Arsip Guru

tag:blogger.com,1999:blog-1536504826315007832024-09-26T09:43:51.335+07:00Arsip GuruInformasi Tentang Perangkat Pembelajaran GuruAdminhttp://www.blogger.com/profile/06525124932226763533noreply@blogger.comBlogger15125tag:blogger.com,1999:blog-153650482631500783.post-61192758210563436422019-02-06T12:18:00.002+07:002019-02-06T12:19:49.651+07:00Download Juknis BOS Terbaru

Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terbaru saai ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Berikut ini petikan Permendikbud Nomor 9 Tahun 2019 ; Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa,

Adminhttp://www.blogger.com/profile/06525124932226763533noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-153650482631500783.post-59962064522110636872018-07-06T12:20:00.000+07:002018-07-06T12:29:58.815+07:00Jumlah Dana PIP Yang Diterima Peserta Didik

Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan bagi peserta didik miskin atau rentan miskin yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Biaya personal pendidikan dari program PIP antara lain : (1) Membeli buku dan alat tulis, (2) Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (3) Membiayai

Adminhttp://www.blogger.com/profile/06525124932226763533noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-153650482631500783.post-29134362149476114342018-07-02T13:00:00.001+07:002018-07-02T13:00:32.482+07:00Penetapan Penerima NUPTK

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan kode referensi berupa nomor unik terdiri dari enam belas angka. NUPTK berfungsi sebagai identitas bagi guru atau tenaga kependidikan (GTK) dalam menjalankan tugas pada sekolah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Proses penetapan penerima NUPTK sesuai dengan lampiran Persejen Kemdikbud nomor 1 tahun 2018 diuraikan

Adminhttp://www.blogger.com/profile/06525124932226763533noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-153650482631500783.post-21528199561302502422018-06-22T22:58:00.001+07:002018-06-22T22:58:43.498+07:00Download Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,

Adminhttp://www.blogger.com/profile/06525124932226763533noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-153650482631500783.post-43229559696348952692018-06-13T00:11:00.001+07:002018-06-13T00:13:14.430+07:00Download KI dan KD Kurikulum 2013 Bahasa Indonesia SD/MI (revisi)

Pelaksanaan pembelajaran pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dilakukan dengan pendekatan pembelajaran tematik-terpadu, kecuali untuk mata pelajaran Matematika dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri untuk kelas IV, V, dan VI. Kompetensi dasar pada kurikulum 2013 berisi kemampuan dan materi pembelajaran untuk suatu mata

Adminhttp://www.blogger.com/profile/06525124932226763533noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-153650482631500783.post-43571885688407500982018-06-07T15:37:00.000+07:002018-06-22T22:40:01.284+07:00Permendikbud Tentang Komite Sekolah

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar  Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB

Adminhttp://www.blogger.com/profile/06525124932226763533noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-153650482631500783.post-91485322022209629322018-06-05T23:24:00.000+07:002018-06-05T23:26:35.388+07:00Catat! 15 Jenis Larangan Penggunaan Dana BOS oleh Sekolah

Sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018, penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan

Adminhttp://www.blogger.com/profile/06525124932226763533noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-153650482631500783.post-63679450081861364972018-06-01T22:30:00.002+07:002018-06-04T23:11:02.340+07:00Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 diterbitkan sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Berikut ini petikan salinan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

Adminhttp://www.blogger.com/profile/06525124932226763533noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-153650482631500783.post-38315037436510111872018-05-27T20:29:00.000+07:002018-06-22T22:13:18.112+07:00Jenis-Jenis Komponen RPP

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan.

Adminhttp://www.blogger.com/profile/06525124932226763533noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-153650482631500783.post-17066624598978484982018-05-25T22:53:00.003+07:002018-05-25T22:55:47.192+07:00Ujaran Kebencian yang Masuk Kategori Pelanggaran Disiplin PNS/ASN

BKN melayangkan siran pers yang berisi 6 (enam) poin tentang bentuk aktivitas ujaran kebencian yang masuk dalam kategori pelanggaran disiplin. Selain itu, BKN juga menghimbau PNS/ASN agar tetap menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (

Adminhttp://www.blogger.com/profile/06525124932226763533noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-153650482631500783.post-63772174390163591202018-05-20T22:20:00.001+07:002018-05-20T22:20:28.090+07:00Daerah Tertinggal Tahun 2015 - 2019

Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria: a. perekonomian masyarakat; b. sumber daya manusia; c. sarana dan prasarana; d. kemampuan keuangan daerah; e. aksesibiltas; dan f. karakteristik daerah. Pemerintah

Adminhttp://www.blogger.com/profile/06525124932226763533noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-153650482631500783.post-52083589126748215322018-04-17T16:37:00.002+07:002018-04-17T16:41:24.111+07:00Kalimat Sumpah Guru Indonesia

Guru Indonesia adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya oleh peserta didik, yang dalam melaksankan tugas berpegang teguh pada prinsip “ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani”. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip tersebut guru Indonesia ketika menjalankan tugas-tugas profesionalnya dituntut memiliki kompetensi

Adminhttp://www.blogger.com/profile/06525124932226763533noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-153650482631500783.post-84922795776182878962018-04-17T00:00:00.000+07:002018-04-17T00:01:29.657+07:00Jenis Perlindungan Bagi Guru

Perlindungan bagi guru merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas. Untuk melindungi peran pendidik dan tenaga kependidikan sebagai garda terdepan dalam dunia pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 tahun 2017 tentang Perlindungan

Adminhttp://www.blogger.com/profile/06525124932226763533noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-153650482631500783.post-14464255637965100972018-04-16T16:57:00.001+07:002018-04-16T16:57:21.504+07:00Alokasi Waktu dan Jumlah Peserta Didik SD/SMP/SMA/SMK per Rombel

Jumlah rombongan belajar per satuan pendidikan dan jumlah maksimum peserta didik dalam setiap rombongan belajar dinyatakan dalam tabel berikut: Sedangkan alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran sesuai dengan Permendikbud 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagai berikut : Alokasi Waktu Jam Tatap Muka Pembelajaran a. SD/MI : 35 menit b. SMP/MTs : 40

Adminhttp://www.blogger.com/profile/06525124932226763533noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-153650482631500783.post-61180556217898621432018-04-02T21:18:00.000+07:002018-04-02T21:18:07.534+07:00Bentuk Penilaian pada Satuan Pendidikan

Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah. Penilaian Akhir

Adminhttp://www.blogger.com/profile/06525124932226763533noreply@blogger.com