Bicara Pajak

Ditampar Pajak Warteg

2010-12-02T16:15:00.001+07:00

Kabar bahwa warteg akan dikenakan pajak tentu santer di berbagai situs berita. Apalagi dengan adanya media jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter, kabar tersebut akan jauh lebih mudah tersebar. Seperti peraturan-peraturan lain yang baru muncul, peraturan mengenai pajak terhadap warteg pun mengundang pro dan kontra.

Salah satu pihak yang pro peraturan tersebut adalah DPRD DKI Jakarta yang setuju atas alasan keadilan. Dengan adanya peraturan tersebut, pajak restoran 10% akan dikenakan secara merata ke setiap rumah makan tanpa pandang bulu. Kriteria yang memungkinkan sebuah rumah makan tidak dikenakan pajak ini adalah apabila omset rumah makan tersebut kurang dari 60 juta per tahun atau 5 juta per bulan atau 167 ribu per hari (asumsi 1 bulan terdiri dari 30 hari).

Sepertinya mudah bagi warteg pada umumnya untuk mendapatkan omset 167 ribu per hari itu. Jadi wajar saja kalau banyak orang berasumsi bahwa peraturan itu akan dikenakan kepada mayoritas warteg di Ibukota. Dengan begitu wajar saja bila banyak pihak yang akhirnya tidak menyetujui peraturan pajak warteg itu karena warteg itu identik dengan golongan menengah ke bawah. Aturan tersebut langsung dilihat sebagai kebijakan yang menindas rakyat kecil, karena kemungkinan besar biaya makan di warteg menjadi mahal. Apakah ini yang disebut adil?

Belum lagi pesimisme masyarakat terhadap proses pemungutan pajak warteg ini nantinya. Pajak warteg ini adalah pajak daerah yang proses pemungutannya dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Pesimisme muncul mengingat pelaksanaan pemungutan pajak itu akan membuka celah untuk pemerasan dan korupsi. Dengan miringnya persepsi masyarakat terhadap pajak dan terhadap pemerintah daerah DKI Jakarta, momentum penetapan pajak warteg ini sepertinya hanya menyulut opini negatif di kalangan masyarakat Ibukota.

Yang pasti efek pajak warteg ini akan dirasakan oleh para pengusaha dan pelanggan warteg. Kalau daya beli masyarakat pelanggan warteg tidak ikut naik saat pajak warteg ini mulai berlaku, maka pengusaha warteg juga akan merasakan penurunan omset mereka. Contohnya pelanggan warteg yang sebelumnya mampu membeli makanan dengan harga 10.000 rupiah menurunkan daya belinya menjadi 9.000 rupiah karena harus membayar pajak sebesar 900 rupiah. Itu artinya pengusaha warteg mengalami penurunan omset sebesar 1.000 rupiah. Kalau dikalikan seribu pelanggan warteg, maka penurunan omset yang terjadi adalah sebesar 1 juta rupiah.

Pada akhirnya yang bisa kita lakukan hanya berharap. Semoga saja realisasi pajak warteg di Januari 2011 nanti tidak memberikan efek negatif yang signifikan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan warteg. Semoga saja proses pemungutan pajak warteg tersebut tidak rawan penyelewengan.

Orang Bijak Taat Pajak!

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: T/A (Tidak Ada)

Utang dan Pajak

2010-12-02T16:09:00.000+07:00

Dalam konteks wajib pajak badan, pembayaran utang masuk kategori beban sehingga pembayaran utang dapat dijadikan pengurang penghasilan neto dari badan tersebut. Jadi pembayaran utang akan mengurangi penghasilan kena pajak dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak terutang.

Sayangnya ketentuan tersebut tidak berlaku untuk wajib pajak perorangan. Sampai saat tulisan ini ditulis, pembayaran utang oleh perorangan tidak dapat mengurangi jumlah penghasilan kena pajak. Yang dapat dikecualikan dalam hal ini adalah perorangan yang mendapatkan penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas. Itu pun pembayaran utang yang terkait dengan usaha.

Jadi untuk perorangan yang bekerja sebagai karyawan, pembayaran utang pribadi tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Walaupun pada tahun sebelumnya utang tersebut sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan atau pembayaran utang itu memiliki bukti berupa kuitansi atau sejenisnya, wajib pajak perorangan yang bekerja sebagai karyawan tidak dapat menjadikan pembayaran utang sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Saya pribadi menyayangkan kondisi tersebut karena beberapa saat sebelum tulisan ini dibuat, saya baru saja melunasi utang dengan jumlah yang lumayan besar. Timbul pertanyaan kalau zakat saja sudah dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak, lalu kenapa utang tidak bisa dijadikan pengurang? Padahal baik utang maupun zakat termasuk unsur pengurang penghasilan setiap orang.

Apa mungkin karena pembuktiannya sulit? Bukti kuitansi untuk utang perorangan sepertinya lebih mudah dipalsukan ketimbang utang yang terkait dengan usaha. Kalau memang benar seperti itu, pembayaran utang perorangan menjadi rentan penipuan. Dengan alasan itu mungkin pembayaran utang perorangan tidak diakui sebagai beban pengurang penghasilan kena pajak.

Sayang sekali saya belum bisa menemukan jawaban yang tegas untuk pertanyaan ini. Yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya mematuhi peraturan perpajakan yang sudah berlaku. Semoga ke depannya utang perorangan ini diakui sebagai pengurang pajak, tapi terus terang saya sendiri pesimis.

Orang Bijak Taat Pajak!

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: T/A (Tidak Ada)

Pajak untuk Penghasilan Abu-Abu

2010-11-08T12:52:00.000+07:00

Misalkan PT Samaran dipekerjakan oleh PT Butatuli untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. Di belakang layar, PT Samaran mempekerjakan Anda untuk pengembangan itu. Tentu saja Anda tidak akan secara resmi dipekerjakan oleh PT Samaran. Dan PT Butatuli pun tidak akan berurusan dengan Anda.

Saat pekerjaan selesai, PT Butatuli membayar PT Samaran setelah dipotong pajak (PPN dan PPh). Setelah itu PT Samaran akan membayar Anda. Tentunya PT Samaran tidak akan memotong pajak untuk penghasilan Anda karena Anda sendiri tidak pernah secara resmi terlibat dengan PT Samaran.

Memang dalam kondisi normal, kemungkinan Anda akan menerima bukti potong PPh. Namun dalam kondisi seperti di atas, cara terbaik -menurut saya- untuk melaporkan penghasilan Anda adalah dengan melaporkannya dalam SPT Tahunan Anda. Status SPT Tahunan Anda pasti akan Kurang Bayar. Di situ Anda harus melunasi kekurangan pajak Anda sendiri.

Kalau pada saat yang sama Anda juga bekerja tetap pada PT Bukansamaran, Anda harus menghitung kembali total penghasilan kena pajak Anda dari PT Bukansamaran dan PT Samaran. Selanjutnya Anda hitung pajak terutang dari total penghasilan kena pajak Anda itu. Setelah itu kurangi pajak terutang itu dengan total pajak (PPh 21) yang dipotong PT Bukansamaran. Jumlah pengurangan itulah jumlah pajak yang harus Anda bayar sendiri.

Rumusnya secara garis besar adalah sebagai berikut:

Total penghasilan kena pajak = penghasilan kena pajak dari PT Bukansamaran + penghasilan kena pajak dari PT Samaran.
Total pajak terutang = tarif PPh pasal 17 * total penghasilan kena pajak (langkah 1).
Total pajak yang harus dibayar sendiri = total pajak terutang (langkah 2) - total pajak yang sudah dipotong oleh PT Bukansamaran.

Untuk pembayaran pajak Kurang Bayar dapat dilakukan saat hendak melaporkan SPT Tahunan.

Orang Bijak Taat Pajak!

*Disarikan dari berbagai diskusi
--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: T/A (Tidak Ada)

DPR Sableng!

2010-09-22T08:57:00.002+07:00

Gara-gara Pajak, DPR Ancam Hentikan Remunerasi Pegawai Kemenkeu http://www.detikfinance.com/read/2010/09/21/195758/1445175/4/gara-gara-pajak-dpr-ancam-hentikan-remunerasi-pegawai-kemenkeu
---

Judul berita di atas benar-benar membuat saya penasaran. Lagi-lagi remunerasi Pegawai Kemenkeu dijadikan bahan ancaman. Remunerasi ini akan dicabut gara-gara rasio pajak untuk tahun 2011 hanya dinaikan sebanyak 0,05%. Padahal kenaikan rasio 0,05% itu, menurut Bapak Agus Martowardojo, sama dengan peningkatan penerimaan pajak sebanyak 95 triliun rupiah. Apa jumlah ini masih kurang?

Mungkin memang masih kurang, mungkin juga tidak. Saya sendiri tidak punya kompetensi untuk menjawab hal ini. Yang memicu saya untuk berkomentar justru komentar anggota DPR dalam artikel di atas, "Boleh saja (tax ratio) 12,05% tapi dengan catatan nggak ada remunerasi, nggak ada reformasi birokrasi. Pilih itu atau rasio ditingkatkan tapi ada remunerasi."

Yang saya tangkap dari komentar itu adalah reformasi birokrasi itu tidak penting, sehingga remunerasi pun menjadi tidak penting. Yang paling penting adalah meningkatkan penerimaan negara. Padahal, setahu saya, alasan utama Ibu Sri Mulyani Indrawati menggulirkan kebijakan remunerasi (yang menunjang kebijakan reformasi birokrasi) adalah untuk meningkatkan penerimaan negara. Reformasi birokrasi diharapkan dapat menekan angka korupsi di instansi keuangan negara tersebut dan pada akhirnya mengangkat angka penerimaan negara.

Mencabut remunerasi berarti membuka kembali peluang meningkatnya angka korupsi dalam berbagai bentuk. Tanpa remunerasi, orang-orang yang berani korupsi tentu tidak akan segan-segan mencari "celah" untuk menambah penghasilan yang pas-pasan. Tanpa remunerasi, orang-orang yang tidak berani korupsi akan semakin rajin bekerja sampingan untuk menambah penghasilan yang pas-pasan. Tanpa remunerasi, ucapkan selamat tinggal kepada reformasi birokrasi dan pelayanan prima.

Komentar anggota DPR di atas jelas kontraproduktif. Sangat aneh bila seseorang mengharapkan peningkatan penerimaan negara dengan membuka peluang korupsi. Sangat aneh bila seseorang berniat memperjuangkan kesejahteraan rakyat dengan membuka pintu untuk korupsi.

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: T/A (Tidak Ada)

Kisah Pajak: Bukti Potongku Sayang

2010-07-16T11:28:00.000+07:00

Seorang kawan pernah berdiskusi dengan saya mengenai kondisi yang membingungkan terkait dengan pajak. Saat itu kawan saya meminta masukan dari saya dalam hal melaporkan salah satu penghasilannya dalam SPT (Surat Pemberitahuan).

Ceritanya cukup panjang, namun saya akan langsung paparkan intinya. Kondisi yang dialami kawan saya saat itu adalah dia memiliki penghasilan yang "seharusnya" sudah bebas pajak. Kenyataannya dia tidak bisa membuktikan bahwa penghasilannya sudah dipotong pajak.

Alasan kawan saya tidak bisa membuktikan potongan pajak terhadap penghasilannya adalah karena dia tidak memiliki bukti potong pajak dari pemberi kerja (atau pihak yang berhak memotong pajaknya). Walaupun begitu, kawan saya bersikeras bahwa penghasilannya sudah dipotong pajak.

Sayangnya peraturan adalah peraturan. Kalau memang penghasilan seseorang sudah dipotong pajaknya oleh pihak lain, maka orang itu harus menyediakan bukti potong pajak sebagai alat buktinya. Bukti potong ini terutama diperlukan saat melaporkan SPT.

Saran saya yang pertama kepada teman saya adalah menghubungi pihak pemberi kerja untuk meminta bukti potong pajaknya. Ternyata hal ini agak sulit dilakukan karena dia sudah tidak mungkin menghubungi pihak tersebut. Kalaupun pihak pemberi kerja itu dapat dihubungi, kawan saya tidak yakin bahwa pihak pemberi kerja itu dapat mengeluarkan bukti potongnya. Singkat kata, pilihan ini terlalu complicated.

Saran yang kedua dari saya adalah membayar sendiri pajaknya. Itu artinya dia harus mengambil sekian persen dari penghasilannya untuk membayar pajak penghasilannya itu sendiri. Solusi yang sekilas terlihat merugikan, tapi kenyataannya hal ini lebih baik ketimbang harus khawatir berurusan dengan pemeriksa pajak.

Pada akhirnya kawan saya menerima usul yang kedua itu. Sepertinya kawan saya memang berniat untuk menjadi orang yang taat pajak. Saya bersyukur karena akhirnya saya tidak harus terjebak di tengah-tengah kawan dan peraturan.

Orang Bijak Taat Pajak!

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: T/A (Tidak Ada)

Zakat Sebagai Pengurang Pajak

2010-06-08T10:37:00.000+07:00

Zakat (Sumbangan Keagamaan yang bersifat wajib) merupakan salah satu faktor pengurang penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). WPOP dapat mencantumkan jumlah zakat yang dibayarkan pada tahun pajak berjalan untuk mengurangi jumlah penghasilan yang akan dikenakan pajak. Perhitungan pajaknya akan disesuaikan dengan jumlah zakat yang dibayarkan.

Syarat utama untuk menjadikan zakat Anda sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah dengan meminta bukti pembayaran zakat dari lembaga tempat Anda membayar zakat. Perhatikan bahwa tidak sembarang lembaga penerima zakat dapat diakui oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Untuk memastikan hal ini, sebaiknya Anda menghubungi AR (Account Representative) di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) terdekat atau menghubungi lembaga tempat Anda membayar zakat. Bukti pembayaran zakat ini harus dilampirkan dalam SPT Tahunan agar zakat Anda dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bila Anda adalah seorang karyawan atau pegawai negeri sipil, umumnya Anda akan melaporkan SPT Tahunan menggunakan formulir 1770 S. Anda mungkin terbiasa mengisi formulir 1770 S ini dengan nilai yang diambil dari formulir 1721 karena umumnya isi formulir 1770 S itu sama dengan formulir 1721 Anda. Hal ini tidak berlaku bila Anda mencantumkan zakat dalam SPT Tahunan Anda karena pajak Anda harus dihitung kembali. Anda harus menghitung sendiri pajak penghasilan yang perlu Anda bayar. Bila Anda mengalami kesulitan melakukan penghitungan kembali, silakan meminta bantuan AR di KPP tempat Anda menyerahkan SPT Tahunan.

Perlu saya tegaskan bahwa yang dikurangi adalah penghasilan kena pajak, bukan pajaknya itu sendiri. Jadi kalau Anda membayar zakat sebanyak 500 ribu rupiah, penghasilan kena pajak Anda akan dikurangi 500 ribu. Pajak Anda tentunya akan berkurang, tapi bukan sebesar 500 ribu itu. Pajak Anda akan berkurang sesuai penghitungan kembali pajak Anda.

Orang Bijak Taat Pajak!

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: T/A (Tidak Ada)

Remunerasi dan Reformasi Birokrasi

2010-05-07T10:03:00.001+07:00

Reformasi Birokrasi merupakan proses panjang menuju perbaikan dalam pemerintahan Indonesia. Dengan adanya reformasi birokrasi, pemerintah Indonesia diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah kepada masyarakat. Masyarakat tentu berharap banyak bahwa reformasi birokrasi ini tidak menjadi sekedar slogan karena setiap anggota masyarakat pasti berharap akan hadir bentuk pemerintahan yang lebih baik dari sekarang.

Setiap orang mungkin memiliki persepsi yang berbeda terhadap apa itu reformasi birokrasi dan apa yang mereka harapkan secara spesifik dari reformasi birokrasi. Sebagian orang mungkin berharap Kelurahan atau Kecamatan tidak lagi meminta uang untuk setiap urusan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau urusan administrasi lainnya. Sebagian orang mungkin berharap Samsat tidak lagi dipenuhi calo dan proses pengurusan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) menjadi lebih mudah. Sebagian orang mungkin berharap tidak lagi dipersulit saat mengurus SIM (Surat Izin Mengemudi). Sebagian yang lain mungkin berharap tidak ada lagi korupsi di instansi pemerintah -terutama yang berkaitan dengan keuangan.

Terlepas dari itu, saya ingin berbagi sedikit mengenai proses reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Dari sudut pandang saya yang awam, reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak memiliki 5 (lima) faktor penting. Faktor-faktor itu adalah:
1. SDM (Sumber Daya Manusia).
2. Pengawasan.
3. Proses Bisnis.
4. Teknologi Informasi.
5. Remunerasi.

Reformasi dilakukan terhadap SDM Ditjen Pajak dari sisi moral dan kompetensi. Reformasi dilakukan agar SDM Ditjen Pajak merupakan orang-orang unggulan yang memiliki hati dan perilaku yang bersih dari segala bentuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pengawasan dibutuhkan untuk menjaga agar SDM Ditjen Pajak tetap berperilaku bersih baik melalui pencegahan maupun penindakan.

Proses Bisnis adalah birokrasi itu sendiri. Reformasi di sisi proses bisnis dilakukan agar rantai birokrasi di Ditjen Pajak menjadi lebih pendek. Dengan begitu diharapkan setiap proses perpajakan menjadi efektif dan efisien. Di sini diharapkan peran besar dari sisi teknologi informasi. Dengan penerapan teknologi informasi yang tepat guna, setiap proses dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Dengan adanya teknologi informasi ini, Ditjen Pajak dapat melangkah lebih jauh untuk membentuk proses bisnis yang efektif dan efisien.

Faktor yang terakhir adalah remunerasi. Remunerasi juga memiliki peranan penting dalam proses reformasi birokrasi. Fungsi utama remunerasi adalah sebagai salah satu benteng pertahanan SDM Ditjen Pajak dari godaan untuk korupsi. Saya tidak mengatakan remunerasi adalah benteng terakhir atau satu-satunya benteng di sini karena remunerasi ini tidak bisa berjalan sendiri. Kombinasi dari perbaikan moral SDM, fungsi pengawasan yang jeli, dan remunerasi yang akan menjaga seseorang dari godaan korupsi.

Manusia yang berada dalam kondisi kekurangan tentu akan mencari jalan untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar kebutuhan moralnya tidak akan digubris. Setiap orang ingin hidup bersih dari korupsi dan kesalahan, tetapi kesadaran ini akan dikalahkan oleh rasa lapar. Sebersih apa pun hati seseorang, seketat apa pun pengawasan yang dilakukan, semua akan sia-sia kalau orang tersebut masih hidup dalam kekurangan. Saya yakin akan sulit bagi seseorang untuk menjaga integritasnya kalau perutnya keroncongan.

Hidup dalam kekurangan akan memaksa orang membenarkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kecenderungan untuk korupsi akan lebih besar bila seseorang yang hanya mengandalkan gaji tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Korupsi yang saya maksud tidak hanya korupsi uang, tapi korupsi di berbagai sendi dalam pekerjaan. Datang ke kantor hanya untuk absen adalah korupsi. Mengerjakan pekerjaan lain di kantor adalah korupsi. Kalau ini sudah terjadi, keberhasilan reformasi birokrasi dijamin 0%.

Melihat fungsi remunerasi seperti di atas, sepertinya kurang tepat kalau remunerasi itu dianggap bonus atau balas jasa dari sebuah prestasi. Remunerasi yang digulirkan di Ditjen Pajak justru dijadikan batas bawah untuk menjaga SDM Ditjen Pajak dari perilaku korupsi dalam bentuk apa pun. Walaupun begitu, bukan berarti remunerasi tidak memiliki efek apa pun terhadap prestasi. Dengan adanya remunerasi ini, Ditjen Pajak -dan instansi yang menaunginya- juga menentukan standar yang lebih tinggi bagi SDM Ditjen Pajak. Hasilnya tentu saja orang-orang yang memiliki integritas dan profesionalisme dalam pekerjaannya.

Lalu kenapa ada orang-orang seperti Gayus Tambunan? Kenapa masih banyak bermunculan kasus korupsi di dalam tubuh Ditjen Pajak? Jawabannya cukup sederhana, yaitu keserakahan. Orang-orang yang korupsi setelah bergulirnya remunerasi adalah orang-orang serakah yang senantiasa merasa kurang atau mereka memang tidak bisa meninggalkan gaya hidup mereka yang penuh korupsi. Akan tetapi perhatian kita juga harus ditujukan kepada orang-orang yang tidak korupsi. Dengan begitu penilaian kita terhadap dampak remunerasi akan lebih seimbang.

Untuk menilai keberhasilan reformasi birokrasi lewat remunerasi, kita perlu memperhatikan dan membandingkan keadaan birokrasi perpajakan sebelum dan sesudah adanya remunerasi. Bagaimana pelayanan perpajakan sebelum dan sesudah bergulirnya remunerasi? Berapa banyak kasus korupsi yang terjadi sebelum dan sesudah bergulirnya remunerasi? Bagaimana penindakan terhadap kasus korupsi sebelum dan sesudah bergulirnya remunerasi?

Remunerasi merupakan salah satu pilar reformasi birokrasi. Remunerasi ini menjadi penentu kokoh tidaknya reformasi birokrasi yang terjadi instansi pemerintahan Republik Indonesia. Bersama dengan keempat faktor lain di atas (SDM, pengawasan, proses bisnis, dan teknologi informasi), remunerasi ikut berperan dalam proses pembentukan tata kelola pemerintahan yang mudah, transparan, dan bersih dari KKN. Tanpa adanya remunerasi, reformasi birokrasi tidak akan dapat berdiri dengan tegak dan cepat atau lambat akan runtuh dengan sendirinya.

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: http://www.4shared.com/document/A0wForQp/RemunerasiDanReformasiBirokras.html

Menikah di Awal Tahun

2010-04-29T16:32:00.000+07:00

Baru saja saya membaca kembali peraturan mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang tercantum dalam UU (Undang-Undang) Nomor 36 Tahun 2008. Perhatian saya tertuju pada isi pasal 7 ayat (2), yaitu:

Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

Ayat (1) yang dimaksud itu berisi ketentuan mengenai jumlah PTKP.

Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008 itu secara tidak langsung mengatakan bahwa setiap perubahan status untuk perhitungan PTKP, seperti pernikahan atau penambahan jumlah anak, akan ditentukan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Misalkan seorang pria menikah pada bulan Juni 2010, maka pria itu baru dianggap menikah (dari sudut pandang PTKP) pada bulan Januari 2011.

Contoh di atas sebenarnya lumrah saja. Tidak mungkin kita mengharapkan setiap WP (Wajib Pajak) untuk menikah di awal tahun saja atau memiliki anak di awal tahun saja. Kalau itu terjadi, tingkat penyewaan gedung akan membludak di bulan Januari. Mungkin saja ada yang harus rela mengadakan resepsi di rumah atau bahkan sekalian saja ikut nikah masal. Hal yang sama dengan kelahiran. Jumlah penduduk akan meningkat tajam di setiap bulan Januari mengiringi meningkatnya pemasukan para bidan dan rumah sakit bersalin.

Hanya saja bagi para karyawan, peraturan ini sebenarnya agak merugikan. Penyebabnya adalah karena Anda tidak akan mendapatkan kenaikan PTKP sampai awal tahun berikutnya. Walaupun ada penambahan jumlah tunjangan (akibat penambahan tanggungan), tidak akan ada kenaikan di jumlah PTKP untuk karyawan terkait. Ini yang saya maksud dengan "agak merugikan".

Jadi untuk contoh di atas, pria yang menikah di bulan Juni 2010 akan mendapat pengurangan berupa PTKP sejumlah Rp. 15.840.000. Padahal seharusnya dia mendapat PTKP sejumlah Rp. 17.160.000. Untuk mendapatkan PTKP dengan jumlah 17.160.000 itu, dia harus menunggu sampai Januari 2011. Secara garis besar nominalnya mungkin tidak terlalu besar, tetapi tetap saja merugikan WP.

Terlepas dari kerugian itu, penghitungan pajak PPh 21 untuk kasus ini akan terlihat tidak sesuai dengan aturan terkait. PPh 21 adalah pajak yang dipotong oleh pihak lain; biasanya dipotong oleh pemberi kerja. Untuk perusahaan yang memberlakukan sistem tunjangan keluarga, karyawan yang baru menikah kemungkinan besar akan segera mengajukan permintaan untuk tunjangan istri. Segera setelah mendapatkan tunjangan istri, pemberi kerja akan menghitung pajak karyawan itu sesuai status terbarunya. Padahal aturan yang berlaku mengatakan perubahan PTKP hanya dapat dilakukan di awal tahun pajak (atau awal bagian tahun pajak). Ini yang saya maksud dengan "penghitungan pajak yang tidak sesuai aturan".

Misalkan karyawan yang menikah di bulan Juni 2010 akan mendapat tunjangan istri di bulan berikutnya, maka di bulan Juli 2010 -berdasarkan aturan yang berlaku- karyawan ini tetap akan mendapatkan PTKP untuk status TK/0 (Tidak Kawin); bukan PTKP untuk status K/0 (Kawin). Tapi kenyataannya pemberi kerja kemungkinan akan menghitung pajak karyawan itu dengan PTKP untuk status K/0. Karyawan terkait justru dapat dikatakan "agak beruntung" karena PTKP-nya bertambah seiring dengan bertambahnya tunjangan.

Saya sendiri baru melakukan konfirmasi ke beberapa pihak mengenai pelaksanaan perubahan PTKP ini. Hanya saja saya justru menduga kenyataannya akan seperti contoh di atas. PTKP akan dinaikan seiring dengan naiknya tunjangan keluarga dalam perhitungan PPh 21 para karyawan. Alasannya mungkin sekedar tidak tahu atau tidak memahami aturan terkait. Terlepas dari itu, saya justru penasaran bagaimana DJP (Ditjen Pajak) menyikapi lubang kecil di UU Nomor 36 Tahun 2008 ini. Mungkin saja lubang ini luput dari perhatian, mungkin memang tidak diperhatikan, atau justru akan diperbaiki dalam perubahan UU berikutnya.

Orang Bijak Taat Pajak!

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: T/A (Tidak Ada)

Menjawab Opini Miring Di Balik Gayus Tambunan

2010-03-29T16:09:00.001+07:00

Ada sekian banyak opini miring yang timbul akibat terkuaknya dugaan penggelapan pajak oleh salah seorang pegawai DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang dikenal dengan nama Gayus Tambunan. Melalui tulisan ini, penulis mengajak para pembaca untuk melihat lebih jauh dibalik opini-opini tersebut.

DJP hanya berisi orang-orang "nakal".
Kesalahan utama munculnya opini ini adalah kurangnya sampel. Kalau kita menemukan fakta bahwa Gayus Tambunan itu impoten, apakah kita akan mengatakan bahwa para pegawai pria di DJP itu impoten? Saat kita ingin mengambil kesimpulan yang bersifat umum, kita perlu menunjangnya dengan bukti yang representatif.
Pajak hanya digunakan untuk memperkaya pegawai-pegawai DJP.
Lagi-lagi cara penarikan kesimpulan yang salah. Berapa banyak pegawai DJP yang "kaya"? Dari sekian banyak pegawai DJP yang kaya itu, berapa banyak yang mendapatkannya dengan cara ilegal? Dari sekian banyak pegawai yang mendapatkan hartanya dengan cara ilegal, berapa yang dibiarkan bebas begitu saja?
Bayar pajak sia-sia.
Kenapa bisa dikatakan sia-sia? Mayoritas pemasukan APBN (Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara) bersumber dari pajak. Pemerintah berjalan dengan modal pajak. Sarana dan prasarana publik pun pada akhirnya dibiayai dengan pajak. Untuk saya pribadi, membayar pajak itu menjadi sia-sia kalau saya tidak pernah membeli bensin Premium (bahan bakar bersubsidi), tidak pernah menggunakan listrik, tidak pernah mengendarai kendaraan di jalanan umum yang beraspal, atau tidak pernah menggunakan fasilitas umum apapun; semua saya bayar secara mandiri. Untuk Anda bagaimana?
Reformasi birokrasi DJP gagal.
Keberhasilan itu bukan berarti tidak pernah membuat kesalahan. Keberhasilan itu berarti memperbaiki kesalahan dan terus melangkah maju. Kalau dengan satu kesalahan langsung disimpulkan bahwa sesuatu itu gagal, berarti tidak pernah ada orang yang berhasil melakukan apa pun di dunia ini. Gayus Tambunan adalah potret sebuah kesalahan, sebuah blunder, tapi bukan serta merta mencerminkan kegagalan reformasi birokrasi di DJP.
Remunerasi di DJP (Departemen Keuangan) sia-sia.
Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan fisiologis, yaitu sandang, pangan, dan papan. Di dunia materialistis seperti dunia kita saat ini, kebutuhan fisiologis itu sama dengan UANG. Kenyataannya, kekurangan UANG sering berujung pada kejahatan. Di sini peran remunerasi itu. Tingginya remunerasi mungkin tidak mencegah orang-orang seperti Gayus Tambunan untuk terus memperkaya diri dengan cara yang ilegal. Akan tetapi, remunerasi ini justru berperan besar untuk mencegah munculnya lebih banyak orang seperti Gayus Tambunan.
Penulis ini sok tahu, sok bijak, dan sok-sok lainnya.
Untuk yang ini saya tidak tahu bagaimana harus menjawabnya.

Mungkin masih banyak opini miring lain yang belum terjawab, tapi secara keseluruhan semuanya bermuara pada hal yang sama. Setiap opini miring itu muncul dari cara mengambil kesimpulan yang salah, kesalahpahaman terhadap berbagai aspek perpajakan, atau sekedar komentar penuh kebencian terhadap pajak.

Kenyataannya, wajib pajak menyetorkan uangnya lewat kantor pos atau bank rekanan. Dari situ, uang wajib pajak langsung masuk ke kas negara. Kas negara bukan dikelola oleh DJP. Peluang "nilep" uang yang disetor wajib pajak itu sangat kecil. Cara pegawai pajak untuk memperkaya diri dengan cara ilegal pada hakikatnya adalah dengan memanipulasi informasi, yaitu dengan memanipulasi jumlah pajak yang wajib disetor oleh wajib pajak dengan mendapat "honor" terpisah.

Misalnya saya memiliki kewajiban membayar pajak 100juta, kemudian saya mencari cara agar nominal itu berubah menjadi 50juta. Di sini peluang seorang pegawai pajak untuk mendapat "sampingan" selain gajinya. Saya bisa saja meminta bantuan seorang pegawai pajak tertentu untuk memanipulasi data perpajakan saya sehingga saya hanya wajib membayar pajak sebesar 50juta. Pegawai pajak ini saya janjikan honor sebesar 25juta. Kalau tipuan ini berhasil, saya setor pajak lewat bank sebesar 50juta dan transfer uang 25juta ke rekening pribadi pegawai pajak yang membantu saya.

Kemungkinan lain adalah dengan terlibatnya konsultan pajak. Saya bisa jadi terima bersih bahwa uang yang perlu saya keluarkan hanya 75juta. Bagaimana caranya saya serahkan kepada konsultan pajak yang saya pekerjakan. Jadi konsultan pajak ini yang bekerja sama dengan pegawai pajak untuk memanipulasi data perpajakan saya. Hasilnya mungkin sama seperti di atas, tapi honor 25juta harus dibagi antara pegawai pajak dan konsultan pajak.

Ini baru sebagian kecil modus penggelapan pajak yang melibatkan wajib pajak, konsultan pajak, dan pegawai pajak. Saya yang bandel karena tidak mau membayar pajak sesuai kewajiban. Konsultan pajak saya pun bandel karena mau saja menuruti keinginan saya. Pegawai pajaknya pun bandel karena bukannya menegakan kebenaran layaknya Ksatria Baja Hitam, dia malah berpihak kepada kebandelan.

Kalau kita cermati ilustrasi di atas, saya (wajib pajak) hanya menyetor pajak sebesar 50juta. Sementara konsultan pajak dan pegawai pajak itu mendapat honor diluar uang pajak yang saya setor. Kecil kemungkinannya pegawai pajak itu akan "nilep" uang dari 50juta tersebut. Kemudian seandainya saya mau menyetor 100juta apa adanya, bagaimana pegawai pajak itu akan mendapatkan honornya? Nol besar.

Ada banyak pihak yang harus di-"kemplang" karena penggelapan pajak dan pihak-pihak itu bukan hanya oknum pegawai pajak yang terkait. Terlepas dari itu semua, kalaupun memang ada uang yang di-"tilep" pegawai pajak, uang itu bukan dari uang pajak yang Anda setor.

Orang Bijak Taat Pajak!

Kalau memang Anda tidak mau patuh membayar pajak, jangan jadikan Gayus Tambunan atau kasus-kasus lain sebagai pembenaran.

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: http://www.4shared.com/document/bNNSS_s3/MenjawabOpiniMiringDiBalikGayu.html

Lapor SPT Tahunan 1770 S 2009 dengan eSPT

2010-03-18T12:15:00.000+07:00

Bentuk lain SPT Tahunan yang dapat digunakan oleh WP (Wajib Pajak) adalah eSPT. eSPT merupakan aplikasi desktop yang dapat kita gunakan dalam melaporkan SPT Tahunan kita. eSPT tersedia untuk WP OP (Orang Pribadi) dan WP Badan. Tulisan ini akan membatasi ilustrasi penggunaan eSPT untuk WP OP, khususnya SPT 1770 S tahun 2009.

Installer untuk aplikasi e-SPT 1770 S tahun 2009 dapat diakses lewat dua link ini:

Kedua file di atas perlu diunduh (download) agar aplikasi eSPT dapat bekerja dengan sempurna.

Kedua file di atas (Installer dan Patch Update) perlu diekstrak dan di-install secara bergantian mulai dari Installer dan dilanjutkan dengan Patch Update. Ekstrak Installer ke sebuah folder dan jalankan file EXE ("Installer OP S.exe") yang ada di dalam folder ini untuk mulai instalasi Installer. Saya sarankan ikuti saja langkah-langkah instalasi tanpa merubah pilihan apapun di setiap langkahnya. Selanjutnya ekstrak Patch Update ke sebuah folder dan jalankan file EXE ("eSPT ... patch (01 Peb 2010).exe") yang ada di dalam folder ini untuk mulai instalasi Patch Update. Sama seperti instalasi Installer, ikuti saja langkah-langkah yang disarankan.

Penting untuk diperhatikan bahwa kebutuhan dasar aplikasi ini adalah Microsoft Windows 98 dan Microsoft Office XP (2002) Professional. Daftar kebutuhan sistem yang lengkap untuk aplikasi ini dapat dilihat dalam manual yang tersedia dalam file Installer di atas. Saya asumsikan Anda akan melakukan instalasi aplikasi eSPT di Windows XP, sehingga kebutuhan aplikasi yang perlu Anda perhatikan HANYA Microsoft Office.

Sampai di sini saya asumsikan tidak ada masalah dengan instalasi karena instalasi dilakukan tanpa merubah pilihan apa pun. Saat instalasi Installer dan Patch Update sudah selesai, aplikasi eSPT dapat diakses lewat Start Menu => All Programs => eSPT PPh Tahunan Orang Pribadi => eSPT 1770S => eSPT PPh Tahunan 1770 S. Langkah-langkah di bawah ini akan mengilustrasikan penggunan eSPT untuk pertama kali.

CONNECT TO DATABASE.
Pertama kali Anda menjalankan eSPT, Anda diharuskan memilih database untuk menyimpan data SPT Tahunan Anda. Pilih db1770S dan klik OK.
NPWP.
Selanjutnya masukan NPWP Anda lengkap dengan kode KPP dan kode Cabang (15 digit) dan klik OK.
PROFIL WAJIB PAJAK.
Pada bagian Informasi Wajib Pajak, isian yang wajib diisi adalah NAMA WAJIB PAJAK. Isi dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP atau SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Anda. Saya sarankan untuk mengisi bagian ini dengan lengkap karena akan semua data ini akan digunakan dalam pengisian SPT Anda nantinya. Setelah pengisian selesai, klik Simpan. Akan ada notifikasi bahwa data Anda berhasil disimpan, klik OK.
LOGIN.
Untuk penggunaan pertama, masukan "Administrator" dan "123" (tanpa tanda kutip) untuk USER NAME dan PASSWORD. PASSWORD ini nantinya bisa diubah sesuai keinginan Anda.

Setelah mengikuti empat langkah di atas, Anda akan melihat tampilan utama aplikasi eSPT dengan menu Program, SPT PPh, SPT Tools, Utility, dan Help. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat SPT Anda yang baru.

Klik menu Program => Buat SPT Baru.
Pada tampilan SETTING SPT:
Pilih Tahun Pajak 2009 dan klik OK. Akan ada notifikasi bahwa data telah selesai dibuat, klik OK.

Sampai di sini, Anda sudah siap mengisi SPT Tahunan 1770 S tahun 2009. Menu SPT PPh akan aktif. Lewat menu ini Anda dapat mengisi laporan pajak Anda. Langkah-langkah pengisian SPT ini cukup banyak dan akan sulit dipaparkan lewat tulisan ini. Saya hanya akan memaparkan langkah-langkah umum yang perlu Anda lakukan di bawah ini.

Masukan daftar pemotong pajak Anda lewat menu SPT PPh => Lampiran I => Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain Dan PPh Yang Ditanggung Pemerintah.
Paling tidak Anda perlu memasukan satu entri di sini, yaitu perusahaan/instansi tempat Anda menerima gaji.
Masukan daftar penghasilan Anda yang dikenakan PPh Final lewat menu SPT PPh => Lampiran II => Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan/Atau Bersifat Final.
Kalau Anda memiliki istri yang bekerja di satu pemberi kerja dan istri Anda tidak memiliki NPWP terpisah, Anda masukan jumlah penghasilan bruto dan PPh terutang istri Anda di bagian ini. Nominal penghasilan bruto dan PPh terutang istri ini seharusnya sesuai dengan bukti potong pajak 1721 yang dimiliki istri.
Masukan daftar harta Anda lewat menu SPT PPh => Lampiran II => Daftar Harta Pada Akhir Tahun.
Masukan daftar utang Anda lewat menu SPT PPh => Lampiran II => Daftar Kewajiban Pada Akhir Tahun.
Masukan daftar tanggungan Anda lewat menu SPT PPh => Lampiran II => Daftar Susunan Anggota Keluarga.
Masukan data penghasilan dan PPh terutang Anda lewat menu SPT PPh => SPT 1770 S.
Entri yang perlu Anda masukan pada umumnya hanya penghasilan neto (lihat entri terkait di SPT 1721 Anda sendiri). Selanjutnya penghitungan akan dilakukan oleh aplikasi eSPT ini.
Setelah semua isian lengkap, Anda dapat mencetak SPT Anda lewat menu SPT Tools => Menu Cetakan. Cetak SPT 1770 S Anda, tanda tangani bagian induknya, dan serahkan ke KPP tempat Anda terdaftar (atau lewat drop box).
Alternatif dari langkah di atas adalah Anda ekspor data SPT Anda lewat menu SPT Tools => Lapor Data SPT Ke KPP. Aplikasi eSPT akan membuat file CSV yang berisi data SPT Anda. Bawa file CSV ini ke KPP tempat Anda terdaftar untuk melaporkan SPT Anda.

Rincian dari masing-masing langkah di atas dapat dilihat melalui petunjuk penggunaan aplikasi eSPT yang dapat diakses lewat menu Help => Content atau Help => Manual. Petunjuk penggunaaan yang ada memberikan penjelasan yang mudah (dengan disertai gambar) untuk masing-masing menu.

Kelebihan utama penggunaan eSPT ketimbang menggunakan SPT jenis lain (SPT Versi Excel atau dalam bentuk hard-copy) adalah kemudahan dalam pengarsipan. Kita tidak perlu membuat fotokopi SPT yang kita kirim karena data SPT kita tersimpan dalam eSPT. eSPT juga memungkinkan penggunaan file CSV (langkah 8 di atas) untuk pelaporan SPT. Kelebihan lainnya adalah eSPT juga melakukan penghitungan beberapa isian secara otomatis, misalnya PPh Terutang dihitung secara otomatis berdasarkan angka penghasilan neto yang kita masukan.

Orang Bijak Taat Pajak!

Tulisan terkait:

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: T/A (Tidak Ada)

Cara Hitung Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

2010-03-11T15:05:00.000+07:00

Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) untuk pegawai dilakukan dengan menggunakan tarif progresif. Dengan tarif progresif, pengenaan pajak akan berbeda sesuai dengan besarnya penghasilan yang diterima seseorang. Namun sebelum pajak ini bisa dihitung, penghasilan kotor seseorang akan dikurangi dengan faktor-faktor pengurang penghasilan yang diakui oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Contoh faktor pengurang tersebut antara lain PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), biaya jabatan/biaya pensiun.

Tarif progresif untuk PPh 21 Orang Pribadi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut (x = Penghasilan Kena Pajak):

x <= Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah): 5% (lima persen),
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) < x <= Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah): 15% (lima belas persen),
Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) < x <= Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): 25% (dua puluh lima persen),
x > Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): 30% (tiga puluh persen).

PTKP untuk seorang pegawai (dengan status tidak kawin) berdasarkan ketentuan yang berlaku adalah sebesar Rp. 15.840.000 (lima belas juta delapan ratus empat puluh rupiah) per tahun. PTKP akan bertambah seiring dengan bertambahnya tanggungan (istri, anak, atau tanggungan tambahan). Ketentuan terakhir tentang PTKP saat tulisan ini dibuat juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Biaya jabatan ditentukan sebesar 5% dari penghasilan kotor dengan nilai maksimal Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per tahun. Biaya pensiun pun ditentukan sebesar 5% dari penghasilan kotor. Ketentuan terakhir tentang biaya jabatan/biaya pensiun saat tulisan ini dibuat tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008.

Ilustrasi penghitungan PPh 21 akan diberikan di bawah dengan asumsi bahwa penerima penghasilan adalah pegawai dengan status tidak kawin yang didapat dari satu sumber (perusahaan/pemberi kerja). Untuk kemudahan penghitungan, PTKP yang digunakan adalah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Ikuti langkah-langkah berikut:

Penghasilan Bruto: Rp. 100.000.000.
PTKP: Rp. 10.000.000.
Biaya Jabatan: Rp. 5.000.000.
Penghasilan Kena Pajak (1 - 2 - 3): Rp. 85.000.000.
PPh Terutang: Rp. 7.750.000
PPh Terutang = 5% * 50.000.000 + 15% * 35.000.000 = 2.500.000 + 5.250.000 = 7.750.000

Bagaimana kalau kita ingin menghitung jumlah pajak yang perlu kita bayar per bulan? Caranya sama persis dengan di atas, namun penghasilan bruto perlu disetahunkan. Maksudnya disetahunkan adalah penghasilan per bulan Anda dikalikan 12. Selanjutnya tinggal mengikuti langkah-langkah di atas (tentunya dengan angka-angka yang benar). Setelah langkah 5, PPh Terutang Anda kemudian dibagi 12 untuk mendapatkan PPh Terutang per bulan.

Catatan: Penghasilan Kena Pajak harus dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah sebelum dilakukan penghitungan PPh Terutang.

Orang Bijak Taat Pajak!

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: T/A (Tidak Ada)

Download SPT Tahunan 2009 Orang Pribadi Versi Excel

2010-01-27T13:18:00.001+07:00

Versi soft-copy SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan yang dapat diunduh (download) dari berbagai sumber tersedia dalam dua format, yaitu format PDF dan format XLS (Microsoft Excel). Di tulisan sebelumnya saya pernah mencantumkan link untuk download SPT Tahunan 2009 Orang Pribadi dalam format PDF melalui situs www.pajak.go.id.

Versi PDF itu sebenarnya ditujukan untuk mempermudah para WP (Wajib Pajak) agar tidak perlu mengambil versi hard-copy SPT tersebut di KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Namun cara pengisiannya tetap saja konvensional. WP harus mencetak dulu SPT versi PDF itu lalu mengisinya menggunakan alat tulis biasa seperti halnya mengisi SPT versi hard-copy.

Bagi yang ingin menggunakan versi XLS dalam pelaporan SPT Tahunannya, silakan download dokumen-dokumennya lewat http://www.ortax.org/ortax/?mod=download. Di halaman web tersebut, klik "SPT Tahunan PPh Orang Pribadi" untuk membuka link download versi XLS yang dimaksud.

Sebagai alternatif, versi XLS tersebut dapat diunduh lewat link-link di bawah ini:

SPT 1770: SPTPPhOP1770.xls
SPT 1770S: SPTPPhOP1770S.xls
SPT 1770SS: SPTPPhOP1770S.xls

Harap diperhatikan saat pencetakan SPT Tahunan soft-copy ini. Empat kotak hitam yang ada di setiap halaman pada SPT Tahunan tersebut harus tercetak dengan sempurna. Kotak-kotak hitam tersebut merupakan alat bantu proses scanning SPT Tahunan yang dilaporkan oleh WP. Seandainya kotak-kotak hitam itu tidak sempurna, maka proses penyimpanan data dalam SPT Tahunan yang dilaporkan kemungkinan besar akan gagal.

Orang Bijak Taat Pajak!

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: T/A (Tidak Ada)

Pelaporan SPT Tahunan 2009 Orang Pribadi

2009-12-29T07:22:00.007+07:00

Waktu untuk melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan 2009 sudah dekat. Baik WP (Wajib Pajak) Badan maupun Orang Pribadi -yang sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)- dihimbau untuk melaporkan pelaksanaan kewajiban perpajakannya lewat pelaporan SPT Tahunan. Bagi yang belum memiliki NPWP dan perlu melaporkan SPT Tahunan, silakan membuat NPWP di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat. Proses pembuatan NPWP itu cepat, mudah, dan tidak dikenakan biaya.

Formulir SPT Tahunan ini dapat diambil di KPP terdekat. Pengambilan formulir SPT Tahunan tidak harus di KPP tempat Anda terdaftar. Bagi yang tidak sempat mampir ke KPP, formulir tersebut dapat diunduh lewat situs www.pajak.go.id dan dicetak sendiri dengan ukuran kertas yang sesuai. Link untuk mengunduh SPT Tahunan tersebut ada di bawah ini:

SPT Tahunan Badan: http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_docman&Itemid=151
SPT Tahunan Badan untuk 2009: http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=644&Itemid=151
SPT Tahunan Orang Pribadi: http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_docman&Itemid=150
SPT Tahunan Orang Pribadi untuk 2009: http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=643&Itemid=150

Formulir dan petunjuk pengisian yang disediakan lewat kumpulan link di atas seharusnya sudah cukup jelas untuk membantu WP mengisi SPT Tahunan masing-masing. Bagi yang merasa kesulitan memahami petunjuk yang diberikan, sangat disarankan untuk menghubungi AR (Account Representative) di KPP tempat terdaftar -bukan di sembarang KPP.

SPT Tahunan Badan tidak akan dibahas lebih lanjut lewat tulisan ini. Sesuai judulnya, tulisan ini diperuntukan untuk membahas SPT Tahunan 2009 Orang Pribadi. SPT Tahunan Orang Pribadi terdiri dari tiga jenis, yaitu: 1770, 1770 S, dan 1770 SS. Ketiga jenis SPT Tahunan itu ditujukan untuk WP dengan jenis penghasilan yang berbeda.

SPT Tahunan 1770 ditujukan untuk WP yang mendapatkan penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas baik dari satu atau lebih pemberi kerja. WP yang dimaksud di sini juga wajib melaporkan penghasilan kena pajak yang bersifat final dan penghasilan-penghasilan lainnya.

SPT Tahunan 1770 S ditujukan untuk WP yang mendapatkan penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, namun bukan dari usaha atau pekerjaan bebas. Di SPT Tahunan ini, WP yang dimaksud juga wajib melaporkan penghasilan kena pajak yang bersifat final dan penghasilan-penghasilan lainnya.

SPT Tahunan 1770 SS ditujukan untuk WP yang mendapatkan penghasilan HANYA dari satu pemberi kerja tanpa ada sumber penghasilan lain kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi. Itu pun dengan syarat bahwa total penghasilan kotor (belum dipotong pajak) WP terkait itu tidak lebih dari 60 juta Rupiah per tahun.

Bila Anda seorang pengusaha atau bekerja bebas (tidak memiliki pekerjaan tetap), gunakan SPT Tahunan 1770. Bila Anda seorang karyawan dengan penghasilan kotor per tahun lebih dari 60 juta Rupiah, gunakan SPT Tahunan 1770 S. Bila istri Anda juga memiliki sumber penghasilan dan terdaftar di bawah NPWP Anda, gunakan SPT Tahunan 1770 S dan cantumkan penghasilan istri Anda sebagai penghasilan kena pajak yang bersifat final.

Bila Anda adalah satu-satunya sumber penghasilan keluarga yang bersumber HANYA dari satu pemberi kerja dengan total penghasilan kotor per tahun kurang dari atau sama dengan 60 juta Rupiah, gunakan SPT Tahunan 1770 SS. Akan tetapi kalau istri Anda juga bekerja dan terdaftar di bawah NPWP Anda, gunakan SPT Tahunan 1770 S.

Informasi lebih lengkap dan lebih jelas dapat ditanyakan kepada AR masing-masing. Terlepas dari banyaknya sumber informasi mengenai pengisian SPT Tahunan ini, AR -seharusnya- merupakan alternatif terbaik untuk membantu Anda mengisi SPT Tahunan Anda.

Orang Bijak Taat Pajak!

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: T/A (Tidak Ada)

Project for Indonesian Tax Administration Reform

2009-12-23T14:55:00.001+07:00

PINTAR (Project for Indonesian Tax Administration Reform) adalah proyek berskala besar yang dilakukan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dalam rangka reformasi perpajakan jilid 2. Reformasi perpajakan jilid 1 mencakup modernisasi administrasi perpajakan, reformasi kebijakan perpajakan, serta kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Reformasi perpajakan jilid 2 ini diharapkan akan mengoptimalkan peran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam administrasi perpajakan di Indonesia, baik untuk keperluan internal maupun eksternal DJP.

Proyek ini dimulai pada tahun 2009 dan diharapkan selesai pada tahun 2012/2013. Hasil dari proyek ini seharusnya memiliki dampak yang signifikan terhadap perpajakan Indonesia. Optimalnya peran TIK akan berjalan beriringan dengan meningkatnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) perpajakan yang berujung pada meningkatnya akuntabilitas dan transparansi instansi pengumpul uang negara ini.

Dengan meningkatnya peran TIK pada administrasi perpajakan kelak, WP (Wajib Pajak) sudah sepantasnya mengharapkan adanya perbaikan-perbaikan yang nyata dalam administrasi perpajakan di Indonesia ini. Contohnya antara lain dalam proses pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan, atau perubahan data WP (misalnya alamat tempat tinggal).

Peningkatan kualitas layanan juga dapat diharapkan terjadi pada proses keberatan dan banding, proses restitusi, atau proses pemeriksaan. Bisa dikatakan bahwa peningkatan layanan untuk WP diharapkan akan meningkat secara signifikan sehingga setiap WP dapat lebih mudah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Peningkatan kualitas layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan WP pada aparat perpajakan Indonesia. WP tidak perlu lagi merasa khawatir “dikerjai” oleh aparat perpajakan saat mengurus hak dan kewajiban mereka. WP pun tidak perlu lagi merasa direpotkan dengan rumitnya administrasi perpajakan. Dengan demikian WP pun tidak perlu lagi sungkan untuk meningkatkan kepatuhan mereka dalam urusan perpajakan.

Orang Bijak Taat Pajak!

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: http://www.4shared.com/file/179423798/757163ff/ProjectforIndonesianTaxAdminis.html

Pajak adalah Sedekah

2009-12-06T07:31:00.001+07:00

Membayar pajak merupakan kewajiban yang sangat membebani warga negara. Sampai saat ini, saat DJP (Direktorat Jenderal Pajak) menerapkan mekanisme self-assessment dalam pelaporan pajak, masih banyak elemen masyarakat yang tidak rela melaporkan seluruh penghasilannya. Masih banyak orang yang tidak mau merelakan sebagian rejeki yang mereka terima untuk membayar pajak.

Alasan orang tidak membayar pajak tentu berbeda-beda. Ada yang memang tidak mampu, namun ada juga yang tidak mau. Mereka yang tidak mampu tidak mungkin dipaksa, tapi mereka yang tidak mau masih dapat dibujuk untuk membayar pajak sesuai kemampuan mereka.

DJP sudah sangat aktif mengarahkan para wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya secara sukarela. Sistem self-assessment tidak akan efektif tanpa ada partisipasi aktif dari wajib pajak. Seandainya para wajib pajak mangkir dari kewajiban perpajakannya, maka DJP akan kembali aktif melakukan pemeriksaan pajak. Itu artinya perubahan akan berjalan mundur.

Sebagaimana saya paparkan di atas, kata "sukarela" itu tidak luput dari eksploitasi. Ada yang membayar pajak hanya demi status. Ada yang membayar pajak untuk menghindar dari jerat hukum. Ada banyak alasan lain yang pada dasarnya merupakan manifestasi dari keterpaksaan. Padahal pajak memiliki manfaat yang besar.

Kita bisa bayangkan bila negara kita ini tidak memiliki penerimaan yang cukup untuk mengurus keperluannya sendiri. Utang luar negeri kita akn terus bertumpuk tanpa ada jalan untuk melunasinya. Pembangunan akan berhenti atau malah berjalan mundur. Kemakmuran pun akan semakin sulit didistribusikan secara merata.

Kemandirian bangsa dan negara akan terbentuk dengan sendirinya saat kita mampu membiayai hidup kita sendiri tanpa bantuan dari pihak lain. Bayangkan kalau kita tidak memiliki utang luar negeri. Kita tidak akan mudah dipengaruhi dan mampu mengambil keputusan dengan tegas. Alokasi dana untuk pembayaran bunga utang itu pun dapat dialihkan untuk kepentingan dalam negeri.

Itulah alasannya kenapa tulisan ini menempatkan pajak pada posisi yang sama dengan sedekah, karena dengan membayar pajak, kita telah mengulurkan tangan untuk membantu pembangunan. Hasilnya tentu saja akan dinikmati oleh saudara-saudara sebangsa dan setanah air.

Orang Bijak Taat Pajak!

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: http://www.4shared.com/file/180103876/61a3b1e7/PajakadalahSedekah.html

Kesenjangan Pajak

2009-11-24T13:51:00.003+07:00

Kesenjangan pajak adalah selisih antara jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan dengan jumlah pajak yang benar-benar dibayarkan oleh wajib pajak (WP). Kesenjangan pajak dapat juga dimengerti sebagai selisih antara estimasi jumlah pajak dari pihak fiskus (aparat perpajakan) dengan realisasi pembayaran pajak dari pihak WP.

Ada tiga penyebab terjadinya kesenjangan pajak, yaitu:

WP yang tidak mendaftarkan diri.
WP yang dimaksud di sini adalah WP yang sudah wajib membayar pajak namun belum mendaftarkan diri mereka pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
WP yang tidak melaporkan penghasilan sebagaimana mestinya.
WP yang dimaksud di sini adalah WP yang tidak melaporkan penghasilan mereka sesuai kenyataannya. Misalnya WP yang hanya melaporkan penghasilan yang didapat dari usaha utamanya, tapi tidak melaporkan hasil usaha sampingannya. Contoh lain adalah WP yang bahkan sama sekali tidak melaporkan penghasilannya walaupun sudah mendaftarkan diri pada KPP setempat.
WP yang tidak membayar pajak sebagaimana mestinya.
WP yang dimaksud di sini adalah WP yang memang berniat untuk melanggar aturan perpajakan. Bentuk pelanggaran aturan ini antara lain merekayasa jumlah penghasilan untuk mengatur sendiri jumlah pajak yang perlu dibayar.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri sudah melakukan banyak hal yang dapat diartikan sebagai cara untuk mengurangi kesenjangan pajak yang terjadi di Indonesia. Berbagai iklan yang menganjurkan WP untuk segera mendaftar secara sukarela pada KPP setempat adalah cara untuk menekan jumlah WP yang tidak terdaftar. Promosi seperti keringanan dalam bentuk bebas fiskal bagi para pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga bertujuan agar para WP berkenan untuk mendaftar secara sukarela. Langkah-langkah seperti ini bertujuan untuk menekan faktor penyebab kesenjangan pajak pada butir 1 di atas.

Butir 2 pun tidak luput dari perhatian DJP. DJP kerap memberikan penyuluhan mengenai cara-cara pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan. WP tidak hanya mendapatkan informasi mengenai cara mengisi SPT, tapi juga informasi mengenai ketentuan-ketentuan perpajakan. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain mengenai jenis penghasilan yang dikenakan pajak, jenis biaya yang dapat dijadikan pengurang pajak, dan berbagai ketentuan lain.

Sunset Policy pada tahun 2008 juga memberikan kemudahan bagi para WP untuk melakukan pembetulan pada SPT tahun-tahun sebelumnya. Sunset Policy itu meniadakan sanksi untuk pembetulan SPT-SPT agar para WP secara sukarela melaporkan dan membetulkan SPT mereka pada tahun-tahun yang telah lalu.

Pemeriksaan pajak juga punya andil untuk mengatasi kesalahan-kesalahan dalam pelaporan pajak yang dilakukan oleh WP. Fiskus dapat melakukan koreksi pada bagian laporan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan perpajakan untuk menekan potensi penghindaran atau penggelapan pajak.

Terobosan terbaru DJP adalah pengadaan sistem Total Benchmarking yang memungkinkan adanya acuan tegas dalam mengukur kinerja perpajakan WP. Sistem ini dapat digunakan oleh DJP untuk mencari indikasi adanya kecurangan pada pelaporan pajak sehingga proses pemeriksaan pajak menjadi lebih tepat sasaran.

Walaupun begitu, celah akan selalu ada. Usaha untuk mempersempit kesenjangan pajak membutuhkan daya yang besar dan waktu yang tidak singkat. Selama WP masih merasa terpaksa untuk membayar pajak, maka WP akan mencari cara untuk mengurangi jumlah pajak yang perlu mereka bayar. Pada akhirnya kesenjangan pajak akan senantiasa ada.

Orang Bijak Taat Pajak!

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: http://www.4shared.com/file/180751445/6e2dee1c/KesenjanganPajak.html

Total Benchmarking Perpajakan

2009-10-19T10:17:00.004+07:00

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akhirnya memberikan pernyataan resmi mengenai pemanfaatan Total Benchmarking dalam pengawasan Wajib Pajak (WP). Total Benchmarking akan dijadikan acuan oleh DJP dalam mengukur kinerja perpajakan WP.

Acuan ini pada dasarnya memang mempermudah pengawasan WP. Total benchmarking memungkinkan DJP untuk lebih mudah menentukan calon-calon WP yang kinerja perpajakannya mencurigakan untuk ditindaklanjuti dengan himbauan atau pemeriksaan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan WP nakal pun menjadi lebih jelas dengan mengacu pada total benchmarking.

Kalau memang total benchmarking dapat digunakan secara optimal, kinerja DJP akan menjadi lebih efektif karena orientasi pekerjaan menjadi lebih terarah dan terukur. Selain itu, total benchmarking juga dapat membantu mengukur potensi perpajakan yang dapat digali. Hal ini memungkinkan penentuan target perpajakan yang lebih realistis dan terukur.

WP pun harus lebih waspada. Celah untuk bermain dengan kewajiban perpajakan pun menyempit. Total benchmarking tidak hanya mengukur jumlah pajak yang disetor oleh WP, tapi juga melihat tingkat kewajaran kinerja keuangan WP tersebut. Jadi pengawasan oleh aparat perpajakan tetap dilakukan secara menyeluruh.

Hal ini terkait dengan tulisan saya sebelumnya, yaitu SPT Tidak Harus Benar. SPT (Surat Pemberitahuan), baik Masa maupun Tahunan, pada dasarnya tidak harus sesuai kenyataan. Kriteria yang wajib dipenuhi oleh SPT adalah wajar.

Dengan memenuhi kriteria wajar, sebuah SPT sudah dianggap benar. Total benchmarking ini membantu aparat perpajakan melakukan analisa terhadap kewajaran tersebut. SPT tetap tidak harus sesuai kenyataan, tapi harus sesuai dengan tingkat kewajaran yang ditentukan oleh total benchmarking.

Orang Bijak Taat Pajak!

Referensi:

SDM Terbatas, Ditjen Pajak Terapkan Total Benchmarking. 17 Oktober 2009. KOMPAS.com. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/10/17/20040314/sdm.terbatas.ditjen.pajak.terapkan.total.benchmarking; diakses tanggal 19 Oktober 2009.

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: http://www.4shared.com/file/180754079/7c61a91a/TotalBenchmarkingPerpajakan.html

Iklan Pajak Kelima Di Yahoo! Mail

2009-10-15T13:45:00.004+07:00

Iklan pajak kelima yang saya temukan di Yahoo!Mail Classic. Seperti biasa, gambar di atas merupakan cuplikan dari animasi flash iklan tersebut. Isinya tidak lain tidak bukan terkait dengan kepemilikan NPWP dan pelaporan SPT Tahunan. Selaras dengan kata-kata yang tercantum pada gambar di atas, mari bersama membangun negeri dengan membayar pajak.

Orang Bijak Taat Pajak!

Bajakan dan PPN

2009-09-15T15:59:00.003+07:00

Saya pernah mendengar sebuah iklan tentang pajak di radio Elshinta. Tema yang diangkat dalam iklan tersebut adalah barang bajakan dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Iklan tersebut pada intinya ingin menyampaikan pesan agar tidak membeli barang bajakan, karena dengan membeli barang bajakan (atau barang pasar gelap) kita tidak membayar PPN. Sepertinya iklan itu pun ditutup dengan kalimat "Apa kata dunia?"

Memang benar orang yang membeli barang bajakan (atau barang pasar gelap) tidak membayar PPN. Bagaimana mungkin barang-barang seperti itu dikenakan PPN kalau jalur masuk ke dalam negerinya tidak terdeteksi oleh aparat yang berwenang? Sepertinya ini yang menjadi salah satu alasan kuat terhadap murahnya harga barang-barang bajakan.

Sebagai warga negara yang bijak -dan tentunya taat pajak- sudah sepantasnya kita tidak lagi membeli barang bajakan. Dengan membeli barang-barang secara resmi, kita sudah ikut melaksanakan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kita, sebagai konsumen, sudah membayar pajak.

Ibaratnya sekali dayung dua tiga pulau terlampaui, dengan iklan tersebut sepertinya ada dua hal yang ingin dicapai. Pertama, mengurangi tingkat pembajakan. Kedua, meningkatkan kesadaran terhadap pajak. Akan tetapi, menurut saya, kedua hal tersebut tidak dapat dikatakan relevan.

Saya rasa banyak orang menggunakan barang bajakan bukan karena tidak ingin membayar PPN. Mereka menggunakan barang bajakan karena pada dasarnya mereka tidak mampu -atau pura-pura tidak mampu- membeli barang secara resmi. Harga bajakan dengan harga resminya seringkali ibarat bumi dan langit. Ketimbang lelah menggapai langit, akhirnya banyak orang memilih bertahan di bumi. Orang memilih bajakan karena bajakanlah yang mampu mereka beli. Mereka tidak perlu jauh-jauh mempertimbangkan PPN dalam mengambil keputusan ini.

Membeli bajakan dan menghindari PPN sepertinya tidak memiliki korelasi yang kuat. Walaupun begitu, saya tetap angkat topi untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas berbagai iklan yang telah dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak. Saya rasa akan tiba waktunya saat semua orang mampu membeli barang dengan harga resmi sehingga mereka tidak lagi acuh terhadap PPN. Sayangnya "waktu" untuk itu bukan sekarang dan sepertinya masih agak jauh di masa depan.

Terlepas dari itu, saya tidak bermaksud untuk membenarkan pembelian barang bajakan. Kalau memang memungkinkan, mari kita budayakan penggunaan barang yang resmi. Semoga saja alternatif barang resmi yang lebih murah akan lebih banyak hadir di tengah-tengah kita.

Orang Bijak Taat Pajak!

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: http://www.4shared.com/file/180758104/68596ef/BajakandanPPN.html

Kompilasi Iklan Pajak di Yahoo! Mail

2009-09-08T16:00:00.000+07:00

Ada empat iklan pajak yang berhasil saya temukan di Yahoo!Mail. Sekedar menegaskan, iklan-iklan ini saya temukan di Yahoo!Mail versi Classic. Saya tidak tahu apakah iklan-iklan ini juga muncul di Yahoo!Mail versi baru.

Bentuk asli iklan-iklan tersebut adalah animasi flash. Gambar-gambar di atas merupakan cuplikan dari animasi flash yang menurut saya menggambarkan isi iklan secara keseluruhan. Gambar-gambar di atas saya ambil dari akun email saya sendiri.

Usaha Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menghimbau masyarakat melalui iklan ini terbilang banyak dan tidak hanya di media Internet saja. DJP juga menampilkan iklan layanan masyarakat sejenis di media televisi, radio, dan media cetak.

Saya sempat menemukan seorang selebriti sedang mempromosikan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) miliknya sendiri seraya membeberkan -kalau tidak salah- kemudahan membayar pajak dan manfaat dari pajak itu sendiri. Mungkin saja ini adalah inisiatif dari selebriti itu sendiri, tapi sepertinya pikiran seperti ini terlalu naif. Jadi saya berasumsi bahwa pengakuan selebriti itu pun bagian dari promosi pajak.

Ada dua hal yang saya ingin tahu terkait dengan iklan ini. Pertama, saya jelas ingin tahu dampak iklan-iklan ini secara langsung terhadap kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Kedua, saya ingin tahu siapa yang mengurus pembuatan dan penerbitan iklan-iklan tersebut. Sayangnya saya tidak tahu harus mencari ke mana untuk mendapatkan informasi yang saya butuhkan.

Orang Bijak Taat Pajak!

Tulisan terkait:
http://bicarapajak.blogspot.com/2009/07/iklan-pajak-kedua-di-yahoo-mail.html
http://bicarapajak.blogspot.com/2009/06/iklan-pajak-di-yahoo-mail.html

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: T/A (Tidak Ada)

Kenapa Anda Membayar Pajak?

2009-09-03T09:52:00.004+07:00

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak akan pernah berhenti menghimbau masyarakat untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak. Sementara mayoritas masyarakat akan senantiasa mencari cara untuk menekan kewajiban pajak mereka. Siapa pun tentu menyadari bahwa pada umumnya tidak ada satu orang pun yang rela mengeluarkan uangnya untuk membayar pajak. Mereka seperti tidak memiliki alasan yang kuat untuk menumbuhkan kerelaan itu.

DJP sudah berkali-kali menyebutkan manfaat pembayaran pajak seperti pembangunan jalan, pengembangan fasilitas umum, atau manfaat lainnya. Mungkin pada akhirnya ada lebih banyak anggota masyarakat yang mulai menyadari kewajiban perpajakannya. Tapi untuk benar-benar merelakan sebagian uangnya demi membayar pajak, saya rasa butuh lebih dari sekedar himbauan atau bahkan peraturan.

Memang pajak seharusnya tidak dikaitkan dengan kerelaan. Pajak adalah kewajiban yang terkait erat dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Mereka yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan mendapatkan hukuman sesuai peraturan-peraturan tersebut. Mereka yang melaksanakan kewajiban tersebut akan merasakan (secara tidak langsung) manfaat dari pajak yang dibayarkan.

Terlepas dari itu semua, sebenarnya apa yang membuat seseorang mau membayar pajak?

1. Karena kesadaran yang timbul dari hati yang paling dalam.
2. Karena takut dikejar-kejar aparat pajak.
3. Karena malu kalau ketahuan tidak membayar pajak.
4. Karena bekerja sebagai aparat pajak harus bisa memberi contoh yang baik.
5. Karena tidak sadar kalau sebenarnya penghasilannya sudah dipotong pajak.
6. Karena pajaknya dipotong atau dipungut oleh pihak lain.
7. Karena hidup tidak berarti tanpa membayar pajak.
8. Karena apa kata dunia kalau tidak membayar pajak.

Ada alasan lainnya?

Orang Bijak Taat Pajak!

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: T/A (Tidak Ada)

PBB dan BPHTB Diatur Pemerintah Daerah

2009-08-20T09:46:00.005+07:00

Berdasarkan UU PDRD (Undang-undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah) yang baru saja disahkan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Pedesaan dan Perkotaan serta BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) akan menjadi bagian dari pajak daerah yang diatur oleh Pemda (Pemerintah Daerah) Kabupaten/Kota.

Sebelumnya PBB Pedesaan dan Perkotaan serta BPHTB dikelola oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Walaupun begitu, seluruh hasil penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut dikembalikan kepada daerah. Jadi dengan dialihkannya PBB Pedesaan dan Perkotaan serta BPHTB ke daerah tidak akan mengganggu penerimaan pemerintah pusat.

Khusus untuk pengalihan PBB dan BPHTB itu sendiri, kekhawatiran bisa jadi timbul terkait dengan kualitas pengelolaan kedua pajak tersebut. Kalau memang kuasa penuh akan diberikan kepada Pemda, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan agar tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan untuk PBB dan BPHTB tersebut; entah itu terkait dengan SDM (Sumber Daya Manusia) atau teknologi informasi pendukungnya.

Kalau memang pengalihan tersebut sukses dilakukan oleh DJP dan Pemda terkait, maka beban kerja DJP akan berkurang. Seksi Ekstensifikasi masing-masing KPP Pratama yang umumnya cukup disibukan dengan urusan Tanah dan Bangunan dapat mengalokasikan lebih banyak waktu untuk mengerjakan tanggung jawab mereka yang lain.

Proses pengalihan dana hasil penerimaan PBB pun tidak perlu mondar-mandir dari satu rekening ke rekening lainnya. Semua hasil penerimaan PBB dapat langsung diserahkan ke rekening pemerintah daerah yang berhak tanpa perlu terlebih dahulu mampir ke rekening pemerintah pusat.

Penerimaan pajak daerah pun dapat ditingkatkan seiring dengan usaha untuk menekan munculnya pungutan-pungutan liar. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi APBD (Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah) ke arah yang lebih baik dengan harapan diikuti juga oleh peningkatan kualitas fasilitas umum atau sejenisnya.

Orang Bijak Taat Pajak!

Tulisan terkait:
Pajak Bumi dan Bangunan Dikelola Pemerintah Daerah

Referensi:

Berliana Elisabeth S. 18 Agustus 2009. UU PDRD, pajak kendaraan bermotor naik jadi 10%. Bisnis.Com. http://web.bisnis.com/keuangan/1id133327.html; diakses tanggal 20 Agustus 2009.
Menkeu: Pemda Jangan Asal Buat Perda. 20 Agustus 2009. Batam Pos. http://batampos.co.id/Nasional/Nasional/Menkeu:_Pemda_Jangan_Asal_Buat_Perda.html; diakses tanggal 20 Agustus 2009.

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: T/A (Tidak Ada)

Pimpinan Baru, Kebijakan Baru

2009-07-28T07:30:00.004+07:00

Akhirnya DJP1 (Direktur Jenderal Pajak) pengganti Bapak Darmin Nasution terpilih. Pengganti beliau adalah Bapak Muhammad Tjiptardjo yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Intelijen dan Penyidikan DJP (Direktorat Jenderal Pajak).

Kalau kita bicara pimpinan baru, tentunya kita akan bicara kebijakan baru. Saya adalah satu dari sekian banyak orang yang menunggu kebijakan-kebijakan baru dari DJP1 terpilih. Kebijakan-kebijakan baru ini tentunya akan mempengaruhi banyak pihak baik internal maupun eksternal DJP.

Bagi diri saya, kebijakan yang paling utama untuk diperhatikan adalah kebijakan yang terkait dengan modernisasi perpajakan. Menurut saya modernisasi perpajakan adalah hal yang paling krusial untuk dipertahankan dan terus ditingkatkan untuk mempertahankan citra baik instansi DJP dan kepatuhan WP (Wajib Pajak).

Seandainya kondisi administrasi perpajakan kembali ke kondisi yang sulit -atau mudah tapi mahal- maka DJP sudah berjalan mundur. Citra baik instansi DJP akan menurun dan kemungkinan besar kepatuhan WP pun ikut menurun.

Hal lain yang penting bagi saya adalah masalah tunjangan, tapi saya rasa hal ini tidak relevan bila dikaitkan langsung dengan DJP1 karena ketentuan tunjangan ini terkait erat dengan kebijakan di tingkat Departemen Keuangan. Lagipula sepertinya tidak relevan untuk dibicarakan dalam blog ini.

Orang Bijak Taat Pajak!

* Gambar diambil dari http://www.pajak.go.id/

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: T/A (Tidak Ada)

Iklan Pajak Kedua di Yahoo! Mail

2009-07-17T07:58:00.003+07:00

Untuk kedua kalinya saya memergoki iklan pajak di Yahoo! Mail. Bulan lalu, tepatnya tanggal 23 Juni, saya juga sempat menemukan iklan pajak saat saya membuka akun Yahoo! Mail saya. Iklan kali ini tidak lagi menampilkan space cowboy, tapi justru menampilkan maskot DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang siap berlibur. Cuplikan iklan tersebut dapat dilihat di bawah.

Tema iklan yang saya temukan kali ini sepertinya tidak jauh berbeda dengan iklan sebelumnya. Iklan kali ini juga bermaksud menganjurkan para WP (Wajib Pajak) yang belum melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahun 2008 untuk segera melaporkannya paling lambat tanggal 31 Desember 2009. Pihak DJP sengaja menghapuskan denda keterlambatan pelaporan SPT untuk tahun ini.

DJP sudah beberapa kali memberikan "pengampunan" dengan harapan kepatuhan para WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat terus ditingkatkan. Sepertinya tidak sedikit WP yang belum menyadari kewajiban perpajakannya. Jadi pengampunan seperti ini diharapkan dapat menghilangkan rasa takut para WP tersebut untuk mulai berinteraksi dengan dunia perpajakan. Melihat begitu banyak WP dalam kondisi seperti ini maka bukan tidak mungkin akan ada bentuk pengampuan lain di masa depan.

Orang Bijak Taat Pajak!

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: T/A (Tidak Ada)

SPT Tidak Harus Benar

2009-07-03T09:00:00.007+07:00

Menindaklanjuti masukan dari salah seorang pemberi komentar, tulisan ini tidak lagi saya tampilkan.Mohon maaf sebelumnya bila kondisi ini mengakibatkan ketidaknyamanan. Untuk tulisan-tulisan yang terkait dengan SPT (Surat Pemberitahuan), silakan kunjungi link ini.

SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan pajak tidak harus benar. Yang dimaksud dengan tidak harus benar ini adalah karena pada dasarnya yang dinilai dari SPT adalah kewajarannya. Bila SPT dianggap tidak wajar, maka ada kemungkinan dilakukan pemeriksaan pajak terhadap WP (Wajib Pajak) terkait.

Saya rasa perbedaan benar dan wajar sudah cukup jelas. Kalau Anda melaporkan SPT sesuai kondisi sebenarnya, maka SPT Anda sudah benar. Tapi isi dari SPT Anda itu akan menentukan wajar atau tidaknya. Elemen-elemen dalam SPT Anda yang akan menentukan apakah SPT itu wajar atau tidak.

Misalnya dalam konteks OP (Orang Pribadi), kewajaran SPT akan dinilai dengan membandingkan jumlah penghasilan seseorang dengan jumlah harta atau kewajiban dari OP tersebut. Dalam konteks Badan (Perusahaan dan sejenisnya), kewajaran SPT akan dinilai melalui laporan keuangan Badan tersebut.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak yang saya sebutkan di atas akhirnya ditentukan oleh hasil penilaian terhadap kewajaran sebuah SPT. Sebuah SPT yang benar pada dasarnya adalah SPT yang isinya dianggap wajar. Sebaliknya SPT yang tidak benar pada dasarnya adalah SPT yang isinya dianggap tidak wajar.

Yang menjadi pertanyaan adalah apa acuan yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah SPT itu wajar atau tidak? Bagaimana caranya agar kita dapat tahu bahwa SPT yang kita serahkan tidak akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pajak? Apa yang perlu kita lakukan agar penyerahan SPT tidak malah membuat kita was-was?

Ada banyak konsultan pajak yang hadir untuk menjawab semua pertanyaan itu. WP Badan pada umumnya menyewa jasa konsultan pajak untuk mengurus masalah perpajakannya. Bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa konsultan pajak itu "mengatur" masalah perpajakan klien-kliennya. Saya yakin para konsultan pajak itu lebih tahu definisi wajar dari SPT klien-klien mereka.

Sementara untuk WP OP, ada beberapa hal dasar yang menurut saya perlu diperhatikan untuk menjaga kewajaran SPT. Pertama adalah keseimbangan. WP OP akan melaporkan jumlah penghasilan, harta, dan kewajiban. Ketimpangan pada elemen-elemen ini dapat menimbulkan anggapan ketidakwajaran. Kedua adalah kesinambungan. Jumlah penghasilan, harta, dan kewajiban yang dilaporkan setiap tahun dapat digunakan untuk menilai kewajaran SPT. Perubahan yang drastis antara satu tahun dengan tahun yang lainnya dapat menimbulkan anggapan ketidakwajaran.

Oleh karena itu sebaiknya WP OP membiasakan membuat arsip SPT yang dilaporkannya. Dengan begitu saat waktu pelaporan SPT Tahunan tiba, WP OP tersebut dapat melihat kembali arsip SPT tahun-tahun sebelumnya. Paling tidak jumlah harta dan kewajiban yang dilaporkan di tahun-tahun sebelumnya dapat dengan mudah dilihat kembali.

Intinya adalah kebenaran SPT dinilai dari kewajarannya. Walaupun begitu, tulisan ini tidak bermaksud mendorong WP untuk "mengatur" isi SPT yang dilaporkannya. Perlu diperhatikan bahwa pemeriksaan pajak tidak hanya dilakukan karena ada SPT yang tidak wajar. Ada kalanya pemeriksaan pajak tetap dilakukan untuk menguji kejujuran WP itu sendiri. Apalagi DJP (Direktorat Jenderal Pajak) memiliki informasi yang cukup untuk melakukan pemeriksaan silang. Jadi bukan tidak mungkin SPT yang wajar itu ditemukan kebohongannya melalui pemeriksaan silang tersebut.

Orang Bijak Taat Pajak!

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: T/A (Tidak Ada)