Berrie Mapaliey, SH

Manajemen Resiko

noreply@blogger.com (berrielukie) — Tue, 14 Feb 2012 05:08:00 +0000

“Sukses hanya akan dicapai oleh orang yang berani mengmbil risiko karena itu mau tidak mau, setiap orang harus mengambil resiko yang ada dalam hidupnya. Hanya mereka yang berani menghadapi resiko yang akan bertahan hidup”. Henry W. Longfellow (1807-1882),

Risiko telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sejak hidup di muka bumi, manusia dihadapkan pada berbagau resiko. Manusia purba misalnya, menghadapi resiko yang berasal dari alam, seperti ancaman binatang buas, kondisi lingkungan alam yang ganas dan bencana yang mengancam.

Manajemen resiko adalah bagian semtral dalam setiap aspek kehidupan. Banyak orang yang tidak menyadari dalam kehidupan sehari-hari mereka telah menjalankan konsep manajemen risiko Dengan melaksanakan manajemen risiko diperoleh berbagai manfaat antara lain:

· Menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya.

· Menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan.

· Menimbilkan rasa aman dikalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya.

· Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasi bagi setiap unsure dalm organisasi/perusahaan.

· Memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.

Menurut Peter Drucker, prinsip bisnis yang baik adalah dengan membuat perencanaan sebaik mungkin, namun juga bersiap menghadapi kondisi terburuk. “Prepare for the best, but prepare for the worst”. Setiap pengusaha pasti menginginkan keuntungan, apapun usaha yang dilakukannya. Namun demikian, mereka juga harus bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang dapat terjadi.

Lingkup Manajemen Risiko

Manajemen risiko dapat diaplikasikan dalam setiap tahapan aktivitas atau daur hidup suatu proyek yaitu:

a) Tahap konsepsional

b) Tahap rancang bangun

c) Tahap konstruksi

d) Tahap operasi

e) Tahap pemeliharaan

f) Tahap pasca operasi

Konsep manajemen risiko juga dapat diaplikasikan untuk berbagai aktivitas dan keperluan misalnya:

a) Sector transportasi

b) Bidang kesehatan

c) Sector pertambangan

d) Sector kehutanan

e) Sector pertanian

f) Bencana alam

KONSEP DASAR MANAJEMEN RISIKO

Setiap aktivitas mengandung risiko untuk berhasil atau gagal. Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan dan keparahan dari suatu kejadian.

Semakin besar potensi terjadinya suatu kejadian dan semakin besar dampak yang ditimbulkannya, maka kejadian tersebut dinilai mengandung risiko tinggi.

Dalam aspek K3, risiko biasanya bersifat negative seperti cedera, kerusakn atau gangguan operasi. Risiko yang bersifat negative harus dihindarkan atau ditekan seminimal mungkin.

Menurut OHSAS 18001, risiko K3 adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian bahaya atau paparan dengan keparahan dari cedera atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut. Sedangkan manajemen risiko adalah suatu proses untuk mengelola risiko yang ada dalam setiap kegiatan.

Perhitungan Risiko

Calculated Risk atau risiko yang diperhitungkan merupakan prinsip utama dalam mengelola suatu risiko. Dalam melakukan suatu aktivitas, manusia berada diantara titik aman (seratus persen aman) dan titik bahaya (seratus persen risiko). Jika bekerja atau melakukan kegiatan pada titik aman, kegiatan tersbut akan berjalan dengan selamat, sebaliknya jika berada pada titik risiko (seratus persen bahaya), dengan seketika terjadi kecelakaan atau kejadian lain yang tidak diinginkan.

Prinsip terbaik adalah calculated risk artinya seseorang melakukan sesuatu berdasarkan perhitungan untung rugi, perhitungan dan analisa risiko bahaya, perhitungan dampak dan setelah itu baru melakukan tindakan atau mengambil keputusan. Menghitung ridiko adalah kata kunci dalam manajemen risiko.

Persepsi Risiko

Ada orang yang sangat peduli terhadap risiko sebaliknya ada yang kurang peduli. Hal ini disebabkan karena perbedaan persepsi seseorang terhadap risiko yang dipengaruhi berbagai factor seperti latar belakang social, budaya, pengalaman dan pengetahuan.

Pada saat persepsi seseorang mengenai risiko berada di puncak, angka kecelakaan, kegagalan atau penyimpangan akan turun. Sebaliknya disaat persepsi risiko menurun, maka kewaspadaan juga akan menurun sehingga peluang terjadinya kecelakaan atau kegagalan akan meningkat.

Jenis Risiko

Risiko dalam organisasi sangat beragam sesuai dengan sifat, lingkup, skala dan jenis kegiatannya diantaranya sebagai berikut:

Risiko Finansial
Risiko Pasar
Risiko Alam
Risiko Operasional

Yang termasuk risiko operasional adalah:

Ketenagakerjaan
Teknologi
Risiko K3

Risiko Ketenagakerjaan dan Sosial
Risiko Keamanan
Risiko Sosial

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Standar Manajemen Risiko

Menurut standar AS/NZS 4360 tentang Standar Manajemen Risiko, proses manajemen risiko mencakup langkah sebagai berikut:

Menentukan konteks
Identifikasi Risiko
Penilaian Risiko

Analisa Risiko
Evaluasi Risiko

Pengendalian Risiko
Komunikasi dan Konsulatasi
Pemantauan dan Tinjau Ulang

Identifikasi risiko

Didalam bidang K3, identifikasi risiko disebut juga identifikasi bahaya, sedangkan di dalam bidang lingkungan disebut identifikasi dampak.

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi semua kemungkinan bahaya atau risiko yang mungkin terjadi dilingkungan kegiatan dan bagaimana dampak atau keparahannya jika terjadi.

Penilaian Risiko

Hasil identifikasi bahaya selanjutnya dianalisa dan dievaluasi untuk menentukan besarnya risiko serta tingkat risiko serta menentukan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak.

Pengendalian Risiko

Semua risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai tersebut harus dikendalikan, khususnya jika risiko tersebut dinilai memiliki dampak signifikan atau tidak dapat diterima.

Komunikasi dan Konsultasi

Langkah berikutnya adalah mengkomunikasikan risiko atau bahaya kepada semua pihak yang berkepentingan dengan kegiatan organisasi atau perusahaan.

Pemantuan dan Tinjau Ulang

Proses manajemen risiko harus dipantau untuk menentukan atau mengetahui adanya penyimpangan atau kendala dalam pelaksanaannya. Pemantauan juga diperlukan untuk memastikan bahwa system manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

MANAJEMEN RISIKO K3

Manajemen risiko K3 adalah suatu upaya mengelola risiko K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komperhensif, terencana dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik. Manajemen risiko K3 berkaitan dengan bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Manajemen risiko K3 telah berkembang sejak lama. Pada tahun 1970. british Safety Council di Inggris mendirikan Institut of Risk Management untuk mengembangkan dan melakukan pembinaan terhadap ahli-ahli K3 mangenai manajemen risiko.

Sebelumnya manajemen risiko K3 telah diaplikasikan di lingkungan asuransi untuk menentukan tingkat tanggungan dan premi asuransi. Karena itu, lembaga memiliki hubungan dengan perusahaan penilai risikok (Risk Survey) yang melakukan analisa risiko terhadap perusahaan-perusahaan yang akan mempertanggungkan asetnya.

Manajemen risiko sangat arat hubungannya dengan K3. Timbulnya aspek K3 disebabkan katena adanya risiko yang mengancam keselamatan pekerja, sarana dan lingkungan kerja sehingga harus dikelola dengan baik.

Sebaliknya , keberadaan risko dalam kegiatan perusahaan mendorong perlunya upaya keselamtan untuk mengendalikan semua risiko yang ada. Dengan demikian, risiko adalah bagian tidak terpisahkan dengan manajemen K3 yang diibaratkan mata uang dengan dua sisi.

Implementasi K3 dimulai dengan perencanaan yang baik yang meliputi, identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko (HIRARC- Hazards identification, Risk assessment, dan Risk control). HIRARC inilah yang menentukan arah penerapan K3 dalam perusahaan. Penerapan system K3 dalam perusahaan dikaitkan dengan manajemen risiko dapat dikategorikan atas 4 jenis yaitu: virtual, salah arah, acak, dan komprehensif.

IDENTIFIKASI BAHAYA

Keberhasilan suatu proses manajemen risiko K3 sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menentukan atau mengidentifikasi semua bahaya yang ada dalam kegiatan. Jika semua bahaya berhasil diidentifikasi dengan lengkap berarti perusahaan akan dapat melakukan pengelolaan secara komprehensif.

Tujuan Identifikasi Bahaya

Identifikasi bahaya memberikan berbagai manfaat antara lain:

Mengurangi peluang kecelakaan
Memberikan pemahaman bagi semua pihak mengenai potensi bahaya dari aktifitas perusahaan.
Sebagai landasan sekaligus masukan untuk menentukan strategi pencegahan dan pengamanan yang tepat dan efektif.
Memberikan informasi yang terdokumantasi mengenai sumber bahaya dalam perusahaan kepada semua pihak khususnya pemangku kepentingan.

Persyaratan Identifikasi Bahaya

Ada beberapa hal yang mendukung keberhasilan program identifikasi bahaya antara lain:

Identifikasi baya harus sejalan dan relevan dengan aktivitas perusahaan sehingga dapat berfungsi dengan baik
Identifikasi bahaya harus dinamis dan selalu mempertimbangkan adanya teknologidan ilmu terbaru.
Keterlibatan semua pihak terkait dalam proses identifikasi bahaya.
Ketersediaan metoda, peralatan, referensi, data dan dokumen untuk menduhung kegiatan identifikasi bahaya..
Akses terhadap regulasi yang berkaitan dengan aktifitas perusahaan termasuk juga pedoman industri dan data seperti MSDS ( Material Safety Data Sheet ).

Konsep Bahaya

Bahaya adalah segala sesuatu termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cidera pada manusia, kerusakan atau gangguan lainnya. Bahay merupakan sifat yang melekat dan menjadi bagian dari sutau zat, system, kondisi, atau peralatan.

Kesalahan pemahaman arti bahaya sering menimbulkan analissa yang kurang tepat dalam melaksanakan program K3 karena sumber bahaya yang sebenarnya justru tidak diperhatikan.

Bahaya adalah menjadi sumber terjadinya kecelakaan atau insiden baik yang menyangkut manusia, property dan lingkungan. Risiko menggambarkan besarnya kemungkinan suatu bahaya dapat menimbulkan kecelakaan serta besarnya keparahan yang dapat diakibatkanya.

Tiada kehidupan tanpa energi. Energi hadir dalam kehidupan kita dan terdapat disekitar kita. Energi merupakan unsure penting baik dalam lingkungan alam maupun lingkungan buatan seperti di industri atau pabrik.

Di dalam konsep energi, keberadaan energi inilah yang dinilai dapat menimbulkan risiko kecelakaan atau cedera.

Jenis Bahaya

Jenis bahaya dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahaya mekanis

Bersumber dari peralatan mekanis atau benda bergerak dengan gaya mekanika.

2. Bahaya listrik

Sumber bahaya yang bersumber dari energi listrik.

3. Bahaya kimiawi

4. Bahaya fisis

5. Bahaya biologis

Sumber informasi Bahaya

a. Kejadian kecelakaan

Dari kasus kecelakaan banyak informasi berguna untuk mengenal bahaya misalnya:

Lokasi kejadian
Peralatan atau alat kerja
Pekerja yang terlibat dalam kecelakaan
Data-data korban
Waktu kejadian
Bagian badan yang cedera
Keparahan kejadian

b. Kecenderungan kejadian

Identifikasi bahaya juga dapat dilakukan dengan mempelajari kecenderungan atau trend kejadian dalam perusahaan.

Teknik identifikasi bahaya

Identifikasi bahaya adalah suatu teknik komprehensif untuk mengetahui potensi bahaya dari suatu bahan, alat atau system.

a. Teknik pasif

Metoda ini sangat rawan, karena tidak semua bahaya dapat menunjukan eksistensinya sehingga dapat terlihat. Sebagai contoh, di dalam pabrik kimia terdapat berbagai jenis bahan dan perlatan.

b. Teknik semi proaktif

Teknik ini disebut juga belajar dari pengalaman orang lain karena tidak perlu mengalaminya sendiri setelah itu baru mengetahui adanya bahaya. Namun teknik ini juga kurang efektif.

c. Metoda proaktif

Metoda terbaik untuk mengidebtifikasi bahaya adlah cara proaktif atau mencari bahaya sebelum bahaya terdebut menimbulkan akibat atau dampak yang merugikan.

Pemilihan Teknik Identifikasi Bahaya

Ada beberapa pertimbangan dalam menentukan teknik identifikasi bahaya yang tepat antara lain:

Sistematis dan terukur
Mendorong pemikiran kreatif tentang kemungkinan bahaya yang belum pernah dikenal sebelumnya.
Harus sesuai dengan sifat dan skala kegiatan perusahaan.
Mempertimbangkan ketersediaan informasi yang diperlukan.

Dalam proses produksi terjadi kontak antara manusia dengan mesin, material, lingkungan kerja yang di akomodir oleh proses atau prosedu kerja. Karena itu, sumber bahaya dapat berasal dari unsur – unsur produksi tersebut antatra lain:

a. Manusia

b. Peralatan

c. Material

d. Proses

e. System dan prosedur

PENILAIAN RISIKO

Setelah semua risiko dapat diidentifikasi, dilakukan penilaian risiko melalui analisa risiko dan evaluasi risiko. Analisa risiko dimaksudkan untuk menentukan besarnya risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dan besar akibat yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil analisa dapat ditentukan peringkat risiko sehingga dapat dilakukan pemilahan risiko yang memiliki dampak besar terhadap perusahaan dan risiko yang ringan atau dapat diabaikan. Analisa risiko adalahuntuk menentukan besarnya risiko yang merupakan kombinasi antara kemungkinan terjadinya (kemungkinan atau likelihood) dan keparahan bila risiko itu terjadi (severity atau consequences).

Analisa Risiko

1. Teknik analisa risiko

Analisa risiko adalah untuk menentukan besarnya suatu riiko yang dicerminkan dari kemungkinan dan keparahan yang ditimbulkan.

a. Teknik Kualitatif

Metoda kualitatif menggunakan matrik risiko yang menggambarkan tingkat dari kemungkinan dan keparahan suatu kejadian yang dinyatakan dalam bentuk rentang dari risiko paling rendah sampai risiko paling tinggi.

Ukuran kualitatif dari “likelihood” Menurut standar AS/NZS 4360

Level	Description	Uraian
A	Almost Certain	Dapat terjadi setiap saat
B	Likely	Kemungkinan terjadi sering
C	Possible	Dapat terjadi sekali-kali
D	Unlikely	Kemungkinan terjadi jarang

Ukuran kualitatif dari “consequency”Menurut standar AS/NZS 4360

Level	Description	Uraian
1	Insignifant	Tidak terjadi cedera, kerugian financial kecil
2	Minor	Cedera ringan, kerugian financial sedang
3	Moderate	Cedera sedang, perlu penenganan medis, Kerugian financial besar
4	Major	Cedera berat lebih satu orang, kerugian besar, gangguan produksi
5	Catastrophic	Fatal lebih satu orang, kerugian sangat besar dan dampak luas yang berdampak panjang, terhentinya seluruh kegiatan.

b. Semi kuantitatif

· Nilai risiko digambarkan dalam angka numeric. Namun nilai ini tidak bersifat absolute. Misalnya risiko A bernilai 2 dan risiko B bernilai 4. dalam hal ini, bukan berarti risiko B secara absolute dua kali lipat dari risiko A.

· Dapat menggambarkan tingkat risiko lebih kongkrit disbanding metoda kualitatif.

c. Metoda kuantitatif

Analisa risiko kuantitatif menggunakan perhitungan probabilitas kejadian atau konsekuensinya dengan data numeric dimanan besarnya risiko tidak berupa peringkat seperti pada metoda semikuantitatif.

Besarnya risiko lebih dinyatakan dalam angka seperti 1,2,3, atau 4 yang mana 2 mengandung arti risikonya dua kali lipat dari 1. oleh karena itu, hasil perhitungan kualitatif akan memberikan data yang lebih akurat mengenai suatu risiko disbanding metoda kualitatif atau semikuantitatif. Contoh teknik kuntitatif antara lain:

Fault Tree Analysis (FTA)
Analisa Lapis Proteksi (Layer of Protection Analysis-LOPA)
Analisa Risiko Kuantitatif (Quantitative Risk Analysis-QRA)

Pemilihan teknik analisa risiko

Metoda kuantitatif jika potensi konsekuensi rendah, proses bersifat sederhana, ketidak pastian tinggi, biaya yang tersedia untuk kajian terbatas dan fleksibilitas pengambilan keputusan mengenai risiko rendah dan data-data yang tersedia terbatas atau tidak lengkap.

Teknik semikuantitatif dapat digunakan jika data-data yang tersedia lebih lengkap, dan kondisi operasi atau proses lebih komplek. Metoda kuantitatif digunakan jika potensi risiko yang dapat terjadi sangat besar sehingga perlu kajian yang lebih rinci.

Peringkat Rasio

Kemungkinan	Keparahan
Kemungkinan	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	6	8
3	3	6	9	12
4	4	8	12	16

Dengan demikian, nilai risiko dapat diperoleh dengan mengalikan antara kemungkinan dan keparahannya yaitu antara 1-16. Dari matrik diatas, dapat dibuat peringkat risiko misalnya:

Nilai 1-4 : Risiko Rendah

Nilai 5-11 : Risiko Sedang

Nilai 12-16 : Risiki tinggi

Evaluasi Risiko

Suatu risiko tidak akan memberikan makna yang jelas bagi manajemen atau pengambil keputusan lainnya jika tidak diketahui apakah risiko tersebut signifikan bagi kelangsungan bisnis.

Ada berbagai pendekatan dalam menentukan proritas risiko antara lain bedasarkan standar Australia 10014b yang menggunakan tiga kategori yaitu:

Secara umum dapat diterima (generally acceptable)
Dapat ditolerir (tolerable)
Tidak dapat diterima (generally unacceptable)

Pengalihan risiko ke pihak lain
Menanggung risiko yang tersisa

STRATEGI PENGENDALIAN RISIKO

Menurut standar AS/NZS 4360, pengendalian risiko secara ginerik dilakukan dengan melakukan pendekatan sebagai berikut:

1. Hindarkan risiko dengan mengambil keputusan untuk menghentikan kegiatan atau penggunaan proses, bahan, alat yang berbahaya.

2. Mengurangi kemungkinan terjadi

3. Mengurangi konsekuensi kejadian

Secara garis besar ada beberapa strategi pengendalian, antara lain :

1. Menekan likelihood

Pengurangan kemungkinan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yaitu: teknis, administrative, dan pendekatan manusia.

Pendekatan teknis

· Eliminasi

· Substitusi

· Isolasi

· Pengendalian jarak

Pendekatan administrative

· Pengendalian pajanan

Penekatan ini dilakukan untu mengurangi kontak antara penerima dengan sumber bahaya.

Pendekatan manusia

Memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai cara kerja yang aman, budaya keselamatan dan prosedur keselamatan.

2. Menekan konsekuensi

Berbagai pendekatan yang dapat dilakuan untuk mengurangi konsekuensi antara lain:

· Tanggap darurat

· Penyediaan alat pelindung diri (APD)

· System pelindung

3. Pengalihan Risiko (risk transfer)

Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara misalnya:

· Kontraktual, yang mengalihkan tanggung jawab K3 kepada pihak lain, misalnya pemasok atau pihak ke 3.

· Asuransi, dengan menutup asuransi untukmelindungi potensi risio yang ada dalam perusahaan.

PROSES PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO

Proses penerapan manajemen risiko dalam perusahaan terdiri atas 6 langkah yaitu:

1. Komitmen manajemen

2. Kebijakan dan organisasi manajemen risiko

3. Komunikasi

4. Mengelola risiko tingkat korporat

5. Mengelola risiko tingkat unit kegiatan/proyek

6. Pemantauan dan tinjau ulang

1. Komitmen manajemen

Penerapan manajemen risiko dalam perusahaan tidak akan berhasil jika tidak dilandaskan komitmen manajemen puncak. Manajemen risiko pada dasarnya adalh upaya strategis seorang pimpinan unit usaha untuk mengelola usahanya dengan baik.

2. Penetapan kebijakan manajemen risiko

Komitmen manajemen mengenai manajemen risiko harus dituangkan dalam kebijakan tertulis. Kebijakan mengenai manajemen risiko ini mengandung sekurangnya komitmen perusahaan untuk meneraokan manajemen risiko, untuk melindungi pekerja, asset perusahaan, masyarakat pengguna, dan kelangsungan bisnis perusahaan.

3. Sosialisasi kebijakan manajemen risiko

Kebijakan dan program manajemen risiko perlu dikomunikasikan kepada semua unsure dalam perusahaan. Komunikasi penting agar seluruh pekerja mengetahui kebijakan perusahaan, memahami dan kemudian mengikuti dan mendukung dalam kegiatan masing-masing.

4. Mengelola risiko pada level korporat

Langkah awal dalam implementasi manajemen risiko adalah pada level korporat atau tingkat manajemen. Manajemen risiko harus dimulai pada tingkat korporat atau perusahaan, agar dapat diidentifikasi apa saja risiko, baik internal maupun eksternal perusahaan.

5. mengelola risiko pada tingkat unit kegiatan atau proyek

Langkah berikutnya adalah mengelola risiko pada tingkat kegiatan atau proyek. Risiko pada level ini lebih bersifat teknis dan langsung di tempat kerja masing-masing. Proses pengelolaan risiko dilakukan secara rinci untuk setiap aktivitas, lokasi kerja atau peralatan.

6. Pemantaun dan tinjau ulang

Hasil pelaksanaan manajemen risiko harus dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa proses telah berjalan baik dan efektif. Hasil manajemen risiko akan menentukan apa program kerja K3 yang diperlukan untuk mengendalikan bahaya tersebut.

PERANGKAT MANAJEMEN RISIKO

Untuk membantu pelaksanaan manajemen risiko khususnya untuk melakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendaliannya diperlukan metoda atau perangkat. Beberapa dintaranya adalah:

1. Data Kecelakaan

Data kecelakaan adalah salah satu sumber informasi mengenai adanya bahaya di tempat kerja dan merupakan sumber informasi yang paling mendasar. Setiap kecelakaan selalu ada sebabnya yang didasari adanya kondisi tidak aman baik menyangkut manusia, peralatan atau lingkungan kerja. Karena itu dari setiap kecelakaan, bagaimanapun kecilnya akan ditemukan adanya sumber bahaya atau risiko.

2. Daftar Periksa

Dalam penerapan metoda ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan;

· Metoda ini bersifat spesifik untuk peralatan atau tempat kerja tertentu.

· Daftar periksa harus dikembangkan oleh orag yang memahami atau mengenal tempat kerja atau peralatan.

· Daftar periksa harus dievaluasi secara berkala, terutama jika ditemukan bahaya baru atau penambahan dan perubahan sarana produksi, system atau proses.

· Pemeriksaan bahaya dilakukan olek mereka yang mengenal dengan baik kondisi lingkungan kerjanya.

3. Brainstorming

Teknik brainstorming dapat dilakukan secara berkala dalam suatu lingkungan atau kelompok kerja. Pertemuan dapat dipimpin oleh seorang senior, petugas K3 atau pejerja lainnya.

4. What-if

Teknik ini memberikan kebebasan yang kuas kepada peserta dalam berfikir dan memberikan pendapatnya, sehingga terkesan kurang terstruktur.

Tujuannya adalah mengidentifikasi kemungkinan adanya kejadian yag tidak diinginkan dan menimbulkan suatu konsekuensi serius.

5. Hazops ( Hazards and operability study )

Teknik identifikasi bahaya yang digunakan untuk industri proses seperti industri kimia, petro kimia dan kilang minyak

Dalam Hazops digunakan bantuan kata penuntun (guide word) yaitu:

· More

· Low

· Less

· No

· High

· Part of

Kajian Hazops dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

2. Pemilihan node kajian

3. pemilihan parameter

4. Panggunaan kata bantu Hazops

5. Analisa deviasi

6. Laporan dan pemantauan

6. Failure Mode and Effect Analysis (FME)

FMEA adalah suatu tabulasi dari system, peralatan, pabrik dan pola kegagalannya serta efeknya terhadap operasi. FMEA adalah uraian mengenai bagaimana suatu peralatan dapat mengalami kegagalan.

Langkah melakukan FMEA:

1. Tentukan unit, alat atau bagian yang akan di analisa.

2. Uraikan unit atas system-sistem yang saling terkait satu dengan lainnya.

3. Analisa masing-masing system dengan menguraikannya atas sub system.

4. Lakukan analisa untuk masing-masing sub system.

5. Untuk masing-masing factor kegagalan tersebut tentukan apa dampak atau akibat yang dapat ditimbulkan dan system pengaman yang ada.

6. Tentukan tingkat risiko untuk masing-masing kegagalan.]

7. Tentukan rekomendasi untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut.

7. Analisa pohon kegagalan

Proses melakukan kajian analisa pohon kegagalan/FTA (fault tree analysis) secara garis besar adalah sebagai berikut:

· Identifikasi, inventarisasi data atau informasi yang diperlukan.

· Melakukan analisa awal terhadap system yang akan di analisa.

· Susun pohon kegagalan yang dimulai dengan kejadian puncak

8. Task Risk Assessment

TRA wajib dilakukan untuk pekerjaan sebagai berikut;

· Mengandung potensi bahaya tinggi.

· Pekeerjaan yang sebelumnya pernah mengalami kecelakaan.

· Pekerjaan yang bersifat baru atau jarang/belum pernah dilakukan sebelumnya.

Teknik melakukan TRA.

Tentukan jebis pekerjaan yang akan dianalisa.

1. Identifikasi apa saja aktifitas, material, peralatan atau prosedur yang digunakan.

2. Analisa semua potensi bahaya.

3. Tentukan tingkat risiko.

4. Tentukan langkah pengamanan yang diperlukan.

5. Tentukan sisa risiko yang ada setelah dilakukan langkah pengamanan.

6. Jika risiko dapat diterima pekerjaan dapat dilangsungkan, tetapi jika risiko di atas batas yang dapat diterima perlu dipertimbangkan langkah pengamanan lainnya.

9. Job Safety Analysis (JSA)

JSA perlu dilakukan pada pekerjaan seperti berikut:

Pekerjaan yang sering mengalami kecelakaan.
Pekerjaan berisiko tinggi.
Pekerjaan yang jarang dilakukan.
Pekerjaan yang rumit atau komplek

Kajian JSA terdiri atas lima langkah sebagai berikut:

1. Pilih pekerjaan yang akan dianalisa.

2. Pecah pekerjaan menjadi langkah-langkah aktifitas

3. Identifikasi poensi bahaya pada setiap langkah.

4. Tentukan langkah pengamanan untuk mengendalikan bahaya. Komunikasikan pada semua pihak yang berkepentingan.

Sumber :

Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3, Soehatman Ramli, BE, SKM, MBA, Editor Husjain Djajaningrat, AMAK, SKM, M.Kes, Risa Praptono, Dian Rakyat, Jakarta, 2010.

Manajemen Organisasi (Media Komunikasi dan Komunikasi Massa)

noreply@blogger.com (berrielukie) — Mon, 13 Feb 2012 11:52:00 +0000

Media Komunikasi dan Komunikasi Massa

MENURUT RUBEN (1992) MEDIA MERUPAKAN ALAT-ALAT TEKNOLOGI YANG MENINGKATKAN KEMAMPUAN ALAMIAH MANUSIA UNTUK MENCIPTAKAN, MENTRANSMISIKAN, MENERIMA DAN MEMPROSES PESAN-PESAN KOMUNIKASI BAIK SECARA VISUAL, TERDENGAR, TERCIUM, TERSENTUH ATAU TERASA.

DEWASA INI, MANUSIA HAMPIR TIDAK DAPAT LEPAS DAI MEDIA KOMUNIKASI. DUKUNGAN INFRASTRUKTUR DI SETIAP DAERAH MEMFASILITASI KOMUNIKASI MELLAUI ALAT-ALAT ELEKTRONIK. MEDIA KOMUNIKASI MERUPAKAN JANTUNGNYA KOMUNIKASI MASSA. TIDAK ADA YANG DAPAT MENGHUBUNGKAN ATAU MENJALANKAN KOMUNIKASI MASSA TANPA BANTUAN MEDIA KOMUNIKASI.

EVOLUSI

Dua puluh ribu tahun sebelum masehi, manusia pertama mengukir simbol-simbol pada dinding gua menggunakan batang kayu, dan batu, membunyikan genderang, menyalakan api, membuat asap untuk memberikan isyarat pada orang lain. Sampai 1000 tahun sebelum masehi muncul hieroglifikdan gambar pictografis menjadi awal terbentuknya sistem penulisan. Hasil karya tertua yang dicetak adalah sutra oleh kora sekitar 750 AD. Persia dan Romawi telah memiliki sistem pos yang dikirim oleh kurir. Lalu hadir mesin pencetak dengan mesin tik tahun 1500. Kemudian berkembang telegraf nirkabel oleh Markoni (1895)yaitu radio dengan kabel. Tahun 1950-an muncullah televisi lalu alat-alat elektronik lainnya seperti transistor mini, bioskop, mesin fotocopy, hingga lahir masa hibrida pada tahun 1990-an.

KLASIFIKASI
Berdasarkan teknologi yang digunakan, Schramm (1964) membedakan media komunikasi menjadi 4 generasi berikut :
1. Media generasi pertama : Meliputi peta, tulisan-tulisan, gambar-gambar, dan media lain yang tidak dihubungkan dnegan arus listrik.
2. Media generasi kedua : Media yang muncul setelah ditemukannya mesin pencetak oleh Johann Guttenberg.
3. Media generasi ketiga : Media yang dikenal setelah ditemukan teknologi audio visual seperti film, radio dan televisi.
4. Media generasi keempat : Proses komunikasinya bergantung pada komunikasi antar manusia dengan komputer.

Berdasarkan kemampuan media dalam memperluas kemampuan atau kapasitas pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi, Ruben (1992) membagi dalam 4 kategori yaitu :

Media intrapersonal yaitu alat-alt yang digunakan untuk memperluas kemampuan komunikasi intrapersonal.
Media antarpribadi yaitu alat-alat yang digunakan untuk memperluas kemmapuan komunikasi antarpribadi
Media kelompok atau organisasi yaitu alat-alat yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dalam organisasi
Media massa yaitu teknologi yang mampu memperbanyak, menggandakan atau menguatkan pesan-pesan untuk didistribusikan ke khalayak.

KARAKTERISTIK KOMUNIKASI
Ruben (1992) mengemukakan empat karakteristik media komunikasi khususnya dilihat dari derajat sinkrontas , interaktivitas, presensi sosial dan sifatnya. Empat karakteristik tersebut juga menandai perbedaaan antara komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa.

FUNGSI MEDIA KOMUNIKASI
Menurut Ruben (1992), peranan media memperluas komunikasi manusia karena kemampuannya dalam meningkatkan produksi dan distribusi pesan serta penerimaan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi.

Produksi dan distribusi

Produksi melibatkan pembuatan pesan-pesan menggunakan media komunikasi. Sedangkan distribusi meliputi transmisi yaitu memindahkan pesan-pesan, reproduksi dan penguatan amplikasi yakni menggandakan pesan-pesan dan mempertunjukkan pesan –pesan secara fisik begitu sampai di tujuan.
Kategori media dalam memproduksi dan mendistribusi pesan berdasar pada indera sasaran yaiu media terdenagr, media sentuhan, media visual dan media audio visual.

Penerimaan, penyimpanan dan pemanggilan

Media yang membantu dalam proses produksi dan distribusi pesan ikut berperan pula dalam peneriamaan pesan. Contohnya alat bantu dengar, stetoskop sebagai media penerimaan terdengar. Kacamata, cermin, lensa kontak dapat dikategorikan dalam media penerimaan visual, dokumen tertulis, komputer, catatan harian, kalender pertemuan termasuk media peyimpanan dan pemanggilan. Serta banyak alat-alat lain yang dapat digolongkan dalam media komunikasi.
Dampak media dalam kehidupan sehari-hari

Terjadi peningkatanjumlah pesan dan media. Fenomena yang terjadi justru timbul masalahinformation overload yakni situasi dimana ketersediaan jumlah pesan jauh lebih banyak dibanding penggunaannya secara efektif
Peningkatan kapasitas penyimpanan dan pemnaggilan kembali informasi

Khususnya kompuetr dan peralatan elektronik lain mempunyai kemampuan untuk menyeleksi, mengorganisir, dan memanggil kembalisuatu informasi secara efisien.

Mensubtitusi komunikasi untuk transportasi

Dengan teknologi media hibrida, pergerakan pesan-pesan melintasi waktu dan ruang menjadi lebih efektif, efisien serta lebih ekonomisketimbang menggerakkan orang.

Membaurnya konsep-konsep di kantor atau di rumah

Dengan adanya e-commerce, pekerjaan tidak lagi berorientasi pada tempat tapi justru berorientassi pada aktivitas.

PERAN MEDIA KOMUNIKASI TRADISIONAL
Definisi media tradisional yaitu bentuk-bentuk komunikasi verbal, gerakan, lisan, dan visual yang dikenal rakyat, diterima oleh mereka dan diperdengarkan atau dipertunjukan adengan maksud menghibur, memberi tahu, menjelaskan, mengajar ataupun mendidik. Menurut Ranganath, sebenarnya media tradisional memiliki potensi yang besar untuk melakukan komunikasi persuasif, tatap muka dan umpan balik yang bersifat segera, serta dapat dipercaya sebagai pembawa pesan-pesan modern. Namun, penggunaannya dalam proses komunikasi kini menurun.

KETERBATASAN DAN KEUNGGULAN KOMUNIKASI BERMEDIA
Komunikasi bermedai adalah komunikasi yang berlangsung ketika dimediasi oleh media yang berupa alat-alat antar sumebr-sember pesan dan penerima-penerima pesan. Komunikasi bermedia ini memperluas kapasitas dasar komunikasi manusia dalam artian positif. Tapi, ibarat unag logam, komunikasi bermedia memiliki sisi negatif karean membatasi pengalaman manusia. Setidaknya ada 4 hal yang membatasi komunikasi ini yaitu ;

Moda-moda komunikasi yang terbatas. Keterbatasan komunikasi bermedia adalah tereduksinya potensi moda-moda visual, terdengar, tersentuh, tercium atau entusiasme. Dengan adanya media, moda yang tersedia hanyalah audio dan visual.
Menurunkan kontrol. Dari perspekif sumber, komunikasi bermedia lebih mampu mengontrol daripada komunikasi tatap muka yang tidak memiliki kesempatan untuk pengulangan kembali, penulisan kembali, editing, alih suara.
Anonim dan depersoanlisasi
Menurunkan tanggung jawab dan akuntabilitas

KOMUNIKASI MASSA

Komunikasi massa adalah suatu proses komunikasi yang tergolong dimediasi oelh medai massa dimana produk-produk informasi diciptakan dan didistribusikan oleh suatu organisasi komunikasi massa untuk dikonsumsi khalayak. Menurut Wright, khalayak yang dituju itu bersifat luas, heterogen dan anonim. Luas mencakup wilayah geografis dan sejumlah besar populasi. Heterogen dalam hal karakteristik sosial, serta anonim berarti bahwa anggota tidak dikenal oleh komunikatornya.

FUNGSI-FUNGSI KOMUNIKASI MASSA
Wright mengembangkan pendapat Laswell dalam menentukan fungsi-fungsi komunikasi massa, yaitu :

Fungsi pengawasan : bisa memperingatkan akan bahaya-bahaya yang terjadi.
Korelasi : menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terpisah ke dalam suatu pola umum yang dapat menandai suatu perubahan kompleks dalam masyarakat
Transmisi budaya : mensosialisasikan individu-individu untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Transmisi budaya berfokus pada komunikasi pengetahuan, nilai-nilai dan norma-norma sosial dari generasi ke generasi.
Hiburan

Selain itu, Ruben mengusulkan 2 fungsi komunikasi massa yaitu:

Kontak sosial dan perasaan masyarakat

Berperan sebagai pengganti bagi kontak antar orang, yang membantu individu-individu terhindar dari isolasi dan kesepian.

Penentraman hai dan konfirmasi

MODEL – MODEL KOMUNIKASI MASSA
Ruben (1992) menyajikan pendapat Ruben tentang model komunikasi massa yang melibatkan tiga komponen.
Production Information Consumption

Model jarum suntik (Hypodermic needle model) (Katz 1963) : intinya model datu tahap dimana medaia massa membawa pesan kepada khalayak dan menimbulkan pengaruh langsung, segera dan sangat kuat pada khalayak. Model ini menggambarkan media massa sebagai jarum suntik raksasa yang menyuntik kahlayak yang pasif.
Model dua tahap : Tahap pertama sumber informasi ke pemuka pendapat (semata-mata hanya sebagai pengalih informasi), tahap kedua dari pemuka pendapat ke pengikutnya yang merupakan penyebarluasan pengaruh.
model komunikasi satu tahap (Troldahl 1967) : perbaikan dari model jarum suntikyang mengakui bahwa tidak semua medai massa berpengaruh kuat, adanya aspek penyaringan, persepsi dan retensi, adanya perbedaan pengaruh bagi beragamnyakhaayak sertamemungkinkan pengaruh langsung dari komunikasi massa tanpa perantara pemuka pendapat.
Model komunikasi banyak tahap : Menginkorporasikan semua model komunikasi. Banyaknya tahap dalam proses ini tergantung kepada tujuan sumber informasi, ketersediaan media massa, jumlah khalayak yang terdedah, sifat kepentingan pesan.

Definisi Pemimpin dan Kepemimpinan

Definisi Pemimpin.

Definisi pemimpin menurut para ahli dan dalam beberapa kamus modern diantaranya :

1. Ahmad Rusli dalam kertas kerjanya Pemimpin Dalam Kepimpinan Pendidikan (1999)
Menyatakan pemimpin adalah individu manusia yang diamanahkan memimpin subordinat (pengikutnya) ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan.

2. Miftha Thoha dalam bukunya Prilaku Organisasi (1983 : 255)
Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya.

3. Kartini Kartono (1994 . 33)
Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan dan kclebihan disatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

4. C. N. Cooley (1902)
Pemimpin itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan pada kesempatan lain, semua gerakan sosial kalau diamati secara cermat akan akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat.

5. Henry Pratt Faiechild dalam Kartini Kartono (1994 : 33)
Pemimpin dalam pengertian ialah seorang yang dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain atau melalui prestise, kekuasaan dan posisi. Dalam pengertian yang terbatas, pemimpin ialah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya dan akseptansi/ penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya.

6. Sam Walton
Pemimpin besar akan berusaha menanamkan rasa percaya diri pada para pendukung. Jika orang memiliki percaya diri tinggi, maka kita akan terkejut pada hasil luar biasa yang akan mereka raih.

7. Ahmad Rusli dalam kertas kerjanya Pemimpin Dalam Kepimpinan Pendidikan (1999)
Pemimpin adalah individu manusia yang diamanahkan memimpin subordinat (pengikutnya) ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan.

8. Rosalynn Carter
“Seorang pemimpin biasa membawa orang lain ke tempat yang ingin mereka tuju”. Seorang pemimpin yang luar biasa membawa para pendukung ke tempat yang mungkin tidak ingin mereka tuju, tetapi yang harus mereka tuju.

9. John Gage Allee
Leader…a guide;a conductor; a commander” (pemimpin itu ialah pemandu, penunjuk, penuntun; komandan).

10. Jim Collin
Mendefinisikan pemimpin memiliki beberapa tingkatan, terendah adalah pemimipin yang andal, kemudian pemimpin yang menjadi bagian dalam tim, lalu pemimpin yang memiliki visi, tingkat yang paling tinggi adalah pemimpin yang bekerja bukan berdasarkan ego pribadi, tetapi untuk kebaikan organisasi dan bawahannya.

11. Modern Dictionary Of Sociology (1996)Pemimpin (leader) adalah seseorang yang menempati peranan sentral atau posisi dominan dan pengaruh dalam kelompok (a person who occupies a central role or position of dominance and influence in a group).

12. C.N. Cooley dalam “ The Man Nature and the Social Order’
Pemimpin itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan sebaliknya, semua gerakan sosial, kalau diamat-amati secara cermat, akan ditemukan didalamnya kecenderungan-kecenderungan yang mempunyai titik pusat.

13. I. Redl dalam “Group Emotion and Leadership”.
Pemimpin adalah seorang yang menjadi titik pusat yang mengintegrasikan kelompok.

14. J.I. Brown dalam “ Psychology and the Social Order”.
Pemimpin tidak dapat dipisahkan dengan kelompok, tetapi dapat dipandang sebagai suatu posisi yang memiliki potensi yang tinggi dibidangnya.

15. Kenry Pratt Fairchild dalam “Dictionary of Sociologi and Related Sciences”.
Pemimpin dapat dibedakan dalam 2 arti :
- Pemimpin arti luas, seorang yang memimpin dengan cara mengambil inisiatif tingkah laku masyarakat secara mengarahkan, mengorganisir atau mengawasi usaha-usaha orang lain baik atas dasar prestasi, kekuasaan atau kedudukan.
- Pemimpin arti sempit, seseorang yang memimpin dengan alat-alat yang menyakinkan, sehingga para pengikut menerimanya secara suka rela.

16. Dr. Phil. Astrid S. Susanto
Pemimpin adalah orang yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap sekelompok orang banyak.

17. Ensiklopedia Administrasi (disusun oleh staf Dosen Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada)
Pemimpin (Leader) adalah orang yang melakukan kegiatan atau proses mempengaruhi orang lain dalam suatu situasi tertentu, melalui proses komunikasi, yang diarahkan guna mencapai tujuan/tujuan-tujuan tertentu.

Kita dapat saja berbeda dari beberapa pandangan di atas dalam memaknai konsep pemimpin, namun yang dapat penulis simpulkan bahwa dari rumusan diatas secara umum, pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi individu dan/atau sekelompok orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Definisi kepemimpinan.

Berikut ini pendapat para ahli tentang kepemimpinan

1. George R. Terry (kutipan Sutarto, 1998:17)

Kepemimpinan adlah hubungan yang ada pada diri pada seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lai untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang dinginkan.

2. Ordway Tead (1929)

Kepemimpinan sebagai perpaduan perangai yang memungkinkan seseorang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya.

3. Rauch & Behling (1984)
Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktifitas-aktifitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan.

4. Katz & Kahn (1978)
Kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada, dan berada diatas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan-pengarahan rutin organisasi.

5. Hemhill & Coon (1995)
Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktifitas-aktifitas suatu kelompok kesuatu tujuan yang ingin dicapai bersama (shared goal).

6. William G.Scott (1962)
Kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi kegiatan yang diorganisir dalam kelompok di dalam usahanya mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

7. Stephen J.Carrol & Henry L.Tosj (1977)
Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang-orang lain untuk melakukan apa yang kamu inginkan dari mereka untuk mengerjakannya.

8. Dr. Thomas Gordon “ Group Centered Leadership”. A way of releasing creative power of groups.
Kepemimpinan dapat dikonsepsualisasikan sebagai suatu interaksi antara seseorang dengan suatu kelompok, tepatnya antara seorang dengan anggota-anggota kelompok setiap peserta didalam interaksi memainkan peranan dan dengan cara-cara tertentu peranan itu harus dipilah-pilahkan dari suatu dengan yang lain. Dasar pemilihan merupakan soal pengaruh, pemimpin mempengaruhi dan orang lain dipengaruhi.

9. Tannenbaum, Weschler,& Massarik (1961)
Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi, yang dijalankan dalam situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi, kearah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu.

10. P. Pigors (1935)
Kepemimpinan adalah suatu proses saling mendorong melalui keberhasilan interaksi dari perbedaan perbedaan individu, mengontrol daya manusia dalam mengejar tujuan bersama.

11. Kartini Kartono (1994 : 48)
Kepemimpinan itu sifatnya spesifik, khas, diperlukan bagi satu situasi khusus. Sebab dalam suatu kelompok yang melakukan aktivitas¬aktivitas tertentu, dan mempunyai suatu tujuan serta peralatan¬peralatan yang khusus. Pemimpin kelompok dengan ciri-ciri karakteristik itu merupakan fungsi dari situasi khusus.

12. G. U. Cleeton dan C.W Mason (1934)
Kepemimpinan menunjukan kemampuan mempengaruhi orang-orang dan mencapai hasil melalui himbauan emosional dan ini lebih baik dibandingkan dengan penggunaan kekuasaan.

13. Locke & Associates (1997)
Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses membujuk (inducing) orang-orang lain untuk mengambil langkah menuju sasaran bersama .

14. John W. Gardner (1990)
Kepimpinan sebagai proses Pemujukan di mana individu-individu meransang kumpulannya meneruskan objektif yang ditetapkan oleh pemimpin dan dikongsi bersama oleh pemimpin dan pengikutnya.

15. Theo Haiman & William G.Scott (1974)
Kepemimpinan adalah proses orang-orang diarahkan ,dipimpin, dan dipengaruhi dalam pemilihan dan pencapaian tujuan.

16. Duben (1954)
Kepemimpinan adalah aktifitas para pemegang kekuasaan dan membuat keputusan.

17. F.A.Nigro(1965)
Inti kepemimpinan adalah mempengaruhi kegiatan orang-orang lain.

18. Reed (1976)
Kepimpinan adalah cara mempengaruhi tingkah laku manusia supaya perjuangan itu dapat dilaksanakan mengikut kehendak pemimpin.

19. G.L.Feman & E.K.aylor (1950)
Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan kegiatan kelompok mencapai tujuan organisasi dengan efektifitas maksimum dan kerjasama dari tiap-tiap individu.

20. James M. Black (1961)
Kepemimpinan adalah kemampuan yang sanggup meyakinkan orang lain supaya bekerjasama dibawah pimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai tujuan tertentu.

21. Harold Koontz (1989)
Pengaruh, seni,atau proses mempengaruhi orang-orang sehingga mereka akan berusaha mencapai tujuan kelompok dengan kemauan dan antusiasme.

22. R.K. Merton “ The Social Nature of Leadership”, American Journal of Nuns, 1969.
Kepemimpinan sebagai suatu hubungan antar pribadi dalam mana pihak lain mengadakan penyesuaian karena mereka berkeinginan untuk itu, bukannya karena mereka harus berbuat demikian.

23. P. Pigors “Ledearship and Domination”
Kepemimpinan adalah suatu proses saling mendorong yang mengontrol daya manusia dalam mengejar tujuan bersama, melalui interaksi yang berhasil dari perbedaan-perbedaan individual.

24. Keth Davis “Human Relations at Work”
Kepemimpinan sebagai faktor manusiawi yang mengikat suatu kelompok menjadi satu dengan memotivasinya kearah tujuan-tujuan.

25. Ordway Tead “ The Technigue of Creative Leadershif in Human Nature and Management”.
Kepemimpinan sebagai kombinasi perangai-perangai yang memungkinkan seseorang mampu mendorong orang-orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu.

26. E.S. Bogardus “Leader and Leadership”.
Kepemimpinan sebagai kepribadian yang beraksi dalam kondisi-kondisi kelompok.
Tidak saja kepemimpinan itu suatu kepribadian dan suatu gejala kelompok; ia juga merupakan suatu proses sosial yang melibatkan sejumlah orang dalam kontak mental dalam mana seseorang mendominasi orang-orang lain.

27. F.I. Munson “ The Management of Man”.
Kepemimpinan sebagai kemampuan/kesanggupan untuk menangani atau menggarap orang-orang sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan sekecilnya mungkin pergesekan dan sebesar-besarnya (sebesar mungkin) kerja sama.

28. C.M. Bundel “Is Leadership losing its importance ?”
Kepemimpinan seorang seni mendorong/mempengaruhi orang-orang lain untuk mengerjakan apa yang dikehendaki seseorang pemimpin untuk dikerjakannya.

29. W.G. Bennis “Leadership Theory and Administration Behavior”
Kepemimpinan sebagai proses dengan mana pemimpin mendorong, mempengaruhi bawahan untuk berprilaku seperti yang dikehendaki.

30. J.B. NASH “Leadership”
Kepemimpinan mencakup kegiatan mempengaruhi perubahan dalam perbuatan orang-orang.

31. Ordway Tead “ The Art of Leadership”
Kepemimpinan sebagai kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki.

32. H.H. Jennings “Leadership – a dynamic redefinition”, Journal Education School, 1944.
Kepemimpinan muncul sebagai suatu hasil interaksi yang melibatkan prilaku yang memuat seseorang terangkat keperanan sebagai pemimpin oleh individu-individu lain.

33. J.K. Hemphill- Dalam “ The Leader and his Group”.
Kepemimpinan adalah perilaku seorang individu sementara ia terlibat dalam pengerahan kegiatan-kegiatan kelompok.

- Dalam “ A Propossed Theory of leadership in small groups; Technical report”.
Memimpin berarti terlibat dalam suatu tindakan memulai pembentukan struktur dalam interaksi sebagai bagian dari proses pemecahan masalah-masalah bersama.

34. R. C. Davis “ The Fundamentals of Top Management”
Kepemimpinan sebagai kekuatan dinamika yang pokok yang mendorong memotivasi, dan mengkoordinasikan organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuannya.

35. C. Schenk “Leadership” : Infantry Journal. 1928.
Kepemimpinan adalah manajemen mengenal manusia dengan jalan persuasi dan inspirasi dan bukannya dengan pengarahan atau semacamnya, atau ancaman, paksaan yang terselubung.

36. C.V. Cleeton & C.W. Mason “Executive Ability its Discovery and Development"
Kepemimpinan menunjukkan kemampuan mempengaruhi orang-orang dalam mencapai hasil-hasil melalui himbauan emosional dan bukannya melalui penggunaan kekerasan/wewenang.

37. N. Copeland “Psychology and the Soldier”
Kepemimpinan adalah seni perlakuan terhadap manusia. Ini adalah seni mempengaruhi sejumlah orang dengan persuasi atau dengan teladan untuk mengikuti serangkaian tindakan.

38. H. Kootz & O’ Donnel “ Principles of Management”
Kepemimpinan adalah kegiatan mempersuasi orang-orang untuk bekerjasama dalam pencapaian suatu tujuan bersama.

39. C. K. Warriner “ Leadership in the small Group”, American Journal Soc, 1955
Kepemimpinan sebagai suatu bentuk hubungan diantara orang-orang, dimana mengharuskan seseorang atau lebih bertindak sesuai dengan permintaan pihak lain.

40. H. Gerth & C.W. Mills “Character and Social Structure”
Kepemimpinan dalam arti luas adalah suatu hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin dalam mana pemimpin lebih banyak mempengaruhi dari pada dipengaruhi; disebabkan karena pemimpin menghendaki yang dipimpin berbuat seperti dia dan tidak berbuat lain yang dimaui sendiri.

41. R. M. Bellows “Creative Leadership”
Kepemimpinan sebagai proses pengaturan suatu situasi sedemikian rupa, sehingga anggota-anggota kelompok termasuk si pemimpin, dapat mencapai tujuan bersama dengan hasil maksimum dan dengan waktu dan kerja minimum.

42. Ralp M. Stogdill (1950)
Is the process of influencing group activities toward goal setting and goal achievement (proses mempengaruhi kegiatan kelompok, menuju kearah penentuan tujuan dan mencapai tujuan).

- Dalam “Individual Behavior and Group Achievement”
Kepemimpinan adalah permulaan pembentukan struktur dan memeliharanya dalam harapan dan interaksi.

- Dalam “A Handbook of Leadership” yang dikutip oleh Prof. Drs. S. Pamuji, MPA,
a. Leadership As A Focus Of Group Process
(Kepemimpinan sebagai titik pusat proses kelompok)
b. Leadership As Personality And Its Effects
(Kepemimpinan sebagai kepribadian seseorang yang memiliki sejumlah perangai (Traits) dan watak (Character) yang memadai dari suatu kepribadian)
c. Leadership As The Art Of Inducing Comliance
(Kepemimpinan sebagai seni untuk menciptakan kesesuaian paham, kesepakatan)
d. Leadership As The Exercise Of Its Influence
(Kepemimpinan sebagai pelaksanaan pengaruh)
e. Leadership As Act Or Behavior
(Kepemimpinan sebagai tindakan atau prilaku)
f. Leadership As A From Of Persuasion
(Kepemimpinan adalah bentuk persuasi)
g. Leadership As A Power Relation
(Kepemimpinan sebagai suatu hubungan kekuasaan/kekuatan)
h. Leadership Is An Instrumental Of Goal Achievement
(Kepemimpinan adalah sarana pencapaian tujuan)
i. Leadership As An Effect Of Interaction
(Kepemimpinan adalah suatu hasil dari interaksi)
j. Leadership As A Deferentiated Role
(Kepemimpinan adalah peranan yang dipilahkan)
k. Leadership As The Initiation Of Structur
(Kepemimpinan sebagai awal dari pada struktur)

Sumber : http://referensi-kepemimpinan.blogspot.com

Seni Memimpin

Makna kepemimpinan adalah :
1. Kepemimpinan sejati adalah yang suportif, bukan memaksakan
2. Pemimpin sejati berupaya memimpin orang lain, bukan mendorong-dorong dari belakang.
3. Kepemimpinan berarti melibatkan orang lain
4. Kepemimpinan berarti mendahulukan dan mengutamakan visi, bukan aksi.
5. Kepemimpinan berarti pemahaman bahwa orang lebih penting ketimbang benda-benda mati.
6. Kepemimpinan adalah seni, yang mesti dipelajari dan diterapkan dengan hati-hati. Jangan disalah artikan sebagai sekedar posisi.

KEPEMIMPINAN BUKANLAH PERMAINAN EGO
1. Pementingan diri sendiri sebagai seorang pemimpin adalah pembunuhan terhadap diri sendiri.

2. Semangat sebuah kelompok mencerminkan semangat kepemimpinannya.
3. Ego bisa menjadi penghalang, bisa pula menjadi pelancar kreatifitas. Ego bisa membantu jika aliran energinya mengarah ke pekerjaan yang mesti dirampungkan, bukan mengarah ke dalam diri sendiri.
4. Ingat, Kepemimpinan bukanlah permainan Ego!!

KEPEMIMPINAN BERARTI TANGGUNG JAWAB
1. Pandanglah kepemimpinan bukan sebagai keglamoran, melainkan tanggung jawab
2. Jangan terlampau memikirkan opini orang lain, sebagaimana memikirkan kenyataan.
3. Jangan terpengaruh pujian atau hujatan orang lain, tidak juga reaksi personal anda; pikirkan tindakan (aksi) Anda, bagaimana menyelesaikan sebuah pekerjaan.
4. Pusatkan perhatian pada ritme-ritme yang panjang dalam sebuah proyek, bukan yang naik turun secara temporer
5. Siaplah memikul tanggung jawab baik terhadap keberhasilan maupun kegagalan
6. Menerima tanggung jawab berarti mau menerima tugas mencari jawaban-jawaban kreatif kendati konvensi mengatakan sudah tak ada lagi.

KEPEMIMPINAN BERARTI MENGESAMPINGKAN BERBAGAI KEINGINAN PRIBADI
1. Pemimpin sejati menempatkan keinginan-keinginan pribadinya di urutan paling belakang, bukan pertama
2. Pemimpin sejati tak pernah sekalipun bertanya “Apa yang saya suka?” dalam setiap kesempatan, melainkan, “Apa yang saya rasa diperlukan ?” dan apa yang tepat?”
3. Pendekatan terbaik terhadap setiap masalah adalah, “Apa yang sepertinya bakal terjadi di sini?” Kecakapan sebagai pemimpin ditunjukkan lewat kemampuannya menyesuaikan Ketidakpersonalan (impersonally)-nya dengan rangkaian kejadian yang sedang mengalir.
4. Kepemimpinan membutuhkan keterbukaan terhadap perasaan orang lain dan bukan mengesampingkannya demi alasan “lebih mementingkan tugas”. Dalam cakup yang luas, kesejahteraan merekalah yang menjadi tugasnya.

KEPEMIMPINAN BERARTI MELAYANI
1. Pandanglah kepemimpinan sebagai sekedar pekerjaan, sebagaimana orang-orang lain.
2. Kepemimpinan berarti memberikan layanan, bukan menerimanya.
3. Kesahajaan lebih penting buat seorang pemimpin, ketimbang medali pencapaian apapun.
4. Kesahajaan adalah kejujuran terhadap diri sendiri
5. Jika Anda orang yang taat beragama, pandanglah Tuhan sebagai yang menentukan segalanya; Jadikan karya anda sebagai persembahan untuk-Nya.

KEPEMIMPINAN BERARTI LOYALITAS
1. Bekerjasamalah dengan orang lain menurut keadaan mereka, bukan mau anda atas diri mereka.
2. Bekerjasamalah dengan segala sesuatunya sebagaimana lazim, bukan semau-mau anda.
3. Bersabarlah. Pahamilah bahwa memberikan sudut pandang baru kepada orang lain itu membutuhkan waktu.
4. Untuk mendapatkan loyalitas anak buah, lebih dulu curahkanlah perhatian pada loyalitas Anda sendiri.
5. Untuk memenangi cinta, berikanlah cinta, cinta anda, terlebih dulu.
6. Saat mengoreksi orang lain, pikirkan kesiapan dia untuk mendengarnya.
7. Lebih dahulu, bersikalah loyal kepada diri anda sendiri.

KEPEMIMPINAN ADALAH INTUISI YANG DIBIMBING OLEH AKAL SEHAT
1. Pemimpin bijak lebih menaruh perhatian pada apa yang memang terjadi ketimbang apa yang dia inginkan.
2. Dia lebih mementingkan apa yang bisa memberikan hasil, bukan sekedar opini-opini, atau bahkan opininya sendiri.
3. Dia lebih menghargai kebenaran daripada apa yang dia pikir tepat.
4. Seorang pemimpin yang bijak bisa meyakinkan orang lain dengan alasan yang masuk akal, atau dengan daya tarik keyakinannya sendiri, dan tak pernah menggunakan “otoritas keluar (outward authority)” dari posisinya ataupun pengalamannya masa lalu.
5. Pendukung yang diskriminatif (dalam arti positif, red) perlu ditumbuhkembangkan, bukan sekedar dibuat yakin.
6. Waspadalah ketika mendasarkan alasan pengajuan rencana anda cuma pada pijakan intuisi. Cobalah untuk menyampaikan ide-ide anda dengan cara yang mengundang tanggapan cerdas.
7. Gunakan selalu akal sehat sebagai panduan.
8. Akal sehat adalah kemauan untuk belajar dari pengalaman.
9. Akal sehat dan intuisi bisa digunakan seiring dan sejalan, masing-masing saling memberikan kejernihannya. Akal sehat menelaah intuisi. Dan, intuisi mengilhami akal sehat agar selalu meraba-raba dibalik apa yang telah dikenali menuju ladang terbuka yang belum dikenali.

PENTINGNYA KELUWESAN DALAM KEPEMIMPINAN
1. Terbukalah untuk mengakui kekeliruan Anda. Ingat, hanya kebenaran yang akhirnya akan menang.
2. Biarkan ide-ide anda mengalir lancar. Camkanlah bahwa kesempurnaan bukanlah hal yang mesti diutamakan, melainkan arah.
3. Adaptasikan tindakan anda dengan kenyataan.
4. Hadapi setiap situasi yang muncul dengan cara yang segar. Pandanglah sebagaimana adanya.
5. Jangan terlalu banyak membikin aturan, karena aturan yang terlampau banyak justru bisa menghancurkan upaya anda.
6. Terbukalah terhadap sudut pandang otang lain; mungkin mereka lebih baik dari sudut pandang anda sendiri
7. Berusahalah untuk memusatkan pada diri anda yang lebih dalam, dan bersandarlah disitu.

PERLUNYA BERTINDAK BUKAN BICARA DALAM KEPEMIMPINAN
1. Kepemimpinan berarti tindakan atau aksi, bukan sekedar ide-ide bagus untuk bertindak
2. Jangan menghabiskan begitu banyak energi untuk membuat rencana, sehingga tak tersisa lagi untuk melaksanakan rencana itu.
3. Tindakan munculnya kreatifitas.
4. Hampir semua tindakan jauh lebih baik ketimbang diam berlama-lama, akibat tak ada keputusan yang pasti

KEPEMIMPINAN BERATI MEMBERIKAN DUKUNGAN
1. Berusahalah untuk memperbesar kemampuan anak buah anda, dalam soal kreatifitas, dan juga kualitas kepemimpinan mereka.
2. Beri dorongan kepada mereka dalam proyek yang mereka jalankan.
3. Biarkan mereka belajar dari kesalahan mereka sendiri.
4. Terbukalah untuk kompromi. Jangan mengharap lebih dari apa yang bisa mereka berikan. Jika terpaksa, perluas cakrawala pandang mereka sedikit demi sedikit.
5. Ajaklah mereka untuk mendukung, bukan untuk memerintahkan.
6. Terima saja otoritas anda sebagaimana yang mereka berikan.
7. Jangan pernah melimpahkan pekerjaan yang anda sendiri tidak mau mengerjakannya.

MANFAATKAN KEKUATAN ANAK BUAH DALAM KEPEMIMPINAN
1. Berusahalah menambah tinggi kualitas terbaik anak buah, bukan mengeluhkesahkan kualitas terburuk mereka. Anda akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dengan memberikan semangat kepada orang lain, ketimbang dengan mengecilkannya.
2. Manfaatkan berbagai kekuatan organisasi anda, bukan justru kelemahannya. Curahkan lebih banyak energi kepada orang-orang yang idenya sejalan dengan anda, ketimbang mengurusi mereka yang berkecenderungan menolak anda.
3. Jangan terlalu banyak menghamburkan energi untuk menghadapi berbagai situasi negatif. Kuatkan sisi positifnya, dan segala pusaran negatif pun akan pudar, atau menyingkir dengan sendirinya dari hadapan anda.
4. Jangan biarkan anak buah hanya melontarkan kritik negatif. Ajari mereka bahwa mereka punya hak bicara asalkan bisa memberikan solusi saat mereka menunjuk persoalan.
5. Berikan dorongan kepada mereka yang mau mengerjakan, bukan cuma bicara.
6. Jangan pernah memburu popularitas. Curahkan perhatian lebih besar pada berbagai isu, perkembangan, dan prinsip-prinsip yang dipegang.
7. Jangan pernah bicara suka atau tidak suka secara pribadi, melainkan senantiasa menuruti rasa keadilan, kejujuran (fairness), dan kebenaran.

Sumber : http://referensi-kepemimpinan.blogspot.com/

"Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan"

Dalam bahasa Indonesia "pemimpin" sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, tua-tua, dan sebagainya. Sedangkan istilah Memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara.

Istilah pemimpin, kemimpinan, dan memimpin pada mulanya berasal dari kata dasar yang sama "pimpin". Namun demikian ketiganya digunakan dalam konteks yang berbeda.

Pemimpin adalah suatu lakon/peran dalam sistem tertentu; karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki ketrampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istilah Kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan ketrampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang; oleh sebab itu kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan "pemimpin".

Arti pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan - khususnya kecakapan-kelebihan di satu bidang , sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk pencapaian satu beberapa tujuan. (Kartini Kartono, 1994 : 181).

Pemimpin jika dialihbahasakan ke bahasa Inggris menjadi "LEADER", yang mempunyai tugas untuk me-LEAD anggota disekitarnya. Sedangkan makna LEAD adalah :

Loyality, seorang pemimpin harus mampu membagnkitkan loyalitas rekan kerjanya danmemberikan loyalitasnya dalam kebaikan.
Educate, seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskantacit knowledge pada rekan-rekannya.
Advice, memberikan saran dan nasehat dari permasalahan yang ada
Discipline, memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya.

Tugas Pemimpin
Menurut James A.F Stonen, tugas utama seorang pemimpin adalah:

Pemimpin bekerja dengan orang lain : Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satu dengan atasannya, staf, teman sekerja atau atasan lain dalam organjsasi sebaik orang diluar organisasi.
Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan (akontabilitas): Seorang pemimpin bertanggungjawab untuk menyusun tugas menjalankan tugas,mengadakan evaluasi, untuk mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin bertanggungjawab untuk kesuksesan stafhya tanpa kegagalan.
Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas : Proses kepemimpinandibatasi sumber, jadi pemimpin hanya dapat menyusun tugas dengan mendahulukanprioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. Kemudian pemimpin harus dapat mengatur waktu secaraefektif,dan menyelesaikan masalah secara efektif.
Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual : Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. Selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadf lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain.
Manajer adalah forcing mediator : Konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator (penengah).
Pemimpin adalah politisi dan diplomat: Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. Sebagai seorang diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya.
Pemimpin membuat keputusan yang sulit : Seorang pemimpin harus dapat memecahkan masalah.

Menurut Henry Mintzberg, Peran Pemimpin adalah :
1. Peran huhungan antar perorangan, dalam kasus ini fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh, pembangun tim, pelatih, direktur, mentor konsultasi.
2. Fungsi Peran informal sebagai monitor, penyebar informasi dan juru bicara.
3. Peran Pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator.

Kriteria Seorang Pemimpin
Pimpinan yang dapat dikatakan sebagai pemimpin setidaknya memenuhi beberapa kriteria,yaitu :
1. Pengaruh : Seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki orang-orang yang mendukungnya yang turut membesarkan nama sang pimpinan. Pengaruh ini menjadikan
sang pemimpin diikuti dan membuat orang lain tunduk pada apa yang dikatakan sang
pemimpin. John C. Maxwell, penulis buku-buku kepemimpinan pernah berkata:
Leadership is Influence (Kepemimpinan adalah soal pengaruh). Mother Teresa dan Lady
Diana adalah contoh kriteria seorang pemimpin yang punya pengaruh.
2. Kekuasaan/power : Seorang pemimpin umumnya diikuti oleh orang lain karena dia
memiliki kekuasaan/power yang membuat orang lain menghargai keberadaannya. Tanpa
kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki sang pemimpin, tentunya tidak ada orang yang
mau menjadi pendukungnya. Kekuasaan/kekuatan yang dimiliki sang pemimpin ini
menjadikan orang lain akan tergantung pada apa yang dimiliki sang pemimpin, tanpa itu
mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Hubungan ini menjadikan hubungan yang bersifat
simbiosis mutualisme, dimana kedua belah pihak sama-sama saling diuntungkan.
3. Wewenang : Wewenang di sini dapat diartikan sebagai hak yang diberikan kepada
pemimpin untuk fnenetapkan sebuah keputusan dalam melaksanakan suatu hal/kebijakan.
Wewenang di sini juga dapat dialihkan kepada bawahan oleh pimpinan apabila sang
pemimpin percaya bahwa bawahan tersebut mampu melaksanakan tugas dan tanggung
jawab dengan baik, sehingga bawahan diberi kepercayaan untuk melaksanakan tanpa perlu campur tangan dari sang pemimpin.
4. Pengikut : Seorang pemimpin yang memiliki pengaruh, kekuasaaan/power, dan wewenang tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila dia tidak memiliki pengikut yang berada di belakangnya yang memberi dukungan dan mengikuti apa yang dikatakan sang pemimpin. Tanpa adanya pengikut maka pemimpin tidak akan ada. Pemimpin dan pengikut adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat berdiri sendiri.

Pemimpin Sejati
Empat Kriteria Pemimpin Sejati yaitu:
1. Visioner: Punyai tujuan pasti dan jelas serta tahu kemana akan membawa para pengikutnya. Tujuan Hidup Anda adalah Poros Hidup Anda. Andy Stanley dalam bukunya Visioneering, melihat pemimpin yang punya visi dan arah yang jelas, kemungkinan berhasil/sukses lebih besar daripada mereka yang hanya menjalankan sebuah kepemimpinan.
2. Sukses Bersama: Membawa sebanyak mungkin pengikutnya untuk sukses bersamanya.
Pemimpin sejati bukanlah mencari sukses atau keuntungan hanya bag) dirinya sendiri,
namun ia tidak kuatir dan takut serta malah terbuka untuk mendorong orang-orang yang
dipimpin bersama-sama dirinya meraih kesuksesan bersama.
3. Mau Terus Menerus Belajar dan Diajar (Teachable and Learn continuous): Banyak hal yang harus dipela ari oleh seorang pemimpin jika ia mau terus survive sebagai pemimpin dan dihargai oleh para pengikutnya. Punya hati yang mau diajar baik oleh pemimpin lain ataupun bawahan dan belajar dari pengalaman-diri dan orang-orang lain adalah penting bagi seorang Pemimpin. Memperlengkapi diri dengan buku-buku bermutu dan bacaan/bahan yang positif juga bergaul akrab dengan para Pemimpin akan mendorong Skill kepemimpinan akan meningkat.
4. Mempersiapkan Calon-calon Pemimpin Masa depan: Pemimpin Sejati bukanlah orang yang hanya menikmati dan melaksanakan kepemimpinannya seorang diri bagi generasi atau saat dia memimpin saja. Namun, lebih dari itu, dia adalah seorang yang visioner yang mempersiapkan pemimpin berikutnya untuk regenerasi di masa depan. Pemimpin yang mempersiapkan pemimpin berikutnya barulah dapat disebut seorang Pemimpin Sejati. Di bidang apapun dalam berbagai aspek kehidupan ini, seorang Pemimpin sejati pasti dikatakan Sukses jika ia mampu menelorkan para pemimpin muda lainnya.

Persyaratan Pemimpin
Di dalam Islam seorang pemimpin haruslah mempunyai sifat:
1. S1DDIQ artinya jujur, benar, berintegritas tinggi dan terjaga dari kesalahan
2. FATHONAH artinya jerdas, memiliki intelektualitas tinggi dan professional
3. AMANAH artinya dapat dipercaya, memiliki legitimasi dan akuntabel
4. TABLIGH artinya senantiasa menyammpaikan risalah kebenaran, tidak pernah menyembunyikan apa yang wajib disampaikan, dan komunikatif.

Di dalam Alkitab peminipin harus mempunya sifat dasar :
Bertanggung jawab, Berorientasi pada sasaran, Tegas, Cakap, Bertumbuh, Memberi Teladan, Dapat membangkitkan semangat, Jujur, Setia, Murah hati, Rendah hati, Efisien, Memperhatikan, Mampu berkomunikasi, Dapat mempersatukan, serta Dapat mengajak.

Pada ajaran Budha di kenal dengan DASA RAJA DHAMMA yang terdiri dari :
• DHANA (suka menolong, tidak kikir dan ramah tamah),
• SILA (bermoralitas tinggi),
• PARICAGA Imengorban segala sesuatu demi rakyat),
• AJJAVA (jujur dan bersih),
• MADDAVA (ramah tamah dan sopan santun),
• TAPA (sederhana dalam penghidupan),
• AKKHODA (bebas dari kebencian dan permusuhan),
• AVIHIMSA (tanpa kekerasan)
• KHANTI (sabar, rendah hati, dan pemaaf),
• AVIRODHA (tidak menentang dan tidak menghalang-halangi).

Pada ajaran Hindu, falsafah kepemimpinan dijelaskan dengan istilah-istilah:
• PANCA STITI DHARMENG PRABHU yang artinya lima ajaran seorang pemimpin,
• CATUR KOTAMANING NREPATI yang artinya empat sifat utama seorang pemimpin
• ASTA BRATlA yang artinya delapan sifat mulia para dewa,

CATUR NAYA SANDHI yang artinya empat tindakan seorang pemimpin, Dalam
Catur Naya Shandi pemimpin harus mempunyai sifat yaitu :
- SAMA /dapat menandingi kekuatan musuh
- BHEDA /dapat melaksanakan tata tertib dan disiplin kerja
- DHANA /dapat mengutamakan sandang dan papan untuk rakyat
- DANDHA / dapat menghukum dengan adil mereka yang bersalah.

Trait Theory (Keith Davis)
Ciri Utama Pemimpin Yang Berhasil
• Intelegensia
• Kematangan Sosial
• Inner Motivation
• Human Relation Attitude

Ciri-Ciri Pemimpin Sukses ( Stogdill; 1974)
• Adaptable To Situations
• Alert To Social Environment
• Ambitious And Achievement Oriented
• Assertive
• Cooperative
• Decisive
• Dependable
• Dominant (Desire To Influence Others)
• Energetic (High Activity Level)
• Persistent
. Self-Confident
• Tolerant Of Stress
• Willing To Assujne Responsibility

Skills Pemimpin Sukses (Stogdill; 1974)
. Clever
. Conceptually Skilled
• Creative
• Diplomatic And Tactful
• Fluent In Speaking
• Knowledgeable About Group Task
• Organized (Administrative Ability)
• Persuasive
• Socially Skilled

Pengertian Kepemimpinan
Dalam suatu organisasi kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Thoha, 1983:123). Sedangkan menurut Robbins (2002:163) Kepemimpian adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Ngalim Purwanto (1991:26) Kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk didalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa.

Dari pengertian diatas kepemimpinan mengandung beberapa unsur pokok antara lain:
1) kepemimpinan melibatkan orang lain dan adanya situasi kelompok atau organisasi tempat pemimpin dan anggotanya berinteraksi,
2) di dalam kepemimpinan terjadi pembagian kekuasaan dan proses mempengaruhi bawahan oleh pemimpin, dan
3) adanya tujuan bersama yang harus dicapai.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu.

Beberapa pendapat ahli mengenai Kepemimipinan :
1. Menurut John Piffner, Kepemimpinan merupakan seni dalam mengkoordinasikan dan
mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki
(H. Abu Ahmadi, 1999:124-125)
2. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi, dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu
(Tannebaum, Weschler and Nassarik, 1961, 24).
3. Kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti (penuh arti Kepemimpinan) pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan
(Jacobs & Jacques, 1990, 281)
4. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
(Slamet, 2002: 29)
5. Kepemimpinan adalah sikap pribadi, yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
(Shared Goal, Hemhiel & Coons, 1957, 7)
6. Kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktifitas kelompok yang diatur untuk mencapai adalah pengaruh antar pribadi, dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu
(Tannebaum, Weschler and Nassarik, 1961, 29)
7. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Thoha, 1983:123).
8. Kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk didalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa.
( Ngalim Purwanto ,1991:26)

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku Aeseorang atau sekelompok orang untuk meneapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan merupakan masalah sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik dengan cara mempengafuhi, membujuk, memotivasi dan mengkoordinasi. Dari sini dapat dipahami bahwa tugas utatna seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya tidak hanya terbatas pada kemampuannya dalam melaksanakan program-program saja, tetapi lebih dari itu yaitu pemimpin harus mempu melibatkan seluruh lapisan organisasinya, anggotanya atau masyarakatnya untuk ikut berperan aktif sehingga mereka mampu memberikan kontribusi yang posetif dalam usaha mencapai tujuan.

Faktor-faktor penting yang terdapat dalam pengertian kepemimpinan:
1. Pendayagunaan Pengaruh
2. Hubungan Antar Manusia
3. Proses Komunikasi dan
4. Pencapaian Suatu Tujuan.

Unsur-Unsur Mendasar
Unsur-unsur yang mendasari kepemimpinan dari defmisi-defmisi yang dikemukakan di atas, adalah:
1. Kemampuan mempengaruhi orang lain (kelompok/bawahan).
2. Kemampuan mengarahkan atau memotivasi tingkah laku orang lain atau kelompok.
3. Adanya unsur kerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Prinsip-Prinsip Dasar Kepemimpinan
Karakteristik seorang pemimpin didasarkan kepada prinsip-prinsip (Stephen R. Coney) sebagai berikut:
1. Seorang yang belajar seumur hidup : Tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga diluar sekolah. Contohnya, beJajar melalui membaca, menulis, observasi, dan mendengar. Mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk sebagai sumber belajar.
2. Berorientasi pada pelayanan : Seorang pemimpin tidak dilayani tetapi melayani, sebab prinsip pemimpjn dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama. Dalam memberi pelayanan, pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik.
3. Membawa energi yang positif : Setiap orang mempunyai energi dan semangat. Menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Untuk itu dibutuhkan energi positif untuk membangun hubungan baik. Seorang pemimpin hams dapat dan mau bekerja untuk jangka waktu yang lama dan kondisi tidak ditentukan. Oleh karena itu, seorang pemimpin haras dapat menunjukkan energi yang positif, seperti;

a. Percaya pada orang lain : Seorang pemimpin mempercayai orang lain termasuk
staf bawahannya, sehingga mereka mempunyai motivasi dan mempertahankan
pekerjaan yang baik. Oleh karena itu, kepercayaan harus diikuti dengan
kepedulian.
b. Keseimbangan dalam kehidupan : Seorang pemimpin haras dapat menyeimbangkan tugasnya. Berorientasi kepada prinsip kemanusiaan dan
keseimbangan diri antara kerja dan olah raga, istirahat dan rekreasi.
Keseimbangan juga berarti seimbang antara kehidupan dunia dan akherat.
c. Melihat kehidupan sebagai tantangan : Kata 'tantangan' sering diinterpretasikan negatif. Dalam hal ini tantangan berarti kemampuan untuk menikmati hidup dan segala konsekuensinya. Sebab kehidupan adalah suatu tantangan yang dibutuhkan, mempunyai rasa aman yang datang dari dalam diri sendiri. Rasa aman tergantung pada inisiatif, ketrampilan, kreatifitas, kemauan, keberanian, dinamisasi dan kebebasan.
d. Sinergi : Orang yang berprinsip senantiasa hidup dalam sinergi dan satu katalis perubahan, Mereka selalu mengatasi kelemahannya sendiri dan lainnya. Sinergi
adalah kerja kelompok dan memberi keuntungan kedua belah pihak. Menurut The New Brolier Webster International Dictionary, Sinergi adalah satu kerja
kelompok, yang mana memberi hasil lebih efektif dari pada bekerja secara perorangan. Seorang pemimpin harus dapat bersinergis dengan setiap orang,
atasan, staf, teman sekerja.
e. Latihan mengembangkan diri sendiri : Seorang pemimpin harus dapat memperbaharui diri sendiri untuk mencapai keberhasilan yang tinggi. Jadi dia tidak hanya berorientasi pada proses. Proses dalam mengembangkan diri terdiri dari beberapa komponen yang berhubungan dengan:
1) pemahaman materi;
2) memperluas materi melalui belajar dan pengalaman;
3) mengajar materi kepada orang lain;
4) mengaplikasikan prinsip-prinsip;
5) memonitoring hasil;
6) merefleksikan kepada hasil;
7) menambahkan pengetahuan baru yang diperlukan materi;
8) pemahaman baru; dan
9) kembali menjadi diri sendiri lagi.

Referensi:
Purwanto, M. Ngalim. 1991. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. Robbins, Stephen P. 2002. Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi. Jakarta: Erlangga.Thoha, Miftah. 1983. Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: Rajawali Pers.
Servant Leadeship atau Kepemimpinan Hamba oleh Meme Mery, SE, Trainer di PT PHILLIPS, Inc JKT.

TEORI KEPEMIMPINAN

Kajian Teori Kepemimpinan pada hakekatnya untuk menjawab :
a. Why Individual become leaders ?
b. Why Leaders are more effective than others ?

Dalam hubungan ini dapat dikemukakan beberapa teori kepemimpinan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli.

A. Teori Timbulnya Kepemimpinan

Di antara berbagai teori yang menjelaskan sebab-sebab timbulnya kepemimpinan terdapat tiga teori yang menonjol, yaitu :
1. Teori Keturunan (Heriditary Theory)
2. Teori Kejiwaan (Psychological Theory)
3. Teori Lingkungan (Ecological Theory)

Masing – masing teori dapat dikemukakan secara singkat :

1. Teori Keturunan
Inti daripada teori ini, ialah :
a. Leaders are born not made.
b. Seorang pemimpin menjadi pemimpin karena bakat – bakat yang dimiliki sejak dalam kandungan.
c. Seorang pemimpin lahir karena memamng ditakdirkan. Dalam situasi apapun tetap muncul menjadi pemimpin karena bakat-bakatnya.

2. Teori Kejiwaan.
a. Leaders are made and not born.
b. Merupakan kebalikan atau lawan dari teori keturunan.
c. Setiap orang bias menjadi pemimpin melalui proses pendidikan dan pengalaman yang cukup.

3. Teori Ekologis
a. Timbul sebagai reaksi terhadap teori genetis dan teori social.
b. Seseorang hanya akan berhasil menjadi seorang pemimpin, apabila pada waktu ahir telah memiliki bakat, dan bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui proses pendidikan yang teratur dan pengalaman.
c. Teori ini memanfaatkan segi-segi positif teori genetis dan teori social.
d. Teori yang mendekati kebenaran.

B. Teori Kepemimpinan Berdasarkan Sifat

Di tinjau dari segi sejarah, pemimpin atau kepemimpinan lahir sejak nenek moyang, sejak terjadinya hubungan kerjasama atau usaha bersama antara manusia yang satu dengan dengan manusia yang lain untuk menjapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Jadi kepemimpinan lahir bersama – sama timbulnya peradaban manusia.

• Machiavelli
Ia terkenal tentang nasehatnya mengenai kebijaksanaan yang harus dimiliki oleh seorang Perdana Mentri, yaitu antara lain harus mempunyai keahlian dalam :
a. Upacara – upacara ritual, kebaktian keagamaan
b. Peratuaran dan perundang – undangan
c. Pemindahan dan pengangkutan
d. Pemberian honorium/pembayaran dan kepangkatan
e. Upacara – upacara dan adat kebiasaan.
f. Pemindahan pegawai untuk menhindarkan kegagalan
g. Bertani dan pekerjaan lainnya.

• Empuh Prapanca dengan bukunya yang terkenal Negara Kertagama menyebut 15 sifat yang baik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu:
a. Wijana, sikap bijaksana
b. Mantri wira, sebagai pembela negara sejati
c. Wicaksaning naya, bijaksana dalam arti melihat masa lalu, kemampuan analisa, mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
d. Matanggwan, mendapat kepercayaan yang tinggi dari yang dipimpinnya.
e. Satya bakti haprabu, setia dan bakati kepada atasan (loyalitas).
f. Wakjana, pandai berpidato dan berdiplomasi.
g. Sajjawopasama, tidak sombong, rendah hati, manusiawi.
h. Dhirrottsaha, bersifat rajin sungguh- sungguh kreatif dan penuh inisiatif.
i. Tan-lalana, bersifat gembira, periang.
j. Disyacitra, Jujur terbuka.
k. Tancatrisan, tidak egoistis.
l. Masihi Samastha Bhuwana, bersifat penyayang, cinta alam.
m. Ginong Pratidina, tekun menegakkan kebenaran.
n. Sumantri, sebagai abdi negara yang baik.
o. Ansyaken musuh, mampuh memusnakan setiap lawan.

• Ajaran Hasta Brata.
Hasta Bhrata (delapan pedoman pilihan) yang terdapat dalam kitab Ramayana berisi sifat - sifat positif sebagai pedoman bagi setiap pemimpin adalah :
a. Sifat matahari (surya) Yaitu:
- Menerangi dunia dan memberi kehidupan pada semua mahluk.
- Menjadi penerang selurah rakyat.
- Jujur dan rajin bekerja sehingga negara aman dan sentosa.
b. Sifat bulan (candra) yaitu:
- Memberi penerangan terhadap rakyat yang sedang dalam kegelapan (kesulitan)
- Menerangkan perasaan dan melindungi rakyat sehingga terasa tentram untuk menjalankan tugas masing- masing.
c. Sifat Bintang (kartika) yaitu:
- Menjadi pusat pandangan sumber susila dan budaya, dan menjadi suri tauladan
d. Sifat Awan yaitu :
- Dapat menciptakan kewibawaan
- Tindakan mendorong agar rakyat tetap taat.
e. Sifat Bumi yaitu:
- Ucapanya sederhana.
- Teguh, dan kokoh pendiriannya.
f. Sifat Samudera,yaitu:
- mempunyai pandangan yang luas
- membuat rakyat seia sekata.
g. Sifat Api (Agni) yaitu:
- Menghukum siapa saja yang bersalah tanpa pandang bulu.
h. Sifat Angin (Bayu) yaitu :
- terbuka dan tidak ragu – ragu terhadap semua masalah.
- Bersikap adil terhadap siapa pun.

• The Traits and abilities Theory yang dikemukakan oleh stogdill dengan menekan pada kwalitas individu dan terdapat relevansi yang erat antara sifat dan kepemimpinan (capacity, status, participation, responsibility,achievement).

C. Teori Kepemimpinan Berdasarkan Tingkah Laku

Dengan memusatkan pada ciri-ciri dan gaya yang dimiliki oleh setiap pemimpin yang bersangkutan, mereka yakin akan berhasil dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Sehingga gaya dan ciri-ciri tersebut akan menimbulkan berbagai tipe.

Ada beberapa tipe kepemimpinan.
1. Tipe Otoriter
Tipe ini mempunyai sifat-sifat:
a. Semua kebijaksanaan ditentukan oleh pemimpin
b. Organisasi dianggap milik pribadi pemimpin
c. Segala tugas dan pelaksanaannya ditentukan oleh pemimpin .
d. Kurang ada partisipasi dari bawahan .
e. Tidak menerima kritik, saran dan pendapat bawahan .

2. Tipe Demokratis
a. Semua kebijaksanaan dan keputusan dilakukan sebagai hasil diskusi dan musyawarah .
b. Kebijaksanaan yang akan dating ditentukan melalui musyawarah dan diskusi.
c. Anggota kelompok, bebas bekerjasama dengan anggota yang lain, dan berbagai tugas diserahkan kepada kelompok .
d. Kritik dan pujian bersifat objektif dan berdasarkan fakta-fakta .
e. Pemimpin ikut berpartisipasi dalam kegiatan sebagai anggota biasa .
f. Mengutamakan kerjasama .

3. Tipe Semuanya
a. Kebebasan diberikan sepenuhnya kepada kelompok atau perseorangan di dalam pengambilan kebijaksanaan maupun keputusan .
b. Pemimpin tidak terlibat dalam musyawarah kerja .
c. Kerjasama antara anggota tanpa campur tangan pemimpin .
d. Tidak ada kritik, pujian atau usaha mengatur kegiatan pemimpin .
Di samping ketiga gaya kepemimpinan diatas Sondang P.Siagian, MPA.,Ph.D. mengemukakan tipe pemimpin yang lain, ialah:

4. Tipe Militeristis
a. Lebih sering mempergunakan perintah terhadap bawahan .
b. Perintah terhadap bawahan sangat tergantung pada pangkat dan jabatan .
c. Menyenangi hal-hal yang bersifat formal .
d. Sukar menerima kritik .
e. Menggemari berbagai upacara .

5. Tipe Paternalistik
a. Bersikap melindungi bawahan .
b. Bawahan dianggap manusia yang belum dewasa .
c. Jarang ada kesempatan pada bawahan untuk mengambil inisiatif .
d. Bersikap maha tahu .

6. Tipe Karismatis
a. Mempunyai daya tarik yang besar, oleh karenanya mempunyai pengikut yang besar .
b. Daya tarik yang besar tersebut kemungkinan disebabkan adanya kekuatan gaib (supernature) .

Disamping teori yang telah dikemukakan diatas, ada teori lain yang Dikemukakan oleh W.J. Reddin dalam artikelnya yang berjudul “What Kind of Manager”.
Ada tiga pola dasar yang dapat dipakai untuk menentukan watak atau tipe seorang pemimpin. Ketiga pola dasar tersebut :
1. Berorientasi tugas (task orientation).
2. Berorientasi pada hubungan kerja (Relationship orientation).
3. Berorientasi pada hasil (effectiveness orientation).

Berdasarkan sedikit banyaknya orientasi atau penekanan ketiga hal diatas pada diri seorang pemimpin akan dapat ditentukan delapan tipe pemimpin masing-masing ialah:
1. Deserter
2. Bureaucrat
3. Missionary
4. Developer
5. Autocrat
6. Benevolent autocrat
7. Compromiser
8. Executive

MANAJEMEN ORGANISASI

noreply@blogger.com (berrielukie) — Mon, 13 Feb 2012 11:29:00 +0000

TEORI KEPEMIMPINAN

Kajian Teori Kepemimpinan pada hakekatnya untuk menjawab :
a. Why Individual become leaders ?
b. Why Leaders are more effective than others ?

Dalam hubungan ini dapat dikemukakan beberapa teori kepemimpinan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli.

A. Teori Timbulnya Kepemimpinan

Di antara berbagai teori yang menjelaskan sebab-sebab timbulnya kepemimpinan terdapat tiga teori yang menonjol, yaitu :
1. Teori Keturunan (Heriditary Theory)
2. Teori Kejiwaan (Psychological Theory)
3. Teori Lingkungan (Ecological Theory)

Masing – masing teori dapat dikemukakan secara singkat :

1. Teori Keturunan
Inti daripada teori ini, ialah :
a. Leaders are born not made.
b. Seorang pemimpin menjadi pemimpin karena bakat – bakat yang dimiliki sejak dalam kandungan.
c. Seorang pemimpin lahir karena memamng ditakdirkan. Dalam situasi apapun tetap muncul menjadi pemimpin karena bakat-bakatnya.

2. Teori Kejiwaan.
a. Leaders are made and not born.
b. Merupakan kebalikan atau lawan dari teori keturunan.
c. Setiap orang bias menjadi pemimpin melalui proses pendidikan dan pengalaman yang cukup.

3. Teori Ekologis
a. Timbul sebagai reaksi terhadap teori genetis dan teori social.
b. Seseorang hanya akan berhasil menjadi seorang pemimpin, apabila pada waktu ahir telah memiliki bakat, dan bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui proses pendidikan yang teratur dan pengalaman.
c. Teori ini memanfaatkan segi-segi positif teori genetis dan teori social.
d. Teori yang mendekati kebenaran.

B. Teori Kepemimpinan Berdasarkan Sifat

Di tinjau dari segi sejarah, pemimpin atau kepemimpinan lahir sejak nenek moyang, sejak terjadinya hubungan kerjasama atau usaha bersama antara manusia yang satu dengan dengan manusia yang lain untuk menjapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Jadi kepemimpinan lahir bersama – sama timbulnya peradaban manusia.

• Machiavelli
Ia terkenal tentang nasehatnya mengenai kebijaksanaan yang harus dimiliki oleh seorang Perdana Mentri, yaitu antara lain harus mempunyai keahlian dalam :
a. Upacara – upacara ritual, kebaktian keagamaan
b. Peratuaran dan perundang – undangan
c. Pemindahan dan pengangkutan
d. Pemberian honorium/pembayaran dan kepangkatan
e. Upacara – upacara dan adat kebiasaan.
f. Pemindahan pegawai untuk menhindarkan kegagalan
g. Bertani dan pekerjaan lainnya.

• Empuh Prapanca dengan bukunya yang terkenal Negara Kertagama menyebut 15 sifat yang baik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu:
a. Wijana, sikap bijaksana
b. Mantri wira, sebagai pembela negara sejati
c. Wicaksaning naya, bijaksana dalam arti melihat masa lalu, kemampuan analisa, mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
d. Matanggwan, mendapat kepercayaan yang tinggi dari yang dipimpinnya.
e. Satya bakti haprabu, setia dan bakati kepada atasan (loyalitas).
f. Wakjana, pandai berpidato dan berdiplomasi.
g. Sajjawopasama, tidak sombong, rendah hati, manusiawi.
h. Dhirrottsaha, bersifat rajin sungguh- sungguh kreatif dan penuh inisiatif.
i. Tan-lalana, bersifat gembira, periang.
j. Disyacitra, Jujur terbuka.
k. Tancatrisan, tidak egoistis.
l. Masihi Samastha Bhuwana, bersifat penyayang, cinta alam.
m. Ginong Pratidina, tekun menegakkan kebenaran.
n. Sumantri, sebagai abdi negara yang baik.
o. Ansyaken musuh, mampuh memusnakan setiap lawan.

• Ajaran Hasta Brata.
Hasta Bhrata (delapan pedoman pilihan) yang terdapat dalam kitab Ramayana berisi sifat - sifat positif sebagai pedoman bagi setiap pemimpin adalah :
a. Sifat matahari (surya) Yaitu:
- Menerangi dunia dan memberi kehidupan pada semua mahluk.
- Menjadi penerang selurah rakyat.
- Jujur dan rajin bekerja sehingga negara aman dan sentosa.
b. Sifat bulan (candra) yaitu:
- Memberi penerangan terhadap rakyat yang sedang dalam kegelapan (kesulitan)
- Menerangkan perasaan dan melindungi rakyat sehingga terasa tentram untuk menjalankan tugas masing- masing.
c. Sifat Bintang (kartika) yaitu:
- Menjadi pusat pandangan sumber susila dan budaya, dan menjadi suri tauladan
d. Sifat Awan yaitu :
- Dapat menciptakan kewibawaan
- Tindakan mendorong agar rakyat tetap taat.
e. Sifat Bumi yaitu:
- Ucapanya sederhana.
- Teguh, dan kokoh pendiriannya.
f. Sifat Samudera,yaitu:
- mempunyai pandangan yang luas
- membuat rakyat seia sekata.
g. Sifat Api (Agni) yaitu:
- Menghukum siapa saja yang bersalah tanpa pandang bulu.
h. Sifat Angin (Bayu) yaitu :
- terbuka dan tidak ragu – ragu terhadap semua masalah.
- Bersikap adil terhadap siapa pun.

• The Traits and abilities Theory yang dikemukakan oleh stogdill dengan menekan pada kwalitas individu dan terdapat relevansi yang erat antara sifat dan kepemimpinan (capacity, status, participation, responsibility,achievement).

C. Teori Kepemimpinan Berdasarkan Tingkah Laku

Dengan memusatkan pada ciri-ciri dan gaya yang dimiliki oleh setiap pemimpin yang bersangkutan, mereka yakin akan berhasil dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Sehingga gaya dan ciri-ciri tersebut akan menimbulkan berbagai tipe.

Ada beberapa tipe kepemimpinan.
1. Tipe Otoriter
Tipe ini mempunyai sifat-sifat:
a. Semua kebijaksanaan ditentukan oleh pemimpin
b. Organisasi dianggap milik pribadi pemimpin
c. Segala tugas dan pelaksanaannya ditentukan oleh pemimpin .
d. Kurang ada partisipasi dari bawahan .
e. Tidak menerima kritik, saran dan pendapat bawahan .

2. Tipe Demokratis
a. Semua kebijaksanaan dan keputusan dilakukan sebagai hasil diskusi dan musyawarah .
b. Kebijaksanaan yang akan dating ditentukan melalui musyawarah dan diskusi.
c. Anggota kelompok, bebas bekerjasama dengan anggota yang lain, dan berbagai tugas diserahkan kepada kelompok .
d. Kritik dan pujian bersifat objektif dan berdasarkan fakta-fakta .
e. Pemimpin ikut berpartisipasi dalam kegiatan sebagai anggota biasa .
f. Mengutamakan kerjasama .

3. Tipe Semuanya
a. Kebebasan diberikan sepenuhnya kepada kelompok atau perseorangan di dalam pengambilan kebijaksanaan maupun keputusan .
b. Pemimpin tidak terlibat dalam musyawarah kerja .
c. Kerjasama antara anggota tanpa campur tangan pemimpin .
d. Tidak ada kritik, pujian atau usaha mengatur kegiatan pemimpin .
Di samping ketiga gaya kepemimpinan diatas Sondang P.Siagian, MPA.,Ph.D. mengemukakan tipe pemimpin yang lain, ialah:

4. Tipe Militeristis
a. Lebih sering mempergunakan perintah terhadap bawahan .
b. Perintah terhadap bawahan sangat tergantung pada pangkat dan jabatan .
c. Menyenangi hal-hal yang bersifat formal .
d. Sukar menerima kritik .
e. Menggemari berbagai upacara .

5. Tipe Paternalistik
a. Bersikap melindungi bawahan .
b. Bawahan dianggap manusia yang belum dewasa .
c. Jarang ada kesempatan pada bawahan untuk mengambil inisiatif .
d. Bersikap maha tahu .

6. Tipe Karismatis
a. Mempunyai daya tarik yang besar, oleh karenanya mempunyai pengikut yang besar .
b. Daya tarik yang besar tersebut kemungkinan disebabkan adanya kekuatan gaib (supernature) .

Disamping teori yang telah dikemukakan diatas, ada teori lain yang Dikemukakan oleh W.J. Reddin dalam artikelnya yang berjudul “What Kind of Manager”.
Ada tiga pola dasar yang dapat dipakai untuk menentukan watak atau tipe seorang pemimpin. Ketiga pola dasar tersebut :
1. Berorientasi tugas (task orientation).
2. Berorientasi pada hubungan kerja (Relationship orientation).
3. Berorientasi pada hasil (effectiveness orientation).

Berdasarkan sedikit banyaknya orientasi atau penekanan ketiga hal diatas pada diri seorang pemimpin akan dapat ditentukan delapan tipe pemimpin masing-masing ialah:
1. Deserter
2. Bureaucrat
3. Missionary
4. Developer
5. Autocrat
6. Benevolent autocrat
7. Compromiser
8. Executive

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001

noreply@blogger.com (berrielukie) — Wed, 16 Nov 2011 01:31:00 +0000

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya
merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap
hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana
korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus
dilakukan secara luar biasa;
b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran
hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi
masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi,
perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3874).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal I

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut:
1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya
sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang
ini.
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan
Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang
terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang
diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah) setiap orang yang:
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian
atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b,
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh
ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk
diadili; atau
b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat
untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk
mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung
dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang
sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama
7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima
puluh juta rupiah):
a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau
penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan
bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan
keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan
perang;
b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan
bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;
c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara
Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan
negara dalam keadaan perang; atau
d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan
Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana
dimaksud dalam huruf c.
(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang
menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan
pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara
waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan
karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil
atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan
tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan
suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan
sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan
administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7
(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan
suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan
sengaja:
a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat
dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan
atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena
jabatannya; atau
b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji
padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan
karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau
yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada
hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji,
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut
diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat
atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga
bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima
hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji
tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan,
berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau
dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan
sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan
tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolaholah
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum
tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut
bukan merupakan utang;
g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan
tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolaholah
merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut
bukan merupakan utang;
h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan
tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai,
seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan
orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak
langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau
persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian
ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A,
Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12A

(1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal
11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang
dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00
(lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan
oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut
umum.
(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun,
dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12C

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku,
jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan
oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30
(tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan
gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.”
4. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 26 A
yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188
ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:
a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau
disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
dan
b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat,
dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan
suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain
kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang
memiliki makna.”
5. Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan
penyempurnaan pada ayat (2) frase yang berbunyi "keterangan tersebut
dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi
"pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk
menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti", sehingga bunyi keseluruhan
Pasal 37 adalah sebagai berikut:

“Pasal 37

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan
tindak pidana korupsi.
(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak
pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan
sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.”
b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
dengan penyempurnaan kata "dapat" pada ayat (4) dihapus dan penunjukan
ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat
(5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga
bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut:

“Pasal 37A

(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan
harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau
korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang
didakwakan.
(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak
seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya,
maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk
memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan
tindak pidana korupsi.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan
tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut
umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.”
6. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 A,
Pasal 38 B, dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 38A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat
pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38B

(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14,
Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12
Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda
miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak
pidana korupsi.
(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana
korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana
korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta
benda tersebut dirampas untuk negara.
(3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada
perkara pokok.
(4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan
berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat
membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada
memori banding dan memori kasasi.
(5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa
pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
(6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan
hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga
juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat
melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”
7. Di antara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab VI A mengenai
Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43 A yang diletakkan di
antara Pasal 43 dan Pasal 44 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

“BAB VIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43A

(1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa
dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum
pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan
dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undangundang
ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak
berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
(3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan,
diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan
ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi
yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini.”
8. Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 43 B
yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 43B

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387,
Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420,
Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jis.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita
Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang
Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap
Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.”

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 21 November 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 21 November 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 134

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I. UMUM
Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai
interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai
penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44
Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undangundang
Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya
kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum
berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.
Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan
meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar
hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu
dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana
korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem
pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.
Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan
adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undangundang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa
petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi,
surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi
yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau
yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic
data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari
dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau
didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang
tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara
elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda,
angka, atau perforasi yang memiliki makna.
Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan
yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus
terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap
penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan
terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal
14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undangundang
ini.
Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata
terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui
setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang
disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak
pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.
Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili
negara.
Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum
pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan
rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif
kecil.
Di samping itu, dalam Undang-undang ini dicantumkan Ketentuan Peralihan. Substansi
dalam Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 2 ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang
dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila
tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi
penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat
kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan
pengulangan tindak pidana korupsi.
Angka 2
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal
berikutnya dalam Undang-undang ini.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan "advokat" adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum
baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Angka 3
Pasal 12A
Cukup jelas
Pasal 12B
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas,
yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga,
tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan
fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar
negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
elektronik.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12C
Cukup jelas
Angka 4
Pasal 26A
Huruf a
Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam
mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many
(WORM).
Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak
terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik
(e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.
Huruf b
Cukup jelas
Angka 5
Pasal 37
Ayat (1)
Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap
terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas
pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah
(presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).
Ayat (2)
Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang
(negatief wettelijk).
Pasal 37A
Cukup jelas
Angka 6
Pasal 38A
Cukup jelas
Pasal 38B
Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada
perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi
berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal
4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12
Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok.
Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara
diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemanusiaan dan jaminan hidup bagi
terdakwa.
Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika
hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum
dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus
tersebut.
Pasal 38C
Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan
masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda
yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum
tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada
terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan
pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada Undangundang
sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-undang tersebut.
Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili
negara.
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4150

SEJARAH SUMPAH PEMUDA

noreply@blogger.com (berrielukie) — Fri, 28 Oct 2011 03:44:00 +0000

Sumpah Pemuda merupakan bukti otentik bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 Bangsa Indonesia dilahirkan, oleh karena itu seharusnya seluruh rakyat Indonesia memperingati momentum 28 Oktober sebagai hari lahirnya bangsa Indonesia, proses kelahiran Bangsa Indonesia ini merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas dibawah kekuasaan kaum kolonialis pada saat itu, kondisi ketertindasan inilah yang kemudian mendorong para pemuda pada saat itu untuk membulatkan tekad demi mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia asli, tekad inilah yang menjadi komitmen perjuangan rakyat Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaannya 17 tahun kemudian yaitu pada 17 Agustus 1945.

Rumusan Sumpah Pemuda ditulis Moehammad Yamin pada sebuah kertas ketika Mr. Sunario, sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Soegondo dan kemudian dijelaskan panjang-lebar oleh Yamin.

Kongres Pemuda Indonesia Kedua

Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh indonesia. Atas inisiatif PPPI, kongres dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi dalam tiga kali rapat. Sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat Pertama, Gedung Katholieke Jongenlingen Bond Rapat pertama, Sabtu, 27 Oktober 1928, di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Soegondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Moehammad Jamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat Kedua, Gedung Oost-Java Bioscoop Rapat kedua, Minggu, 28 Oktober 1928, di Gedung Oost-Java Bioscoop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro, sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat Ketiga, Gedung Indonesisch Huis Kramat Pada sesi berikutnya, Soenario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan, gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum kongres ditutup diperdengarkan lagu “Indonesia” karya Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai Sumpah Setia, berbunyi :

Sumpah Pemuda versi orisinal :

Pertama Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia. Kedoea Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.

Ketiga Kami poetera dan poeteri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda versi

Ejaan Yang Disempurnakan :

Pertama Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.

Kedua Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Ketiga Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Peserta :

Para peserta Kongres Pemuda II ini berasal dari berbagai wakil organisasi pemuda yang ada pada waktu itu, seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Sekar Rukun, PPPI, Pemuda Kaum Betawi, dll. Di antara mereka hadir pula beberapa orang pemuda Tionghoa sebagai pengamat, yaitu Oey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok dan Tjio Djien Kwie namun sampai saat ini tidak diketahui latar belakang organisasi yang mengutus mereka. Sementara Kwee Thiam Hiong hadir sebagai seorang wakil dari Jong Sumatranen Bond. Diprakarsai oleh AR Baswedan pemuda keturunan arab di Indonesia mengadakan kongres di Semarang dan mengumandangkan Sumpah Pemuda Keturunan Arab.

Gedung :

Bangunan di Jalan Kramat Raya 106, tempat dibacakannya Sumpah Pemuda, adalah sebuah rumah pondokan untuk pelajar dan mahasiswa milik Sie Kok Liong Gedung Kramat 106 sempat dipugar Pemda DKI Jakarta 3 April-20 Mei 1973 dan diresmikan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, pada 20 Mei 1973 sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Gedung ini kembali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 20 Mei 1974. Dalam perjalanan sejarah, Gedung Sumpah Pemuda pernah dikelola Pemda DKI Jakarta, dan saat ini dikelola Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata.

Catatan kaki :

^ Secarik Kertas untuk Indonesia, Majalah Tempo, 27 Oktober 2008
^ Museum Sumpah Pemuda
^ Gedung Sumpah Pemuda dan Sie Kok Liong, Suara Pembaruan
^ Museum Sumpah Pemuda Bekas Kos, Pemersatu Bangsa

PEMIKIRAN KEADILAN (PLATO, ARISTOTELES, DAN JOHN RAWLS)

noreply@blogger.com (berrielukie) — Thu, 13 Oct 2011 20:42:00 +0000

PEMIKIRAN KEADILAN (PLATO, ARISTOTELES, DAN JOHN RAWLS)

PENGERTIAN

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia.

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “justice” yang berasal dari bahasa latin “iustitia”. Kata “justice” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya justness), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya judicature), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya judge, jurist, magistrate).[1]

Sedangkan kata “adil” dalam bahasa Indonesia bahasa Arab “al ‘adl”[2] yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti qisth, hukm, dan sebagainya. Sedangkan akar kata ‘adl dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya “ta’dilu” dalam arti mempersekutukan Tuhan dan ‘adl dalam arti tebusan).[3]

Beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata “adil” di dalam Al-Qur’an digunakan berulang ulang. Kata “al ‘adl” dalam Al qur’an dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Kata “al qisth” terulang sebanyak 24 kali. Kata “al wajnu” terulang sebanyak kali, dan kata “al wasth” sebanyak 5 kali.[4]

Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan. Namun tentu tidak demikian halnya jika ingin memainkan peran menegakkan keadilan.[5]

Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. Dua titik ekstrim keadilan, adalah keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yang irasional dan pada titik lain dipahami secara rasional. Tentu saja banyak varian-varian yang berada diantara kedua titik ekstrim tersebut.[6]

PLATO[7]

Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan diluar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:

Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.
Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya berikut ini:

Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan,
Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.
Negara harus bersifat mandiri (self-sufficient). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.[8]

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara.

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi smakhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.[9] Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu the king of philosopher.[10]

Sedangkan Aristoteles adalah peletak dasar rasionalitas dan empirisme. Pemikirannya tentang keadilan diuraikan dalam bukunya yang berjudul Nicomachean Ethics. Buku ini secara keselurahan membahas aspek-aspek dasar hubungan antar manusia yang meliputi masalah-masalah hukum, keadilan, persamaan, solidaritas perkawanan, dan kebahagiaan.

ARISTOTELES

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku Nicomachean Ethics.[11] Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

1. Keadilan Dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai ssuatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;

jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair (unfair), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagian orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dedengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidak adilan.

Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah UMR, adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha membayar buruhnya sesuai dengan UMR, yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh. Ketidakadilan ini muncul karena keserakahan.

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum

2. Keadilan Dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu:

a. Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya.

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (intermediate). Jadi keadilan adalah titik tengan atau suatu persamaan relatif (arithmetical justice). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (excellent). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (intermediate) dan proporsi.

b. Perbaikan suatu bagian dalam transaksi

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (rectification). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (intermediate), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (reciprocity). Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.

Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman.

Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengijinkan orang yang dilukai untuk melukai balik Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.[12]

Keadilan dan ketidakadilan selalui dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya. Ketika (1) kecideraan berlawanan deengan harapan rasional, adalah sebuah kesalahansasaran (misadventure), (2) ketika hal itu tidak bertentangan dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan. (3) Ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidakadilan, dan (4) seseorang yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil.

Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tisak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

Akibat adanya ketidak samaan ini maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.

JOHN RAWLS

Lain halnya dengan Aristoteles, John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial.[13] Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situsi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (call for redress) masyarakat pada posisi asli (people on original position). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (original agreement) anggota masyarakat secara sederajat.

Ada tiga syarat suapaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu:

Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain.
Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut.
Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.[14]

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;
Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan.

Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu:

Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioriotas.
perbedaan
persamaan yang adil atas kesempatan.

Asumsi pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan. Maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjukan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.

PENUTUP

Uraian dalam tulisan ini adalah secuil khasanah pemikiran keadilan yang berkembang sepanjang sejarah peradaban manusia, sesuai dengan semangat jamannya, situasi politik, dan pandangan hidup yang berkembang. Untuk mempelajari keadilan memang sebuah aktivitas yang tidak ringan, apalagi mencoba merumuskannya sesuai dengan semangat jaman saat ini.

Namun kesulitan tersebut bukan berarti bahwa studi-studi tentang keadilan harus dikesampingkan. Untuk kalangan hukum, studi keadilan merupakan hal yang utama, sebab keadilan adalah salah satu tujuan hukum, bahkan ada yang menyatakan sebagai tujuan utamanya.

Mempelajari hukum tanpa mempelajari keadilan sama dengan mempelajari tubuh tanpa nyawa. Hal ini berarti menerima perkembangan hukum sebagai fenomena fisik tanpa melihat desain rohnya. Akibatnya bisa dilihat bahwa studi hukum kemudian tidak berbeda dengan studi ilmu pasti rancang bangun yang kering dengan sentuhan keadilan.

Praktek hukum terseret pada tantangan-tantangan spesialistik, teknologis, bukan lagi pertanyaan-pertanyaan moral. Kaum profesional adalah orang-orang yang ahli dalam perkara perundang-undangan, tetapi jangan tanyakan pada mereka tentang moralitas. Praktek ini membuat sindiran sinis terhadap hukum di Amerika di mana semboyan Equal Justice Under The Law di dinding Supreme Court (AS) ditambah dengan kata-kata To All Who Can Afford It.[15] Bagaimana dengan di Indonesia?

[1] http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html, diakses tanggal 6 November 2002.

[2] Sedangkan kata ‘Adala dalam kamus Rodhe University diartikan sebagai “rectitude, good morals. An Arabic legal term denoting certain qualities, possession of which is required for public and juridical functions and offices. The possessor of ‘adala is called ‘adl. A witness in proceeding before a qadl must be an ‘adl. In time groups of recognized, irreproachable witnesses, called shahid or ‘adl, came to form a brach of legal profession and acted as notaries or scriveners”. http://orb.rhodes.edu/ Medieval_Terms.html, diakses tanggal 6 November 2002.

[3] Abdurrahman Wahid, Konsep-Konsep Keadilan, www.isnet.org/~djoko/Islam/Paramadina/00index, diakses pada tanggal 6 November 2002.

[4] Nurjaeni, Kosep Keadilan Dalam Al-Qur’an, www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm, diakses pada tanggal 6 November 2002.

[5] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, hal. 137.

[6] Berbagai macam permasalahan keadilan dan kaitannya dengan hukum yang berkembang dari berbagai aliran pemikiran dapat dibaca pada buku: W. Friedmann, Teori dan Filasafat Hukum; Susunan II, (Legal Theory), diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, cetakan Kedua, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1994.

[7] Konsepsi keadilan Plato dapat dilihat dalam bukunya The Republik terjemahan Benjamin Jowett. Dalam bagian awal buku ini plato mengetengahkan dialog antara Socrates dengan Glaucon tentang makna keadilan.

[8] Karl R. Popper, Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya, (The Open Society and Its Enemy), diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, hal. 110.

[9] W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori), Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta (PT RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 117.

[10] Deliar Noer, Pemikiran Politik Di Negeri Barat, Cetakan II Edisi Revisi, Bandung, Pustaka Mizan, 1997, hal. 1-15.

[11] Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt/ pag/Aristoteles-nicomachaen.html. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2000.

[12] Kedua macam keadilan dalam arti khusus ini kemudian banyak disebut sebagai keadilan distributi dan keadilan konstitutif. Lihat Darji Darmodiharjo dan Shidarta, op cit. hal. 137 – 149.

[13] Hari Chand, Modern Jurisprudence, Kuala Lumpur, International Law Book Review, 1994, hal. 278.

[14] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, op cit., hal. 146.

[15] Satjipto Rahardjo, “52 Tahun Negara hokum Indonesia, Negara Hukum dan Deregulasi Moral”, Harian Kompas, 13 Agustus 1997.

noreply@blogger.com (berrielukie) — Thu, 13 Oct 2011 06:59:00 +0000

Chat for Websites

Kata-kata Motivasi Dari Orang-orang Terkenal

noreply@blogger.com (berrielukie) — Fri, 07 Oct 2011 03:42:00 +0000

Thomas J. Watson
Jangan mencari kawan yang membuat Anda merasa nyaman, tetapi carilah kawan yang memaksa Anda terus berkembang.
Henry Ford
Bila Anda berpikir Anda bisa,maka Anda benar. Bila Anda berpikir Anda tidak bisa, Anda pun benar… karena itu ketika seseorang berpikir tidak bisa, maka sesungguhnya dia telah membuang kesempatan untuk menjadi bisa.
Alexander Graham Bell
Konsentrasikan pikiran Anda pada sesuatu yang Anda lakukan Karena sinar matahari juga tidak dapat membakar sebelum difokuskan.
Bhagavad Gita
Manusia dibentuk dari keyakinannya. Apa yang ia yakini, itulah dia.
Jack Trout
Bekerja lebih keras tidak lebih efektif dari bekerja lebih pintar.
Thomas Stanley
Kebanyakan milyuner mendapat nilai B atau C di kampus. Mereka membangun kekayaan bukan dari IQ semata, melainkan kreativitas dan akal sehat.
Albert Einstein
Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan.
Walt Disney
Jika Anda dapat memimpikannya, Anda dapat melakukannya.
Eleanor Roosevelt
Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada indahnya mimpi-mimpi mereka.
Peter F. Drucker
Cara terbaik meramalkan masa depan Anda adalah dengan menciptakan masa depan itu sendiri.
Mahatma Gandhi
Kita harus menjadi perubahan yang ingin kita lihat di dunia.
Peter F. Drucker
Dalam setiap kisah sukses, Anda akan menemukan seseorang yang telah mengambil keputusan dengan berani.
George S. Patton
Kesalahan terbesar adalah tidak pernah membuat keputusan. Setiap perawan tua sepakat dengan saya.
Jack Trout
Tidak seorang pun akan mengikuti Anda jika Anda tidak tahu kemana harus melangkah.
Promod Brata
Jika Anda ingin berbahagia selama satu jam, silakan tidur siang. Jika Anda ingin berbahagia selama satu hari, pergilah berpiknik. Bila Anda ingin berbahagia seminggu, pergilah berlibur. Bila Anda ingin berbahagia selama sebulan, menikahlah. Bila Anda ingin berbahagia selama setahun, warisilah kekayaan. Jika Anda ingin berbahagia seumur hidup, cintailah pekerjaan Anda.
E. Nightingale
Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan, dalam situasi apapun.
Henry Ford
Salah satu penemuan terbesar umat manusia adalah bahwa mereka bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya mereka sangka tidak bisa dilakukan.
Henry Ford
Apabila kita takut gagal, itu berarti kita telah membatasi kemampuan kita.
Andrew Carnegie
Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih, niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda.
Robyn Allan
Kegagalan terbesar adalah apabila kita tidak pernah mencoba.
Bill Clinton
Tidak ada jaminan kesuksesan, namun tidak mencobanya adalah jaminan kegagalan.
Henry James
Anda takkan tahu apa yang tak dapat Anda lakukan, sampai Anda mencobanya.
Eugenio Barba
Kegagalan hanya situasi tak terduga yang menuntut transformasi dalam makna positif. Ingat, Amerika Serikat merupakan hasil dari kegagalan total sebab Columbus sebenarnya ingin mencari jalan ke Asia.
Thomas A. Edison
Banyak orang yang sebenarnya sudah sangat dekat dengan sukses tapi sayangnya, mereka kemudian menyerah.
Charles Noble
Anda harus memiliki tujuan jangka panjang agar tidak frustasi terhadap kegagalan jangka pendek.
Robert J. Lumsden
Standar terbaik untuk mengukur keberhasilan Anda dalam kehidupan adalah dengan menghitung jumlah orang yang telah Anda buat bahagia.
Pepatah Cina kuno
Perjalanan sejauh 1000 mil dimulai dengan 1 langkah.

Kebohongan Publik dan Tidak Transparan Melawan UU Keterbukaan Informasi Publik

noreply@blogger.com (berrielukie) — Thu, 06 Oct 2011 17:46:00 +0000

Aparatur pejabat negara harus paham, mengerti dan melaksanakan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik). Hal ini penting mengingat masih banyaknya pejabat negara dan pemerintahan yang berusaha untuk mengelak dari kewajiban melakukan tranparansi pada lembaganya, walaupun publik menuntut hak informasi atas penyelenggaraan institusi yang dipimpinnya tersebut, oknum pejabat negara tersebut berusaha berbohong atau menutupi kebenaran. Pejabat negara terutama pemerintah harus mampu membedakan informasi yang termasuk informasi publik dan bukan informasi publik (informasi yang dikecualikan).

Rendahnya pemahaman para pejabat negara, baik pada pejabat pemerintah dan juga lembaga negara inilah yang menjadi penyebab dari tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Ketidak transparanan pejabat negara, bukan saja pada ketertutupan data-data yang seharusnya menjadi konsumsi publik, tetapi juga pada pejabat negara yang melakukan pembohongan publik. Seperti informasi yang mereka berikan melalui pelaporan-pelaporan resmi yang terkait dengan dokumen negara dan pemerintahan, maupun pada waktu press conference, atau berbagai laporan dan informasi yang dibeberkan di depan publik lain seperti kepada DPR atau DPRD. Kebohongan publik dan ketertutupan keduanya mempunyai maksud yang sama, yaitu tidak memberikan informasi yang jujur dan sebenarnya kepada publik.Jelas oknum pejabat seperti ini berusaha melawan hukum dan undang-undang.

Pertanyaannya, sampai kapan kita akan menghadapi kasus-kasus skandal korupsi di berbagai lembaga negara, birokrasi pemerintahan serta di lembaga penegakan hukum di Indonesia? Pada level penindakan dan pencegahan korupsi di Indonesia, keberadaan KPK memang sangat vital dan dapat kita andalkan.Namun, ibarat pemadam kebakaran, adalah mustahil KPK mampu mencegah seluruh tindakan yang berpotensi korupsi di berbagai lembaga publik di negeri ini. Salah satu jalan masuk untuk mengurangi potensi korupsi di negeri ini adalah dengan mengawal transparansi dan keterbukaan terhadap informasi publik di berbagai lembaga birokrasi dan pemerintahan di negeri ini.

Di sini Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)telah dirumuskan berdasarkan pemikiran bahwa informasi adalah hak dasar semua warga negara. UU KIP ini juga sejalan dengan rumusan dalam UUD Negara Republik .Indonesia Tahun 1945 yajig menyalakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

UU KIP memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Pentingnya keterbukaan informasi publik karena besarnya potensi konspirasi dan skandal korupsi di berbagai badan publik dan institusi pemerintahan di negeri yang sangat besar serta memiliki spektrum yang sangat luas ini.

Masyarakat harus menuntut keterbukaan yang seharusnya diberikan oleh para pejabat negara, hanya dengan tekanan yang kuat dari masyarakat, khususnya media masa, maka UU KIP dapat efektif terselenggara di bumi pertiwi ini.Tekanan yang diberikan oleh masyarakat dan press secara terus menerus akan menimbulkan efek yang memberi pengaruh psikologis bagi para penyelenggara negara. Walaupun cara ini bukan satu-satunya untuk meredakan budaya korupsi di negara kita, tetapi setidaknya sudah menutup salah satu pintu untuk berbuat jahat terhadap kepentingan publik.

Untuk menghilangkan tindakan korupsi di negeri ini memang tidak mudah. Kendati demikian, dengan mengawal pelaksanaan UU KIP secara lebih maksimal, saya yakin karut-marut korupsi sistemik dan korupsi subversif yang dilakukan oleh para "aktor politik dan para pejabat publik" di negeri ini lebih dapat diminimalkan.

KEBIASAAN BURUK ORGANISASI KRISTEN

noreply@blogger.com (berrielukie) — Thu, 06 Oct 2011 14:45:00 +0000

Organisasi/Lembaga di bawah naungan “Bendera Kristen” merupakan satu wujud kepedulian atau bentuk pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen dengan tujuan baik secara khusus untuk pekabaran Injil, pendidikan maupun bersifat sosial kemasyarakatan. Jikalau dilihat dari nama suatu organisasi atau lembaga Kristen maka pada prinsipnya atau idealnya lembaga tersebut mencerminkan kasih, keadilan dan kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip Firman Tuhan. Sebagai suatu organisasi/lembaga yang berlandaskan kerohanian maka dituntut dan sangat diharapakan organisasi ini mencerminkan teladan Kristus sebagai kepala dan yang mempunyai segala bentuk pelayanan di muka bumi ini. Harapan ini terkadang seakan pupus atau dengan kata lain terkadang sangat kontras dengan standart atau prinsip yang seharusnya dimiliki oleh suatu lembaga/organisasi Kristen. Ada bagian yang sangat menarik dari falsafah hidup yang di ajarkan oleh DR. G.S.S.J. Ratulangi seorang pengajar dan pejuang Nasional Indonesia yakni manusia itu lahir dan hidup untuk menghidupkan manusia lain (SI TOW TIMOW TUMOW TOW), bagaimana kita manusia menghargai dan memanusiakan sesama kita. Prinsip ini sesuai dengan teladan Alkitab, seperti contoh bagaimana seorang Samaria yang baik hati mau menolong seseorang yang baru kena rampok, orang Samaria ini memposisikan dirinya sebagai manusia dan memperlakukan orang yang dirampok ini sebagai manusia dengan menolongnya. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang terkadang dilakukan organisasi Kristen atau ada aturan-aturan, kebijakan yang terkadang tidak memanusiakan orang-orang yang bekerja di lembaga/organisasi Kristen. Hal ini sangat menyedihkan, penulis bahkan sempat mendengar secara langsung seorang misionaris yang mengatakan terkadang organisasi/lembaga Kristen lebih kejam dan tidak manusiawi dibanding dengan lembaga/organisasi non Kristen. Pernyataan ini perlu disikapi, kemungkinan ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang terkadang bertamengkan kekristenan/pelayanan tetapi pada dasarnya bertentangan dengan prinsip kekristenan. Berikut ini beberapa hal atau contoh tentang kebiasaan-kebiasaan buruk organisasi/lembaga Kristen yang penulis amati atau alami secara langsung yang perlu disikapi dan dipikirkan ulang oleh kita semua yang terlibat dalam organisasi/lembaga Kristen:

Kebijakan menerapkan upah/gaji/tunjangan di bawah standart upah minimun yang ditetapkan pemerintah dengan alasan klasik ini untuk pelayanan sosial dan tidak mencari untung, atau memang karena masalah keuangan yang dihadapi suatu lembaga/organisasi Kristen. Dengan upah/tunjangan yang minim berdasarkan prinsip pelayanan maka dapat merekrut atau memakai tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Kesejahtraan pengerja minim sekali diperhatikan baik beralasan itu adalah iman pribadi maupun ini bagian dari pengorbanan dari suatu pelayanan. Atau bahkan suatu organisasi sebenarnya mampu mensejahtrakan pengerjanya tetapi mungkin menerapkan prinsip hidup sederhana/menghemat uang TUHAN yang pada kenyataan tidak diterapkan dengan tepat dan benar sebab ada bagian-bagian dimana mereka yang mengambil kebijakan atau yang membuat aturan tidak melaksanakannya (inkonsisten). Pertanyaan yang perlu direnungankan apakah ini diajarkan oleh Alkitab, apakah Yesus ketika mengajak murid-muridnya tidak memperhatikan kesejahtraan/kebutuhan hidup murid-muridnya?
Tidak mempunyai visi dan perencanaan program yang jelas, saat ini banyak organisasi Kristen yang berjalan berdasarkan keingiinan seseorang ataupun berjalan hanya sekedar berjalan untuk dapat kelihatan eksis tetapi tidak memiliki target yang jelas dan program yang ditail untuk mencapai target. Ketika di ajak untuk menyusun program dan langkah-langkah ditail banyak yang lebih senang menyederhanakan yang susah dan menyusahkan yang sederhana. Tidak ada waktu yang khusus dimana para pemimpin dan pengerja duduk bersama merencanakan program kerja kedepan dengan serius dan ditail sehingga akhirnya perkembangan organisasi dapat diukur dengan tepat, jelas dan terarah. Kenapa pemikiran ini timbul? Ada beberapa kemungkinan yakni: para pemimpin berpikir bahwa pelayanan ini pasti akan tetap berjalan dengan baik karena ini adalah pelayanan rohani, biarlah Tuhan yang memelihara organisasi ini karena Allah yang memulai maka Allah yang akan menjaga dan mengakhirinya. Bandingkan dengan organisasi non Kristen yang bahkan rela meluangkan waktu mereka berminggu-minggu untuk duduk dan memikirkan program kerja yang jelas, ditail dan dapat diukur. Kenapa mereka bisa berbuat yang terbaik untuk organisasi/perusahaan mereka sedangkan kita tidak.
Nilai atau etos kerja dari yang terlibat dalam pelayanan sangat rendah, kualitas kerja sangat sulit dipertahankan dan terkadang terkesan moody, ini bisa berpengaruh dari hasil pendapatannya sehingga akhirnya pengerja lebih banyak berpikir mencari solusi tambahan untuk kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu maka perlu diperhatikan kesejahteraan pengerja sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang maksimal. Atau juga dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak menguntungkan pengerjanya atau hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Selain itu faktor lain yang bisa muncul yakni adanya kebijakan yang keluar tidak sesuai dengan harapan pengerja yang bahkan mempersulit dan menekan.
Tidak memperhatikan sarana dan prasarana penunjang kerja, terkadang untuk mendapatkan barang yang banyak dan untuk penghematan maka kualitas barang diturunkan atau hanya mencari yang barang bekas, kualitas ditinggalkan lebih mengutamakan kuantitas. Terkesan wah dari jauh tetapi ketika diteliti dari dekat itu terkadang hanya sekedar rongsokan yang sebentar lagi “sakitnya akan kumat”. Bukankah Tuhan menginginkan kualitas dan kuantitas yang terbaik dalam setiap pelayananNya? Kalau bisa baru kenapa harus memiliki mental barang bekas? Mengapa mereka yang tidak terjun dalam lembaga/organisasi Kristen mengetahui dan mau mempersiapkan sarana dan prasarana yang terbaik untuk menunjang kinerja mereka? Jangan-jangan mereka yang lebih memahami apa yang diinginkan Kristus dalam pelayanan ini.
Pemimpin yang tidak memiliki jiwa besar (tidak berani ambil resiko) atau hanya memiliki standart rendah, takut bersaing dengan yang lain. Hal ini sering muncul sehingga akhirnya organisasi/lembaga Kristen hanya berjalan di tempat dan tidak memiliki eksistensi yang kuat di tengah masyarakat. Organisasi Kristen hanya bisa berbicara di tengah lingkungan Kristen saja sedangkan di tengah masyarakat mereka hanya menjadi penonton saja.
Pemimpin yang pemarah, plinplan dan tidak mau mendengar masukan/kritikan, tipe pemimpin seperti ini hanya memanfaatkan bawahannya sehingga melakukan seenaknya saja. Sangat disayangkan banyak pemimpin Kristen ketika berada di puncak kariernya sudah sangat sulit untuk dikritisi dan diberikan masukan, fenomena yang muncul yakni sang pemimpin hanya menceritakan memori yang pahit dan manis yang dilaluinya. Banyak tindakan yang dilakukan mengatasnamakan nama besar tanpa mempertimbangkan dengan matang. Ini juga bisa terjadi karena di dalam persekutuan tersebut tidak ada yang mau memberi tahu, atau terjadi kultus individu. Ketika rekan kerja tidak mau menyatakan kesalahan kepada sesama rekan kerja atau menyampaikan kebenaran maka sebenarnya mereka sedang mencelakakan organisasi/lembaga mereka.
Tidak tepat waktu, hal ini sempat menjadi guyonan umum terutama dengan singkatan Pdt. (Pemimpin/pelayan datang terlambat), banyak pemimpin dan pelayan Kristen tidak bisa bertindak disiplin terutama waktu, bahkan ada ibadah yang terpaksa harus molor hanya karena yang hadir kelihatan sedikit, ibadah tidak tepat waktu, rapat yang diundur sampai satu jam hanya menunggu beberapa pelayan Tuhan yang terkadang tanpa rasa bersalah dan menggunakan tameng ada pelayanan yang lain sehingga harus datang terlambat.
Tidak memiliki kepercayaan atau tidak percaya kepada sesama rekan kerjanya sendiri. Iblis suka menanamkan roh pemecah dalam suatu organisasi Kristen. Kalau kita hitung ada berapa gereja yang harus pecah, organisasi Kristen yang harus bubar, membuat organisasi tandingan hanya karena benih tidak mempercayai rekan kerja mereka sehingga mengakibatkan perpecahan. Roh pemeca sengaja ditaburkan iblis dalam organisasi Kristen supaya organisasi ini tidak maju dan berkembang. Persoalan organisasi itu hanya berkutat mengenai bagaimana bertahan hidup, bagaimana lepas dari satu masalah ke satu masalah yang lain sehingga akhirnya mereka tidak dapat memikirkan lagi bagaimana mengembangkan pelayanan yang lebih baik dan profesional. Saling tidak percaya merupakan sumber perpecahan yang harus diwaspadai oleh organisasi Kristen saat ini.
Pendiri atau pemilik, pemimpin lembaga/organisasi Kristen meresa diri orang yang paling banyak berkorban sehingga ia menuntut rekan kerjanya juga untuk mau berkorban sama seperti dia. Fenomena seperti ini merupakan implikasi dari Messianic Syndrome dimana ketika suatu lembaga/organisasi Kristen dibentuk terjadi kepemimpinan tunggal (single fighter) dimana sebagian tugas hanya dilakukan oleh sang pemimpin. Seiring dengan waktu mereka merasa sudah banyak berkorban dibandingkan dengan yang lain.

Berdasarkan beberapa contoh kesalahan organisasi/lembaga Kristen maka perlu ditarik satu garis pembatas agar supaya kesalahan-kesalahan ini tidak melebar. Perlu diperhatikan bersama yakni Pelayanan yang ada saat ini merupakan hasil pemberian/kasihkarunia, kemurahan dari Allah (bandingkan 2 Korintus 4:1). Bukan manusia (pemimpin, pendiri, penyandang dana, pengerja) yang membuat pelayanan saat ini berjalan. Pelayanan ini diberikan Allah kepada seseorang/kelompok karena kemurahan hati Allah. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa kita bisa membuat organisasi Kristen/Lembaga Kristen ini bukan karena hasil lobby, hasil perenungan dalam sehingga mendapatkan visi Allah, hasil pengorbanan yang besar sehingga mendapat dana untuk menjalankan pelayanan ini, hasil pemikiran yang strategis dan handal sehingga pelayanan ini bisa berdiri dan dijalankan. Itu semua bukan alasan yang tepat, kita dipercayakan pelayanan ini karena kemurahan hati Allah, Allah yang berbelas kasihan bukan karena usaha kita. Jika para pemimpin, penyandang dana, pendiri dan pengerja dalam lembaga/organisasi Kristen menyadari prinsip ini maka kita seharusnya malu. Dengan segala kemurahannya Allah mau “merugi” untuk mempercayakan pelayanan ini kepada kita, Allah sudah berkorban dan pengorbanannya cukup sehingga perlu disadari bahwa bukan karena pengorbanan pemimpin, pendiri, penyandang dana dan pengerjalah sehingga pelayanan ini bisa berlangsung sebab kita tidak berkorban sedikitpun. Apa yang kita lakukan yakni berpikir untuk pengembangan pelayanan, mencari dana, bekerja merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bukan hasil pengorbanan kita. Ini adalah tugas yang dipercayakan kepada kita yang wajib kita jalankan dengan baik sesuai dengan porsi masing-masing, dengan demikian pernyataan yang sangat salah jikalau seorang pemimpin memotivasi pengerjanya dengan meminta pengerjanya untuk berkorban lebih besar dalam pelayanan seperti hiduplah sederhana, bekerja dengan fasilitas yang minim tapi menuntut hasil yang maksimal, bekerja tanpa jaminan kesejahtraan sebagai wujud pengorbanan dalam pelayanan. Ini prinsip yang salah besar. Mengapa demikian? Yang harus kita perhatikan adalah masing-masing kita punya tugas masing-masing, Allah yang empunya pelayanan, Allah menunjuk pendiri untuk mendirikan pelayanan, Allah menunjuk pemimpin untuk memimpin pelayanan tersebut, Allah menentukan orang yang harus mencari dana, Allah menentukan orang yang harus memikirkan pengembangan pelayanan dan Allah menentukan orang untuk melaksanakan setiap program yang dipikirkan oleh sebab itu lakukanlah tugas kita masing-masing dengan semangat yang tinggi (tidak tawar hati bandingkan 2 Korintus 4:1) karena Allah dengan kemurahan-Nya mempercayakan pelayanan ini. Ketika salah satu dari orang-orang yang ditunjuk Allah ini meminta untuk berkorban maka saat itulah implikasi yang ada yakni orang tersebut sudah berkorban lebih banyak dari yang lain, ini salah besar.

Ketika prinsip ini dipegang bahwa pelayanan itu ada karena kemurahan hati Allah oleh sebab itu setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan ini akan melaksanakan tugas pelayanannya berdasarkan 2 Korintus 4:2 yakni:

Menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan
Tidak berlaku licik
Tidak memalsukan Firman Allah

Jika prinsip ini dipahami dan dilakukan pasti organisasi/lembaga Kristen tidak ada yang akan terpecah belah, ditutup atau bertikai. Tidak akan ada orang yang merasa berkorban lebih banyak dari pada yang lain dan semua akan bekerja sesuai dengan porsi dan tanggung jawab masing-masing. Jika kita memiliki tubuh yang normal maka bisakah tangan mengambil alih fungsi kaki untuk berjalan?…jawabannya sangat bisa…berapa lamakah tangan dapat bertahan menjalankan fungsi kaki?…kita pasti bisa menjawabnya sesuai dengan kapasitas dan kekuatan kita masing-masing.