Bengkulu newS

BPJS: Banyak keluhan di bulan pertama JKN

2014-02-07T17:51:00.001+07:00

Bulan pertama pelaksanaan skema asuransi kesehatan nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diakui masih banyak diwarnai keluhan peserta.

Pengalihan sistem dari skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jamkesmas Daerah menurut BPJS masih menyisakan penyesuaian penyelenggaranya.

"Memang fakta di lapangan seperti itu. Fakta itu lah yang nanti jadi bahan perbaikan baik bagi BPJS maupun lembaga lain terkait," kata Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS, Purnawarman Basundoro.

Pasien miskin yang biasanya menerima layanan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan model Jamkesmas atau Jamkesda antara lain mengeluhkan pungutan biaya dari layanan kesehatan setelah skema berpindah pada BPJS.

Seperti dilaporkan Wartawan BBC Indonesia Dewi Safitri, beberapa rumah sakit juga dilaporkan menolak memberikan obat tertentu dengan alasan habis kepada pasien BPJS.

"Menkes telah mengeluarkan Surat Edaran terkait hal ini, khusus untuk pasien penyakit kronis pasien dapat menerima obat hingga 30 hari," tambah Purnawarman.

Animo Masyarakat Positif

Untuk rumah sakit yang masih meminta tambahan biaya pasca perawatan, Purnawarman mengatakan sudah ada beberapa yang dikenai teguran Menkes.

Meski banyak keluhan, animo masyarakat terhadap BPJS diklaim sangat tinggi dimana peserta mandiri - yang mendaftar dan membayar beasiswa iurannya preminya sendiri - sepanjang Januari telah mencapai lebih dari 460 ribu jiwa.

BPJS mengatakan hingga hari ini sudah lebih dari 116 juta orang Indonesia dilindungi asuransi baik yang berbasis mandiri, pembayaran melalui lembaga pemberi kerja atau asuransi miskin yang didanai pemerintah.
Hingga akhirnya 2014 ditargetkan 121 juta orang Indonesia dilindungi dengan skema kesehatan ini.

Pemerintah mengklaim BPJS adalah salah satu sistem asuransi kesehatan terbesar di dunia, dengan target akhirnya menjamin layanan kesehatan bagi 235 juta warga pada tahun 2019. Sumber: BBC

Vatikan dikecam keras soal pencabulan dan perkosaan

2014-02-07T17:44:00.002+07:00

Dengan kata-kata tajam, PBB menuduh Vatikan mengadopsi kebijakan yang memungkinkan pastor memperkosa dan mencabuli puluhan ribu anak-anak.

Kecaman tersebut tertuang dalam laporan Komite Hak Asasi Manusia PBB yang dikeluarkan hari Rabu ini (05/02) di Jenewa.

Ketua komite Kirsten Sandberg mengatakan gereja hanya tertarik menjaga reputasi bukan menjamin kesejahteraan anak-anak.

"Tahta Suci mengadopsi kebijakan dan berbagai praktek yang membuat pelanggaran terus terjadi dan para pelaku bebas dari jeratan hukum," kata Sandberg.

Dalam laporan, PBB mengatakan Vatikan harus memindahkan semua anggota kepastoran yang diketahui atau dicurigai melakukan pencabulan atau pemerkosaan terhadap anak-anak.

Komite Hak-hak Anak menambahkan sangat prihatin atas kenyataan bahwa Tahta Suci belum mengakui skala kejahatan yang telah dilakukan dan menyerukan kepada Vatikan untuk membuka segala arsipnya.

Komite juga menegaskan bahwa Gereja Katolik Roma harus menetapkan peraturan jelas untuk memastikan kasus-kasus dugaan pencabulan anak-anak dilaporkan ke pihak berwenang sipil.

Vatikan diperkirakan akan mengeluarkan pernyataan guna menanggapi laporan PBB ini. Sumber: BBC

Menlu tolak pengembalian pencari suaka

2014-01-08T17:58:00.001+07:00

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan bahwa Indonesia menolak dan menentang kebijakan pengembalian kapal pencari suaka ke perairan Indonesia yang diberlakukan oleh Australia.

Penegasan ini disampaikan Marty menanggapi insiden dikembalikannya kapal pencari suaka yang berlayar dari perairan Indonesia menuju Australia pertengahan Desember lalu.

Kantor berita ABC menulis kapal berisi manusia perahu asal Sudan dan Somalia itu digiring masuk ke perairan Indonesia oleh Angkatan Laut Australia.

"Karena ini bukan suatu solusi. Kalau kita semua menerapkan pendekatan ini, di mana ujung pangkalnya?" seru Marty.

"Apakah setiap negara akan melakukan hal serupa? Indonesia mengembalikan kapal dari negara lain?"

"Oleh karena itu, kita mengharapkan penyelesaian yang lebih baik," tegasnya Selasa (07/01), seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Christine Franciska.

Pada 19 Desember 2013 lalu kapal bermuatan 47 orang itu kembali masuk ke perairan Indonesia dan kemudian dikabarkan kehabisan bahan bakar. Kapal akhirnya kandas di Pulau Rote, demikian ABC melaporkan.

'Bukan serta merta'

Akhir tahun lalu, Perdana Menteri Australia Tony Abbott menerapkan kebijakan baru yang ketat untuk mencegah pencari suaka masuk ke wilayah Australia.

Sejumlah pencari suaka yang datang dengan perahu dari Indonesia akan digiring balik ke perairan Indonesia.
Tetapi hingga saat ini pemerintah Indonesia masih menghentikan tiga kerja sama termasuk dalam bidang pengelolaan pencari suaka setelah muncul tuduhan intelejen Australia memata-matai pejabat Indonesia.
Marty Natalegawa meyakini pada waktunya nanti hubungan akan kembali seperti sedia kala dan kerjasama dipulihkan.

"Hubungan saat ini tidak optimal, tidak seoptimal sebelumnya. Tapi saya yakin ini adalah sebuah pengecualian," tambahnya.

"Tapi perbaikan hubungan adalah suatu proses, bukan suatu yang bisa serta merta diciptakan dengan pengesahan suatu dokumen. Yang perlu dikembalikan saat ini adalah rasa saling percaya." Sumber BBC

Pakai Batik Yuuk.....!

2013-10-02T11:56:00.000+07:00

Sejak empat tahun yang lalu, sehari setelah peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober selalu diperingati Hari Batik Nasional. Ya, 2 Oktober 2013 yang jatuh hari ini adalah peringatan Hari Batik Nasional yang keempat.

Empat tahun lalu, tepatnya pada 2 Oktober 2009, batik diresmikan oleh The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi milik Indonesia.

Selama empat tahun itu, Hari Batik Nasional selalu diperingati sebagian besar masyarakat Indonesia. Tanpa dikomando, kebanyakan pekerja di sejumlah daerah di Indonesia selalu mengenakan batik saat peringatan Hari Batik Nasional.

Dalam peringatan tahun lalu, para pedagang Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah menggelar acara fashion show. Fashion ini digelar tepat di depan pasar dan diikuti oleh ibu-ibu pedagang.

Mengenakan kain batik berbagai motif serta selendang batik tulis, ibu-ibu yang rata-rata berusia lebih dari 40 tahun itu berpose dan sesekali menari.

Ingin merayakan Hari Batik Nasional? Yuk, memakai batik hari ini

SBY: Selesaikan manusia perahu melalui Bali Process

2013-10-01T11:17:00.002+07:00

Presiden Susilo Bambang Yudhoyoho dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Australia Tony Abbott di Jakarta, Senin (30/09) mengatakan, masalah manusia perahu lebih baik diselesaikan melalui kerjasama RI-Australia berdasarkan The Bali Process.

"Akan lebih baik kalau ada kerjasama bilateral mengalir atau berdasarkan Bali Process untuk mengatasi masalah ini sebaik-baiknya," kata Presiden Yudhoyono, dalam keterangan bersama Tony Abbott di hadapan wartawan, usai pertemuan di Istana Merdeka.

Seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, pernyataan Presiden SBY ini disampaikan di tengah ketegangan kedua negara, menyusul pernyataan Tony Abbott tentang rencana kebijakan ketatnya dalam menyelesaikan persoalan pencari suaka ke Australia.

Setelah terpilih sebagai PM Australia yang baru awal September lalu, Tony Abbott mengatakan akan mengusir perahu pencari suaka bila memasuki wilayahnya, serta berencana membeli perahu-perahu dari para nelayan Indonesia yang digunakan para imigran gelap ke Australia.

Pernyataan Abbott ini menimbulkan reaksi keras dari Jakarta, sehingga Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natelegawa - saat rapat kerja dengan Komisi I DPR - menyatakan, Indonesia akan menolak rencana kebijakan Australia tersebut.

Menurut SBY, Indonesia selama ini telah berupaya secara terus-menerus mengatasi persoalan tersebut, seperti yang juga dilakukan Australia.

"Jadi, dengan semangat, agar Indonesia dan Australia bisa mengatasi masalah ini, maka solusinya adalah kerjasama, kerjasama yang efektif, kerjasama yang tepat dan kerjasama yang baik," tandas SBY.
Saat ini, lanjut SBY, sudah ada kerjasama antar negara dalam menangani persoalan imigran gelap ke Australia melalui The Bali Process, selain kerjasama bilateral.

Perbatasan kedua negara

Sementara itu, PM Australia Tony Abbott mengatakan, dia dan Presiden Yudhoyono telah melakukan diskusi konstruktif tentang upaya kedua negara dalam menyelesaikan masalah pencari suaka.

Kunjungan resmi ke Indonesia merupakan kunjungan ke luar negeri pertama Tony Abbott semenjak teprilih sebagai PM Australia.

''Kami akan menyelesaikannya secara bersama-sama, bersatu, baik kerjasama di darat, di laut dan di perbatasan kedua negara,'' kata Abbott, dalam keterangan bersama Presiden SBY.

''Kami bertekad untuk mengakhirinya, yang tidak hanya merupakan penghinaan terhadap kedua negara, tetapi juga merupakan bencana kemanusiaan.''

Kunjungan Tony Abbott selama dua hari ke Jakarta ini juga membahas kerja sama di berbagai bidang di antara kedua negara.

Menyinggung tentang investasi ekonomi, SBY mengatakan Australia merupakan investor terbesar kesembilan di Indonesia, dengan lonjakan mencapai 700 persen dari tahun 2011 hingga 2012.

Menurut Presiden, total perdagangan akan ditingkatkan dari 10 miliar dolar menjadi 15 miliar dolar AS.
Kesepakatan lain yang ingin ditingkatkan juga mencakup pendidikan, pariwisata, termasuk transportasi udara dan pembangunan wilayah timur Indonesia.

Persoalan Papua juga menjadi salah-satu materi pembicaraan kedua pemimpin.
Presiden SBY menyatakan, walaupun masih ada masalah lokal di Papua yang harus dikelola dengan baik, namun SBY menekankan bahwa pemerintah Indonesia serius untuk memajukan Papua. Sumber BBC

Anak Musisi Dhani Resmi jadi tersangka

2013-09-10T06:06:00.001+07:00

Polda Metro Jaya hari Senin (09/09) resmi menetapkan AQJ, 13, sebagai tersangka dalam kecelakaan di Tol Jagorawi yang menewaskan enam orang. Pernyataan itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto.

AQJ dinyatakan melanggar pasal 310 ayat 3 Undang Undang Lalu Lintas tahun 2009 dengan ancaman hukuman enam tahun. Polda juga memastikan ia tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Kecelakaan tersebut terjadi pada Klik Minggu dini hari saat mobil Mitsubishi Lancer yang dikemudikan AQJ menabrak pembatas jalan tol dan masuk ke jalur berlawanan. Mobil kemudian menghantam sebuah Toyota Avanza dan Daihatsu Grand Max. Lima penumpang Grand Max tewas di tempat dan satu orang lainnya tewas di rumah sakit. Sembilan orang menderita luka berat, termasuk tersangka AQJ dan seorang temannya yang duduk di sampingnya.

Pemerhati kesejahteraan anak mengkritik orang tua AQJ karena membiarkan anak di bawah umur mengemudi. "Ini jadi sorotan yang penting sekali buat aparat yang selama ini seperti membiarkan anak-anak bawah umur berkendara di jalan baik roda dua atau empat," seru praktisi psikologi anak, Seto Mulyadi kepada Dewi Safitri dari BBC Indonesia.

Dimakamkan

Sementara itu, ayah AQJ, musisi Ahmad Dhani, dalam wawancara dengan Metro TV hari Senin (09/09) mengatakan tanggung jawab akan kecelakaan itu seharusnya tidak sepenuhnya dibebankan pada anaknya atau pada dirinya.

Ia mengatakan aparat seharusnya bertindak lebih dalam pengawasan agar tidak ada lagi anak di bawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Belum diketahui apakah AQJ akan ditahan. Hingga saat ini ia masih dirawat di rumah sakit usai menjalani operasi patah kaki. Sementara itu, semua korban meninggal dunia hari ini dimakamkan.

Keluarga korban menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian dan berharap keluarga Ahmad Dhani bertanggung jawab karena para korban adalah tulang punggung keluarga, bahkan salah satu diantaranya yaitu Komaruddin (36) masih memiliki anak berusia dua tahun. Sumber BBC/Indonesia

Pajak Penghasilan bagi Para Pengembang

2013-09-10T05:53:00.002+07:00

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mensinyalir masih banyak pengembang yang belum menghitung dan membayar pajaknya dengan benar. Masih terdapat pengembang yang belum melaporkan jumlah unit rumah yang telah terjual dengan benar. Misalnya dalam satu bulan telah terjual seratus unit rumah, namun yang dilaporkan oleh pengembang kurang dari seratus unit. Demikian disarikan dari hasil wawancara dengan R. Dasto Ledyanto, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak di suatu kesempatan. Dalam upaya meminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh pengembang nakal tersebut, Ditjen Pajak melakukan program audit khusus.

Untuk menghindari pengenaan sanksi maupun denda sebagai akibat dari tindakan audit oleh Pemeriksa pajak, pengembang perlu memberikan perhatian terhadap jenis-jenis pajak terkait dengan usahanya. Pajak-pajak pusat yang menjadi kewajiban pengembang antara lain meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pengenaan PPh bagi perusahaan pengembang properti dikaitkan dengan penghasilan yang diterimanya dari penjualan produk properti. Dalam hal ini, penjualan seperti rumah, apartemen, maupun ruko akan memberikan penghasilan bagi pengembangnya. Atas penjualan produk tersebut, pengembang harus memungut PPh Pasal 4 Ayat (2) kepada pembelinya. Pajak ini biasa disebut sebagai PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Selain itu, PPh Final Pasal 4 ayat (2) juga dikenakan untuk pengembang dalam tahapan konstruksi bangunan. Dalam hal ini, pengenaan PPh Final untuk pengembang didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008. Dalam PP tersebut, jasa konstruksi dibedakan menjadi tiga kelompok: (1) jasa perencanaan konstruksi; (2) jasa pelaksanaan konstruksi dan (3) jasa pengawasan konstruksi.

Atas jasa konstruksi tersebut, dikenakan pajak dengan tarif bervariasi mulai dari 2% sampai dengan 6%. Besarnya tarif PPh tersebut tergantung pada jenis jasa yang diberikan dan skala usaha dari pengembang tersebut. Lantas bagaimna cara menghitungnya? PPh Final Pasal 4 ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan tarif tersebut di atas dengan dasar pengenaan pajak (DPP), yakni jumlah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli/pengguna jasa.

Selain PPh atas jasa konstruksi di atas, pengembang juga wajib memotong/memungut pajak-pajak atas pembayaran gaji karyawan, pembayaran jasa kepada pihak ketiga dan sebagainya.

Dengan memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, diharapkan pengembang dapat terhindar dari sanksi maupun denda perpajakan, sehingga pajak yang dibayar oleh para pengembang akan memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa. Mari hitung dan bayar pajak dengan benar. Sumber: Antaranews.com

Dhani dan aparat dikritik karena kecelakaan

2013-09-09T07:58:00.000+07:00

Sejumlah kalangan mempertanyakan sikap musisi ternama Ahmad Dhani Prasetyo serta aparat yang dianggap lalai mengawasi anak di bawah umur yang bebas menyetir di jalan raya sehingga berpotensi mengakibatkan kecelakaan.

Anak bungsu Dhani, Abdul Qodir Jaelani alias Dul, menjadi salah satu korban kecelakaan setelah diduga menyetir mobil sedan Mitsubishi Lancer B 80 SAL pada Minggu dini hari di KM 8 Tol Jagorawi.

Polisi mengatakan sejauh ini sudah enam korban tewas sementara 10 lainnya luka termasuk Dul yang mengalami patah kaki.

"Ini jadi sorotan yang penting sekali buat aparat yang selama ini seperti membiarkan anak-anak bawah umur berkendara di jalan baik roda dua atau empat," seru praktisi psikologi anak, Seto Mulyadi kepada Dewi Safitri dari BBC Indonesia.

Karena sering terjadi dan jarang diambil tindakan tegas, menurut Seto "orang tua melihat seolah membiarkan anak mengendarai mobil atau motor di jalan hal yang biasa saja," tambahnya.
Dul baru berusia 13 tahun dan menurut berita media di Jakarta, mendapat mobil tersebut sebagai hadiah ulang tahunnya Agustus lalu.

Dalam UU Lalu Lintas disebutkan kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain bisa dikenai hukuman hingga lima tahun penjara beserta denda

Ambil tanggung jawab

Laman Facebook dan situs mikroblog Twitter ramai oleh berbagai komentar menyangkut berita kecelakaan maut ini. Sebagian diantaranya mempertanyakan bagaimana Dul bisa dengan bebas menyetir kendaraan pada tengah malam dengan jarak cukup jauh.

"Blm pny SIM tp diijinkan bahkan dikasih mobil" tulis pemilik akun @andi_chairil, senada dengan @tikabanget yang mempersoalkan usia Dul yang masih di bawah umur "13 taun udah nyetir antar kota? :|".
‏Pemilik @AiSeptya menulis "Ada2 aja dulu kecelakaan anaknya menteri. Sekarang kecelakaan anaknya Ahmad Dani" dalam lama Twitternya, mengacu pada kasus yang Pernah menimpa anak bungsu Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, yang juga terjadi pada saat dini hari dan menewaskan dua orang.

"Mestinya orang tua mengambil alih tanggung jawab karena si anak ini masih dibawah umur," kata Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait.

Arist yang mengaku juga berteman dengan musisi Ahmad Dhani mengatakan, orang tua Dul harus menggunakan kasus ini sebagai sarana berkaca diri dalam hal pengasuhan anak.

"Tengah malam pula, 13 tahun sudah pegang setir. Ini bukan soal fasilitas ya, karena bisa saja fasilitas malah mencelakakan anak," tambahnya.

Meski demikian Arist juga meminta agar polisi bertindak hati-hati dalam kasus ini, mengingat Dul yang diduga terlibat masih anak-anak.

"Aparat harus menggunakan perspektif hukum dengan mengedepankan perlindungan anak."
Sementara Seto Mulyadi menyerukan agar insiden fatal ini dipakai sebagai momentum baik untuk aparat maupun masyarakat agar serius menegakkan aturan jalan raya.

"Kami lihat pembiaran banyak dilakukan, termasuk SIM yang tidak perlu lewat tes. Sudah sampai taraf berbahaya," tukasnya.

Seto mengusulkan dibuat kampanye nasional melarang anak-anak menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya, dengan hukuman berat untuk orang tua yang membiarkan hal itu terjadi. Sumber BBC

Sidang kasus suap impor daging dimulai

2013-06-24T21:07:00.004+07:00

Sidang Tipikor

Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, menghadiri sidang perdana kasus suap impor daging dan pencucian uang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Senin (24/6).
Sidang dipimpin hakim ketua Gusrizal dan dakwaan dibacakan oleh tim Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Avni Carolina, Siswanto Karjono, Rini Triningsih, Wawan Yunarwanto dan Guntur Feri Fahtar.

Dalam dakwaan, Luthfi diduga "sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan, atau membelanjakan, menghibahkan, menitipkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi bersama Ahmad Fathanah."
Ia dijerat pasal berlapis dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jaksa mengatakan Luthfi diduga menerima uang suap dari Dirut PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman sebesar Rp1,3 miliar sebagai imbalan jika ia berhasil mempengaruhi pejabat Kementerian Pertanian untuk merekomendasikan penambahan jumlah kuota impor daging sapi yang dipesan PT Indoguna Utama.
Luthfi ditangkap oleh penyidik KPK di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, pada 30 Januari 2013.

Penangkapan itu diawali dengan penangkapan Ahmad Fathanah di sebuah hotel di Jakarta.
Sidang masih berlangsung dan akan dilanjutkan dengan sidang pembacaan dakwaan Ahmad Fathanah.

Helmi - Linda Belum Fokus

2013-06-24T21:00:00.005+07:00

BENGKULU - Kebijakan 100 hari kerja pasangan Walikota-Wakil Walikota 2013-2018, H Helmi Hasan SE dan Ir Patriana Sosialinda, dinilai belum terfokus pada realisasi janji politik mereka pada Pemilihan Walikota (Pilwakot) yang lalu.
“Kebijakan kedua pasangan tersebut belum pada esensi janji politik ketika kampanye. Padahal bagaimana memenuhi janji ketika berkampanye adalah hal yang paling utama untuk mereka kerjakan di akhir sisa massa 100 hari kerja ini,” kata pengamat Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), Ir Usman Yasin MSi, kemarin.

Dijelaskannya, kebijakan yang diperankan oleh Walikota dan Wakil Walikota saat ini justru mengembang dengan isu baru mengenai 8 Tekad Bengkuluku. “Ini memang bagus di satu sisi, tetapi menurut saya sebaiknya fokus pada apa yang menjadi janji politik. Seperti misalnya Samisake (satu miliar satu kelurahan) dan 50 ribu lapangan kerja serta air bersih, listrik dan infrastruktur yang layak. Isu 8 Tekad Bengkuluku justru menggeser konsentrasi untuk memenuhi janji-janji politik ini,” ujarnya.

Usman juga menengarai bakal gagalnya upaya mewujudkan penerimaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bersih dengan melibatkan perguruan tinggi lokal di Bengkulu. Pasalnya, pihak pemerintahan pusat telah menunjuk 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang tergabung dalam konsorsium dan tidak melibatkan PTN lokal yang ada di Bengkulu. “Jadi sepertinya program ini akan kandas. Sebaiknya Pemda Kota mencari cara untuk menjawab hal ini,” imbuhnya.

Dengan demikian Usman menyarankan agar Pemda Kota menyadari hal ini. Bila Pemda Kota tidak menyadari hal ini, kata dia, sangat mungkin rakyat akan menjadi apatis terhadap pemerintahan mereka. “Sekali lagi bukan berarti 8 Tekad Bengkuluku itu tidak penting untuk dikerjakan. Itu (8 Tekad, red) tetap penting. Namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana Walikota dan Wakil Walikota berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan progress atas janji politik mereka di masa kampanye dulu. Dengan demikian kepercayaan rakyat terhadap mereka dapat dipulihkan,” pungkasnya. (009) http://bengkuluekspress.com/helmi-linda-tak-fokus/

Gempa Aceh

2013-01-22T11:41:00.002+07:00

Gempa di Aceh dengan kekuatan 6 Skala Richter yang terjadi pada Selasa (22/1) pagi, menyebabkan satu orang meninggal dan 7 orang luka-luka, serta beberapa rumah hancur di Kabupaten Pidie.

Keterangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, menyebutkan data sementara 1 orang meninggal dan 7 orang luka-luka bangunan rumah yang roboh.

Bencana yang terjadi di wilayah Barat daya menyebabkan beberapa rumah di desa Bangkeh, Pulo Lhok, dan Mane kecamatan Geumpang Kab. Pidie.
Korban meninggal yaitu seorang anak perempuan bernama Tuti berusia 8 thn warga Ds. Mane, Kec Mane, Kab. Pidie.

BNPB menyebutkan korban meninggal akan segera dimakamkan dan sementara para korban luka menjalani perawatan di rumah sakit yang luka-luka diberikan perawatan di rumah sakit.

Keterangan dari Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Dr. Sutopo Purwo Nugroho mengatakan gempa dengan kekuatan 6.0 SR, pada 05:22 WIB, terjadi di wilayah Baratdaya Aceh, dengan pusat gempa di 15 km baratdaya Kota Banda Aceh.

Pusat gempa berada di laut sekiitar Pulau Penasi antara Banda Aceh dan Pulau Breueh, dengan kedalaman 84 k dan tidak berpotensi tsunami.

Gempa yang kuat dirasakan selama 2-5 detik membuat masyarakat panik dan berhamburan keluar rumah, terutama mereka yang tinggal di sekitar Lhoknga, Peukanbada, Ulelhee, Banda Aceh.

Selang 25 menit kemudian gempa susulan dengan kekuatan 5,1 skala richter terjadi di lokasi yang berdekatan dengan kedalaman 16 km. Sumber: BBC

Menghitung Akibat Banjir Jakarta

2013-01-19T07:34:00.000+07:00

Banjir Jakarta

BnewS - Jakarta dikuasai banjir. Dari lorong-lorong sempit hingga jalan protokol seperti Thamrin dan Sudirman. Dari kampung kumuh hingga Istana Negara. Rumah kumuh dilumat. Berlantai-lantai parkiran basement di gedung menjulang "di kuasai." Ratusan mobil mengapung di sana.

Hingga Jumat 18 Januari 2013, banjir masih menguasai sejumlah wilayah. Ketinggian air memang bervariasi. Ada yang cuma 20 sentimeter. Tapi di dataran rendah atau pinggir kali bisa menenggelamkan orang. Lebih dari dua meter. Repotnya hujan di sejumlah wilayah, Bogor dan Puncak masih mencurah. Dan banjir masih mengancam.

Banjir ini mengancam apa saja. Bisnis dan juga nyawa. Sejumlah kawasan bisnis di Jakarta dilanda banjir. Dari kawasan industri di Pulogadung hingga gedung perkantoran di Sudirman. Jumlah kerugian besar. Meski belum dihitung jumlah persisnya, kalangan pebisnis yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengklaim kerugian banjir bisa mencapai ratusan miliar per hari.

Beberapa sektor yang paling terkena dampak di antaranya industri, jasa, dan ritel. "Bisa rugi ratusan miliar. Itu perkiraan satu hari ini," kata Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, kepada VIVAnews di Jakarta, Kamis 17 Januari 2013.

Sofjan menjelaskan, kalangan pengusaha tidak menyangka banjir begitu meluas di Jakarta. "Logistik terhenti, pengiriman barang terhambat, dan karyawan tidak bisa masuk kerja," katanya. Kantong perusahaan terkuras. Gaji karyawan tetap harus dibayar meski mereka tidak masuk kerja.

Belum lagi, kemungkinan klaim dari konsumen akibat pengiriman barang yang terlambat. Akibat banjir bandang ini biaya logistik diperkirakan naik sekitar 5 persen per hari. "Memang, jika hanya sehari, tidak akan terlalu besar kenaikannya. Tapi, jika sampai beberapa hari, tentu akan lebih tinggi," kata Sofjan.

Kerugian akibat banjir itu ditanggung sendiri oleh pengusaha. Lantaran semenjak beberapa tahun belakangan, perusahaan asuransi tidak mau menanggung klaim karena banjir. Jadi yang bisa dilakukan pengusaha saat ini, lanjutnya, hanya meminimalisir kerugian itu sehingga roda perusahaan tetap bergerak.

Padahal, perekonomian, khususnya di DKI Jakarta, tengah bertumbuh hingga triwulan III-2012. Berdasarkan situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perekonomian di ibukota pada periode itu mencapai 2,2 persen dibandingkan

triwulan II-2012.

Hampir semua sektor mengalami peningkatan produksi, kecuali pertambangan dan penggalian. Sebagian besar sektor ekonomi tumbuh di atas 1 persen, kecuali pertanian dan industri pengolahan. Sektor produksi industri manufaktur besar dan sedang memang turun 0,85 persen pada triwulan III-2012 dibanding triwulan sebelumnya. Tetapi secara nasional sektor ini naik 2,06 persen.

Sementara itu, Indeks Tendensi Konsumen DKI Jakarta pada triwulan III-2012 mencapai 114,72. Artinya, kondisi ekonomi konsumen meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Tingkat kepercayaan atau optimisme konsumen pada triwulan III-2012 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Ini ditandai dengan kenaikan nilai ITK sebesar 3,24 poin.

Pedagang pasar dan ritel merugi
Momentum ekonomi DKI Jakarta yang tengah bertumbuh itu tentu akan memukul dunia usaha. Sebab, di tengah tingkat kepercayaan dan optimisme konsumen, banjir melanda Jakarta.

Secara tidak langsung, kondisi itu berpengaruh pada tingkat daya beli konsumen. Kebutuhan konsumen berpotensi meningkat akibat dampak banjir, sehingga memukul daya beli.

Dampak itu pula yang dirasakan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Selain kenaikan harga, kondisi iklim yang tidak menentu telah menyulitkan usaha mereka. "Akibat banjir di mana-mana, distribusi ke pasar-pasar terganggu," kata Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Ngadiran, kepada VIVAnews, di Jakarta, Jumat 18 Januari 2013.

Keterlambatan pasokan seperti sayuran bisa memicu kerusakan produk segar itu. Akibatnya, dapat berimbas pada omzet penjualan. "Jika per hari bisa memperoleh Rp700-800 ribu, kini Rp500 ribu saja sudah terengah-engah," kata Ngadiran. Apalagi banjir kali ini meluas dan dan merendam sejumlah rumah warga, pertokoan, hingga pasar-pasar. Situasi itu diperkirakan menyulitkan warga untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, wilayah yang terendam air seluas 41 kilometer (km) persegi atau 8 persen dari seluruh wilayah DKI Jakarta. Dari jumlah itu, wilayah terberat ada di sekitar Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

"Sekitar Penjaringan, juga sepanjang bantaran Sungai Ciliwung, tinggi bervariasi, ada yang 3 meter," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Hubungan Masyarakat BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat.

Sutopo menuturkan, dengan luas itu, 910 RT, 337 RW, 74 kelurahan, dan 31 kecamatan terendam banjir. Sebanyak 97.608 kepala keluarga atau 248.846 jiwa menjadi korban bencana tersebut. "Pengungsi mencapai 18.018 jiwa hingga pukul 07.00 WIB, korban meninggal 11 orang," ujarnya.

Selain itu, sektor yang terkena dampak banjir adalah industri ritel. Air yang menggenangi Mega Mall Bekasi sejak pukul 03.00 WIB, Rabu dinihari lalu, menimbulkan kerugian cukup besar. "Jumlah pasti kerugian masih kami hitung. Tapi, setidaknya, dalam satu hari di Mega Mall Bekasi, perputaran uang mencapai Rp20 miliar lebih," kata Direktur Operasional Mega Mall Bekasi, Gunarso Ismail, Rabu lalu.

Di Mega Mall Bekasi terdapat ribuan kios dan counter. Sementara itu, yang terkena banjir di lantai bawah ada 400 lebih tenant (kios/counter).

Pengelola Mega Mall Bekasi, menurut dia, hanya bertanggung jawab terhadap kerusakan pada bangunan mal, sedangkan untuk barang dagangan menjadi tanggung jawab pemilik kios. "Makanya sebelum perjanjian sewa, kami selalu meminta agar barang dagangan diasuransikan. Meskipun tidak ada penggantian kerugian barang, tapi nanti kami akan kasih mereka kompensasi," tutur Gunarso.

Kantor bank tak beroperasi
Hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa hari terakhir, yang memicu banjir di Jakarta dan sekitarnya itu, juga berimbas pada operasional sejumlah bank.

Tercatat, sebanyak 36 kantor cabang PT Bank Mandiri Tbk tidak beroperasi. Dari jumlah 36 cabang yang tidak beroperasi tersebut, sebanyak 19 cabang terletak di Jakarta Barat, 8 cabang di Jakarta Utara, 6 cabang di Jakarta Pusat, 2 cabang di Jakarta Selatan, dan 1 cabang di Jakarta Timur.

"Kantor cabang itu sementara dialihkan untuk memastikan tetap terpenuhinya kebutuhan pelayanan nasabah," kata Sekretaris Perusahaan, Bank Mandiri, Nixon LP Napitupulu, di Jakarta, Jumat 18 Januari 2013.

Untuk memberikan layanan kepada nasabah, Nixon menjelaskan, nasabah dapat memanfaatkan layanan e-channel atau datang ke cabang Bank Mandiri yang tidak terkena banjir. "Bagi nasabah yang membutuhkan layanan perbankan, kami harapkan untuk datang ke kantor-kantor cabang Bank Mandiri terdekat guna memanfaatkan layanan e-channel Bank Mandiri," ujarnya.

Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia Tbk memastikan operasional perbankan terhadap nasabah secara umum tidak terganggu bencana banjir yang melanda beberapa lokasi di Jabodetabek. Namun, BNI mencatat, ada 57 anjungan tunai mandiri (ATM) dan 27 outlet yang terhenti operasionalnya akibat bencana banjir.

Sekretaris Perusahaan BNI, Tribuana Tunggadewi, mengatakan, hingga saat ini, dari total ATM BNI di Jabodetabek yang berjumlah 2.566 ATM, sebanyak 57 ATM terkena dampak banjir. Ini antara lain karena akses menuju ATM banjir, listrik di lokasi mati, dan sebagian kecil terendam.

"Sedangkan total outlet di Jabodetabek sebanyak 478 outlet, dan yang terkena dampak banjir 27 outlet," ujarnya. Kondisi ini, dia melanjutkan, karena akses masuk menuju outlet terhalang.

Sementara itu outlet yang tidak terkena dampak banjir tetap beroperasi seperti biasa. "Transaksi internet banking dan SMS banking berfungsi dengan baik," ujar Dewi di Jakarta, Jumat 18 Januari 2013.

BNI, menurut dia, telah mengantisipasi dampak banjir di Jakarta dan sekitarnya sejak November 2012, sehingga imbas terburuk akibat bencana alam dapat ditekan seminimal mungkin.

Kondisi serupa terjadi pada sekitar 50 kantor layanan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk di Jabodetabek. Sekretaris Perusahaan BRI, Muhamad Ali, mengatakan, meski sejumlah kantor mengalami gangguan, BRI tetap melayani nasabah melalui e-Banking seperti SMS banking, anjungan tunai mandiri, dan electronic data capture (EDC).

Ali menjelaskan, banjir juga telah menghentikan operasional unit kerja di RSAL Mintoharjo, Bendungan Hilir, Jakarta Selatan. Terdapat 10 unit kerja yang terganggu banjir, tapi bisa beroperasi. Sementara itu, yang berhenti sama sekali terdapat 5 kantor cabang pembantu, 3 kantor cabang, 3 kantor kas, 5 kantor unit BRI, serta 3 teras BRI.

Menurut Ali, layanan e-Banking BRI tidak mengalami gangguan. Sebab, BRI memiliki dua data centre yang dilengkapi dengan sistem yang terbaru. Keduanya beroperasi secara paralel, sehingga selalu dapat saling mendukung, dan mengantisipasi dampak bencana atau gangguan lain. Sumber: Vivanews

Banjir Lumpuhkan Jakarta

2013-01-17T12:05:00.001+07:00

Banjir Lumpuhkan Jakarta

Hujan yang mengguyur Jakarta sepanjang malam mengakibatkan aktivitas di sebagian wilayahnya mengalami kelumpuhan akibat kendaraan tidak bisa melalui banyak jalan utama yang tergenang banjir dengan rata-rata ketinggian airnya antara 20cm hingga satu meter.

Kawasan di sepanjang Jalan Sudirman hingga MH Thamrin yang merupakan kawasan pusat bisnis Jakarta juga mengalami kemecetan luar biasa akibat ketinggian genangan air mencapai ketinggian sebetis orang dewasa.

Kawasan di sepanjang Jalan Sudirman hingga MH Thamrin yang merupakan kawasan pusat bisnis Jakarta juga mengalami kemecetan luar biasa akibat ketinggian genangan air mencapai ketinggian sebetis orang dewasa.

Kendaraan yang berasal dari arah Bendungan Hilir menuju MH Thamrin harus berhenti sebelum Halte Busway Tosari akibat genangan air tidak bisa lagi dilewati kendaran berjenis sedan.
Banjir juga telah memaksa PT KAI membatasi sejumlah perjalanan kereta api yang melayani penumpang dari sejumlah tujuan seperti Bogor, Bekasi dan Serpong.

Perjalanan dari Bogor dilaporkan cuma sampai stasiun Manggarai sementara dari Bekasi cuma sampai stasiun Jatinegara, dari arah Depok cuma sampai Palmerah.

Curah hujan di Jakarta menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengakibatkan ketinggian air sungai Ciliwung terus mengalami kenaikan.

Istana banjir

"Tinggi muka air Sungai Ciliwung terus naik. Hingga pukul 09.00 pagi tadi di Manggarai terukur 1.020 cm. Jauh di atas batas Siaga I yaitu 950 cm," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho kepada BBC Indonesia.

"Dengan kondisi demikian maka wilayah Jakarta yang terendam banjir makin meluas. Ini ditambah dengan banyak titik-titik genangan dan banjir yang merata di Jakarta."

Dia mengatakan kondisi banjir yang terjadi di Jakarta hari ini telah dilaporkan oleh BNPB kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono termasuk rencana untuk mengambil sejumlah langkah yang berpotensi mengakibatkan Istana juga mengalami banjir.

"Kepala BNPB, Syamsul Maarif, telah melaporkan mengenai ancaman banjir dan upaya penanggulangannya. Dengan tinggi muka air 1.020 cm maka kemungkinan debit sungai Ciliwung sebagian dialihkan ke Sungai Ciliwung lama. Jika tidak maka dikhawatirkan tanggul Kanal Banjir Barat dapat jebol dan banjir makin meluas," jelasnya tentang pertemuan tersebut.

"Tadi presiden menyampaikan bahwa tidak masalah istana terendam banjir. yang penting masyarakat terlindungi. Lakukan upaya penanggulangan banjir dengan mengerahkan seluruh potensi nasional yang ada."
Laporan sejumlah media megatakan sebagian kawasan istana negara juga telah tergenang banjir hingga setinggi lutut orang dewasa.

Kerugian akibat banjir di Jakarta hari ini diperkirakan mengakibatkan kerugian besar bagi ekonomi warganya, Pada tahun 2007 lalu saat Jakarta dilanda banjir besar, kerugian diperkirakan mencapai 4,3 triliun rupiah dan mengakibatkan korban jiwa lebih dari 30 orang. Sumber: BBC

Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2014

2013-01-14T20:30:00.002+07:00

Jakarta, BnewS - Sepuluh partai politik peserta Pemilu 2014 akhirnya resmi memiliki nomor urut setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta, Senin (14/1).

Berikut hasil pengundian nomor urut sepuluh partai politik peserta pemilu 2014:

Partai NasDem
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Partai Golongan Karya (Golkar)
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Partai Demokrat
Partai Amanat Nasional (PAN)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Sumber kpu.go.id

Prediksi Bakal Calon Wakil Gubernur Bengkulu

2013-01-10T12:06:00.003+07:00

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah melantik Junaidi Hamsyah sebagai Gubernur Definitif Bengkuku Senin (17/12). Dalam amanatnya mengingatkan semua pihak agar membantu Junaidi Hamsah melaksanakan tugasnya hingga 2015 mendatang. Dalam kesempatan itu, Mendagri juga meminta DPRD Bengku agar segera mengajukan nama calon Wakil Gubernur untuk bisa diproses sesuai mekanisme peraturan yang ada, diharapkan seiring sejalan hingga masa jabatan berakhir 2015.

Ada 8 nama yang diajukan DPW PAN Provinsi Bengkulu untuk mendampingi H. Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd dalam menjalankan roda Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kedelapan balon memiliki peluang karena sama-sama memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengisi jabatan tersebut.

Nama yang direkomendasikan PAN untuk mendampingi Gubernur. Ada yang dari internal, yakni anggota DPRD Prov dari Fraksi PAN, yakni; Parial, Inzani Muhammad, Suharudin Derus dan Heri Susanto, S.Pd (meninggal). Sedangkan dari eksternal ada Asnawi Abdul Lamat (Sekdaprov), Hamsyir Lair (Mantan Sekdaprov), Dr. H. Khairil (Rektor UMB), H. Ahmad Dasan, SH, MA

Sedangkan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu, H. Edison Simbolon, S.Sos, M.Si telah menyerahkan sebanyak 5 nama ke DPP Partai Demokrat. Mereka merupakan hasil penjaringan calon Wakil Gubernur Bengkulu. Mereka yang diajukan adalah H. Edison Simbolon, S.Sos, M.Si (Mantan Wawali/Ketua Demokrat Provinsi) Oktoberto (Anggota DPRD Prov), dr. Dian A. Syakhroza, (DPR RI) Hj. Leni Haryati Jhon latief, SE, M.Si (DPRD Kota) dan Ir. Riza Misbach, (DPRD Prov).

Dari berbagai sumber: Antara dan Radar Bengkulu

KPU Tetapkan 10 Parpol Peserta Pemilu 2014

2013-01-10T10:39:00.002+07:00

Jakarta, BnewS- Setelah menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual selama hampir dua belas jam di Ruang Sidang KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta, Selasa (8/1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya memutuskan sepuluh partai politik (parpol) yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014.

Kesepuluh parpol yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 adalah:

1. Partai Amanat Nasional (PAN)
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
3. Partai Demokrat
4. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
5. Partai Golongan Karya (Golkar)
6. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
9. Partai NasDem
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

“Berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual yang disampaikan oleh seluruh KPU provinsi, KPU mengeluarkan Keputusan KPU Nomor : 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014. Isinya, menetapkan sepuluh partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2014, dan 24 partai politik tidak memenuhi syarat,” demikian dibacakan Ketua KPU, Husni Kamil Manik.

Berdasarkan keputusan tersebut, 24 parpol yang tidak memenuhi syarat adalah:

1. Partai Bulan Bintang (PBB)
2. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
4. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
5. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
6. Partai Persatuan Nasional (PPN)
7. Partai Bhinneka Indonesia (PBI)
8. Partai Buruh
9. Partai Damai Sejahtera (PDS)
10. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
11. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
12. Partai Karya Republik (Pakar)
13. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
14. Partai Keadilan
15. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
16. Partai Kongres
17. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)
18. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
19. Partai Nasional Republik (Nasrep)
20. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
21. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
22. Partai Republik
23. Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
24. Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)

Husni menambahkan, sesuai Pasal 259 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu, keputusan KPU itu dapat berubah, apabila ada keputusan dari lembaga sengketa penyelenggaraan pemilu.

“Perubahan terhadap keputusan ini dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Bawaslu, atau Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), atau Putusan Mahkamah Agung (MA),” sambungnya.

Rapat pleno yang digelar sejak Senin (7/1) pukul 13.30 WIB dan berakhir Selasa (8/1) pukul 02.45 WIB itu diwarnai interupsi dari para pengurus parpol. Hampir seluruh pengurus partai, termasuk para petingginya seperti Yusril Ihza Mahendra (PBB), Sutiyoso (PKPI), Roy BB. Janis dan Didi Supriyanto (PDP), menyampaikan interupsi, yang membuat suasana rapat beberapa kali sempat memanas.

Tanda-tanda bakal memanasnya suasana rapat pleno terbuka sebenarnya telah tampak sejak pagi. Beberapa partai yang tidak lolos verifikasi administrasi sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), seperti PDP, PKBIB, Partai Kongres, dan PPPI melakukan aksi demo di depan Gedung KPU, dan sempat membuat kemacetan parah di sekitar Jalan Imam Bonjol. (dd/red. FOTO KPU/SIJ/domin/hupmas) Sumber: kpu.go.id

Pengusaha rokok Indonesia khawatirkan penurunan konsumsi

2013-01-10T10:29:00.001+07:00

Asosiasi perusahaan produsen rokok menyatakan berlakunya kewajiban kemasan rokok dengan gambar penyakit akibat bahaya merokok akan mengurangi tingkat konsumsi rokok di Indonesia.

Konsumsi rokok Indonesia, dikategorikan sebagai negara dengan konsumsi rokok terbesar kelima sampai ketiga di dunia, mencapai sedikitnya 250 miliar batang pada tahun lalu. Sementara produksinya mencapai sekitar 270 miliar batang dengan nilai cukai sekitar Rp85 triliun, juga pada tahun lalu.

Dalam Peraturan Pemerintah yang diteken akhir tahun lalu, perusahaan rokok diberi waktu hingga pertengahan tahun 2014 untuk menyiapkan kemasan bergambar bahaya dampak merokok untuk memasarkan produknya.
"Ya pasti konsumen akan mulai mengurangi lah melihat kemasan begitu, sedikit banyak pasti terpengaruh," kata Muhaimin Moefti dari Gabungan pengusaha Rokok Putih Indonesia, Gaprindo.
Namun tingkat rokok putih, sebutan umum untuk kategori sigaret non-kretek, di Indonesia jauh lebih sedikit dibanding rokok kretek.
"Hanya tujuh persen, jadi ya kami tidak akan terlalu terpengaruh dengan kebijakan ini," tambah Moefti.

'Kontroversial'

Bagian terbesar industri rokok di Idnonesia adalah produsen sigaret kretek yang mencapai ribuan dan diklaim mempekerjakan enam juta orang langsung maupun tak langsung.

Industri tembakau mengklaim mempekerjakan enam juta orang dalam produksi rokok

Kebijakan ketat pemasaran rokok, termasuk dengan cetakan kemasan bergambar seram penyakit akibat rokok, sejak lama digagas pemerintah dan pegiat anti tembakau. Pada 2009 muncul Rancangan Peraturan Pemerintah yang menjadi cikal-bakal peraturan yang disahkan sekarang ini, namun saat itu debat panas muncul.
Ribuan orang datang ke Jakarta dari kantong-kantong produsen tembakau sepanjang 2010 dan 2011 memprotes RPP itu.
Sejauh ini belum ada pernyataan dari kubu asosiasi pengusaha rokok kretek terkait beleid baru tembakau pemerintah ini. "Kita tahu rokok itu produk kontroversial, jadi kita sadar memang perlu ada aturannya," kata Moefti yang organisasinya mewakili delapan produsen rokok putih Indonesia, termasuk PT Phillip Morris dan British American Tobacco.

Nyatanya RPP tembakau perlu tiga tahun untuk lolos menjadi peraturan resmi, dua tahun terlambat dari ketentuan UU Kesehatan yang menyebut aturan terkait pemasaran produk tembakau harus sudah diputuskan pada akhir 2010. Kubu pegiat anti tembakau menuding lobi kuat industri dibalik keterlambatan ini, termasuk dalam insiden hilangnya ayat tembakau dalam UU Kesehatan setelah disahkan DPR dan tengah dimintakan persetujuan Presiden pada

'Tak tinggal diam'

"Kita sambut baik ini setelah perjuangan bertahun-tahun, tapi kita terus tunggu implementasinya," kata Mia Hanafiah Ketua Harian Komnas Pengendalian Dampak Tembakau.

"Industri tidak akan tinggal dia meski sudah disahkan, pasti masih ada upaya untuk contest, gugat lah, jegal lah," tudingnya. Tembakau adalah salah satu industri paling bernilai dalam ekonomi Indonesia, ditaksir tahun lalu sedikitnya mencapai Rp200 triliun.

Namun angka penyakit dan kematian akibat rokok juga sangat tinggi dimana hitungan Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut dalam 12 tahun antara 1995 dan 2007 terdapat peningkatan enam kali lipat jumlah orang meninggal akibat merokok di Indonesia. Pada tahun 2007 jumlah korban jiwa akibat rokok menjadi 426.214 orang.

Dalam sebuah wawancara media tahun 2010 mantan Menkes Endang Sedyaningsih dikutip mengatakan kementriannya menganggarkan dana Rp 22 triliun untuk penyakit terkait rokok. Namun menurut Mia Hanafiah, biaya yang dikeluarkan negara jauh lebih besar, mencapai lima kali lipat anggaran tersebut

Dewi Safitri Wartawan BBC Indonesi, Sumber BBC

Persiapan Produksi Mobil Listrik Secara Massal

2013-01-10T10:07:00.002+07:00

Jakarta (BnewS) - Pemerintah meminta rencana untuk memproduksi mobil listrik skala massal dipersiapkan dengan matang dengan menggunakan teknologi Indonesia dan diproduksi di dalam negeri.

Dengan demikian insentif yang nantinya diberikan pemerintah tidak sia-sia, kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo usai rakor di Jakarta, Rabu.

"Jangan sampai memproduksi mobil nggak tahunya teknologinya bukan teknologi yang betul-betul Indonesia," kata Agus.

Menurut dia, bila kriteria itu bisa terpenuhi, pihaknya tidak segan-segan memberikan keringanan tax holiday.

"Kami bisa berikan tax holiday, itu inisiatif yang paling agresif karena kami anggap kita mampu membuat mesin, sehingga kami berikan itu," katanya.

Sementara terkait komponen bahan baku mobil listrik yang diimpor, pihaknya pun siap untuk tidak mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) barang mewah. Hal itu untuk mendorong mobil listrik agar bisa berkembang menjadi mobil nasional. (Sumber: Antaranews.com)

Indonesia Peringkat 56 Negara Terkorup

2013-01-02T06:51:00.001+07:00

Bnews - Angka korupsi di Indonesia selama tahun 2012 menjadi perhatian dunia. Indonesia bahkan tergabung dalam 60 besar negara terkorup di dunia versi Transparansi Internasional.
Seperti dilansir laman Transparansi Internasional, Indonesia duduk di peringkat 118 dari daftar peringkat indeks persepsi korupsi 174 negara dunia. Namun jika mengacu poin tiap negara, Indonesia duduk di posisi 56 negara terkorup.

Indeks persepsi korusi di Indonesia mencapai poin 32. Indonesia berjarak 24 poin dari Somalia yang jadi negara terkorup. Indonesia terpaut 58 poin dari Denmark yang dinilai sebagai negara paling bersih dari korusi tahun 2012.

Selama tahun 2012 ini, sejumlah kasus korupsi memang terus muncul ke permukaan. Kasus Hambalang yang menyeret nama mantan Menpora Andi Mallarangeng, kasus Wisma Atlet, dan kasus korupsi pengadaan Al Quran jadi beberapa kasus yang membuat Indonesia duduk di peringkat 118 daftar indeks persepsi korupsi. Peringkat Indonesia ini menurun bila dibanding tahun 2011, di mana Indonesia berada di posisi 100. (Republika.co.id)

MA Tolak PK Agusrin

2012-11-27T22:03:00.003+07:00

Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin M Najamuddin. Dengan penolakan ini, Agusrin tetap mendekam di penjara selama 4 tahun karena dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi APBD senilai Rp20 miliar.

Informasi yang dihimpun, putusan PK tersebut dibacakan dalam sidang di Gedung MA, Selasa ini, sekitar pukul 14.00 WIB. Putusan bernomor 126 PK/Pid.Sus/2012 diputusakan oleh 5 hakim agung yang diketuai Djoko Sarwoko. Adapun anggotanya yaitu Prof Komariah Emong Sapardjaja, Suhadi, Syamsul Rakan Chaniago dan Leopold Luhut Hutagalung.

Dengan ditolaknya PK ini, maka Agusrin M Najamudin harus mendekam di penjara sesuai putusan kasasi MA sebelumnya, yaitu 4 tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti korupsi dengan kerugian uang negara Rp20,16 Mililar.

Sekedar catatan, putusan kasasi MA ini membalik putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang memutus bebas Agusrin. Saat itu, majelis hakim PN Jakarta Pusat yang diketuai oleh Syarifuddin membebaskan Agusrin atas dakwaan korupsi penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Provinsi Bengkulu tahun 2006.

Karangan paling bahaya dalam kampanye

2012-09-25T17:12:00.002+07:00

Barrack Obama Sukses menggunakan Facebook

BnewS - Penyebaran kabar bohong jelas bahaya, namun yang lebih berbahaya adalah fakta karangan hasil "pelintiran" yang disebar melalui media massa dan media sosial. Seolah realistik namun sejatinya fakta-fakta itu mendoktrin ke arah tertentu pemilih dalam kampanye

"Ini yang lebih bahaya ketimbang black campaign, jika itu yang Anda maksud," kata guru besar ilmu politik University of Kansas, Prof Burdett A Loomis PhD, di Pusat Kebudayaan Amerika Serikat, @america, di Jakarta, Selasa.

Dia memberi pandangannya melalui konferensi jarak jauh tentang peran media massa dan media sosial dalam kampanye dan Pemilu Amerika Serikat. Sebagai studi kasus tentang efektivitas kedua media itu dalam kemenangan Barack Obama pada 2008.

Amerika Serikat akan menentukan presiden ke-45-nya pada November nanti sebagaimana Indonesia pada September 2014. Amerika Serikat lebih dulu memakai media massa dan media sosial dalam strategi kampanye dan pemenangan pemilu para kandidat, sementara Indonesia baru mulai 1999.

Di Indonesia, "perang" kampanye mengembuskan isu-isu negatif terhadap rival kandidat dalam berbagai pemilihan, belum semarak di negara-negara lain. Akan tetapi pembunuhan karakter melalui media sosial sudah mulai menggejala, terutama atas sosok-sosok tertentu yang berujung pada penyelesaian di pengadilan.

Menurut Loomis, fakta karangan hasil "pelesetan" itu dikembangkan berdasarkan berbagai data yang valid namun dipilih menurut kepentingan tertentu si pemilik agenda. Di Amerika Serikat, isu yang diembuskan menyentuh kepentingan ekonomi dan politik merupakan hal yang paling sering dipertimbangkan pemilih.

Apalagi sejak 2009 terjadi gelombang demi gelombang kemacetan perekonomian domestik Amerika Serikat. Tingkat pengangguran usia produktif saat ini mendekati semblan persen --tertinggi dalam empat periode kepemimpinan negara itu-- sekalipun terdapat beberapa kemajuan penting.

Barack Obama sebagai presiden ke-44 Amerika Serikat yang menduduki kursi kepresidenanannya disumbang keunggulan facebook, bekerja ekstra keras untuk mengatrol hal ini.

Satu hal pokok yang menyumbang ke arah itu adalah ketetapannya menarik mundur pasukan Amerika Serikat dari ISAF di Afghanistan. Ratusan miliar dolar Amerika Serikat dihabiskan sejak pasukan itu hadir di sana. (*) Sumber Antaranews.com

Kebun Sawit Terbakar

2012-09-25T15:19:00.001+07:00

Upaya Pemadaman Api dengan menggunakan daun sawit (Roma, 2012)

Bnews - Jika kita tidak berhati-hati, bisa saja berakibat fatal, karena bisa menyebabkan kerugian harta benda. Siang ini telah terjadi kebakaran di kawasan perkebunan Sawit, di Belakang Sekolah MTsN Desa Bajak I, Kecamatan Taba Penanjung.

Kebakaran telah menghanguskan hampir 500 m2 kebun sawit. Terjadi sekitar jam 13.30 Wib. Untung saja karena kesigapan para siswa MTsN, api bisa dijinakan, setelah mereka kerja keras selama lebih kurang 2 jam.

"Untung para siswa sigap menggunakan peralatan seadanya ikut mengendalikan api yang sudah membesar tersebut", ujar Roma seorang TU di Sekolah itu.

Kajian Kritis Pilkada Langsung

2012-09-17T05:59:00.002+07:00

oleh
Prof. Dr. Arkanudin, M.Si
Rektor Universitas Kapuas Sintang dan Guru Besar Sosiologi dan Antropologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Tanjungpura, Pontianak.

A. Pendahuluan

Pilkada Langsung adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan untuk peringkasan penyebutan sering disebut Pilkada saja (YPBHI-NSN dan Friedrich Nauman Stiftung. 2005). Namun, orang sudah faham bahwa yang dimaksud Pilkada adalah Pilkada Langsung. Berdasarkan PP No. 6 tahun 2004 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada pasal 1 ayat (1) dirumuskan bahwa Pilkada adalah “Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Lanjutan dari Pasal tersebut, pada ayat (2) disebutkan bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, dan Walikota dan Wakil Walikota untuk kota”. Berdasarkan dua ayat PP di atas, maka Pilkada yang akan digelar di Kabupaten Sintang pada Mei 2010 nanti adalah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2010 s.d 2015 sebagaimana pernah dilakukan pada tahun 2005 yang lalu.
Pilkada pertama di seluruh Indonesia dilaksanakan pada tahun 2005 yang meliputi sebanyak 210 wilayah pemilihan, sedangkan pada tahun 2010 akan terdapat sebanyak 246 daerah pemilihan kabupaten kota dan 7 pemilihan Gubernur. Apakah Pilkada 2010 ini dapat mengulang sukses Pilkada 2005 yang lalu, masih menjadi pertanyaan besar. Meskipun pada beberapa daerah terdapat kegagalan dan cacad dalam pelaksanaan Pilkada, tetapi pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sintang pada tahun itu dinilai sukses dan telah melahirkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati, yakni duet Drs. Milton Crosby, M,Si dan dr. Jarot Winarno, M.Med.PH. sebagai pasangan yang legitimate untuk jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Periode 2005 s.d 2010.
Makalah ini ingin mereview kembali pengalaman Pilkada tahun 2005 lalu dengan mengetengahkan 4 bagian bahasan, yakni (1) Pilkada sebagai wujud demokrasi di tingkat lokal, (2) Pilkada meninggalkan benih konflik (?), (3) Pemenang Pemilu Legislatif bukan otomatis Pemenang Pilkada. Bagian ini terbagi ke dalam dua sub bagian, yakni (a) Isu Kandidat, dan (b) Isu Program. Sebagai bagian terakhir adalah bagian (4) Penutup.

Tujuan penulisan ini adalah untuk melihat ke belakang sukses penyelenggaraan Pilkada di dan bagaimana sukses tersebut dapat tanpa menimbulkan bibit konflik agar hasil pembangunan sebagai wujud dari kinerja secara akumulatif keberhasilan dan kemajuan pembangunan di Wilayah tersebut.

B. Pilkada sebagai wujud demokrasi di tingkat lokal.
Dalam konteks konsolidasi dan penguatan demokrasi, Pilkada langsung menjadi pilar yang memperkukuh bangunan demokrasi secara nasional (Dahl, 1971). Terlaksananya Pilkada langsung menunjukkan adanya peningkatan demokrasi karena rakyat secara individu dan kelompok terlibat dalam proses melahirkan pemerintah atau pejabat negara. Pilkada yang dalam makalah ini dimaksudkan sebagai demokrasi lokal adalah upaya untuk mewujudkan local accountability, political equity, dan local responsiveness, yang merupakan tujuan dari desentralisasi (Cheema dan Rondinelli, 2007). Hasil pilkada adalah tampilnya seorang pejabat public yang dimiliki oleh rakyat tanpa membedakan darimana asal dan usul keberadaannya karena dia telah ditempatkan sebagai pengayom bagi rakyat. Siapapun yang memenangkan pertarungan dalam Pilkada ditetapkan sebagai kepala daerah (local executive) yang memiliki legal authority of power (teritorial kekuasaan yang jelas), local own income and distribute them for people welfare (memiliki pendapatan daerah untuk didistribusikan bagi kesejahteraan penduduk), dan local representative as balance power for controlling local executive (lembaga perwakilan rakyat sebagai pengontrol eksekutif daerah).

Pelaksanaan Pilkada secara langsung memperoleh tanggapan yang cukup beragam di dalam masyarakat. Sebagian melihat Pilkada sebagai langkah lanjut untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Rakyat di daerah, di dalam hal ini, lebih otonom karena sebagai penentu pemimpin daerah. Sebagai konsekuensinya, mereka juga bisa lebih leluasa meminta pertanggungjawaban dari para pemimpin yang telah dipilihnya itu. Tetapi, di sisi yang lain, pelaksanaannya memperoleh tanggapan yang kritis. Pilkada hanya membuang-buang uang dan waktu saja. Biaya yang cukup besar itu, akan lebih baik digunakan untuk proyek-proyek pembangunan yang menguntungkan rakyat. Apapun pendapat tersebut, realitasnya Pilkada harus berlangsung dan kehadirannya telah menggeser kekuatan sentralistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hadirnya pemerintah yang dipilih dan ditentukan oleh daerah paling tidak menjadi sinyal bagi membaiknya system layanan public bagi rakyat di daerah sebagai esensi dari kehadiran pemerintahan daerah yang legitimate.

C. Pilkada Meninggalkan Benih Konflik (?)

Berapapun jumpah kandidat yang akan berlaga dalam Pilkada, pemenang akhir tetap satu pasang yang merupakan suara terbanyak yang sah berdasarkan PP tentang Pilkada. Terdapat proses untuk dapat tampil menjadi pemenang Pilkada. Diantara proses itu, akan bersinggungan dengan kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, selama proses pemenangan Pilkada berlangsung, berbagai benih konflik kepentingan akan terjadi dan bila tidak dikelola secara baik dapat berlangsung hingga proses Pilkada usai dan menjadi tindak kekerasan yang menimbulkan akibat bagi orang lain dan “mengganggu” kinerja pemerintah yang legitimate.

Konflik Pilkada bermuara dari tiga titik. Pertama, konflik struktural, yang terjadi sebagai akibat dari ketimpangan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya pilkada. Kedua, konflik kepentingan, yang terjadi sebagai akibat dari terjadinya persaingan kepentingan yang bertentangan dengan masalah psikologis. Ketiga, konflik hubungan, yang terjadi sebagai akibat adanya kesalahan persepsi atau salah komunikasi akibat terbatasnya sumber daya dalam mencapai tujuan bersama. Intensitas konflik ketiga merupakan yang paling tinggi karena konflik tersebut terjadi di tingkat paling bawah dan terjadi karena adanya ketidaksetaraan dalam pola hubungan dalam mengakses sumber daya.

Pilkada sebagai salah satu jalan untuk mencari legitimate kekuasaan di tingkat lokal dalam Negara demokrasi. Setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Kesamaan ini juga menimbulkan konflik karena masing-masing pihak merasa sebagai pihak yang paling berhak. Jika benih perselisihan ini tidak dicarikan solusi terbaik, maka konflik Pilkada semacam itu akan dapat mengarah kepada pertikaian yang secara terus-menerus dan menjurus pada lingkaran setan (tautological cyrcle) yang tidak saja sulit ditelusuri awal mulanya tetapi menyebabkan tindakan destruktif secara missal (Mair et al, 2004).

Harris (2005) menyatakan bahwa terdapat lima sumber konflik potensial baik menjelang, saat penyelenggaraan, maupun pengumuman hasil Pilkada. Sumber konflik tersebut adalah: (1) mobilisasi politik atas nama etnik, agama, daerah, dan darah; (2) konflik yang bersumber dari kampanye negatif (saling cecar) antar pasangan calon kepala daerah; (3) konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak; (4) konflik yang bersumber dari manipulasi dan kecurangan penghitungan suara hasil Pilkada; dan (5) konflik yang bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap aturan main penyelenggaraan Pilkada.

Tidak hanya berhenti di situ, konflik juga akan berlanjut bilamana terdapat perbedaan dalam perhitungan hasil Pilkada atau adanya temuan dari pasangan yang kalah bahwa pemenang pemilu telah melakukan tindak penyelewengan selama proses pilkada. Keberatan tersebut diperadilaankan dan sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA) dan oleh MK atau MA dinyatakan bahwa keberatan tersebut tidak cukup bukti sehingga pemenang pemilu adalah pasangan yang diprotes. Bila hal demikian yang terjadi, maka upaya penggoyangan kepada Bupati terpilih akan terus saja terjadi dan berpotensi menimbulkan konflik baru.
Konflik bisa terjadi karena ada persepsi bahwa pilkada merupakan pertarungan zero sum game, lemahnya kultur “orang kalah yang baik”, mencuatnya politisasi identitas politik yang berbau primordial (agama, etnis, darah, asal-usul, dan lain-lain), lemahnya kapasitas lokal dalam mengelola konflik, dan sebagainya. Fenomena Money politics, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, lemahnya aturan main, dan seterusnya semuanya dapat menjadi bibit konflik yang perlu dinetralisir sejak awal sebelum pesta Pilkada berlangsung. Peran Panwaslu dan Bawaslu adalah sangat penting agar berbagai fenomena yang disebutkan di atas tidak berkembang menjadi konflik Pilkada.

Pilkada muncul sebagai konsekwensi dari desentralisasi politik yang dinafasi oleh semangat reformasi. Desentralisasi ditandai dengan beralihnya arena pertarungan dari pusat ke daerah. Lokal menjadi lokus bagi berbagai pihak untuk melakukan konsolidasi agar mendapat tempat di hati masyarakat. Pilkada adalah jalan tercepat untuk mewujudkan akomodasi politik para elit nasional dan lokal. Jelas, konflik kekuasaan di tingkat lokal tak terhindarkan sebagai konsekuensi logis dari mengendurnya 'cengkraman' pusat pada daerah. Selain mencari pemimpin yang legitimate, Pilkada juga dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan demokrasi sehingga Pilkada adalah untuk memperkuat iklim demokrasi lokal. Namun, bila berbagai persoalan sebagaimana tersebut di atas tidak tuntas atau tidak dieleminir, maka Pilkada dapat mengarah pada konflik kepentingan di tingkat lokal yang memberi konbtribusi pada melemahnya kinerja pemerintah yang telah susah-payah “bartarung” memenangkan Pilkada.

Berikut akan disajikan beberapa potensi konflik yang berkaitan dengan tahapan pilkada dan kemungkinan masalah yang timbul serta pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Penyelesaian sedini mungkin setiap masalah yang muncul menjadi penting agar penyelenggaraan Pilkada berlangsung aman, terkendali dan fair serta terbebas dari konflik dan kekerasan. Peristiwa pembakaran gedung DPR yang pernah terjadi di daerah ini sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam Pilkada hendaknya tidak pernah terulang kembali.

Untuk mewujudkan Pilkada yang sukses, berbagai potensi kekacauan sebagaimana tersebut dalam Tabel 1 perlu mendapat perhatian melalui pembacaan kondisi dan kemudian memetakan sedemikian rupa berbagai potensi yang menimbulkan kekacauan dapat diselesaikan sebelum segala sesuatunya membesar dan menjalar menjadi masalah serius yang dapat mengacaukan kesuksesan dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Sintang Tahun 2010.

Tabel 1
Masalah Pilkada dan Potensi Konflik

No Tahapan Pilkada Jenis Masalah Pihak Bertanggung Jawab
1 Masa Persiapan • Minimnya pemantau Pilkada
• Mepetnya pembentuka Panwas, PPK, PPS dan KPPS KPUD
Depdagri
2 Penetapan Daftar
Pemilih • Kacaunya data pemilih sehingga banyak masyarakat yang tidak masuk DPT
• Minimnya dana pemutahiran data KPUD
Desk Pilkada
3 Pendaftaran dan
Penetapan Calon • Perbedaan pasangan calon oleh partai
• Penolakan calon tertentu oleh massa DPP Partai Politik
4 Kampanye • Curi start kampanye
• Money politics
• Transparansi dana kampanye
• Black campaign
• Pengrusakan atribut kampanye KPUD
Panwas
5 Pencoblosan • Pemilih ganda
• Pemilih yang tidak berhak memilih
• Pembagian kupon hadiah oleh salah satu kandidat untuk pendukung KPPS,
Panwas
6 Penghitungan Penetapan
Hasil • Pihak yang kalah tidak mau menandatangani BAP
• Massa yang tidak menerima kekalahan
• Gugatan kecurangan KPUD
Tim Sukses Calon Pengadilan
7 Pelantikan Calon Terpilih • Penolakan DPRD
• Penundaan pelantikan Depdagri
Gibernur
Sumber: Jawa Pos “Akar Koflik Pilkada”, 3 Oktober 2005

D. Pemenang Pemilu bukan Otomatis Pemenang Pilkada.

Di sejumlah tempat, pasangan calon yang memenangkan pilkada adalah mereka yang dicalonkan oleh gabungan partai-partai kecil baik yang memiliki kursi di DPRD maupun yang tidak. Pasangan calon ini telah memenangkan pilkada dengan mengalahkan pasangan calon lain yang didukung oleh parpol-parpol besar di DPRD. Dalam praktek hubungan kerja antara eksekutif dan legislative daerah dapat berada dalam ketidakseimbangan atau distorsi politik antara kedua lembaga tersebut yang berujung pada konflik atau mandeknya kegiatan pemerintahan.

Di Kabupaten Sintang itu sendiri, pasangan yang diunggulkan saat itu adalah pasangan yang diusung oleh PDIP dan Golkar karena kedua Parpol ini adalah Parpol pemenang Pemilu. Namun, kandidat dari kedua parpol pemenang pemilu tersebut terjungkal oleh pasangan yang dianggap pendatang baru dan berasal dari partai yang juga masih relative baru. Tabel berikut memperlihatkan hasil Pilkada 2005 yang lalu.

Tabel 2
Hasil Pilkada Kabupaten Sintang Tahun 2005
No PASANGAN PENGUSUNG SUARA PROSENTASE
1 ELYAKIM SIMON JALIL
ADE KARTAWIJAYA PDIP 39,791 24
2 MILTON CROSBY
JAROT WINARNO PDS,
PELOPOR 42,323 25
3 MURJANI
NIKODEMUS R TOUR PD, PBR, PKS 17,537 10
4 A. MIKAIL ABENG
ADE M. YUSUF GOLKAR 34,225 20
5 H. M. HERI SAMSUDDIN HADRIANTUS MENTILI PPP, PBB,
PP. PANCASILA 28,530 17
6 HERI JAMRI
TRESIA CITA MERDEKA PPD 6,343 4
Jumlah Suara Sah 168,749 100
Sumber: http://www.kpu.co.id

Dari hasil penelitian terhadap Dr. Angela Markel yang juga tidak diunggulkan untuk menjadi Kanselir Jerman karena berasal dari partai oposisi, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat dua hal yang dapat menjadikan seseorang menjadi terkenal dan dikenal oleh masyarakat. Pigur kandidat dapat mengalahkan kepengikutan dalam partai. Yang jelas, kiprah dan performa calon terlebih dahulu harus dikenal secara luas dan kemudian disusul oleh bagaimana memvisualisasikan performa ke dalam Program. Oleh karena itu, belajar dari kasus pemilihan Kanselir Jerman dan Kondisi Pemenang Pilkada pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sintang 2005 yang lalu, maka kekuatan kandidat adalah lebih besar ketimbang kekuatan partai dalam ajang Pilkada. Namun, kekuatan kandidat akan lebih besar lagi bila divisualkan ke dalam program kerja yang merupakan janji politik kandidat selama kepemimpinannya menjadi Kepakla Daerah. Dengan demikian, dua kekuatan untuk memenangkan Pilkada adalah Isu Kandidat dan Program Kerja, keduanya akan dibahas sebagai berikut.

1. Isu Kandidat

Harapan-harapan ideal akan hadirnya seorang kandidat yang dianggap mampu menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat lokal dapat saja muncul dan menjadi isu hangat yang dapat mengantarkan pada popularitas kandidat, meskipun ia berasal dari partai kecil atau partai oposisi sebagaimana dialami oleh Dr. Angela Markel, Kanselir Jerman sejak 2005 yang lalu.
Pasangan calon Kepala Daerah itu berkemungkinan memenangkan Pilkada secara langsung manakala memiliki tiga kombinasi di dalam berkendaraan, yakni adanya mobil yang baik, sopir yang piawai, dan bensin yang memadai (Marijan 2005). Secara konseptual, metafora itu terwujud dari tiga modal utama yang dimiliki oleh para calon yang hendak mengikuti kontestasi di dalam Pilkada secara langsung. Ketiga modal itu adalah modal politik, modal social dan modal ekonomi (Marijan, 2007).

Modal politik (political capital) ini memiliki makna yang sangat penting karena Pilkada menggunakan mekanisme ‘party system’ (Berman 2000) di dalam proses pencalonan bakal calon. Kandidat yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah harus diberangkatkan dari atau melalui partai politik yang memiliki kursi di parlemen sebagaimana diatur dalam UU No 32 tahun 2004 dan PP No 6 tahun 2005.

Modal kedua adalah modal sosial (social capital), yakni bangunan relasi dan kepercayaan (trust) yang dimiliki oleh pasangan calon dengan masyarakat yang memilihnya (Seligman, 1997; Fukuyama, 2006). Termasuk di dalamnya adalah sejauhmana pasangan calon itu mampu meyakinkan para pemilih bahwa mereka itu memiliki kompetensi untuk memimpin daerah. Agar bisa meyakinkan para pemilih, para calon harus dikenal luas oleh masyarakat.

Kepercayaan tidak tumbuh begitu saja. Ia didahului oleh adanya perkenalan. Popularitas saja kurang bermakna tanpa ditindaklanjuti oleh adanya kepercayaan. Melalui modal sosial yang dimiliki, para kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih tetapi juga masyarakat memberi penilaian terhadap diri kandidat untuk kemudian diberi kepercayaan.

Di dalam Pilkada secara langsung, modal sosial memiliki peran yang cukup penting. Hal ini terlihat dari fakta bahwa pasangan calon yang diusung oleh partai dominan ternyata tidak otomatis dapat memenangkan Pilkada secara langsung. Hal ini bisa terjadi karena peran figur pasangan calon dipandang lebih kuat daripada peran partai politik. Di dalam situasi seperti ini, kontestasi di dalam Pilkada secara langsung memiliki perbedaan yang substansial dengan Pemilu Legislatif. Di dalam Pileg, peran partai politik sangat dominan, sementara di dalam Pilpres dan Pilkada, peran figur dari pasangan calon dipandang lebih menentukan disbanding peran partai.
Modal yang ketiga adalah modal ekonomi (economic capital). Pemilu, termasuk Pilkada secara langsung, jelas membutuhkan biaya yang besar. Modal yang besar itu tidak hanya dipakai untuk membiayai pelaksanaan kampanye. Yang tidak kalah pentingnya adalah untuk membangun relasi dengan para (calon) pendukungnya, termasuk di dalamnya adalah modal untuk memobilisasi dukungan pada saat menjelang dan berlangsungnya masa kampanye. Tidak jarang, modal itu juga ada yang secara langsung dipakai untuk mempengaruhi pemilih. Misalnya saja, banyak ditemui kasus ada calon yang membagibagikan barang atau uang kepada para pemilih. Tujuannya, supaya pada saat pemilihan mendukungnya. Biasanya modus pembagian barang atau uang itu tidak diberikan oleh pasangan calon secara langsung, melainkan oleh tim sukses pasangan calon. Bahkan, tim sukses yang bertugas seperti ini sering bukan tim sukses resmi. Tujuannya, ketika diketahui oleh publik dan diancam pidana, yang terkena bukanlah pasangan calon melainkan tim suses ‘siluman’ itu. Tidaklah mengherankan, meskipun ‘tim sukses siluman’ ini ada yang tertangkap basah, tidak ada satupun pasangan calon yang diadili atau terbukti melakukan praktek money politics.

Sebagai ringkasan dari kekuatan kandidat, berikut ini adalah hal-hal yang dianggap penting bagi sukses kandidat dapam memenangkan Pilkada langsung, yakni:
a. Kredibilitas dan Kapabilitas Calon
b. Disukai karena memiliki sifat yang baik dan rendah hati
c. Kerja keras, jujur dan serius
d. Berakar dan memiliki massa panatik yang diikat oleh solidaritas profesi
e. Tidak pernah tercatat sebagai pejabat yang korup

2. Isu Program
Pilkada secara langsung tidak hanya sekadar dimaksudkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Lebih dari itu adalah agar kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kepala Daerah dirumuskan berdasarkan selera (tastes) dari masyarakat, demikian pula implementasinya, sebagaimana sering dikemukakan oleh para pendukung kebijakan desentralisasi (Rondinelly). Keinginan tersebut diterjemahkan ke dalam program populis Program Pembukaan lapangan kerja, Penanganan kriminalitas dan masalah social, Komitmen terhadap pendididkan, Gender dan perlindungan anak, Lingkungan hidup, Pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, telephon seluler dll), Penanganan stabilitas ketersediaan dan pengendalian harga kebutuhan masyarakat dan lain-lain.

Berbagai program tersebut perlu disosialisasikan kepada pemilih melalui kampanye-kampanye yang dilakukan para pasangan calon agar dapat menarik pemilih melalui tawaran program-program yang atraktif dan populis. Paling tidak, setiap pasangan calon berusaha meyakinkan kepada para pemilih bahwa ketika nanti terpilih sebagai Kepala Daerah, mereka dapat membawa daerahnya ke arah yang lebih baik. Pilkada secara langsung, dengan demikian, telah mendorong para calon Kepala Daerah untuk berlomba-lomba merebut kepercayaan (trust) melalui program-program yang lebih menguntungkan rakyat. Upaya ini dilakukan untuk membangun citra sebagai calon yang menjanjikan agar pemilih dapat melakukan penilaian diantara program-program para calon.

Dalam pandangan Lay (2006), Pilkada langsung dipahami dalam kerangka ekonomi sebagai proses transaksional yang mengharuskan terjadinya negosiasi berkelanjutan, bukan saja atas kebijakan, program dan proyek, serta prosedur-prosedur yang melekat di dalamnya, tapi juga atas arah dan tujuan-tujuan utama yang ingin diraih bersama di aras politik lokal. Program-program yang dimunculkan adalah program yang menyentuh kepentingan masyarakat local.

E. Penutup

Munculnya transisi demokrasi di Indonesia dimulai dari penerapan multi partai yang dimaksudkan sebagai penguatan lembaga perwakilan rakyat. Namun, kualitas demokrasi yang dipertontonkan melalui panggung perlemen ini dianggap belum cukup kuat untuk menumbuhkan kehidupan demokrasi yang lebih substansial, khususnya yang berkaitan dengan responsibilitas, akuntabilitas dan transparansi. Realitas menunjukkan bahwa setelah pemilihan legislative, keberlanjutan hubungan dan tanggung jawab wakil rakyat dengan konstituen pemilih seakan putus dengan diangkatnya wakil rakyat menjadi anggota lembaga perwakilan.
Pilkada secara langsung merupakan disain kelembagaan untuk mempercepat proses pematangan demokrasi di daerah. Kehidupan demokrasi di tingkat lokal menjadi lahan praktek bagi mewujudkan semangat multikulturalisme yang sangat dibutuhkan bagi terwujutnya harmonisasi dalam etnis pada pemerintahan demokratis.

Pilkada merupakan salah satu media pembelajaran demokrasi bagi masyarakat daerah dan sekaligus untuk terwujudnya hak-hak esensial individu seperti kesamaan hak politik dan kesempatan untuk menempatkan posisi individu dalam pemerintahan daerah. Pilkada telah menuntun pemimpin untuk secara konsistem menjalin hubungan dengan konstituen yang salah satunya diwujudkan melalui optimalisasi anggran daerah bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Ada beberapa keunggulan pilkada dengan model demokratis secara langsung sebagaimana diterapkan di Indonesia sejak 2004 melalui Pilpres I dan Peikada 2005. Pertama, melibatkan partisipasi masyarakat konstituen secara luas, sehingga dapat akses dan kontrol masyarakat yang lebih kuat terhadap arena dan aktor yang terlibat dalam proses pilkada. Kedua, terjadinya kontrak sosial antara kandidat, partai politik dan konstituen untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah lokal. Ketiga, memberi ruang dan pilihan terbuka bagi masyarakat untuk menentukan calon pemimpin yang hebat (memiliki kapasitas, integritas dan komitmen yang kuat) dan legitimate di mata masyarakat. Mengingat besarnya manfaat pilkada langsung bagi pengembangan demokrasi, partisipasi publik dan percepatan mencapai kesejahteraan bagi masyarakat di tingkat local, maka sungguh disayangkan bila ajang ini harus cacat dan dibikin rusak dengan praktek money politic, unfair game, tidak siap kalah dan lain-lain.

Sangat dibutuhkan peran dan kejujuran dari semua pihak agar dapat mewujudkan Pilkada Demokratis dan harmonis di Kabupaten Sintang sehingga diperoleh pemimpin daerah yang legitimate untuk memimpin daerah dan mewujudkan keberhasilan pembangunan Kabupaten Sintang Periode 2010 – 2015.

F. DAFTAR PUSTAKA

Cheema, G. Shabbir and Dennis A. Rondinelli. 2007. Decentralizing Governance: Emerging Concept and Practices. Brookings Institution Press: Washington, D.C.
Dahl, Robert A. 1971. Poliarchy: Participation and Opposition. Yale University Press: New Heaven.
Eko, Sutoro. 2004. Pilkada Secara Langsung: Konteks, Proses dan Implikasi. Bahan Diskusi dalam Expert Meeting “Mendorong Partisipasi Publik Dalam Proses Penyempurnaan UU No. 22/1999 di DPR – RI”, yang diselenggarakan oleh Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 12 Januari 2004.
Fukuyama, Francis. 2006. America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy. Yale University: New Haven and London.
Haris, S. 2005. “‘Mengelola Potensi Konflik Pilkada”. Kompas, 10 Mei.
Ikhsan, M. tanpa tahun. Evaluasi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten/Kota. Diunduh dari http://www.stialan.ac.id/artikel%20m%20ikhsan.pdf
Lay, Cornelis. 2006. Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi. Catatan Pengantar dalam ”Dinner Lecture – KID, Jakarta, 21 November 2006.
Mair, Peter; Wolfgang C. Muller and Frits Plasser. 2004. Political Parties and Electoral Change. Sage Publication: London, Thousand Oaks and New Delhi
Marijan, Kacung. 2006. Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung. Eureka, Surabaya.

Marijan, Kacung. 2007. Resiko Politik, Biaya Ekonomi, AKuntabilitas Politik dan Demokrasi Lokal. Makalah disampaikan pada ‘In-house Discussion Komunikas Dialog Partai Politik’ yang diselanggarakan oleh Komunitas Indonesia untuk Demokasi (KID) di Jakarta, 16 November 2007
Seligman, Adam B. 1997. The Problems of Trust. Princeton University Press: New Jersey.
Smith, B.C. 1998. “Local Government and the Transition to Democracy: A Review Article” dalam Public Administration and Development, Vol. 18 (85-92), diunduh dari http://www.sage.pub
Wahyudi, Sarjana Sigit. 2009. Demokrasi di Tingkat Lokal. Kegiatan Diskusi Sejarah “Wajah Demokrasi Indonesia”, diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta Tanggal 30 – 31 Maret 2009, di LPMP.
YPBHI-NSN dan Friedrich Nauman Stiftung. 2005. Beberapa pertimbangan Strategis untuk Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada Langsung). Regional Seminar IV: Batam.

Hartati Murdaya Ditahan Hingga 20 Hari ke Depan

2012-09-12T19:19:00.002+07:00

BnewS -Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan bos PT Hardaya Inti Plantation, Siti Hartati Murdaya, terkait kasus dugaan suap dalam penerbitan surat Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu ditahan terhitung sejak hari ini hingga 20 hari ke depan.

"Dalam pengembangan penyidikan, KPK menahan tersangka SHM terhitung mulai hari ini hingga 20 hari ke depan," kata Johan, dalam jumpa pers, di kantornya, Rabu (12/9/2012).

Hartati Murdaya dijebloskan penyidik ke dalam Rumah Tahanan KPK. Hartati disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huru a dan b atau pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi yang diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. "Tersangka diduga memberi sejumlah uang kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat terkait Hak Guna Usaha di Buol," terang Johan.

Siti Hardati Murdaya, langsung ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi usai menjalani delapan jam pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Dengan mengenakan baju tahanan putih, Hartati keluar dari gedung KPK di bawah kawalan ketat puluhan aparat polisi.

Hartati meninggalkan gedung KPK, pukul 18.27 WIB. Dia segera memasuki mobil tahanan untuk digelandang menuju Rumah Tahanan. "Tapi, saya tidak bersalah. Saya tidak sedih, cuma sedih pada orang yang bergantung hidup dengan saya," kata Hartati usai diperiksa KPK, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2012).

Dugaan suap terhadap Bupati Buol, Amran Batalipu, terjadi setelah KPK berhasil menangkap tangan Manajer PT Hardaya, Yani Anshori, yang hendak menyuapnya, pada 26 Juni 2012. Namun, pada saat itu, Amran berhasil lolos dari penggerebakan KPK karena dilindungi ratusan pendukungnya. Amran baru bisa ditangkap KPK, Jumat dini hari, 6 Juli 2012.

Sehari setelah operasi tangkap tangan suap Bupati Buol, KPK lalu menangkap Gondo Sujono, Sukirno, dan Dedi Kurniawan di di Bandara Soekarno-Hatta. Dua nama terakhir belakangan dilepas karena dianggap belum ada keterlibatan mereka di suap tersebut.
(put) Sumber: Okezone.com

Beasiswa Unggulan Teknologi Industri Kreatif (BUTIK) CIMB Niaga

2012-09-11T08:30:00.003+07:00

Berangkat dari terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada di masyarakat, aspek kewirausahaan bisa menjadi lokomotif perubahan dampak sosial yang berujung pada peningkatan taraf kehidupan ekonomi, melalui 3 pintu sebagai bottom line nya yaitu: financial, sosial dan lingkungan.

Dengan tujuan untuk menciptakan pelaku usaha yang mampu meng-encourage dunia bisnis untuk melahirkan lebih banyak creative social entrepreneurship muda sebagai lokomotif perubahan kearah bisnis dan kemandirian yang kooperatif, PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud RI) meluncurkan program Beasiswa Unggulan Teknologi Industri Kreatif (BUTIK) CIMB Niaga.

Program BUTIK CIMB Niaga merupakan program beasiswa yang diperuntukkan bagi para mahasiswa yang menjadi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, yang berlandaskan pada kewirausahaan sosial dan lingkungan (eco-social entrepreneurship).

Persyaratan peserta:

Warga Negara Indonesia.
Berusia maksimum 25 tahun (saat mengikuti beasiswa).
Mahasiswa dari Universitas Negeri atau Swasta di seluruh Indonesia mulai semester 5 pada pendidikan jenjang S1 dan/atau mulai semester 3 pada pendidikan Vokasi/Politeknik (DIII).
Memiliki IPK 4 semester berturut-turut minimal 2,75 (skala 4,00) pada pendidikan jenjang S1 dan/atau memiliki IPK 2 semester berturut-turut minimal 2,75 (skala 4,00) pada pendidikan Vokasi/Politeknik (DIII).
Memiliki usaha aktif sedikitnya 6 bulan.
Menyerahkan Laporan Usaha.
Lolos seleksi yang ditetapkan CIMB Niaga dan Kemdikbud RI.

Kualifikasi:

Telah melaksanakan insiatif usaha/bisnis yang berorientasi memberikan solusi bagi masalah eco-social.
Mampu memberikan Rencana Pengembangan Usaha yang efektif, yang sustain dan memberikan peningkatan manfaat bagi masyarakat.
Mampu memberikan Rencana Stategis Penggunaan produk perbankan CIMB Niaga sebagai pendorong laju pengembangan usahanya.
Pelaku insiatif usaha telah berjalan minimal 6 bulan (tidak harus berbadan hukum, namun dapat memberikan bukti otentik waktu usaha mulai berjalan).
Memiliki rekening CIMB Niaga.
Menyerahkan Laporan Usaha (Kinerja Keuangan dan Pemasaran).
Lolos proses seleksi yang ditetapkan CIMB Niaga dan Kemdikbud RI.

Penerima BUTIK CIMB Niaga akan mendapatkan biaya pendidikan, biaya hidup dan subsidi modal usaha.

Data yang harus disiapkan adalah:

Copy KTP
Copy Transkrip Nilai (legalisir) 4 semester berturut-turut minimal 2,75 (skala 4,00) pada pendidikan jenjang S1 dan/atau memiliki IPK 2 semester berturut-turut minimal 2,75 (skala 4,00) pada pendidikan Vokasi/Politeknik (DIII).
Copy Kartu Tanda Mahasiswa dan surat keterangan dari Universitas yang menyatakan bahwa Saudara/i masih terdaftar sebagai mahasiswa/i di Universitas tersebut.
Laporan bisnis dengan content sebagai berikut:
- Bab I: Profil Bisnis (bentuk essay minimal 500 character) : disertai upload document pendukung company profil (pdf)
- Bab II: Laporan keuangan yang meliputi:
- Bab III: Cara Pemasaran Produk (bentuk essay minimal 500 character)
- Bab IV: Rencana Stategis Penggunaan produk perbankan CIMB Niaga sebagai pendorong laju pengembangan usaha (bentuk essay bentuk essay minimal 500 character)
- Bab V: Lampiran-lampiran:

Pendaftaran dibuka mulai tanggal 30 Mei sampai dengan 28 September 2012 dengan melakukan registrasi online pada website ini. Untuk mendapatkan informasi lengkap, silakan mengirimkan email ke cimbniagascholarship@cimbniaga.co.id

Informasi Lengkap hubung CIMB NIAGA