Poker.Com

Polri Dukung Pembangunan Server RIM untuk Melacak Kasus Terorisme

2010-09-04T01:02:00.000+07:00

Rencana pembangunan server Research In Motion (RIM) di Indonesia mendapat sambutan positif Polri. Mabes Polri mendukung pembangunan server yang digunakan ponsel Blackberry itu untuk membantu mengungkap kasus-kasus terorisme.
“Ya kita dukung,” ujar Kadivhumas Polri Brigjen Iskandar Hasan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Jumat (3/9/2010).
Menurut Iskandar, rencana Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mendirikan server RIM bisa memudahkan Polri melacak jaringan terorisme di Indonesia. “Tentu kalau itu bagus, untuk mengetahui bagaimana kejahatan terorisme baik. Tentu nanti kita akan lihat,” tandasnya.
Sebelumnya, KPK bersama dengan Kementerian Kominfo sedang menjajaki kemungkinan mendirikan data server Research in Motion (RIM) di Indonesia. Server yang digunakan ponsel Blackberry untuk lalu lintas data itu dapat membantu KPK mengungkap kasus korupsi.
“Kalau sampai ini terwujud (data server) pasti negara akan ramai. Karena yang selama ini tertutup, bisa langsung terbongkar,” jelas Menkominfo Tifatul Sembiring.
Pendirian RIM, menurut Tifatul dinilai sangat penting bagi semua untuk melacak segala bentuk kejahatan. Termasuk yang sifatnya mengancam keamanan sebuah negara seperti terorisme.

http://www.dakwatuna.com/2010/polri-dukung-pembangunan-server-rim-untuk-melacak-kasus-terorisme/

Ditlantas PMJ Sediakan Bus

2010-09-04T00:56:00.000+07:00

Selasa, 31 Agustus 2010 | 09:09:39 WIB

Ditlantas PMJ Sediakan Bus Bagi Pemudik Untuk Konversi Sepeda Motor

Oleh : Babinkam Admin

Beragam cara dilakukan pihak Ditlantas PMJ dalam mengurangi tingginya angka pemudik yang menggunakan sepeda motor. Diawali dengan sosialisasi rawannya kecelakaan dan akan diadakannya tindakan tilang terhadap pelanggar lalu lintas, Ditlantas juga akan menyediakan Bus pengangkut pemudik.

Rencananya, bus pengangkut pemudik tersebut akan di tempatkan di titik terluar dari area Polda Metro Jaya, yakni di Bekasi. “Kita akan menyediakan Bis di Cek Point depan KPU Kab Bekasi” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Drs Condro Kirono,MM, Sabtu (28/08/2010).

Penyediaan Bis di check point ini merupakan langkah alternative untuk mengurangi membludaknya pemudik sepeda motor. Diprediksi, pemudik sepeda motor lebaran 2010 ini akan mencapai 3.617.666 atau naik 14 % dibanding tahun 2009.

Sejauh ini, persediaan Bis yang sudah dapat dipastikan akan di tempatkan di KPUD Kab Bekasi baru berjumlah 4 kendaraan. Bus itu sendiri nantinya akan diperuntukkan bagi istri dan anak para pemudik untuk diantarkan hingga ke wilayah Cirebon.

“Ayahnya bisa melanjutkan perjalanan menggunakan motor namun Ibu maupun anaknya dapat menggunakan Bis tersebut,” jelas Kombes Condro. “ 4 Bis ini kontribusi dari Honda dan BRI. Nantinya Yamaha pun akan melakukan hal yang sama.”

Harapannya, solusi ini bermanfaat bagi para Pemudik yang akan menggunakan sepeda motor. Karena selain akan memangkas waktu perjalanan juga akan merasa lebih aman jika menggunakan Bis.

Adapun Check-check point yang akan dibangun pihak kepolisiaan selain di depan KPUD Kab Bekasi antara lain: Jakpus di Coca Cola, Jakarta Utara di Tl Bintang Mas, Jakbar di Samsat Jakbar, Jaksel di Fly Over Jagakarsa, Jaktim di Grand Mall Cakung, Depok di Simpang Depok, Bekasi Kota di Sun City, Tanggerang Kota di Cimone Jalan Merdeka dan Tanggerang Kab di Perum Citra Raya.

Dirlantas Condro, perwira menengah lulusan Akmil 84 ini juga menuturkan jika keberadaan Check Point tak semata-mata hanya mengurusi urusan pemudik. Akan tetepi, posko itu juga akan digunakan sebagai Pos oleh Anggota Polantas di lapangan untuk mengantisipasi arak-arakan ketika malam takbiran.

Sumber : TMC POLDA METRO JAYA

http://202.59.168.245/berita_isi.php?id=1111

Kerusuhan Buol

2010-09-04T00:49:00.002+07:00

Keluarga Polri yang Mengungsi, Kembali

Jumat, 3 September 2010 | 23:02 WIB

BUOL, KOMPAS.com - Pengungsi yang berasal dari keluarga Polri akibat bentrokan antara warga dengan aparat kepolisian di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, kembali ke asrama pada Jumat (3/9/2010), malam.

Kapolda Sulteng, Brigjen Polisi Muhammad Amin Saleh di Buol, Jumat malam mengatakan, selain kembali ke asrama sebagian anggota Polri ada juga yang mengungsi ke Tolitoli dan Palu. "Tetapi umumnya sudah kembali ke asrama," kata Amin Saleh.

Terkait apakah kemungkinan anggota polri yang bertugas di Buol akan dipindahtugaskan ke daerah lain, Amin Saleh mengatakan, distribusi anggota polri tidak gampang.

Lagi pula, dalam situasi dan kondisi apapun anggota Polri harus siap menghadapinya.

Menurut Kapolda hingga kini belum diketahui jumlah kerugian di pihak Polri akibat bentrokan di Buol.

Menurutnya, dalam peristiwa tersebut sebanyak 25 rumah anggota Polri baik yang mengontrak maupun rumah milik sendiri isinya dikeluarkan lalu dibakar warga.

Selain itu juga terdapat empat unit kendaraan dinas berupa sepeda motor ikut dibakar dan tiga unit kendaraan pribadi.

Sementara pihak warga sipil yang mengalami luka tembak dan meninggal dunia sebanyak 30 orang.

Tujuh diantaranya meninggal dunia, tiga dalam kondisi kritis dan sedang mendapat perawatan intensif rumah sakit umum Buol.

Satu diantara korban yakni Supriyadi hingga Jumat malam ini masih mendapat bantuan oksigen. Ismail, keluarga korban mengatakan, korban mengalami luka tembak diperut.

"Sekitar lukanya sudah biru sampai di belakang. Badannya panas terus dan selalu berteriak," kata Ismail.

Dia mengatakan, hingga kini keluarga korban belum yakin peluru yang bersarang dalam tubuh korban sudah hilang meski sudah dioperasi rumah sakit.

"Kami belum tahu apakah peluru sudah keluar atau belum, kami masih menduga peluru ada di dalam," katanya.

Informasi Kegiatan http://www.polri.go.id/index.php?op=kegiatan

2010-05-11T14:05:00.000+07:00

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Wilayah Hukum di Polda Polres Metro Jakarta Selatan, 11 Mei 2010

Waktu	:	20.00 WIB
Bertempat	:	Jl. Menteng Rawa Jalawe Pasar manggis Setiabudi Jakarta Selatan
Pelaksana	:	Majelis Nurul Mustofa

Konser Musik Light Up Your Soul 2010 Wilayah Hukum di Polda Metro Jaya, 11 Mei 2010

Waktu	:	14.30 - 17.45 WIB
Bertempat	:	Univ. ABFII Perbanas Setiabudi Jakarta Selatan
Pelaksana	:	Redbox Active Comm

Gebyar Apresiasi Karakter Siswa Indonesia (G-AKSI) Wilayah Hukum di Polda Metro Jaya/Mabes Polri, 11 Mei 2010

Waktu	:	08.00 - 22.00 WIB
Bertempat	:	Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur Jakarta Timur
Pelaksana	:	Ditjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional

Unjuk Rasa Wilayah Hukum di Polda Metro Jaya, 11 Mei 2010

Waktu	:	10.00 - 13.00 WIB
Bertempat	:	* Kantor Kementrian Diknas, Jl. Jend. Sudirman Jakpus
		* Gedung DPR/MPR RI, Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat
Pelaksana	:	Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB.PGRI)

Europe Day Receptionbr.Wilayah Hukum di Polda Metro Jaya, 10 Mei 2010

Waktu	:	19.00 - 22.00 WIB
Bertempat	:	Grand Ballroom Four Seasons Hotel Jakarta Jl. HR. RAsuna Said Jaksel
Pelaksana	:	European Union

Konferensi Penghafal Al Qur'an Se-Asia Pacific
Wilayah Hukum di Polda Polres Metro Jakarta Pusat, 10 Mei 2010

Waktu	:	13.00 WIB
Bertempat	:	Masjid Istiqlal Jl. Taman Wijaya Kusuma Jakpus
Pelaksana	:	Rabithah Ma'ahid Al Qur'an Indonesia

Gebyar Apresiasi Karakter Siswa Indonesia (G-AKSI)
Wilayah Hukum di Polda Metro Jaya/Mabes Polri, 10 Mei 2010

Waktu	:	08.00 - 22.00 WIB
Bertempat	:	Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur Jaktim
Pelaksana	:	Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasiona

PENJELASAN

2010-04-20T14:05:00.002+07:00

2010-04-20 07:12:21 | oleh Kombes Zulkarnaen

PENJELASAN PEMBERLAKUAN PERATURAN KAPOLRI NO. POL. : 7 TAHUN 2006 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERATURAN KAPOLRI NO. POL. : 8 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SURAT EDARAN
Nomor : SE/ 01 /IV/2010

tentang

PENJELASAN PEMBERLAKUAN PERATURAN KAPOLRI NO. POL. : 7 TAHUN 2006
TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN PERATURAN KAPOLRI NO. POL. : 8 TAHUN 2006 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. Rujukan:

a. Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. pernyataan dari pihak-pihak tertentu mengenai tidak berlakunya Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan alasan belum diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berlaku, walaupun belum didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Peraturan Kapolri dimaksud merupakan amanat dari Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sesuai Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

b. ketentuan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengharuskan peraturan perundang-undangan untuk diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, belum ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya, sehingga pada tanggal 25 Januari 2007 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

c. walaupun Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tidak didelegasikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, namun penerbitan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 merupakan kewenangan Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selaku penyelenggara pemerintahan. Disamping itu penerbitan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 mengacu pada Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang diperbolehkan menyusun peraturan perundang-undangan di luar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

d. dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak secara tegas menyebutkan mengenai pengundangan peraturan menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (termasuk Peraturan Kapolri). Hal itu baru diatur secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

e. berdasarkan ketentuan pada angka 2 huruf a, b, c dan d di atas, maka penempatan Peraturan Kapolri dalam Berita Negara dilaksanakan mulai tanggal 25 Januari 2007, sehingga Peraturan Kapolri yang diterbitkan sebelum tahun 2007 tetap berlaku walaupun belum diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, karena Peraturan Presiden dimaksud tidak berlaku surut;

f. pada ketentuan Penutup Peraturan Kapolri dirumuskan bahwa Peraturan Kapolri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jadi bukan pada tanggal diundangkan, sehingga Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 1 Juli 2006;

3. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka untuk penyelesaian perkara anggota Polri dalam hal melanggar kode etik tetap mempedomani Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : April 2010

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KADIVBINKUM

Drs. BADRODIN HAITI
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Cerita Ibu Warsinem

2009-12-15T19:15:00.002+07:00

"AYAH, bangun dong..! Siapa yang akan mengantar aku pulang?"
Itulah kalimat yang keluar dari mulut si gadis cilik berumur 5 tahun.
Sambil memeluk helm, ia terus mengguncangkan tubuh ayahnya.
Sang Ayah tetap terbujur kaku.
Ayahnya meninggal akibat kecelakaan yang menimpanya.
Seseorang bertanya kepada si anak...
"Namanya siapa?"
"Aku Tini", demikian jawab si gadis cilik.
"Nama ayahnya siapa?"
"Ayahku bernama Pak Eko", sambil tersedu.
"Rumah kamu di mana?"
"Aku nggak tau..."jawab si gadis lagi.
"Kok helmnya dipeluk terus?"
"Iya tadi kata Ayah, helmnya aku pegang aja soalnya deket kok"
Ah ternyata kali ini sang Ayah salah. Jarak yang dekat tidak menjadi jaminan keselamatan.
Aku tinggalkan si gadis cilik sejenak. Masih bisa kudengar kalimat yang diucapkannya: "Ayah, bangun dong. Aku mau pulang. Ayo antar aku pulang..."
Kisah ini diceritakan kembali oleh Kompol Warsinem, Kasi Dikmas Ditlantas Polda Metro Jaya.
Nama tokoh hanya rekayasa. Untuk semua para sahabat pengendara motor, berhati-hatilah...

http://www.forumbebas.com/thread-13869-post-199855.html

ALIH TUGAS PEJABAT POLRI

2009-12-10T09:29:00.002+07:00

OKTOBER 2008

IRJEN POL DSUMANTYAWAN DEPUTI BID KOM DAN INFORMASI KEMENKO POLHUKAM SBG PATI MABES POLRI(PENSIUN)

IRJEN POL FX. SUNARNO KAPOLDA JATENG SBG DEPUTI BID KOM DANINFORMASI KEMENKO POLHUKAM

IRJEN POL ALEXBAMBANG RIATMOJO KADIV TELEMATIKA POLRI SBG KAPOLDA JATENG

BRIGJEN POL YUDI SUSHARYANTO DIR LANTAS POLRI SBG KADIVTELEMATIKA POLRI

KOMBES POL DJOKO SUSILO WADIR LANTAS POLRI SBG DIR LANTASPOLRI

IRJEN POL ADANG FIRMAN KAPOLDA METROJAYA SBG PATI MABES POLRI (PENSIUN)

IRJEN POL WAHYONO WIDYISWARA UTAMA SESPIM POLRI SBG KAPOLDAMETROJAYA

BRIGJEN POL SUHARDI SIGIT KARO BINKAR POLRI SBG WIDYAISWARAUTAMA SESPIM POLRI

BRIGJEN POL PRASETYO WAKAPOLDA PAPUA SBG KARO BINKAR POLRI

BRIGJEN POL ACHMAD RIADI KONI PATI MABES POLRI SBG WAKAPOLDAPAPUA

BRIGJEN POL JAN THEODORUS ERALID FLIN RAHAKBAUW KARO BEKUMSDELOG POLRI SBG PATI MABE POLRI (PENSIUN)

BRIGJEN POL MUSTOFA KAPOLDA MALUT SBG KARO BEKUM SDELOGPOLRI

BRIGJEN POL FAJAR PRIHANTORO WAKAPOLDA NAD SBG KAPOLDA MALUT

KOMBES POL HERMAN EFFENDI ANALIS UTAMA BAINTELKAM POLRI SBGWAKAPOLDA NAD

BRIGJEN POL SUYITNO KARO FASKON SDELOG POLRI SBG PATI MABESPOLRI (PENSIUN)

BRIGJEN POL CHAIRUL ASMARAKARO BINJAH SDM POLRI SBG KARO FASKON SDELOG POLRI

KOMBES POL ICHWANTO HARIJADI PAMEN MABES POLRI SBG KAROBINJAH SDM POLRI

BRIGJEN POL IWAN NURISMAN ISMET KARO ANALIS BAINTELKAM POLRISBG STAF AHLI KAPOLRI

BRIGJEN POL NANA RUKMANA PATI MABES POLRI SBG KARO ANALISBAINTELKAM POLRI

BRIGJEN POL BACHRUDIN ISMAIL KAPOLDA GORONTALO SBG PATIMABES POLRI (PENSIUN)

BRIGJEN POL SUNARYONO DIR V/TIPITER BARESKRIM POLRI SBGKAPOLDA GORONTALO

KOMBES POL BOY SALAMUDDIN KAPOLWIL BANYUMAS SBG DIR V/TIPITERBARESKRIM POLRI

KOMBES POL GHUFRON KARO OPS POLDA NAD SBG KAPOLWIL BANYUMAS

BRIGJEN POL SOEKORAHARDJO SRI KRESNO TB KARO LITBANGSDERENBANG POLRI SBG STAF AHLI KAPOLRI

BRIGJEN POL BAMBANG WIDARYATMO PATI MABES POLRI SBG KAROLITBANG SDERENBANG POLRI

BRIGJEN POL CAREL RISAKOTTA KARO BIMMAS SDEOPS POLRI SBGPATI MABES POLRI (PENSIUN)

KOMBES POL SURMANA YUDHI YULISTIA KABAG JIANSIS ROJIANSTRASDEOPS POLRI SBG KARO BIMMAS SDEOPS POLRI

KOMBES POL M GATOT CHAMDANI IRWASDA POLDA PAPUA SBG PAMENPOLDA PAPUA (PENSIUN)

KOMBES POL HARYOGO KABID BINETIKASET PUSBINPROF DIV PROPAMSBG IRWASDA POLDA PAPUA

KOMBES POL DUDUNG MUSTIADI KABAG RENMIN ITWASUM POLRI SBGPAMEN ITWASUM POLRI (PENSIUN)

KOMBES POL ADE HUSEN KARTA DIPURA STAF PD SAHLI SBG KABAGRENMIN ITWASUM POLRI

KOMBES POL M AMHAR AZETH PAMEN DENMABES POLRI SBG KABAG ANEVITWASUM POLRI

KOMBES POL IMAM BASUKI WADIR POLAIR POLRI SBG PAMEN DENMABESPOLRI

KOMBES POL BUDI HARTONO UNTUNG KASUBDIT FASHARKAN DIT POLAIRPOLRI SBG WADIR POLAIR POLRI

KOMBES POL YAYAT SUPRIYATNA IRBID JEMEN OPSNAL II ITWIL IIIITWASUM POLRI SBG PAMEN ITWASUM POLRI (PENSIUN)

KOMBES POL M IDRUS GASSING PAMEN DENMABES POLRI SBG IRBIDJEMEN OPSNAL II ITWIL III ITWASUM POLRI

AKBP ERWIN FAISAL KAPOLRES SUMEDANG SBG KADEN 88 AT DITRESKRIM POLDA JABAR

AKBP AKHMAD WIYAGUS PAMEN BARESKRIM POLRI SBG KAPOLRESSUMEDANG POLDA JABAR.

http://www.komisikepolisianindonesia.com

Asal Mula Densus 88

2009-12-10T01:30:00.011+07:00

DENSUS 88 (Detasemen Khusus 88) Anti Teror Mabes Polri Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/756/X/2005, tentang Pengesahan Pemakaian Logo Densus 88 Anti Teror, tanggal 18 Oktober 2005, maka berikut ini adalah LOGO DENSUS 88 ANTI TEROR. Logo dapat dideskripsikan sebagai berikut: Berupa desain lingkaran dengan garis warna hitam dengan tulisan "DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR"� dengan latar belakang warna merah marun dan di tengah-tengah lingkaran terdapat gambar burung hantu warna hitam dan abu-abu dengan latar belakang warna kuning terang.

ARTI LOGO Burung Hantu Burung hantu merujuk pada spesies burung "nocturnal"� (aktif waktu malam) dan mempunyai bentuk muka yang berbeda dengan burung biasa. Muka burung hantu berbentuk rata seperti muka manusia dengan kedua belah matanya menghadap ke depan. Burung hantu juga mempunyai paruh bengkok kebawah yang tajam, dan mempunyai bulu jambul yang lembut.

Burung hantu adalah binatang pemangsa yang efisien karena dilengkapii perlengkapan yang memadai sebagai predator. Matanya yang terletak dibagian depan memberi kesan burung ini pandangan â€œmenyatuâ€� yang hebat. Dimana seekor burung hantu mempunyai kemampuan penglihatan secara binokuler (melihat sebuah obyek dengan kedua mata secara bersamaan), sehingga burung hantu dapat melihat obyek secara tiga dimensi dengan wilayah penglihatan 110 derajat, 70 derajat diantaranya dapat dilihat secara binokuler. Namun ia bisa memutar kepalanya 270 derajat sehingga bisa melihat ke belakang dengan mudah. Karena sering berburu dimalam hari, burung hantu dilengkapi dengan sistem pendengaran yang sagat baik.

Telinga terletak di dekat mata dan dilingkupi oleh wajah yang lebar. Wajah yang lebar ini berfungsi seperti radar menangkap suara yang menyalurkan gelombang suara melaui otot-otot wajah ke telinga. Daya penglihatannya dan pendengarannya pada malam hari sangat tajam, mampu mendengar cicitan tikus pada jarak 500 m. Cakarnya yang tajam akan keluar memanjang saat menyerang sehingga meningkatkan keberhasilan serangan.

Burung hantu juga dilengkapi sepasang sayap yang cukup spesial karena mampu meredam gerakan udara yang membuatnya tidak bersuara saat terbang dan menangkap mangsanya dengan kejutan. Itu juga membuatnya mampu mendengar pergerakan buruannya dengan jelas sambil terbang. Semuanya itu membuat Burung Hantu memiliki kemampuan berburu yang sangat tinggi, tangkas, cekatan dan disamping menyambar juga mengejar mangsanya di atas tanah. Penelitian pada jenis tertentu, kotoranya menunjukkan 99% memangsa tikus sedangkan 1% memangsa serangga. Mengkonsumsi tikus lebih banyak 2-3 ekor per hari namun daya membunuh lebih dari yang dimakannya.

FILOSOFI Burung hantu dengan kemampuan penglihatan yang tajam, pendengaran yang kuat karena "radar"� yang ada pada wajahnya, kemampuan bergerak tanpa bersuara di malam hari, dan kecepatan terbang yang tinggi akan memburu tikus (yang dimanapun selalu mengganggu dan merusak) kemanapun bersembunyi secara cepat dan akurat. Tikus dapat diartikan sebagai teroris yang selalu mengganggu umat manusia. Kemampuan burung hantu tersebut dapat melambangkan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat bergerak dengan sangat rahasia digunakan sebagai logo Detasemen Khusus 88 Anti Teror untuk memburu teroris kemanapun berada. Arti angka 88 pada tulisan Detasemen Khusus 88 ini menyerupai dua buah borgol. Angka 88 merupakan representasi dari korban peristiwa bom Bali pada tahun 2002 dari warga asing yang mengalami korban terbanyak yaitu Australia.

Makna "88" berikutnya adalah, angka "88" tidak terputus dan terus menyambung. Ini artinya bahwa pekerjaan Detasemen 88 Antiteror ini terus berlangsung dan tidak kenal berhenti. Angka "88" juga menyerupai borgol yang maknanya polisi serius menangani kasus ini. Meski sudah terjadi ratusan pengeboman di Indonesia sejak tahun 1999, pemerintah Republik Indonesia belum menyadari akan adanya aktivitas terorisme di Indonesia. Kasus pengeboman di Bali tanggal 12 Oktober 2002 telah membuka mata pemerintah Republik Indonesia dan dunia pada umumnya bahwa di Indonesia benar telah terjadi aktivitas terorisme yang sangat serius. Perundang-undangan pemberantasan terorismepun segera dibentuk, bahkan diberlakukan surut untuk penanggulangan terorisme tersebut. Untuk dapat menanggulangi terorisme di Indonesia,segera dibuat naskah kerjasama internasional di bidang kepolisian, teknik dan intelijen dengan negara negara di dunia. Untuk dapat segera mengungkap kasus bom Bali tersebut, Kepala Kepolisian Republik Indonesia membentuk satuan tugas yang anggota-angotanya dipilih dari polisi-polisi terbaik dari seluruh Indonesia. Tugas pokok satuan tugas yang baru dibentuk adalah untuk dapat segera mengungkap kasus pengeboman,menangkap pelaku dan membongkar jaringan teroris yang ada di belakangnya.

Cara kerja satuan tugas tersebut agar lebih efektif, maka diberi keleluasaan untuk memotong segala bentuk hambatan birokratis di lingkungan Polri. Persenjataan Densus 88 Satuan pasukan khusus baru Polri ini dilengkapi dengan persenjataan dan kendaraan tempur buatan Amerika, seperti senapan serbu Colt M4, senapan penembak jitu Armalite AR-10, dan shotgun Remington 870.

Dikedepan satuan ini akan memiliki pesawat C-130 Hercules sendiri untuk meningkatkan mobilitasnya. Senapan serbu Colt M4 Senapan penembak jitu Armalite AR-10 Shotgun Remington 870 Pesawat C-130 Hercules GO DENSUS 88!!!!!

http://www.brimob.host56.com

1.000 Pelajar Dididik

2009-12-10T01:17:00.005+07:00

SEMANGGI – Seribu siswa SMU dari puluhan sekolah di Jakarta mendapat pendidikan tertib berlalulintas dari Polda Metro Jaya.

Saat apel pelajar di Polda Metro Jaya, siswa yang tergabung dalam Patroli Keamanan Sekolah (PKS) ini menyampaikan ikrar mendukung aparat kepolisian. Mereka siap membantu penegakan hukum untuk mensosialisasikan UU No.22 tahun 2009 tentang Lalulintas kepada masyarakat.

Ahmad, 18, pelajar, mengaku senang membantu Polantas di jalan raya. Meski priorotasnya hanya di lingkungan sekolah. “Walau apel hujan-hujan, tapi kami tetap serius mengikuti pendidikan tertib berlalulintas,” kata siswa SMU Negeri di kawasan Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur ini.

Ia mengaku sebelum mengikuti pendidikan agak bingung dengan alasan harus menyalakan lampu motor dan melintas di sebelah kiri bahkan dilarang langsung berbelok kiri. Namun, setelah mendapat penjelasan bahwa kebijakan itu sesuai dengan peraturan berlalulintas di jalan raya, ia memahami.

“Ternyata aturan itu demi kemanusiaan. Saya mengerti sekarang,” kata pelajar yang juga anggota Paskibra di sekolahnya ini.

Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Drs Condro Kirono menjelaskan pelajar ini sengaja diberi pendidikan tertib berlalulintas agar menularkannya kepada siswa lainnya di sekolah masing-masing.

“Kami berharap, mereka sadar dan tertib di jalan raya. Ini demi keselamatan bersama,” kata Condro didampingi Kepala Dikyasa Polda Metro Jaya AKBP Kanton Pinem dan Kepala Bagian Registrasi dan Identifikasi Polda Metro Jaya AKBP Tedy Minahasa.

www.poskota.co.id

ATPM Sediakan Bus Saja

2009-12-10T01:11:00.003+07:00

Banyaknya populasi pemudik yang menggunakan sepeda motor untuk menuju kampung
halamannya, menimbulkan kekhawatiran beberapa pihak, khususnya mengenai faktor
keselamatan berkendara.

Bahkan, Polda Metro Jaya tidak merekomendasikan para pemudik menggunakan sepeda motor, meskipun beberapa ATPM motor menyediakan fasilitas mudik bareng dengan kawalan polisi juga.
"Kalau bisa kedepannya, ATPM menyediakan bus saja, kereta atau Kapal,jadi tidak
usah pakai motor," ujar Kepala Sub Direktorat Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Kanton Pinem, Jumat (18/9/2009).

Meskipun, lanjut Pinem, dirinya mewakili instansi Kepolisian merasa berterima kasih atas peran ATPM memfasilitasi mudik bareng bagi para pemudik motor.

"Setidaknya mereka semua terpimpin dan terkawal," ujarnya.

Karena biar bagaimanapun, yang namanya menggunakan motor untuk perjalanan jarak
jauh sangat berbahaya, karena ternyata banyak pemudik yang belum memperhatikan
keselamatannya sendiri, apalagi orang lain.

"Berboncengan, ditambah lagi barang bawaan yang overload, jelas berbahaya itu,"
tutupnya.

Bagja Pratama - detikOto

Hoegeng

2009-12-09T23:42:00.007+07:00

Di Indonesia, hanya ada tiga polisi yang tak mempan disogok: polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng!

Itu hanya joke di kalangan aktivis antikorupsi. Namun, harus diakui, dalam situasi sekarang sangat sulit mencari polisi yang tak mempan disogok, hidup hanya dari gaji, dan setelah pensiun tidak berbisnis.

Bahkan jenderal polisi yang dianggap bersih sekali pun hidupnya cukup mewah. Bandingkan dengan Hoegeng Imam Santoso.

Saat menjadi Kapolri, Hoegeng tetap hidup sederhana. Rumahnya tak dijaga oleh pengawal, dan tak ada perabotan mewah di dalamnya.

Setelah dicopot oleh Presiden Soeharto, dia menolak di-dubes-kan. Hidup hanya dari pensiun, tanpa punya rumah dan mobil pribadi.

Tak sampai hati melihat hidupnya yang teramat sederhana, akhirnya para sejawatnya di Polri urunan untuk membelikannya mobil. Sedangkan rumah yang selama ini ditempatinya, dibeli dari pemiliknya oleh Mabes Polri, untuk kemudian dihibahkan ke Hoegeng.

Hoegeng Imam Santoso (lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 14 Oktober 1921 – meninggal 14 Juli 2004 pada umur 82 tahun) adalah salah satu tokoh militer Indonesia dan juga salah satu penandatangan Petisi 50.

Dia masuk pendidikan HIS pada usia enam tahun, kemudian melanjutkan ke MULO (1934) dan menempuh sekolah menengah di AMS Westers Klasiek (1937). Setelah itu, dia belajar ilmu hukum di Rechts Hoge School Batavia tahun 1940. Sewaktu pendudukan Jepang, dia mengikuti latihan kemiliteran Nippon (1942) dan Koto Keisatsu Ka I-Kai (1943). Baru dia diangkat menjadi Wakil Kepala Polisi Seksi II Jomblang Semarang (1944), Kepala Polisi Jomblang (1945), dan Komandan Polisi Tentara Laut Jawa Tengah (1945-1946). Kemudian mengikuti pendidikan Polisi Akademi dan bekerja di bagian Purel, Jawatan Kepolisian Negara.

Mas Hoegeng di luar kerja terkenal dengan kelompok pemusik Hawaii, The Hawaiian Seniors. Selain ikut menyanyi juga memainkan ukulele. Sering terdengar di Radio Elshinta dengan banyolan khas bersama Mas Yos.

Banyak hal terjadi selama kepemimpinan Kapolri Hoegeng Iman Santoso. Pertama, Hoegeng melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut Struktur Organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru lebih terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Kedua, adalah soal perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan Keppres No.52 Tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI (Pangak) diubah menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Dengan begitu, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian (Mabak).

Perubahan itu membawa sejumlah konsekuensi untuk beberapa instansi yang berada di Kapolri. Misalnya, sebutan Panglima Daerah Kepolisian (Pangdak) menjadi Kepala Daerah Kepolisian RI atau Kadapol. Demikian pula sebutan Seskoak menjadi Seskopol. Di bawah kepemimpinan Hoegeng peran serta Polri dalam peta organisasi Polisi Internasional, International Criminal Police Organization (ICPO), semakin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol di Jakarta.

Tahun 1950, Hoegeng mengikuti Kursus Orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School Port Gordon, George, Amerika Serikat. Dari situ, dia menjabat Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya (1952). Lalu menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminil Kantor Polisi Sumatera Utara (1956) di Medan. Tahun 1959, mengikuti pendidikan Pendidikan Brimob dan menjadi seorang Staf Direktorat II Mabes Kepolisian Negara (1960), Kepala Jawatan Imigrasi (1960), Menteri luran Negara (1965), dan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Inti tahun 1966. Setelah Hoegeng pindah ke markas Kepolisian Negara kariernya terus menanjak. Di situ, dia menjabat Deputi Operasi Pangak (1966), dan Deputi Men/Pangak Urusan Operasi juga masih dalam 1966. Terakhir, pada 5 Mei 1968, Hoegeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara (tahun 1969, namanya kemudian berubah menjadi Kapolri), menggantikan Soetjipto Joedodihardjo. Hoegeng mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 2 Oktober 1971, dan digantikan oleh Drs. Mohamad Hasan.

POLISI adalahinstitusi modern. Polisi tidak dikenal di dunia kangouw (persilatan). Pada cerita silat China, seperti dianalisis Denys Lombard, tidak ada polisi. Bila sebuah keluarga dibunuh musuhnya, si anak yang kebetulan selamat akan berguru kepada tokoh sakti dan akhirnya membalas dendam.

Seperti
dikemukakan penulis Perancis, Casamayor, polisi adalah lembaga yang tak
tergantikan. Polisi ibarat sepatu yang senantiasa dibutuhkan. Bila
sepatu itu kemasukan air-karena di Jakarta sering banjir-apakah sepatu
itu akan dibuang dan kita berjalan dengan kaki telanjang? Sepatu itu
dikeringkan dengan menjemurnya, bila ada yang sobek dijahit, tetapi
sepatu itu tetap diperlukan untuk melindungi kaki dari beling, paku,
dan benda tajam lain.

Persepsi seperti
ini yang sebaiknya dikembangkan dalam menghadapi berbagai tudingan
terhadap berbagai kelemahan polisi saat ini. Dalam konteks ini bagus
pula bila diangkat keteladanan seorang jenderal polisi, Hoegeng, untuk
dicontoh.

HOEGENG lahir di
Pekalongan, 14 Oktober 1921. Nama pemberian ayahnya adalah Iman
Santoso, waktu kecil ia sering dipanggil bugel (gemuk), lama-kelamaan
menjadi bugeng, akhirnya berubah jadi hugeng. Setelah dewasa bahkan
sampai tua, ia tetap kurus.

Ayahnya, Sukario
Hatmodjo, pernah menjadi kepala kejaksaan di Pekalongan; bertiga dengan
Ating Natadikusumah, kepala polisi, dan Soeprapto, ketua pengadilan.
Mereka menjadi trio penegak hukum yang jujur, profesional, dan memberi
andil bagi penumbuhan sikap menghormati hukum bagi Hoegeng kecil,
bahkan karena kagum pada Ating-yang gagah, suka menolong orang, dan
banyak teman-Hoegeng ingin menjadi polisi.

Setelah lulus
PTIK tahun 1952, ia ditempatkan di Jawa Timur. Tugas kedua sebagai
kepala reskrim di Sumut yang menjadi batu ujian bagi seorang polisi
karena daerah ini terkenal dengan penyelundupan. Hoegeng disambut
secara unik. Rumah pribadi dan mobil telah disediakan beberapa cukong
judi. Ia menolak memilih tinggal di hotel sebelum mendapat rumah dinas.
Masih ngotot, rumah dinas itu lalu dipenuhi dengan perabot oleh tukang
suap. Kesal, ia mengultimatum agar barang-barang itu diambil kembali
oleh pemberi. Karena tidak dipenuhi, perabot itu dikeluarkan secara
paksa oleh Hoegeng dari rumahnya dan ditaruh di pinggir jalan.

Maka, gemparlah
Kota Medan karena ada seorang kepala polisi tidak mempan disogok. Di
Medan, Hoegeng mengembangkan forum antikorupsi yang terdiri atas aparat
hukum bersama tokoh sipil dan militer, yang mengadakan rapat sepekan
sekali.

Seusai bertugas
di Medan, Hoegeng kembali ke Jakarta. Untuk sementara ia dan istri
menginap di garasi rumah mertuanya di Menteng. Ia lalu ditugaskan
sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Selepas dari sini atas usul Sultan
Hamengku Buwono IX, Hoegeng diangkat menjadi Menteri Iuran Negara dalam
kabinet "seratus menteri" Juni 1965. Tahun 1966 ia kembali ke
kepolisian sebagai deputi operasi dan tahun 1968 menjadi panglima
angkatan kepolisian. Dalam jabatan ini, terjadi beberapa kasus yang
menarik perhatian publik, seperti Sum Kuning, penyelundupan Robby
Tjahyadi, dan tewasnya Rene Coenrad.

Kasus
tertembaknya mahasiswa ITB, Rene Coenrad, merupakan salah satu lembaran
hitam taruna Akabri/kepolisian. "Kesalahan berat dalam kasus ini adalah
digunakannya senjata api oleh salah seorang taruna Akpolâ€¦," tulisnya
dalam biografi Hoegeng yang akan terbit. Namun, yang diajukan sebagai
terdakwa Brigadir Dua Djani Maman Surjaman yang dihukum 1 tahun 6
bulan. Ironisnya, sang taruna itu konon berhasil merintis karier sampai
menjadi jenderal polisi.

Keuletan
menuntaskan kasus besar itu menyebabkan Hoegeng diberhentikan oleh
Presiden Soeharto. Sebelumnya Hoegeng merintis pemakaian helm bagi
pengendara motor yang saat itu menjadi polemik. Kini terasa, instruksi
itu memang bermanfaat.

Hoegeng ditawari
jabatan duta besar di Eropa, tetapi ia menolak. Alumnus PTIK tahun 1952
ini lebih senang menjadi orang bebas, ia tampil dengan grup musik
Hawaian Senior di TVRI, satu-satunya saluran televisi masa itu. Namun,
musik barat dengan kalungan bunga itu dianggap kurang sesuai dengan
"kepribadian nasional" oleh Menteri Penerangan Ali Moertopo sehingga ia
tidak boleh tampil lagi. Lalu, Hoegeng bergabung dengan rekan-rekannya
yang kritis dalam Petisi 50. Ia tetap sederhana. Saat rapat kelompok
ini di rumah Ali Sadikin, tidak jarang Hoegeng naik bajaj.

APA yang
mendorong Hoegeng menjadi tokoh yang bersih dan antikorupsi? Barangkali
pendiriannya yang ditanamkan oleh ayahnya, "yang penting dalam
kehidupan manusia adalah kehormatan. Jangan merusak nama baik dengan
perbuatan yang mencemarkan." Ayahnya tidak sekadar memberi nasihat,
tetapi bersama para sahabat ayahnya memberi teladan. Ayahnya seorang
birokrat Belanda yang sampai akhir hayatnya tidak sempat punya tanah
dan rumah pribadi.

Relevan dengan
kondisi sekarang untuk merenungkan pendapat Hoegeng, "Pemerintahan yang
bersih harus dimulai dari atas. Seperti halnya orang mandi, guyuran air
untuk membersihkan diri selalu dimulai dari kepala."

Terhadap pemimpin
yang kini saling berebut kekuasaan, tepat ujaran Hoegeng, "Itâ€™s nice to
be important, but itâ€™s more important to be nice". Ucapan yang sama
sering dilontarkan penyiar Ebet Kadarusman. Kita tak ingin mengultuskan
Hoegeng Iman Santoso. Sebagai manusia ia tentu memiliki kekurangan.
Namun, dalam masa transisi menuju tegaknya hukum di negara ini, ia
adalah seorang tokoh Indonesia yang patut diteladani.

http://www2.kompas..com/kompas-cetak...ni/1120336.htm

Judul buku: Hoegeng: Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa

Penulis: Aris Santoso, Ery Sutrisno, Hasudungan Sirait, Imran Hasibuan

Penerbit: PT Bentang Pustaka, 2009

Tebal: xvii + 334 halaman

KOMPOLNAS

2009-12-09T23:11:00.003+07:00

Kedudukan

Kompolnas adalah lembaga kepolisian nasional yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden

T u g a s

1. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Memeberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri

Wewenang

1. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri

2. Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri

3. Menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden

Pembiayaan

Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kompolnas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BARESKRIM

2009-12-09T22:07:00.007+07:00

SEJARAH BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI SEBELUM PERANG DUNIA II

1814

Dengan Inlandish Reglement dan Riglement opde Rechterlijke Organisatie semasa Gubernur Jenderal Rafles mulai jelas dasar-dasar dan organisasi Kepolisian, walaupun semasa V.O.C telah ada Kepolisian. Disinilah tugas Reserse dilaksanakan oleh Kepala Desa Perkara Kepolisian, yang ada pada waktu itu keadaannya sangat tidak memadai, dibanding dengan perkembangan yang terjadi.

1911

Kemudian diadakan Reorganisasi Kepolisian dan pada tahun 1914 disusun rencana Reorganisasi Kepolisian yang lengkap dengan bagian Reserse dilengkapi dengan pemotretan, daktiloskopi dan pustaka.

1920

Dibentuk Reserse daerah dengan nama Gewestelijke Recherche yaitu Dinas Rahasia Umum yang bertugas mengusut kejahatan yang terjadi diluar kota degan dilengkapi kendaraan (mobil).
MASA PENDUDUKAN JEPANG

1944

Kedudukan Kepolisian pada Depatemen Kehakiman Jepang dibawah Jaksa Agung, diadakan perubahan urusan kriminil bagian ekonomi.
MASA KEKUASAN BELANDA

1945-1946

Pada masa itu hanya ada satu Korps Polisi yang melaksanakan tugas preventif dan represif sekaligus dan kedudukan pada Kementrian Kehakiman.
MASA PERMULAAN (SETELAH PROKLAMASI)

19 Agustus 1945

Dengan kepolisian dibawah Dalam Negeri, Organsisasi Reserse bernama Bagian Pengusutan Kejahatan (Maklumat Pemerintah tanggal 1 Oktober 1945).

Juli 1946

Penetapan Pemerintah No.11/SD/1946 Kepolisian demahm jawatan tersendiri dibawah Menteri, Organisasi Reserse dipimpin oleh Kepala Dinas Reserse Kriminal (Bagian Pengusutan Kejahatan). Bulan Oktober 1948 Jawatan Kepolisian dibawah Perdana Menteri, Organisasi Reserse dipimpin Kepala Jawatan Reserse Pusat, yaitu Komisaris Besar Polisi R.K Sosrodanukusumo, Polisi Ekonomi Istimewa dibawah Bagian Pengusutan Kejahatan. MASA R.I.S

1949-1950

Dinas Reserse Kriminil dipimpin oleh Kepala Dinas Kriminil, kedudukan Kepolisian pada Kementrian Dalam Negeri (Administarsi Organisatoris), Jaksa Agung (Politik Polisionil) MASA NEGARA KESATUAN (SETELAH R.I.S)

13 Maret 1951
Organisasi Reserse berbentuk Dinas Reserse Kriminal terdiri dari 5 Seksi:

* Seksi Umum
* Seksi Khusus
* Seksi Penyeludupan
* Seksi Kejahatan Internasional
* Seksi Statistik dan Daktiloskopi Dibawah pimpinan Kepala Dinas Reserse

31 Desember 1961

Organisasi berbentuk Korps Reserse Kriminil dipimpin Komandan Korps Reserse Kriminil (Kadis Reserse).

15 Juni 1965

Organisasi berbentuk Direktorat Reserse dipimpin oleh Kepala Dinas Reserse kemudian Komandan Jenderal Koserse.

1 Agustus 1970
Komandan Reserse meliputi:

* Direktorat Pengawasan Keselamatan Negara
* Direktorat Reserse Kriminil
* Direktorat Reserse Ekonomi
* Laboratorium
* Pusat Identifikasi
* Secretariat NCB

30 Oktober 1984

Direktorat Reserse Polri yang dipimpin oleh Direktur Reserse Polri berpangakat Brigjen Pol berdasarkan Skep Kapolri No Pol: Kep/09/X/1984, tanggal 30 Oktober 1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Direktorat Reserse Polri.

Dengan Unsur Pelaksana:

* Subdit Serse Umum
* Subdit Serse Ekonomi
* Subdit Serse Narkotika
* Subdit Serse Uang Palsu
* Subdit Identifikasi
* Subdit Resmob Pus

7 Juli 1997

Korps Reserse Polri dipimpin oleh Komandan Korps Reserse dengan pangkat Mayor Jenderal Polisi berdasarkan Skep Panglima ABRI No: Kep/10/VII/1997, tanggal 7 Juli 1997 tentang Validasi Organisasi di lingkungan Polri membawahi:

* Direktorat Serse Umum
* Direktorat Serse Ekonomi
* Direktorat Serse Narkoba
* Direktorat Serse Udpal
* Direktorat Korwas PPNS dan Tipiter
* Direktorat Tipikor
* Pusat Informasi Kriminil

30 Juni 2004

Badan Reserse Kriminal Polri dipimpin oleh KABARESKRIM dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi berdasarkan Keputusan Kapolri No Pol: Kep/22/VI/2004, tanggal 30 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bareskrim.

Badan Reserse Kriminal membawahi:

* Biro Renmin
* Biro Analis
* Pus Labfor
* Pus Ident
* Bid Korwas PPNS
* Direktorat I Trannas
* Direktorat II Eksus
* Direktorat III Pidkor
* Direktorat IV Narkoba
* Direktorat V Tipiter
* Densus 88/AT

Visi dan Misi

Visi Bareskrim Polri Terwujudnya Penyidik yang profesional dan profosional dan dipercaya masyarakat. Misi Bareskrim Polri Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Bareskrim Polri, maka perlu dijabarkan ke dalam misi.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menjelaskan mengapa Bareskrim Polri ada, apa yang dilakukan, dan bagaimana melakukan.

Tupoksi ( Tugas Pokok dan Fungsi )

Gambaran Umum Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai salah satu dari Instansi Pemerintah, Bareskrim Polri berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan melalui system pertangung jawaban secara periodik.

Pertanggung jawaban kinerja Bareskrim Polri tahun 2008 disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2008 yang menggambarkan Rencana Strategis tahun 2008, akuntabilitas kinerja termasuk akuntabilitas keuangan, permasalahan dan kendala dalam pencapaian kinerja serta strategi pemecahannya.

Bareskrim Polri merupakan unsur pelaksana utama Polri pada tingkat Markas Besar yang berada di bawah Kapolri. Bareskrim Polri dipimpin oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri disingkat Kabareskrim Polri yang bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolri.

Organisasi Susunan Organisasi Bareskrim Polri berdasarkan Lampiran Keputusan Kapolri No. Pol : KEP/22/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar, terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan

* 1. Kepala Bareskrim Polri, disingkat Kabareskrim Polri
* Wakil Kabareskrim Polri, disingkat Wakabareskrim Polri

B. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf

* Biro Perencanaan dan Administrasi, disingkat Rorenmin

* Biro Analisis, disingkat Roanalisis

C. Unsur Pelaksanaan Staf Khusus / Teknis

* Pusat Laboratorium Forensik, disingkat Puslabfor
* Pusat Identifikasi, disingkat Pusident
* Bidang Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat Bidkorwas PPNS
* Unsur Pelaksana Utama Direktorat Bareskrim Polri, disingkat Ditbareskrim Polri Ditbareskrim Polri terdiri dari 5 (lima) Direktorat dan 1 (satu) Detasemen Khusus sebagai berikut:

1. Direktorat I, disingkat Dit I, yang menangani tindak pidana terhadap keamanan Negara dan tindak pidana umum.
2. Direktorat II, disingkat Dit II, yang menangani tindak pidana dalam bidang ekonomi dan keuangan / perbankan serta kejahatan khusus lainnya.
3. Direktorat III, disingkat Dit III, yang menangani tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4. Direktorat IV, disingkat Dit IV, yang menangani tindak pidana narkoba.
5. Direktorat V, disingkat Dit V, yang menangani tindak pidana tertentu yang tidak ditangani oleh Dit I sampai dengan Dit IV.
6. Detasemen Khusus 88 / Anti Teror, disingkat Densus 88 / AT, yang menangani kejahatan Terorisme.

Struktur Organisasi Bareskrim

http://www.bareskrim.go.id

Info Pengurusan SIM

2009-12-09T21:32:00.004+07:00

Persyaratan dan Tata Cara memperoleh SIM Golongan A baru (PS.217 PP 44/93)

* Sehat Jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan Dokter.
* Berusia sekurang-kurangnya 17 tahun.
* Membayar formulir di BII/BRI.
* Mengisi formulir permohonan.
* Dapat menulis dan membaca huruf latin.
* Melampirkan foto copy KTP.
* Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai lalu-lintas jalan dan memiliki ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor.
* Lulus ujian teori dan praktek.

Persyaratan dan Tata Cara memperoleh SIM Golongan C baru (PSL.217 PP 44/93)

a. Sehat Jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan Dokter.
b. Berusia sekurang-kurangnya 16 tahun.
c. Membayar formulir di BII/BRI.
d. Mengisi formulir permohonan
e. Dapat menulis dan membaca huruf latin.
f. Melampirkan foto copy KTP.
g. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai lalu-lintas jalan dan memiliki ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor.
h. Lulus ujian teori dan praktek.

Persyaratan dan Tata Cara memperoleh SIM Golongan A khusus (PS.217 PP 44/93)

a. Sehat Jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan Dokter.
b. Berusia sekurang-kurangnya 20 tahun.
c. Membayar formulir di BII/BRI.
d. Mengisi formulir permohonan
e. Dapat menulis dan membaca huruf latin.
f. Melampirkan foto copy KTP.
g. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai lalu-lintas jalan dan memiliki ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor.
h. Lulus ujian teori dan praktek.

SIM A - B

a. Umur minimal 20 tahun..
b. SIM A-nya sudah 1 (satu) tahun.
c. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter..
d. Membayar formulir di BII/BRI.
e. Mengisi formulir permohonan
f. Melampirkan KTP dan SIM yang ditingkatkan.
g. Memiliki pengetahuan yang cukup masalah kelalu-lintasan.
h. Lulus ujian teori dan praktek.

SIM B I - B II

a. Umur minimal 20 tahun..
b. SIM B I-nya sudah 1 (satu) tahun.
c. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter..
d. Membayar formulir di BII/BRI.
e. Mengisi formulir permohonan
f. Melampirkan KTP dan SIM yang ditingkatkan.
g. Memiliki pengetahuan yang cukup masalah kelalu-lintasan.
h. Lulus ujian teori dan praktek.

SIM A - A Umum

a. Umur minimal 20 tahun..
b. SIM A-nya sudah 1 (satu) tahun.
c. Sehat jasmani dan rohani serta lulus ujian Psikologi.
d. Membayar formulir di BII/BRI.
e. Mengisi formulir permohonan
f. Melampirkan KTP dan SIM yang ditingkatkan.
g. Memiliki pengetahuan yang cukup masalah kelalu-lintasan.
h. Lulus ujian teori dan praktek.

SIM B I - B I Umum

a. Umur minimal 20 tahun..
b. SIM B I-nya sudah 1 (satu) tahun.
c. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter..
d. Membayar formulir di BII/BRI.
e. Mengisi formulir permohonan
f. Melampirkan KTP dan SIM yang ditingkatkan.
g. Memiliki pengetahuan yang cukup masalah kelalu-lintasan.
h. Lulus ujian teori dan praktek.

SIM B II - B II Umum

a. Umur minimal 20 tahun..
b. SIM B II-nya sudah 1 (satu) tahun.
c. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter..
d. Membayar formulir di BII/BRI.
e. Mengisi formulir permohonan
f. Melampirkan KTP dan SIM yang ditingkatkan.
g. Memiliki pengetahuan yang cukup masalah kelalu-lintasan.
h. Lulus ujian teori dan praktek.

Persyaratan perpanjangan SIM Golongan C (PSL.217 PP 44/93)

a. Sehat Jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan Dokter.
b. Menyerahkan / melampirkan SIM yang diperpanjang..
c. Membayar formulir di BII/BRI.
d. Mengisi formulir permohonan
e. Dapat menulis dan membaca huruf latin.
f. Melampirkan foto copy KTP.

Tata cara dan Persyaratan perpanjangan Pindah masuk (dari daerah) (PSL.224 PP 44/93)

a. Sehat Jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan Dokter.
b. Membawa kartu Induk/pengantar dari Satuan Lalu-lintas yang mengeluarkan SIM.
c. Membayar formulir di BII/BRI.
d. Mengisi formulir permohonan.
e. Melampirkan KTP.

Tata cara dan Persyaratan SIM mutasi (keluar daerah) (PS. 224 PP.44/93)

a. Mencabut berkas/kartu Induk dari Satuan Lalu-Lintas asal dan pengantar dari Kasubbag SIM.
b. Melampirkan KTP wilayah yang dituju.
c. Melaporkan kepada Kepala Satuan Lantas yang dituju.

Persyaratan SIM hilang atau rusak (PS. 255 PP.44/93)

a. Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan Dokter.
b. Laporan Polisi kehilangan SIM.
c. Membayar formulir di BII/BRI.
d. Mengisi formulir permohonan.
e. Melampirkan KTP.

Persyaratan pengurusan SIM Internasional (PS.231 PP 44/93)

a. Salinan Surat Ijin Mengemudi yang dimiliki.
b. KTP.
c. Pasport.
d. Foto B/W ukuran 4 x 6 = 5 lembar.(untuk pria = berdasi)
e. Mengajukan permohonan ke IMI.

Persyaratan SIM untuk orang asing

* Memiliki Pasport dan KIMS atau Surat Tanda Tugas diplomatik.
* Bagi yang sudah memiliki SIM di negaranya atau SIM Internasional harus mengikuti ujian teori.
* Bagi yang belum pernah memiliki SIM, harus mengikuti dan lulus ujian teori dan praktek.
* SIM untuk orang asing berlaku 1 tahun, kecuali diplomatik berlaku 5 tahun.
* Berbadan Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan keterangan Dokter.

http://www.polri.go.id/indexwide.php?op=izinadm&type=00&id_rec=2

Klarifikasi Kapolri

2009-12-09T19:30:00.004+07:00

Kapolri Bambang Hendarso Danuri memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2009). Dalam keterangan persnya, Kapolri menjelaskan mengenai penanganan yang dilakukan Polri terhadap dua Pimpinan KPK non-aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah terkait dugaan penyalahgunaan wewenang kekuasan.

Kapolri menyayangkan adanya pemberitaan yang terkesan menyudutkan Polri terkait penahanan dua pimpinan KPK nonaktif, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto."Bukan karena panik ada transkrip, tidak. Kita profesional. Tidak. Saya katakan kita tidak pernah panik. Kita transparan, bertanggungjawab," ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, penahanan Chandra dan Bibit sudah sesuai dengan undang-undang karena muncul opini yang terkesan menyudutkan Polri yang dikaitkan dengan tersebarnya transkrip dugaan rekayasa kriminalisasi KPK.

"Berdasarkan undang-undang tentunya karena ini sudah mengganggu penyidikan, masyarakat dibuat bingung. Penyidik meyakini kita akan dirugikan. Dengan demikian karena ganggu, kita lakukan penahanan. Apa tidak boleh? Boleh berdasar undang-undang. Kalau tidak puas, lakukan prapreadilan. Jangan dipolitisasi, dibengkokkan,"tambah Kapolri.

Kapolri juga menegaskan tidak akan segan-segan menindak kalau ada anggotanya yang melakukan rekayasa kasus penyidikan perkara dua pimpinan KPK, Bibit dan Chandra.

http://www.polri.go.id/indexwide.php?op=news&id_rec=821

12 Lampu Merah Mati

2009-12-08T15:35:00.012+07:00

Sebanyak dua belas lampu merah di Ibukota DKI jakarta mengalami
gangguan.bagi para pengendara roda dua maupun roda empat, diharapkan
untuk berhati-hati. dan waspada. Apabila melewati jalur lokasi lampu
merah yang mengalami gangguan. Dikhawatirkan akan menyebabkan
kemacetan, Ada baiknya anda untuk menghindari lokasi "lokasi lampu
merah mati tersebut.

Berikut lokasi-lokasi lampu merah yang mengalami gangguan :

Wilayah Jakarta Selatan :
1.Permata Gandaria
2.Pasar Impres

Wilayah Jakarta Barat :
1.Tomang

Wilayah Jakarta Utara :
1. Atmajaya

WIlayah Jakarta Pusat
1. Gunung Sahari
2. Bungur
3. Kepu
4. Biak
5. Coca Cola
6. Jembatan Merah
7. Harmoni
8. Kesehatan

Saat Ini Traffic Management Centre, Sudah berkordinasi dengan jajaran
wilayah di Ibukota agar di setiap lampu merah yang mengalami gangguan,
Petugas lalu lintas melakukan pengaturan secara manual.

LANTAS POLDA METRO JAYA

Selamat Datang di Poker.Com

2009-12-07T15:35:00.008+07:00

Saya selaku Ketua Umum Poker.Com mungucapkan SELAMAT DATANG di blog kami. Tujuan dibuatnya blog ini adalah sebagai wadah informasi yang menjadi 'penyambung lidah' para pengurus dan anggota Poker.Com yang juga keluarga besar Polisi.
Kami berharap semoga blog ini bisa menjadi lebih besar manfaatnya untuk kita semua.