andrek

Cara menghitung TRIR kecelakaan kerja di perusahaan

2013-03-14T21:12:00.001-07:00

Berikut adalah jawaban yang saya siapkan buat teman saya tersebut.
Rumus TRIR = jumlah insiden X konstanta pengali
kumulatif jam kerja
Untuk Konstata pengali tersebut ada dua yaitu 200.000 dan 1.000.000. Kenapa konstanta pengalinya 1 juta (Indonesia (Migas/Depnaker, OGP,
ILO, ANSI) ?. Kenapa konstata pengalinya 200.000?.
Angka 1 juta dipakai untuk menggambarkan jumlah tenaga kerja sebanyak 500 orang yang bekerja selama satu tahun ( 2000 jam kerja), sehingga didapatkan 2000 dikali 500 menjadi 1.000.000. Sehingga dapat dikatakan angka denominator 1.000.000 sama artinya angka kecelakaan per 500 (lima ratus) pekerja.
Begitu juga untuk denominator 200.000, menggambarkan untuk 100 pekerja yang bekerja selama 2000 jam kerja. Jadi dengan kata lain adalah angka kecelakaan per 100 pekerja.
TRIR menurut OSHA (Occupational Safety and Health Adminstration) dan OGP International (Oil and Gas Producer) .
Mari kita lihat satu persatu. Apabila kita lihat definisinya, OSHA menggunakan Total Recordable Incidence (injury and illnesses) Rate sedangkan OGP menggunakan istilah Injury Rate untuk mendefinisikan TRIR. Apabila kita lihat rumusnya, OSHA menggunakan konstanta perkalian pada denominatornya yaitu 200.ooo sedengkan untuk OGP 1.000.000.
Contoh perhitungan statistik kecelakaan kerja menggunakan rumus OSHA:

OSHA Recordable Rate (TRIR) =	# of OSHA Recordable Cases x 200,000
	# of hours worked
OSHA DAWC Rate =	# of OSHA Lost Time Cases x 200,000
OSHA DAWC Rate =	# of hours worked

OSHA DART Rate
Days Away From Work Cases (DAWC) and Restricted Cases includes any Days Away from Work Cases plus Restricted Cases. Restricted cases are defined as any occupational injury or illness that results in a limitation in their job (i.e., no lifting, climbing, etc.) or transferred to another job (restricted days).

OSHA DART Rate =	(# of OSHA DAWC + # of OSHA Restricted Cases) x 200,000
	# of hours worked

OSHA Day Count Rate
Days Away From Work (DAW) are the number of days away from work and the number of days of restricted work resulting from the work-related injury/illness. Restricted days are the number of days of restricted work or transferred to a different job resulting from the work-related injury/illness.

OSHA Day Count Rate =	# of OSHA Lost Time Days x 200,000
	# of hours worked

Source: Recording and Reporting OSHA
Contoh:
Sebuah perusahaan mempunyai 6 OSHA recordable cases pada suatu tahun. Tiga kasus adalah OSHA recordable dan dua kasus Lost Time yang mengakibatkan 14 hari kerja hilang dan 25 hari restricted. Juga terdapat satu kasus restricted dengan 10 hari restricted duty (tidak ada kehilangan hari kerja). Pekerja bekerja selama 622,300 jam pada tahun tersebut.
Rate yang diperoleh dari kasus di atas adalah:

OSHA Recordable Rate =	(6 x 200,000)	= 1.93
	622,300

OSHA DAWC Rate =	(2 x 200,000)	= 0.64
	622,300

OSHA DART Rate =	(3 x 200,000)	= 0.96
	622,300

Bagaimana dengan standard lainnya?
Lain lagi dengan perusahaan dimana saya bekerja karena bisnis utamanya adalah pemboran dan menjadi anggota IADC (International Association of Drilling Contractor) maka diminta untuk menyampaikan laporan dengan versi mereka. Untuk definisi Incidence Rate perkalian rumus dengan denominator 200.000 dan untuk definisi Frequency Rate menggunakan perkalian dengan denominator 1.000.000.
Kalau mau lebih jelas lagi dapat anda download panduan dari IADC berikut IADC ISP Program Guideline.
Dengan banyaknya standard yang ada tentunya kita harus menggunakannya secara bijak pada perusahaan dimana kita bekerja yaitu dengan menggunakan pilihan sebagai berikut:

Tips pangkas nama website

2013-01-14T00:17:00.001-08:00

Tips biar bisa memperpendek nama website yang terlalu panjang, apalagi dbutuhkan di twitter yang inputnya sedikit
gampang saja kok,
- tinyur.com
- is.id
- bit.ly
- de.tk
- goo.gl
caranya;
copy pastekan alamat web yang mau kita eksekusi itu ke dalam kolom yang telah disediakan lalu klik tombol dibawahnya,
copy link yang telah dikeluarkan, pastekan di blog anda,
siiip dah

2012-12-06T00:49:00.003-08:00

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
GOOD ENVIRONMENT GOVERNANCE

Lembaga yudisial (pengadilan, kejaksaan dan polisi)
Birokrasi yang profesional dan bersih
DPR yang kredibel dan aspiratif
Masyarakat madani yang tangguh

KEBIJAKAN LINGKUNGAN

Kebijakan bensin bebas timbal
Kebijakan desentralisasi pengelolaan LH
Kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan

PERATURAN PERUNDANGAN

Baku mutu emisi
Baku mutu limbah cair
Golongan peruntukan air sungai
Pengelolaan limbah B3

KEPEDULIANKONSUMEN

Kesadaran untuk membeli barang yang dibuat dengan etika lingkungan yang tinggi
Boikot konsumen terhadap produk2 tertentu yang tidak rmah lingkungan

MARKET BASED INSTRUMENT

Market Creation / tredeable emmision/ effluent permits
Fiscal, Land reclamation bonds

TEHNOLOGY

Teknologi produksi bersih
Verifikasi teknologi ramah lingkungan

SML ISO 17025

2012-11-17T04:52:00.001-08:00

ISO / IEC 17025 Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi adalah standar ISO utama yang digunakan oleh laboratorium pengujian dan kalibrasi. Awalnya dikenal sebagai ISO / IEC Guide 25, ISO / IEC 17025 awalnya dikeluarkan oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi tahun 1999. Ada banyak kesamaan dengan ISO 9000 standar, tapi ISO / IEC 17025 menambahkan dalam konsep kompetensi untuk persamaan. Dan itu berlaku secara langsung kepada organisasi-organisasi yang menghasilkan hasil pengujian dan kalibrasi. Sejak rilis awal, rilis kedua dibuat pada tahun 2005 setelah disepakati bahwa hal itu diperlukan untuk memiliki kata-kata sistem mutu yang lebih erat selaras dengan versi 2000 dari ISO 9001.Standar ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1999 dan pada tanggal 12 Mei 2005 pekerjaan alignment ISO / CASCO komite yang bertanggung jawab untuk itu diselesaikan dengan penerbitan standar terakhir. Yang paling perubahan signifikan diperkenalkan lebih menekankan pada tanggung jawab manajemen senior, dan persyaratan eksplisit untuk perbaikan berkesinambungan dari sistem manajemen itu sendiri, dan khususnya, komunikasi dengan pelanggan. [1]Isi ISO / IEC 17025 - ISO / IEC 17025 standar itu sendiri terdiri dari lima elemen yang Lingkup, Referensi Normatif, Istilah dan Definisi, Persyaratan Manajemen dan Persyaratan Teknis. Dua bagian utama dalam ISO / IEC 17025 adalah Manajemen Persyaratan dan Persyaratan Teknis. Persyaratan manajemen terutama terkait dengan operasi dan keefektifan sistem manajemen mutu dalam laboratorium. Persyaratan teknis meliputi faktor-faktor yang menentukan kebenaran dan keandalan pengujian dan kalibrasi yang dilakukan di laboratorium.Laboratorium menggunakan ISO / IEC 17025 untuk menerapkan sistem mutu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk secara konsisten menghasilkan hasil yang valid [2]. Hal ini juga merupakan dasar untuk akreditasi dari badan akreditasi. Karena standar adalah tentang kompetensi, akreditasi hanya pengakuan formal dari demonstrasi kompetensi yang. Sebuah prasyarat untuk laboratorium untuk menjadi terakreditasi adalah memiliki sistem manajemen mutu yang terdokumentasi. Isi biasa dari manual mutu mengikuti garis besar dari standar ISO / IEC 17025.

Faktor teknis yang perlu diperhatikan antara lain :

Sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi dan pengalaman

Kalibrasi dan perawatan peralatan laboratorium yang tepat

Sistem jaminan mutu yang sesuai

Teknik pengambilan contoh uji dan metode pengujian yang telah divalidasi

Mampu telusur pengukuran dan system kalibrasi ke standard nasional / internasional

Sistem dokumentasi dan pelaporan data hasil pengujian

Sarana dan lingkungan kerja pengujian

Keuntungan dari penerapan sistem manajemen mutu ISO17025:2005 adalah :

Meningkatkan kemampuan dan kepercayaan pada laboratorium kalibrasi dan laboratorium pengujian melalui penerapan persyaratan yang berlaku

Memudahkan penghapusan hambatan non-pajak perdagangan melalui penerimaan hasil kalibrasi dan hasil uji antar negara

Memudahkan kerjasama antar laboratorium dan antar instansi dalam tukar menukar informasi, pengalaman dan harmonisasi standard dan prosedurnya

ISO 17025 Standard Mutu Laboratorium

2012-11-17T04:28:00.001-08:00

Sejarah dari ISO / IEC 17025 Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi adalah standar ISO utama yang digunakan oleh laboratorium pengujian dan kalibrasi. Awalnya dikenal sebagai ISO / IEC Guide 25, ISO / IEC 17025 awalnya dikeluarkan oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi tahun 1999. Ada banyak kesamaan dengan ISO 9000 standar, tapi ISO / IEC 17025 menambahkan dalam konsep kompetensi untuk persamaan. Dan itu berlaku secara langsung kepada organisasi-organisasi yang menghasilkan hasil pengujian dan kalibrasi. Sejak rilis awal, rilis kedua dibuat pada tahun 2005 setelah disepakati bahwa hal itu diperlukan untuk memiliki kata-kata sistem mutu yang lebih erat selaras dengan versi 2000 dari ISO 9001.
Standar ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1999 dan pada tanggal 12 Mei 2005 pekerjaan alignment ISO / CASCO komite yang bertanggung jawab untuk itu diselesaikan dengan penerbitan standar terakhir. Yang paling perubahan signifikan diperkenalkan lebih menekankan pada tanggung jawab manajemen senior, dan persyaratan eksplisit untuk perbaikan berkesinambungan dari sistem manajemen itu sendiri, dan khususnya, komunikasi dengan pelanggan. [1]
Isi ISO / IEC 17025 - ISO / IEC 17025 standar itu sendiri terdiri dari lima elemen yang Lingkup, Referensi Normatif, Istilah dan Definisi, Persyaratan Manajemen dan Persyaratan Teknis. Dua bagian utama dalam ISO / IEC 17025 adalah Manajemen Persyaratan dan Persyaratan Teknis. Persyaratan manajemen terutama terkait dengan operasi dan keefektifan sistem manajemen mutu dalam laboratorium. Persyaratan teknis meliputi faktor-faktor yang menentukan kebenaran dan keandalan pengujian dan kalibrasi yang dilakukan di laboratorium.
Laboratorium menggunakan ISO / IEC 17025 untuk menerapkan sistem mutu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk secara konsisten menghasilkan hasil yang valid [2]. Hal ini juga merupakan dasar untuk akreditasi dari badan akreditasi. Karena standar adalah tentang kompetensi, akreditasi hanya pengakuan formal dari demonstrasi kompetensi yang. Sebuah prasyarat untuk laboratorium untuk menjadi terakreditasi adalah memiliki sistem manajemen mutu yang terdokumentasi. Isi biasa dari manual mutu mengikuti garis besar dari standar ISO / IEC 17025.

KONSEP K3

2012-11-09T11:06:00.000-08:00

EFEKTIFITAS KEBIJAKAN DEWAN K3 NASIONAL 2007-2010 DAN REVITALISASI PENGAWASAN K3

Ref:Ismail. A (2008)
latar Belakang
Jumlah pekerja seluruh Indonesia berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik per Februari 2007 adalah 97,583,141 pekerja baik industri formal maupun informal. Sementara jumlah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur skala besar dan sedang pada tahun 2005 berjumlah 20,729 perusahaan yang memperkerjakan sekitar 12,094,067 pekerja. Meskipun jumlah pekerja di industri manufaktur hanya 12.4% dari total seluruh pekerja di Indonesia,namun para pekerja di industri manufaktur ini sangat tinggi tingkat resiko kesehatannya karena tingkat pajanan bahaya selama bekerja (BPS,2007).
Pada tahun 2002,Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea menyatakan keprihatinannya terhadap keselamatan kerja,dengan menyebutkan bahwa kecelakaan kerja menyebabkan hilangnya 71 juta jam orang kerja (71 juta jam yang seharusnya dapat secara produktif digunakan untuk bekerja apabila pekerja-pekerja yang bersangkutan tidak mengalami kecelakaan) dan kerugian laba sebesar 340 milyar rupiah.
Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi,DR.Ir.Erman Suparno,MBA,Msi,dalam presentasinya pada acara sosialisasi revitalisasi pengawasan ketenagakerjaan pada tanggal 1 April 2008 di kantor Depnakertrans Jakarta mengatakan kecelakaan kerja di Indonesia menduduki pada urutan ke-52 dari 53 negara di dunia,jumlah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sebanyak 65,474 kecelakaan. Dari kecelakaan tersebut mengakibatkan meninggal 1,451 orang,cacat tetap 5,326 orang dan sembuh tanpa cacat 58,697 orang. Dalam kesempatan tersebut Menakertrans juga menyampaikan bahwa tingkat pelanggaran Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan pada tahun 2007 sebanyak 21,386 pelanggaran.
Data tersebut diatas hanya menyebutkan angka kecelakaan kerja dan tidak ada data yang menyebutkan angka kesakitan akibat kerja atau karena terpajan oleh bahaya di tempat kerja. Umumnya kecelakaan yang di laporkan oleh pihak industri ke Departemen Tenaga Kerja hanyalah kecelakaan berupa cidera fisik seperti tertimpa,terpotong atau luka,terbakar,dan lain sebagainya. Memang tidak mudah untuk melakukan investigasi menurunya kesehatan pekerja atau sakit yang diakibatkan oleh kondisi kerja yang tidak aman,apalagi jika akibat dari pajanan tersebut bersifat kronis dan baru bisa diketahui dalam jangka panjang.
Data yang ditampilkan pada tabel 1 diatas hanyalah ibarat puncak gunung es diatas permukan laut,masih banyak kasus-kasus K3 yang tidak muncul ke permukaan karena berbagai faktor,diantaranya:

Banyaknya kasus K3 yang tidak dilaporkan oleh pihak industri ke Depnaker setempat dengan berbagai alasan.
Kurangnya pengawasan oleh pihak Depnaker.
Buruknya sistem pelaporan dan pencatatan yang ada di Depnaker.
Rendahnya pengetahuan pekerja mengenai K3.
Dan lain-lain

Meskipun demikian,paling tidak data diatas telah mencerminkan bahwa sistem K3 yang ada di Indonesia masih ada kelemahan,baik dari segi kebijakan maupun dari segi implementasi.
Pembatasan Masalah
Kebijakan pemerintah dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat beragam,baik dalam bentuk Undang-Undang,Peraturan-Pemerintah,Kepmen dan bahkan Pemerintah daerah juga mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Analisa kebijakan K3 yang penulis sampaikan disini dibatasi pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) yang merumuskan Visi,Misi,Kebijakan,Strategi dan Program Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2007 – 2010 dikaitkan dengan Program Revitalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan yang di keluarkan pleh Depnakertrans pada tanggal 1 April 2008.
Tujuan
Analisa kebijakan K3 ini adalah untuk melihat apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh DK3N dan Depnakertrans dibidang K3 ini sudah efektif dan tepat sasaran.
Konsep Kebijakan K3
Organisasi buruh internasinal ILO mengeluarkan guidline untuk pelaksanaan OHS managemen mulai dari tingkat nasional sampai pada tingkat perusahaan. Menurut ILO-OSH guidline ini,kebijakan K3 tingkat nasional menekankan hal-hal berikut [ILO-OSH 2001]:

Manajemen K3 harus merupakan bagian integral dari keseluruhan manajemen organisasi.
Memfasiltasi kegiatan K3 baik tingkat nasional dan organisasi.
Keterlibatan pekerja atau perwakilan pekerja pada tingkat organisasi.
Melaksanakan perbaikan terus menerus terhadap biroksrasi,administrasi dan biaya.
Kerjasama antar instansi terkait dalam kerangka manajemen K3
Melakukan evaluasi berkala terhadap efektifitas kebijakan K3 nasional.
Mempublikasikan manajemen K3
Memastikan manajemen K3 diberlakukan sama terhadap kontraktor,pekerja kontrak dan pekerja tetap.

Kerangka konsep kebijakan OSH (K3) internasional menurut komite gabungan ILO dan WHO untuk Occupational Health adalah seperti yang terlihat pada gambar-1. Program K3 nasional harus memiliki tiga unsur yaitu;Program promosi budaya K3,Program Penguatan Sistem Manjemen K3,dan Program Sasaran Penerapan. Ketiga program tersebut harus didukung oleh advokasi promosi,perundang-undangan,pengawasan dan tenaga ahli dibidang K3. Dalam membuat kebijakan nasional,pemerintah harus mengacu pada peraturan-perturan international seperti WHO dan ILO. Pemerintah juga harus membentuk Dewan Penesehat K3 untuk membantu membuat kebijakan atau program K3 [Takala.J,2007].

Gambar 1:Kerangka Occupational Health Servis internasional [Takala.J,2007]
Meskipun sampai pada tahun 2007,Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi-konvensi ILO yang berkaitan dengan K3 kecuali Konvensi ILO No 120/ 1964 tentang Higiene (Komersial dan Perkantoran). Tetapi hingga tahun 2000,Indonesia sudah meratifikasi seluruh Konvensi Dasar ILO tentang Hak Asasi Manusia yang semuanya berjumlah delapan. Delapan konvesi tersebut adalah:

Konvensi no. 87:Kebebasan berserikat dan perlindungan terhadap hak berorganisasi,1948
Konvesi no. 98:Hak berorganisasi dan berunding bersama,1949
Konvensi no. 29:Kerja paksa,1930
Konvensi no. 105:Penghapusan kerja paksa,1950
Konvensi no. 100:Imbalan yang setara,1951
Konvensi no. 111:Diskriminasi (dalam pekerjaan dan jabatan),1958
Konvensi no. 138:Batas usia minimum,1973
Konvensi no. 182:Bentuk-bentuk terburuk perburuhan anak,1999.

Beberapa faktor yang mengahambat atau menjadi kendala dalam pelaksanaan K3 di negara-negara berkembang adalah [Rosenstock,2004):

Akses terhadap informasi K3 yang sangat terbatas.
Tingkat pengetahuan K3 para manajer dan pekerja yang rendah.
Alat-alat safety yang tersedia di pasaran sangat terbatas dan berkualitas rendah.
Konflik regional,tekanan ekonomi,faktor klimatologi dan pertukaran tenaga asing yang sedikit sehingga mempersulit pelaksanaan K3.
Jumlah tenaga kerja tinggi sementara lapangan kerja sedikit.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diatas,maka strategi yang harus diterapkan harus meliputi strategi berskala internasional,nasional,tempat kerja (organisasi) dan individu pekerja.
Intervensi dari pemerintah dalam menciptakan aturan dan sistem ditempat kerja dalam bidang K3 sangatlah penting. Hal ini dibuktikan oleh negara-negara industri yang memiliki kerangka kebijakan K3 yang kuat dan penegakan hukum secara tegas dapat memperbaiki situasi ditempat kerja secara signifikan. Disamping itu kontrol dari pemerintah tehadap pelaksanaan K3 dilapangan lebih efektif untuk memperbaiki kesehatan pekerja,hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan strategi K3 untuk meningkatkan daya saing perusahaan [Rosenstock,2004].
Kebijakan K3 Nasional
Visi,Misi,Kebijakan,Strategi dan Program Kerja Keselamatan dan Kerja (K3) Nasional 2007 – 2010. [DK3N]Visi
Terwujudnya budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia
Misi

Meningkatkan koordinasi yang sinergis antar pengandil (stakeholders) bidang K3
Meningkatkan kemandirian dunia usaha dalam menerapkan K3
Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja di bidang K3

Kebijakan

Peningkatan koordinasi berdasarkan kemitraan yang saling mendukung.
Pemberdayaan pengusaha,tenaga kerja dan pemerintah agar mampu menerapkan dan meningkatkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja.
Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator.
Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen perusahaan.
Pemahaman dan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang berkelanjutan.

Strategi

Meningkatkan komitmen pengusaha dan tenaga kerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
Meningkatkan peran dan fungsi semua sektor dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.
Meningkatkan kemampuan,pemahaman,sikap dan perilaku budaya keselamatan dan kesehatan kerja dari pengusaha dan tenaga kerja.
Melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja melalui manajemen risiko dan manajemen perilaku yang berisiko.
Mengembangkan sistem penilaian keselamatan dan kesehatan kerja (Audit SMK3) di dunia usaha.
Mendampingi dan menguatkan usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) dalam menerapkan dan meningkatkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja.
Meningkatkan penerapan sistem informasi keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi.
Memberikan pemahaman mengenai keselamatan dan kesehatan kerja sejak usia dini hingga pendidikan tinggi.
Meningkatkan peran organisasi profesi,perguruan tinggi,praktisi dan komponen masyarakat lainnya dalam peningkatan pemahaman,kemampuan,sikap,perilaku budaya keselamatan dan kesehatan kerja.

10. Meningkatkan integrasi keselamatan dan kesehatan kerja dalam semua bidang disiplin ilmu.
Program Utama

Koordinasi dan sinergi antar pengandil.
Harmonisasi peraturan,perundangan,standar dan pedoman bidang K3.
Peningkatan peran dan fungsi pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Pelaksanaan sistem informasi keselamatan dan kesehatan kerja yang terpadu.

Program Revitalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan
Depnakertrans pada tanggal 1 April 2008 baru saja mencanangkan program revitalisasi pengawasan ketengakerjaan. Tujuan dari program ini adalah untuk menjadikan K3 sebagai budaya kerja untuk meningkatkan mutu dan produktivitas kerja. Dalam penerapan program ini Depnakertrans membuat strategi pengawasan ketenagakerjaan sebagai berikut:

Peningkatan kuantitas dan kualitas pengawas ketenagakerjaan.
Peningkatan pengawasan,perlindungan dan penindakan hukum ketenagakerjaan.
Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
Peningkatan pemberdayaan masyarakat industri.

Kemudian untuk implementasi kebijakan pengawasan tersebut Depnakertrans akan melakukan:

Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas ketenagakerjaan.
Meningkatkan kerjasama dan koordinasi Inter-Dep,Gubenur,Bupati dan Walikota.
Menyempurnakan peraturan perundang-undangan.
Meningkatkan peran serta masyarakat.

Sasaran atau target dari pengawasan ketenagakerjaan ini pada tahun 2008 adalah:

Kecelakaan kerja menurun 50%
Kepesertaan Jamsostek meningkat 2 juta orang
Pekerja anak berkurang 10,000 orang.
Pelanggaran menurun 20%.
Efektifitas pengawasan meningkat di 122 Kab/Kota.
Peranserta masyarakat meningkat.

Analisa Kebijakan
Untuk menuju dunia usaha dan dunia kerja yang berbudaya K3 serta terlaksananya implementasi peraturan perundangan K3 di Indonesia,maka Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) sebagai institusi tripartit ekstra struktural memprakarsai untuk menyusun Visi,Misi,Kebijakan,Strategi,dan Program Kerja K3 Nasional. Hal ini dilakukan mengingat DK3N dibentuk oleh pemerintah dengan surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I setiap 2 (dua) tahun,dengan keanggotaan 10 anggota kelompok pemerintah (dari berbagai departemen),10 anggota dari kelompok pengusaha (dari berbagai sektor),dan 10 anggota dari serikat pekerja/serikat buruh (dari berbagai SP/SB).
Di lihat dari visi yang dibuat oleh DK3N yang menjadikan K3 sebagai budaya adalah merupakan hal yang sangat tepat. Karena 80% kecelakaan kerja dipicu oleh prilaku tidak aman dari pekerja,prilaku tidak aman tersebut di sebabkan oleh budaya K3 yang masih sangat rendah dari pekerja. Budaya K3 (safety culture) dapat dibentuk jika di topang oleh tiga sisi yang sangat kuat,yaitu:

Pekerja;para pekerja harus memiliki pengetahuan,keahlian,kemampuan,kecerdasan,motivasi dan personaliti yang cukup dan baik dalam melaksanakan pekerjaannya.
Lingkungan;tersedianya peralatan,mesin,lingkungan,prosedur dan kondisi lingkungan pendukung lainnya di tempat kerja.
Perilaku;kepedulian,kesadaran,loyalitas,komunikasi,pengawasan dan sebagainya.

Ketiga hal tersebut saling bersinergi satu sama lain dalam menciptakan budaya K3 ditempat kerja seperti yang terlihat pada gambar 1. Untuk membagun budaya K3 dibutuhkan ketiga hal tersebut diatas,apabila salah dari ketiga hal tersebut tidak terpenuhi atau terpenuhi sebahagian maka budaya K3 tidak akan dapat dibangun dengan baik di tempat kerja [Geller,2000].

Gambar 1. Konsep segitiga budaya K3 [Geller,2000]

Di lihat dari sisi strategi dan program yang dibuat oleh DK3N sudah sangat baik dan mengikuti konsep-konsep Occupational Health and Safety. Jika di lihat dari perubahan pardigma yang disampaikan oleh Geller (2002),adalah K3 yang selama ini dilaksanakan karena adanya tekanan dan kewajiban dari pemerintah sudah berubah menjadi tanggung jawab organisasi terhadap lingkungannya. Jika di lihat substansi dari strategi DK3N tersebut diatas adalah ingin melibatkan lebih jauh para pengusaha,pekerja dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam membudayakan K3 sehingga K3 dapat menjadi tanggung jawab organisasi terhadap lingkungannya. Jika hal ini dapat di wujudkan maka K3 nantinya bukan lagi menjadi beban biaya perusahaan akan tetapi menjadi bagian yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan produktifitas perusahaan.
Kebijakan DK3N 2007-2010 tersebut sudah memenuhi aspek ekuitas,karena kebijakan tersebut sudah mencakupi aspek pengusaha,manajemen perusahaan dan pekerja. Sasaran untuk melindungi pekerja secara maksimal dan meningkatkan produktifitas perusahaan demi kelangsungan usaha sudah tercermin dalam strategi dan program DK3N 2007-2010. Walaupun demikian keterlibatan pekerja yang dalam banyak hal diwakili oleh Serikat Pekerja tidak secara eksplisit disebutkan dalam strategi maupun program DK3N tersebut diatas. Keberadaan Serikat Pekerja pada banyak perusahaan masih dianggab sebagai musuh manajemen sehingga seringkali tidak pernah dilibatkan dalam membuat kebijakan K3 pada level perusahaan. Serikat pekerja adalah salah satu unit organisasi yang dapat secara efektif mempromosikan kesehatan di tempat kerja dan meningkatkan keterlibatan pekerja dalam pelaksanaan K3 secara optimal [Gereluk,2002]. Pekerja dan perwakilan pekerja harus di libatkan secara aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan training dan mendisain training program [Graham,2002].
Pada tahap pelaksanaan kebijakan K3 dilapangan akpek ekuitas belum terpenuhi,sangat jelas terlihat keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha atau manjemen perusahaan. Banyak sekali hak-hak pekerja dalam hal ini K3 yang tidak terpenuhi. Pada bagian akhir pembahasan ini akan di jelaskan salah satu contoh keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha dan mengabaikan hak pekerja.
Namun jika di lihat dari masih tingginya tingkat kecelakaan kerja di Inonesia,maka akan muncul pertanyaan dalam benak kita ”Kenapa kebijakan DK3N 2007-2010 yang secara program sudah baik akan tetapi tidak efektif dalam menurunkan tingkat kecelakaan kerja?’. Hal ini memang perlu dipertanyakan karena fakta menunjukan Indonesia berada pada peringkat tertinggi dalam kecelakaan kerja. Akan tetapi kebijakan ini baru berjalan satu tahun dan perlu waktu lebih lama lagi untuk melihat efektifitasnya. Dari sisi konsep kebijakan ini seharusnya cukup efektif dalam menurunkan tingkat kecelakaan kerja. Pada program DK3N ini tercantum usaha-usaha untuk meningkatkan pengetahuan pekerja dalam hal K3,bahkan sudah dimulai sejak dini dibangku sekolah atau kuliah,koordinasi yang intensif dengan berbagai instansi dalam upaya peningkatan budaya K3,kajian ulang dan revisi terhadap berbagai kebijakan K3,membuat standar teknis (SNI) dan masih banyak program lainnya yang secara konsep sudah baik.
Program Revitalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan yang dicanangkan oleh Depnakertrans dalam upaya mendukung program DK3N 2007-2010 sangatlah menarik untuk dikaji lebih jauh,terutama kesiapan perangkat pendukung baik dari sisi sumber daya manusia maupun peraturan-peraturan yang ada. Ditambah lagi dengan adanya otonomi daerah dimana setiap daerah berhak mengatur dan membuat kebijakan sendiri-sendiri sementara koordinasi dengan pusat masih sangat lemah,sehingga terjadi tumpang tindih kebijakan. Sementara Undang-Undangan,Peraturan Pemerintah dan Kepmen yang dikeluarkan pemerintah pada departemen yang berbeda juga sangat kompleks dan tumpang tindih satu sama lain. Hal ini akan menyulitkan Depnakertrans dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan penegakan hukum bagi pelangar ketenagakerjaan. Demikian juga bagi masyarakat pekerja sangatlah tidak mudah untuk memahami kebijakan pemerintah yang saling tumpang tindih tersebut.
Kesiapan sumber daya manusia (SDM) di Depnakertrans sendiri juga masih di ragukan terutama yang berada di daerah. Tidak saja hanya dari sisi kuantitas yang juga masih sangat kurang,dari segi kualitas juga sangat perlu di tingkatkan. Karena untuk menjadi pengawas K3 tidak saja harus memahami SMK3 akan tetapi juga harus memahami dan menguasai SNI atau Sstandar Iinternasional yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk melakukan pengawasan seluruh perusahaan yang berjumlah sekitar 148,000 perusahaan di butuhkan 1,849 orang pengawas di seluruh Indonesia. Sementara saat ini hanya ada 505 orang pengawas dan masih dibutuhkan tambahan kurang lebih 1,344 orang pengawas. Sementara ketersediaan SDM yang di hasilkan oleh perguruan tinggi dengan pengetahuan K3 yang memadai sangatlah sedikit. Karena sampai ini hanya ada sekitar 7 perguruan tinggi yang sudah memiliki departemen K3.
Kendala lain yang juga perlu diselesaikan oleh Depnakertrans dalam waktu dekat untuk mendukung revitalisasi pengawasan ketenagakerjaan adalah standar kerja K3 atau kebijakan teknis untuk setiap sektor industri yang nantinya akan dijadikan acuan oleh pengusaha atau manjemen perusahaan dalam menerapkan K3 di perusahaannya masing-masing. Sebagai contoh adalah kebijakan teknis untuk sektor Konstruksi,Lift dan Eksekalator,Transportasi,Perlindungan Kebakaran,Penggunaan APD dan seterusnya. Sampai saat ini pekerja maupun assosiasi-assosiasi profesional masih kebingungan dalam menerapkan K3 secara holistik. Sebagai salah satu contoh kebijakan mengenai kewajiban bagi pengusaha untuk menyediakan alat pelindung diri buat para pekerja yang di cantumkan dalam UU No.1 tahun 1970 tidak di ikuti dengan aturan atau standar spesifikasi APD dan pajanan bahaya. Sehingga yang terjadi dilapangan adalah penggunaan APD seadanya dan tidak memenuhi standar yang notabene tidak melindungi pekerja dari pajanan bahaya. Jika di lihat di negara-negara maju justru sebaliknya,mereka lebih banyak membuat guidance pelaksanaan dan standariasi daripada sekedar kebijakan. Setiap kebijakan yang di keluarkan selalu di ikuti oleh spesifikasi dan standarisasi yang jelas. Jadi kelemahan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah adalah pada tingkat Standar Nasional Indonesia (SNI) yang seharusnya merupakan pendukung pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh sebagian pengusaha untuk tidak memenuhi kewajibannya melindungi pekerja karena mempertimbangkan biaya yang harus di keluarkan. Meskipun ada audit dari Depnaker mereka tetap lolos karena perusahaan tetap menyediakan APD meskipun tidak sesuai standar.
Jika di lihat sasaran atau target dari pengawasan ketenagakerjaan pada tahun 2008,terutama kecelakaan kerja menurun 50% adalah hampir tidak mungkin untuk di realisasikan mengingat kondisi dan situasi yang dijelaskan diatas. Bagaimana mungkin kita bisa menurunkan tingkat kecelakaan kerja hingga 50% sementara pelaksanaan dari kebijakan dan program yang sudah dicanangkan masih sangat jauh dari harapan. Sementara sasaran lain seperti kepesertaan jamsostek meningkat 2 juta orang,pekerja anak berkurang 10,000 orang,pelanggaran menurun 20%,efektifitas pengawasan meningkat di 122 Kab/Kota dan peranserta masyarakat meningkat masih mungkin bisa dicapai pada tahun 2008 asalkan pemerintah secara serius melaksanakan program revitalisasi tersebut.
Jikalau kita harus jujur dan terbuka melihat kenyataan,banyak hal yang harus dibenahi dalam bidang K3. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah,pengusaha,lembaga pendidikan,organisasi pekerja dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk melindungi pekerja dari akibat sakit atau kecelakaan kerja dan meningkatkan produktifitas pekerja dalam upaya memajukan perusahaan tempat bekerja khususnya dan bangsa ini secara umum.
Kesimpulan

Tingkat kecelakaan kerja di Indonesia masih sangat tinggi. Indonesia berada pada urutan ke 2 dari 53 negara.
Kebijakan DK3N 2007-2010 sudah memenuhi aspek ekuitas dan efektifitas. Akan tetapi dalam hal implementasi belum memenuhi kedua aspek tersebut.
Program Revitalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan oleh Depnakertrans menghadapi banyak kendala.
Standar teknis untuk mendukung Kebijakan Nasional K3 belum lengkap.
Keterlibatan pekerja dan serikat pekerja dalam membuat kebijakan K3 sangat diperlukan.
Keberpihakan pemerintah terhadap pekerja terlihat masih rendah.

Saran-saran

Keterlibatan perkerja yang diwakili oleh Serikat Pekerja dalam usaha untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan K3 perlu secara tegas dicantumkan dalam kebijakan pada tingkat nasional.
Diperlukan standar teknis (SNI) untuk masing-masing sektor untuk mendukung program revitalisasi pengawasan ketenagakerjaan.
SDM perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitas dan kualitas dalam menjalankan program pengawasan ketenga kerjaan.
K3 perlu di usulkan untuk dijadikan salah satu bidang studi wajib baik di universitas maupun di SLTA.
Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih signifikan untuk promosi K3.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO.472 TH 1996

2012-11-09T11:02:00.003-08:00

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996

Tentang:Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa sebagai dampak perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang maka produksi,distribusi dan penggunaan bahan berbahaya semakin meningkat jumlahnya maupun jenisnya.

b. bahwa penggunaan bahan berbahaya yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan penanganannya dapat menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan;

c. bahwa salah satu upaya untuk menghindarkan atau mengurangi resiko bahan berbahaya dilakukan melalui pemberian informasi yang benar tentang penanganan bahan berbahaya kepada pengelola bahan berbahaya dan masyarakat urnum;

d. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 453/Menkes/Per/XI/ 1993 tentang Bahan Berbahaya tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi perdagangan dunia saat ini sehingga perlu dirubah dan ditetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.

Mengingat:

1. Ordonansi Bahan Berbahaya Stbl 1949 Nomor 377;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2210);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Negara Nomor 3274);1

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreementt Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Homer 3564);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran,Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomer 12);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen

11. Keputusan Presiden Nomer 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departement

MEMUTUSKAN:

Menetapakan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGAMANAN BAHAN

BERBAHAYA BAGI KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan berbahaya adalah zat,bahan kimia dan biologi,baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung. yang mempunyai sifat racun,karsinogenik,teratogenik,mutagenik. korosif dan iritasi.

2. Lembaran Data pengaman (LDP) adalah lembar petunjuk yang berisi informasi tentang sifat fisika,kimia dan bahan berbahaya,jenis bahaya yang dapat ditimbulkan,cara penanganan dan tindakan khusus yang berhubungan dengan keadaan darurat di dalam penanganan bahan berbahaya.

3. Direktur Jenderal adalah Direkiur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 2

Jenis bahan berbahaya dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah bahan berbahaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 3

(1) Setiap jenis bahan berbahaya yang akan didistribusikan atau diedarkan harus didaftar pada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan.

(2) Pendaftaran bahan berbahaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh produsen,importir atau distributor bahan berhahaya dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan contoh formulir pendaftaran pada Lampiran II.

(3) Kepada produsen atau badan usaha yang ditunjuk oleh produsen yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan tanda bukti pendaftaran.

Pasal 4

(1) Setiap badan usaha alau perorangan yang mengelola bahan berbahaya harus membuat menyusun dan memiliki lembaran data pengaman bahan berbahaya sesuai dengan contoh dalam Lampiran III.

(2) Lembaran Data Pengaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) harus diletakkan pada lempat yang mudah dilihat dan dibaca untuk memudahkan tindakan pengamanan apabila diperlukan.

Pasal 5

(1) Setiap bahan berbahaya yang diedarkan harus diberi wadah dan kemasan dengan baik serta aman.

(2) Pada wadah atau kemasan harus dicantumkan penandaan yang meliputi nama sediaan atau nama dagang,nama bahan aktif,isi /berat / netto,kalimat peringatan dan tanda atau simbol bahaya,petunjuk pertolongan pertama pada kecelakaan.

(3) Penandaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mudah dilihat,dibaca,dimengerti tidak mudah lepas dan luntur baik karena pengaruh sinar maupun cuaca.

Pasal 6

(1) Badan usaha dan perorangan yang mengelola bahan berbahaya harus membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan yang memuat tentang penenimaan,penyaluran dan penggunaan serta yang berkaitan dengan kasus yang terjadi

(2) Bentuk laporan sebagaimana contoh laporan dalam Lampiran IV dan VI

Pasal 7

(1) Kasus terhadap importir bahan berbahaya berupa formalin,merkuri metanill yellow. rodamin B dan sianida dan garamnya,harus segera melaporkan pemasukan atau penerimaannya kepada Direktur Jenderal selambat lambatnya (dua) minggu setelah penerimaan barang sesuai dengan contoh formulir laporan pada Lampiran V.

(2) lmpotir atau distributor yang menyalurkan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus membuat pencatatan khusus mengenai

- nama dan alamat jelas dari pemesan atau pengguna.

- jumlah atau banyaknya bahan berbahaya yang diserahkan.

- untuk keperluan apa bahan berbahaya tersebut digunakan oleh pemesan

(3) Pada kemasan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicantumkan nama importimya.

Pasal 8

(1) Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dan atau Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat sendiri atau bersama-sama dengan instansi terkait dapat melaksanakan pemantauan atau pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

(2) Direktoral Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dan atau Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat sendiri atau bersama-sama dengan instansi terkait melakukan pembinaan melalui pemberian intormasi. Penyuluhan atau pelatihan terhadap masyarakat atau pengelola bahan berbahaya dalam rangka perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

(3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pemberian penjelasan tentang ancaman atau bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bahan berbahaya,cara penanganan dan penanggulangannya bila terjadi kecelakaan dan atau keracunan,baik secara langsung maupun melalui media cetak alau media elektronik.

Pasal 9

Badan usaha atau perorangan yang mengelola bahan berbahaya yang melakukan perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1 Pasal 4,Pasal 5,Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Menteri ini baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan terjadinya bahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia serta lingkungan dikenakan sanksi berupa tindakan administratif atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Badan usaha atau perorangan yang mengelola bahan berbahaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya peraturan ini.

pasal 11

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 453/Menkes/per/IX/ 1983 tentang Bahan Berbahaya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

pasal 12

(1) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam peraturan ini,ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(2) Perubahan jenis bahan berbahaya yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara republik Indonesia.

Ditetapkan di:JAKARTA

Pada tanggal 9 Mei 1996.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(Prof. Dr. SUJUDI)

KEPMEN TENAGA KERJA TTG PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI TEMPAT KERJA

2012-11-09T11:00:00.001-08:00

KEP. 187 / MEN /1999

MENTERI TENAGA KERJA

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA R.I.

NOMOR:KEP. 187 / MEN /1999

T E N T A N G

PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA

DI TEMPAT KERJA

MENTERI TENAGA KERJA R.I.

Menimbang:

a. bahwa kegiatan industri yang mengolah,menyimpan,mengedarkan,mengangkut dan mempergunakan bahan-bahan kimia berbahaya akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan sehingga berpotensi untuk menimbulkan bahaya besar bagi industri,tenaga kerja,lingkungan maupun sumber daya lainnya;

b.bahwa untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja,akibat penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja maka perlu di atur pengendaliannya;

c.Bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 612/Men/1989 tentang Penyediaan Data Bahan Berbahaya terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja sudah tidak sesuai lagi maka perlu di sempurnakan;

d.Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat:

1.Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ( Lembaran Negara No. 1 tahun 1970 Tambahan Lembaran Negara No. 2918 );

2.Keputusan Presiden No. 122/M tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

3.Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;

4.Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 02/Men/1992 tentang Tata cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

5.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI TEMPAT KERJA

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

a.Bahan Kimia Berbahaya adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia dan atau fisika dan atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja,instalasi dan lingkungan.

b.Nilai Ambang Kuantitas yang selanjutnya disebut NAK adalah standar kuantitas bahan kimia berbahaya untuk menetapkan potensi bahaya bahan kimia di tempat kerja.

c.Pengendalian bahan kimia berbahaya adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah dan atau mengurangi resiko akibat penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja terhadap tenaga kerja,alat-alat kerja dan lingkungan .

d.Lethal Dose 50 (LD 50) adalah dosis yang menyebabkan kematian pada 50% binatang percobaan.

e.Lethal Concentration 50 (LC 50) adalah konsentrasi yang menyebabkan kematian pada 50% binatang percobaan.

f.Pengusaha adalah:

1. Orang,perseorangan,persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

2. Orang,perseorangan,persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

3. Orang,perseorangan,persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

g.Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin langsung suatu kegiatan kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

h.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja,guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

i.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan,tertutup atau terbuka,bergerak atau tetap,dimana tenaga kerja melakukan pekerjaan atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha,dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

j.Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga tehnis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

k.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai tehnis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

l.Direktur adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 UU No. 1 tahun 1970.

m.Menteri adalah Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 2

Pengusaha atau Pengurus yang menggunakan,menyimpan,memakai,memproduksi dan mengangkut bahan kimia berbahaya di tempat kerja wajib mengendalikan bahan kimia berbahaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Pasal 3

Pengendalian bahan kimia berbahaya sebagaimana di maksud pasal 2 meliputi:

a. penyediaan lembar data keselamatan bahan (LDKB) dan label;

b. penunjukan petugas K3 Kimia dan Ahli K3 Kimia.

B A B II

PENYEDIAAN DAN PENYAMPAIAN LEMBAR DATA

KESELAMATAN BAHAN DAN LABEL

Pasal 4

(1) Lembar data keselamatan bahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi keterangan tentang

a. identitas bahan dan perusahaan;

b. komposisi bahan;

c. identifikasi bahaya;

d. tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);

e. tindakan penanggulangan kebakaran;

f. tindakan mengatasi kebocoran dan tumpahan;

g. penyimpanan dan penanganan bahan;

h. pengendalian pemajanan dan alat pelindung diri;

i. sifat fisika dan kimia;

j. stabilitas dan reaktifitas bahan;

k. informasi toksikologi;

l. informasi ekologi;

m. pembuangan limbah;

n. pengangkutan bahan;

o. informasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

p. informasi lain yang diperlukan.

(2)Bentuk lembar data keselamatan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

Pasal 5

Label sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi keterangan mengenai:

a. nama produk;

b. identifikasi bahaya;

c. tanda bahaya dan artinya;

d. uraian resiko dan penanggulangannya;

e. tindakan pencegahan;

f. instruksi dalam hal terkena atau terpapar;

g. instruksi kebakaran;

h. instruksi tumpahan atau bocoran

i. instruksi pengisian dan penyimpanan;

j. referensi;

k. nama,alamat dan nomor telepon pabrik pembuat dan atau distributor.

Pasal 6

Lembar Data Keselamatan Bahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan Label sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diletakkan di tempat yang mudah diketahui oleh tenaga kerja dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB III

PENETAPAN POTENSI BAHAYA INSTALASI

Pasal 7

(1)Pengusaha atau Pengurus wajib menyampaikan Daftar Nama,Sifat dan Kuantitas Bahan Kimia Berbahaya di tempat kerja dengan mengisi formulir sesuai contoh seperti tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini kepada Kantor Departemen /Dinas Tenaga Kerja setempat dengan tembusannya disampaikan kepada Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat.

(2)Kantor Departemen/Dinas Tenaga Kerja setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima daftar,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meneliti kebenaran data tersebut.

Pasal 8

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Kantor Departemen/Dinas Tenaga Kerja setempat menetapkan kategori potensi bahaya perusahaan atau industri yang bersangkutan;

(2) Potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. bahaya besar;

b. bahaya menengah.

(3)Kategori potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Nama,Kriteria serta Nilai Ambang Kuantitas (NAK) Bahan Kimia Berbahaya di tempat kerja.

Pasal 9

Kriteria bahan kimia berbahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) terdiri dari:

a. bahan beracun;

b. bahan sangat beracun;

c. cairan mudah terbakar;

d. cairan sangat mudah terbakar;

e. gas mudah terbakar;

f. bahan mudah meledak;

g. bahan reaktif;

h. bahan oksidator;

Pasal 10

(1) Bahan kimia yang termasuk kriteria bahan beracun atau sangat beracun sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dan b,ditetapkan dengan memperhatikan sifat kimia,fisika dan toksik.

(2).Sifat kimia,fisika dan toksik,bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditetapkan sebagai berikut:

a. bahan beracun dalam hal pemajanan melalui Mulut:LD 50 >25 atau <200 mg/kg berat badan,atau Kulit:LD 50 >25 atau <400 mg/kg berat badan,atau Pernafasan:LC 50 >0,5 mg/l dan <2 mg/l;

b. bahan sangat beracun dalam hal pemajanan melalui

Mulut:LD 50 <25 mg/kg berat badan,atau Kulit:LD 50 <50 mg/kg berat badan,atau pernafasan:LC 50 <0,5 mg/l.

Pasal 11

(1).Bahan kimia yang termasuk kriteria cairan mudah terbakar,cairan sangat mudah terbakar dan gas mudah terbakar,sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c,d,dan e,ditetapkan dengan memperhatikan sifat kimia dan fisika.

(2).Sifat fisika dan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. cairan mudah terbakar dalam hal titik nyala >21o C dan <55 o C pada tekanan 1 (satu) atmosfir;

b. cairan sangat mudah terbakar dalam hal titik nyala <21o C dan titik didih >20 o C pada tekanan 1 (satu) atmosfir;

c. gas mudah terbakar dalam hal titik didih <20 o C pada tekanan 1 (satu) atmosfir.

Pasal 12

(1).Bahan kimia ditetapkan termasuk kriteria mudah meledak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf f apabila reaksi kimia bahan tersebut menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi,sehingga menimbulkan kerusakan disekelilingnya.

(2).Bahan kimia ditetapkan termasuk kriteria reaktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf g apabila bahan tersebut:

a. bereaksi dengan air mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar ,atau

b. bereaksi dengan asam mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar atau beracun atau korosif.

(3).Bahan kimia ditetapkan termasuk kriteria oksidator,sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf h apabila reaksi kimia atau penguraiannya menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran.

Pasal 13

Nilai Ambang Kuantitas (NAK) bahan kimia yang termasuk kriteria beracun atau sangat beracun,sebagaimana dimaksud dalam pasal 10,dan mudah meledak atau reaktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (2),ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini.

Pasal 14

Nilai Ambang Kuantitas (NAK) bahan kimia selain yang dimaksud dalam pasal 13 ditetapkan sebagai berikut:

a. bahan kimia kriteria beracun:10 ton;

b. bahan kimia kriteria sangat beracun:5 ton;

c. bahan kimia kriteria reaktif:50 ton;

d. bahan kimia kriteria mudah meledak:10 ton;

e. bahan kimia kriteria oksidator:10 ton;

f. bahan kimia kriteria cairan mudah terbakar:200 ton;

g. bahan kimia kriteria cairan sangat mudah terbakar:100 ton;

h. bahan kimia kriteria gas mudah terbakar:50 ton.

Pasal 15

(1)Perusahaan atau industri yang mempergunakan bahan kimia berbahaya dengan kuantitas melebihi Nilai Ambang Kuantitas (NAK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dikategorikan sebagai perusahaan yang mempunyai potensi bahaya besar.

(2)Perusahaan atau industri yang mempergunakan bahan kimia berbahaya dengan kuantitas sama atau lebih kecil dari Nilai Ambang Kuantitas (NAK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dikategorikan sebagai perusahaan yang mempunyai potensi bahaya menengah.

B A B IV

KEWAJIBAN PENGUSAHA ATAU PENGURUS

Pasal 16

(1)Perusahaan yang dikategorikan mempunyai potensi bahaya besar sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) wajib:

a. mempekerjakan petugas K3 Kimia dengan ketentuan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja non shift sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja shift sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.

b. Mempekerjakan ahli K3 Kimia sekurang-kurangnya 1 (satu) orang;

c. membuat dokumen pengendalian potensi bahaya besar;

d. melaporkan setiap perubahan nama bahan kimia dan kuantitas bahan kimia,proses dan modifikasi instalasi yang digunakan;

e. melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;

f. melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali;

g. melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(2)Pengujian faktor kimia dan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f dilakukan oleh perusahaan jasa K3 atau instansi yang berwenang.

Pasal 17

(1)Perusahaan yang dikategorikan mempunyai potensi bahaya menengah sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) wajib:

a. mempunyai petugas K3 Kimia dengan ketentuan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja non shift sekurang-kurangnya 1 (satu) orang,dan apabila dipekerjakan dengan mempergunakan shift sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;

b. membuat dokumen pengendalian potensi bahaya menengah;

c. melaporkan setiap perubahan nama bahan kimia dan kuantitas bahan kimia,proses dan modifikasi instalasi yang digunakan;

d. melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;

e. melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali;

f. melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(2)Pengujian faktor kimia dan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilakukan oleh perusahaan jasa K3 atau instansi yang berwenang.

Pasal 18

Hasil pengujian faktor kimia dan instalasi sebagai mana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) dan 17 ayat (2) dipergunakan sebagai acuan dalam pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja.

Pasal 19

(1)Dokumen pengendalian potensi bahaya besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat:

a. identifikasi bahaya,penilaian dan pengendalian resiko;

b. kegiatan tehnis,rancang bangun,konstruksi,pemilihan bahan kimia,serta pengoperasian dan pemeliharaan instalasi;

c. kegiatan pembinaan tenaga kerja di tempat kerja;

d. rencana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;

e. prosedur kerja aman.

(2)Dokumen pengendalian potensi bahaya menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:

a. identifikasi bahaya,penilaian dan pengendalian resiko;

b. kegiatan tehnis,rancang bangun,konstruksi,pemilihan bahan kimia serta pengoperasian dan pemeliharaan instalasi;

c. kegiatan pembinaan tenaga kerja di tempat kerja;

d. prosedur kerja aman.

(3)Tata cara pembuatan dan rincian isi dokumen pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

(1)Dokumen pengendalian potensi bahaya besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) disampaikan kepada Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dengan tembusan kepada Kantor Departemen /Dinas Tenaga Kerja setempat.

(2)Dokumen pengendalian potensi bahaya menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) disampaikan kepada Kantor Departemen /Dinas Tenaga Kerja setempat.

Pasal 21

(1)Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dan Kantor Departemen/ Dinas Tenaga Kerja setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima dokumen pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dan (2) melakukan penelitian kebenaran isi dokumen tersebut.

(2)Kebenaran isi dokumen sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus dinyatakan secara tertulis dengan membubuhkan tanda persetujuan.

(3)Dokumen pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan kebenarannya sesuai ayat (2) dipergunakan sebagai acuan pengawasan pelaksanaan K3 di tempat kerja.

B A B V

PENUNJUKKAN PETUGAS K3 KIMIA DAN AHLI K3 KIMIA

Pasal 22

(1)Petugas K3 Kimia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a dan pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai kewajiban:

a. melakukan identifikasi bahaya;

b. melaksanakan prosedur kerja aman;

c. memberikan petunjuk dalam prosedur penanggulangan keadaan darurat;

d. mengembangkan pengetahuan K3 bidang kimia.

(2)Untuk dapat ditunjuk sebagai Petugas K3 kimia ditetapkan:

a. bekerja pada perusahaan yang bersangkutan;

b. tidak dalam masa percobaan;

c. hubungan kerja tidak didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

d. telah mengikuti kursus tehnis K3 kimia.

(3)Kursus tehnis Petugas K3 Kimia sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh perusahaan sendiri,pada ayat (2) huruf d,atau perusahaan jasa K3,atau instansi yang berwenang dengan kurikulum seperti yang tercantum dalam lampiran IV Keputusan Menteri ini.

(4)Perusahaan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) sebelum melakukan kursus harus melaporkan rencana pelaksanaan kursus teknis kepada Kantor Departemen/Dinas Tenaga Kerja setempat

Pasal 23

(1)Ahli K3 Kimia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai kewajiban:

a. membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan k3 bahan kimia berbahaya;

b. memberikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai hasil pelaksanaan tugasnya;

c. merahasiakan segala keterangan yang berkaitan dengan rahasia perusahaan atau instansi yang didapat karena jabatannya;

d. menyusun program kerja pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja;

e. melakukan identifikasi bahaya,penilaian dan pengendalian resiko;

f. mengusulkan pembuatan prosedur kerja aman dan penanggulangan keadaan darurat kepada pengusaha atau pengurus;

(2)Penunjukan Ahli K3 Kimia sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

(1)Penunjukan Petugas K3 Kimia sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ditetapkan berdasarkan permohonan tertulis dari Pengusaha atau Pengurus kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)Permohonan penunjukan Petugas K3 Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:

a. daftar riwayat hidup;

b. surat keterangan berbadan sehat dari dokter;

c. surat keterangan pernyataan bekerja penuh dari perusahaan yang bersangkutan;

d. fotocopy ijasah atau surat tanda tamat belajar terakhir;

e. sertifikat kursus teknis petugas K3 Kimia.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melaksanakan pengawasan terhadap ditaatinya Keputusan Menteri ini.

Pasal 26

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini,maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.612/Men/1989 tentang Penyediaan Data Bahan Berbahaya Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:J a k a r t a

Pada tanggal:

MENTERI TENAGA KERJA

REPUBLIK INDONESIA

TTD

FAHMI IDRIS

PP 74 TAHUN 2001 TENTANG B3

2012-11-09T10:57:00.001-08:00

PP 74 Tahun 2001 Tentang B3

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:a. bahwa dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di berbagai bidang terutama bidang industri dan perdagangan,terdapat kecenderungan semakin meningkat pula penggunaan bahan berbahaya dan beracun;

b. bahwa sampai saat ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan bahan berbahaya dan beracun,akan tetapi masih belum cukup memadai terutama untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;

c. bahwa untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup,kesehatan manusia,dan makhluk hidup lainnya diperlukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun secara terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b,dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat:1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1;Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);

3. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

25 2

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran,Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya,baik secara langsung maupun tidak langsung,dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup,dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup,kesehatan,kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;

2. Pengelolaan B3 adalah kegiatan yang menghasilkan,mengangkut,mengedarkan,menyimpan,menggunakan dan atau membuang B3;

3. Registrasi B3 adalah pendaftaran dan pemberian nomor terhadap B3 yang ada di wilayah Republik Indonesia;

4. Penyimpanan B3 adalah teknik kegiatan penempatan B3 untuk menjaga kualitas dan kuantitas B3 dan atau mencegah dampak negatif B3 terhadap lingkungan hidup,kesehatan manusia,dan mahluk hidup lainnya;

5. Pengemasan B3 adalah kegiatan mengemas,mengisi atau memasukkan B3 ke dalam suatu wadah dan atau kemasan,menutup dan atau menyegelnya;

6. Simbol B3 adalah gambar yang menunjukkan klasifikasi B3;

7. Label adalah uraian singkat yang menunjukkan antara lain klasifikasi dan jenis B3;

8. Pengangkutan B3 adalah kegiatan pemindahan B3 dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan;

9. B3 terbatas dipergunakan adalah B3 yang dibatasi penggunaan,impor dan atau produksinya;

10. B3 yang dilarang dipergunakan adalah jenis B3 yang dilarang digunakan,diproduksi,diedarkan dan atau diimpor;

11. Impor B3 adalah kegiatan memasukkan B3 ke dalam daerah kepabeanan Indonesia;

12. Ekspor B3 adalah kegiatan mengeluarkan B3 dari daerah kepabeanan Indonesia;

13. Notifikasi untuk ekspor adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara pengekspor ke otoritas negara penerima dan negara transit apabila akan dilaksanakan perpindahan lintas batas B3 yang terbatas dipergunakan;

14. Notifikasi untuk impor adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara pengekspor apabila akan dilaksanakan perpindahan lintas batas untuk B3 yang terbatas dipergunakan dan atau yang pertama kali diimpor;

15. Orang adalah orang perseorangan,dan atau kelompok orang,dan atau badan hukum;

16. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan;

17. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang dalam memberikan izin,pengawasan dan hal lain yang sesuai dengan bidangnya masing-masing;

18. Komisi B3 adalah badan independen yang berfungsi memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Pemerintah dalam pengelolaan B3 di Indonesia;

19. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi;

20. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

21. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup.

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan B3 bertujuan untuk mencegah dan atau mengurangi risiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup,kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pasal 3

Pengelolaan B3 yang tidak termasuk dalam lingkup Peraturan Pemerintah ini adalah pengelolaan bahan radioaktif,bahan peledak,hasil produksi tambang serta minyak dan gas bumi dan hasil olahannya,makanan dan minuman serta bahan tambahan makanan lainnya,perbekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetika,bahan sediaan farmasi,narkotika,psikotropika,dan prekursornya serta zat adiktif lainnya,senjata kimia dan senjata biologi.

Pasal 4

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

BAB II

KLASIFIKASI B3

Pasal 5

(1) B3 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. mudah meledak (explosive);

b. pengoksidasi (oxidizing);

c. sangat mudah sekali menyala (extremely flammable);

d. sangat mudah menyala (highly flammable);

e. mudah menyala (flammable);

f. amat sangat beracun (extremely toxic);

g. sangat beracun (highly toxic);

h. beracun (moderately toxic);

i. berbahaya (harmful);

j. korosif (corrosive);

k. bersifat iritasi (irritant);

l. berbahaya bagi lingkungan (dangerous to the environment);

m. karsinogenik (carcinogenic);

n. teratogenik (teratogenic);

o. mutagenik (mutagenic).

(2) Klasifikasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

a. B3 yang dapat dipergunakan;

b. B3 yang dilarang dipergunakan;dan

c. B3 yang terbatas dipergunakan.

(3) B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

BAB III

TATA LAKSANA DAN PENGELOLAAN B3

Pasal 6

(1) Setiap B3 wajib diregistrasikan oleh penghasil dan atau pengimpor

(2) Kewajiban registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku 1 (satu) kali untuk B3 yang dihasilkan dan atau diimpor untuk yang pertama kali;

(3) Registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang:

a. termasuk dalam ketentuan Pasal 3,diajukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 3,diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab.

(4) Instansi yang berwenang yang memberikan nomor registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a menyampaikan tembusannya kepada instansi yang bertanggung jawab.

(5) Instansi yang bertanggung jawab yang memberikan nomor registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b menyampaikan tembusannya kepada instansi yang berwenang.

(6) Tata cara registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan sistem registrasi nasional B3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 7

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan ekspor B3 yang terbatas dipergunakan,wajib menyampaikan notifikasi ke otoritas negara tujuan ekspor,otoritas negara transit dan instansi yang bertanggung jawab.

(2) Ekspor B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari otoritas negara tujuan ekspor,otoritas negara transit dan instansi yang bertanggung jawab.

(3) Persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan dasar untuk penerbitan atau penolakan izin ekspor dari instansi yang berwenang di bidang perdagangan.

Pasal 8

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan impor B3 yang terbatas dipergunakan dan atau yang pertama kali diimpor,wajib mengikuti prosedur notifikasi.

(2) Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),wajib disampaikan oleh otoritas negara pengekspor kepada instansi yang bertanggung jawab.

(3) Instansi yang bertanggung jawab wajib memberikan jawaban atas notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan notifikasi.

Pasal 9

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan impor B3 yang baru yang tidak termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3),wajib mengikuti prosedur notifikasi.

(2) Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh otoritas negara pengekspor kepada instansi yang bertanggung jawab.

(3) Instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) segera memberitahukan kepada Komisi B3 untuk meminta saran dan atau pertimbangan Komisi B3.

(4) Komisi B3 memberikan saran dan atau pertimbangan kepada instansi yang bertanggung jawab mengenai B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(5) Berdasarkan saran dan atau pertimbangan yang diberikan oleh Komisi B3 kepada instansi yang bertanggung jawab,maka instansi yang bertanggung jawab:

a. mengajukan perubahan terhadap lampiran Peraturan Pemerintah ini;dan

b. memberikan persetujuan kepada instansi yang berwenang di bidang perdagangan sebagai dasar untuk penerbitan atau penolakan izin impor.　

Pasal 10

Tata cara notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1),Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 11

Setiap orang yang memproduksi B3 wajib membuat Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet)

Pasal 12

Setiap penanggung jawab pengangkutan,penyimpanan,dan pengedaran B3 wajib menyertakan Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

Pasal 13

(1) Pengangkutan B3 wajib menggunakan sarana pengangkutan yang laik operasi serta pelaksanaannya sesuai dengan tata cara pengangkutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Persyaratan sarana pengangkutan dan tata cara pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang transportasi.

Pasal 14

Setiap B3 yang dihasilkan,diangkut,diedarkan ,disimpan wajib dikemas sesuai dengan klasifikasinya.

Pasal 15

(1) Setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol dan label serta dilengkapi dengan Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet).

(2) Tata cara pengemasan,pemberian simbol dan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 16

(1) Dalam hal kemasan B3 mengalami kerusakan untuk:

a. B3 yang masih dapat dikemas ulang,pengemasannya wajib dilakukan oleh pengedar;

b. B3 yang tidak dapat dikemas ulang dan dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan atau keselamatan manusia,maka pengedar wajib melakukan penanggulangannya.

(2) B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b,ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab.

(3) Dalam hal Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum tersedia,maka tata cara penanganan B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu kepada kaidah ilmiah yang berlaku.

Pasal 17

(1) Dalam hal simbol dan label mengalami kerusakan wajib diberikan simbol dan label yang baru.

(2) Tanggung jawab pemberian simbol dan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kerusakan pada tahap:

a. produksi,tanggung jawabnya ada pada produsen/penghasil;

b. pengangkutan,tanggung jawabnya ada pada penanggung jawab kegiatan pengangkutan;

c. penyimpanan,tangggung jawabnya ada pada penanggung jawab kegiatan penyimpanan.

(3) Tata cara pemberian simbol dan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 18

(1) Setiap tempat penyimpanan B3 wajib diberikan simbol dan label.

(2) Tempat penyimpanan B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan untuk:

a. lokasi;

b. konstruksi bangunan;

(3) Kriteria persyaratan tempat penyimpanan B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 19

Pengelolaan tempat penyimpanan B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3.

Pasal 20

B3 yang kadaluarsa dan atau tidak memenuhi spesifikasi dan atau bekas kemasan,wajib dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

BAB IV

KOMISI B3

Pasal 21

(1) Dalam rangka pengelolaan B3 dibentuk Komisi B3 yang mempunyai tugas untuk memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Pemerintah.

(2) Komisi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri dari beberapa Sub Komisi B3.

(3) Susunan keanggotaan Komisi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari wakil instansi yang berwenang,wakil instansi yang bertanggung jawab,wakil instansi yang terkait,wakil perguruan tinggi,organisasi lingkungan,dan asosiasi.

(4) Susunan keanggotaan,tugas,fungsi,dan tata kerja Komisi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB V

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 22

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penanggung jawab kegiatan pengelolaan B3 wajib mengikutsertakan peranan tenaga kerjanya.

(4) Peranan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 23

(1) Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan pengawas B3 wajib dilakukan uji kesehatan secara berkala.

(2) Uji kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh masing-masing instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

BAB VI

PENANGGULANGAN KECELAKAAN DAN KEADAAN DARURAT

Pasal 24

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menanggulangi terjadinya kecelakaan dan atau keadaan darurat akibat B3.

Pasal 25

Dalam hal terjadi kecelakaan dan atau keadaan darurat yang diakibatkan B3,maka setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib mengambil langkah-langkah:

a. mengamankan (mengisolasi) tempat terjadinya kecelakaan;

b. menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur tetap penanggulangan kecelakaan;

c. melaporkan kecelakaan dan atau keadaan darurat kepada aparat Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;dan

d. memberikan informasi,bantuan,dan melakukan evakuasi terhadap masyarakat di sekitar lokasi kejadian.

Pasal 26

Aparat Pemerintah Kabupaten/Kota setempat,setelah menerima laporan tentang terjadinya kecelakaan dan atau keadaan darurat akibat B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c,wajib segera mengambil langkah-langkah penanggulangan yang diperlukan.

Pasal 27

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,tidak menghilangkan kewajiban setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 untuk:

a. mengganti kerugian akibat kecelakaan dan atau keadaan darurat;dan atau

b. memulihkan kondisi lingkungan hidup yang rusak atau tercemar;yang diakibatkan oleh B3.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 28

(1) Wewenang pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(2) Dalam hal tertentu,wewenang pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan menjadi urusan daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.

(3) Penyerahan wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab dan atau instansi yang berwenang di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 29

Pengawas dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1),wajib dilengkapi tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 30

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib:

a. mengizinkan pengawas untuk memasuki lokasi kerja dan membantu terlaksananya tugas pengawasan;

b. mengizinkan pengawas untuk mengambil contoh B3;

c. memberikan keterangan dengan benar baik lisan maupun tertulis;

d. mengizinkan pengawas untuk melakukan pemotretan di lokasi kerja dan atau mengambil gambar.

Pasal 31

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan B3 secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang di bidang tugas masing-masing dengan tembusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

BAB VIII

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT

Pasal 32

Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Instansi yang bertanggung jawab dan Pimpinan instansi yang berwenang,dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak yang akan timbul terhadap lingkungan hidup,kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya akibat adanya kegiatan pengelolaan B3.

Pasal 33

Setiap orang yang melakukan pengelolaan B3 wajib meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak B3 yang akan timbul terhadap lingkungan hidup,kesehatan manusia,dan makhluk hidup lainnya akibat adanya kegiatan pengelolaan B3.

Pasal 34

Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dapat dilakukan dengan penyebarluasan pemahaman tentang B3.

BAB IX

KETERBUKAAN INFORMASI DAN

PERAN MASYARAKAT

Pasal 35

(1) Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang upaya pengendalian dampak lingkungan hidup akibat kegiatan pengelolaan B3.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),wajib disediakan oleh penanggung jawab kegiatan pengelolaan B3.

(3) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disampaikan melalui media cetak,media elektronik dan atau papan pengumuman.

Pasal 36

Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Biaya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam:

a. Pasal 6 ayat (6),Pasal 10,Pasal 13 ayat (2),Pasal 15 ayat (2),Pasal 16 ayat (2) ,Pasal 17 ayat (3),Pasal 18 ayat (3)m,Pasal 21 ayat (4),Pasal 22 ayat (4),Pasal 23 ayat (2),Pasal 28 ayat (1),dan Pasal 32,dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Pasal 26,Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 32 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4,Pasal 6 ayat (1),Pasal 7 ayat (1),Pasal 8 ayat (1),Pasal 9 ayat (1),Pasal 11,Pasal 12,Pasal 13 ayat (1),Pasal 14,Pasal 15 ayat (1),Pasal 16 ayat (1),Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2),Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2),Pasal 19,Pasal 20,Pasal 22,Pasal 23,Pasal 24,Pasal 25,Pasal 30,Pasal 31,Pasal 33,dan Pasal 35 dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan berat dan ringannya jenis pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

GANTI KERUGIAN

Pasal 39

(1) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan atau kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup,yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun,dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun,bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan,dengan kewajiban membayar ganti kerugian secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

(2) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

a. adanya bencana alam atau peperangan;atau

b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia;atau

c. adanya tindakan pihak ketiga yang memyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

(3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkab oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c,pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4,Pasal 6 ayat (1),Pasal 11,Pasal 12,Pasal 13 ayat (1),Pasal 14,Pasal 15 ayat (1),Pasal 16 ayat (1),Pasal 17 ayat (1),Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2),Pasal 19,Pasal 20,Pasal 22,dan Pasal 24 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup,diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,Pasal 42,Pasal 43,Pasal 44,Pasal 45,Pasal 46,dan Pasal 47 Undang –undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Apabila pada saat diundangkan Peraturan Pemerintah ini:

a. masih terdapat B3 yang dilarang dipergunakan di Indonesia,maka B3 tersebut dapat diekspor ke negara yang memerlukannya sesuai dengan mekanisme ekspor yang berlaku;

b. terdapat B3 yang telah beredar tetapi belum diregistrasikan maka wajib diregistrasikan oleh penyimpan,pengedar dan atau pengguna menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 42

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan B3 yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di:Jakarta

pada tanggal:26 November 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 November 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Ttd

Lambock V. Nahattands

PERATURAN MENTRI TENAGA KERJA

2012-11-09T10:54:00.002-08:00

PERMEN TENAGA KERJA NO:PER.05/MEN/1996

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA

NOMOR:PER.05/MEN/1996

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

MENTERI TENAGA KERJA

Menimbang:a. bahwa terjadinya kecelakaan ditempat kerja sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia dan sebagian kecil disebabkan oleh faktor teknis;
b. bahwa untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja,serta sumber produksi,proses produksi dan lingkungan kerja dalam keadaan aman,maka perlu penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
c. bahwa dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat mengantisipasi hambatan teknis dalam era globalisasi perdagangan;
d. bahwa untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Mengingat:1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1918).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN MENTERI TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi,perencanaan,tanggung jawab,pelaksanaan,prosedur,proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan,penerapan,pencapaian,pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman,efisien dan produktif;

2. Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan,tertutup atau terbuka,bergerak atau tetap,dimana tenaga kerja bekerja,atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya baik di darat,di dalam tanah,permukaan air,di dalam air,di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia;
3. Audit adalah pemeriksaan secara sistematik dan independen,untuk menentukan suatu kegiatan dan hasil-hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan,dan dilaksanakan secara efektif dan cocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan;
4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari laba atau tidak,baik milik swasta maupun milik negara;
5. Direktur ialah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1970;
6. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknik berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri;
7. Pengusaha adalah:
a. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;
b. Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;
c. Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum bermaksud pada huruf a dan b jikalau yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia.
8. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung tempat kerja atau lapangan yang berdiri sendiri;
9. Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
10. Laporan Audit adalah hasil audit yang dilakukan oleh Badan Audit yang berisi fakta yang ditemukan pada saat pelaksanaan audit di tempat kerja sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat pencapaian kinerja Sistem Manajemen K3;
11. Sertifikat adalah bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan peraturan perundangan Sistem Manajemen K3;
12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 2

Tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen,tenaga kerja,kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman,efisien,dan produktif.

BAB III

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 3

(1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan,kebakaran,pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen K3.
(2) Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Pengurus,Pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan.

Pasal 4

(1) Dalam penerapan Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. Menetapkan kebijaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan Sistem Manajemen K3.
b. Merencanakan pemenuhan kebijakan,tujuan dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja;
c. Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan mencapai kebijakan,tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja.
d. Mengukur,memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan perbaikan dan pencegahan;
e. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan Sistem Manajemen K3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.
(2) Pedoman penerapan Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.

BAB IV

AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 5

(1) Untuk pembuktian penerapan Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud pasal 4 perusahaan dapat melakukan audit melalui badan audit yang ditunjuk oleh Menteri.
(2) Audit Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
a. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen;
b. Strategi pendokumentasian;
c. Peninjauan ulang desain dan kontrak;
d. Pengendalian dokumen;
e. Pembelian;
f. Keamanan bekerja berdasarkan Sistem Manajemen K3;
g. Standar Pemantauan;
h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan;
i. Pengelolaan material dan pemindahannya;
j. Pengumpulan dan penggunaan data;
k. Pemeriksaan sistem manajemen;
l. Pengembangan keterampilan dan kemampuan;
(3) Perubahan atau penambahan sesuai perkembangan unsur-unsur sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur oleh Menteri.
(4) Pedoman teknis audit sistem manajemen K3 sebagimana dimasud dalam ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB V

KEWENANGAN DIREKTUR

Pasal 6

Direktur berwenang menetapkan perusahaan yang dinilai wajib untuk diaudit berdasarkan pertimbangan tingkat resiko bahaya.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT

Pasal 7

(1) Audit Sistem Manajemen K3 dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga tahun.
(2) Untuk pelaskanaan audit Badan Audit harus:
a. Membuat rencana tahunan audit.
b. Menyampaikan rencana tahunan audit kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk,pengurus tempat kerja yang akan diaudit dan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat.
c. Mengadakan koordinasi dengan Kantor Wilayah Depatermen Tenaga Kerja setempat.
(3) Pengurus tempat kerja yang akan diaudit wajib menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan audit sistem manajemen K3.

Pasal 8

(1) Badan audit wajb menyampaikan laporan audit lengkap kepada Direktur dengan tembusan yang disampaikan kepada pengurus tempat kerja yang diaudit.
(2) Laporan audit lengkap sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Mentei ini.
(3) Setelah menerima laporan Audit Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud ayat (2),Direktur melakukan evaluasi dan penilaian.
(4) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian tersebut pada ayat (3) Direktur melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Memberikan sertifikat dan bendera penghargaan sesuai dengan tingkat pencapaiannya atau
b. Menginstruksikan kepada Pegawai Pengawas untuk mengambil tindakan apabila berdasarkan hasil audit ditemukan adanya pelanggaran atas peraturan perundangan.

BAB VII

SERTIFIKAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 9

(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4) huruf a,ditandatangani oleh Menteri dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
(2) Jenis sertifikat dan bendera penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen K3 dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya pelaksanaan audit Sistem Manajemen K3 dibebankan kepada perusahaan yang diaudit.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Meneteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
DITETAPKAN DI:JAKARTA
PADA TANGGAL:12 Desember 1996

MENTERI TENAGA KERJA R.I.
Drs. ABDUL LATIEF

LAMPIRAN I:PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA

Nomor:PER.05/MEN/1996
Tanggal:12 Desember 1996

PEDOMAN PENERAPAN DAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN
1.1. Kepemimpinan dan Komitmen
Pengurus harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap K3 dengan menyediakan sumberdaya dan memadai. Pengusaha dan pengurus perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 yang diwujudkan dalam:
a. Menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan.
b. Menyediakan anggaran,tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3.
c. Menempatkan personel yang mempunyai tanggung jawab,wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3.
d. Perencanaan K3 yang terkoordinasi.
e. Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.
Komitmen dan kebijakan tersebut pada butir a sampai dengan e diadakan peninjauan ulang secara teratur.
Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga penerpanan SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.
Setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.
1.2. Tinjauan Awal K3 (Initial Review)
Peninjauan awal kondisi keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan saat ini dilakukan dengan:
a. Identifikasi kondisi yang ada dibandingkan dengan ketentuan Pedoman ini.
b. Identifikasi sumber bahaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
c. Penilaian tingkat pengetahuan,pemenuhan peraturan perundangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja.
d. Membandingkan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik.
e. Meninjau sebab dan akibat kejadian yang membahayakan,kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan K3.
f. Menilai efisiensi dan efektifitas sumberdaya yang disediakan.
Hasil peninjauan awal K3 merupakan bahan masukan dalam perencanaan dan pengembangan SMK3.
1.3. Kebijakan K3
Kebijakan K3 adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan,komitmen dan tekad melaksanakan K3,kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional.
Kebijakan K3 dibuat melalui proses konsultasi antara pengurus dan wakil tenaga kerja yang kemudian harus dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua tenaga kerja,pemasok dan pelanggan. Kebijakan K3 bersifat dinamik dan selalu ditinjau ulang dalam rangka peningkatan kinerja K3.
2. PERENCANAAN
Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan dan kegiatan SMK3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan harus memuat tujuan,sasaran dan indikator kinerja yang diterapkan dengan mempertimbangkan identifikasi sumber bahaya,penilaian dan pengendalian resiko sesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku serta hasil pelaksanaan tinjauan awal terhadap K3.
2.1. Perencanaan Identifikasi Bahaya,Penilaian dan Pengendalian Resiko
Identifikasi bahaya,penilaian dan pengendalian resiko dari kegiatan,produk barang dan jasa harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana untuk memenuhi kebijakan K3. Untuk itu harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya.
2.2. Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya
Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk inventiarisasi,identifikasi dan pemahaman peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3 sesuai dengan kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Pengurus harus menjelaskan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kepada setiap tenaga kerja.
2.3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran kebijakan K3 yang diterapkan oleh perusahaan sekurang-kurangnya harus memenuhi kualifikasi:
a. Dapat diukur
b. Satuan/indikator pengukuran
c. Sasaran pencapaian
d. Jangka waktu pencapaian
Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan K3 harus dikonsultasikan dengan wakil tenaga kerja,Ahli K3,P2K3 dan pihak-pihak lain yang terkait. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangannya.
2.4. Indikator Kinerja
Dalam menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan K3 perusahaan harus menggunakan indikator kinerja yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian SMK3.
2.5. Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang sedang Berlangsung
Penerapan awal SMK3 yang berhasil memerlukan rencana yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan,dan dengan jelas menetapkan tujuan serta sasaran SMK3 yang dapat dicapai dengan:
a. Menetapkan sistem pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan.
b. Menetapkan sasaran dan jangka waktu untuk pencapaian tujuan dan sasaran.
3. PENERAPAN
Dalam mencapai tujuan K3 perusahaan harus menunjuk personel yang mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan sistem yang diterapkan.
3.1. Jaminan Kemampuan
3.1.1. Sumberdaya Manusia,Sarana dan Dana
Perusahaan harus menyediakan personel yang memiliki kualifikasi,sarana dan dana yang memadai sesuai SMK3 yang diterapkan.
Dalam menyediakan sumberdaya tersebut perusahaan harus membuat prosedur yang dapat memantau manfaat yang akan didapat maupun biaya yang harus dikeluarkan.
Dalam penerapan SMK3 yang efektif perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Menyediakan sumberdaya yang memadai sesuai dengan ukuran dan kebutuhan.
b. Melakukan identifikasi kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan.
c. Membuat ketentuan untuk mengkonsumsikan informasi K3 secara efektif.
d. Membuat peraturan untuk mendapatkan pendapat dan saran dari para ahli.
e. Membuat peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan tenaga kerja secara aktif.
3.1.2. Integrasi
Perusahaan dapat mengintegrasikan SMK3 dalam sistem manajemen perusahaan yang ada. Dalam hal pengintegrasian tersebut dapat pertentangan dengan tujuan dan prioritas perusahaan,maka:
a. Tujuan dan prioritas SMK3 harus diutamakan.
b. Penyatuan SMK3 dengan sistem manajemen perusahaan dilakukan secara selaras dan seimbang.
3.1.3. Tanggung Jawab dan Tanggungj Gugat
Peningkatan K3 akan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untuk berperan serta dalam penerapan dan pengembangan SMK3 serta memiliki budaya perusahaan yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi SMK3.
Perusahaan harus:
a. Menentukan,menunjuk,mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat K3 dan wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubungan pelaporan untuk semua tingkatan manajemen,tenaga kerja,kontraktor dan subkontraktor dan pengunjung.
b. Mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3.
c. Dapat memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.
Tanggung jawab pengurus terhadap K3 adalah:
a. Pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus memastikan bahwa SMK3 telah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap lokasi dan jenis kegiatan dalam perusahaan.
b. Pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerja sebagai sumberdaya yang berharga yang dapat ditunjuk untuk menerima pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan dan mengembangkan SMK3.
3.1.4. Konsultasi,Motivasi dan Kesadaran
Pengurus harus menunjukkan komitmennya terhadap K3 melalui konsultasi dan dengan melibatkan tenaga kerja maupun pihak lain yang terkait dalam penerapan,pengembangan dan pemeliharaan SMK3,sehingga semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya.
Tenaga kerja harus memahami serta mendukung tujuan dan sasaran SMK3,dan perlu disadarkan terhadap bahaya fisik,kimia,ergonomik,radiasi,biologis dan psikologis yang mungkin dapat menciderai dan melukai tenaga kerja pada saat bekerja serta harus memahami sumber bahaya tersebut sehingga dapat mengenali dan mencegah tindakan yang mengarah terjadinya insiden.
3.1.5. Pelatihan dan Kompetensi Kerja
Penerapan dan pengembangan SMK3 yang efektif ditentukan oleh kompetensi kerja dan pelatihan dari setiap tenaga kerja di perusahaan. Pelatihan merupakan salah satu alat penting dalam menjamin kompetnsi kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan K3. Prosedur untuk melakukan identifikasi standar kompetensi kerja dan penerapannya melalui program pelatihan harus tersedia.
Standar kompetensi kerja K3 dapat dikembangkan dengan:
a. Menggunakan standar kompetensi kerja yang ada
b. Memeriksa uraian tugas dan jabatan
c. Menganalisa tugas kerja
d. Menganalisa hasil inspeksi dan audit
e. Meninjau ulang laporan insiden
Setelah penilaian kemampuan gambaran kompetensi kerja yang dibutuhkan dilaksanakan,program pelatihan harus dikembangkan sesuai dengan hasil penilaiannya. Prosedur pendokumentasian pelatihan yang telah dilaksanakan dan dievaluasi efektivitasnya harus ditetapkan. Kompetensi kerja harus diintegrasikan ke dalam rangkaian kegiatan perusahaan mulai dari penerimaan,seleksi dan penilaian kinerja tenaga kerja serta pelatihan.
3.2. Kegiatan Pendukung
3.2.1. Komunikasi
Komunikasi dua arah yang efektif dan pelaporan rutin merupakan sumber penting dalam penerpan SMK3. Penyediaan informasi yang sesuai bagi tenaga kerja dan semua pihak yang terkait dapat digunakan untuk memotivasi dan mendorong penerimaan serta pemahaman umum dalam upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja K3.
Perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menjamin bahwa informasi K3 terbaru dikomunikasikan ke semua pihak dalam perusahaan. Ketentuan dalam prosedur tersebut harus dapat menjamin pemenuhan kebutuhan untuk:
a. Mengkomunikasikan hasil dari sistem manajemen,pemantauan,audit dan tinjauan ulang manajemen pada semua pihak dalam perusahaan yang bertanggungjawab dan memiliki andil dalam kinerja perusahaan.
b. Melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 yang terkait dari luar perusahaan.
c. Menjamin bahwa informasi yang terkait dikomunikasikan kepada orang-orang di luar perusahaan yang membutuhkannya.
3.2.2. Pelaporan
Prosedur pelaporan informasi yang terkait dan tepat waktu harus ditetapkan untuk menjamin bahwa SMK3 dipantau dan kinerjanya ditingkatkan.
Prosedur pelaporan internal perlu ditetapkan untuk menangani:
a. Pelaporan terjadinya insiden
b. Pelaporan ketidaksesuaian
c. Pelaporan kinerja K3
d. Pelaporan identifikasi sumber bahaya
Prosedur pelaporan eksternal perlu ditetapkan untuk menangan:
a. Pelaporan yang dipersyaratkan peraturan perundangan
b. Pelaporan kepada pemegang saham
3.2.3 Pendokumentasian
Pendokumentasian merupakan unsur utama dari setiap sistem manajemen dan harus dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses dan prosedur kegiatan perusahaan harus ditentukan dan didokumentasikan serta diperbaharui apabila diperlukan. Perusahaan harus dengan jelas menentukan jenis dokumen dan pengendaliannya yang efektif.
Pendokumentasian SMK3 mendukung kesadaran tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja dan evaluasi terhadap sistem dan kinerja K3.
Bobot dan mutu pendokumentasian ditentukan oleh kompleksitas kegiatan perusahaan. Apabila unsur SMK3 terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan secara menyeluruh,maka pendokumentasian SMK3 harus diintegrasikan dalam keseluruhan dokumentasi yang ada.
Perusahaan harus mengatur dan memelihara kumpulan ringkasan pendokumentasian untuk:
a. Menyatukan secara sistematik kebijakan,tujuan dan sasaran K3.
b. Menguraikan sarana pencapaian tujuan dan sasaran K3.
c. Mendokumentasikan peranan,tanggung jawab dan prosedur.
d. Memberikan arahan mengenai dokumen yang terkait dan menguraikan unsur-unsur lain dari sistem manajemen perusahaan.
e. Menunjukkan bahwa unsur-unsur SMK3 yang sesuai untuk perusahaan telah diterapkan.
3.2.4. Pengendalian Dokumen
Perusahaan harus menjamin bahwa:
a. Dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab diperusahaan.
b. Dokumen ditinjau ulang secara berkala dan,jika diperlukan dapat direvisi.
c. Dokumen sebelum diterbitkan harus lebih dahulu disetujui oleh personel yang berwenang.
d. Dokumen versi terbaru harus tersedia di tempat kerja yang dianggap perlu.
e. Demua dokumen yang telah usang harus segera disingkirkan.
f. Dokumen mudah ditemukan,bermanfaat dan mudah dipahami.
3.2.5. Pencatatan dan Manajemen Informasi
Pencatatan merupakan sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan kesesuaian penerapan SMK3 dan harus mencakup:
a. Persyaratan eksternal/peraturan perundangan dan internal/indikator kinerja K3.
b. Izin kerja.
c. Resiko dan sumber bahaya yang meliputi keadaan mesin-mesin,pesawat-pesawat,alat kerja,serta peralatan lainnya bahan-bahan dan sebagainya,lingkungan kerja,sifat pekerjaan,cara kerja dan proses produksi.
d. Kegiatan pelatihan K3.
e. Kegiatan inspeksi,kalibrasi dan pemeliharaan.
f. Pemantauan data.
g. Rincian insiden,keluhan dan tindak lanjut.
h. Identifikasi produk termasuk komposisinya.
i. Informasi mengenai pemasok dan kontraktor.
j. Audit dan peninjauan ulang SMK3
3.3. Identifikasi Sumber Bahaya,Penilaian dan Pengendalian Resiko
3.3.1. Identifikasi Sumber Bahaya
Identifikasi sumber bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. Kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya.
b. Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi.
3.3.2. Penilaian Resiko
Penilaian resiko adalah proses untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat resiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
3.3.3. Tindakan Pengendalian
Perusahaan harus merencanakan manajemen dan pengendalian kegiatan-kegiatan,produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan mendokumentasikan dan menerapkan kebijakan standar bagi tempat kerja,perancangan pabrik dan bahan,prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalian kegiatan produk barang dan jasa.
Pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui metode:
a. Pengendalian,teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi,substitusi,isolasi,ventilasi,higiene dan sanitasi.
b. Pendidikan dan pelatihan.
c. Pembangunan kesadaran dan motivasi yang meliputi sistem bonus,insentif,penghargaan dan motivasi diri.
d. Evaluasi melalui internal audit,penyelidikan insiden dan etiologi.
e. Penegakan hukum.
3.3.4. Perancangan (Design) dan Rekayasa
Pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam proses rekayasa harus dimulai sejak tahap perancangan dan perencanaan.
Setiap tahap dari siklus perancangan meliputi pengembangan,verifikasi tinjauan ulang,validasi dan penyesuaian harus dikaitkan dengan identifikasi sumber bahaya,prosedur penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Personel yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk melakukan verifikasi persyaratan SMK3.
3.3.5 Pengendalian Administratif
Prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi pada saat dibuat harus mempertimbangkan aspek K3 pada setiap tahapan. Rancangan dan tinjauan ulang prosedur hanya dapat dibuat oleh personel yang memeiliki kompetensi kerja dengan melibatkan para pelaksana. Personel harus dilatih agar memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur. Prosedur harus ditinjau ulang secara berkala terutama jika terjadi perubahan peralatan,prosed atau bahan baku yang digunakan.
3.3.6 Tinjauan Ulang Kontrak
Pengadaan barang dan jasa melalui kontrak harus ditinjau ulang untuk menjamin kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan K3 yang ditentukan.
3.3.7 Pembelian
Sistem pembelian barang dan jasa termasuk didalamnya prosedur pemeliharaan barang dan jasa harus terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sistem pembelian harus menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3.
Pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja,perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi,penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
3.3.8 Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana
Perusahaan harus memiliki prosedur untuk menghadapi keadaan darurat atau bencana,yang diuji secara berkala untuk mengetahui keadaan pada saat kejadian yang sebenarnya.
Pengujian prosedur secara berkala tersebut dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi kerja,dan untuk instalasi yang mempunyai bahan besar harus dikoordinaksikan dengan instansi terkait yang berwenang.
3.3.9 Prosedur Menghadapi Insiden
Untuk mengurangi pengaruh yang mungkin timbul akibat insiden perusahaan harus memiliki prosedur yang meliputi:
a. Penyediaan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik.
b. Proses perawatan lanjutan.
3.3.10 Prosedur Rencana Pemulihan Keadaan Darurat
Perusahaan harus membuat prosedur rencana pemulihan keadaan darurat untuk secara cepat mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma.
4. PENGUKURAN DAN EVALUASI
Perusahaan harus memiliki sistem untuk mengukur,memantau dan mengevaluasi kinerja SMK3 dan hasilnya harus dianalisis guna menentukan keberhasilan atau untuk melakukan identifikasi tindakan perbaikan.
4.1 Inspeksi dan Pengujian
Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur inspeksi,pengujian dan pemantauan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran K3. Frekuensi inspeksi dan pengujian harus sesuai dengan obyeknya.
Prosedur inspeksi,pengujian dan pemantauan secara umum meliputi:
a. Personel yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup.
b. Catatan inspeksi,pengujian dan pemantauan yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen,tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait.
c. Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3.
d. Tindakan perbaikah harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja dari hasil inspeksi,pengujian dan pemantauan.
e. Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan inti permasalahan dari suatu insiden.
f. Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.
4.2 Audit SMK3
Audit SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3. Audit harus dilaksanakan secara sistematika dan independen oleh personel yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang sudah ditetapkan. Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pengururs dalam proses tinjauan ulang manajemen.
4.3 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Semua hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan,audit dan tinjauan ulang SMK3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk identifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan serta pihak manajemen menjadi pelaksanaannya secara sistematik dan efektif.
5. TINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN OLEH PIHAK MANAJEMEN
Pimpinan yang ditunjuk harus melaksanakan tinjauan ulang SMK3 secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan K3.
Ruang lingkup tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 kerja terhadap seluruh kegiatan,produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan.
Tinjauan ulang SMK3 harus meliputi:
a. Evaluasi terhadap penerapan kebijakan K3.
b. Tujuan,sasaran dan kinerja K3.
c. Hasil temuan audit SMK3.
d. Evaluasi efektifitas penerapan SMK3 dan kebutuhan untuk mengubah SMK3 sesuai dengan:
1). Perubahan peraturan perundang
2). Tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
3). Perubahan produk dan kegiatan perusahaan
4). Perubahan struktur organisasi perusahaan
5). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknolog termasuk epidemologi
6). Pengalaman yang didapat dari insiden K3
7). Pelaporan
8). Umpan balik khususnya dari tenaga kerja

LAMPIRAN II:PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA

Nomor:PER.05/MEN/1996
Tanggal:12 Desember 1996

PEDOMAN TEKNIS AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN
1.1 Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja
1.1.1 Adanya kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang tertulis bertanggal dan secara jelas menyatakan tujuan-tujuan keselamatan dan kesehatan kerja dan komitmen perusahaan dalam memperbaiki kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.
1.1.2 Kebijakan yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus.
1.1.3 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja.
1.1.4 Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja kepada seluruh tenaga kerja,tamu,kontraktor,pelanggan dan pemasok dengan tata cara yang tepat.
1.1.5 Apabila diperlukan,kebijakan khusus dibuat untuk masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat khusus.
1.1.6 Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut mencerminkan dengan perubahan yang terjadi dalam peraturan perundangan.
1.2 Tanggung jawab dan Wewenang untuk Bertindak
1.2.1 Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua personil yang terkait dalam perusahaan yang telah ditetapkan harus disebarluaskan dan didokumentasikan.
1.2.2 Penunjukan penanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja harus sesuai peraturan perundangan.
1.2.3 Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja keselamatan dan kesehatan kerja pada unit kerjanya.
1.2.4 Perusahaan mendapatkan saran-saran dari ahli dibidang keselamatan dan kesehatan kerja yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan.
1.2.5 Petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat mendapatkan latihan dan diberi tanda pengenal agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di perusahaan.
1.2.6 Kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dimasukkan dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat.
1.2.7 Pimpinan unit kerja diberi informasi tentang tanggung jawab mereka terhadap tenaga kerja kontraktor dan orang lain yang memasuki tempat kerja.
1.2.8 Tanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja telah ditetapkan.
1.2.9 Pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan.

1.3 Tinjauan Ulang dan Evaluasi
1.3.1 Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan Sistem Manajemen K3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektifitas Sistem Manajemen K3.
1.3.2 Apabila memungkinkan,hasil tinjauan ulang dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen.
1.3.3 Hasil peninjauan ulang dicatat dan didokumentasikan.

1.4 Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja
1.4.1 Keterlibatan tenaga kerja dan penjadualan konsultasi dengan wakil perusahaan yang ditunjuk didokumentasikan.
1.4.2 Dibuatkan prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
1.4.3 Sesuai dengan peraturan perundangan perusahaan telah membentuk P2K3.
1.4.4 Ketua P2K3 adalah pengurus atau pimpinan puncak.
1.4.5 Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 sesuai dengan peraturan perundangan.
1.4.6 P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan resiko.
1.4.7 P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja.
1.4.8 P2K3 melaporkan kegiatan secara teratur sesuai dengan peraturan perundangan.
1.4.9 Apabila diperlukan,dilakukan pembentukan kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab keselamatan dan
kesehatan kerja di tempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
1.4.10 Apabila kelompok-kelompok kerja telah terbentuk,maka tenaga kerja diberi informasi tentang struktur kelompok-kerja tersebut.

2. STRATEGI PENDOKUMENTASIAN
2.1 Perencanaan Rencana Strategi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.1.1 Petugas yang berkompeten telah mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya dan resiko keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan operasi.
2.1.2 Perencanaan strategi keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan telah ditetapkan dan diterapkan untuk mengendalikan potensi bahaya dan resiko keselamatan dan kesehatan kerja yang telah teridentifikasi,yang berhubungan dengan operasi.
2.1.3 Rencana khusus yang berkaitan dengan produk,proses,proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat.
2.1.4 Rencana didasarkan pada potensi bahaya dan insiden,serta catatan keselamatan dan kesehatan kerja sebelumnya.
2.1.5 Rencana tersebut menetapkan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan yang dapat diukur,menetapkan prioritas dan menyediakan sumberdaya.

2.2 Manual Sistem Manajemen K3
2.2.1 Manual Sistem Manajemen K3 meliputi kebijakan,tujuan,rencana dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta menentukan tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja untuk semua tingkatan dalam perusahaan.
2.2.2 Apabila diperlukan manual khusus yang berkaitan dengan produk,proses,atau tempat kerja tertentu telah dibuat.
2.2.3 Manual Sistem Manajemen K3 mudah didapat oleh semua personil dalam perusahaan.
2.3 Penyebarluasan Informasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.3.1 Informasi tentang kegiatan dan masalah keselamatan dan kesehatan kerja disebarkan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja perusahaan.
2.3.2 Catatan-catatan informasi keselamatan dan kesehatan kerja dipelihara dan disediakan untuk seluruh tenaga kerja dan orang lain yang datang ke tempat kerja.
3. PENINJAUAN ULANG PERANCANGAN (DESIGN) DAN KONTRAK
3.1 Pengendalian Perancangan
3.1.1 Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi bahaya dan penilaian resiko yang dilakukan pada tahap melakukan perencanaan atau perancangan ulang.
3.1.2 Prosedur dan instruksi kerja untuk penggunaan produk,pengoperasian sarana produksi dan proses yang aman disusun selama tahap perencanaan.
3.1.3 Petugas yang kompeten telah ditentukan untuk melakukan verifikasi bahwa perancangan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan.
3.1.4 Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja diidentifikasikan,didokumentasikan,ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan.

3.2 Peninjauan Ulang Kontrak
3.2.1 Prosedur yang terdokumentasi harus mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja,lingkungan dan masyarakat,dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak.
3.2.2 Identifikasi bahaya,dan penilaian resiko dilakukan pada tahap tinjauan ulang kontrak oleh personil yang berkompeten.
3.2.3 Kontrak-kontrak ditinjau ulang untuk meninjau bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pelanggan.
3.2.4 Catatan tinjauan ulang kontrak dipelihara dan didokumentasikan.
4. PENGENDALIAN DOKUMEN
4.1 Persetujuan dan Pengeluaran Dokumen
4.1.1 Dokumen keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai identifikasi status,wewenang,tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.
4.1.2 Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut.
4.1.3 Dokumen keselamatan dan kesehatan kerja edisi terbaru disimpan secara sistematis disimpan pada tempat yang ditentukan.
4.1.4 Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus.

4.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen
4.2.1 Terdapat sistem untuk membuat dan menyetujui perubahan terhadap dokumen keselamatan dan kesehatan kerja.
4.2.2 Apabila memungkinkan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya.
4.2.3 Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut,dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang.
5. PEMBELIAN
5.1 Spesifikasi dari pembelian barang dan jasa
5.1.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan keselamatan dan kesehatan kerja telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.
5.1.2 Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi,zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.
5.1.3 Konsultasi dengan tenaga kerja yang potensial berpengaruh pada saat keputusan pembelian dilakukan apabila persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja dicantumkan dalam spesifikasi pembelian.
5.1.4 Kebutuhan pelatihan,pasokan alat pelindung diri dan perubahan terhadap prosedur kerja perlu dipertimbangkan sebelum pembelian,serta ditinjau ulang sebelum pembelian dan pemakaian sarana produksi dan bahan kimia.
5.2 Sistem Verifikasi untuk Barang dan Jasa yang Dibeli
5.2.1 Barang dan jasa yang telah dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.
5.3 Kontrol Barang dan Jasa yang Dipasok Pelanggan
5.3.1 Barang dan jasa yang dipasok pelanggan,sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai resikonya. Catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur ini.
5.3.2 Produk yang disediakan oleh pelanggan dapat diidentifikasikan dengan jelas.
6. KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SISTEM MANAJEMEN K3
6.1 Sistem Kerja
6.1.1 Petugas yang berkompeten telah mengidentifikasi bahaya yang potensial dan telah menilai resiko-resiko yang timbul dari suatu proses kerja.
6.1.2 Apabila upaya pengendalian resiko diperlukan maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.
6.1.3 Terdapat prosedur kerja yang didokumentasikan dan jika diperlukan diterapkan suatu sistem “ijin kerja” untuk tugas-tugas yang beresiko tinggi.
6.1.4 Prosedur atau petunjuk kerja untuk mengelola secara aman seluruh resiko yang teridentifikasi didokumentasikan.
6.1.5 Kepatuhan dengan peraturan,standar dan ketentuan pelaksanaan diperhatikan pada saat pengembangan atau melakukan modifikasi prosedur atau petunjuk kerja.
6.1.6 Prosedur kerja dan instruksi kerja dibuat oleh petugas yang berkompeten dengan masukan dari kerja yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas dan prosedur disahkan oleh pejabat yang ditunjuk.
6.1.7 Alat pelindung diri disediakan bila diperlukan dan digunakan secara benar serta dipelihara selalu dalam kondisi layak pakai.
6.1.8 Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan baik dan dipakai sesuai dengan standar dan atau peraturan perundangan yang berlaku.
6.1.9 Upaya pengendalian resiko ditinjau ulang apabila terjadi perubahan pada proses kerja.
6.2 Pengawas
6.2.1 Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti setiap prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.
6.2.2 Setiap orang diawasi dengan tingkat kemampuan mereka dan tingkat resiko tugas.
6.2.3 Pengawas ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian.
6.2.4 Pengawas diikutsertakan dalam pelaporan dan penyediaan penyakit akibat kerja dan kecelakaan,dan wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengurus.
6.2.5 Pengawas ikut serta dalam proses konsultasi.
6.3 Seleksi dan Penempatan Personil
6.3.1 Persyaratan tugas tertentu,termasuk persyaratan kesehatan,diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan penempatan tenaga kerja.
6.3.2 Penugasan pekerjaan harus berdasarkan pada kemampuan dan tingkat ketrampilan yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja.
6.4 Lingkungan Kerja
6.4.1 Perusahaan melakukan penilaian lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memelukan pembatasan ijin masuk.
6.4.2 Terdapat pengendalian atas tempat-tempat dengan pembatasan ijin masuk.
6.4.3 Fasilitas-fasilitas dan layanan yang tersedia di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis.
6.4.4 Rambu-rambu mengenai keselamatan dan tanda pintu darurat harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis.
6.5 Pemeliharaan,Perbaikan dan Perubahan Sarana Produksi
6.5.1 Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan,standar dan pedoman teknis.
6.5.2 Semua catatan yang memuat data-data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan,pemeliharaan,perbaikan dan perubahan-perubahan yang dilakukan atas tempat kerja harus disimpan dan dipelihara.
6.5.3 Sarana produksi yang harus terdaftar memiliki sertifikat yang masih berlaku.
6.5.4 Perawatan,perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan personel yang berkompeten.
6.5.5 Apabila memungkinkan,saran produksi yang akan diubah harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan yang berlaku.
6.5.6 Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan yang mencakup ketentuan mengenai peralatan-peralatan dengan kondisi keselamatan yang kurang baik dan perlu untuk segera diperbaiki.
6.5.7 Terdapat suatu sistem penandaan bagi alat yang sudah tidak aman lagi jika digunakan atau yang sudah tidak digunakan lagi.
6.5.8 Apabila diperlukan,dilakukan penerapan sistem penguncian pergoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya.
6.5.9 Prosedur penandaan status untuk menjamin bahwa peralatan produksi dalam kondisi yang aman untuk dioperasikan.
6.6 Pelayanan
6.6.1 Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja,maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.
6.6.2 Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak,dan pelayanan tunduk pada standar dan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja,maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pemberian pelayanan memenuhi persyaratan.
6.7 Kesiapan untuk Menangani Keadaan Darurat
6.7.1 Keadaan darurat yang potensial (di dalam atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat tersebut telah didokumentasikan.
6.7.2 Prosedur keadaan darurat diuji dan ditinjau ulang secara rutin oleh petugas yang berkompeten.
6.7.3 Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat resiko.
6.7.4 Petugas penanganan keadaan darurat diberikan pelatihan khusus.
6.7.5 Instruksi keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas/ mencolok dan diketahui oleh seluruh tenaga kerja perusahaan.
6.7.6 Alat dan sistem tanda bahaya keadaan darurat diperiksa,diuji dan dipelihara secara berkala.
6.7.7 Kesesuaian,penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah dinilai oleh petugas yang berkompeten.
6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
6.8.1 Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P2K3 yang ada memenuhi standar dan pedoman teknis yang berlaku.
6.8.2 Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan.
7. STANDAR PEMANTAUAN
7.1 Pemeriksaan Bahaya
7.1.1 Inspeksi tempat kerja dan cara kerja dilakukan secara teratur.
7.1.2 Inspeksi dilaksanakan bersama oleh wakil pengurus dan wakil tenaga kerja yang telah memperoleh pelatihan identifikasi potensi bahaya.
7.1.3 Inspeksi mencari masukan dari petugas yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa.
7.1.4 Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat inspeksi.
7.1.5 Laporan inspeksi diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan.
7.1.6 Tindakan korektif dipantau untuk menentukan efektifitasnya.
7.2 Pemantauan Lingkungan Kerja
7.2.1 Pemantauan lingkungan kerja dilakukan secara teratur dan hasilnya yang dicatat dipelihara.
7.2.2 Pemantauan lingkungan kerja meliputi faktor fisik,kimia,biologis,radiasi dan psikologis.
7.3 Peralatan Inspeksi,Pengukuran dan Pengujian
7.3.1 Terdapat sistem yang terdokumentasi mengenai identifikasi,kalibrasi,pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan,ukur dan uji mengenai kesehatan dan keselamatan.
7.3.2 Alat dipelihara dan dikalibrasikan oleh petugas berkompeten.
7.4 Pemantauan Kesehatan
7.4.1 Sesuai dengan peraturan perundangan,kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung bahaya harus dipantau.
7.4.2 Perusahaan telah mengidentifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini.
7.4.3 Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundangan.
7.4.4 Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundangan.
7.4.5 Catatan mengenai pemantauan kesehatan dibuat sesuai dengan peraturan perundangan.
8. PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN
8.1 Pelaporan Keadaan Darurat
8.1.1 Terdapat prosedur proses pelaporan sumber bahaya dan personil perlu diberitahukan mengenai proses pelaporan sumber bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
8.2 Laporan Insiden
8.2.1 Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta insiden ditempat kerja dilaporkan.
8.2.2 Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilaporkan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan.
8.3 Penyelidikan Kecelakaan Kerja
8.3.1 Perusahaan mempunyai prosedur penyelidikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dilaporkan.
8.3.2 Penyelidikan dan pencegahan kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang telah dilatih.
8.3.3 Laporan penyelidikan berisi saran-saran dan jadual waktu pelaksanaan usaha perbaikan.
8.3.4 Tanggungjawab diberikan kepada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan tindakan perbaikan sehubungan dengan laporan penyelidikan.
8.3.5 Tindakan perbaikan didiskusikan dengan tenaga kerja di tempat terjadinya kecelakaan.
8.3.6 Efektifitas tindakan perbaikan dipantau.
8.4 Penanganan Masalah
8.4.1 Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundangan.
8.4.2 Tenaga kerja diberi informasi mengenai prosedur penanganan masalah keselamatan dan kesehatan kerja dan menerima informasi kemajuan penyelesaiannya.
9. PENGELOLAAN MATERIAL DAN PERPINDAHAN
9.1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis
9.1.1 Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai resiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.
9.1.2 Identifikasi dan penilaian dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten.
9.1.3 Perusahaan menerapkan dan meninjau ulang cara pengendalian resiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.
9.1.4 Prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan,tumpahan dan kebocoran.
9.2 Sistem Pengangkutan,Penyimpanan dan Pembuangan
9.2.1 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9.2.2 Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa.
9.2.3 Terdapat prosedur menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundangan.
9.3 Bahan-bahan Berbahaya
9.3.1 Perusahaan telah mendokumentasikan prosedur mengenai penyimpanan,penanganan dan pemindahan bahan-bahan berbahaya yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan,standar dan pedoman teknis.
9.3.2 Lembar Data Keselamatan Bahan dan komprehensif untuk bahan-bahan berbahaya harus mudah didapat.
9.3.3 Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label pada bahan-bahan berbahaya.
9.3.4 Rambu peringatan bahaya dipampang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan dan standar yang berlaku.
9.3.5 Terdapat prosedur yang didokumentasikan mengenai penanganan secara aman bahan-bahan berbahaya.
9.3.6 Petugas yang menangani bahan-bahan berbahaya diberi pelatihan mengenai cara penanganan yang aman.
10. PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA
10.1 Catatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
10.1.1 Perusahaan mempunyai prosedur untuk mengidentifikasi,mengumpulkan,mengarsipkan,memelihara dan menyiapkan catatan keselamatan dan kesehatan kerja.
10.1.2 Undang-undang,peraturan,standar dan pedoman teknis yang relevan dipelihara pada tempat mudah didapat.
10.1.3 Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan,
10.1.4 Catatan mengenai peninjauan ulang dan pemeriksaan dipelihara.
10.1.5 Catatan kompensasi kecelakaan kerja dan rehabilitasi kesehatan dipelihara.
10.2 Data dan Laporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
10.2.1 Data keselamatan dan kesehatan kerja yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.
10.2.2 Laporan rutin kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dibuat dan disebarluaskan di dalam perusahaan.
11. AUDIT SISTEM MANAJEMEN K3
11.1 Audit Internal Sistem Manajemen K3
11.1.1 Audit Sistem Manajemen K3 yang terjadual dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan apakah kegiatan tersebut efektif.
11.1.2 Audit internal Sistem Manajemen K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan independen di perusahaan.
11.1.3 Laporan audit didistribusikan kepada manajemen dan petugas lain yang berkepentingan.
11.1.4 Kekurangan yang ditemukan pada saat audit diprioritaskan dan dipantau untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.
12. PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN
12.1 Strategi Pelatihan
12.1.1 Analisis kebutuhan pelatihan yang mencakup persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja telah dilaksanakan.
12.1.2 Rencana pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja telah disusun bagi semua tingkatan dalam perusahaan-perusahaan.
12.1.3 Pelatihan harus mempertimbangkan perbedaan tingkat kemampuan dan latar belakang pendidikan.
12.1.4 Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman yang memadai serta diakreditasi menurut peraturan perundangan yang berlaku.
12.1.5 Terdapat fasilitas dan sumberdaya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif.
12.1.6 Perusahaan mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan.
12.1.7 Evaluasi dilakukan pada setiap sesi pelatihan untuk menjamin peningkatan secara berkelanjutan.
12.1.8 Program pelatihan ditinjau ulang secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif.
12.2 Pelatihan bagi Manajemen dan Supervisor
12.2.1 Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.
12.2.2 Manajer dan supervisor menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggungjawab mereka.
12.3 Pelatihan bagi Tenaga Kerja
12.3.1 Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.
12.3.2 Pelatihan diselenggarakan kepada tenaga kerja apabila ditempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi dan proses.
12.3.3 Apabila diperlukan diberikan pelatihan penyegaran kepada semua tenaga kerja.
12.4 Pelatihan untuk Pengenalan bagi Pengunjung dan Kontraktor
12.4.1 Perusahaan mempunyai program pengenalan untuk semua tenaga kerja dengan memasukkan materi kebijakan dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
12.4.2 Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan teklimat (briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin keselamatan dan kesehatan.
12.5 Pelatihan Keahlian Khusus
12.5.1 Perusahaan mempunyai sistem untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus,melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Desember 1996

MENTERI TENAGA KERJA

REPULIK INDONESIA

Drs. ABDUL LATIEF

PPE, PERSONNAL PROTECTIVE EQUIPMENT

2012-11-09T10:51:00.002-08:00

OSHA memerlukan penggunaan alat pelindung diri (APD) untuk mengurangi eksposur karyawan terhadap bahaya ketika teknik dan kontrol administratif yang tidak layak atau efektif dalam mengurangi eksposur tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Pengusaha diminta untuk menentukan apakah PPE harus digunakan untuk melindungi pekerja mereka.
Jika APD yang akan digunakan, program APD harus dilaksanakan. Program ini harus mengatasi bahaya ini; pemilihan, pemeliharaan, dan penggunaan APD, pelatihan karyawan, dan pemantauan program untuk memastikan efektivitas berkelanjutan.
PPE yang dibahas dalam standar khusus untuk industri umum, pekerjaan galangan kapal, terminal laut, dan longshoring.
Standar
Bagian ini menyoroti OSHA standar, preambles aturan akhir (background aturan akhir), Register Federal (aturan, aturan yang diusulkan, dan pemberitahuan), pengarahan (instruksi untuk petugas kepatuhan), interpretasi standar (surat-surat resmi dari interpretasi standar), dan konsensus nasional standar terkait dengan PPE.

MSDS ATAU LDKB

2012-11-09T10:41:00.000-08:00

Material safety data sheet atau dalam SK Menteri Perindustrian No 87/M-IND/PER/9/2009 dinamakan Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) adalah lembar petunjuk yang berisi informasi bahan kimia meliputi sifat fisika,kimia,jenis bahaya yang ditimbulkan,cara penanganan,tindakkan khusus dalam keadaan darurat,pembuangan dan informasi lain yang diperlukan.

Semua bahan kimia berbahaya diwajibkan memiliki MSDS,hal ini diatur dalam berbagai peraturan seperti keputusan menteri Kesehatan nomor 472 tahun 1996,keputusan menteri tenaga kerja nomor 187 tahun 1999,PP 74 tahun 2001 tentang B3 dan keputusan menteri perindustrian no 87 tahun 2009 tentang global harmonize system (GHS).

Didalam OSHA Hazard Communication 29 CFR 1919.1200 juga dinyatakan bahwa pihak manufaktur bahan kimia harus memastikan bahwa semua bahaya bahan kimia yang diproduksi sudah dievaluasi dan memastikan bahwa bahaya tersebut diinformasikan kepengguna bahan kimia tersebut melalui MSDS. Menurut OSHA,yang bertanggung jawab membuat MSDS adalah pihak manufaktur yang memproduksi bahan kimia tersebut. Dan semua pihak-pihak yang berkaitan dengan aliran distribusi bahan kimia tersebut bertanggung jawab menyampaikan MSDS tersebut sampai kepengguna. Bahkan MSDS tersebut harus selalu menyertai bahan kimia tersebut sepanjang pendistribusiannya.

Pembuatan MSDS adalah kewajiban pembuat bahan kimia dan pengguna bahan kimia memiliki hak untuk memperoleh MSDS dari pihak pemasok,meskipun pihak pemasok bukan pembuat atau manufaktur bahan kimia tersebut,namun pihak pemasok berkewajiban menyediakan MSDS dari bahan kimia yang didistribusikan yang dia peroleh dari pihak manufaktur. Pihak perusahaan sebagai pengguna berkewajiban menyediakan MSDS ditempat kerja atau area yang mudah dijangkau atau diketahui oleh pekerja. Pihak perusahaan juga berkewajiban memberikan training mengenai MSDS kepada pekerja agar mereka dapat membaca dan memahami MSDS tersebut.

Kenapa MSDS atau LDKB diperlukan?

MSDS atau LDKB merupakan sumber informasi yang sangat penting mengenai sifat-sifat bahaya bahan kimia yang diggunakan,misalnya sifat mudah terbakar,beracun,korosive,mudah meledak,bersifat reaktif,bahan sensitive dan lain-lain. MSDS juga merupakan sumber informasi cara penanganan jika terjadi kecelakaan dengan bahan kimia tersebut seperti tumpah,keracunan,terkena pada tubuh pekerja dan terhisap serta informasi alat pelindung diri (APD) yang diperlukan saat penanganan atau penggunaan bahan kimia tersebut seperti kacamata safety,respirator dan sarung tangan (glove). Semua informasi tersebut sangatlah penting bagi pengguna untuk menghindari terjadi kecelakaan bahan kimia yang bisa berakibat fatal bagi pengguna.

Persyaratan dan Format MSDS

MSDS harus mengandung informasi semua sifat bahaya yang terkandung didalam bahan kimia tersebut,tidak boleh menyembunyikan dengan sengaja salah satu atau lebih sifat bahaya yang terkandung didalamnya. Bahkan MSDS juga harus mencantumkan ingredient pembentuk produk tersebut,meskipun diijinkan untuk menyembunyikan salah satu atau lebih ingredient (trade secret) yang dianggap penting untuk melindungi kepentingan bisnis perusahaan. Namun pihak perusahaan harus membuka trade secret tersebut kepada pihak pengguna jika dalam keadaan emergency,seperti ada pekerja yang kerancunan dan perlu diketahui bahan apa yang merancuninya berdasarkan permintaan dari dokter yang menanganinya.

Secara umum MSDS harus mengandung:

Identitas semua ingredient yang terkandung <1% jika memiliki sifat bahaya terhadap kesehatan atau jika dapat melepaskan bahan berbahaya melebihi nilai ambang batas (NAB) yang ditentukan.
Bahaya kesehatan termasuk tanda-tanda dan gejala jika terpajan.
Kondisi medis yang terjadi jika terpajan.
Rute utama masuk kedalam tubuh (route of entry)
Bahaya kanker jika ada.
Sifat fisik dan kimia
Batas pajanan (NAB)
Peringatan bahaya
Prosedur pembersihan
Pertolongan pertama atau darurat

Format MSDS sebaiknya mengikuti format global harmonize system (GHS) yang sudah ditetapkan oleh peraturan menteri perindustrian nomor 87 tahun 2009. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa MSDS harus terdiri dari 16 section dengan urutan sebagai berikut:

1. Indentifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)

2. Identifikasi Bahaya

3. Komposisi / Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa Tunggal

4. Tindakan Pertolongan Pertama

5. Tindakan Pemadaman Kebakaran

6. Tindakan Penanggulangan jika terjadi Kebocoran

7. Penanganan dan Penyimpanan

8. Kontrol Paparan / Perlindungan Diri

9. Sifat Fisika dan Kimia

10. Stabilitas dan Reaktifitas

11. Informasi Teknologi

12. Informasi Ekologi

13. Pertimbangan Pembuangan / Pemusnahan

14. Informasi Transportasi

15. Informasi yang berkaitan dengan Regulasi

16. Informasi lain termasuk informasi yang diperlukan dalam pembuatan dan revisi SDS.

Penggunaan dan Penyimpanan MSDS

Sebagian besar MSDS berbahasa Inggris terutama MSDS bahan kimia yang diimport dari Negara lain,meskipun dalam peraturan pemerintah sudah ditetapkan bahwa semua MSDS harus menggunakan bahasa Indonesia,ini berarti para pemasok dan importir bertanggung jawab menterjemahkan MSDS tersebut kedalam bahasa Indonesia. Penggunaan MSDS dalam bahasa Indonesia memang lebih tepat mengingat sebagian besar pengguna bahan kimia dilapangan (para pekerja) tidak bisa berbahasa Inggris. Jika MSDS yang disediakan dilapangan berbahasa Inggris dan para pekerja tidak memahaminya maka MSDS tersebut menjadi tidak berguna. Maka sebaiknya pihak perusahaan meminta kepada pihak pemasok untuk menyediakan MSDS dalam bahasa Indonesia,jika tidak mungkin maka perusahaan sebaiknya menterjemahkan sendiri MSDS tersebut kedalam bahasa Indonesia sebelum diberikan kepada pengguna dilapangan.

Para pekerja atau pengguna MSDS juga harus diberi training bagaimana menggunakan,membaca,memahami dan menginterpretasikan kandungan MSDS tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam tindakan karena ketidak pahaman terhadap isi MSDS. Tidak semua pekerja memilki latar belakang pendidikan Kimia atau sejenisnya,sehingga banyak sekali pekerja yang tidak memahami istilah-istilah kimia seperti titik didih (boiling point),titik nyala (ignition point),LD50,pH,dan lain-lain.

MSDS juga harus ditempatkan ditempat yang mudah dijangkau atau diketahui oleh semua pekerja,dan sebaiknya dekat dengan tempat penggunaan bahan kimia tersebut,misalnya di gudang penyimpanan,area produksi dan laboratorium. MSDS yang digunakan juga harus dipastikan mutakhir,maka sebaiknya ditanyakan secara berkala kepada pemasok untuk memastikan tidak ada perubahan,dan jika ada perubahan MSDS tersebut maka harap segera diminta yang mutakhir (revisi terakhir).

Selama transportasi atau pengiriman bahan kimia juga harus disertai dengan MSDS,misalnya pada saat bahan kimia tersebut dikirim dengan menggunakan truk container maka MSDS bahan kimia harus dibawa oleh sopir truk bersamaan dengan dokumen pengiriman lainnya. Jangan sekali-kali menyimpan MSDS didalam container atau packaging bahan kimia yang dikirim karena akan sulit untuk diambil jika terjadi kecelakaan.

Jangan mengirimkan MSDS kepada pengguna atau pembeli dengan cara memasukkan MSDS tersebut kedalam kemasan bahan kimia,tetapi dapat dikirim melalui email,fax atau system database menggunakan internet.

Dokumentasi dan Updating

Semua dokumen MSDS harus terdokumentasi dengan baik. Bisa dalam bentuk print out, CD, disk atau internet. Akan tetapi, pilihlah media yang mudah untuk diakses dan MSDS harus selalu tersedia di tempat-tempat yang diperlukan.

Dan satu lagi, MSDS yang terdokumentasi harus dengan nomor revisi terbaru atau terakhir. Hal ini penting, karena akan terus ada informasi baru yang masuk atau diperbaharui. Sebagai contoh, nomor telepon darurat yang harus dihubungi. Buatlah jadwal kapan status dokumen MSDS harus dimonitor.

Training

Layaknya sebuah Standard Operating Procedure (SOP), training mengenai MSDS mutlak diperlukan. Semua orang yang akan berhubungan dengan bahan kimia B3 harus mendapatkan training MSDS. Termasuk pula bagi anda calon karyawan yang akan bekerja di pabrik kimia atau mahasiswa yang sedang Praktek Kerja Lapangan (PKL).

tips pengereman SEPEDA MOTOR

2012-09-30T22:20:00.000-07:00

Tips Pengereman sepeda motor

Penggunaan rem depan dan rem belakang dalam melakukan pengereman pun perlu untuk diketahui oleh para Bikers. Sebagai informasi, rem depan menyumbang daya rem bagi sepeda motor sebesar 70% sampai dengan 100%. Idealnya seorang pengendara harus menyeimbangkan penggunaan rem depan dan rem belakang dengan komposisi perbandingan 70% rem depan dan 30% rem belakang.
Teknik pengereman yang benar dan ideal dalam melakukan pengereman dapat dijelaksan dalam tiga tahap sebagai berikut :

1. Tahap pertama, gunakan rem depan dan rem belakang bersama-sama dengan komposisi tekanan yang sama namun bertahap. Pada tahap awal ini beban sepeda motor akan bertumpu ke depan ditandai dengan adanya tekanan pada suspensi depan dan tumpuan beban pengendara berada di roda depan.

2. Tahap kedua, segera lepaskan injakan padarem belakang dan bersamaan dengan itu naikkan cengkramanpada rem depan. Pada tahap ini laju sepeda motor mulai melambat dan tekanan pada suspensi depan mulai berkurang.

3. Tahap Ketiga, segera lepaskan cengkraman padarem depan dan kembali injak rem belakang untuk menghindari ban depan terkunci yang berakibat fatal pada pengendara.

Bilamana kondisi jalan basah akibat hujan, maka proses pengereman harus dilakukan lebih hati-hati daripada saat kondisi jalan kering karena respon kendaraan terhadap pengereman akan lebih lama.
Demikianlah tips untuk melakukan pengereman sepeda motor yang benar. Kami harapkan menjadi tambahan pengetahuan bagi para Bikers agar lebih aman dalam berkendaraan dan jangan sekali-kali seperti Tukang Gas yang setiap saat selalu “Gas…Gasss”.

Sumber : motorcyclesafetyinfo

Jenis pipet volumetrik

2012-09-30T22:06:00.000-07:00

Mengenal Jenis-Jenis Pipet Volumetrik

Pipet Serologis. Pipet ini terbuat dari pipa kaca silinder yang lurus dan memiliki skala volume. Ketelitian pipet serologis sesuai dengan skala terkecilnya.

Pipet Volumetrik Volume Tetap. Pipet jenis ini hanya memiliki 1 garis tera dengan volume tertentu, berbentuk silinder tetapi bagian tengahnya lebih gendut. Ketelitiannya lebih tinggi dibanding pipet pasteur karena garis tera berada pada bagian atas pipet yang memiliki diameter kecil.

Pipet Volumetrik dengan Piston. Pipet jenis ini mulai berkembang pada tahun 1960-an. Awalnya pipet ini memiliki volume yang tetap, namun kemudian berkembang hingga memiliki volume yang dapat diatur pada range tertentu. Pipet jenis ini lebih disukai karena selain volumenya yang dapat diatur, akurasi dan presisi yang tinggi, pemakaiannya pun simpel dan mudah.

Jenis-jenis Pipet Volumetrik. Dari kiri ke kanan: Pipet serologis, pipet volume tetap, pipet dengan piston

Artikel ini akan membahas serba-serbi pemipetan menggunakan pipet jenis terakhir agar diperoleh akurasi dan presisi yang tinggi.

Gunakan Jenis Pipet yang Sesuai

Pipet yang digunakan harus disesuaikan dengan jenis sampelnya:

Sampel Cairan Biasa. Gunakan pipet jenis air-displacement

Sampel Cairan Khusus. Untuk cairan kental (gliserol, madu), mudah menguap (chloroform, methanol), korosif dan mengandung radioaktif, gunakan pipet jenis positive-displacement.

Untuk sampel biologi molekular yang harus terbebas dari kontaminasi DNA, RNA, nuclease dan bahan lain yang dapat menimbulkan degradasi pada sampel, maka bisa digunakan pipet jenis air-displacement dengan menggunakan tips steril berfilter maupun menggunakan pipet jenis positive-displacement juga dengan tips dan piston steril.

Hmm.. ngomong-ngomong, apa bedanya pipet jenis air-displacement dan positive-displacement ya? Ada 2 hal yang membedakan, yaitu:

Air Dispacement vs Positive Displacemen Pipette

Pipet air-displacement selalu memiliki ruang udara (dead volume) antara piston pipet dan sampel cairan, sedangkan pipet positive-displacement tidak, cairan kontak langsung dengan piston.

Piston merupakan bagian permanen pada pipet air-displacement, tetapi pada pipet positive-displacement bersifat disposable, menyatu dengan tips pipet.

Perhatikan Volume Cairan yang Akan Dipipet

Perhatikan range volume pipet yang akan digunakan (image from bikudo.com)

Setiap pipet memiliki range volume tertentu. Maka jangan sampai salah memilih pipet, karena produsen tidak menjamin akurasi pemipetan jika dilakukan di luar jangkauan yang sudah mereka tentukan.

Selain itu jika volume yang kita kehendaki cocok dengan dua range volume pipet, maka pilihlah yang mendekati volume maksimalnya. Contoh, jika kita ingin memipet sebanyak 1.9 uL, bisa menggunakan pipet dengan range volume 1-10 uL atau 0.2-2 uL. Namun sebaiknya gunakan pipet dengan range 0.2-2 uL.

Gunakan Tip Pipet yang Baik

Sekilas nampak semua tip pipet sama saja, namun tidak semua tip cocok untuk semua pipet. Oleh karena itu pemilihan tip sangat menentukan akurasi pemipetan. Ada baiknya menggunakan tip dengan brand yang sama dengan pipet. Namun jika ingin menggunakan brand lain, maka harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

Gunakan Tips dengan Kualitas Baik

Tip harus bersih dan bebas dari partikel debu

Bentuk bagian kerah (yang menempel ke pipet) dan ujung tip harus benar-benar halus dan rapi

Transparan/tembus cahya

Tahan terhadap bahan-bahan kimia

Adanya keterangan nomor identifikasi, nomor batch dan sertifikat mutu merupakan hal penting untuk menjamin kualitas tip

Pilih kemasan yang sesuai, ada yang dikemas secara bulk, ada yang sudah berjejer rapi di dalam rak, ada yang sudah disterilisasi, dll.

Cara Memasang Tip Pipet yang Benar (image from Gilson Guide to Pipetting)

Cara Memasang Tip yang Benar

Bagaimana cara Anda memasang tip pada pipet? Pipet diketuk-ketukkan dengan kuat ke dalam tip? Tip dikencangkan menggunakan tangan? Atau bagaimana? Ternyata cara yang benar adalah dengan memasukkan ujung pipet ke dalam tip (tidak terlalu kencang), kemudian pipet diputar untuk memperkuat posisi tip pada pipet. Khusus untuk pipet multichannel, cukup dengan digoyang sambil ditekan ke kiri dan kanan.

Mode Pemipetan: Forward atau Reverse?

Saat Ada menekan plunger pipet, maka Anda akan menemukan posisi plunger berhenti. Jika plunger terus ditekan, maka ia akan berhenti lagi pada posisi kedua. Nah, bagaimana cara pemipetan yang benar? Apakah plunger pipet ditekan hingga posisi berhenti pertama atau kedua?

Ada dua cara pemipetan, yaitu Forward Mode dan Reverse Mode. Berikut ini ilustrasi kedua proses tersebut:

Cara Pemipetan Mode Forward (image from Gilson Guide to Pipetting)

Cara Pemipetan Mode Reverse (image from Gilson Guide to Pipetting)

Umumnya pipet jenis air-displacement menggunakan Forward Mode ketika melakukan kalibrasi, sehingga metode inilah yang harus kita gunakan. Mode Reverse dapat digunakan ketika menggunakan pipet jenis air-displacement untuk memipet cairan yang kental atau mudah menguap. Sementara itu pipet positive-displacement hanya menggunakan mode Forward saja.

Hati-hati dengan Kontaminasi

Kontaminasi pada Pemipetan (image from Gilson Guide to Pipetting)

Ada beberapa jenis kontaminasi, kenapa bisa sampai terjadi dan bagaimana cara mencegahnya?

Kontaminasi Pipet-ke-Sampel. Penyebab: Menggunakan tip atau pipet yang sudah terkontaminasi. Pencegahan: Bersihkan dan sterilkan bagian pipet yang kontak dengan sampel. Gunakan tips steril, dan ganti tip setiap berganti sampel.

Kontaminasi Sampel-ke-Pipet. Penyebab: Sampel atau aerosol dari sampel kontak dan memasuki bagian pipet. Pencegahan: Jangan terlalu memiringkan pipet, simpan selalu pipet secara vertikal, sedot cairan dengan perlahan dan gunakan filter tip atau gunakan pipet positive-displacement.

Kontaminasi Sampel-ke-Sampel (sample carryover). Penyebab: Menggunakan tip bekas untuk sampel yang berbeda. Pencegahan: Ganti tip setiap berganti sampel.

Kalibrasi dan Perawatan Rutin

Kalibrasi akan menjamin akurasi. Lakukanlah secara rutin minimal satu satun sekali. Kalibrasi bisa dilakukan sendiri atau dengan memanfaatkan jasa laboratorium kalibrasi yang sudah terakreditasi. Jangan lupa untuk melakukan hal-hal berikut ini:

Mengecek secara rutin kondisi pipet, periksa apakah ada bagian yang rusak, retak atau ada komponen yang hilang.

Membersihkan pipet setiap sebelum dan sesudah pemakaian dengan alkohol atau cairan khusus pembersih pipet.

Mensterilkan komponen-komponen pipet yang dapat disterilkan (dengan autoclave atau penyinaran UV)

Jika terdapat kerusakan atau kelainan dan kejanggalan, segera periksakan kondisi pipet Anda ke manufacturer atau agen penjualnya.

Jual cyclone tepung rumput laut kering

2012-06-16T23:55:00.002-07:00

Bagi yang berminat cyclone rumput laut kering sisa dari hasil produksi perusahaan agar hubungi 087809312070

Jual Emping Melinjo Murah

2012-06-16T20:56:00.001-07:00

Emping adalah sejenis makanan ringan yang terbuat dengan cara menghancurkan bahan baku (biasanya terbuat dari biji melinjo) hingga halus kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari.

Pembuatan emping melinjo diawali dengan menyangrai melinjo, kemudian dikupas dan ditipiskan dengan sejenis palu dari batu. Makanan ini banyak dihasilkan oleh pengusaha kecil, Kami disini menawarkan dengan harga yang cukup murah, masih di olah dengan cara yang tradisional/ tanpa alat

Emping biasa dan tersedia juga rasa pedas

Minat..?? Harga Rp.27.000,00/kg

Hubungi Andrek

Serang, Banten

HP: 087811132220 ( whatsapp- Line )

Minimal pemasanan 1 kg, maximal tak terbatas

tags: melinjo, jual, beli, usaha kecil, ekspor melinjo, partai besar kecil

Avengers film new

2012-05-13T03:36:00.003-07:00

penasaran film avengers..???
para superhero bergabung disini dimana iron man, capten america dan hulk ikut terlibat dalam film ini

Alur cerita film
Para asgardian Loki bertemu Yang Lain, pemimpin sebuah ras alien yang gila perang yang dikenal sebagai Chitauri. Dalam pertukaran untuk mengambil yang Tesseract, sumber energi yang kuat dari potensi diketahui, Lain menjanjikan Loki tentara Chitauri yang ia dapat menundukkan Bumi. Nicky Fury , direktur badan spionase SHIELD , tiba di sebuah fasilitas penelitian jauh selama evakuasi , di mana fisikawan Dr Erik Selvig adalah memimpin tim peneliti melakukan percobaan pada Tesseract ini. Agen Maria Bukit menjelaskan bahwa objek telah mulai memancar bentuk yang tidak biasa energi. Tesseract tiba-tiba mengaktifkan dan membuka portal, memungkinkan Loki untuk mencapai Bumi. Loki mengambil Tesseract dan menggunakan stafnya untuk memperbudak agen Selvig dan beberapa, termasuk Clint Barton , untuk membantu dia dalam liburan itu.
Menanggapi serangan itu, Fury mengaktifkan kembali "Inisiatif Avengers". Agen Natasha Romanoff dikirim ke India untuk merekrut Dr Bruce Banner , agen Phil Coulson mengunjungi Tony Stark untuk memiliki dia meninjau penelitian Selvig itu, dan Fury mendekati Steve Rogers dengan tugas untuk mengambil Tesseract. Sementara Barton mencuri iridium diperlukan untuk menstabilkan daya Tesseract ini, Loki menyebabkan gangguan di Stuttgart , Jerman , yang mengarah ke konfrontasi dengan Rogers, Stark, dan Romanoff yang berakhir dengan penyerahan Loki. Sementara digiring kembali ke SHIELD, Thor , saudara angkatnya Loki, tiba dan membebaskan Loki berharap untuk meyakinkan dia untuk meninggalkan rencananya dan mengembalikannya ke Asgard. Setelah konfrontasi dengan Stark dan Rogers, Thor setuju untuk mengambil Loki untuk kapal induk terbang SHIELD, para Helicarrier , dan memenjarakannya sampai Tesseract dapat diperoleh.
The Avengers menjadi terbagi, baik atas bagaimana untuk mendekati Loki dan wahyu yang SHIELD berencana untuk memanfaatkan Tesseract untuk mengembangkan senjata sebagai pencegah terhadap bermusuhan ekstra-terrestrials. Sebagai kelompok ini berpendapat, Barton, dan agen lainnya Loki dimiliki, menyerang Helicarrier itu, menonaktifkan mesin dalam penerbangan dan menyebabkan Banner berubah menjadi Hulk. Stark dan Rogers mencoba untuk me-restart mesin yang rusak, dan Thor mencoba untuk menghentikan amukan Hulk itu. Romanoff perkelahian Barton, dan mengetuk dia tidak sadar, melanggar pengendalian pikiran Loki. Loki lolos setelah membunuh Coulson, dan Thor dan Hulk masing-masing dikeluarkan dari pesawat. Fury menggunakan kematian Coulson untuk memotivasi Avengers ke bekerja sebagai tim. Stark dan Rogers menyadari bahwa hanya mengalahkan mereka tidak akan cukup untuk Loki, ia harus mengalahkan mereka di depan umum untuk memvalidasi dirinya sebagai penguasa Bumi. Loki menggunakan Tesseract, dalam hubungannya dengan perangkat Selvig dibangun, untuk membuka portal di atas Menara Stark ke armada Chitauri di ruang angkasa, peluncuran invasi.
Reli Avengers dalam membela New York City , tapi dengan cepat menyadari bahwa mereka akan kewalahan sebagai gelombang demi gelombang Chitauri turun atas Bumi. Dengan bantuan dari Barton, Rogers, Stark, dan Thor mengevakuasi warga sipil, sementara Banner kembali ke transformasi Hulk dan pergi setelah Loki, akhirnya mengalahkan dia menjadi tunduk. Romanoff membuat perjalanan ke portal, mana Selvig, dibebaskan dari kontrol Loki, mengungkapkan bahwa staf Loki dapat digunakan untuk menutup portal. Sementara itu, atasan Fury yang mencoba untuk mengakhiri invasi dengan meluncurkan rudal nuklir di Manhattan. Stark penyadapan rudal dan membawanya melalui portal menuju armada Chitauri. Meledakkan rudal, menghancurkan kapal utama penjajah ', sehingga melumpuhkan pasukan mereka di Bumi. Setelan Stark kehabisan daya dan ia jatuh kembali melalui portal, tetapi Hulk menyelamatkan dia dari menabrak ke tanah. Romanoff menonaktifkan portal untuk mencegah invasi lebih lanjut. Setelah kejadian itu, Thor Loki kembali dan Tesseract ke Asgard. Fury mencatat bahwa Avengers akan kembali ketika mereka dibutuhkan.
Pada bagian pertama dari dua pasca kredit adegan , Yang Lain berunding dengan tuannya tentang serangan di Bumi; dalam koda kedua, Avengers makan dalam keheningan pada shawarma restoran.

Pokoknya seru deh..

Domain Gratis Google

2012-03-06T10:37:00.001-08:00

Satu tahun gratis domain .co.id bagi para pebisnis di indonesia, untuk 100 ribu orang pendaftaran pertama. Harga akan di patok setelah setahun domain diaktifkan..wah mantapdeh...khusus di indo deh, salah satu tujuannya untuk bisnis lokal atau UKM boleh jajal nie domain gratisan dari google. Dan satu lagi yang gak kalah bagusnya google akan menyediakan google adword seharga 500 ribu untuk beriklan gratis dalam rangka programnya ini.ini meliputi tips dan pelatihan oleh google
LIrik lirik ternyata google udah melakukan kerjasama dengan operator sellular AHA, Pandi (pengelola nama domain di indonesia), Aptikom (Assosiasi perguruan tinggi informtika dan ilmu komputer), Melsa (internet service provider) dan multply.com
sumber majalah mix february 2012

Kinds of Follower on Tweeter

2012-03-06T10:11:00.002-08:00

Kadang Tweeter juga tidak selalu membuat orang merasa nyaman, kadang sering disalah gunakan oleh orang yang memfollownya, Tweeter punya kategori bagi yang memfollownya, saya habis baca postingan di inet.detik.com:

Bots
Follower doang tanpa berinteraksi dengan yang difollownya, kadang menyebar spam

Sleepers
Agak lebih bagus dari bots tapi kurang postingan

Word Searchers
Biasanya mengarah ke persamaan hobi atau minat dari tweeps yang difollownya

Readers
Disamping membaca dia juga suka retweet postingan, alhasil postingan jadi lebih beredar

Engagers
Ada interaksi dari retweet yg difollownya degan ada balasan atau commentlah

Contacts
Selain di dunia maya, hubungan terjadi dengan kumpul atau KOPDAR

Frends
Inilah yang sangat diharapkan dari jejaring sosial, disamping dunia maya mereka juga bertema dalam dunia nyata

Silahkan anda pilih anda termasuk yang mana...

Facebook TimeLine Kereen

2012-03-06T09:50:00.001-08:00

Ada beberapa tool yang dapat ditemukan di beberapa website untuk mempercantik Cover facebook, Gampang kok, ..Anda tinggal kunjungi website dibawah ini dan ikuti perintahnya:

http://faceitpages.com
http://picscatter.com
http://thesitecanvas.com
http://timelinecoverbanner.com
http://coverjunction.com

Silahkan berkreasi deh..

Applikasi Android untuk pengelolaan applikasi lain

2012-03-01T15:37:00.001-08:00

Pengaturan Ponsel sangat penting apalagi yang sering download, bias jadi ponsel jadi lemot setelah itu. Ada beberapa Applikasi yang bisa membantu memindahkan penyimpanan dari memory internal ke eksternal. Applikasi ini berfungsi di Android. Anda bias download dari Market Android yah silahkan simak penjelasannya:

*App 2 SD, applikasi ini mampu memindahkan dari memory ponsel ke memory eksternal

*Appsever, hampir sama dengan App 2 SD

*Advance card Manager, applikasi ini seperti file manager mampu memilah, memindahkan applikasi lain dan yang super nya mampu menghapus baik itu dari internal atau eksternal memory

Beberapa Tafsir Mimpi

2012-02-29T15:58:00.002-08:00

1.Mimpi melihat Nabi: alamat bakal mendapat kemuliaan dunia akhirat.
2.Mimpi makan api: akan beristeri yg miskin tetapi shalih.
3.Mimpi masuk ke dalam pasar: akam mendapat keuntungan.
4.Mimpi jalan di tempat sempit: akan mendapat kesusahan.
5.Masuk ke kebun raya: akan mendapat isteri kaya.
6.Mimpi bertelanjang: bakal dpt malu
7.Mimpi melihat rupa sendiri: ada org yg ingin bertemu.
8.Mimpi membaca Al-Qur’an: akan bebas dari kesukaran.
9.Mimpi sembahyang: akan tercapai cita-cita.
10.Mimpi mati: akan lanjut usia.
11.Mimpi menangis, akan lepas dari bahaya.
12.Mimpi bersetubuh dgn ibu / saudara: akan mendapat kebahagiaan dunia akhirat.
13.Mimpi pergi belajar: akan mendapat keuntungan.
14.Mimpi tangan di potong2: akan dapat bahaya.
15.Mimpi gigi copot: akan ada kematian keluarga.
16.Mimpi naik kendaraan: akan cape pikiran.
17.Mimpi diberi anak: akan mendpt harta.
18.Mimpi main layang2: akan cape hati.
19.Mimpi beristeri lagi: akan sibuk dgn pekerjaan.
20.Mimpi melihat kuburan: akan timbul huru-hara dlm negeri.
21.Mimpi mandi hujan: akan mendapat uang banyak.
22.Mimpi naik ke udara; akan mendapat kekayaan.
23.Mimpi bicara pada org mati: pekerjaannya akan sia-sia.
24.Mimpi berenang di laut: cita-cita akan menjadi hampa.
25.Mimpi tidur di dalam kelambu: akan dimulyakan org bnyk.
26.Mimpi minum air sungai atau laut: akan menuntut ilmu, jadi org pandai.
27.Mimpi mandi: akan terhindar dari bahaya.
28.Mimpi bintang turun ke rumah: akan mendapat kekayaan / anak yg shalih.
29.Mimpi matahari menjadi 2; akan terjadi peperangan.
30.Mimpi kejatuhan matahari / bulan: akan menjadi org berpangkat.
31.Mimpi melihat sahabat Nabi: akan menjadi ulama.
32.Mimpi melihat lauhil-mahfuz: akan menjadi org yg hafal smua ayat Al-Qur’an.
33.Mimpi melihat neraka: akan dapat bahaya.
34.Mimpi memakai cincin emas: akan mendapat ilmu.
35.Mimpi memakai sorban: akan menjadi haji.
36.Mimpi memetik buah delima: akan dpt milik.
37.Mimpi memetik jeruk: akan sedih hati.
38.Mimpi memetik anggur: akan girang.
39.Mimpi memetik padi: akan mendapat kesukaran.
40.Mimpi menangkap burung merak: akan mendpat istri.
41.Mimpi masak nasi: bakal dpt kesukaran.
42.Mimpi melihat org terbang: bakal luas pikiran.
43.Mimpi melihat perut sendiri: bakal senang.
44.Mimpi meminta maaf kpd ortu: bakal diampuni dosanya oleh Allah.
45.Mimpi memakai payung: bakal dpt harta.
46.Mimpi merasa takut: akan dpt bahaya.
47.Mimpi tidur: gelap pikiran.
48.Mimpi dipayungi: akan dihormati org.
49.Mimpi bertemu Imam Mahdi: akan menjadi org yg sempurna.
50.Mimpi ada yg memberi anak perempuan: akan mendpt kesenangan.
51.Mimpi di cintai / bercinta-cintaan: ada org yg sayang pada kita.
52.Mimpi hanyut di kali: akan susah.
53.Mimpi hilang cincin: akan berpisah dgn istri.
54.Mimpi hilang baju: bakal susah.
55.Mimpi hilang kain: istri/tunangan diambil org.
56.Mimpi menerima permata: akan mendapat milik besar.
57.Mimpi menangkap burung: akan mendapat rizki.
58.Mimpi jadi haji: akan menjadi org baik.
59.Mimpi dikejar org gila: akan sakit panas.
60.Mimpi dikejar anjing: akan sakit panas.
61.Mimpi dikejar harimau: akan dpt pekerjaan.
62.Mimpi dikejar sapi: akan mendapat kesenangan.
63.Mimpi naik kuda: akan mendapat keselamatan.
64.Mimpi makan gula: bakal ada yg sayang.
65.Mimpi menjadi pengantin: akan sakit.
66.Mimpi menjadi org cantik: menjadi org mengerti dan paham.
69.Mimpi melihat neraka: tidak akan hidup senang.
70.Mimpi menyembahyangkan mayit: akan ada yg membela.
71.Mimpi mendengar bunyi-bunyian: akan senang hati.
72.Mimpi memancing ikan: akan dpt isteri kaya.
73.Mimpi buang air: akan menderita rugi.
74.Mimpi makan kotoran: akan mendapat rizki.
75.Mimpi melihat buaya: akan ada musuh.
76.Mimpi melihat banyak ular di rumah: ada org yg buat fitnah.
77.Mimpi dililit ular besar: akan beristeri.
78.Mimpi dipenjara: akan bertap.
79.Mimpi diterkam harimau: akan di tipu orang.
80.Mimpi naik ke istana/rumah: akan dpt kemuliaan/kata2nya akan dituruti org.
81.Mimpi diantar kayu ke rumah: akan dpt rizki.
82.Mimpi dirinya menjadi kurus: akan dihormati org.
83.Mimpi mencukur rambut sendir: berpisah dgn isteri/kekasih.
84.Mimpi terbang: akan menuntut ilmu.
85.Mimpi bikin rumah atau tembok: akan jadi kaya dan pekerjaannya sukses.
86.Mimpi melihat lapangan yg rumputnya hijau: akan mendpt keuntungan.
87.Mimpi ada masjid roboh: akan ada pembesar yg meninggal.
88.Mimpi menulis: akan … mendapat ilmu agama.
89.Mimpi memakai gelang: akan mendapat kebajikan.
90.Mimpi rumahnya rubuh: akan mendapat fitnah.
91.Mimpi naik ke atas gunung: akan menjadi pemimpin.
92.Mimpi melihat pohom rubuh di atas bukit: akan turun kesenangan.
93.Mimpi makan daging/susu: akan menjadi kaya.
94.Mimpi berbicara pada hewan: akan memegang perintah.
95.Mimpi bertemu dgn raja: segala omongan akan dituruti.
96.Mimpi melihat kambing banyak: akan mendpt rizky.
97.Mimpi pakai baju serba hijau: doanya akan di kabulkan Tuhan.
98.Mimpi pakai pakaian serba putih: menjadi org yg bersih hati.
100.Mimpi pakai pakaian merah: alamat tdk baik.
100.Mimpi puasa: bakal mendapat derajat.
101.Mimpi ada yg memberikan ikan: bakal dpt uang.
102.Mimpi baca koran/buku: maksud akan tercapi.
103.Mimpi membawa mayat: akan menang lotre.
104.Mimpi ada yg memberikan telur: akan mendapat kesenangan.
105.Mimpi darah mengalir dari badan: alamat berpisah dari ibu/akan jatuh sakit.
106.Mimpi seorang laki-laki parasnya berubah menjadi paras perempuan: akan mendapat harta/akan menjadi org yg berilmu(cendikiawan)pintar.
107.Mimpi banyak keluar dara dari badan: akan mendapat harta.
108.Mimpi menjadi gila: akan sembuh dari penyakit.
109.Mimpi diri melekat di getah pohon: alamat pekerjaan tdk berhasil baik.
110.Mimpi melihat badan sendiri menjadì kurus: akan mendpt penghormatan.
111.Mimpi bertelanjang: akan terlepas dari duka cita hati.
112.Mimpi diri menjadi pendek: alamat segala pekerjaan tdk berhasil.
113.Mimpi bersumpah: akan berbuat pekerjaan yg tdk baik.
114.Mimpi menangis/meratap:akn mendapat kesenangan.
115.Mimpi mati lalu hidup kembali: segala yg diusahakan berhasil
116.Mimpi menggunting rambut sendiri: akn bercerai dgn isterinya.
117.Mimpi di tangkap serigala/harimau: akn ditipu org.
118.Mimpi minum susu: akn sentosa.
119.Mimpi minum susu babi: akn melakukan perbuatan yg menyusahkan hati.
120.Mimpi membunuh babi/tikus: akn melakukan ibadah haji.
121.Mimpi bermain-main dgn tikus: akn bermusuhan.
122.Mimpi melihat kucing bnyk dirumah anda: akn mendapat kebaikan.
123.Mimpi melihat kucing masuk ke rumah anda: akn ada tamu.
124.Mimpi naik kuda/onta: akn mendapat kebajikan & maksud anda akn terkabul.
125.Mimpi melihat gajah2 berkelahi sesama gajah: para pembesar saling berselisih/saling merebut kekuasaan.
126.Mimpi membunuh kucing: anda akan melakukan perbuatan yg tercela.
127.Mimpi melihat babi/anak babi: anda akan melakukan perbuatan yg buruk.

KODE HANDPHONE ANDROID

2012-02-29T15:56:00.000-08:00

Baiklah kita mulai saja,, ini beberapa KODE KHUSUS ANDROID:

memeriksa layar sentuh kode: *#*#0*#*#*kode ini untuk LCD test, periksa dan liat,, bisa ketauan kalo ada dead pixel. tau dead pixel kan?? . ntar di tes ada gak yang bermasalah di beberapa titik layar.
menguji layar sentuh, kode: *#*#2664#*#*nanti langsung gelap,,, trus di sentuh aja deh,,, coba di usap2,, jangan sampe putus,, kalo ada yang putus berarti bermasalah layarnya.. bisa di coba juga dengan kode: *#*#2663#*#*
menguji speaker, kode: *#*#0673#*#* atau *#*#0289#*#*..ya coba aja satu2, dan pilih speker mana yang mau di coba,, kalo normal semua speker bunyi kalo gak bunyi ya takdir…
menguji kekuatan getar, kode: *#*#0842#*#*
servis mode, kode: *#*#197328640#*#*ini salah satu test yang [penting,,, susah diinget emang kode nya tapi kalo udah ini aja gampang menyatakan ketertarikan kita... soalnya ada uji WIFI, BLUTUT, GPS, audio...
yang terakhir ya informasi hape tersebut, kode: *#*#4636#*#*informasinya banyak nih dan berguna,, ada keausan kondisi batere, voltase temperature, wow,, mantab... trus ada ionfo teknologi yang digunakan...

Kode Hp samsung/ basic command samsung

2012-02-29T15:45:00.001-08:00

Beberapa kode-kode samsung di bawah ini:

*2767*JAVA# Java Reset and (Deletes all Java Midlets)

*2767*MEDIA# Reset Media (Deletes All Sounds and Pics)

*2767*WAP# Wap Reset

*2767*CUST# Reset Custom EEPR0M

*2767*FULL# Reset Full EEPR0M (Caution)

For example : *2767*JAVA# would be keyed in as *2767*5282#

Note : Not all codes will work with SGH-C100.

SAMSUNG SGH-X100

#*5663352# - [Java Model] SEC-SGHS300/1.0

#*5737425# - Java Serial

#*577699# - APN

#*5800# - ( ) Command #*5800 Executed

#*6100# - ( ) Command #*6100 Executed

#*6200#

#*6420# - Mic off

#*6421# - Mic on

#*6422# - Mic dep RXdata

#*6428# - Mic measurement

#*6700#

#*6837# - Official Software Version

#*6900#

#*7200#

#*7222# - Operation Typ: Class C GSM

#*7224# - ERROR

#*7247#

#*7252# - Operation Typ: Class B GPRS

#*7271# - Multi slot: Class 1 GPRS

#*7274# - Multi slot: Class 4 GPRS

#*7276#

#*7284# - Class B

#*7287# - GPRS Attached

#*7288# - GPRS Detached

#*7326# - Accessory: Vibrator

#*7337# - Some kind of Reset Settings

#*7352# - Some Kind of Debug Info

#*7462# - SIM phase

#*7524# - KCGPRS

#*7562# - LOCI GPRS

#*7636#

#*7639#

#*7632# - Sleep mode

#*7633#

#*7638# - RLC always open ended TBF: {ACTIVATED/DEACTIVATED}

#*7646#

#*7665#

#*7666# - SrCell Data

#*7673# - Sleep mode

#*7676# - Command #*7676 Executed

#*7683# - Sleep variable

#*7693# - Sleep deact

#*7728# - RSAV done->reset

#*7763# - SMS bearer CS {ACTIVATED/DEACTIVATED}

#*7825#

#*7828# - Midl Rl51

#*7957# - Command #*7957 Executed

#*7983# - Voltage/Freq {DEACTIVATED/ACTIVATED}

#*7986# - Voltage {DEACTIVATED/ACTIVATED}

#*8462# - Sleep time since SwitchOff

#*8465# - Time in L1

#*8466# - Old Time

#*8645#

#*9278# - Command #*9278 Executed

#*9795# - wtls key: reset

#7263867# - RAM Dump {On/Off}

#7465625*228# - Activa lock deactivated

#7465625*27*

#7465625*2827# - Auto CP lock deactivated

#7465625*28638# - Auto Network lock deactivated

#7465625*28746# - Auto SIM lock deactivated

#7465625*2877# - Auto SP lock deactivated

#7465625*28782# - Auto subset lock deactivated

#7465625*638*

#7465625*746*

#7465625*77*

#7465625*782*

#8999*324#

*#0*

*#0020# �

*#06# � IMEI

*#2255# - Call List

*#4777*8665# � GPRS

*#7465625# � Interrogate ( )

*#8377466# � Software && Hardware Versions

*#8888# � Hardware Version

*#8999*324# - ( ) Some Strange Numbers

*#8999*377# -

*#8999*3825523# - ( )

*#8999*523# - Main LCD Brightness

*#8999*636# - ( ) Another Strange Numbers

*#8999*8376363# - . HW, SW, + Some Code And Data

*#8999*8378# - . , , , HW SW

*#9999# � Software Version

=== : ===

*2767*xx927 - WAP . xx - . , xx=44: *2767*44WAP# xx=31: *2767*31WAP#

*2767*xx667 - MMS.

*2767*2877368#

*2767*2878# � EEPROM ( , )

*2767*31667#

*2767*31927#

*2767*33667#

*2767*33927#

*2767*34667#

*2767*34927#

*2767*351667#

*2767*351927#

*2767*3700#

*2767*380667#

*2767*380927#

*2767*3855# - l EEPROM ( SP- !! ) IMEI 447967-89-400044-0, IMEI ( )

*2767*39667#

*2767*39927#

*2767*420667#

*2767*420927#

*2767*43667#

*2767*43927#

*2767*44667#

*2767*44927#

*2767*46667#

*2767*46927#

*2767*49667#

*2767*49927#

*2767*66335#

*2767*688# ( ) [Unlocking Code]

*2767*7100#

*2767*7300#

*2767*73738927# = *2767*RESETWAP#

*2767*7650#

*2767*7667#

*2767*7927#

*2767*8200#

*2767*927#

=== / : ===

*335#

*663867# - mm file dumped

*7465625# -

*7465625*228# - Activa lock personalized

*7465625*27*

*7465625*2827# - Auto CP lock activated

*7465625*28638# - Auto Network lock activated

*7465625*28746# - Auto SIM lock activated

*7465625*2877# - Auto SP lock activated

*7465625*28782# - Auto subset lock activated

*7465625*638*

*7465625*746

*7465625*746*

*7465625*77*

*7465625*782*

#*4773# Incremental Redundancy

#*7785# Reset wakeup & RTK timer cariables/variables

#*7200# Tone Generator Mute

#*3888# BLUETOOTH Test mode

#*7828# Task screen

#*#8377466# S/W Version & H/W Version

#*2562# Restarts Phone

#*2565# No Blocking? General Defense.

#*3353# General Defense, Code Erased.

#*3837# Phone Hangs on White screen.

#*3849# Restarts Phone

#*7337# Restarts Phone (Resets Wap Settings)

#*2886# AutoAnswer ON/OFF

#*7288# GPRS Detached/Attached

#*7287# GPRS Attached

#*7666# White Screen

#*7693# Sleep Deactivate/Activate

#*2286# Databattery

#*2527# GPRS switching set to (Class 4, 8, 9, 10)

#*2679# Copycat feature Activa/Deactivate

#*3940# External looptest 9600 bps

#*4263# Handsfree mode Activate/Deactivate

#*2558# Time ON

#*3941# External looptest 115200 bps

#*5176# L1 Sleep

#*7462# SIM Phase

#*7983# Voltage/Freq

#*7986# Voltage

#*8466# Old Time

#*2255# Call Failed

#*5376# DELETE ALL SMS!!!!

#*6837# Official Software Version: (0003000016000702)

#*2337# Permanent Registration Beep

#*2474# Charging Duration

#*2834# Audio Path (Handsfree)

#*3270# DCS Support Activate/Deactivate

#*3282# Data Activate/Deactivate

#*3476# EGSM Activate/Deactivate

#*3676# Format FLASH VOLUME!!!

#*4760# GSM Activate/Deactivate

#*4864# White Screen

#*7326# Accessory

#*7683# Sleep variable

#*3797# Blinks 3D030300 in RED

#*7372# Resetting the time to DPB variables

#*3273# EGPRS multislot (Class 4, 8, 9, 10)

#*7722# RLC bitmap compression Activate/Deactivate

#*2351# Blinks 1347E201 in RED

#*2775# Switch to 2 inner speaker

#*7878# FirstStartup (0=NO, 1=YES)

#*3838# Blinks 3D030300 in RED

#*2077# GPRS Switch

#*2027# GPRS Switch

#*0227# GPRS Switch

#*0277# GPRS Switch

#*22671# AMR REC START

#*22672# Stop AMR REC (File name: /a/multimedia/sounds/voice list/ENGMODE.amr)

#*22673# Pause REC

#*22674# Resume REC

#*22675# AMR Playback

#*22676# AMR Stop Play

#*22677# Pause Play

#*22678# Resume Play

#*77261# PCM Rec Req

#*77262# Stop PCM Rec

#*77263# PCM Playback

#*77264# PCM Stop Play

#*22679# AMR Get Time

*#8999*364# Watchdog ON/OFF

*#8999*427# WATCHDOG signal route setup

*2767*3855# = Full Reset (Caution every stored data will be deleted.)

*2767*2878# = Custom Reset

*2767*927# = Wap Reset

*2767*226372# = Camera Reset (deletes photos)

*2767*688# Reset Mobile TV

#7263867# = RAM Dump (On or Off)

Samsung Secret Codes Part 3

*2767*49927# = Germany WAP Settings

*2767*44927# = UK WAP Settings

*2767*31927# = Netherlands WAP Settings

*2767*420927# = Czech WAP Settings

*2767*43927# = Austria WAP Settings

*2767*39927# = Italy WAP Settings

*2767*33927# = France WAP Settings

*2767*351927# = Portugal WAP Settings

*2767*34927# = Spain WAP Settings

*2767*46927# = Sweden WAP Settings

*2767*380927# = Ukraine WAP Settings

*2767*7927# = Russia WAP Settings

*2767*30927# = GREECE WAP Settings

*2767*73738927# = WAP Settings Reset

*2767*49667# = Germany MMS Settings

*2767*44667# = UK MMS Settings

*2767*31667# = Netherlands MMS Settings

*2767*420667# = Czech MMS Settings

*2767*43667# = Austria MMS Settings

*2767*39667# = Italy MMS Settings

*2767*33667# = France MMS Settings

*2767*351667# = Portugal MMS Settings

*2767*34667# = Spain MMS Settings

*2767*46667# = Sweden MMS Settings

*2767*380667# = Ukraine MMS Settings

*2767*7667#. = Russia MMS Settings

*2767*30667# = GREECE MMS Settings

*#7465625# = Check the phone lock status

*7465625*638*Code# = Enables Network lock

#7465625*638*Code# = Disables Network lock

*7465625*782*Code# = Enables Subset lock

#7465625*782*Code# = Disables Subset lock

*7465625*77*Code# = Enables SP lock

#7465625*77*Code# = Disables SP lock

*7465625*27*Code# = Enables CP lock

#7465625*27*Code# = Disables CP lock

*7465625*746*Code# = Enables SIM lock

#7465625*746*Code# = Disables SIM lock

*7465625*228# = Activa lock ON

#7465625*228# = Activa lock OFF

*7465625*28638# = Auto Network lock ON

#7465625*28638# = Auto Network lock OFF

*7465625*28782# = Auto subset lock ON

#7465625*28782# = Auto subset lock OFF

*7465625*2877# = Auto SP lock ON

#7465625*2877# = Auto SP lock OFF

*7465625*2827# = Auto CP lock ON

#7465625*2827# = Auto CP lock OFF

*7465625*28746# = Auto SIM lock ON

#7465625*28746# = Auto SIM lock OFF

Cara Hard Reset Samsung Android

2012-02-29T15:33:00.000-08:00

Bagi teman teman yang punya android type samsung galaxy mini dan young pernah gak mengalami lupa password gmailnya atau pemakaian draw pattern to unlock?? gak usah panik deh, ada tutorialnya kok

pertama matikan gadget anda

tekan tombol volume naik + tombol power+ tombol home secara bersamaan

tunggu beberapa detik: maka akan keluar menu

reboot system now

apply sd card: update.zip

wipe data/ factory reset

wipe cache partition

pilih wipe data/ factory reset, gunakan tombol volume untuk menggeser cursornya

gunakan tombol Home untuk menu Enternya, karena layar tidak bisa di touch pada menu Recovery mode

pindahkan pilihan ke menu reboot system now

cari all user tekan tombol Home

Tunggu...Gadget anda lagi di eksekusi

Selesai...

catatan: File applikasi update dan download akan hilang tapi phone number dan file anda akan tetap aman kok..Selamat mencoba aja deh