ekologi [merah]

Daftar Isi

2013-05-14T02:33:00.000+07:00

Ambisi Kurangi Emisi(?)

2012-02-29T01:04:00.001+07:00

Kolecer

2011-09-30T02:33:00.003+07:00

Kolecer sudah ditancapkan,

angin timur tiba bersama butir-butir air,

bukan lagi tanda jadi transaksi jual beli beras sanghyang,

juga bukan sakral papat kalima pancer begitu idealis obyektif,

bahkan bukan lagi simbol malu-malu status sosial saat kerbau semulia manusia.

Kolecer tertahan mendung lalu beringsut di hujan deras,

mau tak mau kehendak tanah dibasuh air,

bekerja membebaskan dan tak terasing adalah jawaban nasib,

membakar ilalang kering terlebih dahulu, begitulah revolusi demokratik.

[Sumedang, 28 September 2011]

Nasib Kaum Tani

2011-09-24T03:52:00.002+07:00

A. Landasan

Bagi kaum sosialis ilmiah, perjuangan untuk mewujudkan sosialisme, mengandung pengertian bahwa terjadinya transformasi kepemilikan alat produksi ketangan masyarakat, membuat proletariat menjadi superior. Transformasi ke tangan proletariat tersebut adalah syarat, selain untuk mencapai kemakmuran, namun yang terpenting adalah menciptakan mewujudkan keadilan (menghilangkan penghisapan), kesetaraan (jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama dll), menghargai indivualitas, meningkatkan tenaga produktif manusia, solidaritas dan lain sebagainya, yang dihilangkan dalam masyarakat berkelas. Karena itulah, sehubungan dengan persoalan kepemilikan tanah oleh kaum tani, sosialis ilmiah tidak pernah menganjurkan untuk memuja-muja kepemilikan pribadi atas tanah.

Marx menjelaskan dalam artikel Penghapusan Hak Milik Atas Tanah bahwa: Pemilikan atas tanah-sumber awal dari semua kekayaan-telah menjadi masalah besar yang pemecahannya menentukan hari-depan klas pekerja. Lebih jauh menurut Marx:

“Yang kita perlukan ialah produksi yang hari demi hari meningkat, yang urgensinya tidak dapat dipenuhi dengan membiarkan sekelompok kecil individu mengaturnya sesuka mereka dan kepentingan-kepentingan pribadi atau secara bodoh menghabis-habiskan daya bumi (tanah). Semua cara modern seperti irigasi, drainasi, penggarapan tanah dengan mesin, pemeliharaan secara kimiawi, dsb, pada akhirnya haruslah dilakukan dalam pertanian. Namun, pengetahuan ilmiah yang kita miliki, dan alat-alat tehnik pertanian yang kita kuasai, seperti permesinan, dsb, tidak akan pernah dapat diterapkan secara berhasil kecuali dengan pembumidayaan tanah secara besar-besaran. Penggarapan tanah secara besar-besaran-bahkan dalam bentuk sekarang yang kapitalistik, yang memerosotkan produser itu sendiri menjadi sekedar hewan kerja-mesti menunjukan hasil-hasil yang jauh lebih unggul ketimbang penggarapan tanah secara sebagian-sebagian dan kecil-kecilan-tidakkah itu, jika diterapkan dalam dimensi-dimensi nasional, jelas memberikan dorongan luar biasa pada produksi? Kebutuhan rakyat yang terus-meningkat di satu pihak, terus meningkatnya harga produk-produk agrikultur di lain pihak, menjadi bukti yang tidak dapat disangkal bahwa nasionalisasi atas tanah telah menjadi suatu keharusan sosial. Pengerdilan produksi pertanian yang bersumber pada penyalahgunaan individual menjadi tidak dimungkinkan lagi dengan pelaksanaan kultivasi yang terkendali/diawasi, dengan suatu biaya dan demi keuntungan bangsa.”

Dalam rangka mendorong nasionalisasi tanah, kaum sosialis ilmiah tentu saja tidak cukup hanya sekadar berbicara tentang penghapusan kepemilikan pribadi semata, tanpa melihat keharusan sejarah sesuai tahap-objektif perkembangan masyarakatnya, saat ini dimana kapitalisme sedang mengalami perkembangannya, maka kebutuhan untuk suatu perubahan sistem ekonomi dan politik dengan garis borjuis demokratik adalah yang tidak terhindarkan dan tidak terbantahkan. Penghapusan kepemilikan pribadi memang menjadi pemberhentian terakhir bagi kaum sosialis ilmiah, namun bukanlah seorang sosialis ilmiah yang baik apabila meninggalkan tugas-tugas terpentingnya sekarang, yang seratus kali lebih sukar. Revolusi Bolshevic di Rusia, dibawah kepemimpinan Lenin, mengerti betul akan tugas-tugas tersebut. Kondisi di Rusia yang terbelakang, bersentuhan dengan revolusi borjuis- proletar melawan borjuis, dan revolusi petani melawan tuan tanah dapat dikelola dengan baik. Lenin lah yang pertama kali mengajukan tesisnya tentang dua tahap revolusi yang tidak terinterupsi, yaitu revolusi borjuis-demokratik dan dilanjutkan dengan revolusi sosialis.

Pengajuan thesis ini didasarkan pada pengetahuannya yang mendalam tentang proses transisional, dimana pada saat itu di Rusia dan Eropa pada umumnya terdapat klas semi proletariat dan borjuis kecil yang sangat luas. Lenin mempercayai bahwa kaum marxis tidak bisa melompati batas-batas ini, yaitu apabila kaum proletariat di kota belum mampu berjuang bersama kaum miskin desa melawan tani kaya, karena dengan demikian artinya kaum tani secara keseluruhan masih dibawah kepemimpinan ekonomi, poitik, dan moral kulak, orang-orang kaya dan borjuis. Lenin tidak mau berkalkulasi tentang kombinasi kekuatan di kalangan tani “sehari setelah” revolusi borjuis- demokratik, pemaksaan nasionalisasi tanah segera, tanpa ada dukungan dari tani miskin, maka proletariat hanya akan menjadi minoritas yang dikepung (termasuk oleh tani miskin yang dimanipulasi untuk menggulingkan pemerintahan proletar).

Lebih jauh, aliansi proletariat dan tani juga akan dapat menetralisir kekuatan borjuis liberal, pimpinan alamiahnya kaum tani, yang dikenal tidak konsisten, menghianati revolusinya sendiri, sehingga hanya dengan cara inilah revolusi borjuis-demokratik semakin bisa dituntaskan, karena semakin lengkap, semakin cepat, dan semakin luas revolusi borjuis-demokratik tersebut, maka semakin teguhlah perjuangan menuju sosialisme.

Bahkan Lenin menilai bahwa, equal land tenure (pembagian tanah-tanah besar kepada tani miskin untuk dijadikan pertanian skala kecil-kecil) memiliki nilai revolusioner dalam revolusi borjuis-demokratik, karenanya kaum proletariat harus membantu perjuangan pembagian tanah-tanah besar kepada tani miskin tersebut, namun juga tidak menganjurkan. Yang terpenting diatas semua itu adalah memelihara aliansi dengan mayoritas tani—yang termiskin dan merupakan bagian semi-proletarnya.

Dengan adanya thesis tentang revolusi borjuis-demokratik, apakah berarti Lenin telah meninggalkan kediktatoran proletariat, sebagai bentuk kekuasaan transisional dari kapitalisme menuju sosialisme? Tidak, kekuasaan negara yang mengorganisir kekuatan kelas buruh, yang beraliansi dengan tani secara keseluruhan demi menuntaskan revolusi borjuis-demokratik, juga merupakan suatu bentuk kekuasaan kediktatoran proletariat, tapi belum menjadi kediktatoran sosialis proletar.

B. Arah Revolusi Demokratik di Indonesia

1. Pola Pengusasaan Lahan Oleh Masyarakat

Untuk menyelidiki penguasaan tanah oleh kaum tani, maka kita harus mengkaitkannya dengan berbagai macam kegiatan pertanian yang ada dan hubungan timbal baliknya dengan struktur kekuasaan politik. Sepanjang sejarah kita mengenal 4 bentuk kegiatan pengelolaan lahan, yaitu: sistem perladangan, yang berlangsung sejak jaman pra-sejarah, sistem kebun tradisional, dimulai sejak tahun 1200-an, sistem persawahan, yang dimulai sejak tahun 1600-an dan sistem perkebunan modern.

Sistem perladangan adalah suatu kegiatan pengelolaan lahan, yang pertama kali dikenal masyarakat, sistem ini dikenal secara umum, baik di Eropa ataupun Asian. Jauh sebelum munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara, pengusaan atas tanah sudah dilakukan oleh masyarakat yang hidup pada saat itu, penguasaan tersebut sifatnya tidak tetap, perpindahan dari satu tempat ketempat lain didasarkan pada ketergantungan alam untuk menyediakan sumber-sumber penghidupan, teknologi yang digunakan juga masih sangat sederhana seperti kapak batu dan peralatan-peralatan lain untuk mengolah lahan pertanian, penguasaan atas tanah pada saat itu hanyalah sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup (subsisten).

Babak selanjutnya, yaitu sistem kebun tradisional. Sistem ini terjadi sekitar tahun 1200-an, menurut para ahli, ciri utama dari berlangsungnya sistem ini adalah pada pengusahaan lahan dengan menanan tanaman-tanaman yang berumur relatif panjang seperti tanaman tahunan (annual plant) dan tanaman ramuan masak atau jamu, disamping tanaman keras berumur panjang. Sistem kebun tradisional ini, digunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil ladang. Dengan adanya sistem kebun tradisonal ini membuat penduduk menetap lebih lama dari pada saat perladangan.

Sistem persawahan mulai dikembangkan sekitar tahun 1620 M. Teknologi yang dikembangkan juga lebih maju dan sudah menggunakan lahan pertanian secara menetap. Sistem ini sangat terkait erat perkembangan sistem pengelolaan lahan yang didukung teknologi dengan sistem irigasi yang kompleks dan permasalahan kepadatan penduduk. Sistem ini kemudian melahirkan sistem kekuasaan politik berbentuk kerajaan dimana kekuasaan atas tanah berada ditangan Raja, menurut Carl With Fogel, tuntutan secara organisasional dan tenaga kerja yang diciptakan oleh masyarakat Hidrolik (irigasi) cenderung menciptakan masyarakat Despotik. Maksudnya adalah bahwa sistem irigasi yang kompleks menghendaki sejumlah investasi tenaga kerja yang besar dan setidak-tidaknya akan berhubungan dengan kekuasaan politik yang terpusat. Sehingga saat inilah penguasaan dan pengelolaan atas tanah diatur melalui kekuasaan politik kerajaan. Corak perkembangan dalam pengembangan sistem pertanian telah menunjukan dalam hal fase perkembangan masyarakat Nusantara.

Sistem perkebunan modern, mulai intensif lahir bersama proses kolonialisme di Nusantara. Menurut Prof Sartono Katodiharjo dan Dr. Djoko Suryo sebenarnya, pengusahaan lahan untuk kepentingan perdagangan sudah di mulai sejak abad ke-10 misalnya dengan pengusahaan tanaman kopi, lada, kapur barus, rempah-rempah dan lada yang terjadi diberbagai tempat di Nusantara. Lada yang ditanam pada saat itu sangat laku di pasaran telah mendorong peningkatan pembukaan kebun rempah-rempah di Maluku dan menjadikan Malaka pada tahun 1500 M menjadi pusat perdagangan laut. Namun sebelum kolonialisme masuk, pengusahaan lahan untuk perdagangan masih terbatas sebagai usaha tambahan, skalanya kecil, tidak padat modal, penggunaan lahannya terbatas, sumber tenaga kerja juga terbatas pada anggota keluarga, kurang berorientasi pada kebutuhan pasar dan berorientasi pada kebutuhan subsisten.

2. Sejarah Panjang Penindasan Terhadap Kaum Tani

a) Jaman Kerajaan

Menurut Sejarawan Ong Hok Ham, bagi masyarakat Desa yang agraris, tanah merupakan satu-satunya sumber pendapatan. Menurut tradisi, raja adalah pemilik tanah dalam arti bahwa secara teoritis ialah yang berkuasa atas tanah. Pendapat senada diungkapkan oleh Gunawan Wiradi dan Sediono M.P Tjondro Negoro yang mengatakan bahwa Raja merupakan pusat ketatanegaraan dan kedudukannya hampir bersifat Ilahiah.

Raja kemudian membagi-bagikan tanah tersebut kedalam berbagai penugasan/pengawasan kepada para pejabat yang ditunjuk oleh raja atau yang berwenang di Istana, kepada para sentana (keluarga raja atau pamong desa) dan para narapraja (pegawai istana/abdi dalem), pembagian wilayah kekuasaan para pejabat tidak berdasarkan luas wilayah, tetapi dihitung berdasarkan jumlah cacah. Jadi pada masa itu, penguasaan wilayah kalah penting dibandingkan dengan penguasaan penduduk (tenaga kerja). Konsep kepemilikan tanah ini berbeda dengan Barat, dimana tanah-tanah tersebut tidak dimiliki oleh pejabat-pejabat atau penguasa (property/eigendom), di Nusantara, pejabat kerajaan hanya mempunyai hak yurisdiksi atas tanah-tanah di wilayahnya untuk dipertahankan, dikuasai, dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil-hasil buminya sesuai dengan adat yang berlaku, sistem seperti ini sering kita sebut Lungguh, yaitu tanah garapan yang diberikan pejabat kerajaan sebagai pengganti gaji sesuai kedudukannya, seperti yang terjadi pada masa akhir kerajaan Mataram penguasaan tanah oleh para pejabat terutama dibagi atas dasar sistem appanage, yaitu suatu bentuk penguasaan di mana penggunaan atas tanah itu dihadiahkan kepada para pejabat dengan syarat kewajiban membayar upeti kepada penguasa pusat dalam bentuk sebagian hasil bumi yang dikumpulkan dari para petani. Tanah lungguh ini akan kembali kepada Raja jika para priayi dan abdi dalem ini ini dipecat atau meninggal dunia. Tergantung kepada raja apakah ahli warisnya kelak dapat melanjutkan lungguh ini atau tidak. Hal yang demikian ini dilakukan untuk mencegah timbulnya kaum ningrat yang kokoh. Para pemegang tanah lungguh ini disebut patuh atau lurah patuh. Para patuh dapat memungut pajak atas tanah lungguh sebagai penghasilan mereka. Para patuh menyerahkan hak kekuasaan mereka pada bekel yang tinggal di pedesaan yang kedudukannya lebih rendah dari mereka. Bekel mengangkat sikep sebagai petani penguasa tanah yang mempunyai banyak tenaga kerja, yang disebut numpang (tanggungan) dan bujang (belum menikah), numpang dan bujang adalah lapisan terendah dalam masyarakat.

Disamping itu, pada masa ini kita juga mengenal ada tanah-tanah yang dipergunakan untuk kepentingan keagamaan, dan tanah milik pedesaan yang tidak begitu jelas bagaimana organisasi didalamnya. Gunawan Wiradi berpendapat juga bahwa terdapat petunjuk-petunjuk tentang penguasaan Individual maupun penguasaan kolektif atas tanah. Kutipan tulisan dari seorang Belanda yang bernama Van der Meer mengatakan bahwa:

”Hak penguasaan perorangan diberlakukan terhadap seorang petani pionir, apabila dia sudah membuka tanah baru, maka dia diberi waktu tiga tahun untuk membangun sawah sebelum dikenakan wajib pajak. Pembukaan tanah dan pencetakan sawah yang dilakukan oleh beberapa orang petani bersama-sama menjadikan tanah tersebut menjadi tanah milik ’gabungan’. Jikalau seluruh penduduk desa bekerja sama membuka tanah, maka tanah tersebut menjadi milik kolektif sebagai sawah desa”.

Strategi-strategi Perjuangan : Sentralisasi Gerakan Tani di Amerika Latin

2011-09-12T02:11:00.006+07:00

James Petras, 7 Juni 2005

Selama lebih dari satu abad, para analisis baik dari sebelah kiri dan kanan memperkirakan hilangnya petani seturut perkembangan kapitalisme. Bahkan hingga kini, beberapa penulis kiri terkemuka seperti Eric Hobsbawn, menulis tentang kian berkurangnya jumlah petani berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari data-data kuantitatif perkembangan jumlah penduduk.

Dalam bidang kebijakan, terutama dari kalangan neoliberal kanan seperti Presiden Brasil Ignacio “Lula" Da Silva dan menteri pertaniannya, menyediakan sumber daya yang seluas-luasnya bagi sektor agribisnis berorientasi, merusak tatanan ekologi, mengabaikan hak asasi manusia, dan menempatkan petani kecil dan buruh tani tak bertanah pada prioritas terendah.

Menghadapi kenyataan tentang konsensus di antara para akademisi dan politisi ini, petani menolak untuk disepelekan atau dianggap hanya memainkan peran pinggiran. Di tengah-tengah kejatuhan prosentase jumlah pedesaan, kaum tani setelah lebih dari 20 tahun kembali bangkit sebagai aktor sejarah untuk memainkan peran sentral dalam perubahan rejim, menentukan agenda-agenda nasional, memimpin perjuangan menentang perjanjian perdagangan internasional (ALCA atau wilayah perdagangan bebas Amerika/Free Trade Area of the Americas), dengan mendirikan kekuasaan yang berbasis lokal dan regional. Di banyak negara, koalisi buruh tani tak bertanah (coalitions of landless farm workers), keluarga petani kecil (small family farmers) dan kaum tani (peasants), mengambil peran sentral dalam perjuangan nasional menentang neoliberalisme dan kebijakan perdagangan bebas. Dalam beberapa kasus, gerakan pedesaan meletupkan perjuangan yang lebih besar, mengaktifkan kelas perkotaan, serikat buruh, kelompok-kelompok sipil dan organisasi-organisasi hak-hak asasi manusia.

Data dari banyak negara Amerika Latin dalam seperempat dekade lalu menunjukkan, bahwa petani dan gerakan pedesaan lainnya dengan sangat cepat menjadi pusat dari seluruh proses perubahan sosial dan perlawanan terhadap kaum neoliberal. Paradoksnya, ketika populasi penduduk perkotaan meningkat level organisasi kelas dan kekompakan internal kelas buruh industri justru melemah secara substansial. Setidaknya, dalam beberapa waktu terakhir lemahnya jaringan aliansi potensial buruh-tani lebih disebabkan oleh melemahnya militansi dan kemampuan organisasional di antara pemimpin-pemimpin serikat buruh industrial, bukan oleh organisasi pedesaan.

Pada masa lalu, para penulis tentang petani sangat menekankan sifat mereka yang "lokal," “parokial," atau memiliki kepentingan "sektoral" yang kuat, sebagai lawan dari yang berwatak nasional, universalistik dan memiliki kepentingan kelas. Versi terakhir dari persepsi ini ditemukan dalam banyak penulis, pemimpin-pemimpin organisasi non pemerintah (NGO dan wartawan) yang memfokukkan perhatiannya pada "kepentingan mikro," partisipasi lokal dan proyek-proyek komunitas petani dan "identitas politik" mereka. Berlawanan dengan aliran pemikiran lainnya yang menekankan pada potensi revolusioner petani, sebuah persepsi umum yang banyak ditemukan saat-saat ini.

Namun hingga sejauh itu, tidak ada "pemikiran" yang sanggup menangkap kompleksitas, perubahan dan dialektika perjuangan yang melibatkan gerakan tani. Padahal. hampir seluruh gerakan tani besar di Amerika Latin terlibat dalam perjuangan dan kampanye yang bersifat lokal, nasional bahkan internasional. Pertama, dalam banyak kasus, perjuangan lokal yang disebabkan oleh kekerasan terhadap hak asasi manusia menjadi dasar bagi mobilisasi nasional dan kampanye solidaritas internasional. Kedua, sebagian besar gerakan membangun basis "lokal" bagi hegemoni politiknya sebagai batu loncatan (pringboard) menuju kekuasaan nasional dan menantang kekuasaan negara. Sebagai contoh adalah kasus CONAINE (National Confederation of Indigenous Nationalities) di Ekuador dan Cocaleros (Petani koka) di Bolivia. Ketiga, ketika kelompok-kelompok Etnis, atau Indian/African American mempertahankan hak-hak asasi dan pusat otonominya, banyak gerakan tani memiliki hubungan yang kuat dengan kepentingan kelas dan aliansi horisontal dengan kelas-kelas terhisap lainnya.

Baik konsepsi mikro dan makro perjuangan petani berwatak mekanis, satu sisi dan memiliki persepsi yang tercerai-berai dengan aktivitas dialektik gerakan tani yang mengombinasikan perjuangan lokal dan nasional, tuntutan sosial dan politik, kelas dan kesadaran etnis. Yang satu tidak bisa menjabarkan pola aktivitas petani dari waktu dan tempat yang khusus. Sebagai contoh, dalam beberapa penindasan politik atau kekecewaan politik, gerakan tani mungkin mengganti agenda-agenda tuntutan mereka menjadi bersifat lokal, khusus dan aktivitas lebih pada pembelaan diri. Sebaliknya, pada maa-masa perluasan keanggotaan dan kemenangan perjuangan, gerakan tani cenderung menaikkan isu-isu berskala nasional dan menantang ototritas kekuasaan politik pusat. Sebagian besar gerakan tani secara langsung terlibat dalam satu atau lain bentuk tindakan politik.

Dengan satu pengecualian khusus, seluruh pemimpin-pemimin utama petani berpikir dan bertindak untuk mengakumulasi kekuasaan politik dan berharap untuk mengubah, membagi atau mengambilalih kekuasaan negara. Gerakan tani mengubah perilaku mereka ke arah tindakan langsung dan strategi elektoral. Dalam beberapa kasus, gerakan bisa mengubah strategi perjuangan tergantung pada kondisi eksternal dan perubahan internal. Secara umum, gerakan tani kebanyakan sangat percaya pada strategi "tindakan langsung," menduduki lahan-lahan besar, menutup jalan raya, atau mengambilalih kantor kotamadya, dst. Aktivistas elektoral merupakan sebagian bentuk dari penciptaan organisasi politik baru, atau menjadi pendukung keberadaan gerakan "kiri" perkotaan atau mendukung partai "populis."

Sebuah analisis yang berhati-hati terhadap pengalaman gerakan tani selama 25 tahun terakhir dengan perbedaan strategi politik telah mendorong saya pada kesimpulan, bahwa metode tindakan langsung jauh lebih efektif dan positif ketimbang strategi elektoral dalam mengamankan tujuan-tujuan petani dalam jangka pendek dan menengah, tanpa mengabaikan pernyataan identitas “formal" partai peserta pemilu. Sebagai contoh, di Ekuador, CONAINE melalui tindakan langsung sanggup menggulingkan dua presiden neoliberal yang korup, mengamankan reform-reform sosial yang positif, dan memperkuat dukungan massa mereka di kalangan masyarakat sipil. Ketika CONAINE berbalik ke arah politik elektoral, dipengaruhi oleh sikap kekeluargaan dalam partai dan mendukung Presiden Gutierrez, yang terjadi adalah seluruhnya negative : turunnya belanja sosial, penindasan politik besar-besaran, perpecahan dan kekecewaan di kalangan gerakan. Contoh yang sama terjadi di Bolivia, Brazil dan tempat lainnya, dimana gerakan tani menyandarkan diri pada strategi tindakan langsung terbukti sanggup mengambilalih lahan-lahan luas melalui pendudukan dan blokade jalan (Brazil) dan menggulingkan presiden neoliberal yang korup (Bolivia).

Di sisi lain. ketika gerakan berbelok menjadi politisi-politisi elektoral "kanan-tengah," hasilnya secara keseluruhan adalah negatif: Di Brazil, MST (gerakan buruh pedesaan tak bertanah), di bawah rejim Lula, terbukti secara signifikan turun dalam pengambilalihan lahan. Sebaliknya, tekanan dan penggusuran yang dilakukan oleh elite-elite agro-ekspor dan pejabat tinggi militer semakin meningkat. Di Bolivia, Cocaleros yang berinisiatif mendukung presiden Messa, menderita akibat pemangkasan program koka.

Negara Dan Gerakan

Sejarah terkini menunjukkan, gerakan petani memiliki kekuasaan yang signifikan dalam mengorganisir, memobilisasi, dan mengintervensi masyarakat sipil untuk mempromosikan perubahan yang positif dalam penguasaan lahan, memblok kebijakan perdagangan bebas yang menghancurkan dan bahkan menjatuhkan rejim yang korup. Dalam konteks nasional, baik di tingkat federal maupun provinsi, gerakan tani telah menjadi musuh bersama. Di Meksiko, kerap dilakukan penindasan yang luar biasa terhadap gerakan tani di Chiapas, Guerrero, Oaxaca dan di sepanjang Meksiko Tengah-Selatan. Di Kolombia, ribuan pemimpin tani dibunuh oleh kelompok-kelompok paramiliter yang bekerjasama dengan Angakatan Darat, yang menyebabkan lebih dari tiga juta petani kehilangan tempat tinggal akibat politik bumi hangus yang diterapkan negara. Di Brasil, sebelum dan selama presiden Lula berkuasa, jumlah aktivis tani, pembela hak-hak asasi manusia dan agamawan yang mati terbunuh oleh kelompok bersenjata lokal dengan keterlibatan hakim provinsi, kepala polisi dan kesengajaan yang dilakukan oleh pemerintah federal. Bahkan di Venezuela di bawah presiden Chavez, lebih dari 110 pemimpin tani dan ahli waris pembagian tanah, mati terbunuh antara 2001 - 2003 oleh tuan tanah yang memiliki "senjata pribadi" diimbuhi oleh keterlibatan pejabat lokal.

Dalam kata lain, dengan pengecualian yang aneh, gerakan tani sukses melakukan perubahan positif di samping negara dan bukan sebaliknya. Perubahan mana terjadi dalam perlawanannya terhadap aparatus negara. Ini tidak berarti negara selalu dan dimanapun menjadi musuh bagi setiap tuntutan petani. Revolusi Kuba menjadi ilustrasi yang memungkinkan sinergi antara mobilisasi petani dan intervensi negara yang positif. Di Venezuela, kemungkinan yang sama eksis jika struktur birokrasi pertanian yang tidak kompeten dan sudah lapuk direformasi agar bisa beroperasi.

Bahkan dalam kasus dimana respon awal negara adalah negatif, tekanan organisasi massa petani yang berkoalisi dengan masyarakat perkotaan, termasuk gereja, universitas, gerakan hak asasi manusia dan serikat buruh (dan termasuk beberapa deputi parlemen yang progresif), bisa memaksa rejim untuk membiayai pengambilalihan tanah dan koperasi pertanian, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Brasil.

Dalam sejarah kontemporer Amerika Latin, ada dua model pembagunan pertanian yang dijalankan : Venezuela dan Brazil. Presiden Chavez menyebutnya sebagai program land reform yang ekstensif, pengambilalihan lahan-lahan perkebunan dan tanah kosong dan pemindahan mereka yang tak bertanah dan petani-petani subsisten dan terakhir mereka yang pindah ke kota-kota. Sebaliknya di Brasil, Lula malah mempromosikan perluasan perusahaan-perusahaan agro-eksport skala besar, mengonsentrasikan tanah, dan membiayai perusahaan-perusahaan agrobisnis yang mengongkosi petani kecil dan buruh tak bertanah.

Apa yang krusial dari diskusi mengenai hubungan antara "negara" dan gerakan tani adalah karakter kelas dari negara dan orientasi ideologi para eksekutifnya. Dalam kasus Venezuela di bawah Chavez, kita menemukan hubungan yang saling menguntungkan antara aktivis tani dengan pemerintah yang didasarkan pada kepemimpinan yang populis. Dalam kasus Brazil di bawah Lula, kita temukan rejim neoliberal yang dipimpin oleh dan untuk agrobisnis.

Sentralisasi Gerakan Tani

Di banyak negara (tapi tidak semunya) Amerika Latin, gerakan taninya memainkan peran politik yang utama dalam mempengaruhi kebijakan nasional sepanjang abad ke-21. Di Bolivia, Brazil, Kolombia, Ekuador, Peru, Amerika Tengah, Paraguay dan Mexico, petani, tukang kebun dan organisasi-organisasi petani-Indian secara instrumental memiliki momen yang berbeda dalam seting agenda nasional. Agar menjadi jelas, di semua negara persentasi penduduk pedesaan kian menurun, namun dalam banyak kasus kualitas organisasi sosial dan kepemimpinan mereka semakin meningkat, paling tidak jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi penduduk perkotaan.

Ada beberapa alasan subyektif dan "obyektif" yang menyebabkan gerakan tani saat ini begitu maju. Pertama, kebijakan "neoliberal" demikian menjepit kehidupan petani : di satu sisi membanjirnya barang-barang impor sebagai pengganti makanan dan di sisi lain produk-produk agrikultur lainnya harganya melorot drastis sehingga menyebabkan petani penghasil jatuh bangkrut ; di sisi lain terdorong untuk mengakumulasi keuntungan dari pertukaran luar negeri, rejim neoliberal menempuh kebijakan untuk memperluas sektor agroekspor, serta memimpin pengusiran paksa petani penghasil dari tanahnya. Kebangkrutan dan pengusiran tidak hanya berarti meningkatnya angka pengangguran atau merosotnya jumlah pendapatan tapi, juga penduduk yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan komunitas dan keluarganya yang terdekat. Itu juga berarti, "kehancuran," sebuah pengalaman keterasingan yang mendalam. Ancaman dan kenyataan yang diakibatkan oleh neoliberalisme secara khusus ditemukan di wilayah pedesaan, dimana tidak ada alternatif untuk tempat tinggal, komunitas dan pekerjaan. Dampak yang paling menghancurkan dari neoliberalisme semakin terasa kuat di wilayah pinggiran ketimbang di perkotaan.

Secara subyektif, pemimpin tani yang baru lahir memiliki pendidikan yang lebih baik, terpolitisasi dan independen dari pengaruh elite perkotaan dan mesin partai, lebih mengerti tentang politik nasional dan internasional dan bebas dari pengaruh hegemoni pengacara provinsi dan pemimpin-pemimpin petani profesional lainnya di masa lalu. Selain itu, tidak seperti serikat buruh lama dan kepemimpinannya yang terbirokratisasi dan menjadi bagian yang menyatu dengan komisi "tri-partite," gerakan tani yang baru lahir di atas basis kelas yang independen dan perjuangan etnis menentang persetujuan dagang antara kelas penguasa lokal dan negara imperial.

Untuk kedua alasan subyektif dan obyektif ini, gerakan tani diasumsikan pada waktu dan negara yang tepat untuk menjadi "pelopor/vanguard," sebagai pemicu ledakan perubahan sosial besar-besaran dalam menentang elite neoliberal.

Pembangunan Gerakan Tani dan Perjuangannya

Secara khusus, kita bisa membedakan tiga level perjuangan dan organisasi tani berdasarkan dampaknya pada kebijakan politik dan sosial ekonomi secara nasional.

Pada "tahap tertinggi" kita lihat di Brazil, Bolivia dan Ekuador, dimana gerakan tani terlibat dalam waktu lama, dalam perjuangan skala besar, yang sanggup menduduki sejumlah lahan besar dan atau menjatuhkan rejim. Pada "tahap menengah" perjuangan dan organisasi, Guatemala, Meksiko, Kolombia, Paraguay, Peru dan El Salvador adalah negara-negara dimana aktivitas dan militansi gerakan taninya sangat kuat berhadapan dengan kekuasaan regional. Gerakan itu akan semakin kuat jika saja tidak direpresi oleh aparatus negara. Sebagai contoh, lebih dari 200 ribu petani, sebagian besar Mayas, dibunuh oleh rejim kediktatoran Rios Mont yang didukung Amerika Serikat pada 1980an di Guatemala. Hal serupa terjadi di Kolombia, dimana ribuan aktivis tani terbunuh dan lebih dari tiga juta petani kehilangan tempat tinggal akibat taktik teror yang dilakukan oleh negara Kolombia beberapa dekade lalu. Pada "tahap terendah" aktivitas dan organisasi gerakan tani adalah yang tampak di Chile, Uruguay, Argentina dan Venezuela.

Namun demikian klasifikasi ini membutuhkan kualifikasi. Karena kebijakan presiden Hugo Chavez yang menguntungkan mengenai arah reformasi agraria, dan kebijakan yang positif tentang arah distribusi tanah dan organisasi tani serta koperasi, gerakan tani secara signifikan bangkit sejak awal 2000. Lebih dari itu, di Argentina, dimana gerakan tani hanya memiliki pengaruh kecil di tingkat nasional, mereka membangun pengaruh yang kuat di daerah seperti, di Northeast, Santiago de Estero, Formosa dan beberapa propinsi lainnya. Gerakan dan organisasi tani yang sangat kuat muncul dengan sebab yang berbeda-beda. Misalnya, mereka tumbuh karena cenderung berkorelasi dengan komunitas Indian yang sangat kohesif (ini terlihat di Bolivia, Ekuador dan Guatemala) ; buruh pedesaan tak bertanah (Brazil) dan petani (Kolombia) ; dimana kepentingan agrobisnis skala besar menyebabkan bangkrutnya produser kecil ; dan dimana klien imperialis AS meluncurkan program penghancuran koka tanpa menyiapkan alternatif yang berarti (Peru, Kolombia dan Bolivia).

Pada akhir 1970an, banyak "pakar" berpendapat bahwa gerakan tani bersifat anakronistik (saling bertentangan), kekuatannya dihancurkan atas nama transformasi sosial. Dengan bertitik-tolak dari gambaran demografis (perbandingan kota-desa) dan hancurnya gerakan gerilya yang berbasiskan petani, serta dibantu oleh retorika "modernisasi" yang dipopulerkan oleh klien-klien imperial lokal dan Bank Dunia, para pengamat itu gagal untuk melihat atau memahami kebangkitan generasi baru pemimpin-pemimpin petani yang berbasis pada organisasi massa dan sanggup menghadapi perubahan demografis melalui organisasi yang besar dan pembangunan koalisi bersama organisasi-organisasi keluarga miskin perkotaan dan serikat buruh. Organisasi-organisasi tani secara kualitatif terbukti lebih mampu berkembang baik secara organisasi, kepemimpinan, maupun strategi dan taktik di tengah-tengah berkurangnya secara relatif jumlah populasi petani.

Kebangkitan dan Kehancuran Relatif Gerakan : 1990-2005

Kebangkitan sosial gerakan tani dari pertengahan 1980an hingga awal 2000, secara umum diikuti oleh kelemahan dari 2003 hingga pertengahan 2005. Kebangkitan itu didorong oleh kesadaran etnis-kelas yang sangat besar, khususnya di kalangan komunitas Indian yang disebabkan oleh pemberontakan besar-besaran. Misalnya, di Ekuador (CONAINE), perlawanan bersenjata di Meksiko (the EZLN The Zapatista Army of National Liberation) dan gerakan tani di Guerrereo, Cocaleros di Cochabomba dan Alto Plano di Bolivia serta petani koka di Peru.

Di Brazil, pada awal 1985 dan berlanjut pada 2002, gerakan buruh pedesaan tak bertanah (the Rural Landless Workers Movement), menduduki ribuan perkebunan besar dan memindahkan lebih dari 350 ribu keluarga pedesaan dalam pertanian keluarga dan koperasi. Sukses gerakan tani memang tidak seragam. Di Guatemala, Peru, El Salvador dan Kolombia, gerakan tani menderita penindasan yang dilakukan - dalam beberapa kasus dimaksudkan untuk melemahkan aktivitas massa. Namun demikian, sukses besar gerakan tani ini berlanjut pada agenda pedesaan mereka seperti otonomi luas dan pemerintahan sendiri bagi komunitas Indian, reformasi agraria, perlindungan oleh negara, pembiayaan dan perlawanan terhadap ALCA, menarik perhatian dari seluruh sektor politik. Washington di bawah Bush (ayah dan anak) dan Clinton kemudian mempromosikan neoliberalisme melalui militerisasi Amerika Latin lewat Plan Colombia, Plan Pndinoa, dan kebijakan "anti-teroris." Pemisahan dan pencemaran yang dilakukan oleh rejim neoliberal dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang disebut "kanan-tengah/center-left" dan koalisi elektoral. Hingga akhir 1990an, gerakan tani sukses karena mendasarkan dirinya pada politik kelas yang independen dan menggunakan tindakan langsung, serta melakukan taktik koalisi dengan kekuatan-kekuatan politik lainnya. Namun demikian, kebangkitan politisi-politisi elektoral "kanan-tengah" dan janji-janji mereka untuk "menentang" neoliberalisme telah menyebabkan kehancuran aliansi di gerakan tani.

Di Ekuador, Bolivia, Brazil dan tempat-tempat lainnya, gerakan tani yang bersekutu dengan presidennya (Guteirrez, Mesa dan Lula) dan partai, dengan cepat setelah pemilu, merangkul kebijakan neoliberal, strategi-strategi kebijakan agribisnis yang represif terhadap gerakan tani. Dampak dari pembalikan ini adalah hancurnya aliansi elektoral dengan gerakan tani dan kemunduran dalam aktivitas dan organisasi. Di Ekuador, CONAINE menderita krisis kepercayaan di kalangan basis, pembeda-bedaan dalam organisasi dan melemahnya kemampuan untuk mobilisasi pada basis nasional. Di Bolivia, Evo Morales dan organisasi cocalero-nya mendukung kebijakan neoliberal dari Carlos Mesa, memperpanjang umur rejim reaksioner dengan memberinya kesempatan untuk melakukan rekonsilidasi dan melemahkan partai-partai tradisional. Di Brazil, dukungan MST terhadap rejim neoliberal Lula da Silva selama dua tahun lebih bersamaan waktunya dengan tersendatnya agenda reformasi agraria, terhambatnya pendudukan tanah dan semakin menguatnya agrobisnis yang membiayai buruh tak bertanah, keluarga petani, penghancuran hutan Amazon dan brutalitas ekspansi pertanian genetik oleh eksportir-eksportir pertanian. Pada 2005, pengalaman politik dalam politik elektoral telah menyebabkan (untuk sementara) tiga tahun kelemahan gerakan-gerakan tani-Indian yang paling kuat. Pelajarannya jelas : politik elektoral tidak efektif sebagai kendaraan bagi perubahan di pedesaan, dengan Venezuela sebagai pengecualian.

Aliansi Ekstra-Parlementer

Di bawah kondisi-kondisi dan konteks politik yang melahirkan aliansi petani dan penduduk perkotaan, apa hasil positifnya bagi kaum miskin pedesaan ? Pengalaman sejarah lebih dari 25 tahun lalu menunjukkan bahwa aliansi yang sangat efektif dan tindakan-tindakan yang memerlukan “koalisi horisontal" terlibat dalam tindakan-tindakan ekstra parlementer. Sejumlah contoh sukses dan sebaliknya kegagalan sejumlah aliansi elektoral akan dipaparkan di bawah ini.

Di Ekuador, CONAINE dengan dukungan seribat buruh-serikat buruh utama (perminyakan, buruh listrik, bangunan dan guru) berhasil menjatuhkan dua rejim neoliberal (Bucaram dan Mahuad) dan untuk sementara berhasil membatasi agenda neoliberal. Sebaliknya. ketika CONAINE berkoalisi dengan kekuatan elektoral yang dipimpin Lucio Gutierrez, mereka kehilangan dukungan sosial dan harus menghadapi arus balik program IMF. Hal yang sama terjadi di Bolivia, gerakan tani, cocaleros dan organisasi-organisasi Indian, yang berbasiskan pada koalisi "horisontal" yang luas dengan pekerja tambang, kaum miskin perkotaan dan serikat buruh di La Paz dan Cochabamba, sukses menggulingkan rejim neoliberal represif Sanchez de Losada. Selanjutnya, gerakan tani mengalami beberapa kemunduran ketika salah satu pemimpin kuncinya, deputi parlemen Evo Eorales, mendukung presiden Carlos Mesa yang menerapkan kebijakan neoliberal guna memenuhi ambisi elektoralnya (menjadi presiden pada pemilu 2007).

Ketika koalisi horisontal antara petani dan organisasi-organisasi perkotaan mendatangkan hasil-hasil yang positif, mereka tidak mudah untuk memperolehnya kembali. Di Brazil, MST kembali harus mencoba membangun aliansi perkotaan yang telah dilakukannya selama 20 tahun terakhir dengan hasil yang beragam. Selama dekade 1980an, ketika konfederasi serikat buruh (CUT=General Workers of Confederation) terbentuk dan didasarkan atas delegasi-delegasi pabrik dalam dewan umum, mereka secara tetap melakukan mobilisasi massa dengan MST. Selama 1990an dan sesudahnya, ketika CUT menjadi terbirokratisasi dan tergantung pada pakta sosial tripartit, mereka menjadi enggan atau tidak mau lagi melakukan mobilisasi bersama dengan MST. Ketika CUT's mengklaim memiliki 15 juta pengikut dan deklarasi "radikal"nya, padahal sebaliknya hanya beberapa ribu demonstran, sebagian besar adalah fungsionaris-fungsionaris penuh waktu, sebaliknya MST mampu memobilisasi puluhan ribu. Faktanya, pemimpin-pemipin MST berasal datang dari sektor-sektor progresif seperti Gereja (Pastoral Rural) menunjukkan praktek solidaritas yang lebih besar ketimbang CUT!

Venezuela adalah satu-satunya negara dimana gerakan tani memikili aliansi "vertikal" dan horisontal. Faktanya sebagian besar pertumbuhan organisasi gerakan tani adalah produk kebijakan pemerintahan Chavez dan kebijakan-kebijakan reformasi agrarianya. Ketika sebagian besar negara-negara Amerika Latin berdiri di samping elite agrobisnis dan mendukung pakta perdagangan neoliberal, ALCA dengan dukungan imperialisme AS, di Venezuela pemerintahannya bergerak ke arah promosi koperasi dan pertanian keluarga untuk membuat Venezuela mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Faktor kunci yang membedakan hubungan negara-petani ini adalah komposisi kelas negara dan para pemimpinnya : Chavez membangun blok popular untuk mempromosikan ideologinya yakni sebuah gabungan antara ekonomi yang berbasis pada pembiayaan kesejahteraan sosial melalui pendapatan minyak.

Dari beragam contoh konkret ini, saya mencatat sejumlah masalah dalam pembangunan "aliansi horisontal" dan pencitaan koalisi "buruh-tani:"

Serikat buruh dan organisasi komunitas perkotaan berhasil dilemahkan oleh kebijakan neoliberal yang sukses menciptakan fragmentasi besar dalam "sektor informal;"
Di luar kelemahan atau "birokratisasi" (atau keduanya), serikat buruh dalam banyak kasus fokus mereka sangat "terbatas" pada isu-isu pekerjaan dan upah yang mendesak, ketimbang tantangan politik yang lebih luas yang berdampak pada perjuangan nasional (semacam reformasi agraria) ;
Beberapa pemimpin serikat buruh memiliki sikap yang rasis ketika bekerja dengan pemimpin-pemimpin dan organisasi-organisasi Indian yang berdasarkan pada persamaan atau menerima kepemimpinan dari gerakan-gerakan petani-Indian yang sangat besar ;
Banyak dari keluarga miskin perkotaan dikontrol oleh partai politik tradisional melalui mesin patronase elektoral, yang membatasi partisipasinya dalam tindakan bersama dengan gerakan tani. Namun itu tidak menggambarkan praktek keseluruhan karena sering gambaran yang terjadi adalah sebaliknya. Misalnya, dalam kasus Bolivia, dimana ini komunitas perkotaan (organisasi bario) di El Alto membagi kepemimpinannya dengan gerakan tani.

Memang tidak semua masalah yang melilit aliansi "buruh-tani" disebabkan oleh kekuatan sosial perkotaan. Dalam beberapa kasus, seperti di Peru dan Kolombia, tuntutan petani yang hanya terfokus pada isu tunggal pertumbuhan koka, sehingga membatasi ketertarikan sebagian produser petani. Dalam kasus lain, organisasi tani terbelah karena kesetiaannya terhadap strategi elektoral, dalam kasus ini adalah cocaleros di Chapare, Bolivia yang berakibat rusaknya aksi bersama dengan serikat buruh.

Dengan memahami kendala-kendala yang membatasi aliansi horisontal kota-desa, sebagian besar pemimpin-pemimpin tani menyadari bahwa koalisi nasional dengan sekutu perkotaannya adalah tujuan strategis yang mendesak guna mengalahkan neoliberalisme dan memformulasikan kebijakan yang pro-petani.

Strategi-strategi Perjuangan

Banyak kaum kiri menulis bahwa minimnya peran strategis petani dan dampak politik dari gerakan tani disebabkan oleh sumbangan mereka yang kecil terhadap prosentase GNP. Begitu banyak laporan-laporan yang menulis soal "terpinggirnya" atau "tersingkirnya" petani dan buruh tak bertanah, meskipun fakta menunjukkan bahwa sebagian besar pemain kunci dalam sektor agro-ekspor membutuhkan mata uang yang kuat untuk kepentingan impor dan pembayaran utang. Dan itu semua tak lepas dari sumbangsih kaum tani. Faktanya gerakan tani dan produser tetap menyediakan sumber-sumber langsung bagi pertukaran internasional melalui koka dan komoditi ekspor lainnya dan pentingnya suplai bagi konsumsi makanan lokal.

Lebih dari itu, bukti substansial menunjukkan bahwa taktik tindakan langsung yang menyebabkan “terpinggir" dan "tersingkirnya" petani dan buruh tak bertanah, memberi dampak strategis pada realisasi keuntungan yang bisa diakumulasi oleh sebagian besar sektor kunci dari kelas berkuasa.

Teori Marxis berpendapat, sentralisasi proletariat industri dalam perjuangan revolusioner menjadi basis bagi posisi strategis mereka dalam dalam sektor produksi dan dalam "organisasi sosial" dalam sistem pabrik. Petani, sebagaimana kita ketahui, "tersisih" dari pusat operasi kapital dan pemilikan pribadi. Sebagai individu mereka bersifat atomistik. Sebagai subyek, perilaku petani bersifat "individualistik.

Data dari gerakan-gerakan kontemporer, menantang asumsi-asumsi ini. Di banyak negara, petani mendemonstrasikan kemampuannya yang luar biasa untuk bertindak secara kolektif dan bersolidaritas, ketimbang buruh perkotaan. Secara tetap, fokus dari aksi-aksi mereka semakin meluas ke tingkat nasional. Atau isu-isunya bukan semata tuntutan upah yang sempit sebagaimana yang dilakukan oleh serikat buruh industrial. Gerakan tani berkembang pesat sebagai keseluruhan melalui taktik tindakan langsung, termasuk pendudukan kantor kongres dan bangunan-bangunan di kotamadya (municipal), long-march besar-besaran, pemogokan dan boikot oleh produser, serta barikade dan blokade jalan. Dalam banyak kasus, gerakan tani merupakan kombinasi dari berbagai bentuk perjuangan, dari tindakan langsung ke negosiasi dan politik elektoral. "Kohesi" petani datang dari struktur komunitas habitat pedesaan, pemeliharaan jaringan keluarga yang luas, dan ancaman bencana yang ditiupkan oleh kebijakan pasar bebas, serta kampanye-kampanye pengurangan dan pengusiran petani dari tempat tinggalnya.

Persamaan yang signifikan, bentuk-bentuk khusus dari kerugian struktural akibat aksi petani sangat berdampak dalam model kapitalis neoliberal. Lebih khusus lagi, jika aksi-aksi itu bertujuan mencegah sirkulasi ekspor komoditi oleh pengusaha-pengusaha pertanian-tambang dan manufaktur dan pencapaian keuntungan. Dengan kata lain, petani mungkin tidak memainkan peran yang esensial dalam produksi kapital. Tetapi, mereka memainkan peran esensial dalam sirkulasi komoditi dan dalam proses pertukaran. Peran strategis petani dalam mengguncang sirkulasi sama pentingnya dengan buruh pabrik yang mematikan alat-alat kerjanya dan menghentikan produksi : mereka tidak saja merusak keuntungan kaum kapitalis tetapi, juga memimpin perjuangan ketika terjadi dis-akumulasi dan krisis. Intervensi politik pada lokasi-lokasi strategis dalam sirkuit reproduksi kapitalis, menyebabkan gerakan tani secara dinamis memainkan peran strategis dalam proses transformasi sosial.

Kesimpulan

Monograf, pengakuan, riset-riset lapangan dan catatan visual menyediakan mosaik yang sangat kaya dan luar biasa mengenai aktivitas massa tani selama lebih dari dua dekade lalu, menyediakan bukti-bukti yang tak terbantah bahwa gerakan tani merupakan penggerak dan berperan dinamis di seluruh Amerikan Latin dalam momentum yang berbeda-beda. Dalam hal ini bisa jika disimpulkan bahwa terjadi tarikan keseimbangan antara kesuksesan dan keterbatasan perjuangan petani.

Pertama-tama, gerakan tani memainkan peran menentukan dalam memaksa penguasa-penguasa korup untuk mundur dari jabatannya sebagai wujud tanggung jawab atas peminskinan negara, memberikan sumberdaya alam dan sektor-sektor strategis kepada perusahaan multinasional dan menjerumuskan negara ke dalam jebakan utang luar negeri.

Di Ekuador, Bolivia dan lebih luas lagi di Peru, gerakan tani berperan sebagai pemimpin dalam perubahan rejim. Gerakan tani menjadi pemimpin dalam perang melawan ALCA di Brazil, Amerika Tengah (khususnya Guatemala), Ekuador, Paraguay, Bolivia, Peru, Colombia dan Meksiko.

Gerakan tani juga memimpin dalam perjuangan menentang modifikasi genetik dan kimiawi berbasiskan pertanian yang dipromosikan oleh Monsanto. Sebaliknya mereka mempromosikan lingkungan yang ramah bagi pengelolaan tanah. Gerakan tani juga memimpin dalam perjuangan melawan pengasapan (fumigation) tanaman pangan, juga sebaliknya aktif membela petani koka sebagai sumber penting bagi pendapatan keluarga, dengan efek berganda pada ekonomi sebagai keseluruhan.

Pemimpin-pemimpin tani menuntut Washington untuk memeragi perdagangan obat-obatan melalui elite-elite pengadilan yang berkoalisi dengan mereka yang memroses dan mengedarkan barang tersebut dan bank-bank AS yang secara ilegal "mencuci" keuntungan dari perdagangan obat itu. Gerakan tani menjadi bagian dari koalisi nasional melawan legislasi (pengundangan) privatisasi, basis militer AS dan pembayaran utang luar negeri yang ilegal.

Tindakan langsung oleh gerakan tani mampu menunda atau memblokade program-program "ikat pinggang/austerity" yang dipromosikan oleh IMF. Hal yang sama pengtingnya, gerakan tani menginisiatifi gerakan yang "meledakkan" aktivitas perkotaan yang lebih besar, seperti pemberontakan yang terjadi di Bolivia pada Oktober 2003, Zapatistas Januari 1994, pengambilalihan Kongres di Ekuador pada 2000, dan gerakan pendudukan tanah di Brazil selama milenium baru.

Yang jelas, tanpa petani yang menduduki lahan tak mungkin ada proses reformasi agraria di Venezuela hari ini (2005), karena perubahan dalam birokrasi sangat lambat dan tidak jelas. Dengan adanya fakta bahwa tidak adanya legislasi agraria yang progresif atau level eksekutif yang setuju ada proses itu di seluruh negara Amerika Latin pada 20 tahun terakhir (kecuali Venezuela di bawah Chavez), tindakan langsung oleh gerakan tani memainkan peran yang sangat signifikan, tidak hanya sebagai kendaraan bagi petani untuk membela klaim mereka atas tanah, kredit pasar dan perlindungan atas dumping.

Sukses positif gerakan tani ini bukan tanpa biaya : luka dan penindasan dengan kekerasan. Di Kolombia, lebih dari 20 ribu aktivis tani, para pemimpin dan pendukung hak-hak asasi manusia dibunuh oleh teroris yang didukung militer AS dan gang-gang paramiliter. Selain itu, lebih dari tiga juta orang kehilangan tempat tinggal akibat penindasan oleh negara. Di Brazil, di bawah Cardoso dan Lula, lebih dari lima ratus petani dan pemimpin-pemimim buruh tak bertanah, dan aktivis gereja dibunuh oleh polisi militer dan pembunuh bayaran yang disewa oleh pemilik tanah. Lebih dari 90 persen pelaku kejahatan itu tidak dihukum.

Masalahnya, apakah negara, politik kekuasaan, dan strategi politik yang pada akhirnya mendorong gerakan tani sebagai pemimpin dalam perubahan ? Kekuasaan petani yang termanifestasi dalam wujud penyangkalan (negation) terhadap penguasa yang ada pada akhirrnya melemah ketika mereka bersepakat pada strategi untuk pengambillihan kekuasaan. Bahkan dalam kasus dimana gerakan tani sukses menjatuhkan rejim sebagaimana di Ekuador (2000) dan Bolivia (Oktober 2003), mereka tidak menyiapkan diri untuk berkuasa. Lebih dari itu, ketika mereka berhasil mengambilalih kekuasaan ke dalam tangannya dari para demagog neoliberal seperti Carlos Mesa di Bolivia dan Lucio Gutierrez di Ekuador, gerakan tani terbukti tidak siap berkuasa.

Petani memang sanggup melakukan protes yang signifikan dan bahkan mendorong reformasi. Tetapi mereka sangat lemah dalam hal kekuasaan negara, akibatnya reformasi mengalami kemunduran bahkan kegagalan ketika gerakan melemah. Janji-janji reformasi selama perjuangan panas dihancurkan oleh penguasa kanan-tengah. Yang terjadi malah penyusunan (reconstitution) kembali kekuasaan borjuis untuk melakukan serangan balik dengan strategi 'counter-terrorist' yang kejam. Tanpa strategi untuk kekuasaan negara, para pemimpin militan cenderung untuk berhenti dan membiarkan ambisi-ambisi politis borjuis kecil mengambilalih tempat mereka. Setelah itu, periode demagog dan konsesi-konsesi simbolis sukses dalam mennapaki jejak langkah para pendahulunya.

Beberapa teoritisi revolusioner berpendapat bahwa masalah pengambialihan kekuasaan negara mengharuskan pembangunan gerakan massa dari bawah, pembentukan koalisi dengan kelompok-kelompok perkotaan dan organisasi massa dan pembangunan serangkaian perjuangan konkret untuk reformasi yang mengarah pada terciptanya "kekuasaan ganda/dual power." Ini sangat sulit dan prosesnya sangat kompleks, tergantung pada situasi lokal dimana mereka merealisaikan hal-hal yang dianggap konkret. Pemerintah lokal dan pemimpin-pemimpin politik dalam perjuangan massa adalah "pembangun kepercayaan/confidence building) yang tindakannya : Ketika bertanya mengapa petani tidak "mengambilalih kekuasaan" di Bolivia dan Ekuador saat pemberontakan meningkat, para pemimpin tani itu mengatakan kepada saya bahwa mereka "belum siap" dan mereka "tidak percaya diri untuk memimpin." Dimanapun, ketika pemimpin-pemimpin tani dan para aktivis secara tegas hendak mendirikan sebuah rejim oleh dan untuk petani dan menentang imperialisme, hal ini merupakan masalah hidup dan mati, perjuangan dan pertumbuhan atau kehilangan tempat dan hidup melarat.

* * *

James Petras, adalah bekas profesor sosiologi di Binghamton University, New York. Ia adalah penasehat bagi kaum tak bertanah dan tak memiliki pekerjaan di Brazil dan Argentina dan menulis bersama buku Globalization Unmasked (Zed). Buku barunya bersama Henry Veltmeyer, Social Movements and the State : Brazil, Ecuador, Bolivia and Argentina, akan diterbitkan pada Oktober 2005.

Catatan dan bibliografi :

Artikel ini merupakan refleksi dari penelitian lapangan, termasuk wawancara dan observasi terlibat dengan mengikuti gerakan antara 1992 – 2005 : CONAIE (Ekuador 2002, 2003) ; Cocaleros (Bolivia 1993, 1996, 2003) ; EZLN (Mexico 1995, 1996) ; MST (Brazil setiap tahun 1992-2005) ; Federacíon Nacional Campesino (Paraguay 1998, 1999) ; MOCASE (Argentina 1995) ; Confederacíon Campesina (Peru 2004) ; Federacíon Campesino (El Salvador 1999) ; Federacíon Ezquiel Zamora (Venezuela 2004) ; Via Campesina (Brasilia 1997).

Artikel ini adalah ringkasan dari buku kami : James Petras and Henry Veltmeyer, Social Movements and the State : Brazil, Ecuador, Bolivia and Argentina (London : Pluto 2005, October) ; James Petras and Henry Veltmeyer, Movimientos Sociales y el Estado : Brazil, Ecuador, Bolivia y Argentina (Buenos Aires : Lumen, Noviembre 2005).

Bibliografi :

1)James Petras and Henry Veltmeyer, "Are Latin American Peasant Movements Still a Force for Change ? Some New Paradigms Revisited" The Journal of Peasant Studies vol 28, #2. January 2001 pp 83-118

2)Wilder Robles, "The Landless Rural Workers Movement (MST) in Brazil" The Journal of Peasant Studies vol 28, #2. January 2001 pp 146-161

3)Roger Batra, Agrarian Structure and Political Power in Mexico (Baltimore: Johns Hopkins University 1993)

4)Luis Macas, "Diez Años del levantamiento del Inti Raymi de Junio 1990: un balance preliminary Boletin Mensual Instituto Cientifico de Culturas Indigenas: Quito 2000

5)Joao Pedro Stedile and Sergio Frei, A luta pele terra no Brazil (Sao Paola, Scritta 1993)

6)Tom Brass (ed) Latin American Peasants (special issue) Journal of Peasant Studies vol 29, no 3 and 4, April-July 2002.

7)James Petras and Henry Veltmeyer, "The Peasantry and the State in Latin America: A Troubled Past, an Uncertain Future" in Tom Brass, ed. Latin American Peasants (2002).

Judul asli artikel ini Strategies of Struggle The Centrality of Peasant Movements in Latin America, dipublikasikan di http://www.globalresistancenetwork.com/JP_RevoutionLA.html, dan diterjemahkan oleh Coen Husain Pontoh.

PERNYATAAN SIKAP DAN DUKUNGAN SOLIDARITAS KUTUK TINDAKAN REPRESIF APARATUR NEGARA DAN PT MEDCO E&P TOMORI DI TIAKA SULAWESI TENGAH...!

2011-09-11T15:26:00.001+07:00

Praktik tata kelola sumber daya alam di Indonesia, khususnya di sektor pertambangan ternyata belum berdampak pada peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup di Indonesia. Banyak kasus menunjukkan bahwa tata kelola sumber daya alam yang dilakukan oleh pengusaha /investor yang dilegitimasi oleh pemerintah menyisakan konflik, ketidakadilan dan pelanggaran HAM dan kerusakan ekologis baik di pesisir laut dan daratan.

Kasus di Pulau Tiaka Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah adalah salah satu kasus yang muncul hari ini menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2011 dibalik ribuan kasus sengketa tata sumber kehidupan di sektor pertambangan yang telah terjadi di seluruh Indonesia. Kasus Tiaka Murowali adalah realitas nyata dimana negara belum menjamin hak-hak rakyat untuk hidup dan mengelola sumber daya alam, bahkan negara membiarkan pengusaha melakukan intimidasi bahkan melakukan penembakan yang berujung korban jiwa.

Merupakan suatu tindakan yang lazim dilakukan oleh masyarakat di manapun di Indonesia dalam menyampaikan pendapat khususnya terkait penagihan janji yang tidak terpenuhi atau karena mendapat perlakuan buruk dari pihak tertentu. Demikian pula hal yang sama dilakukan oleh warga Desa Kolo Bawah Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah terhadap Perusahaan minyak Joint Operating Body (JOB) yaitu PT. Pertamina - PT.Medco E&P Tomori yang beroperasi sejak tahun 2005

Masyarakat Desa Kolo Bawah telah menginginkan lama agar janji perusahaan sejak 2008 segera direalisasikan. Namun janji tersebut tinggal janji hingga jatuhnya dua korban jiwa. Tanpa harus berjanji sekalipun, perusahaan sesungguhnya berkewajiban menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam UU No.40 tahun 2007. Tanggung jawab sosial ini bukan dijalankan dengan sukarela melainkan wajib, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada 15/4/2007.

Apa yang dimintakan oleh warga Desa Kolo Bawah tidaklah berlebihan bila mengacu kepada undang-undang dimaksud. Dan justeru menjadi pertanyaan besar jika perusahaan sekelas Medco tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana pula diamanatkan oleh UU No.40/2007. Kami sangat prihatin dan mengecam keras kondisi dan praktik demikian, karena dengan dikurasnya minyak di Bumi Sulawesi Tengah harusnya membawa kesejahteraan kepada warga sekitar sebagaimana pula diamanatkan oleh UUD 1945. Kenyataan malah berbicara lain, menepati janjipun tidak mampu, logikanya mana mungkin rakyat akan sejahtera.

Sebagai masyarakat yang menggantungkan sumber kehidupan dari hasil laut dan sejak PT. Medco beroperasi, masyarakat nelayan telah mengalami kesulitan karena laju geraknya terbatas oleh areal penambangan minyak. Ini pula salah satu penyebab nelayan tidak beranjak dari kemiskinan. Padahal, Mahkamah Konstitusi juga telah memutuskan bahwa negara harus memenuhi dan menjamin hak-hak konstitusional nelayan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, yakni (1) hak untuk melintas (akses melaut); (2) hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat; dan (3) hak untuk mengelola sumber daya kelautan dan pesisir berdasarkan tradisi dan kearifan lokal yang telah dijalani secara turun-temurun. Bersama dengan penegasan hak-hak konstitusional nelayan itulah, Mahkamah Konstitusi membatalkan HP-3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur sebelumnya di dalam UU Nomor 27 Tahun 2007.

Menjadi pertanyaan bersama kami pula mengapa pihak kepolisian (Brimob) selalu dengan gampang menembaki warga dan sungguh heran karena aparat melakukan pengejaran dan penembakan ditengah laut disaat masa pulang menuju kampung pasca aksi tanggal 22 Agustus 2011. Dalam insiden berdarah itu, Sdr. Marten meninggal saat dirujuk kerumah sakit dan menyusul Yuripin. Saat ini pula Andri Muhamad dalam posisi kritis setelah dada kanannya tertembak, dan masih terdapat lima orang lagi yang mengalami luka tembak.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di Tiaka Murowali Sulawesi Tengah, maka Kami menyatakan Sikap :

1. Mengutuk tindakan refresif aparat negara yang tidak manusiawi
2. Mendesak Komnasham untuk melakukan investigasi atas tindakan brutal yang dilakukan oleh aparat kepolisian Murowali
3. Mendesak mundur Kapolres Morowali Sulawesi Tengah
4. Menyeret aparat kepolisian dan PT Medco E&P ke Pengadilan
5. Menolak praktik ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam (tambang) di seluruh Kawasan Indonesia
6. Mendesak Kementerian ESDM mencabut ijin PT Medco dan mengevaluasi ijin usaha dan praktik pertambangan di Indonesia.
7. Mendesak aparatur negara harus menjamin perlindungan dan keselamatan warga Tiaka dari ancaman apapun
8. Pengelolaan sumber daya alam oleh rakyat.

Bandung, Kamis, 25 Agustus 2011

Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Jawa Barat,
Sarekat Tani Kerakyatan Sumedang (STKS),
PERGERAKAN,
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Barat,
Serikat Tani Nasional Politik Rakyat Miskin (STN-PRM) Sumedang,
Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM) Bandung Raya,
Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Jawa Barat,
PUsat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) Bandung

Surat Protes Orang Mentawai atas pernyataan Marzuki yang tak manusiawi... Sebarkan..!!!

2010-10-29T17:46:00.003+07:00

Padang, 28 Oktober 2010

Nomor : Istimewa
Hal : Protes Keras Atas Pernyataan Tak Manusiawi

Kepada
Bapak Marzuki Ali

Sekaitan dengan pernyataan Bapak di Detik.com dan Kompas Online pada tanggal 27 Oktober 2010 yang tidak sedikitpun memperlihatkan simpati terhadap derita korban dan rasa keterancaman masyarakat disekitar pantai, kami dari Posko Lumbung Derma Peduli Gempa Tsunami Mentawai, mengutuk pernyataan tersebut sebagai pernyataan yang tak pantas disampaikan oleh seorang ketua DPR, yang semestinya mewakilkan derita korban kepada dirinya sendiri. Pernyataan ini sekaligus juga memperlihatkan ketiadaan sisa-sisa rasa kemanusian pada diri seorang Marzuki Ali.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR dan pribadi, kami meminta Anda untuk meminta maaf kepada keluarga korban, masyarakat Mentawai dan seluruh masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir-pesisir pantai.
Demikian surat protes ini kami sampaikan.

Posko Lumbung Derma Peduli Gempa Tsunami Mentawai

TTD
Yosef Sarogdok
Koordinator Posko

Pernyataan Sikap Aliansi Pekerja Buruh Mahasiswa Sumedang (APBMS), 28 Oktober 2010

2010-10-29T17:43:00.003+07:00

REZIM SBY-BOEDIONO dan SEMUA PARTAI POLITIK BORJUIS di PARLEMEN TELAH GAGAL, saatnya Rakyat Bersatu merebut KEKUASAAN DAN DEMOKRASI SEJATI

2010-10-21T15:57:00.002+07:00

PERNYATAAN SIKAP

Sudah dapat disimpulkan, Pemerintahan SBY-Boediono dan Parlemen, terbukti GAGAL mensejahterakan dan mengembangkan Demokrasi bagi Rakyat. Lihat saja, jumlah orang miskin dengan standard BPS (Rp.165 Ribu/per bulan) saja—yang standarnya kurang obyektif— berada dalam angka 31 Juta orang dari 220an juta penduduk negeri ini.

Sungguh mengerikan. Padahal kebutuhan hidup untuk menjadi sumber daya manusia yang layak: terpenuhi pangan, papan, sandang, dan pendidikan yang layak, tak dapat dipenuhi dengan pendapatan Rp. 165.000/bulan. Sesungguhnya 100 juta lebih penduduk negeri ini hidup dibawah standar kelayakan hidup internasional 2$ per hari.

Di pertanian, selain memang ada problem historis: tanah yang berpetak-petak (kecil), sarana produksi dan manajemen pertanian yang tadisional, teknologi yang tradisonal, Liberalisasi pertanian, energi, dan pencabutan subsidi pertanian membuat para petani kalang kabut bersaing dengan komoditi pertanian asing, akibatnya banyak sekali petani yang bangkrut dan lahannya mereka jual.

Di kalangan buruh, momok yang paling menakutkan adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terutama terhadap industri-industri yang hancur karena kalah bersaing, seperti tekstil dan produk tekstil, perkayuan, elektronik. Tapi selain itu, kenaikan harga barang-barang pokok, yang disebabkan oleh rentetan peningkatan harga dari hulu industri hingga hilir ditanggapi oleh pengusaha dengan reaktif. Bukan justru meningkatkan pendapatan buruh hingga pada kelayakan sosial, yang dilakukan oleh pengusaha dan agen-agennya adalah merevisi UU Ketenaga kerjaan yang berisi: penghilangan pesangon, membebaskan penggunaan sistem kerja outsourching (perluasan outsourching), kontrak pada semua jenis pekerjaan, membebaskan penggunaan tenaga kerja asing, memperkecil peran pemerintah yang ada pada mediasi & pengawasan serta menginginkan perundingan hanya antar buruh-pengusaha (bipartit) sebagai mekanisme menentukan peraturan kerja, kenaikan upah dan perselisihan—yang tujuannya tak lain adalah mempermudah penghisapan nilai lebih terhadap kaum buruh.

Di sektor pendidikan, meski UU BHP sudah dibatalkan akan tetapi praktek penjualan (komersialisasi) pendidikan masih terus berlangsung dengan payung hukumnya UU Sisdiknas dan Perpu. Pendidikan yang seharusnya gratis, karena syarat bagi upaya memajukan manusia negeri ini, dijual sebebas-bebasnya, sehingga hanya orang yang “berduit” saja yang memiliki kesempatan mengenyam bangku sekolah atau kuliah. Lihat saja, Siswa yang putus sekolah di tingkat SD dan SMP sekitar 768.960 orang, terdiri atas 527.850 siswa SD dan 241.110 siswa SMP. Adapun lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA sederajat lebih banyak lagi, yakni sekitar 30,1 persen atau sekitar 1,26 juta siswa (kompas). Dari data tersebut, semakin terbukti pemerintah gagal, membangun sumber daya produktif bagi produktifitas nasional, hingga akibatnya, bangsa ini akan terus tergantung pada produk-produk industri kapitalis internasional.

Di kalangan kaum miskin perkotaan, penggusuran terhadap pedagang kaki lima terus, dan terus terjadi diberbagai kota. Tidak hanya itu, pelarangan penduduk desa untuk menghuni perkotaan besar terjadi, secara administratif maupun kekerasan, tanpa diciptakannya lapangan pekerjaan di kota-kota kecil ataupun pedesaan. Hal ini menunjukkan, orang miskin yang membutuhkan kesempatan untuk hidup, telah dihalang-halangi atau bahkan oleh pemerintah atas sarana mereka untuk hidup.

Maka nyata bagi kita bahwa pemerintahan SBY-Boediono adalah pemerintahan yang memilih lebih tunduk kepada kekuasaan kaum modal dari pada tunduk kepada Rakyat Indonesia.Kita tidak bisa lagi mengharapkan perubahan dan mempercayakan nasib kepada para elit politik dan partai politik borjuasi yang berkuasa sekarang baik di lingkungan istana maupun di parlemen. Mereka telah mengkhianati konstitusi (Undang Undang Dasar) dan rakyat Indonesia, mereka telah menggadaikan dan menjual kekayaan alam negeri, mereka telah menelantarkan anak yatim dan orang miskin.

Untuk itu kami menyerukan:

1. Turukan Harga bahan-bahan kebutuhan pokok
2. Perumahan, Pupuk, Transportasi dan Energi yang murah
3. Reformasi Agraria yang Sejati
4. Pendidikan dan Kesehatan Gratis
5. Buka Lapangan Kerja
6. Hapuskan Upah Minimum berlakukan Upah Layak secara Nasional
7. Hapus Utang Lama, Tolak Utang Baru
8. Nasionalisasi Industri Asing dibawah kontrol rakyat
9. Bangun Industri Nasional dibawah kontrol rakyat

AKSI BERSAMA;
ABM, SP-PLN, SP KOJA, PPI, SMI, KPOP, Pembebasan, PPRM, Perempuan Mahardhika, KPRM-PRD

Esai Melawan Lupa

2010-09-08T02:33:00.000+07:00

http://esaimelawanlupa.wordpress.com/

Keranjang Takakura: Alternatif Persoalan Sampah

2010-08-01T23:44:00.012+07:00

Pengertian Keranjang Takakura

Keranjang Takakura merupakan alat pengomposan skala rumah tangga yang ditemukan Pusdakota bersama Pemerintah Kota Surabaya, Kitakyusu International Techno-cooperative Association, dan Pemerintahan Kitakyusu Jepang pada tahun 2005. Keranjang ini dirakit dari bahan-bahan sederhana di sekitar kita yang mampu mempercepat proses pembuatan kompos.

Satu keranjang standar dengan starter 8 kg dipakai oleh keluarga dengan jumlah total anggota keluarga sebanyak 7 orang. Sampah rumah tangga yang diolah di keranjang ini maksimal 1,5 kg per hari.

Berikut ini petunjuk pemakaiannya:

Jenis-jenis sampah yang diolah:

Sisa sayuran. Idealnya sisa sayuran tersebut belum basi.
Namun bila telah basi, cuci sayuran tersebut terlebih dahulu, peras, lantas
buang airnya.
Sisa nasi.
Sisa ikan, ayam, kulit telur dll.
Sampah buah yang lunak (anggur, kulit jeruk, apel, dan
lain-lain). Hindari memasukkan kulit buah yang keras seperti kulit salak.

Cara kerja:
Sampah dapur yang dimasukkan di Keranjang Takakura sebaiknya dalam materi yang kecil. Semakin kecil materi, semakin mudah diuraikan. Untuk sisa sayur dan buah, potonglah kecil-kecil.
Gali starter kompos di dalam keranjang tersebut dengan cetok. Luasan dan kedalaman galian, sesuaikan dengan banyaknya sampah yang hendak dimasukkan.
Masukkan sampah pada lubang yang digali. Tusuk-tusuk sampah tersebut dengan cetok.
Timbun sampah tadi dengan kompos di tepian lubang.
Tutup kompos tersebut dengan bantalan sekam.
Tutup permukaan keranjang dengan kain.
Yang terakhir, tutuplah dengan tutup keranjang.

Catatan:
Letakkan Keranjang Takakura di tempat yang terhindar dari sinar matahari langsung.
Bila kompos kering, perciki air bersih sambil diaduk merata. Suhu ideal adalah 60 derajat celsius.

Cara Pemanenan
Bila kompos di dalam Keranjang Takakura telah penuh, ambil 1/3-nya dan kita matangkan selama seminggu di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Sisanya yang 2/3 bisa kita gunakan kembali sebagai starter untuk pengolahan berikutnya.

MEMBUAT KERANJANG TAKAKURA

Proses pengomposan ala keranjang takakura merupakan proses pengomposan aeraob di mana udara dibutuhkan sebagai asupan penting dalam proses pertumbuhan mikroorganisme yang menguraikan sampah menjadi kompos. Media yang dibutuhkan dalam proses pengomposan yaitu dengan menggunakan keranjang berlubang, diisi dengan bahan-bahan yang dapat memberikan kenyamanan bagi mikroorganisme. Proses pengomposan metode ini dilakukan dengan cara memasukkan sampah organik – idealnya sampah organik tercacah - ke dalam keranjang setiap harinya dan kemudian dilakukan kontrol suhu dengan cara pengadukan dan penyiraman air.

Alat/bahan:

Sekam Secukupnya

Pupuk ampas tebu Secukupnya

Mikroorganisme cair Secukupnya

Kompos 8 Kg

Sampah organik 2 KK

Keranjang plastik 2 unit

Jarum jahit 2 Buah

Benang nilon 1 Roll

Jaring 1 Meter

Gunting 1 Buah

Kertas kardus Secukupnya

Termometer 2 buah

Kain stocking 0,5 meter

Sprayer 1 unit

Bak plastik 2 buah

Air PDAM Sesuai kebutuhan

Garu kecil 1 buah

Siapkan bak dan isi dengan sekam secukupnya, lalu ambil mikroorganisme cair, tuangkan ke dalam sprayer.
Semprotkan mikroorganisme cair dengan menggunakan sprayer secara merata dengan sesekali mengaduk sekam dengan tangan.
Gunting jaring untuk membuat dua kantong sesuai ukuran alas dan bagian atas keranjang dengan cara menjahit bagian tepi jaring.
Setelah jaring berbentuk kantong, isi masing-masing kantong jaring dengan sekam secukupnya lalu jahit hingga menyerupai bantal;
Ambil kardus dan potong dengan menggunakan gunting sesuai ukuran sekeliling keranjang lalu tempelkam potongan kardus tadi di sekeliling bagian dalam keranjang.
Setelah bagian dalam keranjang terlapisi kardus, letakkan bantal sekam pada alas keranjang.
Semprot Microorganisme cair pada permuakaan luar dalam kardus dan bantal sekam dengan menggunakan sprayer hingga basah merata.
Siapkan bak lalu isi dengan kompos dan pupuk ampas tebu lalu aduk hingga merata.
Masukkan campuran kompos dan pupuk ampas tebu ke dalam keranjang yang sudah terlapisi kardus
Masukkan sampah organik segar yang sebelumnya telah dicacah terlebih dahulu, sesekali menekan sampah dengan cetok hingga sanpah berada di tengah-tengah campuran pupuk kompos dan pupuk ampas tebu;
Masukkan termometer sebagai alat pengukur suhu pada saat proses pengomposan.
Lapisi permukaan atas dengan menggunakan bantal sekam yang sudah disemprot dengan Mikroorganisme cair.
Setelah terlapisi dengan bental sekam, tutup bagian mulut keranjang dengan menggunakan kain stocking agar serangga kecil tidak masuk.
Setelah keranjang tertutup kain stocking, ambil penutup dari keranjang tersebut lalu tutup dan tekan hingga rapat dan kuat.

Catatan :
a) Pilih kain stocking yang berpori dan bahan yang awet sehingga tidak mengganggu respirasi.
b) Usahakan sampah organik masih segar dan dalam kondisi tercacah.
c) Sebaiknya sampah organik segar yang diisi setiap hari, usahakan sampah ditekan dengan cetok sampai sampah timbunan baru tidak terlihat.
d) Ganti kardus yang menjadi lapisan dalam keranjang setelah 3-6 bulan atau ketika hancur.
e) Cuci kain penutup jika dirasa kotor.
f) Bila Keranjang penuh maka 1/3 dari kompos itu dapat kita ambil dan dimatangkan di taman/kebun kita yang terlindungi dari sinar matahari selama kurang lebih 2 minggu untuk kemudian dapat digunakan sebagai pupuk kompos.
g) Keranjang Takakura dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Keranjang ini dipatenkan Pusdakota Ubaya untuk menjaga kemungkinan komersialisasi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan diri.

Sumber: http://keranjangtakakura.blogspot.com/

Krisis Listrik Di Indonesia

2010-07-01T15:51:00.003+07:00

Press release Aksi Serentak Nasional !

2010-06-28T17:41:00.005+07:00

SOLIDARITAS UNTUK PAPUA (SUP)

IPMA-PAPUA, AMP, GANJA, FMN, LBH, PMKRI, PEMBEBASAN, KPRM-PRD, PEREMPUAN MAHARDHIKA, GP3PB, SMI, PPI, GMKI, GMNI, ARMP

DOM DIBERLAKUKAN DI PUNCAK JAYA PAPUA: SBY – BOEDIONO GAGAL DAN GULINGKAN !!!.

WUJUDKAN DEMOKRASI DI PAPUA DENGAN PERSATUAN UNTUK PEMBEBASAN NASIONAL !!!

Kekayaan alam Indonesia seperti tak ada manfaatnya, dijarah pemodal besar, bangsa asing dan bangsa sendiri. Di Sumatra, Jawa, Sulawesi, rakyat miskin terbengkalai di mana-mana, apalagi di Papua—tidak di urus oleh Negara. Dengan darah dan nyawa, Papua direbut dari Belanda, tapi Orde Barunya Soeharto dengan seenaknya menumbalkan rakyat Papua pada Amerika Serikat. Bumi Papua diserahkan isinya sebagai tanda terima kasih atas jasa Amerika membantu penggulingan Orde Lama Soekarno dan pemberantasan PKI. Sejak zaman Soeharto itulah rakyat Papua seperti tidak ada harganya. Buminya dibiarkan dikuras bangsa asing, rakyatnya dibiarkan terbelakang dan kelaparan, elit-elitnya dipelihara untuk jadi sekadar antek-antek elit nasional, diperdaya agar mau membodohi rakyatnya sendiri.

Kerajaan para pemodal nasional dan internasional itu hingga sekarang masih berjaya di Papua, mencetak terus rakyat miskin baru, mengorbankan lebih banyak anak-anak kelaparan, menciptakan kerusakan lingkungan dan penyakit di mana-mana. Penjarahan dan eksploitasi kekayaan alam Papua tidak pernah dihentikan, bahkan oleh pemerintahan SBY-BUDIONO sekarang. Justru SBY-BUDIONO terbukti sebagai kaki tangan Imperialisme paling setia saat ini.

Keberadaan dan hak dasar kesejahteraan rakyat Papua tidak pernah dipegang teguh sebagai landasan kebijakan dan tanggung jawab negara. Kalaupun muncul Otonomi Daerah, itu bukan lain hanya sebagai alat pencetak raja-raja kecil di daerah sebagai boneka pemerintah nasional, yang bertugas menguasai sumber daya alam agar mudah dijarah oleh para pemodal, tuannya pemerintahan kita. Mereka menari di atas penderitaan rakyat miskin Papua. Otonomi sama sekali tidak menghasilkan kesejahteraan di Papua.

Raja-raja kecil yang bercokol dalam birokrasi daerah, Kepolisian dan TNI di Papua, mereka berebut menjadi pelayan paling setia tuan-tuan modal dan pemerintah pusat. Mereka berebut agar bisa ikut menikmati hasil jarahan dari bumi Papua, yang semestinya dipakai untuk memakmurkan rakyat. Perebutan di antara mereka inilah yang berkali-kali justru membawa korban di pihak rakyat tak berdosa. Namun mereka tak pernah lupa pada tugas utamanya, yaitu mengamankan aset-aset para pemodal. Berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi sejak 1969 ketika Papua terintegrasi dengan kedaulatan Indonesia (baca; NKRI). Mulai dari Operasi Militer tahun 1969 melalui Pepera yang menurut PBB telah menewaskan 100.000 jiwa Rakyat Papua (antara 1961-2003), kasus Biak Berdarah (1998), Abepura Berdarah (7 Desember 2000), Wamena Berdarah (2001), Merauke Berdarah (2001—termasuk Pembunuhan terhadap Ketua PDP Theys Eluays 11 November 2001), Timika Berdarah (2003) dan kasus pelanggaran HAM terbaru yaitu Pembunuhan terhadap Gembala gereja Toragi yang bernama Perianus Tabuni (45 Tahun) pada 19 Maret 2010, yang dilakukan oleh Barisan Merah Putih, Milisi Sipil Reaksioner bentukan Yonif 753 Arvita Nabire. Semua kasus itu terjadi dalam rangka tugas “pengamanan” aset-aset pemodal oleh para centeng-centengnya di atas, termasuk SBY-Budiono sebagai centeng tertinggi Amerika Serikat, pemodal internasional dan negara-negara maju lainnya di Indonesia.

Status DOM (Daerah Operasi Militer) adalah Melanggar HAM dan Demokrasi.

Jika kita menyimak apa yang kini terjadi di Papua, khususnya mengenai pemberlakuan Status Dearah Operasi Militer (DOM) atau Kebijakan Bumi Hangus di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya – Papua, yang dibuat melalui kesepakatan antara Pemerintah Daerah Tingkat II Puncak Jaya, Pangdam XVII Trikora dan Polda Papua pada bulan Mei 2010. Dalam kesepakatan antara Pemda Puncak Jaya, Pangdan XVII Trikora dan Polda Papua meminta agar semua masyarakat setempat, bahkan pemimpin gereja yang harusnya di hormati, termasuk perempuan, pemuda, anak-anak, pemimpin tradisional dan kepala desa di usir paksa keluar dari wilayah Distrik Tingginambut paling lambat antara 27 - 28 Juni 2010. Hal ini semakin mengukuhkan sikap kita bahwa rejim SBY-Boediono anti Rakyat Miskin dan selalu bersembunyi dibalik slogan Demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Batas waktu pengosongan wilayah Distrik Tingginambut adalah 28 Juni 2010, karena setelah tanggal tersebut Kabupaten Puncak Jaya akan menjadi Daerah Operasi Militer ( DOM). Militer di bawah TNI dan Polri menjadi alat bagi penumpasan rakyat dengan operasi sapu bersih/sweeping di desa-desa, hutan dan bahkan gua-gua. Tanggal 28 Juni 2010 adalah penegasan terhadap keputusan DOM, pengertiannya setiap orang yang masih berada di daerah tersebut akan di paksa (tewas) dalam sebuah operasi “Kebijakan Bumi Hangus”. Mereka tidak akan memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat beradab yang menjunjung partisipatif dan kemanusiaan. Fakta sebelum operasi ini dimulai saja, tepatnya pada hari Rabu 17 Maret 2010, Pdt. Kindeman Gire ditembak mati oleh TNI dari kesatuan 756 di Distrik Ilu. Kindeman adalah seorang Gembala Sidang Gereja GIDI Pdt. Kindeman Gire Toragi Distrik Tingginambut di tembak dan jenazahnya belum di ketemukan. Kecurigaan besar keluarga korban adalah kemungkinan TNI memutilasi (memotong-motong) tubuh korban kemudian dimasukan kedalam karung lalu membuangnya di Sungai Tinggin atau di Sungai Yamo bahkan mungkin di sungai Guragi atau-kah mungkin mereka kuburkan) . Selain itu, adanya pembakaran terhadap Gereja GIDI di Yogorini, Pilia dengan kapasitas tempat duduk 500 orang. Ironisnya, Gereja ini belum sempat di buka dan menjadi sarana peribadatan seperti layaknya tempat suci yang dimuliakan sudah di musnahkan.

Pada 17 Maret 2010 malam, TNI terus beroperasi di Desa Kalome menuju di ibu kota Distrik Tingginambut. Di daerah tersebut terdapat sebuah rumah Honai (rumah adat Papua), dengan rakyat yang masih tertidur pulas dikepung oleh anggota TNI, yang setelah menembak mati Pdt. Kindeman Gire jam 5 sore. Sejumlah 13 warga sipil berhasil di tangkap dan mengalami penyiksaan dengan tusukan pisau dan sangkar. Ke 13 nama korban tersebut adalah: Garundinggen Morib (45 Thn), Ijokone Tabuni (35 Thn), Etiles Tabuni (24 Thn), Meiles Wonda (30 Thn), Jigunggup Tabuni (46 Thn), Nekiler Tabuni (25 Thn), Biru Tabuni (51 Thn sedang sakit parah), Tiraik Morib (29 Thn), Yakiler Wonda (34 Thn), Tekius Wonda (20 Thn), Neriton Wonda (19 Thn), Yuli Wonda (23 Thn), dan Kotoran Tabuni (42 Thn). Sampai hari ini kondisi mereka sangat memprihatinkan, walaupun ada persoalan akses yang di tutup di wilayah distrik Tingginabut, sehingga situasi mengenai perkembangan ke-13 warga sipil tersebut tidak ada kejelasan.

Pembantaian terhadap warga sipil tidak berdosa terus berlanjut—tepatnya pukul 16.00-21.00—pada senin 23 Maret 2010. TNI dari kesatuan Yonif 753 yang bertugas di Pos Puncak Senyum Distrik Mulia (merupakan Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya) melakukan operasi sapu bersih terhadap warga massa rakyat yang bermukim disekitar Desa Wondenggobak. Akibat operasi Militer inilah Enditi Tabuni seorang anak mantu dari Pdt. Yason Wonda (Wakil Ketua Klasis GIDI Mulia) tewas akibat di tembak militer. Tembakan membabi buta itu mengenai seorang ibu rumah tangga yang sedang tidur hingga peluru bersarang di lututnya, mengakibatkan korban harus di larikan ke Rumah Sakit Umum (RSUD) Jayapura karena minimnya peralatan operasi di Rumah Sakit Umum (RSUD) Mulia Puncak Jaya. Kemungkinan terkecil korban akan di amputasi mengingat sudah sudah akut ketika di bawa kerumah sakit, atau terkena infeksi yang bisa mengancam nyawa. Inilah karakter alat reaksioner negara (TNI dan Polri) yang bermental pengecut sehingga kaum perempaun pun ditembak atau dibantai secara tidak manusiawi. Sungguh kejam, seharusnya mereka bisa mengayomi dan melindungi (seperti slogan bohong mereka), tapi kenyataannya mereka sangat tidak demokratis dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga bisa kita simpulkan bahwa mereka memang hanya di didik untuk patuh terhadap tuan (agen Imperialis), yang kerjaannya hanya bisa membunuhi, menculik dan memenjarakan rakyatnya sendiri.

Hingga saat ini belum terdata secara resmi berapa jumlah korban jiwa dan material yang berjatuhan karena begitu ketatnya kontrol akses informasi yang dilakukan oleh alat reaksioner negara (TNI/Polri). Dan pengungsian ratusan hingga ribuan massa rakyat Papua dari Distrik Tinginambut tersebut sejak kemarin 07 Juni 2010 telah masuk di Wilayah Kabupaten Jayawijaya - Wamena dan lainnya akan menyusul. Selain itu pengungsian dari Distrik Tinginambut tersebut juga telah masuk dibeberapa daerah seperti ; Ilaga, Sinak, Kuyawagi, Ilu dan beberapa Kabupaten di Pegunungan Papua. Bahkan saat ini tenda-tenda pengungsian yang telah memasuki Kecamatan Wunineri Kabupaten Tolikara dilarang didirikan tanpa alasan yang jelas oleh Militer. Alat reaksioner negara dari gabungan kesatuan TNI AD, TNI AU, TNI AL dan Polri (Brimob) telah menguasai hampir seluruh pelosok dan kota Kabupaten Puncak Jaya, yang sepenuhnya di kendalikan (TNI/Polri). Hingga saat ini tindakan pembakaran terhadap rumah-rumah, Gereja, penembakan ternak, penelanjangan terhadap perempuan dan intimidasi terhadap massa rakyat Papua terus berlanjut.

Selama periode 2004—sekarang setiap bulan kita dapat melihat masyarakat sipil selalu menjadi korban pertarungan centeng-centeng pemerintah (pusat dan daerah), hambanya hamba tuan-tuan modal. Konflik antar klan/ras sering kali terjadi yang merupakan bagian dari rekayasa militer (TNI) dan POLRI dalam kepentingan menerima ceceran hasil dari Freeport dan modal-modal besar yang ada di Papua. Sementara rakyat selalu menjadi korban dengan pengkambinghitaman TPN/OPM di Puncak Jaya. Satu contoh tahun 2007 ketika Bintang Kejora dikibarkan di Puncak Jaya, sesungguhnya adalah bagian dari rekayasa TNI (Yonif 753 Arvita Nabire) yang biasa ditugaskan mengamankan BBM secara reguler ke Puncak Jaya (melalui PT. Chris Papua milik Bupati Puncak Jaya), yang kemudian bentrok dengan Polisi (Brimob)—karena persoalan pembagian fee (ceceran dana BBM)— yang berujung penyerangan ke Polres Puncak Jaya yang menewaskan Bripda Yosep Kaliamber. Di samping itu ada operasi pengamanan aset-aset pemodal melalui pembentukan kekuatan jahat Barisan Merah Putih (milisi sipil reaksioner) yang merupakan kepanjangan tangan dari Yonif 753 AVT Puncak Jaya yang sengaja dibentuk untuk membenturkan sipil dengan sipil—Inilah cara-cara warisan Orde Baru (militer dan Soeharto) yang masih digunakan untuk melemahkan kekuatan rakyat. Selama 2010 saja milisi sipil Barisan Merah Putih (bentukan Bupati Puncak Jaya dan Yonif 753) telah melakukan teror terus menerus, termasuk pada 15 Januari 2010 membantai tukang ojek bernama Meganif Poluncar.

Rakyat papua tidak butuh Otonomi Khusus (Outsus), rakyat papua tidak butuh moncong senjata (DOM) berdalih stabilitas ekonomi dan politik untuk kepentingan tuan Imperialis, ataupun alasan mengatasnamakan kepentingan dan kebaikan rakyat miskin. Disini rakyat Papua hanya membutuhkan di bukanya proses demokrasi yang seutuh-utuhnya untuk rakyat Papua. Demokrasi berberbasis kerakyatan yang menjunjung tinggi kemanusian dan kebesan menentukan pilihannya sendiri, termasuk politiknya.
Semua hanya bisa di jawab dengan penyatuan gerakan rakyat; buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, perempuan dan seniman, serta seluruh kekuatan rakyat miskin. Persatuan berdasarkan basis Anti Imperialis dan melawan agen Imperialisme (SBY-Boedeiono) untuk pembebasan Nasional. Semua peristiwa tragis itu, baik pengabaian hak dasar, penjarahan kekayaan alam bukan untuk kemakmuran rakyat, maupun tindak-tindak kekerasan adalah bentuk kekejaman aparat negara di bawah tanggung jawab SBY-Budiono, termasuk bawahannya di Papua. Sehingga sudah sepantasnya SUP meneriakkan tuntutan-tuntutan berdasarkan kebutuhan obyektif dengan aksi massa dan kekuatan rakyat sendiri:

1. Cabut status Daerah Operasi Militer (DOM) dan Kebijakan Bumi Hangus dari Tingginambut, Puncak Jaya-Papua !!!
2. Copot dan Adili: Gubernur papua, Kodam papua, Polda Papua dan Bupati Puncak Jaya sebagai biang Kerok pelanggar Ham di Papua !!!
3. Wujudkan Demokrasi Sepenuh-penuhnya di Papua !!
4. Tangkap dan Adili Para Pelanggar HAM di Papua !!
5. Bubarkan Milisi Sipil Reaksioner (Barisan Merah Putih, Papindo, FPI, dll) !!
6. Tarik Militer Organik dan Non-Organik dari Papua, serta Bubarkan Komando Teretorial (Kodam, Kodim, Koramil dan Babinsa) !!
7. Rebut Industri tambang Asing di bawah Kontrol Rakyat !!
8. Bangun Persatuan Gerakan Rakyat secara Nasional !!

Demikian statement solidaritas ini kami buat, jika tuntutan kami tidak segerah di penuhi oleh rezim hari ini, maka kami akan mengalang solidaritas yang seluas-luasnya untuk mendesak pencabutan status Dearah Operasi Militer (DOM) atau ‘Kebijakan Bumi Hangus” di Distrik Tingginambut, Puncak Jaya – Papua.

DOM DIBERLAKUKAN DI PUNCAK JAYA PAPUA: SBY – BOEDIONO GAGAL DAN GULINGKAN !!!.

WUJUDKAN DEMOKRASI DI PAPUA DENGAN PERSATUAN UNTUK PEMBEBASAN NASIONAL !!!

Koordinator Umum SUP

(Solidaritas Untuk Papua)

Leksi Degei

Contact Person:

1. Leksi: 081392297472 (Kordum)
2. Zely Ariane: 08158126673 (Humas)
3. Rinto: 085328079686 (Humas)

Kronologis dan Steatment Aksi ARM dalam MeRespon Hari Bumi 22 April 2010 di Yogyakarta

2010-06-21T01:56:00.002+07:00

ALIANSI RAKYAT MENGGUGAT (ARM)
JOGO SENGSORO, ARMP, PPRM, PEMBEBASAN, KP-PPBI, PEREMPUAN MAHARDHIKA, SMI, FAM-J, PMII, GANJA, PSB, SP-KINASIH, Aliansi Tolak Perda Pelarangan Prostitusi, Mitra Wacana, IHAP, RTND, SeBUMI, IKPM Sumsel.

Kronologis dan Steatment Aksi ARM dalam MeRespon Hari Bumi 22 April 2010 di Yogyakarta

Organ yang hadir: PMII, SMI, PEMBEBASAN, Perempuan Mahardhika, PPRM, SEBUMI, ARMP, SP Kinasih, FAM J, KPPI, IKPM Sumsel, IHAP, PPI

10.40
200-an Massa ARM bersiap di Abu bakar ali- sambil melakukan simulasi

10.50
Pembukaan aksi dengan yel-yel SBY-Budiono anti demokrasi, anti rakyat miskin, lawan-lawan dan gulingkan! Idham, Sultan tukang gusur rakyat, lawan,lawan dan gulingkan dan orasi dari korlap (Iwan Pentol/SP-Kinasih)

10.55
Massa aksi mulai jalan menuju DPRD DIY

11.00
Tiba di DPRD DIY: massa berhenti didepan gerbang DPRD DIY
Korlap berorasi dengan kebutuhan warga penggusuran dan ARM merespon hari Bumi Massa nyanyi dimana-mana kita digusur dan yel2: pembebasan nasional lawan imperialisme!

11.05
Orasi politik dari PMII

11.08
Orasi politik dari PEMBEBASAN

11.13
Orasi Politik dari SEBUMI
Aparat mulai berjaga, ¾ jalan ditutup massa aksi

11.19
Massa bersiap dan menutup jalan menuju Kepatihan (Kantor Gubernur), sambil nyanyi dan yel-yel.

11.26
Massa sampai di depan Kepatihan dengan mulai marah karena belum ada sikap yang jelas atas Kasus penggusuran parangtritis/parangkusumo.

Massa mulai menggebrak gerbang Kepatihan. Korlap mengkondisikan massa aksi untuk mendengarkan orasi politik dan menunggu proses negosiasi antara SMI, FAM J, PPRM, Warga Paris dengan Dinas biro pemerintahan umum. Sementara Beberapa aparat polisi sudah berjaga-jaga dibelakang gerbang Kepatihan.

11.29
Massa duduk sambil menunggu negosiasi. Korlap berorasi soal elit politik busuk.

11.31
Orasi politik dari SMI

11.35
Massa mulai tidak sabar situasi kurang terkendali.

11.37
Korlap mengkondisikan massa aksi. Orasi politik dari KPPI tentang kebijakan pemerintah yang menghamba pada kepentingan modal telah menyengsarakan rakyat. Benca alam sebagai akibat dari kapitalisme.

11.42
Massa aksi dusuruh berdiri untuk mendengarkan pernyataan biro pemerintahan umum Tata Kota.

11.43
Pak watin (Jogo Sengsoro) berorasi tentang kasus penggusuran parang kusumo dan satpol PP. Massa mulai maju.

11.55
Mendengarkan pernyataan dari biro pemerintahan umum tata kota (Abdul Kholik) terkait dengan masalah penggusuran Pemerintah DIY telah melakukan Rapat kordinasi Tanggal 10 April antara Gubernur DIY dan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan hasil:
1. Pada prinsipnya Pemerintahan DIY mendukung penataan kota di Kabupaten Bantul
2. Untuk menjaga ketertiban menjelang Pilkada maka Kabupaten Bantul perlu meninjau ulang kebijakan kabupaten Bantul
3. Pemerintah Kabupaten Bantul akan mengabulkan permintaan 5 Warga Ibu Sutinah Cs (warga) yang menjadi korban Penggusuran tahun 2007 dan belum mendapatkan ganti rugi apapun
4. Sebagai tindak lanjut pemerintah Kabupaten Bantul akan melakukan rapat kordinasi menindak lanjuti ARMP

12.01
Yayak sebagai Humas, menolak surat dari Gubernur lewat dari Biro pemerintahan umum tata kota untuk menuntut kepastian tentang penggusuran di Paris: massa tidak mau menunggu sampai PILKADA BANTUL MEI 2010

12.05
Massa tidak terkendali, memaksa masuk ke kantor Gubernur/ Kepatihan.

12.06
Pentol menegaskan agar pada tanggal 1 Mei sudah harus ada kepastian, kalau tidak maka massa akan melakukan pendudukan Kepatihan.

12.12
Massa marah dan merobohkan gerbang Gedung Kepatihan (Gedung Gubernur DIY)

12.14
Massa dikondisikan oleh korlap untuk bersiap jalan menuju kantor pos tetap dengan blokir/penutupan jalan. Ekspresi marah masih terus ada di massa, sepanjang perjalanan massa aksi meneriakan yel-yel dan membunyikan bebunyian botol, dan menggedor2 rambu2 di jalan2 sepanjang dari kepatihan sampai kantor Pos sebegai bentuk kekecewaan karena jawaban biro Pemerintahan DIY tetap tidak kongkrit.

12.24
Massa sampai diperempatan kantor pos dan membentuk lingkaran besar.

12.27
Orasi dari PPRM

12.30
Orasi politik FAM J

12.36
Orasi politik PPI

12.40
Orasi Perempuan Mahardhika

12.44
Orasi dari SP Kinasih

12.47
Pembakaran instalasi Babi dan Bumi yang menggambarkan bahwa Bumi hari ini dikuasai oleh babi-babi besar (pemodal besar, dan agennya) , MEREKALAH BIANG KEROK KERUSAKAN BUMI. Didalamnya bertuliskan GULINGKAN SBY-BUDIONO, SULTAN HB X, IDHAM SAMAWI serta tuntutan lainnya.

12.49
Pembacaan steatment ARM oleh Humas (Yayak) sambil pembakaran instalasi Babi dan Bumi

12.51
Api sudah mulai padam dan massa segera membubarkan diri tetapi mobil water canon datang/maju sehingga massa menghadang mobil dan marah situasi tidak terkondisikan

12.53
Sehingga bentrok pun terjadi: massa aksi pecah, terjadi penangkapan dan pemukulan terhadap peserta aksi.

12.58
Situasi masih bentrok, karena ada beberapa kawan yang ditangkap dan dipukuli.
13.05
Korlap menarik mundur untuk melihat dan menghitung massa (checking tiap organ) yang ditangkap/ dipukuli. Delegasi dari masing-masing organ dikonsolidasikan.

13.10
Masing-masing perwakilan organ di pimpin oleh Yayak (Humas) menemui Poltabes (Ahmad Dhofiri) memberitahukan ada kawan yang masih ditangkap dan dipukuli.

13.20
Terjadi diskusi Alot antara perwakilan ARM dengan Kapoltabes DIY mengenai adanya kawan Bastian dari Pembebasan yang di tangkap. Karena Kapoltabes menolak adanya penangkapan massa aksi, walaupun setelah di desak dan di bhuktikan via telpon ternyata ada aparat dan intel yang sengaja menyembukian kawan Bastian

13.35
Kawan bastian di bebaskan

13.40 Peserta aksi yang memperoleh pemukulan dan penangkapan di larikan ke PKU Muhammadiyah untuk dilakukan pengobatan dan visum

13.45
Konsolidasi bersama untuk menyiapkan langkah yang diambil pasca bentrok: sepakat untuk mengambil jalur politik; melakukan konferensi pers dan aksi menuntut dan Mengecam tindakan repersifitas Militer (Polisi)

14.07
Massa aksi membubarkan diri dan persiapan konferensi pers di IKPM Sumsel.

14.15 Beberapa delegasi di antaranya Azmir (SMI), Yayan (SeBUMI), Yuni dan Pentol (SP-Kinasih) dan Humas (Yayak/PPRM) mengurus kawan-kawan di PKU dan meminta KAPOLTABES DIY untuk menanggung pengobatan. Itikat baik dengan mendatangi langsung Kapoltabes DIY justru di terima berbeda dengan memperoleh tanggapan keras; dengan tidak mau bertanggung jawab dan mempersilahkan jalur apapun yang akan di tempuh oleh pihak ARM. Bahkan tanpa ada diskusi panjang lebar, Ahmad Dhifiri malah berteriak meminta kepada Provos untuk mengusir Perwakilan ARM dari ruang Kapoltabes DIY.

14.40
Perwakilan ARM mengadakan konsolidasi tentang pengobatan kawan yang terluka dan membicarakan program dan strategi ke depan.

15.30
Konferensi Pers di IKPM Sumsel dan akan malakukan aksi Ke POLDA DIY untuk Menuntut Represifitas Aparat Kepolisian serta menuntut Ahmad Dhofiri di Copot dan bertangguntg jawab atas Insiden Aksi ARM tanggal 22/04.

Berikut Data korban:

1. Warga Parangtritis:
• Agung (Memar dan lecet2 akibat di pukul)
• Wawan (diseret dan terluka memar di tangan dan dada)
• Resa (ditonjok dan mengalami luka memar di dada)
• Pak Ngajino (luka memar di dada)

2. PEMBEBASAN:
• Bastian (ditangkap & dipukuli sudah dibebaskan; mengalami luka lecet dan memar2)
• Firman (ditendang dadanya dan memar: sampai statment ini di buat kondisinya masih ngilu dan belum bisa berjalan)

3. SeBUMI:
• Arie (luka memar cukup parah di perut dan dada akibat di pukul, tendang dan si seret)
• Botol (luka dipukul; Memar di dada dan lecet)
• Kardi (luka dipukul; Memar perut dan lecet)
• Openg (luka dipukul; Memar dan lecet)
• Yayan (luka dipukul; Memar di wajah dan lecet di perut)
• Yudhi (luka dipukul; Memar di wajah dan lecet)
• Adhi (luka dipukul; Memar dan lecet)
• Che (luka dipukul; Memar dan lecet)
• Andre (luka dipukul; Memar dan lecet)
• Abdi (luka dipukul; Memar dan lecet)
• Icha (luka dipukul; Memar dan lecet)
• Atheng (luka dipukul; Memar dan lecet)
• Deni (luka dipukul; Memar dan lecet)
• Dedy (luka dipukul; Memar dan lecet)

Pertama, Inilah bentuk Represifitas Aparat kepolisian POLTABES DIY. Disini kami tegaskan bahwam Jelas provokasi datang dari pihak aparat kepada massa aksi yang sedang memperjuangkan hak hidup ditanah yang mereka tempati. Dalam kronologis dituliskan bahwa aksi sudah selesai dan massa mau membubarkan diri serta api saat pembakaran instalasi (patung Babi) sudah mulai padam. Namun, mobil water canon didatangkan/dimajukan ke arah api, jelas massa aksi menjadi marah karena ini adalah bentuk provokasi dari aparat sehingga massa marah dan menghadang mobil water canon. Lagi-lagi hal ini diselesaikan dengan kekerasan (pemukulan dan penangkapan) terhadap massa aksi yang dianggap merusak mobil water canon. Kemarahan massa sudah meluap-luap sejak mereka digusur sejak tahun 2006, hak ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, politik dirampas seenaknya dengan dalih tata kota dan untuk lahan koservasi gumuk pasir. Apalagi keputusan yang memihak pada mereka tak kunjung datang malah ditunda (terus diundur) sampai dengan PILKADA Bantul Mei 2010. Tindakan Polisi memancing kemarahan warga saat mendatangkan/memajukan mobil water canon di saat aksi sudah hampir selesai dan api sudah mulai mengecil. Hal ini kami anggap adalah bentuk provokasi.
Kedua, Kekerasan yang dilakukan aparat polisi jelas untuk siapa?, yaitu untuk menjaga kepentingan modal. Bukan untuk melindungi atau membela rakyat miskin yang sedang mempertahankan/ memperjuangkan hidup mereka. Sebaik-baiknya kekerasan tidak boleh terjadi namun, ketika kekerasan dilembagakan (artinya dilegalkan) oleh Negara (termasuk SBY-Bodediono) adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam persoalan di atas melalui aparaturnya. Maka rakyat siap melawan dengan kekerasan pula untuk mempertahankan/memperjuangkan haknya. Bangun kekuatan dengan persatuan gerakan rakyat miskin adalah jalan satu-satunya untuk menghadang/melawan kekerasan yang dilakukan oleh Negara lewat aparaturnya. Persatuan ini akan menjadi embrio dari pemerintahan persatuan rakyat, sebagai wujud pemerintahan demokratik yang tanpa mengedepankan kekerasan dalam menjawab persoalan rakyat. Melihat tindakan represifitas aparat tersebut, maka kami dari ALIANSI RAKYAT MENGGUGAT (ARM) menuntut:

1. PECAT KEPALA POLTABES DIY (AHMAD DHOFIRI) DARI JABATANNYA KARENA PALING BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KERUSUHAN AKSI ARM 22 APRIL 2010!!
2. POLTABES DIY HARUS BERTANGGUNG JAWAB (GANTI RUGI); PENGOBATAN, RAWAT JALAN DAN VISUM ATAS BENTUK KEKERASAN YANG DILAKUKAN APARAT POLTABES DIY !!
3. LAWAN MILITERISME DAN USUT TUNTAS TINDAKAN APARAT POLTABES DIY YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP MASSA AKSI ARM !!
4. LAWAN IMPERIALISM; GULINGKAN SBY-BODEIONO, SRI SULTAN HB. X DAN IDHAM SAMAWI KARENA GAGAL SEJAHTERAKAN RAKYAT MISKIN !!
5. BOIKOT POLDA BANTUL MEI 2010 !!!
6. REALISASIKAN GANTI UNTUNG SECEPATNYA (SELAMBATNYA TANGGAL 1 MEI 2010) TERHADAP KORBAN PENGGUSURAN PARANGTRITIS - PARANGKUSUMO – DEPOK DAN MANCINGAN !!!
7. PARLEMEN SEMUANYA BUSUK DAN MENJADI MUSUH RAKYAT !!

* Kecaman ka Poltabes Yogyakarta, Telpon dan Fax: 0274-562159

• Aslihul Fahmi Alia (Yayak)
Humas ARM
0817460268

• Christina Yulita P dan Winda
Acara dan Kronologis ARM
08562951973 dan 085257700357

Lawan Pemerintahan SBY-Budiono yang Menghancurkan Industri Nasional, Pro Penjajahan Asing dan Anti Demokrasi, Bangun Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin; Bangun SOSIALISME!

2010-05-02T02:11:00.002+07:00

Cukup sudah! Kapitalisme harus DILENYAPKAN agar klas pekerja dan rakyat miskin dunia lainnya terbebas dari perbudakkan kerja, kemiskinan dan ketertindasan. 124 tahun yang lalu gerakan buruh dan rakyat bersama-sama berjuang melawan perbudakan kerja, upah yang tak layak, pelarangan berorganisasi dan partisipasi politik. Kini, hampir satu seperempat abad kejadian momentual tersebut, mayoritas kaum buruh dimuka bumi ini masih dibelenggu oleh Kapitalisme, dikooptasi oleh serikat-serikat buruh yang pro kapitalis, atau dilumpuhkan oleh serikat buruh gadungan yang sekedar menghendaki perbaikan-perbaikan dalam sistem kapitalisme. Jelas sudah, hanya gerakan buruh dan rakyat yang revolusioner, berani, militan yang dapat menghancurkan tatanan kekuasaan Kapitalisme, dan berjuang pada tahap yang lebih tinggi lagi: perjuangan menuju Sosialisme.

Setika kaum buruh dan rakyat di Venezuela, Kuba dan Bolivia sedang berjuang pada tahap yang lebih tinggi, di negeri ini, kaum buruh berjuang melawan penghisapan modal imperialisme yang menghancurkan kesejahteraan sosialnya (melalui Outsorucing, upah rendah, PHK Massal, bahkan keyakinannya pada kekuatannya sendiri.

Indonesia, negeri yang memiliki sumber daya yang besar, baik manusia maupun alamnya, tetapi, kenyataannya jutaan kaum buruh dan rakyat berada dalam standar hidup yang tidak layak, dan 40 juta orang menganggur. Suatu kenyataan kontras dari apa yang dimiliki negeri ini, padahal sama sekali TAK ADA BASIS MASYARAKAT Indonesia menjadi MISKIN dan DILUMPUHKAN. Saat ini, ketika krisis periodik Kapitalisme yang disebabkan pelipatgandaan harga-harga komiditi, kaum buruh dan rakyat menjadi korban sekaligus ujung tombak untuk “mengobati” krisis kapitalis yang akut ini. Jalan keluar Kapitalisme yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintahan Agen Imperialis SBY-Boediono menggambarkan dengan jelas hal itu melalui: Liberalisasi Perdagangan ( China Asean Free Trade Agreement, Australia Asean New Zealand Free Trade Agreement), Liberalisasi Infrastruktur, Liberalisasi Keuangan, Stabilisasi Keamanan (terangkum dalam National Summit), intisari dari program-program tersebut yakni memperluas dan memperdalam penghisapan imperialisme terhadap alam dan tenaga kerja kaum buruh untuk “obat” krisis kapitalisme.

Berharap pada tetesan kesejahteraan dari modal kapitalis internasional, yang terjadi justru industri nasional bangsa ini hancur bahkan tak terindustrialisasi. Tengoklah, semenjak paket-paket kebijakan imperialisme dijalankan syarat-syarat kemajuan tenaga produktif bangsa ini justru anjlok: pengangguran semakin meningkat, jumlah usia pendidikan yang dapat bersekolah semakin rendah (Jumlah penduduk usia pendidikan tinggi (19 – 24 tahun) sebanyak 24.738.600 baru tertampung 3.441.429 orang (13,91%), tingkat gizi buruk dan kurang masih tinggi, Angka kematian ibu (307 per 100.000) dan anak (35 per 1000 kelahiran).

Jelas sudah, dari sedikit indikator tersebut neoliberalisme tak menyelesaikan masalah tanpa masalah, justru sebaliknya, pasar bebas mempermudah penjajahan asing; pengerukan kekayaan alam dan penghisapan kerja manusia untuk melipatgandakan keuntungan kapitalisme internasional. Perusahaan tekstil gulung tikar, pertanian dan perikanan bangkrut, perluasan perkebunan melibas tanah-tanah rakyat dengan keuntungannya dinikmati kapitalis perkebunan.

Lalu apa Jalan Keluarnya?

Cukup sampai disini dengan perjuangan reformasi! Memperbaiki kebobrokan sistem Kapitalisme, hanya akan memperpanjang penghisapan dan pengerukan kekayaan alam dan kerja manusia; memperpanjang masa penindasan kapitalisme dan memperkaya para kapitalis. Tak mungkin ada kesejahteraan, pendidikan yang gratis, ilmiah, demokratis, upah yang layak secara nasional, perumahan bersih dan murah, kesehatan gratis dan berkualitas, energi, transportasi yang murah dan massal, lingkungan yang bersih, teknologi yang modern, murah dan massal, bahkan Industrialisasi Nasional yang kuat tak mungkin terwujud dibawah rezim kapitalis SBY-Boediono dan elit politik busuk lainnya yang juga agen Imperialis. Kenapa? Karena, imperialisme mengeruk hasil-hasil kerja manusia untuk kepentingannya, liberalisasi pasar menghancurkan produksi dalam negeri, sehingga menjadikan bangsa ini sekedar penjual sumberdaya dan konsumen bagi produk-produk imperialis yang berlebih (over).

Hidup seharusnya Indah! Dan Manusia selayaknya dengan pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini menikmati nikmatnya kehidupan! Tapi, KAPITALISME tak memungkinkan keindahan hidup itu menjadi kenyataan. Hari ini dan kedepannya, hingga tatanan kapitalisme dapat diruntuhkan oleh kekuatan buruh progressif bersama rakyat miskin lainnya, selanjutnya tatanan masyarakat yang adil/setara, modern, sejahtera, demokratik, ekologis terbangun, kehidupan yang indah adalah Mimpi dan Harapan!

Mimpi dan Harapan dimana tak ada lagi kesenjangan kesejahteraan, pengetahuan, kebudayaan, kesehatan, akan terwujud apabila kaum buruh dan rakyat miskin lainnya bersatu, bersama-sama MEMBEBASKAN diri dari CENGKRAMAN PENJAJAH ASING dengan menggulingkan PEMERINTAHAN AGEN PENJAJAH (SBY-BOEDIONO & ELIT POLITIK BUSUK), dan menggantikannya dengan Pemerintahan Alternatif; Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin. Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin yang dipimpin oleh Klas Pekerja Progressif adalah Pemerintahan Transisi yang mempersiapkan Pemerintahan Klas Pekerja/Pemerintahan Sosialis.

Sekali Lagi! Hanya persatuan diantara unsur-unsur yang revolusioner; berlawan; berani dan mengabdikannya diri bagi pembebasan manusia tertindas merupakan basis kekuatan untuk menggulingkan pemerintahan agen penjajahan modal asing. Persatuan diantara unsur-unsur revolusioner tersebut yang dapat membangun, mempertahankan dan melanjutkan kekuasaan rakyat pada perjuangan yang lebih tinggi lagi; melenyapkan Klas-Klas dalam masyarakat/ mewujudkan mimpi dan harapan manusia yang sehat, berkebudayaan maju, berpengetahuan, modern menjadi kenyataan.

Tapi, mewujudkan mimpi dan harapan itu bukanlah sesuatu yang mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Untuk membebaskan diri dari Imperialisme butuh menggulingkan pemerintahan agen imperialisnya, dan untuk menggulingkan pemerintahan agen imperialis dibutuhkan persatuan yang kuat, terstrukur secara nasional, memiliki program dan strategi taktik yang tepat dan kongkret, dan yang utama adalah DEMOKRASI di dalam persatuan. Dengan persatuan semacam itu, kesadaran klas pekerja dan rakyat miskin bisa berkembang, maju, dan terorganisasikan, sehingga klas pekerja dan rakyat miskin percaya pada kekuatannya dan dapat menggulingkan kekuasaan rezim kapitalis dan membuat klas kapitalis tak mampu kembali lagi berkuasa dan mengalahkan perjuangan klas tertindas. Tak selesai disitu saja, persatuan klas pekerja progressif dan rakyat miskin yang melawan ini harus mampu membangun pemerintahannya sendiri, Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin. Pemerintahan yang harus menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh kebobrokan kapitalisme dan sisa-sisa feudalisme yang menghambat kemajuan perkembangan tenaga produktif (manusia, alat kerja dan alam). Oleh karena itu, Pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Klas pekerja ini haruslah memiliki dan melaksanakan program-program kongkret untuk mengembangkan tenaga produktif bangsa budak ini. Program-program tersebut adalah program-program yang memajukan kesadaran dan kebudayaan rakyat, kesehatannya, pengetahuannya, teknologinya, infrastrukturnya, manajemen dan keorganisasiannya, lapangan kerjanya, bahkan keberlanjutan kekuasaan politik dan ekonominya. Untuk apa? Agar Pemerintahan Transisi (Pemerintahan Rakyat Miskin) ini mampu bertahan dari rongrongan musuh-musuhnya yang hendak kembali berkuasa, baik itu dari luar (Imperialisme), maupun kekuatan musuh rakyat dari dalam (agen-agen imperialis: Reformis Gadungan, Sisa Ordebaru, Militer/Milisi Sipil Reaksioner). Dalam kepentingan diatas, Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin harus segera mengambil alih alat-alat produksi massal yang dikuasai oleh asing dan borjuasi nasional ( Pertambangan, Perbankan, Perkebunan, dll), mensita harta para koruptor, menghapuskan utang luar negeri, sebagai dana pembiayaan membangun Industrialisasi Nasional yang kuat. Dimana, Program Industri Nasional Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin tersebut antaralain: Pendidikan Gratis, Kesehatan Gratis, Perumahan, Air Bersih, Energi, serta Transportasi Murah dan Massal, Menaikan Pendapatan dan Membuka Lapangan Pekerjaan, Perbaikan Kerusakan Lingkungan, Menurunkan Harga Sembako, UU Politik dan Pemilu yang Demokratis, Penulisan Sejarah yang Jujur; Mengembalikan Ingatan Sejarah Rakyat, Pengadilan Kejahatan HAM dan Pembubaran Komando Teritorial, Pengadilan dan Penyitaan Harta Soeharto/Kroni, dan Koruptor Lainnya, Kuota 50% Perempuan untuk Semua Jabatan Publik.

Melalui pelaksanaan program tersebut secara konsisten, demokratik, dan kreatif maka Pemerintahan Transisi menuju Sosialis (Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin) dapat melenyapkan Kapitalisme sepenuh-penuhnya, meluaskannya ke negeri-negeri lain, melenyapkan klas-klas dalam masyarakat dan menjadikan sosialisme sebagai sesuatu yang material/kongkret bukan lagi sekedar impian, melainkan kenyataan yang disadari, dan dikehendaki oleh massa rakyat (buruh, tani, dan kaum miskin).

Melalui jalan inilah, Pembebasan Manusia dari Penindasan Modal; Penindasan Klas dapat tercapai, sehingga harapan memanusiakan manusia (Sehat, Produktif, Modern, Berkebudayaan Maju, Berpengetahuan, dll) bukan lagi suatu mimpi, melainkan sesuatu yang memiliki syarat-syarat materialnya.

Selamat Hari Buruh 1 mei 2010

Komite Politik Rakyat Miskin - Partai Rakyat Demokratik

(KPRM PRD)

Medan Juang, 1 mei 2010

Juru Bicara

STAITMENT Aliansi Bolivarian untuk Rakyat Amerika kami (ALBA)

2010-04-30T02:01:00.006+07:00

ALBA pernyataan di puncak iklim Kopenhagen

Pernyataan berikut dikeluarkan oleh Aliansi Bolivarian untuk Rakyat Amerika kami (ALBA) akhir pada tanggal 18 Desember sebagai tanggapan terhadap hasil-hasil KTT Iklim PBB Kopenhagen.

Kami, negara-negara yang membentuk ALBA, mencela sebelum dunia ancaman bahwa hasil dari Konferensi PBB di Kopenhagen berpose untuk tujuan kemanusiaan.

Di tempat pertama, proses negosiasi yang rusak akibat pelanggaran prinsip-prinsip penting dari sistem multilateral. Proses demokratis tidak mengakui persamaan semua, tidak jujur, tidak terlalu transparan, dan eksklusif. Ini dirancang untuk menjamin posisi sekelompok kecil negara.

Tanggapan kita terhadap perubahan iklim harus sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB. Proses ini memiliki kekurangan legitimasi, melainkan telah melanggar semua prinsip-prinsip multilateralisme dan Piagam PBB, di atas semua atas kedaulatan antara semua negara.

Ciri utama dari pertemuan ini gagal disayangkan adalah bahwa sebuah kelompok yang sangat kecil negara, terkoordinasi dan menghimpun oleh Denmark, telah selama beberapa minggu terakhir menulis kesepakatan bahwa mereka telah secara sepihak bernama "pihak yang berkepentingan", termasuk sebagian besar dunia , kelas pertama dan mendirikan negara kelas dua kriteria.

Sementara kursi dari KTT dikirim negara-negara untuk mengambil kelompok lagi, untuk melanjutkan pengeditan dan membersihkan teks yang telah disetujui oleh para peserta sebagai dasar negosiasi, pada saat yang sama, perdana menteri Denmark mengumpulkan para presiden sekelompok negara untuk mengedit dokumen di belakang punggung kami.

Bukti lebih lanjut dari sifat eksklusif dari peristiwa ini adalah panggilan dari kelompok Presiden di balik pintu tertutup, tanpa partisipasi mayoritas dan tanpa menjelaskan kriteria pemilihan belakang.

Sudah jelas bahwa kita tidak dapat mempertimbangkan isu perubahan iklim tanpa mempertimbangkan mengubah sistem. Model produksi kapitalis dan konsumsi adalah membawa kehidupan di planet ke titik tidak bisa kembali dan momen penting dalam sejarah manusia, dan perdebatan dalam situasi seperti ini tidak bisa direduksi menjadi kepentingan ekonomi kelompok kecil.

Sampai sekarang sangat sedikit yang telah dicapai, akan tetapi penting untuk menjaga perjanjian iklim saat ini: Perserikatan Bangsa-Bangsa Kerangka Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto. Mereka adalah platform penting untuk memajukan pertahanan hidup. Disini kita memiliki kesepakatan penting dunia politik, di mana semua dari kita setuju bahwa perubahan iklim merupakan masalah yang harus segera ditangani, dan di mana negara-negara yang bertanggung jawab untuk masalah historis telah setuju untuk berkomitmen untuk mengurangi emisi dengan jumlah yang memungkinkan masalah yang akan dibahas.

Skenario saat ini adalah melihat semua ini mengambil langkah besar mundur, dan mengharuskan kita untuk melupakan Protokol Kyoto. Dalam pertemuan ini kita belum berhasil menulis sesuai alamat kewajiban negara-negara maju: membangun bertujuan untuk mengurangi emisi atau untuk mendirikan sebuah periode kedua komitmen untuk Protokol Kyoto.

Ada menawarkan di atas meja, namun tidak satupun dari mereka membandingkan. Amerika Serikat tidak ingin melakukan sendiri berdasarkan upaya negara-negara maju lainnya. Negara-negara maju datang ke pertemuan dengan agenda sebelumnya, dan mereka melanggar setiap melanjutkan demokratis dalam usaha mereka untuk memaksakan itu.

Dalam Rencana Aksi Bali, disetujui pada tahun 2007, disepakati bahwa negara-negara maju akan memiliki kewajiban mitigasi, yang mereka akan menambahkan tindakan mitigasi sukarela dari negara-negara berkembang.

Sekarang, negara-negara maju telah mengabdikan diri untuk kesalahpahaman Rencana Bali selama dua tahun terakhir, dalam rangka untuk mencoba menggunakan ini manifestasi dari keinginan kita untuk menyatukan usaha kami sebagai cara mentransfer kewajiban mereka kepada kami. Upaya dan akan untuk mengurangi dari negara-negara berkembang tidak dapat digunakan sebagai cara untuk memanipulasi kita dan memberitahu kita, setelah mereka telah menghancurkan dunia, bahwa sekarang giliran kami untuk mengurangi sehingga mereka dapat terus mencemari dan merusak atas dasar pola mereka eksploitasi, produksi, dan konsumsi.

Ada juga isu prinsip-prinsip di sini. Kami, negara-negara berkembang, yang bermartabat dan berdaulat negara dan korban dari suatu masalah yang kita tidak menyebabkan. Ini prinsip moral, berdasarkan tanggung jawab historis, adalah alasan mengapa negara-negara maju harus menyediakan sumber daya yang cukup untuk implementasi lengkap dari prinsip-prinsip Konvensi.

Krisis lingkungan sebagai akibat dari peningkatan suhu atmosfer merupakan konsekuensi dari sistem kapitalis, dari pola lama dan tidak lestari produksi dan konsumsi negara-negara maju, penerapan dan penerapan model pembangunan benar-benar predator pada seluruh dunia, dan kurangnya kemauan politik untuk pemenuhan penuh dan efektif dari komitmen dan kewajiban dari Protokol Kyoto.

Negara-negara maju memiliki lebih dari-mengeksploitasi ruang atmosfer. Ini utang iklim dalam rangka utang ekologis luas mencakup emisi utang sebanyak itu mencakup utang adaptasi yang harus dihormati oleh negara-negara maju. Ini bukan soal amal atau sedekah, tapi kewajiban secara hukum terikat.

Kategori 1 negara akumulasi total [US] $ 1123 miliar pada pengeluaran militer di tahun 2008. Amerika Serikat menghabiskan $ 711 miliar pada tahun 2008, menurut anggaran untuk tahun 2009 keuangan, yang termasuk $ 170 miliar untuk operasi militer di Irak dan Afghanistan. Jadi dunia tahu bahwa mereka mempunyai kapasitas, tetapi apa yang tidak mereka miliki adalah keinginan politik untuk merespon komitmen internasional mereka dan kewajiban perjuangan melawan perubahan iklim. Mereka mencoba untuk menggunakan dan penyalahgunaan kebutuhan termiskin untuk memaksa kesepakatan ilegal.

Hari ini, melalui pasar karbon, mereka yang menyebabkan perubahan iklim, terus mencemari, sedangkan berat transfer pengurangan emisi ke negara-negara berkembang. Mereka berpikir bahwa di Kopenhagen mereka bisa meyakinkan kita untuk membeli hak mereka untuk mencemari, dalam menawarkan pertukaran janji remeh jumlah uang.

Kami sangat mencela dan kami meminta dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh kursi dari puncak tanpa mandat dari peserta, diganggu gugat, dan bahwa kita dapat menyatakan posisi kami melawan kelompok teman-teman dari kursi secara terbuka. Kursi belum menjamin kesetaraan partisipasi pada semua tingkatan, termasuk di tingkat presiden.

Kami mengulangi komitmen kami terhadap perjuangan melawan perubahan iklim dan prinsip-prinsip dari Protokol Kyoto, sekarang lebih valid dari sebelumnya, yang isinya kita anggap bisa ditingkatkan dengan keputusan peserta, dan sesuai selanjutnya, tapi sesuatu yang kita tidak boleh biarkan mati. Kompleksitas perundingan baru-baru ini telah menunjukkan kepada kita bahwa kepentingan ekonomi dalam konflik wont memungkinkan sesuai jika negara-negara berkembang tidak akan menerima penghormatan terhadap prinsip-prinsip. Dalam hal ini, kami menyatakan keinginan politik kita untuk terus bekerja dalam rangka Konvensi dan Protokol Kyoto. Peluncuran kembali negosiasi ini harus didasarkan pada penghargaan, inklusi, transparansi, dan legitimasi.

Kami ingat bahwa saat konferensi gagal dengan cara yang ireversibel, suara-suara pemuda yang mengetahui bahwa masa depan adalah milik mereka, tumbuh kuat. Mereka sangat mengecam manuver dari negara-negara maju dan mereka tahu bahwa perjuangan akan berlanjut. Kami bergabung dengan mereka dan protes mereka, dan kami salut dan mendukung mereka. Orang-orang harus tetap waspada.

Saat ini lebih dari sebelumnya, sebelum manuver menyedihkan yang telah dipraktekkan di Kopenhagen untuk kepentingan ekonomi kecil, kami menegaskan, "Jangan mengubah iklim, perubahan sistem!".

[Diterjemahkan oleh Tamara Pearson untuk venezuelanalysis.com]

Kronologis dan Steatment Aksi ARM dalam MeRespon Hari Bumi 22 April 2010 di Yogyakarta

2010-04-26T21:08:00.002+07:00

ALIANSI RAKYAT MENGGUGAT (ARM)
JOGO SENGSORO, ARMP, PPRM, PEMBEBASAN, KP-PPBI, PEREMPUAN MAHARDHIKA, SMI, FAM-J, PMII, GANJA, PSB, SP-KINASIH, Aliansi Tolak Perda Pelarangan Prostitusi, Mitra Wacana, IHAP, RTND, SeBUMI, IKPM Sumsel.

Kronologis dan Steatment Aksi ARM dalam MeRespon Hari Bumi 22 April 2010 di Yogyakarta

Organ yang hadir: PMII, SMI, PEMBEBASAN, Perempuan Mahardhika, PPRM, SEBUMI, ARMP, SP Kinasih, FAM J, KPPI, IKPM Sumsel, IHAP, PPI

10.40
200-an Massa ARM bersiap di Abu bakar ali- sambil melakukan simulasi

10.50
Pembukaan aksi dengan yel-yel SBY-Budiono anti demokrasi, anti rakyat miskin, lawan-lawan dan gulingkan! Idham, Sultan tukang gusur rakyat, lawan,lawan dan gulingkan dan orasi dari korlap (Iwan Pentol/SP-Kinasih)

10.55
Massa aksi mulai jalan menuju DPRD DIY

11.00
Tiba di DPRD DIY: massa berhenti didepan gerbang DPRD DIY
Korlap berorasi dengan kebutuhan warga penggusuran dan ARM merespon hari Bumi Massa nyanyi dimana-mana kita digusur dan yel2: pembebasan nasional lawan imperialisme!

11.05
Orasi politik dari PMII

11.08
Orasi politik dari PEMBEBASAN

11.13
Orasi Politik dari SEBUMI
Aparat mulai berjaga, ¾ jalan ditutup massa aksi

11.19
Massa bersiap dan menutup jalan menuju Kepatihan (Kantor Gubernur), sambil nyanyi dan yel-yel.

11.26
Massa sampai di depan Kepatihan dengan mulai marah karena belum ada sikap yang jelas atas Kasus penggusuran parangtritis/parangkusumo. Massa mulai menggebrak gerbang Kepatihan. Korlap mengkondisikan massa aksi untuk mendengarkan orasi politik dan menunggu proses negosiasi antara SMI, FAM J, PPRM, Warga Paris dengan Dinas biro pemerintahan umum. Sementara Beberapa aparat polisi sudah berjaga-jaga dibelakang gerbang Kepatihan.

11.29
Massa duduk sambil menunggu negosiasi. Korlap berorasi soal elit politik busuk.

11.31
Orasi politik dari SMI

11.35
Massa mulai tidak sabar situasi kurang terkendali.

11.37
Korlap mengkondisikan massa aksi. Orasi politik dari KPPI tentang kebijakan pemerintah yang menghamba pada kepentingan modal telah menyengsarakan rakyat. Benca alam sebagai akibat dari kapitalisme.

11.42
Massa aksi dusuruh berdiri untuk mendengarkan pernyataan biro pemerintahan umum Tata Kota.

11.43
Pak watin (Jogo Sengsoro) berorasi tentang kasus penggusuran parang kusumo dan satpol PP. Massa mulai maju.

11.55
Mendengarkan pernyataan dari biro pemerintahan umum tata kota (Abdul Kholik) terkait dengan masalah penggusuran Pemerintah DIY telah melakukan Rapat kordinasi Tanggal 10 April antara Gubernur DIY dan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan hasil:
1. Pada prinsipnya Pemerintahan DIY mendukung penataan kota di Kabupaten Bantul
2. Untuk menjaga ketertiban menjelang Pilkada maka Kabupaten Bantul perlu meninjau ulang kebijakan kabupaten Bantul
3. Pemerintah Kabupaten Bantul akan mengabulkan permintaan 5 Warga Ibu Sutinah Cs (warga) yang menjadi korban Penggusuran tahun 2007 dan belum mendapatkan ganti rugi apapun
4. Sebagai tindak lanjut pemerintah Kabupaten Bantul akan melakukan rapat kordinasi menindak lanjuti ARMP

12.01
Yayak sebagai Humas, menolak surat dari Gubernur lewat dari Biro pemerintahan umum tata kota untuk menuntut kepastian tentang penggusuran di Paris: massa tidak mau menunggu sampai PILKADA BANTUL MEI 2010

12.05
Massa tidak terkendali, memaksa masuk ke kantor Gubernur/ Kepatihan.

12.06
Pentol menegaskan agar pada tanggal 1 Mei sudah harus ada kepastian, kalau tidak maka massa akan melakukan pendudukan Kepatihan.

12.12
Massa marah dan merobohkan gerbang Gedung Kepatihan (Gedung Gubernur DIY)

12.14
Massa dikondisikan oleh korlap untuk bersiap jalan menuju kantor pos tetap dengan blokir/penutupan jalan. Ekspresi marah masih terus ada di massa, sepanjang perjalanan massa aksi meneriakan yel-yel dan membunyikan bebunyian botol, dan menggedor2 rambu2 di jalan2 sepanjang dari kepatihan sampai kantor Pos sebegai bentuk kekecewaan karena jawaban biro Pemerintahan DIY tetap tidak kongkrit.

12.24
Massa sampai diperempatan kantor pos dan membentuk lingkaran besar.

12.27
Orasi dari PPRM

12.30
Orasi politik FAM J

12.36
Orasi politik PPI

12.40
Orasi Perempuan Mahardhika

12.44
Orasi dari SP Kinasih

12.47
Pembakaran instalasi Babi dan Bumi yang menggambarkan bahwa Bumi hari ini dikuasai oleh babi-babi besar (pemodal besar, dan agennya) , MEREKALAH BIANG KEROK KERUSAKAN BUMI. Didalamnya bertuliskan GULINGKAN SBY-BUDIONO, SULTAN HB X, IDHAM SAMAWI serta tuntutan lainnya.

12.49
Pembacaan steatment ARM oleh Humas (Yayak) sambil pembakaran instalasi Babi dan Bumi

12.51
Api sudah mulai padam dan massa segera membubarkan diri tetapi mobil water canon datang/maju sehingga massa menghadang mobil dan marah situasi tidak terkondisikan

12.53
Sehingga bentrok pun terjadi: massa aksi pecah, terjadi penangkapan dan pemukulan terhadap peserta aksi.

12.58
Situasi masih bentrok, karena ada beberapa kawan yang ditangkap dan dipukuli.
13.05
Korlap menarik mundur untuk melihat dan menghitung massa (checking tiap organ) yang ditangkap/ dipukuli. Delegasi dari masing-masing organ dikonsolidasikan.

13.10
Masing-masing perwakilan organ di pimpin oleh Yayak (Humas) menemui Poltabes (Ahmad Dhofiri) memberitahukan ada kawan yang masih ditangkap dan dipukuli.

13.20
Terjadi diskusi Alot antara perwakilan ARM dengan Kapoltabes DIY mengenai adanya kawan Bastian dari Pembebasan yang di tangkap. Karena Kapoltabes menolak adanya penangkapan massa aksi, walaupun setelah di desak dan di bhuktikan via telpon ternyata ada aparat dan intel yang sengaja menyembukian kawan Bastian

13.35
Kawan bastian di bebaskan

13.40 Peserta aksi yang memperoleh pemukulan dan penangkapan di larikan ke PKU Muhammadiyah untuk dilakukan pengobatan dan visum

13.45
Konsolidasi bersama untuk menyiapkan langkah yang diambil pasca bentrok: sepakat untuk mengambil jalur politik; melakukan konferensi pers dan aksi menuntut dan Mengecam tindakan repersifitas Militer (Polisi)

14.07
Massa aksi membubarkan diri dan persiapan konferensi pers di IKPM Sumsel.

14.15 Beberapa delegasi di antaranya Azmir (SMI), Yayan (SeBUMI), Yuni dan Pentol (SP-Kinasih) dan Humas (Yayak/PPRM) mengurus kawan-kawan di PKU dan meminta KAPOLTABES DIY untuk menanggung pengobatan. Itikat baik dengan mendatangi langsung Kapoltabes DIY justru di terima berbeda dengan memperoleh tanggapan keras; dengan tidak mau bertanggung jawab dan mempersilahkan jalur apapun yang akan di tempuh oleh pihak ARM. Bahkan tanpa ada diskusi panjang lebar, Ahmad Dhifiri malah berteriak meminta kepada Provos untuk mengusir Perwakilan ARM dari ruang Kapoltabes DIY.

14.40
Perwakilan ARM mengadakan konsolidasi tentang pengobatan kawan yang terluka dan membicarakan program dan strategi ke depan.

15.30
Konferensi Pers di IKPM Sumsel dan akan malakukan aksi Ke POLDA DIY untuk Menuntut Represifitas Aparat Kepolisian serta menuntut Ahmad Dhofiri di Copot dan bertangguntg jawab atas Insiden Aksi ARM tanggal 22/04.

Berikut Data korban:

1. Warga Parangtritis:
• Agung (Memar dan lecet2 akibat di pukul)
• Wawan (diseret dan terluka memar di tangan dan dada)
• Resa (ditonjok dan mengalami luka memar di dada)
• Pak Ngajino (luka memar di dada)

2. PEMBEBASAN:
• Bastian (ditangkap & dipukuli sudah dibebaskan; mengalami luka lecet dan memar2)
• Firman (ditendang dadanya dan memar: sampai statment ini di buat kondisinya masih ngilu dan belum bisa berjalan)

3. SeBUMI:
• Arie (luka memar cukup parah di perut dan dada akibat di pukul, tendang dan si seret)
• Botol (luka dipukul; Memar di dada dan lecet)
• Kardi (luka dipukul; Memar perut dan lecet)
• Openg (luka dipukul; Memar dan lecet)
• Yayan (luka dipukul; Memar di wajah dan lecet di perut)
• Yudhi (luka dipukul; Memar di wajah dan lecet)
• Adhi (luka dipukul; Memar dan lecet)
• Che (luka dipukul; Memar dan lecet)
• Andre (luka dipukul; Memar dan lecet)
• Abdi (luka dipukul; Memar dan lecet)
• Icha (luka dipukul; Memar dan lecet)
• Atheng (luka dipukul; Memar dan lecet)
• Deni (luka dipukul; Memar dan lecet)
• Dedy (luka dipukul; Memar dan lecet)

Pertama, Inilah bentuk Represifitas Aparat kepolisian POLTABES DIY. Disini kami tegaskan bahwam Jelas provokasi datang dari pihak aparat kepada massa aksi yang sedang memperjuangkan hak hidup ditanah yang mereka tempati. Dalam kronologis dituliskan bahwa aksi sudah selesai dan massa mau membubarkan diri serta api saat pembakaran instalasi (patung Babi) sudah mulai padam. Namun, mobil water canon didatangkan/dimajukan ke arah api, jelas massa aksi menjadi marah karena ini adalah bentuk provokasi dari aparat sehingga massa marah dan menghadang mobil water canon. Lagi-lagi hal ini diselesaikan dengan kekerasan (pemukulan dan penangkapan) terhadap massa aksi yang dianggap merusak mobil water canon. Kemarahan massa sudah meluap-luap sejak mereka digusur sejak tahun 2006, hak ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, politik dirampas seenaknya dengan dalih tata kota dan untuk lahan koservasi gumuk pasir. Apalagi keputusan yang memihak pada mereka tak kunjung datang malah ditunda (terus diundur) sampai dengan PILKADA Bantul Mei 2010. Tindakan Polisi memancing kemarahan warga saat mendatangkan/memajukan mobil water canon di saat aksi sudah hampir selesai dan api sudah mulai mengecil. Hal ini kami anggap adalah bentuk provokasi.
Kedua, Kekerasan yang dilakukan aparat polisi jelas untuk siapa?, yaitu untuk menjaga kepentingan modal. Bukan untuk melindungi atau membela rakyat miskin yang sedang mempertahankan/ memperjuangkan hidup mereka. Sebaik-baiknya kekerasan tidak boleh terjadi namun, ketika kekerasan dilembagakan (artinya dilegalkan) oleh Negara (termasuk SBY-Bodediono) adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam persoalan di atas melalui aparaturnya. Maka rakyat siap melawan dengan kekerasan pula untuk mempertahankan/memperjuangkan haknya. Bangun kekuatan dengan persatuan gerakan rakyat miskin adalah jalan satu-satunya untuk menghadang/melawan kekerasan yang dilakukan oleh Negara lewat aparaturnya. Persatuan ini akan menjadi embrio dari pemerintahan persatuan rakyat, sebagai wujud pemerintahan demokratik yang tanpa mengedepankan kekerasan dalam menjawab persoalan rakyat. Melihat tindakan represifitas aparat tersebut, maka kami dari ALIANSI RAKYAT MENGGUGAT (ARM) menuntut:

1. PECAT KEPALA POLTABES DIY (AHMAD DHOFIRI) DARI JABATANNYA KARENA PALING BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KERUSUHAN AKSI ARM 22 APRIL 2010!!
2. POLTABES DIY HARUS BERTANGGUNG JAWAB (GANTI RUGI); PENGOBATAN, RAWAT JALAN DAN VISUM ATAS BENTUK KEKERASAN YANG DILAKUKAN APARAT POLTABES DIY !!
3. LAWAN MILITERISME DAN USUT TUNTAS TINDAKAN APARAT POLTABES DIY YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP MASSA AKSI ARM !!
4. LAWAN IMPERIALISM; GULINGKAN SBY-BODEIONO, SRI SULTAN HB. X DAN IDHAM SAMAWI KARENA GAGAL SEJAHTERAKAN RAKYAT MISKIN !!
5. BOIKOT POLDA BANTUL MEI 2010 !!!
6. REALISASIKAN GANTI UNTUNG SECEPATNYA (SELAMBATNYA TANGGAL 1 MEI 2010) TERHADAP KORBAN PENGGUSURAN PARANGTRITIS - PARANGKUSUMO – DEPOK DAN MANCINGAN !!!
7. PARLEMEN SEMUANYA BUSUK DAN MENJADI MUSUH RAKYAT !!

* Kecaman ka Poltabes Yogyakarta, Telpon dan Fax: 0274-562159

• Aslihul Fahmi Alia (Yayak)
Humas ARM
0817460268

• Christina Yulita P dan Winda
Acara dan Kronologis ARM
08562951973 dan 085257700357

NASIB RAKYAT DI PAPUA: BUMINYA DIJARAH, HAK DASARNYA DIABAIKAN, NYAWANYA SELALU TERANCAM !!!

2010-03-26T05:25:00.001+07:00

GERAKAN RAKYAT MISKIN ANTI IMPERIALISME (GERAM)
GANJA, KP-PPBI, AMP, GP3PB, KPRM-PRD, PPRM, PEMBEBASAN, MAHARDHIKA, ARMP

NASIB RAKYAT DI PAPUA:
BUMINYA DIJARAH, HAK DASARNYA DIABAIKAN,
NYAWANYA SELALU TERANCAM

—SBY-BUDIONO, BARNABAS SUEBU (GUBERNUR PAPUA), ELIASER RENMAUL (BUPATI PUNCAK JAYA), LUKAS ENEMBE SEGERA (MANTAN BUPATI)— BERTANGGUNG JAWAB ATAS PELANGGARAN HAM DI PAPUA; GULINGKAN !!!!

Kekayaan alam Indonesia seperti tak ada manfaatnya, dijarah pemodal besar, bangsa asing dan bangsa sendiri. Di Sumatra, Jawa, Sulawesi, rakyat miskin di mana-mana, apalagi di Papua. Dengan darah dan nyawa, Papua direbut dari Belanda, tapi Orde Barunya Soeharto dengan seenaknya menumbalkan rakyat Papua pada Amerika Serikat. Bumi Papua diserahkan isinya sebagai tanda terima kasih atas jasa Amerika membantu penggulingan Orde Lama Soekarno dan pemberantasan PKI. Sejak zaman Soeharto itulah rakyat Papua seperti tidak ada harganya. Buminya dibiarkan dikuras bangsa asing, rakyatnya dibiarkan terbelakang dan kelaparan, elit-elitnya dipelihara untuk jadi sekadar antek-antek elit nasional, diperdaya agar mau membodohi rakyatnya sendiri.

Kerajaan para pemodal nasional dan internasional itu hingga sekarang masih berjaya di Papua, mencetak terus rakyat miskin baru, mengorbankan lebih banyak anak-anak kelaparan, menciptakan kerusakan lingkungan dan penyakit di mana-mana. Penjarahan dan eksploitasi kekayaan alam Papua tidak pernah dihentikan, bahkan oleh pemerintahan SBY-BUDIONO sekarang. Justru SBY-BUDIONO terbukti sebagai kaki tangan Imperialisme paling setia saat ini.

Keberadaan dan hak dasar kesejahteraan rakyat Papua tidak pernah dipegang teguh sebagai landasan kebijakan dan tanggung jawab negara. Kalaupun muncul Otonomi Daerah, itu bukan lain hanya sebagai alat pencetak raja-raja kecil di daerah sebagai boneka pemerintah nasional, yang bertugas menguasai sumber daya alam agar mudah dijarah oleh para pemodal, tuannya pemerintahan kita. Mereka menari di atas penderitaan rakyat miskin Papua. Otonomi sama sekali tidak menghasilkan kesejahteraan di Papua.

Raja-raja kecil yang bercokol dalam birokrasi daerah, Kepolisian dan TNI di Papua, mereka berebut menjadi pelayan paling setia tuan-tuan modal dan pemerintah pusat. Mereka berebut agar bisa ikut menikmati hasil jarahan dari bumi Papua, yang semestinya dipakai untuk memakmurkan rakyat. Perebutan di antara mereka inilah yang berkali-kali justru membawa korban di pihak rakyat tak berdosa. Namun mereka tak pernah lupa pada tugas utamanya, yaitu mengamankan aset-aset para pemodal. Berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi sejak 1969 ketika Papua terintegrasi dengan kedaulatan Indonesia (baca; NKRI). Mulai dari Operasi Militer tahun 1969 melalui Pepera yang menurut PBB telah menewaskan 100.000 jiwa Rakyat Papua (antara 1961-2003), kasus Biak Berdarah (1998), Abepura Berdarah (7 Desember 2000), Wamena Berdarah (2001), Merauke Berdarah (2001—termasuk Pembunuhan terhadap Ketua PDP Theys Eluays 11 November 2001), Timika Berdarah (2003) dan kasus pelanggaran HAM terbaru yaitu Pembunuhan terhadap Gembala gereja Torigi yang bernama Perianus Tabuni (45 Tahun) pada 19 Maret 2010, yang dilakukan oleh Barusan Merah Putih, Milisi Sipil Reaksioner bentukan Yonif 753 Arvita Nabire. Semua kasus itu terjadi dalam rangka tugas “pengamanan” aset-aset pemodal oleh para centeng-centengnya di atas, termasuk SBY-Budiono sebagai centeng tertinggi Amerika Serikat, pemodal internasional dan negara-negara maju lainnya di Indonesia.

Selama periode 2004—sekarang setiap bulan kita dapat melihat masyarakat sipil selalu menjadi korban pertarungan centeng-centeng pemerintah (pusat dan daerah), hambanya hamba tuan-tuan modal. Konflik antar klan/ras sering kali terjadi yang merupakan bagian dari rekayasa militer (TNI) dan POLRI dalam kepentingan menerima ceceran hasil dari Freeport dan modal-modal besar yang ada di Papua. Sementara rakyat selalu menjadi korban dengan pengkambinghitaman TPN/OPM di Puncak Jaya. Satu contoh tahun 2007 ketika Bintang Kejora dikibarkan di Puncak Jaya, sesungguhnya adalah bagian dari rekayasa TNI (Yonif 753 Arvita Nabire) yang biasa ditugaskan mengamankan BBM secara reguler ke Puncak Jaya (melalui PT. Chris Papua milik Bupati Puncak Jaya), yang kemudian bentrok dengan Polisi (Brimob)—karena persoalan pembagian fee (ceceran dana BBM)— yang berujung penyerangan ke Polres Puncak Jaya yang menewaskan Bripda Yosep Kaliamber. Di samping itu ada operasi pengamanan aset-aset pemodal melalui pembentukan kekuatan jahat Barisan Merah Putih (milisi sipil reaksioner) yang merupakan kepanjangan tangan dari Yonif 753 AVT Puncak Jaya yang sengaja dibentuk untuk membenturkan sipil dengan sipil—Inilah cara-cara warisan Orde Baru (militer dan Soeharto) yang masih digunakan untuk melemahkan kekuatan rakyat. Selama 2010 saja milisi sipil Barisan Merah Putih (bentukan Bupati Puncak Jaya dan Yonif 753) telah melakukan teror terus menerus, termasuk pada 15 Januari 2010 membantai tukang ojek bernama Meganif Poluncar. Ditambah lagi pada 19 Maret 2010 menangkap dan membunuh secara keji seorang Pendeta/Gembala Gereja Torigi yang bernama Perianus Tabuni (45 Tahun), yang ditangkap di daerah kampung Kalome dan kemudian dibunuh di kampung Tingginikime. Semua peristiwa tragis itu, baik pengabaian hak dasar, penjarahan kekayaan alam bukan untuk kemakmuran rakyat, maupun tindak-tindak kekerasan adalah bentuk kekejaman aparat negara di bawah tanggung jawab SBY-Budiono, termasuk bawahannya di Papua. Sehingga sudah sepantasnya kami meneriakkan tuntutan-tuntutan ini pada mereka:

1. Usut Tuntas Tragedi Pembunuhan Rakyat di Puncak Jaya oleh Militer (TNI) dan Milisi Sipil Reaksioner (Barisan Merah Putih) terhadap Pendeta/Gembala gereja Perianus dan Tukang Ojek Meganif Poluncar
2. Bubarkan dan Usut Tuntas Pelanggaran HAM oleh Milisi Sipil Reaksioner (Barisan Merah Putih) bentukan Yonif 753 dan Bupati Puncak Jaya.
3. Tarik Militer dari Tanah Papua
4. Bebaskan Tanpa Syarat 32 Kawan-Kawan KNPB dari Tahanan Polda Papua
5. Usut Tuntas Pelanggaran HAM dan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Puncak Jaya oleh Militer dan ELIASER RENMAUL (Bupati Puncak Jaya)
6. Pendidikan, Kesehatan Gratis dan Massal Untuk Rakyat
7. Nasionalisasi (Ambil Alih) Industri Tambang Asing di Bawah Kontrol Rakyat
8. Bukan Otonomi namun Membuka Ruang Demokrasi (Referendum/Pemilu) seluas-luasnya untuk Rakyat Papua

Situasi Papua seperti di atas adalah bukti bahwa ada lima unsur yang harus dinyatakan sebagai musuh rakyat karena saling terkait menciptakan dan melestarikan penderitaan rakyat di segala segi kehidupan. Musuh-musuh rakyat itu adalah:

1. Imperialisme
2. Agen Imperialisme (SBY-BUDIONO dan jajarannya di pusat maupun daerah)
3. Reformis Gadungan (Partai Penipu Rakyat Hasil Pemilu Elit 2009)
4. Sisa-sisa Orde Baru (Golkar dan Militer)
5. Milisi Sipil reaksioner

Mereka inilah yang kini justru menguasai jalannya negara, menguasai pemerintahan, dari pusat hingga daerah. Maka seruan yang paling tepat untuk selalu kita teriakkan adalah:

LAWAN LIMA MUSUH RAKYAT!!
BANGUN PEMERINTAHAN PERSATUAN RAKYAT MISKIN!!

Koordinator Umum; Lexi (085292214442)
Humas; Aslihul Fahmi Alia/Yayak (O817460268)

Nur Amin Samhuri: Feminisme Sosialis

2010-03-01T04:52:00.007+07:00

Oleh Yudi

Feminisme dikatakan sebagai sebuah ide yang diantaranya berupaya melakukan pembongkaran terhadap ideologi penindasan atas nama gender, pencarian akar ketertindasan perempuan, sampai upaya penciptaan pembebasan perempuan secara sejati. Feminisme adalah basis teori dari gerakan pembebasan perempuan. Gerakan perempuan dan ide feminisme memandang perempuan sampai detik ini selalu dalam posisi tertindas, sub-ordinat secara sistem dan terpenjara secara ideologis. Sampai di sini, - kami kaum Sosialis sangat sepakat dan bahkan kami memandang perjuangan pembebasan perempuan harus sejalan dengan perjuangan Sosialisme.

Ada berbagai macam aliran Feminisme yang berkembang, sebut saja Feminisme Liberal, Feminisme Radikal dan Feminisme Post Modern. Di samping itu ada pula istilah Feminisme Anarkis, bahkan juga berkembang aliran dalam penamaan agama seperti Feminisme Islam atau Feminisme Kristen.

Bagaimana kita harus memilih antara berbagai solusi yang ditawarkan masing-masing aliran? Kami hanya punya satu jawaban untuk itu: kita harus mencari mana yang menawarkan solusi yang paling menyeluruh dan akan membawa perubahan yang mendasar. Kita akan lihat satu-persatu apa yang ditawarkan oleh masing-masing aliran ini untuk melihat hal itu.

Feminis Liberal

Apa yang disebut sebagai Feminis Liberal ialah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia -demikian menurut mereka- punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakngan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri.

Apa jalan keluar yang ditawarkan oleh Feminis Liberal? Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka ”persaingan bebas” dan punya kedudukan setara dengan lelaki. Perempuanlah yang harus membekali diri dengan bekal pendidikan dan pendapatan. Inilah yang dikatakan oleh salah seorang tokohnya, Naomi Wolf, sebagai ”Feminisme Kekuatan” yang merupakan solusi. Kini perempuan telah mempunyai kekuatan dari segi pendidikan dan pendapatan, dan perempuan harus terus menuntut persamaan haknya serta saatnya kini perempuan bebas berkehendak tanpa tergantung pada lelaki.

Pandangan ini jelas bersifat reformis dan moderat. Isu persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta perluasan hak-hak individu (termasuk jatah kuota sekian persen untuk perempuan di bangku parlemen atau pemerintahan) berikut solusi-solusinya, adalah gaya mereka. Juga pelibatan perempuan dalam industrialisasi dan program pembangunan, yang populer disebut Women in Development. Intinya ialah semua action pergerakan perempuan dilakukan sedikit demi sedikit tanpa mengganggu status quo kekuasaan. Pada akhirnya lelaki harus dipaksa untuk memberikan ”tempat” pada perempuan dalam segala bidang kehidupan.

Apa kritik yang signifikan untuk Feminisme Liberal? Hal penting yang harus dikemukakan ialah bahwa Feminisme Liberal tidak pernah mempertanyakan ideologi Patriarki dan sama sekali tidak bisa menjelaskan akar ketertindasan perempuan. Mereka hanya mengatakan, permasalahan pada perempuan selama ini ialah pada perempuan sendiri dan jalan keluarnya ialah perempuan yang harus membekali diri sendiri dengan pendidikan dan pendapatan. Apakah para liberal tidak bisa melihat bahwa justru kaum perempuanlah yang merupakan golongan yang paling minim untuk mendapatkan akses pendidikan, baik karena biaya pendidikan yang mahal atau pun bentuk diskriminasi yang kerap terjadi. Dengan cara apa perempuan bisa mendapatkan penghasilan yang layak, ketika bagian terbesar perempuan hidup di dunia ketiga, yang merupakan korban imperialisme dan hidup di bawah garis kemiskinan. Lalu untuk kasus negara maju, apakah jika banyak perempuan telah memiliki pendidikan dan penghasilan yang tinggi, secara otomatis sistem penindasan itu akan hapus? Pada kenyataannya: tidak. Perempuan tetap tertindas, karena memang Kapitalisme memerlukan ideologi Patriarkal.

Secara faktual gerakan ini juga tak bisa menangkal serangan pemerintah terhadap perempuan, di mana dalam banyak kasus kemanusiaan, perempuan dan anak jadi korban pertama. Para Liberal juga gagal menjelaskan mengapa secara sexis (sesuai dengan kajian utama mereka) masalah ketidaksetaraan gender masih berlaku secara signifikan; bahkan di negara kapitalis maju sekalipun masih ditemui pula perbedaan gaji antara buruh perempuan dengan buruh lelaki.

Keberadaan Feminisme Liberal sering dituduh sebagai senjata kelas borjuis, karena penuh dengan ”selubung ideologis”. Selubung ideologisnya ialah pelemahan terhadap radikalisasi gerakan perempuan yang secara masif bersatu dengan kekuatan Kiri pada masa-masa perlawanan tumbuh di Eropa dan Amerika Serikat. Apalagi inspirasi pekerja perempuan Rusia pada gerakan Revolusi Rusia 1916 dan buruh-buruh perempuan Amerika Serikat yang menelurkan aksi hari Buruh Internasional (May Day) begitu terngiang-ngiang dan menakutkan bagi kelas penguasa negara-negara kapitalis maju. Jika Feminisme Liberal ini diterapkan, tentunya akan membelokkan tuntutan-tuntutan progresif ke arah tuntutan yang moderat dan reformis. Tuntutan-tuntutan politik untuk perubahan sistem secara keseluruhan akan diganti dengan ”peningkatan kemampuan personal” atau ”penguatan kepribadian”.

Karena sangat bersesuaian dengan kepentingan kelas penguasa inilah dukungan keuangan untuk gerakan liberal ini dalam bentuk organisasi, LSM dan pers, sangatlah besar. Kita dapat melihat bahwa sebagian besar majalah dan tabloid yang mengkhususkan diri di bidang perempuan saat ini menganut paham liberal semacam ini. Jika diperhatikan isinya, tidak ada sekalipun majalah-majalah ini mencoba mengemukakan persoalan yang dihadapi oleh perempuan secara sistemik. Semua persoalan akan direduksi menjadi persoalan pribadi.

Tentu kami tidak akan menyangkal bahwa segelintir perempuan akan berhasil menerapkan Feminisme Liberal ini untuk membebaskan dirinya. Namun, bagaimana dengan mayoritas kaum perempuan yang miskin dan dimiskinkan? Mereka yang menganut Feminisme Liberal akan mengatakan bahwa ini adalah ”salah mereka sendiri tidak mau beremansipasi”. Pandangan yang naif dan jelas keberpihakannya pada kelas penguasa.

Inilah yang alasan kami mengapa ideologi Feminisme Liberal ini berbahaya untuk gerakan pembebasan perempuan dan dari berbagai varian yang ada, jenis Liberal inilah yang paling berbahaya.

Feminisme Radikal

Trend ini muncul sejak pertengahan tahun 70-an di mana aliran ini menawarkan ideologi ”perjuangan separatisme perempuan”. Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di Barat pada tahun 1960an, utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi.

Basis teori ini ialah bahwa sistem patriarkal tersebut datang dari perbedaan biologis antar jenis kelamin, khusunya peran perempuan dalam reproduksi. Intinya adalah penindasan secara kelamin (sex),di mana perempuan ditindas oleh lelaki. Tetapi berbeda dengan Feminisme Liberal yang menuntut kesetaraan gender untuk kesamaan peran secara moderat (artinya lelaki adalah musuh yang bisa disadarkan) - aliran ini malah menganggap lelaki sebagai ”musuh tak terdamaikan”. Mereka mengatakan: ”karena lelaki tak mengalami penindasan seksual, maka laki-laki tak mengerti akan perjuangan pembebasan perempuan” .

Bagi Feminis Radikal, inilah yang disebut sebagai perbedaan esensial. Karena intinya adalah permasalahan biologi, maka mereka perlu melokalisir sumber permasalahan yakni sex. Seksisme sesuatu yang tak terhindarkan, karenanya yang menjadi musuh adalah laki-laki. Teori patriarkal mereka mengatakan bahwa dominasi lelaki pada hakekatnya jahat, suka melakukan kekerasan, suka berperang dan suka melakukan pemaksaan seksualitas. Perempuan hanya dijadikan sekedar obyek sosial belaka. Penjelasan mereka hanya berhenti pada masalah biologis saja tanpa ada penjelasan sosial tentang seksualitas tersebut. Mereka mengatakan pula bahwa teori mereka adalah ”karena penindasan berbasis biologis itu adalah sesuatu yang alamiah” maka tawaran teori mereka ini ”murni” membela perempuan tanpa terkontaminasi pikiran dan budaya laki-laki. Mereka mengajukan pula praktek lesbianisme sebagai solusi seksualitas secara konsisten.

Tak heran, sebagai konsekwensi dari kekacauan teori mereka ini dalam prakteknya mereka menentang pastisipasi lelaki dalam aksi-aksi nyata pembebasan perempuan. Prioritas dari gerakan mereka hanya berkutat pada seksualitas, teknologi reproduksi, perkosaan dan kekerasan seksual. Propaganda mereka lebih banyak bergerak di bidang studi perempuan. Mereka juga sering mengedepankan jargon personal is political, sebagai ungkapan pendapat bahwa perlawanan atas penindasan perempuan bisa dalam bentuk yang sangat personal dan subyektif urusan perempuan itu sendiri.

Jika kita memakai teori ini, jelas bahwa kita akan beranggapan bahwa sejak manusia muncul di dunia ini laki-laki telah menindas perempuan. Dan ketika mereka berhadapan dengan fakta-fakta dari lapangan sejarah bahwa dalam masyarakat berburu dan mengumpul kesetaraan ini ada, mereka kebingungan. Mereka kemudian mengajukan teori ”Man the Hunter” vs ”Women the Gatherer”. Mereka berusaha memutarbalikkan fakta sejarah seakan-akan yang berburu adalah laki-laki, sehingga di dalam diri setiap laki-laki akan muncul nafsu membunuh dan merampas, sedangkan yang mengumpul adalah perempuan, sehingga dalam diri perempuan mengalir naluri membangun dan memelihara. Ini bukan saja sebuah pandangan yang naif, namun sudah menjadi sebuah propaganda hitam. Ini adalah penyesatan. Laki-laki dan perempuan sama-sama melakukan perburuan dan pengumpulan bahan makanan. Mungkin mereka tidak tahu bahwa para ahli neurofisiologi telah menemukan bahwa kecenderungan righthandedness (kebanyakan orang lebih dapat menggunakan tangan kanannya daripada tangan kirinya) yang khas terdapat pada manusia adalah hasil evolusi panjang yang diawali oleh keharusan para ibu untuk menggendong bayinya ketika berburu.

Teori yang mereka kembangkan ini jelas gagal dalam menjelaskan bukan saja akar permasalahan dan asal-usul ketertindasan perempuan, tetapi juga bagaimana praktek penindasan itu terjadi. Teori mereka yang berdasar pada permasalahan biologi dan kelamin, yang pada awalnya berusaha mengambil landasan rasional gugur berantakan ketika berhadapan dengan fakta-fakta ilmiah dan berubah menjadi manupulasi. Memang benar pembedaan jenis kelamin akan selalu ada, tapi secara sosial itu tak bisa dijadikan persoalan. Kenyataannya yang jadi korban penindasan terbesar adalah pekerja - baik itu perempuan maupun lelaki.

Dan kegagalan paling besar dari Feminisme Radikal adalah kegagalannya menerangkan mengapa banyak pemimpin perempuan justru menindas kaumnya sendiri. Margareth Tatcher, misalnya, justru membalikkan peraturan-peraturan yang dibuat pendahulunya yang laki-laki, peraturan-peraturan yang banyak memberi kesempatan perempuan dari kelas-kelas bawah untuk mendapatkan pendidikan. Di negeri sendiri, kita melihat bahwa Megawati, seorang perempuan, telah memotong banyak anggaran subsidi - satu hal yang pasti sangat merugikan kaum perempuan dari kelas-kelas bawah yang semakin akan kesulitan untuk mengatur anggaran belanjanya. Megawati sama sekali tidak berbuat sesuatu untuk memperbaiki nasib kaum perempuan di negeri ini. Fenomena ini sama sekali gagal dijelaskan oleh Feminisme Radikal.

Penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang ada. Namun, penindasan itu tidak dapat diterangkan dengan mengandalkan diri pada perbedaan biologis antara keduanya.

Feminisme Postmodern

Ide postmo - menurut anggapan mereka - ialah ide yang anti absolut dan anti otoritas, gagalnya modernitas dan pemilahan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena penentangannya pada penguniversalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas atau struktur sosial, tetapi lebih dalam makna diskursus.

Sebenarnya teori ini lahir dari kemunduran dan demoralisasi gerakan kiri dan gerakan perempuan pada tahun 1970an disusul dengan runtuhnya rezim Stalinisme di Uni Sovyet dan Eropa Timur. Ide ini lahir dari kefrustasian para mantan Marxis yang salah satu motornya ialah kelompok Frankfurt School.

Berawal dari kefrustasian inilah mereka kemudian merumuskan bahwa ”semua kebenaran itu relatif”, kebenaran yang mutlak tidak ada. Dengan demikian, konsepsi tentang pembebasan perempuan kemudian dikembalikan pada pengalaman masing-masing individu. Mereka percaya bahwa tidak akan ada satupun konsep pembebasan perempuan yang akan membebaskan perempuan sebagai kaum. Pembebasan itu hanya dapat terjadi jika semua perempuan sudah dapat ”menemukan konsepsi mereka sendiri tentang pembebasan perempuan”.

Mereka ini tidak menyadari bahwa pembentukan ide di kepala manusia sangat ditentukan oleh lingkungan sosialnya. Seorang perempuan yang tiap hari mendengar kotbah dari para agamawan yang dogmatis dan kolot, yang menentang persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, pasti akan dengan sendirinya turut menolak pembebasan perempuan.

Ide-ide yang ada pada feminisme posmo jelas mengandung banyak kelemahan. Pemecahan pada individu-individu untuk ”mengerti akan penindasan” tidak bisa menjelaskan mengapa mayoritas massa rakyat - dan diantara yang masyoritas itu jumlah perempuan adalah yang terbesar - hidup dalam masalah penderitaan secara ekonomi dan sosial. Gejala sosial apa yang bisa diterangkan oleh posmo? Tak ada. Karena pemutlakan individu adalah penekanan mereka, sementara masalah penindasan adalah masalah mayoritas umat manusia. Jelas ini destruktif untuk mengaburkan persoalan-persoalan sosial. Apakah pekerja perempuan yang ditindas di dalam pabrik suatu negara kapitalis terbelakang, bisa diselesaikan secara individual?

Satu hal lagi yang harus dikritik dari Feminisme Postmo: kecenderungannya mengadakan usaha perubahan hanya dalam bentuk diskursus. Ini ngomong doang. Tidak akan pernah ada perubahan dari ruang-ruang seminar. Sejarah dunia telah membuktikan berkali-kali pada kita bahwa perubahan hanya dapat diperoleh di jalanan - dengan aksi-aksi massa. Dalam hal apapun. Baik itu dalam persoalan Orde Baru maupun dalam soal perempuan. Jika mereka berpikir bahwa persoalan perempuan dapat diselesaikan dari ruang-ruang diskusi, mereka ini naif sekali. Tapi, jika mereka percaya bahwa memang demikian halnya, mereka justru membantu patriarki untuk tetap berkuasa secara dominan karena apapun yang mereka perdebatkan di ruang-ruang seminar ber-AC itu tidak akan pernah terjangkau oleh perempuan pekerja di pabrik-pabrik atau perempuan petani di sawah-sawah.

Perantaraan linguistik (bahasa) yang menjadi medium untuk memecah-mecah persoalan, tidak akan berguna untuk merespons perjuangan massa rakyat yang semakin masif di berbagai belahan dunia, karena kaum perempuan miskin tidak paham tentang bahasa-bahasa elitis ini. Jika kita ingin membebaskan seluruh kaum perempuan, kita justru harus bicara dalam bahasa yang paling sederhana. Kita harus menginggalkan ”bahasa kita” dan mulai bicara dengan ”bahasa mereka”. Perdebatan tentang bahasa hanya akan menghasilkan pengaburan atas pokok permasalahan sebenarnya dan justru akan dapat dimanfaatkan oleh kelas pemilik modal.

Feminisme Anarkis

Anarkisme sebagai suatu paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan. Mereka seperti kaum posmo -anti otorianisme, anti kelembagaan dan sistem; karenanya eksistensi kekuasaan dan negara harus ditolak karena lembaga adalah sumber penindasan. Masyarakat sosialis menurut versi mereka ialah masyarakat federal yang terdiri dari komune-komune otonom yang melakukan produksi bersama. Dalam praktek perjuangannya pun, karena mereka anti otorian, mereka berelasi lewat jaringan-jaringan kerja (networks) dan menganggap bahwa organisasi yang ketat dan berdisiplin, melanggar kebebasan individu.

Feminisme Anarkis - yang juga banyak variannya (bahkan ada varian yang pro kapitalisme, walau tidak dominan) - secara umum mendasarkan pada pemahaman demikian : penindasan perempuan karena adanya sistem yang menindas. Kapitalisme adalah sistem yang menindas dan sistem itu sendiri adalah otorianisme yang pula menindas. Feminisme Anarkis menyatakan bahwa negara dan patriarki adalah penyimpangan yang merampas kebebasan dan karenanya harus segera dihancurkan. Teori ini menganggap subordinasi perempuan ditentukan sedemikian rupa oleh sistem hubungan seksual dan keluarga sebagaimana juga oleh kontrol negara, karenanya semua hambatan sosial harus dihilangkan dan menggantinya dengan komunmitas perempuan yang desentralis dan organis. Tokoh-tokoh Feminis awal seperti Emma Goldmann dan Voltaire berpendapat bahwa sikap-sikap sosial akan tumbuh secara organis menjadi kebebasan seksual dan psikologis.

Kewaspadaan untuk Feminisme Anarkis

Kelemahan yang paling mencolok dari teori anarkisme sebagai suatu paham ialah ketidakpercayaannya pada bentuk-bentuk otorianisme - karena ilusi libertariannya tersebut. Pemujaannya yang berlebihan pada kebebasan individu mengaburkan kenyataan bahwa kelas yang dihadapi adalah kelas yang menggalang kekuatannya secara organisasional yang amat rapi dan ketat, di mana kelas pemodal ini memiliki seperangkat hukum, tentara dan senjata sebagai alat-alat kekerasan; (tentu saja mereka juga punya alat-alat ideologinya yang didukung fasilitas dan dana besar : seni, ilmu, media massa, pendidikan dll). Anarkisme menolak pengorganisiran secara kelas, sementara lawannya adalah kelas pemodal yang begitu sadar untuk mengorganisir diri secara kelas pula.

Apa artinya ini? Kaum anarkis dengan caranya tersebut telah membantu kelas kapitalis untuk mencegah perlawanan teorganisir dari kelas pekerja.

Demikian pula teori feminisme anarkis akan menumpulkan kesadaran perempuan yang akan terilusi pada ide kebebasan yang anti dialektika ini. Ada dua kesalahan pada teori ini : pertama pandangan bahwa kebebasan bisa dipraktekkan dalam lapangan politik (jika mereka itu pun sepakat bahwa perjuangan perempuan adalah politik) yang begitu keras menghadapi kekuatan kelas bermodal. Mereka masih percaya pada individu-individu secara organis akan menjawab tuntutan bersama untuk memukul secara ’bertenaga’ ke jantung kekuatan penguasa. Hanya persatuan yang kuatlah -sebuah kesatuan yang berfusi dengan praktek demokratik (kami menyebutnya sentralisme demokratik) - yang bisa mengarahkan perjuangan kepada tahap-tahap yang lebih maju. Kedua, apakah secara hakekat ada kebebasan di masa kekuasaan modal seperti sekarang ini? Tak ada. Kehendak seseorang secara individu selalu dibatasi oleh banyak hal, terutama uang. Terdengar aneh jika masih berlaku ingin punya kebebasan pada masa sekarang. Ekonomilah yang membatasi kelas pekerja, karena ekonomilah yang jadi basis material sejarah yang dikuasai pemodal. Jika ilusi ”kebebasan organik” juga diterapkan dalam gerakan, apakah kelas pekerja akan mempunyai kekuatan yang teguhdan kuat untuk menghancurkan kekuasaan kelas penguasa? Artinya kita memang ingin menuju kebebasan umat manusia, tetapi dalam praktek gerakan, ada harga yang harus dibayar. Inilah yang tak dimengerti oleh kaum anarkis, termasuk para feminisnya.

Jadi, ada beberapa point sebagai kesimpulan, ada beberapa kritik mendasar yang harus dilontarkan pada berbagai aliran Feminisme di atas:

Secara umum aliran-aliran itu adalah reduksi (pembiasan) dan distorsi (pengacauan) permasalahan yang sebenarnya. Permasalahan perempuan berkaitan dengan adanya kepemilikan pribadi dan kelas-kelas secara sosial di dalam masyarakat, tetapi, Feminisme borjuis memandang persoalan secara septong-sepotong. Inilah yang dilihat dari teori Feminisme liberal atau Postmo.

Aliran-aliran itu juga salah dalam melihat konteks permasalahan, seperti pada Feminisme radikal yang memandang lelaki adalah musuh kaum perempuan atau Feminis Liberal yang melihat permasalahan perempuan pada kesalahan perempuan itu sendiri. Kesalahan dalam melihat permasalahan, akan bersifat kontraproduktif dalam perjuangan. Aliran-aliran itu memandang perjuangan perempuan secara sektoral dan ”separatis” dan tidak ada keseriusan untuk bergabung dengan kekuatan sektor massa lain. Ini terjadi karena mereka berpijak pada kesalahan teoritik yang lebih mencerminkan pada masalah seksisme.

Aliran-aliran itu masih mengilusikan tentang kebebasan individual dan ini menyebabkan pelemahan pada gerakan pembebasan perempuan dan rakyat secara terorganisir. Lebih dari itu, aliran-aliran itu akan dimunculkan sebagai ideologi tanding bagi keberadaan ideologi progresif, yang tujuannya akan memoderasi gerakan dan pada akhirnya, untuk memenangkan ideologi kelas yang sedang berkuasa. Oleh karena sebab terakhir inilah maka aliran-aliran feminis yang telah dibahas di atas (kecuali feminisme anarkis) hanya berlaku dominan di lapisan menengah dan atas dalam masyarakat - lapisan yang dihuni oleh kelas borjuasi dan antek-anteknya.

Lalu, dengan apa kita harus melihat persoalan ketertindasan perempuan ini? Kami berpandangan bahwa dalam melihat masalah ketertindasan perempuan, kita harus melihatnya dengan basis analisa kelas*. Apa itu analisa kelas? Secara singkat analisa kelas ialah teori yang mendekatkan akar permaslahan akibat munculnya kelas-kelas di dalam masyarakat. Mengapa penindasan pada bagian terbesar umat manusia terjadi, karena semua berpangkal pada dua kelas yang saling berhadap-hadapan secara tak terdamaikan, yakni kelas pemilik modal dengan kelas tak bermodal (proletar). Apa hubungannya dengan perempuan sebagai suatu golongan sosial? Kelas Kapitalis berkepentingan untuk melakukan penindasan perempuan karena perempuan dipandang sebagai ”properti” lelaki, sekaligus tenaga kerja yang murah. Kami akan menjelaskan secara historis pada bagian berikut.

Awal Ketertindasan Perempuan

Pada masa sebelum munculnya kepemilikan pribadi dan kelas-kelas, kedudukan sosial perempuan dan lelaki adalah setara. Pada masa yang disebut sebagai masa Komunal Primitif, dengan corak masyarakat yang disebut masyarakat pemburu dan pengumpul (hunter-gatherer societies), produksi sosial ditata secara komunal dan hasilnya dibagi rata. Inilah masa bentuk pertanian belum ditemukan. Memang ada pembagian tugas yang berdasarkan umur atau jenis kelamin, tetapi semua orang melebur dalam satu kelompok sosial. Tiada basis material untuk adanya hubungan sosial yang eksploitatif.

Keadaan mulai berubah, ketika cara pertanian mulai ditemukan. Kaum perempuan lah yang sebenarnya mulai menemukan cikal bakal pertanian: mereka yang bertugas mengumpulkan buah-buahan dan biji-bijian melihat bahwa benih dari tanaman yang mati dapat menumbuhkan tanaman lain yang hidup. Cara atau proses ini bisa dilakukan secara sengaja. Ditemukannya teknik pertanian -yang diikuti dengan penemuan cara peternakan- segera mengubah sistem sosial dalam masyarakat. Mulailah muncul keinginan untuk memperoleh dan menyimpan hasil yang sebesar-besarnya. Keinginan itu pada mulanya baru berwujud dalam bentuk kelompok sehingga terbentuklah suku-suku, klan atau marga; tetapi lama kelamaan keinginan tersebut mewujud dalam bentuk individualistik.

Pada masa munculnya suku-suku, manusia menemukan cara untuk memperbesar hasil produksi pangan dengan cara ekstensifikasi, yakni memperbesar jumlah orang yang bekerja di bidang pertanian. Semakin banyak orang yang bekerja, maka akan semakin banyaklah lahan yang bisa dikerjakan, otomatis, semakin besarlah pula hasil yang didapat. Cara apa yang bisa dilakukan untuk memperoleh tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya? Caranya ialah, perempuan sebagai kunci reproduksi, digeser perannya sebagai ”pemroduksi” anak. Inilah masa sistem sosial yang memaksa perempuan harus tinggal di rumah untuk membesarkan anak.

Lama-kelamaan, sejalan dengan semakin besar hasil yang diproduksi, pola kepemilikan secara suku bergeser menjadi kepemilikan pribadi. Peran perempuan semakin tergeser, ia sekarang menjadi ”properti” milik suami dan dijerambabkan ke dalam sistem yang bernama keluarga. Sistem keluarga inilah yang semakin meminggirkan peran perempuan, di mana peran perempuan hanya sebagai penghasil keturunan, pemelihara anak dan melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik (rumah tangga). Mulailah suatu periode di mana ketertindasan perempuan dilembagakan dalam sistem keluarga. Bahkan kata family (keluarga) asal mulanya dari bahasa Latin yakni famulus yang berarti budak dan familia, yang berarti jumlah keseluruhan budak yang dimiliki oleh seorang lelaki.

Pada epos masyarakat berkelas, penguasa menciptakan institusi-institusi dan alat-alat ideologi, seperti negara, militer, hukum bahkan sistem kepercayaan. Hal ini tentunya menjadi sebab logis mengapa kelas pemodal memerlukan penindasan terhadap perempuan baik dalam bentuk diskriminasi atau pemenjaraan peran, karena perempuan dipandang sebagai bagian dari komoditi, juga adalah golongan pekerja yang bisa dieksploitasi secara murah.

Feminisme Sosialis dan Masa Depan Pembebasan Perempuan

Lalu, apa itu Feminisme Sosialis? Di atas, secara singkat,telah dipaparkan secara historis asal muasal munculnya ketertindasan perempuan. Adanya kepemilikan pribadi dan munculnya kelas-kelaslah -yang dimulai dari ditemukannya pertanian, lalu peternakan- asal mulanya penindasan terhadap perempuan. Lalu perempuan dipinggirkan perannya dalam bentuk keluarga. Ini terus dilanggengkan dari munculnya masa feodalisme hingga kapitalisme. Ideologi patriarkal -yakni pelestarian secara sosial dominasi lelaki dan sebaliknya peminggiran peran dan kedudukan perempuan- terus dihidupkan, karena memang menguntungkan.

Feminisme Sosialis mencoba membongkar akar ketertindasan perempuan dan menawarkan ideologi alternatif yakni: Sosialis. Penindasan terhadap perempuan tidak akan berakhir selama masih terus diterapkannya sistem kapitalisme. Inilah yang dikatakan sebagai peminggiran peran perempuan sebagai bagian dari produk sosial, politik dan ekonomi yang berhubungan dengan keberadaan kapitalisme sebagai suatu sistem. Inilah penindasan yang berakar pada keberadaan kelas-kelas dalam masyarakat. Pada awalnya, Friedrich Engels yang menjelaskan dalam buku klasik The Origin of the Family, Private Property and the State (1884). Keterpurukan perempuan bukan karena perkembangan teknologi, bukan karena perempuan lemah secara mental dan tenaga (sehingga harus dilindungi oleh lelaki), bukan karena sebab-sebab yang lain; tetapi karena munculnya kelas.

Masalah penindasan perempuan tidak beridiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dalam sistem yang saling berkaitan Perjuangan pembebasan perempuan hanya berhasil ketika sistem kepemilikan pribadi yang memerlukan secara logis penindasan terhadap perempuan, berhasil dihancurkan dan lalu berhasilnya transformasi sosial masyarakat yang menghancurkan kelas-kelas, dan penguasaan alat-alat produksi pada segelintir orang untuk diserahkan dan dikelola secara sosial. Inilah masyarakat sosialis: suatu masyarakat dimana ideologi patriarkal secara logis tak diperlukan, di mana perbudakan perempuan di dalam keluarga harus dihapuskan, perempuan terlibat dalam proses produksi secara bersama-sama dan memecahkan setiap permasalahan masyarakat secara bersama-sama pula.

Pada prakteknya, perjuangan pembebasan perempuan tak bisa dipisahkan dari perjuangan Sosialisme; karena secara sistematis Kapitalisme dengan alat-alat ideologi dan alat-alat kekerasannya, melakukan penindasan pada semua sektor masyarakat. Kapitalisme secara frontal memerlukan penindasan terhadap pekerja (sehingga seorang buruh perempuan, harus mengalami dua lapis penindasan : baik sebagai buruh, maupun sebagai perempuan) , memerlukan perusakan lingkungan hidup, memerlukan rasisme, memerlukan seni dan hiburan yang membodohkan masyarakat dan memerlukan praktek Neoliberalisme dan Imperialisme sebagai jalan keluar dari krisis yang terus melilitnya. Inilah contoh-contoh yang menjelaskan mengapa perjuangan perempuan harus dilakukan dengan persatuan yang kokoh dengan berbagai sektor masyarakat lain, utamanya dengan kelas pekerja. Perjuangan perempuan tak bisa terpisah secara sektoral dan eksklusif, karena akan melemahkan persatuan kokoh dari masyarakat yang tertindas.

Perjuangan perempuan memang terus mengagendakan masalah-masalah penindasan yang dihadapi perempuan terkini yang selintas terdengar sektoral, seperti masalah gender, kekerasan dan diskriminasi seks, tetapi semua itu dilakukan dengan cara membongkar akar ketertindasan perempuan yakni sistem kapitalisme. Perjuangan perempuan juga harus terlibat aktif dalam gerakan-gerakan yang menjadi permasalahan umat manusia secara umum misal: lingkungan hidup, diskriminasi ras atau Neoliberal.

Secara ringkas bisa dikatakan: perjuangan Sosialisme tak bisa dipisahkan dengan perjuangan pembebasan perempuan dan dengan keteguhan di dalam persatuan masyarakat yang terorganisirlah pembebasan perempuan sejati akan tercapai, yakni ketika masyarakat Sosialis telah tercipta.

Maklumat Front Oposisi Rakyat Indonesia (FORI)

2010-01-28T17:09:00.003+07:00

Rezim Kapitalis SBY – Boediono, GAGAL Mensejahterakan dan Mendemokratiskan Rakyat.“ Ayo Rakyat Bersatu, Turunkan Rezim SBY-Boediono dan Elit-ELit Politik Busuk! Ganti dengan Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin!

2010-01-28T08:49:00.002+07:00

KOMITE POLITIK RAKYAT MISKIN – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK
(KPRM – PRD)
pembebasan.kprm@gmail.com; www.kprm-prd.org
________________________________________

“Rezim Kapitalis SBY – Boediono, GAGAL Mensejahterakan dan Mendemokratiskan Rakyat.“ Ayo Rakyat Bersatu, Turunkan Rezim SBY-Boediono dan Elit-ELit Politik Busuk! Ganti dengan Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin!”

Salam Pembebasan!

    Hari ini, 28 Januari 2009, adalah 100 hari kekuasaan SBY-Boediono. Tapi sesungguhnya rezim SBY-Boediono bukanlah kekuasaan yang baru lahir, atau baru berumur 100 hari. Kekuasaan SBY-Boediono sudah berjalan 5 tahun yang lalu, sehingga hari ini tepatnya adalah 5 tahun 100 hari kekuasaan SBY-Boediono. Atau bahkan, kekuasaan hari ini hanyalah episode lanjutan dari kekuasaan sebelumnya paska reformasi. Kekuasaan yang memiliki karakter serupa: Agen Penjajahan Asing!

Lihat, Lihat saja! Sejak pemerintahan Habibie, Megawati, Gusdur, SBY-Kalla dan SBY-Boediono tak ada kebijakan yang benar-benar berbeda. Semuanya dalam soal arah ekonomi-politik bak pinang dibelah dua: tunduk dan takluk pada kepentingan asing, yang membutuhkan pasar, membutuhkan buruh murah, membutuhkan ladang penghisapan baru dan luas dari aset-aset negara, alam, dan lain sebagainya.

Tidak! Kita tidak boleh melihat bahwa 100 hari ini hanyalah babak baru, era baru, zaman baru. Sama sekali bukan! 100 hari ini adalah keberlanjutan dari penindasan kapitalisme Internasional sejak era Soeharto berkuasa. Yang diperdalam, diperluas, diperganas mekanisme penghisapannya, penindasannya, melalui “ekonomi pasar” sebagai cara untuk membenar-benarkan pengisapan kapitalisme internasional, membenar-benarkan Penjajahan Asing!

Tengok, Tengoklah! berbagai Undang-Undang yang memperdalam dan melancarkan program-program neoliberalisme telah disahkan secara cepat untuk mengejar target “obat” krisis Kapitalisme Global di negeri ini dan memperluas lapangan pencaplokan akumulasi kapitalis untuk di bawa ke kantong-kantong korporasi internasional. Undang-undang tersebut, antara lain: UU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU HP3, UU Kehutanan, UU Pajak, UU Kawasan Ekonomi Khusus, Perpu Pembebasan Lahan, UU BHP. Bahkan DPR periode 2004-2009 telah mengesahkan privatisasi 30 perusahaan negara (sebagian belum terealisasi), dan yang paling siap melakukan initial public offering tahun ini adalah PT Bank Tabungan Negara dan PT Pembangunan Perumahan.

Lalu apa akibatnya, setelah 32 tahun bangsa ini dibawah Kapitalisme Kroni dan 11 tahun dibawah sistem Kapitalisme Neoliberal? Apakah ada KESEJAHTERAAN itu? Atau tepatnya tetesan kesejahteraan dari Pembangunanisme dan Pasar “Bebas” itu? Dan Apakah ada DEMOKRASI itu? Sama sekali TIDAK ADA!

Mari, Mari kita lihat dengan pikiran dan hati kita yang jernih! Lebih dari separo dari 240 juta penduduk Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dar US $2 per hari dan sekitar 40 juta penduduk menganggur. Suatu kenyataan yang berbanding terbalik dengan fakta 23.000 orang orang kaya di Indonesia. Tak hanya itu, angka kematian Ibu meningkat (307 per 100.000), bahkan jumlah anak yang putus sekolah (sekitar 5,0% anak usia SD, 45% usia SMP, dan 60% anak usia SMA tidak bersekolah) dan 76% lulusan SMA tak sanggup kuliah.

Lalu, adakah KESEJAHTERAAN itu dibawah Rezim-Rezim Kapitalis, seperti halnya SBY-Boediono, JELAS jawabannya adalah TIDAK ADA!

Mereka, Rezim-Rezim Kapitalis di Negeri ini, seperti halnya SBY-Boediono, hanyalah ageng, calo, pedagang sumber daya yang menggadang-gadang kekayaan negeri ini, diperjualbelikan bagi kerakusan dan pesakitan kapitalis-kapitalis internasional, yang tengah kalut karena Krisis yang tak kunjung berakhir. Mereka, kapitalis-kapitalis Internasional itu sangat butuh, liberalisasi pasar, liberalisasi keuangan, liberalisasi hukum, liberalisasi pendidikan, liberalisasi kesehatan dan lain sebagainya, sebagai obat krisis Overproduksi mereka.

Tak cukup hanya disitu, karena neoliberalisme mengakibatkan kemiskinan, maka, gejolak perlawanan rakyat harus diredam, dibelenggu, bahkan jika perlu ditumpas. Agar tak menganggu kelancaran penghisapan, penindasan, dan pemindahaan kekayaan.

Perhatikanlah seksama, agar tak terbuai dengan demokrasi palsu ini, ruang-ruang demokrasi semakin jelas arahnya, menyempit! Berbagai rancangan UU yang membahayakan demokrasi, yang menunggu peraturan perundang-undangannya, seperti RUU Rahasia Negara, RUU Penyiaran, RUU Pers, RUU Intelejen Negara, UU Pornografi akan segera disahkan untuk membungkam kebebasan ekspresi, kebebasan informasi, kebebasan berpendapat dan berorgansiasi. Belum seratus hari saja pemerintahan SBY-Boediono, melalui Kejaksaan Agung sudah melakukan pelarangan terhadap 5 buku. Belum lagi berbagai kekejian dan penganiayaan terhadap kaum tani, buruh, nelayan, mahasiswa, dan rakyat miskin yang melakukan perlawanan karena penghisapan Neoliberalisme.

Jadi, adakah DEMOKRASI itu? Jawabnya, tentu saja: TIDAK ADA!

Jelas, Jelas Sudah! Kapitalisme Neoliberal pada hakikatnya adalah PENJAJAHAN ASING! Karena Kapitalisme Neoliberal mengeksploitasi kekayaan di negeri ini membawanya dengan tenang ke kantong-kantong korporasi, tanpa rakyat di negeri ini ataupun di negeri miskin lainnya dapat mengecap kekayaan tersebut secara adil dan merata.
Terang sudah Kapitalisme Neoliberal adalah PENJAJAHAN ASING! Dan Rezim-Rezim Kapitalis di negeri ini, seperti pula SBY-Boediono adalah ANTEK, AGEN PENJAJAHAN ASING. Merekalah yang membuat aturannya, kebijakannya, hukumnya sehingga Penjajah-Penjajah tersebut dapat melenggang masuk ke negeri ini tanpa takut dituduh sebagai Penjajah seperti zaman perjuangan melawan Kolonialisme. Rezim-Rezim Kapitalis negeri inilah yang meLEGALkan PENJAJAHAN itu.

CUKUP, CUKUP SUDAH! Kapitalisme sudah menghisap hingga ke “tulang sumsum” kehidupan. Kapitalisme sudah GAGAL, harus di GANTIKAN, begitu pula rezim-rezim kapitalis di negeri ini, sama halnya dengan SBY-Boediono, harus DIGANTIKAN, DITURUNKAN segera! Selanjutnya, Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin harus dibangun, dari keringat, darah, airmata PERSATUAN RAKYAT dan GERAKAN, agar Kesejahteraan dan Demokrasi yang Sejati (SOSIALISME) bagi Rakyat menjadi nyata!

    Oleh karena itu, bagi kami, Komite Politik Rakyat Miskin Partai Rakyat Demokratik (KPRM – PRD), bersama dengan RAKYAT, menuntut:
1.    Turunkan Harga Sembako
2.    Pendidikan dan Kesehatan Gratis
3.    Kenaikan Pendapatan dan Lapangan Pekerjaan
4.    Perumahan, Air Bersih, Energi, serta Transportasi Murah dan Massal
5.    UU Politik dan Pemilu yang Demokratis
6.    Penulisah Sejarah yang Jujur; Mengembalikan Ingatan Sejarah Rakyat
7.    Pengadilan Kejahatan HAM dan Pembubaran Komando Teritorial
8.    Pengadilan dan Penyitaan Harta Soeharto/Kroni, dan Koruptor Lainnya
9.    Kuota 50% Perempuan untuk Semua Jabatan Publik
10.    Perbaikan Kerusakan Lingkungan

Bagi kami, jalan keluar dari persoalan di atas, adalah:
1.    Industrialisasi Nasional oleh dan untuk Rakyat
2.    Pemusatan Pembiayaan dalam Negeri
3.    Pemenuhan Tuntutan-tuntutan Mendesak Rakyat
4.    Kekuasaan Rakyat
5.    Kebudayaan Maju

Demikian Pernyataan Sikap ini kami buat,
Salam Juang !

Komite Politik Rakyat Miskin Partai Rakyat Demokratik (KPRM – PRD)

Medan Juang, 28 Januari 2010

Zely Ariane
Juru Bicara

Seruan politik PPRM - 28 Januari 2010

2010-01-28T01:47:00.005+07:00

DEWAN HARIAN NASIONAL

PERSATUAN POLITIK RAKYAT MISKIN

(DHN – PPRM)

Tebet Timur Dalam VIII P No. 16 Jakarta Selatan

Telp/ Fax: 021- 8298425 Email: persatuan.politik.rakyat.miskin@gmail.com

_________________________________________________________________

SERUAN POLITIK PPRM

No. E/STAT/DHN/I/10/04

Rakyat Bersatu:

Ganti SBY, Hancurkan Kapitalisme, Dirikan Pemerintahan Rakyat Miskin

Ganti SBY – Boediono, Singkirkan Seluruh Elit Borjuasi Indonesia

Pada 100 hari kekuasaan SBY yang kedua, terus melanjutkan konsep kekuasaannya yang pertama, sekaligus memperdalam konsep kekuasaan Soeharto, Habibie, Gus Dur dan Megawati. Yaitu secara tegas mendukung kepentingan pemilik modal atau kaum borjuasi, baik borjuasi nasional maupun (terutama) borjuasi asing. Sebesar-besarnya keuntungan disediakan untuk kaum borjuasi asing, dari seluruh sumber daya Indonesia. Sementara borjuasi nasional yang pengecut dan selalu tunduk dengan borjuasi asing, dibantu untuk mendapatkan keuntungan dari pengabdiannya terhadap kepentingan borjuasi asing. Ditambah untuk borjuasi nasional yang duduk di lembaga kekuasaan, tersedia kesempatan melipatgandakan keuntungan dengan menjadi penguasa korup.

SBY – Boediono memang seharusnya dilengserkan karena menjalankan korupsi dan melindungi koruptor (sehingga koruptor besar dari jaman Orde Baru hingga sekarang bebas tanpa pengadilan). SBY – Boediono juga seharusnya dilawan hingga jatuh, karena terus mengabdi pada borjuasi asing sang penjajah ekonomi (dengan menjual kekayaan alam dan seluruh aset ekonomi penting Indonesia kepada asing). SBY – Boediono semestinya diturunkan dan diadili, karena menghancurkan kehidupan buruh (melalui PHK, upah murah, sistem kerja gak jelas, peraturan perburuhan menindas dll), juga kehidupan kaum tani dan rakyat desa (melalui pencaplokan tanah rakyat demi pengusaha, pupuk mahal, harga panen rendah, tanpa ada modal dan teknologi dll), juga kaum miskin kota (dengan penggusuran brutal, operasi jalanan, larangan dagang, pungli dll), begitu juga menghancurkan masa depan kaum muda dan mahasiswa, perempuan, anak-anak, masyarakat adat dan seluruh rakyat (karena tanpa ada pekerjaan, kesehatan mahal, sembako mahal, pendidikan mahal, kekerasan militer dan lain sebagainya. SBY – Boediono secepatnya perlu dicopot karena tidak demokratis, tidak bersih, tidak membangun kemandirian, tidak mencerdaskan rakyat, dan seterusnya.

Ayo pertegas kepentingan pergantian SBY – Boediono, dengan kekuatan seluruh rakyat yang terus semakin dalam kehilangan kesejahteraan dan demokrasi. Tapi mempertegas arah kekuatan rakyat bukanlah dengan mencari elit borjuasi lain yang mungkin lebih baik. Karena tidak ada, mereka sama juga mengabdi kepada penjajah ekonomi asing, sama juga korup, sama juga anti demokrasi, kesejahteraan dan kemandirian. Mega, Prabowo, Tifatul, Wiranto, JK dan elit borjuasi lainnya, bahkan dengan omong kosong mereka yang sok membela rakyat, mereka semua adalah pengabdi taat sistem pemilik modal atau sistem kapitalis, yang selalu akan mengorbankan kepentingan rakyat banyak dengan kepentingan segelitir orang. Elit borjuasi Indonesia semua agen penjajah ekonomi asing, atau agen neoliberal, yang sama persis satu dengan lainnya: siap menyejahterakan sang penjajah ekonomi asing dengan segala sumber alam dan tenaga rakyat Indonesia.

Arahkan Kekuatan Perlawanan Rakyat untuk Merebut Kekuasaan

Kekuatan perlawanan rakyat terus menguat. Kalaupun ada elit borjuasi yang ikut muncul mencari muka, dan beberapa pimpinan organisasi gerakan menyerahkan kepemimpinan politik kepada elit borjuasi, namun kekuatan perlawanan rakyat sejatinya tidak terdorong dan terarah oleh elit borjuasi, dan lebih karena kepentingan rakyat sendiri untuk menghancurkan keseluruhan penindasan yang dirasakan. Semua sektor dan teritori rakyat muncul perlawanan karena memang sudah dipahami dengan melawan itulah kekuatan rakyat muncul, sekaligus menjadikan perlawanan sebagai satu-satunya kesempatan merebut keadilan, kesejahteraan dan demokrasi.

Maka pada penyatuan perlawanan rakyat menyerang Pemerintahan SBY – Boediono, dari momentum 100 hari kekuasaan hasil Pemilu 2009, Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM) menyerukan kepada kaum gerakan dan seluruh rakyat:

Majulah kaum gerakan dan rakyat untuk satukan langkah GANTI pemerintahan SBY – Boediono, yang merupakan pemerintahan agen penjajahan modal asing (agen neo-liberal), pemerintahan tidak bersih, pemerintahan tidak demokratis, dan pemerintahan yang menghancurkan kesejahteraan dan kemajuan rakyat.
Bersatulah kaum gerakan dan rakyat untuk HANCURKAN sistem kapitalisme dan pemerintahan borjuasi di Indonesia. Tidak bisa dibiarkan SBY atau elit borjuasi lainnya memimpin negara Indonesia, karena mereka sama saja dan biang kerok kehancuran ekonomi nasional.
Terus bergeraklah kaum gerakan dan rakyat untuk rebut kekuasaan dari borjuasi, dan DIRIKAN Pemerintahan Rakyat Miskin, sebagai pemerintahan yang adil, modern, mandiri, dan demokratis/setara.

Jakarta, 28 Januari 2010

MW Sadmoko

Sekjend

Dalil Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto

2010-01-17T15:58:00.002+07:00

PERNYATAAN SIKAP INSTITUT SEJARAH SOSIAL INDONESIA (ISSI)

2009-12-25T03:19:00.002+07:00

PERNYATAAN SIKAP INSTITUT SEJARAH SOSIAL INDONESIA (ISSI)

Rabu, 23 Desember 2009, Kejaksaan Agung mengumumkan pelarangan lima judul buku yang dianggap ‘mengganggu ketertiban umum’, termasuk Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto karya John Roosa yang diterbitkan oleh Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) pada 2008. Sebagai penerbit buku ini dan warga yang sadar akan hak menyampaikan pendapat dan menerima informasi kami menentang pelarangan itu. Pelarangan itu tidak saja bertentangan dengan prinsip umum hak asasi manusia tapi juga amanat UUD 1945 untuk ‘memajukan kecerdasan umum.’
Institut Sejarah Sosial Indonesia menerbitkan buku Dalih Pembunuhan Massal sebagai sumbangan terhadap studi sejarah kontemporer Indonesia, khususnya peristiwa G-30-S. Dalam buku ini John Roosa menunjukkan sikap ilmiah yang terpuji sebagai sejarawan: ia mengungkapkan sumber-sumber baru mengenai G-30-S yang belum pernah digunakan sebelumnya, menelaah setiap sumber yang ada mengenai peristiwa itu secara teliti, lalu menghadirkan argumentasi dan kesimpulan berdasarkan temuannya itu. Pelarangan oleh Jaksa Agung jelas menghalangi perkembangan studi sejarah pada khususnya dan kerja ilmiah pada umumnya.

Buku Dalih Pembunuhan Massal sudah beredar selama satu tahun dan sembilan bulan, dan justru mendapat sambutan baik dari dalam maupun luar negeri. Buku ini masuk nominasi buku terbaik dalam International Convention of Asian Scholars, perhelatan ilmiah terbesar untuk bidang studi Asia pada 2007. Tinjauan terhadap buku ini dimuat dalam berbagai berkala ilmiah internasional. Di Indonesia sendiri, buku ini disambut baik oleh para ahli sejarah, guru sekolah dan masyarakat umum dalam berbagai seminar dan pertemuan ilmiah yang digelar selama ini.

Singkatnya, jelas ada banyak pihak yang menarik manfaat dari terbitnya buku ini, dan keputusan Jaksa Agung melarang buku ini dengan alasan ‘mengganggu ketertiban umum’ sesungguhnya justru merugikan kepentingan umum.

Karena itu kami menuntut agar

1. Kejaksaan Agung segera mencabut surat keputusan tersebut dan menghentikan praktek pelarangan secara umum. Perbedaan pandangan mengenai sejarah hendaknya diselesaikan secara ilmiah, bukan dengan unjuk kuasa menggunakan hukum warisan rezim otoriter.
2. Pemerintah dan DPR segera mencabut semua aturan hukum yang mengekang kebebasan berekspresi dan hak mendapatkan informasi. Warisan kolonial dan rezim otoriter yang ingin mengatur arus informasi dan pemikiran sudah sepatutnya diakhiri.

Kami percaya bahwa pelarangan buku ini tidak akan menyurutkan kehendak publik untuk mencari kebenaran. Dengan semangat itu dan juga sebagai bentuk konkret perlawanan, dengan pernyataan ini kami melepas copyright atas buku Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karya John Roosa kepada publik sehingga dapat disebarluaskan melalui berbagai media. ISSI juga akan mengajukan somasi kepada Kejaksaan Agung dan meminta agar larangan itu dicabut. Jika tidak dipenuhi, ISSI akan menempuh jalur hukum dan menggugat keputusan Jaksa Agung tersebut.

Jakarta, 24 Desember 2009

I Gusti Agung Ayu Ratih
Direktur

Hilmar Farid
Ketua Dewan Pembina

Arsitektur Keuangan Internasional

2009-12-09T09:07:00.002+07:00

Tatanan keuangan dunia sekarang ini merupakan suatu sistim yang, sebenarnya, sudah kadaluarsa karena, menurut kesepakatan konferensi Bretton Woods, seharusnya hanya berlaku selama 27 tahun saja. Berdasarkan kesepakatan tersebut, sejak tahun 1944 hingga 1971, Standar Penukaran Emas-Dolar—yang didasarkan pada nilai tukar yang telah ditetapkan dan yang didasarkan pada tingkat kepastian stabilitas moneter—harus diberlakukan pada sistem keuangan dunia. Sejak 1971, sejak Amerika Serikat (AS) menghentikan jaminan cadangan emasnya terhadap nilai dolar, keseimbangan pasar berubah dengan adanya perubahan drastis tersebut.

Selama lebih dari 20 tahun, negeri-negeri terkaya di dunia, terutama AS, berupaya sekuat tenaga menyeret, menjerumuskan, negeri-negeri terbelakang ke dalam kebijakan ekonomi neoliberal, yang hasilnya adalah: dibukanya ekonomi negeri-negeri terbelakang tersebut—suatu cara yang tak dipikirkan matang-matang, tak bijak, dan berada di luar kemampuan nyata mereka untuk mengaturnya.

Salah satu pilar kebijakan tersebut, yang merupakan satu faktor intrinsik yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dunia, adalah liberalisasi tanpa pandang bulu dalam neraca pembayaran dan perhitungan finansial. Ketidakstabilan tersebut disebarkan melalui cara (yang disebut) dampak seretan-gerbong (bandwagon efect) atau, dengan kata lain, melalui kekuatan globalisasi pasar modal yang, dengan cara sedemikian rupa, membuat dampak ketidakstabilan tersebut sekonyong-konyong sudah berada di hadapan muka (bukan saja) negeri-negeri yang menerapkan kebijakan tersebut, namun juga berdampak pada negeri-negeri lain, dan seberapa besar dampaknya tergantung dari seberapa besar ekonomi negeri tersebut.

Dengan alasan tersebut, sangat lah bermanfaat bila kita menyebut contoh Cina dan India, yang kurang merasakan dampak krisis ekonomi baru-baru ini. Seperti yang dinyatakan dalam laporan terakhir United Nations Conference ond Trade and Development (UNCTAD): sebaiknya dicatat bahwa itu lah, tepatnya, negeri-negeri yang bisa bertahan dari godaan untuk terburu-buru menyatukan ekonominya ke dalam sistim keuangan dunia.

Dengan kemajuan alat-alat modern dalam pemrosesan informasi otomatik dan telekomunikasi, pasar moneter mengembangkan dinamikanya tersendiri, hingga menjadi sektor penting pasar keuangan dunia dan, secara bertahap, memisahkan diri, terlepas, dari kehidupan ekonomi nyata.

Sekarang ini, dalam skala dunia, jumlah transaksi harian penjualan mata uang asing (yang lansung bisa disediakan) diperkirakan mencapai US $ 1, 5 trilyun. Jumlah tersebut tak termasuk dengan apa yang disebut sebagai operasi-operasi keuangan tambahan, yang jumlahnya kurang lebih sama. Camkan lah perbandingannya dengan jumlah total ekspor dunia dalam satu tahun, yang berjumlah sekitar US $ 6.5 trilyun, sehingga kita bisa membayangkan: betapa luar biasa besarnya jumlah transaksi moneter yang tak berkaitan dengan perdagangan nyata.

Walaupun ada asumsi bahwa sebagian transaksi-transaksi penting tesebut berkaitan dengan operasi-operasi seperti untuk subsidi, donasi, transfer antar-negeri, dan sebagainya, namun, tak perlu diragukan lagi, bahwa sebagian besar transasksi-transaksi tersebut sebenarnya berkaitan dengan operasi-oprasi spekulasi.

Di seluruh lingkungan internasionalyang masih memperdebatkan musabab krisis finansial tersebutterdapat kebutuhan akan transparansi informasi dan pengawasan perbankan yang lebih efektif. Dalam bidang tersebut, antara kebutuhan dengan kemajuan, bagaimana pun juga, ternyata tidak lah simetris/sejalan.

Sebagai contoh, dalam praktek sehari-hari, kita dihadapkan pada perkembangan (mencemaskan) kegiatan entitas keuangan yang sangat dilindungimisalnya saja apa yang disebut sebagai dana-dana terlindungiyang, dalam aktivitasnya, memperoleh pembebasan pajak dan diperbolehkan memberikan secuil (atau tidak sama sekali) informasi. Padahal, institusi-institusi aktivitasnya setiap hari melakukan transaksi yang sangat besarlebih besar ketimbang cadangan finansial yang ada di bank-bank negeri-negeri terbelakangdan memiliki kemampuan nyata untuk menggoyahkan pasar keuangan serta (akibatnya) bisa menghancurkan kegiatan ekonomi negeri-negeri terbelakang. Bahkan, dalam banyak kasus, aktivitas institusi-institusi tersebut ternyata juga mengorbankan pasar negeri-negeri yang paling maju sekali pun.

Baru-baru ini, salah seorang direktur bank, yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah keuangan Internasional, menunjukan kekawatirannya bahwa cara pembebasan pajak akan menyebabkan terjadinya krisis finansial di masa depan.

Semua itu memberikan pelajaran pada kita bahwa, dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih transparan dan agar pengawasan terhadap bank bisa lebih efektif, yang utama sekali diperhatikan adalah pengawasan terhadap aktifitas (kekuatan) institusi finansial tersebut, yang kemampuannya bisa menggoyahkan perekonomian duniadan yang, saat ini, kemampuannya lebih kuat ketimbang kemampuan negeri-negeri Dunia Ketiga.

Kepala pengawas moneter Hong Kong—sebuah wilayah yang memiliki cadangan finansial sebesar US$ 90 milyar, dan termasuk dalam kategori liberalisasi ekonomi dan finansial yang tinggipada pertengahan krisis 1998, menyatakan: “Hong Kong, walaupun merupakan sebuah wilayah yang memiliki daya tahan kuat terhadap serangan krisis ekonomi, karena memiliki fondasi ekonomi yang sangat kuat dan tak memiliki hutang, tapi kegiatan spekulasi merupakan ancaman yang membahayakan bagi struktur model ekonomi semacam Hong Kong. Hong Kong saja, yang sekalipun telah memiliki fondasi ekonomi kuat, bisa terancam oleh kegiatan spekulasi, bagaimana dengan negeri-negeri yang pasarnya baru berkembang dan industrinya pun belum maju?

Tapi, spekulasi bukan lah satu-satunya ancaman bagi stabilitas negeri-negeri berkembang. Ketergantungan yang sangat besar terhadap pinjaman modal jangka pendek menyebabkan mereka rentan terhadap serangan gejolak-gejolak yang berasal dari luar, meskipun kebijakan ekonomi mereka kedengarannya lebih berorientasi ke dalam.

Model sistem keuangan internasional semacam itu memaksa negeri-negeri berkembang dan negeri-negeri yang baru membangun menahan sumber cadangan devisanya namun, hari demi hari, cadangan devisa tersebut semakin tak bermakna bagi pembangunan nasionalnya karena harus dibayarkan untuk hutangyang, hari demi hari juga, semakin melilit. Sebenarnya, tujuannya menahan devisa tersebut adalah: mengakumulasikan simpanan, dalam bentuk cadangan devisa, agar bisa memperkuat/mempertahankan devisa nasional mereka dari serangan para spekulan atau, dengan kata lain, agar bisa mempertahankan stabilitas keuangan mereka. Namun, dalam makna tersebut, laporan terakhir UNCTAD menyebutkan bahwa lebih dari 20 % total pendapatan bersih negeri-negeri berkembang dipakai untuk meningkatkan cadangan nasional mereka. Bagi negeri-negeri yang dianggap pasarnya baru berkembang, prosentasi tersebut dianggap lebih tinggi jika dibandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 80-ansangat ditentukan oleh daya tahan mereka terhadap menguapnya arus-arus modal.
Akumulasi cadangan tersebut harus dilakukan meskipun fleksibilitas nilai tukarnya semakin tingginilai kurs cadangannya semakin rendah sajadan meskipun reformasinya diarahkan untuk memperbesar akses kapital asing ke dalam negeri-negeri tersebut.

Sudah kita ketahui bahwa meskipun cadangan tersebut bisa menghasilkan keuntungan bila diinvestasikan ke dalam aset-aset finansial internasional, tapi resiko yang harus ditanggungnya sangat besar karena sumber yang seharusnya bisa dipakai untuk pembangunan tak bisa dimobilisasi. Lebih-lebih, dalam aktivitas finansial, biaya penyimpanan tersebut biasanya lebih besar ketimbang yang selayaknyakarena tingginya suku bunga yang harus dibayar (oleh negeri-negeri berkembang dan negeri-negeri yang disebut sebagai negeri-negeri yang sedang bangkit) untuk kredit yang mereka terima.
Contohnya: cadangan Korea Selatan pada tahun 1991 berjumlah US$ 13 milyar; tahun 1996, berjumlah US$ 34 milyar; dan pada bulan Januari, 2000, cadangan tersebut telah mencapai US$ 74 milyar; dengan kata lain, cadangan pada tahun 2000 lima kali lipat dibandingkan dengan cadangan tahun 1991, dan dua kali lipat dibandingkan cadangan tahun 1996.

Tujuh puluh persen dari cadangan tersebut tersimpan di bank-bank sentral seluruh dunia dalam bentuk dolar Amerika, dan sekitar 727 milyarnya tersimpan di Amerika Serikat. Suatu hal yang janggal; dengan cadangan yang mereka miliki, sebenarnya negeri-negeri berkembang lah yang memberikan kontribusi dalam menyediakan pinjaman murah, pinjaman jangka panjang, dan membiayai negeri-negeri kaya/makmur di dunia.

Maka jelas lah bahwa sistem keuangan yang demikian memiliki kemampuan dalam memaksa negeri-negeri miskin untuk menahan cadangan sumber devisanya meskipun tak sejalan dengan kepentingannya, hanya sekadar untuk melindungi diri dari instabilitas dan, dengan demikian memungkinkan negeri-negeri miskin membiayai negeri-negeri kaya. Karenanya, yang demikian itu memerlukan analisa yang lebih mendalam.
Di sisi lain, pembukaan/liberalisasi ekonomi, dengan segala resiko dan dengan perubahan bentuk pembiayaan dalam skala internasional, menghasilkan pertumbuhan (yang mengagumkan) pasar negeri-negeri yang baru bangkit. Pada tahun 1980-an, 24 negeri (terpenting) yang baru bangkit, secara keseluruhan, telah memiliki modal sebesar US$ 145 milyar, pada tahun 1992 gambaran tersebut telah meningkat tujuh kali lipat dan, pada tahun 1998, hampir mencapai lima belas kali lipat.

Perkembangan memukau pasar yang terorganisir, yang terjadi di negeri-negeri yang baru bangkit, telah meningkatkan ketidakstabilan sistem keuangan internasional. Kita harus ingat bahwa, setiap hari, pasar modal melakukan penilaian kembali atas berbagai investasi, dan penilaian tersebut akan dijadikan sebagai landasan bagi keputusan (konstan) para investor.

Tapi, kemudian muncul persoalan baru: penilaian tersebut mengakibatkan terjadinya transaksi dalam jumlah yang lebih besar dan lebih cepat ketimbang masa-masa sebelumnya, yang mengakibatkan ketidakstabilan pasar modal.

Dampak lainnya, akibat kebijakan neoliberal tersebut, adalah: terjadinya perpindahan aset milik negara ke tangan pengusaha internasionalyang, dalam kenyataannya, jauh lebih kuat ketimbang pemerintah.
Perbandingan rasio antara biaya dengan manfaat pinjaman jangka panjang tersebut tidak menguntungkan negeri-negeri Dunia Ketiga. Terutama, dalam hal keuntungan finansial, rasio tersebut memberikan problem (yang menjengkelkan) terhadap sektor transaksi keuangan (dengan luar negeri) karena, ternyata, deviden mengalir/dikirim ke luar negeri dan, pada umumnya, dalam jangka pendek saja sudah bisa mengeruk kembali arus keuangan (yang tadinya mengalir ke dalam negeri).

Jika kita mengambil contoh Amerika Latin, terlihat bahwa investasi yang ditetapkan oleh neraca pembayaran, ternyata, merupakan hasil dari privatisasi dan, dengan demikian, tercermin pula perubahan kepemilikan aset-aset akibat adanya penghisapanaset, yang semula ditujukan untuk kepentingan lokal berubah menjadi aset yang diperuntukan bagi kepentingan non-lokal (dengan demikian, mereka, sebenarnya, tidak melakukan investasi yang dapat mendatangkan kesejahteraan dan pekerjaan). Investasi tersebutyang semula dinilai sebagai arus-masuk dalam neraca pembayaran dan perhitungan finansial (saat perubahan kepemilikan didaftarkan)kemudian bertahan dan memberikan masukan berupa pertambahan pendapatan yang (namun) dinilai sebagai arus-keluar untuk pembayaran pembagian keuntungan di luar negeri, sehingga malahan mendekapitalisasi negeri yang menerima investasi dan meningkatkan problem tehadap sektor ekternalnya (atau hubungan ekonomi luar negerinya). Arus sumberdaya tersebut, yang mengalir ke negeri-negeri kayadan jarang diberitakan oleh media massasangat bertolakbelakang dengan pemberitaan (terus menerus) yang menyatakan bahwa negeri-negeri miskin telah ditingkatkan pendapatannya oleh investasi asing.

Jika kita, secara menyeluruh, melihat kembali unsur-unsur yang ada dalam neraca pembayaran Amerika Latin dan Karibia, maka terungkap lah elemen-elemen yang bisa menguatkan analisa tersebut, yakni dengan membuktikan bahwa yang menjadi penyebab (sebenarnya) defisit neraca pembayaran bukan lah karena evolusi neraca perdagangan yang tak menguntungkansebagaimana penjelasan banyak orangakan tetapi karena pencapaian unsur pendapatannya yang, setelah dihitung transfer-bersih arus timbal-balik sumberdayanya, lebih besar mengalir ke luar (berupa keuntungan investasi luar negeri).
Dalam periode 1990-1999menurut perhitungan ECLACakumulasi defisit neraca pembayaran Amerika Latin mencapai sekitar US$ 422 milyar. 95 % hasil (negatif) defisit tersebut disumbangkan oleh unsur pendapatan.

Oleh karena itu, tak ada alasan lagi bahwa swastanisasi, yang digembar-gemborkan kebijakan neoliberalyang, katanya, dalam beberapa kasus, bisa menghasilkan peningkatan pendapatan secara kilatsesunguhnya merupakan transfer-bersih (jangka-menengah dan jangka-panjang) sumber devisa yang akan menghasilkan konsekuensi lilitan spriral-hutang. Lebih jauh lagi, kebijakan pangalihan aset (tanpa pandang bulu) kepada orang asing dalam skala luas tak akan memperbaiki perubahan struktural atau memenuhi kebutuhan nyata ekonomi Amerika Latin [per se (2 )].

Peninjauan kembali model sistem keuangan internasional (yang berlaku saat ini) tak akan lah lengkap tanpa mengacu pada peran IMF. Banyak kritikan yang ditujukan pada IMF sehubungan dengan cara mereka menyelesaikan krisis sekarang ini. Terutama, tuduhan mengenai ketidakmampuan IMF dalam memprediksikan apa yang akan terjadi dan memaksakan (dengan segala bahayanya) syarat-syarat perjanjian kepada negara-negara debitor, yang memberikan hak kepada mereka untuk mencampuri strategi pembangunan sosial pemerintahyang menyebabkan pemerintah tersebut terpuruk ke dalam problem domestik serius yang, pada akhirnya, menimbulkan ketidakstabilan dan memaksa mereka dengan segera menghamburkan sumber-sumber keuangan (devisa)-nya guna mengakhiri krisis tersebut padahal mereka sangat membutuhkannya. Banyak orang berkata bahwa IMF memang seharusnya, demi tindakan preventif, menyediakan fasilitas hutang-bunga rendah karena sumber ketidakstabilan tersebut disebabkan guncangan internasional.

Ada juga yang menyarankan agar IMF memberikan Hak-hak Khusus Menarik Uang bagi negeri-negeri yang kebijakan ekonominya terhambat krisis keuangan.

Yang lainnya mengusulkan agar, secara internasional, diberikan penangguhan pembayaran hutang bagi negeri-negeri yang terancam likuiditasnyabila disebabkan oleh pengaruh (krisis) eksternalsehingga, dengan demikian, mereka bisa menjadwalkan kembali hutang-hutannya dan dampak krisis bisa ditanggung secara adil oleh debitur serta kreditur.

Kesamaan dari usulan-usulan tersebut di atas adalah pengakuan bahwa IMF tak memiliki andil dalam menata stabilitas ekonomi internasional, perannya sekadar sebagai organisasi yang memulihkan krisis yang diderita kreditur, atau bukan sebagai organisasi yang menyediakan dana preventif bagi debitur, yang sedang mencari dana agar tak terancam krisis likuiditas keuangan.

Dalam realitasnya, salah satu kelemahan mendasar IMF adalah: memaksakan syarat-syarat hanya kepada debitur-debitur Dunia Ketiga namun tidak kepada kreditur-kreditur dari negeri-negeri yang makmur. Dengan demikian, mendorong para kreditur bertindak secara tak bertanggungjawab demi mencari keuntungan sebesar-besarnya, berani mengambil resiko besar pada periode boom ekonomi. Tapi, pada saat dihantam krisis, IMF berusaha menjamin investasi/pinjaman yang diberikan tetap bisa dikembalikan, yakni dengan mendorong negeri-negeri Dunia Ketiga terus menerus mengemis hutang yang, di atas segagalanya, mensyaratkan tingkat bunga yang tinggiagar menutup resiko yang diambil oleh pemberi pinjaman/investor saat mereka menanamkan uangnya di negeri-negeri tersebut. Ya, dengan demikian, agar bisa memenuhi kewajiban membayar hutangnya, negeri-negeri Dunia Ketiga harus kembali mengemis hutang pada IMF. Semua itu, maknanya: bahwa tugas IMF adalah menghilangkan resiko para kredituryang akan menentukan tingkat bunga hutang.

Terdapat kerancuan dalam perdebatan mengenai keterlibatan sektor swasta negeri-negeri kaya untuk mencegah dan memecahkan krisis yang terjadi. Sayangnya, tak ada seorang pun mampu menjelaskan secara detail bagaimana usulan tersebut bisa dilaksanakan.

Akhirnya, tak seorang pun juga bisa mengabaikan kenyataan bahwa kerja-kerja yang dilakukan oleh IMF, dalam kenyataannya, semata-mata sekadar sebagai kaki tangan Amerika Serikatsatu negeri yang menentukan struktur IMF agar ia, secara sepihak, bisa mengatur negeri-negeri lain demi melayani tujuan-tujuan kekuasaannya yang sangat besar di tingkat internasional.

Terlepas dari kritikan-kritikan dan kelemahan-kelemahan yang melekat pada IMF, dan segala hal yang pernah diungkapkan beberapa tahun terakhir ini, faktanya hingga saat ini, negeri-negeri yang memiliki problem keuangan tak memiliki pilihan lain kecuali bersandar pada IMFmengemis jalan keluar, dan mengatasinya bersama. Dihadapkan pada pengemis semacam itu, IMF memaksa mereka menanggalkan/mencabut segala macam peraturan perdagangan dan keuangan, termasuk, tentu saja, menuntut liberalisasi kapital dan aturan-aturan finansial dengan sepenuh-penuhnya. Dengan kata lain, makna sebenarnya, adalah: menghilangkan segala hambatan yang menghalangi investasi asing, menangguhkan segala bentuk bantuan atau perlindungan bagi perusahaan-perusahaan domestik, dan mengizinkan partisipasi (tanpa batas) perusahaan-perusahaan asing dalam sektor finansial.

Dilema besar yang dihadapi negeri-negeri tersebut adalah: semakin mereka menerima syarat-syarat tersebut, semakin mereka akan ditelikung oleh krisis di masa mendatang; dan, bila mereka menolaknya, mereka tak akan menerima bantuan yang sangat mereka butuhkan untuk mengatasi krisis tersebut.
Sementara perdebatan-perdebatan mengenai syarat-syarat tersebut berlangsung, situasi krisis pun berjalan terus, bahkan semakin memburuk, sehingga tekanan untuk menerima syarat-syarat tersebut tak bisa dipikul lagi.

Lembaga-lembaga elit Amerika Serikat, yang pekerjaaannya menghitung tingkat-resiko, tak hanya menilai tingkat resiko perusahaan, tapi juga menghitung tingkat resiko negeri-negeri tersebut, dan bisa campur tangan dalam proses-proses penanganan resiko. Saat lembaga-lembaga tersebutdalam periode menunggu campur tangan IMFmengumumkan suatu perubahan (negatif) dalam tingkat resiko, problem-problemnya semakin memburuk, lebih banyak lagi kapital yang kabur, dan biaya finansial untuk memasukkan kembali kapital semakin meningkat.

Situasi tersebut menghadirkan tiga pertanyaan:

Yang pertama: Rasionalitas dan moral apa yang ada di balik tatanan dunia yang mengizinkan sekolompok pakar yang berbasis di Washingtonyang, semua orang tahu, bahwa kedudukan mereka, pada akhir analisis, tergantung pada dukungan Amerika Serikat sebagai “pemegang saham-pengontrol” IMFuntuk merancang, dalam beberapa jam saja, program-program penyesuaian ekonomi yang, sebenarnya, sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat, sehingga hajat hidup jutaan umat manusia tergantung padanya?

Yang kedua: Dalam menghadapi situasi seperti itu, pemerintah negeri-negeri Dunia Ketiga harus mensubordinasikan dirinyadalam beberapa hari, bahkan dalam beberapa jam sajakepada keputusan-keputusan ekonomi-politik yang dibuat oleh segelintir pakar asing yang bertindak di bawah komando Amerika Serikat. Bagaimana mungkin hal itu bisa diselaraskan dengan demokrasi dan kemandirian/kedaulatan negeri?

Yang ketiga: Siapa yang harus bertanggungjawab bila program-program menyebabkan kekacauan ekonomi, politik dan sosial yang, tentu saja, akan samasekali melumpuhkan negeri, seperti yang terjadi di Indonesia dan Ekuador? Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kematian, pembakaran toko-toko dan pabrik-pabrik, dan kesengsaraan jutaan keluarga akibat pengangguran yang semakin meningkat.

Negeri-negeri Dunia Ketiga sedang menunggu jawabannya.

Tapi, konsekuensi-konsekuensi dari tatanan neoliberal tersebut, yang yang perlu ditunggu lagi, di antaranya adalah:

Pertama, program penyesuaian yang dipaksakan IMF mengkibatkandalam arti yang sesungguhnya—pemotongan drastis dalam pembelanjaan sosial, terutama biaya pendidikan dan perawatan kesehatan. Sementara itu, kehidupan itu sendiri menunjukan bahwa jika persoalan-persoalan sosial tak dihubungkan dengannya (kesehatan dan perawatan kesehatan), tak ada yang namanya pertumbuhan bisa dikatakan solid, tak peduli betapa menakjubkannya statistik makroekonomi yang disajikan pada rakyat. Hari demi hari terus berjalan, dunia telah kehilangan kepercayaannya pada “keajaiban” pertumbuhan ekonomi yang berdiri di atas landasan pengangguran dan peningkatan problem-problem sosialyang, sederhana saja, cepat atau lambat, akan meledak menjadi instabilitas politik yang, pada gilirannya juga, akan menyebabkan kaburnya kapital, tingkat bungan yang tinggi, resesi, lumpuhnya pasar modal dan menurunnya nilai tukar uang, semuanya berputar-putar tak berkesudahan.

Demikian pula, kebutuhan untuk melakukan investasi dalam bidang pendidikan telah memberikan buktinya sendiri. Perwakilan Bank Pembangunan Antar-Amerika, yang menghadiri konferensi globalisasi yang diselenggarakan di Kuba pada bulan Januari, menjelaskan bagaimana, sebagai contoh, rendahnya tingkat pendidikan di Amerika Latin menjadi faktor penyebab menurunnya tingkat pertumbuhan di region tersebut.
Semua itu berkaitan dengan isu menurunnya bantuan pemerintah, dan pembelaan irasional bahwa investasi swasta bisa memnuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur sosial, padahal semakin terbukti saja bahwa kepentingan kapital swasta untuk memperoleh likuiditas dan mengeruk keuntungan tak bisa didamaikan dengan kebutuhan investasi jangka panjang dan proyek-proyek sosial.

Kedua, tahun-tahun globalisasi sekarang ini, ternyata, tidak meningkatkan kesejahteraan mayoritas umat manusia tapi, malah sebaliknya, semakin memperdalam jurang anatara yang kaya dengan yang miskin, dan semakin memperbesar ketidakadilan. Menurut data Bank Pembangunan Antar-Amerika, terdapat 90 juta rakyat Amerika Latin yang hidup dalam kemiskinan pada tahun 1980-an, setelah hampir dua dekade akselerasi globalisasi dan, saat ini, meningkat menjadi sekitar 200 juta
Juga, tak satu pun gugatan terhadap nasib negeri-negeri tebelakang yang sangat menderita akibat dampak krisis ekonomi. Bahkan UNCTAD percaya bahwa krisis yang terjadi saat ini harus dianggap sebagai “krisis pembangunan” yang, konsekuensinya dipikul secara merata, baik oleh negeri-negeri kaya maupun oleh negeri-negeri miskin. UNCTAD mencatat bahwa, pada tahun 1998, penurunan harga barang-barang setengah bagi negeri-negeri OECD bisa meningkatkan neraca perdagangannya sebesar 5%, sehingga membantu mereka mempertahankan tingkat pendapatannya, dan menurunkan inflasi serta tingkat suku bunga; biaya bagi semua itu: kondisi hidup negeri-negeri miskin yang semakin mengenaskan.
Singkatnya, lagi-lagi terbukti bahwa negeri-negeri miskin dan lapisan masyarakat melarat lah yang dengan segera terkena dampak krisisyang, konsekuensinya, memang, melekat dalam tatanan ekonomi dunia saat ini. Saat krisis terjadi, para pemegang saham di Wallstreet merasa keuntungannya berkurang. Seorang melarat (di Amerika Latin atau Asia Tenggara) beserta keluarganya kekurangan makanan atau samasekali kelaparan.

Ketiga, dalam dua dekade terakhir ini telah tersingkap esensi ketidakstabilan model kebijakan neoliberal. Mengalihkan permohonan bantuan pada sektor swastayang dianggap sebagai sumber keuangan duniadan menghapuskan kredit pemerintah, memberikan peluang bagi instabilitas dan spekulasi dalam sistim keuangan internasional. Kapital swasta diberikan peluang untuk mengeruk keuntungan dan menghindari rsiko yang tak diinginkan, sehingga mereka bisa bergerak secara konstan dan sesuka hatinya. Skala besar-besaran dan kecepatan gerakan kapital tersebutsekarang ini, lebih dari sebelum-sebelumnyamerupakan ancaman bagi ekonomi dunia dan, terutama sekali, bagi dunia di belahan yang paling lemah: negeri-negeri Dunia Ketiga.

Upaya memecahkan persoalan tersebut dengan cara meningkatkan liberalisasi nampaknya seperti mencekokkan obat (pada pasen yang kondisinya kritis) dengan dosis yang dapat memberikan reaksi negatif.

Seharusnya semua itu menjadi bukti yang sangat gamblang bahwa negeri-negeri kaya samasekali tak memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan negeri-negeri Selatan, tetangganya sendiri. Kesimpulan mereka nampaknya seperti ini: kami sudah memberikan obat yang ampuh; bila memang si pasen tak sembuh-sembuh, itu sih urusan mereka, bukan urusan kami.

Menurut mereka, persoalan yang kita hadapi bisa dipecahkan oleh lima cara sederhana:

• Informasi yang lebih transparan dan pengawasan perbankan yang lebih efektif.

• Memperkuat sistem perbankan dan sistem keuangan.

• Memperbesar partisipasi sektor swasta.

• Meningkatkan liberalisasi pasar modal.

• Membuat undang-undang yang bisa dipatuhi.

Dan, seakan-akan menawarkan manisnya gula di saat kepahitan, sekarang ini mereka berkoar koar, apakah dengan malu-malu atau secara sisnis, untuk menerapkan kebijakan sosial dan kebijakan-kebijakan yang bisa membantu orang-orang yang miskin dan ringkih.

Seluruh kenaifan dunia tak akan cukup untuk membuat Negeri-negeri Selatan percaya bahwa jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang menekan mereka adalah cara-cara seperti itu.
Apa yang minimal bisa kita harapkan, agar menemukan jalan keluar yang sesungguhnya, adalah menghancurkan keabsolutan, kedikatatoran IMF, dan menggantinya dengan lembaga yang sanggup mengatur keuangan internasional, yang memperhitungkan situasi dunia sekarang ini, yang bekerja dengan landasan demokrasi, serta yang tak memberikan kesempatan bagi kekuasaan Amerika Serikat untuk mencengkramnya.

Sebelum semua itu terwujud:

• Harus dibuat mekanisme yang singkat dan jelas, sehingga negeri-negeri yang mengalami krisis bisa memiliki akses ke dana-dana IMF dengan cara yang mudah dan hemat, tanpa memrlukan syarat-syarat yang menyulitkan. Sudah terbukti bahwa waktu untuk merundingkan paket bantuan (pada saat krisis), dan untuk menyemakati syarat-syarat yang tak pasti, terlalu molor sehingga sudah terlambat untuk menghindari krisis. Sudah terbukti bahwa upaya IMF untuk menghindari dan mengatasi krisis tidak lah ampuh.

• IMF harus berhenti memaksakan resepnyauntuk melakukan liberalisasi (tanpa batas) terhadap arus/pemilikan kapital dan masalah-masalah keuangan. Setiap negeri harus bebas menentukan regulasi kadar liberalisasinya, tanpa tekanan dari pihak luar dalam bentuk apapun.

• Tak boleh ada satu pun syarat IMF yang mengizinkan mereka campur tangan, langsung atau tak langsung, dalam kebijakan-kebijakan sosial domestik karena setiap pemerintah memiliki hak untuk menentukannya secara berdaulat.

• IMF harus melibatkan kreditur untuk memecahkan krisis, yakni melalui perjanjian internasional yang dapat memberikan kesempatan penangguhan hutang bagi negeri-negeri yang sedang terancam likuiditasnya, apalagi bila krisis yang melanda negerinya tersebut disebabkan oleh lingkungan eksternal.

• Transparansi informasi dan pengawasan yang efektif, yang mereka tuntut kepada lembaga-lembaga keuangan negeri-negeri Dunia Ketiga, harus juga merupakan tuntutan yang diberlakukan pada lembaga-lembaga keuangan yang sangat rumit di negeri-negeri Dunia Pertamamisalnya saja, pengelolaan dana-dana darurat (yang dianggarkan untuk perlindungan dari hantaman krisis) sama sekali tak bisa diketahui oleh bank-bank sentral dan pemerintah negeri-negeri kaya. Padahal, paradoksnya, dana-dana tersebutyang sering digunakan untuk tujuan-tujuan spekulatifjumlahnya lebih besar dari cadangan bank sentral negeri berkembang.

• Sangat lah mendesak untuk meningkatkan bantuan resmi (khususnya) dalam menanggulangi, memperkecil, kesenjangan yang begitu mencolok antara negeri-negeri kaya dengan negeri-negeri miskin dalam bidang pendidikan pendidikan, karena tanpa itu tak mungkin ada pembangunan di negeri-negeri miskin, bahkan seandainya pun mereka menerima arus masuk kapital swasta. Sudah terbukti bahwa liberalisasi ekonomi yang semena-mena tak akan bisa diselaraskan dengan pembangunan infrastruktur sosial. Juga, sangat lah jelas bahwa investasi oleh sektor swasta tak bisa menggantikan peranan pemerintah dalam meningkatkan/membantu kesejahteraan rakyat. Liberalisasi dan investasi swasta tak akan memberikan jaminan bagi program-program pendidikan padahal, jika negeri-negeri Dunia Ketiga tak meningkatkan taraf pendidikannya, tak akan ada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sangat lah mengkhawatirkan melihat bagaimana, dalam prakteknya, masalah mendesak tersebut terus menerus dikesampingkan dari agenda internasional.

• Sangat lah vital, bagaimana pun juga, membuat regulasi terhadap perdagangan pasar bebas untuk menelikung aktivitas spekulatif yang begitu besarnyayang jelas-jelas akan membahayakan stabilitas ekonomi negeri-negeri Dunia Ketiga. Beban pajak sebesar tak kurang dari 1 % harus dipikulkan pada transaksi keuangan spekulatif tersebut, dan uangnya harus digunakan untuk mempercepat pembangunan. Pengembangan keilmuan dan teknis dalam sektor telekomunikasi serta pemorosesan informasi akan memudahkan masyarakat internasional menyelesaikan tugas tersebut.

• Sebuah bank negeri-negeri Selatanyang melibatkan pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, lembaga-lembaga keuangan dan para pengusaha dari negeri-negeri Dunia Ketiga, sebagai pemegang sahamnyaharus segera didirikan. Negeri-negeri pengekspor minyak harus memiliki pengabdian, komitmen, dengan menyerahkan sebagian dana dalam bentuk deposito (tanpa bunga) ke dalam bank tersebut. Bank tersebut akan menjadi alat untuk melayani kepentingan negeri-negeri Selatan dalam membangun hubungan-hubungan dagang dan finansial di antara mereka.

• Masalah hutang luar negeri harus diperlakukan dengan carayang berbeda. Kami akan menjelaskannya dalam dokumen yang lain.

Harus ada proposal kongkret lainnya, namun yang paling penting adalah: pemerintah negeri-negeri Selatan tak boleh sekadar menjadi begundal yang melaksanakan apa yang disebut rancangan “arsitektur keuangan internasional”, yang tujuannya meragukan dan membingungkan. Kita tak bisa sekadar mendengarkan sesuatu yang, katanya, baru tapi sebenarnya hanya lah retorika kosong belaka, bualan, yang tak berdaya menghadapi realitas. Kita wajib untuk betindak.

(1) Lima Apendiks di bawah ini merupakan lampiran pidato Fidel Castro Ruz, Presiden Dewan Negara dan Dewan Menteri Republik Kuba, yang disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin-pemimpin Negara-negara Selatan yang tergabung dalam Kelompok 77, Havana, 12 April, 2000.

(2) Dalam dirinya; dengan sendirinya; Webster’s New Collegiate Dictionary, a Merriam-Webster, G. & C. Merriam Company, Springfield Massachusetts, USA, 1977, hal. 855.