Indonesia TOP News

Bahaya Penggunaan Narkoba Jenis Baru Flakka

2017-05-28T08:55:00.000-07:00

Bahaya Penggunaan Narkoba Jenis Baru Flakka

Video yang menunjukkan efek dari seseorang yang mengonsumsi narkoba bernama Flakka menjadi viral. Dalam video itu tampak orang yang mengonsumsi Flakka akan berubah menjadi seperti zombie.

"Flakka telah berjangkit di US dan Eropa beberapa tahun yang lalu. Untuk mengantisipasi bahaya yang akan ditimbulkan, BNN dan Kemenkes RI telah mengkaji narkotika sintetis jenis baru tersebut tahun lalu," ujar Kabag Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Sulistiandriatmoko di Jakarta, Minggu (28/5/2017).

Saat ini, Sulistiandriatmoko mengungkap, Flakka telah diatur dengan Permenkes No 2 tahun 2017 dengan nama kimia Alfa PVP.

"Adapun dalam perkembangannya, kandungan zat aktif yang mengancam dan harus diwaspadai adalah fentanyl derifat, yang memiliki potensi 10.000 kali lebih kuat dari pada morfin atau 100 kali lebih kuat dari pada heroin," jelas dia.

Zat fentanyl derifat ini, sambung dia, telah dikaji pada 15-16 Mei 2017 dan telah diajukan ke Kemenkes RI untuk dimasukkan sebagai Golongan I dalam Lampiran UU Narkotika No 35 tahun 2009.

Jaksa Ajukan Banding Vonis Kasus Ahok !!

2017-05-21T09:05:00.000-07:00

Jaksa Ajukan Banding Vonis Kasus Ahok

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyatakan, pihaknya akan mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ada beberapa alasan mengapa Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara Ahok mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.BandarQ

Di antaranya, JPU ingin menguji ketepatan pasal mana yang memang harus diterapkan dalam perkara Ahok. Apalagi, putusan atau vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Ahok lebih berat dari tuntutan JPU.

Tuntutan JPU terhadap Ahok berupa 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan melalui pasal 156 dengan mengabaikan pasal 156a karena tidak terbukti unsur niat. Sementara, vonis majelis hakim PN Jakarta Utara yaitu 2 tahun penjara. Melalui pasal 156a, Ahok dinyatakan bersalah dalam kasus penodaan agama.BandarQ

MENYEDIAKAN 6 PERMAINAN KARTU TERFAVORIT

MEMBERIKAN BONUS TERBESAR !!

- CASHBACK 0.2%

- REFFERAL 15%

- JACKPOT !!

- MINIMAL DEPOSIT & WITHDRAW 20RB

- BEST SERVER FOR GAMBLING NO ROBOT !

- PLAYER VS PLAYER

- FAST PROSES !

- CS ONLINE 24 JAM

MENYEDIAKAN 5 BANK TERBESAR DI INDONESIA

- BCA

- MANDIRI

- BRI

- BNI

- DANAMON

- BBM D8ED72FC

- FB Juraganqq

Ratusan Warga Nyalakan Lilin di Makam Mbah Priok

2017-05-20T18:45:00.002-07:00

Ratusan Warga Nyalakan Lilin di Makam Mbah Priok

Ratusan warga mengikuti kegiatan Malam 1000 Cahaya Shalawat dan Doa Lintas Agama Untuk Indonesia Bangkit yang diadakan di Kompleks Makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara malam ini.

Sabtu (20/5/2017), sejumlah mobil pribadi hingga bus Transjakarta memadati area parkir di kawasan makan Mbah Priok. Warga juga tampak rapi duduk beralasan koran hingga tikar.BandarQ

Di lokasi, terdapat panggung besar dan dua layar lebar. Terlihat pula beberapa warga yang membentuk lilin dengan tulisan "JUSTICE FOR AHOK". Tulisan dari lilin sebagai simpati untuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu menjadi daya tarik berfoto pengunjung.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat datang bersama istrinya Happy Farida langsung berziarah ke makam Mbah Priok.

Acara dimulai dengan lagu nasional yaitu Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki.

"Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja puja bangsa," ucap warga serentak.

Selanjutnya dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa.

"Tanah Airku Indonesia, Negeri elok amat kucinta. Tanah tumpah darahku yang mulia yang kupuja sepanjang masa," lanjut mereka.BandarQ

Usai menyanyikan lagu Nasional, musikus Badai mantan personel Band Kerispatih yang mengiringi nyanyian tersebut meneriakkan salam untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diikuti sautan serentak pengunjung.

"Salam Bhineka Tunggal Ika. Merdeka," teriak Badai.

KPK Ungkap Kasus Pelanggaran Pajak, Fahri Hamza & Fadli Zon

2017-05-10T09:30:00.000-07:00

KPK Ungkap Pelanggaran Pajak Fahri Hamzah dan Fadli Zon Pada Pengadilan Tipikor Jakarta

Nama dua Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah sempat disebut dalam sidang perkara korupsi pajak dengan terdakwa Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kemenkeu Handang Soekarno.BandarQ

Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bukti berupa nota dinas yang dimiliki Handang. Jaksa menunjukan bukti itu di hadapan Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak Dadang Suwarna yang menjadi saksi untuk Handang.

"Iya, betul ada nota dinas," ujar Dadang di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017).Nota tersebut mencantumkan sejumlah nama wajib pajak, dua di antaranya tercantum nama Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Dalam nota dijelaskan Fadli Zon tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) dari tahun 2011 sampai 2015.

Sedangkan Fahri Hamzah disebut menyampaikan SPT PPh pribadi yang isinya tidak benar untuk tahun pajak 2013-2014. Daftar harta Fahri Hamzah berbeda dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).BandarQ

"Selisih jumlahnya mencapai Rp 4,46 miliar," ungkap Jaksa.

Dalam kasus ini, Handang Soekarno yang juga Penyidik PNS pada Ditjen Pajak Kemenkeu didakwa menerima suap sebesar USD 148,5 ribu atau senilai Rp 1,9 miliar dari Country Director PT EK Prima Ekpor Indonesia Ramapanicker Rajamohanan Nair.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan agar Handang selaku pejabat di Ditjen Pajak, membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EK Prima Ekspor Indonesia. Rajamohanan sendiri sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan divonis 3 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan.

Tanggapan Fahri

Namanya disebut dalam persidangan, Fahri Hamzah pun berang. Dia menganggap pajaknya diurus secara serius oleh konsultan perpajakan untuk menimalisir adanya pelanggaran pajak."Pajak saya sudah diurus secara sangat serius sejak 2004, sejak saya menjabat. Alhamdulillah tidak ada pelanggaran perpajakan selama 13 tahun saya jadi pejabat, karena pajak saya diurus konsultan," tegas Fahri di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Terkait dengan perbedaan laporan dengan selisih Rp 4,46 miliar, Fahri pun merasa heran. Sebab, dia mengaku harta kekayaannya tidak relatif bertambah sejak 2004."Kekayaan saya tidak banyak karena sejak 2004 perusahaan tempat saya pernah bekerja, saya keluar, saya tidak lagi punya hubungan bisnis dengan pihak tertentu," jelas dia.BandarQ

Akhir Dari Sidang Penistaan , Ahok Di Vonis Hakim 2 Tahun !

2017-05-09T08:22:00.000-07:00

Akhir Dari Sidang,Ahok Di Vonis Hakim 2 Tahun Penjara

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis bersalah terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus dugaan penodaan agama.Majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto menyatakan terdakwa Ahok bersalah dalam kasus penodaan agama dan dihukum penjara selama 2 tahun.BandarQ

"Menyatakan Ir Basuki Tjahaja Purnama terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama dan menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan memerintahkan terdakwa ditahan," tegas Dwiarso dalam persidangan di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).

Vonis ini lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hanya menuntut terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.Sebelumnya, Ahok didakwa melakukan penodaan agama lantaran mengutip Surat Al Maidah ayat 51 saat berpidato di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Ahok didakwa dengan dua pasal alternatif, yakni Pasal 156a KUHP dan atau Pasal 156 KUHP.

Namun dalam tuntutannya, JPU mengabaikan Pasal 156a KUHP karena ucapan Ahok tak memenuhi unsur niat. JPU pun menuntut Ahok dengan Pasal 156 KUHP dan dituntut hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun

Syafii Maarif Kecewa Hakim Memvonis Ahok 2 Tahun Penjara

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif mengaku menghormati keputusan hakim yang memvonis Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan hukuman 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama.BandarQ

"Saya menghormati keputusan itu, tetapi Ahok juga sudah mengajukan banding, (semoga) hakim yang lebih atas lebih punya nyali (menghadapi tekanan massa) untuk mempertahankan independensi," ujar pria yang akrab disapa Buya itu di Yogyakarta, Selasa (9/5/2017).

Sikap FPI Terkait Vonis Terkait Vonis Untuk Ahok

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Pembela Islam (FPI) mengapresiasi keputusan Majelis Hakim yang memvonis dua tahun penjara bagi terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.Namun demikian, FPI melalui juru bicaranya, Slamet Maarif mengaku masih kurang puas dengan apa yang telah diputuskan dalam sidang tersebut.

"FPI menghormati dan menerima keputusan majelis hakim yang memvonis Ahok 2 tahun penjara walaupun kami berharap hukuman 5 tahun," ucap Slamet dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (9/5/2017).BandarQ

FPI pun meminta agar seluruh masyarakat untuk menjaga ketenangan dan tidak melakukan berbagai tindakan diluar hukum pasca-putusan tersebut. Dia pun meminta agar masyarakat tidak merespons terlalu berlebihan terkait penahanan Ahok di Rutan Cipinang siang ini.

Ingin Menerapkan Khalifah Di Indonesia, HTI Resmi Di Bubarkan !!

2017-05-08T13:59:00.000-07:00

Ide Khilafah Berujung Pembubaran HTI

Pemerintah mengumumkan pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pengumuman pembubaran ini setelah HTI menjadi sorotan karena ingin menegakkan khilafah di Indonesia.Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pembubaran tersebut telah melalui proses pengkajian bahwa seluruh ormas di Indonesia harus berada dalam koridor hukum, baik tujuan, ciri, dan asas yang bermuara pada ideologi Pancasila dan UUD 1945.

"Ini merupakan kajian yang komprehensif dari berbagai kementerian dan lembaga dalam lingkup Kemenko Polhukam RI," kata Wiranto usai rapat terbatas tingkat menteri di jajaran Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 8 Mei 2017.BandarQ
Wiranto menjelaskan, pemerintah punya alasan khusus sampai akhirnya mengambil keputusan tersebut. Salah satunya, kegiatan HTI dinilai dapat membahayakan keutuhan NKRI.

"Aktivitas yang dilakukan HTI nyata-nyata telah menimbulkan benturan di tengah masyarakat, yang pada gilirannya mengancam keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI," ujar dia.Selain itu, selama berdiri di Indonesia, HTI tidak melaksanakan peran positif dalam mengambil bagian pada proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kemudian, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan."Mencermati pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi, pemerintah perlu mengambil langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," ucap Wiranto.

Dia menegaskan, dengan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, bukan berarti pemerintah anti ormas Islam. Semua semata untuk menjaga keutuhan NKRI.Wiranto mengatakan, setelah pengumuman tersebut, pemerintah akan mengajukan pembubaran tersebut ke pengadilan."Kita membubarkan tentu dengan langkah hukum dan berdasarkan hukum. Oleh karena itu, akan ada proses pengajuan kepada suatu lembaga peradilan," kata Wiranto.

Wiranto memastikan, pemerintah tidak akan sewenang-wenang dalam memutuskan sesuatu. Pemerintah tetap pada koridor hukum, termasuk dalam hal membubarkan HTI."Pasti langkah itu harus dilakukan semata-mata mencegah berbagai embrio yang dapat berkembang dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, yang ujungnya mengganggu eksistensi kita sebagai bangsa yang sedang berkembang, sedang berjuang dalam mencapai tujuan nasional masyarakat adil dan makmur," papar Wiranto.

Sikap HTI

Sementara itu, HTI menyesalkan sikap pemerintah yang sedang berencana mengambil langkah hukum untuk membubarkan ormas tersebut.

"Kami sangat menyesalkan langkah atau keputusan yang diambil oleh pemerintah. Karena HTI ini adalah ormas yang legal, kami perkumpulan yang sudah melakukan aktivitas dakwah di negeri ini lebih dari 20 bahkan 25 tahun," kata Juru Bicara HTI Ismail Yusanto di Kantor HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2017).

Ismail mempertanyakan sikap pemerintah yang membubarkan HTI. Sebab ormas itu tidak pernah menimbulkan persoalan hukum."Kami berdiri secara legal, tertib, damai, dan praktis hampir tidak pernah kami menimbulkan persoalan hukum. Apa yang disampaikan pemerintah (pembubaran HTI) mengundang pernyataan besar apa yang terjadi, apa yang dipersangkakan kepada kami?" tanya dia.

Ismail juga mengatakan, tindakan pemerintah yang berencana membubarkan ormas tersebut merupakan tindakan semena-mena. Tudingan dari pemerintah pun mengada-ada."Kami berharap langkah ini tidak dilanjutkan, karena menghentikan dakwah. Bukan hanya bertentangan dengan UU, tapi bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Ini sesuatu yang sangat tragis," tegas Ismail.

Dia mengatakan, kini HTI akan terlebih dahulu mencermati proses-proses yang dilakukan pemerintah. Setelah itu, HTI akan mengambil tindakan lebih lanjut.Ismail menegaskan, pembubaran suatu ormas hanya boleh dilakukan dalam pengadilan dan melalui proses persidangan. Pembubaran tidak bisa hanya melalui pidato seorang menteri.

"Artinya (pembubaran ormas) harus sampai kepada Mahkamah Agung dan bisa diproses bila sudah ditempuh tahapan-tahapan," tutur dia.Tahapan itu, lanjut Ismail, harus melalui Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, SP3. Setelah itu baru suatu ormas baru bisa dibubarkan. Sedangkan, HTI belum pernah menerima surat peringatan."Pemerintah tidak mengikuti tahapan itu. kan berarti pemerintah melanggar hukum," kata dia.

Ismail juga memastikan, dakwah yang dilakukan HTI tidak bertentangan dengan Pancasila. Ajaran khilafah yang disebarkan HTI kepada masyarakat, kata dia, sudah sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.

"Tidak ada ideologikhilafah, yang ada ajaran Islam. Islam terpecah karena ada tanggapan Islam yang salah. Karena itu kita setuju KH Hasyim Ashari adalah Islam pemersatu. Islam adalah substansi nomor satu," tandas Ismail.

Tanggapan Pembubaran HTI

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengapresiasi keputusan pemerintah membubarkan HTI. Menurut dia, hal tersebut adalah langkah yang tepat karena HTI terbukti merongrong keutuhan NKRI dengan hendak mengganti Pancasila dengan Khilafah.

"Itu merupakan kebijakan yang sangat tepat. PBNU mengapresiasi dan mendukung apa yang dilakukan pemerintah," kata Said Aqil di Jakarta, seperti dikutip dari laman nu.or.id, Senin (8/5/2017).

Menurut dia, HTI merupakan organisasi yang jelas bertentangan dengan ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila. Ia mengatakan, apa pun organisasi yang berusaha mengganti Pancasila hendaknya dibubarkan dan dilarang.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqafah tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, karena sudah membubarkan organisasi transnasional tersebut.Dia mengatakan, yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana aktivis dan simpatisan HTI tersebut dikelola dan dibina, agar tidak menjadi liar dan tidak melakukan tindakan-tindakan radikal.

Menurut Said Aqil, para aktivis HTI harus diberikan pencerahan dan pemahaman tentang sejarah Indonesia, kiprah ulama-ulama dalam merebut dan menjaga kemerdekaan.Umat Islam Indonesia, kata dia, sudah tidak perlu lagi mengotak-atik dasar negara Pancasila. "Kita tinggal menerima dari leluhur kita, tinggal kita isi dengan semangat membangun," ucap dia.

Said Aqil berharap dan yakin Indonesia akan tetap utuh dan bersatu jika pemerintahnya bersikap tegas. Ia juga menyatakan, NU akan selalu berada di belakang pemerintah yang sah.Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor juga mengapresiasi langkah pemerintah untuk membubarkan HTI. Ketua PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, segala bentuk upaya mengubah Pancasila di NKRI harus dilawan.

"Apresiasi atas ketegasan sikap pemerintah membubarkan HTI. Bagi Ansor segala upaya mengganti Pancasila harus dilawan baik secara hukum maupun sosial," ujar Yaqut di Kantor GP Ansor, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Yaqut menjelaskan, Indonsia dibangun di atas fondasi keberagaman, bukan dari keseragaman yang selama ini didengungkan HTI lewat khilafahnya.BandarQ
"Ini bukan semata-mata pembubaran ormas. Tapi sikap kami pada bangsa dan agama. Kita semua bertanggung jawab atas keberlangsungan NKRI dan Pancasila," tegas dia.

Ketua Wahid Institute Yenny Wahid juga mengapresiasi langkah pemerintah yang membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut Yenny, siapapun atau organisasi manapun yang bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945 harus dibubarkan.

"Iya setuju. Kalau ada ormas bertentangan dengan konsep NKRI dibubarkan. Saya rasa konsep NKRI dan Pancasila sudah menjadi kesepakatan bersama sejak awal," kata Yenny Wahid kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (8/5/2017).Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid itu juga menegaskan, kehidupan berbangsa di Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila dan NKRI sudah menjadi harga mati.

"Semangat kebhinekaan harus dijaga. Kuatkan nilai-nilai kebaikan dan kebhinekaan. Kalau mau berjuang (mengubah sistem Pancasila ke Khilafah) silakan ke DPR jadi parpol," imbuh dia.Beberapa waktu lalu, Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan, pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) harus melalui pengadilan.

"Penanganan masalah HTI tidak bisa pendekatan dengan represif. Kalau mereka dianggap melanggar bisa lewat persidangan. Maka pembubaran ormas harus lewat pengadilan," kata Mu'ti di kantornya, Jakarta, Selasa 2 Mei 2017.

Mu'ti menilai, berdirinya HTI karena imbas tidak meratanya pembangunan berkeadilan. Sampai kapanpun jika masih ada ketimpangan di masyarakat, akan muncul organisasi-organisasi yang menganut dan berkeinginan mengubah dasar negara.

"Munculnya HTI kan imbas dari dunia yang terbuka. HTI ini kan sejak awal inginkan sistem khalifah. Mereka lihat demokrasi yang sekarang muncul dianggap gagal. Sepanjang kita belum berhasil dengan sistem Pancasila berkeadilan dan menjadi negara ideal, akan senantiasa muncul," ujar dia.

Mu'ti menambahkan, saat ini semua komponen bangsa harus bisa meyakinkan berbagai pihak, bahwa sistem Pancasila yang berkeadilan bukan sekadar ucapan di atas panggung atau mimbar.Sementara itu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah tidak begitu saja dapat membubarkan ormas berbadan hukum dan berlingkup nasional, kecuali lebih dahulu secara persuasif memberikan surat peringatan selama tiga kali.

Jika langkah persuasif tidak diindahkan, barulah Pemerintah dapat mengajukan permohonan untuk membubarkan ormas tersebut ke pengadilan.Dalam sidang pengadilan, ormas yang ingin dibubarkan oleh Pemerintah tersebut, diberikan kesempatan untuk membela diri dengan mengajukan alat bukti, saksi dan ahli untuk didengar di depan persidangan. Keputusan pengadilan negeri dapat dilakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

"Sehubungan dengan rencana Pemerintah sebagaimana dikemukakan Menko Polhukam Wiranto untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, saya berpendapat, pemerintah harus bersikap hati-hati, dengan lebih dulu menempuh langkah persuasif baru kemudian menempuh langkah hukum untuk membubarkannya," kata dia dalam keterangan tertulisnya.

Dia mengatakan, langkah hukum itupun benar-benar harus didasarkan atas kajian yang mendalam dengan alat bukti yang kokoh. Sebab jika tidak, permohonan pembubaran yang diajukan oleh Jaksa atas permintaan Menkumham itu bisa dikalahkan di pengadilan, oleh para pengacara HTI.

Gelombang Penolakan Khilafah HTI

Gelombang unjuk rasa penolakan terhadap ormas islam Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI banyak dilakukan di daerah. Salah satunya dilakukan oleh ribuan pemuda dan pemudi GP Ansor se-Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Massa menolak dan mengecam keras ormas-ormas islam radikal yang menurut mereka bisa menggerogoti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.Di Riau, pada Jumat 7 April 2017, Gerakan Pemuda Ansor, Banser dan kepolisian mencabut dan menyita beberapa spanduk yang dinilai merusak keutuhan NKRI. Spanduk-spanduk ini mengajak mendirikan negara Islam atau Khilafah Islamiyah di Indonesia.

Polisi juga membubarkan kegiatan Forum Khilafah Indonesia yang digagas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Hotel Grasia Semarang, Minggu 9 April 2017 malam.Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang, KH Yusuf Chudlori juga menilai, format kegiatan yang digagas HTI tersebut mengarah ke pembentukan negara Islam. "Ini berbahaya bagi NKRI," tambah Yusuf.

Sementara di Jakarta kegiatan HTI bertemakan "Khalifah Kewajiban Syari Jalan Kebangkitan Umat" yang digelar di Gedung Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, pada Minggu, 23 April 2017 pukul 19.30 WIB hingga 23.00 WIB tidak diizinkan.

Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan alasan tidak diberikannya izin Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyelenggarakan Forum Khilafah Internasional di Jakarta. Menurut Tito, acara tersebut rawan menimbulkan potensi konflik.

"Kami memang tidak mengeluarkan izin STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan)-nya. Karena banyak potensi konfliknya. Jadi lebih baik kita larang. Polisi kan tugasnya untuk mencegah konflik, maka janganlah," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Tito mengatakan pihaknya bersama Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan terus berkoordinasi terkait perkembangan HTI. Sebab, konsep Khilafah yang terus dikemukakan oleh HTI bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Sedang dibicarakan di Polhukam. Kalau seandainya itu dilakukan (menegakkan) khilafah, ya itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kalau buat ideologi khilafah apa bisa (sesuai) Pancasila?" ucap Tito.Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengatakan, khalifah tidak cocok di Indonesia karena sudah berbentuk republik.

"Indonesia kan sistemnya republik, pilar kebangsaan yang disepakati. Kita tak perlu bicara khalifah, sudah tak ada lagi," kata Ma'ruf Amin usai pembukaan Kongres Ekonomi Umat 2017 di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu 22 April 2017.Ketua MUI itu menegaskan, tokoh Indonesia dari mahzab apapun telah menyepakati sistem yang dipakai saat ini dan munculnya sistem baru justru akan menimbulkan gejolak baru.

"Sudah selesai kesepakatannya, sudah selesai. Ini kan gaduh karena ada kelompok baru yang inginkan sistem lain," kata Maruf Amin menanggapi rencana penyelenggaraan International Khalifah Forum di Jakarta.BandarQ