia (Swedia, Denmark, Finlandia, dan Norwegia), Perancis, Selandia Baru, Guyana Mauritius, dan lain-lain, secara khusus juga membentuk lembaga tersendiri di luar kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman untuk melindungi warga negaranya dari tindakan-tindakan yang tidak adil dari pemerintah. Lembaga ini tidak berhak mengadili atau memiliki fungsi peradilan terhadap keluhan warga negara atas suatu tindakan-tindakan yang tidak adil dari pemerintah. Akan tetapi, lembaga ini dapat melakukan penyelidikan atas persoalan tersebut. Nomenklatur untuk lembaga semacam ini disebut secara berbeda-beda di berbagai negara. Swedia, misalnya, menyebutnya dengan istilah Ombudsman Yustisi (Justitie Ombudsman),[7] Perancis dengan Komisioner Tinggi Pertahanan (Haut Commissionaire Defenseur), dan Selandia Baru dengan Komisi Parlemen untuk Administrasi (Parliamentary Commission for Administration).[8]

Konteks sejarah pembentukan Ombudsman Yustisi di Swedia adalah pada tahun 1713 kantor Ombudsman Tertinggi (King’s Ombudsman) diciptakan oleh Raja Swedia Charles XII setelah kembali dari pengasingannya di Turki. Sementara itu, pada tahun 1718 setelah kematian Raja Swedia Charles XII sebagian besar kekuasaan politik Raja dilimpahkan kepada parlemen Swedia(Riksdag). Akibatnya Chancellor of Justice (King’s Ombudsman) yang semula di bawah Raja kemudian menjadi bagian dari Parlemen. Tahun 1776 untuk pertama kalinya Parlemen Swedia memilih seorang Chancellor of Justice. Alasannya adalah bahwa Riksdag tidak percaya kepada kepada Raja untuk memilih orang yang lebih sesuai untuk tugas tersebut.[9] Oleh karena itu, pada tahun 1776 lahirlan lembaga yang diberi nama Ombudsman Parlemen. Pada tahun 1809, Swedia mencanangkan Konstitusi baru di mana asal keseimbangan kekuasaan antara Raja dengan Parlemen diterapkan (the principle of balance of power between the King and Riksdag).[10]

Pada prinsipnya, lembaga-lembaga ekstra itu selalu diidealkan bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi campuran yang semilegislatif dan regulatif, semiadministratif, dan bahkan semiyudikatif. Oleh karena itulah muncul istilah badan-badan independen dan berhak mengatur dirinya sendiri (independent and self-regulatory bodies) yang berkembang di berbagai negara.[11]

Akan tetapi, gejala umum yang sering kali dihadapi oleh negara-negara yang membentuk lembaga-lembaga ekstra itu adalah persoalan mekanisme akuntabilitas, kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan, dan pola hubungan kerjanya dengan kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman. Hal ini tidak terlepas dari pergulatan politik yang terjadi antara kekuatan politik pemerintah dan parlemen saat keduanya memperebutkan pengaruh dari rakyat dalam pengelolaan negara. Kekuatan politik pemerintah di era demokrasi yang “dipaksa” harus berbagi dengan kekuatan lain, khususnya parlemen, inilah yang mengakibatkan persaingan di antara keduanya tidak terelakkan. Tentu saja hal ini membawa dampak negatif berupa ketidakjelasan pertanggungjawaban dan pola kerja lembaga-lembaga ekstra tersebut, karena pembentukannya sering kali tidak dilandasi kebutuhan rasional dan landasan yuridis yang cukup. Sebagai lembaga independen yang terlepas dari hubungan struktural dengan pemerintah, pemerintah tentu tidak berada dalam kapasitas untuk bisa mengontrol secara khusus terhadap lembaga-lembaga ekstra tersebut.[12] Ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban ini, menurut Alder, dikarenakan ketentuan yang mengatur lembaga-lembaga ekstra itu kadang-kadang menciptakan mekanisme tersendiri yang berbeda satu sama lain tanpa ada perangkat konstitusional yang logis.[13]

C. Lembaga Negara di Indonesia

Menurut Hans Kelsen, organ negara itu setidaknya menjalankan salah satu dari 2 (dua) fungsi, yakni fungsi menciptakan hukum (law-creating function) atau fungsi yang menerapkan hukum (law-applying function).[14] Dengan menggunakan analisis Kelsen tersebut, Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa pascaperubahan UUD 1945, dapat dikatakan terdapat 34 lembaga negara. Dari 34 lembaga negara tersebut, ada 28 lembaga yang kewenangannya ditentukan baik secara umum maupun secara rinci dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ke-28 lembaga negara inilah yang dapat disebut sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional atau yang kewenangannya diberikan secara eksplisit oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[15]

Ke-34 organ tersebut dapat dibedakan dari dua segi, yaitu dari segi fungsinya dan dari segi hirarkinya. Hirarki antarlembaga negara itu penting untuk ditentukan karena harus ada pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan dalam lembaga negara itu. Mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah perlu dipastikan untuk menentukan tata tempat duduk dalam upacara dan besarnya tunjangan jabatan terhadap para pejabatnya. Untuk itu, ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu (i) kriteria hirarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan (ii) kualitas fungsinya. Yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Sehubungan dengan hal itu, maka dapat ditentukan bahwa dari segi fungsinya, ke-34 lembaga tersebut, ada yang bersifat utama atau primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (auxiliary). Sedangkan dari segi hirarkinya, ke-34 lembaga itu dapat dibedakan ke dalam tiga lapis. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut sebagai Lembaga negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah. Di antara lembaga-lembaga tersebut ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer (primary constitutional organs), dan ada pula yang merupakan organ pendukung atau penunjang (auxiliary state organs). Corak dan struktur organisasi negara kita di Indonesia juga mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat.

Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak sekali lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk. Menurut Jimly Assshiddiqie, beberapa di antara lembaga-lembaga atau komisi-komisi independent dimaksud dapat diuraikan di bawah ini dan dikelompokkan sebagai berikut.[16]

1) Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat independen, yaitu:

a) Presiden dan Wakil Presiden;
b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
c) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
d) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
e) Mahkamah Konstitusi (MK);
f) Mahkamah Agung (MA);
g) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2) Lembaga Negara dan Komisi-Komisi Negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki constitutional importance lainnya, seperti:

a) Komisi Yudisial (KY);
b) Bank Indonesia (BI) sebagai Bank sentral;
c) Tentara Nasional Indonesia (TNI);
d) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
e) Komisi Pemilihan Umum (KPU);
f) Kejaksaan Agung yang meskipun belum ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945 melainkan hanya dalam UU, tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak hukum di bidang pro justisia, juga memiliki constitutional importanceyang sama dengan kepolisian;
g) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk berdasarkan UU tetapi memiliki sifat constitutional importanceberdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945;
h) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOM-NAS- HAM)49 yang dibentuk berdasarkan undangundang tetapi juga memiliki sifat constitutional importance.

3) Lembaga-Lembaga Independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti:

a) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
b) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
c) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);

4) Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti Lembaga, Badan, Pusat, Komisi, atau Dewan yang bersifat khusus di dalam lingkungan pemerintahan, seperti:

a) Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
b) Komisi Pendidikan Nasional;
c) Dewan Pertahanan Nasional;54
d) Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas);
e) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
f) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
g) Badan Pertanahan Nasional (BPN);
h) Badan Kepegawaian Nasional (BKN);
i) Lembaga Administrasi Negara (LAN);
j) Lembaga Informasi Nasional (LIN).

5) Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti:

a) Menteri dan Kementerian Negara;
b) Dewan Pertimbangan Presiden;
c) Komisi Hukum Nasional (KHN);
d) Komisi Ombudsman Nasional (KON);
e) Komisi Kepolisian;
f) Komisi Kejaksaan.

6) Lembaga, Korporasi, dan Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya, seperti:

a) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA;
b) Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
c) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
d) BHMN Perguruan Tinggi;
e) BHMN Rumah Sakit;
f) Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI);
g) Ikatan Notaris Indonesia (INI);
h) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi);

Pada dasarnya, pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri –atau apa pun namanya– di Indonesia dibentuk karena lembaga-lembaga negara yang ada belum dapat memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan munculnya era demokrasi. Selain itu, kelahiran lembaga-lembaga negara mandiri itu merupakan sebentuk ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang dihadapi.[17]

Secara lebih lengkap, pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri di Indonesia dilandasi oleh lima hal penting. Pertama, tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya akibat adanya asumsi (dan bukti) mengenai korupsi yang sistemik, mengakar, dan sulit untuk diberantas. Kedua, tidak independennya lembaga-lembaga negara yang karena alasan tertentu tunduk di bawah pengaruh suatu kekuasaan tertentu. Ketiga, ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam masa transisi menuju demokrasi baik karena persoalan internal maupun eksternal. Keempat, adanya pengaruh global yang menunukkan adanya kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara ekstra yang disebut lembaga negara mandiri (state auxiliary agency) atau lembaga pengawas(institutional watchdog) yang dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga yang telah ada telah menjadi bagian dari sistem yang harus diperbaiki. Kelima, adanya tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk membentuk lembaga-lembaga tersebut sebagai prasyarat bagi era baru menuju demokratisasi.[18]

Daftar Pustaka

Alder, John. Constitutional & Administrative Law. London: Macmillan Professional Masters, 1989.

Asshiddiqie, Jimly. Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara. Jakarta: UI-Press, 1996.

_______. “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945”, makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

_______. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Duchacek, Ivo D. Power Maps: Comparative Politics of Constitutions. Santa Barbara, California: American Bibliographical Center, 1973.

Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. New York: Russel & Russel, 1973.

Komisi Ombudsman Nasional. Laporan Tahunan 2001. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2001.

Thohari, A. Ahsin. “Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Striktur Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Hukum Jentera, edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006.

Yazid, T.M. Luthfi. “Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum”, makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas dengan tema Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pascaamandemen UUD 1945, diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, di Hotel Aryaduta, Jakarta, 9 September 2004.

Wieslander, Bengt. The Parliamentary Ombudsman in Sweden. Stokholm: The Bank of Sweden Tercentenary Foundation, 1999.

***

End Note:
[1] John Alder, Constitutional & Administrative Law, (London: Macmillan Professional Masters, 1989), hal. 232.

[2] A. Ahsin Thohari, “Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Striktur Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Hukum Jentera, edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006.

[3] Alder, op. cit., hal. 233.

[4] Ibid.

[5] Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, (Jakarta: UI-Press, 1996), hal. 21.

[6] Jimly Asshiddiqie, “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945”, (makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003), hal. 23.

[7] Secara harfiah, Ombudsman dapat diartikan sebagai seseorang yang bertugas mengurusi kepentingan orang lain Lihat misalnya Bengt Wieslander, The Parliamentary Ombudsman in Sweden, (Stokholm: The Bank of Sweden Tercentenary Foundation, 1999), hal. 3..

[8] Ivo D. Duchacek, Power Maps: Comparative Politics of Constitutions, (Santa Barbara, California: American Bibliographical Center, 1973), hal. 158.

[9] Komisi Ombudsman Nasional, Laporan Tahunan 2001, (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2001), hal. 140.

[10] Ibid.

[11] Asshiddiqie, 2003, loc. cit., hal. 22-23.

[12] Thohari, op. cit.

[13] Alder, op. cit., hal. 229.

[14] Hans Kelsen, General Theory of Law and State (New York: Russel & Russel, 1973), hal. 192.

[15] Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. viii-ix.

[16] Asshiddiqie, op. cit., hal. 25-27.

[17] T.M. Luthfi Yazid, “Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum”, (makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas dengan tema Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pascaamandemen UUD 1945, diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, di Hotel Aryaduta, Jakarta, 9 September 2004), hal. 2.

[18] Ibid., hal. 59-60.

Ditulis oleh Patrialis Akbar, S.H., M.H.Kamis, 19 Agustus 2010 08:43

"TEORI KONTRAK SOSIAL"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 27 Nov 2012 07:27:00 +0000

Rasionalisme abad 17 yang mendasari teori terjadinya negara dan hukum atas dasar kontrak dan persetujuan rakyat, sebagaimana yang pada asasnya dipaparkan di muka ini, dikemukakan antara lain oleh Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), dan dengan simpulan yang berbeda-beda. Locke, dan kemudian juga Rousseau, disebut-sebut sebagai peletak dasar konsep demokrasi. Menurut kedua pemikir teori kontrak sosial ini, yang disebut ‘rakyat’ itu tak lain daripada sekumpulan individu-individu yang kesepakatan kontraktualnya tak begitu saja dimaknakan sebagai kesediaan untuk berserah diri dan melepaskan kebebasan individualnya secara total kepada sang penguasa. Penguasa adalah pejabat yang mengemban mandat rakyat untuk menjaga dan menjamin hak-hak rakyat yang asasi, yang manakala disalahgunakan akan memberikan hak kepada rakyat untuk mencabut mandat itu, kalau perlu dengan paksa atau dengan revolusi.

Teori kontrak sosial menjelaskan bahwa terbentuknya negara adalah karena anggota masyarakat mengadakan kontrak sosial untuk membentuk negara. Dalam teori ini, sumber kewenangan adalah masyarakat itu sendiri.

Teori kontrak sosial berkembang dan dipengaruhi oleh pemikiran Jaman Pencerahan (Enlightenment) yang ditandai dengan rasionalisme, realisme, dan humanisme, yang menempatkan manusia sebagai pusat gerak dunia. Pemikiran bahwa manusia adalah sumber kewenangan secara jelas menunjukkan kepercayaan terhadap manusia untuk mengelola dan mengatasi kehidupan politik dan bernegara. Dalam perspektif kesejarahan, Jaman Pencerahan ini adalah koreksi atau reaksi atas jaman sebelumnya, yaitu Jaman Pertengahan. Walau pun begitu, pemikiran-pemikiran yang muncul di Jaman Pencerahan tidaklah semuanya baru. Seperti telah disinggung di atas, teori kontrak sosial yang berkembang pada Jaman Pencerahan ternyata secara samar-samar telah diisyaratkan oleh pemikir-pemikir jaman-jaman sebelumnya seperti Kongfucu dan Aquinas. Yang jelas adalah bahwa pada Jaman Pencerahan ini unsur-unsur pemikiran liberal kemanusiaan dijadikan dasar utama alur pemikiran.

Hobbes, Locke dan Rousseau sama-sama berangkat dari, dan membahas tentang, kontrak sosial dalam analisis-analisis politik mereka. Mereka sama-sama mendasarkan analisis-analisis mereka pada anggapan dasar bahwa manusialah sumber kewenangan. Akan tetapi tentang bagaimana, siapa mengambil kewenangan itu dari sumbernya, dan pengoperasian kewenangan selanjutnya, mereka berbeda satu dari yang lain. Perbedaan-perbedaan itu mendasar satu dengan yang lain, baik di dalam konsep maupun di dalam praksisnya. Salah satu faktor penyebab perbedaan itu adalah latar belakang pribadi dan kepentingan masing-masing.

1. Thomas Hobbes

Hobbes (1588-1679) hidup pada kondisi negaranya sedang kacau balau karena Perang Saudara; bahwa Hobbes menginginkan negaranya stabil dan Hobbes mempunyai ikatan karier dan politik dengan kalangan kerajaan, sehingga dalam persaingan kerajaan versus parlemen Hobbes memihak kerajaan dan antiparlemen yang dianggap sumber utama perang saudara.

Hobbes justru tiba pada simpulan yang memberikan dasar pembenar pada model pemerintahan yang otokratik. Menurut Hobbes, yang hidup seabad sebelum Rousseau, dalam “keadaan alami sebelum terbentuknya masyarakat negara” setiap individu manusia akan berkebebasan secaratanpa batas. Dalam kehidupan natural-state itu, setiap individu manusia memiliki kebebasan untuk berbuat macam apapun dan/atau untuk menghaki objek macam apapun juga. Kebebasan tanpa batas seperti itu, wajarlah kalau akan berkonsekuensi pada terjadinya perkelahian oleh semua terhadap semua, bellum omnium contra omnes, dan setiap manusia akan berlaku sebagai serigala bagi sesamanya (homo homini lupus). Maka, demikian menurut penalaran Hobbes, situasi yang tidak menguntungkan itu hanya akan dapat diatasi apabila manusia-manusia yang masing-masing berkebebasan dalam keadaan alami itu bersedia membentuk suatu komunitas politik lewat suatu kontraksosial. Lewat kontrak sosial itu, individu-individu manusia akan dapat menikmati hak-haknya sebagai warga komunitas, asal saja mereka bersedia untuk berlaku patuh pada hokum yang berhakikat sebagai hasil kesepakatan kontraktual, dan juga untuk tunduk mutlak kepadapenguasa yang bertugas menegakkan hasil kesepakatan kontraktual. Karena sang penguasa ini berposisi sebagai pihak ketiga yang bukan partisipan kontrak sosial, maka sang penguasa ini tak akan sekali-kali terikat pada kontrak sosial tersebut. Dari sinilah datangnya simpulan Hobbes, sebagaimana yang ia tulis dalam bukunya yang berjudul Leviathan, bahwa kontrak sosial yang bertujuan menjaga tertib sosial dengan memberikan mandat penuh kepadapenguasa itu akan membenarkan penyelenggaraan pemerintahan otokratik yang absolut.

Hobbes memulai dengan bertanya bagaimana jika tidak ada aturan-aturan sosial atau mekanisme yang sudah lazim diterima untuk menegakkan aturan-aturantersebut. Dalam situasi ini, tiap-tiap orang bebas berbuat semaunya. Hobbes menyebut situasi ini sebagai keadaan alam semesta (the state of nature). Lalu, apakah yang akan terjadi? Bagi Hobbes, keadaannya akan menakutkan. Mengapa demikian? Jawab Hobbes, masalahnya bukan karena manusia itu jelek, melainkan karena empat fakta dasar menyangkut kondisi kehidupan manusia: (1). Kesamaan kebutuhan; (2). Kelangkaan; (3). Kesamaan esensial dalam kekuatan/kemampuan manusia; (4). Altruisme yang terbatas (Even if people are not wholly selfish, they nevertheless care very much about themselves; and you cannot simply assume that whenever your vital interest conflict with their vital interests, they will step aside).

2. John Locke

Locke hidup (1632-1704) setengah abad lebih muda daripada Hobbes. Secara ringkas bisa disebutkan bahwa Locke merasa hidup di tengah-tengah kekuasaan kerajaan despotik; bahwa Locke mendapat pengaruh dari semangat liberalisme yang sedang bergelora di Eropa pada waktu itu; dan bahwa Locke mempunyai ikatan karier dan politik dengan kalangan parlemen yang sedang bersaing dengan kerajaan, sehingga Locke cenderung memihak parelemen dan menentang kekuasaan raja.

Locke memulai dengan menyatakan kodrat manusia adalah sama antara satu dengan lainnya. Akan tetapi berbeda dari Hobbes, Locke menyatakan bahwa ciri-ciri manusia tidaklah ingin memenuhi hasrat dengan power tanpa mengindahkan manusia lainnya. Menurut Locke, manusia di dalam dirinya mempunyai akal yang mengajar prinsip bahwa karena menjadi sama danindependen manusia tidak perlu melanggar dan merusak kehidupan manusia lainnya. Oleh karena itu, kondisi alamiah menurut Locke sangat berbeda dari kondisi alamiah menurut Hobbes. Menurut Locke, dalam kondisi alamiah sudah terdapat pola-pola pengaturan dan hukum alamiah yang teratur karena manusia mempunyai akal yang dapat menentukan apa yang benar apa yang salah dalam pergaulan antara sesama.

Masalah ketidaktentraman dan ketidakamanan kemudian muncul, menurut Locke, karena beberapa hal. Pertama, apabila semua orang dipandu oleh akal murninya, maka tidak akan terjadi masalah. Akan tetapi, yang terjadi, beberapa orang dipandu oleh akal yang telah dibiarkan (terbias) oleh dorongan-dorongan kepentingan pribadi, sehingga pola-pola pengaturan dan hukum alamiah menjadi kacau. Kedua, pihak yang dirugikan tidak selalu dapat memberi sanksi kepada pelanggar aturan dan hukum yang ada, karena pihak yang dirugikan itu tidak mempunyai kekuatan cukup untuk memaksakan sanksi.

Oleh karena kondisi alamiah, karena ulah beberapa orang yang biasanya punya power, tidaklah menjamin keamanan penuh, maka seperti halnya Hobbes, Locke juga menjelaskan tentang upaya untuk lepas dari kondisi yang tidak aman penuh menuju kondisi aman secara penuh. Manusia menciptakan kondisi artifisial (buatan) dengan cara mengadakan kontrak sosial. Masing-masing anggota masyarakat tidak menyerahkan sepenuhnya semua hak-haknya, akan tetapi hanya sebagian saja. Antara pihak (calon) pemegang pemerintahan dan masyarakat tidak hanya hubungan kontraktual, akan tetapi juga hubungan saling kepercayaan (fiduciary trust). [John Locke, “An Essay Concerning the True Original, Extent and End of Civil Government,” dalam Social Contract, London: Oxford University Press, 1960, h. 84.]

Locke menegaskan bahwa ada tiga pihak dalam hubungan saling percaya itu, yaitu yang menciptakan kepercayaan itu (the trustor), yang diberi kepercayaan (the trustee), dan yang menarik manfaat dari pemberian kepercayaan itu (the beneficiary). Antara trustor dan trustee terjadi kontrak yang menyebutkan bahwa trustee harus patuh pada beneficiary, sedangkan antara trustee dan beneficiary tidak terjadi kontrak samasekali. Trustee hanya menerima obligasi dari beneficiary secara sepihak.

Dari pemahaman tentang hubungan saling percaya dan kontraktual itu tampak bahwa pemegang pemerintahan atau yang diberi kepercayaan mempunyai hak-hak dan kewenangan yang sangat terbatas, karena menurut Locke masyarakatlah yang dapat bertindak sebagai trustor sekaligus beneficiary.

Dari uraian Locke, tampak nyata bahwa sumber kewenangan dan pemegang kewenangan dalam teori Locke tetaplah masyarakat. Oleh karena itu kewajiban dan kepatuhan politik masyarakat kepada pemerintah hanya berlangsung selama pemerintah masih dipercaya. Apabila hubungan kepercayaan (fiduciary trust) putus, pemerintah tidak mempunyai dasar untuk memaksakan kewenangannya, karena hubungan kepercayaan maupun kontraktual sifatnya adalah sepihak. Kesimpulan demikian ini tentu amat bertolak belakang dari kesimpulan yang dihasilkan oleh Hobbes.

3. J.J. Rousseau

Rousseau (1712-1778) hidup dalam abad berbeda dan negara berbeda pula. Secara ringkas bisa disebutkan bahwa Rousseau berasal dari kalangan biasa yang merasakan kesewenang-wenangan kerajaan; dan bahwa Rousseau mengilhami dan terlibat dalam Revolusi Perancis. Dalam membangun teori kontrak sosial, hobbes, Locke dan Rousseau memulai dengan konsep kodrat manusia, kemudian konsep-konsep kondisi alamiah, hak alamiah dan hukum alamiah.

Negara merupakan produk perjanjian sosial. Individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan dan kekuasaan yangdimilikinya kepada suatu kekuasaan bersama. Kekuasaan bersama ini kemudiandinamakan negara, kedaulatan rakyat, kekuasaan negara atau istilah-istilah lain yang identik dengannya tergantung dari mana kita melihatnya. Negara adalah lembaga politik yang paling berdaulat, meski bukan berarti negara tidak memiliki batasan kekuasaan. Negara memiliki kekuasaan tertinggi hanyalah karena ia merupakan lembaga politik yang memiliki tujuan tinggi dan mulia, yaitu untuk mensejahterakan seluruh warga negara, bukan individu-individu tertentu. Hal ini sama dengan tujuan hidup manusia yaitu agar manusia mencapai kebahagiaan.

Cara lain untuk membuktikan keharusan kontrak sosial adalah apa yang disebut dengan Dilema Tahanan. Yakni: (a) situasi di mana kepentingan semua orang akan dipengaruhi bukan saja oleh apa yang mereka lakukan, melainkan juga apa yang dilakukan oleh orang lain; (b) situasi di mana, secara paradoksikal, masing-masing orang akan berakhir lebih buruk bila mereka secara individual mencari kepentingan2 sendiri ketimbang bila mereka secara bersamaan melakukan apa yang tidak Cuma menyangkut kepentingan individual mereka sendiri.

Argumen-argumen kontra: (1). Kontrak sosial adalah teori moral yang menentang segala bentuk pembangkangan sipil, revolusi dan sebagainya. Bahkan, ia mendorong terciptanya sebuah status quo yang makin lama makin menguat. (2). Bagaimana bila ternyata, kontrak sosial itu telah disusun sedemikian sehingga menguntungkan pihak tertentu, dan terus-menerus merugikan pihak lain dalam satu masyarakat yang sama? Dalam keadaan ini, keluar dari kontrak sosial yang ada menjadi pilihan logis dan alamiah sebagai ungkapan protes.

Argumen penentang lain ialah bahwa teori kontrak sosial cenderung mengabaikan kelompok yang terbelakang, tertindas atau kelas bawah yang tidak mengerti apa yang baik/mengentungkan atau buruk/merugikan mereka. Demikian pula halnya dengan binatang-binatang dan lingkungan hidup lainnya. Padahal, pengabaian terhadap kedua hal itu akan mendorong pada kerusakan kehidupan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

"TEORI KONFLIK"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 27 Nov 2012 07:01:00 +0000

Teori Konflik dalam asumsi dasarnya adalah memandang bahwa realitas sosial setiap masyarakat selalu berada dalam keadaan konflik yang tidak terelakan. Menurut para penganut teori konflik, masyarakat senantiasa dinamis. Dalam hal ini yang berbeda adalah penyebab konflik, intensitasnya dan dampak yang ditimbulkannya.

Ada beberapa Teori dalam Perspektif Konflik::

Perspektif Marxian: Perintis aliran Marxian adalah Karl Marx sendiri. Landasan teorinya dibangun pada materialisme dan filsafat dialektika. Menurut Marx, materi menentukan ide. Marx banyak dipengaruhi oleh Hegel yang berguru pada Feuerbach. Pusat perhatian Marx dalam mengembangkan teorinya pada tingkat struktur sosial, bukan pada tingkat kenyataan sosial budaya, atau dengan kata lain: Marx tidak fokus pada kajian tentang cara individu menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik melainkan pada posisi individu dipengaruhi oleh interaksi sosial budaya yang berlandaskan pada materi.
Perspektif Neo Marxian: Aliran ini dipelopori oleh Max Horkheimer. Dasar pemikirannya berangkat dari pemikiran Marx. Hanya saja berbeda pada objek kajiannya, yaitu masalah-masalah sosial masyarakat industri modern. Dalam beberapa referensi, aliran ini disebut juga sebagai aliran teori kritis. Kajian teori kritik(s), memandang realitas sosial masyarakat dalam bentuk kritik atas setiap struktur masyarakat berdasarkan kriteria etik kemanusiaan dan berkehendak bebas. Teori ini bersifat emansipatoris hendak membebaskan manusia dari belenggu struktur yang tidak rasional, semacam kapitalisme, IPTEK, agama dan sebagainya. Selain Max Horkheimer, tokoh sosiologi beraliran kritis antara lain: Herbert Marcuse, Jurgen Habermas dan Nicolas Poulantzas yang mengemukakan aspek-aspek konflik kelas dalam masyarakat kapitalis dewasa ini.
Perspektif Non Marxian: Para ahli sosiologi yang tergolong dalam aliran Non Marxian antara lain Lewis A. Coser dan Ralph Dahrendorf. Ada juga yang menggolongkan Max Webber dan seluruh pengikutnya (Webberian) sebagai mereka yang menganut pandangan konflik tetapi Non Marxian. Jelaslah mereka yang beraliran Non Marxian bertentangan dengan aliran Marx dan Neo Marxian. Webber misalnya menegaskan bahwa dengan metode verstehen (memberi makna mendalam), maka setiap tindakan individu sangat menentukan sistem sosial. Jadi, dalam menerangkan fakta atau realitas sosial, faktor tindakan individu sangat menentukan.
Perspektif Hegemoni: Anthonio Gramsci adalah tokoh terkenal dalam aliran hegemoni. Pandangannya tentang realitas sosial sangat dipengaruhi oleh kerasnya kehidupan yang dialaminya. Pemikirannya tentang struktur sosial dapat dilihat dalam konsepnya tentang negara (masyarakat politik). Negara modern bukan saja terdiri dari pemerintah tetapi juga ada masyarakat politik yang termasuk di dalamnya adalah sarana-sarana pemerintah untuk menciptakan kepatuhan di antara sebagian masyarakat dan masyarakat sipil/civil society, yang meliputi: organisasi swasta seperti gereja, serikat-serikat buruh, sekolah-sekolah dan media massa.

"Kedudukan Wakil Menteri Pasca Putusan MK"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 03 Nov 2012 10:55:00 +0000

Oleh: Ahmad Ghozi

Pendahuluan

Pada tanggal 5 juni 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No. 79/PUU-IX/2011 yang intinya mengabulkan sebagian permohonan pengujian pasal 10 UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara dengan membatalkan penjelasan pasal tersebut. Dalam putusannya MK juga menginstruksikan kepada presiden untuk memperbarui Keppres yang lama agar sesuai dengan kewenangan eksekutif dan tidak menimbulkan ketidak pastian hukum.

Sebagai tindak lanjut atas putusan MK tersebut, presiden menerbitkan Perpres No 60/2012. Namun, keberadaan Perpres ini dinilai kembali menimbulkan ke tidak pastian hukum mengenai kedudukan Wakil Menteri itu sendiri.

Dasar Pengangkatan Wakil Menteri

Pengangkatan seorang menteri merupakan kewenangan penuh dari Presiden, sesuai dengan pasal 17 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “Menteri – menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Berdasarkan hal ini maka pengangkatan seorang Wakil Menteri pun merupakan bagian kewenangan Presiden. Oleh karena itu perlu ditekankan kembali bahwa pengangkatan Wakil Menteri bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi.

Justru yang menjadi fokus permasalahan mengenai kedudukan Wakil Menteri ini ada pada Penjelasan Pasal 10 UU No.39 tahun 2008 yang berbunyi “yang dimaksud dengan “Wakil Menteri”adalah pejabat karir dan bukan anggota kabinet”.

Dalam putusannya MK menganggap penjelasan dari Pasal 10 ini tidak sinkron dengan Pasal 9 ayat (1) UU No.39 tahun 2008, sebab dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa susunan organisasi Kementrian terdiri dari atas unsur: Menteri; Pembantu pemimpin yaitu Sekretariat Jendral; pelaksana tugas pokok yaitu, Direktorat Jendral; Pengawas yaitu Inspektorat Jendral; Pendukung yaitu badan dan/atau pusat; dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Apabila Wakil Menteri ditetapkan sebagai pejabat karir, sudah tidak memiliki posisi dan tidak sesuai dengan struktur organisasi Kementrian dan tidak ada aturannya dalam pasal 9 UU No. 39 tahun 2008, hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum, oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan hal ini lah MK memutuskan bahwa penjelasan pasal 10 UU No.39 tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki hukum mengikat.

Polemik Perpres No 60/2012

Berdasarkan amanat dari putusan MK yang menginstruksikan Presiden untuk membuat Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang Wakil Menteri, maka diterbitkanlah Perpres No 60/2012 tentang Wakil Menteri. Keberadaan Perpres ini diharapkan menyelesaikan polemik terhadap kasus ini . Namun, pada kenyataannya keberadaan Perpres ini masih dinilai tidak mampu menjelaskan kedudukan dari Wakil Menteri dan masih menimbulkan ke “abu – abuan” terkait kedudukan Wakil Menteri.

Dalam pasal 1 Perpres No 60/2012 “menyebutkan bahwa Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri”. Kemudian dalam pasal pasal selanjutnya dijelaskan juga bahwa tugas menteri dalam pasal ini sangat luas. Yang diantaranya adalah :

Membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementrian.
Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementrian.
Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementrian.
Membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementrian.
Mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan menteri.

Dalam tugas – tugas Wakil Menteri diatas menurut Perpres No 60/2012, sangat terlihat jelas betapa luasnya wewenang dari Wakil Menteri, namun jika kita mengacu pada pasal 10 UU No 39 tahun 2008, hal ini terlihat bertentangan. Dalam pasal 10 disebutkan bahwa “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat Wakil Menteri”. Dari pasal diatas Wakil Menteri merupakan sebuah jabatan optional dimana jika di suatu Kementrian tertentu memiliki beban kerja yang berat maka disaat itulah keberadaan Wakil Menteri diperlukan. Selain itu dalam pasal 10 juga mengisyaratkan bahwa Wakil Menteri hanya berwenang untuk mengerjakan beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, bukan menjalankan tugas – tugas yang begitu luas yang ada dalam Perpres No 60/2012 tersebut.

Menurut Prof. Yusril Ihza Mahendra, keberadaan perpres No 60/2012 dinilai “menabrak” Undang – Undang Kementrian. Selain tugas dari Wakil Menteri yang “terlalu” luas, terdapat juga permasalahan mengenai kedudukan dari Wakil Menteri yang dinilai bertentangan dengan pasal 9.

Dalam Pasal 9 ayat (1) UU No.39 tahun 2008 di sebutkan mengenai susunan organisasi Kementrian yang terdiri dari unsur : a. pemimpin, yaitu Menteri; b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; c. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jendral; d. pengawas, yaitu inspektorat jendral; e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan praturan perundang – undangan. Dalam hal ini terdapat ketidak jelasan mengenai posisi Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementrian karena pada pasal diatas tidak disebutkan posisi dari Wakil Menteri tersebut.

Kesimpulan

Dalam putusannya terkait dengan polemik Wakil Menteri MK menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 10 UU No. 39 tahun 2008 inkonstitusional (melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Namun, MK menegaskan bahwa keberadaan Wakil Menteri merupakan bagian dari kewenangan penuh Presiden dan tidak merupakan hal yang inkonstitusional. Dalam amar putusannya, MK juga menginstruksikan kepada presiden untuk menerbitkan suatu Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Wakil Menteri. Berdasarkan amanat tersebut maka Presiden Menerbitkan Perpres No 60/2012.

Keberadaan Perpres ini awalnya diharapkan mampu untuk menyelasaikan polemik dan ketidak jelasan mengenai Wakil Menteri. Namun, pada kenyataannya keberadaaan Perpres ini masih menimbulkan ketidak jelasan mengenai kedudukan dan tugas dari Wakil Menteri tersebut, bahkan terdapat aturan dalam Perpres ini yang bertentangan dengan UU No 39 tahun 2008. Oleh karena itu sampai saat ini kedudukan Wakil Menteri pasca putusan MK masih tidak jelas. Daftar Pustaka

Internet

http://www.tribunnews.com/2012/06/11/artikel-yusril- wamen-pasca-putusan-mktetap-gelap-gulita (di akses pada tanggal 21 Juni, Pukul 13.20) http://www.setkab.go.id/artikel-4689-kedudukan-wakil-menteri-cukupjelas.html (diakses pada tanggal 21 juni, Pukul 15.21)

Peraturan Perundang – undangan

Indonesia. Undang – Undang dasar 1945.

Indonesia. Undang – Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementrian. Lembaran Negara RI Nomor 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

Indonesia. Putusan sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 tentang kedudukan Wakil Menteri.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 60/2012 tentang Wakil Menteri.

"Aspek Hukum Administrasi Negara Tentang Posisi Wakil Menteri Dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 03 Nov 2012 10:48:00 +0000

Presiden Tetapkan Lima Wakil Menteri

Selasa, 10 November 2009 | 18:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan lima calon Wakil Menteri yang akan dilantik, Rabu (11/11) pukul 09.00 di Istana Negara. Kelima Wakil Menteri diumumkan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dalam keteranga pers, Selasa petang ini di Kantor Presiden, Kompleks Istana Presiden Jakarta.

Kelima Wakil Menteri terpilih gelombang satu itu adalah:

Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi (Deputi Menko Perekonomian bidang Pertanian dan Kelautan)
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak (Dirjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum)
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono (Deputi Menko Perekonomian bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah)
Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun (Direktur Pemberdayaan Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan)
Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar,Dirut Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesi/LPEI dan Deputi Menko Perekonomian bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional

Analisis

Sumber-sumber Kewenangan Tindakan Pemerintahan

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah untuk bertindak bersumber pada tiga hal yaitu atribusi, delegasi, dan mandat

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Atribusi merupakan cara normal untuk memperoleh wewenang.

Menurut Indroharto, legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu dibedakan antara :

Yang berkedudukan sebagai original legislator; di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembantuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah;
Yang bertindak sebagai delegated legislator : seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.

Sedangkan yang dimaksud delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu pelimpahan wewenang yang telah ada yang berasal dari wewenang atribusi, kepada pejabat administrasi negara, tidak secara penuh.

Adapun pada mandat yaitu pemberian tugas dari mandans (pemberi mandat = menteri) kepada mandataris (penerima mandat = direktur jenderal/sekretaris jenderal), untuk atas nama menteri membuat keputusan administrasi negara.

Setelah para Wakil Menteri dilantik oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Rabu tanggal 11 November 2009, para Wakil Menteri tersebut memiliki beberapa tugas penting dalam pemerintahan, uraian tugasnya antara lain sebagai berikut:

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Hermanto Dardak) bertugas memperbaiki infrastruktur diseluruh tanah air, termasuk infrastruktur dibidang transportasi, energi dan pertanian.
Wakil Menteri Perhubungan (Bambang Susantono) bertugas meningkatkan moda perhubungan darat, laut dan udara sehingga seluruh pulau di Indonesia adalah rangkaian logistik nasional.
Wakil Menteri Pertanian (Bayu Krisnamurthi) bertugas melanjutkan upaya swasembada pangan sekaligus meletakan landasan peningkatan produksi pertanian.
Wakil Menteri Perdagangan (Mahendra Siregar) bertugas menghidupkan atau mengaktifkan perdagangan antar pulau di dalam negeri dengan tujuan agar tidak terlalu menggantungkan diri pada perdagangan internasional.
Wakil Menteri Perindustrian (Alex Retraubun) bertugas merevitalisasi industri sehingga dalam jangka waktu 5 tahun mendatang bisa meningkatkan kapasitas produksi pabrik pupuk, gula,dan berbagai industri manufaktur lainnya

Wakil Menteri memperoleh wewenang delegasi dari Menteri. Karena pembagian tugas, tanggung jawab tugas, pengambilan keputusan dan wewenang sepenuhnya berada di tangan menteri mengingat tidak ada peraturan Wakil Menteri sehingga Wakil Menteri tidak memiliki wewenang untuk membentuk suatu kebijakan. Akan tetapi, untuk penandatanganan peraturan bisa dilakukan Wakil Menteri jika menteri bersangkutan berhalangan.

Dalam kasus pengangkatan Wakil Menteri ini, ada permasalahan yang terjadi yaitu keberadaan Wakil Menteri itu tidak disertai dengan penjelasan yang terang mengenai posisi dan kedudukan dari Wakil Menteri, sehingga hal itu bisa memicu terjadinya konflik internal dalam departemen. Menteri harus membagi tugas pokok dan fungsi bawahannya, termasuk Wakil Menteri secara jelas. Prinsipnya tidak boleh ada tumpang tindih dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Saya menilai, Wakil Menteri harus diberi kewenangan yang cukup. Bila Wakil Menteri tersebut tidak memiliki kewenangan yang cukup maka dia akan dilewati oleh Dirjen. Kalau Wakil Menteri tidak diberi kewenangan cukup maka Dirjen tetap akan langsung berhubungan ke menteri karena Dirjen menganggap Wakil Menteri tidak punya kewenangan apa-apa. Untuk memperjelas kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Wakil Menteri, maka Presiden harus mengeluarkan Keputusan Presiden (keppres)

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Menganalisis kasus kedudukan Wakil Menteri tentunya harus dikaitkan dengan norma yang berlaku dalam menjalankan pemerintahan tersebut agar tidak melebihi batas-batas kewajaran dan kepatutan yang dianut masyarakatnya. Oleh karena itu, perlu adanya pengaitan dengan Asas-Asas Umum Pemarintahan yang Baik sehingga dapat kita lihat nantinya apakah kedudukan wakil menteri dalam pemerintahan sesuai dengan norma yang berlaku. Tetapi mengapa harus diakitkan dengan AAUPB? Hal itu karena AAUPB sebagai asas hukum, bahannya diturnkan dari susula yang berdasarkan pada moral. Moral berkaitan dengan etika, kesopanan, kepatutan berdasarkan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang baik dan dipengaruhi oleh manusia, alam dan tradisi yang berubah-ubah sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan. Oleh karena itu, AAUPB sebagai asas hukum yang memiliki daya mengikat dan harus dipatuhi oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sebagaimana halnya norma atau aturan hukum dan kaidah hukum.

Menurut Struyken pentingnya AAUPB merupakan persyaratan bagi kehidupan dan perkembangan Negara hukum modern. Di Indonesia sendiri terdapat 11 butir mengenai AAUPB yang dirangkum olh Crince de Roy yaitu,

asas kepastian hukum,
keseimbangan,
kesamaan dalam mengambil keputusan,
bertindak cermat,
motivasi untuk setiap keputusan,
larangan mencampur-adukkan kewenangan,
kejujuran dalam bertindak,
larangan bertindak tak wajar,
pengharapan,
menindak akibat keputusan yang batal, dan
perlindungan atas pandangan hidup

Dalam kasus pengangkatan Wakil Menteri, secara teori Presiden memiliki tujuan agar departemen yang dirasa berat tugasnya dapat dipermudah dengan tambahan wakil menteri sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh Negara dapat terpenuhi dengan baik. Tetapi seharusnya dalam setiap kebijakan diperhatikan dari segala sisi sehingga tidak mengabaikan sisi yang lain. Dalam implementasinya AAUPB memiliki tiga bagian pengelompokan yaitu bersifat formal berhubungan dengan proses pembentukan keputusan, formal berhubungan dengan motivasi terbitnya keputusan, dan materil sehubungan dengan isi keputusan.

Dalam kelompok asas pertama yaitu asas bersifat formal berhubungan dengan proses pembentukan atau prosedural terdiri dari asas kecermatan dan larangan bertindak sewenang-wenang. Dalam asas ini dilihat langkah dalam mengambil sebuah keputusan sehingga asas larangan bertindak sewenang-wenang bermanfaat dalam asas ini sehingga keputusan yang dibuat tidak menyalahi aturan. Dalam kasus pengangkatan wakil menteri ini telah sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa wakil menteri boleh diangkat pada departemen yang membutuhkan penanganan khusus. Artinya secara yuridis, keputusan ini secara prosedural tidak salah karena sesuai dengan UU dan Presiden berhak mengangkat wakil menteri sesuai kebutuhan yang dianggapnya perlu penanganan khusus.

Kelompok asas kedua adalah asas formal berhubungan dengan motivasi dibentuknya keputusan tersebut. Dalam asas ini menampakkan berbagai alasan yang mendukung diterbitkannya suatu keputusan. Dalam kasus ini tentunya Presiden memiliki motivasi dalam mengambil keputusan. Secara kasat mata tentu motivasinya adalah memudahkan kinerja departemen yang dikira berat agar lebih melancarkan tugas-tugasnya, tetapi apabila kita lihat lebih mendalam dimungkinkan terdapat unsur politis dalam pengambilan keputusan ini. Pengangkatan 11 wakil menteri dirasa terlalu memaksakan dan terkesan seperi bagi-bagi kekuasaan tahap dua dan yang dibagi adalah para profesinal dan tenaga ahli yang sebelumnya juga telah berjasa dan belum kebagian posisi strategis.

Apabila hal ini benar adanya maka tentu saja keputusan ini bukanlah sebuah keputusan yang efektif dan justru menambah gemuk birokrasi pemerintahan. Akibat ketidakefektifan ini justru akan memperlambat kinerja pemerintah dan akan berujung pada masalah kedua yaitu konflik internal antara menteri dengan wakilnya akibat silang pendapat antara kepentingan partai (bagi orang partai) dan keputusan yang diambil berdasarkan pengetahuan professional.

Organisasi, Birokrasi, dan Kebijakan Publik

1. Organisasi

Organisasi menurut Prof. Prayudi Atmosudirjo adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu ikatan hirarki. Sedangkan Max Webber memberikan pengertian negara sebagai organisasi khususnya organisasi kekuasaan adalah Negara sebagai komunitas manusia yang dapat memiliki monopolli legitimasi penggunaan kekuatan fisik dalam wilayah tertentu, walaupun tidak semua negara mampu melakukan hal ini, bahkan ada negara yang tidak mempunyai aspirasi untuk melakukan hal tersebut.

Hakikat organisasi antara lain :

Sebagai wadah dimana kegiatan diselenggarakan
Sebagai proses interaksi antara orang-orang dalam organisasi Bentuk organisasi dapat dilihat dari mekanisme tata hubungan, wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi yang bersangkutan. Berdasarkan strukturnya, bentuk organisasi terdiri dari empat macam yaitu :

a. Organisasi Lini/Garis

Adalah bentuk organisasi yang mana pucuk pimpinan dipandang sebagai sumber wewenang tunggal, sehingga bawahan hanya mengenal satu pimpinan yang berhak memerintah atau memberikan instruksi. Bawahan hanya bertindak sebagai pelaksana. Bentuk organisasi yang se-macam ini terdapat misalnya pada organisasi pemerintahan, organisasi ABRI dan sebagainya.

Bentuk organisasi lini/garis ini juga dipergunakan oleh perusahaan perseorangan dalam bentuk industri rumah tangga.

b) Organisasi Staf

Adalah bentuk organisasi yang mana hubungan pimpinan dengan bawahan atau sebaliknya, dimaksudkan untuk saling memberikan bantuan (kerja sama) baik berupa pemikiran maupun perbuatan yang semata-mata dituju-kan demi kelancaran tugas dalam organisasi. Para staf bekerja untuk membantu kelancaran tugas pimpinan, dan pimpinan memberikan bimbingan dalam melaksanakan tugas para staf, sehingga diharapkan tujuan secara umum dapat dicapai dengan baik. Bentuk organisasi staf ini tidak ada garis komando.

Bentuk organisasi staf ini biasanya dipergunakan oleh organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi-organisasi kecil, seperti LSM (Lembaga Sosial Masyarakat), Organisasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaan seperti KNPI, BKPRMI, Karang Taruna, organisasi Kelompok Pecinta Alam dan sebagainya.

c) Organisasi Fungsi

Adalah bentuk organisasi yang disusun berdasarkan fungsi organisasi yang bersangkutan. Tiap-tiap fungsi di-kerjakan oleh bagian-bagian tertentu, yang satu sama lainnya saling berhubungan. Keberhasilan organisasi fungsi ini tergantung koordinasi dan kerja sama yang baik. Sekalipun dalam organisasi fungsi ini terdapat staf ahli dalam bidang masing-masing, namun tanggung jawab dan garis komando tetap berada pada para pimpinan.

Pada organisasi fungsi ini terdapat garis komando dan garis koordinasi. Bentuk organisasi semacam ini banyak dipergunakan oleh organisasi perusahaan yang ber-bentuk CV, Fa, dan PT.

d) Organisasi Panitia

Adalah bentuk organisasi yang ditujukan dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat insidentil dan untuk kepentingan kegiatan tententu dan dalam waktu yang tertentu pula.

Organisasi Administrasi Negara

Organisasi Administrasi Negara atau disingkat OAN adalah terkait dengan cara menggunakan jabatan oleh para pejabat pemerintah di dalam menyelenggarakan tugas negara/tugas pemerintah. Cara untuk mencapai tujuan tersebut bergantung pada bidang yang dimandatkan atau yang dilimpahkan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan kepada penyelenggara tertinggi negara. Oleh karena itu, OAN disebut juga berfungsi sebagai aparatur pemerintah yang bekerja atas dasar delegasi kewenangan, sehingga aparatur pemerintah dapat melaksanakan tugasnya.

Struktur organisasi administrasi negara di tingkat Pusat terdiri dari,

Pimpinan Pemerintahan
Departemen dan Kementerian
Badan Pengambil Keputusan Kebijakan Pemerintahan Tertinggi
Lembaga non-Departemen

Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden dibantu pula oleh staf administrasi Presiden, yaitu Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Fungsi Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dalam pemerintahan penting karena sifatnya yang memantau berbagai tahap proses analisis dan pembentukan kebijakan yang akan dijadikan keputusan pimpinan pemerintahan tertinggi. Kabinet terdiri dari Menteri yang memimpin Departemen, Menteri Koordinator , dan Menteri Negara yang memimpin Kementerian Negara

Susunan dalam suatu Departemen terdiri dari :

Unsur Pimpinan

Menteri sebagai pimpinan departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden

Unsur Pembantu Pimpinan

Sekretariat Jenderal bertanggung jawab kepada Menteri yang bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program administrasi, sumber daya manusia serta pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan departemen;

b. penyelengaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen;

c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga lain yang terkait;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Unsur Pelaksana

Direktorat Jenderal bertanggung jawab pada Menteri dan bertugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaannya serta standardisasi teknis tugas-tugas umum departemen

Unsur Pengawasan

Inspektorat Jenderal bertanggung jawab pada Menteri dan bertugas melaksanakan pengawasan di departemen

Unsur Pelaksana Teknis

Badan dan Pusat sebagai unsur pelaksana tugas administrasi atau tugas teknis departemen bertanggung jawab pada Menteri

Staf Ahli , yang bertugas membantu Menteri memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.
Instansi Vertikal

Perangkat departemen di daerah (kewenangan tidak diserahkan ke daerah tetap di pusat/departemen)

2. Birokrasi Publik

Birokrasi adalah alat kekuasaan bagi yang menguasainya, dimana para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya..

Birokrasi secara umum dapat dirumuskan merupakan suatu tipe organisasi yang melaksanakan tata kerja yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yang bertugas melakukan pelayanan umum (public service) serta dilaksanakan dengan sepenuhnya (sense of belonging & sense of responsibility).

Menurut Prof. Prayudi Atmosudirjo, jabatan publik ini dijalankan oleh pejabat pemerintah atau birokrat yang menjalankan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsinya dalam sistem birokrasi negara yang harus mampu mengendalikan orang-orang yang dipimpinnya. Birokrasi dalam hal ini mempunyai tiga arti[9], yakni:

Sebagai tipe organisasi yang khas

Birokrasi menurut Peter Al Blau dan Charles Page dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang dilakukan banyak orang.

Max Webber mengemukakan teori mengenai birokrasi yang ideal sebagai berikut :

Kegiatan regular yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dalam tugas-tugas jabatan
Pengorganisasian jabatan mengikuti prinsip hierarki
Operasi pelaksanaan kegiatan dikendalikan oleh suatu system yang konsisten
Pejabat yang ideal, melaksanakan kewajibannya dalam semangat formil non-pribadi
Pengangkatan para pejabat berdasarkan syarat-syarat teknis (Merit system & Career system)
Tipe birokrasi yang murni dari suatu organisasi administrasi berdasarkan pengalaman dilihat dari segi teknis akan dapat memenuhi efisiensi tingkat tertinggi
Birokrasi sebagai suatu sistem kerja

Dimaksudkan sebagai sistem kerja yang berdasarkan atas tata hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan secara zakelijk, menurut prosedur dan peraturan yang berlaku, tanpa pilih kasih dan tanpa pamrih

Birokrasi sebagai tatatan dan alat kerja organ negara

Birokrasi itu tidak menyimpang dari apa yang telah diperintahkan oleh atasan atau oleh peraturan perundang-undangan. Dan dalam melaksanakan tugasnya seorang birokrat dilengkapi dengan azas legalitas dan azas freies ermessen.

3. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

Dalam kasus pengangkatan Wakil Menteri ini, kami melihat hal ini dapat menimbulkan masalah internal Departemen itu sendiri. Secara yuridis formil, di dalam pasal 10 UU no 39 tahun 2008 memang memperbolehkan adanya pengangkatan Wakil Menteri pada departemen yang membutuhkan penanganan secara khusus. Namun, keberadaan Wakil Menteri ini tidak disertai dengan penjelasan yang terang mengenai posisi dan kedudukan dari Wakil Menteri ini.

Secara struktural organisasi, pengangkatan ini memiliki potensi masalah. Karena jika kita cermati, tidak ada ruang untuk menempatkan Wakil Menteri dalam struktur kelembagaan departemen. Dalam ayat (1),(2) dan (3) pasal 9 UU tersebut, tidak ada satupun ketentuan yang mengakomodasi jabatan Wakil Menteri. Wakil Menteri yang merupakan orang lama birokrasi merasa jauh lebih berpengalaman dari menteri yang seorang politisi dan pengalamannya di dunia birokrasi lebih sedikit dibandingkan wakilnya.

Munculnya ”orang baru” ini menambah daftar panjangnya rantai birokrasi yang bisa mengakibatkan proses pengambilan kebijakan yang semakin rumit dengan struktur birokrasi yang semakin berbelit – belit. Kemudian,keberadaan Wakil Menteri juga bisa memicu munculnya conflict of interest antara Menteri dan Wakil Menteri, hal ini disebabkan karena tidak adanya UU yang mengatur kedudukan Menteri dan Wakil Menteri.

Di saat banyak pihak memimpikan struktur pemerintahan yang seramping mungkin, Presiden justru memperkenalkan sebuah jabatan baru yang terkesan memperpanjang mata rantai birokrasi. Kami juga menilai keberadaan posisi Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II tidak baik bagi proses reformasi birokrasi dan desentralisasi karena hal tersebut akan menimbulkan pembengkakan birokrasi karena menambah jabatan-jabatan di dalam birokrasi.

Fungsi-fungsi kerja wakil menteri sebenarnya bisa dikerjakan dan dimaksimalkan oleh Dirjen maupun pejabat karier setingkat eselon 1 yang berada di departemen yang bersangkutan.

Dari sisi anggaran, pemerintah kembali harus menyediakan alokasi anggaran untuk pos jabatan Wakil Menteri tersebut. Dan anggaran negara dalam APBN pada akhrnya akan semakin tersedot untuk belanja rutin, bukan untuk belanja pembangunan. Ini berarti argumen pemerintah agar berhemat anggaran negara dimentahkan sendiri. Lagi-lagi pemerintah tidak konsisten dan konsekuen. Anggaran negara disedot untuk membiayai birokrasi yang seharusnya tiap saat dapat terus dihemat.

Padahal, borosnya daya isap birokrasi di tingkat pusat terhadap keuangan negara sudah sering dikritisi oleh para pengamat. Pemborosan birokrasi pusat atas keuangan negara sudah sampai pada taraf meresahkan karena tanpa diimbangi peningkatan kualitas kinerja dalam memberikan pelayanan kepada publik.

[1] Safri Nugraha dkk. 2007. Hukum Administrasi Negara. Depok: CLGS Fakultas Hukum Universitas Indonesia hal. 58

[2] Ibid. hal. 66

[3] Ibid.,.hal. 67

[4]http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/10/28/85737/Kontroversi.Wakil.Menteri

[5] Safri Nugraha dkk. 2007. Hukum Administrasi Negara. Depok: CLGS Fakultas Hukum Universitas Indonesia hal. 162

[6] Ibid., hal. 170

[7] Safri Nugraha dkk. 2007. Hukum Administrasi Negara. Depok: CLGS Fakultas Hukum Universitas Indonesia hal. 171

[8] Ibid., hal. 180

[9] Ibid., hal. 181

[10] http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id/files/2009/06/mapkebijakan-publik-dalam-perspektif-etika.doc

"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 02 Sep 2012 15:57:00 +0000

Silahkan Download :

http://www.ziddu.com/download/20257275/UUD_1945_Perubahan.pdf.html

"Jimly ‘Serang’ Penggugat Legalitas Wamen"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 21 Jun 2012 03:01:00 +0000

TEMPO.CO , Jakarta:

Senin, 11 Juni 2012 | 05:43 WIB

Ahli hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menilai pihak yang akan menggugat aturan baru mengenai penetapan 18 wakil menteri hanya ingin mencari popularitas.

Menurut dia, daripada menggugat keputusan presiden yang terbit pada 9 Juni lalu itu lebih baik Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) mempersoalkan ketidakefektifan kerja pemerintahan akibat begitu banyak unit dan badan yang tak jelas fungsinya. "Itu penggugat tak jelas alasannya apa ingin menggugat. Hanya cari gara-gara mereka," katanya ketika dihubungi Minggu 10 Juni 2012.

Jimly menuturkan Gerakan Nasional bisa bertindak lebih substansial dengan mengevaluasi manajemen badan pemerintah agar lebih “ramping” sehingga tak ada lagi satuan tugas dan unit kerja yang tak jelas fungsinya.

Anggota Dewan Kehormatan Pengawas Pemilihan Umum terpilih ini berpendapat, legalitas wakil menteri tak perlu dipersoalkan. Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012 mengenai pengangkatan kembali 18 wakil menteri yang terbit pada 9 Juni 2012 dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai wakil menteri pada Selasa pekan lalu sudah memperkuat posisi wakil menteri sebagai jabatan politik.

Jimly membenarkan Pasal 9 Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008 tak menyebutkan posisi wakil menteri. Namun, pada pasal 10 dinyatakan, presiden bisa mengangkat wakil menteri apabila ada beban kerja di kementerian yang membutuhkan penanganan khusus. "Kenapa masih dipermasalahkan?" ujarnya. "Tapi biarkan dia menggugat, kita lihat argumennya.”

Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Adi Warman, yang berencana menggugat Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012. Ia menilai aturan itu melanggar Pasal 9 UU Kementerian Negara. Pasal itu menyebutkan susunan organisasi kementerian hanyalah menteri, sekretariat jenderal, direktorat jenderal, inspektorat jenderal, dan badan pendukung. Adapun jabatan wakil menteri tak disebutkan di situ. "Jadi kami gugat. GNPK segera mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung," kata Adi kemarin.

Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012 menyatakan seluruh wakil menteri yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009, Keppres Nomor 3/P Tahun 2010, Keppres Nomor 57/P Tahun 2010, dan Keppres Nomor 159/M Tahun 2011 dipertahankan. Sebelumnya, pada 7 Juni 2012 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Peraturan presiden ini pengganti ketentuan serupa dalam Perpres Nomor 47 Tahun 2009, Perpres Nomor 76 Tahun 2011, dan Perpres Nomor 92 Tahun 2011. Perubahan dua aturan tersebut merupakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi pada Selasa pekan lalu bahwa penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara bertentangan dengan konstitusi. Adi pula yang menggugat aturan tentang wakil menteri ke Mahkamah Konstitusi.

"WAMEN VERSI BARU NABRAK UU KEMENTERIAN NEGARA"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 21 Jun 2012 02:58:00 +0000

Website Sekretariat Kabinet, Sabtu 9 Juni 2012, menginformasikan bahwa Presiden SBY telah menerbitkan Keppres No 65 Tahun 2012 yang mengangkat kembali semua Wakil Menteri (Wamen) ke posisi semula, kecuali Wamen ESDM yang wafat beberapa waktu yang lalu. Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Penjelasan Pasal 10 UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara. Untuk mendasari pengangkatan Wamen versi baru tersebut, Presiden telah menerbitkan Perpres No 60/2012 yang hingga hari ini belum dapat dibaca secara utuh seperti apa pengaturannya. Website Sekretariat Kabinet menyebutkan keberadaan Perpres tersebut, namun ketika diklik, sampai Minggu sore 10 Juni 2012, Perpres tersebut “not found” alias tidak dapat diakses.

Informasi yang didapat dari website Sekkab menyebutkan bahwa dalam Perpres 60/2012 Wakil Menteri berada (di bawah) dan bertanggung jawab kepada Menteri. Tugasnya, membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian. Rincian tugas Wakil Menteri diuraikan secara rinci dalam Pasal 3 Perpres tersebut antara lain adalah: a. membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian; b. membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kerja; c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian; d. melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian; dan e. membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian.

Kedudukan Wamen yang disebutkan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri sebagaimana disebutkan dalam Perpres 60/2102 itu tidaklah sejalan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No 39/2012 yang mengatur struktur organisasi kementerian. Disebutkan dalam pasal itu bahwa struktur organisasi kementerian terdiri atas pimpinan, yakni menteri, sekretariat jenderal sebagai pembantu pimpinan, direktur jenderal sebagai pelaksana tugas pokok, dan seterusnya. Keberadaan Wamen tidak ada dalam struktur organisasi kementerian. Namun keberadaannya disebutkan dalam Pasal 10 yang mengatakan “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Prsiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu”. Karena itu, dimanakah letak wakil Menteri itu dalam struktur organisasi kementerian tertentu itu?

Kebingungan yang disebabkan oleh pengaturan yang tidak jelas dalam UU Kementerian Negara itu, diatur sendiri oleh Perpres 60/2012. Wakil menteri ditempatkannya secara struktural berada “(di bawah) dan bertanggung jawab kepada Menteri”. Tugasnya adalah “membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian”. Tugas Wamen dalam Perpres 60/2012 ini amatlah luas, yakni membantu menteri dalam memimpin dan melaksanakan hampir seluruh tugas kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Kementerian Negara. Padahal Pasal 10 UU Kementerian Negara menyebutkan keberadaan Wamen itu hanya untuk melaksanakan beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus pada kementerian tertentu. Bukan untuk membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian yang begitu luas sebagaimana diatur Pasal 8 UU Kementerian Negara. Dilihat dari sudut ini, jelaslah bahwa Perpres 60/2012 itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 UU Kementerian Negara. Kalau Pepres ini dujui secara formil dan materil ke Mahkamah Agung, kiranya terdapat cukup alasan bagi MA untuk membatalkan Perpres ini.

Presiden SBY dan para legal drafternya nampak gagal memahami makna Pasal 10 UU Kementerian Negara, dikaitkan dengan tugas pokok kementerian dan struktur organisasinya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 undang-undang tersebut. Keberadaan Wamen yang tugasnya terbatas hanya untuk melaksanakan beban kerja yang memerlukan penanganan khusus, haruslah dirujuk pada Pasal 8, yakni apa sajakah tugas pokok kementerian tertentu yang dirasakan memerlukan penanganan secara khusus itu. Secara lebih rinci, beban tugas kementerian tertentu terdapat dalam Orta (Organiasi dan Tata Laksana) Kementerian yang bersangkutan. Dari rincian itulah dapat dipilah-pilah mana beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus pada kementerian itu dan mana yang tidak.

Pada Kementerian Hukum dan HAM misalnya, terdapat beban kerja yang memerlukan penangan khusus yakni mempersiapkan dan mengharmonisasikan rancangan peraturan perundang-undangan, serta beban mewakili Presiden membahas RUU dengan DPR. Maka Wamenkumham yang dilantik itu, tugasnya menangani bidang ini saja, bukan yang lain. Menkumham tidak perlu menghabiskan sebagian besar waktunya di DPR, sehingga kurang waktu mengerjakan tugas-tugas lain. Tetapi, dengan Perpres No 60/2012, Wamenkumham bukan lagi berfungsi melaksanakan beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus, melainkan membantu Menkumham melaksanakan hampir semua tugas pokok kementerian. Bukan itu maksud ketentuan Pasal 10 UU Kementerian Negara.

Tugas Wamen dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara hampir sama dengan kedudukan Menteri Muda sejak Kabinet Amir Sjarifuddin sampai Kabinet Suharto, yakni membantu menteri untuk menangani tugas tertentu. Dr Daoed Joesoef misalnya menjadi Mendikbud dan Dr Abdul Gafur menjadi Menmud Pemuda dan Olah Raga. Tugas Gafur hanya menangani pemuda dan olahraga saja. Dia tidak membantu Daoed Joesoef menangani kurikulum SD atau pengadaan buku-buku di sekolah dan perguruan tinggi. Demikian pula Menmud Sekkab Saadillah Mursyid yang membantu Mensesneg Moerdiono. Tugasnya jelas hanya menangani bidang-bidang tertentu yang memerlukan penanganan khusus, administrasi sidang kabinet dan penanganan laporan dan arahan Presiden kepada para menteri. Semua Menteri Muda, baik Kabinet Amir maupun Kabinet Suharto adalah anggota Kabinet. Dalam melaksanakan tugas tertentu itu, mereka berkoordinasi dengan menteri, namun bertanggungjawab kepada Presiden. Karena Presiden yang mengangkat Menteri Muda itu.

Wamen versi baru pasca putusan MK yang membatalkan Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara, sebagaimana diatur Perpres No 60/2012 kembali mengalami ketidakjelasan. Penjelasan yang dibatalkan itu mengatakan wamen itu adalah pejabat karir dan bukan anggota kabinet. Kalau Penjelasan Pasal 10 itu dipahami secara a-contrario, maka Wamen itu bukan pejabat karir, tetapi anggota kabinet. Namun Perpres 60/2012 menyatakan bahwa kedudukan Wamen bukan pejabat struktural, tetapi bukan pula anggota kabinet. Anehnya, Wamen itu diangkat oleh Presiden tanpa usul Menteri, tetapi bertanggungjawab kepada Menteri. Kalau begitu, di mana kedudukan Wamen itu dalam struktur organisasi pemerintahan? Tidak jelas. Perpres 60/2012 hanya mengatur hak keuangan dan fasilitas bagi Wamen, yang disebutkan dibawah hak Menteri, tetapi diatas jabatan struktural Ia. Tapi Ini hanya soal teknis pembayaran gaji belaka yang menjadi kewenangan Menteri Keuangan. Namun apa sesungguhnya kedudukan Wamen pasca Putusan MK, tetap gelap gulita! (Artikel di Koran Sindo 11 Juni 2012)

"Kedudukan Wakil Menteri jelas dan tak membingungkan"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 21 Jun 2012 01:58:00 +0000

Jakarta (ANTARA News)

Selasa, 12 Juni 2012 22:59 WIB

Judul tulisan ini terinspirasi dari artikel Sdr. Yusril Ihza Mahendra berjudul "Wamen Versi Baru Tetap Membingungkan" di harian Seputar Indonesia pada 11 Juni 2012.

Setelah kami cermati tulisan tersebut, "kebingungan" itu tampaknya berakar pada ketidakpuasan Sdr. Yusril atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 yang menguji konstitusionalitas Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Hal itu tercermin dari pandangan beliau dalam artikel tersebut, "...Kebingungan yang disebabkan oleh pengaturan yang tidak jelas dalam UU Kementerian Negara itu diatur sendiri oleh Perpres 60/2012".

Itu dapat dimaklumi mengingat Yusril memang saksi ahli pemohon dalam perkara pengujian UU Nomor 39 Tahun 2008 terhadap UUD 1945, yang intinya berpendapat bahwa pengangkatan wakil menteri oleh Presiden tidak sejalan dan bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Pendapat saksi ahli tersebut sudah ditimbangi oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Akan tetapi MK menyimpulkan, tidak terdapat masalah pada konstitusionalitas Pasal 10 (batang tubuh) UU Kementerian Negara. Yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan "Wakil Menteri" adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet".

Karena itu, Pasal 10 UU Kementerian Negara yang berbunyi: "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada Kementerian tertentu" adalah kostitusional, tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Konstruksi berpikir

Sebelum sampai pada Amar Putusannya, dalam pendapatnya, dengan akurat MK membangun konstruksi berpikir yang sistemik tentang kedudukan Presiden dalam sistem Pemerintahan berdasarkan UUD 1945.

Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.", sementara Pasal 17 ayat (2) berbunyi: "Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden".

Bertolak dari Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) dari UUD 1945 tersebut, MK sampai pada pendapat bahwa pengangkatan wamen adalah bagian dari kewenangan Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Baik diatur maupun tidak diatur dengan UU.

Pengangkatan wamen sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Presiden, sehingga dari sudut substansi tidak ada masalah konstitusionalitas dalam konteks ini. Pendapat MK itu membuat terang hak konstitusional Presiden untuk mengangkat wamen sekalipun tidak ada UU yang mengaturnya, bahkan sekalipun ada uji materi terhadap UU Kementerian Negara.

Sdr. Yusril berpandangan bahwa wamen tidak memiliki kedudukan yang jelas karena tidak ada dalam struktur organisasi Kementerian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2008.

Pandangan ini sebetulnya sudah tidak relevan karena sudah terjawab melalui pendapat MK yang menyatakan bahwa norma dari Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo yang tidak mencantumkan Wamen dalam susunan organisasi Kementerian Negara.

Alasannya, "...oleh karena UU tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus", maka menurut MK hal tersebut menjadi wewenang Presiden untuk menentukannya.

Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 yang berbunyi, "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada Kementerian tertentu", mengisyaratkan satu amanat bahwa jabatan Wamen tidak otomatis ada pada seluruh Kementerian Negara.

Sehingga, apabila Sdr. Yusril memandang keberadaan Wamen harus merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2008, maka hal itu dapat diartikan mendorong pada situasi agar seluruh Kementerian Negara memiliki wamen. Kalau itu yang menjadi tujuannya, berarti ada keinginan untuk mengubah UU Nomor 39 Tahun 2008.

Menghindari matahari kembar

Pertanyaan mengenai dimana sesungguhnya kedudukan wamen pasca keluarnya putusan MK adalah pertanyaan yang relevan.

Pendapat MK dalam Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 telah mengisyaratkan bahwa jabatan wamen bersifat politis karena sumber rekrutmennya dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, bahkan juga warga negara biasa.

Atas dasar pendapat MK tersebut, Presiden dengan kewenangannya, mengeluarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yang menempatkan posisi wamen tersebut berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri (Pasal 1).

Wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam "memimpin" pelaksana tugas Kementerian Negara (Pasal 2 ayat (1)). Karena tugas wamen adalah membantu untuk "memimpin", maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) wamen ditempatkan pada posisi pimpinan. Tetapi posisi pimpinan di sini ditempatkan pada layer "supporting to the authority of the Minister".

Kedudukan wamen berdasarkan Perpres Nomor 60/2012 tersebut memang tidak sama dengan menteri muda sebagaimana diberikan dalam contoh perbandingan dari Sdr. Yusril yang merujuk masa pemerintahan Presiden Soeharto di mana terdapat Menteri Muda Pemuda dan Olah Raga dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Jika kita ingin berbaik sangka, maka suatu kesempatan yang baik sebetulnya untuk melihat objektivitas dari keberadaan menteri muda pada masa itu.

Dalam pandangan kami, keberadaan menteri muda itu justru menimbulkan "matahari kembar" dalam satu kementerian, sehingga dampak yang terjadi kemudian adalah terjadinya pemekaran Kementerian Pemuda dan Olah Raga yang terpisah dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kondisi "matahari kembar" inilah yang justru ingin dihindari Presiden sehingga desain wamen saat ini diposisikan berada dan bertanggungjawab kepada menteri, sehingga apabila ada pandangan yang menghendaki kedudukan wamen saat ini harus disamakan dengan kedudukan menteri muda pada masa Presiden Soeharto itu, artinya kita tidak belajar dari sejarah.

Tak perlu pemberhentian

Bahwa pendapat-pendapat MK dalam Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 (dalam dokumen tertulis) justru menjadi acuan utama dalam penerbitan Perpres Nomor 60 Tahun 2012 dan Keppres Nomor 65/M Tahun 2012.

Penyusunan Perpres dan Keppres tersebut tidak didasarkan (dan tidak boleh didasarkan) pada opini yang berkembang di media massa pascaputusan MK itu.

Tanpa bermaksud mengabaikan pendapat yang berkembang di masyarakat, namun opini yang berkembang di media massa nampaknya tidak sejalan dengan Putusan MK, termasuk pendapat yang menyertainya.

MK berpandangan bahwa sumber rekrutmen untuk jabatan wamen dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, bahkan juga dapat berasal dari warga negara biasa.

Pandangan MK ini kami maknai bahwa jabatan wamen menjadi bersifat politis, sehingga dengan demikian harus ada jangka waktu berakhirnya masa jabatan wamen, yaitu paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan pejabat yang mengangkatnya (Pasal 4 ayat (1)) Perpres Nomor 60 Tahun 2012.

Pembatasan masa jabatan tersebut juga secara eksplisit disebutkan dalam Keppres Nomor 65/M Tahun 2012 di mana masa jabatan para wamen yang sudah diangkat Presiden berakhir bersamaan dengan masa jabatan Presiden periode 2009-2014.

Dengan Keppres Nomor 65/M Tahun 2012 tersebut dilakukan perubahan atas Keppres yang mengangkat para Wakil Menteri menurut Keppres Nomor 111/M Tahun 2009, Keppres Nomor 3/P Tahun 2010, Keppres No. 57/P Tahun 2010, dan Keppres Nomor 159/M Tahun 2011.

Keppres Nomor 65/M Tahun 2012 tersebut tidak memberhentikan (dan tidak perlu memberhentikan) para wamen pascaputusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011 dengan alasan MK sendiri berpendapat Presiden mempunyai hak eksklusif (yang kami maknai hak prerogratif) untuk mengangkat Wamen, sekalipun ada atau tidak ada UU yang mengatur Wamen.

Dengan demikian, semua Keputusan Presiden yang mengangkat para wamen selama ini adalah sah, sehingga tidak diperlukan pemberhentian atau pelantikan para Wamen yang telah diangkat.

(*) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Sekretariat Kabinet.

"Yusril kritik Kepres N0. 60 Tahun 2012 Tentang Wamen"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 21 Jun 2012 01:47:00 +0000

TEMPO.CO, Jakarta

Senin, 11 Juni 2012 | 14:33 WIB

Setelah terbitnya Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2012 serta Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta staf hukumnya tidak paham Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Menurut Yusril, perpres yang dikeluarkan justru memperluas tugas wakil menteri sehingga bertentangan dengan Pasal 10.

"Pasal 10 UU Kementerian Negara mengatakan keberadaan wamen hanya untuk beban kerja khusus. Namun, dalam Perpres 60/2012, dikatakan wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanakan tugas kementerian . Ini membuat tugas wamen menjadi luas," ujar Yusril dalam siaran persnya, Senin, 11 Juni 2012.

Yusril melanjutkan, karena Perpres Nomor 60 Tahun 2012 mengatakan wamen bertugas membantu menteri dalam memimpin kementerian, maka fungsi wamen bukan lagi melaksanakan beban kerja khusus. Sebaliknya, kata Yusril, wamen menjadi bertugas membantu menteri melaksanakan semua tugasnya. "Padahal, bukan itu ketentuan Pasal 10 UU Kementerian Negara."

Yusril menambahkan, fungsi wamen untuk penanganan beban khusus seharusnya juga dirujuk pada Pasal 8 UU Kementerian Negara mengenai tugas pokok kementerian. Ia mengatakan hal itu untuk memperinci apa sajakah tugas pokok kementerian tertentu yang dirasa memerlukan penanganan secara khusus.

"Pada Kementerian Hukum dan HAM misalnya, beban kerja yang butuh penanganan khusus, yakni mempersiapkan dan mengharmonisasikan rancangan peraturan perundang-undangan serta beban mewakili Presiden membahas RUU dengan DPR. Wamenkumham tugasnya itu aja," ujar Yusril memberikan contoh.

Terakhir, Yusril mengaku yakin bahwa kalau perpres wamen itu diuji secara formil dan materil ke Mahkamah Agung, bisa ditemukan banyak alasan untuk membatalkan perpres tersebut.

Sebelumnya, Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Adi Warman mengatakan akan menggugat Perpres No 60 serta Keppres No 65 Tahun 2012 tentang pengangkatan Wakil Menteri. Ia mengatakan keppres dan perpres yang baru itu bertentangan dengan Pasal 9 UU Kementerian Negara. "Kami akan mendaftarkan permohonan uji materil esok Kamis, pukul 11.00," ujar Adi.

Secara terpisah, ahli pakar tata negara Jimly Asshiddiqie menilai Keppres dan Perpres tentang Wamen itu tidak perlu dipermasalahkan lagi. Alasannya, Pasal 10 UU Kementerian Negara sudah memperjelas legalitas posisi wamen di dalam kementerian.

"Pepres Wakil Menteri Kembali Digugat"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 21 Jun 2012 01:39:00 +0000

Liputan6.com, Jakarta

14/06/2012 15:19

Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) mendaftarkan permohonan uji materi atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri ke Mahkamah Agung (MA).

"Kami minta agar MA membatalkan Perpres Nomor 60 Tahun 2012 karena bertentangan dengan Pasal 9 dan 10 UU Kementerian Negara," kata Ketua Umum GNPK Adi Warman saat mendaftarkan uji materi Perpres Wamen di MA Jakarta, Kamis (14/6).

Menurut Adi, Perpres yang baru saja ditanda tangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Juni 2012 bertentangan dengan Pasal 9 UU Kementerian Negara yang mengatur susunan organisasi kementerian yang tidak menyebut jabatan wamen.

Pasal 9 UU Kementerian Negara menyebutkan susunan organisasi kementerian terdiri dari unsur pemimpin yaitu menteri; pembantu pemimpin yaitu sekretaris jenderal; pelaksana tugas pokok yaitu direktorat jenderal; pengawas yaitu inspektorat jenderal; badan pendukung dan pelaksana tugas pokok.

"Pasal 9 UU Kementerian Negara jelas tidak mengenal posisi Wamen, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Apalagi dalam Perpres itu tugas-tugas wamen berbenturan dengan tupoksi sekjen, dirjen, irjen. Jadi, antara pasal 9 dan Pasal 10 tidak sinkron," katanya.

Adi juga mengatakan Perpres itu juga bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terkait putusan MK yang meminta semua Keppres wamen direvisi, kata Adi, seharusnya presiden bersama DPR merevisi Pasal 8 dan 9 UU Kementerian Negara dulu sebelum menerbitkan Perpres.

Dia mengakui pihaknya pernah mendesak presiden segera melaksanakan putusan MK itu yang meminta merevisi Keppres Wamen. "Ia kami pernah mensomasi mendesak presiden untuk mencabut Keppres, bukan membuat Perpres. Ini ada kesalahan komunikasi," katanya.

Adi menyebut bahwa presiden dan stafnya tidak memahami secara utuh substansi putusan MK yang mensyaratkan pengangkatan wamen harus didasarkan pada job analysis, job specification, analisis beban kerja yang jelas.

Adi mengatakan, tujuan uji materi ini dalam rangka pencegahan korupsi, karena tugas dan kewenangan Wamen (kekuasaan) yang begitu besar akan membuka peluang terjadinya korupsi.

"Apalagi dalam Perpres disebutkan Wamen bisa menjalankan perintah khusus dari presiden dan dapat mengangkat staf ahli, staf khusus yang tidak disebutkan jumlahnya berapa. Maka kami yakin permohonan ini akan dimenangkan,"

"Mahfud: polemik wakil menteri sudah selesai"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 21 Jun 2012 01:08:00 +0000

Jakarta (ANTARA News)

Kamis, 14 Juni 2012 14:54 WIB

Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menegaskan, polemik tentang posisi wakil menteri sudah selesai dengan adanya penegasan bahwa jabatan tersebut adalah jabatan politik.

"Ini sudah selesai, wamen itu adalah pejabat politik," kata Mahfud ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Kamis.

Sebagai pejabat politik maka mekanisme pemilihan wakil menteri berdasarkan kewenangan atau hak prerogratif Presiden. Menurut Mahfud, hal itu sebenarnya sudah termuat di dalam putusan MK.

Putusan MK juga menegaskan bahwa posisi wakil menteri sebaiknya tidak dibatasi oleh hukum mengenai karier atau kepegawaian.

Mahfud menegaskan, pejabat yang diangkat oleh Presiden tidak selalu menjadi anggota kabinet, misalnya duta besar.

Menurut dia, hal itu juga bisa berlaku bagi para wakil menteri.

"Mustafa Chamran Sang Pejuang Legendaris"

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 10 Jun 2012 07:47:00 +0000

Sejarah Iran penuh dengan legenda. Legenda itu tidak hanya tertuangkan dalam buku-buku dan mitos, tapi di masa perlawanan terhadap rezim Shah Reza Pahlavi dan ayahnya muncul banyak tokoh baik laki-laki dan perempuan yang penuh dengan kenangan pengorbanan yang luar biasa. Perjuangan mereka dalam membela kebenaran sama seperti legenda. Tak diragukan lagi, Dr Mostafa Chamran adalah salah satu legendaris Revolusi Islam Iran.

Dalam gerakannya melawan kelompok anti-Revolusi Islam, Chamran langsung terjun ke lapangan, bahkan nekad mendatangi wilayah yang menjadi pusat munafikin saat itu, Kurdistan di Iran barat. Setelah rezim Saddam Husein menginvasi Iran, Chamran di wilayah selatan Iran, membentuk pos perang gerilya di kota Susangerd.

Operasi pasukan pertama yang dibentuk Chamran adalah mencegah penyusupan musuh ke wilayah Iran. Chamran juga membangun pertahanan di Khuzestan. Semua pengalaman Chamran selama bergerilya di Lebanon dan Mesir dalam melawan rezim Zionis Israel, dituangkan dengan membentukan pasukan rakyat dalam menghadapi agresi rezim Saddam. Satuan-satuan yang dibentuk Chamran berperan penting dalam menghalangi agresi rezim Saddam.

Pada tanggal 21 Juni 1981, Chamran pada akhirnya gugur syahid setelah dihujani tembakan dan mortir oleh pasukan rezim Saddam. Karena kecintaan kepada Chamran, masyarakat menganggapnya sebagai pejuang legendaris Revolusi Islam Iran. Banyak hal yang patut diteladani dalam figur Chamran.

Jenjang Pendidikan
Chamran lahir pada tahun 1932 di kawasan miskin Tehran. Di tengah kehidupan yang sulit, Chamran besar di bawah bimbingan Islam. Konsisten pada ajaran Islam dan kehidupan sederhananya dibuktikan hingga gugur syahid. Ketika Chamran gugur syahid, tidak ada warisan harta yang ditinggalkannya.

Dalam sebuah catatan hariannya, Chamran mengenang masa kecilnya. Beliau bercerita, "Di masa kecilnya, ia pernah disuruh ayahnya untuk membeli roti. Dalam perjalanan, ia melihat seorang fakir dan memberikan uang itu kepadanya. Setiba di rumah, Chamran ditanya ayahnya perihal uang untuk beli roti, tapi ia menutup-nutupi apa yang dilakukannya."

Melalui perangai mulia dan kecerdasannya, Chamran mampu mencapai jenjang akademisinya dengan cepat. Terkait hal ini, Chamran dalam catatan hariannya menulis, "Ya Allah, saya harus unggul dari sisi keilmuan sehingga musuh tak merendahkanku. Saya juga tidak akan tunduk pada orang-orang berhati keras yang membanggakan diri dengan alasan ilmu. Saya harus jadikan mereka menunduk. Saat itulah saya akan menjadi orang yang rendah diri di muka bumi ini."

Chamran berhasil menyelesaikan akademinya di jurusan Elektromekanik, Universitas Tehran pada tahun 1957. Setahun kemudian, Chamran mendapatkan bea siswa untuk melanjutkan pendidikannya di AS. Di Universitas Brookley, Chamran berhasil mendapatkan prestasi tinggi dan mendapat gelar doktor di bidang Elektronik dan Fisika Plasma.

Di saat itu hanya sedikit orang yang mendapat gelar doktor di bidang itu, bahkan tak lebih dari sepuluh orang di dunia. Karena itulah, Badan Nasional Penerbangan dan Antariksa AS (NASA) tertarik merekrut Chamran. Selama belajar di AS, Chamran selalu melakukan penentangan anti rezim Shah Pahlavi. Di AS, beliau bersama teman-temannya membentuk Organisasi Mahasiswa Islam untuk pertama kalinya. Selain itu, beliau juga termasuk pendiri Organisasi Mahasiswa Iran di California. Dengan demikian, Chamran termasuk aktivis Iran di AS. Karena konsistennya dalam melawan kezaliman, bea siswa Chamran dihentikan Shah Pahlavi. Selain itu, rezim Shah juga memasukkan nama Chamran dalam daftar hitam yang harus ditangkap segera bila tiba di Iran.

Anti-Zionis
Bila beografi dan pejuangan Chamran dibagi menjadi beberapa tahap, maka pendidikannya di AS masuk dalam tahap kedua perjalanan hidupnya. Sedangkan tahap ketiga termasuk bagian hidupanya yang paling sensitif. Di tahap ketiga inilah kepribadian agung dan mulia Chamran mengemuka. Pada tahap ini, Chamran harus meninggalkan AS untuk tujuan membimbing gerilyawan dalam rangka melawan rezim Zionis Israel di Lebanon. Padahal posisi dan jenjang pendidikannya yang dilirik instansi-instansi raksasa merupakan peluang untuk merealisasikan impian yang hampir diinginkan setiap akademisi yang sukses. Namun pilihan Chamran malah tertuju pada perjuangan anti-rezim Zionis Israel.

Di AS, Chamran mempunyai posisi pekerjaan yang bisa jadi impian bagi semua orang. Secara akademisi, Chamran sangat diperhitungkan, bahkan termasuk ilmuwan yang tercatat di dunia. Dari sisi keluarga, beliau adalah suami yang baik dan menyayangi empat anaknya. Meski demikian, semangat keadilan dan anti-kezalimannya mengorbankan semuanya demi melawan rezim Zionis Israel. Para sahabatnya selalu mengenang Chamran sebagai figur yang peduli dan penolong orang-orang miskin.

Setelah dua tahun membimbing gerilyawan anti-Zionis Israel di Mesir pada masa kepresidenan Gamal Abdul Naser, beliau dipanggil Imam Mousa Sadr, Pemimpin Syiah di Lebanon Selatan, ke Lebanon. Chamran bersama Imam Mousa Sadr membentuk Gerakan Masyarakat Lemah dan membentuk sayap militer yang bernama Amal. Lembaga-lembaga itu dibentuk berlandaskan prinsip Islam. Pada zaman itu, meski mayoritas penduduk Lebanon adalah Syiah, namun mereka berada di bawah garis kemiskinan. Dengan kepiawaian Imam Mousa Sadr, masyarakat Syiah di Lebanon terangkat dari sisi politik, sosial dan militer. Imam Mousa Sadr juga mampu merangkul semua kelompok di negara ini.

Lebanon pada dekake tahun 70-an dihadapkan pada perang dalam negeri. Chamran dari jantung Beirut hingga puncak-puncak bukit wilayah Amil dan perbatasan Palestina dikenal sebagai pahlawan dan pemberani. Namanya selalu dikenang di negara itu. Tak diragukan lagi, nama Chamran tidak terlepas dari perjalanan perjuangan Lebanon.

Kembali ke Iran
Tahap keempat kehidupan Chamran adalah kembali ke tanah airnya, Iran hingga gugur syahid. Pasca Revolusi Islam Iran, Dr Mustafa Chamran bersama rombongan asal Lebanon, kembali ke Iran. Setelah 22 tahun meninggalkan Iran, Chamran baru kembali ke tanah airnya. Chamran saat tiba di Tehran, menuangkan isi hatinya yang ditujukan kepada ibunya dalam catatan hariannya. Ia menulis, " Wahai Ibu, setelah 22 tahun, saya kembali ke Iran. Selama ini, saya yakinkan kepadamu bahwa saya tak pernah melupakan Tuhan sedikitpun. Kecintaanku benar-benar menyatu sehingga kehidupanku tak akan mungkin terlepas dari-Nya."

Chamran kembali ke Iran dalam rangka membantu Revolusi Islam Iran. Di pemilu parlemen, Chamran berhasil mengantongi banyak suara untuk menjadi wakil rakyat. Meski lama meninggalkan Iran, tapi masyarakat tetap mencintainya dan menjadikannya sebagai wakil di parlemen. Setelah terpilih sebagai anggota parlemen dan ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan Iran, Chamran tetap berada di front-front terdepan. Di akhir hidupnya, Chamran gugur syahid di front dalam menghadapi musuh.