Bimo's Blog

Kapan Kita Bisa Merdeka dari Nyamuk?

2010-08-16T11:51:00.006-05:00

Mengusir penjajah Belanda ternyata lebih mudah ketimbang mengusir nyamuk. Jika kita akur dengan pendapat terbaru bahwa Belanda baru berhasil menguasai kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia pada awal tahun 1900-an, berarti hanya perlu lima puluh tahun untuk mengusir Belanda pulang ke negaranya.

Dalam hal ini, nyamuk lebih keras kepala ketimbang kepalanya orang Belanda.

Perjuangan mengusir nyamuk di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1898 oleh bangsa Belanda melalui Malaria Service in Indonesia yang diketuai oleh N. H. Swellengrebel sebagai direktur pertamanya. Tugas utamanya adalah memusnahkan nyamuk Anopheles pembawa malaria. Tetapi sudah lebih 100 tahun berlalu, malaria masih menjadi momok di Indonesia, di mana untuk tahun 2009 saja masih ada 1,1 juta kasus malaria di Indonesia.

Itu baru malaria. Belum lagi nyamuk Aedes yang membawa penyakit demam berdarah dengue. Penyakit ini lebih mematikan dibanding malaria dan belum ada obatnya (tidak seperti malaria yang bisa diobati dengan kina/quinone). Untuk tahun 2008 saja, terdapat 136.399 kasus demam berdarah dengan jumlah kematian sebanyak 1.170 jiwa yang kebanyakannya anak-anak.

Sebenarnya, bisakah nyamuk diberantas sampai punah? Kalau orang Belanda yang gede-gede itu saja bisa kita suruh balik kanan ke negaranya, maka kenapa nyamuk yang imut-imut tidak bisa kita berantas sampai punah? Pasti bisa dan sangat mungkin.

Memusnahkan makhluk hidup pengganggu sangat mungkin dilakukan dan pernah tercatat dalam sejarah. Variola major dan Variola minor, dua virus penyebab cacar (smallpox) berhasil dimusnahkan dari muka bumi berkat usaha gigih dunia internasional yang dikomandani oleh Profesor Donald A. Henderson. Secara resmi PBB menyatakan virus cacar lenyap dari muka bumi pada bulan Desember 1979. Inilah sebab mengapa generasi yang lahir sebelum era 1970-an ada yang memiliki muka bopeng berlubang bekas penyakit cacar, sesuatu yang tidak dimiliki oleh generasi yang lahir setelah tahun 1970-an.

Bagaimana dengan nyamuk? Mungkin dunia internasional perlu menggalang usaha yang berskala sama seperti ketika dulu memusnahkan virus cacar demi menghapuskan nyamuk dari muka bumi. Tetapi, adakah akibat negatif terhadap lingkungan jika spesies nyamuk berhasil dipunahkan?

Kabar baiknya: tidak ada efek samping samasekali. Dunia akan aman dan lebih baik tanpa kehadiran nyamuk.

Majalah ilmiah tersohor Nature edisi Juli 2010 menurunkan tulisan Ecology: A world without mosquitoes (Ekologi: Sebuah dunia tanpa nyamuk). Dalam artikel tersebut Janet Fang menulis bahwa jika nyamuk menghilang, maka hanya ada dua makhluk yang merindukannya: 1) virus dan bakteri yang selama ini menumpang nyamuk untuk menulari manusia, dan 2) burung di area Kutub Utara yang terbiasa memakan nyamuk Aedes impiger dan Aedes nigripes - dua spesies nyamuk asli wilayah kutub. Selain mereka, tidak ada seorangpun atau apapun yang akan merindukan nyamuk. Si burung, para ilmuwan meyakini, akan beralih ke sumber pangan lain.

Coba bayangkan: Anda tidur di malam hari, jendela terbuka, angin malam menghembus sepoi-sepoi, dan Anda tidur lelap sampai pagi tanpa gigitan nyamuk, juga tanpa bau obat nyamuk. Indah, bukan? Inilah salah satu kemerdekaan yang kita idam-idamkan.

Dirgahayu Indonesia. Semoga kita bisa segera merdeka dari serangan nyamuk.

(Tulisan ini juga dimuat di Kompasiana)

Bank Syariah: Cerita dari Malaysia

2010-05-07T12:32:00.002-05:00

Jika bank syariah di Indonesia identik dengan pegawai yang berjilbab, tidak demikian halnya dengan Malaysia.

Kok begitu? Memang agak aneh, tapi nyata.

Perkenalan saya dengan bank syariah diawali di salah satu kantor cabang HSBC Amanah di Malaysia. Sebagaimana sidang pembaca mungkin sudah maklum, HSBC yang merupakan grup perbankan terbesar di dunia menurut Forbes, rupanya kepincut dengan potensi perbankan syariah yang sedemikian dahsyat. Maka muncullah divisi syariah HSBC Amanah pada tahun 1998 yang kemudian terus menggurita sampai ke Timur Tengah, Asia, Eropa, dan Amerika Utara.

Masuk ke kantor yang didominasi ornamen merah, tidak ada seorangpun yang mengenakan jilbab. Ah, jangan-jangan saya ini di Thailand dan bukan di negerinya Siti Nurhaliza, batin saya.

"Good afternoon, Sir. May I help you?" sapa seorang berkulit kuning langsat dengan ramah.

Wah, lelaki ini tidak berjenggot. Seorang berketurunan Cina malah. Seratus persen yakin dia bukan Muslim.

Saya jelaskan bahwa saya sedang mencari produk asuransi. Dengan senyum tak lekang dari bibirnya, lelaki Cina non-Muslim itu dengan sangat fasih menjelaskan produk takaful dari HSBC Amanah. Lengkap dengan jargon-jargon syariah seperti tabarru, wakalah, dan mudharabah.

Geli juga melihat dia mengucapkan istilah-istilah itu dengan agak susah payah. Tetapi saya angkat topi atas usaha keras dia belajar mengucapkan istilah-istilah Arab yang mungkin seumur hidupnya belum pernah dia ucapkan. Salute!

Selesai dikuliahi soal takaful di HSBC Amanah, saya pun pergi ke bangunan yang jaraknya sepelemparan batu. Sebuah institusi keuangan terbesar di Kuwait yang membuka cabang di Malaysia. Masuk ke ruangan yang didominasi warna hijau itu (wah, ada harapan melihat teller berjilbab), saya langsung dilayani oleh seorang staf pria berjenggot yang bernama Mr. Rajkumar.

Semua staf wanita tidak ada yang berjilbab, dan saya duduk di depan seorang lelaki berketurunan India yang saya yakin dia bukan Muslim.

Saya membatin: betapa kuatnya posisi perbankan syariah di Malaysia, sehingga semua orang, tak peduli Muslim atau bukan, ingin bekerja dengan bank syariah. Pikiran saya melayang ke ratusan tahun lalu di era kegemilangan Islam Cordova, ketika para pemuda Kristen Spanyol berebut-rebut belajar bahasa Arab yang pada masa itu gengsinya setara dengan bahasa Inggris saat ini.

Di Malaysia saya melihat Islam yang rahmatan lil alamin, paling tidak dalam sistem bank syariahnya. Pegawai bank Muslim dan non-Muslim, berketurunan Melayu, India, atau Cina, semuanya yakin dengan keunggulan produk syariah yang mereka tawarkan. Jika tidak yakin dengan keunggulan sistem syariah, tidak mungkin mereka memilih bekerja di institusi perbankan Islam.

Di Malaysia, bank syariah sanggup menembus sekat-sekat agama dan ras. Tidak ada konsep "bank syariah hanya untuk Muslim". Bank syariah sanggup bersaing ketat dengan bank konvensional dengan menawarkan produk-produk yang tak kalah menariknya dengan yang ditawarkan oleh bank non-syariah.

Bagi non-Muslim, jika bank syariah sanggup menawarkan berbagai kelebihan dibanding bank konvensional, kenapa tidak menjadi nasabah bank syariah? Anda jangan terkejut, ketika HSBC mulai membuka layanan syariahnya, lebih dari separuh nasabahnya justru dari kalangan non-Muslim (ulasannya baca di sini).

Untuk nasabah bank yang memikirkan soal halal-haramnya riba, bank syariah menjadi pilihan yang mau tak mau wajib diambil. Tetapi bagi nasabah bank yang tidak menganut kepercayaan ketat mengenai bunga bank, mereka berpikiran praktis: kalau menabung harus mendapat keuntungan tinggi, kalau meminjam uang tidak dibebani dengan bunga yang selangit, dan jaringan ATM-nya ada dimana-mana.

Jika bank syariah sanggup memenuhi tuntutan pelanggan seperti itu (dan di Malaysia kenyataannya bisa), bank konvensional bersiap-siaplah untuk "berperang" dengan bank syariah!

Saya rasa (bisa jadi perasaan saya salah), bank syariah di Indonesia masih berorientasi hanya kepada nasabah Muslim. Mungkin sudah saatnya bank syariah di Indonesia lebih membuka diri kepada nasabah non-Muslim. Jargon-jargon berbahasa Arab yang susah diucapkan oleh lidah non-Muslim, seperti mudharabah, nisbah, musyarakah, murabahah, mungkin bisa dicari padannya dalam bahasa Indonesia. Bukan hanya yang non-Muslim, beberapa kalangan Muslim pun mungkin agak susah mengucapkan istilah-istilah tersebut.

Kalangan perbankan syariah di Indonesia harus belajar banyak dari Malaysia, yang sudah lama dinobatkan sebagai kiblatnya perbankan syariah di dunia. Bayangkan, dengan jumlah penduduk hanya 25 juta jiwa, itupun hanya 60%-nya Muslim, aset perbankan syariah di Malaysia mencapai 20% dari total aset perbankan secara keseluruhan. Di Indonesia, dengan 250 juta jiwa penduduknya dan lebih 80%-nya Muslim, mosok tidak sampai 3% dari jumlah aset keseluruhan?

Kembali ke Malaysia dan kejutan belum berakhir. Rupanya banyak yang tahu saya sedang mencari produk perbankan syariah. Satu lagi bank melemparkan tawaran kepada saya. Nama bank itu: Hong Leong Islamic Bank. Staf yang menghubungi saya bernama Jenny, berketurunan Cina.

Saya membatin: jangan-jangan sudah tidak ada lagi bank konvensional di Malaysia. Semua kolaps dihajar bank syariah!

Menuju Indonesia yang Lebih Baik (2)

2009-09-28T03:36:00.005-05:00

Menuju Indonesia yang Lebih Baik
Bagian Dua: Riset atau mati

Beberapa bulan lalu saya diundang oleh Universitas Airlangga (Unair) di Surabaya untuk memberi kuliah tamu mengenai bidang penelitian yang terbilang anyar di Indonesia: protein bioinformatics.

Seumur hidup belum pernah mengunjungi Surabaya, tentu saja undangan itu saya terima dengan senang hati.

Selain memberi kuliah, saya berkesempatan melihat-lihat sarana riset di Universitas Airlangga. Sebelum tiba di Surabaya, saya sempat berasumsi sarana riset di Unair tentu kalah jauh dibandung UI atau ITB misalnya.

Ternyata saya keliru. Pembangunan rumah sakit penelitian bertingkat 8 di Kampus C Mulyorejo yang terpisah dari RSUD Dr. Soetomo membuat saya geleng-geleng kepala. Universitas sekaliber UI pun tidak punya rumah sakit penelitian sebesar itu. Juga satu-satunya pusat penelitian flu burung (avian flu) di Indonesia yang ada di kompleks Tropical Disease Research (TDR) jelas membuat saya kagum.

Ternyata Unair Surabaya tidak se"terbelakang" seperti yang saya pikir sebelumnya. Justru, di beberapa sisi malah lebih baik dibanding universitas-universitas di Jakarta. UI, watch your back!

* * *

Universitas mempunyai tiga tugas pokok: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kebanyakan universitas di Indonesia sudah cukup baik menjalankan fungsi pendidikan dan pengabdian masyarakat, tapi masih tertatih-tatih dalam menjalankan fungsi penelitian.

Cara yang paling sederhana untuk menilai kualitas dan kuantitas penelitian di Indonesia adalah dengan melacak publikasi yang dihasilkan oleh peneliti Indonesia di basis data seperti Scopus atau Entrez Pubmed. Walaupun masih diselimuti oleh kontroversi, jumlah publikasi ilmiah masih dianggap cara yang sahih untuk mengukur produktivitas penelitian suatu institusi atau perorangan.

Publikasi hasil penelitian oleh ilmuwan Indonesia masih sangat buruk dibanding publikasi yang dikeluarkan oleh sejawat mereka di negara-negara tetangga. Untuk tahun 2004 misalnya, dengan jumlah universitas dan peneliti lebih banyak, ilmuwan Indonesia hanya mampu merilis publikasi 1/3 dari yang dirilis oleh saintis Malaysia.

Jika kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah bisa kita jadikan patokan, kondisi dunia riset di Indonesia bisa dikatakan sakit parah.

* * *

Riset adalah syarat mutlak untuk menemukan hal-hal baru. Tanpa riset, kita hanya mampu berkutat dengan barang-barang uzur dan paling banter pun hanya menjadi bangsa yang pandai mengkonsumsi produk ciptaan bangsa lain. Tanpa riset, kita hanya bisa menjual barang mentah dan buruk tanpa mampu mengolahnya menjadi komoditi bernilai tinggi.

Dalam konstelasi politik kontemporer saat ini pun, bangsa-bangsa yang memegang supremasi biasanya memiliki keunggulan teknologi, bukan hanya memiliki banyak uang. Arab Saudi dan Brunei misalnya, banjir uang di mana-mana tetapi kedua negara itu samasekali tidak menggenggam supremasi dunia.

Setelah era B. J. Habibie, Indonesia belum memiliki seorang pun Menteri Negara Riset dan Teknologi yang berkualifikasi layak dan mempunyai pemikiran strategis untuk menjadikan riset sebagai tulang punggung kemajuan negara.

* * *

Bagaimana keseriusan komitmen pemerintah saat ini terhadap perkembangan dunia riset? Dengan melihat dua parameter sederhana di bawah ini, saya serahkan kepada para pembaca untuk menilainya:

1. Pemerintah dengan sengaja menurunkan jumlah anggaran riset sebanyak 39 persen untuk tahun 2010.

2. Dengan mengesampingkan fakta bahwa Indonesia memiliki banyak peneliti profesional yang sudah kenyang makan asam garam riset, bahkan memiliki reputasi internasional, pemerintahan SBY menunjuk seseorang yang miskin pengalaman riset sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Saya kira sebagai seorang pemegang gelar doktor dan dikelilingi para staf ahli yang juga bertitel doktor, SBY seharusnya bisa mengerti urgensi riset untuk kemajuan dan harga diri negara. Tetapi mengapa Amerika Serikat dan Malaysia, yang tidak pernah dipimpin oleh kepala negara bergelar doktor, justru lebih memahami pentingnya riset?

Stop kirim dosen, tapi kirim pembantu?

2009-09-02T23:59:00.005-05:00

Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta memutuskan untuk menghentikan pengiriman dosen ke Malaysia dengan alasan-alasan tertentu.

Bisa jadi langkah itu akan bergulir menjadi bola salju dimana universitas-universitas lain akan mengikuti jejak UAD. Lagipula, konon Direktorat Pendidikan Tinggi menilai universitas di Malaysia tidak lebih baik daripada universitas di tanah air.

Di tahun 1970-an, Indonesia banyak mengirim dosen ke Malaysia berasaskan pada hubungan yang baru pulih pasca kampanye Konfrontasi. Universitas-universitas seperti Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Pertanian Malaysia pasti mengingat jasa dosen-dosen ITB yang memelopori fakultas-fakultas ilmu pasti dan keteknikan. Foto-foto mereka sampai sekarang masih terpajang di gedung-gedung fakultas sebagai lambang keabadian jasa mereka.

Pada masa itu nama Indonesia sangat harum di Malaysia. Indonesia dipandang sebagai bangsa intelektual, tak lain dan tak bukan karena kehadiran dosen-dosen terpandang dari berbagai universitas terbaik di tanah air. Tak pelak Indonesia merasa sedikit sombong. Banyak dosen Malaysia yang pernah kuliah di Indonesia pada era 70-an bercerita kerap menerima ejekan dari sesama mahasiswa Indonesia.

Hidup ibarat roda. Yang di atas kini bertukar ke bawah.

Ekonomi Malaysia melaju pesat terutama sejak dipimpin oleh Dr. Mahathir Mohamad. Sejak era 80-an, pemerintah Malaysia membuka keran masuknya pembantu rumah tangga, termasuk dari Indonesia, sebagai konsekuensi dari membaiknya ekonomi dan semakin terbukanya peluang pekerjaan. Maka sejak itulah kita dikenal sebagai negara pengekspor pembantu rumah dan pekerja kasar.

Masuknya pekerja berpendidikan rendah ke Malaysia, selain berkontribusi kepada pembangunan fisik Malaysia, tetapi juga menciptakan berbagai masalah sosial. Kaum pekerja ini kemudian memberi imej tentang Indonesia kepada warga Malaysia. Imej yang samasekali berbeda dengan imej yang diciptakan oleh dosen-dosen terbaik Indonesia pada tahun 70-an.

Jika di tahun 70-an Indonesia dikenal sebagai negara intelektual, sejak tahun 80-an imej Indonesia di mata rakyat Malaysia adalah negara yang berantakan, orangnya susah diatur, dan miskin. Dan imej ini bertahan sampai sekarang.

Imej yang buruk tentang Indonesia ini sedikit-sebanyak mempengaruhi sikap sebagian rakyat Malaysia terhadap Indonesia. Pelecehan, perendahan harga diri, dan penghinaan yang dirasakan Indonesia tak lebih merupakan manifestasi imej yang diciptakan Indonesia sendiri sejak tahun 80-an.

Jika Indonesia ingin kembali dihormati seperti tahun 70-an, hentikan pengiriman pekerja kasar dan intensifkan pengiriman tenaga intelektual. Bukan sebaliknya.

Prioritas, sekali lagi prioritas!

2009-08-29T17:38:00.002-05:00

Apakah Indonesia sudah kehilangan kewarasan untuk memilih mana yang harus didahulukan dan mana yang boleh diabaikan?

Di satu sisi:

1. Pilkada Jawa Timur menghabiskan dana Rp 1 trilyun.

2. Penyelamatan Bank Century, bank kecil dengan 35 ribu nasabah, memakan duit Rp 6,7 trilyun.

Di sisi lain:

3. Pemerintah hanya sanggup membayar Rp 200 ribu untuk harga sebuah naskah klasik Melayu. Pemerintah tak punya uang? Bohong. Lihat point nomer 1 dan 2 di atas. Dan ketika orang luar sanggup membayar mahal untuk membeli naskah-naskah itu, kita marah-marah.

4. Untuk mendaftarkan produk budaya, pemerintah mengenakan sejumlah biaya. Kenapa tidak dibuat gratis? Pemerintah tidak punya uang? Bohong. Lihat point nomer 1 dan 2 di atas. Oooh, mungkin bos dan nasabah Bank Century lebih penting daripada Tari Pendet, angklung, Reog Ponorogo, batik, songket, dan wayang kulit.

5. Kapal-kapal perang kita tidak bisa jalan lantaran punya banyak utang dengan Pertamina. Pemerintah tidak punya uang? Bohong. Lihat point nomer 1 dan 2 di atas. Kapal-kapal kayak gini mau dipakai mengganyang Malaysia? Saudara-saudara lebih baik jangan mimpi.

6. Doktor-doktor kita "dicuri" negara tetangga lantaran pemerintah tidak sanggup menggaji mereka dengan layak. Pemerintah tidak punya uang? Bohong. Lihat point nomer 1 dan 2 di atas. Tidak mau menggaji doktor-doktor, mereka lantas pindah ke luar negara, lalu kita marah-marah. Aneh.

Prioritas. Sekali lagi, prioritas. Di mana pun, dari level keluarga sampai level negara, cara membelanjakan uang harus didasarkan pada prioritas.

Dan prioritas selalu didasarkan pada filosofi. Katakanlah ada dua keluarga sama-sama bergaji Rp 5 juta sebulan. Keluarga pertama menganut filosofi penghematan, maka uang itu setengahnya akan ditabung. Keluarga kedua menganut filosofi hura-hura, maka uang itu akan habis tak bersisa menjelang tanggal tua.

Perbedaan filosofi. Inilah sebab kenapa Indonesia dan Singapura, yang pada tahun 1950-an mempunyai pendapatan perkapita setara, kini ibarat tuan dan babu.

Memahami Malaysia

2009-07-03T09:17:00.005-05:00

Malaysia dan Indonesia sebenarnya memiliki hubungan erat yang sudah disulam sejak beratus tahun silam. Sebelum kedatangan kaum pengelana Eropa yang memecah-belah wilayah Nusantara, Sumatera dan Semenanjung Malaya ibarat tak berjarak. Orang hilir-mudik berniaga dan mengunjungi kerabat tanpa peduli dengan paspor dan petugas imigrasi.

Penguasa pertama Semenanjung Melayu, Parameswara, adalah keturunan raja Sriwijaya. Permaisurinya berasal dari Pasai (Aceh). Parameswara mendirikan kerajaan tertua di Malaysia (Kerajaan Melaka) yang mengambil-alih peran Sriwijaya sebagai penguasa tanah Melayu. Tak heran jika kebanyakan raja dan sultan di Malaysia memiliki pertalian darah dengan Indonesia melalui silsilah keluarga. Bahkan, Perdana Menteri Malaysia saat ini, Dato' Seri Najib Tun Razak memiliki darah Bugis dari Raja Gowa XX.

Lantas, kenapa dua bangsa yang dulu begitu akrab bagai tak terpisahkan kini malah beberapa kali nyaris di ambang perang?

Memang lazim jika negara bertetangga meributkan hal yang kecil-kecil. Jangankan dua negara, dengan tetangga sebelah rumah pun pasti pernah bermasalah. Bisa jadi daun pohon jambu tetangga yang mengotori halaman kita, anak tetangga yang genjrengan gitar sampai tengah malam, bau terasi dari rumah sebelah, dan banyak lagi. Mungkin kita lebih kerap bermasalah dengan tetangga sebelah dibanding dengan tetangga yang 5 kilometer jauhnya.

Tetapi apakah setiap masalah harus menjadi alasan untuk menabuh genderang perang?

Memahami Malaysia

Jika dulu penduduk Sumatera dan Semenanjung Malaya jarang bertengkar, mungkin karena mereka sering berkunjung satu sama lain sehingga dapat saling memahami.

Memahami Malaysia. Bagi saya inilah kunci yang harus dipegang baik oleh rakyat biasa maupun barisan diplomat Indonesia dalam menyelesaikan setiap masalah dengan negara tetangga. Memahami negara jiran kita itu sebenarnya tidak susah. Tidak perlu sampai membuka Pusat Studi Malaysia di universitas kita.

Yang saya tulis di bawah ini adalah hasil pengamatan terhadap karakter rakyat Malaysia yang saya lakukan selama 10 tahun. Saya kira 10 tahun sudah cukup untuk menangkap esensi karakter sebuah bangsa, walaupun saya akui bukan pemahaman yang komplit dan menyeluruh.

1. Rakyat lebih suka menyerahkan urusannya kepada pemerintah.
Sejak kemerdekaannya pada tahun 1957, Malaysia dipegang oleh pemerintahan yang kuat. Ketaatan kepada Raja merupakan bagian dari Rukun Negara yang juga berimplikasi kepada ketaatan kepada pemerintah.

Maka tidak heran jika kebanyakan rakyat Malaysia lebih memilih bersikap diam dalam isu-isu kontroversial seperti Sipadan-Ligitan, Ambalat, maupun dugaan penganiayaan Manohara. Mereka bukan tidak tahu, tetapi mereka memilih menyerahkan urusan-urusan itu kepada pemerintah. Rakyat Malaysia memang agak apolitis, atau mungkin juga pragmatis; bagi mereka yang penting bisa bekerja dengan tenang menghidupi keluarga. Biarlah pemerintah menyelesaikan urusan yang memang tidak bisa diselesaikan oleh rakyat biasa.

2. Malaysia memiliki 3 jenis bangsa yang berbeda karakternya.
Malaysia memiliki 3 bangsa berbeda: Melayu, Cina, dan India. Dalam tulisan sebelumnya saya menjelaskan bahwa kebanyakan kasus penganiayaan pekerja domestik diakibatkan miskomunikasi antara majikan dan pekerja. Jika komunikasi berjalan lancar, misalnya antara majikan berbangsa Melayu dan pekerja Indonesianya, kecil kemungkinan terjadinya penyiksaan. Apalagi antara orang Melayu dan Indonesia diikat oleh persamaan agama dan budaya.

Ketimbang mencap Malaysia sebagai penyiksa babu, mungkin lebih baik jika Pemerintah Indonesia mengajukan syarat agar pekerja domestik Indonesia hanya diizinkan untuk bekerja di rumah masyarakat Melayu untuk menghindari konflik akibat kesalahpahaman budaya dan agama seperti diusulkan oleh persatuan pekerja Indonesia di Malaysia, Bocahe Dewe. Presiden Agen Pembantu Asing Malaysia, Datuk Raja Zulkepley Dahalan bahkan mengusulkan agar majikan yang bukan Muslim supaya mencari pembantu dari negara lain seperti Cina misalnya.

3. Konsep "maruah" yang dijunjung tinggi.
"Maruah" (harga diri) adalah bagian penting dalam tradisi masyarakat Melayu. Ibaratnya kalau bertarung, kalah tidak jadi masalah asalkan harga diri tetap terjaga.

Dalam konflik-konflik seperti masalah Ambalat, rakyat Indonesia kadang-kadang terpancing dengan sikap "kepala batu" Malaysia. Percayalah, bukannya Malaysia ingin berkepala batu dengan Indonesia. Tidak ada satu negara pun yang ingin mencari-cari masalah dengan Indonesia yang berpenduduk 200 juta. Sikap "kepala batu" Malaysia hanyalah bagian dari upaya mempertahankan harga diri. Bukannya betul-betul ingin ribut dengan Indonesia. Terbukti ketika delegasi parlemen Indonesia datang ke Kuala Lumpur, nada yang ditunjukkan petinggi Malaysia justru sangat bersahabat.

Kunci yang paling penting dalam permainan "maruah" ini adalah: jangan terpancing. Semuanya adalah bagian dari perang urat saraf, dan perang jenis ini ibarat bermain kartu; jangan sampai terpancing membuka semua kartu. Peran diplomat dan intelijen menjadi penting untuk menjaga supaya perang urat saraf bisa diselesaikan tanpa berubah menjadi perang senjata.

4. Malingsia?
Sejak kisruh kasus lagu Rasa Sayange dan klaim atas batik, muncul cap Malaysia adalah bangsa maling (Malingsia). Saya bukan orang yang setuju dengan curi-mencuri produk budaya, tetapi harus diingat bahwa persamaan budaya antara Malaysia dan Indonesia terlalu dekat, sangat dekat sehingga muncul tumpang-tindih klaim kepemilikan.

Klaim kepemilikan atas produk budaya adalah barang baru. Dulu tidak pernah ada klaim-mengklaim seperti sekarang. Semua penduduk Nusantara (termasuk Indonesia dan Malaysia) menyanyikan lagu rakyat yang hampir sama, memainkan alat musik yang hampir sama, memakan makanan yang hampir sama. Ketika seseorang mengklaim suatu produk budaya yang lahir sebelum munculnya batas negara, maka klaim itu langsung memicu protes.

Klaim atas produk budaya bukan cuma memusingkan Indonesia. India pun pernah dibuat pusing ketika Amerika mencoba mempatenkan yoga yang diyakini lahir di India beribu tahun sebelum orang mengenal istilah "patent".

Sekarang zaman sudah berubah. Produk budaya yang dulu diyakini menjadi domain publik, kini menjadi wilayah kepemilikan. Ini bukan soal maling-malingan, tapi soal siapa cepat dia dapat. "Patent" sedang menjadi trend di Malaysia dan juga seluruh dunia. Jika Indonesia tidak ingin ketinggalan, sudah saatnya Indonesia bergiat mendata dan mengklaim kepemilikan atas produk-produk budayanya yang sudah lama terbengkalai.

Ekonomi dunia sedang lesu. Barang apapun yang bisa mendatangkan keuntungan ekonomi pasti akan diklaim kepemilikannya. Ini adalah trend global, Indonesia tak bisa menghindar. Lebih baik Indonesia ikut serta dalam trend "maling-malingan" ini ketimbang menangis meraung-raung tanpa daya melihat produk budayanya diklaim negara lain.

5. Rakyat Malaysia sangat memperhatikan Indonesia.
Di mata rakyat Malaysia, Indonesia adalah negeri yang menarik perhatian, baik dari sisi positif maupun negatif. Di satu sisi, banyak rakyat Malaysia yang tidak pernah berkunjung ke Indonesia dan hanya mendengar desas-desus bahwa Indonesia adalah negeri para pencoleng. Atau mereka yang pernah punya pengalaman buruk menjadi korban pencopet Indonesia. Padahal, bukankah lebih banyak copet yang asli lokal?

Tetapi tidak kalah banyak rakyat Malaysia yang mencintai Indonesia. Bagi mereka, Indonesia adalah negara yang budayanya kaya dan alamnya indah. Contohnya Bandung. Rute penerbangan KL-Bandung termasuk rute panas yang banyak diburu pelancong Malaysia yang hobi makan dan belanja. Sering juga saya dengar komentar orang Malaysia yang memuji kemolekan mojang Priangan. Produk budaya Jawa dan Minang laris diburu untuk aksesoris pesta pernikahan. Saya bahkan pernah bertemu seorang pengusaha Malaysia yang lebih kerap menjelajahi Indonesia ketimbang saya!

Jika ada dua orang yang membenci dan mencintai kita, mengapa kedua-duanya mau diperangi? Ketimbang memanas-manasi hubungan kedua negara, alangkah baiknya jika rakyat dan pemerintah Indonesia menggarap segmen masyarakat Malaysia yang mencintai Indonesia. Ajak mereka untuk lebih sering mengunjungi Indonesia. Ajak mereka untuk melihat keelokan alam dan budaya Indonesia. Buatlah mereka terkagum-kagum dengan Indonesia. Buatlah mereka memahami Indonesia.

Pidato bukan sekedar omdo

2009-06-14T23:46:00.006-05:00

Professor Barack Hussein Obama.

Tidak salah. Barack Obama, Presiden Amerika Serikat ke-44 pernah menjadi dosen (professor) hukum konstitusi di University of Chicago Law School. Dia dikenal sebagai dosen yang gemar memprovokasi mahasiswa dengan ide-ide baru dan segar. Materi kuliahnya menarik. Soal-soal ujiannya menantang.

Sebagai seorang profesor, Barack Obama terlatih untuk berdebat secara sehat. Bakat oratornya terasah baik selama di Chicago maupun di Harvard tempat ia memperoleh gelar Juris Doctor (J.D.). Tak heran jika ucapan-ucapannya bernas, terstruktur baik, dan mengundang kekaguman publik.

Tugas seorang presiden bukan cuma menyusun anggaran belanja negara dan rencana pembangunan. Tugas seorang presiden adalah membangkitkan semangat rakyatnya ketika sedang dilanda krisis, meniupkan optimisme ketika keyakinan rakyat jatuh, dan mengajak partisipasi rakyat ketika negara memerlukan upaya padu untuk bangkit.

Pidato yang baik bukan cuma sekedar omongan di mulut. Sejarah dunia diwarnai dengan orator-orator ulung yang punya daya pesona dan gerak massa luar biasa. Adolf Hitler menggerakkan pembantaian Yahudi di Eropa melalui pidato-pidatonya yang membakar. Di masa Perang Dunia II, ketika semangat mudah goyah diamuk badai peperangan besar, orator ulung seperti Winston Churchill dan Franklin Roosevelt muncul menyuntik optimisme dan semangat demi mencapai kemenangan pasukan Sekutu.

Pidato bukan sekedar omdo (omong doang). Pidato adalah pembakar semangat. Pidato adalah penyentak jiwa ketika otak dibuat ragu-ragu oleh pertimbangan tetek-bengek. Tak heran jika orang sepiawai Obama pun masih memerlukan tim tangguh untuk menyusun pidato beliau. Karena semaju apapun perjalanan waktu, manusia tetaplah manusia yang punya hati, yang memerlukan suntikan motivasi dan kobaran semangat.

Indonesia, negeri yang masih tertatih-tatih berjalan akibat dilanda tempias krisis besar 10 tahun lalu, memerlukan upaya terpadu seluruh rakyat untuk bangkit. Upaya raksasa memerlukan suntikan semangat raksasa. Dan sayangnya, pemimpin kita tidak punya kemampuan menyuntikkan semangat.

Bersama Kita Bisa? Siapa sih yang sampai terbakar semangatnya gara-gara slogan tersebut? Bagaimana mampu menyalakan api semangat rakyat jika si pemilik slogan sendiri bersikap ragu-ragu dan tak punya kemampuan berpidato secara bernas?

Dosen (2)

2009-06-14T22:50:00.004-05:00

Saya mengajar dua mata kuliah: Kimia Dasar dan Spektroskopi Kimia. Hari pertama kuliah tidak saya isi dengan materi dari Bab I buku teks apapun, tetapi kuliah tentang bagaimana berpikir seperti ilmuwan ruang angkasa (How to Think Like A Rocket Scientist).

Seperti yang diduga, mahasiswa saya terbelah menjadi dua kubu: yang menyambut baik dan yang menganggap materi tersebut tidak penting. Tidak masalah bagi saya. Bukankah selera tidak bisa dipaksakan? Dan bukankah perbedaan pendapat itu sehat?

Dalam pandangan saya, kuliah How to Think Like A Rocket Scientist adalah vital untuk siapapun yang mengambil kuliah sains. Karena saintis adalah orang yang pemikirannya penuh imajinasi, terbebaskan, penuh rasa ingin tahu, dan kadang-kadang humoris. Jika saintis hanya merujuk kepada buku teks, sampai kapanpun manusia tidak akan pernah mencapai bulan. Karena ide untuk terbang ke bulan pada mulanya adalah ide abstrak, semata-mata berdasar khayalan Presiden John F. Kennedy. Tugas sains adalah mengubah mimpi menjadi kenyataan.

Mengubah mimpi menjadi kenyataan. Seorang penghafal buku teks tidak akan mampu mewujudkan apapun selain menuliskan kembali apa yang dia ketahui. Jika sains hanya seperti itu, sains tidak ada gunanya sama sekali.

Sebagai dosen sains, tugas saya adalah membebaskan pemikiran anak didik saya. Menyadarkan mereka bahwa inovasi tidak akan muncul tanpa mimpi dan imajinasi. Di lain pihak, mimpi semata-mata tanpa ilmu juga tidak akan memunculkan inovasi. Diperlukan keseimbangan antara kebebasan berpikir dan pemahaman prinsip-prinsip ilmu pengetahuan.

Mungkin saya terlalu ambisius. Saya bisa saja mengambil jalan pintas, semata-mata menjadi seorang penyampai ilmu. Mengulang-ulang materi yang ada dalam buku teks seperti kaset rusak. Menayangkan slide materi kuliah yang sama dari tahun ke tahun sampai usang dan berdebu. Ini mudah. Dan pihak universitas pun saya yakin tak peduli.

Tapi saya sengaja menempuh jalan yang lebih menantang. Membaca lebih banyak buku selain buku teks, termasuk koran dan majalah. Merevisi materi kuliah dari waktu ke waktu. Aktif mengadakan penelitian agar selalu ada bahan segar yang bisa disampaikan ke mahasiwa. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendebat saya. Hanya inilah cara untuk membuat profesi dosen tetap relevan di mata mahasiswa dan perkembangan zaman.

Dosen (1)

2009-06-14T22:20:00.008-05:00

Ketika mulai mengajar di universitas sekembalinya dari negeri Paman Sam, yang pertama kali terbersit di pikiran saya adalah: apa yang mahasiswa harapkan dari saya?

Jika mahasiswa hanya mengharapkan saya menyampaikan materi kuliah yang ada di dalam buku teks, saya yakin mereka tidak memerlukan dosen. Suruh saja mereka membeli buku, baca sendiri, lalu ujian.

Apalagi sekarang ilmu pengetahuan sudah tidak terkurung lagi oleh tembok-tembok perpustakaan yang angkuh dan dingin. Dengan bantuan internet, ilmu pengetahuan bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Bentuknya bisa seperti Wikipedia, e-book, jurnal-jurnal online, atau kalau malas cukup Google saja. Mudah, semudah 1-2-3.

Mahasiswa yang melek teknologi informasi bisa jadi lebih banyak pengetahuannya ketimbang dosen yang cuma mengandalkan buku teks klasik. Kelihatannya demokrasi bukan cuma menyentuh ranah politik.

Buku teks mudah diperoleh. Internet semakin mudah diakses. Informasi adalah milik semua orang. Ilmu pengetahuan tidak lagi tinggal di menara gading, tetapi sudah turun gunung menjadi milik siapa saja. Lantas, masih relevankah fungsi dosen? Apakah dosen masih diperlukan di universitas?

Jika fungsi dosen hanya mengcopy-paste materi yang ada dalam buku teks, saya tegaskan bahwa mahasiswa tidak memerlukan dosen. Dalam kasus ini, keberadaan dosen menjadi tidak relevan.

Untuk membuat dirinya menjadi relevan, seorang dosen harus melakukan transformasi total dari paradigma klasik sebagai penyampai ilmu (knowledge) kepada paradigma modern sebagai penyampai kebijaksanaan (wisdom).

Dalam pandangan saya, kebijaksanaan adalah ilmu yang sudah dimasak dengan pengalaman dan tantangan hidup. Hal ini tidak bisa didapat dari buku teks atau Paman Google. Kebijaksanaan hanya bisa disampaikan oleh seseorang yang menguasai ilmu DAN menempa ilmu tersebut dalam kawah Candradimuka akademik maupun non-akademik.

Kebijaksanaan adalah campuran apik antara pengetahuan, pemahaman, pengalaman, kemampuan mengambil keputusan, intuisi, dan kemampuan menyelesaikan masalah.

Jika dosen sudah berhasil menjadi seorang penyampai kebijaksanaan, fungsi dosen tetap akan relevan sepanjang zaman, tidak tergugat oleh kemunculan teknologi informasi secanggih apapun.

(bersambung)

Eh jatuh lagi...

2009-06-12T04:29:00.004-05:00

Saya tahu hubungan Indonesia-Malaysia sedang memanas akibat isu Ambalat dan isu-isu lain (Manohara, misalnya).

Tetapi saya berharap jangan sampai terjadi perang antara dua negara berjiran ini.

Bukan apa-apa, saya tak sampai hati melihat pesawat dan helikopter tentara Indonesia jatuh sebelum sempat bertemu musuh.

Hari ini satu helikopter Puma TNI-AU jatuh justru setelah habis diperbaiki.

Dalam 1 bulan sudah ada 3 pesawat TNI yang celaka tanpa bertempur.

Presiden SBY hanya bisa prihatin. Mungkin lain ceritanya kalau anaknya ikut jadi korban.

Siti Hajar yang dihajar

2009-06-11T04:12:00.004-05:00

Belum tuntas kasus penganiayaan Nirmala Bonat, muncul kasus Siti Hajar yang tiga tahun tanpa putus babak-belur dihajar majikannya di Malaysia.

Saya tidak tahu berapa persen majikan di Malaysia yang gemar main hajar dan berapa persen yang baik hati, tapi apa yang dialami Siti Hajar memang di luar batas perikemanusiaan.

Mirip seperti yang menimpa Nirmala Bonat, majikan Siti Hajar juga seorang keturunan Cina.

Dari penglihatan pribadi sehari-hari, majikan berketurunan Cina di Malaysia biasanya punya potensi untuk bermasalah dengan pembantunya yang berasal dari Indonesia.

Masalah pertama adalah bahasa. Warga keturunan Cina di Malaysia masih kental berkomunikasi dengan bahasa Cina, baik di rumah, kantor, mapun di mana saja. Banyak saya temui warga Malaysia keturunan Cina yang kemampuannya berbahasa Melayu jauh lebih buruk dari saya yang justru orang Jawa dan cuma pendatang sementara. Di lain pihak, pembantu kita hanya fasih berbahasa Indonesia/Melayu dan tidak mengerti bahasa Cina atau Inggris.

Jika dua pihak berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda, tentu banyak masalah yang muncul. Majikan maunya A, pembantu memahaminya B. Akhirnya majikan memaki-maki si pembantu, dianggap goblok, dan lain sebagainya.

Masalah kedua adalah budaya dan agama. Budaya Cina banyak memiliki perbedaan dengan budaya serta agama yang dibawa oleh para pembantu Indonesia. Dalam kasus Siti Hajar misalnya, dia yang Muslim dipaksa memakan daging babi. Tentu saja Siti Hajar menolak. Si majikan, yang menganggap si pembantu sengaja neko-neko, lantas marah.

Masalah ketiga adalah soal uang. Peraturan di Malaysia menggariskan bahwa untuk mendatangkan seorang pembantu, majikan harus membayar mulai RM 3000 (Rp 9 juta) sampai RM 7000 (Rp 21 juta) sebagai fee resmi kepada agen penyalur. Jumlah ini masih harus ditambah gaji bulanan sebesar RM 500 (Rp 1,5 juta) di luar jatah makan. Nah, majikan yang merasa sudah membayar mahal tentu mengharapkan layanan sempurna dari pembantunya. Ada yang kurang sedikit, seterika melayang.

Kalau di Indonesia, pembantu tidak cocok tinggal tukar yang baru. Tak perlu main hajar sana-sini. Itulah sebabnya di Indonesia jarang terdengar kasus pembantu disiksa. Lha wong stok pembantu berlimpah ruah kok. Di Malaysia situasinya berbeda. Memulangkan pembantu setelah bekerja 2-6 bulan, otomatis hilanglah uang yang sudah dibayar. Sudah hilang pembantu, hilang pula uang beribu-ribu ringgit. Rugi dua kali. Maka tak ada pilihan lain selain memaksa pembantu untuk bekerja keras memuaskan keinginan majikan.

Untuk majikan berketurunan Melayu, potensi masalah biasanya lebih kecil karena mereka memiliki persamaan bahasa, budaya, dan agama dengan pembantu-pembantunya dari Indonesia. Beberapa orang yang saya kenal malah mengizinkan pembantunya makan bersama dengan keluarga di meja makan, sesuatu yang justru jarang dijumpai di Indonesia.

Tidak betul jika kita menggeneralisir semua majikan di Malaysia adalah tukang hajar. Memang ada yang bandit, tetapi ada yang baik. Mungkin sudah saatnya pihak majikan dan calon pembantunya wajib menjalani psikotes serta tes kecocokan. Jika dari semua segi (budaya, agama, bahasa) ada jurang perbedaan terlalu lebar antara majikan dan pembantu, lebih baik dicarikan majikan lain.

Menuju Indonesia yang Lebih Baik (1)

2009-02-01T03:27:00.003-06:00

Menuju Indonesia yang Lebih Baik
Bagian Satu: Indonesia memerlukan seorang pemimpin

Ketika saya meninggalkan tanah air hampir 10 tahun silam untuk mencari penghidupan yang lebih baik di negeri orang, Indonesia adalah negara separuh hidup dan setengah mati.

Di tahun itu, bencana ekonomi Asia 1997 sedang menunjukkan simptom terparahnya. Sendi-sendi kehidupan politik dan ekonomi Indonesia kacau-balau diguncang krisis multidimensi. Pemerintahan nyaris tak berfungsi. Euforia kebebasan dari cengkeraman rezim Orde Baru berubah menjadi anarki tak terkendali.

Hampir satu dasawarsa berlalu. Saya pulang ke Indonesia untuk memuaskan keingintahuan saya tentang negeri yang tetap saya cintai hingga akhir hayat.

Apakah Indonesia saat ini berbeda dengan Indonesia yang saya tinggalkan 10 tahun lalu?

Apakah Indonesia punya semangat untuk bangkit setelah nyaris mati 10 tahun lalu?

Apakah Indonesia punya harapan untuk menjadi lebih baik dan terbaik di masa depan?

Jawabannya: YA.

Pandangan saya lebih optimis karena saya membandingkan dua keadaan yang sangat berbeda: sekarang dan 10 tahun lalu. Pandangan saya tentang Indonesia adalah bird's eye view, pandangan yang dilakukan oleh seorang Indonesia dari luar Indonesia. Bird's eye view mungkin kehilangan detil, tapi mampu melihat lebih luas.

Orang yang tidak pernah keluar dari Indonesia mungkin tidak akan bisa melihat perbedaan negeri ini sekarang dan 10 tahun lalu. Dan seperti yang saya duga, banyak pandangan pesimis yang saya dengar dari orang-orang Indonesia yang saya tanyai pendapatnya.

Pandangan saya tentang Indonesia tentu ada batasannya. Enam hari perjalanan di Jakarta dan Bandung tentu tidak bisa menggambarkan Indonesia secara utuh. Pandangan saya adalah pendapat personal, yang tidak dimaksudkan sebagai pendapat ilmiah.

Pandangan saya adalah pandangan seorang Indonesia tentang tanah airnya yang sudah lama ditinggalkan.

Dalam seri-seri tulisan berikutnya, saya akan menyampaikan catatan mengenai apa yang saya lihat selama enam hari di Indonesia. Ada hal-hal baik, yang membuat saya optimis bahwa Indonesia mampu berubah menjadi lebih baik. Ada pula hal-hal buruk, yang perlu diperbaiki sebagai syarat untuk berubah menuju kebaikan.

Sejujurnya, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi lebih baik dan terbaik, paling tidak di Asia.

Indonesia jauh lebih subur dibanding Malaysia, negeri tempat saya merantau. Secara kasat mata mudah dilihat warna tanah di Pulau Jawa yang gelap menandakan kesuburan, berkah dari banyaknya gunung berapi yang kita miliki. Tanah di Semenanjung Malaysia umumnya berwarna cerah yang kurang subur.

Tetapi mengapa negara sekecil Malaysia bisa menandingi Indonesia untuk menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia?

Mengapa negara sekecil Malaysia bisa bersaing dengan Indonesia untuk menjadi negara produsen karet terbesar di dunia?

Kenapa negara sesubur Indonesia sampai ada kasus orang mati kelaparan? Kenapa Malaysia dengan wilayah hanya sebesar Jawa dan tanahnya kurang subur tetapi rakyatnya tidak pernah kelaparan?

Kenapa Indonesia yang memiliki tambang emas terbesar di dunia tetapi rakyat sekitar pertambangan itu justru menjadi yang termiskin di dunia?

Jangan beri saya alasan bahwa penduduk Indonesia terlalu padat. Lihat Jepang. Alamnya tidak sekaya Indonesia. Penduduknya salah satu yang terpadat di dunia. Tetapi kenapa Jepang bisa maju dan kita tidak?

Secara logika, seharusnya Indonesia menjadi negara termaju di dunia.

Di mana salahnya?

Saya melihat Malaysia. Saya melihat Jerman. Saya melihat Amerika Serikat. Saya melihat negara-negara yang pernah jatuh, tetapi memutuskan untuk bangkit kembali.

Sama seperti Indonesia, Malaysia juga dihantam krisis ekonomi Asia 1997. Seharusnya Malaysia mengalami nasib sama seperti Indonesia. Tetapi kepemimpinan Dr. Mahathir Mohamad yang mengambil keputusan "nekat" menolak bantuan IMF menjadi kunci selamatnya Malaysia dari badai krisis 1997.

Jerman kehilangan Adolf Hitler bersama 10 juta tentara dan rakyatnya paska Perang Dunia II. Kota-kota Jerman yang indah seperti Berlin hancur dihantam bom. Jerman kalah total. Tetapi kepemimpinan Kanselir Konrad Adenauer dan Menteri Keuangan Ludwig Erhard menciptakan keajaiban ekonomi (wirtschaftwunder) di tahun 1950-an menjadikan Jerman sebagai kekuatan ekonomi besar sampai saat ini.

Pun negara digdaya seperti Amerika Serikat pernah jatuh. Tahun 1930-an menyaksikan ekonomi dunia dilanda krisis raksasa yang dimulai dari bursa saham Wall Street. Amerika bangkrut. Tetapi kepemimpinan luar biasa Presiden Franklin D. Roosevelt menyelamatkan negeri Paman Sam. Presiden yang lumpuh dan tergantung pada kursi roda ini adalah satu-satunya presiden Amerika yang terpilih lebih dari dua periode. Kebijakan ekonomi progresifnya, yang dikenal sebagai New Deal, kini kembali dilirik sebagai inspirasi untuk memadamkan kebakaran ekonomi saat ini.

Kesimpulannya: negara memerlukan PEMIMPIN untuk bangkit dari kehancuran.

Kita memerlukan seorang pemimpin dengan kualitas gabungan Mahathir Mohamad, Kanselir Adenauer, dan Presiden Roosevelt.

Negara kita memiliki modal yang lebih dari cukup untuk bangkit dan menjadi yang terbaik. Hanya satu yang kurang: seorang pemimpin.

Pemimpin seperti apa yang kita perlukan?

Mahathir Mohamad memberi inspirasi bahwa seorang pemimpin harus siap dibenci, berani mengambil resiko, dan ketika memutuskan sesuatu tidak pernah menarik balik keputusannya atau ragu-ragu. Ketika diserang dia harus ofensif, tidak boleh defensif, dan samasekali tidak boleh cengeng. Karena rakyat akan hilang semangatnya jika melihat pemimpinnya cengeng. Kebanggaan rakyat ada di bahu pemimpinnya. Jika pemimpinnya mudah menangis dan mengeluh, demikian pula dengan rakyatnya.

Kanselir Adenauer memberi inspirasi seorang pemimpin yang berprinsip teguh dan cerdas. Adolf Hitler mengagumi kepemimpinan Adenauer sebagai walikota Cologne, tetapi hal itu tidak membuat Adenauer tunduk kepada Hitler. Dia dipenjarakan berkali-kali karena berseberangan dengan rezim Nazi. Sebagai seorang lawyer, Adenauer dikenal cerdas yang terbukti dengan kebijakan ekonominya di tahun 1950-an.

Presiden Roosevelt pula memberi inspirasi seorang pemimpin yang mampu berbuat dan berpikir jauh di luar keterbatasan diri. Sebagai pengidap polio, Roosevelt memimpin pemulihan ekonomi Amerika dan Perang Dunia ke-II dari kursi rodanya. Roosevelt juga menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mampu melahirkan kebijakan raksasa seperti New Deal, bukan cuma melahirkan album lagu dan kebijakan remeh-temeh. Karena masalah besar memerlukan solusi besar.

Kita memerlukan seorang pemimpin.

Study overseas

2009-01-21T19:42:00.006-06:00

1. Every year, our government sends many students to study at top universities in the United States or Europe using taxpayers' money.

2. After 3-5 years we will welcome these new PhDs to--hopefully--contribute back to the people who paid for their study.

3. Most of these brand-new PhDs will work at our universities to teach the students and to conduct research.

4. However, with so many US- and Europe-graduated lecturers and professors, none of our universities made it to the list of top 200 universities in the world.

5. What went wrong?

6. My observation could be wrong, but apparently our PhDs who come back from overseas only bring "knowledge" with them. They don't bring "culture".

7. I lived in the US and Europe for some time. I admire how effective and efficient people work with no nonsense.

8. For example, postgraduate administration is handled by the Department. There's no long procedure for admission and registration. Any problems arising can be solved quickly and efficiently by the Department staff who is in-charge for postgraduate program. At the end of the study, final examination is organized quickly and efficiently by the Department, to ensure the students can graduate on-time without any administration obstacles.

9. I admire how people work in small organization, yet they're so effective and fast.

10. I think all PhDs who come back from overseas, they have seen and have experienced the same thing with what I have seen myself.

11. Then why don't we just copy what we have seen overseas in our universities?

12. If we want to make it to the top 200 universities in the world, we must follow exactly what these 200 universities are doing. We don't need to come up with new recipes, unless if we want to make our own list of top universities.

13. Just copy from them. Copy from Harvard. Copy from Cambridge. Copy from Stanford. Copy from Oxford. Just pick one university as a model, then do exactly what they're doing.

14. We have so many PhDs from these top universities. It's regrettable that they (including me) just bring us some "knowledge" in their theses and research papers, yet they don't bring us some "culture" that we can apply at our universities.

Fiskal dan Airport Tax

2008-12-28T06:03:00.008-06:00

Dua puluh tahun lalu, ketika naik pesawat udara masih dipandang sebagai barang mewah, berhari-hari sebelum tidur saya sudah sibuk menyiapkan baju baru khusus untuk naik pesawat terbang. Malam sebelum terbang samasekali tidak bisa tidur. Tak sabar menunggu hari esok. Tak sabar menunggu saat menatap burung besi, yang bagi saya, merupakan salah satu keajaiban dunia.

Dua puluh tahun berlalu. Kini saya bisa saja bersandal jepit dan berbaju tak disetrika pergi ke bandara. Naik pesawat udara tidak lagi mengundang takjub, tetapi justru rasa bosan menunggu kapan gerangan sampai di tempat tujuan. Bau uap avtur yang dua puluh tahun lalu mampu memicu keriangan yang sulit dijelaskan, kini saya rasakan tiada bedanya dengan bau asap bis kota yang memeningkan kepala.

Penyebabnya? Dulu saya pergi ke bandara tiga tahun sekali. Saat ini malah tiga bulan sekali. Bahkan pernah lebih kerap.

Globalisasi dan rentak kehidupan modern menuntut manusia untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain, tidak hanya di dalam negeri, malah ke luar negara. Konsekuensinya, bepergian dengan pesawat udara bukan lagi barang luks. Tarif yang semakin murah dan pilihan maskapai yang semakin banyak membuat naik pesawat udara sama jamaknya seperti naik bis umum.

Frekuensi penerbangan yang semakin kerap dan jumlah penumpang yang melonjak menyebabkan hampir semua bandara di dunia melakukan penyederhanaan proses keberangkatan (departure) dan kedatangan (arrival).

Jika dulu kita harus melapor check-in di kaunter maskapai setibanya di bandara, kini sudah sangat biasa untuk melakukan online check-in lewat internet. Boarding pass bisa diprint di rumah sambil minum kopi. Tiba di bandara langsung menuju ke terminal yang tertulis di boarding pass. Tidak perlu antre di kaunter. Sisa waktu bisa dipakai untuk pegi ke kafe atau berselancar internet. Cepat, mudah, dan nyaman.

Tetapi anehnya, bandara di Indonesia tidak mau mengikuti arus modernisasi. Sistem pengaturan penumpang masih sama dengan dua puluh tahun lalu, ketika naik pesawat udara hanya jadi hak milik segelintir orang.

Setibanya di bandara, penumpang harus menuju ke kaunter. Tidak ada online check-in. Kalaupun nekat melakukan online check-in, tetap harus antri di kaunter. Kenapa? Untuk membayar pajak bandara (airport tax).

Airport tax memang diberlakukan di semua bandara yang lazimnya sudah masuk dalam harga tiket. Tetapi hanya di Indonesia, only in Indonesia, penumpang harus tergopoh-gopoh dengan barang bawaan segunung, antri dan singgah di kaunter untuk membayar pajak yang entah digunakan untuk apa.

Saya katakan “entah” karena kualitas pelayanan bandara di Indonesia sangat ketinggalan jauh dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura. Toilet selalu basah, tak jarang banjir karena keran air yang rusak. Bagi penumpang yang berasal dari negara-negara Barat, toilet seperti itu layak masuk kategori filthy alias menjijikkan.

Selain airport tax yang uangnya entah masuk kantong siapa, ada lagi kewajiban membayar fiskal untuk penumpang yang terbang ke luar negeri. Sekali lagi, hanya di Indonesia, only in Indonesia, penumpang harus membayar pajak yang tak ada hubungannya dengan perjalanan mereka.

Kebijakan fiskal bagi penumpang pesawat udara tujuan luar negeri awalnya memiliki tujuan mulia. Dulu yang pergi ke luar negeri hanya orang-orang kaya dan pemerintah Republik ini ingin supaya mereka berpelesiran di dalam negeri ketimbang ke seberang lautan.

Tetapi itu dulu. Kini hampir semua orang mau (malah terkadang harus) dan mampu ke luar negeri. Bukan hanya untuk pelesir, tetapi juga untuk studi, bekerja, atau mengunjungi sanak-saudara. Ini era globalisasi, bung. Apalagi Piagam ASEAN baru ditandatangani, jadi sangat jamak kiranya jika penduduk negara ASEAN saling mengunjungi dalam rangka menyambung tali muhibbah.

Studi, bekerja, bahkan pernikahan dua insan kini sudah tidak bisa dihambat lagi dengan batas-batas negara. Perjalanan ke luar negeri akan semakin sering dan biasa. Negara lain sudah lama menyadari hal ini dan memberlakukan berbagai kemudahan di bandara.

Jadi, mengapa Indonesia masih memberlakukan berbagai prosedur yang menyusahkan para pengembara dan memeras mereka dengan berbagai pungutan yang tak masuk akal?

Mengapa pembuat kebijakan di Indonesia masih terjebak dengan pemikiran zaman batu dan tidak mau menyadari bahwa rakyat negara ini adalah bagian dari warganegara dunia (global citizen)?

Apakah manfaat dari puluhan studi banding ke luar negeri yang dilakukan DPR jika pelayanan terhadap konsumen penerbangan tidak berubah menjadi baik? Padahal jika anda ke luar negeri, bandara adalah tempat pertama yang anda lihat. Melainkan jika anda memang buta total, seharusnya ada banyak hal yang bisa dipelajari dari sana.

Fatwa di mata Ulil Abshar Abdalla

2008-11-26T20:27:00.003-06:00

Hari ini saya khusus menurunkan tulisan Ulil Abshar Abdalla mengenai "fatwa".

Selamat menikmati.

------

Tentang fatwa-fatwa yang bikin heboh

KERAPKALI kita membaca fatwa-fatwa yang menghebohkan. Beberapa hari lalu, ulama
di Malaysia mengharamkan yoga. Sebagian besar ulama Saudi hingga sekarang
mengharamkan perempuan untuk menyetir mobil. Beberapa ulama Saudi juga melarang
perempuan memakai "bra" karena hal itu bisa menipu laki-laki, seolah-olah dia
memiliki payudara yang besar, padahal belum tentu demikian, dan karena itu bisa
dianggap sebagai menipu.

Begitu juga perempuan diharaman memakai sepatu dengan hak tinggi, lagi-lagi
dengan alasan penipuan: dengan sepatu berhak tinggi, perempuan tampak lebih
tinggi dari aslinya, dan itu menipu. Dalam hati saya berkata: kalau
diterus-teruskan, perempuan juga dilarang berhias, karena bisa menipu pula --
dia tampak lebih cantik dari aslinya, dan itu menipu laki-laki.

April 2007, sebuah fatwa yang menghebohkan muncul dari Mesir. Dr. Ezzat Atiyyah,
kepala Jurusan Hadis di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar, Kairo,
berpendapat bahwa seorang karyawan yang bekerja di ruangan tertutup dan berduaan
dengan seorang karyawati lain yang bukan "mahram", boleh menetek dari perempuan
itu untuk menghindari larangan khalwat. Dengan menetek dari perempuan itu,
karyawan tersebut berubah status menjadi seorang anak dari perempuan tersebut,
dan dengan demikian keduanya boleh ber-khalwat.

Fatwa ini didasarkan kepada sebuah hadis yang sahih. Orang-orang terperangah
mendengar fatwa itu. Akibat fatwa ini, Dr. Ezzat dipecat oleh pihak universitas
Al-Azhar, karena dalam penilaian yang terakhir itu, fatwa tersebut menyebabkan
kebingungan dalam masyarakat, dan menjadikan Islam sebagai bahan olok-olok di
mata orang luar Islam.

Di Indonesia sendiri, sejumlah fatwa heboh juga kerapkali kita jumpai dari waktu
ke waktu. Hingga sekarang, Majlis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, mengharamkan
seorang Muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen.

BAGAIMANA kita, sebagai umat Islam, menghadapi fatwa-fatwa heboh seperti ini?
Pertama-tama, yang harus dipahami oleh umat Islam, dan juga umat lain yang
hendak memahami dinamika internal dalam umat Islam, apa yang disebut sebagai
fatwa bukanlah semacam surat ensiklik dari Vatikan yang harus ditaati oleh
seluruh umat.

Berbeda dengan agama Katolik, Islam tidak mengenal lembaga klerikal yang
terpusat yang menentukan kata putus dalam segala hal yang berurusan dengan soal
agama. Dalam Islam tak dikenal lembaga terpusat yang bisa memaksakan satu
pendapat kepada seluruh umat. Sebuah fatwa, meskipun dikeluarkan oleh ratusan
atau (bahkan) ribuan ulama, tetap saja hanyalah sebuah pendapat saja. Umat boleh
mengikuti, boleh pula mengabaikan. Sebuah fatwa bisa ditentang oleh fatwa lain.

Dalam hal ini, Islam lebih mirip dengan agama Protestan, meskipun tidak
seluruhnya persis. Baik dalam Islam dan Protestan tak dikenal lembaga terpusat
yang bisa menjadi otoritas terakhir yang memutus segala hal berkenaan dengan
agama dan keputusan itu mengikat umat.

Setiap tahun, ratusan, bahkan ribuan fatwa, muncul dari ulama di berbagai
belahan dunia Islam. Ada fatwa yang resmi, ada fatwa "partikulir". Ada fatwa
kolektif, ada fatwa individual. Umumnya fatwa-fatwa itu tidak menarik perhatian
publik karena tidak mengenai masalah yang sensitif dan tidak diliput oleh media.
Ada kecenderungan dalam umat Islam untuk selalu bertanya kepada seorang ulama
tentang status hukum semua hal yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Istilah fatwa tentu mempunyai batasan, sehingga tidak bisa diterapkan kepada
semua jenis pendapat. Fatwa biasanya dipakai untui menyebut sebuah pendapat yang
berkenaan dengan status hukum suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang Muslim.
Oleh karena itu, fatwa umumnya dipakai dalam konteks pendapat yang berkenaan
dengan hukum Islam atau fikih. Dengan demikian, pendapat seorang sarjana
filsafat Islam tentang suatu isu tertentu dalam disiplin filsafat Islam tidak
bisa disebut sebagai fatwa dalam pengertian yang "teknis" dari istilah itu.

Bagaimana sebuah fatwa lahir? Prosesnya sangat sederhana, meskipun dalam praktek
tentu tidak sesederhana seperti saya gambarkan ini. Fatwa lahir melalui proses
berikut ini. Jika seorang ulama ditanya, apa kata hukum Islam mengenai kasus A
atau B, dia akan mencari teks atau ketentuan dalam Quran atau hadis yang
berkenaan dengan kasus itu. Jika terdapat jawaban dalam kedua sumber itu, maka
biasanya dia akan memakai ketetapan yang ada.

Jika ada kasus yang baru sama sekali sehingga tak ada keterangan apapun
mengenainya baik dalam Quran atau hadis, maka proses yang biasa dilakukan oleh
seorang mufti atau ulama pembuat fatwa adalah ber-ijtihad atau menalar. Ada
banyak prosedur dalam ijtihad yang tak usah saya sebutkan di sini. Sebagian
besar kasus yang muncul saat ini tidak ada ketentuannya dalam Quran dan sunnah,
sehingga ulama harus melakukan ijtihad sendiri untuk menentukan hukumnya.

Contoh yang sangat baik adalah masalah yoga yang diharamkan oleh para ulama dari
Malaysia itu. Jelas dalam Quran dan sunnah tak ada ketentuan yang eksplisit
tentang haramnya yoga. Jika pada akhirnya ulama Malaysia memutuskan bahwa yoga
haram dipraktekkan oleh umat Islam, maka pendapat itu adalah hasil penalaran
ulama sendiri. Tentu bukan penalaran yang bergerak bebas; sudah tentu para ulama
itu mendasarkan penalarannya atas ketentuan-ketentuan umum dalam Quran dan
sunnah.

Tetapi ulama yang lain, dengan memakai ketentuan-ketentuan umum serupa, bisa
datang dengan pendapat lain yang berbeda. Bukan saja itu, ulama yang sama bisa
memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam soal yang sama. Ini bisa kita baca
dalam buku-buku fikih perbandingan mazhab di mana sering kita jumpai pendapat
yang berbeda-beda dari Imam Syafii (pendiri mazhab Syafii yang banyak diikuti di
Asia Tenggara) atau Imam Malik (pendiri mazhab Maliki yang banyak diikuti di
Afrika Utara) mengenai masalah yang sama.

Meskipun para ulama fikih mengatakan bahwa ijithad dalam Islam diikat oleh
metode dan prosedur tertentu yang kurang lebih baku, tetapi jelas hasil ijtihad
seorang ulama sangat ditentukan oleh banyak faktor, termasuk faktor-faktor di
luar pertimbangan agama. "Mind-set", paradigma berpikir dan kecenderungan
intelektual ulama bersangkutan juga menentukan hasil akhir dari suatu ijtihad.
Bahkan latar belakang sosial-budaya dari ulama itu juga ikut mewarnai proses
berijtihad yang ia lakukan.

Jangan pula dilupakan, kedudukan sosial ulama juga ikut mewarnai pendapat dan
fatwa seseorang. Ulama yang berada dan dekat dengan kekuasaan boleh jadi
mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan ulama yang ada di luar atau malah
anti-kekuasaan.

Kelemahan praktek ijtihad yang berlangsung di kalangan ulama Islam selama ini
adalah bahwa seolah-olah proses ijithad melulu dituntun dan dikendalikan oleh
metode ijtihad yang ada, tanpa adanya pengaruh eksternal; seolah-olah seorang
ulama adalah subyek otonom yang berada di luar jejaring kepentingan sosial yang
bekerja dalam masyarakat.

Menurut saya, asumsi seperti ini berbahaya karena mengandaikan ulama tidak
mewakili kepentingan kelompok sosial tertentu; seolah-olah ulama adalah mewakili
"suara Tuhan" yang berada di atas semua kepentingan sosial yang ada.

Dengan melihat proses fatwa seperti itu, saya berharap kita bisa menempatkan
fatwa secara proporsional. Apa yang disebut sebagai fatwa adalah tak lebih dari
"legal opinion", pendapat hukum. Fatwa mengenai kasus tertentu tidak berarti
langsung menjadi kata pamungkas dalam kasus tersebut, sebab ulama atau sarjana
lain bisa memiliki pendapat yang berbeda.

Keadaannya persis seperti saat anda datang ke dokter lalu meminta pendapatnya
tentang suatu penyakit yang anda derita. Pendapat dokter tersebut tentu bukanlah
kata akhir, sebab anda bisa datang ke dokter lain untuk meminta "pendapat
kedua", atau malah ketiga, keempat, dan seterusnya. Makin banyak informasi yang
anda punyai tentang penyakit yang anda derita, makin baik. Meskipun anda bisa
saja memutuskan untuk percaya saja pada pendapat dari dokter pertama.

ISU yang penting untuk saya tekankan di sini adalah bahwa "konsumen" juga
memiliki haknya sendiri untuk menimbang-nimbang sebuah pendapat yang ia peroleh,
entah dari seorang dokter atau seorang ulama. Aspek peranan "konsumen" inilah
yang menurut saya kurang banyak dilihat dalam studi mengenai fatwa selama ini.
Ada semacam asumsi bahwa begitu fatwa dikeluarkan oleh seorang ulama atau
lembaga tertentu, maka dengan sendirinya umat akan mengikuti saja fatwa itu.
Umat diandaikan sebagai obyek pasif yang harus menaati saja kata ulama, sebab
apa yang dikatakan oleh ulama adalah kelanjutan saja dari "firman Tuhan".

Ketika geraja Vatikan mengeluarkan larangan untuk memakai kondom, belum tentu
larangan itu diikuti oleh umatnya, dan belum tentu juga semua umat Katolik
sepakat bahwa larangan itu masuk akal dan sesuai dengan ajaran Alkitab.

Hal serupa juga terjadi dalam tubuh umat Islam. Karena sebuah fatwa bukanlah
hukum yang mengikat, dan oleh karena sebuah fatwa juga bukan merupakan kata
putus dalam sebuah kasus, maka fatwa tidak bisa kita jadikan sebagai semacam
indeks untuk melihat dan membaca kecenderungan prilaku umat. Umat bisa saja
menanggapi fatwa tertentu secara skeptis karena dianggap tidak masuk akal.

Contoh terbaik adalah soal bunga bank. Meskipun MUI mengatakan bahwa bunga bank
haram, tetapi banyak umat Islam yang tidak mengikuti fatwa itu. Mereka tidak
mengikuti fatwa itu buka karena tak tahu atau tahu tetapi tak mau mengikuti.
Mereka "membangkang" terhadap fatwa MUI itu sebab ada ulama lain yang
berpendapat bahwa bunga bank seperti dipraktekkan oleh perbankan modern tidaklah
masuk dalam kategori riba yang dilarang oleh agama.

Dengan kata lain, umat bukanlah obyek pasif yang menerima fatwa apa adanya tanpa
berpikir kritis. Tantangan umat Islam ke depan adalah bagaimana terus-menerus
memberdayakan umat, bukan saja secara ekonomi (itu juga penting), tetapi juga
dalam aspek berpikir sehingga daya kritis mereka terus meningkat dan dengan
demikian dapat menilai fatwa-fatwa ulama secara lebih jeli dan hati-hati.
Pendapat ulama jelas bukan pendapat suci yang tak bisa "diinterogasi" secara
kritis.

Tidak semua orang kompeten untuk mengeluarkan sebuah fatwa. Tetapi setiap orang
berhak menilai apakah sebuah fatwa masuk akal atau tidak, apalagi jika fatwa itu
menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Keadaanya tidak beda dengan produk hukum
sekuler biasa: anda tak perlu menjadi sarjana hukum untuk menilai apakah suatu
produk hukum tertentu masuk akal atau tidak. Begitu juga, anda tak perlu menjadi
seorang ahli hukum Islam untuk menilai apakah sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh
ulama atau lembaga ulama tertentu masuk akal atau tidak.

Jangan terkecoh dengan sebuah fatwa yang mengandung catatan kaki panjang yang
memuat puluhan ayat atau hadis. Contoh yang sangat bagus adalah pendapat Ibn
Taymiyah yang sudah saya tulis dalam "note" terdahulu. Berdasarkan sebuah hadis
tertentu yang sangat sahih, Ibn Taymiyah mengatakan bahwa dalam Islam bangsa
Arab mempunyai bangsa yang lebih unggul ketimbang bangsa lain. Bagi Ibn
Taymiyah, itulah doktrin Sunni. Pendapat Ibn Taymiyah itu, walaupun disokong
oleh ratusan hadis sekalipun, jelas tak masuk akal, dan "counter intuitive".

Dengan kata lain, cara terbaik yang dapat membantu orang-orang awam di bidang
hukum Islam untuk menilai sebuah fatwa adalah akal sehat. Itulah modal mental
paling berharga yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Dengan akal sehat,
anda bisa menilai sendiri apakah fatwa tentang haramnya mengucapkan selamat
natal atau yoga masuk akal atau tidak. Sudah tentu, dengan akal sehat, orang
bisa sampai pada pendapat yang berbeda-beda. Itu hal yang lumrah saja. Perbedaan
adalah hal yang biasa dan tentu alamiah. Tinggal bagaimana kita mengelola
perbedaan itu secara sehat.

Tetapi memberangus perbedaan dengan alasan bahwa pendapat tertentu bertentangan
dengan "fatwa" dari seorang atau lembada ulama dan karena itu sesat, jelas tak
masuk akal dan kontradiktif dengan hukum masyarakat.[]

Ulil Abshar Abdalla

Studi doktoral di Indonesia

2008-11-18T20:28:00.003-06:00

Menempuh studi doktoral (S-3) di Indonesia adalah sebuah perjuangan memeras air mata, keringat, dan uang.

Sistem pendidikan doktoral di Indonesia tidak ubahnya sistem pendidikan program diploma (D-3): berorientasi uang, duit, dan fulus.

Mahasiswa doktoral harus membayar berbagai iuran, mulai dari iuran registrasi, iuran untuk setiap satuan kredit semester (SKS), ditambah lagi uang untuk membayar penguji tesis, dan uang makan-minum untuk para penguji dan hadirin selama sidang.

Berapa (puluh) juta uang yang harus dihabiskan seorang kandidat doktor di Indonesia? Hanya Tuhan yang tahu.

Tak heran jika di Indonesia jarang sekali yang mampu menyelesaikan studi doktoralnya sebelum umur 30 tahun. Karena para pemuda yang baru lulus S-1 tentu tidak punya banyak uang. Mereka harus bekerja dulu, mungkin selama 10 tahun, untuk mengumpulkan uang berpuluh-puluh juta.

Studi doktoral, khususnya untuk bidang ilmu alam, memerlukan energi dan konsentrasi luar biasa. Eksperimen yang terkadang dijalankan berhari-hari, jam kerja yang tak menentu, dan tingkat kegagalan eksperimen yang tinggi, mungkin sangat berat untuk kandidat yang sudah berumur atau berkeluarga. Saya kadang-kadang jatuh iba melihat para kandidat doktor di Indonesia yang sudah tua-tua, nyaris pensiun malah, harus berjuang di lab demi sebuah gelar.

Idealnya, seseorang sudah harus menyelesaikan studi doktoralnya sebelum usia 30 tahun. Ini hanya mungkin dicapai jika kandidat tersebut langsung melanjutkan studinya setelah lulus peringkat S-1.

Tapi dengan sistem pendidikan doktoral di Indonesia yang bertendensi memeras uang, saya tidak yakin kondisi yang ada sekarang dapat berubah.

Di Amerika dan Eropa, bisa saya katakan 99% mahasiswa peringkat doktoral menerima bayaran dari universitas atau lembaga lain. Bentuknya bisa berupa teaching assistantship atau beasiswa biasa. Mereka dibayar, bukan membayar seperti di Indonesia.

Tidak perlu jauh-jauh ke negara Barat, di Malaysia pun 90% mahasiswa peringkat doktoral menerima bayaran yang bervariasi antara RM 1500 (Rp 4.5 juta) sampai RM 2300 (Rp 7 juta) perbulan.

Tak heran, di negara-negara tersebut sangat biasa untuk melihat wajah-wajah muda dan enerjik berkutat di lab dan meraih gelar doktoralnya sebelum usia 30 tahun.

Membangun sistem pendidikan doktoral yang kondusif adalah perlu untuk menguatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sistem pendidikan doktoral yang berorientasi pemerasan uang seperti saat ini, wajib dihentikan.

Pemerintahan yang kuat

2008-11-07T01:43:00.005-06:00

Tugas sebuah pemerintahan sebenarnya hanya satu: to get things done. Membereskan masalah.

Dalam membereskan masalah, pemerintah tentu bisa mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Tetapi pada akhirnya pemerintah harus punya pendirian sendiri dalam membereskan masalah tersebut.

Pemerintahan yang lemah dan tak efektif biasanya akan berlama-lama mendengar masukan dari sana-sini, termasuk dari orang-orang yang tak berkompeten. Akhirnya masalah tidak beres karena sibuk mendengarkan tetapi lupa bertindak.

Hanya pemerintahan yang kuat yang bisa membereskan masalah. Dan rakyat memilih pemerintahnya untuk membereskan masalah. Rakyat ingin pemerintahan yang kuat.

Pemerintah yang kuat tidak sama dengan diktator. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mampu mengambil keputusan dengan cepat dan berdiri kukuh (stand firm) mempertahankan keputusannya itu.

Di tahun 1957, Presiden Eisenhower mengerahkan pasukan Divisi 101st Airborne yang termasyhur untuk mengawal para pelajar kulit hitam yang menjadi korban diskriminasi rasial. Tentangan dari warga kulit putih sangat kuat. Tapi Presiden Eisenhower bersikap stand firm dengan keputusannya walaupun beresiko dibenci oleh warga kulit putih Amerika.

Tentu saja sikap Presiden Eisenhower yang keras itu tidak bisa disamakan dengan diktator.

Presiden Republik Indonesia saat ini mempunyai latar belakang militer. Seorang pensiunan jenderal. Sama seperti Eisenhower. Tetapi kemampuannya untuk bersikap stand firm sangat memprihatinkan.

Apakah terbayang oleh kita Presiden Yudhoyono berani mengerahkan Kopassus dan Kostrad untuk memberangus kelompok simpatisan Amrozi cs yang semakin berani muncul ke permukaan?

Apakah terbayang oleh kita Presiden Yudhoyono berani mengeluarkan perintah hukuman mati kepada koruptor?

Apakah terbayang oleh kita Presiden Yudhoyono berani memerintahkan tentara di semua Kodam untuk mengejar para penimbun beras dan kebutuhan pokok rakyat?

Apakah terbayang oleh kita Presiden Yudhoyono berani memerintahkan para retail besar seperti Giant dan Carrefour untuk menurunkan harga barang?

Pangkat jenderal bukan jaminan keberanian. Apalagi jenderal yang memang tak pernah berperang.

Untuk membereskan masalah, to get things done, keberanian dan sikap stand firm adalah syarat utama. Saya kira rakyat ingin pemerintahan yang bisa membereskan masalah, bukan asyik mendengar kiri-kanan tetapi lamban bertindak.

Harga minyak dan harga barang

2008-10-20T23:04:00.002-05:00

Perdana Menteri Abdullah Badawi mencipta sejarah dengan menaikkan harga minyak secara mendadak sebanyak RM 0.78 dan RM 1 pada 6 Juni lalu.

Kenaikan ini adalah yang terbesar yang pernah dibuat oleh seorang perdana menteri Malaysia. Bisa dicatat dalam Malaysian Book of Record.

Ketika harga minyak dunia menunjukkan trend menurun, PM Badawi memutuskan untuk juga menurunkan harga pasaran minyak dalam negeri.

Di saat yang sama, Badawi meminta para pebisnis dan peniaga lokal untuk menurunkan harga barang-barang yang turut melonjak akibat kenaikan mendadak harga minyak.

Kenyataannya harga minyak turun tetapi harga barang-barang tidak juga turun.

Ini tidak berarti seruan PM Badawi sudah dianggap angin lalu oleh para pelaku bisnis. Ini semata-mata masalah Economics 101.

Memang betul harga minyak adalah salah satu komponen penting dalam penentuan harga barang. Mesin-mesin untuk produksi barang memerlukan minyak. Transportasi barang juga memerlukan minyak. Jika harga minyak naik, bisa dipastikan harga barang juga akan naik.

Tetapi jangan lupa bahwa harga barang juga ditentukan oleh pihak pesaing (competitor). Katakanlah Pepsi dan Coca-Cola menetapkan harga 2 dollar untuk kemasan kaleng. Harga ini tidak akan berubah sampai ada salah satu pihak yang mulai menurunkan harga.

Misalnya Pepsi menurunkan harganya menjadi 1.8 dollar, dipastikan Coca-Cola akan banting harga menjadi 1.7 dollar. Lalu Pepsi pula akan menurunkan harga lebih rendah. Dan seterusnya, hingga terjadi apa yang disebut sebagai "perang harga".

Jadi walaupun harga minyak turun drastis, selama tidak ada yang berinisiatif menurunkan harga, jangan berharap akan terjadi penurunan harga besar-besaran.

Dalam kondisi ekonomi global yang tengah dilanda demam hebat, inisiatif penurunan harga yang akan mengundang perang harga adalah sangat berisiko tinggi. Pebisnis lebih baik mengambil sikap aman dengan menjaga harga pada level yang ada sekarang. Jika sampai terjadi perang harga dan harga anjlok sampai level yang tidak realistik, bisa dipastikan pebisnis akan bangkrut.

Lagipula, jarang terjadi harga barang yang sudah naik akan turun kembali. Melainkan karena perang harga itu tadi.

Kenaikan harga minyak pada 6 Juni lalu ibarat nasi menjadi bubur. Walaupun PM Badawi memutuskan mengembalikan harga minyak ke harga sebelum 6 Juni, harga barang-barang tidak akan turun.

Apakah komplikasi seperti ini sempat terpikir oleh PM Badawi ketika membuat keputusan menaikkan harga minyak? Saya tidak tahu. Tanyakan kepada rumput yang bergoyang.

Studi banding

2008-10-09T01:53:00.002-05:00

Dalam pandangan saya, pembandingan (comparison) berarti mencari persamaan dan perbedaan dalam dua hal yang sekilas memiliki banyak persamaan.

Dengan demikian, kucing dan manusia tidak bisa dibandingkan karena perbedaan di antara keduanya sangat ketara tanpa memerlukan sebarang kajian/studi. Lain halnya antara kucing rumah dan kucing hutan memang layak dibandingkan karena perbedaannya tidak ketara tanpa studi yang cermat.

Kita mengenal ungkapan "tak sebanding" atau "tak setanding" untuk dua hal yang secara jelas memang berbeda jauh. Karena tidak semestinya dua hal berbeda bisa dibandingkan atau disetandingkan.

Kesebelasan PSSI misalnya, jelas tidak sebanding dengan kesebelasan Brazil. Oleh sebab itu sangat keliru jika pengurus PSSI--katakanlah--ingin mengadakan studi banding ke Brazil. Tentu rakyat Brazil tidak rela kesebelasannya dibandingkan dengan Indonesia.

DPR kita berencana mengadakan studi banding ke tiga negara Eropa. Tujuan resminya adalah membandingkan kinerja bank sentral RI dengan bank sentral Jerman dalam penyusunan anggaran negara.

Apakah bank sentral RI dan bank sentral Jerman layak dibandingkan? Saya kira tidak. Jadi tidak ada alasan anggota DPR berkunjung kesana. Lebih masuk akal jika DPR membandingkan bank sentral RI dengan bank sentral sesama negara berkembang, misalnya Thailand.

Yang seharusnya dilakukan anggota DPR adalah belajar dari bank sentral Jerman, bukan banding-membanding.

Jika tujuannya adalah belajar, tidak harus dilakukan dengan kunjung-mengunjungi. Dalam era keterbukaan informasi saat ini, internet bisa dijadikan wahana pembelajaran. Bisa juga dengan mengirim daftar pertanyaan melalui e-mail kepada bank sentral Jerman, yang akan dijawab melalui e-mail juga. Berkirim e-mail seperti ini jauh lebih efektif dibanding kunjungan satu jam seperti yang direncanakan.

Atau teleconference (webinar) antara Jakarta-Berlin.

Atau menggunakan jasa baik mahasiswa Indonesia di Jerman yang tentu lebih fasih berkomunikasi dalam bahasa lokal dibanding para anggota DPR kita.

Atau mengundang para pakar keuangan Jerman datang ke Indonesia seperti yang dilakukan oleh BJ Habibie.

Sudah saatnya Indonesia memiliki Study Trip Act (UU Studi Banding) untuk membatasi kegiatan hura-hura seperti yang dilakukan anggota DPR.

Mungkin bukan hanya DPR. Kita pun, terutama mahasiswa, sangat gemar berstudi banding bahkan sampai ke luar negeri. Kalau kita pun masih gemar berstudi banding, jangan harap anggota DPR mau menghentikan aktivitas hura-huranya.

Karena DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, cerminan perilaku rakyat yang diwakilinya.

Susahnya memahami politik Indonesia

2008-10-05T21:02:00.004-05:00

Dalam blog ini saya lebih banyak bercerita tentang drama politik yang terjadi di Malaysia dan Amerika Serikat.

Bagi saya, politik di Indonesia kelewat carut-marut, terlalu banyak aktor dan pemainnya sehingga sulit untuk dipahami, alih-alih untuk dituangkan dalam bentuk tulisan.

Di Amerika misalnya, pemain politiknya jelas: kalau tidak Partai Republik, ya Partai Demokrat. Yang satu mayoritas, yang satunya lagi minoritas. Yang satu memerintah, yang satunya lagi oposisi. Jelas dan clear.

Di Malaysia juga hampir sama. Kalau tidak Barisan Nasional, ya Pakatan Rakya t. Satunya memegang tampuk pemerintahan, yang satunya berperan sebagai oposisi. Aktor-aktornya jelas dan masing-masing memainkan peran sesuai dengan plotnya.

Di Indonesia berbeda. Yang hari ini mendukung pemerintah, besok bisa saja tiba-tiba berbalik hendak menggoyang pemerintahan. Tidak jelas siapa partai memerintah dan siapa oposisi.

Akibatnya, siapapun yang menjadi presiden di Indonesia harus selalu waspada dengan kawan, bukan saja dengan lawan. Karena siapa tahu kawan bisa berbalik menusuk dari belakang.

Skenario politik Indonesia saat ini tidak akan membawa kestabilan dan ketenangan. Presiden tidak bisa berkonsentrasi memikirkan perbaikan nasib rakyat karena sibuk menjaga "punggung sendiri" dari kemungkinan ditusuk dari belakang.

Partai-partai bisa seenaknya bertukar kulit dari governing party menjadi partai oposisi mengikut kemauan dan kepentingan masing-masing. Sikap konsisten menjadi langka dan perilaku bunglon menjadi wabah.

Negara disibukkan dengan drama politik berterusan. Pembangunan berjalan tanpa arah yang jelas. Akibatnya rakyat menjadi korban.

Untuk kebaikan rakyat, sistem dua partai (partai memerintah dan partai oposisi) adalah lebih baik dibanding sistem multipartai yang dianut Indonesia saat ini. Partai memerintah secara konsisten mendukung pemerintahan yang sedang berjalan, sedangkan fungsi koreksi dan kontrol dijalankan oleh partai oposisi.

Beberapa partai bisa saja membentuk koalisi untuk membentuk pemerintahan, dan sebaliknya pihak oposisi pun membentuk koalisi multipartai tersendiri. Sistem ini dipakai di Malaysia dan Jerman, misalnya. Berapapun banyaknya partai, mereka harus mengelompok menjadi dua kubu dan konsisten dengan kubu masing-masing tanpa menyeberang ke kubu lain.

Dari lima puluh partai politik nasional dan daerah yang akan mengikuti Pemilu Indonesia 2009, tidak jelas siapa yang akan berkoalisi membentuk pemerintahan dan siapa yang akan berperan sebagai oposisi. Pengalaman sebelumnya menunjukkan partai yang semula mendukung pemerintahan tiba-tiba mengancam akan meruntuhkan pemerintahan seperti yang dilakukan Partai Amanat Nasional baru-baru ini.

Banyak aktor yang tiba-tiba bertukar peran. Bagi saya, drama politik Indonesia amat sulit dipahami. Salut untuk para pengamat politik yang rajin menulis di surat kabar; tampaknya mereka memiliki kemampuan menganalisis drama yang tak punya alur cerita jelas.

Anwar Ibrahim should take this course...

2008-09-25T23:42:00.003-05:00

16 September...Gone.

23 September...Gone.

No more deadline. He knows people are already fed up with empty promises.

Next time before making new promises, Anwar should take this course: How to Stage a Revolution :-)

Sarah Palin is ready for war?

2008-09-12T04:13:00.004-05:00

Sarah Palin seems ready for war with Russia.

My dear Sarah, war is not like moose hunting you did in Wassila.

You never lost your kids in war, so you don't know how painful war is.

Your country has never been touched and destroyed by war like Europe, so you don't know how difficult war is.

What you know about war is: that's a task from God.

If that's the only thing you know about war, may God forgive you, my dear Sarah.

War is not a task from God. That's a task from Bush. That's something you don't know.

Palin wants war (perhaps so)...

2008-09-12T01:35:00.010-05:00

"I hate war as only a soldier who has lived it can, only as one who has seen its brutality, its stupidity..."

(General Dwight D. Eisenhower, 34th U.S. President)

Sarah Palin is not Eisenhower.

She has never experienced war in her life.

She never lost any of her family members in war.

America is not Europe - America has never been destroyed so badly by war.

That could be the reason she said: "Perhaps so..." when she was told that NATO membership would require the U.S. to come to Georgia's aid in case of war with Russia.

For Palin, going to war is like going moose hunting in Wassila. Can be done easily, whenever she wants it.

There is only one difference between Sarah Palin and George W. Bush:

Lipstick.

Eye candy for VP?

2008-09-10T01:31:00.006-05:00

A CNN/Opinion Research Corporation survey out Tuesday indicates that 62 percent of men questioned have a favorable opinion of the Alaska governor, nine points higher than women.

With so little experience and scandals swirl around her, why men keep favoring Palin than Biden?

Her physical appearance.

Well done, McCain. You know what men need. You can't offer CHANGE, then you offer an eye candy.

People might ask: why didn't McCain pick Paris Hilton as his running mate?

Oh, I guess Paris has her own plan to run for President. Surely she doesn't want to be the VP, especially the VP of "that wrinkle guy with the white hair".

What about Jenna Jameson, McCain? I'm sure you will get more votes. I mean, more votes from American men, not from people across the world.

Flip-flop v.2

2008-09-09T01:11:00.003-05:00

Megawati setuju kenaikan BBM. - Tempointeraktif (13 Mei 2008)

FLIP.

Megawati janji tidak akan naikkan harga BBM. - Antara (29 Agustus 2008).

FLOP.

Sendal jepitnya jangan lupa dipake buat kampanye, Bu Mega...