Dunia Hukum

Prinsip dan Teknik Menyusun Replik dan Duplik

2013-05-15T13:59:00.003+07:00

Oleh: Boy Yendra Tamin SH, MH Dt Suri Dirajo

Dosen Fak Hukum Univ Bung Hatta/Advokay

PENGANTAR.

Bagi praktisi hukum sebenarnya soal Replik dan Duplik bukanlah hal yang asing, karena replik dan duplik itu adalah bagian dari tahapan beracara dalam persidangan sebuah perkara. Meskipun demikian apa esensi dan bagaimana menyusun replik dan replik bukanlah pekerjaan sederhana, apalagi jika dihubungkan dengan perkara apa replik dan duplik itu disusun.

Dari sisi bahasa KBBI mengartikan “ replik” sebagai jawaban penuntut (jaksa) atas tangkisan terdakwa atau pengacaranya, sedang “duplik” diartikan sebagai jawaban kedua ( terdakwa atau pembela) sebagai jawaban atas replik. Pengertian replik dan duplik dari KBBI itu tentu dalam konteks perkara pidana. Persoalannya kemudian, bagaimana dengan pengertian replik dan duplik dalam perkara perdata ? KBBI tidak memberikan pengertian secara khusus pengertian replik dan duplik dalam perkara perdata. Namun demikian, sejumlah sarjana memberikan pengertian terhadap replik dan duplik dalam konteks hukum acara perdata, dimana replik dimaksudkan sebagai jawaban penggugat baik tertulis maupun tidak tertulis terhadap jawaban tergugat. Sedangkan “duplik dalam konteks hukum acara perdata adalah jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat,

sumber foto:okezone.com

Memahami pengertian replik dan duplik pada hukum acara pidana dan perdata itu memperlihatkan adanya perbedan esensinya, meskipun sama-sama menggunakan istilah duplik dan replik. Secara lebih renci perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

Pertama: Replik dan Duplik dalam hukum acara pidana dilakukan setelah Penuntut Umum menyampaikan surat tuntutan dan tterdakwa atau penasehat hukumnya menyampaikan pledoi.

Kedua, Replik dan Duplik pada hukum acara perdata dilakukan setelah Penggugat menyampaikan Gugatan dan Tergugatan menyampaikan jawaban atas gugatan,

Ketiga, Dari tahapan penyampaian Replik dan Duplik pada Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, maka Replik dalam hukum acara pidana yang diajukan Penuntut Umum adalah terhadap Pledoi Penasehat hukum/ Terdakwa, Sedangkan Duplik diajukan terdakwa/penasehat hukum terhadap Replik yang diajukan penuntut umum. Sementara itu dalam hukum acara perdata, Replik disampaikan Penggugat atas jawaban Tergugat dan Duplik diajukan Tergugat atas Replik Penggugat,

Memahami tahapan penyampaian Replik dan Duplik pada proses pemeriksaan perkara pidana dan perdata di atas, maka suatu yang mendasar untuk dipahami adalah bahwa Replik dan Duplik pada acara pidana dibuat dan diajukan setelah proses pembuktian dilakukan atau setelah pemeriksaan materi perkara dilaksanakan, sedangkan pada perkara perdata duplik dan replik di susun dan diajukan sebelum materi perkara diperiksa. Perbedaan ini tentu sekaligus akan mempengaruhi isi dan esensi dari replik dan duplik yang pada gilirannya akan mempengaruhi teknik penyusunan replik dan duplik pada masing-masing hukum acara atau jenis perkara.

Kemudian pada hukum acara pidana, setelah Penuntut Umum menyampaikan/ menyampaikan dakwaan, maka tahapan selanjutnya berupa keberatan (eskepsi) dari terdakwa / penasehat hukum terhadap terhadap dakwaan dan setelah itu tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi Terdakwa/Penasehat Hukum. Tahapan inin tidaklah sama dengan tahapan persidangan berupa replik dan duplik. Hal ini bagi sementara orang acap disamakan dengan replik dan duplik meskipun hanya sebatas penggunaan atau ipenyebutan semata.

Teknik Menyusun Replik dan Duplik

Dengan memahami kedudukan dan tahapan proses persidangan berupa Replik dan Duplik baik dalam hukum acara pidana maupun dalam hukum perdata sebagaimana telah dikemukakan, maka sesungguhnya dalam menyusun Replik dan Duplik diperluan suatu kecermatan dan dengan mengingat orientasi dari Replik dan Duplik sesuai dengan jenis perkara dan hukum acaranya. Dalam konteks ini, maka setidaknya sebelum menyusun Replik dan Duplik hal yang harus dipahami adalah sebagai berikut;

Pertama, Replik dalam hukum acara pidana adalah tanggapan penuntut umum atas pledoi terdakwa/penaehat hukum dan replik pada intinya berupa bantahan terhadap hal-hal yang dikemukakan terdakwa atau penasehat hukum dalam pledoi terutama sepanjangan mengenai adanya perbedaan pandangan dengan penuntut umum. Sementara duplik dari terdakwa/penasehat hukum adalah tanggapan atas replik penuntut umum yang pada pokoknya berisikan dalil-dalil untuk mempertahankan apa-apa yang sudah dikemukakan dalam pledoi. Selain itu duplik terdakwa/pesehat hukum bisa juga berisikan berupa penegasan-penegasan terhadap perbedaan penilaian terhadap alat bukti dan lain sebagainya terkait hasil pemeriksakaan materi perkara.

Kedua, Replik dalam perkara perdata yang diajukan dan disusun Penggugat berkaian dengan jawaban Tergugat atas gugatan, dimana jawabant tergugat selain berisikan eksepsi juga berisikan bantahan-bantahan terhadap pokok perkara. Replik Penggugat adalah dalil-dalil yang menguatkan atau meneguhkan dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya. Meskipun demikian dalil-dalil replik yang berisikan dalil-dalil meneguhkan gugatan , namun dalil-dalil dalam. Replik pada gilirannya akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan proses pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara. Demikian pula sebaliknya dengan duplik tergugat selain menanggapi replik Penggugat sekaligus juga sebagai peneguhan terhadap bantahan-bantahan terhadap pokok perkara yang pada gilirannya akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembuktian materi atau pokok perkara.

Dari dua prinsip dasar terkait eksistensi Replik dan Duplik sebagaimana dkemukakan menjadi alas dalam menyusun replik dan duplik sesuai dengan bidang permasalahan hukumnya.

Dari beberapa hal yang dikemukan mengenao replik dan diplikndi atas, maka hal itu merupakan titik tolak dalam menyusun replik dan diplik. Artinya secara teoritis tidak ada teori yang mengajarkan bagaimana teknkk menysun replik dan diplik. Bahkan mengenai bentukndan susunannya pun yidak juga diatur dalam hukum acara. Karena itu, penyusunan replik dan diplik selain tergantung pada jenis bidang hukumnya juga tergantung pada materi pokok dari perkaranya. Selain itu tergantung pula pada kemampuan dan penguasan materi pemrmasalahan dari perkara dari pihak-pohak yang berperkara.

Menyusun Replik dan Duplik Dalam Perkara Perdata.

Biasanya dalam proses peadilan perdata, jawaban tergugat selain memuat dalil-dalil bantahan terhadap pokok perkara, juga termuat eksepsi dan dapat pula memuat gugatan balik (rekonvensi). Karena itu sebelum menyusun replik, pihak penggugat perlu memperhatikan struktur jawaban dari Tergugat atas gugatan. Artinya struktur replik tergantung dari isi dan susunan jawaban Tergugat. Dalam konteks ini hukum acara perdata tidak menentukan secara limitative bagaimana bentuk, susunan dan isi replik

Replik merupakan pemberian hak kepada penggugat untuk menanggapi jawaban yang diajukan tergugat dan hal itu sejalan dengan asas audi alteram partern. Dalam bahasa sederhananya replik dapat diartikan sebagai jawaban Penggugat atas jawaban penggugat atas gugatan pengugat. Akan tetapi bagimana bentuk dan susunan replik tidak diatur sedemikian rupa. Oleh karena itu bentuk dan susunan Replik tergantung pada struktur dan isi jawaban tergugat, maka Penggugat selain harus tetap berpedoman pada gugatannya, maka hal lain yang harus dicermati dalam menyusun duplik adalah apabila, dalam jawaban tergugat selain memuat bantahan terhadap pokok perkara juga memuat eksepsi dan gugatan balik . Dalam konteks ini, maka ;

Penggugat dalam menyusun replik selayaknya harus menguasai hal-hal yang terkait dengan eksepsi,
Penggugat dalam menyusun replik harus mempertimbangkan dengan cermat isi gugatan balik dari tergugat. Pada tataran menanggapi gugatan balik, maka pennggugat mau tidak mau memuat juga jawaban atas gugatan balik dari Tergugat dan jawaban tersebut termuat dalam replik.
Penggugat dalam menyusun replik harus senantiasa mempertimbangkan ada atau tidak adanya alat bukti dari dalil-dalilnya dalam duplik sebagai peneguhan atas gugatannya dan dalil-dalil bantahan atas gugatan balik dari dari Tergugat. Hal ini menjadi penting artinya dalam menyusun replik karena apabla dalil-dalil yang dituangkan dalam replik hanya berupa “dalil-dalil kosong” maka replik yang disusun melemahkan gugatan sendiri. Demikain juga dengan dalil-dalil terkait gugatan balik, selain selalu diperhatikan singkronisasinya dengan dalil gugatan, juga harus dipertimbangkan alat bukti yang akan memperkuat dalil-dalil jawaban atas bantahan terhadap gugatan balik.
Penggugat dalam menyusun replik lazimnya selalu memuat permintaan pada majelis hakim untuk mengabulkan tuntutan dalam gugatan.

Penting artinya memahami dan mencermati beberapa hal yang dikemukakan di atas, karena kebanyakan pembicaraan mengenai replik seringkali dipahami sebagai istrumen hukum acara untuk menyanggah atau meolak atas sebagian atau seluruhnya dalil-dalil tergugat yang dikemukakan dalam jawaban.

Dalam Replik biasanya akan dimasukkan dalil-dalil yang merupakan sanggahan atau penolakan atas sebagian atau seluruh dalil-dalil Tergugat yang dikemukakan dalam jawabannya. Sebenarnya replik tidak selalu terkoptasi dalam pandangan serupa itu, karena :

Pertama, dalam replik tidak hanya berisi dalil-dalil sanggahan atau penolakan saja, tetapi bisa berupa penguraian lebih rinci dari dalil-dalil yang telah diuraikan dalam gugatan.

Kedua, dallil-dalil dalam replik boleh saja menambahkan pendapat ahli (doktrin hukum) dan yurisprudensi, namun muara dari dalil-dalil tersebut adalah pada alat bukti, Sehingga dalil-dalil bantahan, penolakan yang diperkuat dengan doktrin dan yurisprudensi harus berujung pada ada alat bukti kelak yang dihadirkan dalam pemeriksan pokok perkara.

Ketiga, dalam menyusun dalil-dalil dalam replik haruslah dihindarkan minsed apa-apa yang dikemukakan tergugat dipengaruhi sikap penolakan mutlak. Karena ada kemungkinan dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya justeru memberikan titik terang dari apa yang didalilkan Penggugat, Bisa jadi juga dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat member pengauatan bagi gugatan Penggugat. Artinya dalam menyusun replik pihak penggugat harus bersikap dan berfikir objektif , rasional dan tidak emosional . Sehingga uraian-uraian dalam replik tidak ditanggapi sebagai dalil yang mengada-ada. Kebiasaan atau biasa ada kecenderungan Penggugat dihinggapi penyakit “main tolak” terhadap dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya

Keempat, apabila pada jawaban tergugat termuat eksepsi, maka dalam menyusun replik pihak penggugat haruslah cermat, karena biasanya tergugat menggunakan dalil “apa-apa yang termuat dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara”. Karena itu dibutuhkan relevansi dan singkronisasi penyusunan dalil dalam menanggapi eksepsi dengan dalil pokok perkara. Demikian juga dalil-dalil replik, jika jawaban Tergugat memuat gugatan balik.

Kelima, sekalipun pada tahap replik pemeriksaan perkara baru sebatas jawab menjawab atau bantahan membantah, akan tetapi untuk beberapa dalil tertentu Penggugat bisa mengajukan bukti-bukti pendukung, seperti terkait dengan adanya permintaan sita jaminan dalam gugatan atau hal-hal yang bisa menyebabkan pemeriksaan perkara dihentikan karena eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat diterima majelis hakim, misalnya karena daluarsa atau karena nebis amiden, dan lain sebagainya.

Bagaimana dengan Duplik ? Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa duplik selain sebagai tanggapan tergugat atas replik penggugat, sekaligus meneguhkan kembali jawaban tergugat, Pada dasarnya penyusunan duplik adalah sama, namun dalam esensinya sesesuai dengan kepentingan Tergugat. Dalama konteks ini penyusunan duplik tentu tidak selamanya dipahami sebagai kontra atau bantahan-bantahan dan peolakan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam repliknya,

Duplik dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan sebagai jawaban kedua dari Tergugat atau diartikan sebagai jawaban balik dari tergugat atas replik penggugat. Meskipun keberadaan duplik masih dalam proses jawab-menjawab dalam peradilan perdata, namun demiikian sama halnya dalam penyusunan replik, penyusunan replik dengan dalil-dalilnya juga harus berupa dalil-dalil yang pada gilirannya berujuang pada proses pembuktian ketika pokok perkara diperiksa.

PENUTUP

Beberapa hal yang telah dikemukan di atas setidaknya merupakan berapa prinsip teknisndalam menyusun replik dan duplik. Dalam prakteknya selalu membuka kemjngkknan untuk pengembangan sesuai kebutuhan para pihak. Selain karena penyusunan replik dan duplik sangat ditentukan pokok perkara dan persolan hukumnya, maka pada gilirannya penyusunan replik dan duplik terpulang pada kemampuan dan pengatahuan hukim penyusun replik dan duplik, khususnya kemampuanndan kedalam pemguasaan permasalajan yang menjadin sengketa.***

Padang 15 Mei 2013

Boy Yendra Tamin

*, Makalah ini pernah disampaikan dalam pelatikan teknis hukum yang diselenggarakan Pemda Sumatera Barat tanggal 15 Mei 2013 di Hotel Pangeran City Padang.

Dang Tuanku, Syah Alam Malin Daulat, Tuanku Berdarah Putih …: Bagian Dari Tulisan Kaba Dari Pasisie : Anak Bayang Maanta Angin

2013-05-14T10:28:00.002+07:00

Oleh: Emral Djamal Dt Rajo Mudo

Hiyang Indrajati adalah seorang penasehat ahli, yang memegang peranan penting, bahkan dapat diduga sebagai konseptor utama tatanan dan strategi pemerintahan Minangkabau–Pagaruyung pada zamannya. Seorang ulama yang arief dan bijaksana, cendekiawan ulung dari Dinasti Makhudum Sumanik, karena kemelut dengan Cina Kuantung (Kuwanti) yang menguasai daerah Sungai Ngiang,Hulu Rawas terpaksa menghadapi perang. Konflik dengan Cina Kuan tung terus berlanjut. Hiyang Indrajati bergerak mengatur pertahanan dan bertindak langsung sebagai Stabilisator daerah Kerinci, Jambi dan Hulu Rawas.

Namun sebaliknya seorang pembelot bergabung dengan Cina Kuantung dengan menyandang gelar sebagai Rio Dipati. Dalam Kaba Cindua Mato dikenal sebagai Tiang Bungkuk dan anaknya Imbang Jayo bergelar Rio Agung Muda, dengan marahnya lalu menyerang dengan membawa bintaro yang banyak ke Luak Nan Tigo gara-gara tidak jadi kawin dengan Putri Bungsu. Nama sebenarnya putri ini adalah Puti Reno Kemuning Mego yang telah bertunangan terlebih dahulu dengan Remendung Tuanku Urang Mudo, Dewang Pandan Salasiah Banang Raiwano yang disebut juga sebagai Dang Tuanku, Malin Daulat, Tuanku Berdarah Putih. Sementara nan digungguang dibawo tabang dek Cindua Mato adalah adik kandung Putri ini, yang disebut Puti Bungsu.

pakaian penghulu ((Datuk) foto:boy yendra tamin

Hiyang Indrajati dengan dibantu Sultan Maharaja Hakikat Dewang Pati Rajowano, membawa bintaro cukup banyak menghadapi Cina Kuwantung ini di Hulu Rawas, sampai ke Kerinci, kemudian terus ke Tamiai bersama bintaro dan hulubalangnya dan akhirnya menetap di sana. Sebaliknya Cina Kuantung meng goncangkan Pagaruyung, Sungai Tarab, Sumanik, Padang Ganting dan daerah sekitar Luak Nan tigo yang berpusat di Pariangan Padang Panjang.

Dengan pertimbangan yang cukup matang, dari pada karam pulau Paco hancurnya Pagaruyung, Tampuk Pulau Paco, akhirnya Dang Tuanku Dewang Pandan Salasieh Bonang Raiwano, bersama istrinya Puti Reno Kemuning Mego anak kandung Tuanku (Bagindo) Rajo Mudo di Ranah Sikalawi terpaksa meninggalkan istana. Pagaruyung jadi sepi, hanya tinggal koto. Mande Kandungpun dibawa serta, yakni Puti Panjang Rambut (II) yang memiliki gelar kebesaran sebagai Bundo Kandung istri Hiyang Indrajati sendiri yang telah berada di daerah Kerinci. Walau pada awal keberangkatannya tidak diketahui, namun ternyata kemudian seluruh perangkat kerajaan ikut bersama Bundo Kandung, meninggalkan Pagaruyung. Sejak peristiwa ini keturunan resmi pewaris kerajaan Daulat Tanjung Bungo sebagai pemegang mahkota Raja Alam Minangkabau terputus sudah.

Sementara Pagaruyung diserahkan kepada Ampanglimo Parang Dang Bagindo Cindua Mato, Dewang Cando Ramowano yang menghadapi parang basosoh di Padang Gantiang, Tanah Da tar. Cindua Mato kewalahan mengahadapi serangan musuh sehingga kemudian dapat ditawan Cina Kuantuang. Dengan tertawannya Cindua Mato, Pagaruyung menjadi kritis, Ulak Tanjuang Bungo pun menangis, Pusat Pulau Paco akan terbabat habis, sementara Pariangan Padang Panjang tidak punya inisiatif.

Berita tertawannya Cindua Mato sampai ke Ranah Sikalawi, kepada Tuanku Bagindo Rajo Mudo adik kandung Bundo Kanduang Puti Panjang Rambut, ayah Puti Bungsu Reno Kemuning Mego yang berkedudukan di istana Sialang Koto Rukam, Ranah Sikalawi. Tuanku Bagindo Rajo Mudo lalu mengirim pasukan khusus untuk melepaskan kembali Dewang Cando Ramowano dari tawanan Cina Kuantuang.

Dengan lepasnya Pendekar Panglima Perang Cindua Mato, perang kembali berkecamuk. Kali ini basosoh parang antara Ranah Sikalawi dengan Ulu Rawas yang menjadi pusat kedudukan Cina Kuantuang waktu itu., yang dimenangkan oleh Ampanglimo Cindua Mato. Wilayah Ranah Sikalawi dan Ulu Rawas dapat dikuasai. Cindua Mato dinobatkan menjadi raja (Dang Bagindo) di sana.

Kondisi prihatin yang terjadi di Pagaruyung menyebabkan Cindua Mato kembali pulang ke Pagaruyung Minangkabau. Dan tak ada pilihan lain, mahkota yang ditinggalkan Dang Tuanku dengan istrinya, serta bersama Bundo Kandung yang meninggalkan istana, akhirnya di junjungkan kepada Cindua Mato, oleh Pucuk Nagari Tuo Sungai Tarab yang juga menjadi mertuanya sendiri, yakni Tuan Titah Alam Minangkabau yang memegang Pucuk Kelarasan Koto Piliang di Sungai Tarab.

Cindua Mato naik nobat dengan memangku gelar warisan Datuk Bandhaharo Putih sebagai Tuan Titah Dalam Alam, duduk bersama istri Puti Reno Marak Ranggo Dewi, salah seorang dari putri kembar Pucuk Nagari Sungai Tarab, Tuan Titah yang Tua. Sedangkan putri yang satu lagi yakni Puti Reno Marak Ranggo Wani dikawinkan dan duduk bersanding dengan Tuanku Rajo Buo, Rajo Adat yang berkedudukan di Buanopuro.

Akannya Dang Tuanku, Puti Bungsu dan Bundo Kandung yang meninggalkan istana puri menghilang dari kampung yang di dalam Kaba Cindua Mato disebutkan mengirab ke langit. Sebenarnya berangkat ke Pagar Dewang secara diam-diam untuk tidak diketahui oleh musuh, karena dalam suasana perang dengan Cina Kuantuang yang telah sampai menjarah ke pusat Pulau Paco. Itulah sebabnya dilakukan pengungsian secara rahasia dengan melakukan perjalanan naik kuda ke suatu tempat yang kemudian dikenal sebagai negeri asal tanah kahyangan di Hutan Sitampok, Rimbo Sitapuang.

Jauah nan indak katajalang

dakek nan indak talampau kampuang

nyariang sapakiek Sungai Ngiang

sayuik barito Pagaruyuang

Kok dijalang indak ka basuo

kok ditampuah talampau pulo

dihariek jauah tadangapun tido

urang babisiek jaleh sajo

Olak olainyo Luak Nan Tigo

Rio Dipati mambawo bintaro

dari pado karam Pulau Paco

Rajo manghinda tinggalah koto

Pagaruyung tinggalah pulo

Rajo pai jo Kamuniang Mego

Mande Kanduangpun pai sarato

Puti Panjang Rambuik tasabuik namo

Rajo hilang dari kampuang

pai jo kudo ka Paga Dewang

di hutan Sitampok Rimbo Sitapuang

Tanah Kahyangan namonyo tajujuang

Bundo Kanduang, diberi tempat di Lunang, untuk dapat bertenang diri dan tidak mudah diketahui. Sementara Dang Tuanku serta Puti Reno Kemuning Mego ditempatkan di Indrapura.

Bundo Kandung, mengkhusukkan diri dalam mujahadah yang tenang, memperdalam ajaran kerohanian agama Islam yang bersifat sufistik dan bersuluk. Inilah kemudian dikiaskan dalam kaba Cindua Mato bahwa Bundo Kanduang mi’raj ke langit, yang tempatnya di Lunang, wilayah Kesultanan Kerajaan Indrapura yang tersembunyi.

Bundo Kanduang memakai nama Islam sebagai penunjuk jati dirinya dimasa tua dengan panggilan Mande Rubiyah yang mengambil nama besar tokoh Sufi Wanita pada zamannya yakni dari nama Rabbiyah Al-Adawiyah. Hanya kebiasaan lidah penduduk mengucapkan nama-nama tersebut berubah bunyi menjadi Rabiah, Rubiah atau Rubiyah.

Perjalanan keruhanian ini juga diikuti oleh Dang Tuanku bersama istrinya, menjalani latihan-latihan keruhanian dalam ibadah suluknya, dibawah bimbingan Tuanku-Tuanku Sieh (Syeikh) nya, sampai mencapai tingkat maqam tertentu. Tuangku Syeikh Maghribi seperti yang dituturkan dalam Tambo Bungka Nan Pi awai adalah beliau yang selalu datang kepada Bundo Kanduang, Dang Tuanku, dan Cindua Mato, dan kepada anak bungsu Dang Tuanku (Puti Sari Kayangan), selama di Tanah Dewa Paga Kayangan, Lunang. Beliau diyakini sebagai guru silat dan guru spiritual yang selalu membimbing mereka, perjalanan ruhani mereka.

Dang Tuanku, memakai nama kebesaran sesuai dengan tingkat maqam kesufian yang dilaluinya dengan nama :

Tuanku Mualim Daulat,

Yang Dipertuan Berdarah Putih

Sulthan Khairul Khalifatullah.

Begitu juga kata mualim selalu saja terucapkan menjadi malin, sehingga dalam perjalanan sejarah Islam masa lalu kita jumpai pemimpin-pemimpin negeri yang alim ilmu (meta fisik) dalam agama Islam secara khusus mewarisi gelar Malin Daulat atau Labai Daulat. Sementara istrinya kemudian menyalin nama ibu mertuanya yang juga adalah kakak kandung ayahnya dengan panggilan Bundo Kandung pula.

Semasa Sultan Barindinsyah Kerajaan Teluk Air Puro, Bundo Kandung datang ke Indrapura sekitar tahun 1520, ditempatkan di rumah gadang Lunang Sika, beserta kaum kerabatnya, dan menukar nama menjadi Mande Rubiyah. Sementara istri Dang Tuanku bertukar nama menjadi Putri Kemala Sani tinggal di Teluk Air Puro. Cindua Mato ditempatkan di Istana Gandolayu tempat kediaman nenek moyangnya sendiri yang tidak berapa jauh dari pantai Ujung Tanjung Indrapura. Negeri atau kerajaan Pasir Batu sebuah tempat yang sampai sekarang masih dianggap keramat dan sakti.

Sementara itu Basa Empat Balai ada yang ditempatkan di Tapan ialah Datuk Machudum Sati dan keluarganya, serta beke turunan yang tidak kembali lagi ke negerinya di Luak Tanah Da tar. Demikian pula Tuanku Sumpur Kudus yang bergelar Rajo Mangkuto Alam tinggal dan menetap di Indrapura dan beristri di sana. Tidak lagi pernah kembali ke Pagaruyung.

Raja Saruaso kawin di Indrapura lantas berangkat ke Muko-Muko dan mempunyai anak dengan istrinya itu yang bergelar Sutan Gelomatsyah yang kemudian menjadi Raja di Manjuto, dan ti dak kembali ke Pagaruyung.

Sultan Barindinsyah diganti oleh adiknya Sri Sultan Usman syah. Tetapi karena Usmansyah tidak berada di kerajaan karena pergi ke tanah Toraja, maka kerajaan Indrapura diserahkan buat sementara kepada Dang Tuanku, dengan Gelar Sri Sultan Samirullah, Amirullah, Sultan Syahirullahsyah selama beberapa tahun.* bersambung …tulisan sebelumnya klik disini

Dok. Emral Djamal Dt. Rajo Mudo : Kutipan dari Tulisan Minangkabau, Sastra, Salasilah dan Sejarah. Salimbado Grup.

Pesona Hijaunya Alam Persawahan di Kampus II Universitas Bung Hatta di Air Pacah

2013-05-13T11:55:00.002+07:00

Lingkungan yang asri dan tersedianya ruang terbuka hijau adalah sisi yang mahal di kota-kota besar yang cenderung dipenuhi tembok-tembok bangunan atau gedung-gedung bertingkat. Kebutuhan lingkungan yang asri dan ruang terbuka hijau dalam banyak kajian ahli tata ruang merupakan lingkungan yang cocok untuk lingkungan pendidikan. Karena itu sejumlah perguruan tinggi terkemuka cenderung memperhitungkan dan mementingkan penataan ruang lingkungan kampus mereka akan ruang terbuka hijau dan bahkan mempertimbangkan aspek pemandangan alam yang elok, sehingga menjadi penunjang proses belajar menjadi lebih baik. Tersedianya ruang terbuka hijau dan pemandangan alam yang elok secara phiskologis turut mempengaruhi suasana hati dan pikiran manusia, apalagi dalam kaitanyya dengan proses belajar mengajar.

Kampus I Universitas Bung Hatta dan Pesona Pantai Ulak Karang

Lapangan Bola Univ Bung Hatta dan Eloknya Pantai Ulak Karang

Lingkungan kampus yang asri dan tersedianya pemandangan alam yang elok, juga menjadi pertimbangan Universitas Bung Hatta Padang dalam pembangunan kampusnya. Kampus I Universitas Bung Hatta yang terletak di muara sungai dan di pinggir pantai Ulak Karang Padang adalah sisi pesona alam dan lingkungan kampus yang dimiliki Universitas Bung Hatta. Selain Kampus I Universitas Bung Hatta, lokasi Kampus II Universitas Bung Hatta di Air Pacah sebagai kampus baru universitas ini ternyata juga menyimpan pemandangan alam yang elok dan menyediakan ruang terbuka hijau dan pemandangan alam yang menarik. Di sekeliling kampus II Universitas Bung Hatta terdaoat hamparan sawah yang cukup luas, sehingga pada saat sawah menghijau atau saat padi menguning merupakan pemandangan alam yang makin lama makin langka di daerah perkotaan.

Kampus Baru Univ Bung Hatta di Pacah Padang (foto:Indrawardi)

Kampus Baru Univ Bung Hatta di Air Pacah Padang

Hijau persawahan di sekeling kampus baru Univ Bung Hatta di Air Pacah (Foto:Indrawardi)

Gambar di atas sebuah hasil bidikan kamera Indrawardi adalah sisi alam persawahan yang menghijau dan dari dkejauhan terlihat kampus II Universitas Bng Hatta di Air Pacah. Kamus II Univ Bung Hatta di Air Pacah yang sejak tiga tahun yang lalu sudah menjadi tempat perkulaiahan mahasiswa baru Universitas Bung Hatta lingkungannya ditata sebagai kampus hijau dan didukung alam persawahan yang luas di sekelilingnya. Lingkunagn Hijau dan pemandangan alam persawahan menjadikan suasana belajar di Kampus II Universitas Bung Hatta sangat menyenangkan bagi para mahasiswanya, (Dh-1)

(Bahaya) Beralih Dari Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence) Ke Asas Praduga Bersalah ?

2013-05-12T14:51:00.002+07:00

Catatan Hukum Boy Yendta Tamin, SH. MH

Dosen Fak Hukum Univ Bung Hatta

Mencermati persoalan penyitaan terhadap harta benda tersangka korupsi mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, belakangan muncul pemikiran untuk mengembangkan asas praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence) ke asas praduga bersalah. Gagasan untuk menerapkan asas praduga bersalah haruslah dipikirkan sedemikian rupa dan tidak bisa hanya didasarkan pada pemikiran untuk memiskinkan koruptor, termasuk dalam konteksnya dengan tindak pidana pencucian uang. Presumption of Innocence adalah asas dimana seseorang dinyatakan tidak bersalah sampai pengadilan menyatakan bersalah. Hal ini setiap penegak hukum (Penyidik, Penunut Umum, Hakim dan Pengacara) harus selalu menempatkan seseorang tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan,

Patutlah dipahami, mengapa dan apa arti penting serta filosofi dari asas Presumption of Innocence dalam proses penegakan hukum. Penggunaan asas praduga bersalah tidak saja akan menghadapkan hukum sebagai instrument penindasan dan besar kemungkinan akan melangar hak asasi manusia. Bahkan, dengan asas praduga bersalah penegakan hukum akan berlangsung dalam kondisi keras dan rawan konflik serta mendorong sikap-tindak sewenang-wenang. Selain itu asas praduga bersalah akan menjadikan hukum sebagai tujuan dan menjauhkan hukum yang sesungguhnya adalah alat untuk mencapai tujuan,

(sumber foto:hukum.kompasiana.com)

Pemikiran untuk menerapkan asas praduga bersalah lebih dekat pada menempatkan proses hukum pada pemikiran penghukuman yang boleh jadi mengabaikan esensi dari penegakan hukum yakni menemukan kebenaran materil. Penggunaan asas praduga bersalah akan mematikan rasa keadilan masyarakat yang di dalamnya termasuk para pencari keadilaan sendiri. Bahkan jika asas praduga bersalah yang menguasai minside penegak hukum, maka tidak saja melanggar hak asasi manusia, tetapi sekaligus merusak sistem hukum acara yang ada. Dalam konteks hukum pidana misalnya, jika asas praduga bersalah yang dipilih maka tentu tidak perlu lagi ada status tersangka dalam proses penegakan hukum tetapi melompat ke status sebagai terdakwa.

Penerapan asas praduga tidak bersalah tidaklah lahir begitu saja dan tidak lahir dalam kepentingan dan keperluan praktis, Artinya penerapan asas praduga tidak bersalah lahir dari sebuah perjalaan sejarah yang panjang, Ada banyak catatan dari sejarah lahirnya asas praduga tidak bersalah misalnya dalam kasus Coffin pada Mahkamah Agung AS tahun 1895. Dalam konteks ini disebutkan “The Coffin case stands for the proposition that at the request of a defendant, a court must not only instruct on the prosecution's burden of proof--that a defendant cannot be convicted unless the government has proven his guilt beyond a reasonable doubt--but also must instruct on the presumption of innocence--by informing the jury that a defendant is presumed innocen”. The principle that there is a presumption of innocence in favor of the accused is the undoubted law, axiomatic and elementary, and its enforcement lies at the foundation of the administration of our criminal law. In tracing the presumption of innocence…”

Dalam pandangan berikutnya asas praduga tidak bersalah menjadi sangat penting adalah karena selalu ada kemungkinan proses penegakan hukum mengandung kekeliruang baik mengenai orang maupun perbuatannya, karena penegak hukum adalah juga manusia yang tidak luput dari sifat khilaf dan keterbatasan dalam melakukan sesuatu. Selalu ada kemungkinan seseorang dihukum tidak adil atau seharusnya dihukum karena ada proses hukum yang tidak benar atau karena si-tertuduh tidak punya daya upaya untuk membuktikan ia tidak bersalah yang bisa disebabkan berbagai faktor. Lord Hale (1678) mengatakan: "In some cases presumptive evidence goes far to prove a person guilty, though there be no express proof of the fact to be committed by him, but then it must be very warily pressed, for it is better five guilty persons should escape unpunished than one innocent person should die. Lord Hale lebih jauh mengamati: “And thus the reasons stand on both sides, and though these seem to be stronger than the former, yet in a case of this moment it is safest to hold that in practice, which hath least doubt and danger, quod dubitas, ne faceris.”

Pemikiran-pemikiran akan penggunaan asas Presumption of Innocence itu selalu dikaitkan dengan adagium hukum yang mashur, “lebih baik melepaskan seribu orang bersalah dari menghukum satu orang yang tidak bersalah”. Blackstone (1753-1765) maintains that "the law holds that it is better that ten guilty persons escape than that one innocent suffer. Dalam konteks ini asas Presumption of Innocence sudah menjadi asas hukum yang umum di Negara-negara dunia. Tentu pengembangan asas Presumption of Innocence itu dianut bukan lantaran hambatan-hambatan atau adanya maksud untuk “memenuhi nafsu menghukum” terhadap seorang yang di duga melakukan tindak pidana. Karena pemikiran untuk penerapan asas praduga bersalah jelas akan menjadi kebalikan dari prinsip yang dianut dalam asas Presumption of Innocence (asas praduga tidak bersalah).

Singkat kata alasan-alasan adanya hambatan dalam proses pengumpulan barang bukti atau tindakan lain terkait proses penegakkan hukum pada sebuah kasus tidak lantas mendorng pemikiran beralih dari penggunaan asas praduga tidak bersalah ke asas praduga bersalah dalam proses penegakan hukum.*

Bundo Kanduang, Dalam Tambo Salasilah Rajo-Rajo Minangkabau Di Balai Gudam – Pagaruyung: Kaba dari Pasisie : Bagian Dari Tulisan “Anak Bayang Maanta Angin “

2013-05-10T09:13:00.000+07:00

Oleh: Emral Djamal Dt Rajo Mudo

Putri Panjang Rambut, menjadi Maharaja Putri, Yang Dipertuan Daulat Raja Alam Minangkabau ditengah-tengah kesangsian banyak orang-orang istana, Basa Ampek Balai, pembesar-pembesar adat, para penghulu dan masyarakat banyak atas kemampuannya mengurus kerajaan yang demikian besar. Ia menaiki tahta menggantikan ayahan danya Yang Dipertuan Daulat Maharaja Sakti. Sampai akhir hayat ke dua orang tuanya Yang Dipertuan Daulat Tuanku Maharaja Sakti (naik nobat tahun 1407 M) yang kemudian disusul dengan meninggalnya ibu kandungnya bernama Puti Silindung Bulan, yang ketika itu sang Putri Panjang Rambut (II) masih seorang gadis perawan yang belum bersuami.

Sebenarnya, untuk menggantikan ayahnya yang telah mangkat, Majelis Kerapatan Balai Panjang memutuskan Dewang Pati Rajo wano gelar Sultan Maharajo Hakikat untuk menaiki tahta kerajaan. Maharaja Hakikat adalah putra dari Dewang Bonang Sutowano yang pergi ke Gresik, adik kandung Yang Dipertuan Daulat Tuanku Maha raja Sakti.

Istana Silinduang Bulan

Sang Putri Panjang Rambut (II) menyetujui Maharaja Hakikat menaiki tahta tetapi menolak untuk menjadi Raja Putri mendampingi Maharaja Hakikat sebagai Permaisurinya. Putri Panjang Rambut yang tinggal di Istano Silindung Bulan Ulak Tanjung Bungo mempersilakan Maharajo Hakikat untuk mendiami Istano Basa Malayu Kampung Dalam di Gudam. Sementara itu adik sang putri Raja Bagindo tidak mau naik takhta karena ingin tetap menjadi Raja Muda Ranah Sekelawi, di Rejang Lebong.

Namun ketika penobatan berlangsung, justru Maharaja Hakikat mengambil mahkota dan menjunjungkannya ke kepala sang Putri, yang membuat gempar seluruh isi istana. Tak seorangpun pembesar merasa yakin sang putri akan mampu menjunjung “mahkota keramat” yang tak bisa sembarang orang menjunjungnya, apalagi nanti untuk bisa mengendalikan pemerintahan di Alam Minangkabau yang masih menjadi Pusat Jalo Pumpuan Ikan Pulau Paco, Pulau Emas yang berkedudukan di Pagaruyung. Dalam diamuk kebimbangan akhirnya mereka menerima penobatan itu dan menyatakan kesetiaan kepada sang putri.

Yang membuat gempar lagi adalah, perkawinannya kemudian dengan Hyang Indojati dari Bukik Si Guntang-guntang Merapi, yakni dari Sumanik, yang di dalam Tambo dipaparkan sebagai orang keramat lagi sakti (dinasty Makhudum). Di dalam Kaba Cindua Mato, dikiaskan bahwa seorang Bujang Selamat memetikkan buah kelapa nyiur gading untuk Puti Tuo dengan sarat disediakannya Kain Cendai Panjang Dua Belas Depa untuk memanjat pohon kelapa ter sebut. (Ada sementara kalangan dari akademisi menafsirkan peristiwa memanjat kelapa nyiur gading ini sebagai sebuah skandal, baca dalam Himpunan Prasaran dan kertas kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau I, Agustus 1970 Terbitan Pemerintah Kotamadya Padang

Kiasan ini bermakna bahwa Bundo Kanduang sebenarnya berguru dengan seorang Bujanggo Salam (Pujangga Islam) dan banyak mendapat bimbingan mendalami nilai-nilai ajaran adat dan syarak dengan gurunya Tuan Hyang Indojati, seorang turunan Mangkhudum Sakti dari Sumanik.. Secara pribadi mendapat bimbingan keilmuan untuk meningkatkan wawasan dan kualitas dirinya.

Pada zaman itu “buah kelapa” juga dipakai sebagai symbol tradisi yang melambangkan tingkatan ilmu yang berlapis. Pada salah satu pelepah daunnya biasanya terdapat satu dua helai daun yang selalu bergetar tegak lurus ke atas. Itulah sebabnya berbagai “binatang berbisa” datang ke pohon kelapa itu sebagai penghuni untuk menjaga buahnya yang istimewa. Karena keistimewaan “buah” nya itu, tidak sembarang orang bisa memetiknya. Turunan pohon kelapa itu sampai sekarang masih dipercaya berkhasiat untuk penyembuhan berbagai penyakit.

Tuan Hiyang Indojati secara resmi, statusnya adalah seorang penata ahli pemerintahan, dan bertugas sebagai Kepala Rumah Tangga Pemerintahan Kerajaan di Pagaruyung, seorang guru dan cendekiawan dengan gelar Anggun Cindai Nan Curawan. Beliau ber tugas mencurai paparkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas kerajaan, system pemerintahan, system upacara yang berlaku dan diberlakukan sepanjang adat, dan lain-lainnya. Beliau ini telah beristri dengan seorang perempuan bernama panggilan Upik Atani dari Lubuk Atan Pariangan.

Upik Atani adalah seorang wanita ahli yang memimpin dan mengurus seluruh keperluan rumah tangga kerajaan dan perangkat pemerintahan di Kerajaan. Kelak dalam Kaba Cindua Mato dikenal dengan gelar Kambang Bandohari, dengan jabatan Pangulu Pucuk Karajo di Istana. Kedua suami istri ini adalah pejabat tinggi utama dalam kerajaan yang menanggung berat ringannya tugas-tugas orang besar istana, barangkali semacam Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Rumah Tangga Pemerintahan di istana (bukan pembantu dalam pengertian budak istana !).

Putri Panjang Rambut (II) dengan tegas menyatakan keinginannya untuk nikah dengan Hyang Indojati, walaupun itu sebagai istri kedua. Pagaruyung gempar, dengan berbagai isu suka atau tidak suka, akhirnya terpaksa menerima kenyataan. Seorang Raja Putri Penjun jung Mahkota harus dinikahkan secara sederhana dalam lingkungan istana, tidak seperti biasanya perkawinan seorang Putri Raja sekaligus Raja Putri yang seharusnya dilaksanakan dengan acara meriah Alek Gadang.

Sang Putri tidak gusar tentang itu, hatinya teguh imannya mantap, pilihannya tetap. Seluruh fitnah yang datang kepadanya di hadapinya dengan sabar dan tenang. Peristiwa tersebut diungkapkan dalam Tambo Salasilah Rajo-Rajo Minangkabau di Gudam - Pagaruyung, dalam bentuk untaian syair-syair yang indah, seperti kutipan berikut :

“………..……………….

Kan iyo Tuanku Rajo Puti

kawin jo Tuan Hyang Indojati

gego manggulempa mahligai puri

gegolah urang di nagari

Pagaruyuang taguncang-guncang

Ulak Tanjuang Bungo raso kasumbiang

maliek kampuang tagak tahereang

alamaik ka karam istano gadang

Indak disangko lah tasuo

indak dikiro lah datang inyo

jikok padusi manjadi rajo

suruhan istano jadi lakinyo

Bak anak panah kato nan dating

barami rami kato malayang

Rajo Parampuan indaklah gamang

taguah hatinyo taraso di batang

Dek lamo lambek bakalamoan

di dalam liang mancik maharam

kato banyalo lah hilang padam

topan babaliek ka lawitan.

…………….. dst.

Dari perkawinan ini lahirlah Dewang Pandan Salasiah Banang Raiwano, yang kelak dikenal dengan nama panggilan Dang Tuanku, Syah Alam. Dan dari Upik Atani gelar Si Kambang Bandohari melahirkan Dewang Cando Ramowano, yang kemudian populer dengan nama Cindua Mato, diangkat anak oleh Putri Panjang Rambut. Putri Panjang Rambut tidak membedakan kedua anaknya, dengan kasih sayang diasuh dan dididiknya sampai besar. Tidak saja sekedar di dikan dan bimbingan seorang ibu kepada anak-anaknya, tetapi juga dibekali dengan berbagai pengetahuan keterampilan, kependekaran, kepemimpinan, pengetahuan social lainnya, tetapi juga pengetahuan agama Islam untuk pembinaan iman dan takwa putra-putranya tercinta.

Di masa kekuasaannya pula percaturan politik banyak terjadi, yang berlanjut dengan berbagai pertentangan. Dimulai dari kalangan pejabat pembesar istana yang diberhentikannya, kemudian digantikan oleh yang muda-muda, sampai kepada bajak laut Cina yang dulu di pimpin oleh Liang Tau Ming dan Ch’en Tsu Yi menyusup dan mem baur ke tengah masyarakat di Ulu Rawas, merebut kawasan itu. Dan memuncak ketika pemimpinnya yang bernama Rio Depati dengan anaknya Rio Agung Muda, melakukan penyerangan besar-besaran ke Pagaruyung, pusat kerajaan Minangkabau. Bersambung -- tulisan sebelumnya klik disini--

Beberapa Versi Tentang Kaba Cindua Mato: Bagian Dari Tulisan “Kaba dari Pasisie : Anak Bayang Maanta Angin”

2013-05-09T09:07:00.000+07:00

Oleh: Emral Djamal Dt Rajo Mudo

Di dalam kaba Cindua Mato, kedua orang tokoh utama Rio Depati dan anaknya Rio Agung Muda disebut dengan nama Tiang Bungkuk dan anaknya Imbang Jayo, yang menyerang Pagaruyung karena keinginan Imbang Jayo untuk mempersunting anak Tuanku Bagindo Rajo Mudo adik Bundo Kandung dari Ranah Sekelawi yang telah bertunangan dengan Dang Tuanku digagalkan oleh Cindua Mato.

Menurut sahabat saya A. Chaniago Hr,(alm) (Singgalang Minggu, l989) menuturkan bahwa Puti Panjang Rambut juga disebut dengan nama Putri Linduangan Bulan. Ia menikah dengan Bujang Salamat dan lahirlah Raja Sri Mandul, di dalam cerita Raja Muda. Sedangkan dalam kaba Cin dua Mato disebut Puti Tuo dengan gelar Bundo Kanduang. Seperti di dalam cerita Raja Muda, Puti Tuo juga menikah dengan Bujang Sala mat yang dituturkan melalui cerita kias memanjat pohon nyiur gading. Sedangkan dalam Ceritera Poyang Prahmata (Curito Poyang Peghahmato) disebut Puti Panjang Rambut yang menikah dengan Hyang Indojati bergelar Anggun Nan Cendai. Adiknya disebut Raja Megat yang jadi Raja Muda di Ranah Sikalawi.

Randai Seni Tradisional Minangkabau (Foto:Minangforum.com)

Cerita Poyang Peghahmato ataupun Kaba Cindua Mato dan cerita Raja Muda merupakan cerita yang mengisahkan mulai suramnya Wangsa Malayu (Malayupura) pada pertengahan abad ke 15. Namun di masa pemerintahan Puti Panjang Rambut masih berhasil dipatahkan suatu penyerbuan yang dilakukan bajak laut Cina yang memisahkan diri dan bergabung dengan kelompok bajak laut lainnya yang berada di Kiu Lang (Pelabuhan Lama Palembang) yang waktu itu dipimpin Ch’en Tsu Yi. Pemimpin besarnya adalah Liang Tau Ming.

Bajak laut Cina itu ditundukkan oleh tentara Cina sendiri, atas permintaan para pembesar Palembang. Pemimpin tentara Cina waktu itu adalah Laksamana Cheng Ho, seorang penganut Islam yang taat. Sekelompok bajak laut Cina menyingkir ke Pasemah dengan pasukan nya, sementara seorang pemimpinnya bersama putranya meninggal kan kawasan itu terus masuk ke Ranah Sikalawi. Dari sini ia terus ke Ulu Rawas, tempat sebuah kerajaan kecil yang bernama Sungai Ngi ang. Disini pemimpin bajak laut Cina yang lari itu dikenal sebagai Rio Depati sedangkan putranya Rio (Agung) Muda.

Dan di Sungai Ngiang pulalah Rio Depati dan Rio Muda tampil menggagalkan perampokan yang dipimpin Rio Jenang, bersama kakak nya Rio Centang. Rio Jenang menyerah, dan saat itu Rio Depati bersama putranya Rio Muda diminta oleh Raja Sungai Ngiang untuk menetap di negerinya. Bahkan Rio Depati diambil jadi menantunya, dinikahkan dengan putrinya bernama Putri Sabuni Burung Berkicau. Dari perkawinan ini lahirlah Putri Ratna Intan Patidewi

Di dalam Kaba Cindua Mato disebut Putri Ranit Jintan, sedang kan dalam Cerita Raja Muda adalah putri dari Raja Muda sendiri dengan Putri Bungsu yang dilahirkan oleh Putri Ratna Kuntum Sari. Rio (Agung) Muda di dalam Kaba Cindua Mato disebut Imbang Jaya, sedangkan di dalam cerita Raja Muda disebut Imbangan Jajar dari ne geri Cempaka Sari. Rio Centang disebut Lalat Tuo atau Si Jelatang Sirah, di dalam kaba Cindua Mato, Rio Jenang dan Rio Centang dise but Si Langkaneh. Rio Depati kemudian berperanan penting setelah wafatnya Raja Sungai Ngiang. Karena tidak adanya putra lelaki, maka takhta menjadi hak Putri Sabuni Burung Berkicau.

Atas dasar inilah Rio Depati menguasai takhta kerajaan, dan se bagai putra mahkota adalah Rio Muda yang bertekad mengimbangi kejayaan Minangkabau, sehingga dalam Kaba Cindua Mato disebut namanya sebagai Imbang Jaya, dan dalam Cerita Raja Muda, disebut dengan Imbangan Jajar, yakni mengimbangi sehingga sejajar dengan Minangkabau. Rio Depati kemudian menyerahkan kekuasaannya kepa da putranya dan ia sendiri bersunyi diri ke Gunung Gedang. Rio Mu da dengan mengandalkan pasukan Rio Jenang dan Rio Centang kemu dian melakukan perluasan wilayah, merebut Sialang Koto Rukam ibu kota Ranah Sikalawi. Rio Muda memaksa Raja Megat untuk menga winkan putrinya Putri Ratna Kemala Selendang Dunia yang disebut juga Putri Maharani, dengan dirinya.

---bersambunung--- Tulisan sebelumnya klik disini

Tentang Mande Rubiyah: Bagian Dari Tulisan “Kaba dari Pasisie : Anak Bayang Maanta Angin “

2013-05-08T06:07:00.000+07:00

Oleh: Emral Djamal Dt Rajo Mudo

Mandeh Rubiyah, Mande Rabiyah, atau Mande Rubiah, hanya penulisan dan penyebutannya saja yang berbeda pada hal maksudnya sama. Untuk selanjutnya dipakai saja nama Mande Rubiah. Dalam perjalanan riwayatnya, baik yang terdapat dalam kisah-kisah kaba atau hikayat, maupun yang hidup ditengah-tengah masyarakat tradisi, khususnya di kalangan masyarakat tradisi pesisir pantai Sumatera Barat Mande Rubiah, adalah gelar kehormatan yang cukup terpandang untuk seorang wanita seperti juga gelar Bundo Kandung bagi seorang raja atau pemimpin wanita di Minangkabau pada masa dahulu.

Berita tentang Mande Rubiah buat pertama kalinya mencuat ke permukaan dari sebuah artikel surat kabar Sinar Harapan terbitan tanggal 3 November 1979 yang memuat tulisan Wall Paragoan dengan judul : “Bundo Kanduang Terakhir Masih Hidup Bergelar Mande Rubiah”. Sejak itu berbagai komentar dan tulisan tentang Bundo Kanduang dan Mande Rubiah, menjadi pembicaraan hangat dan negeri Lunang Indrapura menjadi perhatian masyarakat. Tak ketinggalan juga dari kalangan Perguruan Tinggi, pemerhati sejarah dan budaya Minangkabau, baik yang ada di daerah mau pun dari luar daerah Sumatera Barat, bahkan penulis asing dari luar negeri.

Rumah Gadang Mande Rubiah (sumber Foto:minagforum.com

Namun sampai hari ini, masih simpang siurnya pendapat betulkah Bundo Kanduang itu bersemayam di Lunang, betulkah Bundo Kandung itu tokoh pelarian dari Pagaruyung ? Siapakah “Bundo Kandung” dan betulkah pada masa tuanya berganti nama dengan Mande Rubiah ? Para penafsir sejarah Alam Minangkabau sekarang, malah menafsirkan jauh dari pada itu, menganggap bahwa Puti Indojalito adalah Bundo Kanduang (versi Intano Basa), Dara Jingga ibu Aditiya warman adalah Bundo Kandung (versi Balai Janggo) dan Mande Rubiyah adalah Bundo Kandung ( versi Lunang Pessel), turunan Puti dari Alam Surambi Sungai Pagu juga adalah Bundo Kandung (tapi versi ini dapat dibedakan dengan kalimat “nan naiek ateh jambangan” di Su ngai Pagu).

Sementara Bundo Kanduang yang disebut dalam Kaba Cindua Mato, atau dalam Tambo Tambo Minangkabau sebenarnya hanya seorang saja, yakni seorang perempuan yang bernama panggilan “Puti Panjang Rambut” (II). Tidak diketahui nama aslinya. Itupun berasal dari nama Mande Tuo sang putri ini, untuk menghormati kakak kandung ibunya bernama Putri Panjang Rambut (I) .

Agaknya pertanyaan tentang 3 versi ini, saat ini masih relevan untuk ditelusuri kebenarannya. Kehadiran Bundo Kanduang di Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, yang dikatakan sejak berabad abad yang lalu, sampai hari ini tetap merupakan misteri sejarah yang belum terpecahkan di Pesisir Selatan. Sementara Istano Basa di Pagaruyung Tanah Datar mengklaim bahwa Bundo Kandung itu adalah Puti Indo jalito. Versi lain menganggap bahwa Bundo Kandung itu adalah Dara Jingga ibu dari Aditiyawarman dari Darmasraya.

Siapakah Bundo Kanduang ?

Siapakah Mande Rubiyah ?

----bersambung-- Tulisan sebelumnya klik disini

Kaba dari Pasisie :Anak Bayang Maanta Angin ( Tentang Bundo Kanduang )

2013-05-07T19:50:00.002+07:00

Oleh: Emral Djamal Dt Rajo Mudo

Nama Bundo Kanduang disebut dalam Kaba Cindua Mato seba gai gelar dari Puti Tuo, ibu kandung Dang Tuanku, tetapi juga menjadi ibu yang sempurna bagi anak tirinya Cindua Mato. Dang Tuangku dan Cindua Mato, dua saudara satu ayah lain ibu ini tidak dibeda-bedakan oleh Bundo Kanduang. Selain itu, Bundo Kanduang juga sangat terkenal di Minangkabau sebagai nama panggilan sanjungan bagi seorang ibu yang sempurna, pemimpin wanita yang sejati, berwibawa, berilmu dan penuh kearifan

Foto:pelauts.com

Petuah-petuahnya sering dikutip oleh niniek mamak penghulu adat, para orang tua tua dan guru-guru silat tradisi, ninik mamak pendekar di Alam Minangkabau. Bahkan jauh dari pada itu Bundo Kanduang amat dikenal di Pesisir Selatan karena diyakini sebagai seorang “guru silat” dan “pendekar wanita agung”, yang menurunkan berbagai bentuk kesenian tradisi, pelajaran ilmu silat dan nilai-nilai jati diri (kearifan local) seorang kesatria pendekar di Alam Minangkabau.. Mungkin dalam bentuk data sejarah, kurang representatif, tetapi secara khusus nilai-nilai kearifan local yang diturunkan oleh Bundo Kandung di Pesisir Selatan, nyaris lengkap, diantaranya karya Bundo Kandung yang terkenal adalah Tari Kain, yang buat pertama kalinya diajarkan kepada kedua anaknya Dang Tuanku dan Cindua Mato.

Siapakah Bundo Kanduang ?

--- Bersambung....

Perceraian antara Realita dan Konsep Islam

2013-05-06T20:30:00.005+07:00

Perceraian sepasang suami istri hampir tiap saat terjadi dengan berbagai alasan dan latar belakang. Tulisan Andi MA Zaky, SHI berikut menarik untuk disimak tidak saja bagi yang sedang dalam proses bercerai tapi juga bahan pemikiran bagi sepasang suami yang masih hidup rukun.

Oleh : Andi MA Zaky,SHI

Tema yang akan kita bicarakan kali ini ialah hanya sebuah ulasan yang tidak ada salahnya untuk kita bahas kembali, walaupun terkesan membuka peluang atau jalan bagi orang untuk melakukan perceraian. Sebenarnya jawabannya tidak. Justru dengan tema ini, kita ingin menghindari sikap tergesa-gesa, ceroboh, menuruti emosi, yang biasa terjadi pada setiap kasus perceraian.

Banyak rumah tangga yang yang seharusnya tidak mengalami perceraian, ternyata mengalami hal tersebut. Hal ini terjadi karena mereka tidak paham bagaimana tuntunan dan adab yang diajarkan Islam mengenai perceraian. Fenomena semacam ini sering saya temukan dari kasus orang-orang yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Banyak orang beranggapan bahwa apabila seorang suami sudah mengucapkan kata “cerai” kepada istrinya, maka jatuhlah cerai itu. Seorang lelaki, apabila dalam keadaan emosi, tidak sedikit yang mengeluarkan ungkapan, “Saya ceraikan kamu.” Apalagi dalam keadaan ekonomi seperti sekarang ini, kebutuhan hidup semakin sulit dan lapangan kerja susah, sementara harga barang semakin mahal dan tekanan hidup semakin berat, potensi terjadinya pertentangan dan keributan dalam rumah tangga amat besar. Bisa jadi kemarin malam suami istri masih bermesraan, tapi besoknya terjadi sedikit salah paham, bertengkar, dan akhirnya dalam keadaan emosi terucap kata cerai. Si suami beranggapan, begitu dia mengucapkan kata cerai, cerailah itu. Si istri pun beranggapan, begitu mendengarkan kata ini, langsung berkemas pulang. Akhirnya gara-gara hal sepele, keluarga hancur berantakan.

Islam telah mengatur mengenai perceraian ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ketentuan Islam mengenai perceraian ini perlu disosialisasikan agar orang mengetahui bagaimana Allah Swt. menjelaskan adab dan tuntunan kepada mereka yang akan bercerai. Kalau aturan ini diikuti, mungkin 99 % perceraian bisa dikembalikan untuk bersatu.

Rumah tangga itu bukan permainan. Orang ingin menikah saja proses yang ditempuh cukup panjang, biaya yang dikeluarkan cukup banyak, Masa gara-gara sedikit emosi yang ditempuh adalah perceraian, yang dampaknya rumah tangga akan berakhir, anak akan mengalami pukulan yang berat, kemudian dua keluarga yang pernah menyatu dan mengasihi akan berubah saling memusuhi.

Adapula kejadian, ketika suami sudah menceraikan istrinya, kemudian diantarkan pulang ke rumah orang tuanya, setelah sekian lama mereka ingin rujuk kembali ada rasa gengsi. Suami malu, istri juga takut diomongkan orang. Lalu datanglah campur tangan orang ketiga yang memanas-manasi, belum lagi ada pria-pria iseng yangmemang gemar mencari wanita-wanita yang statusnya janda muda. Ada pepatah mengatakan, biasanya rumput di halaman sendiri kelihatan kuning, kalau rumput tetangga kelihatan hijau. Kalau istri sendiri yang mengadu, mungkin dia tanggapi dengan acuh tak acuh. Tapi kalau istri orang lain yang mengadu, atau perempuan yang sedang sendiri, maka disambut dengan penuh perhatian dan didengarkan seluruh keluh-kesahnya. Ini merupakan salah satu fitnah dalam kehidupan rumah tangga.

Perceraian tidak langsung jatuh begitu kata cerai diucapkan, ini dapat kita lihat pada zaman Rasulullah. Suatu hari, sahabat Umar bin Khathab menjumpai putranya Abdullah menceraikan istrinya pada saat datang bulan. Maka oleh Umar dibawalah anaknya ini ke hadapan Rasulullah. “Ya Rasul, anak saya menceraikan istrinya ketika istrinya datang bulan.”

Rasulullah langsung mengatakan, “Hai Abdullah, tarik istrimu kembali, tunggu sampai dia suci dan belum digauli. Bila dia telah suci dan pada saat itu kamu telah berpikir secara matang ingin menceraikan istrimu, ceraikan dia sebelum kau sentuh dia.”

Inilah ‘iddah yang diperintahkan Allah bagi kaum pria untuk menceraikan istri mereka. Allah berfirmandalam surat ath-Thalâq:

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. (QS. Ath-Thalâq [65]: 1)

‘Iddah dalam bahasa Arab artinya bilangan. Yang dimaksud di sini, bilangan waktu yang Allah tetapkan bagi seorang wanita untuk berada pada masa penantian. Dari mulai suaminya mengucapkan kata cerai, istri menunggu selama beberapa waktu. Bagi wanita yang datang bulan, waktu iddahnya tiga kali suci. Bagi wanita yang tidak datang bulan, iddahnya selama tiga bulan. Bagi wanita yang hamil, iddahnya sampai dia melahirkan anak. Ketentuan mengenai masa iddah ini dijelaskan dalam surat ath-Thalâq ayat 4:

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuanperempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. Ath-Thalâq [65]: 4)

Pada masa iddah atau menunggu, wanita tersebut statusnya masih sebagai istri. Dia tidak boleh menikah dengan pria lain, dan dia pun tidak boleh melangkahkan kakinya keluar dari rumah suami. Suami pun tidak dibolehkan mengusir istrinya dari rumah. Jadi mereka masih seperti layaknya suami istri, tinggal dalam satu rumah, hanya saja mereka tidak berhubungan seksual.

Realita sekarang orang kalau bercerai, cara yang paling sopan ialah, diantarkannya istrinya ke rumah orang tuanya, dan berkata, “Bapak, saya ambil anak bapak dengan baik-baik, saya pulangkan pula dengan baik-baik.” Seorang bapak, meskipun dia menerima anaknya pulang, pasti dalam hatinya merasa tersinggung. Dia sudahmemelihara anak perempuannya sampai menjadi dewasa, lalu diserahkan kepada seorang laki-laki asing. Dia tidak meminta bayaran, asalkan anaknya disayang dan dijaga. Kemudian suatu saat anaknya dikembalikan, pasti perasaannya akan sakit melihat anaknya dibuang oleh suaminya.

Untuk menghindari hal semacam ini, Allah memerintahkan agar suami tidak boleh mengeluarkan istrinya di saat iddah, dan istrinya juga tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Ini aneh kedengarannya. Namun aturan Allahyang tertuang dalam surat ath-Thalâq ayat 1 ini begitu jelas. Sayang sekali masih banyak orang-orang Islam tidak memahaminya, Di ayat itu dikatakan, seorang suami kalau menceraikan istrinya, tunggulah masa suci dan jangan dulu menggauli istrinya. Kenapa harus begitu? Sebab kalau dia menggauli istrinya lalu beberapa hari kemudian menceraikan, bisa jadi istrinya hamil, lalu ketika melahirkan anak, suami tidak mengakui anaknya itu.

Kenapa pula tidak boleh menceraikan saat istrinya datang bulan? Wanita pada saat datang bulan kondisi kejiwaan dan mentalnya sedang sangat labil. Di samping badan tidak enak, emosi juga mudah tersulut. Kalau diceraikan pada saat ini, ditakutkan terjadi sesuatu yang sangat buruk pada dirinya. Wanita kalau diceraikan pada saat datang bulan, dia hanya bisa menunggu memulai iddah pada saat dia suci. Kalau dia suci dan pernah digauli, dia harus menunggu datang bulan lagi, suci lagi, baru dia memulai iddahnya. Oleh karena itu, pada masa sebelumnya berarti perceraian dianggap sama sekali tidak berlaku.

Bagi suami, dia juga tidak boleh tergesa-gesa memutuskan bercerai. Dengan ketentuan iddah ini, Allah memberikan waktu baginya untuk berpikir, apakah keinginan menceraikan itu merupakan dorongan nafsu sesaat atau merupakan sebuah pilihan yang telah diperhitungkan, baik buruknya dan risikonya.

Masa iddah juga memberikan kesempatan kepada keduanya untuk bersatu kembali. Kalau suami telah menceraikan istrinya, kemudian ingin kembali, dia tinggal mengatakan pada istrinya, “Saya ingin kembali pada kamu.” Selesai. Tidak perlu mahar, tidak perlu penghulu, tidak perlu wali lagi.

Allah mengatakan hal ini dengan tegas dan jelas, menunjukkan bahwa perkara ini bukan sesuatu yang bisa dianggap main-main. Ini bukan pendapat ulama, atau fatwa seorang manusia, melainkan pagar yang telah digariskan oleh Allah. Barang siapa yang melanggar batas-batas yang dibuat oleh Allah, berarti dia menzalimi dirinya sendiri.

Seorang suami tidak pernah tahu bahwa sekarang dia emosi, benci kepada istrinya, ingin memukulnya atau mengusirnya, tidak ingin melihatnya lagi, tapi bisa jadi beberapa saat kemudian berbalik. Ketika emosi tersebut hilang, yang tadinya penuh kebencian lenyap berganti dengan rasa penyesalan dan kasihsayang. Oleh karena itu Allah mengingatkan, bisa jadi sekarang kita benci, tapi beberapa saat kemudian kebencian itu hilang. Allah Mahakuasa untuk mengubah kebencian menjadi kecintaan, kejauhan menjadi kedekatan.

Salah satu contoh kasus dalam sebuah rumah tangga. Suatu hari seorang istri pulang ke rumah orang tuanya sambil menangis menggendong anaknya. Dia mengadu pada ibunya bahwa suaminya mabuk, mengamuk ke sana kemari sambil membawa celurit. Mendengar pengaduan anaknya, ibunya berkata, “Dari dulu juga saya sudah bilang jangan menikah dengan laki-laki itu, saya tidak ridha kamu balik kepadanya.” Lalu si anak menambahkan, “Disuruh juga saya tidak mau kembali pada laki-laki seperti itu.”

Setelah beberapa jam lamanya suami dari istri tersebut menyusul ke rumah mertuanya untuk menemui istrinya. ibunya datang. Dengan bertolak pinggang dia memarahi laki-laki itu, bahkan sampai mengumpat dengankasar. Tapi tiba-tiba istrinya datang, dan dia berkata kepada ibunya, “Ibu tidak boleh begitu. Saya tidak pernah bilang kalau saya tidak mau balik.” Padahal sebelumnya, saat emosi dia bilang seperti itu. Akhirnya dia menggandeng tangan suaminya dan pulang kembali ke rumah mereka. Ibu itu lupa, bagaimanapun, setelah menikah, seorang perempuan lebih berat kepada suaminya dibanding kepada ibunya. Jika seorang anak mendengar ibunya menjelek-jelekkan suaminya, biasanya dia akan tersinggung. Jadi, Allah Mahakuasa membalikkan kebencianmenjadi kasih sayang. Kita tidak pernah tahu kapan perubahan itu terjadi, tapi sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, baik suami maupun istri tidak boleh memutuskan sesuatu dalam kondisi emosi, karena bisa jadi beberapa saat kemudian akan menyesal. Hikmah dari tidak boleh keluarnya istri dari rumah suaminya ialah agar masing-masing saling introspeksi, dan ketika ingin balik, caranya mudah. Allah menetapkan agar suami menempatkan istrinya saat masa iddah di tempat yang baik, memberikan kepada istrinya kamar yang layak seperti sebelumnya. Bahkan kalau dalam rumah itu hanya ada satu kamar, suami harus mengalah untuk memberikan kamar satu-satunya itu buat istrinya, sedangkan dia harus mencari kamar lain.

Allah menetapkan dalam ayat keenam:

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Ath-Thalâq [65]: 6)

Jika saat diceraikan itu istrinya sedang hamil, misalnya hamil satu bulan, berarti masa iddahnya delapan bulan sampai dia melahirkan. Selama delapan bulan itu, suami wajib memenuhi nafkah istrinya seperti biasa. Begitu anaknya lahir, mereka resmi bercerai. Tapi suami masih punya kewajiban memberi upah kepada bekas istrinya jika anak itu disusui oleh bekas istrinya.

Hikmah dari masa iddah adalah untuk memberikan kepada kedua pihak kesempatan untuk memikirkan kembali keputusan mereka. Jika pada saat itu keduanya ingin rujuk, rujuklah sebelum waktunya habis. Jika ingin tetap bercerai, tunggulah sampai masa iddah hampir habis, lalu panggillah dua orang saksi laki-laki yang adil untuk mempersaksikan bahwa keduanya memang sudah bercerai.

Allah berfirman di ayat kedua:

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. (QS. Ath-Thalâq [65]: 2)

Begitulah tuntunan dalam Islam mengenai perceraian. Semua itu dijelaskan dengan terang dalam al-Quran surat ath-Thalâq. Ini adalah hukum yang tegas dari Allah dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dan sesungguhnya ini merupakan kabar gembira bagi kehidupan rumah tangga kita.

Perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Swt. Oleh sebab itu, langkah-langkah dalam perceraian pun tidak semudah itu dilakukan. Allah berjanji membuka jalan keluar bagi setiap orang yang bertakwa. Maka kehidupan yang didasari keimanan dan ketakwaan, bagaimanapun kesulitan yang dihadapi, dapat diselesaikan dengan cara yang bijaksana dan baik.

Ayat-ayat di atas sangat jelas, tidak ada sedikit pun perbedaan dalam pemahaman. Pernikahan dengan dua orang saksi, perceraian pun dengan dua orang saksi. Saat rujuk pun diupayakan dengan baik. Ini merupakan bimbingan dan adab yang langsung ditangani oleh Allah Swt. agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi permainan perasaan dan emosi belaka, yang menimbukan akibat fatal dalam masyarakat, karena rumah tangga merupakan basis bagi kehidupan bermasyarakat.

Akhir kata, semoga ulasan mengenai “PERCERAIAN antara realita dan konsep Islam” diatas dapat menjadikan renungan kembali kepada kita semua, khususnya kepada yang telah berumah tangga, agar terhindar dari perceraian yang didasari permainan perasaan serta emosi belaka dan lebih mengutamakan ibadah kepada Allah SWT, demi terciptanya tujuan dasar berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.. amiiin. *

Sumber:badilag.net/data/ARTIKEL/Perceraian%

......

Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

2013-05-03T16:27:00.001+07:00

Sebagaimana juga dengan lembaga peradilan lainnya, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsinya sendiri . dalam konteks ini fungsi Mahkamah konstitusi adalah sebagai berikut:

Pengawal konstitusi (the guardian of the constitution);
Penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution);
Pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights);
Pelindung hak konstitutional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights);
Pelindung demokrasi (the protector of democracy)

Mahkamah Konstitusi

Dalam mewujudkan fungsinya itu pada dasarnya terimplementasi dalam proses peradilan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Sebagai sebuah lembaga peradilan, maka tentu proses peradilan di Mahkamah Konstitusi diatur dalam suatu hukum acara dan yang menjadi sumber hukum dari hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

UUD 1945
UU NO. 24 TAHUN 2003 (dan UU terkait);
PMK-PMK
PUTUSAN MK
Konvensi/Perjanjian Internasion• PMK Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
PMK Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
PMK Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
PMK Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
PMK Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).
PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.
PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Memahami sumber-sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi di atas, maka tampak sejumlah ketentuan yang menjadi sumber hukum acara pada Mahkamah Konstitusi yang meangacu pada kewenanga mengadili dari Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang memutus

Pengujian UU terhadap UUD;
Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara;
Perselisihan Hasil Pemilu;
Pembubaran Partai Politik;
Pendapat DPR mengenai Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wapres.

Dari setiap kewenangan mengadili yang dimiliki Mahkamah Konstitusi itu terdapat kekhususannya hukum acaranya masing-masing.*

Mahkamah Agung tegaskan tidak ada fatwa untuk perkara Susno

2013-05-02T10:17:00.001+07:00

Persoalan hukum terkait putusan kasasi perkara Susno Duaji akan menemui jalan buntu dan eksekutor terus berupaya untuk mengeksekusi Susno Duaji ditengah pro-kontra atas putusan kasasi Susno. Apa pun akhirnya, maka silang pendapat terkait putusan kasasi Susno Duaji tentu tidaklah sebatas persoalan Susno Duaji secara subjektif, melainkan memeperlihatkan suatu persoalan hukum dalam penegakan hukum acara. Artinya, dari putusan Susno Duaji dan putusan-putusan serupa sebelumnya, maka pelaksanaan hukum acara tentulah harus tegas, konsisten dan kemudian tidak longgar karena ada beberapa kekeliruan dalam penerapannya.

Terkait persoalan hukum dari putusan kasasi Susno Duaji itu, Ketua MA mengatakan tidak akan mengeluarkan fatwa. Jika demikian halnya, maka besar kemungkinan persoalan hukum atas putusan kasasi Susno Duaji akan “menggenang” dalam ketidak jelasan. Lebih jauh mengenai pernyataan ketua MA itu, antaranews.com (1 Mei 2013; 16;28) memberitakan lebih jauh:

Ketua Mahkamah Agung Hatta Alli (Foto:antaranews.com)

Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengatakan tidak akan mengeluarkan fatwa yang akan diajukan oleh Tim kuasa hukum Susno Duadji.

"Tidak perlu, sudah jelas dalam putusan (kasasi). Diminta fatwa pun kami sama dengan isi putusan, jadi apalagi yang dia mau," kata Hatta Ali, usai acara Wisuda Purnabhakti 10 Hakim Agung di Jakarta, Rabu.

Dia juga meminta mantan Kaberiskrim Polri ini melaksanakan putusan dan taat pada hukum.

"Lebih baik dia laksanakan putusan itu. Kalau tidak justru akan menurunkan kredibilitas Pak Susno," ucapnya.

Terkait putusan kasasi multitafsir karena tidak memuat perintah penahanan, kata Hatta, tidak perlu ada perintah karena sudah "inchraht" (kekuatan hukum tetap)

"Tidak perlu lagi ada perintah untuk penahanan. Itu otomatis, sudah punya kekuatan hukum tetap. Begitu diserahkan pada jaksa selaku eksekutor, jaksa lah yang melaksanakan," tukas Hatta Ali.

Mantan ketua MA Harifin Andi Tumpa mengatakan alasan Susno dan kuasa hukumnya tidak mau dieksekusi sama sekali tidak memiliki landasan hukum.

"Tidak punya dasar sama sekali. Memang setiap orang yang terpojok selalu mencari alasan," kata Harifin.

Dia juga mengatakan bahwa MA tidak perlu mengeluarkan fatwa karena putusan perkara Susno sudah jelas.

"Jadi kalau orang yang memperdebatkan pasal-pasal itu (Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 81 tahun 1981 KUHAP seperti kita berdebat kusir nama nya," ujar Harifin.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Tim kuasa hukum Susno Duadji akan meminta fatwa terkait putusan kasasi MA terhadap Susno yang dinilai multitafsir karena tidak mencantumkan perintah penahanan dalam putusan tersebut.

"Putusan MA multitafsir. Mahkamah Konstitusi juga memberikan ruang multitafsir dari beberapa perspektif. Makanya kami ambil jalan tengah untuk `judex factie`, apakah putusan (kasasi) ini akuntabel atau tidak," kata salah satu kuasa hukum Susno, Firman Wijaya, Selasa (30/4).

Firman menjelaskan, fatwa MA itu bisa memberikan legal preseden terhadap putusan kasasi Susno. Mengingat putusan kasasi itu berbeda dengan putusan MK terkait Pasal 197 Undang-Undang Nomor 81 tahun 1981 KUHAP yang sudah diputus oleh MK. Di mana dalam Pasal 197 ayat 1 huruf k itu dinyatakan bahwa surat pemidanaan harus memuat perintah agar terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan.

Pihak Susno sendiri menafsirkan, sesuai Pasal 197 ayat 2 putusan batal demi hukum jika tak memuat perintah eksekusi. Padahal, seperti yang diputus MK, dalam Pasal 197 ayat 2 dinyatakan apabila putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP putusan tidak batal demi hukum.

Diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus Susno bersalah dalam dua perkara korupsi, yakni kasus penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan kasus dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.

Terkait PT SAL, dia didakwa karena menerima hadiah Rp500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus itu. Saat itu dia menjabat sebagai Kabareskrim. Sedangkan saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Jabar, dia diduga memotong dana pengamanan sebesar Rp4,2 miliar untuk kepentingan pribadi.

Atas perbuatannya, Susno diganjar hukuman 3,5 tahun penjara. Mendapat vonis ini, Susno lantas mengajukan Kasasi. Namun, MA menolak kasasi Susno. Susno telah tiga kali mangkir dari panggilan Kejaksaan, sehingga kini dia masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron. (J008/C004) Editor: Ruslan Burhani

(dh-1)

Eksekusi Putusan Pengadilan Dan Kepastian Hukum

2013-04-29T19:52:00.002+07:00

Jika disimak persoalan hukum yang terjadi pada soal eksekusi terhadap Susno Duaji, sepintas lalu tampak Susno Duaji tidak patuh hukum. Namun secara teknis hukum ada persoalan yang esensial terkait soal kepastian hukum dari sebuah keputusan pengadilan. Memang benar adanya sebuah keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap harus dieksekusi, namun eksekusi terhadap sebuah putusan tentu tidak bisa dilepaskan dari apa isi putusan itun sendiri. Artinya eksekusi terhadap sebuah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap terikat dengan isi putusan. Hemat kita itulah kenapa dalam hukum acara ditentukan apa-apa yang harus termuat dalam sebuah amar putusan, sehingga eksekutor akan melakikan eksekisi sesuai dengan amar putusan.

Susno Duaji (foto:merdeka.com)

Dalam konteks kasus Susno Duaji yang terjadi adalah adanya tarik menarik antara kewajiban untuk melakukan eksekusi dengan fakta hukum dari amar putusann pengadilan sebagaimana yang dipersoalan pihakn Susno Duaji. Apa yang diperjuanhkan Susno Duaji bagi sebagaian orang mungkin dipahami sebagai usaha untuk tidak di eksekusi, tetapi bagi pandangan hukum tentu tidak sekedar itu. Dalam pandangan hukum, mengapa putusan pengadilan yang seharusnya memberikan kepastian hukum, justeru memberikan letidak pastian hukum yang tidak saja bagi seorang pencari keadilan, tetapi juga bagi eksekutor sendiri. Dalam perkembangannya terkait eksekusi terhadap Susno Duaji merdeko.com (29/4/13) memberitakan lebih jauh:

Berbagai upaya dilakukan kubu Susno Duadji untuk melawan proses eksekusi yang dilakukan kejaksaan. Salah satunya dengan melaporkan ketidakadilan itu ke Dewan HAM PBB.

"Semalam sudah saya kirim surat ke Dewan HAM PBB melalui e-mail (surat elektronik)," kata pengacara Susno, Frederich Yunadi ketika dihubungi merdeka.com, Senin (29/4).

Fredrich menegaskan, tidak ada dasar hukum bagi kejaksaan untuk mengeksekusi kliennya. Sebab putusan Mahkamah Agung tidak mencantumkan perintah eksekusi dan hanya menetapkan pembayaran perkara sebesar Rp 2.500.

"Beliau tidak dihukum, dieksekusi. Kenapa banyak yang mau dia dieksekusi, Pertimbangan hukum dalam putusan MA itu bukan amar putusan. Tidak ada dasar hukumnya (eksekusi)," ujar Fredrich.

Terkait status buron yang ditetapkan Kejaksaan Agung terhadap Susno, Fredrich kembali menegaskan, undang-undang apa yang dipakai kejaksaan dalam menetapkan kliennya sebagai DPO. "UU yang mana juga yang menyatakan terhadap orang yang mau dieksekusi dicekal. Puluhan tahun saya menjadi pengacara belum pernah menemukan hal seperti ini," katanya.

Terkait keberadaan Susno, Fredrich mengaku kehilangan kontak sejak terakhir bertemu pada Kamis (25/4). Selama ini, Fredrich hanya menunggu kontak dari ajudan Susno yang mengabarkan keadaan bosnya.

Setelah permintaan perlindungan di LPSK gagal, Susno, lanjut Fredrich, tidak berada di Jakarta.

"Sabtu pagi, ajudan beliau telepon saya. LPSK katanya dapat tekanan dari berbagai pihak dan beliau disuruh minta perlindungan ke tempat lain. Dia cari tempat aman, beliau sosialisi ke daerah. Kata ajudannya: Bapak lagi di dapil, bapak aman," ungkap Fredrich.

Semalam, tim kejaksaan dan polisi mendatangi kediaman Susno di Puri Cinere dan Jl Wijaya, namun tidak menemukan keberadaan Susno

Mahkamah Agung menolak menolak pengajuan kasasi Susno. Dengan putusan itu, Susno tetap dibui sesuai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tiga tahun enam bulan. Susno sudah tiga kali tak memenuhi panggilan eksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Susno menyatakan dirinya tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan. Pertama, dia menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasinya tidak mencantumkan perintah penahanan 3 tahun 6 bulan penjara.

Putusan MA hanya tertulis menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500. Alasan kedua, Susno menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta cacat hukum karena salah dalam menuliskan nomor putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bagaimanakah akhir jalan hukum dari pelaksanaan eksekisi putusan pengadilan terhadap Susno Duaji ? pertanyaan ini tentu sebuah pertanyaan terkait soal kepastian hukum tentunya bagi pencari keadilan yang masih menjadi perbincangan publik. (ulasan hukum Boy Yendra Tamin)

Mangampuangkan Nan Taserak

2013-04-29T14:38:00.000+07:00

Oleh: Emral Djamal Dt. Rajo Mudo

Manusia Minangkabau secara teoritis mempunyai metoda analisa, dan sistim berfikir khas dan spesifik yang dapat dipelajari ditelaah dan dipahami secara falsafi. Metoda analisa dan sisitim berfikir spesifik tersebut dalam kehidupannya memiliki batasan cakrawalanya yang khas, sebagai karya (buek) kreatif, disebut sebagai Alam (Fikiran) Minangkabau. Untuk dapat masuk ke dalam Alam Fikiran Minangkabau itu, tentulah kita harus memahami dasar-dasar falsafahnya yang masih hidup dalam masyarakat tradisinya, dipakai secara sadar sebagai mutiara Adat Alam Minangkabau.

Emral Djamal

Adat Minangkabau mempunyai dasar falsafah yang tertentu dan bulat, yang disampaikan oleh sejarah dari zaman ke zaman sampai dewasa ini. Dasar falsafah inilah yang penting, yaitu untuk mengisi waktu yang sekarang, dan menghadapi waktu yang akan datang. Ide yang terkandung dalam falsafah itu akan hidup terus, sungguhpun realisasinya akan disesuaikan dengan keadaan, dan zaman (baca Nasroen)

Oleh karena masyarakat Adat Alam Minangkabau tersebut hidup dan mengatur kehidupannya dengan corak alam fikiran sesuai dengan falsafahnya yang unik dan berlainan dengan kebanyakan falsafah lainnya di dunia, ternyata mampu bertahan dan mempertahankan dirinya sampai saat ini. Maka teranglah bagi kita, bahwa manusia Minangkabau sangat mencintai adatnya. Tentulah adat itu memiliki nilai-nilai kebaikan yang teruji dan terpuji bagi mengantarkan manusia nya kepada kebahagiaan, sesuai dengan tujuan hidup yang dicita-citakan. Mengantarkan dan membimbing serta memantapkan pemikirannya dalam mencapai kualitas diri yang utuh dan sempurna.

Bung Hatta , menganjurkan kepada para pelajar yang sudah mempunyai paham dan sudah mengalami perjuangan hidup disertakan pelajaran filosofi. Karena filosofi menurut beliau, meluaskan pandangan, serta mempertajam fikiran, berguna untuk penerangkan fikiran, dan penetapan hati. Ia membawa kita ke dalam alam fikiran, alam nurani semata-mata. Dan oleh karena itu melepaskan kita dari pada pengaruh tempat dan waktu.

Untuk dapat mengantarkan dan membimbing serta memantapkan pemikirannya dalam mencapai kualitas diri yang utuh dan sempurna, metoda dan sistim berfikir manusia Minangkabau itu tidaklah tinggal dalam fikiran semata-mata. Tetapi prinsip-prinsipnya telah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, melahirkan berbagai kembangan yang bewarna-warni.

Nilai-nilai pikiran falsafah itu akhirnya tidak hanya bertaburan sebagai mutiara kata, berupa pepatah, petitih, petuah, amanah, mamang, pantun, bidal, syair, gurindam, dan ungkapan-ungkapan pribahasa tradisi lainnya, tetapi telah melekat dan telah diaplikasikan menjadi pandangan hidup dalam menuntun sikap, tindak, laku, dan perbuatan manusia Minangkabau itu sejak berabad-abad kelahiran, kehidupan dan perkembangannya sampai kini. Warna-warni butir-butir pribahasa dan nilai-nilai ajaran falsafah tersebut telah berserakan dimana-mana. Sesuai dengan pesan adat, tugas kita adalah : kampuangkan nan taserak.

Kutipan dari Kertas Kerja Emral Djamal Dt. Rajo Mudo dengan judul : Sastra Minang, Peranan Dan Pemikiran (muatan lokal) untuk Pelatihan Guru / Kordinator Kesenian / Budaya Alam Minangkabau di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang, yang dilaksanakan pada tanggal 3 s/d 11 Juni 2003 di Padang.

Terbentuknya Nagari : Bagian Kedelapan Dari Tulisan “Kota Padang Dalam Tinjauan Tradisi”

2013-04-28T03:36:00.003+07:00

Oleh : Emral Djamal Dt.Rajo Mudo

Jelas bahwa jauh sebelum Belanda datang ke Sumatera Barat ini, Minangkabau telah menata masyarakatnya dalam bentuk nagari-nagari dengan system Bodi Caniago atau bila berbentuk kerajaan disebut kerajaan nagari yang memakai system Koto Piliang, atau kombinasi keduanya. Namun dalam suasana yang baik, serta hu bungan yang harmonis pada awal-awal kedatangan Belanda, secara baik-baik merekapun diterima secara adat, sekaligus mewakili etnis luar lainnya yang berdomisili di Padang sesuai dengan bunyi pe patah :

dimana bumi dipijak di sana langit dijunjung,

dimana nagari ditunggui di sana adat nan bapakai,

Nagari Pariangan (foto:indonesia.com)

Sebagai tanda bukti bahwa Minangkabau dan Rantaunya juga biasa menerima kedatangan siapa saja secara damai, tanpa meng ganggu kestabilan wilayah negeri mereka. Namun nyatanya kemu dian Kompeni Belanda-lah yang mengkhianati sendiri atas kehor matan yang telah diberikan kepada mereka. Hal ini juga secara tidak langsung diakui oleh Stibbe (Rusli Amran, hl.62) yang mengatakan bahwa

“Nagari merupakan masyarakat di sesuatu daerah yang berdiri sendiri dengan alat-alat perwakilannya, hak milik, kekayaan dan tanah tanahnya sendiri. Berlainan dengan desa di Jawa, (nagari) telah berdiri sendiri sebelum kedatangan kita (orang-orang Belanda) di Sumatera Barat..”

Keputusan diambil berdasarkan rapat penghulu, musyawarah dengan kata sepakat. Putusan dipatuhi karena para penghulu adalah wakil yang dipilih langsung oleh rakyat, orang-orang yang dituakan dan dianggap bijaksana. Pemerintahan adat begini dalam bentuk paling murni, tentu saja kita dapati di daerah asal Kerajaan Minang kabau, dilereng sebelah selatan Gunung Merapi, di nagari Pariangan-Padangpanjang.

Begitu kuatnya hingga dapat menentang segala pengaruh dari luar yang dimasukkan Belanda, misalnya seperti penghulu rodi atau penghulu kepala dan kepala laras yang digaji, namun bila diantara mereka adalah memang sorang Penghulu Adat yang sah dalam kaumnya, maka bagaimanapun secara adat mereka tetap dalam kesatuan dan persatuan tradisinya.

Semakin jauh dari daerah asal ini, makin kurang murni bentuk pemerintahan adat, apalagi di rantau. Kroesen (T.A.I Kroesen) yang pernah menjadi residen Padangsche Bovenlanden abad yang lalu telah melaporkan dalam tahun 1872 dalam tulisannya mengenai Pemerintahan pribumi di Sumatera Barat (Het Inlandsch Bestuur) mengenai system pemerintahan adat yang telah tidak murni lagi. Di daerah-daerah pesisir hanya tinggal nama saja, banyak penghulu an diko yang sama sekali tidak mempunyai kedudukan apalagi wibawa.

Selanjutnya Rusli Amran menjelaskan bahwa keterangan terbaik mengenai asal-usul nagari dan yang sering dikutip orang ialah yang diberikan oleh ahli adat De Rooy dalam karangannya “De Positie van de volkshoofden in een Gedeelte der Padangsche Bovenlanden, (1899)”, seperti kutipan di atas.

“Menurut cerita-cerita lama”, tulis De Rooy, “orang-orang pertama yang mendirikan beberapa nagari, dapat diusut sampai ke nagari Pariangan-Padang Panjang di kaki sebelah selatan Gunung Merapi ; di sana mereka berhenti sebelum sampai ke tujuan terakhir yang dengan jelas sekali dapat kita ikuti. Hubungan antara keluarga di suatu tempat dengan keluarga di tempat-tempat sebelumnya, tetap dijaga dan menjadi alasan kunjung-mengunjungi atau undang-mengundang guna merayakan pesta-pesta tertentu. Dengan pengembaraannya rakyat ke segala jurusan itu dari pusat tertua Pariangan – Padang Panjang, maka timbullah tempat-tempat tinggal yang dikerjakan oleh beberapa keluarga. Mereka berusaha mengerjakan pertanian, penangkapan ikan, atau berburu. Untuk itupun mereka harus sering berkelana di daerah-daerah sekeliling, di mana di sana sini pohon-pohon harus ditebang atau diberi tanda sebagai bukti bahwa mereka berhak atas tanah itu yang akan mereka kerjakan nanti atau disediakan sebagai cadangan untuk daerah-daerah pertanian. Lama kelamaan datang keluarga-keluarga yang sudah lebih dahulu datang ke sana. Mereka ini mengakui hak dari keluarga-keluarga pertama atas tanah yang telah mereka anggap kepunyaan mereka. Keluarga-keluarga yang baru datang, akan mencari tanah atau hutan-hutan yang belum ada yang punya, atau mengerjakan tanah dari dan dengan seizin keluarga-keluarga yang terdahulu. Dengan demikian di tanah-tanah yang gampang dikerjakan, berdirilah kelompok-kelompok manusia bertempat tinggal, biasanya di puncak bukit-bukit atau di atas punggung pegunungan rendah karena di sini orang merasa lebih aman. Jelas bahwa sejak dari semula, telah ada hubungan antara tetangga berdekatan dan kadang-kadang perselisihan pun timbul. Oleh karena itu ada pikiran menyatukan tenaga, merupakan semacam persekutuan. Karena persatuan ini, mereka merasa lebih kuat dan turun dari puncak-puncak bukit mendirikan tempat-tempat pertahanan di daerah terbaik yang disebut kota (koto), biasanya dimana air mudah didapat.

Tiap keluarga tetap mengerjakan tanah mereka atau yang telah mereka sediakan sebagai cadangan, atau mencari tempat-tempat pertanian baru yang lebih baik dan letaknya tidak begitu jauh. Dengan demikian, perlahan-lahan orang mendekati daerah-daerah datar, dimana para petani lebih mudah bekerja dan untuk ternak pun lebih mudah mencari makanan. Orangpun mengetahui bahwa tanah dapat dikerjakan beberapa kali setahun tanpa kehilangan kesuburannya. Kemudian orang sampai pada penanaman sawah dan ternyata bahwa dengan air orang bisa panen terus menerus dari tanah yang itu-itu juga. Ini menyebabkan orang bertempat tinggal secara permanen sedangkan hak-hak atas tanah asli yang terus dikerjakan, tetap berlaku. Karena adanya pendatang-pendatang baru, maka tanah-tanah di sekeliling tempat itu mulai lagi dikerjakan seperti pada waktu permulaan tadi. Maka timbullah kota-kota/koto-koto baru (kemudian nagari) yang juga mempunyai kekuasaan atas daerah tertentu yang berdiri pula. Semua jelas kelihatan karena ada bekas-bekas usaha pertanian dan tempat tinggal. Kemudian dibatasi dengan pagar hidup. Setelah membuat tempat-tempat tinggal yang tetap di daerah-daerah datar (terutama bagian selatan Gunung Merapi yang lebih subur), mulailah dibentuk pemerintahan. Tiap-tiap keluarga dikepalai oleh orang paling tua. Di antara kepala-kepala tadi, yang terpenting ialah yang mewakili keluarga tertua yang bertempat tinggal di sana. Semua kepala ini merupakan pemerintahan. Oleh karena terdiri atas begitu banyak kepala, sulit untuk mendapat kata sepakat dan sering pula terjadi perselisihan. Guna memecahkan kesulitan-kesul;itan inilah diminta bantuan dari raja di Pagaruyung yang terkenal bijaksana dan mempunyai kekuatan gaib. Salah satu jalan keluar ialah dibentuknya pemerintahan suku yang masih berjalan sampai sekarang. Semua keluarga yang terdiri atas begitu banyak keturunan, dibagi atas 4 suku. Tiap-tiap suku dikepalai oleh seorang penghulu yang menguasai soal-soal keluarga dalam sukunya dan juga bertindak sebagai penengah. Semua kepala suku itu menangani dan mengadili hal-ihwal persukuan atau mengenai seluruh nagari. Yang mengepalai keluarga tertua (keluarga inti) disebut penghulu andiko. Dialah orang yang tampil ke muka membicarakan soal-soal dalam nagari dan memilih anggota pemerintah adat. Di belakangnya berdiri kemenakan-kemenakan. Dalam segala hal, pendapat kemenakan-kemenakan ini dinilai terlebih dahulu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pemerintahan adat (adat bestuur) termasuklah seluruh rakyat,” demikian De Rooy. …. Bersambung ….. tulisan sebelumnyaklik disini

Nafas Islam di Minangkabau

2013-04-27T03:01:00.000+07:00

Oleh: Emral Djamal Dt. Rajo Mudo

Telah menjadi kelaziman, bahwa perjalanan hidup seorang manusia Minangkabau pada zamannya, tertanam, tumbuh, terbina dan terbentuk dalam cosmos Syamsu Islami, yakni kesemestaan dibawah naungan sinar mataharinya Islam. Karena itu hukum hidup dan kehidupan yang dianut dan ditaatinya dalam upaya membentuk citra dirinya diturunkan dari hukum-hukum alam yang telah ditetapkan Tuhan Seru Sekalian Alam.

Lebih seribu tahun, sejak abad ke 9 M, Islam resmi memasuki wilayah Nusantara, khususnya Sumatera yang di dalam tambo Minangkabau disebut sebagai Pulau Perca, kemudian menjadi Pulau Emas atau Suwar nabhumi yang berpusat di Suwarnapura kemudian di Pariangan dan bukit Batu Patah. Munculnya pasangan legendaris pendiri kebudayaan Minang kabau yakni Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang di bawah bim bingan Mamaknya Datuk Suri Dirajo sebagai Penghulu tertua di Pariangan, sekitar abad 13-14 M, tidaklah merupakan sebuah “kebetulan” saja. Tetapi merupakan sebuah proses rangkaian perjalanan sejarah yang panjang. Sebuah pertarungan diplomasi intelektual telah mampu membuahkan mahkota kesepakatan yang dapat diterima semua pihak. Sehingga masing-masing kelompok atau dinasty yang ingin memonopoli kekuasaan di pusat pulau Sumatera, dengan jiwa besar mereka, lebih mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan kelompok atau golongannya.

Kaba Tareh dan Salasilah Tambo Rajo-Rajo Gunung Marapi, mencatat perjalanan Islam di Minangkabau sampai sekitar abad 13-14 M, diperkuat dengan kedatangan Syaikh Maghribi mengislamkan dan menjadi guru Raja-Raja Minangkabau di Pagaruyung sebelum keberangkatannya ke Gresik di pulau Jawa. Oleh karena itu, Nafas Budaya Minangkabau adalah Islam. Semangat-elanvital yang menggerakkannya berangkat dari kesadaran dan keyakinan spiritual Islam yang diwarisinya melalui pendidikan, pembinaan dan penempaan secara tradisi sufi.

Yulizal Yunus (1993:1-2) mengatakan, bahwa dinamika kebudayaan Minang kabau merupakan semangat profetik (sastra sufi,di dunia modern dipandang masih relevan) yakni kombinasi nilai dimensi sosial yang profan (duniawi) dan dimensi transendental (bersifat kerohanian, metafisik Islam) yang menjadi akar budaya Minangkabau. Hal ini, seperti termuat dalam tambo-tambo Minangkabau dan karya sastra para ulamanya yang ahli metafisik Islam. Hal ini dimungkinkan karena karya sastra ulama itu memancarkan kesahduan sufistik, bahkan mencerminkan higher sufistik dalam membangun istana cinta di hatinya untuk mencapai Tuhan dengan penghayatan estetik.

Kebudayaan Minangkabau yang bercorak khas dan spesifik dapat dipahami sebagai hasil karya kreatif tokoh-tokoh pendiri dan ahli adatnya, sekaligus adalah juga orang-orang saleh alim ilmu yang ahli metafisik Islam. Terbukti dengan kemampuan para ulama dan ahli adatnya yang mampu menurunkan jalinan dakwah yang harmonis di atas “tungku nan tigo sajarangan” meliputi nilai-nilai Undang, Adat dan Agama.

Oleh karena itu, untuk dapat memahami secara benar, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap unsur-unsur yang membangun kebudayaannya, sehingga dapat ditemukan hirarki adat nan bajanjang naiek batanggo turun. Sebuah perjalanan “pendakian” dan “penurunan”. Artinya naik dari jenjang yang di bawah, turun dari tangga yang di atas. Secara sepintas, konsep “naik dan turun” ini menggambarkan pandangan Integralisme (Armahedi Mahzar), yakni filsafat tradisional Islam yang dibuat untuk membangun peradaban Islam, sebagai satu-satunya peradaban dunia.

Integralisme, dianggap sebagai “super ideologi” yang dipersembahkan penulisnya (Mahzar,1982:4) bagi generasi muda Islam, untuk dikembangkan sebagai landasan bagi penyusunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang khas Islam di masa depan. Seperti halnya Hikmah Islamiyah, yaitu filsafat tradisional Islam yang merupakan landasan bagi peradaban Islam di masa lalu. Namun fikiran-fikiran filsafat Integralisme Mahzar ini masih merupakan sebuah “teori”, yang disebut penulisnya sebagai “seperangkat oleh-oleh perjalanan”.

Tetapi, bagi perjalanan Islam di Minangkabau, kenyataannya sejak abad ke 14 telah melahirkan kesepakatan sebagai sebuah konvensi yang harus dijalankan dengan ikrar bersama :

Adat basandi Syarak,

Syarak basandi Kitabullah

Syarak Mangato Adat Mamakai,

Alam Takambang Jadikan Guru.

Konvensi tersebut merupakan esensi dari berbagai rumusan nilai-nilai dimensi sosial yang profan dan dimensi transendental yang telah hidup dan terintegrasi dalam kesatuan dan persatuan masyarakat pendukung kebudayaan Minang kabau yang dalam perkembangannya kemudian mampu memiliki sistem adat khas, dan spesifik Matrilineal. Konsep integral tersebut menjadi landasan utama pandangan hidup universal, dan mengakar sebagai “super ideologi” (meminjam istilah Alfen Toffler) sejak berabad-abad yang silam. Setidak-tidaknya “Minang kabau” sebagai sebuah batang kebudayaan Rumpun Melayu Nusantara telah membuktikan dirinya mampu menjadikan “sebuah corak tata bangun peradaban Islam”, Tamadunisasi yang sempat mencengangkan dunia pada zamannya. Karena “peradaban – tamadunisasi Islam yang hidup dan berkembang secara khas dan spesifik itu tidak hanya sebagai “teori-teori” belaka, tetapi telah menjadi “pakaian”, “costum budaya” dalam aplikasi kehidupan masyarakat Minangkabau dengan segala pranata-pranata sosial yang lengkap dan tersusun rapi. Adagium adatnya mengatakan :

hidup yang akan dipakai,

mati yang akan ditumpangi,

kato nan batarimo.

Dalam AAM nilai-nilai ini dirumuskan dalam aturan-aturan yang disebut sebagai Cupak Gantang Tuangan Limbago. Tersusun rapi dalam aturan-aturan sistem hidup dan kehidupan masyarakat berkaum-kaum dan bersuku-suku itu sendiri, yang diaplikasikan dan diamalkannya dalam setiap tindak laku dan perbuatan kehidupan sehari-hari. Ditampakkan dan didzahirkan dalam berbagai lukisan, simbol-simbol alami, kias, ibarat, dan tanda-tanda kehidupan Alam Minangkabau yang unik. Disampaikan dalam berbagai bentuk rumusan–rumusan sastra yang indah dan tersusun rapi, seperti pidato adat, sambah manyambah penghormatan secara adat, puisi tradisi, mantra, pituah, pantun, syair, dan lain sebagainya.

Bagaimanakah sekarang

Masihkah Minangkabau itu mampu memancangkan ”Tonggak Tareh Jilatang”nya yang menjadi “tiang bangunan utama rumah gadang ideal” untuk sebuah “super ideologi” gelombang peradaban ketiga seperti yang diversikan oleh Alfen Toffler, dalam bukunya “The Third Wave” itu?

Dok Salimbado Pusat Kajian Tradisi Alam Minangkabau : Kutipan dari Kertas Kerja Emral Djamal Dt. Rajo Mudo dengan judul : Sastra Minang, Peranan Dan Pemikiran (muatan lokal) untuk Pelatihan Guru / Kordinator Kesenian / Budaya Alam Minangkabau di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang, yang dilaksanakan pada tanggal 3 s/d 11 Juni 2003 di Padang.

Pengadilan Tipikor Padang Vonis Terdakwa Kasus Korupsi Pengadaan Simpeg Kota Payakumbuh 3 Tahun Penjara

2013-04-26T18:43:00.001+07:00

HAKIM PERINTAHKAN JAKSA JADIKAN ARDA WANGSA TERDAKWA

Setelah melalui proses persidangan yang relative cepat, akhirnya Pengadilan Tipikor Padang Menjatuhkan vonis terhadap Terdakwa Syafrizal dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simpeg Kota Payakumbuh Tahun 2005. Lebih jauh singgalang.co.id (24 April 2013) memberitakan;

Mantan PNS di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Payakumbuh, Syafrizal, 52, divonis penjara selama tiga tahun karena terbukti bersalah melakukan korupsi dana pengadaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) tahun 2005 di Payakumbuh.

Selain hukuman pidana penjara, terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) Boy Yendra Tamin dan Didi Cahyadi Ningrat ini juga dipidana denda Rp50 juta dengan subsider satu bulan penjara.

“Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tipikor. Perbuatan terdakwa ini melanggar pidana pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata hakim ketua Jon Effreddi beranggotakan hakim M. Takdir.

Di sisi lain, dalam amar putusan kemarin terjadi disenting opinion oleh hakim anggota satu, Perry Desmarera. Hakim Perry menilai, terdakwa seharusnya dijerat pidana pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun.

Tuntutan yang diterima terdakwa ini jauh lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya JPU menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama enam tahun. Selain tuntutan penjara, terdakwa juga dituntut untuk membayar pidana dena Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Tidak itu saja, JPU juga menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp61,8 juta.

Terkait pidana uang pengganti, hakim ketua Jon Effreddi dan M Takdir menilai terdakwa tidak perlu dikenakan uang pengganti. “Terkait uang pengganti, majelis hakim berpendapat lain. Terdakwa tidak seharusnya dikenakan uang pengganti karena terdakwa tidak terbukti menikmati hasil korupsi,” tegas hakim ketua Jon Effreddi.

Dalam amar putusan kemarin, majelis hakim menilai masih ada orang lain, Arda Wangsa yang harus ikut bertanggungjawab dalam kasus tersebut. “JPU diperintahkan untuk menetapkan Arda Wangsa sebagai terdakwa n dalam kasus yang sama,” kata hakim ketua Jon.

Arda Wangsa dinilai terlibat karena keikutsertaanya “mengatur” proyek tersebut, sehingga perusahaan yang memenangkan tender telah diketahui, meski perusahaan lain ikut serta dalam proses pelelangan tender.

Lebih lanjut, kasus ini bermula saat BKD Payakumbuh mengadakan Simpeg tahun 2005. Untuk pengadaan dan honor tim teknis pengadaan, dianggarkan dana Rp217 juta. Saat itu, terdakwa Syafrizal ditunjuk sebagai pimpinan kegiatan Simpeg.

“Panitia pengadaan menunjuk Arija Budiman Direktur CV Melkadika Semesta sebagai rekanan yang memenangkan tender pengadaan. Namun belum selesai pengadaan dikerjakan rekanan, terdakwa Syafrizal telah mencairkan seluruh biaya pengadaan kepada rekanan,” kata hakim ketua

Majelis hakim menilai hal yang memberatkan terdakwa, karena terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak mendukung program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantan Tipikor.

Dari pantauan Singgalang, Arija Budiman yang sejak lama sudah dijadikan tersangka sudah melarikan diri dan kini berstatus DPO. Sampai sekarang Simpeg tidak juga bisa difungsikan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp167 juta. (410/013) –dh-1

Raja Nagari Padang, Terbentuknya Pemerintahan Adat Nagari Padang : Bagian Ketujuh Dari Tulisan “ Kota Padang Dalam Tinjauan Tradisi “

2013-04-26T11:46:00.000+07:00

Oleh : Emral Djamal Dt.Rajo Mudo

Bahwa Kerajaan Kesultanan Indrapura dalam sejarahnya disebut sebagai penguasa wilayah Pesisir Barat Sumatera Barat. Dengan demikian Padang pada zamannya termasuk dalam wilayah pemerintahan Kerajaan Kesultanan Indrapura. Oleh karena itu Kerajaan Kesultanan Indrapura menunjuk perwakilannya di Padang. Berdasarkan keterangan yang tertulis dari Naskah Ranji Indrapura (Transkripsi Emral Djamal, 1989), diantara Perwakilan Indrapura yang kemudian diangkat sebagai Panglima Raja di Padang, kemu dian menjadi Bandaharo Rajo, yang dirajakan di Padang yakni :

1791-1798 : Sultan Mansyursyah Gelar Sultan Ahmadsyah,

Salah seorang Panglima Indrapura yang ditunjuk menjadi Perwa kilan Kerajaan Kesultanan Indrapura di Nagari Padang. Sulthan ini wafat di Indrapura pada tahun 1789, berkubur di Gobah Tandikat Indrapura. Di Padang, beliau berkedudukan di Kampung Dalam Seberang Padang. Rumah Ga dang dan Istana (Balairung Sari) dan Gobah terletak di Jerong Kampung Dalam, Seberang Padang. Setelah beliau wafat, Perwakilan Raja Indrapura di Padang diganti kan oleh kemenakan yang sekaligus juga adalah menantu beliau.

1789-1825 : Sultan Mohammad Jaya Karma

Perwakilan Raja Indrapura di Padang yang kawin dengan seorang perempuan bernama Putri Ngetek anak dari Sulthan Mansyursyah. Sultan ini wafat di Indrapura pada 1827, berkubur di Gobah Tandikat Kampung Da lam Indrapura.

Pada masa Sulthan inilah di Padang disusun dan diatur kembali Penghulu Yang Delapan Selo, yang berhimpun di Kampung Dalam Seberang Padang. Begitupun Peng hulu Yang Empat Belas dan Penghulu Negeri Yang Dua Puluh, tempat berhimpunnya di Kampung Dalam Bi nuang. Di Binuang (Pauh Limo) juga ada Balairungsari, Gobah, dan Kampung Dalam.

1804 –1840 : Sulthan Hidayat (Hidayatullahsyah) Gelar Sulthan Inayatsyah,

Menggantikan kedudukan Sulthan Mohammad Jaya Kar ma sebagai Perwakilan Raja Indrapura di Padang. Dan setelah Sulthan Muhammad Jaya Karma wafat (1825) di Indrapura, maka Sulthan Hidayatullahsyah gelar Sul than Inayatsyah Kerajaan Indrapura, lansung meme rintah Negeri Padang, yakni kepada Penghulu Yang Dela pan Selo, begitupun kepada Penghulu Yang Empat Belas dan Penghulu Negeri Yang Dua Puluh.

1840 – 1860 : Sulthan Mohammad Arifinsyah Gelar Sul than Muhammadsyah,

Disebut Tuanku Belindung atau Tuanku Sembah, Kera jaan Indrapura. Sulthan Belindung ini, langsung meme rintah Negeri Padang, mengatur Penghulu Yang Delapan Selo, Penghulu Yang Empat Belas, dan Peng hulu Negeri Yang Dua Puluh.

1860 –1891 : Sulthan Muhammad Bakhi Gelar Sulthan Firmansyah,

Raja yang terakhir Kesultanan Indrapura, yang disebut juga sebagai Tuanku Belindung atau Tuanku Sembah. Pada masa beliau, Perwakilan Kerajaan Kesultanan Indrapura di negeri Padang, disebut masa itu sebagai Tuanku Panglima Regent, yang kemudian juga di angkat sebagai Pucuk Penghulu Yang Delapan Selo di Negeri Padang, oleh Ninik Mamak Delapan Selo di Padang. Bersambung …..tulisan sebelumnya klk disni….

Penduduk Bumi Putra, Dan Terbentuknya Nagari Padang Salapan Suku : Bagian Keenam Dari Tulisan “Kota Padang Dalam Tinjauan Tradisi “

2013-04-25T09:43:00.001+07:00

Oleh : Emral Djamal Dt.Rajo Mudo

Nagari adalah kesatuan territorial dan pemerintahan, yang menjadi dasar Wilayah Alam Minangkabau dahulu. Tiap nagari mempunyai pemerintahan sendiri dan menurut penulis-penulis Barat, pemerintah nagari ini dulunya berjalan sangat baik, demokratis dan tidak dapat disalah gunakan. Kesempatan untuk menyeleweng sedikit sekali. Ini disebabkan kontrol langsung oleh rakyat melalui penghulu-penghulu mereka. Tiap nagari mempunyai balai tersendiri, masjid dan lain-lain. Terserah atas berapa Koto (suku) terdiri nagari itu, ada yang luas dengan beberapa balai, rumah adat, masjid, ada pula nagari yang kecil.

pedati (sumber foto:skyscrapercity.com)

Karena nagari ini berdiri sendiri (mempunyai kekayaan, pengadilan adat, tempat beribadah dan lain-lain), maka berkurangnya kekuasaan rajo, tidak mempunyai pengaruh atas kedudukan tiap nagari tadi. Yang dianggap oleh adat, penduduk nagari ialah anggota dari keluarga-keluarga yang sudah lama berada di sana dan berhak atas harta pusaka. Satu nagari atau federasi dari 2 atau lebih nagari, adalah semacam republik mini, komplit dengan alat-alat pemerin tahannya. Kalau menurut kata-kata adat, syarat suatu suatu nagari :

bacupak bagantang,

baradat balimbago

bataratak bakapalo koto,

babalai bamusajik

balabuah bagalanggang,

batapian basasaran

Sebuah daerah penerukaan yang telah dihuni oleh pendatangnya, baru dapat menjadikan wilayahnya sebagai sebuah nagari apa bila telah memenuhi syarat sebagai sebuah nagari, yakni harus terdiri dari empat komunitas pesukuan, seperti disebutkan dalam petuah adatnya : nagari nan ampek suku. Setiap suku ini dipimpin oleh seorang kepala sukunya secara adat yang dipanggilkan Datuk sebagai Penghulunya. Kelompok peneruka-peneruka lahan baru ini dalam menyusun pembentukan system kekuasaan nagari tentulah mengacu kepada system tatanan dan struktur adat yang sesuai dengan system dan struktur adat di negeri tempat asalnya, untuk diterapkan pula pada negeri yang baru mereka buka.

Karena perkembangan penduduk akibat migrasi yang terus menerus dari tanah darat, akhirnya dari empat suku berkembang menjadi delapan suku. Anak kemenakan dari kaum-kaum Ninik Mamak Yang Salapan Suku yang membelah diri dari Kelarasan Bodi Caniago dan Koto Piliang inilah kemudian disebut sebagai penduduk “bumiputra” di dalam Nagari Padang. Pada masanya, kaum kaum yang terdiri dari salapan suku mendiami Nagari Padang di bawah kepemimpinan Ninik Mamak Penghulu Sukunya masing-masing, yakni

1. Datuk Sangguno Dirajo di dalam suku Koto Piliang

2. Datuk Maharajo Besar di dalam suku Budi Caniago

3. Datuk Gunung Padang di dalam suku Koto Piliang

4. Datuk Rajo Dihilir di dalam suku Budi Caniago

5. Datuk Rajo Lelo di dalam suku Koto Piliang

6. Datuk Indo Bumi di dalam suku Budi Caniago

7. Datuk Rajo Dipadang di dalam suku Koto Piliang

8. Datuk Paduko Magek di dalam suku Budi Caniago

Datuk-datuk Delapan Suku ini juga disebut sebagai Ninik Ma mak Delapan Selo Negeri Padang. Pada masa itu Ninik Mamak Dela pan Selo itu dipimpin oleh Tuanku Bandaharo Tuanku Sembah Nan Berjanggut Putih.

Kedudukan Panglima Pertahanan Indrapura di Padang

Indrapura adalah sebuah kerajaan Kesultanan tertua di Suma tera. Keberadaannya merupakan mata rantai yang tak dapat dihilang kan begitu saja atas keberadaan kerajaan-kerajaan Kesultanan Islam di Nusantara ini. Kerajaan ini sebagai sebuah Kesultanan Islam memiliki otonomi khusus dan berdiri sendiri dalam wilayah Alam Mi nangkabau yang berpusat kekuasaan di Pagaruyung. Antara Pagaru yung dan Indrapura saling terkait baik dalam hubungan kekera batan, keturunan, hubungan adat, ataupun dalam hubungan strategi pertahanan wilayah Alam Minangkabau. Hubungannya terjalin da lam ungkapan adat : bapucuak ka Pagaruyuang, ba-Urek Tung gang ka Indopuro.

Pagaruyung telah menyerahkan tanggung jawab bahwa wila yah pesisir barat Sumatera Barat dikendalikan dan dikawal oleh Ke rajaan Kesultanan Indrapura, dan dalam situasi darurat bertindak sebagai Panglima Pertahanan Wilayah Rantau Pesisir Barat, Suma tera Barat. Khususnya wilayah Rantau Hilir, Rantau Tangah dan Rantau Mudik seperti telah diuraikan lebih dahulu. Namun ternyata menurut Rusli Amran (1980:228) : Sekitar 1625-1630 bangsa Aceh sampai ke sana dan menempatkan seorang wakil. Bagi Aceh, terpenting ialah dagang dan mendapat lada. Aceh tidak mem bahayakan kemakmuran Indrapura. Bahkan Aceh pernah memberi kan upeti -persembahan kepada Indrapura berupa berbagai benda pusaka Kerajaan (dokumen tertulis tersimpan oleh ahli warisnya).

Justru kehancuran total kerajaan ini baru terasa semenjak VOC datang ke sana dan memaksakan monopolinya, persis seperti yang mereka kerjakan di Banten. Indrapura kemudian terjepit anta ra kepentingan-kepentingan Aceh, Belanda dan Inggeris yang bertentangan. Dari kenyataan ini Indrapura sebenarnya lebih ba nyak mengambil peran aktifnya dibandingkan dengan Pagaruyung, dalam penyelesaian konflik yang berkepanjangan di Pesisir Barat Sumatera, khususnya di Bandar Padang. Penduduk Bandar Padang sebagian besar terdiri dari penda tang-pendatang, saudagar-sau dagar - pengusaha dari Koto Tengah dan Pauh.

Dewan Pemerintahan atau Kerapatan Adatnya, terdiri dari federasi penghulu-penghulu dari Koto Tangah dan Pauh yang anak kemenakannya menyebar sampai ke Padang, dipimpin oleh seorang Bandaharo Rajo. Diantara pimpinan tersebut ada Perwakilan dari Kerajaan Kesultanan Indrapura, yang berpangkat / bertugas sebagai Panglima. (Tentu saja wewenang ini telah dikonfirmasikan kepada penguasa tertinggi wilayah rantau alam Minangkabau yang berkedu dukan di Pagaruyung). Antara nagari Koto Tengah dan Pauah selalu ada persaingan untuk merajai Bandar Padang. Dewan Kerapatan Adat di Padang yang terdiri dari Datuk Datuk Penghulu Delapan Suku dalam Nagari Padang, sering merupakan arena percaturan konflik antara berbagai kepentingan penghulu-penghulu dari Koto Tengah dan Pauh. Datuk-datuk Delapan Suku ini juga disebut sebagai Ninik Mamak Delapan Selo Negeri Padang. Salah seorang tokoh pimpinan terkenal Ninik Mamak Delapan Selo pada masa itu, adalah Tuanku Bandaharo Tuanku Sembah Nan Berjanggut Putih. ….bersambung ke …..tulisan sebelumnya….

Pauh dan Koto Tangah : Bagian keenam Dari Tulisan Kota Padang Dalam Tinjauan Tradisi

2013-04-24T07:09:00.002+07:00

Oleh : Emral Djamal Dt.Rajo Mudo

Pada zamannya yang dinamakan Pauah itu terdiri dari 3 kena garian, yakni (1) Kenagarian Limau Manis, (2) Kenagarian Pauah V (3) Kenagarian Pauah Sambilan.

Setelah Nagari Limaumanih, Nagari Pauah V dan Kenagarian Pauah Sambilan, terbentuk pula Nagari Lubuak Kilangan, Nagari Nan XX Lubuak Bagaluang, dan Nagari Padang.

silek (foto:padangekspres.co.id)

Menurut keterangan Tuo Silek Pauah Limo pada awalnya yang turun dari Kubung Tigo Baleh adalah Inyiek Nan Barampek Nagari Pauh berasal dari Kubung Tigo Baleh , yakni :

Inyiek Sangguno Dirajo – dari suku Tanjung

Inyiek Sumbo – dari suku Caniago

Rajo Perak - dari suku Jambak

Rajo Anggang – dari suku Koto

Kemudian Pauah terdiri dari Pauah Limo dan Pauah Sembilan menjadi Pauah Si Ampek Baleh, dengan Ninik Mamaknya 14 dan Tapiannya 14 juga dengan 14 Tuo Pandeka yang dikordinir oleh seorang Ninik Mamak Pandekanya akan ganti Ampanglimo Pandeka dalam Adat. Si Ampek Baleh ini dikukuhkan dan dilapeh dari Sianik (sekarang masih ada Sawah Sianik). Pusat pimpinan Pauh Si Ampek Baleh terletak di Kampung Dalam Binuang dipimpin Rajo Putih dari suku Melayu.

Koto Tangah merupakan nagari yang penduduknya memiliki ikatan tali persaudaraan secara adat dengan Pauah Si Ampek Baleh, namun saling berdiri sendiri dalam wilayahnya. Wilayah ini merupa kan tempat strategis yang menguasai hubungan Padang dengan pe dalaman darek, yang setiap saat bisa menyetop arus dagang ke Na gari Padang, dan disini pula pengaruh Aceh sangat terasa karena banyak dari mereka bertempat tinggal di sana

Tetapi Groenewegen berhasil memisahkan Kototangah dari Pauh berupa suatu perjanjian dengan para pemimpin Kototangah yang dijadikan pengikut VOC. Dari peristiwa ini lahir ungkapan “Pauh manghadang Kototangah, Kototangah manghadang Pauah”. Pada hal secara adat pula hubungan mereka sebenarnya adalah se perti bersaudara adik kakak, yang diungkapkan lewat adagium adatnya dimana “Kototangah adik, Pauah kakak”

Pada tahun 1665 rakyat Pauh pernah mencoba menyerang “Nagari Padang” (maksudnya adalah menyerang Belanda dibawah pimpinan Groenewegen yang berkedudukan di Padang). Ungkapan adat “Pauah mahadang Kototangah, Kototangah mahadang Pauah” yang berawal dari peristiwa ini, berakibat sampai hari ini masing-masingnya menjadi satu kesatuan wilayah otonomi adat yang saling berdiri sendiri. Tatanan adatnya menyebutkan Koto tangah dengan 10 Ninik Mamak Penghulu Adatnya, 9 Tapiannya dan 10 pula Tuo Pandekanya.

Pertengahan tahun 1665, Groenewegen berhasil membuat perjanjian dagang tertulis dengan mereka. Tetapi tahun 1666, (sesudah Groenewegen meninggal), menurut VOC rakyat Koto Ta ngah secara “khianat” tidak mengakui perjanjian tersebut dan loji Belanda di sana malah dibakar sampai habis. (Rusli Amran, hl.174-175). Pada mulanya Koto Tangah sebagai kota dagang, netral saja. Mereka tidak memihak Aceh dan tidak pula bersekutu dengan Belanda. Oleh karena itu Groenewegen diterima dengan baik sebagai partner dagang. Selanjutnya Rusli Amran menegaskan bahwa hanya tinggal daerah Pauh saja yang nanti kita lihat tidak henti-hentinya merugikan Belanda. Apakah masalahnya?

Sistem Adat Pauah Si Ampek Baleh

Menurut Ismar Maadis Datuk Putih, mantan Kasi Kebu dayaan Diknas Kota Padang, seorang Ninik Mamak yang berasal dari Muaro Paneh Kubung Tigo Baleh menjelaskan bahwa : “ Penduduk yang datang dari daerah Kubuang Tigo Baleh, Solok sam pai di daerah Padang secara berangsur-angsur membangun pemu kiman dengan bingkai aturan yang dibawa dari daerah asalnya. Adat atau tatacara masyarakat Pauah secara umum sama dengan adat dan budaya Minangkabau, seperti di bidang kekerabatan yaitu memakai sistem garis keturunan ibu (matrilinial). Adatnya tersimpul dalam “adat nan ampek”, serta hidup bersuku-suku, bermamak bakamanakan, bakorong bakampuang, bakoto banagari, ba-andan ba-pasumandan, ba-bako ba-baki dan sebagainya.

Dalam perkembangan adat selanjutnya berdirilah Pauah Si Ampek Baleh yang merupakan kesatuan dari Pauah Limo dan Pauah Sambilan. Pauah Limo menempati daerah Kuranji dan sekitarnya. Pauah Si Ampek Baleh terdiri 14 Suku, di Pauah Limo terdapat 5 suku yakni suku Jambak, Koto, Tanjuang, Caniago, dan Melayu, sedangkan pada masyarakat Pauah Sambilan terdapat sembilan suku yaitu suku Jambak Nan Duo, Jambak Nan Batujuah, Koto Nan Batujuah, Piliang, Tanjuang, Sikumbang, Melayu, Guci, dan Caniago. Struktur kepemimpinan dalam nagari terdiri dari : pangulu, urang tuo, pandito (malin) dan Tuo Tapian. Penghulu ada lah kepala suku, urang tuo bertugas mengurus perdamaian adat, sedangkan tugas lainnya diurus oleh pandito atau malin. Tuo Tapian dan jajarannya pandekanya sebagai pemayung parik paga atau pimpinan keamanan yang memegang, mengawasi dan mengen dalikan Sasaran Silat.

Selain Tuo Tapian diangkat pula seorang kapalo mudo (pim pinan pemuda, pandeka mudo, dubalang mudo) yang bertugas sebagai perpanjangan tangan penghulu untuk mengatur masalah baik alek ketek, alek gadang, alek kematian, sampai kepada perhelatan kesenian “anak nagari” dan sebagainya. Kemudian dite tapkan pula seorang yang bertugas sebagai hulubalang dari peng hulu atau pejabat adat pada kelompok kaumnya. Disamping itu, dalam masyarakat Pauah Sambilan ditetapkan pula bahwa urang tuo atau urang sako yang bertugas sebagai penasehat penghulu. …bersmbung…… tulisan sebelumnya klik disini

Praktek Pencucian Uang Irjen Pol Djoko Susilo Didakwakan Jaksa Sejak Masih Menjabat Kapolres Bekasi.

2013-04-23T20:39:00.002+07:00

Menarik untuk disimak apa yang di dakwakan Jaksa terhadap Irjen Pol Djoko Susilo, karena KPK ternyata mengusut praktek pencucian uang tidak hanya sebatas kasus simulator SIM tetapi jauh ke masa-masa Irjen Djoko Susilo masih menjabat Kapolres Bekasi. Hal itu sebagaimana diberitakan detik.com ((23/04/2013 20:02 WIB)

Jakarta- Tindak pidana pencucian uang yang didakwa kepada Irjen Djoko Susilo bukan hanya saat dia menjabat sebagai Kakorlontas Mabes Polri. Jaksa juga mendakwa tindak pidana pencucian uang untuk Djoko sejak dia menjabat sebagai Kapolres Bekasi.

Djoko Susilo (foto:detik.com)

Dalam surat dakwaan, jaksa menyertakan SK Kapolri yang mengangkat Djoko sebagai Kapolres Bekasi pada 29 Maret 2001. Selang dua tahun kemudian, 2 September 2003, Djoko dipindahkan sebagai Kapolres Jakarta Utara

Perjalanan karir Djoko selanjutnya berturut-turut adalah Dirlantas Polda Metro, Wadir Lantas Babinkam, Dirlantas Babinkam, Kakorlantas dan terakhir sebagai Gubernur Akpol.

Mulai tahun 2003 hingga sebelum menjabat sebagai Kakorlantas, penghasilan dan ULP yang diterima Djoko berjumlah sekitar Rp 407,04 juta.

Lewat nama istri keduanya, Mahdiana, Djoko membeli sejumlah tanah. Djoko juga pernah membeli sebuah SPBU dan menggunakan kepemilikannya atas nama Eva Handayani.

Ada yang menarik dari nama Eva. Awalnya di Kartu Keluarga, Eva merupakan anak dari Djoko dan istri pertamanya Suratmi.

Namun berdasarkan akta lahir keluaran Madiun pada tahun 1992, Eva merupakan anak dari Sukarno Hadi Wiyono dan Titiek Roem Soeharti. Tapi di tahun 1989, Pemkot Madiun ternyata pernah juga merilis Eva sebagai anak dari pasangan Soekarni dan Sunarti

19 Oktober 2008, Djoko juga membeli satuan kondotel lantai 3, unit 331 degan harga 60 ribu USD di Swiss Bellhotel Segara Nusa Dua Bali.

Harta kekayaan yang dimiliki Djoko sejak 2003 hingga Maret 2010 mencapai Rp 53,894 miliar dan USD 60 ribu. (mok/fdn)

Pola pemperiksaan praktek pencucian uang seperti yang terjadi pada Irjen Djoko Susilo itu tentu menjadi sebuah pembelajaran yang menarik dan patut menjadi bahan pemikiran bagi para pejabat yang lain. Meskipun secara hukum pola prakteknpencucian uang yang dilakukann KPK terhadap irjen Djoko Susilo itu harus diuji dan dibuktikanndimpengadilan nantinnya. (dh-1)

Asal Usul Penduduk Nagari Padang - Taluak Banda Lako : Bagian Kelima Dari Tulisan Kota Padang Dalam Tinjauan Tradisi

2013-04-23T18:17:00.004+07:00

Oleh: Emral Djamal Dt.Rajo Mudo

Dalam upaya pengembangan wilayah baik dari segi perta hanan, keamanan, dan pembukaan daerah-daerah baru secara spon tan maupun dari segi tatanan penyebaran penduduk yang terencana dan sistematis dari pusat Alam Minangkabau, masyarakat tersebar ke berbagai daerah di luar Luhak Nan Tigo

ninik mamak nagari padang (foto:padangmedia.com)

Negeri Padang pada awalnya belum bernama Padang, tetapi menjadi bagian dari wilayah rantau nan panjang Pesisir Barat, Sumatera Barat. Daerah Padang pada zamannya itu hanya merupa kan wilayah pantai yang kosong, penuh rawa ditumbuhi pohon nipah, dinamakan Taluak Banda Lako. Dihuni oleh nelayan-nelayan yang datang dari daerah lain, singgah dan masih belum memiliki peraturan-peraturan perkampungan yang jelas. Karena mereka sing gah dan tinggal masih bersifat sementara dalam usaha mencari kehi dupan dan menangkap ikan untuk kemudian kembali lagi ke tempat asalnya masing-masing.

Sementara daratannya merupakan hutan rimba belantara dengan pohon-pohon kayu yang besar. Pohon-pohon kayu yang besar itu menjadi sarang sejenis kelelawar besar yang dinamakan Kalaluang, dan biasa disebut Kaluang saja. Hutan belantara itu kemudian terkenal dengan nama Rimbo Kaluang. Sepanjang hiliran Batang Arau arah ke pantai banyak ditumbuhi rumput ilalang yang luas.

Penduduk atau gelombang pertama yang pindah ke daerah Padang dari Darek Kubung Tigo Baleh (daerah Solok) sekitar abad ke 14 M. Mereka bentrok dengan urang Sikawak. Berikutnya “urang sikawak” lari ke laut dan daerah Padang dikuasai oleh masyarakat Darek (Luhak Nan Tigo) Minangkabau (A.Caniago Hr. Artikel, 1990). Masyarakat yang datang dari Darek itu membangun beberapa pemukiman termasuk Pauh dan Kototangah.

Menurut Marah Syarifuddin Arifin: “Nagari Padang pada awal nya dihuni oleh anak kemenakan dari penghulu nan ampek suku, yaitu Suku Tanjung yang dipimpin oleh Datuk Sangguno Dirajo turun dari Limaumanih, suku Caniago yang dipimpin Datuak Maharajo Basa dari Solok Salayo turun ke Binuang Sati, terus ke Padang. Suku Jambak (termasuk Caniago Sumagek-pen) dipimpin Datuak Paduko Magek langsung dari Singkarak, dan suku Me layu dipimpin Datuak Patah Karsani dari Salayo ke Batuangtaba terus ke Padang. Secara bergelombang mereka menetap di beberapa dataran yang subur, seperti Kapalokoto, Andaleh Simpang Haru, Aie Cama, Parak Gadang, Gantiang, Ranah, Alanglaweh, Kampuang Jao, Balakangtangsi. (2002: 12).

Sekitar tahun 1450 sampai 1556 anak kemenakan dari peng hulu nan ampek suku tersebut semakin banyak, sehingga ada yang menaruko ke seberang Batang Arau (kemudian dikenal sebagai Seberangpadang) sampai ke balik bukit. Dan diantaranya ada yang menjadi nelayan. Penghulu ninik mamak kemudian membuat koto sebagai tempat pertemuan beberapa kampung atau jorong dan menentukan wilayah Padang di bagian baratnya berbatas dengan pantai.

Pada hal sebagai penduduk wilayah rantau, Padang pada yang mulanya ditaruko leluhurnya turun melalui Kubuang Tigo Baleh, Solok-Salayo. Tetapi juga ada yang masuk dari Pesisir Bandar Sepu luah, Tarusan, Bayang dan dari Indrapura lewat Taratak Sungai Lun dang melintasi bukit Galanggang Kuaw, turun ke Lubuk Kilangan. Secara bertahap rombongan pertama konon menetap di hulu Limau manih, Pauah. Karena daerah itu subur, maka datanglah rombongan berikutnya yang kemudian memencar ke Tanjung Saba Lubuk Baga luang terus ke Batuangtaba.

Seorang Sultan yang kawin dengan seorang perempuan dari suku Caniago Sumagek kemudian membuka sebagian daerah hutan tersebut dan menjadikannya perkampungan. Sultan tersebut menem patkan keluarganya di sana. Putri pertama yang lahir di sana kemu dian terkenal dengan nama Puti (Putri) Rimbo Kaluang. Ibu sang putri yang dipersunting Sultan ini adalah kemenakan Datuk Bandaharo Basa dari Suku Caniago Sumagek, asal Singkarak, Kubung Tiga Belas. Kemudian kaum ini membuka perkampungan baru di kawasan yang luas ditumbuhi Ilalang, mendirikan rumah ga dang yang sekarang dikenal dengan nama Alang Laweh. Kemudian diikuti pula dengan beberapa rumah gadang di Ranah Binuang, arah ke Pasar Gadang.

Bundo Hj. Lusma Anwar kemenakan Sutan Harun Al-Rasyid dari Keluarga Besar Rumah Gadang Atok Ijuak Suku Caniago Sumagek Alang Laweh Padang menceritakan pula bahwa :

“ Sejak nenek moyang kami kaum Suku Sumagek turun dari Ranah Tapian Danau Singkarak manaruko ke Alang Laweh ( yang pada awalnya berasal Ilalang Laweh, begitu kata nenek kami bercerita kepada kami) untuk selanjutnya bermukim dan membentuk suatu komunitas baru, berupa kerajaan kecil sampai generasi ke – 7 turun temurun sampai sekarang menjadi tempat kami bermukim sesuai dengan Ranji yang ada pada kami secara berkaum-kaum di Alang Laweh ini. Semoga nama Alang Laweh akan tetap kekal abadi dan takkan pernah berganti nama dengan nama lainnya. Amin.”

Seorang perwakilan Raja Kesultanan Indrapura dari Pesisir Selatan, beserta keluarga dan hulubalangnya menetap di delta Pulau koto Padang, kemudian lebih dikenal sebagai Kapalo Koto, dekat Sungai Jirak (di selatan Seberang Padang sekarang). Ditandai dengan berdirinya sebuah Rumah Bagonjong masa itu. Semuanya hidup rukun dan damai, lalu pola hidup bernagaripun dibuat oleh ninik-mamak mereka.

Pada kurun waktu berikutnya seperti ditulis Rusli Amran, (Padang Riwayatmu Dulu), masyarakat Pauah dan sekitarnya dise rang Portugis. Bangsa Portugis mendarat di pantai barat Sumatera sekitar Padang pada tahun 1561, dan selanjutnya Portugis menye rang penduduk, dan masyarakat Pauah mengungsi ke daerah Kubung Tigo Baleh (1987:117).

Epos perjuangan rakyat melawan Portugis ini kemudian tercatat dalam berbagai kisah Kaba, Hikayat dan Folklore, yang sekarang langka diketahui. Salah satunya adalah Kisah Kaba Pusako Minangkabau : Bonsu Pinang Sibaribuik, yang baru terbit. Setelah pertikaian dengan Portugis usai, masyarakat Darek Minangkabau kembali memasuki daerah Padang yang terdiri dari delapan kelom pok, (tujuh kelompok dari daerah Solok, dan satu kelompok dari luhak Agam), yang meliputi :

1. Dari Guguak Solok
2. Dari Kurai Agam, melalui Tiku, Pulau Pisang terus ke Padang
3. Dari Saniang Baka, Sumani Koto Baru, Solok, Salayo, terus ke Durian Si Gaek, Kototangah Padang
4. Dari Cinangkiek, Kacang Rasam (dekat Aripan Solok) terus ke Kuranji Korong Gadang sampai ke Binuang Sati (Ranah Binuang Padang)
5. Dari Cupak Solok, menuju Batu Ratok Tigo, Guguak nan Duo Puluah (Koto Baru) Padang.
6. Kasiek Sumani terus ke Padang
7. Saniang Baka, Talang, Talago dadok, Buah Manggih Padang.

Di daerah baru pendatang membangun pemukiman baru hingga tercipta perkampungan di daerah Padang dan sekitarnya seperti Pauah, Koto Tangah, Padang Salapan Suku, dan daerah lainnya. ..bersambung….. tulisan sebelumnya klok disini.

Kerajaan Rantau: Bagian Keempat dari tulisan “Kota Padang Dalam Tinjauan Tradisi”

2013-04-21T12:41:00.001+07:00

Oleh : Emral Djamal Dt.Rajo Mudo

4. Kerajaan Rantau

Menurut catatan dari sebuah “Tambo Nagari”, bahwa penataan sistem ini jauh sebelum Aditiawarman datang ke Pagaruyung, yakni pada masa itu Minangkabau masih bernama Alam Pulau Paco Tanah Andalas, yakni semasa kekuasaan Daulat Sulthan Paduka Besar yang kemudian bergelar Datuak Katumanggungan dan Sulthan Indera Alam yang kemudian bergelar Datuak Parpatih Nan Sabatang pucuk pimpinan Lareh Nan Duo yaitu Lareh Koto Piliang. dan Lareh Bodi Caniago Pada zaman itulah didirikan kerajaan-kerajaan kecil di dalam daerah Pulau Paco Tanah Andalas, yakni sebanyak 10 Kerajaan

Surau bagonjong (sumber foto:minangforum.com)

1. Kerajaan di Bukit Batu Patah - Limo kaum

2. Kerajaan di Sungai Tarab

3. Kerajaan di Sumanik

4. Kerajaan di Batang Rantau Tiku Pariaman, Taluk Tuban Su ngai Salak

5. Kerajaan di Bandar Padang, Taluak Bandar Lako Kualo Air Batu.

6. Kerajaan di Bandar Palembang

7. Kerajaan di Siak

8. Kerajaan di Rimbo Tambusai

9. Kerajaan di Tanah Jamb

10. Kerajaan di Tanah Aceh

Tatkalo maso purbakala itu, adat lamo pusako usang zaman itu sepuluh kebesaran Rajo yang bernobat. Itulah sepuluh kerajaan kerajaan awal di dalam Pulau Paco pada zaman kekuasaan ber tampuk di Nagari Tuo Pariangan.

Sistem Adat Kerajaan Rantau Padang

Pada awal pembentukan system pemerintahan yang menerap kan system kelarasan, dimana wilayah sudah berluak dan darat su dah berantau, kampung sudah berjorong-jorong, dan masyarakatnya diatur dalam hidup bersuku-suku, secara rinci telah ditata oleh nenek moyang terdahulu disebutkan dalam Tambo bahwa :

Yang dinamakan Lareh Nan Duo yaitu Lareh Bodi Caniago pegangan Datuk Perpatih Nan Sabatang yaitu Limo Kaum XII Koto, panurangan Gajah Patah Gadiang. Wilayahnya sampai ke Pesisir Timur, ke Kuantan Batang Hari lalu ke Siak Indogiri hingga Palembang dengan Jambi sampai ke Deli Asahan, Pang kalan Koto Baru, Kuok dan Bangkinang. Dan Lareh Koto Piliang pegangan Datuk Katumanggungan meliputi Sungai Tarab Salapan Batu di dalamnya, lalu sampai keriak nan badabua, sampai ke laut nan sedidih hingga gunung Mahalintang hilir, hingga Sialang Ba lantak Basi, hingga Bangkahulu Mudik, berantau Hilir, berantau Tangah dan berantau Mudik.

Rantau Lareh Koto Piliang ini yang berada di Rantau Pesisir Barat Sumatera Barat terbagi tiga yaitu

1. Rantau Hilir, terdiri dari Bayang-Pulut Pulut, Taratak, Ta rusan, Lumpo, Salido, Batang Kapas, Surantih, Amping Parak, Kambang, Lakitan, Palangai, Sungai Nyalo, Punggasan, Air Haji, sampai ke Indrapura, Tapan dan Silaut. Kemudian jajaran negeri-negeri itu dalam perkembangannya bersatu dalam kesatuan yang lebih dikenal sebagai konfederasi nagari-nagari Koto Sebelas Tarusan, konfederasi Nagari Nan Tigo Kedudukan Rajo, yakni Bayang, Tarusan, Salido Painan, konfederasi nagari-nagari Bandar Serpuluh, dan konfederasi Nagari Tigo Lurah, yakni Tapan, Lunang, dan Selaut, serta Indrapura sebagai pewaris pusat kerajaan kesultanan usali dinyatakan berdiri sendiri dengan system pemerintahan adat kerajaannya.

2. Rantau Tangah, terdiri dari Padang, Nagari Tigo Lurah yakni Tanjung Saba Koto Di Hulu, Nanggalo Ujung Karang, Pauh Mahadang Koto Tangah, Bungus, Lubuk Kilangan, Air Manis Batu Bersurat. Nagari-nagari ini kemudian menyatu dalam federasi Nagari Padang Salapan Suku, federasi Nagari Pauh Sembi lan dan Pauh Limo terdiri atas 9 dan 5 suku yang po puler dengan sebutan Si Ampek Baleh, serta federasi Nagari Nan Duo Puluah, dari Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung sampai ke Bungus, Teluk Kabung. Dan Na gari Koto Tangah terdiri atas 10 suku.

3. Rantau Mudik, terdiri dari Ulakan Pakandangan, Tiku Paria man, Nagari Duobaleh Koto, Nagari V Koto, Tujuh jo Ampalu.* ...bersambung... (tulisan sebelumnya)

Padang Dalam Pemerintahan Adat: Bagian Ketiga Dari Tulisan Kota Padang Dalam Tinjauan Tradisi

2013-04-20T06:41:00.001+07:00

Oleh : Emral Djamal Dt.Rajo Mudo

3. Padang Dalam Pemerintahan Adat

Dalam penyelenggaraan pemerintahan secara adat ada dua sistem kekuasaan yang diundangkan dalam adat, yakni system Bodi Caniago dan Koto Piliang. Sistem Bodi Caniago ditata oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang, yakni berazaskan demokrasi kerakyatan dengan pimpinan pucuak tagerai (presidium). Koto Piliang ditata oleh Datuk Ketumanggungan yakni system Pertuanan (kerajaan) dengan pimpinan seorang raja Yang Dipertuan.

Pelabuhan Muara Padang (Foto:commons.wikimedia.org)

Dalam menata pemerintahan masyarakat di Minangkabau selanjutnya system tersebut digabungkan, yakni gabungan system Koto Piliang dan Bodi Caniago dengan paham egaliter dan kerak yatan yang tinggi, duduk sama rendah tegak sama tinggi, serta unsur musyawarah dan mufakat dalam kehidupan sehari-hari. Sementara pimpinan merupakan pucuak bulek ka ganti rajo. tokoh yang didahulukan selangkah ditinggikan seranting. Ini berlaku dalam suasana damai, aman dan tentram.

Namun dalam masa kemelut dan darurat, kepemimpinan ber alih kepada Tuan Gadang sebagai daulat perang, yang disebut Am panglimo Basa, atau Ampanglimo Basa Harimau Campo Koto Piliang. Eksistensi Padang sebagai wilayah kerajaan rantau justru lahir, tumbuh dan dewasa dalam suasana darurat perang. Karena itu Padang dalam masa darurat dipimpin oleh seorang Ampanglimo Rajo dibantu oleh Hulubalang Rajo. Dalam pertumbuhannya, kegiatan dagang selalu mengalami gangguan, ancaman dan menjadi ajang perebutan antara para penjarah, penyamun dan perampok dengan berbagai kepentingan ekonomi maupun politik. Baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Inilah kemudian yang menjadikan Padang tumbuh sebagai negeri bandar pelabuhan dan kerajaan rantau termuda di Pesisir Barat Sumatera Barat.

Konflik-konflik yang terjadi ada yang bisa diselesaikan secara damai dalam sebuah balai musyawarah, namun tidak urung pula konflik justru terpaksa diselesaikan secara fisik. Penyelesaian secara fisikal ini berarti berhadapan dengan tokoh-tokoh pendekar pende kar parik paga nagari, urang-urang bagak yang tangguh dan ter nama, orang-orang yang alim ilmu serta kaum adat, penghulu mantri, satria-satria pendekar cadiek pandai serta hulubalang-hulubalang yang datang dari selingkar nagari Padang seperti dari Indrapura, Bandar Sepuluh, Salido, Bayang, Tarusan, yang melibat kan Kubung Tiga Belas, Agam, Tiku, Pariaman, dan bahkan dari Pagaruyung, Sungai Tarab dan Batipuh Pariangan Padang Panjang.

Dibawah kepemimpinan tertinggi seorang Panglima Raja yang berdaulat dalam kerajaan rantau Nagari Padang dibantu beberapa orang ninik mamak dari kalangan penghulu yang berani dan satria pendekar yang dijuluki “Tuanku Bagak”, Hulubalang-Hulubalang yang berada dalam komando Ampanglimo Basa-nya. mengadakan konsolidasi dan kordinasi kekuatan pertahanan anak nagari (rakyat) untuk tidua siang bajago malam, tagaknyo di pintu mati” mem pertahankan eksistensi Nagari Padang. sebagai Bandar dagang utama, dan kerajaan rantau di Pesisir Barat Minangkabau dari penja rahan asing.* Bersambung …artikel sebelumnya latar budaya

Manusia Minangkabau Sekarang

2013-04-18T21:58:00.002+07:00

Oleh: Emral Djamal Dt. Rajo Mudo

Kebanyakan anak kemenakan pewaris atau pendukung kebudayaan Minangkabau sekarang tidak lagi memiliki daya refleksi untuk cepat tanggap, dan tangguh, tidak lagi memiliki kepekaan reaksi untuk cepat bertindak, mengambil keputusan dan berkiprah tentang berbagai fenomena keminang kabauan yang terjadi. Mereka lebih suka menunggu dan menonton. Kemu dian bertanya bahkan mencemeeh sendiri :

Apa itu Minangkabau,

mengapa,

bagaimana

di mana,

bilamana,

untuk apa ?

Manusia Minangkabau yang tidak cepat tanggap, tidak reaktif meng akibatkan hilangnya daya reflektif, hilangnya semangat untuk berlomba-lomba memajukan budaya bangsa lewat nilai-nilai budaya negeri sendiri, lewat nilai-nilai sako korong jo kampuang. Menurut budayawan Chairul Harun (alm.) yang semasa hidupnya dikenal sebagai seorang seniman buda yawan pemikir dan strateg budaya Alam Minangkabau yang gigih menggali, menghidupkan dan mengembangkan seni tradisi mengatakan :

“Mereka (generasi Minangkabau, pen.) tidak ingin cepat menjadi manusia Indonesia yang berkualitas baru dan energik seperti juga mereka tidak ingin cepat untuk menjadi manusia Universal. Kadang-kadang mereka seperti si buta di malam gelap dan begitu asyik berceritera tentang berbagai warna dunia yang hanya mereka mamah lewat imajinasi buku-buku asing, atau karena cerita-cerita orang tentang mimpi-mimpi yang diulas dan ditulis secara rapi, setelah ia bangun dari tidurnya. Kebiasaan memamah biak pikiran-pikiran orang lain, menjadikan mereka tidak sempat untuk berfikir melebihi fikiran orang lain itu.” (Harian Singgalang, 1989).

Selanjutnya dikatakan bahwa “ hanya segelintir orang yang memiliki kesadaran tentang limbago yang mulai berkecambah. Tetapi karena jumlah nya kecil mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka memang mencoba menyingkirkan berbagai unsur, berbagai kekuatan yang akan menimbun serta mematikan kecambah itu. Tetapi apa daya, tenaga terbatas. Mereka hanya tercenung dan prihatin”.

Tampaknya manusia Minangkabau sekarang tidak lagi memahami makna amanah, apalagi untuk melaksanakan amanah berupa pesan-pesan budaya, pesan sejarah, pesan-pesan ilmu pengetahuan taktik dan strategi budaya yang meliputi bidang sosial, ekonomi dan politik. Mereka tidak lagi berfikir bagaimana seharusnya teknik pembinaan generasi muda dan pengeta huan tentang kepemimpinan dengan corak dan gaya pelaksanaan khas Alam Minangkabau dapat digali dan dikemas dalam format baru yang lebih sesuai.

Karenanya mereka belum bisa menjadi manusia utuh, manusia uni versal yang kokoh dan penuh harga diri dalam pergaulan antara bangsa. Akibatnya mereka sering menjadi bulan-bulanan kelompok tertentu, baik dibidang ekonomi, sosial, politik dan budaya, Bahkan sekarang telah mema suki wilayah adat dan agama yang dianut dan diyakininya. Karena tingkat kemampuan yang bisa dicapai baru sebatas jadi pelayan-pelayan, abdi-abdi kampung dalam (abdi dalam), dengan pengabdian-pengabdian semu penuh gagasan yang dilengkapi dengan orasi-orasi yang menggebu-gebu namun kemudian setelah gagasan itu menumpuk menggunung, ternyata mereka jadi bingung sendiri. Seakan-akan “gunung gagasan” itu akan menimpa dirinya sendiri.

Masih mendingan kalau mereka sadar, tapi celakanya ada yang hilir mudik mengkundang-kundang gagasannya kesana kemari, sambil berteriak inilah kebangkitan, inilah pembangunan, inilah kesejahteraan, inilah kemakmuran dan lain sebagainya. Lalu diam-diam lobi sini, lobi sana, tak peduli ada orang “nan ka tasingguang dek kanaiek, talendo dek katurun”.

Pada hal “Minangkabau” telah ber-amanah, kalau mau berbuat ber buatlah dalam alam, kalau mau mengabdi, mengabdilah dalam alam, arti nya berbuatlah dan mengabdilah demi kedamaian dan kesejahteraan semesta alam, bersama-sama dan total secara keseluruhannya, bukan setengah-setengah demi mempertahankan kepentingan individu, kelompok, atau golong an. Mengabdilah dengan ikhlas, memimpinlah dengan adil, ingatlah “iduik ka mati”, pasti mendapat kehormatan dari langit. Carilah Mardhatillah

Kalau mau meniru, maka tirulah hukum-hukum alam, kalau mau membaca, bacalah hukum alam, hayatilah dan renungkanlah gejala alam yang memberi kias dan ibarat hukum, yang memberikan kekayaan ruhani dengan berbagai fenomena yang diisyaratkannya, jangan meniru atau menjiplak barat atau timur, utara atau selatan. Kalau mau berkuasa, kuasai lah tabi’at alam, taklukkan dan uruslah alam. Kalau mau jadi pemimpin, jadilah pemimpin dalam alam, maka belajarlah memimpin diri sendiri, memimpin keluarga dan kaum yang lebih besar demi keselamatan dan kesejahteraan dalam alam. Latih dan binalah diri, keluarga dan kaum yang lebih besar berdiri tegak berjalan lurus di alur alam. Dan kalau mau belajar, belajarlah dalam alam, bersandarlah kepada batang pohonNya dalam alam, jangan asik mengumpulkan daun-daun kering, silaro yang jatuh bergu guran.

Tetapi hidupkanlah semangat berguru kepada alam, semangat menuntut ilmu secara benar, dan mintalah bimbingan kepada Sang Pencipta Alam. Jadikanlah hukum-hukum alam yang telah ditetapkan Tuhan Yang Maha Menciptakan, sebagai pedoman dan acuan kepustakaan dalam alam. Jangan hanya sekedar semboyan Alam Takambang Jadikan Guru.

Tetapi, ternyata, manusia pewaris kebudayaan Minangkabau yang sekarang dinamakan Budaya Alam Minangkabau telah ragu untuk mampu lagi tegak berdiri kokoh, untuk menjadi tuan atas wilayahnya sendiri, seperti yang diisyaratkan sejarah negeri sendiri, dengan perjalanan keberadaan

Datuk Di Ngalau, Sri Maharaja Diraja Suryanarayana Mauli warmadewa, Sri Maharaja Indrawarmandewa, Tuanku Tigalaras Sri Tribuwana Mauliwarmadewa, Putri Reno Marak, Dt. Sri Maharajo Dirajo, Putri Reno Jani, Datuk Suri Dirajo, Putri Indo Jalito, Ninik Indojati, Sultan Tajul Alamsyah, Sulthan Muhammadsyah, Datuk Katumanggungan, Datuk Perpatih Nan Sabatang, Datuk Sari Maharajo Nan Banego-nego, Purtri Reno Sudah, Putri Reno Jamilan, Yang Dipertuan Maharaja Nan Sakti, Dewang Bonang Sutowano, Sulthan Maharaja Hakikat, Putri Panjang Rambut, Putri Kasumbo, Putri Salareh Pinang Masak, Bundo Kanduang, Putri Reno Kumalo, Dang Tuanku, Cindua Mato, Dewang Ranggowano, Malin Dewa, Anggun Nan Tongga, dan tokoh legendaris Putri Reno Selaras Pinang Masak, Pinang Siberibut yang terkenal berjuang mengusir penjajahan Portugis di pantai barat Sumatera Barat.

Pada generasi-generasi berikutnya kemudian dilanjutkan oleh alim ilmu terkenal seperti Syaikh Burhanuddin Ulakan, Syaikh Jalaludin, Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Pamansiangan Koto Tuo, Inyiek Parabek, Inyiek Canduang, Siti Manggopoh, Bung Hatta, Bung Syahrir, Agus Salim, Yamin, Hamka, dan banyak-lagi tokoh-tokoh pendekar negeri, para alim ilmu yang tidak tercatat di negeri ini, juga seperti yang diamanatkan dalam cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang dicantumkan dalam UUD 1945.

Manusia Minangkabau sekarang, menurut Chairul Harun, paling tinggi baru menjadi “manusia Luak, manusia Luak Nan Tuo, manusia Luak Nan Tangah, atau manusia Luak Nan Bungsu.” Ironinya lagi, justru saat ini ketika beliau sudah tidak ada lagi, terbukti kebenaran pendapat Chairul di zaman reformasi ini. Ketika canang untuk kembali ke nagari telah dibunyi kan, justru mereka banyak terperangkap sebagai manusia kabupaten, manu sia kota, bahkan “manusia nagari”, menurut versinya masing-masing yang mengacak langan bak langan, mengacak batih bak batih. Mereka begitu susah untuk menjadi “manusia Indonesia Baru”, seperti diisyaratkan oleh “Minangkabau” itu sendiri, manusia yang berwawasan nusantara, manusia Universal. Apa kelemahan sekarang ?

Kelemahan utama manusia Minangkabau sekarang menurut Chairul adalah “pemalas”, mereka jadi “pemamah biak”. Mereka kembali “berburu”, “bakumain” sebagai pemburu materi, pemburu proyek, pemburu jabatan, kekuasaan dan pangkat, pemburu mangsa yang disukai tak obahnya seperti kehidupan di zaman purba yang menerkam mangsanya tanpa belas kasihan. Mereka tidak lagi memiliki kesetiaan, tidak loyal dengan pendirian mereka sendiri yang telah diikrarkannya. Mudah saja baginya pindah partai, pindah golongan, bahkan pindah aqidah, karena tidak lagi bakumain undang jo barih balabeh adat, mereka tidak lagi bermain Cupak dengan Gantang. Sehingga dengan mudah :

Cupak dianjak urang panggaleh,

Gantang dialieh urang lalu.

Mereka tidak lagi mengerti, memahami, menghayati atau mengarifi symbol “cupak” dan “gantang” menurut Alam Fikiran Minangkabau. Pada hal cupak dan gantang itu adalah “takaran kehidupan” yang harus dipakai dan diarifinya dalam mengarungi kehidupan sepanjang Adat Alam Minang kabau. Karenanya, seperti disampaikan Chairul, mereka mengidentikkan diri pada legenda yang berkembang jadi mitos yaitu “Minangkabau” itu adalah “Kabau”. Barangkali karena kemalasan itulah mereka tidak mampu menjadi manusia yang berfikir konfrehensif, berfikir total secara menyeluruh, tidak mampu :

mangaruak sahabih gauang,

mahawai sahabih raso,

karano cinto mamang

pariso ragu.

Tidak mampu mambalun sabalun kuku mangambang saleba alam. Tidak mampu merumuskannya dalam butir-butir yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama. Walau telah dikerahkan upaya sarana, prasarana dan dana untuk itu.

Acak-acak nagari alah,

Sio-sio utang tumbuah

kok bakareh,

arang abih basi binaso.

Karena mereka sudah sibuk mangureh tanago / menguras energi untuk bisa membaca yang tersurat, tak ada lagi daya dan upaya untuk me nguak tabir yang tersirat, apalagi untuk hal-hal yang tersuruk. Kelambanan dan kedangkalan berfikir itulah yang menyebabkan mereka jadi puas hanya sebagai pelayan, tukang-tukang ambil muka, sebagai budak-budak kebuda yaan ampas, sekedar untuk memenuhi selera rendah dunianya saja. Akibatnya mereka mudah dibeli, bahkan terlalu murah untuk dibeli. Sehing ga cukup sulit untuk menggugah mereka untuk melaksanakan program peren canaan, pembangkitan, dan pembangunan sosial budayanya sesuai dengan pesan adat dengan isyaratnya yang tertuang dalam ungkapan :

1. Mambangkik batang tarandam,batagak tonggak tuo.

2. Manapiek mato padang, paapuih coreang di muko

3. Manantang matoari, paapuih malu di kaniang

4. Manjapuik piutang lamo, panantang dunia urang

Atau terasa amat sulit untuk mengajak mereka untuk baguru kepada Alam. Juga sulit untuk mengingatkan mereka belajar dari alam dan peng-Alam-an. Pada hal Sang Khaliqul Alam telah memberikan berbagai mata pelajaran untuk peng-alam-an, bahkan peringatan telah disampaikan lewat alam ciptaanNya, yakni peringatan-peringatan lewat laut yang menggulung kehidupan, lewat air yang menggenangi kota, lewat api yang membakar ne geri, lewat angin yang memutar balikkan cuaca nusantara dan lewat tanah yang merengkah patah bumi persada ini.

Mereka yang sempat bersekolah tinggi, menurut Chairul malahan jadi didik, jadi linglung, hilang akal, malahan mungkin sibuk mempertu karkan fikiran dengan sederetan buku-buku tebal karangan luar negeri, sehingga akibat dari fikiran yang bertukar-tukar itu justru tampak sebagai laku perangai, fi’il dan kurenah ketidak stabilan, ketidak warasan karena batuka aka, bertukarnya standar nilai. Ternyata Bang Chairul benar, Mi nangkabau itu sekarang memang “meminang” kabau.

Dok. Salimbado Grup, 2007

Lembaga Pusat Kajian Tradisi BAM di Padang.

Latar Budaya (Bagian Kedua Dari Tulisan “Kota Padang Dalam Tinjauan Tradisi "

2013-04-18T00:04:00.000+07:00

Oleh : Emral Djamal Dt.Rajo Mudo

2. Latar Budaya

Selain dari system pemerintahan nagari, pada abad ke 14 terdapat juga pemerintahan yang bersifat kerajaan rantau sesuai dengan adagium adat : Luak ba-Pangulu Rantau ba-Rajo. Yakni Rantau yang dikordinasikan ke kerajaan Pertuanan Pagaruyung, bahkan sebelum Aditiawarman berkedudukan di Pagaruyung.

Kota Tua di Padang (abangboyc.blogspot.com)

Dalam usaha memperkokoh kerajaan dan memperkuat pertahanan wilayah Datuk Ketumanggungan mengadakan konsolidasi kekuatan dan memerintahkan untuk membuka wilayah-wilayah baru seperti mendirikan pemerintahan atau mengokohkan nagari-nagari kecil sekelilingnya sebagai kerajaan-kerajaan rantau yang memiliki otonomi luas. Salah satu usaha mereka adalah menyebarkan anggota kerabat kerajaannya beserta anak kemenakan yang menjadi rakyatnya bermigrasi ke berbagai daerah-daerah baru. Baik ke wilayah pesisir timur maupun ke wilayah pesisir barat, bahkan utara dan selatan Sumatera. Disamping untuk menjaga ketahanan dan kestabilan pemerintahan juga merupakan usaha perluasan daerah dan pembukaan lahan-lahan kehidupan yang baru, termasuk salah satu diantaranya ke Bandar Padang.

Perkembangan wilayah itu dari sudut kebudayaan dapat dijelaskan sebagaimana yang diterangkan oleh Najir Yunus (1974:76), bahwa daerah Minangkabau terdiri dari tiga Luhak dan dua Rantau.

“Tiga luhak yang dimaksud adalah Luhak Tanah Datar, yang terdiri dari Tanah Data Nan Diateh (kabupaten Tanah Datar sekarang), dan Tanah Data nan dibawah, meliputi sebagian besar daerah kabupaten Solok, serta sebagian besar Sawah Lunto Sijunjung. Kedua Luhak Agam yakni Kabupataen Agam, sebagian kabupaten Pasaman, ketiga adalah Luhak Limo Puluah Koto, terdiri dari Kabupaten Limo Puluah Koto, Bangkinang, termasuk Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Rantau Nan Duo adalah Rantau Hilir yakni daerah yang terletak sebel;ah aliran sungai kearah Timur seperti Kuantan, Indra Giri, Daerah Siak, Rokan, dan Negeri Sembilan, sedangkan Rantau Mudik yaitu daerah sebelah Barat Luhak, mulai dari Air Bangis sampai ke Taratak Air Hitam sebelah selatan dinamai Pesisir Nan Panjang atau Laut Nan Se didih .”

Di wilayah Pesisir Nan (Sabatang) Panjang, Laut Nan Sedidih inilah termasuk di dalamnya Nagari Padang. Bahkan pertumbuhan Padang menjadi pusat percaturan internasional menjadikan dirinya “dewasa” sebagai sebuah negeri di pesisir pantai barat Sumatera yang pantas untuk diperhitungkan sebagai pintu gerbang Minang kabau yang baru. Padang menjadi terkenal tidak saja sebagai kota pelabuhan, bandar dagang, bahkan pusat percaturan intelektual, politik, ekonomi, budaya dan agama. Inilah yang membuat Belanda menjadi gemas untuk menguasai Nagari Padang sebagai “pintu barat” menggantikan Salido dengan sasaran selanjutnya menguasai Minangkabau, Sumatera. .. Bersambung …. Bagian sebelumnya klik disini.

(Makalah ini telah dipresentasikan pada diskusi tentang “ Padang Sejarah dan Budayanya “ yang diselenggarakan oleh Museum Adityawarman Padang, tgl Kamis 8 Nov 2007 )