Kabarnya Orang Bengkulu

Dugaan PSAB Trans Lubuk Mumpo Bermasalah Semakin Kuat

noreply@blogger.com (Bengkulu Kito) — Sun, 13 Jul 2008 22:21:00 +0000

Hasil pengecekan ke lapangan yang dilakukan tim Reskrim Polres RL ke proyek PSAB Trans Lubuk Mumpo Senin (7/7) kemarin, menguatkan indikasi jika proyek yang menggunakan dana dari APBN ini bermasalah.

Di lapangan Polres menemukan 33 batang pipa besi tidak terpasang. Pipa yang bernilai jutaan rupiah ini hanya dibiarkan berserakan di lokasi proyek. Seharusnya, pipa besi ini dipasang untuk mengalirkan air bersih ke pemukiman warga.

Kapolres RL, AKBP. Joni Triharto, SH melalui Wakapolres Kompol Iis Kristian, S.IK melalui Kasat Rerkrim AKP. Syarif Hidayat, S.IK mengatakan dugaan jika proyek ini bermasalah semakin kuat. “Salah satu temuan kita di lapangan, ya…adanya 33 batang pipa besi dengan panjang 6 meter tidak terpasang. Namun indikasi ini masih harus kita kembangkan lagi,” ujar Syarif kepada RB kemarin (10/7).

Selain melakukan pengecekan di lapangan, tim Polres juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang warga Trans Lubuk Mumpo yang pernah dipekerjakan dalam proyek ini. Tidak hanya itu, kemarin pagi Direktur CV.Villa Salaspah yang mengerjakan proyek ini juga sudah dipanggil.

Terhadap Direktur CV. Villa Salaspah ini tim penyidik Polres mengajukan pertanyaan seputar pekerjaan proyek, nilai pekerjaan, jenis pekerjaan dan beberapa hal lainnya.

“Rupanya pihak perusahaan ini telah memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk mengerjakan pekerjaan ini. Jadi beberapa hari ke depan kita juga akan memanggil pihak kedua yang mendapat kuasa dari perusahaan tersebut,” timpal Syarif.(pie)

Polda Ngalah, 44 M3 Kayu Dibawa TNI Panglima TNI-Kapolri Diminta Turun Tangan

noreply@blogger.com (Bengkulu Kito) — Sun, 13 Jul 2008 22:16:00 +0000

Sabtu, 12-Juli-2008, 09:22:01
Barang bukti berupa 44 M3 kayu jenis tenam di garasi rumah pribadi Bupati Seluma, H. Murman Effendi, SE akhirnya diangkut oleh anggota TNI ke Makoramil Tais. Sejauh ini status kayu yang telah dipasang police line tersebut dinyatakan illegal. Karena tanpa dilengkapi surat dokumen yang lengkap.

Kamis (10/7) lalu saat penyitaan kayu kualitas ekspor tersebut sempat terjadi ketegangan antara anggota TNI yang menjaga kayu dengan anggota Brimob Polda Bengkulu. Namun karena anggota TNI ngotot, hingga akhirnya anggota Brimob mengizinkan barang bukti kayu tanpa dokumen tersebut dibawa ke Makoramil.
Direktur Reskrim Polda Bengkulu Kombes Pol Drs Sumartono,J,SH,MM didampingi Kabid Humas Polda Bengkulu AKBP Bambang Ponco, SH kepada RB kemarin membenarkan, seluruh barang bukti kayu di rumah Bupati Seluma diserahkan ke Kodim 0407 BS.

‘’Tinggal mereka lagi mau dikemanakan. Apakah tetap diproses atau tidak. Yang jelas jika akan diperiksa, tentu yang memprosesnya Denpom. Namun bagi yang sipilnya proses pemeriksaan masih terus berjalan,’’ ujar Sumartono.

Dari 7 tersangka yang sudah mendekam di jeruji besi, satu tersangka yakni Yk pemilik kayu 63 M3 kayu yang ditemukan pertama kali saat oprasi hutan Rafflesia, dalam waktu dekat akan diserahterimahkan ke kejaksaan. Sebab proses pemeriksaan dan berkas perkaranya sudah lengkap alias rampung. Jaksa penuntut umum juga sudah menyatakan berkasnya P21.

‘’Kalau tidak ada halangan teknis, beberapa hari ini Yk salah satu dari 7 tersangka illegal logging akan diserahkan ke jaksa. Karena selama pemeriksaan hasilnya didapati cukup bukti. Semenjak ditangkap tersangka juga tak bisa menujukan dokumen kepemilikannya.

Sementara 6 tersangka lagi termasuk Kepala Dinas Kehutanan (kadishut) Seluma berinisial Ys (45) serta 5 stafnya itu masih dalam proses pelengkapan berkas,’’ tegas Sumartono yang dikenal dekat dengan wartawan ini.

TNI Piket Jaga Kayu

Dari pantauan RB di lapangan, 44 M3 kayu jenis meranti merah (tenam) di garasi rumah Bupati di Jalan Perkembangan, Desa Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, kemarin sudah tidak ada lagi. Kondisi di rumah yang memiliki kolam pemancingan sekitar 1 Ha ini tampak sepi senyap. Tidak seperti sehari sebelumnya, diramaikan polisi bersenjata lengkap dan TNI berseragam loreng.

Korp TNI memang cukup intens menjaga kayu di rumah pribadi Bupati Seluma. Bahkan secara institusi TNI mem back up penuh penjagaan kayu tersebut. Terbukti di rumah bupati tersebut dibuat jadwal daftar jaga kayu. Di rumah tersebut ada daftar piket 24 anggota Koramil Tais. Mereka dibagi dalam enam regu dengan beranggotakan empat personel. Daftar piket anggota Kormail Tais ini mulai berlaku dari tanggal 20 Juni 2008-13 Juli 2008. ditandatangani langsung Danramil Kapten Inf. Sunarko, SH.

Menurut informasi, sejak anggota Brimob dan Reskrim Polda Bengkulu meninggalkan rumah Bupati, Kamis malam, kayu sudah mulai diangkut dengan menggunakan mobil Dam Truk milik Pemkab. Kayu tersebut diangkut ke Makoramil Tais, yang berjarak sekitar 7 Km dari lokasi. Hingga pagi kemarin, masih terdengar suara kayu diturunkan dari Dam Truk.

Pantauan RB di Makoramil, di sebelah kanan bangunan tampak bekas ban Dam Truk di jalan tanah yang diperkirakan dilalui berulang kali. Kayu diletakkan di rumah belakang Makoramil tersebut. Di halaman samping kantor ada tenda yang berisi kayu. Di jalan mobil masuk tersebut kemudian ditutup dengan pintu yang terbuat dari seng.

Bantah Bentrok

Dandim 0408 Bengkulu Selatan Letkol Inf. Bimoo Rasselo membantah jika anak buahnya nyaris bentrok dengan anggota kepolisian. Menurutnya suasana di rumah Bupati saat itu tidak ada ketegangan. Bahkan Dandim sendiri mengaku sempat mengobrol santai dengan pihak kepolisian. ‘’Anggota saya juga ada yang merokok dan ngopi bersama dengan anggota polisi,’’ ujarnya melalui Hp.

Pihaknya, sambung Dandim, pada dasarnya menghormati proses hukum di kepolisian. Dan pihak kepolisian juga, setelah mengetahui kayu tersebut milik TNI AD dan akan menyerahkannya ke Denpom.

Diakuinya, kayu 44 M3 tenam di rumah Bupati Seluma sudah diangkut ke Makoramil. ‘’Itu sebenarnya miliknya kesatuan. Saat ini kayu untuk sementara diamankan di Makoramil. Rencananya akan dibawa ke Denpom Bengkulu sebagai barang bukti,’’ kata Bimoo Rasselo ramah tadi malam.

Kapolri-Panglima Harus Turun

Tarik menarik soal pengusutan kayu di Kabupaten Seluma antara TNI dan Polri dikhawatirkan akan terjadi bentrok. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Sekretaris komisi I DPRD Seluma, Imanuddin, SP meminta pimpinan tertinggi kedua korps tersebut yakni Panglima TNI Jendral Joko Suyanto dan Kapolri Jendral Sutanto turun tangan.

‘’Menurut saya masalah ini tampaknya tidak bisa diselesaikan oleh kedua pimpinan di tingkat Provinsi Bengkulu, Danrem dan Kapolda. Kalau memang bisa, tidak mungkin anggota kedua korps tersebut hampir bentrok. Sehingga, jalan terakhirnya pimpinan tertinggi kedua korps tersebut harus turun tangan,’’ ungkapnya.

Baik anggota polisi maupun TNI di lapangan, sambung Imanuddin, merupakan perintah dari pimpinan. Anggota polisi yang mendatangi rumah Bupati Kamis (10/7) merupakan berdasarkan perintah dari atasannya. Begitu pula dengan anggota TNI yang sudah lebih dahulu ada, juga menjalankan perintah pimpinannya.

‘’Kita khawatir, jika masalah ini tidak segera dituntaskan, akan berkepanjangan. Maksud saya, jangan sampai tujuannya baik justru yang terjadi di lapangan sebaliknya. Untung kejadian kemarin (Kamis) belum terjadi bentrok, sehingga tidak sampai menelan korban.

Kalau sampai bentrok dan menelan korban, tentu persoalannya akan tambah rumit dan berkepanjangan. Saya sangat mengharapkan, kedua belah pihak untuk tetap bisa menahan diri dalam kondisi apa pun,’’ terang anggota dewan dari PKS tersebut.

Polisi Gagal Menyita Kayu Illegal Dirumah Bupati Seluma

noreply@blogger.com (Bengkulu Kito) — Fri, 11 Jul 2008 05:44:00 +0000

Dandim Bengkulu Selatan Akui Kepemilikan Kayu : Bentrok fisik antara polisi dan TNI nyaris saja terjadi saat Polda Bengkulu akan melakukan penyitaan barang bukti 44 M3 Kayu jenis Meranti merah (tenam) di salah satu rumah pribadi Bupati Seluma H. Murman Effendi, SE,SH, di Jalan Perkembangan desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Selatan. Peristiwa menegangkan antara 2 kesatuan bersenjata itu terjadi sekitar pukul 11.45 WIB kemarin.

Ketegangan bermula ketika satu pleton Brimob dan Reskrim Polda Bengkulu akan mengeluarkan barang bukti dari garasi rumah Bupati Seluma. Saat yang bersamaan, belasan tentara berseragam berpaya menahan pengeluaran barang bukti yang dilakukan oleh polisi. Setengah berteriak tentara meminta kepada polisi agar tidak menyentuh sepotongpun kaya yang ada dalam garasi. Namun polisi tak mau mengindahkan larangan itu dan bersikeras mengeluarkan kayu tersebut.

Dengan mengatakan kalau penyitaan barang bukti tersebut merupakan tugas dari pimpinan dan sesuai dengan prosedur. Sehingga, tidak seorangpun yang bisa menghalangi tugas mereka. Lagi pula mereka dengan surat tugas.

Untungnya, baik polisi maupun TNI masih bisa menahan diri. Masing masing pihak kemudian melakukan koordianasi dengan pimpinan. Dilokasi sendiri, Kanit Sat II Eksus Kompol Arpan Arzen, SIK tampak sibuk melakukan koordinasi via Hp dengan Kasat II Eksus AKBP Agung Setya, SIK M.SI, Sementara di lokasi tersebut sudah tersedia dua unit truk Fuso Hino yang akan mengangkut 44 M3 kayu tersebut. Juga terlihat satu unit mobil dinas Kijang Pick Up dan motor Tentara.

Hingga sore kemarin, kayu di rumah bupati Seluma ini belum berhasil di keluarkan untuk di angkut. Sebab, menurut informasi Danmim 0408 Bengkulu Selatan Letkol Inf. Bimo Rasselo sekitar pukul 14.45 WIB tiba di lokasi. Kayu tersebut tidak jadi diangkut, karena Dandim melalui surat pernyataannya mengakui kalau kayu tersebut milik Korpnya. Selain dandim dilokasi juga terlihat Danramil Tais, Kapten Inf. Sunarko.

Tak ada seorangpun petinggi dari kepolisian maupun TNI yang mau berkomentar soal kejadian dilokasi kayu illegal tersebut. Pihak kepolisian mengatakan agar konfirmasi satu pintu kepada pimpinan.

Kapolda Bengkulu Brigjen Pol. Sukirno melalui Kabid Humas Bambang Ponco membenarkan tim Polda Bengkulu kelokasi untuk mengangkut kayu dari rumah orang nomor satu Kabupaten Seluma tersebut. Hanya saya pengangkutan itu tidak jadi dilakukan karena mendapat pencegahan dari korps loreng.

Sementara terkait dengan adanya pengakuan dari Dandim soal kepemilikkan kayu tersebut, Bambang Ponco mengatakan, meski milik Dandim pihaknya tetap akan mengusut kayu yang berkwalitas ekspor tersebut. ”Boleh saja Dandim Mengakui kepemilikan kayu tersebut, tetapi proses hukum tetap akan berlanjut,” tegasnya.

Ujian Keseriusan Kapolda, Ringkus Aktor Intelektual

noreply@blogger.com (Bengkulu Kito) — Wed, 02 Jul 2008 11:22:00 +0000

SELUMA TIMUR, BE-Sekitar 243 kubik kayu jenis tenam berhasil diamankan Tim Polda Bengkulu dan Polres Seluma. Nilai kayu kualitas ekspor yang berhasil diamankan tersebut sekitar Rp 1,5 M lebih.
Sejauh ini, pihak Polda Bengkulu baru berhasil mengamankan 7 tersangka. Yaitu Yk ( kontraktor yang dikenal dekat dengan Bupati Seluma) dan Kadishut Seluma Drs Sa serta 5 stafnya. Aktor intelektual dalam kasus ilegal logging di Seluma itu sendiri hingga saat ini belum tersentuh.

Akankah aktor intelektual diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka?
Kapolda Bengkulu Brigjend Pol Drs Sukirno kepada BE beberapa waktu lalu menegaskan dirinya tak akan tebang pilih dalam pengungkapan kasus ilegal logging di Seluma. Siapa saja terlibat bakal diusut.
Komitmen Kapolda Bengkulu itu sangat ditunggu. Soalnya, jika kasus ini tak tuntas, aktor intelektual dibiarkan bebas berkeliaran, maka perambahan hutan yang menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat Seluma akan terus terjadi.

Seperti diungkapkan Ketua Forum Komunikasi Kades (FKKDP) Provinsi Bengkulu Jhon Kanedi. Kami dari FKKDP mendesak Kapolda menegakkan hukum secara proporsional. Usut tuntas semua pihak yang terlibat jangan pilih kasih,'' ucap Jhon Kanedi.
Sejauh ini, dia menilai diproses hukum yang dilakukan pihak Polda masih sebatas akar-akarnya. Belum menyentuh aktor intelektual. Aktor intelektual harus diusut. Pejabat yang terlibat harus bertanggungjawab,tegasnya.

Di sisi lain, dia berharap Dephut dan Dishut harus menunjukkan peta hutan yang sesungguhnya. Mana kawasan hutan masuk dalam jalur hijau, mana pula masuk dalam jalur merah. Sehingga diketahui posisi hutan yang sebenarnya, terangnya.
Selain itu, pihak Dishut juga harus proaktif mensosialisasikan keberadaan dan fungsi hutan pada masyarakat. Sehingga tak terjadi lagi perambahan hutan yang dilakukan masyarakat setempat.

Terpenting, Gubernur dan Bupati harus lebih selektif mengeluarkan izin pengelolaan hutan. Selain itu, oknum camat dan kades tak terlibat dalam penebangan hutan lindung. Seharusnya justru menyadarkan masyarakat soal arti penting hutan lindung bagi lingkungan.

Sementara itu, Ketua Yayasan Reformasi Indonesia (Yasrindo) Heri Ipzan juga mendesak Kapolda Bengkulu membuktikan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ilegal logging Seluma. Jangan cuma bawahan saja yang ditahan. Tapi aktor intelektualnya juga. Kapolda harus membuktikan komitmennya untuk tidak tebang pilih dalam kasus ilegal logging Seluma, terangnya.
Dijelaskannya, pembangunan jalan di kawasan hutan lindung atau melakukan pembangunan di kawasan itu, tanpa seizin Menhu melanggar UU RI No 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Pada pasal 50 ayat 3 item e disebutkan setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang. Pelanggar pasal 50 ayat 3 diancam pidana penjara paling lama 10 tahun penjara dan denda Rp 5 M,'' tegasnya.
Di sisi lain, menurut Heri Ipzan, terkait statemen bahwa kayu di garasi rumah pribadi Bupati Seluma milik Kodim, Kodim mesti bisa membuktikan hal itu.

Sayangnya, sejauh ini pihak Kodim belum memenuhi panggilan Polda, terangnya.
Dikatakanya, pengelolaan kayu yang berasal dari hutan lindung, tak bisa atas izin Bupati dan Kadishut. Tapi mesti atas izin Menteri Kehutanan. Jika tak ada izin berarti ilegal, tegasnya.
Sedangkan soal pemanfaatan kayu limbah, juga harus mendapat izin dari menteri. Kadis Kehutanan atau Bupati mengusulkan pada menteri. Setelah dicek kayu itu benar limbah, barulah Menhut mengeluarkan izin. Kalau tak ada izin dari Menhut, itu artinya ilegal,'' katanya.

Takut Simpan Kayu
Terkait penangkapan besar-besaran terhadap kayu jenis tenam diduga hasil ilegal logging di Seluma, saat ini warga mulai khawatir menyimpan kayu berkualitas itu. Apalagi kayu-kayu yang disimpan warga itu kebanyakan tak memiliki surat-surat.

Anggota DPRD Seluma H Asran Syafri mengungkapkan saat ini sebagian masyarakat Seluma masih sangat awam dengan peraturan yang menyangkut kehutanan dan kepemilikan kayu. Oleh sebab itu, pihak terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat soal tata aturan kehutanan dan kepemilikan kayu.

”Aparat harus menjelaskan kayu yang bagaimana yang dapat ditangkap dan mana yang tidak. Jangan sampai ada warga yang mau membangun rumah, tapi kayu yang disimpannya malah kena tangkap, ujarnya.
Sementara itu, Mantan Sekretaris Panitia Pemekaran
Kabupaten Seluma (PPKS), Bustan A Dali mengimbau aparat harus cermat dalam mengamankan temuan kayu milik warga.

Jngan sampai setiap kayu jenis meranti merah (tenam) yang dimiliki warga yang sudah disimpan sejak puluhan tahun silam yang ditebang dari kebunnya sendiri ditangkap pula, katanya.
Dijelaskannya, puluhan tahun silam, warga mendapat tenam bisa di kebun dan di pekarangan rumah. Saat ini masih banyak masyarakat yang menyimpan kayu itu untuk
bahan bangunan rumah. Ini karena belum ada biaya untuk membangun rumah, terang penulis buku Seluma
Dirembang Fajar itu.

Secara terpisah, Kapolres Seluma AKBP Drs Sugeng Harianto SH melalui Kabag Bina Mitra AKP Badaroni dan Kasat Reskrim AKP Eno Karsono SH mengungkapkan semua kayu temuan yang diduga berasal dari hutan lindung dan tak dilengkapi dokumenlah yang diamankan. Dalam hal ini, polisi tidaklah asal main tangkap.

Belum Ngaku
Sementara itu, Kapolres Seluma AKBP Drs Sugeng Harianto SH melalui Kapolsek Seluma Iptu Komarudin SH didampingi Kanit Reskrim Brigpol Andi Candra mengungkapkan pihaknya sudah menetapkan tersangka dalam kasus 11 kubik kayu tenam yang ditemukan di gudang --sekitar 300 M dari rumah pribadi Bupati Seluma. Tersangkanya adalah SN (51), PNS di Kelurahan Pasar Tais. Dia merupakan sepupu anggota DPRD Seluma.
Menurut tersangka kayu tersebut milik orang
tuanya bernama Syahri yang sudah meninggal beberapa
waktu lalu. ”Walau mengelak, tersangka kita amankan,” kata Kanit Reskrim.

Segera Reboisasi
Lebih jauh dikatakan Tokoh Seluma Bustan Dali, selain mengusut
kasus dugaan ilegal logingg, pemerintah juga harus berpikir untuk melakukan penanaman kembali terhadap hutan-hutan yang telahgundul di Seluma. Soalnya jika dibiarkan, malapetaka sewaktu-waktu dapat menimpa warga Seluma. Banjir bandang dan longsor mengancam kita. Oleh sebab itu, harus segera dilakukan reboisasi, katanya.(444/166)

A.Kayu Jenis Tenam Yang Berhasil Diamankan
-Base Camp Yk di Bukit Air Regasan Kecamatan Seluma Utara 67 Kubik
-Garasi Rumah Pribadi Bupati Seluma Di Jl Pengembangan Desa Rimbo Kedui Seluma Selatan 50 Kubik
-Kolam Rumah Sepupu Bupati Seluma Di Kelurahan Pasar Tais 12 Kubik
-Di Gudang 300 M Dari Rumah Pribadi Bupati Jl Pengembangan Desa Rimbo Kedui Seluma Selatan 11 Kubik
-Di Desa Renah Panjang 3 Kubik
-Di Hulu Sungai Alas Lembah Melancar Semidang Alas 100 Kubik

B.Total 243 Kubik Kayu Tenam Berhasil Diamankan Tim Polda dan Polres Seluma.
(Sumber Polda dan Polres Seluma)

Tim Ekspedisi Pasang Prasasti di Pulau Enggano

noreply@blogger.com (Bengkulu Kito) — Thu, 29 May 2008 18:56:00 +0000

ENGGANO, KAMIS - Setelah menembus lebatnya hutan, tim Ekspedisi Garis Depan Nusantara akhirnya berhasil memasang prasasti di bagian barat Pulau Enggano, salah satu pulau terluar yang ada di barat Bengkulu. Lima orang anggota tim ekspedisi dipandu dua penduduk lokal mencapai titik penempatan prasasti sesuai koordinat yang telah ditentukan, Rabu (21/5) tepat 100 Tahun Kebangkitan Nasional.

"Prasasti sudah dipasang. Pendokumentasian tugu Soekarno Hatta juga sudah dilakukan kemarin," ujar Arif Faturokhman (Arpan), Koordinator Tim Kodal (Komando Pengendali) II usai tiba kembali ke perkampungan Kamis (22/5) malam. Selain prasasti, pada tahap berikutnya tim memang akan mendirikan patung Soekarno dan Mohammad Hatta masing-masing berwarna merah putih sebagai simbol kedaulan bangsa Inodnesia terhadap 92 pulau terluar Nusantara.
Perjalanan ke lokasi penempatan prasasti dan tugu Soekarno Hatta ditempuh dalam waktu tiga hari pulang pergi. Tim berangkat Selasa (20/5) pagi dan baru sampai Rabu (21/5) siang karena sempat bermalam di dalam hutan.

"Jarak yang ditempuh hanya 17 kilometer dan tak terlalu berbukit-bukit, paling tinggi 200 meter. Tapi, karena berangkat bawa beban jadi lama,” ujar Arpan. Selain itu, di sepanjang jalur setapak yang dilewati tim ekspedisi banyak yang tertutup rotan dan terhalang pohon yang tumbang. Menurut penuturan pemandu, penduduk Pulau Enggano sudah jarang melintasi jalan setapak yang dibuat Jepang tersebut.

Jalanan tersebut melintasi bekas benteng yang dibangun Jepang di masa penjajahan dan bekas perkampungan masa lalu di again barat pulau yang kini telah ditinggalkan penduduk. Tim peneliti sempat mendokumentasikan kondisi perkampungan lama yang dikeramatkan penduduk tersebut. Bekas rumah masih ada, begitu pula guci logam dan botol lama yang dibiarkan tergeletak tak terusik.

Meski membutuhkan lebih dari sehari untuk berangkat, perjalanan pulang bisa dikebut seharian dari Kamis (22/5) pagi hingga sore hari. Seluruh tim baik Kodal II maupun tim Kapal baru akan bertolak dari Pulau Enggano paling lambat Sabtu (24/5). Dari Bengkulu, Tim Kodal II akan kembali ke Jakarta sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat ke Medan. Sementara Tim Kapal akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Mega, pulau terluar berikutnya yang akan disinggahi. (Lihat Sumbernya di KOMPAS)

Mukomuko Krisis Listrik

noreply@blogger.com (Bengkulu Kito) — Tue, 27 May 2008 19:01:00 +0000

MUKOMUKO, BE - Keterbatasan penyediaan listrik PLN di wilayah Kabupaten Mukomuko masih menjadi masalah utama. Di wilayah Kecamatan Mukomuko Selatan, Air Rami, Malin Deman dan sekitarnya, hingga kini listrik masih mati total. 27 ribu warga di tiga kecamatan itu mengharapkan penerangan listrik bisa normal. Namun keinginan itu sepertinya masih jauh dari yang diharapkan.
Apa harus menunggu masyarakat marah dulu baru pemerintah mau mendengar keluhan kami. Kami sangat berharap pemerintah daerah dan wakil rakyat di DPRD bisa mencarikan solusi krisis listrik yang terjadi saat ini, kata Kades Pasar Ipuh, Mukomuko Selatan, Edi Harianto.

Warga Mukomuko sendiri sepertinya sudah lelah berharap. Apalagi ditambah selain krisis listrik, di sebagian wilayah Mukomuko juga mengalami krisis air bersih. Proyek penyediaan listrik di beberapa tempat telah dilakukan Pemkab. Namun sampai sekarang mana realisasinya. Begitu pula dengan air bersih dari PDAM. Padahal miliaran rupiah dianggarkan untuk listrik dan PDAM tapi tidak ada yang berhasil, ungkap anggota DPRD Mukomuko, Burhandari S Pd.

Burhandari mencontohkan proyek PDAM yang dianggarkan untuk mengalirkan air bersih dari Air Gegas. Setelah selesai sampai saat ini pelanggan PDAM sama sekali belum pernah menikmati air bersih tersebut. Sementara khusus di Ipuh, karena listrik mati, PDAM berasalan tidak bisa mensuplay airnya ke pelanggan.

Listrik mati, PDAM juga mati. Padahal zaman sudah begitu majunya. Mukomuko ini sudah cukup lama menjadi kabupaten yang logikanya persoalan-persoalan mendasar telah bisa diatasi. Tapi, masalah air dan listrik saja tidak selesai-selesai, tukas Burhandari.
Menurut dia, masalah itu harus menjadi catatan besar bagi Pemkab Mukomuko ke depan untuk bisa mengatasinya. Masyarakat sudah lelah berharap. Berbulan-bulan listrik mati, begitu juga air PDAM, ujarnya.(900/123)

Opsi DPP Organda Tak Naikkan Tarif!

noreply@blogger.com (Bengkulu Kito) — Tue, 27 May 2008 18:58:00 +0000

RATU SAMBAN, BE-DPP Organda (Organisasi Pengusaha Angkutan Darat) dalam rapat pleno di Jakarta tadi malam memilih opsi untuk tak menaikkan tarif angkutan darat. Ini jika pemerintah memberikan kompensasi kepada pengusaha angkutan darat pasca kenaikan BBM.

Kompensasi yang diminta itu jika pemerintah menghapus pajak dan retribusi kepada pengusaha angkutan darat. Selain itu pemerintah juga harus menjamin tak adanya pungutan liar (pungli) di sepanjang rute yang dilalui kendaraan angkutan umum. Soalnya, pajak, retribusi serta pungli itulah yang menyebabkan high cost (biaya tinggi) dan memberatkan pengusaha.
Namun jika opsi pertama itu gagal, maka DPP Organda mendesak menaikkan tarif di atas 15%. Jika hal ini tetap ditolak oleh pemerintah, maka seluruh pengusaha angkutan darat se-Indonesia yang tergabung dalam Organda akan stop operasi.

Wakil Ketua DPD Organda Bengkulu Kurnia Lesandri alias Andri yang juga pengelola PO SAN (Siliwangi Antar Nusa) ketika dihubungi BE tadi membenarkan soal dua opsi tersebut. Pada dasarnya anggota Organda sepakat memilih opsi pertama yaitu tak menaikkan tarif angkutan. Ini jika pemerintah memberika kompensasi berupa penghapusan pajak, retribusi serta menjamin tak adanya pungli, ujarnya.

Menurut Andri, mengapa opsi ini menjadi pilihan karena pengusaha angkutan darat menyadari bahwa jika tarif angkutan dinaikkan maka beban masyarakat akan semakin tinggi. Dan jika pemerintah menghapuskan retribusi, pajak serta menjamin tak ada pungli, para pengusaha bisa mengurangi beban yang selama ini dirasakan sangat memberatkan. Pajak, retribusi serta pungli selama ini menyebabkan high cost bagi kita, akunya.

Untuk memperjuangkan hal itu, rencananya hari ini DPP Organda akan bertemu Wapres Jusuf Kalla.Hari ini kita akan bertemu Wapres. Jika dua opsi itu ditolak, secara serentak pengusaha angkutan darat akan stop operasi,jelasnya.

Sementara itu Ketua Angkutan Dan Prasarana Organda Rudy Tejamihardja saat dihubungi tadi malam membenarkan soal munculnya dua opsi tersebut. Opsi pertama tidak menaikkan tarif, tapi pemerintah mesti menghapuskan pajak, retribusi serta menjamin tak adanya pungli. Jika opsi pertama ditolak, Organda menuntut menaikkan tarif lebih dari 15 persen untuk menutupi beban BBM, katanya.

Sementara itu, Sekretaris Organda DKI Jakarta TR Panjaitan mengatakan Organda se-Indonesia harus menuntut agar harga bahan bakar minyak untuk angkutan umum tidak ikut dinaikkan. Alasannya, angkutan umum berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat luas. “Apa pun nama kebijakannya atau dasarnya, BBM untuk angkutan seharusnya jangan ikut dinaikkan,” lanjutnya.

Dia mengatakan, Organda juga menuntut agar pemerintah menghilangkan retribusi dan pajak angkutan umum di daerah. Dia menegaskan, Organda akan mengirim surat kepada Presiden untuk menyampaikan tuntutannya tersebut. “Bila dalam waktu lima hari pemerintah tidak bereaksi, Organda mengangap pemerintah telah setuju dengan tuntutan kami.Sebaliknya, jika pemerintah menolak tuntutan Organda maka kami akan mogok.” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengatakan, kenaikan harga BBM masih bisa diantisipasi dengan kenaikan tarif paling tinggi 15 persen. Jusman beralasan, akibat kenaikan harga BBM 28,7 persen akan berimbas pada kenaikan biaya pokok angkutan sekitar 15 persen. Angkutan pelat kuning juga akan di-backup dengan smart card.

”Kan ada pendekatan smart card untuk roda dua dan angkutan umum berpelat kuning. Sebetulnya kalau dia kuotanya sesuai dan tidak melebihi kuotanya, dia itu membeli BBM seharga yang tidak naik (dapat subsidi). Kalau melebihi kuota, baru dia beli sesuai harga perkonomian,” paparnya.

Mengenai waktu kebijakan kenaikan tarif angkutan, kata Jusman, akan dikeluarkan seminggu sampai dua minggu setelah pengumuman harga BBM baru. ”Tadinya saya mengajukan kenaikan tarif bersamaan (dengan kenaikan harga BBM), namun tidak diizinkan,” tandasnya.
Mengenai tuntutan Organda yang ingin menaikkan tarif paling rendah 15 persen, Menhub akan mencarikan titik temu. Menurut dia, cara yang akan ditempuh adalah menetapkan tarif batas bawah dan tarif batas atas.

”Misalnya, kita terapkan batas bawah 5 persen, batas atas 20-25 persen. Pasti ada bus yang kalau dinaikkan tiketnya malah enggak ada penumpangnya. Nanti perusahaan bus ada yang efisien dan ada yang tidak efisien, juga angkutan umum,” katanya.(090/jpnn)

Bentuk Kompensasi Yang Diminta Organda kepada Pemerintah
1.Menghapuskan segala bentuk pajak dan retribusi yang selama ini dirasakan memberatkan pengusaha angkutan darat.
2.Menjamin tak adanya pungutan liar sepanjang rute yang dilalui.

Pencairan BLT Belum Jelas

noreply@blogger.com (Bengkulu Kito) — Tue, 27 May 2008 18:57:00 +0000

MANNA, BE - Dalam waktu dekat, harapan warga Bengkulu Selatan (BS) yang masuk dalam kategori rumah tangga miskin (RTM) untuk mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) sepertinya belum akan terwujud. Sampai kemarin belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk juga ke kantor PT Pos Manna mengenai pembagian BLT.

Bupati BS, H Fauzan Djamil SH ketika ditemui Sabtu lalu mengatakan, sejauh ini mereka belum mendapat informasi kapan BLT untuk Kabupaten BS dibagikan. Dia mengatakan, pemerintah daerah sendiri tidak terlibat secara langsung dalam pembagian BLT. Seperti tahun sebelumnya mekanisme pembagian BLT langsung dari kantor Pos, setelah data warga yang layak mendapatkan BLT diserahkan Badan Pusat Statitik (BPS).
Tetapi data warga miskin tersebut didapat dari pendataan RT/RW dan dari desa, kalau dulu namanya sensus, tambah Fauzan Djamil.
Meski tidak terlibat langsung, Fauzan mengatakan, pemerintah daerah akan mengundang PT Pos Manna dan BPS untuk membicarakan rencana pembagian BLT sehingga jika dananya sudah turun maka semua pihak tidak terlalu repot lagi.

Sementara itu, pihak PT Pos Manna mengaku belum mendapat petunjuk dari PT Pos Pusat. Biasanya kita diberi tahu jika sudah clear di tingkat PT Pos dengan bank. Seperti biasanya, dana BLT tersebut dimasukan ke BRI, terang salah seorang pegawai kantor Pos Manna.
Dia juga mengaku tidak mengetahui mekanisme pendataan jumlah penduduk yang layak mendapatkan BLT, karena Pos sifatnya hanya menyalurkan BLT sesuai dengan data yang diberikan BPS.(911)

LSM di Kabupaten Mukomuko Sikapi Persoalan Pembangunan

noreply@blogger.com (Bengkulu Kito) — Tue, 27 May 2008 16:39:00 +0000

Senin beberapa pengurus LSM di Kabupaten Mukomuko mengadakan pertemuan yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, berdasarkan catatan Pemda tercatat sejumlah 33 LSM di kabupaten Mukomuko, namun pada pertemuan ini hanya dihadiri oleh beberapa LSM saja, Pertemuan ini di fasilitasi oleh kawan2 Kosgoro. Beberapa pokok pembahasan terkait masalah kesejahteraan masyarakat Mukomuko.
Dari hasil diskusi ini beberapa point yang akan difollow up ke DPRD Mukomuko adalah
1. Kontribusi perkebunan Skala besar untuk kesejahteraan masyarakat di
kawasan perkebunan terkait dengan Upah buruh, kesejahteraan dan keselamatan kerja.
2. Pemberian HGU terhadap perkebunan yang dikelola masyarakat (>25 h)
3. menyikapi ketergantungan Listrik kepada BBM (disel), Meminta pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik yang ramah lingkungan, dengan memanfaatkan SDA yang ada, sehingga mampu meminimalisis penggunaan BBM
4. Penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat SP 7 dan desa Ujung padang, yang belum ada titik temu.
5. Penyelesaian SK CPNS guru bantu
6. Masalah Nelayan terkait area tangkapan dan akses pasarnya
7. dan beberapa masalah umum lainnya

Hasil lainnya yang disepakati dalam pertemuan ini akan dilakukannya pertemuan lanjutan yang akan di laksanakan pada hari rabu pukul 9.00 pagi, agendanya tentu saja membahas beberapa tindakan yang akan dilakukan menyangkut dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Mukomuko.
Demikian Kata Nova dalam emailnya ke Ulayat Groups.

Mahasiswa gersib, nyatakan kepemimpinan 2,5 tahun Agusrin syamlan, gagal

noreply@blogger.com (Bengkulu Kito) — Tue, 27 May 2008 16:29:00 +0000

Puluhan mahasiswa kota bengkulu, yang tergabung dalam gerakan solidaritas bengkulu, gersib, menggelar aksi demo pernyataan sikap yang menyatakan kinerja dua setengah tahun pemerintahan agusrin syamlan telah gagal.

Mahasiswa yang tergabung dalam gerakan solidaritas bengkulu, gersib, memulai aksi demo sekitar pukul 10 , aksi diawali dengan longmarch, dari masjid jamik menuju simpang lima, dan sempat menarik perhatian masyarakat.
Mahasiswa gersib, yang terdiri dari mahasiswa dari himpunan mahasiswa islam, bem unib, serta bem universitas dehasen ini,
Didalam orasinya, menyatakan kinerja dua setengah tahun pemerintahan yang provinsi bengkulu oleh agusrin syamlan telah gagal.

Pernyataan tersebut, didasari oleh pandangan mahasiswa yang menilai program kebijakan pemerintahan yang dibuat agusrian syamlan, tidak ada yang bisa langsung menyentuh kebutuhan serta permasalahan masyarakat, seperti program multi years yang bermasalah, dan juga program pariwiisata internasional yang yang menghabiskan anggaran daerah yang mengabaikan sektor sektor strategis pembangunan.

Mahasiswa gersib juga mengemukakan , selama ini pemerintahan agysrin syamlan, banyak terjadi ketimpangan, seperti halnya bibit sawit dengan aggaran 5 milyar yang tidak jelas, , tambahan operasional gubernur 630 juta di saat kondisi angka kemiskinan bengkulu semakin tinggi, dispenda gate yang masih simpang siur , hingga pelaksanaan outbond pejabat yang memakan dana satu milyar.

Sekitar pukul 11. 30, mahsasiswa gersib melanjutkan longmarch kembali menuju masjid jamik, aksi ini berjalan tertib, dibawak pengawalan petugas polisi dari Polresta Bengkulu.

Demo Tolak Presiden BEM Unib, Ricuh

noreply@blogger.com (Bengkulu Kito) — Tue, 27 May 2008 16:24:00 +0000

Puluhan mahasiswa universitas bengkulu, melakukan aksi unjuk rasa kek menduduki gedung Rektorat Unib, untuk menuntut kepado pihak universitas, agar mencabut keputusan rektor nang melantik presiden bem unib dempo exler, senin lalu, dalam aksi kali iko sempat terjadi kericuhan antar petugas keamanan kampus dengan mahasiswa.
Mahasiswa unib nang tergabung dari anggota komite pemilihan umum, kpu, bem unib, majelis permusyawaratan mahasiswa (mpm) , serto mahasiswa dari berbagi jurusan di unib mendatangi gedung rektorat sejak pagi, sekitar pukul 08 .00 wib , mahasiswa nang mendesak ndak betemu dekek pihak universitas, terpakso harus menunggu pihak universitas cukup lamo, mahasiswa jugo melakukan penutupan pintu masuk gedung rektorat, bahkan mahasiswa jugo menolak petugas polisi untuk masuk.

Selang beberapo jam kemudian, pihak universitas melalui pembantu rektor tigo, drs subandrio menemui mahasiswa, kek melakukan diskusi, namun pendapat kek jawaban nang disampaikan oleh pr tigo, idak mampu memuaskan mahasiswa, hinggo akhirnyo drs subandrio meninggalkan acara diskusi.

Mahasiswa nang meraso kecewa idak ado tanggapan dari pihak unib , kembali mendesak kek memburu pr 3 tersebut , namun niat mahasiswa iko dihalangi petugas keamanan kampus ,, sehinggo terjadilah dorong-dorongan antaro mahasiswa kek keamanan kampus.

Unjuk rasa kali iko dipicu kek raso kecewa mahasiswa atas dilantiknyo dempo exler sebagai presiden BEM Unib, oleh rektor Unib, senin lalu, terlebih lagi ungkapan rektor unib zainal muktamar,Yang melantik dempo exler sebagai presiden bem unib dengan alasan agar tercipta suasano nang kondusif, di akhir aksi iko mahasiswa menuntut rektor unib zainal muktamar, untuk membatalkan keputusan rektor nang memutuskan dempo exler sebagai presiden bem unib, kek meminta maaf kepado mahasiswa atas pelantikan tersebut.

Mahasiswa jugo memberikan kesempatan 2 kali 24 jam kepada rektorat, untuk mencabut keputusan dempo exler sebagai presiden bem unib, jika hal itu idak dipenuhi mako mahasiswa ndak datang dengan massa nang lebih banyak. (Rio Susanto, Bengkulu Tv

Gerakan Mahasiswa Pembebasan Tolak Kenaikan BBM

noreply@blogger.com (Bengkulu Kito) — Tue, 27 May 2008 16:14:00 +0000

Gerakan mahasiswa pembebasan (GEMA) tolak kenaikan BBM
Sejumlah mahasiswa perguruan tinggi di kota bengkulu, yang tergabung dalam gerakan mahasiswa pembebasan , gema,menggelar aksi demo menolak kenaikan bbm, pada aksi kali ini mahasiswa mendorong motor sepanjang jalan pertokoan suprapto, sebagai bentuk penolakan kenaikan bbm dan sempat menjadi perhatian masyarakat disekitar lokasi aksi.

Aksi penolakan kenaikan harga bbm, kali ini dilakukan oleh sekitar 20 orang mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa pembebasan, gema aksi yang dimulai sekitar pukul 9 pagi ini diawali dengan mendorong motor, dari depan masjid jamik, menyusuri jalan sepanjang pertokoan suprapto menuju simpang lima.

Aksi mendorong motor sebagai bentuk penolakakn kenaikan bbm ini dipimpin oleh anton sukoco selaku korlap, aksi ini sempat menjadi perhatian pengguna jalan masyarakat disekitar lokasi aksi, motor yang didorong sengaja tidak dihidupkan dan diserta dengan tulisan seruan.

Mahasiswa menyatakan beberapa alasan penolakan kenaikan bbm,salah satu alasan tersebut adalah kenaikan bbm, akan menimbulkan inflasi , beberapa solusi dari mahsiswa juga disampaikan, yaitu meningkatkan produksi dan penerimaan dari minyak dalam negri , pembenahan manajemen serta efesiensi produksi , mengurangi beban apbn dengan cara mengurangi porsi pembayaran hutang beserta bunganya.

Tiba disimpang lima mahasiswa berorasi membacakan tuntutan yang berisi mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan bbm, menuntut pemerintah menghentikan proses liberalisator migas,serta mengajak masyarakat untuk meminta sby – jk dan seluruh kabinet mundur jika mengabaikan seruan ini, aksi ini berakhir sekitar pukul 11, dan berjalan tertib ,dibawah penjagaan polisi. (Rio Susanto BTV)

PEMUDA DIGOROK NYARIS TEWAS

noreply@blogger.com (Bengkulu Kito) — Tue, 27 May 2008 15:57:00 +0000

seorang pemuda di kota bengkulu senin dini hari menjadi korban percubooan pembunuhan, oleh tersangka nang baru sajo dikenalnyo, saat iko korban masih menjalani perawatan di rumah sakit m yunus kota bengkulu, dan tersangko berhasil dibekuk dan di tahan di polsek gading cempaka kota bengkulu,,

Ikolah firman 27 tahun, wargo jalan nusirwan zainul no 197 kota Bengkulu, nang harus menjalani perawatan serius, kareno luko nang cukup parah akibat tindakan percuboan pembunuhan nang dilakukan oleh evi 24 tahun wargo semangko 3 rt 14 panorama kota Bengkulu.
Menurut keterangan orang tuo korban, ibu dahlia, kejadian iko berawal saat korban diajak kekontrakan evi selanjutnyo diajak menginap, korbanpun akhirnyo ndak nginap, sekitar pukul 2 dini hari korban dipakso oleh tersangko untuk membuko baju kek berhubungan badan namun korban menolak ajakan perbuatan tak normal iko, dan tersangko terus sajo memakso, sempat terjadi duel berduel, sampai akhirnyo akhirnyo tersangko melukoi korban dengan sebuah parang, mengenai leher dan kepalo korban, korban mencubo untuk keluar dari rumah dengan memecahkan kaco jendela, nang membuat warga berdatangan dan tersangka langsung kabur.
Rol wcr dahlia orangtua firman
Rol wcr firman korban prcob
Rol wcr sugianto ketua rt 14

Sementaro itu di kantor polsek gading cempaka kota bengkulu, polisi memberikan keterangan melakukan penangkapan tersangka berawal dari laporan keluargo korban, sekitar pukul 3 dini hari di kawasan pasar minggu, saat itu jugo polisi langsung membaok tersangka ke polsek gading cempaka, saat dimintai keterangan kek polisi, tersangko nang sehari harinyo jualan bakso iko mengatokan, korban lah nang mengajak dan memaksa tersangko untuk berhubungan badan. hingga akhirnyo tersangko nekad melukoi korban.

Untuk saat iko polisi masih menyelidiki motif kejadian iko dan tersangko terpakso harus mendekam di sel tahanan polsek gading cempaka kota bengkulu, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.(Tim Liputan Bengkulu TV)

noreply@blogger.com (Bengkulu Kito) — Fri, 23 May 2008 06:14:00 +0000

Provinsi Bengkulu

noreply@blogger.com (Bengkulu Kito) — Sun, 11 May 2008 09:07:00 +0000

Secara geografis Propinsi Bengkulu terletak pada 101 derajat 01 dan 103 derajat 46 bujur timur serta 2 derajat 16 dan 5 derajat 31 lintang selatan. Propinsi Bengkulu terletak di Pantai Pulau Sumatera, membujur dari Utara ke Selatan, Sepanjang Bukit Barisan yang merupakan hutan suaka alam dan hutan lindung di sebelah Timur dan Samudera Indonesia di Sebelah Barat.
Secara administratif Propinsi Bengkulu berbatasan sebelah Utara dengan Propinsi Sumatera Barat; Sebelah Timur dengan Propinsi Jambi dan Sumatera Selatan; Sebelah Selatan dengan Propinsi Lampung; Sebelah Barat dengan Samudra Indonesia.

Propinsi Bengkulu terdiri dari empat tingkat II, yaitu 3 kabupaten Daerah Tingkat II, dan I kotamadya yaitu Bengkulu. Luas wilayah adalah 1.978.870 Ha. Dari luas tersebut 63,1% merupakan lahan non budidaya yang tetap dilestarikan kawasan lindung yang tidak boleh diganggu, selain itu fungsi konservasi, menjaga kesuburan tanah, iklim, dan melindungi wilayah budidaya dalam Propinsi Bengkulu dan Propinsi Tetangga.

Sedangkan luas wilayah masing-masing daerah tingkat II adalah sebagai berikut ; Kabupaten Bengkulu Utara dengan luas 458.524 Ha, Kabupaten Rejang Lebong 410.980 dan Kotamadya Bengkulu 14.452 Ha.

Kategori

noreply@blogger.com (Bengkulu Kito) — Thu, 10 Apr 2008 18:54:00 +0000