INFO UPDATE

MEMBUAT FOLDER PADA DESKTOP DAN MENGGANTI NAMA FOLDER

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 27 Jan 2017 03:33:00 +0000

Terkadang belajar sesuatu yang baru itu perlu bimbingangn dari orang lain, Nah kali ini kita akan belajar menggunakan Ms. word dengan cukup mengikuti langkah berikut ini:
yang pertama kita akan belajar membuat Folder pada desktop, langkahnya cukup sederhana :

1. kita cukup klik kanan pada desktop komputer anda
2. kemudian pilih New kemudian klik Folder
3. Maka dibidang desktop komputer anda akan muncul folder baru
4. setelah itu anda tinggal beri nama pada folder yang anda buat .

Nah kemudian untuk selanjutnya kita akan belajar mengganti nama Folder, ini juga cukup mudah karena sangat mudah dipelajari . langkahnya :
1. klik kanan Pada folder yang akan dirubah namanya
2. kemudian hapus nama sebelumnya dengan menakan backspace
3. Lalu tuliskan nama yang baru
4. setelah selesai menulis nama baru langsung tekan enter maka nama folder akan berubah.

MERUBAH TAMPILAN DESKTOP KOMPUTER

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 26 Jan 2017 04:17:00 +0000

Semakin berkembangnya Teknologi, tentu saja kita juga perlu untuk belajar untuk itu kita tidak bisa tinggal diam akan perkembangan teknologi tersebut, mau tidak mau kita harus terus belajar agar tidak tertinggal.

berikut ini cara mengganti Desktop pada PC atau Laptop anda dirumah :
Langkah-langkahnya adalah :

1. Nyalakan komputer anda setelah itu maka akan muncul tampilan dekstop anda
2. kemudian buka atau cari gambar yang ingin dijadikan desktop anda
3. setelah ketemu gambarnya,silahkan klik kanan gambar tersebut kemudian pilih Set As Desktop background. Maka tampilan desktop komputer anda akan berubah.

atau bisa juga dengan cara

1. klik kanan pada bidang desktop komputer anda
2. Kemudian Pilih Personalized
3. Selanjutnya pilih salah satu themes yang anda inginkan maka tampilan desktop akan segera berubah.

MENGENAL KOMPONEN PADA DEKSTOP

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 26 Jan 2017 03:52:00 +0000

Dekstop adalah layar yang pertama kali muncul setelah computer dinyalakan. Didalam desktop terdapat elemen-elemen yang mempunyai fungsi berbeda :

1. Taskbar

Taskbar adalah Papan atau balok yang terdapat dibagian bawah layar desktop.

2. Icon

Icon adalah symbol atau gambar yang mewakili suatu file atau folder.

3. Folder

Folder adalah tempat penyimpanan file atau folder lainnya

4. Shortcut

Schorcut adalah sebuah file kecil yang berhubungan dengan file lain dan digunakan untuk mengaktifkan suatu program. Cirri khasnya adalah terdapat tanda panah dibawah gambar iconnya.

5. Tombol Star

Tombol Star adalah pintu menuju semua program yang tersimpan didalam windows.

DOWNLOAD PESERTA PELATIHAN INSTRUKTUR NASIONAL GURU PEMBELAJAR

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 05 Jul 2016 12:40:00 +0000

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga pendidik dan kependidikan akan melaksanakan Pelatihan Instruktur Nasional Guru Pembelajar Jenjang SD, Pelatihan ini diperuntukkan oleh para guru yang pada waktu mengikuti UKG mendapatkan nilai lebih dari 80.
Berikut ini informasinya :

Untuk mengetahui seluruh Peserta pelatihan Instruktur Nasional Guru Pembelajar Jenjang SD bisa didownload disini:

LINK 1

LINK 2

LINK 3

LINK 4

SPPD

DEPUTI SDM APARATUR KEMENTERIAN PANRB UMUMKAN FORMASI CPNS 2016

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 02 Jul 2016 17:18:00 +0000

Kabar gembira bagi masyarakat yang menunggu informasi berkenaan dengan pengadaan Calon Pegawai Negeri Ssipil (CPNS). Untuk tahun 2016 ini pemerintah akan mengadakan penerimaan CPNS Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian PANRB. Dengan adanya Pengadaan CPNS 2016 ini tentu saja disambung antusias seluruh masyarakat Indonesia, Karena apa saat ini pekerjaan yang sangat menjanjikan adalah menjadi seorang PNS, bagaimana tidak untuk tahun ini saja pemerintah telah membuat gebrakan baru dengan adanya Peraturan Pemerintah dimana seorang PNS mendapatkan THR yaitu Gaji ke 13 dan gaji ke 14.

TIdak bisa dipungkiri Hal tersebut jelas membuat iri para pekerja Swasta, untuk itu kami menyakini bahwa peminat untuk mendaftar CPNS 2016 akan membludak. Namun yang perlu diketahui masyarakat bahwa pemerintah untuk tahun 2016 ini ada empat kelompok SDM yang akan direkrut pemerintah, hal tersebut disampikan oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja dalam rapat dengan para Sekjen/Sesmen/Sestama 18 kementerian/lembaga di Jakarta, Selasa (26/04).

Pengrekrutan CPNS tahun 2016 ini sebagai bentuk dukungan program Nawacita. informasi mengenai formasi CPNS 2016 berikut penjelasannya, Ada empat kelompok SDM yang akan direkrut tahun ini :

1. Program wajib yang meliputi kesehatan, pendidikan (guru dan dosen), dan penanggulangan kemiskinan.

2. Program prioritas yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan poros maritim, pembangunan ketahanan energi dan pembangunan ketahanan pangan.

3. Tenaga Penegak Hukum

Program dukungan Reformasi Birokrasi.

Sedangkan untuk Jabatan program prioritas yakni :

1. Pembangunan Ketahanan Pangan meliputi 20 jabatan.

2. Program Penegak Hukum, terdapat 36 jabatan,

3. Pembangunan Dukungan Reformasi Birokrasi meliputi 52 jabatan.

Penerimaan CPNS juga dilakukan melalui formasi khusus, melalui jalur sekolah kedinasan. Selain itu juga dari putra/putri terbaik, disabilitas, putra putri yang memiliki prestasi olah raga internasional.

JABATAN UNTUK PEMBANGUNAN PENEGAK HUKUM

NO	NAMA JABATAN
1	Jaksa
2	Agen
3	Analis Keimigrasian
4	Pemeriksa Keimigrasian
5	Polisi Kehutanan
6	Diplomat
7	Satuan Polisi Pamong praja
8	Analis Dukungan Operasi Narkotika
9	Analis Hakim
10	Analis Inteligen
11	Analis Keamanan
12	Analis Materi Sidang
13	Analis Narkoba,
14	Analis Operasi Intelegensi Keimigrasian
15	Analis Penuntutan
16	Analis Penyelidikan
17	Analis Perlindungan hak-hak Sipil dan HAM,
18	Analisis Rekruitmen Hakim
19	Analisis Sengketa Peradilan
20	Pengadministrasi Penanganan Perkara
21	Pengadministrasi Registrasi Perkara
22	Pengelola Data Perkara
23	Penjaga Tahanan
24	Panitera Pengganti,
25	Penyidik, Penyuluh Narkoba
26	Penyuluh HAM
27	Penyuluh Narapidana
28	Petugas Pengejaran
29	Petugas Penindakan
30	Pengemudi Pengawal Tahanan
31	Perawat Senjata Api
32	Pengelola Warga binaan Pemasyarakatan
33	Analisis Kekayaan Intelektual
34	Pengelola Pembinaan Warga binaan Pemasyarakatan
35	Sandiman,
36	Operator Transmisi Sandi

JABATAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

1	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman,
2	Pengawas Benih Tanaman
3	Pengawas Bibit Ternak
4	Pengawas Mutu Hasil Pertanian
5	Pengawas Mutu Pakan
6	Pengawas Pembudidayaan Ikan
7	Pengendali Ekosistem Hutan
8	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
9	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
10	Penyuluh Kehutanan
11	Penyuluh Perikanan
12	Penyuluh Pertanian
13	Analis Ketahanan Pangan
14	Analis Pasar Hasil Perikanan
15	Analis Produksi Perikanan Tangkap
16	Pengawas Mutu Hasil Perikanan
17	Analis Lahan Pertanian
18	Analis Industri Pangan
19	Analis Pangan
20	Analis Potensi Perbenihan.

JABATAN PEMBANGUNAN DUKUNGAN REFORMASI BIROKRASI

NO	NAMA JABATAN
1	Pemeriksa
2	Asesor
3	Auditor
4	Analis Laboratorium
5	Pemeriksa Pajak
6	Pengelola Keuangan
7	Pengelola Data Pelayanan Perpajakan
8	Peneliti,
9	Pengawas Radiasi
10	Pranata Nuklir
11	Penguji Kendaraan Bermotor
12	Pengawas Lalu Lintas Darat
13	Pemeriksa Desain Industri
14	Pemeriksa Paten
15	Pemeriksa Merek
16	Analis Berkas Sengketa
17	Statistisi
18	Analis Pemerintahan
19	Analis Pemilihan Umum
20	Analis Pengukuran dan Pemetaan
21	Analis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
22	Analis Penilai Tanah dan Pemeta Nilai Tanah
23	Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Hak
24	Juru Ukur
25	Teknisi Pemetaan dan Penggambaran
26	Penguji Mutu Barang
27	Pengawas Kemetrologian
28	Peneta
29	Atase
30	Pengawas industri
31	Analis Perumusan SNI
32	Psikolog Klinis
33	Psikolog
34	Petugas Pembina Jasmani dan Mental Pegawai
35	Pembina Mental
36	Pengawas Kepatuhan Transaksi Keuangan
37	Pemeriksa Transaksi Keuangan
38	Pengawas Pelaporan Transaksi Keuangan
39	Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan
40	Pengelola Teknologi informasi
41	Pengendali Jaringan Komunikasi
42	Pengendali Jaringan Sistem Satelit
43	Pengelola Bengkel
44	Pemeriksa Laboratorium
45	Teknisi Laboratorium
46	Teknisi Listrik
47	Teknisi Mesin
48	Teknisi Alat Berat
49	Operator Alat Berat
50	Operator Kilang dan Unitas
51	Radiografer
52	Penghulu

Untuk Sekolah Kedinasan, sudah dilakukan pendaftaran di 7 sekolah ikatan dinas sejak Maret 2016. Ketujuh sekolah ikatan dinas itu adalah :

1. Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN,

2. Akademi Imigrasi (AIM),

3. Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN),

4. Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN),

5. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS),

6. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG).

Selain itu, formasi khusus CPNS untuk pemerintah daerah melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

Kementerian PANRB minta kepada Pimpinan Instansi Pemerintah untuk melakukan Koreksi atas usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2016. Pasalnya, sekitar 50 persen usulan tambahan formasi yang disampaikan melalui e-formasi untuk jabatan tenaga adminstrasi.

Demikian informasi berkenaan dengan Perekrutan CPNS untuk tahun 2016, semoga dapat membantu masyarakat yang berminat mendaftar, semoga bermanfaat.

Sumber : jppn.com

SURAT EDARAN CUTI BERSAMA PEGAWAI PEMERINTAHAN

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 27 Jun 2016 11:34:00 +0000

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menyampaikan, dalam rangka optimalisasi pelayanan publik setelah pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri 1437 H, Surat bernomor B/2337/M.PANRB/06/2016 tertanggal 27 Juni 2016, berisi tentang Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1437 H.

Bagi Aparatur Negara, baik PNS maupun anggota TNI dan POLRI yang pada saat cuti bersama, karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya pegawai Rumah Sakit, petugas Imigrasi, Bea Cukai, Lembaga Pemasyarakatan, Polisi Lalu Lintas dan lain-lain, sehingga tidak dapat menikmati cuti bersama, dapat diberikan cuti tahunan.

Himbauan ini agar diteruskan kepada seluruh jajaran Instansi Pemerintah masing-masing sampai ke unit organisasi yang paling rendah, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan himbauan ini untuk menjaga kedisiplinan Aparatur Negara, baik PNS maupun anggota TNI dan POLRI.

Untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal, setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir seluruh aktivitas instansi pemerintah harus sudah berjalan normal. Kita tentunya tidak ingin masyarakat mengalami kesulitan dalam pengurusan surat kependudukan, layanan SIM dan STNK , keimigrasian, BPJS kesehatan, serta layanan publik lainnya yang bersifat mendasar dan urgent.

Menteri Yuddy menjelaskan bahwa agar para Aparatur Negara dapat memanfaatkan waktu libur dengan sebaiknya serta dapat dijadikan moment penyegaran bersama keluarga agar ketika kembali bekerja pada tanggal 11 Juli nanti para ASN dapat kembali memberikan performa terbaiknya dalam melayani masyarakat.

Setelah pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri berakhir, harus dipastikan seluruh aktivitas instansi pemerintah, terutama penyelenggaraan pelayanan publik harus sudah berjalan normal. Karena itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengimbau para pimpinan instansi pemerintah tidak memberikan cuti tahunan kepada pegawai di lingkungannya pada anggal 11 – 15 Juli 2016.

Imbauan tersebut dituangkan dalam Surat Menteri PANRB kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala LPNK, pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, pimpinan Kesekretariatan LNS, para Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia.

Demikian Penjelasan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi berkenaan dengan optimalisasi pelayanan publik setelah pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri 1437 H. mudah-mudahan dengan adanya surat edaran ini, seluruh pegawai pemerintahan dapat mengindahkan dan masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Sumber : http://www.menpan.go.id./

TUGAS BARU OPERATOR PENDATAAN SD/SMP/SMA/SMK DALAM MENYAMBUT APLIKASI DAPODIK G5 DAN DAPODIKMEN VERSI 2.5.3

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 24 Jun 2016 12:47:00 +0000

berikut ini adalah informasi Hasil Bimtek Pendataan Tingkat provinsi Jawa barat, 23 Juni 2016. Informasi ini berkenaan Tugas baru untuk para OPS tingkat SD-SMA, banyak Tugas tambahan yang harus diemban bagi para Operator Sekolah:

1. Siswa lulusan 2015/2016, harus segera diluluskan bila mana sudah ada aplikasi terbaru rilis.

2. Update dapodik Generasi 5 segara meluncur pertengahan juli pas masuk sekolah.

3. IJAZAH SISWA LULUSAN 2015/2016 harus di scan dan di upaload guna arsip provinsi dan pusat (link menyusul).

4. SKHUN SISWA LULUSAN 2015/2016 harus di scan dan di upaload guna arsip provinsi dan pusat (link menyusul).

5. Sekolah harus mempunyai arsip digital ijazah+SKHUN siswa lulusan 2015 sampai dengan selanjutnya.

6. Segara singkron dapodik sebelum 30 juni 2016, lihat keaktifan PTK, dan perbaikannya, karena dapodik versi baru menggunakan prefill update dan terbaru.

Sebagai informasi tambahan silahkan simak penjelasan dibawah ini :

Dalam rangka naik versi. Dikmen menjadi versi 2.5.3 dan dikdas menjadi G5 maka diharapkan :

1. Jangan meluluskan peserta didik tingkat akhir.

2. 24-30 Juni 2016. Cek keaktifan PTK dan lakukan sinkron sebelum 30 Juni 2016 pukul 23.59.

3. 1-17 Juli 2016. sekolah mempersiapkan data siswa baru untuk dientry pada aplikasi yang baru. SERTA TIDAK DIIJINKAN sinkron (Kemungkinan sih aplikasi sudah kadaluarsa, jadi ga bisa buka, input, apalagi sinkron).

4. 18 Juli 2016. Aplikasi baru akan direlease.

Demikian informasi ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi informasi yang dapat membantu rekan-rekan Operator Sekolah.

Sumber : Irfan Mti

ASN/PNS TERIMA PARCEL DAPAT SANKSI DISIPLIN DAN SANKSI PIDANA

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 22 Jun 2016 03:42:00 +0000

Pemerintahan Kabinet Kerja dibawah Kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR kepada PNS dan anggota TNI/Polri sebesar gaji pokok. Dengan adanya Pemberian Tunjangan tersebut menteri Yuddy selaku Menpan mengharapkan segenap Aparatur Negara untuk mentaati ketentuan pelarangan menerima hadiah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menjelaskan bahwa Dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Pasal 4 Angka 8 dinyatakan, PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya, Disampaikan juga , bahwa dalam perspektif UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerima hadiah atau pemberian tersebut masuk dalam katagori gratifikasi atau pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Apabila PNS menerima hadiah lebaran, misalnya parsel dan itu tidak dilaporkan, masuk dalam gratifikasi. Karena itu bagi yang bersangkutan bukan hanya diberikan sanksi disiplin, tetapi juga bisa dikenakan sanksi pidana,” tutur Yuddy.

Sudah menjadi kelaziman menjelang hari raya Idul Fitri banyak pihak saling memberi hadiah atau pemberian, namun tidak demikian dengan Aparatur Negara, khususnya para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang menerima hadiah atau pemberian.

Menurut Yuddy ketentuan dimaksud tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau melalui unit pengelola gratifikasi di masing-masing instansi. Untuk itu MenPan menghimbau bagi PNS yang tak terhindarkan menerima hadiah atau pemberian apa saja, segera melaporkan pemberian tersebut ke KPK atau unit pengelola gratifikasi di masing-masing instansi,” ungkap Yuddy.

Semoga Pengumuman ini menjadi Peringatan bagi Para PNS untuk dapat mengindahkan peringatan dari MenPan, agar tidak tersandung masalah Hukum.

sumber : http://www.menpan.go.id/

PENCAIRAN TPG TRIWULAN III DIMAJUKAN SEBELUM LEBARAN

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 21 Jun 2016 04:22:00 +0000

Kabar gembira tidak hanya untuk PNS yang akan segera mendapatkan Gaji Ke 13 dan 14 tetapi kabar gembira juga akan dirasakan para guru Non PNS pasalnya akan dimajukannya pembayaran Tunjangan Profesi Guru. Hai ini disapaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata. Menurut beliau Pembayaran TPG Non PNS dimajukan karena pemerintah mempertimbangkan lebaran yang jatuh pada awal Juli, jadi Pencairannya pada akhir Juni ini.

Menurut Sumarna Surapranata, kondisi yang ideal adalah TPG untuk guru PNS dan non-PNS sama-sama cair di akhir Juni ini. Namun, Pranata tidak bisa memastikan karena pencairan TPG untuk PNS merupakan kewenangan pemda.

Sasaran pencairan TPG non-PNS :

1. Jawa Timur dengan jumlah 53.463 orang guru.

2. Jawa Barat (41.831 orang guru),

3. Jawa Tengah (37.716),

4. DKI Jakarta (23.576),

5. Sumatera Utara (20.436).

Pranata mengatakan, tidak ada pengaruh pemangkasan anggaran Kemendikbud untuk urusan TPG. Dia mengatakan, pemangkasan anggaran Rp 6,5 triliun itu sudah dipagari supaya tidak menyenggol anggaran untuk gaji dan tunjangan kinerja pegawai Kemendikbud serta alokasi TPG untuk guru non-PNS.

Surat perintah membayar (SPM) pencairan TPG itu sudah keluar. Dengan demikian, dia optimistis pencairan TPG yang semula Juli menjadi akhir Juni itu bakal terlaksana.

Ada 200.558 guru non-PNS yang sudah mendapatkan SK untuk pencairan TPG akhir Juni ini. Kemudian, sisanya, ada sekitar 17 ribu yang proses penerbitan SK-nya belum tuntas. Total anggaran TPG untuk guru non-PNS mencapai Rp 4,9 triliun untuk satu tahun.

’’Kalau untuk triwulan II saja sekitar Rp 1,2 triliun,’’ tutur pejabat yang akrab disapa Pranata itu.

Kemendikbud juga mengimbau pemerintah daerah (kabupaten dan kota) agar mempercepat pencairan TPG triwulan II. Pranata menjelaskan, anggaran TPG yang ada di kas pemda dialokasikan untuk guru-guru PNS.

Dengan adanya informasi ini tentu saja akan memberikan kebahagiaan Guru Non PNS, jadi yang bisa merasakan kebahagiaan tidak hanya PNS saja. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi rekan2 semua.

Sumber : jppn.com

JADWAL PENCAIRAN GAJI 13 DAN GAJI 14 UNTUK ASN/PNS 2016

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 18 Jun 2016 03:42:00 +0000

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi menyatakan telah menandatangani draf Peraturan Presiden (Perpres) gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. Dalam aturan ini, Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan menerima THR dan gaji pokok ke-13 sekaligus, yakni sebelum Lebaran yang jatuh pada 6 Juli 2016.Sebelumnya pada 15 Juni 2016.

Dalam Perpres tersebut, PNS akan mengantongi THR dan gaji ke-13 dalam saat yang bersamaan. THR yang akan diterima Aparatur Negara sebesar satu kali gaji pokok (gapok), sementara gaji ke-13 PNS mendapatkan gapok plus tunjangan untuk kebutuhan anak-anak sekolah memasuki tahun ajaran baru.

Sebagai contoh jika gapok sebesar Rp 3,5 juta per bulan, maka itulah uang THR yang akan diterima PNS. Beruntungnya lagi, ada tambahan pembayaran gaji pokok ke-13 sebesar Rp 3 juta lagi, sehingga total PNS menerima Rp 6,5 juta sebelum Lebaran.

Sedangkan tunjangan anak sekolah pada gaji ke-13 yang misalnya mendapat Rp 8 juta, akan dibayarkan terpisah setelah Lebaran. Ini berlaku untuk semua instansi.

Bambang Brodjonegoro selaku Menteri Keuangan (Menkeu) pada Jumat (17/6/2016), menjelaskan, Pemerintah memastikan bakal mulai memproses pencairanTunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pekan depan. THR merupakan pengganti kenaikan gaji bagi para aparatur negara yang ditiadakan pada tahun ini.

Minggu depan kita mulai prosesnya (pencairan THR),

Dia menegaskan, PNS yang mendapatkan THR sebesar satu kali gaji pokok adalah yang berstatus aktif. Itu artinya pensiunan PNS tidak akan mengantongi gaji ke-14 atau yang disebut dengan THR ini. Para purna PNS hanya akan menerima gaji ke-13.

Kalau pensiunan gaji ke-13.THR memang untuk pegawai aktif dan baru pertama kali ini kita kasih. Jadi kalau mau kita lihat ke depan, nanti kita lihat.

Tahun 2016 ini merupakan tahun yang penuh berkah bagi pra ASN/PNS, banyak tunjangan yang diberikan oleh pemerintah, untuk itu Pemerintah juga menuntut para PNS untuk lebih disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, tidak keluyuran disaat jam kerja. Pemerintah segera menerapkan absen elektronik diseluruh instansi sebagai bentuk wujud kedisiplinan kerja, jadi pemerintah bisa memonitoring secara terus menerus, sehingga bisa mengetahui kinerja disetiap instansi, ini jelaskan oleh menteri Yuddy.

Sumber : http://liputan6.com/

jppn.com

Kementerian PUPR luncurkan Program 1 Juta Rumah untuk PNS

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 18 Jun 2016 02:53:00 +0000

Kabar baik diperuntukkan bagi PNS, pasalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru saja meluncurkan "Program Satu Juta Rumah" dengan targetnya adalah PNS yang sampai saat ini belum memiliki tempat tinggal.

Menurut Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadikan para pegawai negeri sipil (PNS) sebagai target potensial untuk program perumahan. Sampai saat ini banyak PNS yang belum memiliki kemampuan untuk membeli rumah mengingat keterbatasan pendapatan yang diperolehnya. Belum lagi adanya kebutuhan lain yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Program satu juta rumah ini merupakan salah satu solusi bagi para PNS yang belum memiliki tempat tinggal. Kementerian PUPR terus mendorong terlaksananya Program Satu Juta Rumah. Itu untuk memenuhi kebutuhan PNS dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan rumah.

Rumah susun sewa adalah salah satu solusi penyediaan tempat tinggal yang paling efektif mengingat keterbatasan pendapatan MBR dan PNS yang golongannya masih rendah, semoga dengan adanya program ini para PNS yang belum memiliki tempat tinggal, bisa memperoleh solusi bertempat tinggal yang layak.

Sumber : jppn.com

CARA MENCAIRKAN DANA INDONESIA PINTAR

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 16 Jun 2016 02:58:00 +0000

Bulan ini Pemerintah telah menggelontorkan dana Indonesia Pintar, tentu saja kita harus tahu bagaimana cara pencairan dana tersebut.

Untuk dapat mencarikan dana Indonesia Pintar maka orang tua siswa penerima KIP harus memahami alur penyaluran dana KIP seperti di bawah ini :

1. Orang tua siswa penerima KIP menyerahkan foto copy KIP ke sekolah.

2. Sekolah melalui operator sekolah akan menginput nonor KIP pada aplikasi dapodik dan menandai anak tersebut layak mendapatkan bantuan PIP.

3. Data yang diinput akan dikirim melalui proses sinkronisasi dapodik.

4. Data akan diverifikasi oleh dirjen.

5. Jika cocok, maka akan dibuatkan SK Virtuan Account.

6. Virtual Account akan didistribusikan ke sekolah tempat peserta didik belajar.

7. Sekolah akan memberitahukan bahwa PIP akan dicairkan dengan meminta sejumlah berkas sebagai persyaratan.

8. Sekolah akan mengirim berkas persyaratan ke Bank yang ditunjuk sebagai penyalur dana PIP.

9. Bank akan menyalurkan dana PIP langsung ke siswa pemegang KIP

PENTING!!!
Sama dengan penyaluran dana BSM, masing-masing bank yang ditunjuk memiliki cara tersendiri dalam menyalurkan dana PIP. Ada kemungkinan untuk tingkat SD, bank akan datang ke sekolah dan menyalurkan dana PIP tersebut di sekolah dengan disaksikan oleh guru dan dana PIP diterima langsung oleh anak pemegang KIP.

Sumber : ‎Irfan Mti‎

1.317.022 SK SUDAH TERBIT, TPG TRIWULAN PERTAMA BELUM CAIR ?

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 27 Apr 2016 04:48:00 +0000

Kemendikbud membantah adanya keterlambatan penerbitan SK pencairan TPG dengan alasan sudah banyak SK yang telah mereka terbitkan.

Isu yang beredar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) lambat menerbitkan surat keputusan (SK) pencairan tunjangan profesi guru (TPG). Banyak keluhan (TPG) triwulan pertama 2016 belum cair.

Berkaitan dengan hal ini akhirnya Sumarna Surapranata selaku Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud angkat bicara, Data Kemdikbud sudah ada 1,3 juta SK pencairan TPG yang telah diterbitkan. Detail jumlah SK pencairan TPG yang telah dikeluarkan Kemendikbud mencapai 1.317.022 surat. Jumlah itu setara dengan 85,4 persen sasaran penerima SK pencairan TPG.

Sumarna Surapranata mengakui memang masih ada SK pencairan TPG yang belum bisa diterbitkan. Yakni mencapai 283 ribu surat atau setara dengan 14,6 persen sasaran penerima TPG. bagi SK yang belum terbit masih tahap verifikasi. Jadi belum dipastikan tidak mendapatkan TPG triwulan pertama 2016.

Faktor adanya Proses verifikasi adalah:

1. Guru yang belum memperbaharui data pokok pendidikan (dapodik).

2. Beban jam mengajar masih tidak jelas,

3. Mutasi tempat mengajar,

4. Data pribadi seperti tanggal kelahiran tidak jelas.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud tidak mau asal menerbitkan SK pencairan TPG kepada sembarang guru, Sebab kemendikbud sudah memiliki patokan sasaran pencairan TPG.

sebagai contoh guru harus sudah sertifikasi profesi dan mengajar minimal 24 tatap muka per pekan. Jika sembarangan menerbitkan SK, bisa kena delik pidana memperkaya orang lain.

Pranata mengatakan pihak-pihak yang menyebut pencairan TPG molor karena SK-nya belum diterbitkan Kemendikbud adalah politisasi isu pendidikan.

Masalah SK sudah terbit tetapi uang TPG belum cair, ini merupakan masalah pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi, Sebab uang TPG untuk guru PNS daerah ada di rekening pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi.

Segera klarifikasi ke dinas pendidikan setempat, bagi guru yang SK pencairan TPG-nya sudah terbit tapi uangnya belum cair.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti juga angkat bicara berkenaan dengan keterlambatannya pencairan TPG, seharusnya Kemendikbud tidak sebatas sampai menerbitkan SK pencairan TPG akan tetapi, memantau bahkan mendesak supaya pemda segera mencairkan TPG bagi guru yang sudah mendapatkan SK. Karena tidak menutup kemungkinan adanya permainan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Semoga dengan adanya informasi ini Pemerintah segera menindaklanjuti tentang seringnya keterlambatan dalam pencairan TPG, sehingga para guru yang berhak menerima TPG tersebut tidak dirugikan.

sumber : http://www.jpnn.com/

TANYA JAWAB SEPUTAR PERMASALAHAN DAPODIK VERSI 4.1.0

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 18 Jan 2016 06:40:00 +0000

Dengan munculnya Dapodik versi 4.1.0 tentu saja banyak pertanyaan yang akan muncul, khususnya berkenaan dengan cara menginstal, apa saja yang harus diinputkan dan yang lainnnya, sebagai sekedar saran, ada baiknya sebelum menggunakan dan menginstal dapodik versi 4.1.0 sebaiknya kita baca dulu Manual Penggunaan dapodikdas, dengan membaca terlebih dahulu kita akan tau gambaran apa yang harus dilakukan para operator Sekolah, berikut ini ada sedikit tanya jawab berkenaan dengan dapodikdas versi 4.1.0 semoga dapat membantu rekan-rekan :

(1) Sesuai surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekjen Kemdikbud No. 029/A/LL/2016 tanggal 7 Januari 2016, tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengelolaan Verval Data GTK dan NUPTK, apabila pengelola verval GTK sudah terdaftar, haruskah mendaftar kembali di www.sdm.data.kemdikbud.go.id ?

Jawab :
Operator sekolah dan operator Dinas Pendidikan Kab/Kota yang sudah terdaftar di www.sdm.data.kemdikbud.go.id tetap harus melakukan registrasi ulang agar dapat melakukan operasional vervalGTK, dan operator harus melampirkan SK Penugasan pengelolaan vervalGTK .

(2) Kenapa upload dokumen dan Pasfoto GTK tidak bisa masuk?

Jawab :
Dokumen hasil scan harus berformat JPG/PNG dengan ukuran file kurang dari 1 MB. Sedangkan Pasfoto GTK berformat JPG/PNG dengan ukuran file kurang dari 200 KB.

(3) Bagaimana proses pengajuan NUPTK?

Jawab :
Dalam proses pengajuan NUPTK, operator sekolah tidak lagi mengajukan NUPTK untuk setiap GTK. Operator sekolah cukup melihat daftar Calon Penerima NUPTK melalui Aplikasi VervalGTK. Selanjutnya operator sekolah melampirkan scan dokumen asli (stempel basah) yang menjadi persyaratan penerbitan NUPTK. Persyaratan yang dikirim oleh operator sekolah akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Ditjend GTK. Setelah lolos verifikasi dokumen persyaratan, PDSPK menerbitkan NUPTK. Operator sekolah dapat melihat sejauh mana proses pengajuan NUPTK melalui aplikasi VervalGTK di status pengajuan.

(4) Sekarang penerbitan NUPTK oleh PDSPK, apa saja syarat-syarat untuk pengajuan NUPTK?

Jawab :
Syarat pengajuan NUPTK mengacu surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjend GTK No. 14652/B.B2/PR/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerbitan NUPTK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal di Tahun 2016. Adapun syarat dan ketentuan penerbitan NUPTK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan selengkapnya dapat dilihat pada Mekanisme, Syarat dan Ketentuan Penerbitan/Penonaktifan NUPTK website dengan alamat: http://gtk.data.kemdikbud.go.id.

(5)
Bagaimana penerbitan NUPTK bagi yang non PNS?

(6) Bagaimana cara verval GTK?

Jawab :
Verval GTK hanya dapat dilakukan oleh Operator Sekolah, operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan operator Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Selengkapnya, cara verval GTK dapat dilihat di Panduan Aplikasi Verval GTK.

(7) Bagaimana cara memperbaiki data GTK yang tanggal lahirnya salah, sedangkan di dapodik sudah terkunci?

Jawab :
Perbaikan data GTK (nama, tempat lahir, tanggal lahir, ibu kandung, NIK, dan jenis kelamin) dapat dilakukan melalui Aplikasi Verval GTK. Pengajuan perubahan data GTK hanya dapat dilakukan oleh operator sekolah.

(8) Untuk verval GTK dilakukan oleh operator sekolah atau operator Dinas?

Jawab : Verval GTK dapat dilakukan oleh Operator Sekolah maupun Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan hak akses yang berbeda.

(9) PADAMU kan udah ditutup, lalu yang jadi pertanyaan - Untuk GTK Non PNS, bagaimana cara register agar terdaftar menjadi GTK resmi Kemdikbud. Apakah cukup hanya mengandalkan DAPODIK?

Jawab : Ya, oleh karena itu operator sekolah harus meng-entri-kan data PTK di Dapodik dengan benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

(10) Untuk GTK gimana nih? Kapan bisa dengan mudah dapat NUPTK, terus NUPTK yg sudah di keluarkan oleh PADAMUNEGERI gimana statusnya di PDSPK?

Jawab :
Data hasil penjaringan yang dilakukan oleh Aplikasi PADAMUNEGERI, oleh Ditjen GTK sudah dilakukan rekonsiliasi data antara data GTK di DAPODIK dan data GTK di PADAMUNEGERI. Hasil dari rekonsiliasi data tersebut menjadi data arsip GTK di PDSPK.

(11) Bagaimana cara penonaktifan NUPTK?

Jawab :
Penonaktifan NUPTK dilakukan atas permintaan GTK yang bersangkutan. GTK mengajukan penonaktifan NUPTK ke Sekolah. Sekolah membuat Surat Keterangan Penonaktifan NUPTK atas persetujuan Kepala Sekolah. Selanjutnya, Sekolah megirimkan Surat Keterangan Penonaktifan NUPTK ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan diteruskan ke PDSPK. Mekanisme Penonaktifan NUPTK Kependidikan selengkapnya dapat dilihat pada Mekanisme, Syarat dan Ketentuan Penerbitan/Penonaktifan NUPTK website dengan alamat: http://gtk.data.kemdikbud.go.id.

beberapa tanya jawab ini mudah-mudahan dapat membantu permasalahan para operator yang mungkin juga masih kebingungan.

DOWNLOAD DAN CARA INSTAL DAPODIK VERSI 4.1.0

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 18 Jan 2016 05:26:00 +0000

Dapodikdas versi 4.1.0 dirilis dalam bentuk Installer dikarenakan adanya perubahan dan penambahan struktur database. Sebelum melakukan installasi Pengguna disyaratkan untuk melakukan uninstall Aplikasi Dapodikdas versi sebelumnya.

Pendataan Data Pokok Pendidikan Dasar semester 2 pada tahun ajaran 2015/2016 akan

dikawal oleh versi aplikasi baru yaitu Aplikasi Dapodikdas versi 4.1.0 . Pada versi ini

terdapat beberapa perbaikan dan pembaharuan di data PTK , Sarana Prasarana, Sekolah

dan Peserta Didik. Gaya dan tampilan antarmuka pengguna aplikasi generasi ke-empat

yang sebelumnya masih dipertahankan dengan beberapa modifikasi tambahan guna tetap

menghadirkan pengalaman yang nyaman dalam menggunakan Aplikasi.

Untuk mengunduh FIle Dapodikdas Versi 4.1.0 dilangsung klik DISINI

Sebelum menginstal dapodik versi terbaru silahkan ikuti langkah berikut ini

Untuk generate prefill silahkan klik DISINI

Daftar Perubahan versi 4.1.0

[Perbaikan] Penambahan panjang karakter nama pesera didik menjadi 100 karakter.

[Perbaikan] Penambahan panjang karakter "Judul Buku" menjadi 200 karakter pada tabel Buku yang

Pernah Ditulis PTK.

[Perbaikan] Pencegahan pemilihan kebutuhan khusus dilayani pada tabel Sekolah sebelum memasukan

data pada tabel Program Inklusi untuk jenjang SD dan SMP Reguler.

[Perbaikan] Penambahan panjang karakter "Penyelenggara Diklat" menjadi 100 karakter pada tabel

Diklat PTK

[Perbaikan] Penambahan kolom "Sertifikat Diklat" pada tabel Diklat PTK.

[Perbaikan] Penambahan panjang karakter "Publikasi" menjadi 150 karakter pada tabel Karya Tulis PTK.

[Perbaikan] Penambahan kolom "URL Publikasi" pada tabel Karya Tulis PTK.

[Perbaikan] Penambahan panjang karakter "Nama" menjadi 50 karakter pada tabel Kesejahteraan PTK.

[Perbaikan] Penambahan panjang karakter "Penyelenggara" menjadi 100 karakter pada

tabel Kesejahteraan PTK.

[Perbaikan] Penambahan panjang karakter "SK Layanan Khusus" menjadi 80 karakter pada tabel

Layanan Khusus.

[Perbaikan] Penambahan panjang karakter "SK Mengajar" menjadi 80 karakter pada tabel Pembelajaran.

[Perbaikan] Penambahan panjang karakter "Instansi" menjadi 100 karakter pada tabel PenghargaanPTK.

[Perbaikan] Perbaikan penjelasan mengenai isian no SKHUN, No Peserta Ujian Nasional, dan No Seri

Ijazah.

[Perbaikan] Penginputan NIK harus 16 digit pada tabel PTK.

[Perbaikan] Penguncian nama, tempat lahir, tanggal lahir dan NUPTK pada tabel PTK.

[Perbaikan] Keterangan tambahan pada Elektronik Buku Pedoman Tabel PTK.

[Perbaikan] Pencegahan sinkronisasi jika masih ada data yang invalid.

[Perbaikan] Formulir Sekolah baru.

[Perbaikan] Formulir PTK baru.

[Perbaikan] Formulir Peserta Didik baru.

[Perbaikan] Penginputan NIK harus 16 digit pada tabel Peserta Didik.

[Perbaikan] Keterangan tambahan pada Elektronik Buku Pedoman Tabel Prasarana.

[Perbaikan] Keterangan tambahan pada Elektronik Buku Pedoman Tabel Rombongan Belajar.

[Perbaikan] Keterangan tambahan pada Elektronik Buku Pedoman Tabel Anggota Rombel.

[Perbaikan] Keterangan tambahan pada Elektronik Buku Pedoman Tabel Peserta Didik.

[Pembaruan] Jika memilih Perima KPS/KKS/PKH/KIP maka wajib mengisikan No. KPS/KKS/PKH/KIP

pada form Peserta Didik.

[Pembaruan] Jika memilih Layak diusulkan PIP maka wajib mengisikan Alasan layak PIP pada form

Peserta Didik.

[Pembaruan] Menambahkan unduhan F-PTK beserta dengan data yang sudah dimasukan.

[Pembaruan] Menambahkan keterangan NUPTK untuk isian pilihan Guru yang mengajar mata pelajaran

di tabel pembelajaran.

[Pembaruan] Fitur Tambah/Ubah akun PTK (username/password) untuk akses layanan kementerian.

[Pembaruan] Kolom "No.Registrasi Perpustakaan" di tabel Prasarana.

[Pembaruan] Kolom "Tgl Hapus Buku" di tabel Prasarana.

[Pembaruan] Kolom "Alasan Hapus Buku" di tabel Prasarana.

[Pembaruan] Kolom "Tgl Hapus Buku" di tabel Sarana.

[Pembaruan] Kolom "Alasan Hapus Buku" di tabel Sarana.

[Pembaruan] Kolom "Tgl Hapus Buku" di tabel Buku & Alat.

[Pembaruan] Kolom "Alasan Hapus Buku" di tabel Buku & Alat.

[Pembaruan] Kolom "Semester" di tabel Tunjangan.

[Pembaruan] Kolom "SK Tunjangan" di tabel Tunjangan.

[Pembaruan] Kolom "Tgl SK Tunjangan" di tabel Tunjangan.

[Pembaruan] Filter status hapus buku prasarana di tabel Prasarana.

[Pembaruan] Filter status hapus buku prasarana di tabel Sarana.

[Pembaruan] Filter status hapus buku prasarana di tabel Buku/Alat.

[Pembaruan] Tabel Riwayat Pekerjaan PTK.

[Pembaruan] Menonaktifkan fitur ubah untuk record yang berasal dari pusat di tabel Blockgrant.

[Pembaruan] Menonaktifkan fitur ubah untuk record yang berasal dari pusat di tabel Buku/Alat.

[Pembaruan] Menonaktifkan fitur ubah untuk record yang berasal dari pusat di tabel Program Inklusi.

[Pembaruan] Menonaktifkan fitur ubah untuk record yang berasal dari pusat di tabel Inpassing Non

PNS.

[Pembaruan] Menonaktifkan fitur ubah untuk record yang berasal dari pusat di tabel Prasarana.

[Pembaruan] Menonaktifkan fitur ubah untuk record yang berasal dari pusat di tabel Tunjangan.

[Pembaruan] Menonaktifkan fitur ubah untuk record yang berasal dari pusat di tabel Beasiswa Peserta

Didik.

[Pembaruan] Menonaktifkan fitur ubah untuk record yang berasal dari pusat di tabel Beasiswa PTK.

[Pembaruan] Menonaktifkan fitur ubah untuk record yang berasal dari pusat di tabel Prestasi Peserta

Didik.

[Pembaruan] Menonaktifkan fitur ubah untuk record yang berasal dari pusat di tabel Riwayat

Sertifikasi.

[Pembaruan] Menonaktifkan fitur ubah untuk record yang berasal dari pusat di tabel Sarana.

[Pembaruan] Menonaktifkan data rincian PTK bila PTK bukan terdaftar di sekolah induk.

[Pembaruan] Pengecekan otomatis jika ada pembaruan aplikasi terbaru dari server pusat.

[Pembaruan] Penambahan validasi warning bahwa PTK harus memiliki email.

SYARAT PENERBITAN NUPTK 2016

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 08 Jan 2016 02:32:00 +0000

Banyak Keluhan oleh para Pendidik dan dan tenaga Kependidikan susahnya untuk mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Nah berikut ini informasi terbaru yang akan dimulai ditahun ini 2016 berkenaan dengan NUPTK,
Apa saja syarat yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan NUPTK,

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menerbitkan surat tentang Penerbitan NUPTK bagi Guru/Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK/PTK) pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Dalam surat bernomor 14652/B.B2/PR/2015 dan tertanggal 28 Desember 2015 itu, selain menjelaskan tentang persyaratan dan ketentuan penerbitan NUPTK, juga menjelaskan tentang penonaktifan NUPTK.

Berikut ini syarat-syaratnya bisa dunduh DISINI

MENPAN MENGUMUMKAN SAMPAI TAHUN 2019 TIDAK AKAN ADA REKRUTMEN CPNS

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 29 Nov 2015 16:28:00 +0000

Kabar yang kurang baik bagi para rekan-rekan yang menantikan penerimaan CPNS, Pasalanya Yuddy Chrisnandi selaku Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan bahwa moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) masih akan berlangsung hingga selesainya periode pertama Pemerintahan Presiden Joko Widodo Jusuf Kalla, tahun 2019. hal tersebut ditetapkan karena pemerintah ingin melakukan penataan atau restrukturisasi pegawai pemerintah.

Menteri Yuddy mengatakan bahwa kedepannya, porsi pegawai pemerintah harus diisi

1. 50% berstatus sarjana,

2. 10% strata 2, dan 3 sampai 5% strata 3.

Dengan demikian kita memiliki postur ASN yang kompetitif, karena kuncinya SDM yang berkualitas.

Pemerintah bisa tetap melakukan proses rekrutmen pegawai ASN dengan skala yang terbatas. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana ada perekrutan sebesar-besarnya yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Hanya dikecualikan kepada para guru, yang bekerja di lingkungan kesehatan, dan aparat penegak hukum, itu pun disesuaikan dengan desian formasi yang dibutuhkan. Jadi moratorium bukan menutup kemungkinan setiap instansi pemerintah untuk tidak sama sekali melakukan rekrutmen.

Jumlah PNS Per desember 2015 mencapai 4.517 ribu lebih yang belum termasuk prajurit TNI dan Polri. Sementara total pegawai pemerintah yang berstatus resmi anggota TNI dan Polri tercatat mencapai 1,77-1,9% dari 253 juta penduduk Indonesia.

Pemerintah menginginkan memiliki desain pegawai yang proporsional. Akan lebih efektif, selectif, dan profesional dalam melakukan perekrutan dengan memperhatikan Batas Usia Pensiun, jumlah pegawai, jumlah anggaran, beban tugas, analisis beban kerja, dan analisis jabatan.

Dengan adanya kabar ini yang berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tentu saja membawa dampak sebuah kekecewaan kepada mereka yang sangat mengharapakan untuk bisa mengikuti seleksi CPNS.

Sumber : http://www.menpan.go.id/

JADWAL UKG SUSULAN 2015

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 27 Nov 2015 04:40:00 +0000

Data dari kemdikbud ada 2.360.388 guru yang sudah mengikuti uji kompetensi. Itu berarti sudah 91 persen guru yang telah mengikuti UKG 2015. Sisanya ada 226.885 guru yang akan mengerjakan uji kompetensi sampai nanti jadwal selesai. Tidak ada sanksi yang diberikan kepada guru yang memiliki nilai buruk dalam UKG. Uji kompetensi guru, ditujukan untuk bercermin, dan memotret serta menganalisa peta kompetensi individu masing-masing guru. Tindak lanjut dari UKG 2015 adalah berupa pendidikan dan pelatihan (diklat) yang lebih terarah untuk guru-guru sesuai dengan pemetaan yang dihasilkan dari UKG. Apapun nilai UKG, itu hanya dijadikan baseline untuk treatment atau perbaikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menyelenggarakan uji kompetensi guru (UKG) susulan pada tanggal 11 s.d 14 Desember 2015. UKG susulan ini dilaksanakan untuk mengakomodir guru-guru yang belum terdaftar pada UKG tanggal 9 s.d 27 November, atau sudah terdaftar tetapi verifikasinya tidak valid.

Tagor Alamsyah selaku Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, mengatakan, guru-guru yang ingin mengikuti UKG susulan dapat mendaftarkan diri dan melakukan verifikasi ulang ke dinas pendidikan di daerahnya masing-masing. Verifikasi yang dilakukan harus valid, agar tidak terulang lagi kesalahan verifikasi, seperti adanya perbedaan antara mata pelajaran yang diampu guru dengan yang keluar saat uji kompetensi, atau mata pelajarannya benar, namun jenjang pendidikan pada soal yang keluar di UKG berbeda.

Guru yang sudah sertifikasi, mata pelajarannya sesuai dengan sertifikasinya itu. Sedangkan guru yang belum sertifikasi bisa memilih mata pelajaran dalam UKG, sesuai yang diampu atau yang diajarkannya di kelas.

SEgera daftarkan diri bagi guru yang belum mengikuti Uji Kompetensi 2015, agar pada ujian susulan dapat mengikuti, sehingga dapat mengukur seberapa mampu guru dalam mengerjakan soal-soal.

PENJELASAN TENTANG PENGADAAN PNS DARI SARJANA CUMLAUDE OLEH MENPAN

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 24 Nov 2015 16:31:00 +0000

Juru Bicara Menteri PANRB, Herman Suryatman, memberikan penjelasan rencana Terkait kebijakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sarjana cumlaude sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) belum lama ini. Ada yang pro mendukung kebijakan tersebut, ada juga yang mengkritisinya.

Herman memastikan bahwa implementasi kebijakan tersebut, selain didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, juga mempertimbangan kebutuhan objektif hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam kerangka peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan.

Kebijakan Menteri PANRB untuk memberikan apresiasi dan ruang kepada putra/putri lulusan terbaik tersebut, pastinya akuntabel serta memperhatikan aspek legalitas.

Dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Khusus ASN Kementerian/Lembaga TA 2014, bahwa yang dimaksud formasi untuk putra/putri lulusan terbaik, uraiannya adalah :

1) Lulusan dari Perguruan Tinggi yang Terakreditasi A dan Program Studi Terakreditasi A 2) Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3) Predikat Lulusan Cumlaude/dengan Pujian.

Menpan menegaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas dan performa SDM aparatur, beliau memberikan apresiasi kepada para sarjana cumlaude atau dalam bahasa normatifnya putra/putri lulusan terbaik, untuk bergabung menjadi PNS melalui proses pengadaan sesuai aturan.

Apa yang digariskan sejalan dengan semangat meritokrasi sebagaimana diatur dalam UU ASN. Pola rekrutmennya berbasis kualifikasi dan kompetensi. Jadi tidak sembarangan, ada proses dan mekanisme yang harus ditempuh. Bukan tanpa tes sama sekali.

Selain kriteria objektif, teknis pelaksanaan pengadaan formasi putra/putri lulusan terbaik, nantinya akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Panitia Seleksi Nasional, baik terkait tata cara seleksi maupun persyaratan administratif lainnya.

Dalam Peraturan Menteri PANRB No. 26/2014, juga diatur bahwa yang dimaksud dengan formasi khusus pegawai ASN adalah:

1. Formasi putra/putri lulusan terbaik,

2. Formasi untuk sarjana mengajar di tempat terdepan, terluar dan tertinggal (SM3T);

3. Formasi untuk atlit berprestasi dan pelatih berprestasi;

4. Formasi untuk putra/putri papua; serta formasi disabilitas.

Menpan menekankan bahwa prosesnya akan berlangsung transparan, objektif dan akuntabel. Kami jamin akan mendapatkan lulusan yang berkualitas dan kompeten. Secara umum, pelaksanaan pengadaan ASN dari jalur formasi untuk putra/putri lulusan terbaik, sama dengan dari jalur umum. Ada passing grade-nya juga. Yang membedakan hanya persyaratan administratif serta kepesertaan seleksi, yakni dikompetisikan sesama lulusan terbaik.

Semoga dengan penjelasan ini akan lebih menjelaskan bahwa tidak ada kecurangan ataupun nepotisme dalam pelaksanaan rekrutmen dengan jalur formasi untuk putra/putri lulusan terbaik.

Sumber : http://www.menpan.go.id/

PERINGATAN HARI GURU NASIONAL 2015 KEMDIKBUD ADAKAN SIMPOSIUM GURU

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 24 Nov 2015 00:52:00 +0000

Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2015 Pemerintah mengadakan Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan. Dalam Simposium tersebut diikuti lebih dari 2.000 orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka adalah para finalis Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi, Guru Garis Depan, guru-guru yang lolos seleksi setelah mengirimkan karya tulis ilmiah, masyarakat umum, asosiasi profesi guru dan tenaga kependidikan, pemerhati pendidikan, LSM praktisi pendidikan dan para pemangku kebijakan. Usai acara pembukaan, para peserta akan dibagi menjadi 6 kelompok seminar sesuai dengan jenjang pendidikan dengan tema yang berbeda-beda. Kemudian esok hari, Selasa (24/11/2015), mereka akan mengikuti acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2015 yang rencananya akan dihadiri Presiden Joko Widodo

Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) membuka Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai salah satu kegiatan dalam Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2015. Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015 berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, hari ini, Senin (23/11/2015). Mendikbud berharap, simposium ini bisa dimanfaatkan oleh para guru sebagai ajang menjadi guru pembelajar dalam memberikan bekal kepada peserta didik.

Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan tahun ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan Kemendikbud dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional. Simposium ini direncanakan akan diselenggarakan rutin setiap tahun. Diharapkan, melalui simposium akan semakin banyak guru yang menginspirasi di berbagai wilayah tanah air. Ada puluhan dan ratusan guru yang terobosannya akan disampaikan. Simposium ini memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah ilmu dengan berbagi dengan sesama guru.

Saat ini para guru berhadapan dengan situasi yang unik, di mana anak-anak yang dididik adalah anak-anak abad 21. Sebagai pendidik, guru harus bisa memastikan anak-anak memiliki bekal yang baik untuk masa depan. Simposium ini, kata Mendikbud, bisa dapat digunakan sebagai hulu untuk berinteraksi dan berbagi pengalaman, sedangkan hilirnya ada di ribuan ruang kelas di seluruh penjuru tanah air.

Kemdikbud berharap praktik terbaik hasil tukar pikiran di sini dapat dibawa ke tempat kita mengabdi, dari berbagai macam bentuk aktivitas. Mari kita sebarkan praktik terbaik. termasuk asosiasi mata pelajaran, sebarkan praktik terbaik. Bayangkan jika acara ini rutin diselenggarakan, maka siklusnya akan menyebar, dan yang diuntungkan adalah anak-anak.

Tugas kita yang pertama dan utama adalah belajar. Di dalam proses belajar. guru juga belajar, menghasilkan karya dan menghasilkan inovasi yang mencerahkan. Tradisi yang dibangun di Hari Guru ini mengingatkan kepada kita, amanat yang dititipkan kepada kita adalah amanat mulia. Dan simposium ini menunjukkan kepada kita banyak guru yang berkarya, yang hadir karena karyanya, dan memberikan terobosan bagi Indonesia.

Semoga Simposium ini menjadi awal dimana Peningkatan kualitas guru diseluruh Indonesia. Dan yang utama dapat memajukan Pendidikan di Indonesia tercinta ini.

Sumber : http://www.kemdikbud.go.id/

DATA PERBAIKAN DAPODIK GURU BUKAN TANGGUNG JAWAB OPERATOR SEKOLAH

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 23 Nov 2015 03:00:00 +0000

Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan beberapa waktu yang lalu telah mengadakan Training of Trainers yang diselenggarakan di Hotel Harris Convention Center Bandung, Jawa Barat, Senin, 16 November 2015.

Dalam acara tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang diwakili staf pada Bagian Perencanaan dan Penganggaran Ansyarudin Andhin menjelaskan tentang siapakah yang bertanggung jawab atas data yang ada didalam sistem dapodik.

Guru dapat melihat langsung data pribadinya dalam sistem Dapodik yang dimasukkan oleh operator sekolahnya. Mereka dapat membuka laman Info PTK dan memeriksa apakah data yang sudah masuk dalam sistem Dapodik benar atau salah. Jika ada kesalahan data, gurulah yang bertanggungjawab memperbaikinya.

Guru, diberikan kesempatan selama enam bulan untuk memperbarui (update) datanya mulai Januari hingga Juni. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dilakukan pembaruan data atau terjadi kesalahan pengisian data, maka guru yang bersangkutan tidak mendapatkan tunjangan.

Enam bulan mereka harusnya bisa melihat datanya dari awal salahnya di mana. Yang terjadi, mereka menyadari kesalahan ketika sudah terlambat. Yang harus disadari oleh guru adalah bahwa tanggung jawab untuk memperbaiki data bukanlah pada operator sekolah.

Ditjen GTK memiliki sistem validasi data guru. Di dalamnya termuat aturan-aturan dan level validasi. Data yang dimasukkan oleh guru tidak begitu saja diterima sebagai informasi yang benar.

Kalau ada guru mengaku mengajar Pkn pada sebuah rombongan belajar (rombel) selama 7 jam. Sistem akan mengetahui apakah data tersebut benar atau manipulasi untuk memenuhi jam mengajar 24 jam. Kalau ketahuan, sistem kita akan langsung memberikan warning.

Selama ini masih menjadi sebuah salah kaprah dimana banyak guru yang semau-maunya sendiri, dimana data mereka adalah tanggung jawab operator, sehingga apabila terjadi kesalahan Operator sekolahlah yang manjadi sasaran kemarahan para guru yang tidak cair sertifikasinya. Nah sekarang sudah jelas jadi data pribadi guru yang diinput didapodik bukan tanggung jawab Operator sekolah, tetapi menjadi tanggung jawab Pribadi masing-masing guru. Guru tidak bisa menyalahkan Operator sekolah apabila terjadi kesalahan data.

Sumber : http://dikdas.kemdikbud.go.id/

DAFTAR PEMENANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI TINGKAT NASIONAL 2015

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 22 Nov 2015 04:44:00 +0000

Guru adalah kunci dalam ekosistem pendidikan. Seorang guru bisa mengubah hidup siswa dan mengubah kehidupan bangsa. Karena itu ia meminta para guru dan tenaga kependidikan yang terpilih sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi, dapat menularkan semangat dan idealismenya kepada rekan-rekan sesama guru dan tenaga kependidikan di lingkungan sekitarnya.

Untuk itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi tingkat Nasional. Penyelenggaraan Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi ini merupakan wujud apresiasi terhadap prestasi dan dedikasi guru dan tenaga kependidikan. kegiatan ini dapat menjadi semangat untuk terus membangun peradaban bangsa Indonesia dalam mewujudkan bangsa yang berbudaya, cerdas, bermutu, dan berkarakter, dan mampu bersaing dalam pergaulan internasional. Hal ini dikatakan Anies Baswedan.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata mengatakan, kegiatan Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi dilaksanakan mulai 18-21 November 2015. Kegiatan ini melibatkan 1.036 peserta yang terdiri dari 703 guru/tutor, 200 kepala sekolah, 133 pengawas, dan 21 widyaiswara dari jenjang TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK.

Proses seleksi telah dilakukan secara berjenjang yang dimulai pada April dari tingkat satuan pendidikan, tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi, yang puncaknya berlangsung pada November sesuai dengan peringatan Hari Guru Nasional (HGN). Jenis kegiatan dan segala penilaian lomba ini melibatkan semua guru yang dipertimbangkan melalui kreativitas pembelajaran guru.

Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi untuk guru berdedikasi dan berprestasi.

Dari seleksi yang telah dilakukan maka terpilih beberapa guru yang menjadi pemenang, berikut ini Dafata Pemenang Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi tingkat Nasional.

Silahkan Download DISINI

PNS TIDAK BISA NAIK PANGKAT KARENA BERIKUT INI

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 19 Nov 2015 01:58:00 +0000

Kabar buruk bagi para PNS yang bersekolah di Perguruan Tinggi Swasta, Pemerintah baru saja mengeluarkan peraturan baru bahwa bagi PNS yang memiliki ijazah diPerguruan Tinggi Swasta yang sedang mengalami masalah, Maka PNS tersebut tidak akan pernah bisa naik pangkat.

Menurut Karo Humas BKN Tumpak Hutabarat Ijazah yang dikeluarkan oleh PTS bermasalah sudah pasti tidak jamin kualitasnya. Karena itu, PNS yang ijazahnya abal-abal tidak akan bisa dipromosi atau diusulkan kenaikan pangkatnya. Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menolak usulan kenaikan pangkat dari PNS berijazah abal-abal.

PNS yang masuk dengan ijazah SMA dan sudah golongan IIb boleh naik pangkat. Dengan penyesuaian ijazah S1, PNS itu bisa loncat menjadi golongan IIIa. Bila ijazah yang diajukan dari PTS bermasalah, usulannya akan ditolak BKN.

Bagaimana jika kampus yang dibekukan itu aktif lagi? Ternyata, usulan PNS-nya tidak diproses karena yang bersangkutan kuliah saat kampus bermasalah.

Ijazahnya akan diakui kalau PNS-nya menempuh pendidikan di PTS yang benar. Kalau bermasalah, berarti ijazah yang diterbitkan juga tidak valid.

Wah ternyata saat ini terlalu amat sangat rumit dan lebih berhati-hati apabila ingin Kuliah atau memilihkan tempat kuliah, agar dikemudian hari tidak mengalami sebuah permasalahan yang berujung akan menyulitkan kita sendiri. Cari tempat kuliah yang benar-benar berkualitas sehingga kedepannya tidak mengalami kendala.

Sumber : jppn.com

GP VALENCIA 2015

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 09 Nov 2015 04:22:00 +0000

Banyak pendapat yang bermunculan tentang hasil akhir race terakhir di Valencia dalam pertandingan Moto GP 2015 tadi malam, Moto GP 2015 akhirnya dimenangkan Lorenzo, Mujizat yang didapat Rossi ternyata belum cukup untuk menaklukkan Lorenzo.

Kejadian yang cukup memukau ketika Rossi yang berada star paling akhir namun bisa melewati 22 pembalap lainnya sehingga nemempati urutan Ke 4 pada pertandingan GP Valencia. Setiap Rossi berhasil membalap salah satu pembalap tepuk tangan penonton langsung pecah diudara, ini merupakan sebuah dukungan para Vans Valentino Rossi sebagai Legenda Moto GP, Berikut ini Gambar Lucu yang bikin geli jika kita melihatnya :

HONORER K2 DESAK PEMERINTAH UNTUK DIANGKAT MENJADI CPNS, UNTUK GAJI MEREKA RELA UNTUK DIRAPEL, YANG PENTING KEJELASAN STATUS

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 09 Nov 2015 02:58:00 +0000

Beberapa waktu yang lalu MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi sempat menjanjikan mengangkat honorer K2 secara bertahap mulai 2016 hingga 2019. Pemerintah sudah berjanji untuk mengangkat sekitar 439.956 honorer K2 secara bertahap. Termasuk di sana guru honorer yang diharapkan bisa membantu kekurangan jumlah guru.

Khususnya di daerah, ada sekolah yang jumlah guru honorernya jauh lebih besar dari PNS guru. Menurut data, di Cirebon dan Malimping, Banten Di sana yang PNS cuma kepala sekolahnya saja. Sisanya yang mengajar adalah guru honorer. Itu berarti kita masih kekurangan guru. Guru honorer dibutuhkan tapi kesejahteraannya tidak diperhatikan.

Desakan agar tenaga honorer kategori dua (K2) segera diangkat menjadi CPNS masih menguat. Jika alasan penundaan pengangkatan karena di APBN 2016 tidak ada alokasi anggaran, honorer K2 siap digaji belakangan tatkala keuangan negara sudah mapan. Yang terpenting saat ini, angkat dulu honorer K2 menjadi CPNS.

Kalau tidak ada anggaran di APBN, guru honorer bersedia untuk diangkat dulu, digaji belakangan. Tapi, mereka berharap akan ada APBN Perubahan yang menganggarkan gaji dan tunjangan mereka hal tersebut disampaikan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IV Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FKH2I) di Jakarta.

Sulistyo menyuarakan keinginan guru honorer yang rela dan ikhlas gajinya dirapel. Asal, pemerintah benar-benar berniat baik menyelesaikan soal nasib K2. Dengan ini kami menunggu kebijakan yang arif dari Pemerintah dalam penanganan Honorer K2. Jangan sampai nasib K2 kembali tidak ada kejelasan yang pasti, dan tinggal sebuah harapan saja.

Sumber : http://www.jpnn.com/